Snt29012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 29 JANUARI 2016

NOMOR 270 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN

MEMINTAL BENANG - Untuk memulai menenun yang baik, memintal benang harus dilakukan dengan teliti. Seorang perajin tenun di Lombok Tengah ini melakukan hal itu telah puluhan tahun. Tampak seorang penenun sedang memintal benang di Desa Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah.

BPKP Kantongi Kesimpulan Audit DBHCHT Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, akhirnya merampungkan audit Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hasil audit atas dugaan penyimpangan pada penggunaan dana miliaran rupiah itu, sudah dikantongi lembaga auditor negara itu. Februari mendatang, auditor akan menyampaikan hasil kerjanya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

TO K O H Lambat Antisipasi Narkoba MENTERI Sosial (Mensos) RI, Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan, produk narkoba dan metode penyalahgunaan narkoba dari hari ke hari semakin canggih. Untuk itu, ia mengajak pihak-pihak terkait untuk sama-sama melakukan tindakan preventif yang lebih serius dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba.

“Toga dan Toma harus bergerak, karena semakin hari produk narkoba dan metode penyalahgunaan narkoba semakin canggih,” Bersambung ke hal 15

di tangan auditor BPKP Pusat itu tidak bisa langsung diserahkan Januari. ‘’Nanti Februari mendatang tim dari Deputi Investigasi dari (BPKP) Pusat akan datang menyerahkan langsung,’’ kata Bonardo.

Bersambung ke hal 15

Puluhan ’’Fast Boat’’ Pengumpan Disiapkan

Rute Bali - Gili Trawangan Ditertibkan

(Suara NTB/nas)

Reposisi Pejabat Tak Berintegritas BELUM lama ini, Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi mengatakan, ada pejabat atau pimpinan SKPD yang tak berintegritas. Juru Bicara Pemprov NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan gubernur akan mempertimbangkan reposisi pejabat yang tak berintegritas tersebut. ‘’Tentu Pak Gubernur menginginkan pembantunya dalam performa yang baik, Bersambung Bersambung ke ke hal hal 15 15

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) menilai terbitnya SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM terhadap kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau secara otomatis memperkuat posisi kepengurusan mereka lewat Musda DPD Golkar NTB di Praya, Lombok Tengah beberapa waktu lalu. Kini, Golkar NTB kubu ARB bahkan telah memutuskan soal perombakan fraksi mereka di DPRD NTB. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/1) kemarin tak menampik informasi tersebut.

Hanya saja, Isvie enggan memberikan keterangan lebih detail soal keputusan yang sudah diterbitkan Golkar NTB itu. ‘’Yang jelas, yang saya dengar, dari penjelasan, Wakil Ketua Membidangi Organisasi, Pak Hafidz, sepertinya kalau urusan fraksi sudah ada keputusan dari partai. Coba tanya, beliaulah. Karena saya dalam posisi menerima keputusan partai,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar NTB, H. Abdul Hafidz yang dikonfirmasi terpisah enggan memberikan tanggapan apapun terkait ini. Hafidz tidak membenarkan, juga tidak membantah kabar tersebut. “Silakan tanya Ketua Harian saja,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan, sedang melakukan finalisasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), terkait dengan rencana penertiban rute penyeberangan

kapal cepat Bali-Gili Trawangan. Faozal mengatakan pihaknya telah menghitung, sebanyak 60 buah fast boat telah disiapkan pada lima pelabuhan untuk menjadi networking penyeberangan ke Gili Trawangan. ‘’Mungkin minggu depan kita undang lagi Syahbandar Pelabuhan Pemenang untuk

kita buat networkingnya. Kirakira networking lalu lintasnya bagaimana supaya tak mengganggu kenyamanan wisatawan. Kita sudah menghitung jumlah fast boat yang ada di Pemenang, Teluk Nare, Teluk Kodek dan Senggigi, jumlahnya sampai 60 buah.

Bersambung ke hal 15

12 Pejabat Daftar Calon Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Hingga Kamis (28/1) kemarin, jumlah pejabat yang mendaftar menjadi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sebanyak 12 orang. Dari jumlah itu, dua pejabat dari lingkup Pemkab Bima. Sementara, 10 pejabat lainnya merupakan pejabat Pemprov NTB. ‘’Sampai siang ini (kemarin) sudah 12 orang mendaftar,’’ sebut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi, Kamis (28/1) siang kemarin.

Pendaftaran secara online calon Sekda NTB dibuka se-

jak 15-28 Januari 2016. Sebelumnya, kata Yusron, sebanyak tujuh orang pejabat yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota mendaftar menjadi calon Sekda NTB. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L.

Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir. Nggempo dan Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Kemudian menyusul sejumlah pejabat provinsi dan Kabupaten Bima mendaftar. Mereka Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. L. Bayu Windia, M.Si, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM Bersambung ke hal 15

Soal Bendungan Raba Baka

Kontraktor Diperiksa Soal Realisasi APBN (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah pihak diklarifikasi Kejaksaan terkait penanganan laporan dugaan penyimpangan pembangunan proyek Bendungan Raba Baka, Kabupaten Dompu. ‘’Yang baru-baru ini kami klarifikasi dari pihak rekanan,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (28/1) kemarin.

Rekanan dimaksud PT. Nindiya Karya (NK), perusahaan pemenang tender mega proyek bernilai Rp 316 miliar itu. Menurut Sutapa, secara umum yang diklarifikasi adalah izin pemanfaatan hutan.

Di mana sebelumnya dipersoalkan pelapor, bahwa area

pembangunan bendungan tersebut di kawasan hutan lindung. Sehingga pengerjaan proyek terganggu, sampai akhirnya izin ke luar dari Kementerian Kehutanan. Proyek pun dilanjutkan hingga kini.

Selain itu, pokok pertanyaan seputar realisasi APBN atas proyek yang diketahui dikerjakan dengan pola multi years itu. ‘’Intinya dua poin itu, izin pemanfaatan hutan dan realisasi pembayaran dari APBN,’’ terangnya, sembari menekankan, realisasi APBN berkaitan dengan progres fisik proyek.

Diketahui, PT.NK mengerjakan mega proyek itu untuk dua item pekerjaan yang kini jadi

fokus penyelidikan Kejaksaan.

Yakni pembuatan saluran suplesi Bendungan Tanju dan Mila. Kemudian pembangunan saluran suplesi terowongan, termasuk bendungan pengalih di Saneo, Kecamatan Woja.

Ditanya soal kemungkinan panggilan untuk pihak – pihak lain yang berkaitan dengan proyek itu, Sutapa belum bisa memberikan informasi. Internalnya sedang mengkaji langkah-langkah berikutnya untuk pengembangan atas hasil klarifikasi saksi-saksi sebelumnya.

Kepala Proyek dari PT Nindiya Karya, Farid kepada Suara NTB saat ditemui di Kantornya Kelurahan Bali 1 Dompu, Selasa (26/1) lalu

membenarkan sudah diklarifikasi penyidik Kejati NTB. Panggilan tersebut juga telah dipenuhi Kamis (21/1) pekan lalu. Ia ditanya terkait izin kawasan hutan, dan realisasi anggaran APBN pada proyek Raba Baka Kompleks. “Masalah izin. Masalah yang sudah dibayar berapa? Kronologis, sumua sudah saya ceritakan,” ungkapnya.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

dari Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat. Karena alasan alotnya pengambilan keputusan untuk mengaudit kasus yang diusut Kejaksaan ini, membuat BPKP NTB harus melibatkan petingginya di pusat.

Karena alasan agenda, kesimpulan audit yang sudah ada

(Suara NTB/dok)

‘’Sudah ada hasilnya (audit), dan nanti pusat yang akan datang langsung menyerahkan,’’ ujar Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk, AK, MM menjawab Suara NTB Kamis (28/1).

Kesimpulan atas telaah itu akan disampaikan langsung

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jalan ”By Pass” Mataram - BIL Ditanami 70 Pohon Berkah bagi Petani

(Suara NTB/dok)

HUJAN yang belakangan ini terjadi di Kota Mataram, tak hanya membawa musibah melainkan menjadi berkah bagi petani lainnya. Di kawasan Rembiga misalnya, tingginya curah hujan dianggap menjadi berkah bagi petani. Sebab, debit air sebelumnya kurang, mulai tercukupi.

Lurah Rembiga Edwin Zamroni, S.STP kepada Suara NTB, Kamis (28/1) mengaku hujan yang berturut - turut menjadi berkah bagi petani. Pasokan air sebelumnya kecil, tapi memasuki musim hujan debit air banyak dan diharapkan oleh petani. “Kalau di wilayah selatan sawah terendam karena kelebihan air.

Malah, kami di sini bersyukur karena jadi berkah,” kelakarnya.

Tanaman padi menurutnya, membutuhkan air banyak. Dan musim hujan seperti saat ini sangat tepat. Edwin mengaku di beberapa titik terjadi genangan, setelah dua jam air surut lagi.

Kondisi ini dipengaruhi setelah adanya perbaikan drainase di jalan Dr. Wahidin. “Alhamdulillah, genangannya berkurang.

Begitu dua jam airnya surut,” ujarnya.

Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap mengantisipasi dengan pembersihan di lingkungan masing - masing. Seperti saat ini lanjutnya, rentan penyakit sehingga melalui Kepala Lingkungan dan RT diimbau menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar.

Terutama tidak membuang sampah di saluran. “Kalau saluran mampet kan yang rugi masyarakat sendiri,” imbuhnya.

Kelompok pemuda tambahnya, mulai mengolah sampah menjadi pupuk dan kerajinan. Upaya ini membantu mengurangi volume sampah di Kota Mataram. Disamping itu, masyarakat mendapatkan keuntungan secara materiil. Pihaknya telah memiliki tiga kendaraan roda tiga di tiga lingkungan yakni Lingkungan Gegutu Barat, Rembiga Timur dan Rembiga Utara. Kendaraan roda tiga ini membantu proses pengangkutan dari lingkungan ke TPS, sehingga diharapkan warga tidak membuang sampah ke sungai ataupun saluran. “Kita baru memulai. Dan gerakan pemuda - pemuda ini menyadarkan masyarakat,” terangnya.

Edwin tidak ingin muluk muluk. Yang penting pengelolaan sampah di Rembiga berjalan, tidak ada tumpukan sampah dan masyarakat sadar sehingga diikuti oleh lingkungan lainnya. (cem)

Tangkap Provokator ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., menyayangkan bentrok yang kembali pecah antara Monjok dengan Karang Taliwang Rabu dini hari. Suriadi yang mengira persoalan antara kelurahan bertetangga ini sudah selesai, juga mengaku kaget mendengar kabar bentrok yang terjadi di sana.

Apalagi dampaknya sampai meliburkan SMP 4 Mataram dan juga Puskesmas Karang Taliwang.

Suriadi menyesalkan liburnya Puskesmas dan juga sekolah karena bentrok tersebut. Menurut anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini, mesti pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilakukan. ‘’Apapun yang terjadi, Puskesmas harus tetap melayani masyarakat,’’ katanya. Toh, lanjutnya, ada aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sana.

Sebetulnya meliburkan sekolah dan juga Puskesmas tidak perlu terjadi. Suriadi mengimbau masyarakat di kedua belah pihak. Bahwa bentrokan itu tidak ada manfaatnya. Apalagi Karang Taliwang terkenal dengan wisata kulinernya. Artinya selama masih saja bentrok, sudah pasti akan mengganggu perkembangan kuliner di sana.

Bukan tidak mungkin pengunjung akan takut datang ke pusat kuliner itu lantaran ada di kawasan bentrokan. Pada bagian lain, Suriadi mengatakan, Pemkot Mataram sudah memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak dengan berbagai cara. ‘’Saya pikir sudah selesai,’’ cetusnya.

Ia menyarankan Pemkot Mataram agar mencari apa yang menjadi akar persoalan. ‘’Mereka sudah dikumpulkan untuk damai, kok malah terjadi lagi. Malah sampai terjadi penutupan sekolah dan juga Puskesmas,’’ ujarnya.

Padahal dengan kejadian itu, masyarakat sendiri yang akan rugi. Terutama masyarakat di kedua belah pihak. Kalau memang pihak kepolisian mensinyalir ada provokator dalam bentrok Monjok - Karang Taliwang, harus segera ditindak. ‘’Dengan diambil induknya provokator, maka persoalan ini akan selesai,’’ imbuhnya.

Menurutnya, Pemkot Mataram tidak boleh menyerah.

Meskipun pertemuan sudah dilakukan beberapa kali. ‘’Tetap saja lakukan pertemuan sampai ada titik temu,’’ sarannya.

Permintaan Penjabat Walikota Mataram agar polisi melakukan sweeping di kedua belah pihak, lanjutnya, perlu juga dilakukan. Hanya saja harus dipertimbangkan juga kondisi yang berlangsung saat ini.

Jangan sampai sweeping itu justru mengganggu. Sweeping sebaiknya dilakukan untuk mencari dalang bentrokan ini. (fit)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ynt)

ABSEN MELAUT - Ratusan nelayan Penghulu Agung, Ampenan Selatan absen melaut sejak sebulan lalu karena cuaca yang tidak bersahabat.

Ratusan Nelayan Penghulu Agung Absen Melaut Mataram (Suara NTB) Ratusan nelayan Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan absen melaut sejak awal Januari lalu. Saat ini banyak perahu nelayan yang parkir di pinggir pantai karena nelayan takut untuk melaut di tengah cuaca yang tidak bersahabat belakangan ini. Tapi menurut penuturan Khalidi, salah satu nelayan yang ditemui Suara NTB, Kamis (28/1) kemarin, ada juga nelayan yang tetap nekat melaut walaupun cuaca sedang tidak bersahabat. “Tapi kalau saya sudah sekitar sebulan ndak melaut,” cetusnya.

Khalidi mengatakan musim angin barat yang merupakan siklus tahunan telah mulai sejak awal Januari lalu. Sejak itulah ia tak melaut dan kini ia menganggur. Ia menyebutkan jumlah nelayan di Penghulu Agung sekitar 200 orang dan sebagian besar dari mereka tidak melaut selama musim angin barat ini.

Jika tidak melaut, ia tak punya pekerjaan lain dan waktunya dimanfaatkan untuk memperbaiki perahu. “Saya ndak punya pekerjaan kalau ndak melaut. Nganggur, apa yang bisa saya kerjakan? Ndak ada,” cetusnya. Rekan sesama nelayannya juga banyak yang menganggur, tapi ada juga yang beralih

pekerjaan menjadi buruh bangunan. “Banyak juga yang ikut mroyek (jadi buruh bangunan). Tapi kalau saya ndak bisa kerja yang lain,” ujarnya.

Angin barat ini diprediksi akan berakhir pada Maret mendatang. Siklus tahunan angin barat ini biasanya dimulai sejak Oktober-Maret.

Khalidi mengatakan selama tidak melaut, ia hanya mengandalkan penghasilan isterinya yang berjualan ikan di pasar. Ia pun harus membiayai pendidikan dua anaknya yang saat ini duduk di bangku kelas tiga SMA dan kelas empat SD. Sementara dua anaknya yang lain menjadi nelayan seperti dirinya. “Isteri

saya jualan ikan dan itu yang menjadi andalan saat saya menganggur begini,” cetusnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Emir A. Rumair kepada Suara NTB mengatakan para nelayan harus dibekali dengan keterampilan sehingga tidak menganggur pada saat angin barat.

Dengan memiliki keterampilan lain, mereka tak hanya bergantung dengan hasil tangkapan di laut. Pelatihan keterampilan adalah solusi jangka panjang yang bisa dimanfaatkan para nelayan pada saat cuaca tak memungkinkan bagi mereka untuk tetap melaut. (ynt)

Pertamanan Prioritaskan Penerangan Pinggiran Kota Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram akan memprioritaskan penerangan di kawasan pinggiran kota atau khususnya wilayah perbatasan Kota Mataram. Dengan penerangan di daerah pinggiran kota ini, bisa menjadi ciri khas Kota Mataram sebagai kota yang terang benderang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, Kamis (28/1). “Kita tahun ini utamakan di perbatasan-perbatasan kita buat terang. Itu menjadi pembeda dan ciri dari kota. Di pinggiran dibuat terang dulu, semua wilayah perbatasan. Itu dulu target kita,” jelasnya.

Kemal mengatakan tahun ini pihaknya juga tidak akan terlalu banyak menambah titik pemasangan lampu penerangan jalan. Karena jika titik pemasangan ditambah, akan membebani pembayaran PJU (penerangan jalan

umum). Untuk itulah pihaknya akan secepatnya melakukan meterisasi. Pihaknya pun meminta bantuan dari Pemprov NTB untuk program meterisasi ini, sementara Dinas Pertamanan telah menganggarkan sekitar Rp 1 miliar untuk program ini.

Pembayaran PJU setiap bulannya mencapai Rp 2,1 miliar sampai Rp 2,2 miliar.

Dan dalam setahun anggaran yang dikeluarkan untuk membayar beban listrik PJU mencapai Rp 26 miliar. “Makanya ini yang ingin kita turunkan,” cetusnya. Walaupun surplus pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dimana yang masuk kas daerah mencapai Rp 30,5 miliar tiap tahun, Kemal mengatakan pihaknya tetap ingin menurunkan beban pembayaran PJU setiap bulan. “Jangan karena surplus kita tidak ada upaya untuk mengurangi pembayaran. Kita terus membenahi PJU agar lebih sempurna lagi,” ujarnya.

Mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini menyampaikan pihaknya juga ingin melakukan pemerataan penerangan sampai ke pelosok Kota Mataram atau lingkungan-lingkungan yang berada di daerah pinggiran. “Kita belum rasakan ada pemerataan dan kita ingin memperkecil pembayaran PJU dan anggaran itu dialihkan ke sana,” jelasnya.

Jika program meterisasi telah mencapai seratus persen, Kemal mengatakan pihaknya bisa menghemat pembayaran PJU menjadi Rp 1,5 miliar setiap bulan. Artinya ada penghematan sekitar Rp 700 juta sampai Rp 800 juta per bulan. Jika kemudian dana Rp 800 juta tersebut dialihkan untuk penerangan lingkungan, maka dalam waktu dua sampai tiga tahun mendatang, pemerataan penerangan bisa mencakup seluruh lingkungan di Kota Mataram.

“Tinggal nanti kita perawatannya saja,” tandasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram mulai menanam pohon di jalur by pass MataramBandara Internasional Lombok (BIL). Puluhan pohon mulai ditanam di sekitar bundaran Jalan Gajah Mada dan di sisi kiri-kanan jalan by pass, Kamis (28/1). Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam ditemui di lingkar selatan menyampaikan jumlah pohon yang ditanam pihaknya di lokasi itu 70 batang.

Kemal menyebutkan jenis pohon yang ditanam adalah ketapang kencana dan sengaja dipilih bibit pohon yang telah cukup besar sehingga bisa tumbuh lebih cepat. “Dari sini, di lingkar ini kami mulai menanam. Jadi kami tanam pohon namanya ketapang kencana, yang besarbesar biar bisa langsung hidup,” cetusnya.

Tinggi pohon ketapang kencana yang ditanam di pinggir jalan ini mencapai empat meter dan diharapkan bisa hidup dengan cepat sehingga nantinya kawasan tersebut menjadi rindang dan asri. Kemal mengklaim di daerah lain belum ada yang menanam ketapang kencana di pinggir jalan kota. Selain karena lebih indah dan rindang, pihaknya memilih jenis pohon tersebut karena akarnya tidak merusak trotoar. Ketapang kencana merupakan tanaman

yang memiliki ciri batang yang menjulur ke semua arah sehingga dapat menjadi peneduh.

Khusus di perbatasan Kota Mataram di jalan by pass tersebut, Kemal mengatakan pihaknya akan khusus menanam pohon flamboyan. Flamboyan atau delonix regia ini memiliki tampilan yang cantik dengan bunga yang beraneka warna seperti merah dan jingga. Flamboyan berasal dari Madagaskar, Afrika. “Di batas Kota Mataram kami akan tanam flamboyan, yang punya bunga kuning, orange, dan ada yang biru bunganya,” jelasnya. Jumlah pohon flamboyan yang akan ditaman 200 batang, masing-masing 100 batang di sisi kiri dan kanan jalan.

“Flamboyan bisa jadi ciri khas (Kota Mataram) saat orang masuk karena bunganya yang cantik,” ujarnya.

Selain penanaman pohon di jalur by pass Mataram - BIL, Kemal mengatakan pihaknya juga telah melakukan penanaman untuk mengganti pohonpohon yang ditebang akibat proyek pelebaran jalan. Tahun ini pihaknya juga akan kembali menanam pohon di beberapa titik. “Semua jalan yang pohonnya tumbang akan kita isi semua. Sekarang kita sedang pengadaan pohon, jenis pohon yang sedang kita cari itu jenis bungur, yang tidak merusak torotoar akarnya,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

TANAM POHON - Petugas Dinas Pertamanan Kota Mataram menanam pohon ketapang kencana di lingkar selatan di seberang bundaran Jalan Gajah Mada, Kamis (28/1).

BWS dan PU Diminta Segera Lakukan Kajian Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram Lalu Alwan Basri meminta Balai Wilayah Sungai dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, segera melakukan kajian terhadap penyebab dan penanganan banjir. Sebab, dikhawatirkan akan meluas ke kelurahan lainnya. “Di Batu Ringgit itu kan jembatannya yang rendah serta tanggulnya. Makanya diminta BWS dan PU segera lakukan kajian,” kata Alwan dikonfirmasi Kamis (28/1).

Banjir terjadi Selasa (26/1) ini terjadi di dua Kelurahan yakni Tanjung Karang dan Kelurahan Pagutan Timur. Dua wilayah ini tiap tahun jadi langganan banjir. Banjir paling parah awal Januari lalu. Empat kelurahan terkena banjir dan sekitar 493 warga diungsikan ke masjid karena ketinggian air mencapai 1,5 meter.

Alwan menambahkan, banjir terjadi akibat volume air meningkat. Pemkot Mataram sejak awal mengantisipasi terutama melakukan re-

vitalisasi sungai, pengangkatan sedimentasi serta gotong royong. “Bulan Juni sampai Agustus ini semata - mata kita mengantisipasi,” pungkasnya.

Titik paling parah sebutnya, di Batu Ringgit. Rencananya, Jumat (29/1) hari ini dilakukan pengangkatan sedimentasi di bagian hilir. Langkah ini setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan terjadi pertemuan Sungai Unus dan Bernyok.

Pemkot Mataram berulangkali mengimbau warga Kota Mataram baik lewat masjid, kaling dan lurah. Terutama melakukan pemilihan sampah plastik, agar didapat dimanfaatkan. Peran swasta menurut Alwan, sangat penting. Tidak bisa semua persoalan diserahkan ke pemerintah karena banjir menjadi persoalan bersama.

“BUMN dan BUMD serta pengusaha juga harus turut andil.

Ndak bisa semua diserahkan ke pemerintah saja,” terangnya.

Untuk penanganan jangka panjang terhadap beberapa titik lokasi tersebut. Pihaknya akan menunggu hasil koordinasi antara PU dan BWS. Baru kemudian dieksekusi apa saja langkah penanganannya.(cem)

Terendam Banjir

Tanaman Padi di Lingkar Selatan Rusak Hujan yang tak henti dalam beberapa hari terakhir ini tak hanya menyebabkan genangan dan banjir di beberapa pemukiman, tapi genangan juga mengalir sampai ke areal persawahan di kawasan lingkar selatan. Kamis (28/1) siang, beberapa ibu-ibu berkecipak di tengah sawah yang berubah menjadi telaga.

Para ibu ini membawa jala bergagang dan digunakan untuk mengangkat ganggang kariba (Salvinia Molesta), atau sejenis ganggang yang tumbuh dengan cepat di lahan berair.

TAK hanya ditutupi ganggang kariba, tanaman padi yang baru dua hari ditanam tersebut juga tak terlihat karena air yang menggenang menutupi persawahan tersebut. Kawasan persawahan tersebut berubah menjadi telaga yang luas karena tertutup air. Kini, petani terancam merugi karena tanaman padinya rusak setelah beberapa hari ditanam.

“Kalau airnya tidak surut dalam dua hari ini, pasti tanaman padinya busuk dan harus ditanam ulang,” cetus salah seorang buruh tani dari Mapak Indah, Kelurahan Jempong

Baru, Salinah yang ditemui di dekat persawahan itu.

Salinah memperkirakan luas sawah yang terendam banjir mencapai 10 hektar dan beberapa petak sawah merupakan milik keponakannya yang baru dua hari lalu ditanami padi.

Puluhan hektar sawah ini terendam karena hujan yang tak henti dalam beberapa hari terakhir ini. Air yang mengalir pun tak bisa ditahan untuk tidak masuk ke kawasan persawahan. “Kalau air di parit ini ndak surut-surut, sawah akan tetap terendam,” ujarnya dalam Bahasa Sasak.

Setelah sawah terendam

dan tanaman padi rusak, maka petani harus menanam ulang.

Artinya mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk menanam padi. Salinah mengatakan biaya yang dibutuhkan petani dalam sekali masa tanam untuk satu petak sawah mencapai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta yang terdiri dari biaya membajak dan menanam.

Ia menuturkan setiap musim hujan, persawahan di sekitar lingkar selatan banyak yang terendam air. Kondisi ini dialami para petani sejak areal persawahan banyak berubah menjadi bangunan. “Kalau dulu sebelum banyak bangunan tidak seperti ini. Sekarang kan air dari timur (hulu) semua ditampung ke sini,” cetusnya.

Maraknya pembangunan di wilayah itu juga membuat saluran irigasi menjadi sempit.

“Dulu di sini sawah semua.

Sekarang parit (saluran) sempit, sawah habis,” ujarnya. Sebagai buruh tani, maraknya pembangunan tersebut juga sangat berdampak terhadap penghasilannya. Saat sawah masih luas membentang, penghasilannya

(Suara NTB/ynt)

TERENDAM - Areal persawahan di Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela yang terendam. lumayan banyak sebagai buruh tani, sementara saat ini penghasilannya jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu.

Sementara itu, Lurah Jempong Baru, H. Taswir kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya belum menerima laporan dari warga terkait luas sawah yang terendam banjir.

“Belum ada yang lapor, “ cetusnya, Kamis (28/1). Taswir mengatakan air yang merendam lahan pertanian di wilayahnya merupakan air kiriman dari hulu. “Ini rutin setiap musim hujan,” ujarnya. Sejauh ini pihaknya juga belum menerima laporan kerusakan tanaman padi dari warga. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Tetap Tolak Beras dari Jatim KUR Bukan untuk Konsumtif KREDIT Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah tidak diperkenankan untuk memenuhi kebutuhan komsumtif pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). KUR wajib untuk mendukung kemajuan usaha para penerimanya.

“Jangan KUR sebesar Rp 25 juta tanpa jaminan digunakan untuk beli TV, beli pakaian di mal, atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya. KUR adalah fasilitas yang diberikan oleh pemer(Suara NTB/bul) intah untuk memajukan usaH. Supran ha,” demikian ultimatum yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM., Kamis (28/1).

Tahun ini, pemerintah memberikan fasilitas subsidi bagi penerima KUR. Bunga 12 persen/tahun telah diturunkan menjadi 9 persen/tahun. Harapannya, kemudahan fasilitas tersebut akan mendukung tumbuh kembangnya wirausaha di NTB. “Kita bisa kawal pemerima KUR ini. Jadilah penerima kredit yang baik dari perbankan,” tambah H. Supran, dengan maksud agar KUR yang diterima benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tidak saja kepada penerima KUR penekanan itu disampaikan kepala dinas. Demikian juga kepada perbankan penyalur KUR, agar membuka kacamata selebar-lebarnya. KUR tidak mesti diberikan kepada wirausaha yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank. Tetapi, mereka yang memiliki potensi usaha berkembang, juga dapat diberikan dukungan kredit lunak tersebut. “Bank BRI ini juga harus memperhatikan penerima KUR adalah usaha-usaha yang potensial juga berkembang. Jangan hanya yang memenuhi syarat sesuai hasil verifikasinya,” ujar H. Supran.

Disisi lain, pemerintah juga mendukung agar realisasi KUR lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, harapannya bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah terus memperbesar realisasi kredit lunaknya.

Mempermudah akses KUR, tahun 2015 lalu, sebanyak 15.000 (Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) telah diteritkan oleh seluruh kecamatan di NTB, melampaui target pemerintah sebanyak 10.000 IUMK. Tahun ini masih memungkinkan penerbitan IUMK akan disubsidi. Pemeritah Kabupaten/Kota juga telah disurati resmi oleh Gubernur, agar menyiapkan subsidi dari APBD untuk penerbitan IUMK. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemda NTB tetap menolak rencana Bulog mendatangkan 7.000 ton beras dari Jawa Timur (Jatim). Soal rencana pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang dijadwalkan bulan Februari, Bulog diharap tidak risau.

Pemda NTB bahkan menantang Bulog untuk menyerap 96.000 ton gabah petani di lapangan yang masih memungkinkan diserap.

“Untuk sekadar 7.000 ton bagi kebutuhan Raskin, Bulog sebaiknya mengerem saja rencana itu. Stok gabah petani masih ada,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si., Kamis (28/1).

Stok sebanyak yang disebutkan, merupakan hasil panen petani pada November – Desember 2015. Stokstok tersebut masih menunggu untuk diserap. Husnul Fauzi menyarankan, masing-masing Sub Divre mestinya diberikan jatah penyerapan untuk memenuhi kebutuhan.

Sejak mencuatnya rencana pengiriman beras dari Jawa Timur atas instruksi Bulog Pusat, Dinas Pertanian langsung melakukan pengecekan kondisi stok gabah di lapangan sesuai yang ada di datanya. Diketahui bahkan masingmasing penggilingan memiliki sekurangnya 2 ton gabah simpanan.

“Soal bagaimana cara menyerap gabah-gabah tersebut, dan berapa harga yang pantas, silakan, itu urusan Bulog. Yang jelas kita tidak krisis stok,” tegasnya.

Krisis stok Bulog dalam hitungannya, berawal dari stok yang didistribusikan ke luar daerah saat musim panen tahun lalu. Mestinya, Bulog harusnya melakukan pembatasan pengiriman jumlah stok ke daerah lain. Stok

dalam daerah harusnya diperkuat hingga panen raya.

“Target serapannya juga kandas, disuruh serap 200.000 ton, setahu saya yang diserap hanya lebih sedikit dari setengah target tersebut.

