Snt29022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SENIN, 29 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 293 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/kir)

BERBURU NYALE - Ribuan warga tumpah di Pantai Kaliantan, Lombok Tengah sambil berduyun – duyun menyusuri pantai, Minggu (28/2) kemarin.

Tampak warga berburu Nyale, cacing laut yang dianggap wujud dari titisan Putri Mandalika. Berita selengkapnya di halaman 18.

Peluang Korupsi

Dana Reses TO K O H

(Suara NTB/ari)

Kemaslahatan Masyarakat KLU SEBANYAK 42 program yang menjadi visi misi pasangan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., - Sarifudin, SH, harus diimplementasikan SKPD dalam 99 hari kerja. Rata-rata program yang masuk visi misi itu, menyentuh kemaslahatan masyarakat KLU. Keduanya tak sedikitpun menyinggung sarana kantor bupati juga Gedung DPRD KLU. Menyikapi hal itu, keduanya mengisyaratkan akan menuntaskan diskusi persoalan tersebut sesegera mungkin.

Bersambung ke hal 19

Elemen masyarakat dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) NTB melaporkan dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban reses yang terindikasi dilakukan Ahmad Yadiansyah, S.Sos, anggota DPRD NTB. Dalam berkas tersebut, GMAK yang diketuai M. Syahrul Mubarak membeberkan data-data indikasi manipulasi yang diduga dilakukan Ahmad Yadiansah, anggota Dewan daerah pemilihan (Dapil) VI (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu).

DALAM laporan itu, GMAK melampirkan surat pernyataan dari sejumlah warga yang menarik tanda tangannya dalam dokumen pertanggungjawaban reses yang dibuat Yadi. Meski hanya beberapa warga yang menarik dukungannya, namun laporan itu tak urung memantik dugaan ada permainan dalam penggunaan dana reses itu.

Informasi soal penggunaan dana reses diduga disimpang-

kan oleh oknum anggota DPRD NTB, juga dilaporkan ke Inspektorat NTB. Selain ke Gubernur NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB, BPKP serta sejumlah institusi terkait lainnya.

Bagi Inspektorat, auditor internal ini akan mencermati dugaan reses fiktif. Tidak hanya atas nama Ahmad Yadiansyah, S.Sos, tapi seluruh anggota DPRD NTB. Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (27/

2) lalu, Inspektur pada Inspektorat NTB Dr.M. Agus Patria, SH., MH, mengakui sudah mencermati informasi laporan dana reses salah satu anggota Dewan itu.

Namun apakah sudah dilakukan pemeriksaan detail atau belum, dia harus mengecek detailnya ke tim. ‘’Saya coba cross check ke tim dulu. Apakah sudah diperiksa atau belum,’’ kata dia.

Bersambung ke hal 19

Ancaman

Bagi Partai RESES fiktif satu orang anggota dewan bisa berdampak luas, tak terkecuali bagi partai mengusung. Trust masyarakat terhadap oknum maupun partai mengusungnya bisa menurun. ‘’Kepercayaan masyarakat terhadap Dewan dari dulu, saya pikir memang kurang. Terlebih jika benar ada reses fiktif. Ini juga akan besar pengaruhnya terhadap kredibilitas partai pengusung. Apalagi jika partai pengusung itu merupakan partai besar,’’ kata Sekjen Rinjani Institute (RI) NTB, Muslim Magenda Minggu (28/2).

Menurutnya, partai pengusung juga harus secara aktif melakukan pemantauan dan pembinaan kepada anggotanya yang duduk di kursi parlemen. Sebab peluang untuk melakukan penyimpangan menjadi semakin besar jika tidak dikontrol dengan baik. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan ke semua anggota Dewan, untuk mempersempit perilaku penyimpangan dana reses.

“Masyarakat bisa melaporkan anggotan Dewan yang berasal dari Dapilnya, jika tidak pernah melakukan reses,’’ ajak Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Aturan Terlalu Rumit Secara umum, reses memang menjadi salah satu dari sekian pekerjaan wakil rakyat yang rentan penyalahgunaan dan rentan diwarnai penyimpangan.

Bersambung ke hal 19

Kejaksaan Tetapkan Empat Bersama Tiga Kabupaten/Kota, Tersangka Proyek RPH Barabali Pilgub NTB Direncanakan Juni 2018 Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya secara resmi telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014. Kendati demikian, penyidikan dipastikan tidak akan berhenti sampai di situ saja.

Penyidikan akan terus dilanjutkan dan diperdalam lagi untuk mencari kemungkinan

adanya tersangka lain dalam proyek milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinaskeswan) NTB tersebut. ‘’Surat penetapan tersangka sudah ditandatangani Pak Kajari Praya,’’ tegas Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (28/2) kemarin. Namun demikian, Raka enggan mengungkapkan identitas ke empat tersangka tersebut.

Bersambung ke hal 19

L. Dirjaharta

Mataram (Suara NTB) Pemerintah bersama DPR RI merencanakan Pilkada serentak dalam tiga gelombang yakni tahun 2015, 2017 dan 2018.

Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017 dan 2018 akan melaksanakan Pilkada serentak pada Juni 2018. Artinya, ada empat kepala daerah yang akan dilakukan pemilihan serentak di NTB tahun 2018. Yakni Pilgub NTB, Pilkada Lombok Barat

(lobar), Pilkada Lombok Timur (Lotim) dan Pilkada Kota Bima. ‘’Tahun 2017 sudah disiapkan Pilkada untuk empat daerah itu. Ada tiga kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018, empat sama Pilgub,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (27/2).

Bersambung ke hal 19

Gubernur Usulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lobar Definitif Mataram (Suara NTB) Pekan ini Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan mengusulkan pemberhentian Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Se-

lain itu, gubernur juga akan mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si sebagai bupati definitif.

Demikian dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika

dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (27/2). Dirjaharta mengatakan, dasar usulan pemberhentian Bupati Lobar non aktif tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bersambung ke hal 19

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Dirut PDAM Diperiksa Kejaksaan

Mataram (Suara NTB) Pekan lalu, berturut turut sejumlah saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa di Bidang Intelijen Kejati NTB. Selain pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS), Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, H.Ahmad Zaini juga sudah diperiksa.

Ahmad Zaini dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyimpangan 43 item kegiatan fisik dan non fisik pada pe-

rusahaan daerah (Perusda) yang dikelolanya itu. Dimana, dalam laporan itu, item diantaranya pengadaan meter pelanggan, pembangunan gedung, anggaran tunjangan pegawai, termasuk pembangunan reservoir oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) Nusa Tenggara I. Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH dikonfirmasi Suara NTB Jumat (26/2) lalu membenarkan Zaini sudah memenuhi panggilan

Kejaksaan. ‘’Ya benar, Dirut PDAM sudah diperiksa. Tapi masih sebatas (pemeriksaan) secara umum dulu,’’ jelasnya.

Materi pemeriksaan, juga sama dengan materi untuk saksi-saksi sebelumnya. Karena dalam laporan pelapor Syakban, ada puluhan item yang harus diklarifikasi secara umum sebelum masuk secara substasi dan teknis per item.

Saksi saksi menurutnya masih akan berkembang dan

intensif akan dilakukan pemeriksaan, mengingat kasus ini sudah ditingkatkan ke penyelidikan, naik satu strip dari tahapan sebelumnya, Puldata dan Pulbaket.

Sementara itu, H.Ahmad Zaini mengakui telah memenuhi panggilan Kejati NTB untuk dimintai keterangan. ‘’Saya sudah jelaskan semuanya terkait poinpoin laporan tersebut,” kata Zaini.

Bahkan Zaini tidak sekadar dimintai keterangan, na-

mun Kejaksaan meminta sejumlah dokumen. Dijelaskan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan yang dilaporkan itu telah diserahkan. Dokumen itu sebagai jawaban sekaligus bantahan atas laporan yang menuding adanya praktik korupsi di perusahaan milik daerah itu. ‘’Dokumen sudah saya serahkan sebagai jawaban atas tuduhan itu,” tegasnya.

Bersambung ke hal 19

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Halaman 2

Tunggu Dana LPTQ WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh telah memberikan dana hibah sekitar Rp 2,3 miliar untuk penyelenggaran STQ tingkat kelurahan. Kelurahan sudah ada bahkan selesai menyelenggarakan. Dengan harapan, STQ kelurahan melahirkan qari - qariah yang bisa mewakili Kota Mataram hingga tingkat nasional.

Lurah Karang Pule H. Taufiqqurahman mengatakan, telah berapa kali menggelar rapat serta pembentukan panitia. Tinggal melaksanakan STQ yang dipusatkan di salah satu masjid.

Pihaknya hanya menunggu anggaran dari LPTQ tingkat kota.

“Tinggal kita laksanakan saja, karena masih menunggu dana dari LPTQ Kota,” katanya.

Lomba tahfidz pertama kali dilaksanakan di tingkat kelurahan ini kata dia, konsepnya menumbuhkan akhlak generasi muda. Taufiq melihat maraknya pemberitaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dikhawatirkan mempengaruhi muda - mudi. Orangtua dan tokoh agama menurut dia, memiliki peran penting memberikan pendidikan agama supaya terbentuk karakter qur’ani. “Sekarang ini apalagi ada LGBT. Kita juga waspada,” pintanya.

Tiap lingkungan sudah jarang didengar suara anak - anak ngaji. Generasi mudah terpengaruh oleh tontonan di televisi.

Tontonan ini tidak mendidik dan berpotensi mempengaruhi serta merusak pemikiran anak.

Tak dipungkiri kata Lurah Karang Pule ini, potensi qari qariah relatif banyak. Hanya saja, terkendala kelompok usia. “Ada yang hafal 5 bahkan 30 juz,’’ sebutnya.

Apakah ada rencana untuk membentuk lembaga pendidikan Alquran? Pada intinya nanti, TPQ akan dibentuk di tiap lingkungan sembari menunggu STQ tingkat kota.

Konteksnya STQ kelurahan ini, tidak berorientasi juara melainkan menumbuhkembangkan keinginan belajar Alquran. (cem)

JALAN RUSAK - Meskipun sebagian besar jalan lingkungan yang rusak telah diperbaiki tahun lalu, tapi masih ada ruas jalan lingkungan di Kota Mataram yang belum tersentuh. Salah satunya adalah di Lingkungan Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai ini yang menuju ke kawasan pesisir.

(Suara NTB/ynt)

Dua ASN Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Dua ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Mataram terancam dipecat. Pemecatan staf di Badan Pemberdayaan Masyarakat serta salah satu kelurahan di Kecamatan Cakranegara ini, karena absen lebih dari 46 hari.

Informasi dihimpun Suara NTB, ASN di BPM merupakan kepala seksi dan tidak pernah masuk selama dua tahun lebih. Badan Kepegawaian Daerah mempertanyakan pegawai tersebut, namun istri ASN bersangkutan tidak mengetahui.

Kasus yang sama juga terjadi di kelurahan Cakra.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian

(Suara NTB/dok)

Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, dua pegawai itu tidak berada di tempat.

Pihaknya sudah berusaha mencari, akan tetapi pimpinan SKPD dan Kelurahan bahkan istri yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui. “Kita bahkan cari dan tanya ke istrinya. Dia bilang ada di luar daerah,” kata Dewi

dikonfirmasi pekan kemarin.

Secara detail Dewi, tidak mengetahui alasan dua ASN ini tidak masuk. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplin pegawai. Dua ASN ini kategori pelanggaran berat. Sanksinya terancam dipecat. “Ini kan sudah pelanggaran berat. Sanksinya pemecatan,” sebutnya.

Pemberian sanksi kata

daftar ulang. BKD akan menyerahkan berkas ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Denpasar. Dalam perjalanan kata Dewi, tidak menutup kemungkinan ada kekurangan yang harus dilengkapi.

Kepala BKD ini menjelaskan, PuPNS ini dilakukan Pemerintah Pusat untuk mendata kembali jumlah ASN. Hal ini berkaitan dengan penggajian. BKN tidak ingin data pegawainya salah. “Jangan sampai orangnya sudah pensiun atau pindah daerah lain.

Tapi datanya masih di sini,” terangnya. (cem)

Program Aspirasi Senilai Rp18 Anggota Dewan Miliar Dititip di PU Diharapkan Salurkan Zakat Melalui Baznas

Jangan hanya Berbicara Anggaran

Mataram (Suara NTB) Program aspirasi DPRD Kota Mataram senilai Rp 18 miliar dititip di Dinas Pekerjaan Umum. Program fisik itu rencananya akan dieksekusi dalam waktu dekat ini.

Data yang dihimpun Suara NTB, program fisik yang dititipkan Dewan itu diantaranya, perbaikan jalan lingkungan, drainase, rumah tidak layak huni serta program lainnya. Paket proyek masing - masing Dewan berbeda, mulai dari Rp 80 - 200 juta.

Dari puluhan paket proyek, hanya satu paket nilainya Rp 400 juta ditender sedangkan lainnya penunjukan langsung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan, dari sekian paket yang dikerjakan Rp 18 miliar diantaranya adalah program aspirasi Dewan.

Program aspirasi sebut Kadis PU, pengerjaan jalan lingkungan, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. “Hampir semua Dewan nitip di PU,” katanya Sabtu (27/2).

Proyek fisik dikerjakan dengan penun-

BERHENTINYA Tim Terpadu melakukan pemantauan di Pasar Panglima, Cakranegara, disesalkan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH. Apalagi berhentinya tim yang beranggotakan Satpol PP Kota Mataram ini karena habis anggaran. Ia yakin di Satpol PP, anggaran untuk itu telah tersedia.

Fuad mengaku khawatir dengan vakumnya tim ini melakukan pemantauan di eks Pasar Beras. ‘’Karena kalau mereka vakum, penyakit masyarakat bisa kembali lagi,’’ ucapnya. Fuad mengaku beberapa hari yang lalu sempat melintas di Jalan Kebudayaan, Cakranegara. Ia melihat aktivitas malam di tempat itu mulai ramai kembali.

Mengingat visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya, politisi PDI perjuangan ini merasa terpanggil untuk memperhatikan hal itu. ‘’Dulu ketika ada tim terpadu berjagajaga di sana, hasilnya sangat signifikan,’’ kata Fuad. Ia tidak setuju kalau tugas pengawasan di Pasar Panglima kini dibebankan kepada Linmas. ‘’Kalau cuma Linmas, sampai mana sih kemampuan mereka kalau tidak didukung oleh Satpol PP,’’ katanya. Fuad mengaku prihatin terhadap beban berat yang diberikan kepada Linmas.

Pasalnya itu tidak sejalan dengan kesejahteraan yang mereka terima. Intinya, lanjut Fuad, tim terpadu jangan hanya berbicara masalah anggaran, tetapi kerja yang harus diutamakan.

Ia menyayangkan malah setelah adanya kepala daerah definitif, pengawasan oleh tim terpadu justru dihentikan. Seharusnya, pengawasan oleh tim tersebut ditingkatkan. Pasalnya, Walikota Mataram juga pernah menyatakan akan melanjutkan program Penjabat Walikota.

Fuad meminta aparat Satpol PP melakukan pengawasan di tempat yang memang butuh pengawasan, seperti di Pasar Panglima. ‘’Jangan hanya berjaga-jaga di Kantor Walikota,’’ sindirnya. Mantan Kepala Lingkungan ini meminta Pemkot Mataram lebih optimal menangani persoalan di Pasar Panglima.

Fuad meminta aparat Satpol PP tetap berjaga-jaga di Pasar Panglima. Yang jelas, aparat Satpol PP harus meningkatkan pengawasan di titik-titik yang terbilang rawan. ‘’Kalau cuma menjaga pos yang di Pemkot saja. Apa sih ada di sana. Masalah itu kan ada di lapangan,’’ ujarnya mengingatkan. (fit)

jukan langsung dan satu ditender. Paket ditender Rp 400 juta yakni pembangunan tebing kali Ancar. Mahmuddin tidak menyebutkan, berapa jumlah paket dikerjakan dengan penunjukan langsung. “Yang jelas nilainya di bawah Rp 200 juta,” sebutnya.

Bagaimana dengan penunjukan kontraktor? PU menentukan kontraktor atau pemborong yang mengerjakan. Mengenai dugaan permainan fee kata Mahmuddin, PU tidak masuk ke ranah tersebut. Bahk a n dug-

aan kontraktor sudah ditentukan Dewan, dia juga enggan berkomenter. “Kita arahkan rekanan saja,” imbuhnya.

59 Paket akan Proyek Ditender Sebanyak 21 paket proyek tahun 2015 akan segera ditender. Proyek dengan nilai Rp 59 miliar lebih diantaranya, pekerjaan jalan lingkungan, drainase dan lain sebagainya.

Perbaikan jalan lingkungan Rp 43 miliar ini, merupakan pekerjaan lanjutan tahun 2015 lalu. Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran untuk perbaikan drainase, sehingga totalnya Rp 86 miliar.

Pihaknya akan mempercepat pengadaan. Ditargetkan awal April semua paket proyek ditender, untuk mengantisipasi keterlambatan pengerjaan.

“Insya Allah, April sudah ditender,” terangnya.

Tak dipungkiri, keterlambatan eksekusi program fisik terkendala pencairan dana. Pencairan melalui Simda menjadi kendala. (cem)

(Suara NTB/fit)

Dinas Kebersihan Targetkan Pinggir Jalan Bersih dari Tumpukan Sampah Mataram (Suara NTB) Dinas Kebersihan Kota Mataram menargetkan tahun ini tidak ada lagi tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan yang terisi baik di dalam kontainer maupun tempat sampah.

Dalam rangka itu, Dinas Kebersihan akan membagikan gerobak sampah ke semua lingkungan yang ada di Kota Mataram.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi menyampaikan saat ini setiap lingkungan telah memiliki petugas kebersihan, jadi pihaknya tinggal menyiapkan sarana sehingga memudahkan petugas tersebut dalam melakukan pekerjaannya.

“Sekarang mereka butuh sarananya dan kita siapkan. Jadi ke depannya tidak ada lagi tumpukan-tumpukan sampah di

pinggir jalan. Sampah diletakkan di gerobak, mobil kebersihan lewat baru dinaikkan. Kita upayakan agar tidak ada kontainer atau tempat sampah di pinggir jalan,” jelasnya.

Dalam hal ini Dedi ingin mengadopsi pengelolaan pengangkutan sampah seperti di Surabaya. Ia mengatakan di kota pahlawan tersebut di pinggir-pinggir jalan tidak ada kontainer yang terparkir karena sampah dibuang menggunakan gerobak. “Seperti di Surabaya itu tidak ada tempat buang sampah, kosong, untuk itu kita akan pakai gerobak,” jelasnya.

Pengadaan gerobak sampah untuk tiap lingkungan ini akan dilaksanakan secara bertahap. Dedi mengatakan untuk tahap pertama ini akan dibuat 40 unit gerobak sam-

pah. “Ke depan kita targetkan seperti itu tapi secara bertahap,” ujarnya. Setelah gerobak tersedia, sampah yang ada di lingkungan akan dikumpulkan dan dikeluarkan pada saat mobil kebersihan datang untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan demikian tak ada lagi warga yang membuang atau menumpuk sampah di pinggir jalan.

Untuk pengadaan gerobak tahap pertama ini, Dedi mengatakan saat ini gerobak sedang dibuat. Penyaluran gerobak ini akan dimulai pada triwulan kedua atau paling lambat pada triwulan ketiga. “Triwulan kedua atau ketiga mulai dibagikan.

Bertahap dan tahun ini 40 unit, kita tidak bisa sekaligus, harus pelan-pelan dan bertahap,” ujarnya. (ynt)

Dukcapil Adopsi Sistem Pelayanan Bank Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga yang datang mengurus berbagai dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mengadopsi sistem pelayanan bank yang menerapkan nomor antrean secara otomatis. Rencana pengaplikasian sistem pelayanan seperti bank ini diwacanakan sejak tahun lalu, setelah Kantor Dinas Dukcapil pindah ke lingkar selatan. Namun baru-baru ini bisa direalisasikan.

Dewi, diserahkan sepenuhnya kepada Pembina Kepegawaian. Laporan serta berkas lainnya telah dikumpulkan. Yang menjadi kendala, Walikota tidak bisa menjatuhkan sanksi karena mereka tidak berada di tempat.

Pada bagian lain, Dewi mengungkapkan, tiga ASN belum melakukan pendaftaran ulang pegawai negeri sipil (PuPNS) Kota Mataram. Tiga ASN belum mendaftarkan, diantaranya BPM dan Cakra Selatan dan satu telah mengundurkan diri.

Dia menyebutkan, 6.500 ASN Kota Mataram sudah

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan kepada Suara NTB menyampaikan penerapan pelayanan dengan sistem baru ini baru berlangsung sekitar tiga pekan belakangan ini. Dengan penerapan sistem baru ini, Ridwan mengatakan pelayanan di kantornya menjadi lebih tertib dan lancar. “Lebih cepat dan keren,” cetusnya.

Ketika warga datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, nomor antrean akan diambil secara otomatis melalui layar sentuh. “Jadi ada nuansa modern karena

peralatan yang digunakan mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya. Dengan pelayanan baru ini, diharapkan warga bisa terlayani dengan baik dan merasa lebih nyaman. Di samping itu, pihaknya akan tetap fokus untuk meningkatkan pelayanan.

Selain menerapkan sistem antrean secara otomatis, beberapa loket juga ditambah sehingga pelayanan bisa lebih cepat dari sebelumnya. Setiap loket juga memiliki tombol tersendiri. Sistem pelayanan modern ini menurutnya harus diterapkan di instansinya

mengingat Kota Mataram adalah ibukota provinsi NTB dan menjadi barometer terkait pelayanan publik.

Sampai saat ini angka kunjungan warga ke Kantor Dinas Dukcapil tidak seramai tahun sebelumnya dimana terjadi penurunan sampai 70 persen.

Biasanya dalam sehari warga yang datang ke Kantor Dinas Dukcapil mencapai 200 orang lebih setiap hari, tapi belakangan ini paling banyak hanya 100 orang.

Menurunnya jumlah warga yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan ini

disampaikan Ridwan karena capaian perekaman maupun pencetakan KTP elektronik hampir seratus persen atau sekitar 98 persen. Ia merincikan jumlah warga wajib KTP di Kota Mataram sebanyak 285.688 jiwa. Sementara warga yang telah melakukan perekaman sebanyak 285.108. “Dari segi jumlah tidak seperti dulu karena yang kita layani sudah banyak. Sekarang tidak seramai yang dulu karena pelayanan kita sudah menjangkau banyak warga Kota Mataram,” demikian Ridwan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Mataram mengharapkan para Anggota Dewan khususnya Anggota DPRD Kota Mataram agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga penyalurkan zakat tersebut. Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca mengajak para Anggota DPRD Kota Mataram untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas karena selama ini belum tersentuh. “Anggota dewan belum menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

Mudah-mudahan bisa mulai tahun ini,” ujarnya kepada Suara NTB. Sementara untuk ASN (Aparatur Sipil Negara/ PNS) lingkup Pemkot Mataram telah mencapai 90 persen yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

Baznas Kota Mataram menargetkan perolehan zakat tahun 2016 ini sebesar Rp 4,8 miliar. Target ini meningkat dari tahun lalu yang targetnya Rp 4,5 miliar. “Targetnya naik Rp 300 juta dan mudah-mudahan tercapai,” ujarnya.

Dalam rangka mencapai target tersebut, selain mengajak Anggota Dewan, potensi zakat dari para pengusaha emas dan perak di Kota Mataram khususnya yang berada di Kecamatan Sekarbela yang cukup besar juga akan dimaksimalkan. Mahsar menyampaikan pihaknya akan

mengajak para pengusaha emas dan perak menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Memang sejak tahun lalu pengusaha emas dan perak telah mulai menyalurkan zakatnya melalui Baznas, tapi baru beberapa orang saja.

Dalam rangka sosialisasi, pihaknya akan menggandeng para tokoh agama di wilayah tersebut.

Potensi zakat dari pengusaha emas dan perak bisa mencapai ratusan juta setiap tahunnya jika semua menyalurkan melalui Baznas. Selain mengajak pengusaha emas dan perak, mulai tahun ini Baznas juga akan melakukan pendekatan dengan para pengusaha tahu dan tempe yang jumlahnya cukup banyak agar menyalurkan zakatnya melalui Baznas. “Kita juga harapkan dari perajin emas dan perak sama pengusaha tahu tempe dan instansi vertikal sama anggota dewan,” jelasnya.

Terkait program penyaluran zakat, Mahsar menyampaikan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satunya adalah membantu perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan warga miskin, marbot masjid, dan lainnya. Sejak tahun lalu, pihaknya juga mulai menyentuh warga lansia yang telantar.

Dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. (ynt)

Penataan Pedagang di Arena CFD akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Penataan pedagang yang ada di arena car free day (CFD) setiap akhir pekan di Jalan Udayana akan dievaluasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Mohan mengatakan penataan pedagang di arena CFD yang telah dilaksanakan oleh Penjabat Walikota menurutnya cukup baik, penataan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan pedagang di trotoar maupun badan jalan yang semestinya diperuntukkan untuk warga yang ingin berolahraga.

Evaluasi diperlukan untuk mengakomodir adanya keluhan dari pedagang yang merasa penjualannya menurun karena diminta untuk berjualan di areal taman. “Kita evaluasi nanti dan kita fokus kita selesaikan,” ujarnya.

Memang ditegaskan Mohan, trotoar tidak diperuntukkan untuk para pedagang. Kebijakan yang dilakukan Penjabat Walikota beberapa waktu lalu menurutnya sangat tepat sebagai bentuk edukasi bagi para pedagang bahwa trotoar tidak diperuntukkan bagi pedagang. “Itu bentuk edukasi bagi pedagang agar tidak berjualan di trotoar,” ujarnya.

Mohan menegaskan kebija-

kan Penjabat Walikota selama sekitar tujuh bulan memimpin pemerintahan di Kota Mataram tidak ada yang buruk. Evaluasi yang akan dilakukan pihaknya bukan berarti pihaknya tidak setuju dengan berbagai kebijakan tersebut. “Kami hanya evaluasi mana yang pantas dilanjutkan dan ditinjau kembali,” ujarnya.

Pada Agustus lalu, Pemkot Mataram melakukan penertiban untuk para pedagang di arena CFD. Sebelum ditertibkan, arena CFD bak pasar tumpah dimana muncul pedagang beragam jenis barang dari makanan sampai pakaian. Sebelumnya trotoar dan badan jalan bahkan median jalan juga kerap dimanfaatkan para pedagang menggelar lapak. Pemkot Mataram kemudian membentuk tim pengawas yang rutin memantau setiap Minggu pagi.

Tim ini terdiri dari Dinas Pertamanan, Satpol PP, pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Dinas Pertamanan juga membentuk posko di arena CFD Taman Udayana untuk memantau ketertiban pedagang menjalankan aturan tersebut.

Disamping itu, Dinas Pertamanan juga menugaskan Satgas Pertamanan untuk melakukan pengawasan bersama Satpol PP Kota Mataram. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Halaman 3

TARIK JARING - Nelayan kawasan Pantai Mapak, Loang Baloq, Ampenan, memanfaatkan waktu usai melaut dengan melepas jaring, untuk selanjutnya ditarik dengan gotong royong. Cara ini terkadang nihil hasil, sebab jaring dilepas terlalu dekat dengan bibir pantai. Tampak nelayan dibantu warga menarik jaring dari laut, Minggu (28/2).

Sensasi ”Begibung” Kepiting

(Suara NTB/bul)

RESTORAN Talk Crab ikut memeriahkan maraknya bisnis kuliner di Kota Mataram. “Begibung” menjadi cara penyajian yang dijual, dengan menu utama khas kepiting lokal dan komoditas sea food.

Crab Talk hadir hampir sebulan ini. satu dapur dengan Xo Xuki di Jalan Selaparang no 47 Cakranegara Mataram.

Beragam menu favorit berupa kepiting dengan berbagai macam saos dan rasa, di antaranya The Basic, Black Tornado, Snow White dan Monster Curry ada di tempat ini. Hanya saja yang membuatnya menonjol, cara menyajikan menunya yang berbeda dari yang lainnya. “Begibung” istilah Sasak, atau makan bersama di atas satu meja ramai-ramai tanpa piring, hanya dilapisi kertas karbon.

“Ini cara makan dengan mengangkat budaya lokal. Makan bersama seperti ini marak di Singapura, dan baru menjadi trend di Jakarta. Kebetulan di budaya Sasak begibung sudah menjadi tradisi simbol gotong royong, kami angkat sebagai cara khas makan di Talk Crab,” kata Owner Talk Crab, Evelyn Cornelia.

Selain kepiting tadi, restoran Talk Crab juga menyajikan menu makanan yang Lezat dan terkenal di Australia, yakni Gyu Tan Don (menu lidah sapi yang sangat menggiurkan) dan Spicy Noodle yang bisa dipilih sendiri level kepedasannya.

Menu ini sangat cocok bagi para kuliner yang suka uji nyali level kepedasan dan menu minuman segar berupa Iced Tea, Iced Lemon Tea serta Virgin Mojito adalah minuman favorit para tamu yang berkunjung ke Talk Crab.

Bukan hanya makanan dan minuman yang menjadi carian para tamu yang berkunjung ke restoran itu. Interior Talk Crab didesain sebagai tempat “Selfie”. Sudut-sudut yang mengelilingi restoran ini sudah dilengkapi dengan hiasan dan dekorasi yang memungkinkan para kuliner untuk sepuasnya mengambil gambar dan Groupie- alias Group Selfie.

“Cita Rasa, kebersihan, kenyaman, pelayanan dan harga menjadi fokus kami. Semua ini kami buat menjadi kesatuan yang disebut sebagai kepuasan pelanggan, yang harapan akhirnya jika konsumen sudah berkunjung ke restoran kami akan merasakan ingin datang kembali ke Talk Crab ini,” demikian putri pertama Presiden Director PT. Krida Dinamik Autonusa ini.

Talk Crab menggunakan bahan baku seutuhnya lokal, kepiting dari Dompu dan udang dari tambak lokal. Kehadiran Talk Crab mulai mendapat tempat di para pecinta kuliner. Dilihat dari antusias masyarakat lokal Mataram dan luar Lombok. Talk Crab bahkan menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. “Selain orientasi bisnis, kami juga ingin berkontribusi mendukung kunjungan wisatawan ke daerah ini,” demikian Evelyn. (bul) Evelyn Cornelia

(Suara NTB/bul)

Belanja Pemerintah Masih Jadi Penopang Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Belanja pemerintah benar-benar menjadi penopang bagi perekonomian masyarakat NTB. Even-even nasional dan hidupnya investasi di beberapa kawasan khusus menjadi harapan besar ekonomi NTB akan terus membaik.

“Perekonomian NTB sudah naik tinggi, ditambah lagi eveneven besar dan triliunan anggaran yang disiram oleh pemerintah pusat ke Mandalika Resort, yakin ekonomi NTB akan sangat subur,” kata General Manager Toyota Krida Dinamik Autonusa, Roy Romi.

Romi melihat ada korelasi antara belanja pemerintah dengan tingginya permintaan masyarakat pada kendaraan roda empat, dari harga menengah hingga yang harga teratas.

“Bayangkan dalam sebulan di tahun 2015, rata-rata penjua-

Sampel Pupuk Diduga Palsu Sebaiknya Diuji Laboratorium Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), meminta instansi terkait menindaklanjuti informasi dugaan pupuk NPK Natures ice yang beredar di masyarakat diuji laboratorium. Hal ini untuk memastikan apakah pupuk jenis tersebut benar dipalsukan sehingga menjadi komoditas yang merugikan masyarakat.

“Kita minta supaya pupuk NPK diambil sampelnya, lalu diuji laboratorium. Dan tolong distribusinya diawasi, jangan sampai persoalan pupuk menjadi hambatan petani,” pinta Ketua Komisi ll DPRD KLU, Tusen Lasima, Sabtu (27/2).

Tusen menyebut, agar distribusi pupuk ke masyarakat dilakukan secara merata dengan mengedepankan pelayanan tepat waktu, tepat harga dan tepat jumlah. Sebab dimungkinkan, masih banyak masyarakat yang tidak masuk ke dalam kelompok sehingga kebutuhan pupuknya tidak

SABTU, 27/02/2016

tercakup dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Terhadap kemungkinan kuota pupuk berkurang, tolong itu disikapi. Dinas pertanian harus segera bersurat dan meminta tambahan kuota,” saran Tusen.

Berdasarkan informasi, jenis pupuk NPK Nature ice yang diduga Palsu di Lombok Utara, diungkapkan oleh Sekretaris KTNA KLU, Jaharudin, beberapa waktu lalu. Dikabarkan, pupuk ini beredar sebanyak dua truk, di wilayah Desa Samik bangkol Kecamatan Gangga. Masyarakat kemudian mencurigai, karena pupuk tersebut setelah disebar selama tiga hari tidak memiliki perubahan pada tekstur pupuk.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) melalui Kasi Sarpras Bidang Perta-

nian, Sukersih, mengungkapkan pupuk NPK Nature Ice tersebut bukan bersumber dari pupuk bersubsidi melainkan bantuan langsung pemerintah pusat untuk mendampingi program jaringan dan irigasi. Terdapat perbedaan perlakuan alokasi dalam bantuan ini, dimana pupuk jenis Urea didroping langsung oleh distributor yang ada di daerah. Sebaliknya pupuk NPK jenis ini, dialokasikan melalui perantara atau rekanan non BUMN. “Kami di dinas juga tidak tahu, apakah ini di PL (penunjukan langsung) atau tender.

Sampai sekarang distribusinya belum tuntas, baru beberapa yang terima lalu timbul masalah sampel yang diduga palsu,” ujar Sukersih.

Terkait sampel tersebut, ia mengakui pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengambil sampel untuk diuji laboratorium,” ujarnya. (ari)

lan semua jenis Produk Toyota sebanyak 160 unit. Dalam dua bulan terakhir sudah rata-rata menjadi 180 unit,” katanya dalam diskusi dengan media di Mataram, Sabtu (27/2).

Romi memaparkan efek berantai yang diterima masyarakat dengan banyaknya even nasional yang dilaksanakan di NTB. Demikian juga dukungan pemerintah pusat dalam berbagai bentuk telah memperkuat komposisi perekonomian masyarakat.

“Penjualan kami hanya terganggu pada saat Gunung

Baru Jari meletus. Setelah itu trendnya naik terus,” katanya pada Suara NTB. Produkproduk terbaru yang diluncurkan oleh perusahaan ini, salah satunya All New Fortuner dengan harga Rp 500-an juta hingga Rp 650-an juta bahkan dilahap konsumen di provinsi ini.

Dalam kesimpulannya, kondisi demikian menandakan masyarakat tingkat perekonomiannya terus membaik.

Sebab Fortuner sebelumnya hanya mampu dipasarkan sampai lima unit sebulan.

“Yang terbaru ini malah 30-an

pesanan masuk begitu dilaunching baru-baru ini,” tambah Romy.

