Snt29062013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 29 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 96 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Format Pendataan BNPB

Bangunan Rusak Mencapai 7.295 Unit Tanjung (Suara NTB) Kerancuan data korban gempa di KLU telah berhasil di selesaikan dengan baik oleh Tim Terpadu Penanganan Tanggap Darurat, setelah menggunakan format pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Update data pascaverifikasi yang dilakukan Tim terpadu melalui pihak Oxfam dan Koslata serta unsur TNI/Polri, memperlihatkan data korban per Jumat (28/6), pukul 12.00 Wita, 7.295 bangunan rusak. Angka tersebut masih bersifat sementara, dan kemungkinan akan bertambah menyusul rekapitulasi masih dilakukan petugas input data.

Bersambung ke hal 5

Diduga Libatkan Adik Pejabat

Kejari Mataram Bidik Dua Kasus Korupsi di KLU Mataram (Suara NTB) Walaupun belum ada satu pun kasus berhasil dinaikkan ke tahap penuntutan, namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mulai ancang ancang mengusut kasus baru. Dua kasus itu, terkait dugaan korupsi di dua proyek berbeda di Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Dua kasus itu sedang kami puldata. Satu kasus terkait proyek sarana kesehatan.

Bersambung ke hal 5

M. Hasyim

KOMPENSASI dampak kenaikan harga BBM yang sudah mulai berlaku beberapa hari lalu, jatah raskin untuk warga miskin di NTB bertambah dari 12 kali menjadi 15 kali. Akibatnya, pagu raskin untuk NTB 2013 juga bertambah dari 84.881,88 ton menjadi 106.102, 35 ton untuk 471.566 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Demikian diungkapkan, Kepala Bulog Divre NTB, Ir. M. Hasyim dalam sosialisasi raskin Bersambung ke hal 5

Korban dan Relawan Mulai Terserang Penyakit dihubungi Suara NTB Jumat (28/6) kemarin. Menurut Beny saat ini gangguan psikososial seperti keluhan pusing, kelelahan, ditambah dengan gelisah dan stress mulai melanda korban gempa.

Selain itu keluhan ISPA dan munculnya penyakit malaria mulai bermunculan, karena korban gempa yang rumahnya roboh terpaksa tidur di alam terbuka.

Bersambung ke hal 5

Proyek Pusat Mangkrak di NTB

Inspektorat Siapkan Langkah Inventarisasi Mataram (Suara NTB) Arahan Gubernur NTB untuk melakukan inventarisasi terhadap proyek – proyek pusat yang mangkrak di NTB segera dilakukan oleh pihak Inspektorat NTB. Langkah inventarisasi ini dinilai sudah tepat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari proyek – proyek tersebut.

Inspektur Provinsi NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, kepada Suara NTB, Jumat (28/ 6) kemarin menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan arahan gubernur tersebut. ‘’Akan segera diinventarisir, karena diperlukan koordinasi dengan SKPD pelaksana teknis supaya bisa diketahui kondisi dan progress sebenarnya

serta kenapa hal seperti itu bisa terjadi,’’ tandas Chairul.

Saat ditanyai lebih jauh berapa jumlah proyek yang bernasib seperti itu, Chairul mengaku belum bisa memberikan jawaban karena masih harus melakukan inventarisasi. Yang jelas, ujar Chairul, ia siap melakukan inventarisasi tersebut.

Bersambung ke hal 5

TERENDAM - Kondisi BLK Poto Tano terendam ketika air laut pasang.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Jatah Raskin Bertambah

(Suara NTB/ari)

SALAT JUMAT - Warga Dusun Gol, Desa Medana, Kecamatan Tanjung terpaksa salat Jumat di bawah tenda, karena masjid di dusun setempat rusak akibat gempa.

TUJUH hari pascagempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), warga mulai terserang berbagai penyakit. Saat ini gejala psikososial akibat dampak gempa, hingga beberapa penyakit lain seperti diare, malaria dan ISPA mulai meyerang tidak hanya korban gempa tetapi juga para relawan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan KLU dr. Beny Nugroho saat

(Suara NTB/ari)

TO K O H

GOR Gedung GOR mini KLU senilai Rp 7,3 Miliar yang sedang dibidik Kejari Mataram.

FPBI Kaji Kerusakan Gempa

Dana Rekonstruksi Butuh Rp 46 Miliar Lebih Bantuan moril dan materil untuk warga korban gempa KLU terus mengalir. Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI), Jumat (28/6) kemarin, telah tiba di KLU. Rombongan yang dipimpin Dewan Pakar FPBI, Yudi Anggraito, tiba dengan membawa 2 truk bantuan makanan siap saji yang dikumpulkan dari donasi anggota forum. Tak hanya logistik, bantuan FPBI masih akan menyusul salah satunya dengan menurunkan profesor di bidang teknik yang akan mengkaji lebih (Suara NTB/ari) jauh dampak gempa, kerugian yang ditimbulkan dan BANTUAN - Bantuan dari FPBI diturunkan dari truk mencarikan solusi bagaimana mengatasinya. untuk diserahkan kepada korban gempa KLU, kemarin.

YUDI mengatakan, bantuan tahap pertama yang tiba di KLU sebanyak 1.666 boks makanan siap saji atau setara 2 truk dari total bantuan 10 ribu boks. Isinya paket beragam dengan menitikberatkan pada kebutuhan konsumsi (pangan). ‘’Kita dari FPBI ini ada banyak profesor di sana, yang akan kita libatkan di lapangan. Kami ingin tahu, kalau kerusakan rumah tinggal atau papan, sejauh mana dampak kerusakan dan bagaimana memulihkannya,’’ Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Halaman 2

PPDB Dikeluhkan

Ketua DPRD Datangi Dikpora Kota Mataram

(Suara NTB/dok)

BLSM di 17 Kelurahan

Mataram (Suara NTB) Semakin ketatnya seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 ini, membuat Ketua DPRD Kota Mataram Drs H.M. Zaini gerah. Jumat (28/6) kemarin, Zaini mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, guna mengklarifikasi dan menyampaikan beberapa keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

PEMBAGIAN Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kawasan Kota Mataram telah dimulai sejak beberapa hari lalu. Sampai hari ini, Jumat (28/6) kemarin, sudah 17 kelurahan yang telah melaksanaan pembagian.

Walikota Mataram, H. Abyar Abduh kemarin mengatakan, dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, sudah ada 17 kelurahan yang melaksanakan pembagian BLSM itu. “Sudah ada 17 kelurahan yang membagi, selebihnya tentu akan segera membagikan,” katanya.

Dia mengatakan, pembagian BLSM untuk wilayah Kota Mataram dilakukan di beberapa titik kantor pos. Diharapkan, pembagian bantuan sebagai imbas kenaikan BBM itu bisa berjalan dengan lancar dan tertib.

Ahyar Abduh menambahkan, pembagian BLSM itu telah dikoordinir langsung oleh masing-masing lurah yang ada di Kota Mataram.

“Pemberitahuan diberitahukan melalui lurah-lurah setelah rapat bersama beberapa waktu lalu,” katanya.

Mengenai dampaknya bagi masyarakat, Walikota mengatakan, kendati hanya bersifat sementara, pemberian dana BLSM tersebut memberi pengaruh. “Ini baik, sangat membantu masyarakat walaupun hanya sementara,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, besaran BLSM untuk masyarakat sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga.

Pun mengenai persyaratan untuk mencairkan BLSM, masyarakat diminta membawa membawa Kartu Pengendalian Sosial (KPS), & identitas (KTP atau KK). (smd) H. Ahyar Abduh

Menurut Zaini, telah banyak keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun ini. Terutama terkait dengan kekhawatiran orang tua yang takut jika anaknya tidak kebagian sekolah. Padahal Pemkot Mataram telah menetapkan wajib belajar 12 tahun, yang artinya seluruh anak Kota Mataram harus bersekolah.

Menurutnya harus ada konsistensi dalam kebijakan yang dikeluarkan Pemkot. Namun selama ini antara kebijakan dengan apa yang terjadi di

lapangan justru berkebalikan.

Semestinya besarnya animo masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri patut disyukuri. Untuk itu pihaknya ingin mengajak Dinas Dikpora untuk duduk bersama, memecahkan permasalahaan yang terjadi saat ini.

Sementara itu Sekretaris Dikpora Kota Mataram H. Isin menjelaskan, jumlah kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan dalam juknis PPDB, telah sesuai dengan kesepakatan rapat yang telah digelar Dikpora.

Termasuk dengan teknis penerimaan kuota BL yang akan dilakukan melalui satu pintu.

Prosedur penerimaan BL inlah yang nanti akan dibahas dengan kepala sekolah.

“Apakah mereka yang tidak tertampung itu akan mendaftar di sekolah tempat mendaftar dulu atau mendaftar ke sekolah swasta.

Kalau mereka mendaftar ke sekolah swasta kan tidak perlu ada BL, itu yang kita inginkan. Makanya kita tertibkan dulu, kita selesaikan dulu on-

(Suara NTB/nia)

DATANGI - Ketua DPDR Kota Mataram Drs. H.M. Zaini saat mendatangi Dikpora Jumat (28/6) kemarin. line ini,” terangnya.

Dikpora mengimbau kepada calon siswa yang belum tertampung, mau mendaftar ke sekolah-sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya, baik

itu sekolah negeri maupun swasta. Sebab jika calon siswa ini dipaksakan ke sekolah tertentu dan terjadi penumpukan siswa, kegiatan pembelajaran akan tidak efektif. (nia)

SEPI - Lapak sementara yang dibuatkan oleh tim revitalisasi tidak dipergunakan oleh para pedagang.

Tampak lapak-lapak itu sepi tanpa adanya aktivitas pedagang.

(Suara NTB/nia)

MESKI batas waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah selesai, hingga kini lima jurusan di SMKN 5 Mataram masih minim peminat. Tak hanya minim di beberapa jurusan saja, tahun ini jumlah calon peserta didik yang mendaftarkan menurun dari tahun sebelumnya.

Wakasek Kesiswaan SMKN 5 Mataram Baiq Wirdianti menyebutkan, dari delapan jurusan yang dibuka SMKN 8 Mataram saat ini, hanya ada dua jurusan yang memiliki banyak peminat yaitu jurusan desain komunikasi visual, dan teknik sepeda motor. Sementara beberapa jurusan lain seperti kria tekstil, kriya keramik, kria logam, kria kayu, kria kulit dan seni pertunjukan musik masih minim peminat.

“Jadi delapan jurusan yang paling banyak peminatnya hanya tekhnik sepeda motor dan desain komunikasi visual,” terangnya Jumat (28/6) kemarin.

Selain dua jurusan tersebut, jurusan lain yang juga memiliki banyak peminat adalah jurusan tekstil. Tahun ini SMKN 5 Mataram membuka 10 rombongan belajar masing-masing berisi 36 siswa. Seperti kria tekstil, dua rombel, kria keramik satu rombel, kria logam satu rombel, kria kulit satu rombel, kria kayu satu rombel, desain komunikasi visual dua rombel, seni musik non klasik satu rombel dan teknik sepeda motor ringan satu rombel.

Wirdianti menyebutkan tahun ini jumlah pendaftar PPDB makin berkurang dari tahun sebelumnya. Indikasi ini menurut Wirdianti terjadi, seiring dengan mulai banyaknya jumlah SMK baru di Mataram. “Sekarang banyak SMK baru. Kalau dulu kan kita termasuk wilayah perbatasan, jadi kemungkinan mereka lari ke sana,” terangnya.

Untuk memenuhi kuota pada beberapa jurusan yang kurang, pihaknya panitia PPDB SMKN 5 Mataram berencana akan membuka pendaftaran sampai menjelang tahun ajaran baru dimulai 13 Juli 2013 menBaiq Wirdianti datang. (nia)

(Suara NTB/smd)

Minim Peminat

Lapak Sementara di Eks Pelabuhan Ampenan Tidak Representatif Mataram (Suara NTB) Pascapembongkaran lapak PKL dan kafé remang-remang di kawasan eks Pelabuhan Ampenan, Pemkot Mataram membuatkan lapak sementara bagi seluruh pedagang. Sayangnya, oleh sebagian PKL, lapak sementara yang dibuat oleh Pemkot dinilai tidak representatif.

Pantauan Suara NTB di Pelabuhan Ampenan, Jumat (28/6) kemarin, 32 lapak telah dibuatkan oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat.

Sayangnya, lapak sementara yang berupa tenda tersebut banyak yang tidak dimanfaatkan oleh para pedagang karena dianggap tidak bagus sebagai lokasi berjualan.

Astuti, salah seorang PKL mengatakan, lapak sementara itu tidak membuat para pembeli nyaman karena berada di lokasi yang panas. “Bagaimana para pembeli bisa duduk enak, sementara warung kita ada di tempat panas seperti itu,” ungkapnya. Tak hanya itu, penataan lapak sementara itu juga sangat tidak sesuai. Pasalnya, jarak antara

pedagang yang satu dengan pedagang yang lain sangat berdekatan atau sekitar satu meter kurang. “Kita ini bukan pedagang pasar, kita mengutamakan kenyamanan pembeli,” kritiknya.

Sementara itu, Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, BA mengatakan, pembangunan lapak itu hanya bersifat sementara sembari menunggu selesainya pembangunan lokasi baru. Mengenai banyaknya pedagang yang protes terkait lapak sementara itu, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Yang jelas, kata dia, pihak Pemkot

sudah menyediakan lapak untuk sementara agar warga bisa mencari nafkah.

Dia tetap berharap para PKL bisa bersabar untuk sementara waktu. Pembangunan lapak tersebut menurutnya sudah menjadi kesepakatan tim revitalisasi. Artinya, selama pembangunan lokasi PKL yang baru, pemerintah tidak membiarkan para PKL telantar akibat tidak bisa berjualan. Terkait kafé remang-remang, Elya mengatakan, tim revitalisasi sudah memberikan waktu selama 3 hari bagi pemilik kafé dan PKL untuk segera membongkar lokasinya. (smd)

Oknum Pegawai Lapas Jalan Bung Hatta Rampung Tahun Ini Mataram Dicurigai Kendalikan Bisnis Narkoba Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mahmuddin Tura, Jumat (28/6) kemarin, memantau pembangunan Jalan Bung Hatta di Kelurahan Rembiga. Sesuai target, pembangunan jalan Bung Hatta tersebut diperkirakan rampung tahun ini.

Kepada wartawan, Ahyar Abduh mengatakan pihaknya terus berupaya menggenjot pembangunan jalan jalur dua tersebut.

“Kita terus menggenjot agar tahun ini bisa selesai, atau paling tidak akhir tahun ini sudah beroperasi,” katanya.

Dikatakannya, jalan tembusan dari kelurahan Monjok untuk jalur ini sudah rampung, tinggal melakukan pengaspalan dan pembuatan jembatan saja. “Untuk jembatan di Monjok sudah dipasangkan tiang pancang disebelah utara. Dan sekarang tinggal fokus memasang tiang pancang disebelah selatan atau yang ada di wilayah Monjok,” katanya.

Walikota kembali menegaskan, untuk pembangunan Jalan Bung Hatta itu, pihaknya tidak terlalu fokus untuk menyelesaikan jembatan terlebih dahulu. Dikatakannya, pihaknya akan terus berjalan untuk menyelesai-

kan pengaspalan. “Pengaspalan akan dilakuakn lebih awal tanpa menunggu rampungnya jembatan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Pantauan Suara NTB, hampir di sepanjang Jalan Bung Hatta tersebut aktivitas pekerja terlihat sibuk. Beberapa alat berat nampak bekerja, begitu juga truk dam terus hilir mudik membawa material untuk pembangunan jalan.

Tak hanya di Jalan Bung Hatta, kesibukan serupa juga terlihat di pembangunan jalan Dakota Rembiga. Dibangunnya jalan tersebut bertujuan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di simpang empat Rembiga dan arah ke Gunung Sari dan KLU. Kini, pembukaan jalan itu sudah hampir rampung dan diperkirakan akan segera melakukan pengaspalan yang ditarget Agustus sudah mulai rampung. (smd)

Mataram (Suara NTB) Jajaran Ditnarkoba Polda NTB, Jumat (21/6) lalu berhasil menangkap YF alias Yd (25).

Sipir di Lapas Mataram ini ditangkap karena kedapatan menggunakan narkoba. Penyidik Subdit II Ditnarkoba Polda NTB sedang mengembangkan kasus ini, karena ada kecurigaan YF ikut mengendalikan bisnis narkoba di Lapas Mataram.

Sebelumnya YF ditangkap di Jalan Halmahera Rembiga Mataram oleh tim opsnal Ditnarkoba Polda NTB. Tim kemudian menggiring YF ke kediamannya tidak jauh dari TKP. “Dari dalam kamarnya tim opsnal menemukan perangkat bong dan sisa sabu sabu yang belum habis dihisap,” kata Dirnarkoba Polda NTB, Kombes Pol. Ricky Simon Pyaas, Jumat kemarin.

Sementara ini YF terus menjalani pemeriksaan dan sedang menjalani penahanan di Mapolda NTB. Pemuda yang menjadi staf di salah satu bidang di Lapas Mataram ini, langsung

ditetapkan sebagai tersangka.

Ditambahkan Ricky, kasus ini masih terus dikembangkan.

Sebab tidak menutup kemungkinan YF mengendalikan bisnis narkoba di Lapas Mataram.

“Bisa jadi dia punya peranan penting, sebagai pintu masuknya dan keluarnya narkoba di dalam Lapas Mataram,” kata Ricky. “Tapi ini sifatnya masih kecurigaan.

Kita masih telusuri kebenarannya. Tersangka masih terus kita dalami, apakah dia memang berperan sebagai bandar atau menjadi kurir di dalam Lapas,” terangnya. Dengan harapan, pihaknya menemukan petunjuk kearah tersangka lain.

Hanya saja tersangka masih bungkam. Pertanyaan yang mengarah pada perannya sebagai pengendali bisnis narkoba, masih enggan dijawab. “Dia masih tertutup,” sebutnya. Tersangka dalam kasus ini dijerat Pasal 126 jo pasal 127 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman lima tahun penjara. (ars)

Walikota Berharap, Desember Eks Bandara Sudah Dimanfaatkan Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini kepastian pengembangan eks Bandara Selaparang belum ada kejelasan. Kendati demikian, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berharap eks Bandara tersebut bisa dimanfaatkan pada Desember mendatang.

Ditemui saat memantau pembangunan jalan Bung Hatta, Jumat (28/6) kemarin, Walikota mengatakan, sampai saat ini belum ada komunikasi intensif yang dilakukan dengan pihak PT. Angkasa Pura. Namun jika mengacu pada jawaban surat yang beberapa waktu sempat dikirimkan, PT. AP berencana akan segera memanfaatkan eks Bandara tersebut. “Katanya eks Bandara itu akan dimanfaatkan oleh pusat, salah satunya adalah sekolah penerbangan,” ungkapnya.

