Snt29102014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 29 OKTOBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

MEPES PADI - Tiga ibu rumah tangga, melintas saat senja di area persawahan, sembari menjunjung bakul berisi bulir padi yang diperoleh dari sisa-sisa panen (mepes) padi di Desa Setanggor, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Meski musim kering, namun ketersediaan air di desa ini tak pernah kurang, sehingga musim tanam padi dan tanaman palawija lainnya berjalan normal.

Telusuri Spek Bantuan BSS

Ketua Kelompok Ternak Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penelusuran indikasi penyimpangan bantuan bibit sapi pada proyek Bumi Sejuta Sapi (BSS) juga berlangsung di Lombok Tengah (Loteng). Kejaksaan Tinggi NTB, sebelumnya juga melakukan penyidikannya ke Kabupaten Sumbawa Besar.

Sejumlah ketua kelompok ternak di Loteng sudah diperiksa penyidik Kejaksaan sebagai saksi. Pemeriksaan ini diduga terkait spek bantuan sapi.

TO K O H Kritik yang Islami BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengatakan, pemuda harus tetap tampil kritis.

Mengkritisi kebijakan pemerintah dengan tulus dan ikhlas.

Pemerintah sendiri dikatakan tidak bisa mengintervensi atau mengajari pemuda.

Hal ini disampaikan bupati dalam diskusi bertemakan Sumpah Pemuda dan 1 Muharam 1436 Hijriyah yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Selong di Aula Kantor KPU Lotim, Selasa (28/10).

Cara menyampaikan kritik menurut bupati, lebih baik dengan cara diskusi. Bukan dengan cara teriakteriak di jalan. HMI, menurutnya, sebagai organisasi bernafaskan Islam hendaknya bisa memberikan kritik sesuai dengan nilai-nilai Islam. ‘’Jangan senang teriak-teriak di jalanan. HMI, gunakan nilai Islam sebagai landasan perjuangan,’’ pesannya.

Menurutnya, perkembangan pemuda tidak bisa direkayasa. Peranan pemerintah hanya berkewajiban menyiapkan akses untuk melayani perkembangan pemuda.

Bukan pemerintah yang merekayasa pemikiran pemuda. Pemerintah hanya wajib menyediakan dana agar perkembangan pemikiran pemuda itu berjalan normal dan sejalan dalam pandangan bangsa yang berkembang.

Bersambung ke hal 5 H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)

Di Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Loteng, salah satu yang menerima bantuan itu adalah Kelompok Ternak ‘’Ikhtiar’’, di Dusun Lomboq Lauk.

Mereka menerima bantuan bibit sapi sebanyak 32 ekor, usia sekitar dua tahun.

Turunnya Kejaksaan ke dusun ini dibenarkan Kepala Desa (Kades) Pagutan, Syamsul Rizal, SH. Pemeriksaan

berlangsung sekitar pertengahan September 2014 lalu. ‘’Pemeriksaannya di Kejari Praya, penyidiknya dari Kejaksaan Tinggi NTB, jadi ketua kelompok yang dipanggil,’’ jelas Syamsul Rizal.

Ketua kelompok menjelaskan seputar turunnya bantuan sapi Tahun 2013 lalu itu, Bersambung ke hal 5

Ruas ’’By-Pass’’ BIL yang Retak Tes CPNS Pemprov NTB Berlangsung dan Bergelombang Sepanjang 7 Kilometer Selama 20 Hari Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes seleksi puluhan ribu CPNS Pemprov NTB dimulai Rabu (28/10) hari ini.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), jadwal seleksi tes CPNS Pemprov NTB berlangsung selama 20 hari mulai tanggal 29 Oktober-17 November mendatang.

“Jadi besok (hari ini) mulai tanggal 29 Oktober sampai tanggal 17 November tes seleksi CPNS untuk provinsi,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Hariadi Widiatmoko ketika

dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (28/10) kemarin di Mataram.

Ia menyebutkan, total jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi CPNS di tingkat provinsi saja sebanyak 9.840 orang. Pelaksanaan tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dimana hasil tes langsung dapat diketahui oleh peserta seleksi pada saat itu juga. Pemprov NTB melalui BKD dan Diklat telah menyiapkan 100 unit komputer untuk pelaksanaan tes tersebut.

Hariadi menambahkan, dengan jumlah fasilitas yang demikian, maka pelaksanaan tes dilakukan secara bergantian.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil pantauan dan pengukuran yang dilakukan, sekitar 6 - 7 kilometer jalan by-pass BIL mulai dari Patung Sapi lombok Barat (Lobar) sampai daerah Batujai Lombok Tengah (Loteng) retak dan bergelombang. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk memperbaiki jalan nasional tersebut pada tahun 2015 mendatang.

“Kira-kira settlement (yang retak) itu mulai dari Sulin, sekitar 6-7 kilometer. Jadi tidak semua yang 21 kilometer total panjang jalan by-pass BIL. Itu akan dilaksanakan dan sudah dialokasikan sekitar Rp 60 - 90 miliar, tahun 2015 diperbaiki,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM ketika dikonfir-

Biro AP Monitor 19 Proyek Strategis

Realisasi Gedung I RSUP Dasan Cermen Belum 30 Persen Mataram (Suara NTB) Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB terus memonitor progres pengerjaan proyek-proyek strategis yang dilaksanakan tahun ini. Hal itu untuk memastikan proyekproyek strategis itu dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam APBD 2014, pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 267,487 miliar untuk pengerjaan proyek-proyek strategis sebanyak 19 paket.

“Kita tetap monitor terutama hal (proyek) yang sifatnya agak mendesak itu day to day (hari per hari). Itu teman-teman dari Biro AP dengan konsultan-

nya dan PPK bersangkutan kita adakan rapat, bagaimana kondisi terakhir sekarang ini,” kata Kepala Biro AP Setda NTB, Ir. H.Muhammad Rum, MT ketika dikonfirmasi usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Gubernur, Selasa (28/10) kemarin.

Data yang diperoleh, 19 paket proyek strategis itu antara lain pengadaan konstruksi fasilitas umum dan sosial Islamic Center dengan pagu Rp 50,737 miliar. Pembangunan rumah tak layak huni sebanyak lima paket, masing-masing Loteng Rp 5,04 miliar, Lotim Rp 4,560 miliar, Kota Mataram, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

H.Muhammad Rum

masi usai menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah pemuda di Lapangan Bumi Gora Knator Gubernur, Selasa (28/ 10) kemarin.

Ia mengatakan, jalur bypass BIL sisi utara mulai dari Patung Sapi-Batujai memang ada beberapa badan jalan yang retak dan bergelombang.