Demikian halnya isu teroris. Meski NTB diobrak-abrik isu tersebut, namun tak berpengaruh sama sekali terhadap perekonomian masyarakat. Investasi bahkan terus masuk dan memberi harapan cerahnya perekonomian di provinsi ini.

“Tidak saja NTB sebenarnya. Isu teroris yang sempat mengguncang Sarinah (Jakarta) baru-baru ini tak menyurutkan minat investor luar negeri,” tambah Presiden Direktur PT. Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi.

Ia mengharap pemerintah tetap solid membangun komunikasi dengan seluruh pihak,

(Suara NTB/bul)

Roy Romi guna mempertahankan perekonomian Provinsi NTB yang triwulan III tahun 2015 telah mencatat raport perekonomian tertinggi di Indonesia. (bul)

DBHCHT Sebaiknya Prioritaskan Pengembangan Lahan Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lombok Timur mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan untuk memprioritaskan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada pengembangan lahan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua APTI Lombok Timur, L. Sahabudin, mengingat kekhawatiran makin tergerusnya lahan tanam budidaya emas hijau ini. dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah petani tembakau mengalami penurunan secara statistik.

Meski tak disebut besaran penurunan jumlahnya setiap tahun, L. Sahabudin menganggap persoalannya karena biaya produksi bertani tembaku yang terus membengkak. Sementara harga pembelian dari peru-

(Suara NTB/bul)

Lalu Sahabudin sahaan cenderung stagnan.

Informasi yang diterimanya, DBHCHT yang disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi NTB sebesar Rp 16 miliar. Sementara dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lombok Timur angkanya mencapai Rp 17 miliar.

“Jika pengembangan lahan

tidak dilakukan, jumlah produksi tembakau Virginia di NTB bisa terus berkurang setiap tahun,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (28/2).

L. Sahabudin memberikan gambaran bagaimana produksi tembakau di kawasan potensial Lombok Timur Tengah Utara, Sikur, Terara, Jenggik, Kotaraja dan beberapa kawasan lain telah mengalami penurunan produksi. Sehingga total produksi tahun 2015 tembakau virginia hanya sebanyak 30.000 ton.

Penurunan produksi ini umumnya akibat petani mengalami kerugian. Oleh karenanya, melalui anggaran DBHCHT petani diharapkan bisa disubsidi pupuk serta obat-obatan.

Sehingga petani kembali akan terpanggil untuk menanam si daun emas hijau ini.

“Jika pengembangan lahan tembakau virginia dimulai dari sekarang, kita berharap lima tahun kedepan produksi bisa mencapai 50.000 ton hingga 100.000 ton. Agar DBHCHT yang turun ke NTB bisa mencapai Rp 1 triliun,” demikian diharapkan.

Akibat tingginya biaya produksi dan kerugian petani, beberapa tahun terakhir tidak jarang petani tembaku di Lombok khususnya, berubah profesi menjadi TKI di luar negeri. Agar hutang-hutang saat produksi bisa dibayar.

Ia juga menekankan pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan agar benar-benar mengawal kerjasama antarperusahaan tembakau dengan petani mitra lebih serius.

Harapannya, agar keuntungan dapat berpihak kepada petani tembakau. (bul)

OJK Perkuat Wawasan Siswa Polri Tentang Industri Keuangan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendekatkan diri dengan berbagai lapisan masyarakat. Terakhir, pihak otoritas ini melakuan sosialisasi tentang kewenangan dan peran fungsinya. Sekaligus edukasi tentang industri keuangan serta investasi bodong.

Kegiatan tersebut dilaksanakan malam Jumat (25/2) pekan kemarin di Gedung Dojo, Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting, Sambelia Lombok Timur. Sosialisasi dan edukasi melibatkan 80 siswa SPN Belanting.

Hadir Wakil Kepala SPN Belanting, Kompol Gusti Ngurah Putra. Sementara dari Kantor OJK Provinsi NTB, mewakili Kepala OJK, Refrizal (Kasubag Pengawasan Bank), Muhammad Abdul Mannan (Humas), serta melibatkan pimpinan cabang BNI Syariah, dan Asuransi Bumiputera Selong.

Sosialisasi yang dilakukan, kata Abdul Mannan sesuai dengan target literasi

dan edukasi OJK 2016 kepada karyawan dan pensiunan.

Dalam kesempatan tersebut, materi yang disampaikan seputar peran dan fungsi OJK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Sementara dari perbankan dan asuransi materinya seputar produk.

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Foto bersama OJK dengan pengajar SPN Belanting, Sambelia, Lotim, usai acara sosialisasi.

Materi sangat penting disampaikan, tentang investasi bodong yang belakangan marak terjadi, menyasar seluruh lapisan masyarakat. Investasi bodong dimaksud menawarkan beragam cara berinvestasi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan.

Diperkuatnya kerjasama dengan Polri, menyusul peran Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari OJK, Bank

Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Polri, Kemenkominfo, Kemenkop dan Kemendag. “Karena yang diberikan materi adalah para anggota Polri yang akan disebar di seluruh wilayah NTB, anggota Polri inilah yang diharapkan oleh OJK menjadi agen pelindung masyarakat dari investasi-investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat,” demikian Abdul Mannan. (bul)

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Program Kampung KB Jadi Kampung KB DUSUN Dasan Baru Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur ditetapkan menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB). Pada pencanangan menjadi Kampung KB ini dihadiri Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makrifuddin dan pejabat lainnya.

Kepala Desa Korleko Selatan, Sirojudin menjelaskan dengan dijadi(Suara NTB/rus) kannya Korleko Selatan Sirojudin sebagai Kampung KB, diharapkan bisa mengangkat tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Korleko Selatan. Ia jelaskan, dalam upaya mendukung Program KB, pemerintah desa bersama warga membangun Polindes secara swadaya.

Jumlah warga Dusun Dasan Baru sebut Sirojudin tercatat sebanyak 1.294 jiwa. Terdiri dari 473 Kepala Keluarga (KK) dengan 681 laki-laki dan 613 perempuan. Adapun data wanita subur 389 orang. Dari jumlah ini 171 warga ikuti KB. Dilihat dari tahapan keluarga sejahtera, ujarnya, sebanyak 377 KK masuk prasejahtera. Sementara katagori sejahtera satu sebanyak 72 KK, sejahtera dua sebanyak 23 KK dan sebanyak 1 orang yang sejahtera 1.

Meski tergolong desa pemekaran, Desa Korleko Selatan telah menunjukkan perubahan. Ssejumlah infrastruktur penunjang dibangun. Bahkan tahun 2016, desa ini akan mewakili Kecamatan Labuhan Haji untuk lomba desa tingkat kabupaten. (rus)

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Diringkus Selong (Suara NTB) Tim gabungan dari Opsnal Jatarnas Polda NTB, Satreskrim Polres Lotim dan Polsek Jerowaru Lombok Timur (Lotim) berhasil meringkus dua terduga pelaku pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap Zulkarnaen (25) alamat Bile Bante Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Loteng. Kedua pelaku diketahui berinisial AM (20) dan GG (25) diamankan di lokasi kegiatan Bau Nyale Kaliantan, Jumat (26/2) malam lalu.

Dari data yang dihimpun Suara NTB, aksi pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku AM dan GG diduga dipicu hubungan asmara. Di mana, salah satu di antara pelaku merasa cemburu pada korban, lantaran istri korban memiliki hubungan asmara dengan salah satu pelaku.

Untuk melancarkan rencana busuknya itu, kedua pelaku mengajak korban untuk pergi ke kegiatan adat di Kaliantan.

Sebelum aksi pembunuhan itu terjadi, kedua pelaku mengajak korban untuk minum-minuman keras di salah satu warung setempat.

Kepada wartawan di Mapolres Lotim, Sabtu (27/2), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, menjelaskan, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan AM dan GG terhadap korban Zurkarnaen itu diduga dipicu oleh hubungan asmara, karena sebelumnya istri korban pernah pacaran dengan salah satu pelaku. Modusnya itu, kata Haris, kedua pelaku mengajak korban mabuk dan mencuri.

Namun, tak berapa lama kemudian, korban sudah ditemukan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Setelah dilakukan identifikasi, di tubuh korban ditemukan luka pada bagian kepala diduga bekas pukulan batu dan luka tusuk di bagian perut.

“Dari jejak pelaku, kedua berhasil kita amankan di tempat yang berbeda, AM kita amankan di rumahnya di Semoyang. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku kedua berhasil kita amankan di Jerowaru,” terangnya.

Setelah polisi berhasil mengungkap terduga pelaku pembunuhan Zulkarnaen, pembunuhan kembali di Pantai Kaliantan. Kali ini terjadi pada Hari Sabtu (27/2) sekitar pukul 01.00 Wita. Korban atas nama Supriadi alias Layap (35) ditemukan meninggal di lokasi acara Bau Nyale. Korban adalah Warga Bagik Mateng Desa Pene Kecamatan Jerowaru.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu H.M. Efendi menerangkan, korban duduk di pinggir Pantai Kaliantan bersama temannya satu desa atas nama Amaq Sal dan Hakim. Saat itu pelaku datang dari belakang korban. Pelaku diduga langsung menganiaya dan menusuk korban dengan senjata tajam.

Setelah menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri.

Atas kejadian tersebut korban kemudian dibawa ke posko keamanan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Jerowaru menggunakan mobil milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setibanya di Puskesmas Jerowaru, nyawa korban tidak bisa tertolong. Korban menghembuskan nafas terakhir saat dilakukan pemasangan oksigen.

Aparat keamanan pun langsung menyisir Pantai kaliantan melakukan pencarian terhadap pelaku. Puskesmas Jerowaru membawa korban ke RSUD Soedjono Selong untuk keperluan visum. (yon/rus)

Bupati Lotim : Apa Maksudnya? Tidak Jelas Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan mengkritik kegiatan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) yang digelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Korleko Selatan, Sabtu (27/2) lalu. Bupati dalam sambutannya mempertanyakan maksud dan tujuan dari dibuatnya Kampung KB. Bupati tidak suka terhadap kegiatan dengan julukan-julukan. Disarankan lebih pada aspek isi. Menurutnya, selama ini pemerintah telah kehabisan waktu pada hal-hal yang tidak penting.

Bupati menyebut, orang mau ber-KB tapi kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi dan meminta tidak menyalahkan masyarakat. “Sekarang buat kampung KB, apa maksudnya?

Tidak jelas. Nanti ada lagi kampung mangga dan kampungkampung yang lain,” kritiknya.

Beberapa waktu lalu, ujarnya, ada istilah Family Planning atau Perencanaan keluarga.

Konsep yang dulu itu dinilai bupati sangat bagus. Di mana, perencanaan keluarga tidak pada jumlah anaknya. Akan tetapi pada perencanaan keluarganya.

“Saya dulu 8 tahun baru punya anak lagi, tahun 1969, sudah latihan liga pemuda se Dunia. Saya sudah fahami keluarga berencana sebelum Indonesia mengenal KB,” tuturnya.

Ditambahkan Ali BD, ia melakukan KB, bukan karena adanya BKKBN. ‘’Dulu saya

ber-KB dari program pemerintah,” imbuhnya Saat ini, bicara KB sudah tidak perlu diperdebatkan.

Tidak seperti dulu. Sekarang tinggal waktunya memberikan pelayanan terbaik. Sebuah teori Maltus, menurut bupati, untuk pertumbuhan penduduk rumusnya 3 x 3 sama dengan 9.

Tapi lapangan kerja rumusnya 3 + 3 sama dengan 6. Perbandingan dari keduanya, Lebih cepat pertumbuhan penduduk dari tambahan lapangan kerja.

Lotim memiliki 1,3 juta penduduk. Dari sudut pandang politik bagus, karena pasti menang pemilihan. Tapi buruk dari segi ekonomi. Untuk itu, melalui program KB, dapat menjadikan penduduk berkualitas.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makrifuddin mengaku salut dengan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Hal ini karena Bupati Lotim diketahui sudah mengaplikasikan konsep KB sebelum KB menjadi salah satu program nasional. Bupati Ali BD dan istri Hj. Supinah diketahui hanya memiliki dua anak.

Sanjungan itu disampaikan Lalu Makrifuddin dalam acara pencanangan Kampung KB di Desa Korleko Selatan.

Bupati Lotim, katanya juga telah melakukan perencanaan keluarga. Di mana jarak antara anak yang satu dengan yang tahun 3-5 tahun. Bupati Lotim bahkan melakukannya hingga jarak 8 tahun.

Membuat jarak melahirkan

DPO Pelaku Begal Motor Dibekuk Selong (Suara NTB) Tim gabungan dari Opsnal Jatarnas Polda NTB, Polres Lombok Timur (Lotim) dan Polsek Jerowaru mengamankan seorang nelayan yang diduga memiliki pekerjaan sampingan sebagai begal motor. Pelaku bernama Harpan Alias Amaq Oboh (38) alamat Bile Lando Lombok Tengah (Loteng) ini dibekuk ketika sedang melakukan aksinya di lokasi kegiatan adat bau nyale di Kaliantan.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku ditemukan membawa senjata tajam (sajam) berupa anak panah dan ketapel yang diduga kerap digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Korban juga merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku begal motor yang kerap beraksi di sejumlah TKP. Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK, pelaku, merupakan DPO Satreskrim Polres Lotim, karena kerap melakukan aksi begal di wilayah hukum Polres Lotim, terutama di bagian selatan dan di TKP yang berbeda-beda.

“Saat dilakukan penangkapan di Kaliantan, dari tangan pelaku kita mengamankan sa-

(Suara NTB/yon)

RINGKUS- Pelaku yang diduga terlibat begal saat diringkus aparat kepolisian di Kaliantan, Sabtu (27/2).

Dari pengakuan pelaku ketijam berupa anak panah dan ketapel yang ia gunakan. Se- ka dikonfirmasi, Harpan mebelum kita ringkus, petugas ngaku jika ia tidak pernah melihat gerak-gerak pelaku melakukan aksi pembegalan, yang sedang mengamati situ- dirinya di lokasi kegiatan adat asi di sana untuk dijadikan bau nyale di Kaliantan itu hanya bertugas sebagai tukang parkir mangsanya,”jelasnya.

Adapun, kata Haris, modus selain kesehariannya bekerja seyang kerap digunakan pelaku bagai nelayan. Selain itu, pelaku dalam menjalankan aksinya juga diketahui sebagai Pembina itu dengan cara membuntuti, Pam Swakarsa Gagak Hitam. memepet lalu mengancam Terkait dengan anak panah denserta merampas barang ber- gan busur ketapel itu, pelaku harga dan motor milik korban. mengaku tidak pernah menfungBahkan, pelaku juga tidak se- sikan alat itu. Anak panah dan gan-segan melukai korbannya busur ketapel itu selalu bawa dengan pisau dan anak panah, ketika sedang keluar untuk ronjika melakukan perlawanan. da malam. (yon)

Proyek BLHM di Pringgasela Timur Ambruk

Tak Ada Peluang, Praperadilan Kasus Gili Kondo Selong (Suara NTB) Muhammad Iswan, mantan Kuasa Hukum dari Asisten II Setda Lotim, HSW tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Apung Gili Kondo menilai peluang untuk melakukan praperadilan yang diajukan cukup kecil, bahkan hampir tidak ada.

Menurutnya, langkah penetapan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan terhadap HSW itu sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang dijalankan oleh aparat kepolisian.

Ketika ia masih menjadi kuasa hukum HSW, Iswan mengaku pernah mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminannya langsung oleh Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan dengan ditandatangani langsung oleh bupati serta bermaterai 6.000.

Akan tetapi, katanya, usulan itu ditolak oleh aparat kepolisian, karena ada sejumlah syarat yang tidak terpenuhi dan beberapa hal mendasar lainnya.

“Saya melihat, peluang untuk praperadilan tidak ada. Itu alasan kenapa tidak dilakukan praperadilan dulu. Namun, dengan menggandeng lawyers lain langkah ini juga merupakan hak beliau. Tapi saya pribadi melihat itu kemungkinannya kecil, bahkan tidak ada,” ungkapnya dikonfirmasi di Selong, Sabtu (27/2).

Sementara, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH, SIK mengaku sudah siap menyikapi langkah HSW yang mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Selong.

Sebelum HSW ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan dalam dugaan korupsi yang kerugian negara sebesar Rp.400 juta itu ketika ia menjabatkan sebaga Kepala Dishubkominfo 2012 lalu. Haris mengaku pihaknya sudah mempersiapkan tim untuk menghadapi proses tersebut dengan berkoordinasi dengan Polda NTB. Perlu diketahui, lanjutnya, penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh HSW mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dengan ditetapkannya HSW sebagai tersangka dan dilakukan penahanan itu. Aparat kepolisian sudah bekerja sesuai prosedural dengan adanya bukti-bukti yang kuat tanpa ada maksud untuk menzalimi siapapun.

“Yang pasti, kita bergerak sesuai prosedur dan professional tanpa ada maksud menzalimi,” jelasnya.

Pada pelaksanaan sidang praperadilan di PN Selong pada 7 Maret mendaang, Haris bersama kuasa hukum dari Polda NTB akan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh HSW beserta kuasa hukumnya. (yon)

(Suara NTB/rus)

TULIS PESAN - Bupati Lotim H. Moch Ali BD didampingi Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makrifuddin dan Kepala BP2KB Lotim, H. Suroto menulis pesan tentang program KB pada acara pencanangan Kampung KB di Desa Korleko Selatan, Sabtu (27/2).

(Suara NTB/rus)

AMBRUK – Inilah beronjong yang dibangun BLHPM di Pringgasela Timur ambruk akibat aliran air yang melimpah, Minggu (28/2).

Selong (Suara NTB) Proyek dari Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) di Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela ambruk. Hal ini terjadi saat hujan deras yang mengguyur Pring-

gasela Timur, Minggu (28/2).

Kepala Desa Pringgasela Timur, Muhammad Sabri menuturkan, proyek ini seharusnya sudah lama rampung. Saat pengerjaannya, warganya turut gotong royong

membangunnya. Proyek beronjong setinggi 9 meter dengan panjang sekitar 11 meter ini dibangun miring. Akan tetapi, beronjong kawat rakitan ini tidak kuat menahan tanah.

Ada dugaan beronjong yang dipasang kurang berkualitas, sehingga tidak kuat menahan tanah berpasir. Akibat ambasnya beronjong ini membuat salah satu aliran Sungai Blimbing menjadi terhambat.

Kades berharap pemerintah bisa turun tangan segera mengatasi musibah tersebut. Warganya siap dikerahkan untuk gotong royong. Saluran irigasi Sungai Belimbing ini merupakan saluran utama mengairi sawah-sawah petani di wilayah tiga kecamatan, Pringgasela, Aikmel dan Suralaga.

Di wilayah Pringgasela Timur ada 45 hektar sawah yang diairi dari saluran irigasi. Tertutupnya saluran air karena bronjong yang rusak ini jelas mengganggu irigasi sawah-sawah petani. (rus)

ini, katanya, sangat bagus dari sudut pandang kesehatan bagus. Di mana anak akan menjadi lebih terurus dan terawat dengan baik. Agama mengajarkan agar tidak meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Konsep KB ini memiliki tujuan agar menjadikan generasi penerus menjadi kuat.

Praktik pernikahan dini, diakui masih menjadi masalah.

Makrifuddin mengimbau masyarakat tidak melakukan pernikahan dini, karena banyak risiko yang bisa terjadi pada pernikahan dini, seperti organ produksi anak masih sangat lemah. ‘’Orang yang menikah di usia bawah rata-rata 20 tahun ini 5 kali lebih besar risiko meninggal dunia dibandingkan yang usianya 20 tahun ke atas,’’ ungkapnya. (rus)

Diangkat dengan SE

Kepala Dusun Tak Berhak Terima Gaji Tanjung (Suara NTB) Rekrutmen mengenai aparatur desa (kepala dusun) terus menuai polemik. Meski Komisi l DPRD telah meminta Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Bagian Pemerintahan menghentikan rekrutmen kadus sampai terbit Perda, namun di sejumlah desa, rekrutmen kadus masih terus berlangsung garagara Surat Edaran (SE) Eksekutif Pemdayang memberi lampu hijau. Atas hal tersebut pimpinan DPRD pun mempertanyakan status hukum pengangkatan kadus menggunakan SE. “Dasar hukum pengangkatan apa, karena tidak ada Perda. Umpama Perda nanti selesai, apa bisa sesuai dengan isi Perda?” tanya Wakil Ketua l DPRD KLU, Djekat Demung, Sabtu (27/2).

Djekat tak menyangkal, di masyarakat saat ini timbul pro dan kontra akibat SE yang dikeluarkan eksekutif. Oleh karena Komisi l sudah menyarankan agar eksekutif mencabut SE, namun diindahkan, maka menurutnya penting bagi DPRD untuk memanggil kembali pihak terkait.

“Pengangkatan kadus dengan SE tidak ada dasar hukum, apa bisa dikatakan sah gaji kadus? SE bukan dasar hukum hanya harapan. Tidak ada dalam ketentuann hukum bahwa SE bisa mengganti Perda,” cetus Djekat.

Meminjam istilah Mantan Plt. Bupati Lombok Utara, H. Ashari, SH.MH., kata Djekat, siapa yang merekrut kades tanpa Perda, maka dialah yang harus menggaji kadus yang

Djekat Demung (Suara NTB/dok)

diangkat dengan SE. Mengingat Komisi l DPRD KLU dan dirinya di unsur pimpinan, telah mengkonsultasikan persoalan ini ke Kemendagri c.q Biro Hukum.

Dalam penjelasan Kemendagri tegas menyarankan agar SE rekrutmen kadus ditarik dan membatalkan penunjukan kadus tanpa dasar hukum Perda. Selanjutnya, kekhawatiran akan terjadinya kekosongan kadus tanpa rekrutmen kades, Bagian Pemerintahan diminta untuk menunjuk Plt.Kadus sampai Perda tentang rekrutmen aparatur desa disahkan. “Kan tidak menghargai pikiran teman-teman DPRD namanya kalau begini caranya,” cetus Djekat lagi.

Djekat mengatakan, dirinya mengira Pemda KLU akan menuruti saran DPRD usai konsultasi beberapa waktu lalu, namun nyatanya tidak. Kenyataan yang ada, eksekutif justru ngeyel dan meneruskan rekrutmen dengan asumsi tetap mengacu pada UU yang ada.

Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD utusan fraksi Golkar KLU ini mengatakan, secara hirarki aturan dalam UU diimplementasikan dalam PP, kemudian Permen, selanjutnya Perda sebagai acuan hukum terendah di tingkat kabupaten. Informasi yang ia peroleh di Desa Loloan misalnya, oknum aparat desa setempat diklaim telah memiliki kesepakatan dengam eksekutif untuk melanjutkan. Sehingga hal ini dipandang tidak memiliki konsekuensi hukum walaupun tidak diatur dalam Perda - yang tengah diproses.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH., meminta pihak terkait di eksekutif menunda pengesahan rekrutmen kadus khususnya pascaterbitnya regulasi pusat yang baru. “Sesuai dengan UU 6, PP 43 yang diubah menjadi PP 47, serta Permendagri yang baru, rekomendasi kadus oleh kepala desa diatur lebih lanjut melalui Perda. Oleh karena itu, kami minta kepada eksekutif agar menghentikan rekrutmen atau tidak mengesahkan kadus sampai Perda keluar,” ujarnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Indikator Kinerja Belum Tercapai Tegas dan Punya Gebrakan KALANGAN petinggi partai politik (parpol) di Lombok Barat (Lobar) tak ketinggalan memberikan masukan dan harapan kepada Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam memilih siapa pendampingnya jika sudah dilantik sebagai bupati definitif.

Di tengah kondisi Lobar saat ini, Fauzan memerlukan pendamping yang berani dan tegas dalam bertindak. Sebab saat ini, tak terlihat ketegasan pimpinan daerah ini dalam berbagai aspek. Fauzan juga diharapkan memilih calon wakil yang memiliki gebrakan. ‘’Karena dinilai sejauh ini gebrakan Pemda masih kurang.

Sehingga jika Fauzan dikombinasi dengan wakil yang berani, tegas dan memiliki gebrakan maka dipastikan daerah ini akan memiliki pemimpin yang akan mampu membawa perubahan terhadap Lobar,’’ ujar Ketua DPD II Nasdem Lobar, H. L Herwanto, Sabtu (27/2).

Pihaknya berpandangan, jika wakilnyo loyo-loyo dan tidak tegas sangat sulit memimpin daerah ini. Sebab Lobar salah satu daerah yang memiliki masalah kompleks. Beberapa tahun terakhir menjadi sorotan, karena berbagai masalah yang muncul. Menurutnya, jika wakil bupati kurang mampu mengelola pemerintahan, maka akan sullit.

Jika berbicara krtieria calon wakil berdasarkan latar belakang, entah itu dari kalangan politisi, birokrat, pengusaha dan kalangan lain menurut Miq Karde — nama panggilannya harus ada kombinasi. Sebab background Fauzan bukan politisi, sehingga perlu kombinasi memiliki wakil dari kalangan poilitisi.

Fauzan dinilai sebagai birokrasi, karena lama di KPU, sehingga butuh wakil yang berlatar belakang politisi. Selaku partai yang memiliki anggota di DPRD, di mana akan melakukan pemilihan wabup. Selaku DPD II Nasdem memastikan wakilnya di Dewan akan diarahkan memilih wabup dari sisi latar belakang dan moralitas yang utama. Selain itu memiliki kemampuan mengimbangi gerak langkah dari bupati sendiri.

Dalam menentukan pilihan, menurutnya penting bagi Fauzan mendengar masukan dari masyarakat. Menurutnya, untuk kesempurnaan kepemimpinan harus mendengarkan rakyatnya. “Siapapun yang memimpin harus dengar suara rakyat, karena itu yang paling benar. Jangan hanya dengar suara segelintir atau sekelompok orang yang ada kepentingan. Suara rakyat paling murni menyuarakan permasalahan masyarakat di bawah,” teH. L. Herwanto gasnya. (her)

Plt Bupati Ancam Jatuhkan Sanksi pada Pimpinan SKPD Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan, kepala SKPD akan dimintai pertanggungjawaban terkait pencapaian indikator kinerja daerah yang banyak belum mencapai target. Pihaknya secara intens mengevaluasi kinerja pimpinan SKPD. Ia mencontohkan indikator balita gizi buruk, sejauh ini termasuk belum tercapai.

Karena tak tercapai target menurutnya bisa menjdi salah satu penilaian indikator kinerja. Namun harus dilihat juga masalah hulu yang menyebabkan belum tercapainya target penanganan masalah gizi buruk. Pihaknya akan mencari tahu siapa yang salah, apakah kepala dinas, pimpinan puskesmas atau justru masyarakat.

“Misalnya dinas A, tidak

mencapai target indikator, maka dicari tahu akar permasalahannya di mana. Kalau di kepala dinas akar masalahnya, maka dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi,” tegas Plt Bupati di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Di satu sisi, Fauzan mengklaim berdasarkan data Pemprov NTB, Lobar termasuk paling tinggi penurunan angka kemiskinannya. Untuk bisa mencapai target semua indikator, menurutnya sulit.

Sebab target ini selalu diperbaharui tiap tahun. Misalnya target penurunan kemiskinan 2 persen, namun tercapai 1 persen. “Jadi ditetapkan lagi targetnya, bukan meneruskan sisa target yang belum tercapai itu,” imbuhnya.

Pada rapat pimpinan pekan lalu, Fauzan Khalid mengkritisi kinerja SKPD lantaran banyak indikator kinerja daerah yang tak mampu dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2015 terhadap capaian indikator yang

Giri Menang (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Barat (Lobar) belum menetapkan tersangka dalam kasus penangkapan empat kubik lebih kayu diduga ilegal dari daerah Madura saat diangkut melalui perairan Teluk Nara, Selasa (23/2) lalu. Penyidik masih menetapkan 5 pelaku yang diamankan sebatas sebagai saksi. Penyidik tengah intensif melakukan pemeriksaan. Selain itu, polisi juga masih mengkaji aturan main pengiriman kayu. Sebab mengacu aturan sekarang lebih mudah dibandingkan aturan sebelumnya.

“Belum ada kami tetapkan tersangka, soal status kayu itu ilegal atau tidak juga belum berani kami pastikan,” kata Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, Minggu (27/2).

Saat ini, jelasnya, kayu dan kapal yang mengangkut kayu masih diamankan di perairan Lembar. Begitu pula saksisaksi terdiri dari kapten dan ABK sebanyak lima orang masih diamankan. Menurutnya, saat ini pihaknya masih mendalami aturan terkait pengiriman kayu. Sesuai peraturan menteri yang baru lebih mudah dibandingkan Permen yang dulu, sehingga dari sisi aturan juga dipermudah. Karena itulah, hal ini perlu dikajinya secara mendalam.

Diketahui, jajaran Polisi Perairan (Polair) Polres Lombok Barat mengamankan kapal mesin yang mengangkut empat kubik lebih kayu diduga ilegal dari Madura, Jawa. Kapal ini diamankan di perairan Teluk Nara Lombok Utara ketika ada di tengah laut. (her)

Kasus Pengadaan Seragam Satpol PP

Penyidik Polres Segera Periksa Pejabat Pemda Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penyidik Tipikor Polres Lombok Barat (Lobar) telah memeriksa sebagian besar anggota Satpol PP kaitan dengan kasus pengadaan seragam di Satpol PP Lobar. Pemeriksaan selanjutnya akan menyasar orang nomor satu di Korps Satpol PP. Selain itu, mantan Kasatpol PP juga akan diperiksa untuk menanyakan perihal pengadaan seragam ini. Sebab kasat lama juga mengetahui, lanta(Suara NTB/dok) ran diprogramkan saat itu. ‘’SeJoko Tamtomo dangkan Kasatpol PP yang baru bakal diperiksa kaitan dengan kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA),’’ ujar Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan, Minggu (28/2).

Dikatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksisaksi pada level anggota. Sementara jajaran di tingkat pejabat belum disentuh, karena fokus dulu pada anggota.

Pemeriksaan pada Kepala Satpol P baru tetap dilakukan dengan alasan, perencanaan bukan pada saat dirinya menjabat. Namun, bagi aparat kepolisian, pemeriksaan ini penting dilakukan, karena mengetahui pengadaan seragam ini. ‘’Sebab, bagaimanapun eksekusi program ini tahun 2015 di mana dia sudah menjabat Kasatpol PP. Selaku KPA sedikit tidak ia tahu soal penganggaran,” jelasnya.

Selain memeriksa saksi-saksi dari Anggota Satpol PP, pihak polres juga melengkapi dokumen untuk berkoordinasi dengan BPKP kaitan dengan penghitungan kerugian negara. Sejauh ini pihaknya perlu melengkapi dokumen yang diperlukan untuk audit, sebab BPKP perlu juga back up data dari Polres untuk melakukan penghitungan. Setelah hasil penghitungan itu keluar dari BPKP, barulah pihaknya menindaklanjutinya.

Nantinya, pemeriksaan Polres tergantung hasil di BPKP, jika diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara, maka pihaknya akan mengikuti. Sebaliknya jika ditindak pidana, maka pihaknya akan memproses secara hukum. “Besar atau kecil kerugian negara akan tetapi kami proses, namun itu juga nanti perlu menunggu hasil dari BPKP,” imbuhnya.

Diketahui, pengadaan 200 unit seragam Satpol PP tahun 2015 yang diduga menyimpang dilaporkan masyarakat ke Polres Lobar. Dalam kasus ini Polres sudah memeriksa sejumlah saksi dari anggota Satpol PP dan pemborong seragam untuk dimintai keterangan. Pengadaan seragam ini dilaporkan lantaran diduga anggaran pengadaan pakaian ini diselewengkan.

Harga di dalam DPA ditetapkan harga per stel Rp 450.000, amun dibeli dengan harga jauh lebih rendah Rp 225.000 per stel. Selain itu, sampai saat ini pakaian ini belum diterima oleh anggota padahal dana sudah terpakai. (her)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Bau Nyale di Loteng Kembali Mengecewakan

(Suara NTB/her)

Kasus Kayu Diduga Ilegal, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

termuat dalam RPJMD Tahun 2014-2019, dari 35 indikator kinerja daerah yang telah tercapai sebanyak belasan indikator. Sedangkan sebagian besar indikator kinerja daerah masih harus dikejar. Fauzan mengaku tidak tahu mengapa indikator-indikator ini belum tercapai. “Apakah karena tidak rasional atau justru karena semua yang salah. Apakah karena kesalahan arahan pada prioritas atau justru kita tidak bersatu dalam melaksanakan apa yang diprogramkan?” tanyanya. (her)

(Suara NTB/her)

PEMANDANGAN - Salah satu pemandangan di Lobar bagian selatan. Jika aktivitas pengambilan pasir dilakukan di kawasan ini dikhawatirkan akan merusak keindahan pantai dan mengganggu kehidupan nelayan di Sekotong.

Warga Pesisir Tetap Tolak Penyedotan Pasir Giri Menang (Suara NTB) Pengerukan pasir di wilayah Lombok Barat (Lobar) yang berlokasi di perairan Lembar-Sekotong mengundang polemik di tengah masyarakat. Persoalannya, rencana ini tak banyak diketahui oleh masyarakat khususnya para nelayan di sekitar, sehingga tidak tahu seperti apa pola penyedotan pasir. ‘’Warga sangat khawatir mata pencahariannya akan hilang akibat aktivitas pengerukan. Karena itu, warga berharap kepada Gubernur NTB, TGH. M Zainul Majdi agar menolak menerbitkan izin, lantaran dikhawatirkan pengerukan pasir itu akan menganggu kawasan wisata Sekotong,’’ ujar nelayan di Batu Leong Desa Sekotong Barat, Abdurrahman.

Menurutnya, terkait rencana pengerukan pasir yang ada di wilayah Sekotong ini tak banyak diketahui nelayan, karena selama ini tidak pernah disosialisasikan. Atas dasar itu, masyarakat menolak, jika ada aktivitas penye-

dotan pasir di perairan selatan, khususnya di Sekotong.

Apalagi, sebagian besar warga sekitar menggantungkan hidupnya sebagai nelayan.

Diakuinya, profesi nelayan digeluti sejak ada masyarakat di wilayah itu. Nenek moyang dulu melaut untuk bertahan hidup. Mereka saat itu tak punya uang, sehingga membarter ikan tangkapannya menggunakan beras dan bahan kebutuhan lainnya. Seiring waktu, nelayan di wilayah itu mulai banyak seiring banyaknya warga yang datang.

Namun kehidupan nelayan tak banyak berubah, karena belum maksimalnya dukungan dari pemerintah.

Sejauh ini diakui, sudah banyak bantuan berupa alat tangkap yang diberikan pemda, namun belum maksimal.

Saat ini penghasilan petani tak cukup untuk membiayai anak-anak. Karena minimnya penghasilan ini, maka masyarakat di pesisir merupakan penyumbang angka kemiskinan cukup tinggi.

Hal senada dikatakan Kades Batu Putih, Nurzaini, jika rencana penyedotan pasir laut di Sekotong mengundang polemik di tingkat desa dan masyarakat.