Bagaimana memenuhi kebutuhan kalau caranya begitu,” tambahnya.

Mungkin menjadi hal yang memalukan bagi provinsi NTB sebagai lumbung pangan nasional, justru mendapat pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang pasti, pemerintah daerah dengan alasan apapun tetap menolak beras luar masuk NTB. Apalagi saat ini, lanjut Husnul Fauzi, panen tetap berlangsung. Dan dihitung jumlah stok gabah terus meningkat. Tahun lalu, pemerin-

tah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 580 miliar untuk mendukung pertanian di NTB. Anggaran tersebut terdistribusi dalam bentuk bantuan benih kepada petani, bantuan pupuk, pompa air, handtraktor yang didistribusikan langsung pemerintah pusat kepada masing-masing kabupaten/kota penerima bantuan. Dampak yang mun-

cul dari bantuan tersebut, terjadinya peningkatan produksi sebesar 10 persen dari produksi tahun sebelumnya, berdasarkan Angka Ramalan (Aram II) Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya produksi lokal sudah sangat tercukupi.

“Tinggal mau atau tidaknya Bulog menyerap saja. Itu intinya,” ujarnya. (bul)

”

Yang pasti, pemerintah daerah dengan alasan apapun tetap menolak beras luar masuk NTB Husnul Fauzi

NTB Siapkan Informasi Bursa Kerja ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Malaysia, mengakibatkan tiga warga NTB menjadi korban, harus menjadi pelajaran.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB sebenarnya telah melengkapi fasilitas informasi bursa kerja online.

Fasilitas ini ada sejak beberapa waktu lalu di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. “Gunakanlah fasilitas itu untuk mencari informasi lowongan kerja seluas-luasnya. Baik dalam dan

luar negeri. Dan jadilah tenaga TKI yang prosedural,” imbauan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan.

Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (28/1), diinformasikan, terkait tiga warga Negara NTB yang menjadi korban, Disnakertrans terus melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Malaysia, terkait rencana pemulangan jenazah.

Pemerintah daerah telah menyiapkan kebutuhan pemulungan dari bandara sampai di rumah masing-masing. Dari Malaysia, ongkos pemulangan ditanggung oleh pemerintah

pusat, dari bandara otomatis telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi soal asuransi, H. Wildan katakan, keluarga korban tak menerima apapun lantaran ketiganya berangkat di luar prosedur.

Kejadian tersebut harapannya akan menciutkan nyali masyarakat untuk berangkat keluar negeri menggunakan jalur tekong (ilegal). Sebab, beragam asuransi yang mestinya didapatkan, otomatis tak diterima sama sekali. “Masyarakat sepatutnya harus revolusi mental, sehingga tidak termakan oleh rayuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Kupas Strategi Sukses Bisnis Kuliner WIRAUSAHAWAN kuliner, Cak Eko akan memberikan pengalaman dan strategi membuka bisnis kuliner pada Seminar Lezatnya Bisnis Kuliner yang digelar Sabtu (30/1) pukul 14.00 s/d selesai di Lombok Plaza Hotel Jalan Pejanggik No 8, Mataram. Bagi masyarakat Matram dan sekitarnya yang ingin mengikuti seminar ini bisa mendapatkan tiket di Gramedia Pejanggik No. 40 HTM Rp 100rb / Ber2 150Rb. Bisnis kuliner adalah bisnis yang tidak mengenal krisis. Bisa dimulai dengan modal kecil dan potensi bisnis yang sangat menggiurkan. Mau sukses jadi pengusaha kuliner tanpa franchise, tanpa kerja sama kupas tuntas habis-habisan rahasia bisnis kuliner bisa datang dan mengikuti Seminar Lezatnya Bisnis Kuliner, ujar Cak Eko kepada Suara NTB, Kamis (28/1).

Cak Eko mengungkapkan, materi yang akan dibahas di seminar ini meliputi strategi membuka bisnis kuliner, cara mengelola bisnis kuliner yang baik dan benar, cara mengembangkan bisnis kuliner dengan berbagai strategi baik kemitraan, franchise, BO, cabang, Seminar juga akan mengajarkan strategi marketing, cara meningkatkan omzet, cara pengelolaan manajemen, dan pemilihan menu yang menarik serta cara pembuatan Standart Operating Prosedur (SOP). (r) Cak Eko Peraih Juara Wirausaha Mandiri, Owner Oleh-oleh Jakarta Lapis Lenongku, Owner Resto Steakologi, Owner Bakso Malang Cak Eko 170 cabang, dan pembicara bisnis kuliner nasional. (r)

Kamis, 28/1/2016

Menjadi TKI keluar negeri menurutnya tak berat, selain peluangnya masih terbuka lebar.

Untuk Malaysia saja, tahun 2015 lalu NTB mendapat jatah pemberangkatan sebanyak 62.000 calon TKI. Yang terisi hanya 40.000an. Mestinya peluang itulah yang ditangkap, tanpa harus menggunakan jalur pemberangkatan yang tidak resmi. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas bagi masyarakat agar menjadi TKI prosedural. LTSP bisa menjadi solusi untuk masyarakat menanyakan segala sesuatunya secara prosedural.

Informasi bursa kerja online yang disiapkan di LTSP bisa

dijadikan pilihan oleh seluruh kalangan masyakat, termasuk mahasiswa. Didalamnya menyajikan perusahaan-perusahaan yang membuka peluang kerja dan Negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja.

“Setelah ketemu dengan negara yang dituju, silakan diurus di LTSP langsung apa saja yang menjadi syarat-syaratnya, di sana dibantu dan gratis.

Menjadi TKI ilegal ancamannnya sangat besar,” demikian dikatakan H. Wildan.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah dengan sebaik-baiknya. (bul)

Ahli Waris Tabungan Haji BRI Kebingungan Selong (Suara NTB) H. Syukuri, ahli waris Tabungan Haji BRI Selong mengaku kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pasalnya, uang tabungan haji sebesar Rp 25 juta amblas.

Pada Kamis (28/1) kemarin, ia hendak menarik kembali uang tersebut di kantor Bank BRI Selong. Akan tetapi ia mengaku kaget, karena saat dicek saldo tersisa hanya Rp 500 ribu.

Kepada wartawan warga Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya ini menuturkan, istrinya telah membuat tabungan

(Suara NTB/rus)

TABUNGAN HAJI- Ahli Waris tabungan Haji asal Bagik Papan Pringgabaya, H. Syukuri menunjukkan bukti rekening dan tabungan hajinya yang ingin segera ditarik, Kamis (28/1).

haji sejak tahun 2013 lalu. Sebab sang istri batal berangkat dikarenakan keburu dipanggil sang Kuasa. Dia pun berniat mengambil kembali uang tersebut.

Sudah delapan bulan lamanya ia berusaha untuk menelusuri keberadaan uang yang awalnya akan jadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Menurut penjelasan dari pihak BRI yang diperolehnya, katanya rekeningnya sudah dipindah ke BRI Syariah. Akan tetapi setelah dikroscek juga ke BRI Syariah juga tidak diketahui.

Ahli waris Calon Jemaah Haji yang batal berangkat ini pun mencoba meminta bantuan anggota Dewan, H. Maidi. Kata H. Maidi, ia juga heran dengan sistem yang diberlakukan pemerintah ini. Katanya, pemindahan rekening ini tidak diketahui oleh nasabah.

Sangat disayangkan, saat diurus ke Kementerian Agama, dilempar ke BRI. Ke BRI pun demikian, masalahnya katanya ada di Kementerian Agama yang ada di pusat. “Kita dilempar-lempar ini,” keluhnya. Keberadaan dari nomor rekening itu sendiri benar. Namun di rekening Bank BRI Syariah sendiri tidak ada.

Bisa Dicairkan Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan uang tabungan haji dari ahli waris itu tidak akan hilang. Uang tersebut tetap akan bisa diambil. Pada Kamis sore kamarin, dana yang dikomplain ahli waris ini pun sudah cair dan segera bisa diambil dengan catatan melengkapi syarat-syaratnya.

Ia menjelaskan, pengambilan BPIH sebesar Rp 25 juta itu oleh sistem yang sudah diatur. Dimana, dikarenakan yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar porsi haji yang akan diberangkatkan. Sehingga uang tersebut masuk dalam rekening di Bank BRI Syariah. Dimana ada perubahan aturan sejak beberapa tahun lalu, bank-bank konvensional sudah tidak punya sistem yang mengurus haji. Terkecuali di daerah-daerah tertentu yang belum memiliki anak cabang syariah.

Mengetahui hal ini, pihak BRI Selong pun sudah komunikasi dengan pusat. Diketahui ada dua kasus yang sama di Lotim yang serupa. Calon jamaah meninggal sebelum berangkat. Dikarenakan dana tersebut sekarang ada di pusat, saat dikrosek di BRI Syariah yang ada disinipun diyakinkan tidak bisa ditemukan.

“Karena ini masuk rekening yang ada di pusat,” ucapnya.

Diibaratkan Rahmad Budi Sulistia, uang itu menggantung di pusat. Tidak diketahui pasti sistemnya apakah dana tersebut masuk ke rekening Kemenag pusat yang ada di BRI Syariah atau seperti apa.

Jelasnya, komitmen BRI Cabang Selong siap akan membantu pencairan dana ahli waris tersebut dengan cara menghubungi pihak terkait. Terhadap Kasus Jemaah Calon Haji yang meninggal ini biasanya akan diusulkan langsung pembatalan. Pengurusannya pun di Kementerian Agama. Sedangkan uangnya, oleh kemenag meminta perbankan untuk selanjutnya mencairkan.

Pada kasus ini, lanjutnya, Kemenag sebenarnya menyampaikan remark yang salah alamat kepada BRI Selong. Semestinya permintaan pencairannya ke BRI Syariah sebagai anak perusahaan dari BRI yang ada sistemnya secara otomatis. Meski demikian, pihak BRI Selong ini tetap akan membantu. (rus)

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kualitas Proyek Irigasi Buruk

Kinerja Pengawas Diduga hanya Sekadar Formalitas Selong (Suara NTB) Banyaknya kualitas proyek di lapangan yang tidak memenuhi syarat disorot kalangan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim). Salah satu proyek yang disorot adalah kualitas proyek irigasi di sejumlah lokasi yang diduga banyak bermasalah. Diduga, irigasi yang tidak memenuhi syarat itu karena pengawasan dari pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut yang lemah. Bahkan dinilai keberadaan pengawasan hanya sekadar formalitas.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Naim kepada Suara NTB, Kamis (28/ 1), mengaku, kualitas proyek irigasi yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU) ataupun Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) yang sempat disorot Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan ini harus ditelusuri.

Politisi Partai Hanura Lotim ini membenarkan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut termasuk pelanggaran. Dalam pelaksanaan proyek, terlebih irigasi sebagai inftrastruktur strategis yang sangat dibutuhkan petani mestinya harus diperhatikan secara serius kualitasnya.

Kualitas ini akan terpantau dengan keberadaan pengawas. KareZulkifli

na itulah, Fadil menyoroti kinerja pengawas yang mengawasi pelaksanaan proyek sedari awal pelaksanaan hingga proses akhir.

Fadil juga menyoroti kinerja pengawas yang selalu memberikan laporan kondisi di lapangan dalam kondisi bagus. Termasuk tidak ada kendala teknis di lapangan. Namun, saat dilakukan pemeriksaan ulang kerap menjadi temuan. ‘’Ketika terjadi masalah ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah pengawas. Kadangkala setelah diperiksa Inspektorat atau BPKP baru ditemukan ada kesalahan,” urainya.

Mengawasi pelaksanaan proyek, katanya, semestinya tidak boleh main-main. Untuk menjamin kualitas itu, diawa-

li dari proses perencanaan.

Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan menjadi tugas pokoknya pengawas yang selanjutnya mengawasi.

Secara umum, lanjutnya, dalam tahapan pelaksanaan proyek komitmen dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak ketiga bersama pengawas di lapangan harus benar-benar. Lagi-lagi, sebut Fadil, pada aspek pengawasan menjadi kunci. Di mana, pihak ketiga tidak akan berani melakukan penyelewengan jika pengawasnya bersikap tegas. ‘’Akan menjadi lain, jika antara pengawas dengan pihak ketiga ini bermain-main. Selain itu, khususnya proyek irigasi ini kerap luput dari pengawasan. Alasan lokasi yang jauh membuat tidak mau datang melakukan pengawasan.

Lokasinya jauh-jauh kan kalau proyek irigasi ini,” imbuhnya.

Diakui, hasil dari pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak me-

menuhi syarat teknis, karena campuran bahan-bahannya tidak sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB) termasuk pelanggaran hukum. Karenanya, aparat hukum bisa menyeret pihak-pihak membangun fasilitas inftrastruktur tidak sesuai spesifikasi tersebut.

Secara terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian Distannak Lotim, Zulkifli menegaskan aturan melanggar spesifikasi ini jelas masuk pelanggaran hukum. Karenanya, ia meyakinkan untuk pembangunan proyek jaringan irigasi yang dilakukan sejauh ini tidak ada masalah. Baik dari segi spesifikasi maupun kualitas hasil pekerjaan pihak ketiga atau yang bersifat swakelola.

Diakuinya, proyek irigasi yang ada di Distannak merupakan jaringan tersier yang langsung menuju sawahsawah petani. Selama ini, katanya, tidak ada laporan spesifikasi yang kurang baik.

Pihaknya meyakinkan, karena semua proyek yang te-

lah dikerjakan telah melalui anya orang-orang PU juga yang proses pemeriksaan oleh pen- mengerti spesifikasi,” demikian. gawas dan tim PHO atau peSelain itu, pengawasan dari meriksa hasil pekerjaan. Se- pelaksanaan proyek-proyek mua proyek yang dikerjakan, irigasi dilakukan dengan ketkatanya, cukup bagus. Ditan- at. Pegawasan dilakukan dari ya soal data keberadaan awal pelaksanaan hingga prosproyek irigasi yang diduga bu- es penyelesaian. ‘’Apa yang pati tidak memenuhi syarat, disampaikan bupati sebelumZulfikfi mengatakan tidak nya itu sebagai mengantongi data yang di- p e n y e maksudkan. mangat Menurutnya, apa yang dis- u n t u k ampaikan bupati sebagai m e n cambuk buat dinas sebagai ingkatpelaksana di bawah. Seperti kan kinaspek pengawasan ini yang e r j a , ’ ’ terus akan ditingkatkan, seh- ungkapingga bisa terpantau secara nya. (rus) detail bagaimana proses campuran-campuran bahan-bahan material yang digunakan.

Sinyalemen yang digambarkan bupati, lanjutnya, kualitas buruk akibat dari campuran tidak sesuai standar teknis akan menjadi catatan evaluasi bagi Distannak ataupun dari Dinas Pekerjaan Umum. “Tim PHO Fadil Naim itu sendiri kan anggot-

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Korban Tenggelam di Malaysia

Disosnakertrans Lotim Tetap Koordinasi ke Pusat

Dukung Pengerjaan oleh TNI DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyambut positif wacana pengerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui konsep MoU (nota kesepahaman) dengan aparatur TNI. Meski demikian, wacana ini agar disetujui lebih dulu antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan kalangan DPRD KLU. “Bagus itu, saya juga setuju karena dengan dikerjakan oleh TNI bangunannya tidak hanya jadi tetapi juga kualitasnya terjaga,” ujar Kadis Sosnakertrans KLU, Intiha, SIP, Kamis (28/1).

Intiha meyakini, setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan aparatur TNI - misalnya melalui program ABRI Masuk Desa (AMD), tidak pernah terekam jejak hasil pekerjaan TNI yang tidak memuaskan. Pihaknya mengaku, memiliki pengalaman bekerja bersama instansin terkait. Ketika itu, bersama IPDN, pihaknya membangun 41 unit rumah program pemerintah di Donggo Bolo, Kabupaten Bima. Hasilhya pun sangat memuaskan.

Menurut Intiha, wacana MoU pengerjaan RTLH bersama TNI agar dimatangkan oleh eksekutif dan legislatif. Selanjutnya elemen Pemda KLU bersurat ke Pimpinan TNI di NTB agar tercipta persepsi ataupun komitmen bersama dalam proses pengerjaan RTLH di tahun - tahun mendatang. ‘’Tahun 2016 ini, Pemda KLU kembali mengalokasikan Rp 10 miliar untuk membangun 1.000 unit RTLH. Oleh karena ini sudah disetujui dan pengerjaannya secara swadaya oleh masyarakat, maka MoU dengan TNI bisa dilakukan untuk pengerjaan tahun depan, itu pun real di-MoU-kan,” sebutnya.

Intiha mengutarakan, untuk alokasi RTLH tahun ini, akan menyasar Kecamatan Bayan yang belum tuntas. Mengingat, program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dari kementerian untuk program tuntas Kecamatan di Bayan harus terputus akibat adanya kasus hukum BSPS 2013.

Intiha berharap, pemberdayaan masyarakat yang menyentuh fisik maupun pemberdayaa n sosial dan ekonomi, akan menunjang kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Setidaknya, dengan berkurangnya beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan papan, masyarakat bisa berkosentrasi untuk memenuhi kebutuhan primer lain seperti pangan, pakaian ataupun kebutuhan sekunder.

Sebelumnya, wacana penggiringan pelaksanaan RTLH diMoUkan dengan TNI dicuatkan oleh Ketua Komisi ll DPRD KLU, Tusen Lasima. Bahwa, realisasi bantuan rumah kumuh Kecamatan Bayan yang menyisakan problem di mana supliernya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTB, masih mencemaskannya. Dihadapkan pula oleh minimnya anggaran dan belum siapnya masyarakat memberikan dana pendampingan pun kerap menimbulkan kekhawatiran, apakah realisasinya rumah kumuh sudah sesuai dengan nominal yang dikucurkan, ataupun standar kualitas rumah sehat yang dibutuhkan masyarakat. (ari) Intiha (Suara NTB/dok)

Bangun Fasilitas Umum

Tak Ada Alasan Warga untuk Tidak Setuju Selong (Suara NTB) Seiring dengan pembangunan sejumlah fasilitas umum berupa jalan dan lainnya tahun 2016 ini, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dituntut segera melakukan pembebasan lahan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lotim, M. Juaini Taopik pada Rabu (27/1) lalu menegaskan, dalam proses pembebasan lahan ini warga tidak memiliki alasan untuk tidak setuju. Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, warga hanya bisa mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan ini bisa disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Proses pembebasan lahan ini diakui membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan aturan dipersiapkan waktu sampai 440 hari atau sampai satu tahun setengah. Itu berlaku bagi yang proyek skala besar. Sedangkan kisaran 5 hektar ke bawah, bisa dilakukan di bawah waktu itu dengan cara sosialisasi.

Berdasarkan pengalamannya selama ini, Bagian Tatapem Setda Kabupaten Lotim ini bisa menyelesaikan proses pembebasan lahan sampai 3 bulan. Terhadap yang besar diakui butuh waktu lama, seperti pembebasan lahan jalan untuk Korleko-Sordang.

Menurutnya, ada 723 pemilik lahan yang harus ditemui, karena panjang jalan ini mencapai 12 km. Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Dalam melakukan proses pembebasan lahan ini melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sudah turun ke lapangan.

Dalam hal ini, ada dua tim satuan tugas yang akan diterjunkan. Satgas A bertugas melakukan pengukuran. Satgas B mendatangi para pemilik lahan dengan harapan pada bulan April pembebasan sudah bisa dilakukan. Selanjutnya pertengahan tahun 2016 ini pembangunan jalan selebar 14 meter ini bisa dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. (rus)

(Suara NTB/ist)

RUMAH RUSAK - Salah satu rumah di KLU yang terkena dampak angin puting beliung, Rabu (27/1) lalu. Warga yang menjadi korban harus mengungsi ke rumah keluarga yang tidak terkena dampak.

Empat Dusun di KLU Diterjang Puting Beliung Tanjung (Suara NTB) Hujan yang disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Utara, Rabu (27/1) sore lalu, rupanya memakan korban bangunan milik masyarakat. Sedikitnya, 23 rumah yang terdata di 4 dusun terdampak angin puting beliung rusak. Beberapa di antaranya roboh dan nyaris rata dengan tanah.

Sehari pascakejadian, Kamis (28/1), pantauan media ini memperlihatkan warga yang rumahnya ditimpa pepohonan harus gigit jari melihat bangunan rumahnya tak bisa ditempati. Atap rumah amblas ditimpa pepohonan. Sebagian tembok rumah juga retak bahkan hancur, karena tak mampu menahan beban pepohonan.

Tim Gerak Cepat (TGC) Puskesmas Kayangan, cukup sigap dengan mendatangi satu per satu rumah warga. Dari laporan sementara, ada 12 warga yang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan. Ada yang tertimpa batako, potongan kayu, ataupun serpihan atap dari asbes. “Sementara ada 12 orang yang kita obati, yang lainnya masih kita data,” sebut petugas TGC Puskesmas Kayangan, Mulianem.

Saridin, salah satu warga korban puting beliung asal Dusun Panggung Barat, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, kepada wartawan hanya bisa pasrah dengan kondisi itu. Ia hanya mensyukuri, kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa pada anggota keluarganya.

Ia mengakui, saat angin puting melanda, ia tengah bekerja di luar, sedangkan istri dan 5 orang anaknya berada di rumah keluarga. “Dengan kondisi ini, terpaksa kami harus mengungsi dan tinggal di rumah keluarga. Entah untuk berapa lama mengungsi, karena untuk bangun rumah butuh biaya besar,” kata Saridin berharap adanya uluran bantuan dari Pemda KLU. “Untuk saat ini, kami butuh bantuan terpal, dan makanan siap saji,” ujarnya.

Masni, warga Panggung Barat lainnya, hanya bisa menyaksikan rumahnya tertimpa batang kayu hingga mengakibatkan seluruh atapnya tak tersisa. Diameter pohon randu sampai 1 meter yang menimpa rumahnya, menyebabkan perabot rumah, barang elektronik rusak dan tidak bisa digunakan. Ia memperkirakan, kerugian yang dialaminya mencapai puluhan juta, termasuk harga rumah.

Untuk saat ini pun, mustahil baginya untuk membangun rumah baru. Sekadar memperbaiki rumah yang rusak pun, ia masih berpikir. Selain menunggu dana, ia juga harus menghitung apakah tembok yang rusak tapi masih berdiri masih bisa difungsikan.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. Raden Tresnawadi, mengakui angin kencang tersebut cukup berdampak terhadap kondisi perumahan warga di 4 dusun terdampak. Inventarisasi awal pihaknya mencatat, jumlah kerusakan angin puting beliung

sebanyak 23 rumah. Di Desa Selengen Kecamatan Kayangan, dua dusun terdampak yaitu Dusun Panggung Barat, ada 6 rumah (2 rusak berat, 4 rusak sedang), dan Dusun Panggung Timur ada 2 rumah, seluruhnya rusak sedang.

Di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, terdapat 2 dusun terdampak, dengan rincian kerusakan yaitu Dusun Temuan Sari terdapat 8 rumah (seluruhnya RS), serta Dusun Otak Lendang, terdapat 7 rumah rusak (2 rusak berat, 5 rusak sedang).

“Data ini masih sementara, tapi tim kita masih turun melakukan pendataan lengkap ke dusun dan desa lain yang mungkin terdampak angin kencang,” ujarnya.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., mengakui telah menginstruksikan kepada 3 seksi sekaligus untuk turun lapangan pascabencana menyusul tindakan yang dilakukan TGC Puskesmas Kayangan. 3 seksi itu antara lain, Seksi Promkes, seksi penyuluhan dan TGC Pkm setempat.

“Berdasarkan pengamatan kawan-kawan, sementara ini kita belum diperlukan untuk membentuk posko. Korban manusia hanya luka ringan dan bisa ditangani. Hanya saja, kita harus pastikan adanya antisipasi pascabencana bagi warga yang tak punya rumah. Mereka tinggal di mana, makannya cukup atau tidak,” kata Benny sembari menjamin pelayanan kesehatan akam tersedia bagi warga terdampak. (ari)

Hadapi MEA, Pemerintah Harus Lebih Siap dari Masyarakat Selong (Suara NTB) Saat ini, negara Indonesia sudah resmi masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejak akhir Desember 2015 lalu, MEA sudah berlaku sehingga perdagangan bebas yang mencakup barang dan jasa antara sesama negara anggota ASEAN tidak ada batasnya lagi.

Kondisi itu, menuntut masyarakat lebih kreatif dalam bersaing. ‘’Namun, keberhasilan masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim dalam bersaing bisa tercapai apabila pemerintah lebih siap,’’ saran Pengamat Sosial Politik STKIP Hamzanwadi Selong, Dr. Nurun Soleh, Kamis, (28/1).

Diakuinya, masyarakat Lotim belum siap menghadapi MEA. Kondisi itu bisa dibuktikan karena pemerintah juga be-

lum siap. “Kalau pemerintahnya siap, maka barulah masyarakat akan siap,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak pernah memperhatikan kondisi masyarakat agar bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Persaingan bukan hanya soal tenaga kerja saja, melainkan juga industri barang dan jasa. “Pemerintah saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kondisi masyarakat,”kritiknya.

Terkait dengan MEA, lanjutnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pasar bebas itu dikarenakan pemerintah tidak siap. Ia mencontohkan, ketika masyarakat terkena gizi buruk, pemerintah hanya memberikan susu untuk mengembalikan

kesehatan penderita gizi buruk itu. Namun jika susu itu habis maka gizi buruk itu akan kambuh lagi. Dengan demikian, ia menyarankan kepada pemerintah supaya yang perlu diperhatikan adalah bagaiman cara membuat dan menghasilkan susu, sehingga bisa bermanfaat bagi pembuat itu sendiri dan masyarakat banyak.

Selain itu, ia juga memandang saat ini banyak SKPD yang bekerja atau ditempatkan tidak sesuai bidang keahliannya.

Padahal, tugas dari SKPD itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan SKPD itu bekerja sesuai bidang keahliannya, maka pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat semakin maksimal. (yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim) terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengenai nasib tiga WNI asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di Malaysia.

Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, H. M. Supriyadi, mengaku, pihaknya menerima kabar dua warga Lotim menjadi korban tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Malaysia, yakni Mustadi alamat Lenting Daya Kecamatan Sakra Timur kelahiran 16 Maret 1990 dan Mukhlis alamat Rensing kelahiran 6 Desember 1974.

Informasi dari kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata Supriyadi, jumlah korban sebanyak 13 orang. Namun, dari hasil koordinasi dengan Konjen RI di Johor Baru, Taufik Rizal, lanjut Supriyadi, jumlah korban kapal tenggelam pengangkut TKI itu terus berkembang, dari informasi pertama bahwa jumlah korban sebanyak 13 orang, 9 perempuan 4 laki-laki, lalu berkembang menjadi 18 orang

yang terdiri dari 9 laki-laki dan 9 perempuan. Setelah itu, berkembang lagi menjadi 22 orang terdiri dari 10 perempuan dan 12 laki-laki.

Untuk proses lebih lanjut, katanya, Disosnakertrans Lotim sudah berkoordinasi dengan BP3TKI dan sudah menghubungi Direktur Bantuan Hukum dan Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Sehingga, dengan hasil koordinasi itu nantinya segala pemulangan korban khususnya asal Lotim baik yang selamat maupun meninggal akan ditanggung oleh pemerintah.

“Walaupun melalui jalur ilegal, namun pemulangannya itu tetap ditanggung pemerintah karena kita mengacu pada UUD 1995 ayat 4,’’ ujarnya.

Untuk lebih mencari kebenaran soal keberadaan korban yang selamat atas nama Mustadi itu, katanya, pihak dari Disosnakertrans Lotim sudah mendatangi pihak keluarga.

Dari informasi yang didapatkan, Mustadi saat ini diketahui sedang dirawat di salah satu hospital Sultan Ibrahim Johor Baru Malaysia setelah sebelumnya sempat menelpon terkait keberadaan dan keselamatannya dari insiden tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. (yon)

Wabup Minta Jangan Ada Muka Masam di Kelurahan Selong (Suara NTB) Setelah sekian lama, akhirnya Lurah Geres Kecamatan Labuhan Haji punya kantor baru. Kamis (28/1), Wakil Bupati (Wabup) H. Haerul Warisin meresmikan gedung untuk kantor kelurahan yang baru mekar dari Kelurahan Ijobalit ini.

Dalam sambutannya, wabup menjelaskan, salah satu tujuan dibangun kantor kelurahan adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, dalam memberikan pelayanan harus baik dan nyaman. ‘’Jangan sampai ada muka masam dari pejabat kelurahan dalam memberikan pelayanan,’’ ujarnya mengingatkan.

Kantor lurah, katanya adalah adalah rumah rakyat.

Selaku lurah harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

Pelayanan di kelurahan tidak boleh ada mulut yang bucung (mencibir) yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam menerima pelayanan. “Buka giginya kita, masyarakat butuh senyum

dan ramah tamah. Layanilah masyarakat dengan senyuman,” tambahnya.

Sementara pegawai kelurahan yang tidak baik dalam memberikan pelayanan terancam akan dipindahkan. Bahkan, Bupati Lotim tidak segan-segan akan memecat dan memindahkan lurah yang dianggap kurang baik dalam pelayanan.

Dalam kesempatan ini, wabup menambahkan, Lotim adalah daerah yang tertinggal.

Sampai saat ini terus mendapatkan subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Termasuk dari kementerian desa dan daerah tertinggal. “Kita ini tertinggal segalanya, tertinggal karena kemiskinan, tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan lainnya,” urainya.

Pembangunan fasilitas umum seperti kantor lurah ini saat ini masih mengandalkan bantuan dari masyarakat.

Harapannya, bantuan dari para pengusaha bisa mengalir untuk melanjutkan pembangunan kantor kelurahan yang belum rampung ini. (rus)

(Suara NTB/rus)

RESMIKAN - Wabup H. Haerul Warisin meresmikan Kantor Lurah Geres Kecamatan Labuhan Haji, Kamis (28/1).

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Dewan Desak Ruas Batunyala – Sengkol Segera Diperbaiki

Gagalkan Aksi Pencurian Ternak JAJARAN Kodim 1620 Lombok Tengah (Loteng), Kamis (28/1) dini hari berhasil menggagalkan aksi pencurian hewan ternak milik warga di dua lokasi sekaligus. Sebanyak total 8 ekor sapi berhasil diamankan anggota TNI. Sayangnya, para pelaku gagal diamankan setelah berhasil lolos dari kejaran anggota TNI dibantu oleh warga.