Wacana pengoperasionalan kembali eks Bandara itu mendapat respon positif dari

Walikota Mataram. Dia menyatakan, siapapun yang nantinya akan memanfaatkan lokasi tersebut, yang jelas dia menginginkan agar eks Bandara itu dihidupkan kembali supaya tidak vakum seperti sekarang.

Lebih jauh disampaikan Ahyar Abduh, Pemkot juga memiliki permintaan terhadap PT. AP dan juga pemerintah pusat yakni agar diberikan lahan untuk membangun jalan trowongan yang nantinya menjadi terusan Jalan Udayana. “Kita akan meminta itu, nantinya jalan akan menjadi penghubung antara Kota Mataram dengan Gunung Sari,” harapnya.

Pantauan Suara NTB di eks Bandara Selaparang, bangunan yang dulunya megah itu kini terkesan tak terurus. Beberapa bagian kaca, atap dan bangunannya mulai roboh. Bahkan, semak-semak juga mulai tumbuh rimbun sehingga terkesan seperti hutan. Sementara di

(Suara NTB/smd)

TAK TERURUS - Eks Bandara yang kini sudah tidak dimanfaatkan terkesan tak terurus dan sangat memprihatinkan. Bahkan dibeberapa titik sudah ditumbuhi rerumputan dan semak belukar yang tinggi. tempat yang dulunya dijadikan sebagai landasan pesawat kini dimanfaatkan untuk menggelar event-event tertentu.

Dari informasi yang diperoleh,

eks Bandara itu juga sering dijadikan tempat nongkrong kalangan muda mudi. Bahkan, tak jarang lokasi itu menjadi arena mesum kalangan muda mudi. (smd)

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Fokus pada Buta Aksara KETUA Tim Penggerak PKK Lombok Barat (Lobar) Hj. Nanik Zaini Arony, mengklaim, program penanganan buta aksara di Lobar cukup berhasil.

Hal ini tak terlepas dari peran semua pihak, termasuk PKK. Untuk mendukung program tersebut, PKK terus menggalakkan pengentasan buta aksara dalam keluarga.

“PKK terus menggalakkan program pengentasan buta aksara dalam keluarga,”jelas istri (Suara NTB/dok) Bupati Lobar ini saat memberiHj. Nanik Zaini Arony kan sambutan serangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Lobar, Jumat (28/6).

Kenapa keluarga, jelas Istri Bupati ini, karena keluarga menjadi kelompok terkecil yang perlu diberdayakan. Jika kelompok ini mampu mengatasi masalah buta aksara sendiri maka tentu berdampak terhadap masyarakat. Menurutnya, program pengentasan buta aksara dalam keluarga cukup mudah, pasalnya anggota keluarga saling mengajarkan satu sama lain tidak memerlukan bantuan dari luar.

Atas dasar itu, ujarnya, keluarga menjadi pihak yang diharapkan berperan menangani buta aksara dalam kelompok besar yaitu masyarakat. ‘’Misalnya kalau ada anak tidak bisa keluarga maka orang tua diharapkan menjadi pengajar. Tidak lagi bergantung sama orang lain atau orang luar,” ujarnya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Tidak Ada Toleransi Buat Kontraktor Bermasalah Praya (Suara NTB) Peringatan keras disampaikan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) pada semua kontraktor dan rekanan proyek, khususnya proyek fisik jalan yang telah ditunjuk. Mereka dituntut bisa bekerja maksimal sesuai dengan target yang sudah ada. Jika tidak bisa memenuhi target, Pemkab Loteng menegaskan tidak akan memberikan toleransi.

“Kita tidak akan berikan toleransi kalau ada rekanan atau kontraktor yang bermasalah,” tegas Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Menurutnya, rekanan proyek hendaknya bisa bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan target waktu pengerjaan proyek juga harus benar-benar dipatuhi. Jangan sampai rekanan bekerja di luar kesepakatan kontrak. Jika ada yang seperti

ini, Pemkab Loteng, tegasnya, tidak segan-segan menjatuhkan sanksi. “Jika memang ada rekanan yang bermasalah atau melanggar kontrak, maka kita akan tindak tegas sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku,” tegasnya.

Saat ini, katanya, beberapa rekanan proyek sedang mendapat sorotan masyarakat Loteng, karena dinilai tidak bisa memenuhi target dan kontrak kerja yang ada. Salah satunya, PT. Dinamika Alam Raya (DAR), rekanan proyek jalan PIP untuk beberapa ruas jalan

di wilayah Loteng bagian selatan. Perusahaan tersebut mendapat sorotan, karena ruas-ruas jalan yang ditangani belum bisa tuntas sampai saat sekarang ini.

Sementara banyak ruas jalan yang dikerjakan pada waktu yang hampir bersamaan oleh rekanan lain, justru sudah hampir rampung. Atas kinerjanya yang lamban tersebut, PT. DAR sudah mendapat teguran sebanyak dua kali. Perusahaan tersebut terancam mendapatkan sanksi, jika tidak mampu memenuhi tar-

”

Kita tidak akan berikan toleransi kalau ada rekanan atau kontraktor yang bermasalah H.L. Normal Suzana get pencapaian proyek dalam dua minggu ke depan.

Adapun sanksi yang diberikan nanti kalau pihak perusahaan tidak bisa memenuhi target, pihaknya belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, karena pemer-

intah tidak bisa bertindak jika tidak ada dasar.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Loteng, L. Arif Rahman, S.E., mengingatkan pemerintah daerah hendaknya bisa lebih selektif dalam memilih rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek yang ada.

Seperti pada kasus PT.DAR, ujarnya, terjadi karena Pemkab Loteng kurang teliti dan cermat menentukan rekanan. “PT. DAR ini sebenarnya punya rekam jejak yang kurang baik dalam mengerjaan proyekproyek fisik. Di mana ada beberapa proyek yang ditangani oleh PT. DAR hampir semuanya tidak beres. Tapi toh tetap dipilih oleh Pemkab Loteng. Itu menandakan kalau Pemkab Loteng kurang teliti,” pungkas politisi asal PBB ini. (kir)

Bacabup dan Bacawabup Belum Serahkan Ijazah Giri Menang (Suara NTB) Hasil pemeriksaan awal terhadap kelengkapan persyaratan lima pasangan bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang mendaftar ke KPU Lombok Barat (Lobar), belum semua menyerahkan ijazahnya. Rata-rata yang dilampirkan itu hanya syarat untuk lolos pendaftaran, termasuk dukungan partai politik (parpol) dan sejumlah kelengkapan lain.

“Hampir sebagian besar bacabup dan bacawabup belum serahkan iijazah, itu hasil awal verifikasi,” ujar Kepala Divis Humas KPU Lobar, Suhardi, Jumat (28/6).

Menurutnya, verifikasi dilakukan dua tahap. Tahap pertama mulai tanggal 26 Juni hingga tanggal 2 Juli. Setelah selesai verifikasi lalu diumumkan hasilnya mulai tanggal 3 Juli sampai 9 Juli. Selama tahap pemberitahuan ini, semua bacabup dan bacawabup memperbaiki dan melengkapi kekurangannya paling lambat 9 Juli. ‘’Selanjutnya, mulai tanggal 10 Juli sampai 16 Juli dilakukan verifikasi tahap kedua. Hasil temuan awal KPU, selain banyak balon yang belum serahkan ijazah juga ada sejumlah pasangan memiliki partai ganda,” ungkapnya.

Terkait masalah Partai Gerindra yang menuai masalah, karena persoalan dukungan ke salah satu pasangan di internal papol jelasnya tidak mempengaruhi keabsahan dukungan ke paket Dr. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (MAJU). Pasalnya, KPU melihat dan mengacu pada suara DPC. Di mana, sesuai struktur kepengurusan, ada DPP sampai DPD dan DPW. Kalau mengangkut pencalonan bupati, maka harus mengacu suara DPC. “Artinya bisa diterima oleh KPU,”ujarnya.

Sedangkan terkait pengumuman harga kekayaan atau LHKPN, KPU tidak punya wewenang karena itu kewenangan KPK. Pihaknya hanya menerima tanda bukti apakah masing-masing bacabup dan bacawabup sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pendaftaran pasangan bacabup dan bacawabup selesai tanggal 25 juni lalu, lima pasangan dinyatakan resmi mendaftar.

Lima paket itu, antara lain Dr. Zaini Arony dan Fauzan Khalid (AZAN), Dr. H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (Maju) Ridwan Hidayat dan Syaiful Ahyar, H. Herman dan H. Mukhtar (Hemat), pasangan Irwan Iskandar dan Zahrul Mailiki. (her)

Kubu MAJU Kecewa Sikap Sekretaris DPC PAN Giri Menang (Suara NTB) Inisiator pasangan Dr. H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (MAJU) H. M. Izzul Islam mengaku kecewa dengan sikap Sekretaris DPC PAN Lombok Barat (Lobar), H. Syukri yang memberikan dukungan kepada pasangan Dr. H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid, SAg, MSi, (AZAN) yang dibuktikan dengan pembubuhan tandatangannya selaku Sekretaris DPC PAN Lombok Barat. Sikap politik seperti ini dianggap bisa merusak citra pasangan calon yang sejak didukungnya.

“Susah saya komen masalah ini, Hal seperti ini membuat saya sedih, trauma pada partai politik,” ungkap Izzul Islam melalui pesan pendeknya, Jumat (28/6).

Atas kejadian itu, membuat dirinya tidak mundur dalam memberikan dukungan pada pasangan MAJU. Malahan, dukungan yang diberikan akan semakin kuat, sehingga pasangan yang didukung tersebut bisa menang. “Hal ini tidak mengurangi dukungan saya ke paket Maju, malah tambah kencang,” ungkap mantan Wakil Bupati Lobar ini.

Terpisah, H Syukri mengaku siap dipecat. Namun sebelum dipecat ia akan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Dua minggu ke depan saya pastikan soal ini,”ujarnya. Menyangkut pembubuhan tanda tangan, lanjutnya, adalah atas nama parpol bukan pribadinya mendukung paket AZAN. Ia sendiri tetap komit mendukung paket MAJU. (her)

BLSM Disalurkan Pekan Depan SEBANYAK 94.745 penduduk katagori miskin di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 ini. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penerima jatah beras miskin (raskin). Demikian diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, ketika dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Jumat (28/6). Jumlah penerima tersebut sudah ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Badan Pusat Statistis (BPS) pusat, sehingga data tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi. Termasuk oleh pemerintah daerah. Disinggung waktu penyaluran BLSM di Loteng, Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Mahsun, menjelaskan, direncanakan akan dimulai pekan depan. Namun, mekanisme pembagian kartu penerima sampai proses penyaluran dananya sendiri, masih belum bisa dipastikan, karena pemerintah daerah masih harus mempersiapkan beberapa hal teknis, sebelum penyaluran BLSM dilaksanakan. (kir)

Selain BLSM (Suara NTB/kir)

TIDAK TERURUS - Kantor eks Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) tidak terurus setelah tidak lagi digunakan sebagai kantor pemerintahan. Terhitung sejak penerapan struktur organisasi lingkup Pemkab Loteng yang baru, beberapa bulan yang lalu. Keberadaan eks Kantor Satpol PP tersebut kian menambah panjang daftar aset yang tidak terurus oleh pemerintah daerah.

Persoalan Kependudukan Masalah Bersama Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, mengingatkan, masalah kependudukan, merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan. Menurutnya, masalah kependudukan yang harus diselesaikan bersama itu adalah kemiskinan, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan keluarga dan lainnya.

“Untuk mewujudkan keluarga maju, sejahtera dan mandiri masalah kependudukan masih menjadi problem,” ujar bupati saat memberikan sambutan pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XX Tingkat Kabupaten Lobar, Jumat (28/6).

Saat ini, katanya, keluarga masih mengalami masalah dalam mewujudkan jumlah ideal anggota keluarga. Hal ini berperengaruh terhadap pemenuhan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga. Jumlah anak di kalang-

(Suara NTB/her)

HADIR - Bupati Lobar H. Zaini Arony saat menghadiri peringatan Harganas Tingkat Kabupaten Lobar, Jumat (28/6). an keluarga juga menjadi masalah, keluarga yang masih cukup banyak bilangannya perlu dikendalikan dengan cara mengatur kelahiran.

Salah satu upayanya dengan menggalakkan program KB. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Lobar, Hj. Nanik Zaini Arony menyatakan, acara semacam ini tidak hanya

sekadar seremonial. Namun dijadikan momen untuk merenungi pentinginya keberadaan keluarga untuk mempersiapkan generasi penerus. “Oleh karena itu perlu komitmen semua pihak, para pemimpin berbagai elemen,”ujarnya. Pada kegiatan ini, diberikan hadiah kepada pemenang lomba dibidang keluarga. (her)

Ratusan RTSM Lotim Dapat Jatah Tambahan Raskin Selong (Suara NTB) Selain mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebanyak 137.973 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan tambahan jatah beras miskin (raskin) selama tiga bulan, yakni bulan Juni, Juli dan September.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Lotim, Ahmad Darmawan, menjelaskan, jatah raskin 13 sudah didistribusikan sejak sepekan yang lalu. Namun, karena belum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pembagian raskin tertunda.

“Rencana sih Senin lalu kita sudah distribusikan, tapi sebagian besar belum memegang KPS,” sebutnya.

Pembagian raskin 13 ini dipastikan sudah siap dilakukan. Jajaran Pemkab Lotim dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) pun sudah melakukan koordinasi untuk segera melakukan pembagian, karena jadwal pembagian sudah jatuh tempo. Terkait hal ini, pihaknya segera berkoordinasi upaya mempercepat pembagian, sehingga masyarakat

bisa menikmati raskin 13.

Ia menambahkan, jumlah jatah tambahan raskin selama tiga bulan ini merupakan kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selama tiga bulan ini, biasanya RTSPM menerima hanya 15 kg, maka dalam sebulan warga miskin di Lotim ini bisa menerima 30 kg. Pembagian raskin tetap memberlakukan sistem subsidi pembelian. ‘’Semua RTSPM raskin ini membeli dengan harga Rp1600/kg,’’ ujarnya.

Kepala Sub Divisi Regional Bulog Lotim, M. Faesal menambahkan pihaknya sudah siap mendistribusikan jatah raskin. Stok pangan setara beras yang masih tersedia dipastikan sangat mencukupi kebutuhan untuk bulan Juni, Juli dan September ini. Meski pengeluaran selama tiga bulan mendatang ini terjadi dua kali lipat, namun ketersediaan pangan berupa beras di gudang-gudang bulog masih dipandang sangat aman. ‘’Kisarannya mencapai 20 ribu ton. Pengadaan pun sejauh ini masih cukup lancar.

Dalam sehari bisa mencapai rata-rata 150 ton,’’ klaimnya. (rus)

Derita Tumor Ganas

Siti Hajar Belum Dapatkan Bantuan Pemerintah Nasib malang dialami Siti Hajar (35), ibu rumah tangga yang berdomisili di Kampung Dodokan Al Amin, Desa Gerung Selatan Kecamatan Gerung. Wanita lima anak ini sejak dua tahun lalu divonis mengidap tumor ganas di bagian wajahnya. Ironis, wanita malang ini belum mendapatkan perhatian pemerintah.

DUA tahun lamanya Siti Hajar menderita sakit, karena benjolan akibat tumor di wajahnya yang semakin membesar.

Belum lagi beban lima orang anak yang harus ditanggung bersama suaminya Arwi yang hanya bekerja sebagai pembuat kerupuk yang penghasilannya Rp 35 ribu per hari.

Beban penderitaannya semakin berat karena tak satu pun bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain mampir kepada keluarganya.

Padahal kalau melihat kondisinya seharusnya keluarga ini pantas diberikan bantuan.

Saat ditemui di kediamannya, Siti hajar didampingi sang suami dan seorang anaknya sesekali tampak meringis kesakitan. Ia tampak menahan sakit yang teramat dalam akibat benjolan tumor di wajahnya yang berukuran biji jambu. Akibat benjolan itu, nyaris pula kedua bola matanya tak terlihat, kare-

na ditutupi benjolan. Wajahnya pun nyaris rata tak berbentuk, karena benjolan itu hampir menyamai hidungnya, sehingga tak tampak lekuk wajahnya.

“Benjolan saya ini mulai dua tahun lalu. Awalnya sakit mata dan bengkak kecil. Tapi semakin membesar,” tuturnya.

Siti Hajar bersama suaminya dan lima anaknya tinggal di sebuah gubuk mungil, tidak terlalu besar. Ukurannya sekitar 4 x 7 meter. Meski rumah batu, namun di sekujur bangunan temboknya tampak bolong, di sana sini ditambal. Bahkan ada bagian yang belum selesai dibangun. Di beberapa bagian atapnya mulai lapuk dan bocor.

Begitu juga lantai rumahnya, sudah banyak berlubang.

Perabotan yang berharga hanya sebuah TV berukuran kecil. Rumah itu hanya terdiri tiga ruang, satu kamar untuk ia dan suaminya sementara satu lagi untuk lima anaknya. Satu lagi untuk kamar tamu sekali-

gus bersebelahan dengan dapur. Di dapur terlihat rak perabotan dapur seperti piring, panci dan berbekal satu kompor untuk memasak.

Siti mengaku menderita tumor sudah 2 tahun, awalnya ia hanya menderita sakit mata biasa dan bengkak kecil. Lalu ia pun ke Puskesmas Gerung memeriksa matanya, keterangan pihak puskemas hanya infeksi biasa. Lalu ia pun diberikan obat mata dan pil saja. Namun selang sekitar enam bulan benjolan di bagian wajahnya semakin lama makin membesar. Ia pun memeriksakan diri lagi ke puskesmas, pihak puskesmas sendiri menganjurkan untuk dirujuk ke RSUP, karena alasannya tidak bisa ditangani pihak puskemas. “Saya pun ke RSUP, namun pihak RSUP meminta ke rumah sakit di Bali,” jelasnya.

Pihak RSUP, katanya, mengaku kewalahan menangani penyakitnya itu, karena dokter memvonisnya mengidap tumor ganas.

Dengan berat hati, suaminya pun membawanya kembali pulang ke rumah. Karena suaminya tidak memiliki biaya untuk membawanya ke Bali, belum lagi biaya untuk operasi yang dibebankan cukup berat. Perasaannya semakin miris, ketika anakanaknya meminta uang untuk

(Suara NTB/her)

TUMOR - Siti Hajar penderita tumor di bagian wajahnya, bersama anaknya. belanja sekolah. “Ya apa yang bisa saya kasih, sementara kondisi kami begini,” tukasnya dengan nada terisak.

Ia sendiri menerima jamkesmas, namun lagi-lagi masalah biaya pendamping menjadi kendala untuk meurujuknya ke Bali seperti anjuran RSUP. Untuk meminta bantuan, Ia pun sempat datang ke pemerintah desa agar mendapatkan bantuan untuk anaknya sekolah. Namun lagi-lagi pahit yang diterima, karena dari kelurahan sendiri mengaku tidak memiliki data.