Jalan itu diketahui sudah berumur sekitar lima tahun, karena dibangun sekitar tahun 2007-2008.

“Sehingga dalam hal tersebut, kita tahun 2015 ini akan melakukan rehabilitasi sekaligus overlate. Dilakukan rehabilitasi untuk jalan by-pass BIL sisi kanan atau sisi utara.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

H.Dwi Sugianto

Kejati akan Panggil Anggota Dewan Penunggak Dana SPPD Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB resmi menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa (28/ 10) kemarin, terkait tagihan tunggakan dana SPPD di DPRD NTB. Dengan demikian, proses penagihan kerugian

negara di tangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB. Secara teknis, proses yang disebut non litigasi ini akan diawali pemanggilan atau undangan kepada oknum anggota Dewan penunggak.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelajari Anti Korupsi di Belanda LURAH Cakranegara Selatan Baru, Zulkarwin, S.STP.,MM mendapat kesempatan belajar di negeri kincir angin, Belanda selama dua minggu melalui program kursus singkat (short course). Dalam kesempatan ini, Zulkarwin akan belajar mengenai integritas dan anti korupsi (integrity and anti corruption) dan hasilnya akan coba diterapkan di lembaga pemerintahan yang dipimpinnya.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Zulkarwin menyampai(Suara NTB/dok) kan dirinya akan berada di BeZulkarwin landa selama dua pekan. Ia beralasan mengambil tema integritas dan anti korupsi karena persoalan ini khususnya korupsi telah menjadi isu utama yang berkembang di negeri ini. “Di Indonesia aparat cenderung abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) karena integritas yang kurang dan ujungnya KKN jadi hal yang lumrah,” cetusnya.

Melihat pemberitaan kasus korupsi yang disiarkan media, Zulkarwin mengatakan para pelaku korupsi yang sudah divonis menurutnya tanpa beban dan seolah-olah tindakan menyalahgunakan uang rakyat adalah hal yang lumrah. “Coba sekarang kita lihat koruptor melambaikan tangan dan senyam-senyum di televisi seperti selebriti,” ujarnya. Hal itu menurutnya akibat merasa bahwa korupsi bukan hal yang memalukan dan integritas telah jatuh dalam level kritis.

Lurah juga menurutnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan korupsi walaupun lingkup pemerintahannya kecil.

Apalagi lurah dipercaya untuk mengelola anggaran tahunan.

Mempelajari persoalan integritas dan anti korupsi ini diharapkan bisa menghindarkan dirinya dari perilaku KKN. “Level terbawah di kelurahan ini adalah ujung tombak pemerintahan, jadi harus runcing, tajam dan mumpuni,” ujarnya. Jika tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan sudah berjalan baik, maka program untuk masyarakat bisa tepat dan optimal.

Kursus singkat yang akan diikuti sampai pertengahan November mendatang dilaksanakan dengan pendekatan praktik.

Ilmu yang didapat dari Belanda akan diterapkan di kelurahan.

“Paling tidak ilmunya bisa disebar ke seluruh staf kelurahan dulu, kalau ada ruang kita terapkan pola ideal yang diajarkan di lingkungan kerja kita,” jelasnya. Beasiswa yang diraih adalah program StuNed dari Nuffic Neso Indonesia. (ynt)

Penerimaan PBB Seharusnya Meningkat TURUNNYA target penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015 di Kota mataram mendulang pertanyaan besar di kalangan DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (28/10) mengaku heran atas kebijakan menurunkan target penerimaan PBB pada tahun anggaran 2015 mendatang.

Karena umumnya, trend penerimaan pajak apapun naman(Suara NTB/fit) ya diupayakan meningkat. ‘’Akan I Wayan Sugiartha menjadi aneh karena kemarin begitu ditutupnya Gebyar PBB, kurangnya tidak banyak,’’ sebutnya. Itupun lanjut, Wayan Sugiartha, setelah dilihat, yang kebanyakan belum membayar pajak justru berasal dari kalangan PNS. Artinya, potensinya, sudah jelas dan pasti akan terealisasi.

Belum lagi berbicara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang setiap tahun meningkat. Untuk itu seharusnya target PBB juga harus naik. ‘’Kok malah turun,’’ ujarnya heran. Kondisi ini sangat ia sayangkan. Apalagi Dispenda sudah menyampaikan data yang valid. ‘’Ya kan harusnya tinggal data itu saja divalidkan sesuai realita di lapangan dan harus dihitung ulang dan pasti terjadi kenaikan,’’ terang politisi PDI Perjuangan ini.

Melihat trend perkembangan Kota Mataram, target penerimaan PBB tahun 2015 seharusnya bisa di atas Rp 20 miliar. Wayan Sugiartha menyebut langkah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menurunkan target penerimaan PBB tahun 2015 sebagai suatu keanehan. Sebab, Dispenda Kota Mataram selaku SKPD teknis justru memprediksi masih bisa terjadi kenaikan.

Apalagi potensi sangat memungkinkan untuk menaikan target penerimaan PBB. Belum lagi berbicara masalah potensi baru.

Dengan jumlah wajib pajak dari kalangan PNS, target penerimaan PBB tahun 2014 di Mataram, sudah bisa terpenuhi. ‘’Bahkan kalau Dispenda melakukan pendataan ulang, pasti akan lebih tinggi lagi,’’ pungkas Wayan Sugiartha.

Karena belum masuk dalam pembahasan APBD Kota Mataram, Wayan Sugiartha mengimbau TAPD Kota Mataram untuk meninjau kembali kebijakan menurunkan target penerimaan PBB tahun 2015 nanti. (fit)

Anggaran Pilkada Rp 21 Miliar Dipastikan Masuk APBD 2015 Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha memastikan anggaran Pilkada Kota Mataram akan masuk dalam APBD 2015. Meskipun aturan main soal Pilkada sampai saat ini masih samar-samar, namun baik eksekutif maupun legislatif tidak mau mengambil risiko soal anggaran. ‘’Kalau sudah dianggarkan, perkara nanti anggaran itu terpakai atau tidak, itu urusan nanti,’’ ujarnya. Sebaliknya, kekhawatiran pihaknya, pun eksekutif kalau misalnya biaya Pilkada Kota Mataram tidak dianggarkan dalam APBD Kota Mataram 2015, pada waktunya nanti ditetapkan Pilkada langsung, tentu Pemkot Mataram akan kelabakan mencari anggaran.

Apalagi pusat sudah menentukan pola Pilkada serentak, termasuk di dalamnya Kota Mataram pada September 2015.

Mengingat rentang waktu yang semakin dekat, langkah Pemkot Mataram menganggarkan biaya Pilkada dianggap sudah tepat.