“Seluruh hewan ternak yang dicuri tersebut, saat ini sudah diserahkan kembali (Suara NTB/dok) kepada pemiliknya,” ungkap Arie Tri Hedhianto Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada Suara NTB, Kamis pagi.

Awal mula kejadian berlangsung sekitar pukul 00.00 wita.

Saat ini, anggota TNI yang berjaga di pos Sasake dan Desa Lajut, memperoleh informasi dari warga kalau salah seorang warga Desa Lajut telah kehilangan sapi sebanyak 6 ekor.

Mendapat informasi tersebut, anggota TNI yang kala itu tengah menggelar kegiatan minggu militer langsung melakukan pengejaran ke wilayah Desa Kawo Pujut.

Upaya pengejaran yang dipimpin Kapten. Inf. Suparman, nyatanya tidak sia-sia. Satu demi satu ternak warga yang hilang dicuri berhasil ditemukan di tengah persawahan di wilayah Desa Kawo. Sapi-sapi tersebut tampaknya sengaja dilepas oleh pelaku, untuk memudahkan upaya pelarian.

Pasalnya jejak para pelaku sudah diketahui oleh anggota TNI yang melakukan pengejaran bersama warga. “Para pelaku seperti sangat lihai. Mereka sengaja melepas hewan ternak curiannya. Supaya bisa leluasa lari dari kejaran anggota TNI dan warga,” sebut Arie.

Pada saat bersamaan, anggota TNI yang berjaga di pos Desa Sepakek juga memperoleh informasi serupa. Di mana ada dua ekor sapi milik warga setempat atas nama Amaq Parman, juga hilang dicuri. Upaya pengejaran pun dilakukan. dipimpin Pelda Saleh Satria dan beberapa anggota tim lainnya bersama warga.

Dari hasil pengejaran, satu ekor sapi milik korban ditemukan sudah dilepas oleh pelaku di Dusun Nyangget. Karena baru menemukan satu ekor sapi saja, pengejaran terus dilakukan hingga pukul 03.00 wita. Dengan harapan, selain bisa menemukan sisa hewan ternak yang dicuri juga pelakunya.

“Tepat di Dusun Karang Jangkong Desa Taman Indah, satu ekor sapi kembali berhasil ditemukan,” imbuhnya. Sehingga seluruh hewan ternak yang dicuri berhasil ditemukan. Namun lagi-lagi, tidak ada satu pun pelaku yang berhasil ditangkap.

Setelah berhasil kabur dari kejaran anggota TNI. Menurutnya, dengan kegiatan minggu militer diharapkan bisa menekan jumlah aksi kejahatan. Terutama pencurian hewan ternak di wilayah Loteng. (kir)

Kuota Penerima Bertambah JUMLAH penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan tahun 2016 untuk Lombok Barat (Lobar) mendapat tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 23.103 jiwa. Data penerima tahun lalu sebanyak 348.356 sedangkan kuota tahun 2015 Lobar 371.456 jiwa. ‘’Tambahan ini berdasarkan hasil pendataan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,’’ ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar H. Rahman Sahnan Putera, Kamis (28/1).

Dijelaskan, penambahan kuota PBI jaminan kesehatan ini mengacu keputusan Menteri Sosial RI nomor 170/HUK/ 2015 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2016. Dari jumlah ini penerima jaminan kesehatan ini, tersebar hampir di semua kecamatan. Namun paling besar jumlah penerimanya Desa Jakem Lembar dan Sekotong termasuk memiliki jumlah penerima yang besar, karena di daerah itu dua puskesmas.

Menurutnya, penambahan jumlah penerima ini di samping hasil pendataan Dinsos juga adanya penambahan bayi baru lahir yang masuk menjadi penerima. Namun, pihaknya mempertanyakan kejelasan terkait 400 ribu jiwa bayi baru lahir dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dilahirkan tahun 2016. Seharusnya yang lahir tahun 2016 bisa masuk sebagai penerima.

Dijelaskan lebih jauh, dalam mekansime jaminan kesehatan tersebut ada tiga pilar yang berperan. Badan penyelenggara (bapel) yang dilaksanakan oleh BPJS, peserta dari kalangan masyarakat dan pemberi pelayanan masyarakat.

Posisi Dikes jelasnya, sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP). Selain itu, rumah sakit memberi pelayanan fasilitasi kesehatan tingkat lanjut. “FKTP ini mendapatkan pembayaran klaim dari bapel (BPJS) dalam bentuk kapitasi,’’ terangnya.

Jumlah pembayaran kapitasi bervariasi di masing-masing puskesmas yang tergantung jumlah tenaga kesehatan dan jumlah peserta. Sedangkan rumah sakit dibayar dengan mengklaim ke BPJS jika ada pasien rujukan yang dirawat di rumah sakit.

Menurutnya, BPJS di rumah sakit banyak yang tak bisa diklaim.

Tahun lalu saja, jumlah klaim tidak bisa dibayar sebanyak Rp 2,5 miliar.”Itu karena tidak bisa diklaim, “ ujarnya.(her)

Dewan Dukung Pemda Tolak Perpanjangan Izin PT Indotan Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh Pemda Lobar menolak perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Indotan Lombok Barat Bangkit (PT. ILBB). Langkah ini perlu dilakukan Pemda, pasalnya perusahaan yang dimodali dari asing ini tak serius selama memegang izin eksplorasi. ‘’Selama beberapa tahun terakhir, PT Indotan vakum,’’ kritik Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemda untuk menolak perpanjangan izin PT Indotan yang masih menguasai izin lahan pertambangan di Sekotong seluas 18 ribu hektar lebih.

Dijelaskan, izin PT ILBB telah habis IUPnya, menyusul Pemda menolak melegalisir permohonan perizinan PT Indotan. Menurutnya, langkah ini sangat tepat sebab paling tidak ada jaminan jika perusahaan tersebut memperpanjang izin setidaknya dilakukan tahapan eksploitasi atau produksi.

Sebelumnya Plt Bupati, H Fauzan Khalid menegaskan, perusahaan asal Kanada itu telah mengajukan permohonan legalisir izin tersebut ke Pemda, namun Pemda Lobar menolak melegalisir permohonan izin tersebut. Pemda tak melegalisir permohonan izin tersebut, lantaran persoalan MoU terkait saham Pemda sebesar 10 persen belum tuntas.

Sehingga Pemda menginginkan agar pihak PT indotan menuntaskan saham Pemda tersebut, barulah Pemda melegalisir permohonan izin tersebut.

Sementara Direktur SDM PT. ILBB, Syukur Nuralam menyatakan pihaknya telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin. Pihaknya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan seperti Feasibility Study dan Amdal ke Kementerian ESDM. Pihaknya masih menunggu jawaban dari kementerian ESDM terkait usulan perpanjangan. Terkait adanya penolakan perpanjangan izin baik dari Pemda dan DPRD Lobar, pihaknya tak mempersoalkan. “Yang jelas kami sudah mengurus semua kelengkapan izin ke Kementerian ESDM, tinggal menunggu,” ujarnya, Kamis (28/1).

Menurut Nuralam, terkait adanya permintaan agar tahapan operasi dinaikkan ke eksploitasi, memang sudah ketentuannya. Artinya pihak perusahaan akan mengupayakan agar bisa naik ke tahapan produksi. (her)

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Kondisi kerusakan ruas jalan Batunyala Praya Tengah – Sengkol Pujut Lombok Tengah (Loteng) saat ini semakin parah. Padahal ruas jalan merupakan ruas jalan strategis yang menghubungkan ke sejumlah objek wisata utama yang ada di kawasan Loteng bagian selatan. Termasuk jalan penghubung menuju Bandara Internasional Lombok (BIL).

Melihat kondisi ini, kalangan DPRD Loteng mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan ini. Apalagi anggaran perbaikannya sudah dialokasikan pada APBD Loteng tahun 2016 ini.

“Kami minta perbaikan ruas jalan Batunyala – Sengkol segera direalisasikan,” ujar anggoRUSAK - Kondisi ruas jalan Batunyala –Sengkol yang semakin parah. Tahun ini Pemkab Loteng telah menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk menuntaskan perbaikan ruas jalan yang rusak ini.

ta DPRD Loteng, L. Ramdan, Rabu (27/1).

Keberadaan ruas jalan itu, ujarnya, sangat penting dalam menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat. Terlebih status ruas jalan merupakan ruas jalan strategis kabupaten serta jalan lingkar bandara. “Mobilitas masyarakat yang melalui ruas jalan ini cukup tinggi. Tapi karena kondisinya yang saat ini sudah rusak parah, mobilitas masyarakat menjadi terganggu,” ungkapnya.

Terkait desakan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T, yang dikonfirmasi terpisah, Kamis (28/1), mengaku perbaikan ruas jalan Batunyala Sengkol pasti dikerjakan tahun ini, karena alokasi anggarannya sudah ada. Tapi tentunya ada mekanisme yang harus dilalui dantidak bisa serta merta begitu saja dieksekusi. “Saat ini proses sudah masuk tahap tender. Jika tidak ada halangan berarti, paling tidak Bulan Maret mendatang pengerjaan perbaikan ruas jalan tersebut sudah bisa dimulai,” janjinya.(kir)

(Suara NTB/kir)

Calon Pendamping

Fauzan Mulai Intens Berkomunikasi dengan Parpol Pengusung Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas Bupati (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mulai angkat bicara terkait calon wakil bupati (cawabup) yang akan mendampinginya. Hal ini menyusul, keluarnya surat putusan inkracht perkara H. Zaini Arony dari Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar sebagai bahan pengusulan dirinya menjadi bupati definitif.

Bahkan Fauzan mengaku sudah mulai intens melakukan komunikasi politik dengan parpol pengusung terkait calon wakil bupati yang akan mendampinginya pada sisa masa jabatannya ke depan. Komunikasi ini penting, karena ia perlu mencari orang yang berkredibilitas tinggi.

Sehingga bisa diajak bekerjasama dan mendukung kinerjanya sesuai visi dan misinya mema-

jukan Kabupaten Lombok Barat dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota di NTB. Fauzan mengaku selama ini memilih bungkam, karena proses pengusulannya sebagai bupati definitif masih menunggu surat keputusan inkracht dikirim ke Pemprov NTB dan dan diteruskan ke Kemendagri.

Diakuinya, Kamis (28/1) siang dirinya sudah melaku-

kan pertemuan dengan salah satu petinggi parpol pengusung.

Namun saat ditanya siapa petinggi parpol tersebut, ia enggan menjawab. Namun yang jelas, pertemuan itu berlangsung dinamis dan kekeluargaan.

Menyoal mekanisme pengusulan wakil bupati, akan dibahas setelah dilantik sebagai bupati definitif. Menurutnya, pengusulannya dilakukan

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

oleh parpol pengusung kepada bupati definitif. Karena itu, ia menjalin komunikasi politik dengan parpol pengusung dari sekarang sebab dalam aturannya tidak ada ketentuan berapa lama setelah diangkat sebagai bupati baru dilakukan pengangkatan wabup.

Ditanya soal nama –nama cawabup yang telah bermunculan, menurutnya semua calon yang diajukan baik. Namun tentunya, pada saat yang tepat barulah ia akan memilih satu orang sebagai pendampingnya. Karena itu ia perlu juga melakukan pengkajian dan harus memilih yang terbaik dari semua cawabup yang menurutnya baik.(her)

Golkar Lobar Tetap Solid Giri Menang (Suara NTB) Adanya kisruh perihal perombakan fraksi di DPRD NTB menyusul hasil Musda pada waktu lalu dipastikan tak berpengaruh terhadap pengurus di bawah. Pengurus Golkar di Lombok Barat (Lobar) tak akan merombak jajaran fraksi yang kini duduk di lembaga Dewan. Bahkan pengurus beringin di Lobar saat ini dan seterusnya tetap solid.

“Apa yang terjadi di DPRD Provinsi tidak akan berdampak ke Golkar Lobar. Kami tidak akan merombak fraksi di dewan, seperti yang diwacanakan di dewan provinsi,” ungkap Wakil Ketua DPD II Golkar Lobar H. Yakti, Kamis (28/1).

Politisi asal Narmada ini menyatakan, masalah yang ada di Dewan provinsi tidak berdampak ke Golkar di Lobar. Bahkan, menurutnya, belum tentu terjadi juga pergantian H. Umar Said

sebagai Ketua DPRD NTB dan Fraksi Golkar di DPRD provinsi. Sebab, hal ini pasti akan dibahas secara kekeluargaan.

Menurutnya, berkaca dari Munas Golkar beberapa waktu lalu, seharusnya Musda Golkar di daerah perlu menunggu hasil dari munas. Sebab sejauh ini, belum belum ada hasil resmi munas, sehingga ia mempertanyakan apa dasar Musda DPD I yang dilakukan beberapa waktu lalu. Seharusnya, kata Yakti, musda dilakukan setelah munas dilaksanakan.

Terkait penentuan calon wakil bupati (cawabup), di dalam parpol Golar sudah jelas mekanismenya. Menurutnya, beberapa nama yang layak diusung menjadi calon antara lain, Ketua DPD II Golkar Lobar Hj. Sumiatun, H. Yakti, H. Zulkarnain, H. Ahmad Gufran dan L. Hermayadi. Nama ini yang akan

diusung ditetapkan dalam pleno rapat pengurus harian.

Ia menampik jika Golkar terpecah dalam hal penentuan calon wabup. Menurutnya pendapat secara personal berbedabeda tidak masalah, namun jika sudah diputuskan, maka tentunya semua pengurus harus mendukungnya. “Kalau hasil pleno mengusung A, maka tidak berani ngomong yang lain lagi. Itu demokratisnya di Golkar,” tukasnya.

Terkait nama putra H. Zaini Arony, Nauvar Farinduan yang digadang-gadang diusung Golkar menurutnya sah-sah saja. Sebab Nauvar pengurus lama di Golkar dan tercatat aktif di pengurus Kosgoro.

PDIP Usung calon Sendiri Sementara di PDIP Lobar nama, Ketua DPC PDIP Lobar Sardian, SP, diusung untuk men-

dampingi Fauzan Khalid. Petinggi DPD PDI-P NTB, H. Raden Nuna Abriadi, menjelaskan, keputusan mengusung Sardian, merupakan tindak lanjut rapat internal yang digelar jajaran pengurus DPD PDI-P NTB. Keputusan mengusung Sardian mendampingi Fauzan Khalid bukannya tanpa alasan. Anggota DPRD NTB itu mengatakan dari pertimbangan DPD PDI-P NTB ada beberapa hal yang mendasarinya, yakni PDI-P merupakan salah satu partai pengusung pasangan AZAN pada Pilkada lalu, kemudian, Sardian merupakan putra daerah Lobar yang berasal dari Lingsar yang mewakili wilayah utara. “Sardian ini merupakan kader terbaik yang dimiliki PDIP dan pernah menjadi anggota DPRD Lobar,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dari segi politik, dengan dijadikannya Sardian sebagai pendamping Fau-

zan, akan memudahkan Pemda Lobar dalam menentukan araharah kebijakan strategis dengan. pemerintah pusat. Artinya hal ini akan memudahkan lobi-lobi ke pusat. ‘’Dan DPD PDI-P NTB akan segera mengusulkannya ke Bupati Lobar definit,’’ ujarnya .

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI-P Lobar, I Nyoman Arsa menjelaskan, bahwa pihaknya juga telah melakukan komunikasi politik dengan kalangan partai pengusung lainnya. Dan hasilnya, ada dua parpol di luar PDI-P yang sepakat untuk mengajukan nama Sardian untuk mendampingi H. Fauzan Khalid. Apakah ini artinya PDI-P membuat poros baru untuk menentukan pendamping Fauzan Khalid? Arsa dengan tegas membantahnya.

Dia menyatakan, seluruh parpol memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon. (her)

Polisi Tangkap Kawanan Pelaku Curanmor Perencanaan Pembangunan Jalan di Lobar Diduga Tidak Tepat

Giri Menang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat (Lobar) berhasil meringkus dua pelaku curanmor berinisial R (19) tahun dan M (27) tahun alamat Dusun Mangkung Daya Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah. Keduanya ditangkap sekitar pukul 19.30 Wita, Rabu (26/1) di rumah pelaku. Satu rekan dari para pelaku ini berhasil lolos dari sergapan polisi. Kini keduanya mendekam di tahanan Mapolres Lobar. Sedangkan pelaku lain inisial A (24) yang diduga sebagai penadah tengah diburu polsi.

Ditemui di kantornya, Kasatreskrim melalui KBO Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Agus Indra, Kamis (28/1) menyatakan, pihaknya berhasil meringkus dua pelaku curanmor yang beraksi di rumah korban bernama Bahrun Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar. “Keduanya diamankan di rumahnya di Loteng, sedangkan satu rekan pelaku lolos (kabur),” terangnya.

Dijelaskan, penangkapan para pelaku berdasarkan laporan korban yang kecurian sekitar pukul 02.00 Wita, Minggu (17/1). Korban kehilangan kendaraan jenis sepeda motor Kawasaki buatan 2001 bernopol DR 5271 KD. Pada waktu itu, rumah korban dalam keadaan sepi dan banyak mo-

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Kedua pelaku curanmor yang diamankan Polres Lobar ditunjukkan pada wartawan, Kamis (28/1). tor terparkir. Ketika beraksi pelaku mencongkel kunci motor dengan kunci letter T. Namun disayangkan, baru seminggu kejadian korban baru melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari hasil laporan itu pihaknya mengembangkannya.

Setelah beberapa hari kemudian, identitas pelaku berhasil diketahui. Tanpa menunggu lama, aparatnya langsung menggerebek rumah pelaku, pada penangkapan kedua pelaku sempat melarikan diri dan kabur. Namun, dari dorongan masyarakat setempat meminta pelaku menyerahkan diri ke kepolisian. “Kemudian pelaku menyerahkan diri di rumahnya,”ujarnya.

Modus operandinya jelas

Agus, dari salah satu pelaku yang berinisial M termasuk residivis yang pernah beraksi di Lombok Tengah dan kembali beraksi di wilayah hukum Lombok Barat.

Inisial M bertugas sebagai pemetik dan inisial R bertugas pengikutnya. Setelah mereka barang curian kemudian selanjutnya diserahkan ke inisial A yang bertugas sebagai penadah untuk dijual ke orang lain.

Dari hasil sekali jualan inisial A mendapatkan jatah sebesar Rp 500 ribu. Pelaku kerap kali beraksi dengan kekerasan dan malam hari. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 ayat 1 ke 345 KHUP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar), H. Yakti menilai pembangunan jalan di Lobar diduga salah perencanaan. Perencanaan jalan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak tepat. Pasalnya jalan yang seharusnya tidak dihotmik, namun dibangun hotmik. Hal ini menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan. Sebab jika dibandingkan biaya pemeliharaan jalan hotmik dengan jalan lapen berbanding berkali-kali lipat.

Menurutnya, dalam hal perencanaan pembangunan jalan hotmik harus dihitung dulu jumlah pengendara yang melewati jalur itu. Jika jumlah pengendara tinggi, maka tentunya dibangun jalan hotmik namun jika sebaliknya maka cukup jalan biasa (lapen). Menurutnya, justru keberadaan jalan hotmin ini terkesan mubazir. ‘’Sebab ruas jalan yang dibangun hotmik, namun tidak banyak kendaraan yang lewat,’’ ungkapnya, Kamis (28/1).

Ruas jalan yang perlu diperbanyak hotmik, adalah jalan menuju kawasan wisata dan protokol. Menurutnya, sejauh ini banyak ruas jalan di kawasan wisata sudah hotmik, namun di luar itu yang

seharusnya perlu dibangun hotmik tidak dibangun. “Banyak di luar ruas jalan yang seharusnya dihotmik tapi tidak dihotmik, ini bagaimana perencanaannya,” kritiknya.

Biaya pemeliharaan jalan hotmik ini lebih besar dibandingkan jalan biasa. Jika dihitung, anggaran untuk pemeliharaan jalan hotmik sepanjang 1 kilometer sebanding dengan anggaran untuk pemeliharaan jalan 5-7 kilometer jalan lapen atau jalan biasa. Hal ini, jelasnya, menyebabkan pemeliharaan habis untuk memelihran jalan hotmik tersebut, sehingga ruas jalan yang lain tidak bisa dipelihara.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PU Lobar, Ir, Sakri menanggapi santai perihal penilaian perencanaan jalan hotmik yang tidak tepat. Menurutnya, pihaknya membangun jalan hotmik supaya lebih santai menggunakan jalan. Terkait dana pemeliharaan jalan diakuinya minim sekali. Tahun ini dia usulkan Rp 4,8 miliar lebih, namun yang disetujui hanya Rp 800 juta lebih. “Yang penting kami berbuat untuk masyarakat yang terbaik itu saja tujuan saya. Soal jalan hotmik ini supaya masyarakat nyaman menggunakan jalan,” ujarnya.(her)

SUARA PULAU SUMBAWA Bantuan PLTS di Sumbawa Diduga Sarat Permainan

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

Sumbawa (Suara NTB) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang disalurkan ke desa Mungkin kecamatan Orong Telu, kabupaten Sumbawa diduga sarat permainan. Dalam penyalurannya, diduga terjadi pungutan yang dilakukan oknum Sekdes dan dibagikan tidak sesuai dengan SK penerima.

Sebagaimana disampaikan Agus Mutahir, korlap aksi Front Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS) dalam demonstrasi yang dilakukan Kamis (28/ 1), tahun 2015 lalu Kementerian Desa Tertinggal menyalurkan PLTS kepada Distamben Kabupaten Sumbawa. Yang kemudian dihibahkan ke Desa Mungkin sebanyak 182 unit.

Sebanyak 182 orang telah di SK-kan untuk menerima bantuan tersebut. Namun dalam pembagian PLTS tersebut oknum Pemerintahan desa diduga melakukan pemungutan. Masing-masing orang dipunguti Rp 200 ribu.”Hajatan program ini adalah bantuan gratis kepada masyarakat dan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik PLN. Tetapi masyarakat masih dipungut

uang. Bagi orang yang tidak memberikan uang maka unit PLTS tidak diberikan. Bahkan yang tidak tercantum dalam SK dibagikan,” imbuhnya.

Sebagai amanah program tersebut, mereka mempertanyakan pemerintah kecamatan dan Distamben Sumbawa. Seharusnya Distamben harus mampu memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak menerima (yang memiliki SK dan sesuai prosedur).

“Dengan kejadian ini, maka dapat disimpulkan pihak Distamben Sumbawa tidak becus dalam mengemban amanah dari pusat. Untuk itu Distamben Sumbawa harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kepala Distamben Sumbawa, Ir. Sirajuddin usai menerima para massa aksi menjelaskan sebelumnya sekitar 7 Agustus 2015 pihaknya diundang KPDT untuk memasukkan proposal terhadap bantuan PLTS tersebar 80 WP. Yang sudah siap proposalnya sebanyak 101 unit untuk bantuan di dusun Sukamaju, desa Tangkampulit, kecamatan Batulanteh. Itu kemudian dibawa ke Jakarta.

Pihaknya mendapat bantuan 360 unit. Hal itu dengan syar-

Nasdem Desak Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dituntaskan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian sudah sekian lama melimpahkan berkas kasus tindak pidana dugaan pemalsuan tandatangan oleh Partai Nasdem. Hingga sejumlah DPC Partai Nasdem ikut mendesak agar kasus ini dituntaskan.

Sebagaimana disampaikan Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, S.H, ketika dikonfirmasi Kamis (28/1), pihaknya masih melakukan penelitian berkas perkara tersebut. Apabila nantinya berkas dinyatakan lengkap maka layak untuk dilakukan penuntutan. Begitu pula apabila nantinya belum lengkap, pihaknya akan meminta penyidik untuk melengkapinya sesuai petunjuk Jaksa.

Diakuinya penanganan agak terlambat, mengingat di Kejaksaan terjadi pergantian pejabat yang baru. Tim yang lama sudah pindah. Sehingga harus diulangi untuk melakukan pengecekan atau diteliti berkas tersebut. Pihaknya juga akan membentuk tim baru untuk penanganan kasus tersebut.

“Mudah-mudahan bisa segera diambil kesimpulan untuk kelanjutan dari kasus ini,” jelasnya. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan satu orang tersangka, yakni EH. Sebelumnya, 20 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Sumbawa, telah mendatang Kejaksaan Negeri Sumbawa Selasa lalu, mendesak agar kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Sekretaris Nasdem Sumbawa Mujahid Damhuji oleh Ketua Nasdem Sumbawa terhadap bantuan Parpol tahun 2014 untuk segera dituntaskan.. (arn/ind)

at proposalnya harus secepatnya dimasukkan. “Kalau tidak bisa dalam waktu yang ditentukan maka tidak bisa dibagikan,” jelasnya.

Sehingga menghubungi pegawai yang ada di Sumbawa untuk menanyakan apakah bisa mendapatkan 259 orang yang mengajukan proposal dari desa yang belum menerima aliran listrik. Sehingga berangkatlah ke Orong Telu, dan kemudian pada saat itu sedang ada pertemuan kaitan pendataan ulang yang dilakukan KPU terkait Pilkada. Setelah mendapatkan jumlah tersebut, pihaknya menghubungi Asisten 1 untuk menanykan ke Bupati untuk penandatanganan SK tersebut. Setelah proposal diajukan, semuanya tuntas. Tepatnya pada Oktober lalu tim verifikasi turun ke wilayah setempat. “Jadi kegiatan ini seluruhnya ada di Pusat. Baik pengadaan hingga sampai beroperasinya PLTS,” pungkasnya.

Dijelaskannya, program pengadaan tersebut tidak ditarik biaya sepeserpun. Di dusun Senawang, dan Sukamaju berjalan dengan lancar.

Namun di desa Mungkin terjadi permasalahan. Bantuan tersebut direalisasikan pada

Desember 2015 lalu. Itupun tetap dikawal oleh stafnya.

Terhadap ada dugaan yang disebutkan, pihaknya langsung mengambil alih pada waktu itu. Pihaknya menyampaikan, persolan untuk mengangkat ke ranah hukum persoalan lain.

Namun ingin dijelaskan bahwa bantuan tersebut tidak ada dipungut sepeserpun. Dan para penerima yang menerima bantuan tidak sesuai SK dimintai pengertian untuk mengembalikan seperti di dalam SK. “Saya kumpulkan semua yang tidak mempunyai SK yang mendapat bantuan. Saya meminta pengertian baiknya, untuk mengembalikan sesuai SK. Intinya kalau saya program itu jalan sesuai SK dan sesuai prosedur. Itu yang saya lakukan,” tukas Sirajuddin.

Massa aksi mengawali demonstrasinya dari Lapangan Pahlawan Sumbawa. Berlanjut ke Polres Sumbawa.

Mereka menyampaikan aksinya di depan Mapolres Sumbawa. Puas berorasi, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Distamben Sumbawa. Dalam hal ini diterima Kadistamben. Aksi mereka kemudian berlanjut ke DPRD Sumbawa. (ind)

(Suara NTB/ind)

ORASI – Para aktivis FPPS saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Distamben Sumbawa, Kamis (28/1), dan menerima penjelasan dari pejabat Distamben.

Lintasan Poto Tano – Kayangan Dibayangi Cuaca Buruk Taliwang (Suara NTB) Lintasan penyeberangan Poto Tano – Kayangan dibayangi oleh cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Diprediksi beberapa hari ke depan masih akan berlangsung cuaca yang kurang bersahabat bagi pelayaran tersebut.

Bahkan pada Kamis (28/1) aktivitas penyeberangan pada lintasan kayangan – Poto Tano itu sempat tersendat.

Angin kencang dan besarnya ombak membuat otoritas pelabuhan Poto Tano mengambil tindakan prosedur buka - tutup pelayaran kapal.

Manajer Operasional ASDP Poto Tano, Alvius De Bago mengatakan, prosedur buka tutup itu diberlakukan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Sejak sekitar pagi pukul 05.00 wita, tiupan angin disertai ombak ting-

gi berkisar 1,5 sampai 2,5 meter terjadi di sepanjang alur pelayaran selat Alas. “Benar kita sempat lakukan prosedur buka - tutup karena cuaca buruk,” katanya.

Akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu, kegiatan jadwal pelayaran kapal baik dari Poto Tano ke Kayangan dan sebaliknya sempat dihentikan. Penghentian dilakukan sejak pagi hari hingga sekitar pukul 11.00 siang. “Otoritas syahbandar yang kemudian mentapkan prosedur buka tutup itu,” terangnya.

Penyidik Dalami Dugaan KTP Ganda Musyafirin Taliwang (Suara NTB) Kasus dugaan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang dilaporkan LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) terus didalami penyidik Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kapolres KSB melalui Kasubag Humas Iptu Hofni Nepa Bureni mengatakan, laporan tersebut saat ini ditangani unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk dilakukan pendalaman. “Sekarang posisnya masih lidik,” terangnya kepada media ini, Kamis (28/1). Sejauh ini pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terutama dari pihak pelapor sudah dilakukan oleh pihak penyidik. Menurut Hofni, sebelumnya penyidik telah memintai keterangan para pelapor. “Un-

Halaman 6

tuk keterangan pelapor kita sudah lakukan,” cetusnya.

Untuk melengkapi data, dalam waktu dekat penyidik akan segera meminta keterangan saksi dalam hal ini pegawai di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD). Hofni menyebutkan, asal usul dugaan penggunaan KTP ganda oleh Musyafirin itu diambil dari data pembayaran pajak dirinya, di mana dalam dokumen tersebut terdapat kejanggalan terhadap data kependudukannya. “Kalau tidak ada halangan hari Senin depan, akan kita panggil pegawai DPPKD karena asalnya dari sana data KTP itu,” paparnya tanpa merinci posisi pegawai DPPKD yang akan dipanggil itu. “Dia posisinya Kasubag di DPPKD,” sambungnya.

Terpisah Musyafirin yang dikonfirmasi mengaku, mempersilakan aparat hukum untuk memproses laporan yang

menyasar dirinya tersebut. “Sebagai warga negara yang baik saya menghormati seluruh proses hukum, termasuk pelaporan terhadap diri saya itu,” katanya.

Ia menyampaikan, dugaan KTP ganda yang digunakan dirinya saat mengurus pajak itu tidak benar adanya.