Sementara itu, Camat Gerung, Mahnan menyatakan

akan memamggil kepala dusun dan kepala desa setempat untuk membahas masalah ini, guna mencari solusi. Ia sendiri baru tahu, kalau di daerah setempat ada warganya menderita tumor. Berbicara soal pasien jamkesmas jelasnya, terfokus tiga bagian, yakni jamkesmas pusat, jamkesmas provinsi dan kabupaten. “Kalau tidak tercover di tiga-tiganya maka kita tentu akan bantu terbitkan surat keterangan tidak mampu (SK TM),” ujarnya. Terkait kendala ongkos ke Bali, ia bersama kepala dusun dan desa akan mencarikan solusi. (her)

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerap Dilanda Banjir Rob

Tanggul di Labuan Burung Mendesak Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir rob kerap melanda pemukiman masyarakat desa Labuan Burung kecamatan Buer, kabupaten Sumbawa, seperti yang terjadi saat ini. Bahkan sempat merendam ratusan rumah penduduk. Untuk itu, mendesak dibangunkannya tanggul pengaman di sepanjang pantai Labuan Burung.

Seperti harapan tokoh pemuda Labuan Burung, Ardiansyah, banjir ini sudah menjadi langganan bagi masyarakat Labuan Burung. Tak jarang air setinggi satu meter merendam pemukiman warga. Hingga merusak rumah dan bangunan lainnya sekitar pantai, seperti yang baru saja terjadi. Beberapa infrastruktur termasuk jalan juga menjadi rusak.

Bahkan untuk dua dusun, Selayar dan Bajo, total terendam banjir kiriman air laut tersebut. Sekitar 70 persen daratan Labuan Burung tak luput dari banjir kiriman air laut tersebut. “Ratusan rumah terendam banjir. Ini sudah sering terjadi dan menjadi langganan setiap tahunnya,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah dapat segera membangun tang-

gul pengaman pantai di Labuan Burung. Agar banjir serupa bisa diantisipasi.

Masyarakat juga tak lagi terganggu serta bisa membangun desa secara lebih baik.

Diperkirakannya, panjang tanggul pengaman yang dibutuhkan hanya sekitar 200 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Ir. Mukmin, yang dikonfirmasi, Jumat (28/6) mengakui adanya laporan terkait banjir dimaksud. Logistik juga sudah diturunkan. Serta mengkoordinasikan persoalan ini dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mengingat tanggul pengaman mendesak dibangun di Labuan Burung. “Kita sudah koordinasikan ke PU sesuai tugasnya. Memang tanggul pengaman sangat mendesak di Labuan Burung,” tandasnya. (arn)

Pemrotes Panitia MTQ Diadukan ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) Protes peserta dan orang tua peserta kepada panitia saat penutupan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) Kota Bima ke-8 tingkat anak-anak beberapa waktu lalu, berujung ke masalah hukum. Panitia melalui Sekretaris Ahmad S.Ag mengadukan masalah tersebut ke aparat Polsek Rasa NaE Barat. Tragisnya, Panitia mengadukan anak-anak yang hanya ingin mendapat keadilan.

Kapolsek Rasa NaE Barat AKP Nurdin Mansyur yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/ 6) menyebutkan aduan tersebut diterima pihaknya empat hari lalu. Yang melaporkan yakni Sekretaris Panitia, Ahmad S.Ag. Pengaduan tersebut, katanya, terkait pencemaran nama baik yang tertulis dalam poster saat acara penutupan MTQ berlangsung.

“Kita baru menerima pengaduan, bukan laporan Polisi,” ujarnya.

Yang dilaporkan ini, lanjut Nurdin, yakni anak-anak yang membentangkan poster saat itu.

Hanya saja, dia belum bisa memperlebar lebih jauh ke anak-anak dimaksud. Pasalnya, mereka

hanya disuruh oleh orang tua mereka. “Tentunya di belakang mereka ada orang tua,” tutur Nurdin.

Dijelaskannya, pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti pihaknya. Untuk kedepannya, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait. Namun Nurdin belum bisa menyebutkan siapa saja yang dipanggil karena di dalamnya juga ada anakanak yang harus dilindungi.

Menurut Nurdin, tindakan pencemaran nama baik ini bersifat umum. Karena dalam kepanitiaan terdapat beberapa bidang, baik itu dewan Hakam, Panitia penyelenggara maupun LPTQ. Rupanya pihak yang merasa keberatan kemudian mengadukan ke pihaknya. Tapi saat itu tak disebutkan siapa panitia yang dimaksud atau oknum biar lebih jelas. “Untuk lebih jelasnya kita proses dan panggil dulu pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, pengaduan ini tentunya tak mendidik.

Pasalnya, anak-anak yang ingin mendapat keadilan dari kecurangan oknum panitia justru terkena dampaknya. (use)

(Suara NTB/bug)

TOLAK PHK - Rencana kebijakan PHK yang akan dilaksanakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mendapat penolakan keras di kalangan masyarakat KSB. Sekelompok warga menempatkan spanduk bertuliskan penolakan di kantor perwakilan PT NNT di Taliwang, Jumat (28/6).

Catatan Keuangan Dompu Dikhawatirkan Masih ”Disclaimer” Dompu (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah memeriksa laporan keuangan untuk penggunaan APBD Dompu tahun 2012. Kabupaten Dompu diduga masih sulit keluar dari cacatan disclaimer. Selain persoalan sisa saldo kas, masih ada yang belum dipertanggungjawabkan, persoalan aset juga menjadi kendala utama lainnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, penelusuran terhadap

saldo kas tahun 2008 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4,6 miliar telah ditemukan sekitar Rp 4 miliar. Kendati sudah banyak ditemukan, namun masih adanya saldo kas yang belum ditemukan menjadi masalah dalam pemeriksaan.

Aset juga menjadi masalah yang cukup serius di Kabupaten Dompu. Banyak aset hasil pengadaan sebelum 2010 yang tercatat dalam pembukuan, tetapi tidak ada fisiknya. Begitu juga dengan pemutakhiran

Pembangunan RSUD Taliwang Ditarget Tuntas 2015 Taliwang (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di wilayah Lang Sesat kecamatan Taliwang ditargetkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat rampung tahun 2015 mendatang.

Untuk mengejar target itu, saat ini Pemda KSB tengah mengupayakan mendapat pinjaman senilai Rp 101 miliar dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “Pembangunan RSUD bisa dituntaskan dalam dua tahun ke depan, jika pada tahun ini kita (Pemda KSB) bisa mendapat kucuran (pinjaman) dana dari PIP,” kata Dr. KH Zulkifli Muhadli, SH., MM kepada wartawan, Jumat (28/6).

Bupati sendiri nampaknya optimis akan mendapat respon dari PIP terkait pinjaman yang diajukan Pemda KSB untuk mendanai kelanjutan pembangunan RSUD tersebut. Ia mengaku baru-baru ini perwakilan PIP telah datang ke KSB untuk melihat lebih dekat fisik bangunan rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun menggunakan angaraan yang dialokasikan Pemda KSB melalui APBD. “Sudah ada perwakilan dari PIP yang datang untuk melihat dari dekat fisik RSUD itu.

Dan bangunan yang sudah ada itu sebagai bukti keseriusan kita (KSB),” cetus Kyai Zul.

Agar kelanjutan pembangunan RSUD tersebut dapat terlaksana tahun ini, Kyai Zul berharap dukungan seluruh elemen. Terutama dari masyarakat, ia menyatakan, agar masyarakat memiliki ikhtiar yang sama agar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat segera dimulai proses pembangunannya. “Saya kira tidak hanya untuk pembangunan RSUD itu, kita minta masyarakat juga mendukung semua program kegiatan pemerintah dalam rangka pemenuhan fasilitas pelayanan publik,” pintanya.

Keinginan Pemda KSB untuk segera merampungkan pembangunan dan memanfaatkan RSUD tersebut sepanjang tahun 2013 ini memang terus digenjot. Terbukti untuk mencari sumber pembiayaan yang angkanya ditaksir Rp 100 miliar lebih itu, bupati sebelumnya sempat menawarkan opsi lain selain mengajukan pinjaman ke PIP. Opsi tersebut yakni bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mendanai pembiayaan pembangunan RSUD yang mulai dirintis sejak tahun 2008 lalu tersebut. “Ini opsi lainnya kalau nanti pinjaman dari PIP tidak bisa.

Tapi sementara ini kedua opsi itu tetap kita upayakan, nanti yang mana yang duluan dan terbaik itu yang akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan RSUD,” papar bupati. (bug)

data aset yang tidak dilakukan setiap tahun. Dua persoalan ini menjadi kendala bagi Kabupaten Dompu keluar dari catatan disclaimer untuk APBD 2012 yang diaudit tahun 2013 ini.

Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs. H. Muhibuddin, MSI yang dihubungi terkait hal ini, Rabu malam lalu, belum bisa memastikan. Karena auditor BPK baru dua pekan pemeriksaan laporan keuangan Dompu dari biasanya akan berlangsung selama satu bulan. “Bagaimana bisa

diketahui kesimpulan kalau pemeriksaan saja baru dua pekan dari seharusnya satu bulan,” katanya.

Pelaporan aset Kabupaten Dompu juga tidak ada masalah. Tidak ada juga aset Dompu yang tercatat hilang.

“Semuanya tercatat dan ada kok,” katanya.

Selain itu, penggunaan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012 khususnya yang menjadi jatah 30 anggota DPRD Dompu juga diduga banyak bermasalah. Pasaln-

ya, bantuan tersebut banyak salah sasaran dan bahkan ada yang langsung dikelola oleh oknum anggota Dewan.

Modusnya, kelompok dan perorangan penerima bantuan diduga banyak fiktif. Ada juga yang hanya diminta tandatangan pencairan dan diberi sejumlah uang, tapi program dan bantuan tidak dinikmatinya. “Sampai hari ini BPK belum melakukan pengecekan lapangan (kroscek data), baru mengecek laporan saja,” terang Muhibuddin. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Posko Pemantau Peradilan NTB

Inspektorat Siapkan Langkah Inventarisasi Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi III DPRD NTB (Bidang Infrastruktur), H. Wahidin H. M. Noer, SE, menjelaskan bahwa langkah inventarisasi yang dilakukan Pemprov NTB adalah langkah tepat. “Menurut saya, langkah inventarisasi itu sudah benar, untuk mengetahui secara detail kendala di lapangan. Misalnya, kenapa kok kontraktor belum dapat menyelesaikannya,’’ tandas Wahidin.

Wahidin menjelaskan bahwa dengan dilakukannya inventarisasi, Pemprov NTB juga bisa mengetahui mana saja pekerjaan yang memang mangkrak karena kesalahan rekanan, atau karena penyebab lainnya. Sebab, dengan mangkraknya pekerjaan tersebut, menurut Wahidin, Pemprov NTB dirugikan akibat tidak lancarnya anggaran yang diarahkan untuk NTB. ‘’Kalau pekerjaannya tidak lancar kan anggarannya akan terpotong buat NTB, karena adanya tunggakan,’’ ujarnya.

Pekerjaan – pekerjaan yang mangkrak, menurutnya bisa dilanjutkan setelah terlebih dulu ada upaya tertentu. Misalnya, dengan terlebih dulu memberikan teguran kepada rekanan. Jika teguran tidak diindahkan, maka kontrak pekerjaan itu tentu harus diputus sebelum menunjuk kembali rekanan baru yang akan melanjutkan pekerjaan tersebut. ‘’Tapi sebagai langkah awal, kita memang harus menginventarisasi dulu, untuk mengetahui lebih detail penyebab mangkraknya itu.

Karena kita kan tidak tahu apa yang membuat dia mangkrak,’’ pungkasnya.

Seperti diberitakan harian ini, sejumlah proyek dari beberapa Kementerian mangkrak. Proyek terbaru yang diketahui tak jelas kelanjutannya adalah pembangunan BLK Poto Tano. Proyek ini anggarannya dihentikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertans) sejak tahun 2010. Proyek dihentikan karena lokasi pembangunannya tidak disetujui oleh pihak Kemenakertrans.

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenakertrans, menyatakan lokasi pembangunan BLK Poto Tano kurang layak.

Sebab lokasi lahannya terletak di sekitar pantai dan ker-

ap digenangi air laut saat pasang. Kondisi itu pun dikhawatirkan akan merusak sejumlah komponen peralatan BLK karena kebanyakan terbuat dari material berpotensi korosi (karat) ketika bersinggungan dengan air laut. ‘’Itu hasil studi kelayakan dari Kementerian.

Mereka bilang lokasinya kurang layak karena berada di pinggir laut,” terang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Nurhikmah, SP. Penetapan lokasi pembangunan BLK Poto Tano sendiri diakui Nurhikmah ditetapkan oleh Pemda KSB melalui tim 9 sekitar tahun 2007 di bawah koordinasi Kabag Pemerintahan yang melakukan pembebasan lahan. Sementara Disnakertans selaku user (pemakai) kemudian hanya memanfaatkan lahan yang telah dibebaskan oleh tim tersebut. ‘’Kalau tidak salah luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan BLK itu seluas 9,8 hektar,’’ jelasnya.

Dibiayai selama 2 tahun antara 2008 hingga 2009, pusat melalui Kemenakertrans telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membangun gedung yang ada di lokasi BLK Poto Tano. Tak hanya itu dana pendampingan dari Pemda KSB pun juga mengalir ke proyek tersebut, setidaknya di tahun yang sama Pemda melalui APBD mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah. ‘’Dana pendampingan itu untuk membuat akses jalan dan beberapa pekerjaan lainnya,’’ papar Nurhikmah yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek BLK Poto Tano dikerjakan.

Kekhwatarian Kemenakertans memang terbukti di lokasi. Bangunan BLK Poto Tano yang berada di pesisir pantai di Desa Poto Tano selama ini tetap tergenang ketika air laut sedang pasang. Bahkan bagian pondasi bangunan yang selama ini tergenang air sedikit demi sedikit terkikis.

Belum lagi perangkat bangunan lainnya yang terbuat dari besi mengalami karat kemudian keropos karena terkena air laut. (aan)

Kejari Mataram Bidik Dua Kasus Korupsi di KLU Dari Hal. 1 Satu kasus lagi terkait dengan sarana olahraga,’’ jelas Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH,MH menjawab Suara NTB Jumat (28/6) kemarin.

Secara umum dijelaskan Mudita, timnya sedang menelisik segala kemungkinan yang mengarah pada penyimpangan proyek itu. Dari pengamatan awal, secara fisik pekerjaan proyek tidak beres. ‘’Saya pastikan tim sudah mulai bekerja menelusuri indikasi penyimpangannya. Dan tolong dicatat, saya tidak pernah main main menangani kasus,’’ tegasnya.

Hanya saja, Mudita belum mau menyebut detail terkait proyek apa saja yang sedang ditangani tersebut. Ia masih menutup rapat informasi, karena berkaitan dengan

upaya memudahkan penyelidikan di lapangan.

Sementara dari informasi sumber Suara NTB di Kejaksaan, kasus yang sedang dilirik itu, kaitan dengan pembangunan Puskesmas Gangga yang dibangun tahun 2011 lalu, dengan nilai Rp 1,2 miliar.

Sejak proyek itu diresmikan pejabat setempat, struktur bangunan mulai rapuh. Hal ini memantik kecurigaan adanya ketidakberesan di pembangunan sarana kesehatan itu.

Kasus lainnya, terkait pembangunan GOR mini senilai Rp 7,3 miliar. Dana pembangunan gedung Tahun 2011 ini, bersumber dari APBN, juga sharing dari APBD KLU senilai Rp 300 juta. (ars)

Jatah Raskin Bertambah Dari Hal. 1 di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Jumat (28/ 6) sore kemarin. “Tahun ini masyarakat mendapatkan raskin 13, 14 dan 15. Artinya ada penambahan jatah sebanyak tiga kali. Pagu raskin untuk NTB bertambah 21.220,47 ton dari 84.881,88 ton menjadi 106.102, 35 ton,”terangnya.

Dikatakan, jika biasanya warga miskin menerima raskin 12 kali dalam setahun, tahun ini warga miskin akan menerima 15 kali dalam setahun. Kepastian ini setelah terbit Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) No. B– 95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013. Serta surat Gubernur NTB No. 500 / 430/ EKON tanggal 19 Juni 2013 Perihal Revisi Pagu Raskin Tahun 2013.

Sementara itu, jumlah penerima raskin di NTB sesuai dengan PPLS 2011 sebanyak 471.566 RTS. Untuk Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS, Lombok Barat 70.843 RTS, Lombok Utara 30.686 RTS, Lombok Tengah 94.745 RTS, Lombok Timur 137.973 RTS. Sementara Sumbawa 30.945 RTS, Sum-

bawa Barat 9.178 RTS, Bima 39.204 RTS, Kota Bima 9.326 RTS dan Dompu sebanyak 20.133 RTS. Sesuai dengan pedoman umum raskin, katanya, pembagian raskin 13, 14 dan 15 harus menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sementara, saat ini yang menjadi masalah, tidak semua kabupaten/ kota sudah mendapatkan KPS dari Kantor Pos. Sementara itu, terkait dengan tunggakan raskin, dari 10 kabupaten/kota di NTB, sebanyak tujuh kabupaten/kota masih menunggak. Tiga kabupaten/kota yang tidak menunggak yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Jumlah tunggakan raskin di tujuh daerah, mencapai Rp 7,4 miliar lebih.

Hasyim mengungkapkan, jika pemda kabupaten/kota tidak membayar tunggakan pembayaran raskin tersebut maka akan berpengaruh terhadap distribusi berikutnya. Diketahui, setiap RTS masingmasing menerima 15 Kg perbulan dengan harga Rp 1.600 per kg. Sedangkan pemerintah mensubsidinya sebesar Rp 5.900 per Kg. (nas)

Dibentuk untuk Awasi Mafia Peradilan Mataram (Suara NTB) Pengawasan terhadap kinerja hakim memang menjadi kewenangan penuh oleh Komisi Yudisial (KY). Tapi sejalan dengan kompleksnya persoalan di lembaga peradilan, pengawasan KY diakui tidak efektif, sehingga perlu melibatkan jejaring.

Di NTB, sejak tahun 2009 lalu dibentuk Pos Koordinasi (Posko) Pemanauan Peradilan, yang selanjutnya

(Suara NTB/ars)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Ahyar Supriadi

bertugas membantu KY mengawasi perliaku hakim di sejumlah lembaga peradilan di Mataram.

Menurut Ketua Posko, Ahyar Supriadi, SH, lembaga ini dideklarasikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan NGO serta akademisi, yang merupakan prakarsa masyarakat sipil bekerjasama dengan KY. Sebab KY menyadari masih maraknya dugaan praktik mafia peradilan di lembaga peradilan, yang belakangan dibuktikan dengan maraknya aparat penegak hukum yang ditangap tangan menerima suap.