Pihak desa tetap ngotot tak akan mengizinkan pengambilan pasir untuk keperluan penimbunan Teluk Benoa Bali. Pasalnya, dikhawatirkan akibat penyedotan ini, gili-gili yang ada di perairan setempat tenggelam.

Karena itu, desa akan menggalang masyarakat untuk memboikot jika pemerintah mengizinkan penyedotan pasir.

Menanggapi hal ini, Plt Bupati H Fauzan Khalid bersikap konsisten tetap menolak adanya rencana penyedotan pasir.

Namun ia mengaku, secara aturan ia tak memiliki kewenangan, karena perizinan tambang sudah diambilalih provinsi.

Penolakan ini mendasar, sebab mengacu RTRW Pemda Lobar dan hasil kajian SKPD terkait di Lobar tak memperbolehkan. Di satu sisi, daerah Sekotong ditetapkan sebagai kawasan wisata andalan di Lobar ke depan. (her)

Masuk Lubang Galian

Praya (Suara NTB) Gelaran perayaan Pesona Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini kembali mengundang kekecewaan. Mulai dari pemilihan lokasi puncak perayaan yang dinilai kurang pas hingga hasil tangkapan Nyale (cacing laut) yang minim. Tidak sedikit pengunjung yang harus pulang dengan tangan hampa. Namun kekecewaan sedikit terobati dengan cukup semaraknya puncak perayaan yang digelar di kawasan Pantai Kuta.

Pada perayaan yang sama tahun lalu, Nyale yang dicari hampir tidak ada. Begitu pula dengan perayaan pada tahun ini, walaupun ada itu pun tidak seberapa. Hal itu diduga, karena kurang tepat penetapan hari perayaan Bau Nyale itu sendiri. Pasalnya, menurut pengakuan warga Nyale justru banyak keluar pada Sabtu (27/2) dini hari.

“Untung ada yang bisa ditangkap. Dari pada tidak ada sama sekali,” ujar sejumlah pengunjung dengan nada kecewa, sembari meninggalkan Pantai Seger Kuta tempat proses menangkap Nyale.

Padahal sebelumnya, para pengunjung sudah sangat antusias menangkap Nyale.

Lantaran pada Sabtu sorenya, hujan sempat turun di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. Di mana biasanya, jika hujan turun, Nyale yang keluar akan banyak. “Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mau bilang apalagi,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB menunjukkan puluhan ribu warga tumpah ruah memenuhi kawasan Pantai Seger Kuta sejak sore hari. Mereka yang datang pun bukan hanya dari wilayah Loteng saja. Pengunjung asal luar Loteng pun tidak kalah banyak. Bahkan tidak sedikit yang sengaja hadir lebih awal dan menginap di sekitar kawasan Pantai Seger. Di antara pengunjung lokal, wisatawan mancanegara juga tampak berbaur. Warga mulai turun ke laut untuk menangkap Nyale sekitar pukul 03.00 wita. Hingga pukul 05.00 wita, warga yang turun makin

bertambah banyak. Namun lantaran Nyale yang keluar sedikit, banyak di antaranya kemudian memilih untuk menarik diri lebih awal.

“Kemungkinan karena ombak yang tidak begitu besar, membuat Nyale tidak sampai hingga pantai. Sehingga mungkin terkesan, Nyale tidak banyak yang keluar,” aku nelayan setempat. Tapi jika dibandingkan dengan perayaan tahun lalu, perayaan tahun ini masih lebih baik. Karena Nyale ada yang keluar, walaupun dikatakan tidak begitu banyak.

Sebelumnya, nada-nada kekecewaan juga diungkapkan warga Desa Kuta, lantaran pemindahan lokasi perayaan puncak Bau Nyale yang tidak lagi digelar di Pantai Seger.

Tetapi dipindahkan ke kawasan Pantai Seneq Kuta oleh Pemkab Loteng. Padahal pada perayaan-perayaan sebelumnya, puncak Bau Nyale selalu digelar di Pantai Seger.

“Kita tidak bisa memahami alasan pemerintah daerah sampai memindahkan lokasi puncak perayaan Bau Nyale.

Padahal di Pantai Seneq tidak ada Nyale. Tetapi justru dijadikan lokasi puncak perayaan Bau Nyale,” ujar Alus, warga Kuta. Pihaknya berharap pada gelaran tahun depan dan selanjutnya, lokasi puncak perayaan Bau Nyale bisa dikembalikan ke lokasi semula, yakni di Pantai Seger.

Sementara itu, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus melestarikan even Bau Nyale. Karena selain sebagai ajak pelestarian budaya masyarakat Loteng, khususnya masyarakat Loteng bagian selain. Even Bau Nyale juga merupakan ajang promosi potensi pariwisata yang ada di Loteng.

Melalui even Bau Nyale, diharapkan destinasi wisata Loteng, terutama kawasan Kuta dan sekitarnya bisa lebih terkenal secara luas. Dengan begitu, pariwisata Loteng akan semakin berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (kir)

Seorang Bocah di Sekotong Tewas Gadis 17 Tahun Diduga Digilir Lima Pria

Giri Menang (Suara NTB) Seorang bocah bernama Satriawan Hidayat (4) asal Dusun Empol Timur Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong tewas tenggelam di lubang bekas galian di sekitar rumahnya, Sabtu (27/2) pukul 08.15 pagi.

Sebelum tewas tenggelam, bocah malang ini tergelincir ketika memancing ikan bersama temannya di lubang galian batu bata tersebut. Nyawa bocah ini tak tertolong, karena warga terlambat datang menolong. Korban pun tewas tak lama setelah dilarikan ke Puskesmas Sekotong.

Kapolsek Sekotong, Iptu Nurdin, kepada wartawan, Sabtu (27/2), menjelaskan, sebelum kejadian, korban bermain di pinggir lubang bekas galian bata bersama temannya Hangki (4). Korban bersama temannya, memancing ikan di bekas galian sedalam 3-4 meter. Namun tanpa disadari, korban yang berdiri persis di mulut galian tergelincir, sehingga masuk ke genangan bekas galian.

Melihat korban tenggelam, rekan korban pun berlari ke rumah warga untuk meminta tolong. Warga pun berhamburan ke lokasi kejadian. Saat itu, warga atas nama Inaq Halpiah datang membantu. Ia masuk ke galian untuk mem-

(Suara NTB/her)

TEWAS - Bocah Satriawan Hidayat asal Dusun Empol Timur Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong tewas tenggelam di lubang bekas galian, Sabtu (27/2). bantu korban keluar dari galian tersebut. Namun tangan Inaq Halpiah tidak mampu mengapai korban. Warga lain mencoba menolong dengan menyerahkan sebatang kayu kering kepada Inaq Halpiah untuk membantu korban.

“Korban pun berhasil ditolong dan diangkat oleh Inaq Jenah kemudian korban dilarikan ke pukesmas, namun korban sudah tidak dapat diselamatkan,” terangnya.

Korban dalam kondisi kritis dibawa langsung ke puskesmas. Namun nyawa

korban tak tertolong. Korban meninggal tak lama setelah tiba di puskesmas. Kasus ini pun ditangani Polsek Sekotong. bekerja sama dengan anggota Bhabinkamtibmas Desa Cendi Manik Brigadir Kadek Anom Suardinatha.

Dalam hal ini, pihak keluarga tidak ingin korban divisum atau diotopsi, pihak keluarga dengan ikhlas menerima musibah. Sekitar pukul 13.00 jenazah korban pun dimakamkan di pemakaman Celok Dusun Empol Utara.(her)

Praya (Suara NTB) Nasib naas menimpa gadis Bunga – bukan nama sebenarnya, asal Desa Jurang Jaler Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng). Gadis 17 tahun diduga diperkosa lima orang pria secara bergiliran. Aksi ini sudah dilaporkan ke Polres Loteng. Adapun para pelaku saat ini juga sudah diamankan di Polres Loteng, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepada polisi, korban mengungkapkan, aksi pemerkosaan terjadi sebanyak tiga kali. Kejadian pertama berlangsung pada hari Rabu (17/ 2) lalu. Kala itu, sekitar pukul 18.30 Wita, korban keluar rumah bersama MF (25) warga Desa Bunut Baok Praya di Dusun Gerepek, korban diperkosa oleh MF. Usai melampiaskan nafsunya, MF lantas membawa korban ke rumah ZK di dusun sebelah. Di sana korban bertemu dengan dua teman pelaku lainnya, MI (21) dan MH (29).

Aksi yang sama kembali dilakukan oleh MF. Tapi kali ini dua pelaku MI dan MH ikut nimbrung. Tidak selesai sampai di situ saja, keesokan

harinya si pemilik rumah, ZK (30) giliran memperkosa korban. Tapi kala itu ZK tidak sendirian. Aksi tersebut dilakukan bersama LMT (18).

Usai diperkosa, korban kemudian pulang ke rumahnya.

Awalnya, korban tidak mau menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Namun setelah sepekan berlalu, korban akhirnya buka mulut. Lantaran tidak tahan atas beban mental yang ditanggungnya. Mendapat cerita korban, kedua orang tua korban kaget bukan main. Tanpa pikir panjang, pada hari Kamis (25/ 2), korban bersama keluarganya akhirnya mendatangi Polres Loteng. Guna melaporkan perbuatan para pelaku.

Setelah mendapat laporan, polisi langsung bergerak cepat.

Hari itu juga, polisi langsung mendatangi rumah para pelaku. Dan, satu demi satu pelaku berhasil ditangkap polisi.

“Semua pelaku sudah kita amankan. Setelah korban membuat laporan resmi,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kaur.Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Husni Bertekad Jalan Kabupaten Tuntas Satu Periode

Kerjasama Program PMPTK Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Bedah SKL Hadapi UN

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekarang ini baru 52 persen jalan status Kabupaten dalam kondisi mantap. Artinya, masih ada sekitar 48 persen yang mesti dibenahi agar mantap 100 persen. Untuk itulah, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, bertekad menuntaskannya selama satu periode kepemimpinannya lima tahun kedepan.

Sebagaimana disampaikan Husni di sela-sela pemantapan Musrenbang Kecamatan, setiap tahunnya akan diupayakan perbaikan jalan Kabupaten sekitar 90 kilometer. Hingga diperkirakan dalam lima tahun jalan kabupaten sudah dalam kondisi mantap 100 persen. “Dari 48 persen jalan Kabupaten yang belum mantap, setahun kita perbaiki 10 persen atau sekitar 90 km.

Sehingga lima tahun tuntas semuanya,” tukas H. Husni.

Hal tersebut, lanjut H. Husni sudah menjadi misinya yang sudah disampaikan saat kampanye Pilkada lalu. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu perioritas utamanya dalam memimpin Sumbawa lima tahun kedepan.

Termasuk pembangunan jalan di wilayah Selatan, kecamatan Batulante tembus hingga kecamatan Orong Telu. (arn)

Guru SMP, SMA dan SMK Diberikan Pemahaman

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para peserta bedah SKL, guru - guru mata pelajaran jenjang SMP, SMA dan SMK.

Pansel Pemilihan Sekda KSB Segera Dibentuk

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terhadap guru mata pelajaran Ujian Nasional (UN) jenjang SMP, SMA, dan SMK, selama dua hari setiap jenjang di Hotel Cirebon. Melatih persiapan menjelang UN. Jenjang SMA dan SMK akan berlangsung dari Sabtu hingga Minggu. Sedangkan pada Senin hingga Selasa mendatang akan dilanjutkan ke jenjang SMP. Pesertanya yakni guru-guru mata pelajaran UN untuk pendidikan Menengah (Dikmen). Dengan pemateri dari instruktur pengawas.

Kasi PPMPTK SMP sekaligus panitia pelaksana kegiatan, Sultan Syahril, S.Sos, menyampaikan setiap menjelang akhir semes-

Taliwang (Suara NTB) Proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya akan segera bergulir. Ini ditandai dengan akan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) yang nantinya bertugas memilih pejabat Sekda itu.

Kepala BK-Diklat KSB, H. AbdulMalikNurdin,S.Sos,Sabtu (27/2) mengatakan, untuk pembentukanPanselpemilihan Sekda itu pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bupati.

“Kami akan sampaikan ke bupatibahwakamiakanmembentuk Pansel Sekda,” jelasnya.

(Suara NTB/bug) Sesuai dengan ketentuan Malik Nurdin Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembentukan Pansel untuk memilih pejabat utama harus atas persetujuan kepala daerah. Setelah disetujui maka personel Pansel akan diseleksi oleh Komisi ASN (KASN).

Malik menjelaskan, untuk Pansel Sekda ini pihaknya akan menggunakan struktur minimal dengan jumlah lima anggota. Anggota Pansel itu nantinya terdiri atas tiga orang dari kalangan eksternal dan dua orang lainnya dari internal pemerintah. “Kita akan pakai yang minimal. Dan yang anggota eksternal akan kita pilih dari profesional,” paparnya.

Menurut dia, sejauh ini nama-nama calon Pansel belum ada.

Pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan ke bupati agar segera memulai tahapan pembentukan Pansel tersebut. “Prosedur pembentukan Pansel itu nantinya nama-nama calon anggota dari kita. Kita akan ajukan sebanyak lima orang ke KASN untuk diseleksi. Setelah itu baru diajukan ke bupati, jika disetujui bisa langsung di SK-kan dan terus bekerja,” timpalnya.

Ia pun memastikan akan segera bertemu bupati untuk proses seleksi pembentukan Pansel Sekda tersebut. “Kalau tidak ada halangan, Minggu depan menghadap bupati dan kalau disetujui kami langsung seleksi nama calon Pansel-nya,” kata Malik.

Malik menuturkan, mereka yang akan masuk menjadi peserta calon Sekda diatur oleh ketentuan. ‘’Seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat kepegawaian bisa mengikuti seleksi tersebut.’’ katanya. “Yang menentukan nanti Pansel dari namanama yang masuk mereka seleksi menjadi tiga orang yang memenuhi syarat. Nah selanjutnya diserahkan ke bupati dan bupati-lah yang menentukan salah satunya,” pungkasnya. (bug)

ter 2 Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa selalu mengadakan kegiatan bedah SKL mata pelajaran UN. Mulai dari jenjang SMP, SMA dan SMA. Tujuannya mempersiapkan dan melatih guru-guru dalam membuat soalsoal prediksi UN. Sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan Kemendikbud. Sehingga nantinya dapat membantu guru-guru dalam memberikan bimbingan untuk siswa dalam menghadapi UN. “Kami berharap agar teman-teman guru dapat memanfaatkan kesempatan ini,” katanya.

Output dari kegiatan ini adalah menghasilkan produk soal yang akan dibawa nantinya ke sekolah masing-masing. Misalkan satu orang guru mempunyai paket soal masing-masing. Dalam satu mata pelajaran umpamanya jumlah pesertanya 38 orang. Maka akan ada

38 paket soal yang bisa dibawakan ke sekolah masing-masing dari kumpulan setiap guru. “Itulah produk yang kami harapkan di sini,” terangnya.

Nantinya, soal-soal tersebut bisa digunakan pada saat pelaksanaan Ujian Sekolah. Artinya guru-guru mata pelajaran ini tidak lagi harus kerepotan dalam membuat soal sendiri. Yang seharusnya kalau ada lima paket soal, harus membuat 500 soal.

Tetapi dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, cuma membuat satu paket soal saja. “Jadi akan memudahkan guru-guru kita untuk membuat soal-soal dalam melaksanakan Ujian Sekolah.

Karena saat kembali ke sekolahnya sudah punya soal. Itulah intinya,” tukas Syahril.

Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd, menyebutkan bedah SKL adalah untuk peningkatan mutu. Dengan mengukur standar kualitas. Untuk itu, diharapkan guru dapat memanfaatkan kegiatan bedah SKL ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun dengan waktu yang singkat. “Saya harap kepada rekan-rekan guru agar apa yang disampaikan nanti oleh instruktur agar ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” himbaunya.

Sudirman mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dan tanggung jawab secara ber-

(Suara NTB/arn)

PEMATERI - Kadis Diknas (tengah) didampingi Kabid PMPTK dan Kasi PMPTK SMP sebagai pemateri dalam bedah SKL. sama sama. Untuk mencapai hasil yang maksimal. Serta pentingnya membangun sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas.

“Jangan kita berbicara standar tetapi di satu sisi kita tidak siap.

Tentu perlu adanya peningkatan dari pada standar itu sendiri. Ini yang harus dipahami,” cetusnya.

Salah satu peserta, Abdul Malik guru SMAN 1 Orong Telu menilai dengan adanya kegiatan bedah SKL ini selain bisa meningkatkan kompetensi guru, juga para guru bisa lebih mempersiapkan siswa untuk menghadapi UN. Mengingat dengan adanya bedah SKL para guru dilatih untuk membuat soal, juga bisa memprediksi soal-soal sesuai dengan standar yang diberikan. “ Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Selain itu dengan

kita mendapat materi di sini, harapannya nanti bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Sehingga outputnya anakanak bisa lulus 100 persen,” sebut Abdul Malik.

Hal senada disampaikan peserta lainnya, Susilawati guru SMAN 1 Plampang. Kegiatan semacam ini sangat berpengaruh bagi guru mata pelajaran UN. Terutama meningkatkan kompetensi guru.

Bedah SKL ini nantinya bisa mengetahui bagaimana bentuk soal-soal sesuai dengan kisikisi UN. Sehingga para guru bisa mempersiapkan siswa dalam hal menghadapi UN. “Jadi dengan kegiatan ini selain meningkatkan kompetensi guru juga kita bisa mempersiapkan siswa dalam melaksanakan UN,” sebutnya. (arn/ind/*)

Penderita DBD di KSB Terus Meningkat Taliwang (Suara NTB) Jumlah pasien penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) dalam satu bulan terakhir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus meningkat.

Dinas Kesehatan (Dikes) setempat mencatat, sejak memasuki tahun 2016 ini sudah tercatat sebanyak 23 pasien yang dilaporkan terjangkit penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk tersebut.

Ke-23 pasien tersebut tersebar di tujuh kecamatan. Yakni kecamatan Poto Tano tujuh penderita, Seteluk tiga penderita, Taliwang lima orang penderita, Jereweh empat penderita, Maluk enam penderita, Sekongkang delapan penderita dan Brang Ene satu penderita. “Hanya di kecamatan Brang Rea yang sejauh ini belum ada laporan,” jelas Kasi Promosi Kesehatan (Promkes) Dikes KSB, Suhodo, SAP kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Ia mengatakan, jumlah penderita tersebut masih mungkin

Mahasiswa UTS Jadi Delegasi ASEAN di USA

bertambah, terlebih sejauh ini kondisi musim hujan yang tidak menentu turunnya sangat mendukung untuk cepat berkembang biaknya jentik nyamuk aedes aegipty penyebab DBD. “Cuaca saat ini memang mendukung sekali makanya kita perkirakan masih ada yang kemungkinan terjangkit tapi belum terverifikasi data kami,” timpalnya seraya menambahkan, selain 23 data DBD itu sementara ini ada pasien yang juga masih berstatus terindikasi.

“Ada pasien yang masih

terindikasi. Mereka ini tidak menutup kemungkinan juga naik statusnya menjadi DBD,” sambung Suhodo.

Menurut dia, peningkatan jumlah penderita DBD ini memberikan sinyal kepada masyarakat agar pola hidup bersih untuk menghindari penyakit tersebut belum maksimal.

Karenanya masyarakat diharapkan agar segera melakukan tindakan-tindakan preventif dengan menerapkan 3M plus yang selama ini menjadi cara efektif untuk menutup ruang

kembang biak nyamuk penyebab DBD. “Sebenarnya kami sudah sangat masif melakukan sosialisasi 3M plus untuk membasmi perkembangan jentik nyamuk DBD. Tapi tampaknya aplikasinya di lapangan masih belum efektif, apalagi cuaca yang hanya hujan beberapa kali dalam sebulan membuat sarang nyamuk menjadi subur,” timpalnya.

Untuk pembasmian sarang nyamuk, Suhodo mengaku, pihaknya tetap akan mengambil langkah penanganan.

Salah satunya dengan melakukan fogging (pengasapan) di wilayah-wilayah yang sudah terjangkit. “Harapan kami masyarakat secara rutin membersihkan pekarangan rumahnya terutama membasmi tempat-tempat sarang berkembang biaknya nyamuk.

(Suara NTB/bug)

Suhodo Karena tentu mencegah paling baik daripada megobati,” tukasnya. (bug)

TNI Amankan Kayu Diduga Hasil Perambahan Hutan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menjadi salah satu wakil pemuda ASEAN dalam program Young Southeast Asian Initiative di Arizona, Amerika Serikat. Mewakili Indonesia bersama mahasiswa lain dari 10 negara ASEAN lainnya, Kurniawan Eka Putra, akan berkuliah selama lima minggu di Arizona State University di Arizona, Amerika Serikat.

Rilis Humas UTS yang diterima Suara NTB, Minggu (28/2) menyebutkan, program YSEALI atau Young Southeast Asian Initiative merupakan program yang diinisiasi Presiden Barack Obama yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Amerika Serikat (USA) dan ASEAN dalam hal pengembangan jiwa kepemimpinan dan koneksi antarpemuda ASEAN untuk membentuk pemimpin – pemimpin muda ASEAN. Program ini terbagi atas dua kategori, YSEALI Academic Fellowship yaitu program YSEALI untuk mahasiswa ASEAN yang berusia 18 – 25 tahun dan YSEALI Professional Fellowship yaitu program YSEALI untuk pemuda ASEAN yang berusia di bawah 35 tahun.

Setiap kategori akan terbagi dalam dua bidang kegiatan yaitu Civic Engagement dan Entrepreneurship and Economic Development. Bukan hanya berkuliah, namun setiap peserta program akan mengaplikasikan segala ilmu yang diperoleh selama belajar di Amerika Serikat dalam kegiatan kemasyarakatan di dalam komunitas mereka. Bersama 250 delegasi mahasiswa ASEAN lainnya, Kurniawan akan menjalani masa kuliah intensif selama lima minggu sejak 20 Februari 2015 hingga 26 Maret 2015 dalam kegiatan Civic Engagement di Arizona State University.

Selain belajar di Arizona State University, ia juga akan mengunjungi Washington DC, untuk kegiatan lapangan bersama pembuat kebijakan, perwakilan pemerintah, pebisnis dan perwakilan organisasi nonprofit atau lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat. Proses pemilihan peserta program ini dilakukan sangat ketat oleh pihak penyelenggara. Calon peserta program YSEALI menjalani proses seleksi yang panjang sejak Oktober hingga Desember 2015.

Kurniawan dinyatakan lolos seleksi administrasi dan menghadapi sesi wawancara dengan pewawancara dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya dan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dibawah bimbingan jajaran dosen Fakultas Teknobiologi, Kurniawan menjelaskan dengan rinci serentetan kegiatan kemasyarakatan yang pernah dilakukan sejak masa SMA hingga masa kuliah dengan menjadi ketua organisasi Sobat Bumi regional Sumbawa.

Kurniawan mempersiapkan berbagai keperluannya selama di Arizona, mulai dari mental hingga materiil. Ia akan mengikuti kuliah pembekalan khusus sebagai modal berkuliah di Arizona.

Sehingga sepulangnya dari Amerika Serikat, ia mampu mengimplementasikan ilmunya dalam kegiatan kemasyarakatan di kabupaten Sumbawa dan UTS khususnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

WISMA PRAJA - Wisma Praja Sumbawa yang penuh dengan nilai-nilai historis. Di dalam kompleks wisma ini terdapat pendopo bupati, yang diwacanakan akan direlokasi.

Wisma Praja akan Jadi Ikon Sumbawa

(Suara NTB/ist)

Kurniawan di Arizona

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Muncul gagasan menjadikan Wisma Praja sebagai ikon Sumbawa. Menariknya lagi justru Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni Mo) sendiri yang melahirkan kembali gagasan ini.

Menjadikan Wisma Praja sebagai cagar budaya yang indah dan terawat. Bahkan Husni mulai berfikir untuk merelokasi pendopo (rumah dinas Bupati) yang menyatu di Kompleks Wisma.

Rencana inipun mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh.

“Ini mimpi lama saya sebenarnya. Bukan hanya kita jadikan sebagai museum, tetapi bisa menjadi cagar budaya yang indah. Itu konsep yang ada di otak saya dan ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Didepannya ada hamparan taman yang rapi dan terawat, sehingga nyaman bagi setiap orang. Maka selayaknya rumah Bupati (pendopo) itu bukan di situ. Tentu akan kita cari jalan, saya akan coba nanti mencari pendapat dan tanggapan dari masyarakat tentang niat ini,” terang Husni.

Hajat ini, sambung Bupati akan disampaikan secara luas sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Wisma sebagai sebuah cagar budaya yang mesti dirawat dan dilestarikan. Tidak seperti sekarang ini bagian atapnya sudahmulairapuh,karenakurangnya perhatian dalam menjaganya.

“Keinginan ini pasti pro dan kontra dari masyarakat. Makanya kita nanti akan gelar pendapat dengan mengundang semua tokoh masyarakat. Meski sejauh ini respons masyarakat banyak yang positif. Justru yang menentangnya belum saya dengar,” tukasnya.

Pihaknya bakal segera merehab Wisma dan membangun taman yang indah di sekitarnya.

Kalau anggarannya kurang, maka akan berupaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Rencana ini mendapat sambutan positif dari budayawan yang juga Rektor Insitut Ilmu Sosial dan Seni Budaya (IISBUD) Samawa Rea, M. Yamin, S.H, M.H, ketika dimintai tanggapannya, Sabtu (27/ 2). Dari zaman Bupati pertama Sumbawa, Madelau ADT, sudah pernah disampaikan soal keberadaanWismaPrajasebagaiikon daerah. Jadi, adanya rencana Bupati menjadikannya sebagai cagar budaya sangat diapresiasi. Bahkan kedepan, Wisma Praja bisa dijadikan Museum pemerintahan, sehingga orang bisa mengetahui sejarah pemerintahan di daerah ini.

Selain melihat Istana Dalam Loka, wisatawan bisa sekaligus mengunjungi Wisma Praja. ”Kemudian yang terpenting juga, rumah dinas Bupati itu direlokasi. Tidak boleh ada rumah pejabat di dalam situ.

Karena dari dulu itu murni sebagai kawasanWismaPraja.Jadiadministratifnya raja pada saat Belanda itu di situ,” terangnya.

Wisma harus steril. Pendopo tidak harus di kompleks Wisma

dan bisa direlokasi ke tempat lain yang lebih representatif. Kemudian, lapangan Pahlawan harus dikembalikan ke fungsi semula.

Bukan taman, tetapi alun - alun sebagai bagian dari Wisma. “Karena Lenang Lunyuk sudah tidak ada, sudah diambil sama masjid.

Maka kabupaten Sumbawa sekarang tidak punya alun-alun.

Itulah alun-alun kabupaten Sumbawa, Lapangan pahlawan itu,” ulas M. Yamin lebih jauh.

Sebagai budayawan dan akademisi tentu pihaknya mendukung penuh cita-cita dan keinginan Bupati dan Wabup baru Husni Mo. Bila perlu di kompleks Wisma dibangun sebuah perpustakaan yang representatif sebagai pusat peradaban. “Kalau untuk membangun sebuah peradaban, yang minat baca membuat orang Sumbawa menjadi pintar harus ada perpustakaan yang representatif. Ini juga bagian dari mengembalikan fungsi Wisma. Di dalam perpustakaan itu bisa disediakan buku tentang sejarah Sumbawa dan lainnya. Sehingga ada motivasi dari generasi muda Sumbawa untuk mulai menulis menggali tentang Sumbawa itu.

Termasuk mahasiswa saya yang ada di IISBUD ini,” tukasnya.

Pemimpin Sumbawa harus bisa membuka ruang berkreasi dan berinovasi. Salah satu contohnya, adalah perlunya membangun sebuah taman budaya.

Di lokasi tersebut, ada panggung, ruang kreasi seni budaya dan lainnya. (arn/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jajaran TNI Kodim 1607 Sumbawa kembali mengamankan satu truk bermuatan 5 kubik kayu diduga hasil perambahan hutan. Truk tersebut disergap saat melintas di Jalan Lintas Serading- Moyo Hilir, desa Serading kecamatan Moyo Hilir, Sabtu (27/2) sekitar pukul 04.45 Wita. Sementara sopir truk yang belakangan diketahui bernama Hen, warga desa Muer, kecamatan Plampang kabur.

Informasinya, sekitar pukul 21.30 Wita anggota TNI yang dipimpin Dan Unit Intel Kodim 1607 Sumbawa, Lettu Inf. Zainul Fahri menggelar patroli di dua lokasi. Yakni di Jalan Moyo Utara-Sebewe, dan Jalan SeradingMoyo Hilir. Tepatnya sekitar pukul 04.45 Wita, sebuah truk warna hijau dengan Nopol DK 9379 MC yang membawa kayu balok jenis jati melintas di Jalan Serading-Moyo Hilir. Anggota TNI pun langsung mencegat truk tersebut. Namun belum sempat diperiksa dan dicek terkait dokumen kayu, sopir truk melarikan diri. Truk beserta kayu kemudian diamankan ke Kantor Unit Intel Kodim Sumbawa.

Dalam hal ini tiga orang buruh beserta barang bukti berupa satu buah parang, dan sebuah Handphone ikut diamanakan.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Agus Suprianto yang dikonfirmasi membenarkan adanya diamanakan truk kayu

yang diduga hasil illegal logging tersebut. Dijelaskannya, sebelumnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan pembalakan di wilayah setempat. Pihaknya kemudian menindaklanjuti untuk melakukan operasi. Dalam hal ini pihaknya berhasil mengamankan satu truk. “Kami berkomitmen untuk mencegah terjadinya illegal logging. Makanya kita selalu mengadakan operasi secara dadakan. Karena biasanya yang direncanakan itu malah sudah ada yang bocor. Artinya sudah diketahui duluan, setelah kita datang sudah kabur semua,” terangnya.

Saat ini kasus ini tengah diproses. Untuk penanganannya akan diserahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan. Meskipun demikian pihaknya tetap akan memonitor perkembangannya. Jangan sampai, sudah susah payah ditangkap, lantas dilepas begitu saja.

Masalah perambahan hutan ini sebut Dandim, pihaknya akan terus menggenjot melakukan operasi. Hal ini supaya ada efek jera bagi para pelaku.

Apalagi aparat terkait seperti Kesbangpoldagri, Kepolisian, Kehutanan, dan Kejaksaan sudah berkomitmen secara bersama-sama dalam hal ini. Termasuk juga Bupati dan Wakil Bupati. “Kami tidak akan berhenti dalam meningkatkan stabilitas keamanan wilayah Sumbawa,” pungkas Dandim. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Truk bermuatan 5 kubik kayu jati diduga hasil iIlegal logging yang diamankan aparat TNI.

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Wujudkan Dompu Terbaik Nasional

Bupati dan Wakil Bupati Harapkan Dukungan Semua Pihak Dompu (Suara NTB) Terpilihnya pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2016 – 2021 sebagai wujud dukungan masyarakat untuk memastikan kelanjutan pembangunan Kabupaten Dompu.

Di akhir masa jabatan, kemiskinan di Kabupaten Dompu ditargetkan menjadi terbaik nasional dengan rata – rata penurunan 2 persen per tahun. Target ini akan optimal dengan program PIJAR, beroperasinya pabrik gula, dan sumberdaya perikanan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dari bapak ibu atas segala pengorbanannya. Apapun alasannya, bapak ibu telah mendedikasikan diri memberi dukungan kepada saya dan dae Arif. Pada hakekatnya, itu adalah dukungan untuk memastikan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Dompu,” tegas Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara silaturahmi dan syukuran atas pelantikan Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2016 – 2021 di lapangan Beringin Setda Dompu, Sabtu (27/2).

Dikatakan H. Bambang, ketika Bupati berganti pasti orientasi berpikirnya akan berubah. Pihaknya memastikan bahwa rel pembangunan sudah berjalan yang menurut data statistik sudah cukup baik bagi masyarakat Kabupaten Dompu dan semuanya berkepentingan untuk menjaga keberlanjutannya. “Melalui kesempatan ini memohon dukungan, tidak hanya cukup memberi dukungan suara dan mengkampanyekannya, tapi saya tetap memohon dukungan doa, dukungan air mata, dukungan perasaan untuk memastikan proses membangun bumi Ngahi Rawi Pahu akan berjalan efektif,” harapnya.

H. Bambang mengatakan, pihaknya tidak ingin diganggu oleh isu yang tidak ada manfaatnya untuk daerah dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. Ia pun mengharapkan agar bisa menyatukan visi misi untuk memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan saat ini rata – rata 2 persen per tahun dapat dilanjutkan. “Seh-

inga pada akhir masa jabatan, kabupaten Dompu tetap paling rendah kemiskinannya di NTB. Bahkan kalau perlu untuk seluruh Indonesia,” katanya.

Ketika program sapi, jagung, rumput laut (PIJAR) tetap berjalan, kemudian pabrik gula berjalan, perikanan juga akan ditangani mulai saat ini dan seterusnya, sehingga akumulasi dari perputaran uang yang bersumber dari berbagai sektor akan semakin mempercepat kemajuan masyarakat Kabupaten Dompu.

Pada 16 April 2016 mendatang, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dijadwalkan akan datang melaunching beberapa kegiatan terkait festival pesona Tambora dan akan dirangkaikan dengan peresmian pabrik gula di Doropeti Kecamatan Pekat. Sehingga pada April 2016, gula Tambora Dompu mulai diproduksi dan akan diperdagangkan untuk

Indonesia Timur.

Beberapa proyek yang dulu disampaikan telah berjalan dengan baik. Seperti proyek Raba Baka Kompleks sudah berjalan sesuai rencana untuk pembangunan di sisi timur dan sisi barat di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa. Pada tahun 2018, proyek ini diharapkan selesai dan Manggelewa akan berubah total menjadi daerah yang memiliki sistem irigasi teknis terbesar di Kabupaten Dompu.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada kesempatan yang sama juga mengungkapkan, harapanya agar dukungan yang diberikan masyarakat Dompu selama ini kepada pihaknya tetap diberikan hingga akhir masa jabatan. Sehingga program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah bisa tercapai. “Kita sangat berharap, dukungan ini jangan

hanya sampai di sini, tapi terus berkelanjutan sampai akhir masa jabatan,” harapnya.

Acara silaturahmi dan syukuran atas pelantikan Bupati dan wakil Bupati Dompu ini dihadiri oleh masyarakat Dompu dari semua Kecamatan se Kabupaten Dompu. Jajaran pemerintah, forum koordinasi pimpinan daerah juga hadir lengkap. Berbagai makanan dan minuman disiapkan pemerintah di lapangan beringin Setda Dompu pada acara syukuran. Sehingga tidak jarang, anak – anak yang ikut hadir menjadi cukup semangat.

Keberadaan Bupati dan wakil Bupati Dompu di tengah masyarakat menjadi pusat perhatian para warga pendukungnya dengan meminta foto bersama. Bahkan H. Bambang M. Yasin terlihat tidak canggung berbaur dengan warga dan melakukan foto selfi menggunakan kamera HP. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Bupati dan Wakil Bupati menuju panggung untuk pidato.