Menurutnya, munculnya dua Nomor Induk Penduduk (NIK) berbeda atas nama dirinya itu terjadi karena kesalahan sistem saat mengisi data pelaporan pajaknya. “Di pengisian data NJOP online kalau kita tidak masukkan NIK maka secara otomatis nomor NJOP akan mengisi kolom NIK. Nah yang terjadi seperti itu. Jadi kalau punya pembanding akan ketahuan kalau digit NIK yang diduga ganda itu tidak persis dengan urutan digit NIK yang asli. Karena memang NIK itu adalah nomor NJOP saya,” urainya. (bug)

Ia mengtakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika (BMKG) kondisi cuaca buruk ini akan terjadi hingga 7 hari ke depan. Karena itu prosedur buka tutup kemungkinan akan tetap diberlakukan jika dibutuhkan. “Sementara sejak siang tadi pelayaran sudah normal. Ada 10 kapal yang beroperasi dan kalau lihat kondisi tidak menutup kemungkinan cuaca masih tidak bersahabat besok sampai beberapa hari ke depan,” paparnya.

Sementara itu kepala

Syahbandar Benete, Ilyas mengatakan, pihaknya mengabil tindakan prosedur buka - tutup setelah berkoordinasi dengan seluruh pihak. Mulai dari otoritas ASPD Poto Tano, phak kepolisian dan otoritas pemilik kapal penyeberangan. “Saya bilang kondisi cuaca tidak memungkinkan. Dan kita harus ambil tindakan seperti itu (buka tutup),” jelasnya.

Agar tidak terjadi kerugian di penumpang, Ilyas mengatakan, pihaknya melakukan pengaturan pemuatan setelah kondisi cuaca membaik. Pihaknya menerapkan prioritas angkutan dengan mendahulukan kendaraan penumpang, kendaraan pribadi dan truk bermuatan bahan-bahan ce-

pat rusak.

“Saya minta pihak KP3 untuk mengatur muatan. Dan ini berlaku sampai kondisi cuaca benar-benar membaik. Saya juga sudah bilang sama anak buah supaya terus memantau di lapangan,” tegas Ilyas.

Meski proses pelayaran sementara kembali normal, Ilyas mengaku, pada pelayaran pertama pasca prosedur buka tutup pihaknya hanya mengizinkan kapal-kapal kecil untuk berlayar. Selain itu pelayaran dilakukan bersamaan dua kapal untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan karena cuaca buruk. Dan ini saya harap semua dipatuhi seluruh pihak, terutama perusahaan kapal pelayaran,” imbuhnya. (bug)

Siap Dilantik Kapan Saja Taliwang (Suara NTB) Simpang siur jadwal pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 ditanggapi santai calon bupati terpilih Kabupaten Subawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Musyafirin, MM. Ia menyatakan, dirinya siap kapan dan di mana saja dilantik. “Kita ikuti saja pemerintah,” cetus Musyafirin saat dihubungi media ini, Kamis (28/1).

Ia mengatakan, jika melihat persiapan Kemendagri saat ini, sinyal kuat pelaksanaan pelantikan akan dilakukan di Jakarta. Salah satu buktinya Kemendagri melalui surat edarannya (SE) telah memerintahkan seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan hasil Pilkada serentak.

“Ini salah satu tanda persiapan Kemendagri akan melaksanakannya di Jakarta,” katanya.

Di sisi lain juga, Kemendagri tengah menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengganti Undang Undang (UU) yang mengatur proses pelantikan kepala daerah. “Kalau undang-undangnya kan harus dilaksanakan di daerah. Makanya Kemendagri menyiapkan Perpres-nya. Dengan begitu semakin mengerucut tampaknya di Jakarta,” timpal mantan Sekretaris Daerah (Sekda) KSB ini.

Ia pun mengaku, soal waktu pelantikan dirinya sudah memperoleh bocoran dari jaringan partainya PDI Perjuangan.

Musyafirin mengatakan, terbaru dirinya mendapatkan tang-

(Suara NTB/bug)

W. Musyafirin gal dilaksanakannya pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2015 akan jatuh pada 25 Februari mendatang. “Ini informasi jaringan internal partai kami. Dan kami berharap memang secepatnya lebih baik,” harapnya. (bug)

Sumbawa Sukses Gelar AUYS 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2016 sukses digelar di Sumbawa. Terasa makin sempurna, ketika pada malam puncak gala diner, Selasa (26/1) malam, semua perwakilan negara ASEAN menampilkan atraksi budayanya. Sekaligus pengumuman Filipina yang terpilih menjadi tuan rumah AUYS 2017 mendatang.

Penunjukan Filipina ditandai penyerahan bendera AUYS dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Sumbawa Indonesia kepada delegasi Filipina. Bendera AUYS ini langsung diserahkan Sultan Sumbawa Muhammad Kaharuddin IV yang didampingi Ketua Panitia Penyelenggara, M. Nurjihadi, M.Si kepada Perwakilan De La Salle University Prof.

Chealyn J. Lleno. Pemkab Sumbawa juga menyerahkan piagam penghargaan atas partisipasi para peserta yang telah menyukseskan AUYS 2016. Dari Plt. Bupati kepada perwakilan masing masing universitas di ASEAN. Sebaliknya, Plt Bupati juga menerima cinderamata dari para peserta. Demikian pula Rektor UTS Dr. Arief Budi Wintarto, M.Eng menyerahkan plakat kepada masing-masing delegasi. Dengan harapan agar kerjasama Sumbawa khususnya UTS dengan universitas di berbagai negara

(Suara NTB/arn/ind)

(Suara NTB/arn/ind)

BERSAMA - Plt Bupati Sumbawa foto bersama dengan perwakilan Universitas di ASEAN usai menyerahkan penghargaan.

BENDERA AUYS - Sultan Muhammad Kaharuddin IV didampingi M. Nurjihadi menyerahkan bendera AUYS kepada delegasi Filipina sebagai tuan rumah AUYS 2017.

ASEAN dapat terus terjalin.

Secara kualitas, pelaksanaan AUYS kedua ini dinilai lebih baik dari pelaksanaan AUYS pertama yang digelar di Universitas Utara Malaysia (UUM) 2015 lalu. Baik dari kemasan acara maupun kepuasan para peserta, di samping hasil konferensi yang sangat penting dan strategis.

Acara penutupan malam itu berlangsung semarak. Masingmasing delegasi dari berbagai universitas baik dalam dan luar negeri, menampilkan budayanya. Diawali dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) salah satu delegasi Indonesia yang menampilkan Tari Wulan Pasatotang, berlanjut ke Thailand dengan Muay Thai Chaiya Traditional Dance

yang disuguhkan Thaksin University. Kemudian Malaysia yang diwakili University Utara Malaysia (UUM) menampilkan Tari Tualang Tiga. Filipina juga tak mau kalah menariknya menampilkan Janggay Folk Dance oleh De La Salle University Dasmarinas. Usai Filipina, kembali delegasi Indonesia. Kali ini dari Generasi Baru Indonesia (Genbi) NTB dengan menampilkan kesenian Prisaian yang merupakan budaya Suku Sasak. Rangsit University Thailand juga naik panggung, dengan Ying Thai Jai Ngarm Dance. Setelah itu University Collage of Technology Sarawak, Malaysia, dengan Tarian Rampaian. Penampilan lainnya dari University Svan Dust University den-

gan Candle Dance (Thai Tradisional Dance). Giliran Royal University of Laws and Economic tampil memikat dengan tarian budayanya. Partisipan dari Indonesia University Education yang menampilkan Sajak Sunda kolaborasi pencak silat. Penampilan penutup dari Bali Indonesia dengan Tari Kecak-nya.

Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Nurjihadi, M.Si dalam closing statement-nya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para peserta AUYS. Diharapkan para peserta bisa kembali dengan selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan sahabat. Dalam hal ini, UTS selaku penyelenggara berusaha maksimal memberikan

pengalaman yang tak terlupakan kepada para peserta sehingga dapat dikenang saat sudah kembali ke negaranya masingmasing. “Meski universitas (UTS) masih baru, kami tetap melakukan segala sesuatu yang terbaik demi kelancaran kegiatan ini. Dan kita akan bertemu lagi tahun depan di Filipina,” katanya.

Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin IV, mengapresiasi terlaksananya kegiatan AUYS 2016 di Indonesia tepatnya Kabupaten Sumbawa. Apalagi kepercayaan penyelenggaraan dipercayakan kepada UTS, sebuah Perguruan tinggi yang masih relatif muda tapi memiliki segudang prestasi dunia. Kepercayaan dengan menjadi tuan

rumah AUYS ini adalah penghargaan yang sungguh luar biasa. “Bagi Tau dan TanaSamawa,momentum AUYS bisa menjadi daya ungkit yang lebih kuat bagi pengembangan dan pembangunan Sumbawa ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Penasehat UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc saat membuka malam penutupan itu, memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) semua pihak harus mempersiapkan diri sehingga bisa bersaing.

Diibaratkan seekor rusa dan harimau. Seekor rusa harus bangun pagi-pagi sekali, selain itu dia juga harus bisa berlari daripada harimau yang tercepat di dalam hutan. Kalau tidak si rusa siap-siap menjadi mangsa harimau. Demikian juga dengan Harimau harus juga bangun lebih pagi lagi dan berlari lebih kencang daripada rusa, kalau tidak dia akan kelaparan. Ini diibaratkan seperti kondisi semua negara di ASEAN, ketika tidak mampu bersaing maka akan tertinggal dan tergilas dari negara-negara di luar ASEAN. Melalui momen AUYS diharapkan memberikan persiapan terhadap semua negara di ASEAN. Perkuat ASEAN ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2016 bukan hanya sebagai ajang konferensi biasa. Kegiatan ini juga merupakan ajang untuk

mempererat hubungan antarnegara di ASEAN. Seperti disampaikan perwakilan De La Salle University Prof. Chealyn J. Lleno sebagai tuan rumah pada AUYS 2017. Dalam sambutannya, Ia sangat terhormat karena masyarakat Sumbawa telah menerima mereka dengan baik. Selaku panitia AUYS 2017, pihaknya merasa sangat tertantang. Pihaknya pun akan berkomitmen melaksanakan kegiatan dengan baik, sehingga berharap akan lebih banyak peserta yang hadir. Baik itu dari segi kualitas maupun jumlah perwakilan universitasnya. Agar negara-negara ASEAN lebih dekat dan kuat. “Ini adalah komitmen kami,” tukasnya.

Perwakilan dari Rangsit University Thailand, Namthan Hemmaphatsiri, menjelaskan AUYS bukan merupakan pertemuan biasa.

Menurutnya, aktvitas yang sudah dilaksanakan membuat hubungan antarnegara ASEAN menjadi kuat dan erat. Apalagi menyambut MEA. Semua kegiatan yang dilaksanakan selama di Sumbawa cukup menyenangkan.

“Banyak hal unik yang kita jumpai. Seperti memerah susu sapi dan membuat permen susu. Yang paling menakjubkan adalah melihat pacuan kuda,” kata Namhtan yang mengaku tidak menemui hal ini di negaranya. (arn/ind*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

Halaman 7

Tahanan Narkoba di Polres Bima Dibawakan Ganja

Orok Ditemukan di Sungai Kota Bima (Suara NTB) Warga Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba, digegerkan dengan adanya penemuan orok di sungai kelurahan setempat, Kamis (28/1). Orok diduga berusia lima bulan itu, pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencuci pakaian di sungai tersebut.

Lurah Ntobo Kecamatan Raba, Ishaka Yakub membenarkan adanya penemuan orok itu. Kata dia, orok tersebut ditemukan sekitar pukul 07.00 wita.

“Saya tidak menyangka penemuan orok ini terjadi di wilayah Kelurahan Ntobo” ucapnya.

Menurutnya, kasus penemuan orok baru pertama kali terjadi kelurahan setempat. Sebagai Lurah, Yakub menyesalkan kejadian tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Kelurahan akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mengungkap pelaku pembuang orok tersebut. Agar pelaku bisa diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. “Kami berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini,” akunya.

Terpisah, Kapolsek Rasana’E Timur yang hendak dimintai keterangan terkait hal tersebut sedang tidak berada di tempat. Namun salah seorang anggotanya membenarkan adanya penemuan orok tersebut. Sementara pelaku pembuangan orok tersebut masih dalam penyelidikan.

“Saat ini orok sudah dimakamkan di Kelurahan Ntobo.

Pelaku masih dalam proses lidik,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) Empat pemuda asal Desa Renda Kecamatan Belo diamankan polisi. Mereka diduga telah memasukkan dua poket daun ganja kering dalam bungkusan nasi yang hendak diberikan kepada tahanan kasus narkoba di sel Polres Bima.

Kapolres Bima melalui Kasat Narkoba, AKP Prayit Haryanto, SH, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/1) menyebutkan, keempat pelaku itu dicurigai membawa narkoba jenis ganja usai menitipkan nasi buat tahanan kasus narkoba. “Mereka ditangkap didepan halaman Polres Bima,

Rabu, (27/1) sekitar pukul 14.10 wita,” ucapnya.

Ia menyebutkan, keempat pelaku yang ditangkap merupakan remaja asal desa Renda Kecamatan Belo. Keempatnya masing - masing, berinisial HD (20) ST (19), ZD, (24) dan IRW (18). “Dua pelaku masih pelajar, dua lainnya

penggangguran,” sebutnya.

Prayit menceritakan, empat pelaku itu datang ke Polres Bima untuk membesuk dan mengantar nasi bungkus ke salah seorang tahanan Polres setempat, Haidin, tersangka pelaku kasus narkoba.

Saat diperiksa di penjagaan SPKT Polres Bima, salah satu

pelaku keluar dan meninggalkan nasi kemudian disusul pelaku lainnya. “Karena curiga, apalagi saat diperiksa keempatnya berlari. Anggota Dalmas dan unit opsnal Resnarkoba langsung mengamankannya,” katanya.

Setelah diamankan, salah seorang pelaku digeledah. Namun tiba - tiba pelaku inisial ZD, membuang bungkus rokok jenis Sampoerna ke tanah dekat motor miliknya yang terparkir di depan Mako Resnarkoba setempat. “Anggota

kemudian mencek ternyata ditemukan ada dua poket daun ganja dalam bungkus Rokok yang dibuang itu,” terangnya.

Menurutnya, barang bukti (BB) yang berhasil disita, berupa dua poket daun ganja kering berat sekitar 3,33 g. Dua unit motor jenis matic tanpa nomor polisi, empat buah HP. Satu biji pemantik korek api dan uang sejumlah Rp 40 ribu.

“Saat ini para pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut,” pungkasnya. (uki) (Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Jembatan yang menghubungkan dengan Dusun Doro Kore Desa Katua ambruk diterjang banjir bandang, Kamis (28/1) dini hari.

Bupati Bima Terpilih Sebaiknya Dilantik di Daerah Bima (Suara NTB) Meskipun belum diketahui secara pasti, wacana pelantikan kepala daerah yang terpilih akan digelar di istana negara di Jakarta, rupanya hal itu sudah sampai di telinga tim pemenangan Bupati Bima terpilih, Hj Indah Damayanti Putri (IDP). Tim itu menginginkan pelantikan digelar di daerah setempat atau minimal di ibukota Provinsi.

Sekretaris umum pemenangan Dinda - Dahlan, Dafullah, S.Pd, M.Pd kepada Suara NTB, Kamis (28/1) mengatakan, jika dilihat dalam aturan tentang Pilkada, Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam pilkada serentak akan dilantik oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas nama Presiden. “Sebaiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik oleh Gubernur, bukan Presiden,” akunya.

Menurut dia, apabila pelantikan kepala daerah digelar di istana negara akan kontra dengan aturan. Pasalnya hal tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku. “Pemerintah melawan UU, jika memaksakan kehendak melantik Bupati Bima terpilih di istana negara,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Wakil Sekjen Partai Golkar Kabupaten Bima ini, menginginkan agar tempat pelantikan digelar di daerah masing - masing atau minimal di ibukota Provinsi.

Sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung proses pelantikan. “Pada prinsipnya sebagai tim pemenangan. Tempat pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bima, di Bima atau di Mataram,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bima terpilih, Hj Indah Damayanti Putri (IDP) meminta pelantikan dilakukan secepatnya.

Sehingga bisa mulai bekerja dan membangun untuk masyarakat Kabupaten Bima. Sesuai dengan visi misi pada saat kampanye beberapa waktu lalu.

Menurut IDP, mengenai tempat pelantikan tidak dipermasalahkannya. Hanya saja, Ketua umum partai Golkar Kabupaten Bima ini tetap berharap agar tempat pelantikan dilaksanakan di Mataram. “Apapun keputusan Pemerintah Pusat, akan kami ikuti. Tapi setidaknya tempat pelantikan digelar di Mataram,” terangnya.

Terpisah, Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Bima, Suryadin, S. Sos mengatakan, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima belum menerima surat resmi dari pihak Kemendagri soal jadwal dan tempat pelantikan Bupati Bima terpilih. “Sampai saat ini, Kami belum ada informasi,” pungkasnya. (uki)

Kecamatan Lantung Belum Miliki Gedung SMA

M. Ali HK

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari 24 Kecamatan di Sumbawa, hanya kecamatan Lantung yang belum memiliki gedung SMA/SMK di Sumbawa. Untuk itu, rencananya di Lantung akan dibangun bangunan SMA/SMK Negeri.

Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Sumbawa, M. Ali HK, Kamis (28/1) menjelaskan, sebenarnya ada tiga kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri di Sumbawa. Namun di kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Batulante telah memiliki gedung SMA/SMK swasta.

Seperti di Moyo Hilir, ada MA Gunung Galesa. Sementara di Batulante, ada MA Baturotok, SMA Zainuddin di Tepal dan SMA Garuda di Baturotok. “Pusat memang mengingingkan setiap kecamatan minimal ada satu SMA/ SMK negeri. Namun hanya Lantung yang belum ada SMA/ SMK/MA sama sekali,” terangnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan analisis sekaligus menginput sekolah pendukungnya di wilayah setempat. Kalau memungkinkan akan dibuatkan program pendidikan menengah dengan sistem Sekolah Satu Halaman (Salam) berbagung dengan lokasi SMP Negeri di wilayah setempat. “Sistem Salam layak diterapkan di Lantung.

Asalkan SMP di Lantung melanjutkan pendidikannya di SMA dimaksud,” jelasnya.

Sistem serupa diterapkan di kecamatan Ropang yang kini dalam p r o s e s pengerjaan sejak dibangun 2015 lalu. (arn)

Jembatan Katua Ambruk Diterjang Banjir Dompu (Suara NTB) Jembatan Desa Katua Kecamatan Dompu ambruk diterjang banjir bandang, Kamis (28/1) dini hari. Ambruknya jembatan yang baru selesai direnovasi November 2015 lalu ini diduga karena kualitas proyek yang rendah.

Kepala Desa Katua, Helman, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (28/1) mengatakan, jembatan yangmenghubungkandenganarea pertanian dan perkampungan di Dusun Doro Kore Desa Katua Dompu tersebut ambruk diterjang banjir, Kamis dini hari. Diakuinya, jembatan yang ambruk tersebut merupakan jembatan yang dibangun dari dana APBD Dom-

pu tahun 2015. “Jembatan ini dibuat dari program PPK dan sebagiannya dibangun tahun 2015 lalu dari anggaran PU,” katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB di Desa Katua, jembatan yang ambruk merupakan jembatan yang dibangun dari dana APBD Dompu tahun 2015 senilai Rp 100 juta lebih dan mulai dimanfaatkan warga November 2015.

Jembatan dengan panjang bentangan sekitar 30 meter dan lebarnya 2,5 meter ini, dibangun melalui APBD 2015 sepanjang 8 meter dengan satu tiang penyangga tengah dan dua penyangga ujung pada bentangan sekitar 22 meter lainnya dibangun

melalui program PPK Dompu beberapa tahun lalu.

Sementara beton cor bentangan jembatan terlihat menggunakan besi 16 inc dan pada sambungan dengan bentangan jembatan lama juga terlihat hanya menggunakan besi 8 inc. Pada tiang penyangga, diduga tidak digali hingga tanah cadas sehingga mudah tergerus air banjir.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Dompu, Syaifuddin, ST yang langsung turun meninjau ambruknya jembatan Katua mengatakan, pihaknya akan langsung menangani kerusakan jembatan dalam tahun 2015 ini.

Jembatan tersebut direncana-

kan akan ditinggikan, sehingga bentangannya semakin sempit.

“Kita masih carikan lokasi di sekitar yang agak pendek bentangannya. Tapi kalau tidak ada, kita akan tetap bangunkan di sini, tapi jembatannya ditinggikan,” ungkapnya.

Terkait dampak lain dari banjir bandang yang melanda Dompu Kamis dini hari hanya merendam perumahan warga di Desa Kareke, Magenda Kelurahan Potu, Rato Kelurahan Karijawa dan Desa Wawonduru. “Sejauh ini belum ada laporan kerusakan yang masuk, hanya terendam saja,” kata Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran.

Imran mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk penanganan tanggap darurat bagi korban banjir.

Karena pihaknya tidak memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana. Anggaran bencana alam adanya di pos dana tak terduga pada Dinas PPKAD dan prosesnya harus diajukan lebih dulu ke Bupati.

“Kita mau bon, ndak berani.

Karena ndak ada kepastian nilai dan pencairannya,” ungkapnya. “Kita hanya bisa bantu air bersih, kebetulan ada permintaan dari warga Desa Wawonduru. Kebetulan ada anggaran untuk air bersih 20 tanki dari BNPB,” terangnya. (ula)

Lima Kecamatan di Bima Rawan Banjir Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima memantau lima dari 18 Kecamatan di Kabupaten setempat yang rawan dan terancam terjadinya banjir bandang. Untuk itu, BPBD menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Lima kecamatan yang rawan banjir bandang itu Bolo, Sape, Woha, Belo dan Palibelo,” ucap

Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH,MH, dihubungi Suara NTB, Kamis (28/1).

Bahkan, kata dia, salah satu desa di Kecamatan tersebut yakni desa Nisa Kecamatan Woha, akhir pekan kemarin terkena banjir bandang. Penyebabnya dam di desa setempat jebol, sehingga air merendam pemukiman hingga masuk ke rumah warga. “Kejadiannya Minggu (23/1) kemarin, kini airn-

ya sudah surut,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya rawan bencana banjir bandang.

Namun di wilayah Kabupaten Bima rawan dan terancam terjadi bencana alam, seperti pohon tumbang dan tanah longsor. Bencana tersebut disebabkan situasi iklim yang tidak seimbang. “Curah hujan tidak seimbang, mengancam terjadinya bencana,” akunya.

Apalagi, lanjutnya, cuaca

ekstrim seperti hujan deras dan disertai angin kencang mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.”Makanya kita sedang pantau siaga, mengingat cuaca akhir- akhir ini mulai ekstrem,” sambungnya.

Sumarsono mengimbau, agar warga meningkatkan kewaspadaan. Jika ada sesuatu yang mengancam keselamatan warga diminta segera melapor kepada pihaknya. “Kita akan

melakukan siaga bencana, termasuk memberikan bantuan tanggap darurat,” tuturnya.

Ia menambahkan, BPBD setempat telah menyediakan logistik untuk disalurkan dan menyiapkan alat tanggap darurat apabila ada wilayah yang terkena bencana alam.

“Kita tetap siaga dan juga sudah mengedarkan surat siaga bencana di seluruh camat dan desa,” pungkasnya. (uki)

Bansos Penanaman Tebu di Dompu Diminta Dihentikan

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Kelompok tani ternak wilayah Doro Ncanga saat rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Dompu, Kamis (28/1).

Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos meminta agar program bansos tebu dihentikan.

Karena program ini dinilai justru menimbulkan masalah.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara petani, Dinas perkebunan dan investor di gedung DPRD Dompu, Kamis (28/ 1) terungkap, DPRD sebelumnya tidak pernah diajak koordinasi. “Ketika sudah ada masalah baru kita dilibatkan.

Seolah lembaga ini sebagai penampung sampah saja,” ungkap Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang memimpin RDP itu.

Terungkap dalam RDP itu, kerjasama operasional (KSO) pemanfaatan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUP HHK) milik PT Usaha Tani Lestari (UTL) untuk pengembangan tebu rakyat seluas 1.087 ha di sekitar Hodo Dompu dinilai

menyalahi ketentuan. Namun PT UTL selaku pemilik izin melemparkan tanggungjawab dengan Dinas Perkebunan Dompu selaku penanggungjawab teknis bantuan sosial (bansos) untuk kelompok tebu rakyat.

Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Syamsuddin dalam RDP bersama kelompok tani ternak Doro Ncanga di DPRD Dompu itu menegaskan, pihaknya hanya bertanggungjawab pada area yang di-KSO-kan PT UTL pada kelompok tani tebu untuk program bansos tahun 2015 seluas 1.087 ha dengan 33 kelompok. Area ini berada di Hodo dan sudah ditentukan batasannya sesuai titik koordinat. “Tapi memang penerapan di lapangan, kelompok ini justru mematok lahannya sudah sampai 2 ribu ha,” kata Syamsuddin.

Kelebihan area dari kesepakatan kerjasama operasi dengan PT UTL ini, kata Syamsuddin, pihaknya akan menertibkannya bersama PT UTL dan Dinas Kehutanan. Karena saat melakukan pembinaan di lapangan, pihaknya justru tidak digubris petani ketika diingatkan soal perluasan areal. “Alasan mereka untuk persiapan bansos 2016. Saya pastikan, tidak ada bansos lagi tahun 2016,” tegasnya.

Sesuai kesepakatan pertemuan dengan peneliti dari Unram di Mataram beberapa waktu lalu, pada kemiringan 15 persen akan dikembangkan jambu mete dan tebu hanya pada daerah dataran. Di sekitar Doro Ncanga juga akan dijaga keseimbangan dengan sektor peternakan dan perkebunan.

Sehingga pengembangan tebu rakyat untuk pemberian bantuan sosial harus pada lahan tanah milik dan bukan pada area kawasan hutan, HGU atau lahan IUP. “Cukup KSO dengan PT UTL ini kita lakukan di wilayah timur (Hodo). Nanti kita akan kembangkan di daerah Barat. Kalau tidak cukup, kita akan kembangkan di Kempo dan Manggelewa,” ungkap Syamsuddin.

Perwakilan PT UTL, Odi pada kesempatan yang sama menegaskan, KSO yang diberikan pihaknya karena dibolehkan oleh ketentuan untuk tanaman sela termasuk tebu dan lainnya selama tidak mengubah fungsi hutan. Sistem-

nya pada area KSO, pihaknya akan menanam setelah petani tebu melakukan penanaman.

“Kelebihan areal dari kesepakatan awal ini nanti akan kita sampaikan teguran pada Dinas Perkebunan, karena mereka selaku penanggungjawab,” katanya.

Namun Andi Bahtiar, A.Md.Par anggota DPRD Dompu dari Dapil Kempo, Manggelewa dan Pekat mengaku tidak sepakat dengan Ketua DPRD Dompu untuk menghentikan bansos bagi masyarakat. Ia justru meminta agar Dewan merekomendasikan pencabutan IUP HHK PT UTL dan tidak memperpanjang izin HGU yang ada seperti milik PT ATI. Karena PT UTL yang sudah beroperasi beberapa tahun pada areal 23 ribu di wilayah Dompu dan Bima justru tidak jelas programnya dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan PT ATI yang akan berakhir izinnya untuk usaha pe-

ternakan, hingga saat ini sapinya tinggal 27 ekor.

Pada hearing soal peternakan di Doro Ncanga yang menghadirkan pengurus dan anggota kelompok tenak ini akhirnya disepakati, Dewan akan mengeluarkan rekomendasi agar HGU yang ada di lereng gunung Tambora yang akan berakhir izinnya untuk tidak diperpanjang. Begitu juga dengan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang mengembangkan perkebunan tebu untuk tidak memperluas daerah garapan sehingga mengganggu pengembangan peternak a n . (ula)

Yuliadin

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Usut Dugaan Penjualan Aset Tolak Beras Impor RENCANA Bulog Divre NTB untuk mendatangkan beras sebanyak 7.000 ton dari Jawa Timur, membuat para wakil rakyat di Udayana gerah. Karena hal tersebut akan mencoreng nama NTB sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Apa yang menjadi alasan Bulog mendatangkan beras itu. Apa kata orang kalau kita sebagai lumbung pangan, tiba-tiba kita impor beras dari luar. Kita diang(Suara NTB/dok) gap pembohongan publik Yek Agil jadinya,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Yek Agil, kepada Suara NTB, Kamis (28/1).

Dikatakan Yek Agil, berdasarkan kajian dari tim inflasi daerah, bahwa dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, stok beras NTB masih dalam kondisi aman. Bahkan menurutnya, berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB stok beras aman sampai empat bulan ke depan.

Yek Agil menganggap rencana Bulog mendatangkan beras dari Jawa Timur itu tidak masuk akal. Karena sebelumnya pada tahun 2015, Bulog justru menolak untuk menyerap beras petani dengan alasan kualitas dan harga yang terlalu tinggi. “Kalau pada tahun 2015 Bulog tidak mampu menyerap beras petani seratus persen dengan alasan kualitas. Tapi kenapa tibatiba pada tahun 2016, justru mau mendatangkan beras dari luar. Ini patut dipertanyakan apa motifnya, “ kata Yek Agil.

Untuk itu, dengan alasan apapun Komisi II akan menolak beras impor tersebut. Karena jika hal tersebut dibiarkan terjadi, maka itu akan terus dilakukan berulang-ulang oleh Bulog. Selain itu, Yek Agil juga meminta Bulog agar dalam mengambil kebijakan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Meskipun secara struktural mereka merupakan lembaga vertikal.

“Kalau sekarang ini diberikan izin, itu akan berulang-ulang terjadi. Kita patut menduga bahwa ada permainan di sini. Karena cadangan beras kita masih aman. Selain itu, kita minta juga pada Bulog, walaupun secara fungsional Bulog itu punya atasan dari pusat, tapi jangan lupa penguasa daerah itu adalah Gubernur. Sehingga apapun keputusan yang diambil untuk daerah ini harus dikoordinasikan dengan Gubernur,” pungkasnya. (ndi)

Penyidik Kejati Temui Penjabat Walikota Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai berkoordinasi dengan Pemkot Mataram, setelah mengantongi 16 titik aset yang diduga dijual oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi. Kejaksaan mengumpulkan dokumen - dokumen mulai sertifikat dan kontrak kerjasama antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF. Koordinasi ini merupakan kedua kalinya dilakukan oleh lembaga Adhyaksa ini. Sehari sebelumnya, Rabu (27/1) Penyidik Kejaksaan bertemu dengan Sekretaris Daerah HL. Makmur Said meminta dokumen. Keseriusan penanganan kasus ini ditunjukan dengan melakukan pertemuan tertutup bersama Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., Kamis (28/1).