“Sehingga Komisi Yudisial menyadari keterbatasan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan peradilan, baik secara terbuka di saat berlangsunganya persidangan dan pemantauan tertutup,’’ terang Ahyar, Jumat (28/6) kemarin.

Masih terkait latar belakang dibentuknya Posko, KY juga menyadari masih redahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Baik melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, atau pelaggaran

pedoman perilaku hakim serta dugaan praktik mafia peradilan.

Kesimpulan Ahyar, tujuan pembentukan Posko Pemantauan Peradilan NTB sebagai upaya memberantas mafia peradilan secara bersama, menyediakan akses bagi masyarakat untuk turut serta melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim serta dugaan praktik mafia pradilan, meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim serta dugaan praktik mafia peradilan. Selain itu, sebagai wadah untuk menjembatani akses keadilan bagi masyarakat terkait pengawasan perilaku aparat penegak hukum khususnya hakim.

Sementara soal fungsi, Posko punya fungsi yang permanen, yakni melakukan sosialisasi terkait dengan tugas pengawasan terhadap peradilan.

Menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim serta dugaan

praktik mafia peradilan, melakukan pemantaun sidang secara terbuka di pengadilan dan pemantauan terhadap pedoman kode etik dan perilaku hakim. ‘’Sedangkan fungsi yang bersifat ad hoc, melakukan penelusuran terkait rekam jejak calon hakim agung,’’ sebutnya.

Sementara terkait kinerja Posko, sejak dibentuk di NTB, telah menerima pengaduan sejak 2009 mencapai 15 pengaduan. Hanya saja tidak semua laporan mayarakat tersebut bisa ditindaklanjuti selain karena kekurangan bukti juga karena bukan merupakan kewenangan KY. Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2009 bekerjasama dengan pondok pesantren dan universitas dalam bentuk diskusi publik. Serta melakukan dialog interaktif melalui radio dan televisi. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pemantauan, posko sudah melaukan pemantauan sebanyak tujuh kasus yang dipantau secara langsung. ‘’Juga ada sekitar lima calon hakim agung yang dilakukan rekam jejak,’’ pugkasnya. (ars/*)

PT. Dasa Utama Berangkatkan 135 Jemaah Haji dan Umrah Mataram (Suara NTB) Meski ada pembatasan dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota Haji dan Umrah asal Indonesia, pihak PT Dasa Utama mengklaim tak terpengaruh. Bahkan dalam waktu dekat, perusahaan jasa pengiriman haji dan umrah ini akan memberangkatkan 135 jemaah. “Semua jemaah ini sudah keluar visanya. Hanya tinggal 5 orang, tapi sudah

kami selesaikan pembayarannya,” kata Direktur PT. Dasa Utama, H. Dadang Abdullah Alchatieb.

Sebelumnya memang ada larangan dari Pemerintah Arab Saudi berupa pembatasan kuota, akibat perluasan area Masjidil Haram. Namun ia mengklaim, proses pendekatan dengan pihak pemerintah setempat, juga jaringan dengan Sarikah yang ditunjuk pemer-

intah Arab Saudi untuk mengeluarkan visa, pihaknya mendapat jatah 135 seat.

Pemberangkatan itu akan dilakukan bertahap. Pada awal Ramadhan, ada 70 jemaah. Berlanjut pada saat full Ramadhan, ada 20 jemaah.

Sedangkan di akhir Ramadhan ada 36 jemaah. “Yang berangkat di akhir Ramadhan

ini akan langsung salat ied di Masjidil Haram,” terangnya.

Sementara pembimbingan, akan dilakukan dirinya bersama TGH Nurul Yusran asal Kediri Lobar.

Ditambahkan Dadang, pihaknya saat ini menerapkan tarif berbeda untuk keberangkatan umrah. Disesuaikan dengan ketentuan waktu.

Untuk awal Ramadhan, selama 17 hari, dengan biaya Rp 17 juta. Untuk full Ramadhan 30 hari, sebesar Rp 37,5 juta.

Oleh karena profesionalitas yang dikedepankan dalam pengelolaan biro jasa pemberangkatan haji dan umrah ini, maka ia memberikan jaminan tidak ada jemaah yang sampai telantar. (ars/*)

Bangunan Rusak Mencapai 7.295 Unit Dana Rekonstruksi Butuh Rp 46 Miliar Lebih Dari Hal. 1 ujar Yudi didampingi Koordinator FPBI NTB, Suminggah.

Dijelaskan, peran serta dan keterlibatan FPBI ke KLU atas dasar dorongan kemanusiaan yang melekat dalam diri anggota forum. Dalam FPBI tergabung hampir semua unsur profesi dan pekerjaan, seperti akademisi, tenaga medis, hingga pengusaha. Berdasarkan informasi media massa, pihaknya memastikan langkah intervensi untuk memberikan bantuan moril dan materil dalam memulihkan kondisi akibat gempa bumi yang melanda warga Lombok Utara. FPBI akhirnya sepakat untuk mengeluarkan Surat Darurat yang isinya penghimpunan bantuan dari anggota bagi korban gempa.

Yudi Anggraito belum memiliki gambaran atas skala dan dampak gempa karena baru tiba enam hari pascagempa. Namun demikian, untuk mengintensifkan partisipasi FPBI pihaknya akan membuat posko di sekitar BPBD KLU sehingga proses koordinasi penanganan akan lebih mudah dan cepat dilakukan.

Sebelumnya Pimpinan Wilayah Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Ir. H. Subhan, dan Dekan Fakultas Teknik UMM, Ir. Isfanari, ST. MT., mengkonfirmasi keterlibatan serupa. Dua hari pascagempa, Tim teknis UMM telah melakukan survei lapangan.

“Melihat gempa dengan skala cukup besar ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Prof. Din Samsudin, telah menginstruksikan kami di NTB untuk turun ke lapangan, melihat apa saja kebutuhan warga. Jika PP dirasakan perlu turun tangan, mereka akan turun,” kata Subhan.

Sementara pengamatan Isfanari menurut teknis konstruksi bangunan warga di Dusun Gol, memperlihatkan kerapuhan.

Fondasi yang dibangun dengan batu bata dan batako, serta kolom dan slop bangunan, ratarata jarang menggunakan besi.

Namun bisa jadi, gempa pada Sabtu 22/6 lalu merupakan klimaks atas dampak akumulasi kerapuhan getaran gempa dengan beragam skala sebelumnya. ‘’Kita akan lihat lebih datail, dari keretakan bangunan akan kita kaji metode perbaikannya.

Mana yang bisa diperbaiki, kami perbaiki. Saya pribadi punya sedikit pengalaman penanggulangan bangunan akibat gempa di Padang. Metode penanganan yang sama akan kita coba terapkan di sini, artinya tidak semua rumah harus dirubuhkan jika memang kerusakannya tidak parah,’’ ujar Isfanari.

Dana Rekonstruksi Capai Puluhan Miliar Sementara, berdasarkan hasil pendataan secara terperinci yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB dengan Dinas PU KLU diperoleh data bahwa kerusakan bangunan dan rumah akibat gempa berkekuatan 5,4 SR yang terjadi Sabtu, 22 Juni 2013 lalu, jumlah kerusakan bangunan dan rumah sebanyak 3.626 unit (sementara dengan format pendataan

BNPB bangunan rusak mencapai 7.295 unit). Untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan dan rumah warga yang rusak tersebut dibutuhkan anggaran puluhan miliar.

Demikian diungkapkan, Kabag Humas dan Protokol Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si dikonfirmasi, Jumat (28/6) di Mataram. Dijelaskan, hasil pembahasan dengan Sekda dan SKPD terkait pada hari Senin, 24 Juni lalu di KLU tentang dampak kerusakan akibat bencana alam gempa pada Sabtu, 22 Juni 2012, wilayah yang terkena dampak dari Kecamatan Pemenang 2 desa, Kecamatan Tanjung 6 desa dan Kecamatan Gangga 1 desa.

“Dampak kerusakan sebanyak 3.626 unit dengan rincian rusak total 126 unit, rusak berat 728 unit, rusak sedang 1.432 unit dan rusak ringan 1.340 unit. Fasilitas umum 72 unit terdiri dari rusak ringan 47 unit dan rusak berat 25 unit. Perkantoran 4 unit terdiri dari rusak ringan 3 unit dan rusak berat 1 unit,”sebutnya.

Dijelaskan, untuk penanganan rumah warga yang rusak total sebanyak 126 unit, akan dibangun kembali/rekonstrksi total. Dimana, rumah yang rusak total tersebut akan dibangun kembali dengan luas rata-rata per unit 36 meter persegi dengan biaya Rp 55 juta per unit. Sehingga, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 6,93 miliar. “Pembiayaan diusulkan melalui Pemprov NTB, Pemkab KLU dan pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pihak ketiga nantinya,”ujarnya.

Selanjutnya, untuk rumah warga yang rusak berat akan ditangani atau direhabilitasi dan peningkatan kualitas sebanyak 728 unit dengan bantuan stimulant Rp 15 juta per unit. Sehingga, katanya, total biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi 724 unit rumah warga yang rusak berat mencapai Rp 10,92 miliar. Untuk pembiayaan ini, lanjutnya, diusulkan melalui Pemprov NTB, Pemkab KLU dan pemerintah pusat.

Sementara untuk penanganan rumah warga yang rusak sedang dan ringan akan ditangani melalui perbaikan sporadis sebanyak 2.772 unit dengan bantuan stimulant Rp 5 juta per unit. Sehingga, tambahnya, total biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah rusak sedang dan ringan tersebut sebesar Rp 13 miliar lebih. Sumber pembiayaan, katanya akan diusulkan melalui pemerintah pusat, Dinas Sosial Provinsi NTB dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) NTB. Selain itu, perbaikan fasilitas umum dan kantor sebanyak 76 unit dengan perkiraan biaya sebesar Rp 7,6 miliar , sumber pembiayaannya diusulkan melalui BNPB. Sementara perbaikan prasarana dan sarana dasar masyarakat, hidran umum, jaringan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan prasaran irigasi akan diusulkan melalui program konpensasai kenaikan harga BBM diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 8 miliar.

“Kita sudah sampaikan datanya melalui Deputi BNPB yang berkunjung beberapa hari lalu.

Data itu yang dibawa ke pusat,’’ pungkasnya. (ari/nas)

Dari Hal. 1 Project Officer Oxfam, Koko, Jumat (28/6) memperlihatkan rekapitulasi jumlah tersebut terakumulasi dari jumlah dusun terdampak 112 dusun dari total dusun sebanyak 148 dusun yang ada di KLU. Bangunan yang rusak, dari jumlah sementara hasil verifikasi tercatat sebanyak 3.777 unit rusak ringan, 2.393 unit rusak sedang dan 1.125 unit rusak berat. Sedangkan dari data BPBD KLU, angka sementara kerusakan bangunan sebanyak 3.626 unit.

Sementara Posko Terpadu Penanganan Bencana bagian logistik, hingga kemarin masih disibukkan oleh masuknya bantuan logistik. Bantuan mengalir, diantaranya dari Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) Jakarta. Dari alokasi 10 ribu paket bantuan makanan jadi, baru 2 truk atau setara

1.666 boks yang masuk ke KLU. Penyerahan FPBI ini sendiri disaksikan oleh petinggi TNI/Polri yang bertugas di KLU di kantor BPBD KLU. Prawira Penghubung Dandim 1606, Kapten Arianto, di bagian Logsitik menyebutkan data bantuan logistik yang sudah masuk dari Sabtu, 22 – 27 Juni tercatat sebanyak 28.731 Kg, mie instan sebanyak 2.690 dus, air mineral sebanyak 2.844 dus. Menyusul bantuan lain dengan beragam item masih terus dikumpulkan oleh Tim Terpadu penanggulangan bencana.

Sementara itu, alokasi logistik bantuan yang sudah keluar pada periode yang sama tercatat masing-masing, 16.541 Kg beras, 1.623 dus mie instan, dan 2.166 dus air mineral. Namun demikian, ada pula pengeluaran lain seperi makanan kaleng beragam item, terpal, tenda serta item sandang dan pangan lain.

“Update data akan terus kita lakukan, tetapi untuk hari ini, memang belum kita catat. Termasuk data yang sampai dengan tanggal kemarin juga baru masuk setengah hari karena alasan mati lampu,” ungkap Arianto.

Sementara itu bagi warga di seluruh Indonesia yang hendak menyalurkan bantuan melalui rekening peduli, Pemda KLU melalui Kadis Sosnakertrans, Intiha, telah menginstruksikan untuk membuka rekening peduli gempa. Dalam hal ini, Intiha baru membuka rekening peduli gempa KLU pada rekening Bank NTB No. 008.22.03046.01-0 atas nama Intiha.

Harapan Intiha, dengan sudah dibukanya rekening peduli gempa melalui Bank NTB masyarakat di NTB dan Indonesia pada umumnya yang akan member bantuan dapat dengan mudah menyalurkan melalui bank. (ari)

Korban dan Relawan Mulai Terserang Penyakit Dari Hal. 1 Apalagi krisis air bersih dan kurangnya higienisitas makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan korban gempa terserang diare.”Diare ini yang saya takutkan,” ujarnya.

Menurut Beny, selain penyakit yang menyerang para korban gempa, para relawan yang telah berada lima hari di KLU juga mulai berjatuhan. Banyak diantara relawan yang mulai jatuh sakit karena kurang istirahat dan ikut tidur di alam terbuka.

Hingga saat ini lanjutnya, posko kesehatan telah tersebar di 12 titik, delapan posko diant-

aranya adalah posko yang stand by 24 jam. Kalaupun masih ada warga yang mengeluhkan bantuan medis yang tidak merata, pihaknya juga telah mengaktifkan Puskesmas Pembantu dan melakukan pelayanan mobile.

Begitu juga dengan persediaan logistik obat dan tenaga medis.

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr.

H. Moh. Ismail menyebutkan, selain mendirikan pos kesehatan di beberapa titik lokasi gempa, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan petugas kesehatan dari TNI AD dan Polri. “Kami sudah berusaha dimana ada lokasi kejadian di situ ada pos kesehatan,” terangnya.

Beberapa bantuan seperti MP ASI sebnanyak 6 ton, keperluan sanitasi seperti peralatan MCK, bahanpenjernihanair,selimutserta obat telah didistribusikan kepada panitia penanggulangan gempa KLU. Khusus untuk penjernih air, digunakan untuk menjernihkan sumur atau sumber mata air yang tercemar akibat gempa.

“Kita sudah bagikan semua ke sasaran melalui satu pintu, panitia penanggulangan gempa.

Sampai saat ini tenaga kesehatan masih bisa dipenuhi dari petugas KLU dan TNI/Polri. Jadi belum ada istilahnya permintaan untuk tenaga kesehatan,” pungkasnya. (nia)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Halaman 6

Rumah Kumuh dan Gengsi Kota

Usut Proyek Mangkrak SEJUMLAH proyek di NTB yang didanai dari APBN, pembangunannya tidak berlanjut alias mangkrak. Ada proyek pembangunan Balai Latikan Kerja (BLK) Internasional di Lombok Timur (Lotim).

Ada juga proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupa instalasi penyulingan air di Teluk Ekas, Lotim dan Pulau Bungin Sumbawa, senilai belasan miliar. Juga di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, terdapat proyek instalasi air senilai Rp 6 miliar.

Terakhir yang paling anyar, proyek pembangunan BLK di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 3 miliar. Proyek ini milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertans) yang dibangun sejak tahun 2010 lalu. Proyek BLK Poto Tano ini, anggaran pembangunannya sedianya diberikan setiap tahun (sesuai usulan daerah). Tapi pusat menghentikannya, karena lokasi pembangunan proyek itu kurang disetujui pihak Kemenakertrans.

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenakertrans, lokasi pembangunan BLK Poto Tano kurang layak. Sebab lokasi lahannya terletak di sekitar pantai dan kerap digenangi air laut saat pasang. Kondisi itu pun dikhawatirkan akan merusak sejumlah komponen peralatan BLK ke depan yang kebanyakan terbuat dari material berpotensi korosi (karat) ketika bersinggungan dengan air laut. ‘’Itu hasil studi kelayakan dari Kementerian. Mereka bilang lokasinya kurang layak karena berada di pinggir laut,� terang Sekretaris Disnakertans Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Nurhikmah, SP, Rabu (26/6).

Keputusan yang diambil Kemenakertrans dengan menghentikan proyek itu karena pertimbangan lokasi tak layak, sungguh ironis.

Bahkan bisa dinilai sebagai keputusan aneh. Kenapa? Semestinya sebelum menggelontorkan anggarannya ke daerah, Kemenaketrans sudah melakukan tinjau lapangan kemudian memastikan, bahwa proyek yang didanainya layak dibangun di lokasi itu.

Demikian pula dengan beberapa proyek pusat lainnya. Seperti instalasi penyulingan air untuk wilayah yang kerap mengalami kekeringan. Pemicu mangkraknya juga sama. Lokasi tak layak.

Mencermati fakta ini, pemerintah pusat sebenarnya sudah harus menjadikan kegagalan proyek-proyek sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk lebih cermat mengucurkan bantuannya ke daerah. Jangan sekadar proyek jalan, tapi ujungnya tak bisa dimanfaatkan karena tak dituntaskan. Padahal keberadaan proyek-proyek tersebut kemanfaatannya sangat diharapkan dan bahkan dinantikan masyarakat NTB. Selain pemerintah pusat, pemda pun semestinya lebih hatihati dan cermat memilihkan lokasi proyek. Apalagi seperti di KSB, mangkraknya proyek BLK Poto Tano juga merugikan Pemkab setempat karena ternyata di proyek itu ada penyertaan dana daerah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Kemudian penegak hukum pun seharusnya tak berdiam diri, mengetahui adanya proyek mangkrak ini. Semestinya lembaga sudah turun tangan mengusut proyek-proyek bermasalah ini.

Kerugian negara yang timbul akibat mubazirnya proyek bernilai miliaran rupiah harus ditelusuri. Langkah tegas penegak hukum setidaknya akan mampu mencegah terulangnya kasus-kasus serupa. Di samping adanya dugaan penyimpangan di balik mangkraknya proyek memang harus diusut. (*)

EMILIKI rumah adalah impian setiap orang. Di dalam rumah orang membangun keluarga dan merancang masa depan. Rumah menjadi ruang bagi kehidupan sosial terkecil, sekaligus sebagai simbol dari peradaban manusia modern. Arsitektur rumah dan fungsi sosialnya terus berkembang mengikuti zaman yang juga berkembang.