(Suara NTB/ula)

Bupati bersama warga foto selfi.

(Suara NTB/ula)

Bupati dan Wakil Bupati didampingi istri berpidato di hadapan warga pada acara silaturahmi.

(Suara NTB/ula)

Wakil bupati bersama Kades dan warga Tambora Pekat.

(Suara NTB/ula)

Warga tuna rungu pun minta foto bersama bupati.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Bupati temui warga yang menyediakan makanan pada acara syukuran.

Ibu bupati dan ibu wakil bupati didampingi Kadis serta Sekretaris Dukcapil Dompu.

Polres Bima Tingkatkan Silaturahmi dengan Warga Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima akan berupaya mendekatkan diri dengan cara meningkatkan silaturahmi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Hal itu merupakan wujud tanggung jawab secara pribadi maupun kapasitas sebagai anggota kepolisian.

(Suara NTB/uki)

LUMPUH - Kapolres Bima, Gatut Kurniadin saat melihat dari dekat kondisi tiga bersaudara yang lumpuh di Dusun Sarita, Desa Punti Kecamatan Soromandi.

Perjuangan Guru Sukarela, Merawat Tiga Adiknya yang Lumpuh Bima (Suara NTB) Kisah pilu dialami Faisal, Junaidin dan Wahyudin. Tiga saudara kandung yang masing - masing berusia 18, 15 dan 12 tahun tersebut, menderita gizi buruk sejak bayi dan kini lumpuh.

Ketiga warga dusun Sarita desa Punti Kecamatan Soromandi itu, dirawat kakak perempuannya, salah seorang guru sukarela di salah satu Pondok pesantren di wilayah setempat.

Meski kedua orang tuanya masih hidup, namun dalam keseharian ketiga bocah malang itu didampingi salah seorang kakaknya bernama Siti Nurmala (27). Sebab sang Ayah telah pergi dari rumah, sedangkan Ibunya, Erni Johan, sakit - sakitan dalam usia senja. Sementara kakak sulung yang masih normal, jarang pulang ke rumah.

“Ayah sudah lama pergi dari rumah. Ibu lagi sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit dan kakak jarang pulang,” ucap wanita yang akrab disapa Siti ini, saat Suara NTB bersama Kapolres Bima, AKBP Gatut Kur-

niadin, S.IK bersama puluhan anggota, mengunjunginya, Sabtu (27/2).

Menurut Siti, ketiga adiknya tersebut menderita lumpuh sejak berusia empat hingga lima tahun. Saat itu, gejala awal yakni mengalami demam tinggi dan susah bernapas.

Karena keterbatasan uang, dia tidak membawa ketiga adiknya tersebut ke rumah sakit hingga sekarang.

“Awalnya demam tinggi dan langsung mengalami lumpuh,” akunya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari menafkahi keluarganya, lebih -lebih untuk ketiga adiknya, Siti mengaku mengandalkan jual pulsa di samping bekerja sebagai guru. Namun penghasilan tidak menentu, karena statusnya masih sebagai guru sukarela. “Gaji sebagai guru tidak menentu, kadang dikasih, kadang tidak. Hanya mengandalkan jual pulsa,” katanya.

Disamping jualan pulsa, anak kedua dari lima bersaudara ini mengatakan, juga menjadi buruh tani di wilayah setempat. .

“Namun, kedua aktivitas ini sudah tidak lagi dilakukan.

Sebab, selain tidak ada yang merawat ketiga adik, Ibu saya juga sering sakit,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Punti Kecamatan Soromandi, Samsuddin, S.E mengatakan, pihak desa tetap rutin memberikan bantuan kepada keluarga tersebut, salah satunya memberikan beras raskin 15 kilo perbulan secara gratis. “Ada juga uang bulanan yang kita berikan, karena bantuan dari Dinas Sosial,” katanya.

Dia pun bercerita, keluarga tersebut dulunya berada. Namun setelah beberapa anggota keluarganya mengalami kelumpuhan, Bapaknya menikah dengan perempuan lain.

Dan kakak laki - lakinya meninggalkan mereka dan jarang pulang ke rumah. “Kalaupun datang bapak dan kakaknya itu, hanya melihat begitu saja, tidak memberikan apa - apa,” tuturnya.

Menurut Kades, selama ini Kepala daerah seperti Bupati dan wakil Bupati tidak pernah melihat kondisi keluarga tersebut. Meskipun berkali -

kali telah dilaporkan.

Untuk itu, dia berharap kepada kepala daerah Bima yang baru agar dapat turun langsung mengecek keberadaannya sehingga yang bersangkutan bisa dibantu dan ditangani dengan baik.

“Berharap agar Bupati dapat melihat langsung kondisi keluarga ini,” harapnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah aparat kepolisian Polres Bima, menyuapi ketiga saudara yang lumpuh tersebut. Dengan lahap ketiganya memakan nasi bungkus dikemas dalam kotak berwarna putih itu.

Sebelum meninggalkan rumah keluarga yang terbuat dari papan kayu itu, Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin memberikan sejumlah bantuan dana kepada Siti. Sang Kapolres menitipkan pesan agar dana itu dimanfaatkan dengan membuka usaha dan tidak dipergunakan untuk membeli keperluan lain.

“Dananya memang tidak seberapa, tapi jika dimanfaatkan untuk membuka usaha, saya yakin kamu berhasil dan sukses,” terangnya. (uki)

Hal tersebut, dikatakan Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, SH, S.IK, saat bersilaturahmi dan memimpin kegiatan peduli sosial dan pemberian bantuan modal usaha kepada keluarga penderita lumpuh dan biaya perawatan untuk penderita penyakit kanker hati di Desa Punti Kecamatan Soromandi, Sabtu (27/2).

Pemberian bantuan moril terhadap masyarakat tersebut, dalam rangka peringatan hari ulang tahun anggota Polisi Polres Bima angkatan 37 dan Sat Brimob Bima angkatan ke 22.

Gatut mengatakan keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat di lingkungan sosial adalah persoalan mendasar yang perlu diperhatikan sehingga dianggap berhak membutuhkan bantuan.

Selain itu, menurut dia, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab moral sebagai manusia. Disamping mendukung program pemerintah pusat ingin membentuk revolusi mental di tengah masyarakat.

“Momen hari jadi anggota Polisi Polres Bima angkatan 37 dan Sat Brimob angkatan 22, semoga bermanfaat bagi masyarakat melalui pemberian bantuan ala kadarnya ini,” akunya.

Pada kesempatan itu, Gatut juga memberikan penyuluhan tentang sadar hukum kepada generasi muda. Menurut dia, persoalan generasi muda merupakan hal yang terpenting dalam menyongsong kehidupan bermasyarakat lebih baik lagi.

“Percuma memperbaiki di atas permukaan laut, namun kami tidak mampu menyelam ke dasar laut

untuk memperhatikan generasi muda,” terangnya.

Lalu bagaimana upayanya memberikan penyadaran dan menanamkan jiwa nasionalis kepada generasi muda, kapolres menjelaskan, saat ini pihaknya telah memprogramkan polisi peduli pelajar. Setiap hari Senin dan Jumat akan diprioritaskan diberikan pengetahuan tentang nasionalis melalui mata pelajaran PPKN. “Yang lebih penting lagi beretika yang baik seperti diajarkan para orang tua, karena generasi muda menjadi tolak ukur keberhasilan bangsa,” terangnya.

Sementara hari Jumat, lanjutnya, pihak sekolah agar lebih berupaya memberikan penanganan iman dan takwa. Semua komponen merumuskan formulasi untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak.

“Dua hari dalam satu minggu itu merupakan kesempatan yang tepat agar bisa menanamkan jiwa nasionalis dan meningkatkan iman dan takwa dalam diri siswa, karena generasi muda adalah tolak ukur kemajuan bangsa.” terangnya Di sisi lain, Gatut menambahkan, disamping generasi muda menjadi tolak ukur kemajuan bangsa, pihaknya merasa bahwa ada persoalan mendasar dirasakan masyarakat Kabupaten Bima sehingga sangat perlu diperhatikan semua elemen.

“Saya rasa keterbatasan dan kekurangan di rasakan oleh masyarakat adalah persoalan mendasar bagi yang mampu untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (uki)

Lagi, Motor Wartawan di Bima Digasak Maling Kota Bima (Suara NTB) Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bima tampaknya makin marak. Kontributor TV One, Eka Husni menjadi korban, motornya raib beberapa waktu lalu dan hingga saat ini belum ada titik terang pelakunya.

Kini nasib serupa juga dialami wartawan Bima TV, Ayu Lestari (24). Satu unit motor yamaha jenis mio miliknya digasak kawanan maling, pada Minggu (28/2) dinihari.

Perempuan yang akrab disapa Tari itu kepada Suara NTB mengaku, sebelum kejadian dia memarkir kendaraan roda duanya itu di halaman depan kamar kos, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda.

“Waktu diparkir, motor dalam keadaan kunci stang,” ucapnya.

Namun kata dia, tepat pukul 06.00 wita, saat keluar dari kamar kos, dia terkejut usai motor mio warna putih dengan nomor polisi EA 2783 HC miliknya, tidak berada di tempat parkiran.

“Saya keluar dari kamar, tidak lagi melihat motor,” katanya.

Menurut dia, di kosan tersebut terdapat empat unit motor yang diparkir pada malam hari itu. Selain motornya, satu motor jenis Revo Blade Merah bernomor polisi EA 4574 XJ juga dibawa kabur.

“Motor diparkir depan kamar kos ada empat motor terparkir, namun dua raib,” terangnya.

Menurut dia, motor yang berhasil dibawa kabur itu tidak digembok, hanya mengunci stang. Sementara saat motor tersebut raib, pagar yang digembok terbuka begitu saja.

Akibat musibah menimpan-

ya tersebut, dia mengalami kerugian sekitar Rp 7 juta. Dan kejadian tersebut telah dilaporkannya ke Polres Bima Kota.

“Sudah dilaporkan secara resmi ke Polisi,” katanya.

Tari berharap aparat berwajib bisa secepatnya mengamankan pelaku. Sehingga angka curanmor di Bima setidaknya bisa diberantas, agar tidak ada lagi korban lain.

“Kalaupun motor saya tidak bisa kembali, bagi saya tidak masalah. Yang paling penting pelakunya bisa ditangkap” harapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Antonius F Gea, S.IK membenarkan laporan kehilangan motor. Kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti untuk memburu pelakunnya.

“Laporannya sudah kita terima dan akan segera disikapi,” pungkasnya singkat (uki)

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Tangani Kasus Korupsi

Polres Mataram Tegaskan Tidak Tebang Pilih Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 ini, Polres Mataram berjuang menuntasan dua kasus dugaan korupsi. Diantaranya, p enyelidikan proyek Alkes. Bidikan lainnya adalah proyek pembangunan gedung Dikes Kota Mataram. Publik memiliki ekspektasi terhadap penanganan kasus tersebut. Berbekal ‘prestasi’ Polres Mataram yang menuntaskan empat berkas perkara pada tahun 2015 lalu.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIk kepada Suara NTB menegaskan bahwa pihaknya tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu dalam setiap penuntasan dugaan kasus korupsi. Meski demikian, prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan proporsionalitas tetap dipedomani, demi menjaga kepastian hukum.

“Tidak. Kita tidak tebang pilih. Saat ini, kita fokus menangani dua kasus, yang Alkes sama yang gedung Dikes itu,” terangnya saat ditemui di Mapolda NTB akhir pekan lalu. Dua kasus yang dimaksud adalah, proyek pengadaan Alkes 2014. Awal Januari 2016 lalu, penyidik telah merampungkan klarifikasi har-

ga ke pihak distributor ke tiga tempat, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Ada indikasi beberapa item yang tidak sesuai dengan permintaan.

Penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pengadaan Alkes di Kota Mataram ini telah memeriksa sejumlah nama, diantaranya pihak kontraktor pemenang tender, KPA, dan PPA pada Dikes Kota Mataram. Tender pengadaan Alkes tersebut dengan nilai penawaran Rp 1.015.000.000.000. Pagu anggaran yang bersumber dari APBN 2014 itu adalah senilai Rp 1.029.797.000.000. Mengenai pengusutan Alkes tersebut, Kapolres menyebutkan, pihaknya masih melakukan

penyelidikan lebih lanjut, terkait kebutuhan masing-masing item Alkes di setiap Puskesmas.

Awal tahun ini juga pihaknya telah melakukan gelar perkara.

Berbekal kesimpulan gelar perkara itu, komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTB mulai dijalin.

“Keperluannya kan untuk mengetahui apakah ditemukan kerugian negara atau tidak. Komunikasi (dengan BPKP) sudah. Sedang dibicarakan lebih lanjut mengenai permintaan kita untuk audit kerugian negara. Yang punya kewenangan dan keahlian (audit) kan BPKP. Masih harus dilihat dulu hasil gelar perka-

ra kita,” jelas Kapolres.

Ia belum bersedia merinci mengenai sejauh mana progres penanganannya, termasuk apakah sudah ditemukan adanya unsur melawan hukumnya.

“Pokoknya kita masih penyelidikan. Ya kalau ada ditemukan unsur (pidana) dan alat-alat buktinya tentunya nanti kita naikkan ke penyidikan,” ujarnya.

Begitu pun mengenai penanganan proyek pembangunan gedung Dikes. Penyidik Polres Mataram masih berkutat dengan telaahan sejumlah dokumen. Juga tentang siapa saja yang akan diklarifikasi terkait pembangunan gedung yang dikerjakan dalam dua tahap tersebut dengan nilai total Rp 3,1 miliar dana APBD itu.

Pembangunan gedung yang terletak di kompleks perkantoran pemerintah Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan itu dilaksanakan dalam dua tahap dengan sumber anggaran dari APBD Kota Mataram.

Tahap pertama pada tahun 2013 dengan pagu anggaran Rp 1.817.790.000. Lelang yang diikuti oleh 66 peserta itu kemudian dimenangkan oleh CV PIN dengan harga penawaran Rp 1.450.001.000.

Sementara pada tahap dua dianggarkan dalam APBD 2014 dengan pagu anggaran Rp Rp 1.742.860.000, paket proyek dilelang secara elektronik sama dengan pelelangan pada tahap pertama. CV SJU memenangkan lelang pekerjaan konstruksi tersebut dengan harga penawaran Rp 1.340.311.000,00 dari lelang yang diikuti oleh 43 peserta. Sebelum ditangani oleh Polres Mataram, pengusutan proyek tersebut dilakukan oleh Polda NTB dalam tahap pengumpulan data.

Satu lagi laporan masuk yang ditangani Polres Mataram, yaitu mengenai pengusulan rekomendasi pemeroleh Bansos Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tahun 2014. Sejauh ini,

Polres telah mengklarifikasi 16 LKP penerima. Termasuk 33 LKP yang turut mengajukan pada tahap pengusulan.

Adapun pihak-pihak yang telah diklarifikasi antara lain, perwakilan masing-masing LKP, pejabat di Dinas Dikpora Kota Mataram, pejabat Dikpora Provinsi NTB, dan Lembaga Independen Penguji Kompetensi yang ditunjuk oleh pusat.

Terhitung 50 saksi telah dimintai keterangan. Sejumlah dokumen juga ditelaah, seperti proposal permohonan, dokumen surat rekomendasi dari dinas terkait, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran LKP penerima Bansos.

Pengembangan dari keterangan sejumlah saksi dan pencocokan dokumen-dokumen, disebutkan bahwa Dikpora yang berada di daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi penerima Bansos itu. Melainkan pemerintah

pusat melalui kementerian terkait, sebab dana yang dikucurkan itu bersumber dari APBN. Pihak Dikpora Kota dan Provinsi disebutkan hanya memberikan rekomendasi yang di tingkat pusat diverifikasi kembali, tentang kelengkapan persyaratan dan administrasinya.

Masing-masing LKP yang beberapa diantaranya bergerak di bidang tata rias pengantin, salon kecantikan, dan keterampilan menjahit itu mendapatkan bantuan dengan nilai yang bervariasi, yaitu antara Rp 25 juta hingga 32 juta.

Sejumlah uang tersebut sudah dieksekusi pada 2014 lalu.

Meski belum ada ditemukan indikasi penyimpangan, namun Polres Mataram tidak serta merta menghentikan penanganannya begitu saja.

“Kita tindak lanjuti terus. Kalau ada ditemukan petunjuk atau bukti baru, ya kita lanjutkan,” tegas Kapolres. (why)

Jokling BNN NTB

Siswa SD pun Digandeng Perangi Narkoba Dengarkan Aspirasi Masyarakat RIBUAN warga di Kabupaten Lombok timur yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, beberapa waktu lalu yang menolak rencana penyedotan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, sangat disesalkan oleh kalangan DPRD NTB. Menurut para wakil rakyat Udayana itu, seharusnya masukan dan aspirasi masyarakat bukan untuk dilawan, tapi untuk didengar dan kemudian dilaksanakan. Karena itulah fungsi esensial dari keberadaan negara (Pemerintah) itu.

“Kita sangat menyayangkan hal seperti ini. Pada dasarnya, siapapun masyarakat boleh untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat berhak diberikan ruang untuk menyampaikan perasaanya, jangan sampai tidak mau berdiskusi dengan masyarakat. Apa salahnya masyarakat memberikan masukan, Pemeritah jangan tabu dengan perbedaan pendapat, harus bijaksana. Berikan kesempatan untuk masyarakat bicara,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Yek Agil kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Komisi II kemudian secepatnya akan mengambil langkah tegas untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat NTB. Komisi II akan memanggil eksekutif untuk menjelaskan alur-alur yang sudah dilakukan, sehingga izin-izin bisa dikeluarkan.

“Kita akan kaji dulu sejauh mana tahapan-tahapannya, untuk memberikan alur-alur yang dibuat sehingga bisa keluar izin-izin itu. Karena ini dampak jangka panjangnya sangat besar, kerugiannya jauh lebih besar dari manfaat ekonomi. Jangan kita hanya pikirkan NTB 2016, tapi kita berbicara NTB 10, 20 tahun ke depan,” kata politisi PKS itu.

Selain itu, Komisi II juga akan menguji sejauh mana keobyektifan hasil kajian yang dilakukan oleh eksekutif. Karena data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, juga bisa dimanipulasi. Untuk itu, komisi II akan membandingkannya dengan data yang dimilikinya.

“Kita akan konversi data-data hasil penelitian mereka dengan yang kami miliki. Kita juga akan kroscek dengan lembaga yang lain. Karena data-data yang mengatakan layak itu juga bisa dimanipulasi,” kata Yek Agil.

Menurut Yek Agil, pada intinya, Komisi II, akan tetap menolak dan hal itu sudah disepakati oleh seluruh anggota Komisi II DPRD NTB. “Secara politik kita sudah sepakat untuk menol a k n y a , ” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

KAYU - Anggota Kodim 1607/Sumbawa menunjukkan enam kubik kayu jati dalam truk yang diamankan Minggu kemarin.

Anggota Kodim 1607/Sumbawa Tangkap Terduga ’’Illegal Logging’’ Mataram (Suara NTB) Anggota Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa kembali menangkap pelaku illegal logging di jalan Lintas Serading Moyo Hilir Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Minggu (28/2).

Pelaku dan barang bukti hingga berita ini ditulis masih dilakukan pemeriksaan intensif.

Pengungkapan ini tidak lepas dari proses pengintaian panjang oleh anggota Intel Kodim setempat. Sebab kegiatan illegal logging khususnya di Sumbawa dianggap semakin meresahkan. “Dua hari berturut-turut anggota Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal

logging di jalan Lintas Serading-Moyo Hilir,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB, Minggu siang.

Awalnya tim Intel melakukan penangkapan Sabtu (27/ 2). Kubikan kayu diamankan.

Selanjutnya Minggu pagi kemarin, tim yang sama kembali menangkap pelaku illegal logging di jalan lintas Seranding-Moyo Hilir. Operasi dipimpin langsung Komandan Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa Lettu Inf Zainul Fahri bersama 12 anggotanya.

Tim menahan satu unit truk warna kuning dengan Nopol EA 8654 F yang dikemudikan oleh Iwin warga Desa Langam Kecamatan Langam

Pelajar Harus Paham ”Proxy War”

(Suara NTB/dok)

Proses Demokrasi KY

(Suara NTB/ars)

TIDAK seperti sejumlah lembaga negara lain yang riuh dengan hiruk pikuk proses pemilihan pemimpin, Komisi Yudisial (KY) cenderung landai. Melalui proses yang demokratis, lembaga pengawas perilaku hakim ini resmi memiliki pemimpin baru. Proses lancar ini dinilai sebagai bagian dari demokrasi yang sukses di KY, ketika lembaga lain harus bergulat karena harus melalui proses politis.

Aidul Fitriciada Azhari dan Sukma Violetta terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua KY Periode Paruh Waktu Pertama Tahun 2015 - 2020. Keduanya memperoleh suara terbanyak dalam Rapat Pleno Terbuka Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KY yang digelar Jumat (26/2) pagi di Auditorium KY, Jakarta.

“Kami mengapresiasi proses pemilihan yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa Anggota Komisi Yudisial dewasa dalam berdemokrasi,” kata juru bicara KY Farid Wajdi kepada Suara NTB, Sabtu (27/2).

Keduanya akan menjabat selama dua tahun enam bulan proses rapat pleno terbuka yang dipimpin Maradaman Harahap selaku Ketua KY sementara saat itu. Semua anggota KY diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi – misi, pesan, harapan untuk organisasi di masa mendatang. Sampai akhirnya Aidul Fitriciada Azhari terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY yang menetapkan Sukma Violetta untuk Periode Paruh Waktu Pertama Tahun 2015-2020.

Farid menambahkan, dengan proses pemilihan itu, akan menjadi dampak positif dan energi baru bagi seluruh elemen Komisi Yudisial. “Sehingga memberi gambaran lebih baik untuk Komisi Yudisial ke depan,” pungkas Farid. (ars)

Kabupaten Sumbawa. Truk yang mengangkut kayu olahan jenis jati tersebut dihentikan saat melintas di Jalan Seranding Desa Seranding Kecamatan Moyo Hilir. “Saat diberhentikan dan memeriksa kelengkapan surat-surat kayu oleh anggota unit intel, ternyata surat kayu yang ditunjukkan tersebut berasal dari Lantung yang akan di muat menuju Lopok,” terang Danrem.

Dari hasil interogasi, kayu yang diangkut sebanyak enam kubik tersebut berasal dari Hutan Tanjung Bele. Setelah diintrogasi sopir truk beserta barang buktinya kemudian diserahkan ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa untuk diproses lebih lanjut. (ars)

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH PELAJAR - Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede Sabtu (27/2) memberikan materi bahaya Proxy War kepada siswa – siswi SMA se Pulau Lombok di Gelanggang Pemuda Mataram.

Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si, Sabtu (27/2) memberikan materi bahaya Proxy War kepada siswa – siswi SMA se Pulau Lombok di Gelanggang Pemuda Mataram.

Kepada para pelajar, Danrem menjelaskan, Proxy War atau perang Proxy penting diketahui pelajar sebagai bagian dari generasi muda. Mengingat perang ini tidak dilakukan dengan cara kontak fisik secara langsung seperti perang pada umumnya. Namun merupakan sebuah konfrontasi antar dua

kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. “Bahaya inilah yang harus kalian pahami,” sebut Danrem.

Perang memanfaatkan kekuatan lain, lanjut Danrem, dianggap para pelaku untuk mengurangi risiko konflik.

Dalam perang Proxy tidak dapat diketahui jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan dari jauh. “Dan perlu adik adik ketahui, saat ini Proxy War telah berlangsung di negara kita.

Bentuknya serangan pada In-

poleksosbudhankam. Salah satu contoh nyata yaitu peredaran narkoba yang semakin marak di masyarakat saat ini,” ungkapnya.

Peredaran narkoba menurut Danrem, saat ini tidak pandang bulu. Pelajar, mahasiswa pun jadi sasaran. Tentu menurutnya hal ini sangat meresahkan, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya akan merusak kualitas generasi muda, namun juga dapat mengakibatkan kematian. “Untuk itu apabila hal ini terus dibiarkan maka di masa yang akan datang tidak ada lagi generasi muda yang akan membangun dan mamajukan bangsa ini,” ujarnya khawatir.

Disisi lain, sebut dia, bila negara dengan kekayan alam yang berlimpah ini tidak terurus, maka negara lain akan dengan mudah menguasai NKRI. Untuk itu dia menganggap, ceramah-ceramah mengenai Proxy War sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda yang melanjutkan perjuangan bangsa. Dengan harapan, agar sebagai generasi dapat menyadari dan memahami bahaya dari Proxy War untuk sama-sama menghadapi dan menangkalnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Jika selama ini pelibatan kampanye anti narkoba jenjang mahasiswa dan pelajar SMA, tim pojok konseling (Jokling) BNN NTB melibatkan generasi tingkat Sekolah Dasar (SD).

Mereka menggandeng pelajar SD Integral Luqman Al Hakim Mataram, dalam Kegiatan Minggu (28/2) di arena car free day .

Tampak antusias, puluhan siswa dari sekolah tersebut melakukan parade sepanjang arena Car Free Day Jalan Udayana Kota Mataram, sembari menyerukan yell yell tentang “Stop Narkoba” guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Peserta parade mengajak seluruh masyarakat yang ada di arena CFD tersebut untuk sama-sama mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran narkoba.

Kegiatan kemudian dirangkai dengan sosilisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB, Anggraini Ninik M, SH., MH. Menurutnya, anak tingkat SD perlu diberikan pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari penyalagunaan narkoba.

“Ini merupakan upaya pencegahan dini yang harus kita lakukan, karena dengan pengetahuan dasar tentang bahaya dan dampak narkoba anakanak akan bisa mencegah dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri,” katanya di lokasi.

Dengan pengetahuan seperti ini, menurut dia pada saatnya para pelajar SD menginjak usia SMP maupun SMA nantinya, menjadi bagian dari generasi yang pintar, sehat dan berprestasi tanpa narkoba. Pelajar ini diharapkan akan menjadi pelopor dalam perkembangan pergaulan remaja yang saat ini cenderung hura-hura dan bersenang-senang.

“Kami akan terus gencakan gerakan stop narkoba melalui kegiatan kampanye stop narkoba di pojok konseling ini,” terangnya.

Dia menghimbau sekolahsekolah lainnya baik di tingkat SD, SMP maupun SMA untuk melakukan hal yang sama. Pihaknya pun sangat terbuka untuk memberikan kesempatan kepada semua sekolah ataupun kelompok masyarakat lain di program pojok konseling yang menetap di CFD ini.

Disebut Anggraini, saat ini ada sekitar 27,32 persen anakanak pelajar dan mahasiswa yang sudah menggunakan narkoba disamping para pengganguran atau yang putus sekolah dan tidak bekerja, maupun yang sudah bekerja. Ini artinya, kata dia, para pelajar maupun mahasiswa menjadi salah satu incaran para bandar dan pengedar dalam melakukan bisnis dari barang haram narkoba.

“Kalo ini tidak segera kita lakukan maka akan terjadi pembunuhan karakter bangsa melalui penghancuran generasi dengan meracuni mereka dengan narkoba. Kami terus mendorong dan membutuhkan sinergisitas dari semua komponen bangsa ini khususnya kita di Nusa Tenggara Barat,” ajaknya.

Pada kesempatan sama, Kepala Sekolah SD Integral Luqman Al Hakim, Agus Adnan, S.Sos mengatakan, “Anak-anak siswa kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sekolah SD Integral dalam mengisi Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang dilaksanakan dari tanggal 27 – 28 Februari 2016,” sebutnya.

Sekolahnya ingin mengisi kegiatan siswa siswi dengan pengetahuan dasar, salah satunya mengetahui, mengenal bahaya penyalahgunaan narkoba.

Materi itu diakuinya akan menjadi modal para pelajar melanjutkan pendidikan kedepan sehingga memiliki pengetahuan tentang bahaya dan dampak narkoba. “Semoga program ini bisa terus dilaksanakan untuk semua sekolah di NTB,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

SISWA SD - Siswa SD Integral Luqman Al Hakim Mataram, yang dilibatkan dalam kampanye anti narkoba oleh tim Jokling BNN NTB, Minggu (28/2) di arena car free day.

Pria Mabuk Diduga Habisi Nyawa Kawannya Mataram (Suara NTB) Menenggak minuman keras membuat DV (29) hilang kendali. Diduga karena tersinggung, ia menganiaya Zahran (31) yang menumpang tidur hingga meninggal dunia, Sabtu (27/2). Pelaku yang menyerahkan diri ke Polsek Pagutan lalu diamankan ke Mapolres Mataram untuk menghindari amuk massa.

Kapolsek Pagutan, Ipda I Putu Gede Sudarasana, SH menerangkan, pelaku mulai pesta miras di rumahnya di BTN Pepabri, Pagesangan, Mataram sekitar pukul 12.00 Wita. Tiga jam berselang, korban datang menumpang tidur dan langsung menuju salah satu berugak di rumah pelaku.

“Korban langsung tidur tidak ikut minum-minum,”

terangnya, Sabtu (27/2). Menjelang senja, sekitar pukul 18.00, pelaku tak tenang dan mulai sewot terhadap korban yang masih pulas tertidur.

Pelaku kemudian melempar korban dengan bantal. Terkena tepat di wajahnya, korban terbangun. Namun ia tak tahu apa yang bakal menimpanya.

Emosi pelaku semakin menjadi sampai menyeret

korban dari atas berugak hingga terjatuh. Secara membabi buta, pelaku memukuli dan menendang korban bertubitubi. “Korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan”, ungkap Kapolsek.

Mendapat pukulan dan tendangan, lanjut dia, korban terkapar tak sadarkan diri.

Tak lama kemudian oleh pelaku dan satu kawannya, kor-

ban diantar ke RSUD Kota Mataram untuk diberi perawatan.

Malang tak dapat ditolak. Tiba di rumah sakit, Zahran dinyatakan sudah meninggal.

Kapolsek mengatakan, jenazah korban dibawa menuju RS Bhayangkara untuk dilakukan otopsi, untuk menelisik penyebab kematiannya.

Sementara pelaku diamankan di Mapolres Mataram. (why)

Jelajah

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Halaman 9

Sensasi Dua Batu Payung

Pantai Batu Selayar Pilihan Tepat Bagi Petualang Mungkin nama pantai ini masih sangat asing bagi para wisatawan baik lokal, domestik apalagi mancanegara. Pasalnya, pantai ini terletak di balik Gunung Prabu, tepatnya di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Pantai ini lebih banyak yang menyebutkan dengan sebutan Pantai Batu Selayar.

PANTAI ini masih masih jarang dikunjungi. Banyak spot-spot menarik yang dapat menghilangkan penat di pantai ini. Jaraknya dari pusat Kota Mataram sekitar 65 70 Km dan dapat ditempuh selama 1,5 - 2 jam.

Akses jalan menuju Pantai Batu Selayar ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Para

wisatawan sebenarnya dapat juga menggunakan kendaraan roda empat. Namun, kendaraan tak dapat dibawa sampai ke lokasi terdekat pantai ini karena medan yang cukup berat dan menantang.

Kondisi jalan, turun bukit dengan kemiringan sampai 45 derajat.

Para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pantai Batu Sela-

Infrastruktur Menuju Pantai Batu Selayar Memprihatinkan PANTAI Batu Selayar, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata pantai di Lombok. Terlebih, pantai ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Pantai Mawun yang sudah terkenal sampai mancanegara.

Namun, infrastruktur jalan menuju Pantai Batu Selayar masih cukup memprihatinkan. Begitu juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti toilet masih belum ada. Untuk itu pemerintah daerah setempat diharapkan dapat membangun fasilitas pendukung dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke tempat tersebut. ‘’Pantai ini sangat indah menyenangkan, terutama ombak dan bukitnya. Harapan saya mungkin bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah terutama akses jalannya,’’ kata Ayu, salah satu wisatawan asal Kota Mataram saat berkunjung ke pantai tersebut belum lama ini.

Ayu mengatakan, pantai tersebut masih cukup alami dan bebas dari sampah. Ia berharap, pantai tersebut tetap terjaga kealamiannya. Ia mengaku baru pertama kali berkunjung ke pantai tersebut.

Meskipun kondisi medan yang agar sulit dan cukup memacu adrenalin, Ayu mengaku tak kapok ingin kembali berkunjung ke pantai tersebut. ‘’Mungkin beberapa fasilitas lain seperti tempat berteduh, ndak perlu banyak cukup satu atau dua buah, serta toilet yang sangat penting. Dan satu lagi, berdayakan warga sekitar lokasi,’’ harapnya.

Pengunjung lainnya, Luluk asal Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat juga mengaku baru pertama kali berkunjung ke pantai tersebut.

Meskipun ia berasal dari Loteng, namun baru mengetahui pantai tersebut dari teman-temannya yang telah berkunjung ke sana. ‘’Kesan pertama ketika menginjakkan kaki di

pantai ini adalah takjub. Karena tidak sia-sia rasanya perjalanan yang begitu menguras tenaga. Dengan kondisi jalan dan jarak tempuh yang lumayan jauh.

Seakan terbayar ketika sampai di sini,’’ ujarnya.

Pantai ini masih sangat jarang dikunjungi dan diketahui banyak orang. Banyak spot-spot menarik yang dapat menghilangkan penat di pantai ini. Akses jalan menuju Pantai Batu Selayar ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Para wisatawan sebenarnya dapat juga menggunakan kendaraan roda

empat. Namun, kendaraan tak dapat dibawa sampai ke lokasi terdekat pantai ini karena medan yang cukup berat dan menantang, karena harus naik turun bukit dengan kemiringan sampai 45 derajat. ‘’Harapan ke depan buat destinasi ini, semoga ada perhatian dari pemerintah daerah. Misalnya akses jalan menuju pantainya bisa diperbaiki.

Sehingga menjadi lebih mulus. Selain itu, perlu juga dibuat penunjuk arah supaya orang yang mau berkunjung tidak bingung,’’ harapnya.(nas)

yar ini menganggap pantai ini paling cocok (recommended) bagi para petualang. ‘’Pantai ini cocok buat petualang. Kalau yang gak biasa naik turun bukit gak usah dicoba. Nanti di tengah jalan minta pulang,” kata salah satu pengunjung asal Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Loteng, Luluk kepada Suara NTB, saat berkunjung ke Pantai Batu Selayar, belum lama ini.

Pantai Batu Selayar terletak di bawah bukit dan didominasi oleh bebatuan raksasa. Garis pantainya tidak terlalu panjang dan dihiasi dengan pasir berwarna putih. Ombak di pantai ini

cukup besar dan tinggi. Sehingga untuk berenang di pantai ini cukup berbahaya kecuali saat air pantai sedang surut.

Luluk mengatakan, Pantai Batu Selayar mempunyai ciri khas dibandingkan pantai-pantai lainnya. Ia menyebutkan, ada dua batu besar yang menjadi ciri pantai ini. Pantai ini mirip dengan Pantai Batu Payung yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Loteng.