Penyidik Kejati NTB, Zuliadi, SH didampingi Agung Sutoto, SH., dikonfirmasi usai melakukan pertemuan tertutup, enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan orang nomor satu di lingkup Pemkot Mataram. Pengakuannya hanya silaturahmi biasa dan tidak membahas terkait kasus dugaan pen-

jualan aset oleh Mataram Mall.

“Kita hanya silaturahmi saja sebagai teman lama,” kilahnya.

Dia membeberkan, permintaan dokumen atas aset Mataram Mall diminta ke Sekretaris Daerah. Tapi Penyidik yang menangani kasus dugaan penjualan aset milik Pemkot Mataram tersebut, kembali mengelak saat ditanya dokumen apa saja yang diminta ke Pemkot. “Tanya ke Sekda aja dah kalau masalah itu,” kata Zuliadi kembali berkilah.

Permintaan dokumen oleh Kejaksaan Tinggi diperkuat oleh pernyataan Penjabat Walikota Mataram.

Dia membenarkan bahwa Penyidik Kejati meminta dokumen seperti sertifikat bukti HPL dan perjanjian kerjasama.

“Kejaksaan ketemu dengan Sekda meminta bahan dan akan diserahkan,” jawab Selly.

Pemkot Mataram lanjutnya, kooperatif terhadap permintaan dokumen tersebut. Kejaksaan akan meluruskan mana yang benar dan salah. Jika pernyataan Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra mengaku kesalahan administrasi, maka akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan. “Kalau kesalahan administrasi akan diluruskan. Masyarakat akan tahu sebenarnya permasalahan ini,” pungkasnya.

Dalam sertifikat tercantum bukti jual beli bukan sewa, adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjelaskan karena BPN yang menerbitkan sertifikat. (cem)

Tekan Pelanggaran Lalin

(Suara NTB/yon)

SATUAN Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim mengusulkan adanya moda transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk anak sekolah.

Keberadaan moda transportasi itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di kalangan siswa. Demikian disampaikan, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, SIK, pada Suara NTB, Kamis (28/1).

Moda transportasi umum untuk anak sekolah itu diyakini bisa meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh siswa. Termasuk banyaknya siswa yang naik di atas kap mobil ketika pulang sekolah. Tindakan itu, katanya, memang suatu hal yang sangat berbahaya dan menantang maut. Oleh sebab itu, dengan adanya moda transportasi umum atau bus anak sekolah. Maka, angka kecelakaan pada siswa dan ugal-ugalan di jalan raya dalam berlalu-lintas akan bisa ditekan. “Kita sangat berharap, anak-anak sekolah disediakan bus sekolah oleh pemerintah,” jelasnya.

Untuk lebih mensosialisasikan keefektifan penggunaan bus sekolah, Satlantas Polres Lotim beberapa waktu terakhir ini membuat program dengan konsep program 1 sekolah 2 polisi dan 1 bus sekolah. Progam tersebut, katanya, saat ini diterapkan setiap hari Sabtu bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim. Dalam program itu, pihaknya menerjunkan empat armada untuk mengantar dan menjemput siswa mulai dari SD sampai SMA. “Setiap hari Sabtu kita jemput dan antar anak sekolah, itu bergilir setiap kecamatan. Ternyata ini sangat efektif sehingga harus diperhatikan oleh pemerintah,” harapnya.

Diakuinya, penilangan terhadap siswa yang melanggar lalu lintas baik yang tidak menggunakan helm dan atribut lainnya, bukanlah langkah efektif. Karena, alasan siswa menggunakan sepeda motor berangkat sekolah dan secara hukum masih dibawah umur sangat masuk akal, seperti kedua orang tua mereka tidak punya waktu untuk mengantar. “Ibaratnya itu seperti rumput. Sekarang kita potong, besok tumbuh lagi,” cetusnya. Sehingga untuk meminimalisir itu, solusinya adalah pemerintah menyediakan bus sekolah untuk Bayu Eko Panduwinoto siswa. (yon)

Mahalli Tak Masuk Bursa Cawabup Lobar Mataram (Suara NTB) Entah sebab apa, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri buru-buru menarik diri dari bursa Calon Wakil Bupati Lombok Barat untuk mendampingi H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Mahalli memastikan menjaga mandat untuk tetap bertugas di DPRD NTB. Hal itu ditegaskan Mahalli, Kamis (28/1).

Mahalli tak menampik bahwa sejak awal, Partai Demokrat memang menginginkan kadernya bisa duduk sebagai Bupati Lombok Barat. Dan dengan ditetapkannya Fauzan Khalid sebagai Bupati definitif, Mahalli menganggap apa yang dihajatkan Partai Demokrat sudah tercapai.

“Karena menurut suasana kebatinan dan pemahaman Demokrat bahwa H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si adalah kader Demokrat dan beliau sampai saat ini masih memegang KTA Partai Demokrat,” ujarnya.

Untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping Fauzan dalam memimpin Lombok Barat, Mahalli menegaskan pihaknya akan ikut secara aktif, serius dan sungguh – sungguh membahasnya. Pembahasan ini tentunya dilakukan bersama partai pengusung lainnya, juga bersama Bupati Lobar.

Ia menambahkan, bila partai-partai pendukung pasangan Zaini Arony – Fauzan Khalid (AZAN) di Pilkada Lombok Barat dapat menyepakati dan mendukung bahwa yang akan menjadi pendamping Fauzan sebagai wakil bupati adalah orang yang kebetulan menjadi kader Partai Demokrat, maka jelas dan pasti orang tersebut bukanlah dirinya. Sebab, Mahalli mengaku sudah mendapatkan penugasan dari Partai Demokrat untuk tetap di DPRD NTB periode 2014 – 2019. “Insya Allah penugasan Mahalli Fikri tidak akan bergeser atau berubah,” ujarnya.(aan)

(Suara NTB/why)

AMANKAN KAYU – Aparat Kepolisian memindahkan barang bukti kayu diduga illegal logging ke Mapolsek Narmada dari TKP, kawasan hutan Lebah Sempaga, Narmada, Lobar, Kamis (28/1).

Lagi, Polsek Narmada Amankan Diduga Hasil ’’Illegal Logging’’ Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian mengamankan ratusan kayu diduga hasil illegal logging di kawasan hutan Lebah Sempaga, Narmada, Lombok Barat, Kamis (28/1).

Kayu bervolume belasan kubik itu diduga akan dibawa pelaku menuju tempat pemotongan kayu untuk didistribusikan secara lokal di dalam wilayah NTB. Pantauan Suara NTB di dalam kawasan hutan yang terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, ratusan kayu jenis Nangka, Mahoni, Bajur dan Sengon tersebut dikumpulkan para pelaku di tepi jalan tanah yang menuju kawasan pedalaman hutan.

Kayu-kayu sudah dipotong rapi berbentuk balok diduga menggunakan gergaji mesin sejak di dalam hutan, dengan panjang 3 meter hingga 5 meter. Ada pula beberapa diantaranya yang masih dalam bentuk batang kayu utuh.

Kapolsek Narmada, Kompol Setya Wijatono, SH, menerangkan, pengungkapan itu berawal dari informasi masyarakat

tentang adanya mobilitas sejumlah orang yang mengangkut kayu dengan sepeda motor.

Tim Opsnal Polsek Narmada kemudian diterjunkan untuk melakukan pengintaian sejak Selasa (26/1) lalu.

Sekitar Subuh pada Kamis (28/1), polisi mendapat informasi bahwa kayu-kayu tersebut akan dibawa menuju Sawmil (tempat pemotongan kayu) di daerah sekitar. Namun, para pelaku tak kunjung muncul.

“Dugaan kami mereka sudah mengetahui bahwa mereka sedang diintai. Diperkiran mereka kabur ke dalam hutan,” terang Kapolsek.

Barang bukti berupa kayu yang tercatat terbesar di awal tahun ini tersebut kemudian dievakuasi dengan menggunakan satu truk ukuran sedang dan satu truk Polres Mataram menuju Mapolsek Narmada untuk pengembangan lebih lanjut.

Petugas dari Polres Mataram dan Polisi Hutan Dinas Kehutanan Lombok Barat bersama sejumlah masyarakat turut terlibat memindahkan kayu-kayu senilai puluhan juta tersebut.

Truk pengangkut sempat mengalami slip ban beberapa kali dikarenakan terjalnya medan, ditambah lagi labilnya permukaan jalan yang berkontur tanah akibat guyuran hujan. “(Jumlah kayu) Belum kita hitung, tapi dari pantauan ini sekitar ratusan balok atau kalau ditotal sekitar 10-14 kubik. Kita kembangkan kasus ini lebih lanjut. Perangkat desa ketika kami tanyai tidak ada yang tahu. Para pelaku masih dalam pengembangan.

Mereka memanfaatkan warga sekitar untuk dijadikan buruh angkut,” kata Kapolsek.

Ia menambahkan, para buruh biasanya diupah Rp 35 ribu per balok per angkut. Orang yang diduga mempekerjakan para buruh ini yang menjadi target sasaran pengejaran, sekaligus menelisik asal dan kepemilikan kayu tersebut.

Para pelaku diancam dengan pasal 82 dan atau 83 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. (why)

Polres Mataram Ancam Lakukan ”Sweeping” Mataram (Suara NTB) Permintaan Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., agar aparat kepolisian melakukan sweeping senjata tajam di kedua wilayah, langsung ditanggapi Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIk. Menurutnya, sudah ada kesepakatan untuk melakukan sweeping kedua wilayah yang bertikai. “Kita sudah ada kesepakatan untuk lakukan sweeping,” jawab Kapolres usai rapat tertutup di ruang rapat Sekda Kota Mataram, Kamis (28/1).

Untuk melakukan hal demikian kata Kapolres, harus melihat kondisi dan kekuatan personel. Tapi pihaknya akan mengkoordinasikan dengan TNI. “Kita kan harus lihat kondisi dan kekuatan juga,” ujar Kapolres.

Orang nomor satu di lingkup Polres Mataram ini menambahkan, tidak menyebutkan kepastian melakukan

sweeping senjata tajam tersebut. Namun demikian, masyarakat diminta menyerahkan baik itu senpi, senjata tajam ke aparat kepolisian. “Lain lagi kalau kami menemukan saat penggeledahan akan dikenakan undang - undang Kedaruratan.

Kami mengimbau masyarakat menyerahkan ke aparat kepolisian,” imbuhnya.

Terkait pertemuan dengan Pemkot Mataram, Mantan Kapolres Lombok Timur ini mengatakan, pihaknya mencarikan solusi dan meminta Pemda melakukan pendekatan dengan kedua belah pihak.

Secara umum disampaikan Kapolres, semua pihaknya mengharapkan perselisihan ini selesai dan selalu menganalisa win - win solution. “Maka sering rapat dari TNI, Polri, Pemda, Camat dan Pinda.

Kita mengevaluasi dan mencarikan solusi,” pungkasnya.

Menangkap aktor intelektual, aparat kepolisian tidak bisa gegabah dan harus ada

alat bukti. Meskipun masyarakat menyebutkan oknum yang diduga sebagai aktor intelektual tapi tidak ada bukti, maka tidak bisa dilakukan upaya hukum. Kecuali sebaliknya, alat bukti lengkap maka sudah dilakukan upaya hukum sesuai undang - undang.

Kapolres meminta masyarakat tidak gampang terpancing dengan isu - isu provokatif.

Dan diminta menyerahkan sepenuhnya ke TNI dan Polri.

Polisi lanjutnya, tidak berpihak ke mana - mana. Pengamanan di dua wilayah hingga saat ini masih dilakukan. Pengamanan sesuai standar prioritas melihat kerawanan masing - masing wilayah.

Kapolres menyebutkan, TNI dan Polri masih disiagakan dari pagi hingga malam sekitar 200 - 300 personel.”

Keamanan diprioritaskan sesuai standar kepolisian dimana titik kerawanan masing masing,” ujar Kapolres. (cem)

(Suara NTB/ist)

TAT – Forum BNN NTB bersama unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kanwil Kemenkum HAM, yang akhirnya sepakat membentuk Tim Assessment Terpadu untuk pengguna narkoba yang tertangkap.

BNN ”Assessment” Pecandu yang Terseret Hukum Mataram (Suara NTB) Dibidang rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB memperluas jangkauan assessment-nya. Jika sebelumnya hanya merehabilitasi pecandu dan pengguna coba pakai, proses sama dilakukan untuk pecandu yang tersandung hukum.

Kebijakan baru ini kemudian dikristalkan dengan pembentukan Tim Assessment Terpadu (TAT). “Nanti pecandu yang tertangkap, akan kita assessment, apakah dia murni pemakai atau pengedar. Kalau dia pengedar, kita lihat lagi barang buktinya berdasarkan Suarat edaran Mahkamah Agung,” kata Kabid Rehabilitasi BNN NTB, Dr. Yolly Dahlia, Sp.KJ kepada Suara NTB, Kamis (28/1) Sebagai legalitas formal TAT akhirnya sepakat dibentuk melalui forum bersama sejumlah pihak terkait, Senin (25/1) lalu. Terbagi dalam dua unsur. Yakni tim assessment medis, terdiri dari dokter, psikiater, ahli forensik dan dokter umum. “Tugas tim ini untuk assessment dari sisi medisnya untuk mengecek tingkatan ketergantungan.

Sehingga akan keluar rekomendasi rehabilitasi jika memang diperlukan,” kata Yolly.

Kedua, tim hukum. Ini terdiri dari unsur penyidik kepolisian, kejaksaan, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan.

Tim akan mengkaji dari prespektif hukum atas pecandu atau pengedar narkoba yang diamankan. Di dalam tim akan dibahas lebih detail untuk mengidentifikasi apakah pengedar atau pun kurir narkoba itu juga sebagai pemakai.

Dengan catatan, tim penyidik kepolisian atau penyidik BNN lah yang menyerahkan ke TAT untuk dilakukan assessment.

“Ini akan bisa menentukan nantinya, pelaku yang dimankan itu akan dikenakan pasal berapa,” sebutnya.

Tidak dikhawatirkannya terbentuknya tim ini akan berbenturan dengan proses hukum yang dijalankan atas pengguna atau pengedar yang ditangkap. Karena prosesnya bisa berjalan sesuai dengan alur yang sudah disepakati.

“Kalau dulu kan semuanya dihukum. Kalau sekarang, bisa kita rehabilitasi,” sebutnya. Meski demikian, jika memang ada barang buktinya, tetap dilakukan proses hukum. Pada saat tertentu akan dilakukan rehabilitasi yang dapat dilakukan diawal proses hukum atau diakhir proses.

Proses kerja TAT ini juga cepat. “Tim punya waktu 6 hari untuk assessment,” sebutnya.

Saat ini keberadaan tim sedang disosialisasikan di masyarakat dan unsur pemerintah. Sekaligus untuk menjelaskan tugas dan fungsinya dalam program rehabilitasi pengguna narkoba. (ars/*)

Kafe Bandini Jadi Percontohan Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Dunia hiburan kini dijajaki BNN NTB untuk terus mengkampanyekan anti penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kafe Bandini di Jalan Adi Sucipto Mataram ditunjuk sebagai duta untuk pertama kalinya sebagai tempat hiburan yang konsen untuk kampanye anti narkona.

Proses penetapan yang berlangsung santai itu dilakukan langsung Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Drs Sriyanto, M.Si didampingi Kabid Penindakan AKBP Bunawar, SH. Sriyanto menyampaikan langsung keinginannya itu kepada Imam Sofian, owner Bandini Kafe, difasilitasi entertainer Ocong Diesel.

“Bandini kita tetapkan sebagai kafe percontohan untuk kampanye antinarkoba,” kata Sriyanto, dalam penyampaiannya di hadapan pengunjung kafe, Rabu (28/1) lalu. Sebagai percontohan, perilaku pemilik dan pengunjungnya diharapkan mencerminkan upaya pemberantasan narkoba dengan cara mereka masing masing. Seperti, contoh Sriyanto, pemilik kafe dan pelayan, mengawasi setiap pengunjung yang mencurigakan.

Bisa jadi menurutnya ada kekhawatiran kafe itu disalahgunakan untuk tempat menggunakan barang haram tersebut. “Atau bisa jadi dia make (pakai narkoba) di luar. Masih on di sini. Laporkan ke saya.

Saya datang langsung proses, tes urine. Kalo positif, saya amankan,” tegas Sriyanto.

Diakui Sriyanto, ide awal ini tidak lepas dari permintaan Wakil Gubernur NTB H. Moh Amin yang berharap pariwisata NTB maju tanpa narkoba.

Harapan besar ini sedang diawali dengan pendekatan pada tempat tempat hiburan. Sebagai upaya menjadikan tempat hiburan sesuai dengan tujuannya dibangun, bukan untuk tempat pesta narkoba dan zat adiktif terlarang lainnya. “Dari Bandini ini kami memulai.

Kedepan kafe kafe yang lain akan kita jajaki,” ungkapnya.

Sementara Imam Sofian mengapresiasi ditetapkannya Bandini yang berperan sebagai agen kampanye anti narkoba.

Pada dasarnya selama ini aktifitas di kafe yang dibangunnya beberapa tahun lalu itu, steril dari pengunjung yang tak bertanggungjawab dengan membawa dan memakai narkoba. “Insya Allah, di sini clear. Tidak ada pernah ada kejadian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. tapi, apa yang diamanahkan ini akan saya jalankan untuk kampanye anti narkoba,” kata lawyer dari organisasi advokat Peradi NTB ini.

Selain cara preventif lisan, di kafenya akan diselipkan kampanye yang sama melalui menu makanan. Sesuai arahan Kepala BNN, brosur akan di laminating. Saat datang pengunjung brosur itu akan diberikan kepada pengunjung bersamaan dengan menu makanan dan minuman khas kafe yang suguhan musiknya didominasi beraliran Jazz itu. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

IKON - Kepala BNN NTB Sriyanto secara simbolis menyerahkan stiker antinarkoba kepada owner Kafe Bandini, Imam Sofian Rabu malam lalu. Kafe ini ditetapkan sebagai ikon anti narkoba.

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Wisata Kota

Keliling Menggunakan Cidomo Terkendala Rute Mataram (Suara NTB) Kota Mataram memiliki sejumlah moda transportasi pariwisata yang bisa diandalkan. Wacana untuk menambahkan cidomo dalam daftar moda transportasi berwisata di Mataram belum bisa diterapkan. Alasannya, rencana tersebut terkendala rute sirkulasi transportasi.

Tahun lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram (Disbudpar) berencana menetapkan pembagian kawasan akses transportasi wisata menggunakan cido-

mo. Pihaknya membelah kota Mataram menjadi dua bagian, yakni kawasan barat dan timur.

“Kawasan barat dimulai dari Taman Sangkareang lalu

mengarah ke Pantai Ampenan.

Rutenya juga bisa saja ke arah Loang Baloq dan seterusnya,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif

Nadjib, MM, Kamis (28/1).

Dikatakan, rute wisata yang ditawarkan untuk sebelah timur mengarah dari Taman Sangkareang menuju Taman Mayura, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Selagalas, seterusnya menuju Pasar Seni di Sayang-Sayang.

Selain terkendala rute, realisasi program demi menambah daya tarik pariwisata Kota Mataram ini juga tergan-

jal masalah Sumber Daya Manusia. Dikatakan, para pemilik cidomo harus diberikan bekal dalam pelatihan terlebih dahulu sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik. Ada standar kelayakan yang harus dipenuhi sehingga pengemudi cidomo diperkenankan terlibat melayani wisatawan.

“Standar kelayakannya tentu ada kriteria-kriteria ter-

tentu. Pertama, cidomo yang digunakan sebagai moda transportasi harus bersih, artinya tidak kumuh. Kemudian kusirnya harus menggunakan seragam rapih sehingga menumbuhkan kesan yang baik bagi wisatawan,” katanya.

Sejauh ini, rencana tersebut belum dapat dipastikan mengenai kapan mulai direalisasikan. Kepala Dinas men-

gaku telah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Kusir Cidomo di Mataram untuk membahas hal tersebut.

“Rekan-rekan kusir sudah sepakat sebenarnya. Namun, kita belum tentukan untuk rencana selanjutnya.

Sebab, rekan-rekan sendiri masih sibuk melayani penumpang yang mau ke pasar.

Ini juga kendala sebetulnya,” tandasnya. (met)

Hotel dan Homestay Diminta Tanggap Darurat Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu daerah yang sangat kaya akan potensi objek wisatanya, seperti pantai, pegunungan dan wisata alam seperti di Teta Batu. Segala potensi itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Oleh sebab itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten Lotim meminta kepada pengusaha hotel maupun homestay yang menjadi tempat singgahnya para wisatawan untuk selalu tanggap darurat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/1), Kepala Seksi Tenaga Kerja Bidang Pengembangan dan Pemasaran Sumber Daya Wisata (PPSDW) pada Disbudpar Lotim, H. Supardi mengatakan, dari data di tahun 2015, jumlah hotel dan homestay di Kabupaten Lotim sebanyak 48 dengan tenaga kerja sebanyak 334 dan tenaga kerja asing sebanyak tiga orang. Penginapan dalam bentuk hotel dan homestay itu terdapat di sejumlah tiitk objek wisata seperti di Sembalun, Tete Batu Jerowaru, Keruak dan sejumlah kecamatan lainnya di Lotim.

Disinggung masalah fasilitas keamanan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Supardi mengaku hingga saat ini belum sepenuhnya penginapan berupa hotel dan homestay memiliki alat tersebut. Sehingga, kondisi inilah yang perlu diperhatikan agar rasa aman dan nyaman serta tindakan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dapat terhindarkan.

“Kalau dari fasilitas itu, ada beberapa yang memiliki APAR, namun sebagian juga ada yang belum,” akunya.

Ia menyebutkan, jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara kepada hotel dan homestay di tahun 2015 yakni, untuk tamu lokal sebanyak 10.640 dan tamu tamu asing sebanyak 5.380.

Sementara, katanya, jumlah wisatawan yang datang ke Lotim di tahun 2015, untuk objek wisata pantai sekitar, 13.000 orang, objek wisata alam 15.500 dan alam pegunungan sebanyak 10.000. Sehingga, total wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang bekunjung ke Lotim di tahun 2015 sebanyak 38.7000 pengunjung. (yon)

NTB Miliki Ratusan Sanggar Kesenian yang Terdaftar Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB telah menginventarisir setidaknya 315 sanggar kesenian tradisional. Semuanya didaftarkan secara legal dan mendapatkan pengakuan resmi. Untuk semua kesenian itu, Kota Mataram sebagai daerah dengan jumlah kesenian tradisional terbanyak.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. L. Muhammad Faozal, Kamis (28/1) mengatakan bahwa sanggar-sanggar itu masih perlu diperkuat dalam hal pengelolaannya. Sehingga keberadaan sanggar-sanggar ini dapat terekspos dan dapat dilihat oleh masyarakat maupun wisatawan.

“Kita perkuat lagi kemampuan untuk desain tampilan dan lain-lainnya itu di Taman Budaya. Kita lihat mana sanggar-sanggar yang berpotensi,” imbuhnya.

Sanggar kesenian tradisional terbanyak berada di Kota Mataram sebanyak 78 sanggar. Kemudian Lombok Tengah dan Lomboj Barat masing-masing sebanyak 46 dan 41 sanggar. Sumbawa dan Bima masing-masing sebanyak 44 dan 29 sanggar. Lombok Timur dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 22 dan 14 sanggar. Sumbawa Barat dan Dompu masing-masing sebanyak 15 dan 18 sanggar. Sementara daerah dengan jumlah sanggar paling sedikit adalah Kota Bima sebanyak 8 sanggar.

Kesenian itu beragam seperti tari, teater, musik dan lainlain. Beberapa diantaranya seperti jangger, gendang belek, lawas, cilokak, rudat, dan lain sebagainya. Meskipun kesenian yang terdaftar terbilang cukup banyak, namun tidak semua eksis dalam pementasan.

Terlihat dalam beberapa festival dan acara. Pengisi acara kesenian cenderung dari sanggar yang sama. Padahal jika dilihat NTB memiliki banyak sekali sanggar dan kreatifitas kesenian yang bisa dipamerkan.

Salah satu sanggar seni rudat asal Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela bernama Rudat Selaparang Alguri sebelumnya juga mengeluhkan kurangnya dukungan Disbudpar.

Padahal mereka sudah mendaftarkan diri dan masih sering latihan untuk mengikuti pementasan. Namun tidak begitu diketahui oleh masyarakat. Meski demikian, mereka memaklumi hal itu sebab Disbudpar memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Tapi setidak-tidaknya mereka berharap agar dibantu promosi oleh Disbudpar, baik Disbudpar Kabupaten Lombok Timur maupun Provinsi.

Belum diketahui jumlah 315 itu akan bertambah atau tidak. Sebab diperkirakan masih banyak sanggar-sanggar seni yang belum didaftarkan di Disbudpar. Sehingga tidak masuk dalam inventaris. “Kita lihat yang berpotensi, kita atur managemannya. Dan tahun ini sanggar-sanggar itu sudah bisa difungsikan,” kata Faozal. (lin)

(Suara NTB/dok)

BERKEMAH – Sejumlah pendaki sedang berkemah di Gunung Rinjani. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat, PAD yang didapat dari hasil penjualan tiket pendakian Rinjani pada tahun 2015 lalu ternyata cukup menggiurkan.

PAD dari Pendakian Rinjani Menggiurkan Mataram (Suara NTB) PAD yang didapat dari hasil penjualan tiket pendakian pada tahun 2015 lalu ternyata cukup menggiurkan. Jumlah PAD yang diperoleh dari aktivitas pendakian Rinjani dicatat mencapai angka Rp 4,378 miliar.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Ir. Agus Budiono membeberkan, pada tahun 2014, tercatat PAD yang disumbangkan dari kawasan wisata minat khusus tersebut (Rinjani) mencapai Rp 3,5 miliar. “Harga tiket untuk wisatawan asing itu ditetapkan 150 ribu rupiah perhari. Sementara untuk pendaki lokal, atau pendaki domestik dikenakan hanya 5 ribu rupiah perharinya,” katanya.

Jika Rinjani nantinya ditetapkan sebagai Geopark oleh UNESCO, nantinya UNESCO akan memantau dan mengevaluasi pengelolaan Gunung Rinjani . Dimungkinkan, tim yang melakukan evaluasi menilai

dalam perjalanannya Gunung Rinjani tidak layak disebut sebagai Geopark dan UNESCO berkewenangan mencabut status yang telah diberikannya.

Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah salah satu bagian yang dinilai oleh UNESCO. Sejauh ini, keterangan Kepala Balai TNGR, pengelolaan sampah masih dilakukan secara manual. Sekali dalam sepekan, TNGR menggerakkan tim untuk menyusur sampah-sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan baik di jalur pendakian maupun di kawasan perkemahan.

“Kami tidak menghitung berapa volume sampah diturunkan. Meskipun setiap sekali seminggu kita menggerakkan tim untuk memungut sampah yang ditingalkan,” katanya.

Pihaknya belum menerapkan terobosan berupa pemberian sanksi berupa denda bagi tiap-tiap pendaki yang tidak membawa turun sampah yang

dibawa ke gunung. Seperti di daerah-daerah lain, laiknya wisatawan yang mendaki ke Gunung Bromo maupun Gunung Batur di pulau bali. Sebelum mendaki, wisatawan diperiksa untuk dipastikan membawa barang apa saja. Tujuannya untuk menilai benda-benda yang berpotensi menjadi sampah. Seluruh benda, baik berupa kertas, kaleng dan lainlain yang dibawa mendaki, harus dibawa turun oleh wisatawan yang bersangkutan.

Apabila, pendaki tertentu melanggar aturan yang diterapkan oleh pengelola, maka petugas yang telah ditunjuk diperbolehkan memberi sanksi terhadap pelaku yang membuang sampah secara sembarangan di atas gunung. Nilai denda yang dijatuhkan mencapai angka ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

“Kita belum menerapkan denda bagi wisatawan yang tidak membawa sampahnya turun dari gunung,” tandasnya.

Letusan Dahsyat Arkeolog Balai Arkeologi Nasional cabang Denpasar Bali, Prof. Heryadi Rachmat memaparkan letusan dahsyat yang terjadi pada pertengahan abad ke-12 di Lombok yang merupakan erupsi dari gunung Samalas. Ini merupakan sebutan awal sebelum munculnya Gunung Rinjani, seperti dikenal sekarang.

Heryadi mengatakan, letusan tersebut menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari tujuh kilometer. Kedalaman kaldera yang terbentuk setelah letusan tersebut mencapai 600 meter kubik.

“Indonesia ini kaya dengan kaldera. Dalam kurun waktu tujuh ratus tahun bayangkan.

Tahun 1815, Tambora meletus dan membentuk kaldera yang sama hampir berdiameter tujuh kilometer,” katanya.

Kedalaman kaldera yang terbentuk di Gunung Tambora mencapai angka lebih dari satu

kilometer. Kedalaman kaldera dari gunung di Pulau Sumbawa tersebut menduduki peringkat kaldera terdalam di dunia.

“Selain itu ada juga kaldera Gunung Krakatau. Diameter kalderanya juga mencapai lebih dari angka tujuh kilometer.

Kalau kurang dari dua kilo itu namanya kawah,” jelasnya.

Gunung Krakatau tercatat meletus pada tahun 1883. Kedalaman kaldera diperkirakan mencapai rata-rata 250 meter kubik. Tiga kaldera akibat letusan gunung di Indonesia ini menjadi potensi dan daya tarik wisatawan. Inilah sebabnya, gunung Rinjani diperjuangkan agar bisa diakui oleh UNESCO sebagai kawasan wisata taman bumi (Geopark).

Setelah mendapat pengakuan dari UNESCO, destinasi pariwisata minat khusus ini akan dipromosikan ke seluruh penjuru sehingga Rinjani dikenal oleh penduduk dunia. (met)

Joseph Fiennes akan Perankan Michael Jackson New York Aktor Inggris Joseph Fiennes didapuk memerankan bintang pop AfrikaAmerika Michael Jackson dalam satu komedi televisi, memunculkan cibiran di media sosial dan memicu kontroversi tentang kesempatan artis-artis berkulit hitam di dunia hiburan.