Setelah melewati fase nomaden, kebutuhan tempat tinggal yang permanen semakin menguat bersamaan dengan kesadaran akan aktivitas sosial. Perdagangan menandai era baru menggeser pola pertanian dan perburuan yang terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Insting tak lagi sebatas kebutuhan pangan tapi juga sandang dan papan. Arsitektur mendapatkan nilai-nilainya sebagai simbol dalam kebudayaan yang spesifik. Meski kemudian, pada gilirannya, juga tergeser oleh praktisisme yang umumnya berkembang di kawasan dengan lahan-lahan terbatas.

Dari sekadar tempat bermukim, lalu menjadi agen budaya, rumah lantas memiliki standar kelayakan yang bersumber dari berbagai pemikiran dan logika kesehatan, keselamatan serta kenyamanan. Tapi mungkinkah standar itu berlaku di semua tempat? Bila kita lihat kenyataan sehari-hari, standar kelayakan rumah lebih berpretensi dianggap sebagai pembangun gengsi sosial.

Dan tempat yang paling tepat untuk itu adalah perkotaan.

Di dusun-dusun rumah tidak menjadi prioritas utama. Apabila standar kelayakan menjadi ukuran, banyak rumah-rumah di dusun yang tidak mencukupinya.

Terutama tidak adanya tempat untuk MCK. Meskipun orangorang di dusun punya sawah dan ternak, tetapi rumah sebagai pembangun citra sosial tak terlalu mendapat tempat. Mungkin kesadaran akan faktor kesehatan dan keselamatan belum tumbuh dengan baik. Tetapi faktor kebiasaan juga punya peran besar.

Tidak gampang mengubah suatu kebiasaan yang sudah dijalani semenjak kecil.

Berbeda dengan kawasan perkotaan, dimana rumah sudah bukan sekadar sebagai tempat

Oleh

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) bermukim semata. Tetapi juga memiliki citra sosial dari pelbagai dimensi, termasuk estetika.

Estetika rumah bahkan sekarang menjadi tren kaum berada, sebab media cetak maupun elektronik kerap mengeksposnya dalam ruang dan acara khusus. Karenanya standar kelayakan menjadi syarat utama. Sayangnya, membangun rumah bukanlah perkara mudah. Harga tanah di kawasan perkotaan setinggi langit. Belum lagi harga bahan bangunan dan ongkos pembangunan. Meski begitu tetap saja membangun rumah di kota adalah cita-cita yang diidamkan tak sedikit orang.

Kota adalah magnet yang menimbulkan medan gengsi.

Pembangunan keliru kaprah yang memfokuskan pada pembesaran industri dan pengabaian terhadap potensi alami dari akar budaya menyebabkan kota menjelma primadona dan melahirkan modifikasi dari prinsip nomaden.

Urbanisasi adalah penanda utama keberhasilan proyek kota menjadi pusat segala aktivitas. Sebagai medan perjuangan, kota menjanjikan harapan sekaligus bencana.

Persaingan yang ketat justru menjadi muasal tingginya tarif hidup di perkotaan. Kota memanjakan mereka yang berpunya, tapi menelantarkan mereka yang tumbang dalam persaingan.

Persaingan itu pula yang menimbulkan gengsi. Rumah menjadi salah satu instrumennya.

Mereka yang sudah punya rumah layak huni di kawasan perkotaan tercitrakan sebagai persona yang sukses memenangkan persaingan.

Sebaliknya mereka yang tak punya rumah, atau memiliki rumah yang tak memenuhi standar kelayakan kerap dipandang gagal dalam persaingan.

Gengsi Rupanya gengsi pribadi dengan hadirnya rumah layak huni juga menjadi gengsi teritori. Kota kemudian turut membangun gengsinya dengan usaha membangun rumah-rumah layak huni atau memberi bantuan agar rumah setiap warga bisa jadi layak huni.

Itu usaha yang mulia, tentu saja

dibanding kalau rumah-rumah kumuh tersebut digusur begitu saja. Dasar dari usaha membantu itu mengandung unsur gengsi pula.

Pengakuan dan penghargaan adalah taruhannya. Gengsi tak melulu berkonotasi negatif, gengsi juga bisa menjadi motif untuk mencapai prestasi. Dan sebuah kota tanpa rumah kumuh dan tak layak huni adalah prestasi juga.

Tajuk harian ini (Suara NTB, 25 Juni 2013) mengangkat persoalan rumah kumuh di Kota Mataram yang aplikasi solusinya kerap gagal, atau lebih tepatnya tak berjalan dengan baik. Disini mungkin letak persoalannya. Akar dari kehadiran rumah kumuh adalah efek persaingan ekonomi yang melahirkan kaum-kaum pinggiran. Mereka-mereka ini tentu tak sempat benar memikirkan kondisi rumahnya, upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari telah menyita begitu banyak waktu dan tenaga. Karena itu tak heran faktor pemeliharaan kelayakan rumah juga terabaikan.

Ini jadi persoalan tersendiri karena apa yang dimaksudkan sebagai solusi itu ternyata tak menyentuh akar persoalan. Lagilagi soal peluang ekonomi yang menjadi biang keladi. Apabila dimensi ekonomi tercukupi dan berjalan stabil, barulah kesadaran akan kelayakan itu bisa tumbuh dan dipraktikkan dengan baik. Gengsi kota yang sebenarnya tidak negatif itu jadi tak berjalan paralel dengan program yang berhubungan dengan kesejahteraan secara alamiah dan kompetitif.

Rumah kumuh bukan hanya urusan gengsi kota tapi juga menyentuh persoalan kesejahteraan. Jadi citra kota yang bersih, aman dan nyaman tak mungkin dicapai secara sempurna apabila kesejahteraan tak menjadi prioritas. Memang ketegasan dan kedisiplinan juga menjadi faktor lain. Ada regulasi yang melarang orang membangun pemukiman kumuh di bantar sungai misalnya.

Tapi jika seseorang bisa hidup layak, untuk apakah dia membuat pemukiman kumuh?

Di titik ini ilusi kota sebagai ukuran kawasan impian dan sumber

kelayakan hidup bisa dilunturkan.

Rumah-rumah kumuh di dusun tak terlalu mendapat perhatian. Dusun ibarat artis kolot yang tak menarik perhatian, jauh dibanding kota yang bagai artis idola; dan karenanya harus selalu tampil menor dan menggoda. Persoalan rumah kumuh seperti yang ditulis koran ini sebaiknya dipandang pula sebagai persoalan sosial yang belum diselesaikan. Pola pembangunan di kota yang cenderung timpang dan memberi ruang terlalu besar pada kuasa kapitalisme, menyempitkan peluang bagi kebanyakan orang untuk bisa beroleh kesempatan yang sama.

Apabila kesadaran pada standar kelayakan sebuah rumah hendak dibangun, terlebih dahulu berikan kesempatan agar kesadaran itu bisa dipraktikkan. Mataram tentu berbeda dengan kotakota besar di Indonesia yang persoalan urban-nya lebih kompleks dan berlarat-larat.

Tetapi apabila dilihat dari akar persoalan, Mataram sama saja dengan kota lainnya. Tumbuh sebagai bagian dari proyek pembangunan yang keliru kaprah.

Lapak sementara di eks Pelabuhan Ampenan tidak representatif Jangan salahkan PKL

*** NTB kekurangan pupuk 25 ribu ton Dinas terkait harus siapkan solusi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Halaman 7 PUPUK CURAH – PT Pupuk Kaltim masih melakukan pengemasan pupuk curah di dalam area pelabuhan bongkar muat Lembar, Lombok Barat. Kegiatan ini cukup menyita waktu dan mengakibatkan antrean berharihari untuk kapal pengangkut lainnya. Efisiensi waktu yang sejatinya proses bongkar muat hanya tiga hari, bisa memakan waktu sampai sepuluh hari.

Kegiatan ini akan ditertibkan oleh pemerintah daerah, guna menjaga stabilitas arus keluar masuk kapal barang dari dalam dan luar daerah.

WARGA mulai mengembangkan komoditi pertanian dan perkebunan. Salah satunya pengembangan kemiri di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun tak bisa terlaksana jika tak ada campur tangan pemerintah.

Keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan yang membidangi pengembangan kemiri inilah yang diharapkan oleh beberapa kelompok tani. Paling tidak, ada perhatian untuk penyediaan bibit.

“Yang kita butuhkan sekarang ini bibit kemiri. Belum maksimal campur tangan Dinas Kehutanan sama sekali. Kalau memang pemerintah mendukung petani, mari sama-sama kita berbuat,” demikian permintaan Jumadil, ketua KUD “Due Bareng” yang menangani produksi kemiri kepada Suara NTB, Jumat (28/6).

Komoditi kemiri saat ini menjadi komoditi yang dianggap memberi kontribusi terhadap ekonomi para petani. Di wilayahnya saja dikecamatan Kayangan, Lombok Utara, potensi lahan kemiri sudah mencapai 610 hektar untuk tahun ini.

Di mana tiga desa sudah mampu menghasilkan 162 ton kemiri untuk tahun 2012. Tahun ini diperkirakan akan meningkat menjadi 500 ton.

“Luas lahan bisa saja kita kembangkan, tetapi harus ada bibit. Itu yang kami minta kepada Dinas untuk perhatiannya,” tambahnya.

Saat ini para petani sudah mulai pintar untuk mengembangkan komoditi ini. Terbukti dengan antusiasnya masyarakat untuk mencari bibit kemiri ke daerah-daerah lainnya.

Karena terbukti kemiri sudah mampu berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, meskipun panennya musiman.

Sejauh ini, produksi yang dihasilkan kelompoknya, lanjut Jumadil hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Karena setiap panen, hasil-hasilnya dibawa kepada pengusaha di Lombok Tengah dan Lombok Barat, seharga Rp 2.200/Kg. Baru setelah dilakukan pengupasan untuk kemudian dijual di beberapa pasar tradisional. Bahkan memungkinkan keluar daerah.

Petani setempat sebenarnya mampu melakukan pengolahan sendiri untuk pengupasan. Tetapi masih menggunakan pola tradisional dengan menggunakan palu untuk pengupasan dan mengambil isinya.

Ada cara lain yang lebih modern. Yakni pengupasan dengan mesin, tetapi petani sendiri belum mampu untuk membeli mesin tersebut karena keterbatasan biaya tentunya.

Jumadil menegaskan, jika pemerintah benar-benar serius untuk melakukan pembinaan. Harapan untuk support pelatihan maupun bantuan peralatan sangat dibutuhkan.

Apalagi kelompok tani yang mengembangkan komoditi ini masih belum memiliki wadah yang utuh.

“Hanya BI (Bank Indonesia) yang sudah memperhatikan keberadaan para petani, dengan melakukan pembinaan intensif,” katanya. (bul) Jumadil (Suara NTB/bul)

Ribuan Ton Cangkang Sawit Tiba di Dermaga Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Sedikitnya 1.979 matrik ton cangkang sawit dari Kalimantan Selatan, Jumat (28/6) kemarin kembali tiba di Dermaga Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim).

Pada awal Mei 2013 lalu, sudah pula didatangkan sebanyak 1.777 matrik ton yang didatangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar omprongan tembakau.

Kepala Pelabuhan Labuhan Haji, I Wayan Tarta, S.Sos menyebutkan ribuan ton cangkang sawit itu didatangkan dari Sepapah Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan. Informasinya, cangkang sawit itu akan digunakan untuk bahan bakar omprongan tembakau petani binaan PT Export Leaf Indonesia (ELI) dan PT AOI. Disebutkan, perusahaan yang mendatangkan cangkang sawit tersebut adalah PT Mahkota.

Manajer PT Mahkota, H. Khaeril Anwar yang ditemui di tempat yang sama saat menanti kedatangan Kapal Tongkang Pembawa Cangkang Sawit yang bersandar di Dermaga Labuhan Haji mengatakan ribuan cangkang sawit ini sudah dipesan oleh perusahaan. Ia menyebut akan mendatangkan sedikitnya 23.000 ton cangkang sawit dari Kalimantan dan Sumatera. “23 ribu ton ini sudah kontrak dan wajib kami datangkan,” sebutnya.

Sejauh ini, sudah datang sekitar tiga ribu matrik ton lebih.

Masih banyak lagi yang akan didatangkan dan diyakini akan tetap menggunakan dermaga Labuhan Haji. “Agustus ini semua harus sudah didatangkan atau paling tidak sebelum musim pengomprongan dimulai,” ucapnya.

Kebutuhan cangkang sawit di Lombok ini dikatakan cukup besar.

Rata-rata 1 oven membutuhkan 10 ton cangkang sawit sekali musim pengomprongan. Jumlah pemilik oven sendiri diketahui 15.100 orang. Jika dirata-ratakan ada 13.000 yang menggunakan cangkang sawit, dibutuhkan sekitar 130 ribu ton hanya untuk Lotim saja.

Di pulau Sumatera dan Kalimantan, cangkang sawit ternyata menjadi rebutan banyak pihak. Limbah sawit ini ternyata berguna untuk pengerasan jalan.

Bahkan bisnis cankang sawit ini merambah Amerika.

Upaya memperoleh cangkang sawit ini diakui Direktur PT Mahkota, Wardana, ternyata cukup sulit. Untuk bisa dapat ribuan ton, ada empat perusahaan tempat mencari.Itupunmenggunakanjasa pengepul. Perusahaan ini membeli seharga Rp 650/kg. Di tingkat petani pengomprong rencana akan dijual Rp 1.300/kg.

Bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan itu dinilai Wardana menjadi pilihan banyak petani. Pasalnya, cangkang sawit ini jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar alternatif lainnya. (rus)

(Suara NTB/bul)

Butuh Perhatian Pemerintah

NTB Kekurangan Pupuk 25 Ribu Ton Mataram (Suara NTB) NTB kekurangan pupuk bersubsidi lebih dari 25 ribu ton. Pola tanam para petani yang sudah berubah memberi kontribusi yang besar terhadap tidak tercukupinya kuota pupuk untuk petani di NTB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Jumat (28/6) menyebutkan, dari semua jenis pupuk, terakumulasi kebutuhannya hampir mencapai 25 ribu ton.

Kekurangan kuota pupuk ini sebenarnya sudah diakui oleh distributornya, salah satunya pupuk Petrokimia Gresik. Sales Supervisor Petrokimia Gresik NTB, Anang Agus Riyanto sebelumnya mengakui, untuk pupuk jenis ZA saja, tak kurang dari 17 ribu ton perkiraan kebutuhan petani tahun ini.

Pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebanyak 10 ribu ton tahun 2013. Itu pun sudah terserap 90 persen lebih sebelum pertengahan tahun ini.

Efeknya, berlaku penjualan oleh para pengecer di atas ketatapan

Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pola tanam yang mulai bergeser di kalangan petani, seperti halnya jenis tanaman padi, biasanya berlaku setiap awal tahun dan hanya sekali, kini berubah menjadi dua sampai tiga kali, bergantung pada ketercukupan air dan kondisi suhu. Demikian juga untuk komoditi-komoditi lainnya.

Pola ini tentu memberi dampak yang baik terhadap hasilhasil pertanian di Provinsi ini, tetapi konsekuensinya pemerintah daerah harus berupaya memperjuangkan ketersediaan pupuk sebagai prasyarat pencapaian hasil. Dan untuk inipun, tahun ini NTB kekurangan ketersediaan pupuk subsidi.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, melalui Kepala

Bidang Produksi Tanaman Pangan Ir. Budi Subagio, MM menyebutkan, alokasi kuota pupuk untuk kabupaten/kota, seperti Mataram, KLU, Sumbawa, Dompu dan Bima, sudah minus. Namun kabupaten/kota lainnya masih memiliki ketersediaan, sehingga kuotanyapun diarahkan ke kabupaten/kota lainnya.

Mengantisipasi kekurangan ini, Dinas Pertanian sudah melakukan komunikasi dengan para distributor. Selanjutnya mengusulkan penambahan pada pertemuan dengan pihak Kementerian Pertanian pada pertemuan di Bali baru-baru ini.

“Gubernur sudah menginstruksikan untuk mengisi daerah yang minus dengan ketersediaan stok provinsi melalui daerah-daer-

ah yang ada stoknya. Yang penting tidak terjadi kekurangan dan menghambat produksi petani.

Penambahan kuota sedang kita ajukan dan masih menunggu jawaban pusat,” demikian Budi.

Masing-masing penambahan kuota yang diminta diantaranya, pupuk jenis urea sebanyak10 ribu ton, SP36 sebanyak 1.250 ton, ZA sebanyak 10.000 ton dan NPK sebanyak 3.000 ton, selain pupuk organik.

Pemprov NTB menurutnya mendesak untuk dipenuhinya kebutuhan tersebut dalam waktu dekat. Jika dialokasikan pada akhir tahun, kata Budi justru tak akan sesuai.

Soal adanya penjualan pupuk di atas HET, ia menyebut sebenarnya tidak ada toleransi kepada pengecer yang menjalankan usahanya di luar ketentuan yang ada. Namun pihaknya akan melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait kondisi ini, karena kan merugi-

(Suara NTB/bul)

Budi Subagio

kan kalangan petani.

“Tidak ada ampun bagi para pengecer yang menjual di atas HET, kalau dituruni petugas mereka tidak akan mengakui.

Oleh karenanya kami meminta para petani untuk membeli dengan meminta kuitansi pembayaran,” pintanya. (bul)

Kolam Labuh Dangkal

Dermaga Labuhan Haji Belum Disandari Kapal Besar Selong (Suara NTB) Meski terkesan musiman, tahun 2013 ini dermaga Labuhan Haji kembali ada yang memanfaatkan. Selama dua bulan terakhir, tercatat sudah dua kapal tongkang yang mengangkut cangkang sawit dari Kalimantan bersandar di dermaga yang rampung pembangunannya 2010 itu. Kolam labuh yang masih dangkal membuat dermaga yang dibangun dari APBD Lotim dengan nilai Rp 82,3 miliar itu belum dapat disinggahi kapal-kapal besar.

Demikian pengakuan Kepala Pelabuhan Dermaga Labuhan Haji, I Wayan Tarta, Jumat (28/ 6). Ia menuturkan ada banyak sebenarnya kapal besar yang ingin bersandar di Labuhan Haji.

Hanya saja, kondisi pelabuhan yang tidak mampu menampung kapal tersebut membuat pihak Pelabuhan Dermaga Labuhan Haji ini menolak menerima.

Disebutkan, ada salah satu kapal yang ingin bersandar dengan muatan sekitar 7.000 ton.

Untuk bisa menampung kapal dengan muatan besar tersebut, dibutuhkan setidaknya kedalaman kolam labuh minus lima (-5) Low Water Sprint (LWS).

Agar bisa bongkar muat, Wayan Tirta meminta 7.000 ton tersebut didatangkan dua kali agar bisa masuk Dermaga Labuhan Haji.

Kolam labuh Labuhan Haji sendiri, sampai saat ini masih dengan -4 LWS. Luas kolam labuh Dermaga Labuhan Haji panjangnya sudah sesuai aturan yakni 150 meter menjorok

ke tengah laut, lebar kolam sudah mencapai 50 meter.