Seperti diketahui, KPU Kota Mataram telah mengajukan anggaran Rp 21 miliar untuk anggaran Pilkada. Besarnya nilai anggaran yang diminta oleh KPU Kota Mataram dengan estimasi Pilkada Kota Mataram berlangsung dua putaran.

Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menyampaikan, saat ini KPU masih mengumpulkan persiapan persiapan baik komisioner maupun di sekretariat KPU. Pasalnya, dari beberapa aturan dalam Perppu terkait Pilkada harus dipelajari dengan baik. Selain itu, tahapan selanjutnya akan diseleksi Panitia Pemungutan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK dan PPS).

Tetapi prinsipnya aturan tersebut yakni, KPU Pusat sebagai fasilitator, KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU Kota sebagai eksekutor. Ia menjelaskan, dalam aturan Perppu itu pemilihan kepala daerah tidak dipilih secara paket. Artinya, hanya dipilih Walikota saja. Sedangkan, Wakilnya nanti yang berhak memilih adalah Walikota yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung. Dia menekankan, wakil kepala daerah nantinya harus PNS dengan pangkat atau eselon dua dan lain sebagai. (fit)

LAUNDRY Menjamurnya usaha laundry di Kota Mataram menjadi perhatian kalangan legislatif.

Pasalnya limbah cair yang dihasilkan bisa menjadi ancaman serius kalau tidak dibuatkan regulasi.

(Suara NTB/fit)

Nasib Rumah Pemulihan Gizi Tak Jelas

BP2KB Sebut Program KLA Sudah Tertangani Mataram (Suara NTB) – Program menuju KLA (Kota Layak Anak) tahun 2018 mendatang yang dilaunching November 2013 lalu, nampaknya merupakan tantangan tersendiri bagi BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Mataram. Pasalnya, selama ini, ada anggapan di masyarakat kalau program menuju KLA 2018 yang telah dicanangkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, merupakan tanggung jawab BP2KB Kota Mataram.

Meskipun dalam praktiknya, masih ada program yang belum tuntas, seperti pembangunan rumah pemulihan gizi di Kelurahan Ampenan Tengah, namun Kepala BP2KB Kota Mataram Sutrisno menyebutkan semua program KLA sudah tertangani. Saat menerima kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan di DPRD Kota Mataram ia mengungkapkan, program KLA tidak men-

jadi tanggung jawab BP2KB semata. Untuk mensukseskan program itu, justru diperlukan upaya bersama dengan melibatkan semua SKPD terkait.

Sebab, lanjutnya, KLA mempunyai skup yang luas.

Sutrisno mencontohkan, untuk sarana bermain anak-anak, dibutuhkan keterlibatan Dinas Pertamanan. Sebagai proyek percontohan kelurahan layak anak, telah ditunjuk Kelurahan

Ampenan Tengah. Disana, selain telah dilengkapi dengan sarana bermain anak-anak, juga disiapkan perpustakaan. Dimana dalam pengadaan buku, tentu melibatkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram.

Sutrisno mengklaim program KLA telah ditangani secara keroyokan oleh semua stake holders di Kota Mataram. Meskipun sampai saat ini, rumah pemulihan gizi yang

merupakan bagian dari proyek percontohan kelurahan layak anak di Ampenan Tengah, belum terealisasi. Seperti diketahui, rumah pemulihan gizi diadopsi anggota Komisi II DPRD Kota Mataram periode 2009 – 2014 dari Kota Yogyakarta.

Hingga lengsernya anggota Dewan pada periode itu, program rumah pemulihan gizi tidak jelas nasibnya. Sementara itu Kepala BP2KB Kota Mataram mengesankan kalau semua program yang berkaitan dengan program KLA di Mataram telah berjalan sesuai harapan. Bahkan, kata Sutrisno, pihaknya menggagas program isbat nikah untuk pasangan yang belum mempunyai buku nikah.

Buku nikah, seperti diket-

Sutrisno

(Suara NTB/fit)

ahui, merupakan salah satu syarat membuat akte kelahiran. Salah satu kondisi suatu kota dikatakan layak anak ketika semua anak mempunyai akte kelahiran. (fit)

Pemasangan PJU Senilai Rp 5 Miliar Terkendala Potong Reklame Besar Mulai Menyala Akhir November Pertamanan Rancang Zonasi Pemasangan Reklame

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menganggarkan Rp 5 miliar untuk penggantian seluruh penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram. Angka Rp 5 miliar tersebut dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Perubahan 2014. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan seluruh tiang untuk PJU tersebut sebanyak 37 buah dan beberapa tiang telah selesai dipasang.

Kemal menyampaikan pemasangan seluruh tiang PJU tersebut bisa segera diselesaikan menjelang akhir tahun ini dan menjanjikan semua PJU bisa menyala akhir November mendatang. “Semuanya sudah ditender dan sudah selesai dikerjakan dan PJU dari perempatan Sweta ke timur ke

arah kantor saya (Dinas Pertamanan) sudah mulai nyala,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram kemarin.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini mengatakan untuk tiang PJU di Jalan Udayana sedang dilakukan pengecatan. “Di Jalan Udayana sudah mulai dicat tiangnya,” ujarnya.

Anggaran Rp 5 miliar tersebut untuk mengganti seluruh PJU di wilayah Kota Mataram, mulai dari daerah perbatasan sampai Ampenan.

Lampu-lampu yang redup diganti dengan yang terang sehingga suasana Kota Mataram menjadi lebih semarak dan benderang. Lampu PJU yang ada sekarang ini disebutkan Kemal akan diganti dengan lampu jenis LED. Penggunaan lampu LED ini menurutnya

lebih ekonomis dibandingkan lampu biasanya. “Kalau lampu yang ada sekarang itu 250 watt satu lampu, yang LED itu hanya 100 watt. Kalau dua lampu yang ada sekarang, kita bisa pasang lima lampu LED. Kita turunkan dua, naik lima (lampu) karena satu lampu LED itu 100 watt. Lebih ekonomis,” terangnya.

Anggaran untuk penggantian lampu menghabiskan Rp 1,8 miliar. Sementara pengadaan PJU di Jalan Bung Hatta dianggarkan Rp 780 juta dan untuk di Jalan Udayana dianggarkan dalam dua paket; paket pertama sebesar Rp 460 juta dan paket kedua sebesar Rp 700 juta. Sementara itu ada pula pemasangan PJU di beberapa jalan lingkungan yang berasal dari program dana aspirasi Anggota DPRD Kota Mataram. (ynt)

Pemenang Desain Arsitektur Diumumkan

Pembangunan Harus Punya Karakter dan Ciri Khas Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 mendatang, Pemkot Mataram berencana akan membangun gerbang kota di Lingkar Selatan. Tepatnya di jalan baru yang sedang dibangun yang merupakan jalan tembusan ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan desain gerbang kota tersebut akan menggunakan hasil karya pemenang sayembara lomba desain arsitektur Kota Mataram yang diumumkan, Selasa (28/10).