Fiennes, yang berkulit putih, akan berperan menjadi Raja Pop itu untuk acara saluran TV satelit Inggris Sky Arts yang menceritakan perjalanan darat sang penyanyi bersama Elizabeth Taylor dan Marlon Brando dari Amerika Serikat pada 2001.

Sky Arts menyatakan pada Rabu (27/1) bahwa komedi 30 menit berjudul “Elizabeth, Michael & Marlon” itu merupakan “bagian dari serial komedi tentang kisah tak terduga dari sejarah seni dan budaya.”

“Sky Arts memberi kebebasan pada para produser untuk mencari aktor sesuai keinginan mereka, dalam kerangka keberagaman yang sudah kami rancang.”

Jackson, yang mengalami kondisi medis yang disebut vitiligo yang menyebabkan kulitnya menjadi terang, meninggal dunia Juni 2009 pada usia 50 tahun karena overdosis obat penenang propofol.

Berita tentang pemilihan pemeran Michael Jackson itu muncul dua pekan setelah ketiadaan aktor kulit berwarna dalam nominasi Oscar 2016 untuk kedua kalinya, yang membuat Will Smith dan Spike Lee memutuskan absen dari acara Februari mendatang dan penyelenggara Oscar memasukkan lebih banyak perempuan dan orang kulit berwarna ke barisan mereka.

Stereo Williams, penulis artikel hiburan untuk The Daily Beast, mengatakan pemilihan Fiennes sebagai pemeran Michael Jackson merupakan “gejala mendalam masalah ras di Hollywood.”

Sementara aktivis hak sipil Amerika Serikat DeRay Mckesson, seorang anggota gerakan Black Lives Matter, menulis: “Mereka benar-benar tidak bisa menemukan seorang aktor berkulit hitam un-

tuk memerankan Michael Jackson?” di akun Twitternya.

“Jadi Joseph Fiennes (PRIA KULIT PUTIH!) akan memerankan Michael Jackson... Saya katakan Denzel Washington memerankan Elvis dalam film selanjutnya supaya adil,” tulis @nicomadden di Twitter.

Apa yang disebut “whitewashing”, yang dapat berarti pemutihan, menjadi topik perdebatan di industri film dan televisi Amerika Serikat, menyoroti pendapukan Emma Stone sebagai tokoh berdarah Hawaii-Asia dalam film “Aloha” (2015) dan pemilihan Charlie Hunnam untuk peran mafia narkoba keturunan MeksikoAmerika dalam film Hollywood yang akan datang.

“Elizabeth, Michael & Marlon” juga akan dibintangi oleh Stockard Channing sebagai Elizabeth Taylor dan Brian Cox sabagai Marlon Brando. Acara tersebut akan ditayangkan tahun ini, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

Joseph Fiennes

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

Tak Ada Potongan USAI dilapori oknum guru penerima bantuan sosial (bansos) Kepala UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) Muhrim, memberi klarifikasi atas persoalan ini. Kepada wartawan, Kamis (28/ 1), yang bersangkutan menegaskan tidak melakukan pungutan liar (pungli) sebagaimana laporan ke Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

“Tidak ada pungli, itu (Suara NTB/ist) hanya salah paham. Saya Muhrim sudah jelaskan ke dinas dan juga Inspektorat kalau persoalan ini sudah kami selesaikan,” tegas Muhrim.

Muhrim mengaku tidak tahu menahu adanya potongan dari dana bansos guru oleh stafnya. Bahkan ia juga membantah telah memberi instruksi ke bawahan untuk menarik sejumlah dana dari total Rp 1,86 juta uang diterima guru.

Disebutkannya, jumlah guru penerima bansos dari Dikpora NTB sebanyak 17 orang. Saat dilakukan transfer, diketahui adanya kesalahan pada nomor rekening guru. Situasi tersebut menurutnya lumrah terjadi, karena mekanisme kepengurusan dilakukan online.

Lantas, beberapa guru pun meminta kepada Bendahara UPTD Pemenang untuk mengurus kekeliruan administrasi tersebut. Ihwal apakah selanjutnya terdapat komitmen guru memberi imbalan kepada guru, ia tak mengetahui. Namun diduga kuat, para guru bersedia memberi potongan sebagai imbalan terima kasih ke Bendahara. Namun belakangan, beberapa guru protes karena dirasa nominalnya yang cukup besar.

“Demi Allah saya tidak pernah meminta bagian dari bansos itu, dan saya tidak pernah menyuruh bendahara saya untuk menarik (pungutan),” ungkap Muhrim.

Ia mengaku, persoalan tersebut justru akan merusak citra dunia pendidikan KLU, sehingga ia pun bertindak menyelesaikan persoalan itu. Tiga hari setelah bansos cair pada tanggal 5 Januari, maka pada ganggal 8 Januari ia pun langsung meminta Bendahara untuk mengembalikan dana tersebut ke penerima. Namun meski persoalan sudah selesai, ternyata pada tanggal 11 Januari, beberapa kepala sekolah malah melayangkan laporan tertulis kepada pihak Inspektorat.

“Tidak sampai seminggu setelah bendahara terima uang, saya langsung minta dia untuk mengembalikan. Tetapi kenapa laporan itu malah muncul setelah masalahnya sudah selesai,” sebutnya.

Muhrim menegaskan, sejatinya dana yang diterima Bendahara dan dikembalikan 3 hari setelahnya tidak digunakan oleh pihak UPTD, termasuk oleh Bendahara.

Terkait persoalan itu, ia juga mengaku telah didatangi Inspektorat KLU pada 16 Januari lalu. Kepada Inspektorat, ia menjelaskan semua duduk persoalan yang terjadi hingga pengembalian dana tersebut kepada penerima. Muhrim berjanji, akan mengawasi stafnya untuk tidak mengulangi kesalahpahaman serupa di kemudian hari.

Sebab bagaimanapun, kesan pungli di mata publik memiliki interpretasi negatif. Ia juga mengimbau, agar para guru tidak membuat komitmen serupa - dalam bentuk dana “terima kasih” kepada stafnya yang telah membantu mengurus berbagai bentuk program. Para guru sebaiknya menyelesaikan administrasi yang memang diatur menurut juklak dan juknis program. (ari)

Minimalisir Praktik Pungli, Pemkot Harus Anggarkan Dana Mataram (Suara NTB) Terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah disebabkan kekurangan anggaran di sekolahsekolah. Guna menutupi kekurangan ini, tak ada pilihan lain bagi sekolah kecuali memungut biaya tambahan terhadap para orang tua wali.

Kepada Suara NTB, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), Dr. H. Tajudin, MPd, menyarankan agar Pemkot Mataram menyediakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebagai langkah antisipasi untuk menutupi kekurangan anggaran di sekolah-sekolah.

“Kewajiban pemerintah daerah, undang-undang mengamanatkan itu, jadi kekurangan itu wajib pemerintah daerah menganggarkan itu untuk pendidikan,” terang Tajudin pada Suara NTB, Rabu (27/1) lalu.

Selain itu, DPKM mendesak agar pemerintah menganggarkan dana Bosda setiap tahun agar praktik pungli tak lagi ada di Kota Mataram. “Kita mendesak pemerintah agar pemerintah menyediakan BOSDA, tidak hanya dari pemerintah tapi dari semua stakeholder yang ada kalau dia itu bisa membangun”.

Termasuk juga bantuan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini distribusinya kurang tepat sasaran, lantaran masih terjadi tebang pilih saat pendistribusian dana CSR. Pihaknya tidak sepakat jika dikatakan sekolahsekolah tidak proaktif untuk berusaha memperoleh bantuan dana CSR. Hanya saja karena masih ada tebang pilih yang membuat distribusi dana CSR kurang merata.

“Tanda petik, CSR itu juga dia lihat-lihat temannya KKN juga dia, kalau ada pejabat alumninya SMA 1, ke SMA 1 dia, kalau SMP 2 ke SMP 2 dia memang begitu realita yang ada di CSR itu. Jadi lebih dekat ke pendekatan emosional dari pada pendekatan proposal,” ujarnya.

Termasuk juga bagi sekolah-sekolah yang terkena dampak atas keberadaan lembaga-lembaga atau perusahaan, mereka wajib memperoleh dana CSR. Seperti keberadaan Bandara Selaparang yang berdekatan dengan SMAN 7 Mataram, atau SMAN 5, SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 15 yang berdekatan dengan lembaga-lembaga perbankkan.

“SMA 7 dia dapat dari Angkasa Pura, tapi yang dapat pun dia anak-anak dari Angkasa Pura, itu lagi persoalannya di situ, distribusinya bermasalah”.

Padahal di sana ada hak semua sekolah untuk memperoleh dana CSR tanpa melihat faktor kedekatan sebagai indikator mendapatkan dana CSR. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

UKG Tak Bisa Gambarkan Kemampuan Utuh Guru Mataram (Suara NTB) Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pemerintah setiap tahun nampaknya harus dievaluasi. Hal tersebut penting dilakukan lantaran UKG tidak mampu menggambarkan secara utuh kondisi kemampuan guru-guru.

Guru Besar FKIP Unram, Prof.

Dr. Mahyuni, menyebut sangat tidak fair jika menilai kemampuan guru hanya dari hasil UKG. Menurutnya, penilaian harus dilakukan tidak hanya diukur lewat nilai UKG yang dilaksanakan, namun juga meliputi proses-proses sebelumnya.

“Ngak bisa ukur guru lewat UKG, sementara di satu sisi treatment-nya kurang. Yang kedua belajar ini harus dihargai dari proses bukan dari produk, sehingga melihat belajar itu harus bijaksana tidak bisa ukuran-ukuran kognitif menjadi standar untuk melihat seseorang,” terangnya, Kamis (28/1).

Dengan melihat hasil buruk UKG 2015 lalu, pemerintah tidak bisa menjustifikasi ada guru yang layak dan tidak layak melihat hal itu tidak adil lantaran dari awal standar yang digunakan pemerintah sudah tidak tepat, begitupun dengan

desain awalnya sudah keliru.

“Kalau sekedar informasi boleh, tapi dijadikan sebagai justifikasi plus minus guru baik dan jelek itu sangat tidak adil, jadi standar yang diukur apa, dan yang diukur atau subjek yang diukur itu harus dekat-dekat jangan jauh-jauh. Sehingga untuk memetakan standar guru bisa diklaim sebagai kompeten dan tidak kompeten itu sangat tidak adil, dari awal inputnya sudah beda”.

Selain itu, hal lain yang tidak memungkinkan UKG sebagai alat justifikasi terhdap para guru kata Mahyuni disebabkan pemerataan terhadap guru masih terjadi ketimpangan. Sehingga guru-guru di pulau Jawa tentu berbeda dengan yang ada di timur Indonesia “Perlakuan standarnya yang tidak fair dari sisi kelengkapan informasi, jadi tidak akan mungkin disamakan. Kan kompe-

tensi soalnya sama, yang dibuat di Jakarta untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia, pasti jelas ketimpangannya karena dari awal imputnya sudah beda. Kalau standar yang ada sekarang ini tiba-tiba diujicobakan melihat kompetensi umum, ya begitu dapatnya. Sama lah dengan UN ini, kalau UN dijadikan sebagai alat kelulusan secara nasional memang tidak fair, karena siswa yang di Jakarta dengan di Papua tidak sama”.

Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan lebih sebagai bagian dari arti otonomi daerah untuk mengembangkan sistem pendidikan di daerahnya masing-masing.

“Distribusi informasi sangat tidak merata dan timpang, jadi kalau menurut saya ke depan harus dirancang dengan lebih mendekatkan perbedaan sebagai potensi sebenarnya, kare-

na semata-semata kalau kita bicara orientasi pendidikan kalau boleh dianggap kebijakan, kita mau kejar apa sih, orientasi kita masih belum jelas. Tibatiba bicara Indonesia cerdas, kompetensi global, tapi standar yang dibangun untuk itu tidak dilakukan,” tutur guru besar linguistik ini. (dys)

’’

Ngak bisa ukur guru lewat UKG, sementara di satu sisi treatment-nya kurang. Yang kedua belajar ini harus dihargai dari proses bukan dari produk, sehingga melihat belajar itu harus bijaksana tidak bisa ukuranukuran kognitif menjadi standar untuk melihat seseorang,’’

Mahyuni (Suara NTB/dok)

Kembangkan Penelitian Kemaritiman

TNI AL Gandeng PT

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Petinggi IAIN Mataram dan peserta workshop Tadris/Prodi Matematika IAIN Mataram pose bersama di sela-sela workshop, Kamis (28/1).

Gunakan Kurikulum Berbasis KKNI

Tadris Matematika IAIN Mataram Gelar ’’Workshop’’ Mataram (Suara NTB) Guna mempersiapkan diri menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Februari 2016 mendatang, Tadris/Prodi Matematika IAIN Mataram Kamis (28/ 1) menggelar workshop Kurikulum KKNI. Wakil Rektor (WR) I IAIN Mataram Dr. H. Masnun, M.Ag, dalam sambutannya, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Prodi Tadris/Pendidikan Matematika yang hampir setiap bulan rutin melaksanakan kegiatan ilmiah. Di mana, bulan Januari ini saja tercatat telah sembilan kali menyelenggarakan kegiatan ilmiah.

Lebih jauh Masnun, menyatakan mulai 1 Februari 2016 KKNI akan diterapkan di IAIN Mataram. Di akhir sambutannya WR 1 mengutip pernyataan salah satu tokoh yang tidak disebutkan namanya yaitu kunci hidup itu rumusnya ada dua yaitu dengan menguasai bahasa, maka dunia akan dikuasai berikutnya dengan menguasai Matematika engkau akan dapat menghitung dunia. Para peserta diharap serius untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga product dari workshop ini dapat diaktualisasi nyata di kampus.

Guna memperkaya wawasan keilmuan para Dosen Prodi Tadris/Pendidikan Matematika, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber nasional Dr. Awi Dassa, M.Si (Dosen Jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar) dengan menguraikan materi tentang rancangan kurikulum prodi, perumusan profil prodi, perumusan pencapaian pembelajaran prodi berdasarkan deskripsi KKNI level 6 dan menyusun matrik capaian pembelajaran dengan bahan kajian (KBK).

Sementara itu, Ketua Prodi Tadris/Pendidikan Matematika, Dr. Syamsul Arifin, MA., mengaku kegiatan ini diselenggarakan untuk semua dosen di prodi Matematika dengan orientasi kegiatan untuk memenuhi tuntutan peraturan dan perundangan, jika kurikulum berbasis KKNI harus diterapkan pada tahun 2016. Tak hanya itu, kegiatan ini dihajatkan agar para dosen memahami konsep KKNI dan mampu mengimplementasikan dalam kurikulum, perangkat pembelajaran dan dalam proses pembelajaran di kelas. Termasuk, terwujudnya kurikulum Jurusan Pendidikan Matematika FITK IAIN Mataram berbasis KKNI, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan lulusan Jurusan Pendidikan Matematika yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang pendidikan, pembelajaran, research dan entrepreneurship dalam pendidikan matematika.

Di kesempatan yang sama, Dekan FITK IAIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin, menyebut diberlakukannnya kurikulum berbasis KKNI pada tahun 2016 dan sebagai upaya mengikhtiarkan kesiapan IAIN Mataram road to UIN. Lebih jauh, Nurul Yakin menyatakan dengan KKNI yang diworkshopkan di Prodi Tadris/Pendidikan Matematika FITK IAIN Mataram diharapkan mampu menyelaraskan sistem pembelajaran, pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. Dengan menggunakan KKNI, nantinya IAIN juga siap berkompetisi pada ajang MEA 2016 ini, karena KKNI dirancang dengan mempertimbangkan kualifikasi negara lain, seperti Eropa, Australia, Inggris, Skotlandia, Hongkong dan Selandia Baru.

Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI para lulusan dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain di kawasan Asia. (dys)

Jakarta (Suara NTB) TNI Angkatan Laut (AL) menggandeng perguruan tinggi (PT) untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian bidang kemaritiman dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, dengan Rektor IPB, Prof Herry Suhardiyanto, selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di KRI Banda Aceh -593, Kamis.

“Kerja sama dengan MRPTNI ini harus ada ‘take and give’ nya jangan hanya jalan di tempat tidak ada implementasinya untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa,” kata Supandi.

Ia mengatakan tidak hanya implementasi, diharapkan juga ada evaluasi dari kerja sama yang berlangsung selama lima tahun, terkait kemanfaatan dari kerja sama untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. ”Kerja sama ini harus kita manfaatkan bersama, konsep kesejahteraan harus difokuskan, kita sejatera dari laut bukan sejahtera di laut,” katanya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dapat mendorong pembangunan kapasitas dan potensi sumber daya manusia Indonesia khususnya bidang maritim.

“Karena kemaritiman tidak akan kita bisa manfaatkan tanpa adanya teknologi, inovasi dan sumber daya manusia yang tangguh,” katanya.

Suhardiyanto, menyebutkan untuk pertama kali melakukan MoU di atas kapal perang yang merupakan karya anak bangsa. ”Ini menjadi semangat kita untuk terus mengembangkan teknologi yang kita miliki untuk kemakmuran bangsa,” katanya.

Ia mengatakan, laut Indonesia yang sangat luas hendaknya dapat mense-

jahterakan bangsa sebagai sumber kekuatan terbesar yang dimiliki Indonesia. ”Tapi masih banyak tantangan, tidak ada pilihan bagi kita, perlu ada kerja sama untuk mengembangkan sektor kemaritiman,” katanya.

Dia menambahkan, tantangan perguruan tinggi dalam pengembangan kemaritiman adalah mengerahkan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya manusia, penguasaan teknologi menjadi persyaratan kemajuan bangsa.

“Kita tidak dapat mengelola bangsa dengan pendekatan konvensional, perlu inovasi dan penguasaan teknologi, dan bangsa kita sanggup untuk itu,” katanya.

Herry menambahkan, perguruan tinggi, pemerintah dan stakeholders perlu merumuskan agar kebijakan yang dihasilkan berdasarkan ilmu pengetahuan, untuk mengeliminasi kepentingan tertentu yang hanya mencari keuntungan sesaat. “Kita perlu membuat kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan,” katanya.

Penandatangan kerja sama antara TNI AL dan MRPTNI berlangsung di atas kapal perang KRI Banda Aceh-593 yang dirangkai dalam acara Ocean Leaders Forum dan Seminar IPB Berlayar 2016.

Ketua Panitia yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Luky Adrianto, mengatakan, ada tiga tujuan utama digelarnya rangkaian Ocean Leaders Forum dan IPB Berlayar yakni sesuai statuta IPB tertuang dalam PP Nomor 66/ 2013 yang memiliki visi sebagai perguruan tinggi memiliki keunggulan di bidang pertanian, kemaritiman dan tropikal.

“Dengan semangat ini kami mengundang seluruh rektor, dekan dan dosen serta stakeholder berkumpul membangun mengisi pembangunan maritim yang ada di depan mata,” katanya. (ant/bali post)

Mahasiswa UGM Asal NTB Temukan Khasiat Pare untuk Atasi Cacingan Kasus cacingan di Indonesia sering dijumpai pada lebih dari 20 persen masyarakat Indonesia. Di mana, infeksi cacing spesies Ascaris lumbricoides sebagai kasus terbanyak yang dijumpai. Dalam penanganannya, WHO merekomendasikan penggunaan antihelmintik sintetik, seperti albendazol, mebendazol dan pirantelpamoat sebagai pengobatan askariasis.

HANYA saja di Indonesia, obat-obat tersebut sulit dijangkau masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang warganya rentan terhadap infeksi cacing. Selain itu, obat tersebut bisa menimbulkan efek samping seperti nyeri kepala, mual dan muntah meskipun kejadiannya jarang dijumpai.

Untuk itu, Muhammad Dimas Reza Rahmana mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) asal NTB berinisiatif melakukan penelitian terhadap buah pare bersama em-

pat rekan lainnya, yaitu Deby Aulia Rahmi, Lina Permatasari, Habil Alam Rahman, Sitti Rahmah Umniyati untuk memperoleh obat cacing yang mudah dijangkau masyarakat.

Di sisi lain, kata Dimas,tanaman pare (Momordica charantia L.) diketahui memiliki berbagai khasiat, salah satunya daya antihelmintik untuk mengobati infeksi cacing. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa daun dan biji pare memiliki daya antihelmintik, namun belum ada informasi yang cukup

mengenai daya antihelmintik buah pare. ‘’Buah pare juga memiliki keunggulan yaitu sering dijumpai di masyarakat dan terdapat di seluruh wilayah Indonesia,’’ terangnya pada Suara NTB, Rabu (27/1).

Diakui Dimas, daya antihelmintik pada infus buah pare berdasarkan Lethal Concentration (LC) yaitu konsentrasi efektif untuk membunuh cacing dan Lethal Time (LT) yaitu waktu efektif infus buah pare untuk membunuh cacing, serta membandingkannya dengan antihelmintik sintetikal bendazol dan kombinasi keduanya pada cacing Ascaridiagalli.

Penelitian diawali dengan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan zat aktif pada infus buah pare. Selanjutnya dilakukan uji in vitro dengan merendam cacing A. galli pada berbagai konsentrasi infus buah

pare, larutan albendazol dan kombinasinya. Penelitian dilakukan dalam tahap pendahuluan, dan tahap akhir. Analisis menggunakan metode regresi probit dan One Way Anova.

Selain itu, siswa lulusan SMAN 1 Mataram ini menjelaskan berdasarkan uji fitokimia, didapatkan infus buah pare memiliki kandungan saponin yang dapat menyebabkan kematian pada cacing. Didapatkanjuga konsentrasi efektif infus buah pare adalah 22,09 %.

Artinya, penggunaan 22,09 gram buah pare yang dilarutkan dalam 100 ml air memiliki efek dalam membunuh cacing dengan waktu efektif untuk membunuh cacing adalah 12,04 jam.

Jika dibandingkan, albendazol memiliki konsentrasi efektif 0,173 % dengan waktu efektif dalam membunuh cacing adalah 10,94 jam. Hal ini

diduga karena albendazol seluruhnya merupakan zat aktif, dibandingkan dengan buah pare yang memiliki berbagai kandungan lain. Percobaan juga dilakukan dengan kombinasi 25% Albendazol-75% Pare, 50% Albendazol-50% Pareserta 75% Albendazol-25% Pare yang memiliki waktu efektif 13,92 jam, 14,27 jam dan 17,09 jam.

Namun demikian, ujarnya, hasil analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara buah pare, albendazol dan kombinasinya dalam membunuh cacing. Artinya, baik buah pare, albendazol maupun kombinasinya memiliki kekuatan yang sama dalam membunuh cacing, sehingga buah pare berpotensi untuk dikembangkansebagai obat cacingan.

“Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang masih

(Suara NTB/ist)

USAI PENELITIAN - Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM Muhammad Dimas Reza Rahmana bersama kelompoknya usai melakukan penelitian tentang khasiat pare untuk mengatasi penyakit cacingan. perlu dikembangkan melalui uji pada hewan, juga uji dengan mengambil zat aktif sa-

ponin dari buah pare, hingga uji secara klinis pada manusia,” terang Dimas. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

Penginapan Atlet Pelatda Tidak Aman Bisa Ditiru KONI Kabupaten/Kota Lain

H. Andy Hadianto

(Suara NTB/fan)

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, pencurian sepeda motor milik atlet bukan baru kali ini terjadi. Tahun 2015 lalu lokasi penginapan atlet Pelatda itu juga pernah distaroni maling, dan informasinya satu unit motor melayang.

Itu artinya hingga saat ini sudah tiga motor yang berhasil dibawa kabur maling. Dan pelaku pencuri sepeda motornya belum diketahui sampai saat ini.

“Lokasi penginapan atlet pelatda masih rawan, kemarin malam telah kehilangan sepeda

motor atlet di GOR,” ucap salah seorang atlet BMX NTB yang tak ingin disebutkan namanya. Belum tahu persis jam berapa kejadiannya, namun informasi yang dihimpun Suara NTB, kehilangan motor atlet itu terjadi hari Senin (25/1) dini hari.

(Suara NTB/ist)

KETUA Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan sangat mengapresiasi sikap KONI Kota Mataram yang memberi dukungan penuh terhadap atlet-atlet asal Kota Mataram yang mengikuti Pelatda Rinjani persiapan PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Apa yang dilakukan oleh KONI Kota Mataram itu diharapkan dapat ditiru oleh KONI kabupaten/kota lain.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, kepada Suara NTB saat menghadiri Silaturrahim KONI Kota Mataram dengan atlet, pelatih Pelatda Rinjani di Wisama Nusantara, Kamis (28/1) kemarin.

“KONI Kota Mataram merupakan yang pertama yang memberikan dukungan rill kepada atlet Pelatda Rinjani, kami berharap KONI kabupaten/kota lainnya bisa meniru hal ini,” ucapnya.

Direktur PT. DMB itu mengatakan dukungan KONI Kota Mataram terhadap atlet- atlet Kota Mataram yang masuk dalm Pelatda Rinjani sangat membantu program KONI NTB dalam rangka meraih target 15 emas di PON Jabar 2016.

Menurutnya, bila semua pengurus KONI kabupaten/kota memiliki semangat yang sama seperti ditunjukan Ketua KONI Kota Mataram, maka target NTB meraih 15 emas di PON Jabar 2016 akan kian mudah.

Peran serta dan kerjasama pengurus KONI kabupaten/kota di NTB akan sangat membantu kinerja KONI NTB dalam merealisasikan target 15 emas.

Sebab, semakin banyak dukungan moril dari semua pihak, maka segala persoalan akan terselesaikan, dan atlet, pelatih akan semakin fokus pada persiapan PON. Andy menjelaskan atlet Kota Mataram berpeluang menyumbang lima emas di PON Jabar 2016, yakni lewat atlet tolak peluru cabor atletik, BMX cross dan menembak. Namun demikian M o h a n justru berharap atlet K o t a Mataram bisa mempersembahkan15 emas di PON Jabar 2016. (fan)

Mataram (Suara NTB) Keamanan di lokasi penginapan atlet Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Rinjani 2016 dikhawatirkan tidak aman. Pasalnya asrama pemondokan atlet Pelatda yang berlokasi di GOR 17 Desember Turide Mataram itu belum lama ini disatroni maling. Akibatnya dua sepeda motor milik atlet hilang. Hingga saat ini belum diketahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/1) kemarin membenarkan peristiwa kehilangan dua unit sepeda motor milik atlet Pelatda tersebut.

Andy mengaku kaget dengan musibah itu. Sebab sesungguhnya pihak KONI NTB telah memperketat keamanan di lokasi Pelatda, namun kehilangan motor tidak bisa dihindari.

Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Andy mengaku telah memanggil semua pihak Komisi Disiplin dan Kemanan

Pelatda Rinjani 2016 untuk mencari tahu kejelasan hilangnya sepeda motor atlet tersebut. Namun belum diketahui pelakuknya. Informasi dari lapangan peristiwa terjadi tengah malam, pelaku pencurian dua unit motor atlet itu masuk lewat pintu jendela belakang Asrama penginapan atlet dengan cara mencongkel jendela yang ada persis diruangan televisi atlet. “Padahal disitu ada tv, tapi malah motor yang diambil , sementara tv masih kondisi aman,” jelas Andy. (fan)

Target 15 Emas NTB

Diharapkan Bisa Diraih Lewat Atlet Kota Mataram

KONTROVERSIAL – Assist dari bola yang sudah keluar dari lapangan dan menjadi gol turut mewarnai kemenangan Manchester City atas Everton di semifinal leg kedua Capital One Cup, Kamis kemarin.

Gol Kontroversial Antar City ke Final Piala Liga London Manchester City mencapai final Piala Liga Inggris alias Capital One Cup setelah bangkit dari start kurang meyakinkan. Sayangnya, kemenangan 3-1 atas Everton di pertandingan semifinal leg kedua pada Kamis kemarin diwarnai gol kontroversial dari Manchester City.

Ross Barkley melaju dan menyelesaikan peluang untuk membawa Everton unggul terlebih dahulu pada menit ke-18, namun keunggulan itu segera sirna ketika upaya Fernandinho terdefleksi ke gawang tim tamu.

Jika gol itu berbau keberuntungan untuk City, maka mereka mendapatkan lebih banyak keberuntungan lainnya ketika sepakan Kevin de Bruyne menyamakan kedudukan agregat, setelah tayangan-tayangan ulang memperlihatkan bola telah keluar dari lapangan permainan sebelum dimasukkan kembali oleh pemain Belgia itu untuk kemudian dijadikan gol pada menit ke-70.

Bagaimanapun, gol ketiga City lahir dari aksi brilian Aguero, yang melepaskan tandukan ke sudut gawang untuk memastikan timnya menghadapi Liverpool di final yang akan dimainkan pada 28 Februari di Wembley.

Dengan hanya menggenggam keunggulan tipis dari leg pertama, Everton, yang belum pernah menjuarai Piala Liga, menolak semua anggapan hanya bertahan dan melakukan beberapa gebrakan yang mengancam sebelum Barkley membawa mereka unggul.

Sang gelan-

dang menghadapi banyak kritik karena dianggap gagal memaksimalkan bakatnya, namun ia melesak ke jantung pertahanan City dengan cepat sebelum menyarangkan bola dengan sepakan kaki kanan ke sudut bawah gawang.

City terlihat terpukul dan hanya ada sedikit bukti bahwa mereka mampu bangkit sebelum Fernandinho merestorasi selisih skor malam itu, enam menit kemudian.

Sepakan Aguero dari luar kotak penalti mengarah ke jalur pergerakan gelandang Brasil itu, yang tembakannya dibelokkan oleh Leighton Baines dan membuat bola melewati kiper Everton Joel Robles untuk kemudian masuk ke dalam gawang.

Bagaimanapun, gol itu belum mampu membangkitkan inspirasi tuan rumah, meski mereka akhirnya mendapatkan momentum pada awal babak kedua sebelum De Bruyne membawa keunggulan 2-1 pada menit ke-70.

Namun tayangan ulang memperlihatkan bahwa gol itu semestinya tidak sah sebab Raheem Sterling telah membiarkan bola keluar lapangan sebelum menggulirkannya kepada pemain pengganti asal Belgia untuk dikonversi menjadi gol.