Mengenai kencangnya arus, sebenarnya Labuhan Haji ini sudah cukup aman. Arus kencang sebenarnya terjadi hanya ada bulan Juli, Agustus dan September. Dimana, kecepatan hembusan angin tenggaran mencapai 10-20 knot dan dengan ketinggian gelombang 1-1,5 meter.

Di luar tiga bulan yang disebutkan tersebut, dipastikan Tarta sebenarnya jauh lebih aman. Paling dikhawatirkan adalah pada bulan Agustus, karena pada bulan itu merupakan puncak gerakan angin tenggara. Sebenarnya,

kondisi angin kencang tersebut terjadi secara merata di sepanjang arus laut Selat Alas. Kapal yang sudah masuk ke kolam labuh diyakinkan sudah aman. “Kiri kanan sudah kita pasang pemecah gelombangnya,” sebutnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

MASIH DANGKAL - Kolam labuh dermaga labuhan haji yang diakui masih dangkal dan disebut-sebut menjadi penyebab utama tidak beraninya pihak pelabuhan mendatangkan kapal-kapal besar.

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

HOTEL

PETS SHOP

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

LAUNDRY

Dari Hal. 1 BATIK

ACCESORIES

TRUSS

SANGGAR SENAM

JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Dua Atlet Menembak NTB Lolos PON Mataram (Suara NTB) Target Perbakin NTB meloloskan atletnya ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 terealisasi. Dua atlet menembak NTB, Ni Wayan Yuliarthi dan Dimas Restu Arindra Putra lolos PON setelah meraih poin penuh di PraPON Menembak yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim), 28 Juni.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Heriono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Jumat (28/6), mengaku, atlet menembak NTB tampil memuaskan di hari keenam pertandingan. Dari enam wakil yang turun di hari kemarin terdapat dua atlet yang memastikan diri lolos PON XIX di Jabar 2016 lalu.

Ni Wayan Yuliarthi yang tampil

di kelas 10 meter air rifle women berhasil menempati peringkat satu di pertandingan babak kualifikasi Pra-PON, Jumat (28/6) dengan angka tembakan 386 poin dari 40 butir peluru tembakan.

Ia mengalahkan rivalnya Aulia dan Savera asal Kalimantan S e l a t a n (Kalsel) yang berada di peringkat dua dan tiga.

Sementara atlet menembak putra NTB, Dimas Restu Arindra Putra meraih peringkat lima besar di babak kualifikasi 10 meter air rifle man dan dinyatakan lolos ke PON 2016. (fan)

Fortaleza Juara dunia Spanyol akhirnya menumbangkan Italia 7-6 melalui adu penalti dalam laga semifinal Piala Konfederasi di Stadion Castelao, Fortaleza, Brazil, Jumat pagi (WITA), setelah penendang ke tujuh Azzurri, Bonucci, gagal mencetak gol.

Bola tendangan Bonucci melambung di atas mistar gawang kiper Iker Casillas, sementara penendang terakhir Spanyol, Jesus Navas, yang menjadi penentu, dengan tenang melesakkan bola ke gawang melewati kiper Italia Gianluigi Buffon.

PENENTU Jesus Navas menjadi penentu kemenangan Spanyol melawan Italia dalam adu penalti di Semifinal Piala Konfederasi di Brazil. Spanyol akhirnya lolos ke final melawan Brazil.

Moratti Lepas 40 Persen Saham Inter ke Erick Thohir Milan Presiden FC Internazionale, Massimo Moratti diagendakan bakal melakukan pertemuan dengan pengusaha Indonesia Erick Thohir pada pekan depan untuk membahas pembelian saham Nerazzurri.

Dikutip dari goal.com, pembicaraan mengenai negosiasi pembelian saham Inter makin mengencang dalam beberapa bulan terakhir.

Bahkan Thohir sempat dise-

but-sebut ingin membeli sebagian besar saham Inter.

Diwartakan Sky Sports Italia, Moratti tak mau kehilangan sebagian besar sahamnya di klub, dan ingin menjual sebagian kecil persentase miliknya untuk mendapatkan dana segar bagi La Beneamata. Thohir disebut-sebut nantinya bakal memiliki 40 persen saham.

Pertemuan antara Moratti dan Thohir diagendakan berlangsung pekan depan. Kedua

belah pihak sepakat Moratti tetap menjadi presiden Inter dan Thohir hanya menjadi pemilik saham kecil.

Pemberitaan juga menyebutkan Thohir ingin mendatangkan bintang Cagliari Radja Nainggolan demi mendapatkan perhatian dari fans mereka di kawasan Asia. (ant/bali post)

Kecelakaan, Lorenzo Absen di MotoGP Belanda

Pengelolaan Gedung Padepokan Silat Belum Diserahterimakan Mataram (Suara NTB) Gedung Padepokan Silat yang dibangun di lahan GOR 17 Desember Mataram tahun 2009 lalu belum dikelola secara maksimal.

Aset olahraga beladiri yang dibangun dengan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan APBD NTB sebesar Rp 6,5 miliar itu masih terlihat sepi dari aktivitas pembinaan olahraga beladiri.

Alasannya, belum dilakukan serah terima pengelolaan sarana tersebut, sehingga gedung tersebut belum dikelola secara maksimal. Akibatnya kondisi gedung tersebut tak terawat dengan baik, dan mulai ditumbuhi rumput liar.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS Kasdiono, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, minimnya aktivitas pembinaan olahraga di lokasi tersebut bukan karena adanya larangan penggunaan lokasi tersebut oleh KONI NTB. Namun pengelolaan aset belum diserahterimakan. “Kita belum tahu apakah pengelo-

(Suara NTB/fan)

BELUM DIMANFAATKAN – Inilah kondisi Gedung Padepokan Silat yang belum dimanfaatkan optimal hingga kini. laannya diberikan ke pihak Balai atau KONI NTB. Namun untuk sementara ini pengelolaan Padepokan Silat diberikan wewenang penuh ke KONI NTB,” tuturnya, Jumat (28/6).

Sambil menunggu surat resmi pengelolaan, lanjutnya, KONI NTB sudah mendesain

pengelolaan tempat tersebut dengan kegiatan-kegiatan olahraga beladiri dipusatkan di padepokan silat. Harapannya, keberadaan Gedung Padepokan Silat itu betul-betul digunakan sesuai dengan esensinya.

“Rencannya semua pembinaan olahraga beladiri kita

Keduanya harus melakoni adu penalti setelah sepanjang lebih 90 menit pertandingan, ditambah dua kali 15 menit perpanjangan waktu, tidak bisa menciptakan gol dengan kedudukan tetap 0-0.

Dalam pertandingan yang sangat menghibur dan bertabur peluang, baik Italia maupun Spanyol kurang beruntung, karena banyak peluang terbuang tanpa gol.

Sementara kiper kedua tim, Iker Casillas di kubu

Spanyol dan Buffon di gawang Italia, beberapa kali melakukan penyelamatan.

Iker Casillas bahkan setidaknya menghadang dua kali sundulan berbahaya Gli Azzurri yaitu melalui Magio dari jarak sangat dekat. Sedangkan kiper Italia Buffon berhasil menghadang dua tendangan dari Jesus Navas yang melaju kencang pada menit 86 dan 92. Beberapa peluang Spanyol lainnya melalui upaya Torres, Iniesta, Ramos, Juan Matta, dan Xavi, bolabolanya masih melenceng.

Dengan hasil itu, Spanyol melangkah ke final Piala Konfederasi menghadapi tuan rumah Brazil yang pada pertandigan sebelumnya mengalahkan Uruguay 2-1. (ant/bali post)

arahkan ke Padepokan Silat.

Khususnya pengurus IPSI NTB kita sarankan untuk berkantor di sana. Begitu juga dengan pengadaan peralatan-peralatan olahraga beladiri diserahkan ke masing-masing organisasi cabor,’’ terangnya. (fan)

Assen Juara dunia Jorge Lorenzo akan absen pada MotoGP Belanda yang berlangsung Sabtu, setelah mengalami patah tulang selangka kiri akibat mengalami kecelakaan saat melakukan sesi latihan di Sirkuit Assen dalam kondisi trek basah pada Kamis.

Pembalap Yamaha ini, yang mengincar hattrick setelah meraih kemenangan di Spanyol dan Italia, mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pertama. Namun pada s e s i kedua, dengan genangan air y a n g menyulitkan di sirkuit, ia kehilangan kendali sepeda motornya pada Tikungan 13, tikungan ke arah kanan yang memerlukan kecepatan tinggi.

Ia terpental dari sepeda motornya, mendarat dengan keras pada bahu kirinya.

Ambulans yang siaga segera mem- bawanya ke pusat medis sirkuit, di mana cederanya dikonfirmasi.

Ia masih diobservasi di rumah sakit Assen sebelum diterbangkan ke Barcelona untuk menjalani operasi pada Sabtu malam atau Minggu pagi, lapor panitia penyelenggara. Xavier Mir, dokter yang pertama kali memeriksa Lorenzo berkata kepada motogp.com, “Jorge mengalami kecelakaan saat dirinya berada dalam kecepatan 200 kilometer/jam, dan tentu saja cederanya adalah patah tulang selangka kiri,” terangnya.

Untuk saat ini, pihaknya telah membawa dia ke rumah sakit di Assen di mana pemindaian CT akan dilakukan pada tiga area itu untuk mengantisipasi cedera-cedera lanjutan.

Lorenzo cemas saat melihat peruntungannya terbalik ketika tiba di Assen dengan target mengincar kemenangan berturut-turut ketiganya setelah memangkas keunggulan pemuncak klasemen Dani Pedrosa menjadi hanya tujuh angka. Kecelakaan terkini Lorenzo mengikuti tabrakannya di putaran pertama di MotoGP Belanda sendiri pada 2011 dan tahun lalu, ketika ia gagal melewati tikungan pertama, demikian AFP. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 29 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Oprah Winfrey Selebriti Paling Berpengaruh New York – Oprah Winfrey dinobatkan sebagai selebriti paling berpengaruh versi Forbes setelah dua tahun hanya menduduki peringkat kedua. Ini adalah kelima kalinya mantan pembawa acara yang memiliki acara sendiri itu masuk ke dalam deretan seratus selebriti berpengaruh, demikian seperti yang dikutip dari Reuters.

“Tidak ada lagi orang lain yang punya konsistensi serta pengaruh seperti dia,” kata Dorothy Pomerantz dari Forbes.com. Penyanyi Lady Gaga menempati peringkat kedua, diikuti sutradara Steven Spielberg dan penyanyi Beyonce serta Madonna. “Hanya ada tiga orang yang telah masuk dalam semua daftar kami sejak 1999, yaitu Oprah, Howard Stern, dan Steven Spielberg.” Jennifer Lopez yang tahun lalu duduk di peringkat atas kini jatuh ke posisi 12.

Dengan penghasilan 77 juta dolar dari Juni 2012 hingga Juni 2013, Winfrey bukanlah selebriti dengan penghasilan terbesar, gelar yang jatuh pada Madonna yang memiliki penghasilan 125 juta dolar. Namun Forbes mengatakan, posisi dan pengaruh Winfrey di Hollywood, media, televisi, dan media sosial membuatnya melejit ke posisi terat a s , demikian Reuters. (ant/ b a l i post)

(Suara NTB/yan)

MENGAMATI - Anak-anak sedang membaca dan mengamati tulisan dan gambar mengenai sejarah kebudayaan Indonesia di Pameran Jejak Sejarah dan Kepurbakalaan NTB, Jumat (28/6).

Museum Gelar Pameran Jejak Sejarah dan Kepurbakalaan NTB Oprah Winfrey (Suara NTB/ist)

Terminator akan Kembali dalam Trilogi Baru Los Angeles – Film waralaba populer “Terminator” akan dibangkitkan kembali dalam trilogi baru yang berdiri sendiri, Seperti dikutip Reuters, studi Hollywood Paramount Pictures menyebutkan film pertama akan mulai tayang di bioskop-bioskop pada 26 Juni 2015.

“Terminator” berkisah tentang cyborg pembunuh yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Film itu telah meraup lebih dari satu miliar dolar AS dalam triloginya yang dimulai pada tahun 1984. Belum diketahui apakah Schwarzenegger, (65) akan kembali ke peran tokohnya yang paling terkenal itu.

Film keempat yaitu “Terminator Salvation” dirilis pada tahun 2009 tanpa kehadiran mantan binaraga yang menjadi Gubernur California saat itu. Film 2015 akan diproduksi oleh Annapurna Pictures, yang juga memproduksi nominator Oscar 2013 “Zero Dark Thirty,” dan Skydance Productions. Paramount merupakan anak perusahaan dari Viacom Inc. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Museum Negeri NTB menggelar pameran Jejak Sejarah dan Kepurbakalaan NTB di ruang pameran kompleks Museum Negeri NTB di Jalan Panji Tilaar Mataram. Pameran ini menurut Kepala Seksi (Kasi) Koleksi dan Bimbingan Edukasi, Drs. Hafid, MM untuk memperkenalkan berbagai jejak sejarah yang ada di NTB. Mulai dari sejarah perkembangan Islam, perkembangan Hindu-Budha beserta situs-situs yang ditinggalkan seperti bangunan-bangunan bersejarah yang kini menjadi cagar budaya.

Pameran ini selain sebagai media edukasi bagi para pengunjung, juga diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk turut melestarikan bendabenda cagar budaya. Pameran ini berlangsung dari tanggal 17 Juni-31 Juli mendatang. Pameran ini bisa menjadi alternatif untuk liburan edukatif bagi anak-anak sekolah.

Hafid mengatakan sejak dibukanya pameran ini

banyak pengunjung yang datang. Pengunjung didominasi anak-anak sekolah. “Dominan kalangan pelajar. Ada yang dari Lotim, Loteng, Lobar, KLU, dari Dompu juga ada yang datang,” ujarnya.

Di ruangan pameran tersebut dipajang beberapa barang-barang peninggalan prasejarah seperti kendi, mangkuk berhias, dan periuk yang dipajang dalam lemari kaca. Begitu juga

dengan alat potong yang digunakan manusia prasejarah seperti kapak perimbas, kapak genggam, kapak corong juga diletakkan dalam lemari kaca beserta deskripsinya. Selain itu ada juga barang-barang peninggalan Hindu-Budha seperti dulang kayu, guci keramik, tempat air suci, genta, pendupaan, dan arva ganesa atau sejenis arca berbentuk patung Ganesha.

Jejak peradaban Islam di

Vino G. Bastian (Suara NTB/ist)

dideskripsikan awal mula masuk dan berkembangnya agama Hindu-Budha dan Islam di Indonesia dan juga di NTB. Disamping itu dalam poster tersebut juga disertai dengan foto-foto situs peninggalan kebudayaan Hindu-Budha dan Islam. Seperti candi Borobudur, candi Prambanan, Pura Lingsar, kawasan Trowulan, dan situs percandian Muara Jambi.

Situs peninggalan Islam juga ditampilkan seperti masjid Baiturrahman Aceh, masjid Agung Demak, Fort Rotterdam Makassar, masjid Pujut, masjid Rembitan, masjid Bayan Beleq, makam Tolobali di Bima, dan makam Dantraha di Paruga, Rasa Nae, Bima. (yan)

Undang Beberapa Raja di Malaysia

Sekjen FSKN Berkunjung Ke Malaysia

Jajal Peran Ustadz SETELAH berperan sebagai penjahit di film “Tampan Tailor”, Vino G. Bastian menjajal peran sebagai ustadz dalam drama religi pertamanya “Hanya Tuhan-lah Yang Tahu”. Meskipun begitu, tokoh ustadz yang diperankannya bukanlah tokoh yang benar-benar sempurna. Dia mengemukakan, tokoh ustadz yang diperankannya adalah orang yang masih mempelajari agama.

“Karakter saya memiliki ilmu agama yang belum tinggi di pesantren itu,” tukas Vino di Jakarta, Kamis.

Dalam drama tersebut, Vino berperan sebagai Zen, ustadz yang mencoba berdakwah di daerah yang penduduknya jauh dari agama. Bila berdakwah terang-terangan dengan cara konservatif, nyawanya terancam. Maka, Zen pun berusaha membaur tanpa mengungkap jati dirinya. “Karakter ini bukan pahlawan, tidak hitam putih, tapi abu-abu. Yang penting perjuangannya ke jalan yang benar,” katanya.

Soal dakwah, Vino berpendapat bahwa cara yang kaku dan konservatif belum tentu bisa menarik perhatian semua orang.

Itulah mengapa dia tertarik mengambil peran ustad z yang berdakwah dengan cara berbeda.

“Kalau nonton tayangan terlalu penuh nasehat, orang bisa merasa bosan dan akhirnya menjauh. Dakwah tidak harus kaku yang teriak -teriak di masjid,” katanya.

Soal Vino berperan sebagai ustadz, aktris Masayu Anastasia yang menjadi lawan mainnya mengutarakan rasa setuju.

“Vino shalatnya rajin, menurut saya nggak masalah,” tukasnya seraya tersenyum.

Vino Bastian membintangi drama religi t e r s e b u t bersama Fanny Gazani, R e n i t a Sukardi, Marwoto, Masayu Anastasia, Mamiek, Egi Fadli, dan Yurike Prastika. (ant/ bali post)

daerah ini juga dapat kita lihat dengan beberapa peninggalan yang dipamerkan dalam lemari kaca seperti kitab Dala’il, talkin, kain persujudan (sajadah), tongkat dengan ukiran huruf Arab, songkok yang pertama kali dipakai oleh seorang ulama yang menyebarkan Islam pertama kali di Apitaik Lotim yaitu H. Muh. Shin, dan beberapa barang peninggalan lainnya.

Dalam ruang pameran tersebut juga dibentangkan poster besar berisi tulisan mengenai sejarah kebudayaan Indonesia dalam beberapa tahapan yaitu masa prasejarah, perkembangan kebudayaan Hindu-Budha, dan perkembangan kebudayaan Islam.

Dalam poster tersebut

’’Payung Merah’’ Ikut Festival Film Pendek di Spanyol London – Film pendek berjudul “Payung Merah” (El Paraguas Rojo) yang disutradarai Andri Cung dan Edward Gunawan dengan para pemeran utama Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan diputar bersama film pendek Spanyol lain dalam Festival Film Pendek Cortogenia 2013, awal pekan ini.

Koordinator Fungsi Pensosbud Theo Nugroho mengatakan pemutaran film dilaksanakan di bioskop Capitol yang berkapasitas 1.500 penonton.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol Adiyatwidi Adiwoso Asmady menyampaikan penghargaan kepada panitia Cortogenia yang mengikutsertakan “Payung

Merah” pada festival bergengsi Spanyol itu.

Dia mengharapkan film ini membuat warha Spanyol lebih mengenal Indonesia.