“Ke depan setiap pembangunan di Mataram akan mempunyai karakter dan ciri khas.

Tahun 2015 diawali dengan satu model pintu gerbang dan disertai satu monumen di jalan baru menuju BIL,” terangnya. Gerbang kota dan monumen tersebut nantinya disebutkan Sekda akan menjadi monumen yang bisa menjadi kebanggaan warga Kota Mataram. “Nanti itu akan mencirikan Mataram dan Pulau Lombok pada umumnya,” ujarnya.

Dalam sayembara tersebut, dipilih tiga desain arsitektur dari tiga arsitek yang berasal dari Surabaya dan Bandung. Juara Pertama diraih oleh Sugeng yang berasal dari Bandung dan Juara Kedua berhasil diraih dua orang arsitek (tim) dari Surabaya,

(Suara NTB/ist)

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menyerahkan hadiah secara simbolis kepada pemenang pertama Sayembara Desain Arsitektur Kota Mataram, Selasa (28/10) di Ruang Rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram.

Imanuel dan Johan, dan Juara Ketiga diraih oleh arsitek dari Bandung. Sekda mengatakan setelah tiga juara tersebut mempresentasikan desainnya, ia menilai masing-masing memiliki karakter dan filosofis dalam desainnya. Pola desain dari salah satu arsitek juga akan diterapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk setiap trotoar yang ada di Kota Mataram. “Sehingga berkarakterlah kita punya trotoar,” ujarnya. Hasil desain dari para arsitek ini disebutkan Sekda akan menjadi pedoman dalam pembangunan di Kota Mataram ke depan.

Dalam sayembara ini, Pemkot

Mataram menyerahkan hadiah sebesar Rp 40 juta untuk Juara Pertama, Rp 25 juta untuk Juara Kedua, dan Rp 15 juta untuk Juara Ketiga. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan para juara ini mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan setelah pengumuman sayembara yaitu mereka diminta untuk menerapkan bentuk arsitektur tradisi sesuai ke dalam desain mereka khususnya untuk desain gerbang dan monumen. “Semoga akhir tahun kita sudah bisa pegang (dokumen desainnya) dan awal tahun kita sudah bisa punya pintu gerbang dan taman,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram rutin melakukan penertiban reklame-reklame yang sudah habis izinnya maupun yang nunggak membayar pajak. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam mengatakan pihaknya setiap hari turun ke lapangan melakukan penertiban reklame.

Sejauh ini kendala yang dihadapi pihaknya adalah memotong reklame skala besar.

Pasalnya pemotongan reklame berukuran besar itu butuh keahlian khusus. “Setiap hari kami turun menertibkan reklame. Tapi saya kesulitan melakukan pemotongan reklame yang skala besar. Itu butuh keterampilan, tidak semua orang bisa. Yang kecilkecil tetap setiap hari kita lakukan penertiban,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram kemarin.

Kemal juga menyampaikan pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap persoalan reklame ini. Tahun 2015 mendatang akan dibuat zonasi pemasangan reklame dimana saat ini zona-zona pemasangan reklame sudah mulai dirancang. Zonasi pemasangan reklame ini akan dimulai dari Cakranegara.

“Pertama dari Cakranegara dulu dalam rangka kita pembenahan karena tidak bisa secara keseluruhan. 2015 kita mulai lakukan sambil melakukan pemutakhiran data dulu. Kita akan lihat dulu data-datanya baru kemudian ditentukan mana reklame yang tidak layak diperpanjang,

mana yang boleh,” jelasnya.

Mengenai reklame salah satu hotel di Mataram, saat ini pihak hotel sedang mengurus perizinannya karena diketahui selama ini mereka belum pernah mengurus izinnya. Apakah izin akan dikeluarkan? Kemal mengatakan pihaknya akan melakukan rapat dengan tim di internal pihaknya.

“Nanti kita coba rapatkan dengan tim, apakah kita akan memberikan izin dengan catatan karena lokasi itu boleh karena tidak mengganggu estetika,” ujarnya.

Kalau memang izin reklame hotel tersebut diberikan, harus ada syarat khusus seperti harus melakukan pemotongan terhadap reklame yang ada saat ini. “Itu ketentuannya baru kita bisa berikan izin karena dia minta izin sekarang,” ujarnya.

Tapi jika pemilik reklame tersebut tak mau melakukan pemotongan, maka penghitungan pembayaran pajaknya akan dihitung mundur.

“Terhitung dari sejak kapan dia pasang yaitu dari 2012 dan sejak itu dia bayar pajaknya dengan denda 2 persen setiap bulan. Kita hitung mundur. Kalau tidak mau, silahkan dipotong dulu dan mengajukan permohonan izin baru. Itu ketentuannya,” jelasnya. Persoalan ini ditambahkan Kemal juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Kota Mataram karena mulai beberapa waktu lalu, pajak reklame mulai dikelola Dinas Pendapatan. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

PENDIDIKAN

Halaman 3

Penyedia Buku Lambat

(Suara NTB/dok)

Harus Ubah Orientasi DEKAN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram Safril, M.Pd menyebut salah satu persoalan yang dihadapi kaum muda dan mahasiswa saat ini adalah minimnya kemampuan yang bisa diandalkan oleh mereka dalam menyongsong abad globalisasi. Hal itu disebabkan orientasi mereka yang saat ini masih terkonsentrasi pada hanya ingin menjadi PNS semata. Padahal di luar PNS, masih banyak lapangan yang belum digarap, seperti berwirausaha.

Pemuda dan mahasiswa yang berorientasi pada hanya ingin menjadi PNS pada dasarnya hanya bertujuan praktispragmatis. Oleh karena itu, pemuda dan mahasiswa haru merubah perspektif mereka agar bisa bersaing di era globalisasi yang tidak bisa terbantahkan lagi keberadaannya ini.

“Tidak mungkin pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sementara angkatan kerja juga tetap tinggi. Itu tidak akan bisa.

Oleh karena itu, mereka harus merubah orientasi agar tidak terkapar dalam persaingan global. Tidak mungkin kita menafikan globalisasi,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (28/10).