De Bruyne, yang harus ditandu keluar lapangan sebelum pertandingan usai karena cedera lutut, merupakan arsitek bagi gol penentuan Aguero, mengirimkan umpan silang melengkung yang disambut pemain Argentina itu dengan sundulan kepala ke sudut jauh dari jarak sepuluh meter.

Juara Piala Liga tiga kali City mencapai final kompetisi ini untuk kedua kalinya dalam tiga musim, dan akan menghadapi delapan kali juara Liverpool, yang melaju berkat kemenangan adu penalti atas Stoke City pada Selasa, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan atlet Kota Mataram berpeluang meraih lima medali emas di PON Jabar 2016. Meski demikian, Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana berharap target 15 emas NTB itu diharapkan dapat diraih semuanya lewat atlet Kota Mataram.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana saat menyampaikan sambutan di acara Silaturrahim dengan atlet, pelatih dan pengurus KONI Kota Mataram di Wisma Nusantara, Kamis (28/1) kemarin.

“Kita berharap 15 medali emas yang ditargetkan NTB di PON Jabar 2016 bisa dipersembahkan semuanya lewat atlet Kota Mataram,” ucap Mohan di hadapan atlet, pelatih, pengurus cabor dan pengurus KONI Kota Mataram. Acara itu dihadiri juga Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH. Dikatakan Mohan, meraih target 15 medali emas memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun tidak ada salahnya bila pengurus KONI Kota Mataram menaruh harapan besar pada atlet-atletnya karena siapa tahu impian KONI Kota Mataram benar-benar dapat diwujudkan oleh atlet Kota Mataram.

“Ini hanya mimpi, namun siapa tahu bisa terwujud karena

meraih 15 emas merupakan mimpi kita semua,” jelasnya.

Selain berbicara target, pimpinan KONI Kota Mataram itu juga memberikan uang tali asih sebesar Rp 1 juta perorang kepada sebanyak 23 atlet dan 27 pelatih asal Kota Mataram yang masuk dalam Pelatda Rinjani persiapan PON XIX di Jabar 2016. Dikatakannya, uang tali asih itu diberikan kepada atlet dan pelatih sebagai bentuk dukungan KONI Kota Mataram kepada atlet dan pelatih yang sukses meraih tiket ke PON. Selain menyerahkan uang tali asih KONI Kota Mataram juga menjanjikan bonus kepada atletatlet asal Kota Mataram yang sukses meraih medali di PON Jabar 2016. “Urusan kita di PON tidak sampai di sini, kita akan bertemu lagi saat atlet keberangkatan ke PON. Dan kami juga akan memberikan penghargaan kepada atlet Kota Mataram yang berhasil menyumbang medali emas, perak dan perunggu,” janjinya.

Lanjutnya, untuk dapat mewujudkan mimpi besar tersebut atlet dan pelatih asal Kota Mataram diminta tetap serius melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai atlet dan pelatih. Dalam hal ini atlet dan pelatih diminta untuk tetap kompak dan terus menjaga kebersamaan selama Pelatda Rinjani persiapan PON Jabar 2016. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

SAMBUTAN - Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana (dua dari kiri) saat memberikan sambutan di acara silaturahmi dengan atlet, pelatih, pengurus cabor Kota Mataram di Wisma Nusantara Mataram, Kamis (28/1).

Nurul A’in Ingin Dilatih Fanny Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Nurul A’in menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berada jauh dari Pelatihnya, Fanny Paula Hurter. Atlet asal Kota Mataram itu meminta kepada FORKI NTB agar menetapkan Fanny sebagai pelatih yang akan melatih dirinya selama Pelatda Rinjani persiapan mengikuti PON XIX, Jabar 2016.

Demikian dikatakan, Nurul A’in kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (28/1) kemarin.

“Saya ingin tetap dilatih oleh pelatih saya mbak Fanny,” ucap Nurul A’in yang biasa disapa I’in.

Pernyataan ini dilontarkan I’in setelah mendengar kabar bahwa Pengprov FORKI NTB akan mengusulkan nama Muhibit Tobirin sebagai pelatih yang akan melatih dirinya selama Pelatda Rinjani

2016.I’inyangmerupakanatletasal Kota Mataram itu mengaku siap mundur dari Pelatda jika pelatihnya diganti dengan pelatih lain.

Dikatakan I’in, alasan dia ingin dilatih oleh Fanny karena Fanny merupakan pelatih yang meloloskan dirinya di PON Jabar 2016. Menurutnya peran Fanny cukup besar terhadap prestasinya di beladiri karate, hingga dia berhasil merebut tiket ke PON Jabar 2016.

“Mbak F a n n y sudah melatih d a n mendampingi Nurul A’in

saya hingga mengikuti Pra-PON tahun 2015, dan sampai saat ini dia masih menjadi pelatih saya,” terangnya.

Dijelaskannya, keinginan dirinya untuk dilatih Fanny cukup besar, karena dia yakin program latihan yang diterima dari pelatihnya tersebut sangat terasa dampaknya. Bahkan dia telah berhasil lolos PON atas jasa pelatihnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy (Suara NTB/fan)

Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB mengaku tidak dapat terlalu jauh menyiakapi hal itu, sebab menurut Andy penetapan pelatih hak pengurus cabor. Dalam hal ini dia akan menyerahkan sepenuhya ke pengurus cabor karate terkait keinginan atlet karate tersebut. “Kita (KONI NTB) tak berhak menetapkan pelatih, masalah ini kita serahkan ke pengurus cabor,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak FORKI NTB mengusulkan dua nama pelatih yang akan melatih atlet karate, yakni Fanny Paula Hurter dan Muhibit Tobirin. Sayangnya usulan itu masih dipertimbangkan oleh KONI NTB, pasalnya FORKII NTB hanya diberikan jatah satu pelatih saja yang masuk dalam Pelatda Rinjani 2016. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 29 Januari 2016

Halaman 12

Status Gunung Baru Jari Normal

Pendakian ke Gunung Rinjani Terapkan Sistem Buka Tutup Mataram (Suara NTB) Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Agus Budiono mengatakan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menyatakan, status Gunung Baru Jari diturunkan ke level normal. Sehingga, pendakian ke Gunung Rinjani mulai dibuka sejak awal Januari ini. Namun, melihat kondisi cuaca yang ekstrem beberapa hari terakhir, pendakian ke Gunung Rinjani diterapkan sistem buka tutup. ‘’Sekarang pendakian sistem buka tutup. Kita memperhatikan faktor keselamatan juga.

Kalau anak Gunung Rinjani sudah ada edaran resmi dari PVMBG, statusnya sudah turun, jadi normal. Pendakian Rinjani sudah dibuka sejak awal Januari ini sampai sekarang,’’ jelas Agus di Mataram, Kamis (28/1) siang kemarin.

Sebenranya, kata Agus, periode Januari-Maret dilakukan penutupan pendakian ke

Rinjani secara total. Karena biasanya terjadi hujan lebat.

Namun, tahun 2016 ini terjadi perubahan cuaca. Di mana sejak awal Januari lalu cuaca cerah dan pada akhir Januari ini cuaca cukup ekstrim.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, hal itu

penting untuk mengetahui apakah kondisi cuaca yang ekstrem seperti saat ini hanya bersifat sementara atau tidak. Karena lanjut Agus, pihaknya menutup pendakian ke Rinjani sampai Maret.

“Memang biasanya Januari ditutup sampai Maret. Kalau berlangsung terus kita akan tutup. Minggu lalu cerah terus cuacanya. Dibuka lagi, cuaca normal. Sejak beberapa hari ini terjadi hujan badai. Kita koor-

dinasi dengan BMKG, apakah hujan angin terus, kalau begini membahayakan untuk pendakian,”imbuhnya.

Terkait dengan data wisatawan yang melakukan pendakian tahun 2015 lalu, Agus menyebutkan sekitar 70-an ribu orang. Jumlah wisatawan asing

yang mendaki ke Rinjani sekitar 23 ribu orang lebih. Sementara wisatawan nusantara sebanyak 43 ribu orang lebih.

Meskipun ada penutupan pendakian sejak Oktober 2015 akibat Gunung Baru Jari meletus, Agus mengatakan jumlah wisatawan yang mendaki me-

lebihi tahun 2014 lalu. Jumlah wisatawan yang mendaki ke Rinjani pada tahun 2014 sekitar 58 ribu orang, baik nusantara dan mancanegara. Ia juga menyebut, perubahan tarif pendakian ke Rinjani yang lebih mahal dari sebelumnya tak berpengaruh. Buktinya, kata

Agus, jumlah wisatawan yang mendaki tahun 2015 jauh lebih banyak. “Gunung Rinjani ini memang bagus. Wisatawan asing dari 60 negara yang kita catat mendaki Rinjani. Bromo yang pertama setelah itu Rinjani yang menjadi favorit pendakian,”tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ PVMBG)

BUKA TUTUP - Gunung Baru Jari saat erupsi Oktober 2015 lalu. Pascaeruspasi, pendakian ke Gunung Rinjani mulai dibuka sejak awal Januari ini. Namun, melihat kondisi cuaca yang ekstrem beberapa hari terakhir, pendakian ke Gunung Rinjani diterapkan sistem buka tutup.

BLHP Segera Keluarkan Rekomendasi Amdal

Penambangan Pasir Laut di Lobar Dinilai Layak Lingkungan Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB akan mengeluarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) penambangan pasir laut di wilayah Lombok Barat (Lobar). Hasil kajian Amdal yang dibahas bersama tim ahli dan pakar menyimpulkan bahwa penambangan pasir laut di perairan Lobar itu layak lingkungan. Sementara untuk rencana penambangan pasir laut di wilayah Lombok Timur (Lotim) masih dalam tahap pembahasan Kerangka Acuan (KA) Amdal. ‘’Untuk Lombok Barat sudah selesai pembahasan Amdalnya.

Tinggal rekomendasi. Kami menunggu, tinggal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi untuk Lombok Timur masih KAAmdal, belum masuk dokumennya,’’ kata Kepala BLHP NTB, Ir. Heri Erpan Rayes, MM dikonfirmasi di Mataram, Kamis (28/1) siang kemarin.

Penambangan pasir laut pada dua wilayah itu akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Dua investor yang berencana melakukan penambangan pasir untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali itu masing-masing PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Timur Sukses Bersama.

Dalam pengajuan izin, PT. Dinamika Atria Jaya berencana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai dengan umur tambang. Setiap tahunnya, mereka berencana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta meter kubik.

Dari hasil suvei yang dilakukan, cadangan pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok 2 sebanyak 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pasir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, akan menambang pasir laut di Lobar sekitar 10 juta meter kubik.

Karena lokasinya berada sekitar 6 km dari bibir pantai atau alur pelayaran maka akan menggunkan kapal yang ukurannya relatif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

Dari hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB, ke dua investor

tersebut hanya diberikan wilayah penambangan masingmasing seluas 1.000 hektar. PT. Dinamika Atria Jaya semula mengajukan permohonan wilayah penambangan seluas 4.000 hektar. Sementara PT. Timur Sukses Bersama mengajukan wilayah penambangan pasir laut sekitar 3.000 hektar.

Erpan mengatakan, untuk penambangan pasir yang di Lobar, PT. Timur Sukses Bersama tinggal melengkapi saran-saran dari tim ahli dan pakar ketika dilalukan pembahasan kajian Amdal. Semua hal yag menjadi masukan para tim ahli dan pakar harus dimasukkan dalam dokumen Amdal. ‘’Sudah memenuhi syarat kalau di Lombok Barat ini. Kajian sudah selesai dan sudah dibahas oleh Distamben selaku institusi yang memang memiliki kapasitas untuk itu. Saya tinggal keluarkan rekomendasi Amdal. Saya kirim rekomendasi itu ke Pak Gubernur melalui BKPMPT (Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu). BKPMPT nanti baru mengeluarkan izin eksploitasi,’’ terangnya. (nas)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 29 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

Perjuangkan Bersama MENJADIKAN Gunung Rinjani sebagai geopark dunia merupakan impian yang harus diwujudkan. Apalagi Gunung Rinjani sudah menyandang status sebagai Geopark Nasional, maka memperjuangkannya sebagai Geopark Dunia tentu mudah.

Namun, dalam memperjuangkannya harus dilakukan dengan serius, terutama dari unsur pemerintah daerah.

Di sinilah pemerintah daerah harus intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian atau lembaga yang menangani. Jika instansi di daerah cenderung abai dalam memperjuangkan Gunung Rinjani menjadi Geopark Dunia, maka Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi harus cepat bertindak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangkan Prof Mahito Watanabe, yang merupakan Advisor Asia Pasific Geopark Global Network ke Gunung Rinjan beberapa waktu lalu. Itu artinya, peluang NTB menjadikan Gunung Rinjani menjadi geopark dunia cukup terbuka lebar. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah untuk menjadikan Gunung Rinjani tersebut sebagai geopark dunia.

Selain itu, Gunung Rinjani memiliki Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang kini telah menjadi Geopark Nasional, terutama dari aspek geologi, arkeologi, keragaman ekologi serta budaya. Konsep pengelolaan geopark menyatukan antara pengelolaan warisan geologi dan warisan budaya dari suatu wilayah, dan pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama, yaitu konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan sudah ada di TNGR. Itu artinya, dari segi persyaratan menjadikan Gunung Rinjani sebagai salah satu taman bumi di dunia sudah tidak ada masalah.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ada di kita sendiri, yakni pemerintah daerah dan masyarakat.

Adakah pemerintah daerah fokus pada pengembangannya dan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan? Begitu juga dengan masyarakatnya, apakah sudah siap atau seperti apa? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah dengan mendukung penuh Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi pada beberapa pihak atau figur yang tidak pernah lelah memperjuangkan Gunung Rinjani sebagai salah satu Geopark Dunia. Nama Dr. Ir. Heryadi Rachmat,MM, merupakan salah satunya. Sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB hingga menjadi tenaga fungsional di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tidak pernah lelah memperjuangkannya Gunung Rinjani dari Geopark Nasional hingga ingin menjadi Geopark Dunia.

Meski demikian, dalam menjadikan Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia tidak akan pernah berhasil, jika tanpa ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Seperti kekhawatiran Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, terhadap upaya memperjuangkan Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia ini tidak berhasil. Apalagi, jika nanti di Taman Nasional Gunung Rinjani dan hutan di kawasan Gunung Rinjani marak kasus illegal logging.

Tentunya perjuangan panjang dari pemerintah daerah dan tenaga ahli di pusat akan sia-sia tanpa didukung penuh dari masyarakat. Untuk itu, kita mengharapkan dalam menjadikan Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia ini harus diperjuangkan bersama-sama. Seperti menjaga kelestarian hutan dan menjaga kebersihan dari sampah, sehingga impian ini bisa terwujud. Semoga. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menolak Kemiskinan Melalui Pendidikan Oleh: Berdasarkan riset terbaru para ahli ekonomi, ternyata selama ini sektor pendidikan hanya menyumbang sedikit bagi negara, yakni sekitar 16,1% per tahun, pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata negara di dunia (Greg J Duncan: 2010). Di samping memercayai bahwa investasi di bidang pendidikan memang sangat strategis dan signifikan, terutama pendidikan prasekolah, para ahli ekonomi menyarankan agar dunia pendidikan memiliki kepekaan pasar dalam rangka menumbuhkan semangat entrepreneurship di kalangan para siswa.

EMADUKAN pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan dunia kerja merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditekuni para pengambil kebijakan bidang pendidikan. Namun, masalah yang kerap kali muncul ialah dunia pendidikan saat ini sangat bergantung pada situasi politik dan ekonomi sebuah negara. Karena itu menjadi jelas bahwa pendidikan bukan merupakan satu-satunya alat untuk mengurangi kemiskinan, apalagi jika dilihat dari konteks politik dan sistem ekonomi yang dianut, katakanlah, liberalisme seperti di Indonesia.

Tidak ada yang meragukan tenaga kerja berpendidikan lebih baik dan lebih mungkin menikmati pendapatan yang lebih tinggi. Orang miskin benar-benar membutuhkan lebih banyak pendidikan dan pelatihan keterampilan. Akan tetapi, mereka juga membutuhkan suatu konteks ekonomi di saat pertumbuhan sejalan dengan suasana politik yang kondusif. Selama beberapa dekade terakhir, seperangkat institusi dan norma-norma yang secara historis mempertahankan hubungan antara keterampilan dan pendapatan telah berkurang.

Hasian Sidabutar

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta)

Salah satu problem mendasar di Indonesia yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama penyelesaian masalah-masalah kebangsaan ialah lemahnya otoritas pendidikan kita dalam merumuskan road-map yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa. Ambil contoh masalah akses terhadap pendidikan, yang tak kunjung selesai sejak Indonesia merdeka, bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Untuk memudahkan mengevaluasinya, kita dapat melihat data statistik jumlah sekolah di Indonesia Hal itu menyebabkan sulitnya mengangkat orang miskin menjadi lebih terdidik dan memiliki keterampilan.

Meskipun keyakinan para ekonom tersebut bisa saja salah, karena meyakini bahwa pendidikan hanyalah obat parsial untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, jelas sekali pandangan mereka hanya menjadikan pendidikan sebagai prasyarat bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja.

Padahal dalam pendidikan ada banyak spektrum yang bisa menjadikan seseorang memiliki kepekaan sosial yang kuat untuk menjadikan ekonomi sebuah bangsa juga semakin kuat.

Jepang merupakan contoh baik bagaimana menjadikan pendidikan sebagai nilai yang seharusnya disandingkan dengan persoalan budaya dan kepercayaan sebuah bangsa.

Salah satu problem mendasar di Indonesia yang menjadikan pendidikan sebagai pilar utama penyelesaian masalah-masalah kebangsaan ialah lemahnya otoritas pendidikan kita dalam merumuskan road-map yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya bangsa. Ambil contoh masalah akses terhadap pendidikan, yang tak kunjung selesai sejak Indonesia merdeka, bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Untuk memudahkan mengevaluasinya, kita dapat melihat data statistik jumlah sekolah di Indonesia.

Menurut data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014/2015, jumlah

sekolah di Indonesia mencapai 264.686. Jumlah itu terdiri dari 174.020 sekolah dasar (SD/MI), 55.623 sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dan 34.043 sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/MA/SMK). Dari jumlah tersebut, SD negeri sebanyak 134.558 (77,32%), dan SD swasta sebanyak 39.462 (22,68%). Jumlah SMP negeri sebanyak 24.006 (43,16%), sedangkan SMP swasta sebanyak 31.617 (56,84%). Jumlah SMA/kejuruan negeri sebanyak 10.600 (31,14%) dan SMA/ kejuruan swasta 24.433 (68,86%).

Angka-angka tersebut seakan memastikan dua hal. Pertama, jelas sekali masalah aksesibilitas masih menjadi kendala bagi proses pendidikan kita sampai saat ini. Jika jumlah sekolah dasar lebih besar dari SMP dan SMA/ SMK, berarti ada problem mendasar soal rentannya anak putus sekolah. Kedua, data itu juga menunjukkan kepada kita bahwa dukungan masyarakat atau pihak swasta teramat signi没kan untuk dikesampingkan begitu saja oleh pengambil kebijakan bidang pendidikan di negeri ini.

Data tersebut bahkan mengonfirmasikan, jika separuh saja dari jumlah sekolah swasta bermasalah dan mengalami kendala dalam hal operasional, angka putus sekolah dipastikan akan bertambah banyak.

Karena itu, dimensi sosial sekolah swasta kita harus dihitung secara benar dalam perencanaan pendidikan nasional. Selain itu, data statistik tentang jumlah sekolah itu memberikan

RADIO

gambaran kepada kita bahwa masih banyak anak miskin yang bersekolah di tingkat sekolah dasar dan pasti menemui kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka jika tidak dibantu dengan banyaknya sekolah yang dikelola masyarakat (swasta).

Tak sedikit sekolah swasta yang berada di kampung-kampung dan desa terpencil tutup hanya karena mereka tak memiliki dana operasional yang cukup dalam menjalankan proses belajar-mengajar.

Dalam All Together Now: Common Sense for a Fair Economy (2006), Jared Bernstein menegaskan pentingnya sebuah program yang secara sistemis mampu menolong orang miskin supaya memperoleh pendidikan yang baik dan layak untuk dan dalam rangka menjawab secara sungguh-sungguh problem menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara.

Selain itu, memiliki program perlindungan terhadap masa depan masyarakat miskin melalui pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku akan mempersempit ruang kaum borjuis yang serakah dan tamak untuk terus membiarkan kemiskinan menjadi penyakit sosial yang tak berkesudahan. Apakah pemerintahan Jokowi-JK menyadari kondisi ini dan mampukah mereka menyelesaikannya? Itulah yang menjadi pertanyaannya. Kita tunggu saja, semoga.

NTB tetap tolak beras dari Jatim

Harus konsisten lindungi petani

*** Rute Bali - Gili Trawangan ditertibkan Jangan sampai mengganggu kenyamanan wisatawan

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 29 Januari 2016

BPKP Kantongi Kesimpulan Audit DBHCHT Dari Hal. 1 Terkait apa hasil audit yang sudah dikantongi itu, Bonardo enggan berkomentar, meskipun pihaknya andil sejak awal ketika ekspose berkas bersama penyidik Kejati NTB. Alasannya, auditor BPKP Pusat dilibatkan, sehingga paham dan bisa menjelaskan lebih teknis hasil auditnya. ‘’Tapi akan tergantung dari petunjuk pusat. Bisa saja nanti diserahkan ke saya, dan saya yang akan sampaikan,’’ kata Bonardo yang juga mantan pejabat BPKP Pusat.

Tapi dari gambaran dalam agenda penyerahan hasil audit nanti, tidak sebagaimana biasanya. Tim BPKP pusat akan memberi penjelasan khusus kepada pihak Kejaksaan atas apa yang jadi temuannya itu.

Apakah yang akan disampaikan itu audit kerugian negara atau audit investigasi, atau sebatas hasil telaah atas permintaan Kejaksaan? Juga belum bisa dijelaskan Bonardo. ‘’Karena ini ranahnya teknis, nanti BPKP Pusat yang akan sampaikan,’’ ujarnya.

Dalam catatan Suara NTB, penyelidikan kasus DBHCHT hingga diputuskan naik ke penyidikan berjalan cukup alot.

Tuntas di tingkat penyidikan, Kejaksaan tak lantas mengumumkan siapa tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Kegamangan publik atas kepastian kasus ini berlanjut

ketika disodorkan ke BPKP untuk dilakukan audit.

Permintaan Kejaksaan, audit investigasi dan audit kerugian negara sekaligus untuk dana cukai tembakau sejak 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Salah satu fokusnya terkait dana Rp 32 miliar pada alokasi cukai tembakau 2014. Hanya saja ada perbedaan pandangan antara auditor dengan penyidik Kejaksaan. Permintaan untuk dua materi audit sekaligus, tak serta merta bisa dipenuhi. Audit DBHCHT pun dikoordinasikan ke BPKP Pusat, dan kini hasilnya sedang ditunggu banyak pihak.

Pada Suara NTB edisi Jumat (15/1) lalu, Kepala BPKP NTB hanya menggambarkan bahwa hasil audit atas perkara ini akan segera dikeluarkan. Pihaknya akan segera mengeluarkan hasil audit setelah mengambil langkah terakhir dengan menadatangkan pimpinan BPKP Pusat. Tim dari pusat ini akan melakukan proses quality assurance (QA) dalam audit ini, setelah itu lantas audit dikeluarkan.

Kini kepastian hasil audit itu sudah dikantongi BPKP Pusat, hanya tinggal disampaikan ke Kejaksaan sebagai lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengajukan permintaan audit. (ars)

Reposisi Pejabat Tak Berintegritas Dari Hal. 1 integritas dan loyalitas yang baik juga,” kata Yusron dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/ 1) siang kemarin.

Ditanya siapa saja pimpinan SKPD yang tak berintegritas itu? Yusron mengatakan tidak tahu persis. Tentunya, kata mantan Sekretaris Bappeda NTB ini, nama-nama pejabat yang tak berintegritas tersebut ada di saku gubernur.

“Beliau kan setiap saat memantau pelaksanaan tugas seluruh pejabat termasuk kepala dinas. Selain dapat informasi dari masyarakat beliau juga melihat sendiri kinerja pimpinan SKPD itu,”terang Yusron.

Mengenai evaluasi terhadap 12 SKPD yang dilakukan tim evaluasi kinerja pimpinan tinggi pratama saat ini, Yusron mengatakan evaluasi tersebut adalah hal yang biasa. Menurutnya, evaluasi kinerja merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi untuk memantau kinerja bawahan. ‘’Penilaian evaluasi seobjektif mungkin, dengan melihat kapasitas dan kompetensi, integritas dan loyalitas termasuk menindaklanjuti direktif gubernur,’’ katanya.

Yusron menambahkan jika berdasarkan evaluasi terse-

but menunjukkan kualitas pimpinan SKPD bagus, maka tentu akan direposisi ke tempat yang bagus.

Namun, jika hasil evaluasi tersebut hasilnya tidak bagus, maka pejabat bisa turun eselon.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan integritas pejabat menjadi pertimbangan dalam mengganti pimpinan SKPD. Selain melihat hasil evaluasi kinerja yang dilakukan tim independen yang telah dibentuk, persoalan integritas pejabat turut menjadi pertimbangan.

SKPD yang mempersulit masyarakat dalam pemberian pelayanan publik menjadi perhatian dalam penempatan pejabat. Apalagi, jika ada indikasi SKPD meminta uang kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan publik. Gubernur mengaku, sejauh ini memang ada pejabat yang tak berintegritas sesuai dnegan laporan yang diterima dari masyarakat. “Ada, (tapi) saya tak bisa sebutkan SKPDnya. Tapi itu ada dan menjadi bagian yang kita cermati,”ungkapnya. (nas)

Usulan Perombakan Fraksi Golkar Sudah Diputuskan Dari Hal. 1 Kubu AL Minta Abaikan Namun, keputusan dari kubu ARB ini mendapatkan penolakan dari kubu seberang.

DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono (AL) meminta pemerintah daerah untuk mengabaikan seandainya ada usulan perombakan fraksi yang akan diajukan kepengurusan DPD Partai Golkar kubu ARB. Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar kubu AL, Romanus Ndau, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis kemarin.

Romanus menganggap, saat ini yang memiliki kewenangan untuk memegang kendali Partai Golkar adalah tim transisi yang akan menggelar Munaslub. Keberadaan tim transisi menurutnya secara otomatis telah menghilangkan legitimasi kubu AL maupun kubu ARB di tubuh Golkar. ‘’Artinya apa? Kalau begitu secara hukum, Agung maupun Ical sama sekali tidak punya kewenangan apapun untuk mengatur-ngatur fraksi. Karena itu menurut saya, abaikan saja.

Abaikan saja,’’ tegasnya. Ia menegaskan, saat ini para anggota DPRD sesungguhnya lebih terikat dengan konstituennya ketimbang dengan partai asal mereka.

Ia pun berharap, agar saat ini semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Tindakan semacam itu, menurutnya justru akan memperkeruh suasana internal Partai Golkar. “Jadi sekarang kan kita sudah kondusif, bahwa kita akan Munaslub. Sabarlah, tunggu Munaslub itu. Setelah Munaslub itu kan tidak lama lagi, paling tiga atau empat bulan lagi,” ujarnya.

Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perpecahan di internal Partai Golkar menurutnya sudah sangat serius. Karena itulah, saat ini harus mulai dilakukan semacam moratorium untuk tidak memperburuk keadaan.

Ia menegaskan kembali bah-

wa kubu manapun saat ini tidak lagi memiliki hak untuk melakukan apapun. Termasuk perombakan Fraksi Golkar. ‘’Siapapun yang ada di posisinya sekarang ini tetap saja dipertahankan.

Jangan didengar. Kalau mau diproses, dia mau bawa ke mana?’’ tanyanya.

Terkait terbitnya SK pengesahan kepengurusan DPP hasil Munas Riau oleh Menteri Hukum dan HAM, Romanus Ndau menilai hal itu tidak serta merta memperkuat posisi Aburizal di Golkar. Ia menilai, terbitnya SK itu tidak berarti banyak karena tujuannya memanguntukmengukuhkanpelaksanaan Munaslub agar dilakukan oleh DPP Partai Golkar, sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tanggan Partai Golkar.

Karena kepengurusan yang mendapatkan pengesahan itu memiliki agenda tunggal, Romanus menilai hal itu tidak akan merubah peta kekuatan di tubuh Golkar. ‘’Jangan ditanggapi bahwa Ical itu sudah powerfull lagi. Nggak ada itu.

Ini hanya mekanisme supaya anggaran dasar itu konsisten kita laksanakan, bahwa yang melaksanakan Munaslub atau Munas itu DPP. Jadi biasa saja itu,’’ tegasnya.

Terkait terbitnya SK Pengesahan dari Menkumham ini, Isvie Rupaeda membenarkan bahwa hal itu secara langsung menjadikan pihaknya sebagai kepengurusan yang sah. ‘’Kepengurusan Munas Riau, itu dinyatakan diperpanjang sampai enam bulan.

Kebetulan kami semua kan produk Munas Riau yang batasan waktunya sudah jauh lama sekali. Kalau DPP Diperpanjang enam bulan, otomatis kami kemarin atas dasar perintah DPP Golkar itu kemarin sudah melaksanakan Musda, dan Musda itu menurut DPP itu sah,’’ tandasnya. (aan)

Halaman 15

Penanganan Konflik dalan Perspektif Sosiologi Dwi Setiawan Chaniago,.S.Sos, M.A (Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Mataram) Prolog Pada masyarakat yang dinamis, konflik adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang terdiri atas kumpulan individu memiliki beragam kepentingan, tujuan, keinginan, sasaran, orientasi yang berbeda, serta berpotensi menuntun pada persepsi, sikap dan tindakan yang diaktualisasikan melalui proses sosial yang bertentangan atau antagonistik.

Secara sosiologis, konflik sendiri diartikan sebagai proses sosial dimana hubungan sosial yang terbangun dalam masyarakat identik dengan pertentangan. Pertentangan tersebut, pada akhirnya jika tidak tertangani dan tersalurkan dengan baik akan bereskalasi pada perilaku konflik berupa pertikaian, bentrokan, kekerasan, perkelahian, hingga peperangan.

Konflik dan perilaku konflik harus dipahami sebagai sesuatu yang berbeda.