Festival ini adalah yang ke-14 dan kali ini diikuti sekitar 120 film pendek Spanyol dan 15 film pendek asing yang pemenangnya akan diumumkan Desember 2013 nanti. (ant/bali post)

Kelompok Kesenian Dzikir Zaman Ramaikan Udayana Berdzikir dan Bersholawat Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tujuh dari 14 kelompok kesenian Islami Dzikir Zaman asal Kota Mataram dan Lombok Barat binaan Perkumpulan Seni Islam (PSI) meramaikan acara Udayana Berdzikir dan Bersholawat yang digelar atas kerjasama PSI dengan masyarakat Lingkungan Suradadi Barat Kecamatan Selaparang pada Kamis (27/6) malam.

Camat Selaparang Irwan Rahadi yang mewakili Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan diselenggarakanya acara ini dianggapnya sebagai momen yang tepat. Dalam beberapa hari ke depan umat muslim akan memasuki bulan suci Ramadhan yang terdapat banyak keutamaan. Acara ini dapat menjadi sarana

untuk persiapan diri baik secara fisik dan mental, maupun iman dan takwa dalam menyambut bulan suci.

Asisten III Setda Provinsi NTB H.L. Wildan, yang mewakili Gubernur NTB mengatakan, penyelenggaraan kegiatan islami semacam ini sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Provinsi NTB, yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat NTB yang beriman dan berdaya saing.

Tujuan diselenggaraannya kegiatan Udayana Berdzikir dan Bersholawat ini menurut Ketua Panitia M. Ahyar salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk memperbanyak amalan dzikir dan sholawat dalam upaya peningkatan iman dan takwa melalui kesenian bernuansa

islami. “Apalagi dengan kenyataan kian memudarnya kesenian bernuansa religius di Lombok yang terkenal sebagai Pulau Seribu Masjid ini, sudah sewajarnya seni yang islami seperti Dzikir Zaman, Rudat, Gambus, dan Rebana terus dikembangkan”.

Untuk menghapus image Jalan Udayana yang selama ini kerap dianggap sebagai tempat untuk hal-hal yang tidak pantas dan cenderung bersifat negatif, acara ini cukup menarik perhatian masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya. Baik yang hadir secara khusus untuk menyaksikan dan mengikuti kegiatan dzikir ala Dzikir Zaman, maupun yang secara kebetulan tengah melintas ini sengaja mengambil lokasi tepat di sisi timur Jalan Udayana. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pada Bulan September mendatang, Festival Keraton Asia Tenggara akan diselenggarakan di Kota Mataram.

Mulai saat ini panitia penyelenggara dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) telah mulai melakukan persiapan yaitu dengan sosialisasi ke raja-raja yang ada di Malaysia dan beberapa wilayah di nusantara.

Dalam upaya sosialisasi dan mengundang secara langsung beberapa raja yang ada di Malaysia, belum lama ini Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Kahrul Zaman, SH.,MH berkunjung ke Malaysia.

“Saya ke Malaysia atas undangan dari Ratu Selangor yang berkaitan dengan persiapan-persiapan yang akan kita kemas untuk pelaksanaan Festival Keraton Asia Tenggara di Lombok.

Istilahnya saya datang untuk mepesilaq (mengundang) mereka agar mereka bisa hadir disini karena ini adalah gawe besar,” terangnya ditemui di rumahnya, Kamis (27/6).

Dalam kesempatan tersebut, ia menemui beberapa lembaga adat dan Ketua Forum Silaturahmi Raja Nusantara Malaysia untuk membicarakan masalah kesiapan dan kehadiran mereka pada festival yang akan berlangsung akhir bulan September.

Pada pertemuan tersebut, mereka menyatakan siap untuk hadir memeriahkan Festival Keraton Asia Tenggara dengan membawa duta-duta kesenian masing-masing kerajaan. Karena dalam pertemuan tidak semua rajaraja yang ada di Malaysia hadir, undangan akan dilanjutkan oleh kerabat Kerajaan Selangor, Dato’ Seri Saripah Murliani.

“Mudah-mudahan tidak ada halangan para

(Suara NTB/yan)

Kahrul Zaman

tamu kita nanti. Kalau raja berhalangan mungkin wakilnya yang akan membawa duta-dutanya kesini untuk meramaikan Festival Keraton Asia Tenggara,” ujarnya.

Selain mengundang secara langsung beberapa kerajaan di Malaysia, Kahrul juga dalam waktu dekat akan berangkat ke Kutai Kartanegara Kalimantan Timur untuk mengundang raja disana. Ia juga akan menghadiri Festival Berau yang diadakan di daerah tersebut. Festival Berau yang akan dihadiri raja-raja dari beberapa kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi akan dijadikan kesempatan untuk sosialisasi Festival Keraton Asia Tenggara di Lombok. “Kami akan mengadakan pertemuan dengan mereka dan mepesilaq mereka untuk datang,” ujarnya.

Festival ini diharapkan pihaknya dapat memberi dampak positif bagi pariwisata NTB ke depan.

Untuk itu pihaknya juga mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi NTB. Bakal calon anggota DPD RI ini mengatakan festival tersebut telah mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Mataram. (yan)

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Tuntaskan Century

(ant/bali post)

DPR Hargai Itikad KPK Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, menghargai itikad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan kasus Bank Century sebelum Pemilu 2014.

“Itu berita baik, bila Ketua KPK memang memiliki itikad untuk segera menyelesaikan perkara Century,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat. “Publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret aktor intelektual kasus tersebut ke pengadilan,” tambah dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyebut penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Bank Indonesia pada Senin (24/6) sebagai satu langkah maju. “Saya kira itu langkah positif, meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dari dulu-dulu dilakukan, memang banyak yang mengkritik ini sebagai langkah lambat,” tutur dia.

Dia berharap pelan tapi pasti KPK bisa menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap aktor intelektual korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk bank itu. “Sebenarnya penanganan kasus ini tidak kejar target. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal tercapai),” imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik tekad KPK tersebut. “Menuntaskan penyidikan dugaan korupsi di Bank Century bukan suatu pekerjaan sulit karena sejumlah fakta dan bukti sudah terungkap ke publik,” kata Bambang Soesatyo melalui surat elektroniknya di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa ada 1.427 rekening yang mestinya tidak boleh melakukan aktivitas penarikan dana pada saat bank tersebut berstatus, Dalam Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia, mulai 6 November 2008.

“Namun kenyataannya, sejak hari itu hingga 10 Agustus 2009, Bank Century kebobolan hingga Rp 938 miliar,” katanya.

Bambang menjelaskan, kebobolan pertama sebesar Rp 344 miliar pada 6-13 November 2008, saat Bank Century dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.

Kebobolan kedua, kata dia, sebesar Rp 273,8 miliar, pada 1421 November 2008, saat bank milik keluarga Tantular itu mendapat bantuan FPJP dari Bank Indonesia. Kemudian kebobolan ketiga dan yang terlama, kata dia, terjadi pada 24 November 2008 hingga 10 Agustus 2009, sebesar Rp 320,7 miliar, saat bank itu sudah di bail out oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Padahal, pada periode ini manajemen dan susunan direksi Bank Century sudah berganti,” katanya. Berdasarkan riwayatnya, menurut dia, manajemen Bank Century mengajukan pinjaman FPJP sebesar Rp 1 triliun kepada Bank Indonesia, pada 31 Oktober dan 3 November 2008.

Karena itu, Direksi Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank Century, mulai 6 Nopember 2008, sekaligus menerbitkan surat yang melarang penarikan dana dari rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito.

Dalam aturan, menurut dia, yang dimaksud dana pihak terkait (DPT) ada 16 jenis, yang kurang lebih adalah individu atau perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik atau manajemen lama Bank Century, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dan kepemilikan saham bersama di bisnis tertentu.

Karena, kata dia, Bank Indonesia tak mungkin menyuntikkan dana ke sebuah bank yang sakit, tapi dana itu kemudian ditarik oleh pemilik dan para koleganya, atau orang-orang yang masih memiliki urusan utang-piutang dengan pemilik.

“Rekening DPT itu, bukannya diblokir tapi malah dibiarkan terbuka sehingga terjadi penarikan berkali-kali, sehingga bantuan dari Bank Indonesia yang semula hanya semula hanya dibutuhkan Rp 632 miliar, membengkak menjadi Rp 6,7 triliun,” katanya. (ant/bali post) Aboe Bakar Al Habsy

Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM Dinilai Negatif Depok (Suara NTB) Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tidak memperoleh simpati publik, bahkan mendapat penilaian negatif dari publik, demikian hasil penelitian Prapancha Research.

“Ini terbukti dengan sentimen negatif pemberitaan tentang unjuk rasa di media-media maupun tanggapan masyarakat di media sosial,” kata Direktur Eksekutif Prapancha Research, Geger Riyanto, di Depok, Jumat.

Menurut hasil riset, ia menjelaskan, masyarakat justru menganggap unjuk rasa itu mengganggu ketertiban umum, menunjukkan bahwa kini penyampaian aspirasi melalui demonstrasi belum tentu efektif untuk menggalang dukungan publik.

“Kicauan di media sosial oleh akun yang berpengaruh justru memiliki dampak yang lebih luas, terlihat dari bagaimana ekskalasi isu di media sosial sejalan dengan ekskalasi isu di media konvensional,” katanya.

Menurut peneliti Prapancha Research, Cindy Herlin Marta, hasil penelitian menunjukkan, dari 271 pemberitaan tentang unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM, sebanyak 48,71 persen menunjukkan sentimen negatif, 28,78 persen bersentimen netral dan hanya 22,51persen yang bersentimen positif.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pemerintah tercatat minim mengomunikasikan penjelasan tentang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi (hanya 58 berita). Hasil penelitian itu diperoleh dari survei yang dilakukan Prapancha Research pada 271 pemberitaan tiga media cetak utama (Kompas, Bisnis Indonesia dan Rakyat Merdeka) serta 105.668 percakapan di media sosial sepanjang 10-26 Juni 2013.

Sementara itu, Komisi III DPR menganggap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat. “Langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memang sudah tepat dan akan mengarah pada rencana penghapusan subsisi BBM karena subsidi itu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas,” kata Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, subsidi itu harus tetap ada tetapi dialokasikan pada program yang tepat, seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program lain yang dibutuhkan masyarakat.

Sebenarnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu hanya bersifat sementara, tidak seperti yang orang-orang bayangkan, namun karana dikaitkan ke politik sehingga banyak masyarakat ketakutan dan membuat suasana yang tidak nyaman.

“Masa transisi itu memang sulit, namun ketika dijalani akan terasa ringan, apalagi dengan adanya bantuan pemerintah itu cukup membantu perekonomian masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat asal Bali tersebut.

Menurut dia, dengan adanya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diberikan pemerintah cukup membantu perekonomian masyarakat miskin. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BAKAR BAN - Mahasiswa menggelar unjuk rasa sambil membakar ban bekas di depan kampus mereka, di Makassar saat menolak kenaikan harga BBM belum lama ini.

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Pembakar Lahan Tidak Diberi Keringanan Pekanbaru (Suara NTB) Kepolisian Daerah Riau menegaskan, para pelaku pembakar lahan atau hutan akan dikenakan pasal berlapis UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan.

“Tidak ada keringanan untuk pelaku pembakar hutan, mereka akan dikenakan pasal berlapis dari dua undang-undang,” kata Direktur Binmas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Sugiyono, di Pekanbaru, Jumat.

Ia menjelaskan, saat ini sudah ada sebanyak 18 tersangka yang berhasil ditangkap dari lima lokasi kejadian kebakaran lahan dan hutan di Riau.

Para pelaku, demikian Sugiyono, akan dijerat dengan UU Nomor 41/1999, Pasal 50 ayat 3 huruf d, dimana setiap orang dilarang membakar hutan atau menebang pohon secara ilegal.

Para pelaku tersebut menurut dia, jika terbukti juga akan dikenakan pasal 78 ayat 3 UU yang sama, dimana bila sengaja membakar hutan diancam pidana pencara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Kemudian juga dikenakan pasal 78 ayat 4 UU Nomor 41/ 1999 dimana karena kelalaiannya membakar hutan diancam pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Para pelaku juga akan dijerat dengan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 69 ayat 1 huruf h karena melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bila dengan sengaja membakar hutan maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 3 miliar dan maksimal 10 miliar (Pasal 108). Pelaku menurut Sugiyono juga bisa dikenakan KUHP pasal 187 dimana mereka yang dengan sengaja membakar lahan diancam dengan pidana penjara 12 tahun.

“Ini bentuk komitmen kami mengatasi persoalan pembakaran lahan di Riau yang telah merugikan masyarakat banyak,” katanya.

Hujan Buatan Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi me-

nargetkan menaburkan lebih dari lima ton garam Jumat ini untuk menghasilkan hujan di beberapa wilayah Riau.

“Sesuai dengan agenda, hujan buatan dengan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan difokuskan ke beberapa kabupaten yang masih terdapat titik api. Namun juga harus didukung dengan pertumbuhan awan yang baik,” kata Erwin Mulyana, analis BPPT, kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.

Menurut dia, fokus penaburan tetap pada titik-titik di mana bertumbuhan awan cukup pesat sehingga peluang terjadi hujan sangat besar. Tetap dengan strategi biasa, demikian Erwin, hujan buatan dilakukan dengan menggunakan pesawat Herkules C-130 milik TNI-AU Skadron Udara 31 dan pesawat Cassa 212/200 milik BPPT. “Keyakinan terjadinya hujan hari ini cukup besar, karena pertumbuhan awan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata dia.

Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, hingga satu pekan pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Riau, lebih dari 28 ton garam telah ditaburkan di atas Riau.

“Sebelumnya dikabarkan sudah habis Rp 25 miliar, namun kemungkinan akan bertambah tergantung dari upaya yang dilakukan. Jika didukung cuaca, maka hasilnya akan lebih maksimal dan biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit,” katanya merujuk anggaran untuk hujan buatan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sri Woro Budiharjo sebelumnya mengatakan dalam beberapa hari ke depan pertumbuhan awan di Riau mulai membaik karena punahnya badai tropis.

Kemarin, Bandara Pinang Kampai Dumai masih ditutup karena kabut asap tebal dari kebakaran lahan dan hutan di Riau masih mengganggu jarak

(ant/bali post)

MENEMBUS KABUT - Beberapa kendaraan menembus kabut pagi yang cukup tebal di ruas jalan Ahmad Yani Kilometer 18 Banjarbaru, Jumat (28/6). pandang pilot. “Rencananya pesawat Sky Aviation hari ini akan mendarat, tetapi tidak jadi karena kabut asap masih tebal,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandara Pinang Kampai Dumai Catur Hargowo, di

Pekanbaru, Jumat.

Menurutnya, kabut asap tebal masih menyelimuti Bandara Pinang Kampai Dumai terutama di pagi hari sehingga mengganggu jarak pandang pilot. Sedangkan pada siang hari,

kondisi membaik dengan jarak pandang di atas 1.000 meter.

“Pihak Sky merencanakan mulai 1 Juli melayani penerbangan lagi di atas pukul 10 pagi, tetapi tergantung keputusan pilot,” katanya. (ant/bali post)

Amankan Listrik Polisi Lengah, 250 Batang Selama Ramadhan Dinamit Dicuri

Pekanbaru (Suara NTB) Anggota Komisi VII DPR RI Andi Rachman mendesak PLN khususnya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengamankan pasokan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir selama Ramadhan.

“Ramadhan adalah bulan baik bagi masyarakat di Riau yang mayoritas berpenduduk muslim. PLN harus mengerti dengan tidak lagi melakukan pemadaman bergilir pada malam hari,” ujarnya saat dihubungi Antara melalui telepon seluler dari Pekanbaru, Jumat kemarin.

Andi yang duduk di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan itu mengatakan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) bisa saja dengan menggunakan pembangkit diesel selama 30 malam untuk melay-

ani kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, lajut dia, dari bulan Maret 2013 sampai hari ini pemadaman bergilir masih terus terjadi di Riau terutama pada malam hari di waktu beban puncak dari pukul 16.00 sampai 22.00 WIB. Pemadaman terjadi karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin yang berada di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dan memiliki kapasitas 2x100 Mega Watt masih bermasalah.

Riau tergabung dalam sistem interkoneksi Sumatera Bagian Tengah.

“Ombilin satu sudah mulai bagus dan tinggal Ombilin dua yang masih mengalami gangguan. Kami akan terus memonitor kinerja PLN terutama untuk sistem Sumatera Bagian Tengah,” ucapnya. (ant/bali post)

Konsumsi BBM Belum Tentu Berkurang Jakarta (Suara NTB) Pengamat ekonomi, Ninasapti Triaswati, mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak serta merta menghemat APBN karena belum tentu akan mengurangi konsumsi solar dan premium bersubsidi.

“Menurunkan konsumsi BBM tidak akan mudah.

Apalagi dengan jumlah kendaraan saat ini, Indonesia tidak akan bisa menghemat BBM dari sisi volume,” kata Triaswati, di Jakarta, Jumat kemarin. Prediksi pemakaian BBM untuk 2013 adalah 51 juta kiloliter dan penjualan kendaraan roda empat baru pada 2012 lebih dari 1,1 juta unit dari berbagai jenis, merek, dan tipe. Akibatnya, kemacetan makin menekan produktivitas nasional.

Dia mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan otomatis menambah konsumsi BBM berujung pada pengeluaran negara di sektor BBM. Hal itu terbukti dengan peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi setiap tahun.

Saat ini, kata Triaswati, jumlah mobil di Indonesia sudah mencapai 11 juta unit dan jumlah motor mencapai 90 juta unit. Semua kendaraan itu memerlukan bah-

an bakar, sehingga volume BBM tidak akan menurun.

“Pola subsidi BBM selama ini sudah salah. Seharusnya yang disubsidi adalah orang, bukan kendaraan. Kalau punya mobil, punya motor, bisa dipastikan mereka tidak termasuk 40 persen masyarakat termiskin yang layak mendapatkan subsidi,” tuturnya.

Untuk menekan volume konsumsi BBM, dia mengatakan, kuncinya mendiversifikasi energi. Dia mengatakan, “Sepanjang Indonesia belum mampu melakukan diversifikasi energi, ketergantungan terhadap BBM masih akan tinggi dan impor minyak juga akan tinggi.”

“Karena itu, neraca perdagangan kita masih akan dibebani impor BBM sehingga devisa kita masih akan tertekan kecuali neraca ekspor nonmigas bisa dipicu sehingga meningkat pesat. Apalagi, neraca perdagangan jasa kita juga masih defisit,” katanya.