Namun di pantai Selayar ini, terdapat dua batu payung yang menjadi sensasi tersendiri bagi para pengunjung maupun wisatawan yang berkunjung. (nas)

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Khawatir Tergerus Zaman

Kerajinan Bambu dan Gerabah Jadi Bahan Praktik di SMAN 1 Kuripan Eksistensi kerajinan lokal, seperti gerabah dan kerajinan bambu terancam oleh produk-produk yang menarik dan harga murah. Belum lagi, generasi muda lebih memilih main gadget atau senang produk luar daripada budaya lokal.

SADAR atas kondisi ini, SMAN 1 Kuripan Lombok Barat (Lobar) tidak ingin generasi muda di Kuripan lupa dengan kerajinan khas lokal, seperti gerabah atau kerajinan bambu. Kerajinan ini dimasukkan dalam pelajaran kesenian di sekolah. Selain untuk mempertahankan kerajinan lokal ini, pihak sekolah mengembangkan kerajinan juga untuk mempersiapkan anak didiknya menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sebagai contoh, saat Suara NTB berkunjung ke SMAN 1 Kuripan, Sabtu (27/2). Siswa kelas III sedang sibuk membuat sejumlah kerajinan di bawah bimbingan guru seni.

Mereka sedang fokus mengerjakan sejumlah kerajinan dari bambu yang bernilai jual tinggi, seperti miniatur kapal laut.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas M. Saleh bersama sejumlah guru seni, yakni M. Kartawan, Koordinator BK Mahrip, Wakabina Muta dan guru I Ketut Kicen, menunjukkan bagaimana kesibukan di kelas seni di SMAN 1 Kuripan.

Siswa laki-laki memotong bambu, sedangkan siswi merapikan irisan bambu yang dipotong siswa laki-laki. Mereka tampak kompak merajut potong demi potong bambu yang sudah diiris kecil-kecil.

Tampak, hasil tangan siswa dan sisiwi ini sudah berbentuk miniatur kapal.

Membuat kerajinan kapal dari bambu tergolong sulit, sehingga butuh ketelitian dan kesabaran. Untuk menyelesaikan satu buah miniatur kapal, butuh waktu satu semester (enam bulan). Tak jauh dari ruang kelas ini, ada juga siswa dan siswi yang membuat air mancur dari gerabah kendi yang dimodifikasi menggunakan balutan campuran semen dan pasir. Hasil kerajinan air mancur sangat menarik, karena memiliki pahatan dan relief serta dipasang

lampu sebagai penerang di dalamnya. Pembuatan kerajinan ini juga tergolong sulit, karena butuh ketelitian dan ketelatenan.

Menurut guru seni, M. Kartawan, pengembangan kerajinan kriya dan gerabah di SMAN 1 Kuripan dimulai sejak tahun 2015. Kerajinan ini menjadi salah satu mata pelajaran kesenian siswa-siswi, baik kelas 1 sampai kelas 3. Untuk memudahkan belajar, siswa dan siswi membentuk kelompok beranggotakan 5 orang.

Alasan pihaknya mengajarkan kriya kerajinan bambu, karena di kampung-kampung yang ada di sekitar sekolah banyak potongan bambu yang tak terpakai, sehingga terbuang pecuma. “Sehingga kami pun memiliki ide untuk membuat kerajinan kriya miniatur kapal dari bambu.

Kami khawatir kerajinan lokal, seperti kerajinan bambu dan gerabah terancam punah, karena tidak ada regenerasi,”katanya.

Alasan lainnya, pengembangan kerajinan bambu ini merupakan kerajinan lokal yang selama ini tak ada penerusnya. Hal inilah yang mendorong pihak sekolah ingin agar pelajar sejak dini belajar membuat kerajinan. Sejak awal adanya mata pelajaran ini, anak didik sangat antusias. Pembuatan seni kriya kapal dari bambu ini muncul dari ide para guru lalu ditularkan ke siswa. Tentunya guru mengajarkan teori dan langsung praktik.

Diakuinya, pembuatan kerajinan ini tergolong rumit karena itu memerlukan janggka waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Bahan yang diperlukan untuk pembuatannya seperti bambu, serbuk kayu, lem, pernis. Proses pembuatan kriya kapal bambu ini, dimulai dengan membuat sktesa (gambar) kapal yang ingin dibuat. Barulah bambu dipotong-potong sesuai

Kepala SMAN 1 Kuripan bersama sejumlah guru menunjukkan hasil karya kerajinan siswanya berupa replika kapal.

Sejumlah siswa SMAN 1 Kuripan sedang membuat bahan replika kapal dari bambu. dengan bentukan kapal. Bambu dipotong kecil-kecil. Lalu bambu ini dipasang dan direkatkan bahan-bahan menggunakan bahan yang ada sesuai gambar. Ukuran satu miniatur kapal 40 centimeter.

Biaya yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini kurang lebih Rp 25 ribu, sedangkan harga jual per unit Rp 100Rp300 ribu.

Pembuatan gerabah juga

lumayan rumit. Kendi yang biasa oleh orang Sasak digunakan untuk mengisi air, dilubangi lebih dulu bagian tengahnya sebagai media untuk air mancur. Dalam proses melubangi ini butuh kehatihatian karena jika tidak maka kendi air akan pecah. Setelah melubangi kendi itu, barulah bagian dalamnya dibentuk relief, seperti yang disukai. Bagian dalam ini dibentuk meng-

Guru kesenian memberikan bimbingan pada sejumlah siswa SMAN 1 Kuripan mengenai cara membuat replika kapal berbahan bambu.

gunakan lumuran semen dan pasir. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari untuk menunggu balutan itu kering.

Setelah kering, barulah dipasangkan lampu, kabel dan dicat. “Gerabah yang sudah ada dipermak ulang, biar menarik dan indah,” katanya.

Harga Bahan baku untuk membuat gerabah ini lumayan tinggi Rp 100-150 ribu, namun harga jualnya juga san-

gat lumayan mahal bisa Rp 500 sampai Rp 1 juta. Proses pembuatan gerabah ini bisa mencapai 2 bulan jika ditekuni setiap hari.

Sejumlah siswa mengaku senang diajarkan kerajinan kriya di sekolahnya. Menurut Devi , adanya pelajaran ini menjadi bekal selepas sekolah di SMA itu nanti. “Ini jadi bekal kami untuk bisa menghadapi dunia usaha nanti,” akunya.

Ia mengaku telah bisa membuat kerajinan tersebut, namun bagi peremuan seperti mereka terkendala mesti memotong bambu. Mereka mengaku, sebelum mempraktikkan membuat kerajinan, para murid terlebih dahulu diberikan materi dan petunjuk barulah murid diminta mempraktikannya. Untuk mengasah kemamuan mereka ini, mereka pun ikut sanggar seni. (her)

Hasil Kerajinan Terkendala Pemasaran Inilah hasil kerajinan gerabah hasil produksi siswa SMAN 1 Kuripan.

Juara di Tingkat Kabupaten dan Provinsi KERAJINAN yang dihasilkan siswa SMAN 1 Kuripan Lombok Barat (Lobar) mampu mendulang prestasi di level kabupaten dan provinsi. Pada lomba tingkat kabupaten beberapa waktu lalu para murid di sekolah ini meraih juara 2. Lalu pada lomba tingkat provinsi yang digelar setelahnya, SMAN 1 Kuripan pun mampu meraih juara 3. ‘’Sekolah ini masuk 3 besar di antara sekolah di NTB, sebagai sekolah yang memiliki hasil kerajinan kriya bambu dan gerabah yang bagus. Kami ikut lomba kerajinan kriya di tingkat kabupaten dapat juara 2 dan provinsi juara 3,” klaim Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Taufiq Gufran, Sabtu (27/2).

Menurutnya, kerajinan ini menjadi salah satu andalan sekolah ini untuk dikembangkan dan diajarkan ke anak didik. Menurutnya, kerajinan ini memiliki peluang besar jika dikembangkan. Selain mengembangkan kerajinan ini, pihak sekolah juga mengajarkan kerajinan lain seperti, lampion, seni rupa, lampu tidur terbuat dari wol dan sablon. Semua kerajinan ini jelasnya diajarkan kepada murid, supaya sepelas dari sekolah ini bisa mandiri tanpa berharap menjadi PNS saja. Apalagi saat ini, mencari pekerjaan sangat sulit. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga mengembangkan kesenian film pendek.

Pengembangan kerajinan ini, jelasnya memiliki makna, bahwa pihak sekolah ingin mempertahankan kerajinan lokal yang mulai tergerus zaman. Anak-anak saat ini lebih cenderung tertarik pada permainan di HP, mainmain ketimbang mau belajar budaya dan kesenian lokal.

Karena itu suapaya tidak lupa budaya kesenian di Lombok, maka anak-anak diajarkan kerajinan. Ia menambahkan, jumlah guru kesenian saat ini yang dimiliki 3 orang itupun semuanya honor.

Ia menamabahkan, ekstrakurikuler yang dikembangkan ada 12. Yang paling menonjol prestasinya, adalah pencak silat dan selalu dapat juara di level provinsi. Selain itu, olimpade tingkat kabupaten bidang sains. (her)

HASIL kerajinan tangan murid SMAN 1 Kuripan Lombok Barat (Lobar) berupa kerajinan bambu dan gerabah saat ini mengalami kendala pemasaran. Menurut Kepala SMAN 1 Kuripan, Ahmad Taufiq Gufran sampai saat ini kerajinan yang dihasilkan anak muridnya mencapai puluhan. Namun, kerajinan ini terkendala pasar.

Sekarang ini, kerajinan anak-anak ini hanya dipajang di etalase ruang lobi sekolah, karena belum ada yang membeli. Hanya beberapa waktu lalu, salah seorang melihat kerajinan kapal bambu yang kebetulan dibawa muridnya. Karena tertarik, kerajinan ini pun dibelinya dengan harga Rp 100 ribu.

Sejauh ini pihaknya tengah mencari jaringan untuk pemasarannya. Di sisi lain, upaya memasarkan ke artshop juga sudah dilaku-

kan, namun masih diminta memperbaiki desainnya. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan sejumlah dinas, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas terkait lainnya. Selain itu, pihaknya akan membawa salah satu hasil kerajinan ini ke Dinas Dikbud, jika memungkinkan bisa dibeli untuk hiasan di kantor setempat. Ia berharap agar hasil kerajinan ini dibeli oleh SKPD daripada membeli kerajinan dari luar.

Meski demikian, ungkapnya, inti dari pengembangan kerajinan ini ingin membekali ilmu keterampilan bagi anak-anak. Sehingga nanti kalau sudah lulus bisa dikembangkan sendiri di luar. Hal ini juga sebagai upaya sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi MEA. Langkahnya melalui pengembangan life skill anak-anak, seperti

Guru dan siswa SMAN 1 Kuripan berpose menunjukkan hasil kerajinan dan piala yang diperoleh setelah menang lomba di tingkat kabupaten dan provinsi.

kerajinan dan seni lukis.

Selain itu, pihak sekolah mempersiapkan anak-anak dari sisi Bahasa Inggris. Pihak sekolah membuat ekstrakurikuler Inggris Club. Anak didik diajarkan Bahasa Inggris untuk membekali diri menghadapi MEA, supaya tidak tertinggal. Dikatakan, karya yang dihasilkan anak didiiknya bernilai ekonomi tinggi.

Karena itu pihak sekolah terus mendorong bakat anak-anak tersebut. Sebab jika anak tidak mampu melanjutkan sekolah, maka sudah memiliki skill untuk bisa menyambung hidup.

Menurutnya, potensi ini sangat relepan dengan adanya rencana pengembangan destinasi wisata di NTB khususnya di Lobar. Khusus di Kuripan, menjadi salah satu akses alternatif ke BIL. Karena itu anak-

anak harus menyiapkan diri.

Dalam hal pengembangan skill anak muridnya, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan artshop. Sejauh ini, kerajinan produksi anak muridnya sudah dimasukkan ke artshop, namun diminta untuk perbaikan dari segi desain.

Ia mengaku, pihak sekolah mendorong anak murid yang lulus di sekolah itu melanjutkan pendidikan paling tidak D1 dan D3 supaya saat era MEA tidak jadi penonton. Apalagi lanjutnya, wilayah setempat jalur menuju bandara, sehingga bisa dibuat semacam tempat informasi tourism bagi para pengunjung.

Untuk itu, ia ke depan perlu juga dukungan dan kerjasama dengan masyarakat untuk menangkap peluang ini. (her)

Siswa membuat gerabah yang dimodifikasi menjadi tempat air mancur.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Dra. Ni Wayan Sri Pradianti

Menimba Pengalaman Pimpin Belajar dan

Legislatif Periode kedua Badan Legislatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Dra. Ni Wayan Sri Pradianti. Politisi DPC Demokrat ini bercokol di pucuk pimpinan dewan, usai ditunjuk oleh petinggi Partai Demokrat KLU, atau Bupati KLU ketika itu, H. Djohan Sjamsu, SH. TAK TERASA, satu tahun lebih, Sri - demikian biasa di sapa, telah membawa roda organisasi dan politik di badan legislatif KLU. Tentu, sebagai figur yang kerap menentukan ritme dalam proses legislasi, budgeting dan controlling anggota dewan, Pimpinan kerap dituntut bisa mengambil sebuah keputusan. Misalnya, di tengah situasi sidang dimana hujan interupsi berlangsung, saat inilah kepekaan atau sense of leadership sangat menentukan.

“Sebuah kejutan sebagai Ketua, karena saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Pada periode pertama, saya banyak belajar bagaimana berkiprah sebagai wakil rakyat. Di periode kedua, saya juga masih harus belajar karena bertindak selaku Pimpinan DPRD,” ungkap Sri Pradianti, Jumat (12/2).

Bagi perempuan kelahiran tahun 1965 ini, duduk di legislatif saja merupakan sesuatu yang luar biasa. Apalagi menjadi seorang Ketua. Oleh karenanya, beban sebagai wakil rakyat justru ia rasakan berlipat ganda karena berbagai tantangan. Seorang Ketua dituntut mampu mengendalikan “30 kepala” yang berisi berbagai keinginan, pendapat, maupun orientasi politik.

Bagi Sri, awal menjadi Ketua Dewan ia masih memiliki seorang “guru” yang

berpengalaman menjadi Ketua DPRD pada diri Mariadi, S.Ag. Berselang kurang lebih satu tahun, Mariadi memutuskan mundur jadi Wakil Ketua l DPRD KLU, karena mengajukan diri sebagai Calon Wakil Bupati KLU berpasangan dengan H. Djohan Sjamsu, SH. Kini dengan komposisi unsur Pimpinan DPRD, masingmasing, Sri Pradianti selaku Ketua, Wakil Ketua l, Djekat Demung, dan Wakil Ketua ll, Sudirsah Sujanto, S.Pd B.SIP., ketiganya merupakan “muka baru” pada unsur pimpinan. Meski ketiganya, tercatat merupakan ‘muka lama’ di tubuh legislatif KLU. “Dengan Pak Mariadi di unsur pimpinan DPRD saya banyak belajar.

Setelah beliau keluar, saya banyak berkomunikasi dengan unsur pimpinan dan pimpinan alat kelengkapan.

Karena bagaimanapun, lembaga permusyawarahan DPRD bukan media pengambilan keputusan seorang Ketua, melainkan keputusan bersama,” ujarnya.

Di DPRD KLU sendiri, keberadaan sosok perempuan hanya 2 orang.

Kebetulan keduanya “disumbang” oleh satu Partai, yaitu Demokrat, masingmasing Sri Pradianti dan Hj. Galuh Nurdiyah. Jumlah ini hanya bertambah satu kursi dari periode sebelumnya, hanya Sri Pradianti diantara 25 anggota Dewan.

“Periode sebelumnya hanya saya sendiri anggota Dewan perempuan, itu pun tidak masuk di Banggar (Badan Anggaran). Sekarang kami berdua dan keduanya juga di

Dari Sakra

Keluarga Pendahulu

Dunia politik seolah mengubah status dan peran sebagian kaum perempuan. Hal inilah yang dirasakan oleh Dra. Ni Wayan Sri Pradianti. Ia berhasil mengukir sejarah menjadi Ketua DPRD pertama dari kaum perempuan di KLU. Daerah lain, mungkin lebih dulu mencatatkan sejarah ini, atau sebaliknya belum ada sosok perempuan yang tampil dan menggebrak dominasi laki-laki memegang pucuk pimpinan di DPRD. LANTAS bagaimana karir politik Sri Pradianti sehingga mampu setidaknya bercokol dua periode di legislatif KLU? Pascamenikah tahun 1987 dengan suami tercinta, L. Win Suriatna, ia lebih banyak bergelut di organisasi Dharma Wanita Ikatan Istri Karyawan Askes (IKA) - sekarang BPJS. Dalam perjalanannya, berkat dukungan suami ia pun membuka bisnis Travel Agent di Tanjung. Sebelum merintis ke dunia politik, bisnis ini sempat berjalan. Namun sekarang, dengan kesibukannya sebagai wakil rakyat, Tanjung Travel pun vakum.

Di dunia politik sendiri, Sri sudah merasakannya sejak masih gadis. Alumni Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini, sempat mengecap organisasi politik di bawah panji Partai Golongan Karya (Golkar). Hal ini tidak lepas dari pengaruh sang ayah (almarhum), I Nengah Jata, yang menduduki jabatan Pembina Golkar untuk Kecamatan Tanjung.

Sang ayah juga menjabat sebagai Camat Tanjung tahun 1983. Di Golkar, Sri tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota. Tetapi karena tingginya tingkat persaingan politik zaman itu, tak sekalipun ia memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Lobar Dapil Lombok Utara.

Barulah pada tahun 2009, Sri mencoba peruntungan untuk menjalani Pileg melalui Partai Demokrat KLU. Ia dipinang untuk masuk ke Partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu tahun 2008.

Dalam proses politik Pileg, awalnya ia tidak memperoleh kursi di Lobar. Jatah kursi Demokrat KLU di DPRD Lobar hanya satu dan tercover oleh Caleg, Burhan M. Nur. Begitu diputuskan KLU berpisah dari Lobar, maka namanya kemudian masuk sebagai anggota dewan karena memiliki jumlah suara kedua terbanyak, sekitar 700 suara lebih. Pada periode kedua di DPRD KLU, Sri kembali dipilih masyarakat konstituennya sebagai wakil rakyat dengan perolehan suara sekitar 920-an suara sekaligus yang tertinggi untuk Partai Demokrat di Dapil l, Pemenang - Tanjung.

“Awal saya masuk di Demokrat karena keterbatasan wakil perempuan, dimana aturan mengharuskan keterwakilan perempuan 30 persen. Saat mencalonkan diri pertama kali, saya tidak pernah menargetkan diri,” ungkapnya.

Dalam kiprahnya di dunia politik

ataupun menjadi anggota legislatif, Sri tak henti-hentinya melakukan introspeksi diri. Melalui momen reses, ia tidak jarang meminta kritikan, masukan juga saran dari para konstituen, baik terhadap kinerjanya secara pribadi maupun kinerja eksekutif dan legislatif KLU. Kesempatan itu pula, turut menempa kepribadian Sri sebagai wakil rakyat. Ia beranggapan, sebelum mencalonkan diri untuk kedua kali, kinerjanya di periode pertama menjadi pertaruhan sehingga memunculkan dukungan, motivasi di kalangan konstituen, keluarga dan masyarakat.

Bagi sebagian kalangan, silsilah dan latar belakang Sri Pradianti hingga masuk Islam cukup membuat publik bertanya-tanya. Dari nama awal, Ketua DPRD KLU ini identik dengan silsilah keturunan yang berasal dari Bali.

Memang benar, leluhur Sri Pradianti, sejatinya berasal dari Karangasem, Bali, tepatnya Kelurahan Manggan, Kecamatan Nongan, Kabupaten Karangasem.

Perjalanan leluhur hingga ke Lombok pun memiliki sekelumit kisah, hingga Sri pun, terlahir dan besar di Lombok.

“Kenapa bisa sampai ke Lombok, sebenarnya dulu ada sepupuh Bapak, ke Lombok mencari daerah yang namanya Cakra, tetapi yang dituju justru Sakra (Lombok Timur). Nyaman tinggal di sana, akhirnya beliau ma-

Jadi Mualaf

suk Islam,” tuturnya.

Sejarah keluarga sang ayah memutuskan menjadi mualaf ketika itu, berlanjut hingga ke dirinya. Di keluarga besarnya, tidak ada penolakan ketika ia memutuskan membina rumah tangga kala disunting Lalu Win Suriatna. Saat menikah di tahun 1987 itulah, ia memutuskan masuk Islam dan mengikuti sang “imam”.

Sosok sang suami, ia kenal cukup dekat, bahkan semenjak sebelum menikah. Sri mengakui, mengenal suaminya di bangku sekolah menengah. Saat itu, Sri berada di SMP Kesuma Cakranegara dan L. Win, berada satu tingkat yakni di SMA Kesuma. Perkenalan semasa sekolah berlanjut menjadi sebuah roman yang akhirnya menjodohkan keduanya. Secara kebetulan keduanya juga tinggal di Tanjung, Lombok Utara, maka jalinan cinta kasih keduanya terpaut hingga ke pelaminan.

Namun meski Sri memiliki jabatan politik lebih tinggi dari suami, namun hal itu tidak membuatnya lupa akan kodratnya sebagai “makmum”. Baginya, jabatan Ketua DPRD hanya berlaku di tempat kerja, sedangkan di rumah tangga, ia tetaplah istri dan ibu bagi anak-anaknya.

“Di rumah saya tetaplah seorang ibu rumah tangga, yang harus taat dan patuh pada suami. Kebetulan anak-anak sudah besar, sudah punya kesibukan sendiri sehingga tidak banyak menyita waktu untuk mengabdi pada masyarakat. Pertemuan dengan keluarga rutin, hanya saja kualitasnya lebih kita tingkatkan dari pada kuantitas,” pungkas Sri Pradianti mengenai manajemen rumah tangganya. (ari)

Banggar sehingga lebih memiliki ruang untuk memperjuangkan anggaran maupun aspirasi kaum perempuan,” terangnya.

Tidak jarang, menyikapi persoalan perempuan dan anak, Sri Pradianti, meminta SKPD terkait untuk berusaha mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu contoh, umum terjadi di Lombok Utara bahwa pada musim kemarau, kaum perempuan dan anak selalu menjadi objek pemberitaan. Lantaran, di sebagian besar Desa dan Dusun di KLU,

kesulitan air bersih masih menjadi momok. Akibat tidak tersedianya air bersih, ibu rumah tangga tidak bisa fokus mengurus rumah tangga karena masih harus bersusah payah memenuhi kebutuhan dasar air. Oleh Sri Pradianti, SKPD terkait maupun melalui BUMD milik daerah (PDAM KLU) agar layanan air bersih diperluas cakupan pelayanannya hingga menjangkau pelosok terpencil.

“Kita terus memantau agar PDAM memenuhi komitmennya untuk memberikan pelayanan air bersih ke rumah tangga di berbagai pelosok. Apalagi program subsidi sedang diupayakan, semoga ini bisa membantu,” pungkasnya. (ari)

123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Nama : Dra. Ni Wayan Sri Pradianti 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 TTL : Mataram, 22 Juli 1965 123456789012345678901234567890121234567 Jabatan: Ketua DPRD KLU, Fraksi Demokrat 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Agama : Islam 123456789012345678901234567890121234567 Suami : L. Win Suriatna (PNS) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Anak : 1. Baiq Vidiari Putri Utami (27 tahun) 123456789012345678901234567890121234567 2. Lalu Yoga Putra Wiguna (22 tahun) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Riwayat Organisasi : IKA Askes, Pengurus Demokrat KLU 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Riwayat Pendidikan : 123456789012345678901234567890121234567 - SDN 1 Cakranegara, tamat Tahun 1977 123456789012345678901234567890121234567 - SMP Kusuma Cakranegara 1978 - 1981 (3,5 tahun) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 - SMA Kusuma Cakranegara 1981 - 1984 123456789012345678901234567890121234567 - Perguruan Tinggi : FE Unram, Jurusan Manajemen, 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 tahun 1984 - 1991 (cuti 2 tahun) 123456789012345678901234567890121234567

Biodata

Halaman 12

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Para siswi SMAK Kesuma, Mataram berpose bersama mading yang mereka kreasikan usai meraih juara II Lomba Mading yang digelar Harian Suara NTB di Lombok City Center, Selasa (9/2) lalu.

(Suara NTB/alfan)

Bau Nyale, Tradisi Masyarakat Sasak yang Legendaris BAU Nyale merupakan tradisi berburu cacing laut yang keluar di tepi pantai pada waktu tertentu. Bau nyale diselenggarakan pada tanggal 20 bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat sasak. Biasanya, penyelenggaraannya jatuh pada bu-

lan Februari atau bulan Maret.

Kata bau nyale berasal dari bahasa sasak. Tradisi bau nyale berarti tradisi menangkap cacing laut.

Cacing laut ini muncul di pesisir pantai selatan, Kabupaten Lombok Tengah. Seperti pantai kuta dan

pantai seger. Masyarakat percaya bahwa cacing laut ini berhasiat untuk menuburkan tanah. Sehingga tanah sawah dapat mennyuguhkan hasil panen yang memuaskan.

Cacing hasil tangkapan biasanya akan ditaburkan ke sawah, selain

itu sebagian masyarakat juga memasak hewan laut tersebut untuk dijadikan lauk – pauk. Bahkan, ada pula masyarakat yang meyakini bahwa cacing tersebut berhasiat jika dijadikan obat – obatan.

Menurut cerita, dahulu kala ada

sebuah kerajaan di Lombok yang memiliki seorang putri yang sangat cantik dan arif bernama Mandalika.

Karena kecantikannya, banyak pangeran yang ingin tersebut, akhirnya ia memilih untuk menenggelamkan diri ke dalam laut. Ia kemudian

muncul kembali dalam bentuk nyale.

Ritual bau nyale juga merupakan bukti betapa masyarakat terdahulu sangat peka dengan kondisi alam sekitar. Sehingga mereka dapat hidup bendampingan secara harmonis dengan alam. (*)

Budidaya Rumput Laut di K abupa ten Sumbaw a Bara t Ka bupaten Sumbawa Barat

(Suara NTB/alfan)

Para siswi SMAK Kesuma Mataram mendapatkan ucapan selamat dari Manager Center Lombok City Center, Daniel Budiono Kristiawan.

NTB Kaya akan Wisata Pantai dan Pulau Kecil DAERAH NTB memiliki kekayaan melimpah di sektor pariwisata. Khususnya, objek wisata pantai dan pulau kecil. Berikut sejumlah objek wisata yang dimiliki NTB : Gili Trawangan Gili trawangan adalah gili yang terbesar dari ketiga pulau kecil yang terdapat di sebelah barat laut Lombok. Trawangan memiliki nuansa pesta daripada gili meno dan gili air karena banyaknya pesta yang diadakan tiap malam. Sarana transportasi yang lazim digunakan hanyalah sepeda dan cidomo.

Keindahan yang ditawarkan gili trawangan jika dibandingkan dengan darah lain adalah kita dapat menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Kegiatan paling favorit daripada wisatawan di gili ini yaitu; Diving dan Senorkelling.

Gili Meno Gili Meno adalah satu dari tiga pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain Gili Trawangan dan Gili Air, pulau kecil yang diapit ini juga menjadi destinasi yang selalu dikunjungi para wisatawan.

Disini terdapat taman burung yang memiliki koleksi burung – burung langka dari Indonesia dan Mancanegara. Pasirnya putih dan masih alami. Di gili meno, kendaraan bermotor sangat dibatasi, demikian pula penggunaan listrik. Alternatif kendaraan hanya terdapat sepeda dan cidomo.

Gili Air Dari ketiga gili yang telah disebutkan, Gili Air merupakan pulau kecil yang terletak paling dekat dengan pulau Lombok. Pengunjung dapat menyaksikan kuda laut, kura – kura, beragam ikan serta keanekaragaman penghuni laut lainnya. Masyarakat setempat menyebut gili air dengan julukan “Tengak Aiq” yang berarti ditengah – tengah laut.

Pantai Senggigi Pantai senggigi berada di kecamatan batu layar, kabupaten Lombok barat, provinsi nusa tenggara barat. Senggigi adalah lokasi yang terkenal di Lombok, sehingga terdapat banyak resort, hotel, restaurant, toko souvenir, pusat hiburan dan berbagai toko yang menyediakan kebutuhan para wisatawan.

Air laut di pantai senggigi sangat jernih, sehingga kita bisa melihat biotalaut dan ombak disini juga tidak terlalu besar yang membuat kita bebas berenang, snorkeling dan berjemur dengan background Gunung Agung.

TERLETAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan area yang memiliki potensial untuk budidaya rumput laut seperti kappaphcus awarezii. Pust budidaya rumput laut berlokasi di teluk kertasari dan pototano.

Dari hasil identifikasi ditemukan ada tiga varian rumput laut ekonomis yang diperoleh pada lokasi budidaya yaitu kappaphycus alvarezii brown yellow, k. alvarezii brown red, dan k. alvarezii green. Permintaan pasar untuk komoditas k. alvarezii cenderung meningkat, dan karena itu pembukaan daerah – daerah baru untuk budidaya sangat diperlukan untuk perkembangan.

Mutiara terpendam Lombok memiliki banyak kekayaan alam yang dari lautan.

Selain terkenal dengan ikan dan rumput lautnya, Lombok juga merupakan penghasil mutiara dengan mutiara laut selatan, serta di juluki sebagai the queen of pearls yang menempati posisi tertinggi sebagai mutiara dengan kualitas terbaik, mengalahkan mutiara akoya, Tahiti dan air tawar. Selain memiliki ukuran yang lebih besar, kilau mutiara dari Lombok ini pun lebih ce-

merlang.

Mutaira ini telah diekspor serta dijadikan salah satu komoditi unggulan Indonesia. Ada mutiara asli dari laut asin dan mutiara buatan hasil budidaya air tawar. Bentuknya beragam mulai dari bulat sempurna, tidak beraturan, semi mutiara atau mabe. Memiliki warna yang bervariasi, yaitu putih, kuning, krem, peach, keemasan, dan laven1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Ketua Tim 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Sherly Irawati 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Penata Artistik 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Jessica Tania 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Penulis 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Ayu Citra 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Cindy Veronika 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Gek Vira 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901

Tim Kreatif Majalah Dinding SM AK K esuma SMA Kesuma Mataram

der. Memiliki kilau kehijauan dan kemerahan.

Indonesia merupakan negara pengekspor ikan tuna nomor satu di dunia. Nusa tenggara barat merupakan salah satu daerah penghasil ikan tuna yang cukup langka, yaitu ikan tuna sirip biru.

Kementrian kalautan dan perikanan mengatakan bahwa perairan laut provinsi nusa tenggara barat adalah habitat terbaik bagi ikan tuna sirip biru. Akan tetapi, jumlahnya yang sangat sedikit membuat ikan tuna sirip biru sulit ditangkap. Sehingga, harga ikan tuna sirip biru menjadi mahal. Di pasar internasional, harga satu ikan tuna sirip biru biasa mencapai 1 miliar rupiah.

Perekonomian nelayan NTB Kehidupan sebagian petani nelayan NTB identik dengan kemiskinan dan lekat dengan kondisi serba kekurangan, karena penghasilan mereka bergantung pada kondisi alam. Di kalangan warga desa pesisir di NTB dikenal dengan istilah “piring terbang”. Ketika tiba musim barat perabotan rumah tangga terpaksa ditego untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena mereka tidak bisa melaut. (*)

Pantai Maluk Pantai Maluk terletak di Desa Maluk, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Wisatawan bisa melihat pesona keindahan Teluk Maluk dari pantai ini.

Ombak di Pantai Maluk diberi julukan Super Suck karena ombak yang menuju daratan ini terpecah oleh sebuah tanjung yang diberi nama Tanjung Ahmad.

Pecahnya ombak ini menggulung hingga ketinggian di atas dua meter. Oleh sebab itu, ombak di Pantai Maluk masuk ke daftar ombak terbaik bagi para peselancar.

Pasirnya yang putih lembut membuat wisatawan betah berlama-lama di pantai ini untuk berjemur. Selain itu, terdapat pula tempat penangkaran penyu yang berada tepat di tepi pantai.

Pantai Kuta Pantai kuta, Lombok adalah tempat wisata di pulau Lombok, nusa tenggara barat. Pantai dengan pasir berwarna putih ini terletak di sebuah desa bernama desa kuta.

Desa kuta mulai menjadi tempat tujuan wisata di Indonesia sejak didirikanya hotel – hotel baru. Selain keindahan alam yang dapat dinikmati di desa ini, wisatawan juga dapat mengikuti upacara sasak yang diadakan satu kali dalam setahun di desa ini, yaitu upacara bau nyale. (*)

Salah seorang siswi SMAK Kesuma tengah serius mengerjakan mading mereka.

(Suara NTB/alfan)

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Gubernur Minta Asosiasi Dosen Berkontribusi Bangun Daerah Mataram (Suara NTB) Ratusan pakar dan dosen menghadiri pelantikan Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) NTB masa bakti 2016-2021 yang berlangsung di Graha Bakti Kantor Gubernur NTB, Sabtu (27/2).

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam kesempatan itu meminta secara khusus agar keberadaan ADI NTB dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB. Terlebih ADI NTB merupakan wadah berhimpunnya cerdik cendikia yang dari sisi keilmuan tidak dapat diragukan lagi.

Untuk itu, setelah dilantik, Zainul Majdi berharap agar pengurus ADI NTB di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Mahyuni, MA dapat langsung bekerja menghasilkan karya-karya yang dinanti masyarakat NTB. “Mampu menyiapkan kegiatan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat NTB,” ujarnya seraya mendukung keinginan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ADI untuk menyelenggarakan Kongres ADI di NTB. Sementara itu, Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ADI NTB, Mahyuni menjelaskan sebagai organisasi profesi yang dibangun atas dasar komitmen profesionalitas, dosendosen yang terhimpun dalam ADI tidak boleh setengah hati sebagai dosen. Minimal kata Mahyuni, dosen tersebut berkontribusi dalam tiga hal sesuai dengan undang-undang yaitu mendidik, meneliti dan mengabdi Ketiga fungsi itu yang sekarang sering tidak match dan banyak kasus sering tidak ketemu. Bahkan ada dosen mengajar mata kuliah A, menelitinya B dan pengabdiannya C, jarang sinkron meski tidak semua ilmu bisa disinkronkan.

Ada featur (kekhasan) ilmu yang tidak bisa harus selalu apa yang diajarkan bisa diteliti kecuali yang sifatnya sains, anggaplah pertanian sangat mungkin tiga hal itu disinkronkan Sementara itu, mengomentari banyaknya hasil penelitian dosen yang belum didesiminasi ke tengah-tengah masyarakat, guru besar FKIP Unram ini mengaku kondisi itu hampir rata secara nasional. Akibatnya, pemerintah lebih tertarik pada ahliahli dari luar. Oleh karena itu ke depan harus disinergikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. “Tetapi juga harus difasilitasi dan inilah tugas kami sebagai pengurus untuk memfasilitasi kepentingan daerah dan apa yang bisa dilakukan oleh para ahli,” sarannya.