Dalam pemahaman umum masyarakat, yang diartikan konflik lebih bertendensi pada perilaku sosial destruktif seperti bentrokan, perkelahian ataupun bentuk kekerasan frontal. Pemahaman itu seringkali berujung pada pengabaian potensi-potensi konflik yang pada umumnya bersifat laten, tersembunyi dan tidak muncul kepermukaan. Padahal di dalam masyarakat seringkali tersimpan potensi-potensi konflik seperti kondisi kerawanan sosial berupa kesenjangan status sosial ekonomi, kecemburuan sosial, perbedaan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan pembangunan dan lain sebagainya. Kondisi kerawanan sosial tersebut, dalam kondisi lemahnya peran regulasi struktur dan kelembagaan masyarakat akan bereproduksi menjadi perilaku konflik.

Secara sosiologis masyarakat dipandang sebagai entitas yang tidak terlepas dari konflik atau pertentangan. Misalnya saja pada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana perilaku konflik seringkali terjadi dipicu oleh halhal sederhana seperti perselisihan antar pemuda, kesalahpahaman antar-kampung atau bahkan masalah percintaan remaja. Beberapa hal tersebut seringkali berkembang menjadi konflik yang relatif massif dengan dampak kerugian materiil dan non-materiil yang cukup besar.

Lantas yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah mengapa masyarakat dapat bertindak reaktif dalam menyikapi suatu isu dan cenderung eksplosif???.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keharmonisan yang nampak di permukaan terbangun di atas fondasi perdamaian negatif. Perdamaian negatif tersebut yakni kondisi dimana masyarakat memiliki potensi konflik yang bersifat laten, tersembunyi, dan tidak muncul dipermukaan, namun

sewaktu-waktu dapat bereskalasi menjadi perilaku konflik.

Berkaca Pada Penanganan Yang Telah Dilakukan Pada dasarnya, dalam penanganan konflik terdapat beberapa pendekatan yang bersifat periodik tahap demi tahap yakni meliputi; (1) pencegahan konflik untuk menghambat perilaku konflik terbuka, (2) penyelesaian konflik untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian, (3) pengelolaan konflik untuk membatasi dan meminimalisir kekerasan sekaligus mendorong perubahan perilaku destruktif para pihak, (4) resolusi konflik untuk menangani akar konflik, dan membangun hubungan baru yang berkelanjutan dan harmonis, (5) transformasi konflik untuk membangun sebuah budaya damai dan harmonis baru dengan mengubah pertentangan secara kreatif untuk menjadi kekuatan sosial yang positif. Tahapan dalam penanganan konflik tersebut memiliki intensitas dan dampak yang berbeda dalam menangani tidak hanya menghentikan perilaku konflik dan menyelesaikan akar permasalahan, namun juga berusaha mengubah kondisi perdamaian negatif menjadi perdamaian positif Jika dilihat dari pola penanganan konflik yang ada, terdapat kecenderungan penanganan yang dilakukan lebih berorientasi pada penyelesaian perilaku konflik seperti kekerasan atau bentrokkan semata. Secara yuridis penanganan konflik dilakukan berorientasi pada penindakan yakni menghentikan konflik terbuka, menangani proses hukum provokator dan para pihak yang bersalah, dan membangun mediasi dan rekonsiliasi untuk memulihkan keadaan.

Tindakan tersebut tentu harus diapreasiasi, namun di satu sisi perlu dikritisi mengingat penanganan yang dilakukan cenderung bersifat temporal dan kasuistik. Ambil contoh dalam penanganan bentrokan antar-warga. Seringkali upaya yang dilakukan hanya sebatas penanganan bentrok dan kekerasan yang dalam hal ini bertujuan untuk meredam eskalasi konflik yang dilakukan melalui mediasi atau dialog. Proses tersebut bertujuan untuk menekan perilaku konflik yang mengarah pada tindakan destruktif agar tidak terjadi lagi. Dialog tersebut juga melibatkan berbagai para pihak dan tokoh masyarakat. Namun penanganan konflik tersebut lebih bersifat temporal dan cenderung kasuistik dalam menghentikan kekerasan semata. Dikarenakan orientasinya hanya pada konflik permukaan, penanganan dalam bentuk ini masih menyimpan potensi perdamaian negatif yang sewaktu-waktu dapat kembali bereproduksi menjadi perilaku konflik.

Memetakan Tantangan dan Potensi Solusi Pemicu alamiah konflik seringkali disebabkan oleh persepsi masyarakat dalam menyikapi perbedaan, dan pertentangan secara intoleran. Maka yang harus dilakukan di dalam masyarakat adalah membangun konsensus bersama tentang perlunya membangun kesepahaman dalam menyikapi perbedaan. Hal tersebut dapat dilakukan dalam ruang-ruang interaksi yang memungkinkan terjadi komunikasi dalam membangun konsensus dalam menekan dan mengelola konflik.

Perbedaan dan pertentangan dalam masyarakat tidak bisa dihilangkan namun dapat diatur (manage) secara kelembagaan. Para stakeholder minimal memiliki standing position bersama yang berorientasi dalam manajemen konflik yakni bagaimana cara mengelola perdamaian negatif melalui manajemen sumbersumber konflik yang ada di dalam masyarakat agar tidak menjadi perilaku konflik destruktif. Selain itu masyarakat perlu diberi edukasi dan pemahaman untuk mampu menyikapi perbedaan yang ada dengan cara yang konstruktif. Manajemen konflik secara sosiologis bertujuan untuk menekan agar pertentanganpertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak berkembang menjadi perilaku konflik (konflik terbuka).

Manajemen konflik atau bahkan transformasi konflik bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Pemerintah harus mampu mendorong dan memfasilitasi terciptanya sebuah wahana atau media kelembagaan yang berbasis komunitas masyarakat yang di dalamnya dapat menjadi media harmonisasi dan pembentukan konsensus dalam menyikapi berbagai perbedaan dan pertentangan dalam masyarakat. Wahana manajemen konflik tersebut adalah semacam katup penyelamat (safety valve) yang berfungsi dalam menyalurkan aspirasi, pandangan dan sikap-sikap dalam menghadapi perbedaan agar dapat terbentuk pemahaman bersama atau konsensus.

Fungsi katup penyelamat tersebut yakni sebagai saluran dialog atau wadah mengungkapkan perbedaan pendapat sekaligus menyikapinya, membangun pemahaman dan pengertian dalam menyikapi ketidaksepahaman dan keluhan yang terpendam, dan mempromosikan keharmonisan, stabilitas, keadilan, dan menekan rasa ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Artinya jika sumber pertentangan dan perdamaian negatif berada dalam masyarakat, maka wadah untuk terjadinya de-eskalasi konflik juga harus bergerak pada unit masyarakat.

Tanpa bermaksud mensimplifikasi masalah penanganan konflik, namun paling tidak terdapat beberapa potensi

yang dapat mendukung manajemen dan transformasi konflik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni diantaranya: a. Adanya sistem sosial patriarki, yakni peran sentral ketokohan dalam masyarakat seperti tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sangat dominan. Misalnya saja peran Tuan Guru sebagai panutan dalam masyarakat. b. Kekayaan kegiatan kultural dan adat budaya Sasak. Faktor ini tidak hanya potensial tapi telah aktual berkontribusi memelihara perdamaian dan kerukunan antar kelompok yang berbeda, yakni seperti afiliasi budaya Perang Topat yang mempersatukan umat Muslim dan Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. c. Peran aktif Stakeholder seperti Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat secara preventif, persuasif dan promotif dalam membangun dialog penanganan konflik baik di level makro kepemimpinan bersama pemerintah, akademisi, media massa dan budayawan, hingga unit terkecil Bhabinkamtibmas di desa-desa.

Potensi dan elemen sumber-sumber manajemen konflik seperti tokoh masyarakat, tokoh, agama, akademisi, media massa, dan tentunya Kepolisian hingga Babinkamtibmas yang telah aktif dalam menciptakan stabilitas di dalam masyarakat. Namun dalam hal ini pemerintah perlu mensinergikannya dalam kerangka hubungan yang integratif dan berkelanjutan dalam menyikapi berbagai potensi konflik laten dan perdamaian negatif. Artinya manajemen konflik oleh pemerintah harus digalakkan bukan sekedar penanganan perilaku konflik kasuistiknya semata, namun mendorong sebuah wahana atau media komunikasi sebagai instrumen pengatur artikulasi pertentangan dan perbedaan dalam masyarakat sebagai muatan perdamaian negatif agar tidak berkembang menjadi perilaku konflik.

Epilog Kunci dari manajemen dan transformasi konflik terletak pada ada atau tidaknya wahana atau media kelembagaan yang memungkinkan interaksi inklusif antara para pihak yang berkonflik dan stakeholder. Dalam hal ini, semakin tinggi intensitas interaksi, inklusifitas antar kelompok, dan rasa salingketergantungan antara pihak yang sebelumnya berkonflik akan mampu membatasi reproduksi konflik-konflik baru di dalam masyarakat. Wahana atau media saluran interaksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang sebelumnya berkonflik, serta mengusahakan toleransi agar masyarakat dapat menerima perbedaan dan keragaman.

Konflik Monjok-Karang Taliwang

Fungsi Pemerintahan Dinilai Tidak Berjalan Mataram (Suara NTB) Konflik antar warga Monjok dengan Karang Taliwang, sudah berlangsung cukup lama. Sudah memasuki bulan ketiga. Tetapi konflik yang dipicu oleh persoalan sampah itu, sampai saat ini belum juga menemukan solusi yang bisa menghentikan pertikaian kedua belah pihak.

Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan Kota Mataram, Ir. Made Slamet, MM., mengatakan, ia memaklumi jika sekolah yang berada di

sekitar wilyah itu terpaksa diliburkan. Karena menurutnya konflik antar kedua kampung itu berpotensi mengancam jiwa anak-anak.

Dikatakan Slamet, konflik yang sudah berlangsung lama itu, juga tidak lepas dari lambannya respon pemerintah.

Sehingga konflik terlihat seperti sengaja dibiarkan terusmenerus berlangsung. Untuk itu, Made Slamet dengan tegas meminta kepada Camat dan Lurah di wilayah tersebut, agar dicopot jabatannya.

“Lurah dan Camat jika tidak mampu untuk mengamankan, cabut saja. Mereka tidak ada ketegasan, sehingga persoalan yang dipicu oleh hal sepele menjadi besar dan berkepanjangan.

Seharusnya persoalan sampah itukan menjadi tugas pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu ia mengingatkan Pemkot Mataram, agar tidak mengangap sepele persoalan sampah. Sampah telah terbukti menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

Jika tidak, maka akan me-

ngancam masyarakat.

Selain itu, Made Slamet juga meminta aparat kepolisian agar secepatnya dan lebih tegas untuk menindak para pelaku yang diduga menjadi provokator di kedua belah pihak. Karena jika tidak, maka konflik tidak akan pernah bisa selesai.

“Konflik ini sudah berlangusng cukup lama memang.

Meskipun sudah ada upaya-

Lambat Antisipasi Narkoba Dari Hal. 1

Rute Bali - Gili Trawangan Ditertibkan Dari Hal. 1 Supaya ini jadi bagian dari networking itu. Supaya ini, kapal tak kita berikan langsung ke tiga gili maka dia ini harus siap,” terang Faozal dikonfirmasi di Mataram, Kamis (28/ 1) siang kemarin.

Dikatakan, pihaknya sudah memanggil operator kapal cepat yang berasal dari Bali sebanyak dua kali. Pada prinsipnya, para operator kapal cepat itu tak keberatan dengan rencana Pemprov NTB yang menertibkan rute penyeberangan Bali-Gili Trawangan. Namun, jangan sampai penertiban itu mengganggu kenyamanan wisatawan. ‘’Makanya kita juga tahun

ini membangun kelengkapan fasilitasnya di lima pelabuhan yang menjadi tempat kapal cepat itu sandar. Kalau itu sudah ada, fast boat pengumpan siap semua, jaringannya sudah kita bangun antara operator dari Bali dengan fast boat yang ada di Lombok, maka jalan,”ucapnya.

Faozal tak menampik jika penertiban jalur penyeberangan dari Bali yang selama ini langsung ke Gili Trawangan para pengusaha atau operator kapal cepat akan mengeluh, karena biaya akan bertambah. Namun, kata Faozal, Pemprov NTB punya kepentingan untuk tetap menjaga keberlangsungan sektor pariwisata di tiga gili (Trawangan,

Meno dan Air). “Mereka kan bussines to bussines. Kami juga punya kepentingan yang perlu didengar. Ada lingkungan dan lainnya yang perlu dijaga dan dilestarikan,”imbuhnya.

Ditambahkan, jika sudah disepakati networkingnya dengan pihak Syahbandar, Pemkab Lombok Utara dan Pemkab Lombok Barat maka penertiban penyeberangan kapal cepat dari Bali-Gili Trawangan segera dimulai. ‘’Paling tidak kita simulasikan. Kalau itu terjadi maka mereka akan bayar retribusi di pelabuhannya. Yang paling penting, pengawasan lalu lintas orang dan barang juga akan bisa terpantau. Yang selama ini cukup bebas,’’ tandas Faozal. (nas)

Kontraktor Diperiksa Soal Realisasi APBN Dari Hal. 1 Farid mengungkapkan, mega proyek Raba Baka Kompleks terbagi dalam dua proyek yaitu proyek untuk pembuatan saluran suplesi, Bendungan Tanju dan Mila. Pembuatan saluran suplesi, terowongan termasuk bendungan pengalih di Saneo Kecamatan Woja dengan nilai proyek Rp 316 miliar dan dikerjakan oleh PT.NK sejak 2013 lalu. Pembangunan Bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa dan Bendungan Mila Kecamatan Woja paket proyek tersendiri yang dikerjakan oleh PT NKHK sebagai konsersus KSO. “Kami mengerjakan saluran suplesi, bendungan pengalih dan terowongan, termasuk akses jalan masuk (ke lokasi proyek),” jelasnya.

Proyek Raba Baka kompleks yang dikerjakan PT NK, diakui Farid, hanya 3 persen berada di luar kawasan hutan dan sisanya 97 persen berada dalam kawasan hutan. Sejak 2013, PT NK hanya mengerjakan pekerjaan di luar kawasan hutan, termasuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer di Desa Saneo Kecamatan Woja. Pada Agustus 2015 izin dispensasi untuk pemanfaatan hutan dari Kementrian Kehutanan RI ke luar, sehingga 27 Agustus 2015 pekerjaan proyek dalam kawasan mulai dilakukan.

Sementara izin penggunaan 5 hektar dalam kawasan hutan yang diberikan Gubernur NTB termasuk dalam 180 hektar kawasan hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Seh-

ingga tidak bisa masuk melakukan aktivitas karena melewati kawasan hutan.

Paket proyek untuk PT NK senilai Rp 316 miliar direncanakan hingga 2016. Karena izin memasuki hutan lindung molor hingga 2 tahun, menurut Farid, harus ada penambahan waktu pengerjaan. Namun harus diawali dengan audit oleh pihak independen. Karena pihaknya tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu. Apalagi kondisi cuaca yang tidak menentu, ikut memengaruhi kemajuan proyek. Sehingga pihaknya masih memperhitungkannya dan diperkirakan hingga 2018 atau akhir 2017 baru bisa rampung. “Saat ini sudah mulai pengerjaan terowongan. Kita baru sekali melakukan peledakan,” ungkapnya. (ars/ula)

upaya mediasi yang dilakukan, tapi konflik tetap saja berlangsung. Untuk itu kita minta agar aparat juga bertindak lebih cepat dan tegas. Kalau memang ada bukti yang mengarah ke sana ya ditindak saja orangnya. Kan kasian masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas dan kasian polisi juga yang harus setiap malam berjaga di sana,” kata Slamet. (ndi)

ujarnya saat meresmikan Gedung Pusat Informasi dan Edukasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), Kamis (28/1) di Mataram.

Gedung Pusat Informasi dan Edukasi Napza digunakan sebagai wadah informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tidak menyalahgunakan Napza.

Peresmian ini dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Direktur Napza Kemensos RI, Waskito Budi Kusumo, Direktur Anak Kementerian Sosial RI, Edi Suharto, Kepala BNN NTB, Drs. Sriyanto, M.Si dan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Husni Thamrin.

Khofifah menjelaskan, berdasarkan data dari BNN pada tahun 2011, jumlah pengguna

narkoba sebanyak 5,1 juta.

Namun pada tahun 2015 meningkat menjadi 11 jutaan.

Target BNN, pada tahun 2019 pengguna narkoba dapat ditekan menjadi 7 jutaan. Menurutnya, data tersebut menunjukkan Indonesia bukan lagi sebagai negara transit tetapi sudah menjadi negara produsen. “Jadi, Indonesia termasuk negara yang paling lambat dalam mengantisipasi peredaran narkoba,”ujarnya.

Khofifah mengatakan tidak ada kata terlambat dalam memerangi narkoba. Untuk itu, ia mengajak supaya menatap masa depan, agar lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Serangkaian peresmian gedung pusat informasi dan edukasi Napza, Wagub NTB, H. Muh. Amin dan Mensos RI menandatangani prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya gedung tersebut. (nas)

12 Pejabat Daftar Calon Sekda NTB Dari Hal. 1 dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Indrajaya.

Yusron menambahkan, setelah melakukan pendaftaran secara online maka calon Sekda mengikuti tahap selanjutnya yakni pemberkasan. Penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 16-29 Januari 2016. Seleksi administrasi akan dilaksanakan mulai tanggal 17-31 Januari 2016.

Pengumuman hasil seleksi administrasi, 1-3 Februari 2016.

Tes kompetensi manajerial atau psikologi 4-9 Februari 2016. Selanjutnya, penulisan makalah pada 10 Februari, presentasi dan wawancara, 11-16 Februari, penelusuran rekam jejak 9-16 Februari,

penetapan hasil seleksi 17-19 Februari dan penyampaian laporan hasil pansel kepada Gubernur NTB pada 20-22 Februari.

Ditanya adanya anggapan proses seleksi Sekda hanya formalitas saja? Yusron menegaskan, prosesnya akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada. Ia mengatakan, gubernur, wakil gubernur dan Sekda NTB sendiri telah menjamin proses seleksi orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemprov NTB ini akan dilakukan oleh Pansel secara profesional. ‘’Siapapun yang berhasil. Ndak ada pesanan. Ini kita berikan kesempatan kepada seluas-luasnya untuk berkompetisi secara sehat dan baik,”tandasnya. (nas)

Jumat, 29 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wagub Khawatir Geopark Rinjani Gagal karena ’’Illegal Logging’’ Mataram (Suara NTB) Rencana pemerintah untuk menjadikan Gunung Rinjani sebagai salah satu geopark dunia disambut baik oleh semua pihak, terutama Pemprov NTB. Namun masih ada kekhawatiran terhadap maraknya illegal logging oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh.Amin, SH, M.Si mendorong aparat untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. ‘’Masyarakat harus punya komitmen untuk menjaganya.

Nanti akan dilakukan evaluasi. Kalau hasilnya ternyata

kita tidak menjaga dengan baik bisa jadi pengakuan dunia terhadap Geopark Rinjani itu dicabut,’’ kata Wagub.

Untuk menjaga kawasan Gunung Rinjani ini diharapkan keterlibatan semua pihak. Termasuk di dalamnya masyarakat

sekitar, pemerintah kabupaten dan provinsi, pemangku adat dan semua pelaku pariwisata.

Selain itu juga diharapkan untuk menjaga kebersihan. Sebab itu juga menjadi salah satu penilaian UNESCO sebagai lembaga yang akan menetapkan Gunung Rinjani sebagai kawasan geopark.

Setiap tahun, ribuan pendaki menapaki puncak Rinjani.

Hal ini juga diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitar. Namun di sisi lain faktor keamanan juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. ‘’Faktor keamanan ini suatu hal yamg harus dijaga. Selain itu juga pelaku illegal logging ini benar-benar harus ditindak, siapapun itu. Mau orang dinas mau masyarakat mau siapapun.

Harus ditindak tegas oleh apar-

Segera Temukan Solusi KONFLIK berlarut Monjok Culik dengan Karang Taliwang, Kota Mataram, mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Sebab, hal itu rentan ditunggangi oleh pihak lain yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Perselisihan antar kedua belah pihak di perbatasan antara kecamatan Selaparang dengan Kecamatan Cakranegara itu bahkan menggunakan berbagai senjata tajam dan senjata rakitan. Mencegah timbulnya korban, TNI bersama Polri akan melakukan penertiban.

Hal itu diungkapkan Danrem 162/Wira Bhakti, Kol. CZI Lalu Rudy Irham (Suara NTB/why) Srigede, ST, MSi, kepada Lalu Rudy Irham Srigede wartawan seusai upacara serah terima jabatan pergantian Dandim 1606/Lobar. “Ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena ini sudah mulai ada yang menunggangi. Kita terus berkordinasi dengan Polres Mataram dan Pemkot Mataram untuk menemukan solusi terbaiknya,” jelasnya di Mako Yonif 742/SWY Gebang, Mataram, Kamis (28/1).

Sebelumnya, para pihak yang bertikai sudah diajak duduk bersama berdialog unutk mencari duduk persoalan serta mencari solusinya. Namun, kata Danrem, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut sehingga ia merasa khawatir karena hal itu rentan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. “Setelah ini, kita akan datang. Siap sih orangorang itu. sudah bisa kita lihat. Akan kit ajak dialog secara kekeluargaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita selesaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah tegas untuk menertibkan berbagai senjata tajam dan senjata rakitan yang diduga banyak digunakan masing-masing pihak perlu diupayakan dengan segera. “Kalau memang iya banyak senjata rakitan, kita sweeping. Nanti akan saya minta Dandim untuk lakukan itu dengan berkordinasi dengan Polres Mataram,” tegas Danrem. (why)

at yang berwenang,” tegasnya.

Serangkaian persiapan program untuk menjaga dan menunjang Geopark Rinjani telah dilakukan. Baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

“Kita sudah persipkan berbagai program. SKPD juga harus melakukan koordinasi satu sama lain. Tidak bisa jalan sendiri, harus ada kerjasama antarSKPD,” imbaunya.

Satu hal yang digarisbawahi oleh Wagub yaitu akibat yang akan didapatkan apabila melakukan ilegal loging. Hal itu akan merugikan banyak orang. Bukab hanya itu saja, status Geopark Rinjani juga bisa terancam.

“Bisa ambil manfaat dari hutan dan gunung, tapi ada caranya. Jangan asal-asalan, kalau asal-asalan itu namanya merusak,” tutupnya. (lin)

Diduga Jual Bensin Oplosan

Pengusaha Pertamini Diamankan Polisi

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Pertamini yang diamankan polisi karena diduga menjual bensin oplosan.

Giri Menang (Suara NTB) Kelakuan oknum pemilik pertamini (bensin eceran) yang beroperasi di daerah Gerung, Lombok Barat (Lobar) tak patut dicontoh. Pasalnya, oknum pemilik pertamini ini diduga menjual bensin yang bercampur air. Aparat Kepolisian lalu mengamankan pemilik pertamini berikut alat pengisian bensinnya.

Aksi AS (27) terbongkar ketika seorang pembeli, Rusnah pada Rabu (27/1) membeli satu liter bensin untuk motornya. Namun setelah Rusnah mengendarai motornya sekitar 300 meter, tiba-tiba motor yang dikendarainya mogok. Rusnah pun terpaksa menuntun motornya hingga ke bengkel terdekat.

Dari penjelasan pemilik bengkel, setelah motor Rusnah diperiksa, bensin dalam motor Rusnah tercampur dengan air. Mendengar penjelasan tersebut akhirnya Rusnah melaporkan kejadian tersebut

ke Polsek Gerung untuk memeriksa pertamini milik AS. Aparat Polsek Gerung yang menerima laporan langsung berkoordinasi dengan Polres untuk memproses kasus ini.

Polisi kemudian mengamankan alat pertamini milik oknum tersebut.

KBO Reskrim Polres Lombok Barat, Iptu. Agus Indra P Sik, membenarkan pihaknya mengamankan pertamini milik AS. Dikonfirmasi Kamis (28/1) kemarin, ia mengaku pihaknya tengah menyelidiki laporan tentang kecurigaan pelapor (Rusnah) tentang dugaan adanya kecurangan pemilik pertamini yang mencampur premium dengan air. Polisi akhirnya mengamankan depo pertamini tersebut.

Untuk penyelidikan lebih lanjut pihak Polres Lobar mengamankan satu unit mesin pertamini, dua buah jeriken, sembilan botol ukuran besar dan satu botol ukuran kecil. (her)

Nasionalisme Selaraskan Perjuangan Pemuda dengan Cita-cita Bangsa Praya (Suara NTB) – Penanaman keimanan kepada Tuhan dan penguasaan ilmu pengetahuan tersebut harus pula dibarengi dengan penanaman semangat dan jiwa nasionalisme. Nasionalisme dalam arti cinta tanah air ini sangat penting agar calon pemimpin negeri yang digodok di bangku perkuliahan tidak hanya mementingkan diri atau golongannya saat memikul tanggung jawab kelak.

Hal itu disampaikan Komandan Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti, Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi, dalam ceramah wawasan kebangsaan kepada ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Qamarul Huda di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. “Kalau tidak memiliki nasionalisme, maka calon-calon pemimpin negeri ini hanya akan mementingkan diri atau golongannya, sehingga negeri ini akan sulit maju dan bersa-

ing dengan negara lain,” terangnya, Kamis (28/1).

Adapun turut hadir diantaranya, Pengasuh Ponpes Qamarul Huda, TGH Lalu Muhammad Turmuzi Badaruddin, Dandim 1620/Loteng, Kepala BNNP NTB, Pengurus Wilayah Pemuda Ansor, serta 250 santri santriwati. Ceramah wawasan kebangsaan tersebut meliputi, NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Sosial Budaya. Serta yang kini menjadi atensi khusus dan serius, Proxy War, yakni perang antar negara atau antar beberapa negara dengan memanfaatkan pihak lain guna merebut kuasa atas ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara.

Danrem menegaskan, santri sebagai generasi muda harapan dan masa depan bangsa akan mewarisi dan melanjutkan perjuangan. Kesempatan strategis itu yang harus dipersiapkan dengan baik agar harapan bangsa yang diwujudkan tidak melenceng dari yang dicita-citakan.

Selain itu, berbagai ilmu penge-

tahuan yang diperoleh akan menjadi sumber kekuatan dalam melanjutkan perjuangan bangsa ini. “Rasa cinta tanah air mereka agar perjuangan ke depan nanti selaras dengan citacita proklamasi,” ujarnya.

Sejarah mengajarkan bahwa sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, banyak diwarnai dengan gejolak dan berbagai ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup rakyatnya. Indonesia menjadi incaran banyak negara lain karena kekayaan sumber daya alamnya. Bangsa Indonesia dalam ke-bhineka tunggal ika-annya merasa Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa diharuskan mampu memelihara, menjaga dan mempertahankan kesatuan wilayahnya.

“Maka para pelajar dan pemuda harus tahan uji. Potensinya kita bangsa Indonesia sangat besar. wilayahnya luas dan kekayaan alamnya melimpah.

Kenyataan ancaman yang datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Selama ini

(Suara NTB/why)

WAWASAN KEBANGSAAN – Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede memberikan ceramah wawasan kebangsaan kepada ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Kamis (28/1). kita mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya,” tegas Danrem.

Kondisi kehidupan nasional tersebut, kata Danrem, akan terwujud bila dibina secara terus menerus dengan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga,

lingkungan, daerah, hingga secara nasional. Para santri yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat diharapkan akan memberikan pencerahan dan membawa angin segar terhadap harapan dan kemajuan bangsa Indonesia. (why)

Pelaku Wisata Jangan Khawatirkan MEA Mataram (Suara NTB) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendapatkan berbagai tanggapan. Beberapa kelompok masyarakat menyambut baik, namun tidak jarang pula yang khawatir. Sebab dengan persaingan di pasar bebas ini bisa menjadi peluang atau

bahkan menjadi ancaman.

Meski demikian Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, SH mengajak para pelaku wisata agar tidak terlalu khawatir terhadap pemberlakuan MEA. Bahkan ini bisa dijadikan peluang untuk memperluas jaringan bisnis pariwisata.

“MEA ini bukan ancaman, tapi tantangan. Kita berpeluang untuk memperluas jaringan kita, karena bukan hanya mereka saja yang bisa kesini. Tetapi kita juga bisa pergi ke negara mereka untuk berbisnis seperti mereka,” katanya, Kamis (28/1).

Menurutnya MEA ini meru-

pakan suatu hal yang pas untuk dijadikan sebagai momentum peningkatan bisnis pariwisata. Jika dilihat kembali, bahwa sektor pariwisatalah yang paling siap dalam menjangkau dan menyambut MEA. Sehingga pelaku pariwisata hanya perlu mempersiapkan diri untuk

berani bersaing dengan pelaku pariwisata asing.

“Yang terus kami dorong untuk dilakukan adalah pemberdayaan SDM. Sebab kita tidak boleh kalah dengan orang asing.

Sehingga saat ini setiap pelaku pariwisata hanya perlu berbenah dan melatoh kesiapannya, terutama pada SDM,” imbuhnya.

Sejatinya MEA tidak membatasi setiap pelaku usaha untuk berkreasi dan mengembangkan diri. Hanya perlu kesiapan untuk memantapkan diri menghadapi persaingan yang semakin sengit. sebab persaingan pada MEA akan menghadirkan orang-orang yang memang sudah memiliki kesiapan dalam menyambut MEA. “Kita tidak boleh kalah mengenai kesiapaj dengan negara lain. Kita harua siap, siapkan SDM, tingkatkan kualitas, berikan pelayanan yang terbaik. Itu yang penting,” tegasnya.

Dewantoro mengajak semua pihak untuk optimis menjadikan MEA sebagai peluang strategis.

Sebab persaingan yang ketat itu biasanya dapat melahirkab suatu kreatifitas yang baru. Yang menjadi persoalan, masyarakat mau atau tidak untuk berkreasi dan berinovasi. Sebab hal-hal baru inilah yang menjadi nilai jual MEA. “Yang jelas, ini bukan ancaman. Jadi saya mengajak semua pelaku pariwisata untuk menyiapkan diri. Kita semua pasti bisa bersaing dalam MEA. Ini merupakan tantangan yang harus kita lakukan,” kata Dewantoro. (lin)