Dia mengatakan, apabila neraca perdagangan masih terbebani dan Indonesia masih kekurangan devisa, Bank Indonesia akan kesulitan menjaga nilai tukar rupiah. Karena itu, selama Indonesia masih tergantung pada BBM impor, nilai tukar rupiah secara tak langsung pasti akan terkena imbas. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Indonesia mengakui kelengahannya menyusul adanya peristiwa pencurian 250 batang dinamit. Selain memperketat keamanan, polisi juga menduga pelaku pencurian merupakan kawanan ‘bajing loncat’.

“Dugaan pertama pelaku adalah bajing loncat, belum ada dugaan pelaku dari pihak lain,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Jumat kemarin. Ia menjelaskan truk pengangkut bahan peledak yang hilang ini melalui jalur Subang, mampir ke Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, masuk lewat Tol Lingkar Luar Serpong hingga Bogor, Jawa Barat.

Rikwanto mengungkapkan jalur itu adalah rawan aksi kejahatan bajing loncat karena rute biasanya untuk truk pengangkut kebutuhan bahan pokok. Rikwanto menduga pelaku bajing loncat mencuri truk berisi bahan peledak karena mengira kendaraan tersebut mengangkut kebutuhan bahan pokok menjelang bulan puasa.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo, mengakui kelengahan pihaknya dalam pengamanan dinamit yang hilang dalam perjalanan dari Subang ke Bogor itu.

“Kalau saya lihat dari hasil laporan, ya memang kurang,” kata Pradopo, seusai memimpin upacara kenaikan pangkat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta, Jumat kemarin.

Menurut dia, akan ada evaluasi atas minimnya pengawalan kendaraan yang mengangkut bahan peledak itu. Apalagi dari empat kendaraan,

pengamanan hanya dilakukan dua petugas. “Ada berapa kendaraan cuma diamankan dua orang, jadi kurang, berarti ada evaluasi,” ujarnya.

Ditambahkannya pula, kejadian hilangnya 250 batang dinamit itu adalah kecelakaan.

Maka, jika ada kelalaian, siapapun akan diproses. “Tapi sekarang kita fokus bagaimana mencari barang (dinamit) itu. Kita sudah buat tim, baik dari markas besar atau polda, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar. Kita tunggu hasilnya,” ucapnya.

Polres Sukabumi Kota dan Polres Sukabumi memperketat keamanan pascahilangnya 250 buah dinamit dengan merazia kendaraan dan barang bawaan pengedara. “Razia ini kami lakukan untuk antisipasi adanya oknum yang membawa dinamit yang hilang tersebut, selain itu untuk antisipasi aksi teroris di wilayah hukum kami,” kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Hari Santoso kepada wartawan, Jumat.

Menurut Hari, razia ini untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang diduga mencuri dinamit tersebut, dengan menyasar tak hanya kendaraan angkutan barang tetapi juga angkutan umum dan pribadi. Polres Sukabumi Kota sendiri menurunkan sekitar 40 personel yang difokuskan di dua daerah perbatasan, yakni Cibolang dan Kecamatan Sukalarang yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Sementara Wakapolres Sukabumi, Kompol Philemon Ginting mengatakan razia juga difokuskan di wilayah perbatasan seperti Jalan Raya Bogor, Parungkuda. (ant/bali post)

Penasihat Hukum Kasus Cebongan Tolak Telekonferensi Yogyakarta (Suara NTB) Tim penasihat hukum 12 oknum anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, menolak memeriksa saksi melalui telekonferensi.

“Dalam hukum acara tidak menghendaki pemeriksaan saksi melalui teleconference,” kata Ketua Tim Penasihat Hukum TNI AD Kolonel Chk Rokhmat yang mendampingi 12 terdakwa usai sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, jika tidak berhalangan, saksi harus hadir, apalagi lokasi persidangan ada dalam satu daerah dan para saksi tidak sedang di luar pulau atau luar negeri. “Alasan keamanan yang dikhawatirkan para saksi tidak perlu ditakutkan sebab ada aparat yang berjaga selama persidangan,” katanya.

Hal sama disampaikan advokad senior Kamal Firadaus SH yang menyatakan kesaksian melalui telekonferensi

(ant/bali post)

DISIDANG - 12 prajurit Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartosura menjalani sidang perkara penyerangan Lapas Cebongan. hanya dilakukan jika saksi ada di luar daerah atau luar negeri. “Kalaupun demi alasan keamanan, hanya bisa dilakukan telekonference apabila ada ancaman yang sangat besar.

Dalam kasus ini saya tidak melihat ancaman yang sangat besar itu,” katanya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Rid-

wan Mansyur, mengatakan telah menyiapkan perangkat elekronik untuk persiapan telekonferensi, jika terselenggara.

“Akan dilihat nanti ada kendala atau tidak dalam sidang pemeriksaan saksi pekan depan.

Keputusannya ada pada majelis hakim,” kata dia pada jumpa pers di Pengadilan Militer II11 Yogyakarta. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2013

Venezuela Siap Tampung Snowden

ANTI PEMERINTAH - Pengunjukrasa menggelar aksi anti pemerintah di Fortaleza, Brazil.

(ant/bali post)

Demonstrasi Memanas di Penghujung Piala Konfederasi Fortaleza Polisi Brazil bentrok dengan demonstran selagi laga semifinal Piala Konfederasi, Kamis waktu setempat atau Jumat pagi WIB tadi, di tengah upaya Presiden Dilma Rousseff mendorong plebisit reformasi politik demi meredakan kemarahan publik.

Gelombang demonstrasi massa yang mulai berlangsung lebih dari dua pekan lalu akibat tingginya inflasi itu meletus bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Konfederasi yang menjadi pemanasan untuk Piala Dunia 2014. Para demonstran menuntut layanan publik yang lebih baik dan hukuman yang lebih keras kepada politisi korup. Mereka juga marah terhadap alokasi anggaran miliaran dolar AS

untuk Piala Dunia dan Olimpiade 2016.

Korban meninggal akibat demonstrasi ini sampai Kamis lalu naik menjadi lima orang ketika seorang pemuda berusia 21 tahun meninggal dunia di rumah sakit setelah jatuh dari jalan layang selagi menggelar demonstrasi di Belo Horizonte.

Jumlah demonstran memang berkurang dari seminggu lalu ketika 1,2 juta orang

membanjiri kota-kota besar Brazil, tetapi tak menyurutkan tuntutan mereka. Sekitar 5.000 kaum muda melakukan pawai damai di Fortaleza sampai Stadion Castela di mana Spanyol mengalahkan Italia 7-6 lewat adu penalti untuk memastikan diri ke final menghadapi Brazil di Rio hari Minggu lusa.

“Kami bukan menentang FIFA atau Piala Dunia, tapi kami menentang investasi be-

sar-besaran (untuk turnamen itu). Kesehatan masyarakat, pendidikan dan jalan-jalan dalam kondisi buruk, dan para politisi malah memilih berinvestasi di sepakbola,” kata seorang demonstran bernama Teo Sucupira.

Polisi bentrok dengan sekelompok kecil demonstran garis keras yang melontarkan batu dan berupaya menyingkirkan penghalang metal yang memblokir akses ke stadion. Sedangkan sejumlah demonstran lainnya membakar ban mobil.

Polisi menangkap 84 orang.

Setidaknya lima demonstran dan tiga polisi terluka dalam bentrok ini, demikian AFP. (ant/bali post)

Presiden Sampaikan Selamat untuk PM Rudd Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Australia yang baru Kevin Rudd dan berkeyakinan kerja sama antara kedua negara akan terus tumbuh.

Presiden Yudhoyono saat menerima telepon dari PM Rudd di kediaman Puri Cikeas, Bogor, Jumat siang sekitar pukul 14.15 WIB juga mengatakan menyambut gembira berlangsungnya pertemuan tahunan pemimpin pemerintahan Indonesia dan Australia di Bogor pada 5 Juli 2013 mendatang.

“PM Rudd menelpon Presiden dan Presiden Yudhoyono menyampaikan sejumlah hal tersebut. Sebagai sesama pemimpin negara dan sahabat Presiden menyampaikan selamat pada PM Rudd,” kata Staf

Khusus Presiden Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat.

Faizasyah mengatakan dalam komunikasi per telepon yang berlangsung sekitar 15 menit itu, PM Rudd juga menyampaikan keyakinannya mengenai peningkatan kerjasama kedua negara dan mengharapkan pertemuan di Bogor pada 5 Juli mendatang akan menambahkan kerjasama kedua negara secara konkrit.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kevin Rudd menjadi PM Australia setelah dalam pemilihan internal partai, mengalahkan Julia Gillard untuk memimpin partai yang secara otomatis menjadi PM Australia.

Sementara itu, Kevin Rudd Jumat kemarin menuduh proposal kaum konservatif yang beroposisi tentang pemulangan para pencari suaka ke Australia, akan memicu konflik dengan Indonesia. (ant/bali post)

USAI PELANTIKAN - Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menerima cucunya Josephine dari sang putri Jessica usai upacara pelantikan dirinya di Gedung Pemerintah di Canberra, Kamis (27/6/13).

Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak terpilih menjadi PM Australia, Rudd mengaku akan menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini juga untuk membahas isuisu keamanan.

Australia menghadapi masalah membludaknya pencari suaka yang datang ke negeri ini dengan berperahu. Pada paruh pertama tahun ini saja sudah lebih dari 10 ribu orang tiba di Australia melalui Indonesia.

Pemimpin oposisi Tony Abbott yang diprediksi akan memenangi pemilu September nanti berencana memulangkan para pencari suaka ke Indonesia yang dinilai sejumlah kalangan akan membuat Jakarta tak senang.

“Saya sungguh membayangkan jika dia berupaya menciptakan risiko konflik dengan Indonesia...sudah banyak

masa sulit dilewati dalam hubungan (dengan Indonesia), saya tak ingin masa itu berulang lagi,” kata Rudd kepada wartawan di Canberra.

Rudd juga mengatakan lebih memilih diplomasi ketimbang militer, namun menegaskan, “Saya selalu khawatir mengenai dari mana konflik diplomatik bermula.” Mantan menteri luar negeri ini mengatakan jika Indonesia menyampaikan sinyal tak akan mendukung kebijakan Abbott, maka itu akan mendorong timbulnya konflik diplomatik antara kedua negara.

“Saya cukup berpengalaman dalam hubungan internasional...ketahuilah satu hal: Anda perlu berhati-hati sekali ketika menyangkut hubungan dengan Indonesia,” kata Rudd seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Caracas Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengulangi tawarannya untuk memberikan suaka politik kepada pembocor rahasia intelijen AS Edward Snowden yang dipuji Maduro sebagai “pemuda pemberani.”

“Jika anak muda itu perlu perlindungan kemanusiaan dan percaya bahwa dia bisa datang ke Venezuela, maka Venezuela akan menyiapkan perlindungan kepada pemuda pemberani itu lewat cara kemanusiaan sehingga kemanusiaan bisa belajar dari kebenaran,” kata Maduro seperti dikutip AFP. Pihak berwenang AS memburu Snowden karena telah membocorkan program pemata-mataan AS. Sementara itu pemerintah Rusia mengatakan Snowden berada di zona transit bandara Sheremetyevo, Moskow, sejak tiba dari Hongkong hari Minggu lalu. Kendati begitu dia tak pernah kelihatan orang dan tidak terbang ke Havana Senin lalu sebagaimana diduga orang sebelum itu.

Ekuador dianggap menjadi tujuan terakhir Snowden, namun Presiden Rafael Correa mengatakan pemerintahnya

belum membahas kasus dia.

Sedangkan Maduro menggambarkan tindakan Snowden sebagai”pemberontakan untuk kebenaran,” dan wakil bagi “sesuatu yang tengah melanda kaum muda AS.” Pemerintah Ekuador belum lama ini membatalkan pakta dagang dengan Amerika Serikat karena dianggap sebagai instrumen pemerasan setelah Ekuador mempertimbangkan permohonan suaka politik Snowden.

Pemerintah Ekuador membantah laporan bahwa mereka telah mengeluarkan surat jalan bagi mantan kontraktor Dewan Keamanan Nasional (NSA) itu, dan menyatakan tak bisa memproses permintaan suaka Snowden sampai dia masuk ke wilayah Ekuador.

Maduro mendukung pendirian pemerintah Ekuador itu.

“Kawan Rafael Correa, mempertimbangkan kita...untuk semua dukungan yang diperlukan,” kata dia seperti dikutip AFP. Venezuela pada saat bersamaan berusaha meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan awal Juni ini mengumumkan akan men-

gadakan pembicaraan yang akan mengantarkan kedua negara untuk bertukar duta besar yang pertama sejak 2010, demikian AFP. Namun, Edward Snowden sendiri diyakini tidak dapat meninggalkan daerah persinggahan di bandar udara Moskow, Rusia, untuk melanjutkan penerbangan ke tempat lain tanpa surat perjalanan.

“Snowden tidak memiliki dokumen sah perjalanan. Ia tidak terbang ke Kuba atau tempat lain karena alasan tersebut,” kata sumber, yang mengenal persis masalah tersebut kepada kantor berita Ria Novosti.

Laporan itu diperoleh setelah Snowden kembali gagal masuk ke penerbangan Aerofflot pukul 10.05 GMT (17.05 WIB) yang terbang dari Moskow ke Havana, Kamis, sebagai rute yang paling mungkin untuk penerbangan lanjutannya.

Pejabat tinggi di kementerian luar negeri Ekuador pada Rabu (26/6) membantah pernyataan laman anti-kerahasiaan Wikileaks, yang menyebut Quito memberi surat perjalanan bagi Snowden setelah paspor AS-nya dibatalkan. (ant/bali post)

Cina Cabut Larangan Memasang Foto Dalai Lama Beijing Para pejabat Cina telah mencabut larangan terhadap biksu-biksu Tibet untuk memasang foto-foto Dalai Lama di satu vihara terkenal.

Keputusan menyangkut vihara Gaden di ibu kota Tibet, Lhasa - salah satu dari kompleks agama penting paling bersejarah di Tibet - membatalkan larangan yang diberlakukan tahun 1996, kata kelompok Free Tibet yang berpangkalan di Inggris kepada Reuters.

Pejabat Cina di Provinsi Qinghai juga sedang mempertimbangkan pencabutan larangan terhadap para warga Tibet untuk memasang foto-foto pemimpin spritual yang tinggal di pengasingan itu, kata kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat, International Campaign for Tibet.

Namun pejabat di Lhasa dan Qinghai belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Tindakan-tindakan itu agaknya dipertimbangkan untuk meredakan ketegangan antara warga Tibet dan pemerintah setelah serangkaian aksi bakar diri warga Tibet untuk memrotes penguasa Cina.

Beijing menganggap Dalai Lama, yang meninggalkan Cina tahun 1959 setelah satu pemberontakan yang gagal terhadap kekuasaan Cina, seorang separatis. Dalai Lama, yang tinggal di India, mengatakan ia hanya memperjuangkan otonomi lebih luas bagi tanah airnya di Himalaya.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina , Gary Locke, melakukan kunjungan penting ke Tibet. Cina menganeksasi Tibet memakai kekuatan militernya pada 1956 seturut Revolusi Kebudayaan. Amerika Serikat mendesak pemerintah Cina membuka daerah itu untuk wisatawan dan diplomat, kata seorang pejabat Amerika Serikat, Kamis.

Locke mengunjungi wilayah yang dikontrol ketat dengan keluarganya dan beberapa pejabat kedutaan dari Selasa hingga Jumat pekan ini, kata pejabat wakil juru bicara Departemen Luar Negeri, Patrick Ventrell. Ini adalah pertama kalinya sejak September 2010 Beijing telah memberikan akses kepada duta besar Amerika Serikat ke Tibet.

“Dalam pertemuan resminya, Duta Besar Locke membahas penting membuka akses ke Tibet untuk diplomat, wartawan asing, dan turis asing,” tambah Ventrell. “Dia juga menekankan penting untuk tetap melestarikan warisan budaya rakyat Tibet, termasuk bahasa yang unik, agama, dan budaya tradisi.”

Kunjungan itu terjadi di tengah latar belakang gelombang pengorbanan diri oleh orang-orang Tibet yang memprotes terus berlanjutnya kekuasaan Cina di wilayah itu. Radio Free Asia (RFA) mengatakan, seorang biarawati Tibet tewas, awal bulan ini setelah membakar dirinya

sendiri pada 11 Juni di dekat Biara Nyitso di Kota Daofu, Provinsi Sichuan, Cina barat daya.

RFA mengatakan biarawati itu adalah orang ke-120 yang membakar diri mereka sendiri sejak Februari 2009 di gelombang protes orang-orang Tibet terhadap penindasan Cina. Cina tetap berkeras dengan caranya sendiri yang otoriter dan mengabaikan HAM dalam mengelola Tibet, termasuk memberangus para aktivis Tibet; banyak di antara mereka tewas dalam tahanan.

Sebelumnya, serangkaian aksi protes terhadap persoalan ini dengan melakukan bakar diri terjadi di Cina. Dua biksu Tibet di baratdaya Cina tewas dalam aksi membakar diri, insiden pengorbanan diri terakhir dalam serangkaian protes menentang kebijakan Beijing.

Lobsang Dawa dan Konchog Woeser, Rabu, membakar tubuh mereka sendiri di daerah administrasi Aba, Provinsi Sichuan, tempat aksi serupa sering dilakukan, kata Radio Free Asia (RFA) yang berbasis di AS dan kelompok HAM, Free Tibet ,yang berbasis di Inggris.

“Semua warga Tibet yang memilih mengorbankan diri merasa mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk membuat Cina dan dunia mendengarkan suara mereka,” kata Direktur Free Tibet, Eleanor Byrne-Rosengren, dalam pernyataan.

Menurut RFA, para biksu berdoa untuk dua rekannya yang berusia 20 dan 23 tahun itu, dan jasad keduanya akan dikremasi pada Kamis.

Lebih dari 110 warga Tibet melakukan aksi bakar diri sejak 2009, sebagian besar diantaranya tewas akibat luka yang diderita, dalam berbagai aksi demonstrasi menentang kebijakan Cina yang mereka anggap menindas.

Beijing menganeksasi Tibet sejalan Revolusi Kebudayaan pada dasawarsa ’50-an.

Walau memberi status otonomi kepada Tibet, namun mereka tidak bisa memberi kebebasan berpendapat di Negeri Atap Dunia itu. Bagi Beijing, isu Tibet - sebagaimana Falun Gong dan Taiwan - sangat sensitif.

Falun Gong dengan belasan juta pengikutnya di Cina, dinilai gerakan masyarakat yang potensial mengguncang kemapanan kepemimpinan Partai Komunis Cina; di tengah ambisi mereka tetap mempertahankan hegemoni ekonomi, militer, dan politik di dalam negeri dan kawasan.

Cina membendung arus informasi, HAM, dan kebebasan warga Tibet untuk berorganisasi dan berserikat. Walau Beijing berkilah telah memajukan Tibet secara ekonomi, namun itu bukan ukuran pokok bagi warga Tibet. (ant/bali post)

Dalai Lama

(ant/bali post)