Selain merubah mental PNS ke arah berwirausaha, kemampuan lain yang harus dimiliki oleh pemuda dan mahasiswa di abad 21 ini adalah keterampilan berpikir kritis. Tentunya, keterampilan berpikir kritis yang dimaksud harus menunjukkan loyalitas yang konstruktif. Dalam arti apa yang mereka kritisi didasari oleh pengetahuan mendalam berdasarkan fakta dan data di lapangan. Sementara itu disisi yang lain, pemerintah juga tidak boleh menghindari adanya kritikan yang lahir di tengah-tengah pemuda dan mahasiswa. “Bukan kritis tapi tidak punya dasar dan fakta yang mereka sampaikan. Tapi keterampilan kritis loyal disertai fakta dan data lapangan” ujarnya. (dys)

Dikpora Lotim Ancam Putar Haluan Selong (Suara NTB) Hingga akhir Oktober 2014 ini, buku kurikulum 2013 yang dinanti-nanti sekolah sebagian besar masih belum diterima. Hal ini terjadi karena perusahaan penyedia buku kurikulum 2013 sangat lambat dalam proses pendistribusian. Melihat fakta itu, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengancam memutar haluan tempat pengambilan buku-buku berisi tematik dan pegangan siswa tersebut.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Lotim, M. Zaini.

Kepada Suara NTB saat diwawancara via ponselnya, Selasa (28/10), Zaini menegaskan, buku Kurikulum 2013 tingkat SD untuk tematik agama sampai saat ini tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat semuanya bahkan belum ada terdistribusi.

Pihak satuan pendidikan sampai sejauh ini masih menunggu kepastian kehadiran buku tersebut. Penyedia buku diminta menyerah saja daripada membuat sakit hati para pelaku pendidikan di Lotim ini.

Mitra penyedia buku ini hanya mengumbar janji saja.

Upaya Dikpora agar buku dapat terdistribusi dengan cepat sudah dilakukan dengan komunikasi langsung dengan para penyedia. Alasan penyedia katanya database pesanan buku yang belum diterima.

Menurut Zaini, tidak ada database pesanan itu cuma alasan saja. Faktanya, pihak sekolah sudah lama tanda bukti pesanan yang dipesan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dikpora Lotim sebenarnya menginginkan pihak penyedia buku ini aktif berkoordinasi dengan jajaran Dikpora dan tidak pasif seperti sekarang.

Dikatakan, hanya Dikpora yang sejauh ini aktif menanyakan soal kepastian waktu kedatangan buku-buku yang menjadi panduan para guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Zaini pun menyarankan agar penyedia buku ini melepas saja

jika sudah tidak mampu. Pasalnya, sejumlah penyedia lain juga sudah banyak menawarkan untuk mendistribusikan ke Lombok Timur. Hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan jajaran Dikpora Provinsi NTB untuk proses penyelesaiannya.

Sebelum ada pernyataan ketidaksanggupan melanjutkan dari penyedia buku yang sudah menang tender dari pusat tersebut Dikpora Lotim diakui Zaini tidak bisa berbuat banyak. Hal ini karena sudah terikat kontrak payung. Akan tetapi, kondisi saat ini sudah membuat Dikpora Lotim merasa dirugikan. Termasuk telah merugikan siswa-siswi. “Jadi sebaiknya menyerah saja biar kita segera putar haluan,” demikian Zaini. (rus)

HARI SUMPAH PEMUDA - Dua pemuda di Lotim diiringi barisan Bhinneka Tunggal Ika membacakan naskah Sumpah Pemuda dan Ikrar Pemuda 1928 pada peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan Sikur Lotim, Selasa (28/10).

Refleksi Hari Sumpah Pemuda

Haerul Warisin: Mentalitas Pemuda Harus Terus Dibangun Selong (Suara NTB) Upacara Peringatan sumpah pemuda di Lombok Timur (Lotim) berlangsung khidmat.

Peringatan Sumpah Pemuda ke 86 di Lotim dipusatkan di Lapangan Umum Sikur dengan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peserta upacara yang sebagian besar kalangan pelajar menggunakan busana adat nusantra sebagai simbol kebinekaan.

Hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), PimpinanDPRD,paraSKPDdansejumlah tokoh masyarakat.

Wakil Bupati H. Haerul Warisin dalam sambutannya, menegaskan, mentalitas bangsa khususnya para pemuda harus terus dibangun. Jika mental sudah dibangun, maka mampu menjadi pemuda yang unggul berkarakter, berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan global yang semakin hari semakin kompetitif.

Menurutnya, revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sangat relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Pemuda yang maju, adalah pemuda yang berkarak-

ter, berkapasitas dan berdaya saing. Revolusi mental harus dapat dijadikan pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju, dan menghasilkan bangsa yang hebat.

Pemuda yang maju, lanjutnya, memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, mampu berfikir positif yang selalu berorientasi pada kejayaan bangsa, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakat dan bangsa. (rus)

Pemuda Harus Tetap Kritis

Mataram (Suara NTB) Diskusi memperingati momentum hari sumpah pemuda yang digelar Bumi Gora Institut (BGI) Selasa (28/10) di aula PGRI Provinsi NTB dengan tajuk “Refleksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda: Reorientasi Peran OKP dan Ormas Dalam Mengawal Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2014” sukses digelar. Puluhan mahasiswa dan pemuda lintas

Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan (OKP) hadir dalam kegiatan tersebut.

Mewakili Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua Bidang Hukum dan Politik KNPI NTB, Irfan Suriadata, SH.I, MH, menyebut momen hari sumpah pemuda sebagai momen bersejarah bagi para pemuda dan mahasiswa. Ia menyebut, peringatan hari lahirnya sumpah pemuda harus diiringi dengan sikap kritis para mahasiswa dan pemuda.

Oleh sebab itu, penting bagi mahasiswa dan elemen pemuda untuk tetap mengawal pemerintahan yang sedang berjalan.

Sementara itu, Direktur Bagian Umum Polda NTB, Made Surthayasa menyebut NTB sebagai daerah yang aman dan ten-

ang selama proses pesta demokrasi Pilpres berlangsung.

Hal itu tidak terlepas dari kebijakan strategis Polda NTB selama ini, baik yang bersifat jangka pendek dan panjang. Terutama sekali dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk mengeliminir potensi munculnya konflik.

Menurutnya, secara geografis dan demografis, persoalan sosial kemasyarakatan di NTB sangat kompleks, sehingga potensi kemunculan konflik juga besar. Terlebih adanya kebijakan presiden baru di masa mendatang seperti menaikkan harga BBM. Ia pun berharap pemuda dan mahasiswa menjadi mitra yang baik bagi aparat kepolisan dalam menjaga keamanan dan keter-

tiban di NTB. Terlebih di tahun 2015 mendatang akan dilakukan Pilkada di 7 kabupaten/kota.