Tak hanya itu, ke depan pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan-kebutuhan daerah dapat terjawab melalui hasil-hasil penelitian.

Selama ini, kepentingan tersebut terlihat belum terkomunikasikan dengan baik. “Akademisi bisa mengambil peran-peran itu, budaya dialog dan komunikasi harus terus dibangun,” urainya.

Senada dengan itu Ketua Panitia Dr. Suprapto, MA.g berharap agar keberadaan ADI NTB dapat memberikan sumbangsih besar berupa pemikiran dan karya nyata bagi masyarakat NTB, sehingga ke depan, posisi IPM NTB bisa terus terkoreksi meningkat. (dys)

(Suara NTB/dys)

KUKUHKAN - Majelis Pengurus Pusat ADI mengukuhkan MPW ADI NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu (27/2).

SUARA NTB

Halaman 13

’’Daurah Tahfidz’’, Lahirkan Santri Penghafal Al Qur’an Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, membuka acara Daurah Tahfidz Nusantara “60 Hari Hafal Al-Quran 30 Juz” di Gedung Ibnu Sina STIKES Yarsi Mataram, Sabtu (27/2). Acara yang diselenggarakan Yayasan Riyadhul Qur’an ini diikuti sebanyak130 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama 60 hari mulai dari tanggal 27 Februari-26 April 2016.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, berpesan kepada peserta Darul Tahfidz Nusantara untuk selalu dekat dengan Al Quran, karena akan membimbing manusia untuk mencari jalan keluar dari segala macam masalah kehidupan.

“Acara seperti ini perlu sering diselenggarakan, karena sesuai dengan visi NTB, yaitu mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera,” ujarnya memberikan gambaran.

Sementara itu, Pengasuh Yayasan Riyadhul Qur’an H. Lalu Dema Arkandia, SE, MSi, menerangkan kegiatan Daurah Tahfidz Nusantara ini bertujuan melahirkan hafiz-hafiz yang mampu menghafal Qur’an selama 60 hari sebanyak 30 juz dengan menggunakan metode

Asosiasi Dosen Tolak Propaganda LGBT Mataram (Suara NTB) Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MWP) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) NTB Prof. Dr. Mahyuni, MA, menegaskan, menolak seluruh propaganda yang dilakukan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), khususnya di kampus. Bahkan, dukungan mengenai penolakan terhadap LGBT ini menjadi salah satu materi seminar di sela-sela pengukuhan kepengurusan MPW ADI NTB masa bakti 2016-2021 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu (27/2).

(Suara NTB/dys)

BUKA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat membuka Daurah Tahfidz Nusantara di STIKES Yarsi Mataram, Sabtu (27/2). turkiyah. Peserta pada kegiatan ini kata Dema Arkandia, dibatasi sebanyak 150 orang.

Lebih jauh Dema Arkandia mengaku dengan menggunakan metode turkiyah ini, para peserta pada 10 hari pertama nantinya akan diperkenalkan tentang metode turkiyah dalam rangka penyesuaian metode terhadap para peserta, selebihnya mereka sudah langsung mulai menghafal. Sementara untuk meng-

hafal Qur’an, dilakukan mulai dari jam 03.00 dini hari sampai jam 22.00 non stop.

Ditanya soal keberhasilan metode turkiyah ini, Dema Arkandia menjelaskan jika ini tergantung dari kemauan para peserta. Namun dari kebiasaan sebelumnya di beberapa kota besar seperti Jakarta, metode ini terbilang berhasil mencetak para hafiz dalam jangka waktu 60 hari. (dys)

“Kalau sikap itu kan udah jelas, kita sebagai bangsa yang beradab dan bermoral, sangat agamis kan dilihat dari sila pertama,” tegas Mahyuni.

Lebih jauh, Mahyuni menyebut berdasarkan pendapat banyak pakar, kelompok LGBT merupakan kelompok yang memiliki kelainan dan penyimpangan yang harus ditangani secara profesional dan kompeten. “Itu memerlukan ahli memang, tetapi apapun alasannya untuk menjadikannya itu isme, tentu sangat salah dan keliru, karena tidak ada norma, peradaban apalagi agama yang menerima itu sebagai paham yang dilegalkan. Jan-

gankan kita yang klaim, di Perancis saja keberadaannya ditolak, hampir semua agama menolak itu,” terangnya.

Dengan demikian, itu berarti permintaan mereka untuk dilegalkan oleh negara sangat tidak bisa dibenarkan, karena akan menjadi entry poin selanjutnya bagi mereka untuk tidak hanya posisi legalitas saja yang diminta, tapi hak-hak mereka yang lain.

Untuk itu, ADI NTB ke depan akan bersikap tegas, melakukan langkah-langkah afirmatif lewat forum-forum ilmiah. Sehingga ada kesepahaman bahwa sebagai warga negara maka mereka punya hak untuk dilindungi, disayangi dan diajak bersama. (dys)

Gabungan Siswa di Mataram Berbagi dengan Masyarakat Miskin Mataram (Suara NTB) Sekumpulan remaja sekolah yang tergabung dalam Forum Masa Depan Sejahtera (FMDS) Kota Mataram menggelar kegiatan bakti sosial. Mereka berbagi dengan masyarakat miskin, anak yatim dan panti jompo di Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram.

Bakti sosial dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan langsung dalam bentuk sembako, pakaian layak pakai, sembako, buku tulis, buku cerita dan buku pelajaran melalui Lembaga Az-Kiya di lingkungan tersebut.

Bantuan didapatkan dari donasi siswa siswi sekolah SMP dan SMA di Kota Mataram yang tergabung di FMDS. Idenya, kata Bendahara donasi, Zhafran Zibral didasari, karena melihat masih banyak masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah

yang ada di pinggir-pinggir kota atau di pelosok-pelosok daerah lainnya.

Sehingga ketiga inisiator kegiatan dari SMAN 1 Mataram, kata putra Hadi Irvan Zahidi Kepala Bidang Pemeliharaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB ini, Zhafran, I Gde Wahyu Suardiatmika dan Adam lebih memilih melaksanakan kegiatan sosial seperti yang dilakukan, Minggu (28/2). Donasi dikumpulkan dari siswa-siswi sekolah yang ada di Kota Mataram.

Bantuan yang disalurkan oleh sekumpulan remaja sekolah ini diterima langsung Ketua Lembaga Az-Kiya, H. Syukran, Sekretaris Sudirman.

Setelah itu, bantuan ini dibagibagi kepada mereka yang dihajatkan. Lembaga Az-Kiya

didirikan sejak tahun 2000 dan menaungi hampir seratus masyarakat miskin, orang tua jompo dan anak yatim. Lembaga ini bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan.

“Kami berharap ke depan kemiskinan tidak menjadi warisan keturunan. Makanya kami berikan bantuan dalam bentuk alat-alat tulis dan bukubuku. Selain sembako untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu,” demikian Jep – nama panggilan Zhafran Zibral.

Siswa lainnya, I Gde Wahyu menambahkan, kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilaksanakan, karena menjadi fokus perhatian FMDS terhadap kemiskinan dan persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram.

Sementara Sekretaris AzKiya H. Syukran memberikan apresiasi terhadap kepedulian

(Suara NTB/bul)

SERAHKAN - Siswa Kota Mataram yang tergabung FMDS secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Lembaga Az-Kiya, Minggu (28/2). remaja-remaja sekolah terhadap persoalan sosial. Harapannya, elemen masyarakat lainnya akan

tergerak melakukan hal serupa untuk mendukung masyarakat miskin dan tak mampu. (bul)

Hadapi Pemilu dan Pilkada

DPD NasDem Lobar Gelar Konsolidasi Verifikasi Internal hingga Tingkat Ranting Giri Menang (Suara NTB) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat konsolidasi internal pengurus DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRt) se-Lobar. Pertemuan yang dihadiri ratusan pengurus partai yang dipimpin Surya Paloh ini digelar di Sekretariat DPD II Partai NasDem, Jalan Penas, Gerung, Sabtu (27/2) pagi.

Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk verifikasi internal partai dalam mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2017 dan pemilu tahun 2019 mendatang. Hadir dalam acara ini, tim kelompok kerja verifikasi terdiri dari Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem NTB H. Efendi, Wakil Ketua Bidang Badan Pemilihan Umum (Bapilu) H. Ridwan Hidayat dan Ketua OKK, Ir. Sriwaryuni. Hadir pula ratusan pengurus mulai dari tingkat ranting (DPRT), DPC hingga DPD. Anggota DPRD Lobar dari Partai NaSdem juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPRD Lobar, Multazam, anggota DPRD, Khatib Qazwaini, Agus Mursalim, Mahrup dan Suhaili.

Wakil Ketua Bidang Bapilu DPW NasDem NTB, H. Ridwan Hidayat dalam sambutannya menyampaikan, konsolidasi kali ini dilaksanakan untuk persiapan verifikasi partai, mulai dari pengurus DPD, DPC sampai ke tingkat ranting untuk menghadapi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 mendatang. “Pertemuan ini untuk persiapan verifikasi internal partai dari DPD hingga ke ranting untuk persiapan menghadapi Pilkada tahun 2017 dan Pemilu tahun 2019,” terang H. Ridwan Hidayat.

Khusus pada Pemilihan Bupati Lobar, kata mantan Asisten I (Tata

Praja dan Aparatur) Setda NTB ini, rencananya digelar tahun 2018 mendatang. karena itu pihak partai ingin melakukan perubahan yang lebih baik agar masyarakat semakin makmur. Karena itu, jelasnya, mulai dari sekarang dan seterusnya pengurus Parpol NasDem harus seringsering “ngayo”atau sering turun baik sesama pengurus maupun masyarakat luas.

Pertemuan ini juga, jelasnya, untuk meningkatkan solidaritas internal partai dalam rangka verifikasi dari tingkat DPW, DPD, DPC, dan DPRt. Penting juga sebagai ajang pengurus dan simpatisan partai yang dikenal memiliki motto “Restorasi” ini untuk memperkuat internal supaya semakin solid.

Ketua OKK DPW NasDem NTB Ir. Sriwaryuni menegaskan, verifikasi internal ini dilakukan untuk mengetahui kelengkapan kepengurusan partai sampai ke tingkat ranting.

Akan dicek keberadaaan kantor dan perlengkapannya, papan nama, berkas struktur kepengurusan begitu juga dengan orang-orangnya. Agar ketika diverifikasi nantinya SK dan orangnya sesuai.

Pihaknya mengharapkan seluruh kader agar benar-benar berjuang untuk partai, memiliki kualitas dan militan demi partai untuk bisa memenangkan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. “Jangan sampai di SK banyak nama pengurusnya, namun ketika dicek orangnya tidak ada, hal ini tak kita inginkan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Lobar H. Lalu Herwanto menyampaikan, pertemuan antar pengurus parpol Nasdem untuk lebih memperkuat solidaritas di internal Partai NasDem, khususnya di Lobar. “Tak kalah penting untuk bersiap-siap menghadapi verifikasi KPU,” imbuhnya.

Penguatan solidaritas ini Miq Karde — apaan akrab Ketua DPD II Nasdem ini, harus dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan dusundusun. Ia menilai, kader partai NasDem DPD Lobar selama ini cukup solid, namun adanya pertemuan ini diharapkan lebih memperat lagi.

Menurut anggota DPRD

NTB ini, kader-kader Partai NasDem DPD Lobar memiliki komitmen tinggi untuk terus menjaga solidaritas di internal dan siap memenangkan Pilkada 2017 dan pemilu 2019 mendatang. Komitmen itupun dibuktikan dengan kehadiran para pengurus di tingkat DPD/Kabupaten sebanyak 17 orang, DPC/Kecamatan sebanyak 10 orang, DPRT/desa masing-masing 3 orang. “Sehingga jumlah pengurus yang hadir total keseluruhannya mencapai 436 orang,” sebutnya. (her/*)

Ketua DPD NasDem Lobar H. Lalu Herwanto memberikan sambutan dalam acara pertemuan konsolidasi verifikasi.

(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)

H. L. Herwanto

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Wakil Ketua Bidang Badan Pemilihan Umum (Bapilu) DPW NasDem NTB H. Ridwan Hidayat dan Sekretaris DPW NasDem H. Efendi saat memberikan semangat dalam acara pertemuan konsolidasi dan verifikasi.

Ratusan pengurus membeludak pada acara konsolidasi verifikasi internal Partai NasDem di Kantor Sekretariat DPD II NasDem Lobar, Sabtu (27/2).

(Suara NTB/her)

Pengurus DPW NasDem NTB, H. Ridwan Hidayat didampingi Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam bersama pengurus di tingkat bawah melakukan verifikasi internal partai guna persiapan menjelang Pemilu dan Pilkada.

(Suara NTB/her)

Pengurus NasDem yang hadir pada rapat konsolidasi internal partai membeludak hingga ke jalanan.

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Sanksi Tegas Bawa Ponsel ke Sekolah GUBERNUR NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi menginstruksikan Kepala Dinas Dikpora NTB dan Kepala Kanwil Kemenag NTB untuk membuat aturan tertulis mengenai larangan siswa SMA/SMK/MA membawa telepon seluler (Ponsel) ke sekolah. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk menangkal penyalahgunaan Ponsel dalam mengakses berita-berita terkait paham radikalisme dan terorisme.

Intruksi ini muncul karena ada indikasi bahwa target dan sasaran dari kelompok-kelompok yang ingin menyebarluaskan paham radikalisme ini adalah pelajar dan mahasiswa. Diantaranya melalui dakwah agama. Juga memanfaatkan media sosial dalam menyebar materi dan dalil yang berkenaan dengan paham (radikalisme) tersebut yang belum diketahui kebenarannya.

Instruksi Gubernur NTB ini harus segera ditindaklanjuti. Karena harus diakui bahwa penggunaan telepon seluler oleh anak-anak sekolah, bisa dikatakan sudah melampaui batas. Persoalannya, tidak saja terkait dengan kekhawatiran pelajar bisa mengakses berita terkait paham radikalisme dan terorisme semata. Namun lebih dari itu. Penyalahgunaan Ponsel oleh anak-anak sekolah untuk konten-konten lain, justru dampak negatifnya jauh lebih berbahaya. Mengingat konten-konten negatif (baca-berbahaya) bisa dengan sangat mudah diakses melalui Ponsel .

Selain dengan mudah bisa diakses berita-berita terkait radikalisme dan terorisme. Konten-konten pornografi serta berbagai hal negatif bisa diakses melalui Ponsel dengan mudah. Dampak buruknya juga lebih besar dan berbahaya bagi bagi generasi muda kita.

Karena itu, tidak ada alasan bagi Kepala Dinas Dikpora NTB dan Kakanwil Kemenag NTB untuk menunda membuat surat edaran soal larangan siswa membawa telepon seluler (Ponsel) ke sekolah. Larangan membawa Ponel ke sekolah tidak saja bagi siswa SMA/ SMK/MA. Tetapi juga bagi siswa SD dan SMP. Karena, siswa setingkat SD dan khususnya siswa SMP, bisa dikatakan sebagian besar telah memiliki Ponsel.

Dalam surat edaran berupa larangan, catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah soal sanksi. Harus disiapkan sanksi tegas bagi siswa yang melanggar larangan itu. Dengan adanya sanksi, diharapkan bisa menjadi shock teraphy bagi siswa yang melanggar.

Terkait larangan membawa Ponsel ke sekolah, sebenarnya sejak dulu sudah ada. Hanya saja, pihak sekolah tidak konsisten menerapkan larangan itu.

Sehingga dalam perjalannya, siswa seolah-olah dibiarkan dan dibebaskankembali membawa Ponsel.

Karena itu konsistensi pihak sekolah untuk menegakkan aturan melarang siswa membawa Ponsek ke sekolah harus dijaga.

Persoalan dampak buruk Ponsel (dari sisi tertentu), pencegahannya sebenarnya tidak saja menjadi tanggung jawab sekolah. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk mencegah anak-anak larut dengan penggunaan Ponsel yang dampak negatifnya lebih dominan, adalah keluarga (baca orang tua). Memang jika di sekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah (guru). Namun yang paling bertanggung jawab lebih besar adalah orang tua. Mengingat sebagian besar atau lebih banyak waktu anak-anak itu berada di rumah. Peran orang tua sangat penting untuk mengingatkan dan mengarahkan anak-anaknya bagaimana dalam menggunakan Ponsel secara sehat. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menjadikan NTB Pusat Pangan Halal Dunia Oleh: Lombok meraih predikat destinasi pariwisata halal di dunia. Sebuah prestasi, juga momentum. Predikat itu tidak turun dari langit.

Bukan keajaiban. Tetapi lahir dari sebuah proses panjang peradaban. Sebagai momentum, tentu tidak boleh dibiarkan larut dalam euporia. Harus dijadikan kesempatan emas dalam tatakelola pariwisata yang lebih baik. Sehingga menyikapinya tidak boleh sendiri-sendiri. Perlu kebersamaan.

ORAN Suara NTB edisi Jumat 26 Februari 2016, menurunkan artikel Syamsul Hidayat Dilaga, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram, di bawah judul, ‘’NTB Laboratorium Komoditas Pangan Nasional: Sebuah Gagasan.’’ Artikel yang menggelitik nalar kreatif itu, mewacanakan bagaimana daerah ini bisa berkiprah dengan kepala tegak.

Membangun kompetensi daerah lewat komoditas pangan unggul dan berdaya saing. Baik di kancah nasional maupun internasional.

Suatu negara-bangsa bisa berdiri kokoh jika tatakelola pangan baik, sebaliknya jika buruk sebuah rezim bisa rontok. Itulah sebabnya mengapa komoditas pangan unggul jadi dambakan masyarakat dan daerah. Menurut saya, jika Lombok (NTB) sudah menyandang predikat destinasi pariwisata halal di dunia. Kemudian NTB laboratotium komoditas pangan nasional berhasil diwujudkan. Maka, langkah berikut menjadikan NTB pusat pangan halal dunia memiliki landasan yang kuat.

Secara spesifik NTB punya potensi sumber bahan pangan yang nyaris lengkap. Kehidupan sosial budaya dan agama juga sangat mendukung. Bisa tidaknya sebuah rencana besar terwujud, sangat tergantung pada komitmen dan kesungguhan para pihak. Utama pemerintah dan pemerintah daerah. Memang tantangan selalu ada, tetapi setiap tantangan pasti ada solusi.

Kini industri pariwisata tumbuh pesat di NTB. Indonesia targetkan 10 juta kunjungan wisatawan pada 2016. NTB tak ketinggalan targetkan 3 juta wisatawan manca negara dan domestik. Kebutuhan masyarakat terhadap pangan semakin meningkat dan beragam.

Fenomenan yang terjadi, ma-

Badrul Munir

(Direktur Eksekutif Regional Institute 104)

Suatu daerah maju bukan karena sumberdaya alam yang melimpah. Tetapi karena kreativitas dan inovasi sumberdaya manusianya dalam menjawab tantangan zaman syarakat dunia mencari produk pangan yang berstandarisasi. Halal dan berkualitas baik, serta aman bagi konsumen.

Standarisasi Pangan Halal Standardisasi produk pangan halal harus dilihat secara komprehensif. Tidak sekadar dari perspektif bisnis semata, apalagi sentimen agama. Karena produk pangan halal justru bertujuan meningkatkan kualitas produk. Memberi keamanan konsumsi bagi para konsumen.

Pemerintah perlu memfasilitasi lembaga pendidikan, lembaga riset dan pendidikan kejuruan guna meningkatkan Iptek kehalalan. Tujuannya untuk menginspirasi pengembangan produk pangan halal yang berbasis Iptek. Oleh Thomas Stewart, pelopor inovasi bisnis kenamaan, disebut bermodal pengetahuan. Intellectual capital.

Dengan standarisasi halal, akan menjamin proses produksi dan kualitas produk halal yang lebih bermutu. Menghindari keraguan masyarakat dalam memilih produk pangan. Apalagi keragaman produk pangan cukup luas. Penduduk dunia pun mulai melirik produk pangan halal. Tidak hanya digemari oleh masyarakat muslim, tetapi juga non-muslim dunia.

NTB bisa menjadikan produk halal sebagai peluang usaha baru.

Toh permintaan akan produk pangan halal semakin besar. Berdasar data Kementerian Koordinator Perekonomian (2013), sebanyak 20 persen produk pangan dunia sudah termasuk produk halal. Sementara dalam lingkup nasional permintaan terhadap produk halal meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar.

Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal semakin meningkat. Bagi produsen makanan, hal ini merupakan potensi pasar yang menjanjikan.

Persoalannya, bagaimana kita merespon peningkatan kesadaran masyarakat tersebut? Bagaimanapun, persoalan produk pangan halal adalah persoalan yang krusial, signifikan, dan penting bagi umat Islam. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal ada dalam perintah agama. Menjadi bagian dari komitmen keimanan.

Dari aspek regulasi, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian untuk pelaksanaan JPH dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus mempunyai motivasi yang sama dalam mewujudkan sertifikasi pangan halal. Karena dengan demikian, hal-hal yang berpotensi menimbulkan perselisihan bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya.

Peluang Terbuka Mengapa permintaan pangan halal dunia meningkat? Setidaknya, fenomena ini bisa dijelaskan dengan tiga hal.

Pertama, aspek halal merupakan salah satu prinsip yang diperhatikan bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan. Halal disini tidak saja dilihat dari zat yang dikonsumsi namun juga halal dalam perolehannya. Halal zat bahwa apa yang dikonsumsi harus dibenarkan kaidah-kaidah syar’i. Cara perolehan pun harus sesuai kaidah yang dibenarkan agama.

Kedua, meningkatnya preferensi masyarakat non-muslim untuk mengonsumsi produk pangan berlabel halal. Fenomena ini terlihat di Filipina, negara dengan penduduk muslim minoritas. Hanya 10 persen dari total penduduk sebanyak 84 juta jiwa. Terjadi juga di Amerika, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Preferensi akan produk pangan halal salah satunya terkait dengan kualitas dan higienitas yang lebih terjamin.

Ketiga. Meningkatnya permintaan dari negara-negara muslim di kawasan timur tengah. Mendorong negara-negara pengekspor makanan ke Timur Tengah berkompetisi melakukan inovasi produk pangan halal. Indonesia termasuk dalam kelompok itu. Inovasi produk halal dilakukan juga oleh New Zealand, negara pengekspor daging terbesar di dunia.

RADIO

Tanpa bermasud mendahului komitmen nasional untuk menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

Dalam konteks inovasi daerah tidak salah jika pemerintah provinsi NTB mengambil inisiatif. Melakukan langkah-langkah progresif dan strategis sesuai regulasi yang ada.

Inisiatif dan inovasi daerah menjadi penting di tengah persaingan yang semakin ketat tanpa mengenal sekat batas negara-bangsa.

Provinsi NTB dengan berbagai potensi pangan lokal yang nyaris sempurna. Ditetapkannya Lombok sebagai destinasi pariwisata halal di dunia. Adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Harus berani memanfaatkan momentum dalam kesempatan pertama. Menjadikan NTB sebagai pusat pangan halal dunia.

Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh daerah. Selain mempercepat proses ketahanan pangan berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Secara langsung inovasi produk pangan unggul dan halal berkembang. Industri pangan lokal berkembang di level masyarakat dan UMKM. Dan nilai tambah ekonomi bisa diraih secara signifikan.

Suatu daerah maju bukan karena sumberdaya alam yang melimpah. Tetapi karena kreativitas dan inovasi sumberdaya manusianya dalam menjawab tantangan zaman [*]

Program aspirasi senilai Rp 18 miliar dititip di PU

Yang penting realisasinya tepat sasaran

*** Bersama tiga kabupaten/kota, Pilgub NTB direncanakan Juni 2018 Kandidat sudah bisa mulai sosialisasikan diri

***

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

Rehab GOR Selong

KONI dan Pemkab Lotim Merasa Tidak Dilibatkan Selong (Suara NTB) Dana Rp 2 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kabarnya digunakan untuk penataan GOR Selong.

Pembangunan sejumlah sarana olahraga tersebut sudah rampung. Namun, dalam pelaksanaannya pihak KONI Lotim tidak pernah dilibatkan.

Ketua KONI Lotim yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyampaikan, spesifikasi apa saja item yang dikerjakan di GOR Selong itu tidak ada laporan ataupun pemberitahuannya. Tidak saja KONI, termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) pun katanya tidak pernah dilibatkan.

Dituturkan Wabup, Dikpora Lotim pernah menyampaikan bahwa pemenang tender merupakan kontraktor lokal. Kontraktor ini mengikuti tender di Jakarta dan realisasi keuangan pun dari Jakarta. Mulai dari PPK maupun KPA dari proyek tersebut dipegang oleh Kementerian.

“Semua di Jakarta, uangnya pun di Jakarta. Kita tidak tahu apaapa,” urainya. Besaran nilai proyek itupun hanya sebatas informasi yang diketahui Ketua KONI Lotim ini. “Katanya Rp 2 miliar, tapi kita tidak bisa kita cek seluruhnya karena kita tidak tahu spesifikasinya,” imbuh Haerul.

Menurut Wabup, spesifikasi pengerjaan proyek penataan GOR tersebut mestinya diberikan kepada KONI. Hal ini dimaksudkan agar tahu apa saja yang telah dikerjakan. Minimal pihaknya

(Suara NTB/rus)

GOR SELONG – Tampilan GOR Selong yang sudah direhab dengan dana Rp 2 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. memiliki bahan untuk melaku- punya lapangan akan diberikan dana Rp 200 juta. Akan tetapi kan evaluasi.

Wabup mengakui, perbaikan GOR proyek yang kabarnya akan disaluritu merupakan usulan dari KONI kan melalui Dikpora itu belum ada Lotim. Meliputi sarana atletik dan realisasinya sampai sekarang. (rus) sejumlah sarana lain.

Hasilnya belum diketHasil Pertandingan Sepak Bola ahui karena diketahui tampaknya tidak semua Liga Premier Inggris usulan yang bisa dikerjaSabtu, 27 Februari 2016 kan.

Ada sinyalemen 20:45 West Ham United 1 vs 0 Sunderland menyebutkan nilai uang 23:00 Southampton 1 vs 2 Chelsea dari proyek tersebut 23:00 Leicester City 1 vs 0 Norwich City tidak sesuai dengan ha- 23:00 Stoke City 2 vs 1 Aston Villa sil pekerjaannya. Ditan- Minggu, 28 Februari 2016 ya tentang hal tersebut, Ketua KONI Lotim ini 01:30 West Bromwich Albion 3 vs 2 Crystal Palace mengaku tidak bisa membandingkan karena spesifikasinya tidak diketahui.

Selain proyek di GOR, Kemenpora kabarnya akan memberikan desa-desa penataan lapangan. Masingmasing desa yang sudah

La Liga Spanyol Sabtu, 27 Februari 2016 23:00 Real Madrid 0 vs 1 Atletico Madrid Serie A Italia Minggu, 28 Februari 2016 01:00 Empoli 1 vs 3 Roma 03:45 Milan 1 vs 0 Torino

Sirkuit Balap Motor Butuh Rp 24 Miliar Mataram (Suara NTB) Rencana pihak Kemenpora untuk mengucurkan bantuan dana Rp 17 Miliar untuk pengembangan sirkuit balap motor di Selagalas Mataram memang terdengar sangat menggembirakan. Namun untuk membangun sirkuit yang permanen atau bertaraf nasional, dana tersebut masih jauh dari cukup. Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB memperkirakan, untuk membangun sirkuit yang benar-benar permanen butuh anggaran sekitar Rp 24 Miliar.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (28/2) kemarin. M. Nur Haedin yang biasa disa-

pa Edo mengatakan sirkuit yang ada di Selagalas Mataram memang masih jauh dari standar nasional. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran relatif besar untuk pengembangan sirkuit tersebut.

“Kalau kita betul-betul ingin membangun sirkuit yang multi fungsi untuk olahraga balap motor, butuh anggaran Rp 24 Miliar lagi untuk pengembangan sirkuit balap motor di Selagalas Mataram,” jelasnya.

Dikatakan Edo, Sirkuit balap yang dibangun oleh Pemkot Mataram dan IMI NTB di Selagalas itu masih jauh dari standar nasional.

Panjang lintasan saat ini baru 670 meter, sementara untuk standar nasional panjang sirkuit minimal 1.200 meter,

itu artinya masih ada sekitar 530 meter lagi untuk memenuhi standar nasional.

Lanjutnya, tak hanya panjang sirkuit yang harus diperhatikan, namun dari segi kemanan penonton, pembalap dan lainnya juga harus diperhatikan serius. Sehingga menurut estimasi IMI NTB bahwa anggaran untuk biaya pengembangan sirkuit hingga benar-benar mengacu pada standar nasional atau multi fungsi dibutuhkan sekitar 24 Miliar lagi. Sebab selain mengembangkan panjang sirkuit pihak Pemkot juga harus memperhatikan pembangunan beberapa tribun untuk keamanan balapan.

Namun bila pihak Pemkot Mataram tidak punya angga-

ran sebesar Rp 24 Miliar, pembangunan sirkuit bisa dibangun bertahap hingga mencapai standar yang diinginkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pihak Pemkot Mataram akan mendapatkan dukungan anggaran sekitar Rp 17 Miliar untuk pengembangan sirkuit balap motor Selagalas Mataram. Rencananya anggaran tersebut akan cair pertengahan tahun 2016, dan bila anggaran cair Pemkot Mataram akan segera mengembangkan sirkuit tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat pelantikan pengurus KONI Mataram di Aula Kantor Walikota Mataram belum lama ini. (fan)

Minim Dukungan Dana

(Suara NTB/ist)

Pelatda Atlet Balap Motor Tak Maksimal Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB untuk memaksimalkan persiapan atlet mengikuti PON XIX di Jabar sepertinya belum semua bisa berjalan maksimal. Kendala dana membuat kegiatan latihan atlet tidak maksimal.

Namun demikian pihak KONI NTB mengaku telah melakukan upaya maksimal untuk mendanai kegiatan Pelatda.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Minggu (28/2) kemarin menyebutkan kegiatan Pelatda Rinjani persiapan PON 2016 memang sudah berjalan sejak 4 Januari lalu.

Namun, praktek di lapangan tak semua atlet cabor bisa latihan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan KONI NTB. Beberapa atlet cabor yang latihan menggunakan peralatan latihan cabor mengaku tak bisa melaksanakan kegiatan pelatda seperti yang diharapkan. Alasannya, terkendala biaya peralatan latihan.

Sementara, janji KONI NTB untuk memfasilitasi segala kebutuhan atlet selama Pelatda belum bisa dipenuhi semua karena anggaran KONI NTB masih minim. Kemungkinan, hal ini karena KONI NTB hanya dapat mengandalkan kucuran dana dari APBD NTB untuk menanggulangi dana peralatan atlet cabor. Sementara dana perala-

tan dari APBD diperkirakan cair pertengahan Maret 2016.

“Selama dua bulan berjalan kegiatan latihan atlet di Pelatda mungkin kelihatan berjalan lancar, namun prakteknya tidak demikian. Karena memang atlet kita tidak difasilitasi peralatan latihan memadai. Saya sendiri sudah menarik atlet untuk mengurangi latihan dulu karena untuk satu kali latihan minimal kita harus keluarkan uang sebanyak Rp 1 juta. Kalau seminggu atlet kita latihan, ya hitung sendiri, dan tidak mungkin KONI mampu membiayai,” keluh Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin kepada Suara NTB, via ponselnya, Minggu (28/2) kemarin.

Persoalan ini tidak saja terjadi pada cabor balap motor.

Cabor yang berstatus unggulan juga mengeluhkan hal yang sama. Meski mengalami persoalan yang sama, namun hal itu tidak sampai berdampak buruk pada kegiatan latihan atlet ungggulan. Buktinya, kegiatan latihan atlet unggulan tampak tidak ada persoalan. Atlet atletik, pencak silat, tarung derajat, tinju, kempo dan atlet cabor lainnya tetap terlihat berlatih normal.

Cabor unggulan tersebut seolah tidak memperlihatkan masalah, meskipun mereka

juga belum menerima dana peralatan latihan. Namun untuk cabor yang menggunakan peralatan seperti motor, golf, menembak juga mengeluhkan hal yang sama.

Cabor yang paling merasakan kurang maksimal memang cabor yang menggunakan peralatan latihan, seperti cabor balap motor mengaku sangat berat melaksanakan kegiatan latihan karena mereka harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan motor yang ditunggangi dua atletnya. Sementara dana peralatan yang dijanjikan KONI NTB untuk atlet Pelatda belum cair.

“Selama KONI belum mendanai kebutuhan atlet tak mungkin atlet kami bisa latihan. Oleh karena itu untuk sementara kami menarik atlet kami untuk tidak latihan.

Setelah anggaran cair baru mereka bisa latihan lagi,” jelas Edo. Ketua Satgas Panitia Pelatda Rinjani, Wibowo Budi Santoso yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan dana peralatan latihan untuk atlet Pelatda Rinjani belum dicairkan. Alasannya anggaran untuk kegiatan Pelatda Rinjani 2016 belum cair. Maklum, untuk kebutuhan peralatan latihan atlet akan didanai menggunakan APBD NTB. Sementara bantuan dana

APBD NTB belum cair, dan informasinya akan cair dalam minggu ini atau sekitar awal atau pertengahan Maret 2016.

Namun demikian untuk kebutuhan atlet yang sifatnya harus dipenuhi, pihak atlet cabor kata Bowo bisa langsung berkoordinasi dengan KONI NTB, dalam hal ini KONI NTB akan akan mencarikan dana talangan.

“Untuk anggaran peralatan latihan atlet cabor memang belum bisa dicairkan bulan ini. Kemungkinan KONI NTB akan mencairkan dana peralatan latihan sekitar bulan Maret atau setelah pencairan dana hibah dari Pemprov NTB. Terkait kebutuhan atlet yang sifatnya harus, atlet cabor bisa langsung berkoordinasi dengan KONI NTB,” jelasnya.

Mengenai persoalan atlet balap motor yang mengeluhkan biaya peralatan latihan juga telah sampai ke telinga Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hasianto. Orang nomor satu di KONI NTB itu kaget mendengar hal itu. Pasalnya belum lama ini KONI NTB telah membelikan dua unit sepeda motor untuk atlet balap motor. Namun terkait soal biaya latihan Andy menyarankan IMI NTB untuk berkoordinasi dengan KONI NTB sehingga dapat dicarikan jalan keluar. (fan)

EKSPRESI RONALDO – Ekspresi penyerang Cristiano Ronaldo, saat mereka mengalami kekalahan dalam laga melawan Atletico Madrid, Sabtu (27/2).

La Liga Sudah Berakhir untuk Real Madrid Madrid Real Madrid harus mengakui keunggulan Atletico 1-0 dalam pertandingan pekan ke-26 La Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabéu, Madrid, Sabtu (27/2). Bagi Los Galacticos, kekalahan itu memaksa mereka harus mengangkat bendera putih.