Di kesempatan lain, mewakili Kebangpoldagri NTB, Muhammad Sailan menyebut NTB tidak memiliki gejolak sosial yang sifatnya sangat mengkhawatirkan.

Hal itu dikarenakan NTB memiliki banyak tokoh agama yang kerap dilibatkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

Sebelumnya, Direktur BGI Samsul Hasan Basri, SH, berharap agar diskusi refleksi peringatan hari sumpah pemuda dapat menjadi awal yang baik bagi tumbuhnya gerakan kemahasiswaan dan kepemudaan di NTB dalam rangka mengawal pemerintahan yang tengah berlangsung. (dys)

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kasus Korupsi Sampan Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Ditunda Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemilihan paket pimpinan pada Komisi III dan Komisi IV DPRD Sumbawa lewat voting masih deadlock karena perolehan suara yang tetap sama. Begitu pula dengan pemilihan paket pimpinan di Badan Legislasi (Baleg). Tampaknya kegaduhan politik akibat perubahan “kue” pimpinan Komisi ini masih akan berlangsung alot. Hingga jadwal sidang paripurna pengumuman nama pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Sumbawa yang mestinya digelar Selasa (28/10), ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengakui agenda paripurna dalam rangka pembentukan BK bersama unsur pimpinan dilanjutkan agenda pengumuman alat kelengkapan yang sudah terbentuk sehari sebelumnya hasil kesepakatan pimpinan Dewan bersama pimpinan fraksi. Komisi I dan Komisi II sudah terbentuk pimpinannya, namun di Komis III dan Komisi IV perolehan suara yang sama, sehingga terjadilah deadlock. Kondisi yang sama juga terjadi di Baleg. “Dalam tatib yang sudah kita sepakati ketika proses pemilihan deadlock berkali-kali maka sesuai tatib proses itu akan difasilitasi pimpinan DPRD,” terangnya.

Dalam hal ini, pimpinan akan memfasilitasi pembentukannya, melalui pertemuan kembali dengan para pimpinan fraksi. Mencari kejelasan kaitan dengan proses ini. Sementara ini, disepakati untuk menunda paripurna sampai batas waktu yang belum ditentukan, mengingat Komisi dan Baleg belum rampung. Pihaknya meminta kebersamaan dan kekeluargaan komisi yang belum menemukan unsur pimpinannya. Untuk dimusywarahkan dan didiskusikan kembali.

“Saya tidak ikut campur, saya hanya memediasi dan memfasilitasi. Lihat saja proses perjalanannya, kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, tentu ada mekanisme lain yang bisa ditempuh, karena Komisi tidak boleh tidak ada unsur pimpinannya. Kita akan komunikasikan dalam rapat bersama pimpinan fraksi,” tukasnya.

Terkait pemilihan Baleg yang deadlock, Ketua Presedium KMP, Ahmadul Kusasi menyatakan, keanggotaan Baleg saat ini ada 12 orang yang diutus oleh fraksi masing-masing. Dengan dua paket pimpinan, Ahmadul Kusasi dan Akhmad Junaidi. Posisi pemilihan saat voting tetapi berimbang masing-masing mendapatkan enam suara. “Mereka minta kepada saya selaku pimpinan rapat untuk diskor tiga menit, tapi saya kasi lima menit. Namun sampai 40 menit mereka baru naik. Pada saat naik mereka protes, bahwa anggota Baleg yang ditempatkan oleh fraksi masing-masing di Baleg ini melanggar tatib DPRD. Seharusnya 11 menurut mereka, kenapa jadi 12 orang.

Dengan begitu saya bilang ke mereka, apa yang disampaikan di paripurna kemarin itu, pemilihan Komisi itu harus dibongkar ulang. Kita adakan paripurna ulang. Kita sempurnakan semua anggota ini dulu. Anggota komisi I berapa, II berapa, III berapa, Baleg, Banmus, semua harus dibongkar ulang. Baru kita tetapkan jadwal pemilihan ulang. Disesuaikan kembali dengan jadwal pemilihan ulang,” tandasnya. (arn)

Empat Fraksi Tolak Komposisi Pimpinan Komisi DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Empat Fraksi yang tergabung dalam Presedium Koalisi Merah Putih DPRD Sumbawa, mengeluarkan surat pernyataan bersama menolak hasil pelaksanaan sidang paripurna sekaligus hasil pemilihan sementara Komisi Dewan, Selasa (28/10).

Empat Fraksi dimaksud yakni, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN. Surat pernyataan tentang pelaksanaan sidang paripurna tanggal 27 Oktober lalu. Dalam sidang tersebut, pimpinan sidang yaitu Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP mengumumkan agenda sidang yaitu, Pembukaan, Pengumuman-pengumuman anggota Fraksi ke dalam alat-alat kelengkapan DPRD Sumbawa dan Penutup. Selanjutnya dalam sidang tersebut, Ketua DPRD Sumbawa menyertakan pembacaan perpindahan M. Saad, S.AP anggota Fraksi PAN yang juga Ketua PKPI Sumbawa ke Fraksi Partai Hanura. Keberadaan M. Saad, S.AP di dalam Fraksi PAN sesuai dengan keputusan sidang paripurna DPRD Sumbawa sebelumnya tentang Pengumuman nama Fraksi dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Sumbawa.

Mencermati proses tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu BAB VI Bagian Keenam, Paragraf Kedua Pasal 373 huruf g yang berbunyi, Setiap Anggota DPRD Kabupaten/ Kota berkewajiban mentaati Tata Tertib dan Kode Etik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, yaitu, Pasal 31 Ayat 9: “Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat TETAP selama masa keanggotaan DPRD”.

Berdasarkan dua poin tersebut, Presedium KMP melalui Ketua Ahmadul Kusasi dan Sekretaris Syamsul Fikri M.Si, berpandangan, Pimpinan DPRD Sumbawa telah melakukan pelanggaran karena tidak menjawab pertanyaan H. Nurdin Marjuni, S.H (Anggota Fraksi Partai Golkar) dalam sidang Paripurna tanggal 27 Oktober 2014, dimana yang bersangkutan menanyakan kepada Ketua DPRD tentang Tatib yang mana yang digunakan dalam menjalankan mekanisme persidangan, apakah Tatib sebelumnya, bentukan anggota DPRD Sumbawa periode 2009-2014 atau Tatib yang telah dibentuk oleh Pansus DPRD Sumbawa Periode 2014-2019 dan telah diparipurnakan. Hal ini penting karena bila mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap anggota DPRD Sumbawa taat pada Tatib DPRD Kabupaten/Kota.

Perpindahan M. Saad, S.AP dari Fraksi PAN ke Fraksi Hanura telah melanggar PP Nomor 16 Tahun 2010 pasal 31 ayat 9, Pelanggaran terhadap PP Nomor 16 Tahun 2010 adalah menyalahi mekanisme di DPRD Kab. Sumbawa, hal itu telah menciptakan kecurangan, kegaduhan, kericuhan politik di DPRD Sumbawa yang pada akhirnya akan menyebabkan tertundanya berbagai agenda pemerintahan daerah yang harus dilakukan bersama oleh Eksekutif dan Legislatif. Untuk itu, Presedium KMP menolak hasil Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Hari Senin 27 Oktober 2014 terkait Pengumuman komposisi anggota Fraksi yang ditempatkan dalam Alat-Alat Kelengkapan DPRD dan Perpindahan Bapak M. Saad, S.AP dari Fraksi PAN ke Fraksi Hanura. Kemudian menolak keputusan hasil rapat Komisi 1 dan Komisi 2 di DPRD Sumbawa pada hari yang sama.

Yang memutuskan, Komisi 1 menetapkan Adizul Sahabuddin, SP (F-BK) sebagai Ketua, Edi Syarifuddin (F-Nasdem), sebagai Wakil Ketua dan Ardi Juliansyah, S.IP (F-Hanura) sebagai Sekretaris. Di Komisi 2, menetapkan Indra Herwansyah (F-PDIP) sebagai Ketua, Salamuddin Maula (F-BK), sebagai Wakil Ketua dan M. Yamin, SE. M.Si (F-Hanura) sebagai Sekretaris.

Ketika dikonfirmasi tekait hal ini, Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, menyatakan, surat penolakan ini terlalu berlebihan dan sedikit congkak, karena ini keputusan bersama di internal. Apalagi menjadi hak politik setiap orang untuk pindah fraksi, apalagi berbeda partai politik. (arn)

Penyidik akan Periksa Bupati Bima

Bima (Suara NTB) Usai ekspose di BPKP Perwakilan NTB terkait dugaan korupsi proyek pengadaan sampan fiber glass tahun 2013 senilai Rp 1 miliar, tim dari BPKP NTB rencananya akan turun ke Kabupaten Bima untuk melakukan audit. Usai audit ini, penyidik Polres Bima Kota akan melanjutkan pemeriksaan pihakpihak terkait secara hokum, termasuk Bupati Bima, H Syafrudin HM Nur, M.Pd yang saat itu sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerima fisik proyek.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Wendi Oktariansyah, S.IK yang dikonfirmasi, Selasa (28/10) menyebutkan, sebelumnya pihaknya meminta untuk dilakukan ekspose kasus tersebut ke BPKP. Atas permintaan tersebut, BPKP meminta agar bersurat secara resmi. Sehingga, pihaknya mengirimkan tim untuk mengekspose kasus dimaksud. Ekspose tersebut dilakukan guna memaparkan sudah sejauh mana hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya. “Kita paparkan bahwa sudah sejauh ini hasil

penyelidikan,” tandasnya.

Menyusul ekspose tersebut, lanjutnya, tim dari BPKP akan turun ke Bima guna melakukan audit. Kemungkinan tim tersebut berangkat dari Mataram hari ini dan tiba di Bima, Kamis (30/10). Meski belum diberitahukan secara pasti, dia memperkirakan bahwa Tim BPKP akan melakukan audit selama dua minggu. Karena banyak titik yang akan didatangi, termasuk Dinas PU, empat Kecamatan yang merupakan lokasi sampan-sampan tersebut berada, masing-masing Keca-

matan Sape, Kecamatan Sanggar, Kecamatan Soromandi dan Kecamatan Wera tepatnya di Desa Sangiang.

“Sementara kita sebagai penyidik hanya mendampingi saja,” terang Wendi.

Hasil audit ini, lanjutnya, baru akan diketahui sekitar sebulan kemudian. Dari hasil audit ini, pihaknya akan melihat apakah ada kerugian negara yang diakibatkan atau tidak.

Jika memang ada, berarti akan ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. “Berarti nanti akan ada tersangka,” tuturnya.

Sementara itu, usai audit juga pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan termasuk perusahaan pemenang tender. Pemeriksaan perusahaan pelaksana proyek belum dilakukan pihaknya saat ini karena tidak ada ketentuan yang mengikat apakah pemeriksaan harus dilakukan sebelum audit atau sesudah audit. Tidak hanya pemilik CV, rencananya penyidik juga akan memanggil Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur, M.Pd. Rencananya Syafrudin akan dimintai keterangan sebagai saksi karena saat itu, Syafrudin yang menjabat Wakil Bupati Bima sebagai perwakilan Pemda menerima hasil fisik proyek. “Bupati juga akan dipanggil setelah hasil audit itu,” katanya.

Dia jelaskan, ekspose dilakukan untuk memaparkan perkembangan penyelidikan.

“Yang jelas semua tahapantahapan terkait penyelidikan ini sudah kita lalui,” tegas Wendi.

Seperti diketahui, dugaan korupsi ini ditangani karena proyek senilai Rp 1 miliar ini dipecah menjadi lima paket guna menghindari lelang. Padahal, sesuai dengan ketentuan proyek pengadaan dengan item yang sama tidak boleh dipecah.

Masing-masing proyek senilai Rp 200 juta.

Masalah lain pun turut berkembang, di mana pemilik proyek diduga merupakan keluarga dekat almarhum Bupati Bima yang dua diantaranya merupakan pejabat negara saat itu. Namun dalam administrasi disamarkan dengan nama orang lain. Dalam perjalanannya, sejumlah pihak pun sudah dimintai keterangan termasuk pejabat Dinas PU dan Bappeda. Namun hingga kini, perkara tersebut masih dalam penyelidikan. (use)

Bupati Sumbawa Terima Kunjungan JICA

(Suara NTB//bug)

MENGERING - Akibat musim kemarau berkepanjangan kondisi danau Lebo turut mengering. Menurunnya debit air danau di kecamatan Taliwang ini menyulitkan para nelayan melakukan penangkapan ikan.

Soal Mutasi Bidan

Bupati akan Panggil Kepala Dikes Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin berjanji akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M. Mkes terkait kebijakannya yang memutasi sejumlah bidan senior. Mutasi tersebut dinilai cacat hukum, apalagi keputusan diambil karena diduga kuat atas kekalahan istrinya menjadi Ketua IBI Dompu dalam musda 19 Oktober 2014 lalu. “Saya akan panggil Kepala Dikes,” kata H Bambang M Yasin kepada

wartawan, Selasa (28/10).