“Harus diakui bahwa liga ini sudah berakhir (untuk Madrid),” ungkap Zizou di hadapan awak media selepas pertandingan.

Zidane pun mengakui ia telah mengingatkan para pemainnya untuk menjadikan laga tersebut sebagai laga yang menentukan apakah mereka masih bisa bersaing untuk meraih mahkota juara La Liga.

“Kemarin saya sudah bilang kepada para pemain jika kami kehiilangan poin di laga ini maka target itu (juara La Liga) akan sangat sulit. Meski demikian, kami masih akan memprioritaskan liga, apapun yang terjadi.”

Zidane juga mengkritik cara bermain anak asuhnya.

“Saya tidak senang dengan hasil akhir maupun cara bermain kami. Kami tidak bermain sesuai dengan apa

yang telah disiapkan dalam satu pekan terakhir. Namun, yang terpenting bagi saya dan tim saat ini adalah memikirkan laga berikutnya (kontra Levante pada Rabu (2/3) mendatang),” pungkasnya.

Kekalahan tersebut memang tak mengubah kedudukan Atletico maupun Real Madrid di papan klasemen sementara. Madrid menghuni posisi tiga dengan 54 poin sementara Atletico di peringkat dua dengan torehan 58 angka. Tapi, kehilangan tiga pon membuat kans Real Madrid mengalami pukulan telak.

Statistik Livescore mencatat, Madrid lebih unggul penguasaan bola hingga 69 persen dan membukukan empat kali tendangan tepat sasaran, namun Atletico lebih efektif dengan melakukannya enam kali sepanjang laga.

Real Madrid nyaris membobol gawang Atletico saat laga belum genap berusia dua menit. Ronaldo yang mendapatkan bola di luar kotak penalti, melepaskan tendangan keras jarak jauh, namun si kulit bundar melenceng tipis di sisi gawang.

Varane hampir membuka keran gol Madrid pada menit ke-17 saat melakukan sundu-

lan dari dalam kotak penalti usai menerima umpan tendangan bebas Kroos, tetapi bola melambung tipis di atas mistar gawang.

Ronaldo kembali mendapatkan peluang pada menit ke-32 melalui skema tendangan bebas, namun bola sepakannya mampu ditepis penjaga gawang Atletico, Jan Oblak.

Atletico berhasil memecah kebuntuan pada babak kedua, tepatnya menit ke-53 lewat gol Antoine Griezman. Memanfaatkan umpan satu dua dengan Felipe Luis, Griezman sukses menuntaskannya menjadi gol dengan melesakkan tendangan keras ke sudut kiri gawang yang gagal diantisipasi kiper.

Madrid berpeluang menyamakan kedudukan lewat pemain muda Mayoral jika sepakan kerasnya gagal diantisipasi Jan Oblak.

Ronaldo hampir menyelamatkan timnya dari kekalahan pada menit ke-85 dengan melakukan sundulan keras usai menerima umpan Carvajal, namun bola tepat berada di pelukan penjaga gawang.

Hingga pertandingan berakhir, Atletico berhasil pulang membawa tambahan tiga poin. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 29 Februari 2016

Halaman 16

Proses Akhir Seleksi Sekda NTB Dinilai Tidak Transparan Mataram (Suara NTB) Tiga besar nama-nama calon Sekda NTB hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) yang diserahkan ke gubernur hingga kini masih menjadi teka-teki. Tak heran jika masyarakat dan kalangan DPRD NTB menduga proses seleksi Sekda NTB tidak transparan.

Pemerhati Masalah Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si juga menyayangkan sikap Pansel dan Gubernur yang enggan membeberkan tiga nama calon Sekda NTB itu ke publik. Menurutnya, proses akhir seleksi Sekda NTB ini dinilai tidak transparan karena tidak dipublikasikan ke masyarakat.

“Seharusnya dipublish

saja. Inikan ending terakhirnya menjadi tiga besar itu tidak terpublish, itu saja masalahnya. Kalau ini terpublish dan oleh masyarakat itu semua calon ini clear, selesai masalahnya. Gubernur tinggal memilih satu di antara tiga nama itu. Karena seleksi yang dilakukan Pansel itu cukup lama juga,” kata Ahyar kepada Suara NTB, Minggu (28/2)

siang kemarin.

Menurutnya, wajar masyarakat mempertanyakan tiga besar calon Sekda hasil seleksi itu. Karena jabatan Sekda adalah jabatan yang cukup strategis dan tertinggi dalam suatu birokrasi. Sekda bertugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pemerintahan. “Rekam jejak oke, prestasi oke,

Peringati HUT Ke-55

”FunBike”Korem162/WBBertema”GoGreen” Mataram (Suara NTB) Mengangkat tema semangat go green, Minggu (28/2), seluruh anggota jajaran Korem 162/WB mengikuti kegiatan sepeda santai. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-55 Korem 162/WB yang jatuh Tanggal 24 Februari lalu.

Kegiatan sepeda santai dengan jarak sekitar 18 kilometer, diikuti oleh seluruh anggota jajaran Korem 162/ WB dan Kodim se Pulau Lombok, termasuk para keluarga mereka. Kegiatan dibuka langsung Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si. Titik start dan finish di depan Makorem 162/WB. Dalam kesempatan tersebut Danrem menyampaikan, kegiatan sepeda santai tersebut Kehilangan Sertifikat Tanah Telah Hilang 1 Buah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Dengan nomor : 0059 yang terbit pada tanggal 27 Mei 1996 atas Atas Nama : NURDIN Buku Tanah Hak guna Bangunan tersebut diketahui hilang di Jln. Leo I, RT.09, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekitar bulan Januari 2016 pada saat proses untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Bagi yang menemukan, dimohon kesediannya untuk menghubungi Bapak ALDI PAOWARTO atau keluarga yang bersangkutan.

Alamat : Jln. Leo I, RT. 0, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, No Telp 082116078992 atau dengan menghubungi Pos Polisi terdekat.

(Suara NTB/penrem)

FUN BIKE - Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy dan jajaran saat kegiatan sepeda santai di jalur Kota Mataram, dalam rangka memeriahkan HUT ke 55 Korem 162/WB. selain dalam rangka memeriahkan HUT ke-55 Korem, kegiatan olah raga bersepeda juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan, sekaligus juga merupakan kegiatan yang dapat benar-benar menjadi sahabat bagi bumi. “Ter-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2294AV NOKA/NOSIN: MH1KEVA285K146059/KEVAE2144613 AN. SUMANTARA RAHARJA WAAS HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MATARAM

lebih dalam konteks upaya mewujudkan semangat “go green”, bersepeda ramah lingkungan,” katanya.

Kegiatan fun bike berjalan lancar dan aman. Sesampai di garis finish di lapangan Makorem 162/WB, para peserta sepeda santai dihibur dengan penampilan artis-artis ibukota dan dimeriahkan juga dengan berbagai door prize menarik. Turut hadir dalam acara tersebut Dandim sepulau Lombok, Kapolres Mataram, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB dan Para Kasi Korem 162/WB. (ars/*)

kemudian tidak tersandera oleh hukum. Ini kita uji, benar ndak hasil kerja Pansel. Itu kan sangat indah, kalau itu dilakukan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengisyaratkan harus dibentuk Pansel dalam menjaring Sekda. Hal itu adalah salah satu indikator keterbukaan dalam menyeleksi Sekda maupun pimpinan SKPD. Dalam prosesnya, kata Ahyar memang jika diamati mulai dari pendaftaran calon Sekda sampai pejabat-pejabat yang lolos seleksi adminsitrasi prosesnya sangat terbuka.

Artinya, masyarakat mengetahui siapa saja calon Sekda NTB yang mengikuti seleksi tahap selanjutnya.

Namun, keterbukaan itu terputus diketahui oleh publik ketika penentuan tiga besar nama calon Sekda. Seharusnya, jika seleksi dilakukan secara terbuka, Pansel tinggal melakukan perankingan terhadap calon-calon yang ikut seleksi berdasarkan skor, pengalaman, rekam jejak dan sebagainya.

“Sekarang ini memang ranahnya di Gubernur. Tentu menentukan tiga nama bagi kepala daerah, butuh kehati-

hatian. Dalam arti, rekam jejak dari tiga calon Sekda ini.

Kesulitan, saya lihat rekam jejak yang harus dikedepankan pada tahap ini, dari tiga menjadi satu. Rekam jejak dalam arti prestasi, tidak tersandera oleh kasus-kasus hukum. Saya kira dua poin ini menjadi pertaruhan,”ujarnya.

Akademisi IAIN Mataram ini menambahkan, rekam jejak, tidak tersnagkut hukum dan prestasi harus betul-betul clear dari ketiga calon Sekda tersebut. Ia menduga, jangan-jangan dari tiga poin ini ada yang masih belum clear sehingga tiga besar calon Sek-

da NTB hingga saat ini belum dipublikasikan ke publik.

“Saya kira poin kedua ini (tidak tersandera kasus hukum) yang menjadi pengamatan saya, yang membuat ratarata kepala daerah itu tersandera. Tentu mungkin, tidak ada yang bersih seratus persen. Tetapi kan meminimalisir sandera-sandera yang melekat pada diri calon Sekda itu.

Seharusnya itu dipublish saja, siapa yang tiga besar itu. Sehingga masyarakat juga tahu, kemudian Gubernur dalam hal ini kepala daerah tidak tersandera jika memilih si A, B, C,” imbuhnya. (nas)

10 Ribu Guru dan Tenaga Kependidikan akan Ditarik ke Provinsi Mataram (Suara NTB) Mulai akhir tahun ini, sekitar 10 ribu orang guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan SMA/ SMK dan SLB akan ditarik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB. Hal ini merupakan implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014, dimana jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc mengatakan pemerintah pusat sedang memproses penerbitan Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pengambilalihan kewenangan tersebut. Direncanakan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) mulai dilaksanakan pada Agustus mendatang.

“Sekarang kita masih menunggu, mudahan segera diundangkan. (penambahan pegawai) kita mungkin sekitar 10 ribu

lebih baik guru maupun tenaga administrasi dari SMA/ SMK dan SLB. Yang kita hitung sementara ini guru negeri,” kata Rosiady ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Dengan beralihnya status kepegawaian 10 ribu orang guru dan tenaga kependidikan itu, maka otomatis gaji-gaji mereka yang selama ini masuk di APBD kabupaten/kota akan masuk ke APBD provinsi. Selian itu, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, Pemprov tentu juga akan menganggarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para guru dan tenaga kependidikan tersebut.

Rosiady menambahkan, untuk medekatkan rentang kendali dari Dinas Dikpora provinsi ke sekolah-sekolah SMA/SMK dan SLB yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Pihaknya merancang akan dibuat lima kantor Cabang Dinas Dikpora di NTB. Yakni untuk Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram menjadi satu Cabang Dikpora. Kemudian Lombok Timur dan Lombok Tengah akan dibangun masing-masing satu

Cabang Dinas Dikpora.

Sementara untuk Pulau Sumbawa akan dibangun dua kantor cabang Dinas Dikpora.

Yakni, Sumbawa Barat dan Sumbawa akan dibangun satu kantor cabang Dinas Dikpora NTB. Begitu juga Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima akan dibangun satu cabang Dinas Dikpora NTB. “Untuk mendekatkan rentang kendali dari Dinas provinsi ke sekolah-sekolah. Sehingga tidak terlalu jauh. Dalam konsepnya Unit Cabang Dinas Pendidikan di kabupaten itu konsepnya ada lima,” ujarnya. Dijelaskan, kantor Cabang Dinas Dikpora NTB yang akan dibangun di lima kabupaten/kota itu akan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III. Terkait dengan nasib guru honorer yang berada di SMA/ SMK dan SLB? Rosiady mengatakan Pemprov akan melakukan evaluasi. Ia menyebutkan, ada dua jenis guru honorer yang berada di kabupaten/kota. Pertama, guru honorer SMA/SMK dan SLB yang gajinya ditanggung pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, guru honorer yang ga-

jinya ditanggung oleh masyarakat, sekolah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia menjelaskan, untuk guru honorer yang sumber gajinya dari BOS tidak akan menjadi masalah karena tidak akan berpengaruh terhadap APBD. Namun, untuk guru honorer yang sumber gajinya sebelumnya dari APBD kabupaten/kota menjadi masalah dengan adanya pelimpahan kewenangan ke provinsi.

Inilah, kata Rosiady yang akan dievaluasi oleh Pemprov NTB. “Kita evaluasi, bisa saja honor mereka nanti tetap dimintakan ke kabupaten/ kota dengan MoU (memorandum of Understanding) antara pemeirntah provinsi dengan Bupati/Walikota. Sharing anggaran dengan kabupaten/kota.

Bagaimanapun, urusan pendidikan ini adalah urusan bersama, ndak bisa hanya pemerintah provinsi, kabupaten/kota sendiri dan pusat sendiri,” pungkasnya. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 29 Februari 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 29 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Bau Nyale, Warisan Leluhur yang Masih Lestari usnya diarak menggunakan onsongan, serta diiringi kesenian gamelan,” tuturnya.

Onsongan berwujud miniatur bangunan rumah yang dipikul sebagai sarana mewadahi barang – barang pemberian untuk sang perempuan. Onsongan biasanya dijadikan alat untuk mewadahi berkat berupa makanan atau jajanan tradisional Lombok yang akan diserahkan ke pihak keluarga perempuan saat nyongkolan.

Matahari Minggu (28/2) pagi nampaknya masih nyenyak di peraduan. Ribuan warga yang tumpah - ruah sambil begadang semalam suntuk di Kaliantan berduyun – duyun menyusuri pesisir lautan. Mereka hendak berburu Nyale, cacing laut yang dianggap wujud dari Putri Mandalika.

KALIANTAN merupakan kawasan pesisir yang terletak di Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selain Pantai Seger di Kabupaten Lombok Tengah, kawasan ini juga telah menjadi lokasi perayaan Bau Nyale yang ajeg terselenggara dua kali dalam setahun. Nyale merupakan julukan terhadap cacing laut yang menyala.

Konon, nyale yang selalu diburu ribuan warga Lombok ini diyakini sebagai jelmaan rambut Putri Mandalika.

Kisah yang berkembang sebagai legenda secara tradisi lisan, Putri Mandalika merupakan perempuan sasak yang memilih untuk tidak memilih salah satu pangeran yang bersaing untuk menikahi dirinya.

Masyarakat Lombok kemudian menyebut Putri Mandalika dengan julukan Putri Nyale.

Matahari perlahan merayap dan mulai mengintip dari balik awan hitam yang bergulung – gulung. Langit yang tadinya pekat, terlihat seperti warna besi terpanggang setelah munculnya matahari. Warga yang jauh menyusuri laut dengan kedalaman air hanya sepinggang, lamat – lamat bertolak menuju daratan. Pertanda, cacing laut yang menyala akibat memantulkan cahaya lampu penerang (senter) sudah tidak dapat terlihat lagi karena matahari keburu datang.

Sekretaris Camat (Sekcam) Jerowaru, H. Busyairi S.Sos,

(Suara NTB/met)

SEDIKIT - Jasmani (35) salah seorang warga Kecamatan Jerowaru, Lotim yang berburu Nyale memperlihatkan hasil tangkapannya yang hanya sedikit. mengemukakan, tradisi Bau Nyale khususnya di Kaliantan merupakan warisan adat yang diberikan para leluhur secara turun temurun. Tokoh masyarakat yang ikut melakoni tradisi bau nyale sejak tahun 1967 ini, mengemukakan bahwa perayaan bau nyale telah menjadi bagian dari ajang pesta rakyat sejak bertahun – tahun yang lalu.

“Nyale itu diprediksi selalu muncul pada setiap tanggal 20 bulan atas (Suwung,red) menurut penanggalan kalender sasak.

Dan biasanya tidak pernah keluar dari bulan Februrari, seperti sekarang ini,” jelasnya.

Menurut penilaiannya, belakangan ini telah terjadi pergeseran baik dari segi tata cara pelaksanaan, esensi dan

makna serta nilai kesakralan.

Dulu, semasa dirinya masih kanak – kanak, pelaksanaan tradisi adat bau nyale di tempat tersebut benar – benar memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman serta pola hidup masyarakat berubah, semua hal yang berkaitan dengan prosesi adat Bau Nyale juga seakan – akan habis termodifikasi akibat derasnya arus modernisasi.

“Kalau dulu, dimasa saya masih kecil, tradisi Bau Nyale ini benar – benar diselenggarakan secara sakral. Semua pemuda pemudi atau orang – orang yang terjun ke laut untuk menangkap nyale mengenakan seragam pakaian adat,” katanya.

(Suara NTB/met)

USAI BERBURU NYALE – Sejumlah warga mulai bertolak ke daratan usai berburu nyale di Kaliantan.

Disamping itu, sembari menanti kehadiran cacing laut yang menyala, para pemuda dan pemudi lekas berbaris secara berbanjar untuk melakukan ngayak atau bekayak.

Ngayak atau bekayak merupakan salah satu rangkaian prosesi pelaksanaan tradisi bau nyale. Biasanya, inilah moment bagi para bujangan untuk mencari pasangan atau pendamping hidup (istri).

“Ngayak ini kan tradisi berbalas pantun. Jadi sebelum turun ke laut itu, sekelompok laki – laki berbaris rapi di bibir pantai. Selanjutnya ditimpali juga oleh barisan perempuan. Misal ada sepuluh lelaki yang berbaris, maka disitu perempuannya juga sepuluh,” ujarnya.

Dua puluh orang muda –

mudi yang berbaris ini kemudian saling mencari pasangan.

Ketika merasa sudah pas antara lelaki dengan perempuannya, mereka kemudian turun ke laut untuk bersama – sama menangkap cacing laut.

“Saat ngayak untuk saling membalas pantun, biasanya kaum lelaki yang selalu kalah.

Kalau kalah, konsekuensinya harus memberi imbalan untuk perempuan yang menjadi sandingan untuk bau nyale saat itu. Imbalannya bisa berupa pakaian, sarung, baju dan lainnya,” jelasnya.

Senada dengan A. Zaitun alias Amaq Merin, warga Mampe, Jerowaru, yang malam itu turut merayakan tradisi bau nyale. Ia menuturkan, barang – barang yang

diraih oleh perempuan sebagai hasil kemenangannya pada saat berbalas pantun itu akan dibawanya pulang. Barang – barang tersebut kemudian akan ditebus oleh pemiliknya, lelaki yang menjadi pasangannya saat menangkap cacing yang menyala di lautan.

Bagi pasangan yang hendak serius dan berkeinginan untuk melanjutkan ke pelaminan, biasanya akan bertandang ke rumah sang perempuan. Lelaki bertandang dengan membawa barang yang hendak digunakan untuk menebus pakaian yang diraih oleh peremuan saat mengikuti prosesi ngayak.

“Penebusnya itu bisa buah – buahan, sayuran. Saat mengantarkan alat penebusnya pun diupacarakan. Jadi alat peneb-

Tetap Meriah Perayaan pesta rakyat Bau Nyale di Kaliantan tetap meriah. Perayaan Bau Nyale Tunggak (awal) kali ini turut dimeriahkan oleh organisasi pemuda peduli budaya dan bangsa cabang NTB yang dipimpin oleh TGH. Sunaryawan. Sayangnya, pada perayaan kali ini, nyale yang menjadi magnet pemikat kunjungan ribuan warga ke kaliantan tersebut tidak keluar begitu banyak.

Akibatnya, masyarakat yang telah berduyun – duyun membawa Sorok (jaring penangkap ikan atau nyale) pulang berpangku tangan tanpa hasil yang memuaskan.

Masyarakat berharap, pada perayaan bau nyale poto (akhir) beberapa waktu kedepan, hasil tangkapan mereka melimpah sehingga benar – benar memuaskan.

Oleh masyarakat setempat, nyale hasil tangkapan di pagi buta itu langsung direbus kemudian dijadikan makanan pelengkap lauk – pauk. Hasil penelitian yang pernah dilakukan balai laboratorium sekitar sembilan tahun silam, cacing laut ini memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi. Ketika dikonsumsi, nyale tersebut juga diyakini berkhasiat untuk kebugaran tubuh manusia. (met)

NTB Kekurangan Pramuwisata Berbahasa Mandarin Mataram (Suara NTB) Belum lama ini Pemerintah bersama dengan Pemerintah RRT melakukan kerjasama dengan meluncurkan aplikasi baidu travel. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat RRT dan Indonesia tentang destinasi wisata. Namun hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asal RRT ke NTB. Sebab, selama ini wisatawan asal RRT masih dalam jumlah yang kecil. Hal ini disebabkan karena masih minimnya guide (pramuwisata) pariwisata di NTB yang bisa menggunakan bahasa Mandarin.

Sheraton Resort dengan Sunset Bar Romantis SHERATON Senggigi Beach Resort merupakan salah satu resort bintang lima yang banyak dikunjungi wisatawan. Lokasi yang strategis di dekat pantai membuat hotel ini banyak diminati baik wisatawan asing maupun domestik. Resort ini juga menyediakan sunset bar dengan suasana romantis dan elegan bagi penggemar sunset. Dengan menikmati hidangan dari chef berpengalaman menambah kenikmatan menikmati matahari terbenam di pinggir pantai senggigi yang indah.

“Kami memiliki sunset bar bagi tamu maupun publik yang ingin menikmati sunset dengan suasana yang romantis. Juga sambil berenang di kolam renang yang lokasinya berdekatan dengan sunset bar,” kata PR and Marketing Sheraton Senggigi Beach Resort Chintia Ratu Wikanti kepada Suara NTB, di Senggigi, Jumat (26/2).

Resort ini memiliki 154 kamar dengan beebagai tipe.

Diantaranya deluxe pool, deluxe garden, deluxe ocean, executive suite, grand suite, dan villa. Semua dilengkapi dengan fasilitas hotel bintang lima. Apalagi pengunjung juga sudah dapat menikmati pantai komplit dengan sunset yang cantik.

Resort seluas empat hektar ini memiliki taman yang indah dan pemandangan pantai yang menarik. Tamu dapat menikmati keindahan pantai senggigi dengan duduk di pinggir pantai sambil menikmati angin pantai dan aneka jus buatan chef dari sunset bar.

“Chefnya sudah bepengalaman. Biasanya para tamu menikmati sunset dari sini, karena lokasinya juga sangat strategis. Sangat pas untuk melihat sunset apalagi bersama pasangan,” kata Chintia.

Setiap kamar di hotel ini memiliki balkon untuk menikmati keindahan sekitar resort dan pantai senggigi.

Bebagai fasilitas lain seperti restoran bawang putih yang berada di dekat kolam renang, dan restoran kebun anggrek. Selain itu juga, tamu dan masyarakat umum dapat menikmati spa pantai laguna dengan settingan spa yang unik. Tamu juga dapat menikmati spa di bale spa yang langsung menghadap pantai.

Bukan hanya itu saja, fasilitas lainnya seperti fitness center, lapangan tenis, olahraga air, meeting room dan ballroom. Semua fasilitas ini dapat dinikmati di Sheraton Resort dengan tenaga kerja terlatih dan berpengalaman.

Resort yang berada di Jalan Raya Senggigi KM 8 Mataram ini menawarkan pelayanan yang optimal.

Sebab hotel bintang lima ini memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga kerja yang telah dilatih secara khusus. Sehingga dapat menjamin kenyamanan tamu selama berada di resort ini.

Keamanan dan kenyamanan tamu merupakan hal yang utama. Belum lama ini, telah dilakukan pula simulasi pemadaman kebakaran yang melibatkan semua staf resort. Ini bertujuan agar semua staf dapat menjamin keselamatan para tamu apabila hal tersebut benar-benar terjadi. (lin)

mengkritisi guide yang terkesan tidak mau belajar menggunakan bahasa Mandarin.

Padahal bahasa merupakan hal yang sangat menunjang untuk mendatangkan wisatawan. Sebab tidak semua wisatawan asal Tiongkok bisa menggunakan Bahasa Inggris.

Ini juga menjadi catatan bagi guide atau asosiasi guide agar terus meningkatkan kualitasnya terutama dalam bidang

bahasa.

“Dulu ada guide yang bisa bahasa Mandarin, tapi sekarang sudah tua. Mungkin sudah cuti menjadi guide, generasi guide yang sekarang ini yang bisa dibilang amat sangat minim yang bisa. Padahal bahasa merupakan komunikasi yang paling utama,” kata Bing Hamidy.

Tahun ini Pemerintah menargetkan sebanyak tiga juta

Menghidupkan Keyakinan Saat Tipisnya Batas Hidup dan Mati DAPATKAH dibayangkan ketika kita terjebak di bawah tanah, ratusan meter di bawah bumi, tanpa cahaya matahari? Berteriak minta tolong pun tak akan ada satu manusia yang akan mendengar, kecuali suara sendiri yang bergema. Jika orang yang mudah putus asa berada dalam kondisi seperti itu, sudah dipastikan akan mengakhiri sendiri hidupnya. Begitulah kondisi yang dihadapi 33 penambang Chile yang pada tahun 2010 terjebak selama dua bulan lebih di pertambangan San Jose. Kisah nyata itu kemudian difilmkan dengan bintang utama Antonio Banderas yang dirilis akhir 2015 lalu.

Mario Sepulveda (Antonio Banderas) menanamkan keyakinan pada dirinya dan 32 penambang lainnya bahwa mereka akan bisa keluar dan diselamatkan dari lokasi tambang yang berada 700 meter di bawah tanah. Lokasi dimana mereka terjebak ditindih batu gunung yang sangat besar sehingga diprediksi mereka akan sulit diselamatkan.

“Tapi aku yakin kita akan bisa keluar dari sini. Jika pemerintah tak bisa menyelamatkan kita, keluarga kita akan melakukannya!” tegas Mario saat mandor mereka, Don Lucho atau Luiz Urzua (Lou Diamond Phillips) mulai putus asa bahwa mereka tak akan bisa ditemukan dan akan mati sia-sia, terkubur hidup-hidup di bawah tanah.

Perhatian dunia tersita oleh insiden itu. Presiden Chile, Sebastian Pinera (Bob Gunton) pada waktu itu tak langsung bergerak menyelamatkan nyawa 33 penambang. Bahkan ia juga sempat mempertimbangkan masukan dari penasehatnya bahwa peristiwa itu bukan tanggung jawab pemerintah karena tambang itu milik swasta. Tapi Menteri Pertambangan, Laurence Golborne (Rodrigo Santoro) mendesak Pinera agar bertindak. Akhirnya Golborne mendatangi lokasi tambang dan menemui keluarga para penambang yang tetap menunggu di kawasan tambang.

Film ini pun berisi drama proses penyelamatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan penambang. Diselingi bagaimana kondisi para penambang di dalam tanah yang hanya memiliki persediaan makanan sangat terbatas, beberapa bungkus biskuit, beberapa kaleng kornet, dan sekotak susu. Mario bertugas membagi makanan untuk para penambang dan memegang kunci peti penyimpanan makanan.

wisatawan selama berada di NTB terkait bahasa komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terjadil hubungan yang baik secara emosional maupun secara umum.

Sebab selama ini, guide terkadang tidak terlalu diperhatikan kiprahnya. Tidak jarang juga guide nakal yang melakukan kecurangan. Ini disebabkan karena masih minimnya sosialisasi atau pelatihan untuk guide yang ada di NTB. Pasalnya bisa menggunakan bahasa Inggris saja belum cukup untuk membuat guide bisa memberikan rasa nyaman terhadap tamunya. Sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk melatih para guide agar bisa melayani tamu dengan maksimal. (lin)

Tersesat dalam Labirin Kenangan dan Luka MEMBACA antologi puisi karya Novy Noorhayati Syahfida ini seakan membawa kita menyusuri labirin-labirin waktu dalam rentang waktu beberapa tahun, sama seperti judulnya. Puisi yang ada dalam antologi ini merupakan kumpulan puisi yang ditulis pada tahun 2003 sampai 2015.

Memasuki labirin ini terasa begitu menyesakkan, karena kita dibawa merenangi kedalaman rasa yang diramu Novy dalam 101 puisinya yang dibentangkan dalam buku ini. Rasa yang dihadirkan saat membaca puisi-puisi ini adalah kegelisahan, kegalauan, luka, perpisahan, kemarahan, dan kegagalan.

Tapi tentu setiap pembaca bebas merdeka Judu Puisi) l : Labirin ( menginterpretasikan A Noorh | Penulis : ntologi makna dari puisi-puiPene ayati Syah Novy si dalam buku ini.

Tahun rbit : Met fida | Labirin, seperti aboo : 201 yang disampaikan 602-7 5 | ISBN : k | 9 3267penerbit dalam pen0-5. 78gantarnya adalah bukan hanya sekadar tempat, tapi labirin yang dimaksudkan bisa berupa tempat tersimpannya sebuah kenangan. Kenangan juga terkadang seperti labirin, ketika kita telah berada di dalamnya, butuh usaha keras untuk bisa keluar dan membebaskan diri darinya. Inilah labirin kenangan, labirin luka.

Puisi yang paling banyak dalam buku ini adalah puisi yang ditulis Novy dalam rentang waktu 2014. Disusul dengan puisi yang ditulis sepanjang 2015. Melalui buku ini, seperti yang disampaikan sastrawan Indonesia, Dimas Arika Mihardja dalam catatannya untuk buku ini, pembaca dapat memasuki dunia yang samar, dunia yang maya, sampai ke pemikiran reflektif penyairnya. (ynt) (Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/ist)

“Kalau dari Tiongkok itu tidak terlalu banyak. Karena pasar di NTB tidak terlalu diminati, dari segi kreatifitas dan kualitas mereka anggap masih kurang. Mereka lebih memilih ke Bali. Apalagi guide di NTB banyak yang tidak bisa bahasa Mandarin,” kata Pelaku Pariwisata Bing Hamidy kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (27/2).

Direktur Bidi Tour ini juga

wisatawan ke NTB. Namun terlihat belum siapnya SDM di berbagai bidang, salah satunya adalah guide. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin merupakan dua bahasa yang harus dikuasai oleh guide.

Pada kenyataannya para guide terkesan malas untuk belajar.

“Untuk pemula, paling tidak belajarnya selama lima tahun untuk belajar dasarnya.

Mungkin faktor ini juga yang menyebabkan guide malas belajar. Memang agak susah,” ungkap Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Kota Mataram ini.

Hal ini harus menjadi catatan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sebab, salah satu yang menentukan nyaman atau tidaknya

(Suara NTB/ist)

Judul : The 33 | Sutradara : Patricia Riggen | Pemain : Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin, Lou Diamond Phillips, Mario Casas, Jacob Vargas, Juan Pablo Raba, Kate del Castillo | Tahun : 2015.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi CNN dalam tayangan berjudul A Miner MiracleFive Years After the Chilean Rescue tahun lalu, mantan Menteri Pertambangan Laurence Golborne mengatakan saat itu setelah pengeboran tanah, ia mengatakan tidak ada cara paling ampuh yang bisa dilakukan pihaknya, tapi hanya ada satu-satunya cara atau jalan untuk menyelamatkan para penambang. Ia pun mengatakan menitikkan air mata di tengah jalan buntu untuk menyelamatkan para penambang. Kisah para penambang itu diberitakan dunia. Bahkan berbagai stasiun televisi internasional menyiarkan secara langsung proses penyelamatan para penambang yang kemudian dibawa dari dalam tanah dengan sebuah kapsul yang dinamakan Phoenix. Presiden Pinera pun waktu itu langsung menyambut para penambang.

Salah satu yang membuat mereka tetap hidup, keyakinan. Meski sempat mengalami beberapa kali kegagalan, sempat kehilangan harapan, tapi mereka tidak pernah kehilangan keyakinan, dan tentunya keimanan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Karena keyakinan bagi mereka adalah kehidupan itu sendiri.

Kini, dalam kehidupan nyata, ke-33 penambang tetap menjaga persaudaraan mereka yang dilahirkan oleh rasa senasib dan sepenanggungan. (ynt)

SUARA NTB

Senin, 29 Februari 2016

Peluang Korupsi Dana Reses Dari Hal. 1 Menurut Agus Patria, jika reses itu terjadi di tahun 2015, maka dipastikan sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi diakuinya, masih bersifat audit general. Artinya tidak hanya kepada laporan keuangan atas Ahmad Yudiansyah, tapi keseluruhan untuk Surat Pertanggunjawaban (SPJ) para politisi Udayana yang dilaporkan melalui Sekretariat Dewan (Setwan).

Timnya akan mengecek atau audit khusus jika ada laporan masyarakat atas indikasi dana reses itu bermasalah. ‘’Kalau ada laporan, baru kita audit khusus,’’ tegasnya. Dan untuk kasus Ahmad Yudiansyah, jika memang pernah ada laporan masuk atau diributkan setelah pelaksanaan, maka dipastikan Agus Patria, akan diaudit. ‘’Kalau pun diaudit, apa hasilnya, saya cek dulu,’’ ujarnya.

Mantan Penjabat Bupati Dompu ini juga sebelumnya menanggapi sorotan soal naiknya dana reses Dewan menjadi Rp 11 miliar lebih. Kenaikan signifikan yang terus disorot masyarakat itu, menjadi atensinya. Apalagi jika di lapangan ditemukan indikasi penyimpangan, berpeluang diaudit. ‘’Setiap masukan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Jika ini (dana reses) jadi perhatian, kemudian ada laporan penyalahgunaan dana, bisa kami langsung audit,’’ tegas Agus Patria.

Pada intinya semua anggaran yang sumbernya dari APBD akan jadi bahan audit pihaknya, apalagi didukung dengan laporan indikasi penyimpangan di lapangan. Tetapi dalam konteks dana reses Dewan ini, dia jelaskan, masih jauh dari proses audit, karena pelaksanaan tahun 2015. Audit akan dilakukan tahun 2016 mendatang, disesuaikan dengan alokasi anggaran.

Peluang Dikorupsi Ada sejumlah oknum anggota DPRD NTB tahun 2015 yang penggunaan dana resesnya diduga bermasalah. Jika benar, maka itu bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dalam konteks tidak pidana korupsi.

Tapi bicara solusi agar ini tidak berlanjut, harus ada upaya antisipasi lebih dini. Bentuk yang direkomendasikan, dengan menggandeng asisten pribadi bagi setiap anggota Dewan untuk membantunya melaksanakan aktivitas sekaligus pengelolaan anggaran. ‘’Sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014, anggota Dewan itu memang dimungkinkan secara kelembagaan memiliki asisten pribadi yang membantunya mengurus semua urusan administrasi. Sehingga pikirannya tidak terbagi untuk mengurus hal remeh temeh seperti mengurus administrasi yang justru membuatnya tidak maksimal dalam melakukan reses,” kata Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Muhammad Risnain, SH., MH kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (24/2).

Menurutnya, anggota Dewan memang memiliki potensi untuk melakukan reses fiktif melihat cara pertanggungajwabannya yang dinilai sangat mudah. Oleh sebab itu Risnain menilai bahwa cara pengalokasian dana untuk reses Dewan perlu diperbaiki. Misalnya dengan menyatukan anggaran reses Dewan dengan tunjangannya. Sehingga tidak perlu melakukan laporan pertanggungjawaban.

Menurut Risnain, besarnya potensi melakukan reses fiktif itu karena didukung pula oleh administrasi melakukan reses yang cukup mudah.

Hanya dengan membuat daftar hadir dan (bisa jadi) memalsukan tanda tangan, laporan melakukan reses sudah diterima. Padahal itu menggunakan anggaran dari uang negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Lain hal-

nya jika setiap anggota memiliki asisten pribadi yang mengurus setiap kegiatan yang akan dilakukan Dewan. Potensi untuk melakukan pelanggaran menjadi minim, sebab ada yang membantu dan sekaligus dapat memberikan masukan dan nasihat.

Akuntabilitas Buruk Terkait dengan munculnya dugaan penyimpangan dana reses Dewan, seperti kegiatan yang terindikasi fiktif, itu dianggap sebuah hal yang sangat memungkinkan terjadi. Meskipun sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Bisa jadi hasil pemeriksaan BPK itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah.

Tapi kita mahfum bersama, karena standar administratif sudah terpenuhi, dianggap tidak ada masalah,’’ kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ervyn Kaffah, ditemui pekan kemarin.

Dalam kegiatan seperti reses, memang standar pemeriksaannya adalah secara administratif. Itu pun secara sampling. Di situlah, kata Ervyn, pentingnya pengawasan masyarakat.

Ervyn mengatakan, munculnya masalah dalam kegiatan reses dikarenakan akuntabilitas yang buruk.

Apalagi, selama ini masih menjadi pertanyaan sejauh mana hasil reses Dewan bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ervyn, permasalahan lainnya ialah soal akuntabilitas. DPRD turun ke masyarakat meminta aspirasi, selama ini seolah-olah tidak ada standar mengenai itu. ‘’Contohnya, Musrenbang, dari dusun sampai kecamatan. Itu jelas standarnya. Kalau mau dibandingkan, itu standarnya lebih bagus. Akhirnya kita bertanya-tanya input atau aspirasi dari masyarakat apakah bisa terjamin sampai ke atas,’’ tanyanya.

Terutama terkait persoalan akuntabilitas. Anggota Dewan sudah melaksanakan reses dan menangkap aspirasi. “Sejauh mana itu diakomodir dalam kebijakan.

Proses akuntabilitas dan feedback ke masyarakat, selama ini itu yang belum terjadi,” katanya.

Dikatakan, kasus-kasus yang muncul belakangan ini hanya sebagian kecil dari masalah yang lebih sistemik. ‘’Bisa jadi yang kita miliki hari ini, bisa jadi mungkin, buang-buang uang untuk reses, tapi hasil tidak ada,’’ kata Ervyn.

Secara umum, kata Ervyn, belum yakin apakah hasil reses yang mengeluarkan uang banyak itu masuk ke dalam suplemen kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan standar mengenai reses.

Agar lebih layak untuk dapat menjawab permasalahan di masyarakat.

“Publik itu butuh tahu.

Kalau kami memberikan aspirasi itu diperjuangakan, setelah diperjuangkan hasilnya bagaimana. Ada ndak mekanisme itu? Sehingga orang tahu. Sehingga bisa jelas dan terukur,” katanya.

Dari perspektif Fitra, kata Ervyn, perlu pembenahan dalam sistem. Supaya kegiatan yang cenderung rutin, seperti reses ini, setiap tahunnya bisa lebih baik lagi dan terukur. Secara kualitas lebih bagus dan akuntabilitasnya lebih jelas. ‘’Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan uang publik yang digunakan untuk proses-proses itu, apakah sudah digunakan dengan efektif dan efisien,’’ katanya. (ars/lin/ron)

Gubernur Usulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lobar Definitif Dari Hal. 1 Kemudian, dasar untuk pengusulan Wabup menjadi Bupati Lobar definitif adalah hasil berita acara sidang paripurna DPRD Lobar pada pekan lalu tentang pengangkatan wabup menjadi bupati. ‘’Sudah naik kok draf SK nya. Kemarin posisinya di Pak Sekda. Setelah itu ke Pak Gubernur Minggu depan (pekan ini) berarti mungkin sudah bisa dikirim ke Mendagri,’’ terang Dirjaharta.

Dijelaskan, Pemprov dalam hal ini gubernur sekaligus mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lobar definitif ke Mendagri. Satu hal yang paling ditunggu sebelumnya adalah berita acara sidang paripurna pengangkatan wabup menjadi bupati.

DPRD Lobar telah melaksanakan rapat paripurna pada

Selasa pekan kemarin. Selanjutnya, Pemkab Lobar menyerahkan usulan penetapan Bupati Lobar definitif itu ke Pemprov NTB pada Rabu (24/2) lalu.

Ketika ditanya seberapa lama SK Mendagri itu akan turun? Dirjaharta tak berani memastikan. Namun, jika Mendagri ada maka proses keluarnya SK tersebut akan segera keluar. Berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya seperti SK Penjabat Bupati/Walikota yang terlambat ke luar. Hal itu, lantaran pada saat ini banyak daerah yang mengurus SK ke Kemendagri. ‘’Sekarang sudah tidak ada Pilkada mudah-mudahan secepat SK Mendagri ke luar.

Mudah-mudahan dalam seminggu bisa selesai,’’ tandasnya. (nas)

Ancaman Bagi Partai Dari Hal. 1 Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri tak menampik ini. Namun, ia menegaskan bahwa biasanya, penyimpangan yang terjadi bukan karena motif untuk keuntungan anggota DPRD NTB, melainkan, lebih ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dicontohkannya, tak jarang kegiatan reses anggota DPRD NTB harus digelar di daerah pelosok. Dalam kondisi ini, tak jarang anggota DPRD NTB akhirnya harus melakukan ‘manipulasi’ dengan menyerahkan uang konsumsi tersebut untuk dikelola sendiri oleh warga. Biasanya, warga kemudian membeli bahan makanan dan lain sebagainya untuk kemudian disantap saat reses digelar.

Problemnya, mekanisme semacam ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh ketentuan.

Sebab, dalam proses pertanggungjawaban dana reses, kuitansi pembelian konsumsi harus dibubuhi tandatangan dan stempel penyedia jasa layanan konsumsi dan sejenisnya. Penerapan ketentuan ini, menurutnya memang sulit dilakukan saat reses digelar di pelosok. ‘’Misalnya kalau orang Bima, lalu resesnya di gunung.

Bagaimana ngurus yang begitu-begitu? Kita di Lombok Barat resesnya di Pelangan, atau di Lombok Utara, resesnya di ujung mana gitu. Itu sedikit menyulitkan,” ujar Mahalli.

Mahalli menambahkan, item belanja reses lainnya, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) terkadang juga tidak dibutuhkan oleh peserta kegiatan reses. Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika reses digelar di daerah perkotaan, mungkin saja ATK dibutuhkan. Namun, lagi-lagi berbeda halnya jika reses digelar di daerah pelosok. ‘’Ada tempat yang butuh seperti itu, tapi ada juga yang tidak kita butuhkan seperti itu. Kalau di pelosok ndak bermanfaat dan tidak terlalu berarti juga untuk mereka,’’ ujarnya.

Menurut Mahalli, reses pada prinsipnya adalah kegiatan anggota DPRD NTB untuk turun menyerap aspirasi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Karenanya, dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD NTB seharusnya lebih banyak diam dan membiarkan masyarakat yang bicara.

Mengetahui adanya laporan terhadap dugaan manipulasi pertanggungjawaban dana reses yang dilakukan Yadiansyah, Mahalli mengaku hal semacam itu sangat mungkin menimpa anggota DPRD mana saja. ‘’Peluang untuk salah, dari beberapa atau hampir semua anggota DPR mungkin ada.

Kalau ditelisik terlalu mendetil seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang sangat sulit untuk diselesaikan hitam putih seperti itu,’’ aku Mahalli. Karena itulah, ia meminta kegiatan reses disederhanakan proses pertanggungjawabannya.

Akrobat Reses Politis Sebelumnya, Ketua Umum ADEKSI, H. Armudji meng-

usulkan agar pemeriksaan BPK terhadap penggunaan dana reses DPRD dibuat lebih longgar. Sama seperti pemeriksaan terhadap reses DPR yang dipertanggungjawabkan hanya sekitar 10 persen.

Terlepas dari bantahan tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa uang reses yang nilainya mencapai kisaran Rp 30 juta per anggota DPRD NTB memang cukup menggiurkan bagi para anggota DPRD yang integritasnya bermasalah.

Dari penelusuran Suara NTB, para oknum anggota DPRD NTB melakukan reses lebih berorientasikan untuk kepentingan politik. Pengakuan salah satu anggota DPRD NTB yang tidak ingin namanya dipublikasikan, pada Suara NTB mengatakan hal itu. Kegiatan reses yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk merawat konstituennya yang pernah memilihnya menjadi anggota Dewan. Karena pedoman reses Dewan secara umum menurutnya, anggota Dewan hanya akan melakukan reses di tempat di mana basis-basis pemilihnya. Sehingga jika di wilayah yang bukan kantong pemilihnya, dianggapnya wajar jika tidak pernah dikunjungi. ‘’Saya tidak setuju sebenarnya kalau Dewan itu dilaporkan tidak pernah reses.

Misalnya, di Dapil saya itu kan ada delapan kecamatan, saya fokuskan di tujuh kecamatan. Kenapa? Karena saya harus prioritaskan di mana basis-basis suara saya dulu,’’ akunya.

Sehingga mustahil baginya jika reses di wilayah yang tidak satupun mendapatkan suara pada Pileg lalu. Suatu tindakan ‘bodoh’ menurutnya jika itu dilakukan.

Tetapi ia menepis jika reses tujuannya untuk korupsi.

Karena menurutnya, nilai anggaran setiap anggota Dewan dalam satu kali masa reses relatif kecil.

“Kalau tujuannya untuk korupsi, saya kira tidak ke sana. Karena berapa sih uang reses itu? Kalau yang ditanya itu masalah kwitansi pulpen, block note, nasi bungkus, berapa sih itu? Subtansi reses itu bagaimana anggota Dewan bertemu dengan konstituennya untuk menyerap aspirasi, lalu diterjemahkan kemudian dalam bentuk kebijakan,” ujarnya.

Ia menegaskan jika ada anggota Dewan yang tidak melakukan reses kemungkinan lebih disebabkan oleh faktor malas.

Karena menurutnya, jika bertemu masyarakat ada kesan khawatir dimintai uang.

Awal Oktober 2015 lalu, Suara NTB menyoroti kenaikan anggaran kegiatan reses anggota DPRD NTB dalam APBD perubahan tahun 2015 yang nilainya menarik perhatian publik. Publik menilai kenaikan anggaran reses dewan sebesar 46,23 persen. Dari Rp. 7.945.448.000 pada APBD murni, meningkat menjadi Rp. 11.618.923.000 pada APBD perubahan.

Koordinator Divisi Riset, Evaluasi dan Pengembangan, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB,

Hendriadi, SE turut menyoroti itu.

Dia mengatakan kenaikan anggara reses Dewan ini telah menyalahi asas proporsionalitas dan prioritas. Sebab di tengah kondisi masyarakat yang dimana angka kemiskinan semakin bertambah. Seharusnya jumlah belanja publik menjadi prioritas.

Dalam peraturan DPRD Provinsi NTB nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD NTB, jelas menegaskan tujuan dari reses untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan, berdasarkan aspirasi masyarakat.

Bantah Manipulasi Dana Reses Sementara Ahmad Yadiansyah yang akrab disapa Yadi membantah keras laporan GMAK NTB. Memang, hanya beberapa warga yang menarik dukungannya terkait kegiatan reses yang dilakukannya, namun laporan itu tak urung membuat Yadi kelabakan.

“Saya dilematis,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Minggu (28/2). Yadi menegaskan, dirinya sama sekali tidak melakukan manipulasi reses untuk keuntungan pribadi, apalagi sampai membuat laporan fiktif.

Menurutnya, para konstituen yang menarik tandatangannya di dokumen GMAK tersebut benar-benar hadir dalam pertemuan. “Banyak yang tidak bisa menulis dan sebagainya,” ujar Yadi membeberkan penyebab mengapa ada sejumlah nama yang tandatangannya diisi oleh orang lain.

Sejumlah nama yang membuat surat pernyataan terkait reses anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Yadiansyah, S.Sos, dua diantaranya yang bernama Yuli Damayanti dan Rini Zul, diketahui sebagai pegawai honorer di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Informasi dihimpun Suara NTB, warga yang tercantum menandatangani absensi itu adalah pegawai honor di Kelurahan Monggonao. Sedangkan Siti Salmah berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan Siti Nurhayati merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salahsatu kantor di Kota Bima.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan, mengaku apapun kegiatan termasuk reses di Kota Bima, yang bersangkutan tetap berkewajiban melaporkan ke DPC, dengan melampirkan bukti salinan, dokumentasi pertemuan dan arsip akan dikirim ke partai.

Sementara terkait Reses Yadi, Ruslan mengaku, sudah dilakukan dan tercatat di pihaknya. Hanya saja, ia tidak merinci. Sebab kata dia, tempat diadakannya reses tidak menentu karena disesuaikan dengan jadwal reses Yudi. Dia juga menegaskan, pernyataan yang dilontarkan salah satu LSM yang menuding anggota DPRD dari Partainya tidak melakukan reses dinilai tendesius dan bernuansa politis. (aan/uki/ndi/lin)

Kemaslahatan Masyarakat KLU Dari Hal. 1 ‘’Target kita, di masa pengabdian kami bisa diselesaikan.

Kita minta ke Bappeda, harus cepat diputuskan karena persoalan kantor bupati (dan Kantor DPRD) belum final. Ada yang minta di Tanjung, di Montong Mojet dan sebagainya,’’ ungkap Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Bupati berjanji, penentuan lokasi pembangunan kantor bupati dan Kantor DPRD akan dibicarakan bersama antara eksekutif dan legislatif. ‘’Kemarin mungkin lalai, tidak dimulai dari perencanaan, tapi kita langsung ke Dewan dan minta uang,’’ katanya.

Di eranya, ia akan mengupayakan agar seluruh jajaran SKPD khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda KLU untuk berkomunikasi secara intens dengan penentu anggaran (DPRD). Tidak ingin mengulang pola kerja periode pemer-

intahan sebelumnya, Najmul pun menegaskan komunikasi dengan legislatif harus di kedepankan, bahkan dimulai dari perencanaan kegiatan. ‘’Tahun ini kita targetkan ada keputusan, sehingga di tahun ke dua dan ke tiga bisa tuntas,’’ tegasnya.

Selain keberadaan kantor bupati dan kantor DPRD, bupati juga mengisyaratkan untuk meningkatkan status sejumlah instansi yang saat ini masih di pegang Pejabat eselon III. Beberapa kantor seperti Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Kantor Lingkungan Hidup, Kantor BPBD, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Kantor Pol PP, akan ditingkatkan statusnya menjadi dinas untuk selanjutnya dikendalikan oleh pejabat Eselon IV. Hal ini tentunya akan memudahkan pengambilan keputusan di level SKPD bersangkutan sehingga muara

peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai.

Melihat kebutuhan yang ada, sambung Najmul, status kantor tersebut layak dijadikandDinas. Ia mencontohkan, keberadaan Lombok Utara khususnya tiga gili sebagai destinasi wisata dunia. Penting bagi Pemda mempercayakan pengelolaan kebersihan di SKPD yang memiliki kendali penuh atas persoalan tersebut.

Tidak hanya itu, prasarana Kantor Kebersihan seperti armada juga perlu mendapat dukungan. Di masa pemerintahannya, ia akan mengupayakan untuk menambah armada agar mobilitas angkutan sampah dari tiga gili ke daratan KLU terakomodir. ‘’Selain itu, kita juga akan menempatkan armada untuk BPBD di tiga titik, yaitu di Bayan, Kayangan dan Tanjung.

Sehingga penanganan bencana (kebakaran dan kekeringan) cepat ditanggulangi,’’ demikian Najmul Akhyar. (ari)

Bersama Tiga Kabupaten/Kota, Pilgub NTB Direncanakan Juni 2018 Dari Hal. 1 Meskipun demikian, kata Dirjaharta, jadwal tersebut bisa saja berubah. Karena saat ini antara pemerintah dan DPR RI sedang melakukan revisi terhadap UU Pilkada. Ia menjelaskan, untuk Pilkada serentak gelombang I telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Direncanakan untuk gelombang II pada Februari 2017 dan gelombang III pada Juni 2018.

Dirjaharta menambahkan, rencana Pilkada serentak pada

empat daerah di NTB pada 2018 tersebut berdasarkan informasi dari KPU. Pilkada dilakukan serentak pada 2018, karena banyak kepala daerah di NTB yang berakhir masa jabatannya mulai dari Juni ke atas. ‘’Cuma Lombok Barat saja yang direncanakan ditarik ke 2018. Itu masa jabatannya berakhir April 2019, tapi ikut Pilkada 2018,’’ ujarnya.

Untuk Pilkada serentak 2018, pelantikan kepala daerah terpilih direncanakan pada Desember 2018. Artinya, ada beberapa kepala daerah yang

akan diisi sementara oleh seorang penjabat kepala daerah.

Namun, sekali lagi ia mengatakan jadwal tersebut belum pasti dan bisa berubah.

Seperti pelantikan tujuh bupati/kepala daerah hasil Pilkada 2015, yang semula direncanakan Juni 2016, namun dimajukan pada bulan Februari 2016. Sementara itu, untuk masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si akan berakhir pada bulan September 2018. (nas)

Halaman 19

Kejaksaan Tetapkan Empat Tersangka Proyek RPH Barabali Dari Hal. 1 Tapi yang jelas, tersangkanya tidak ke luar dari tujuh orang saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan.

Dikatakannya, pihaknya sampai saat ini belum bersedia mengungkapkan para tersangka, walaupun sudah ada penetapan status tersangka, lebih pada kepentingan penyidikan.

Pihaknya tidak ingin, dengan mengungkap para tersangka akan memicu keributan. Sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyidikan.

“Pada waktunya, siapa para tersangka yang ditetapkan dalam proyek ini pasti kita ungkap. Tapi untuk saat ini, waktunya dinilai belum tepat,” tandasnya.

Dengan telah adanya penetapan tersangka tersebut, selanjutnya pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk lebih memperdalam materi pemeriksaan yang sudah ada, guna menggali potensi adanya tersangka tambahan, di luar empat tersangka yang sudah ada.

Sejumlah saksi terkait juga akan dipanggil. Di luar saksi

dan tersangka yang sudah ada. Begitu pula para saksi dan tersangka yang sudah diperiksa sebelumnya, akan dipanggil dan diperiksa kembali. ‘’Ini kan prosesnya sekarang pendalaman. Selain untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka yang sudah ada.

Sekaligus untuk menggali potensi tersangka tambahan,’’ katanya.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka lain. Itu sangat tergantung dari hasil pendalaman dalam proses penyidikan nantinya. ‘’Semua kemungkinan masih terbuka.

Termasuk penambahan tersangka lain,’’ katanya.

Dalam proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut, negara diduga dirugikan hingga ratusan juta. Untuk menentukan nilai kerugian secara pasti, Kejari Praya sendiri sudah meminta bantuan BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan audit. Bahkan bisa saja, kerugian negara dihitung loss senilai proyek tersebut. Jika sisi kebermanfaatan proyek tersebut bagi masyarakat dinilai tidak ada. (kir)

Dirut PDAM Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Ditanya atas proses hukum yang sedang bergulir itu, Zaini mengaku siap kooperatif, bahkan akan membeberkan semua hal yang diminta oleh Kejaksaan. “Kita ikuti proses hukum dan mendukung langkah (penyelidikan) Kejaksaan,” tegasnya.

Selain menjelaskan soal sikap kooperatifnya, Ahmad Zaini juga membeberkan bantahannya atas laporan pelapor yang dianggapnya sebagai tudingan tak mendasar itu.

Bantahan Ahmad Zaini Secara detail, Zaini membeberkan satu per satu terkait penggunaan anggaran di PDAM Giri Menang. Menurut dia berbeda dengan di pemerintahan. Anggaran di PDAM orientasinya adalah perusahaan yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas. Untuk penggunaan anggaran tahun 2014 yang dipersoalkan, dipastikannya tidak ada temuan dari lembaga independen. ‘’Hasil opini akuntan publik menyatakan wajar dalam semua hal,’’ jelasnya.

Posisi keuangan tertanggal 31 Desember 2014 serta hasil usaha dan arus kas dengan Standar Akuntasi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SKETAP) tidak ada penyimpangan. “Bahkan hasil audit BPKP menyebutkan kategori baik. Sedangkan berdasarkan kriteria BPPSPAM dikategorikan sehat,” sebutnya.

Soal tuduhan pelapor terkait dugaan penyimpangan dana pinjaman perbankan.

Harus dipahami semua pihak, menurut dia, hingga saat kini dana pinjaman itu belum dicairkan. Pihaknya baru sebatas menyelesaikan tender.

Proses tender pun dilaksanakan dengan penuh kehatihatian. Bahkan menghindari permasalah di kemudian hari, sehingga pihaknya meminta legal opinion kepada Kejari Mataram. ‘’Apanya mau disimpangkan?. Sampai detik ini, satu rupiah pun (anggaran) belum cair dari bank itu,’’ sesalnya. jika yang dilaporkan adalah terkait dana pinjaman Rp 45 miliar itu disebut tumpang tindih, Zaini pun mempertanyakan balik. Sebab dana pinjaman itu masuk dalam pos anggaran pengembangan jaringan wilayah Selatan dan Tengah. Sehingga tidak ada yang tumpah tindih. Mengenai dana pinjaman itu tercantum dalam RKAP tahun 2014, Zaini tidak menampiknya. ‘’Saya luruskan. Dana pinjaman itu direncanakan tahun 2014, namun persetujuan keluar tahun 2015. Karena pinjaman ini subsidi bunga dari pemerintah pusat, maka harus ada Surat Jaminan dari pusat. Bank tidak mau kalau tidak ada jaminan,’’ paparnya.

Mengurus jaminan pemerintah pusat menurutnya butuh waktu lama. karena bank bisa mencairkan pinjaman jika sudah mendapat surat jaminan dari pusat. Untuk itu, penggunaan anggaran dari dana pinjaman itu masuk pada 2016. ‘’Proses pengurusan jaminan ini dari tahun 2012. Tapi, poin pentingnya dana pinjaman ini belum ada pencairan.

Kalau belum ada uang dari mana penyimpangannya,’’ tanyanya.

Masuk ke dugaan korupsi pengadaan water meter. Diketahuinya dalam laporan ke Kejaksaan, meter yang tidak diganti sekitar 20 persen. Secara teknis dijelaskannya, umur meter minimal lima tahun.

Namun itu sangat tergantung dari pemakaian di lapangan. ‘’Pergantian bisa dilakukan

berdasarkan angka pemakaian dan usia meter. Setiap tahun kita sudah ganti meter.

Secara terjadwal dan terinsidentil. Kalau dipakai terus, bisa di bawah lima tahun harus diganti,’’ ungkapnya.

Sembari menunjukkan data, disebutnya jumlah secara keseluruhan mencapai 108.754 pelanggan. Meter yang sudah diganti 79.235 pelanggan. Sehingga sisanya sekitar 29.519 meter yang belum diganti. Tentu, kata dia, sisanya ini belum mencapai umur teknis tahun. Ada juga yang sudah usianya di atas lima tahun tapi belum diganti karena jarang dipakai.

Juga soal sambungan baru yang anggarannya dari hibah.

Zaini menegaskan, satu-satunya daerah yang menggratiskan hibah air minuman hanya PDAM Giri Menang. Sebenarnya, hibah air minum diberikan kepada Pemda. ‘’Tapi, syaratnya daerah harus mensubsidi masyarakat ketentuan yang ditetapkan pemberian hibah,’’ akunya. Sehingga hibah ini diberikan kepada pemda, bukan ke PDAM dan uang yang masuk ke PDAM ini melalui penyertaan modal.

Semua proses itu menurut dia telah melalui pengawasan konsultan idenpenden, bahkan sudah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Soal ada pungutan sambungan baru, dengan lantang dibantahnya.”Tidak ada pungutan apapun. Kalau pun ada itu di luar ranah PDAM. PDAM tidak pernah memungut,” bantahnya.

Mengenai laporan biaya penelitian dan pengembangan (Litbang), Zaini menegaskan tidak memiliki kaitan dengan pengawasan kualitas air.

Menurut dia, item itu dua sisi yang berbeda tapi oleh pelapor dikaitan. Biaya pengawasan kualitas air tersendiri seperti biaya pembelian bahan kimia, biaya pemeriksan. Sementara Litbang lebih banyak untuk riset dan studi. Akumulasi anggaran untuk dua item itu mencapai Rp 1,8 miliar. ‘’Kalau dianggap tidak pernah dilakukan, ini kan aneh,’’ tegas Zaini.

Mengenai dugaan gagalnya kontruksi reservoir turut diklarifikasinya. Instalasi reservoir di Gunung Sasak dan Lendang Andus dibangun pemerintah pusat melalui APBN, bukan PDAM. Bangunan itu juga belum masuk dalam aset PDAM. “Belum diserahterimakan, (instalasi) masih aset pemerintah pusat,” katanya.

Histori konsep awalnya dibangun reservoir di Gunung Sasak dijelaskannya, mengambil sumber mata air di Lembah Sempaga, Narmada.

Kemudian, air dialiri ke reservoir Gunung Sasak yang nantinya bisa melayani masyarakat sekitar Kecamatan Gerung, baru dilanjutkan menuju Kecamatan Sekotong.

Saat survei di Lembah Sempaga, kapasitas awalnya 350 liter per detik tahun 2011.

Tapi saat ini kapasitas air menurun hingga 100 liter per detik karena faktor alam. ‘’Bukan karena gagal konstruksi,’’ klaimnya.

Aduan berikutnya, atas dugaan tidak adanya sumur bor di Udayana. Menurut Zaini, laporan itu tidak perlu digubrisnya, sebab sudah difungsikan dengan baik.

Terakhir, terkait laporan soal adanya dugaan korupsi pada pengadaan kacamata Rp 1,5 miliar, diakuinya memang ada pengadaan sebelum lahir program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tapi tahun 2008 atau sejak lahirnya BPJS tidak ada lagi pengadaan kacamata. (ars/why)

Senin, 29 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gizi Buruk

Kemiskinan Tidak Selalu Jadi Penyebab Mataram (Suara NTB) – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengingatkan, jika kasus gizi buruk masih ditemukan di NTB. Di sejumlah daerah masih ada anak-anak yang ditemukan menderita gizi buruk, sehingga diperlukan penanganan serius. Selain itu, jika ada kasus gizi buruk selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Padahal masih banyak faktor penyebab lain yang membutuhkan perhatian. ‘’Kasus gizi buruk ini selalu terjadi di NTB dan disangkut pautkan dengan kemiskinan, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ada faktor lainnya seperti tidak menempatkan anakanak sebagai prioritas dan tidak mengutamakan gizi anak, para ibu kurang memberikan ASI kepada anak dan kurang pengetahuan tentang hidup sehat dan bergizi,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada pengesahan Ketua dan Pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Cabang NTB yang dipimpin Netty Damanik di Gedung Sangkareang, Sabtu (27/2).

Dalam upaya memberikan penyadaran pada masyarakat mengenai pentingnya ASI dan

gizi anak, lanjut istri Gubernur NTB ini, pihaknya siap menggandeng organisasi-organisasi perempuan. Dalam upaya penyadaran ini, pihaknya akan mensosialisasikan hal-hal yang bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat, deteksi dini kanker, kewaspadaan terhadap predator anak. Bahkan, kegiatan ini, klaimnya, belum pernah dilakukan di provinsi manapun di indonesia.

Sementara terkait dengan program gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan, Hj. Erica mengingatkan, kanker merupakan pembunuh nomor satu perempuan di Indonesia. Termasuk, di negara berkembang. Bahkan,

setiap satu jam ada saja kaum perempuan yang meninggal karena kanker ini.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB Hj. Syamsiah M. Amin mengharapkan IIDI di ulang tahunnya yang ke 61 dapat lebih eksis dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di masyarakat. Selain itu, IIDI tidak hanya sekadar bicara mengenai program, tapi harus turun ke lapangan sebagai wujud tindakan. ‘’Termasuk, berinteraksi ke masyarakat dalam rangka memberikan pembinaan, sosialisasi tentang bahaya narkoba, bahaya penyakit HIV/AIDS, juga kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harapnya. (ham)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

HADIR - Ketua TP PKK NTB HJ. Erica Zainul Majdi saat menghadiri pengesahan Ketua dan Pengurus IIDI Cabang NTB di Gedung Sangkareang, Sabtu (27/2).

’’Islamic World Bank’’ Siap Gelar Acara di NTB Mataram (Suara NTB) Islamic World Bank telah menunjuk NTB sebagai salah satu lokasi tujuan road show tanggal 20 hingga 30 April 2016 mendatang. Road show ini merupakan rangkaian acara pertemuan Tahunan ke-41 Bank Islam Dunia yang akan melibatkan tidak kurang 56 negara di dunia.

“NTB atau Lombok dipilih sebagai kota tujuan kunjungan road show, karena NTB merupakan peraih award untuk wisata halal/wisata syari’ah dari IDB dan memiliki rencana pembangunan infrastruktur Global Hub Poros Maritim Dunia dengan konsep syari’ah,” ungkap Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Hj. Neneng saat beraudiensi dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pendopo Gubernur, Sabtu (27/2) Menurut Neneng pada puncak kegiatan pertemuan tahunan yang bertema Enhencing Growth and Poverty Alleviation through Inclusive Infrastructure Development and Financing akan berlangsung tanggal 15-19 Mei 2016.

Untuk kegiatan pre-seminar

yang berupa road show di NTB, lanjutnya, akan mengusung tema Sosialisasi Peranan IDB di Bidang Infrastruktur dan Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia yang diharapkan dapat melibatkan berbagai stakeholders di NTB untuk menjadi peserta kegiatan tersebut.

“Pemprov NTB dapat mempromosikan wisata syari’ah kepada delegasi dan rencana pembangunan infrastruktur global hub. Atau konsep pembangunan yang sejalan dengan konsep syari’ah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan masyarakat NTB,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, kesiapan NTB sebagai tuan rumah kegiatan ini, karena saat ini Lombok sedang menjadi perhatian dunia. “Kami terima dengan baik kepercayaan itu dan kami akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Gubernur mengaku pernah menyampaikan kepada Presiden Islamic World Bank waktu

Atasi Sampah dengan Tungku Insinerator Mataram (Suara NTB) Permasalahan sampah di kota-kota besar atau daerah tengah berkembang, menjadi permasalahan yang cukup pelik. Pertumbuhan suatu daerah, diikuti juga dengan pertumbuhan volume sampah yang semakin banyak. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah alternatif dalam pengelolaan sampah.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir, H. Hery Erpan Rayes., MM., dikonfirmasi pekan kemarin, mengatakan, di tahun ini NTB akan mencoba menggunakan tungku insinerator untuk mengatasi permasalah sampah.

“Sudah dianggarkan di APBD provinsi tahun ini untuk pengadaan tungku incinerator di setiap kabupaten/ kota,” katanya.

Tungku itu dinamai OSAMTU, pengelolaan sampah terpadu dan tuntas, yang dibuat oleh Prof. Tedjowulan dari Universitas Mataram. Sebelumnya, alat ini belum sempurna karena masih menghasilkan

asap. Tapi belakangan ini sudah ada alat pengurai asap, yang diklaim bisa mengurai asap dari pembakaran sampah dari tungku itu.

“Tungku insinerator ini mengolah sampah melalui pembakaran. Dan sudah ada pengurai asapnya yang sudah disiapkan cukup baik. Kalau itu sudah jalan, bagus sekali untuk mengatasi permasalahan sampah di NTB,” ujar Erpan.

Sampah, kata Erpan menjadi permasalahan di kota-kota besar. Kota yang semakin maju dan besar, mendatangkan sampah yang juga semakin banyak.

Dan memberikan banyak masalah. Dicontohkan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Mataram, saat sampah tidak bisa diangkut, sampah menumpuk di setiap sudut kota.

“Sampah menjadi permasalahan kota-kota besar, yang semakin maju. Saya yakin kalau ini bisa jalan, sebagian kecil dari permasalahan sampah bisa kita tangani.

Satu hari bisa membakar sampah sebanyak 3000 ton sampah,” kata Erpan. (ron)

kunjungan kerja ke Arab Saudi terkait keunggulan dan potensi investasi di NTB, khusunya Global Hub dan Mandalika Resort. “Ini merupakan suatu langkah tindak lanjut pertemuan saya dengan Bapak Presiden IDB. Kami meminta IDB saat itu memfasilitasi para investor untuk datang ke Lombok.

Karena kami mengambil peran besar di jalur perdagangan dunia,” jelas gubernur.

Untuk itu, gubernur berharap kegiatan tersebut akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi NTB. (r)

(Suara NTB/ist)

DIKEJAR POLISI - Ke dua tersnagka penjambret terjatuh ke sawah saat kejar-kejaran dengan polisi.

Kejar-kejaran dengan Polisi

Penjambret Ditangkap di Tengah Sawah Mataram (Suara NTB) Komplotan pelaku diduga jambret di Jalan By Pass Lombok International Airport (LIA), RJ (16) dan RP (18) gagal membawa kabur barang curiannya. Usai beraksi Sabtu (27/ 2) ke dua pelaku ditangkap polisi meski harus melalui aksi kejar-kejaran.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM, menjelaskan bahwa hari itu sekitar pukul 10.00 Wita, korban Baiq Suriati bersama suaminya, Jasmianto,

tengah berkendara santai dari Mataram pulang menuju rumahnya di Segala Anyar, Pujut, Lombok Tengah.

Tiba di wilayah Dusun Batubedug, Batujai, korban tak menduga jika mereka telah diikuti. Pelaku yang memepet korban sambil terus melaju berkendara kemudian merampas tas yang melingkar di lengan korban.

Berhasil mengambil barang korban, para pelaku kencang menarik tuas gas motornya kabur menjauh. Sementara kor-

ban berteriak minta tolong. Beberapa waktu berselang, sejumlah personel Ditpamobvit Polda NTB dipimpin AKP Sopian melintas. Mengetahui tindak kejahatan sedang terjadi, mereka pun bergegas melakukan pengejaran.

Kawanan asal Pujut tersebut porak poranda terjerembab di areal persawahan milik warga di daerah Batujai.

“Para pelaku kemudian dapat diamankan,” terang Tri Budi. Ia menambahkan, sepeda motor dan tas korban juga

turut diamankan ke Mapolres Loteng sebagai barang bukti.

Korban menderita kerugian Rp 500 ribu. Pelaku RJ masih mengenyam pendidikan SMA, sementara kawannya RP, pengangguran. Keduanya disangkakan pasal 363 KUHP. Tri Budi mengimbau masyarakat tetap menjaga kewaspadaan dan tidak menggunakan barang atau perhiasan yang menarik perhatian pelaku tindak kejahatan. Sembari pihaknya menggencarkan patroli guna menekan angka 3C. (why)