H Bambang menegaskan, keputusan Kepala Dikes memutasi beberapa bidan senior melalui nota dinas cacat hukum. Karenanya, para bidan agar tetap bertugas sesuai tempat semula seperti yang diSK-kan. “Alasan Kepala Dikes tidak memutasi, tapi hanya melakukan rolling. Coba dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, soal rolling dan mutasi?,” kata H Bambang.

Sebelumnya, Kepala Dikes Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.Mkes memutasi delapan

bidan senior pasca kekalahan istrinya dari pencalonan ketua IBI Dompu dalam musda IBI Dompu, 19 Oktober 2014 lalu.

Empat bidan di antaranya dikembalikan menjadi bidan biasa dan empat bidan lainnya dibawa ke daerah terpencil.

Kendati dibantah bahwa mutasi tersebut karena ketidakpatuhan para bidan memenangkan Anike Kusumawati, S.Sit, M.Kes (Yeyen) menjadi ketua IBI, namun ia mengakui, kebijakan itu untuk membina jajarannya agar loyal pada atasan. (ula)

Barang Bukti Perambahan Hutan Ditolak Polisi Bima (Suara NTB) Usai melakukan pengecekan atas tangkapan kayu yang diduga hasil perambahan hutan di kawasan Amahami Kecamatan Rasa NaE Kota Bima oleh anggota Resmob Sub Detasmen 1 Detasemen A Brimob Pulau Sumbawa, Dinas Kehutanan (Dishut) akhirnya melaporkan secara resmi ke aparat Polres Bima Kota. Hanya saja, Polres Bima Kota menolak karena membutuhkan bukti yang akurat.

Lantaran ditolak, anggota Resmob dan peyidik pun terlibat ketegangan bahkan sama-sama sempat mencabut pistol.

Laporan tersebut dilayangkan secara resmi oleh Dishut pada Selasa (28/10). Saat melaporkan secara resmi, Kabid Produksi Pengolahan dan Hasil Hutan, Muhaymin, SH membawa serta truk bermuatan kayu sebanyak 4,449 m3 kayu sonokeling dimaksud. Awalnya, penyidik menerima laporan dimaksud, namun sebelum menerima penyidik meminta dilakukan gelar perkara awal.

Namun akhirnya, penyidik menolak menerima laporan karena pelapor belum bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kayu tersebut berada dalam hutan tutupan negara.

Alhasil, ketegangan pun akhirnya terjadi antara anggota Resmob yang juga turut serta dalam ekspose tersebut.

Pasalnya, anggota Resmob kecewa lantaran laporan yang harus diterima terlebih dahulu justru ditolak. Padahal pembuktian bisa dilakukan selanjutnya setelah penyelidikan berjalan. Lantaran terlibat ketegangan, anggota Resmob dan penyidik bahkan sempat saling mencabut pistol masing-masing. Untungnya, aparat yang

(Suara NTB/use)

Muhaymin

sama-sama korps Bhayangkara ini tidak melepaskan tembakan. Lantaran ditolak, truk beserta barang bukti akhirnya dibawa kembali ke Dishut.

Kabid Produksi Pengolahan dan Hasil Hutan, Muhaymin, SH menyebutkan laporan yang hendak dilayangkan tersebut sebagai tindak lanjut penahanan yang dilakukan oleh anggota Resmob. Sesuai dengan batas kewenangan 2 kali 24 jam, pihaknya sudah merampungkan berkas dari hasil kerja tim yang ditunjuk oleh Kepala Dishut.

Dari hasil pengecekan dokumen di So Dana ruku Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan luas 2.200 meter persegi dengan batas-batas dokumen dalam batas yang jelas memang bukan dalam kawasan hutan tutupan negara.

Namun dalam kawasan tersebut ditemukan 12 bekas tebangan dengan diameter bervariasi 23 centimeter hingga 40 centimeter dengan perkiraan volume kurang lebih 2 meter kubik.

Hanya saja, dari hasil pemeriksaan fisik tersebut kayu yang disita tidak sesuai dengan hasil pengecekan di lokasi. Sehingga kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari titik lain yang

diperkirakan dalam hutan tutupan negara. “Kita juga melampirkan bahan-bahan hasil pengecekan kami,” katanya.

Lantaran ditolak, pihaknya akan meminta PPNS untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara struktural serta akan meminta bantuan Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pihaknya merasa yakin, kayu tersebut tidak jelas pasalnya, baik Baharudin yang sesuai dengan surat keterangan kepala desa sebagai pemilik lahan tidak mengakui.

Begitu juga dengan Syamsudin yang namannya tertera dalam nota pengangutan sendiri. Ditambahkannya, pihaknya tidak akan menyerah guna mengungkap kasus-kasus illegal logging hingga ke tingkat atas. “Selanjutnya demi keamanan kita akan titipkan kayu ini ke Mako Brimob,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Resmob Brigadir Abdi Aprianto yang dikonfirmasi menyebutkan sudah dua kali kayu yang diamankan pihaknya ditolak oleh penyidik. Sebelumnya, satu unit truk bermuatan kayu yang dicurigai juga diamankan pihaknya dan diserahkan ke Polsek Rasa NaE Barat untuk diproses. Namun keesokan harinya dilepas dengan alasan yang tidak jelas.

Sementara, kali ini merupakan hasil tangkapan yang kedua namun ditolak oleh penyidik dengan alasan harus mencari bukti yang kuat. Padahal seharusnya, laporan tersebut diterima terlebih dahulu baru kemudian dibuktikan. Apalagi bukti-bukti awal hasil pengecekan sudah disodorkan. “Bagaimana mau pembuktian, laporan saja sudah ditolak, kami tak tahu lagi mau mengadu ke mana,” ujarnya. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menerima empat orang rombongan JICA dari Jepang didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir. Mukmin di ruang kerja Bupati Sumbawa, Selasa (28/10).

Kunjungan JICA dari Jepang ini ditujukan untuk menyampaikan program kerja JICA di Provinsi NTB. Perwakilan rombongan JICA juga menjelaskan program kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang penanggulangan bencana yang tahun ini dilaksanakan hanya di dua provinsi, Sulawesi Utara dan NTB. Dijelaskan dalam program tersebut berupa asistensi manajemen penganggulangan bencana yang saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dalam pertemuan tersebut menyampai-

kan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang khususnya dalam penanggulangan bencana. Bupati juga menyatakan, Pemerintah Jepang telah lama memberikan bantuan kepada Pemkab Sumbawa seperti beberapa buah jembatan yang dibangun dengan bantuan JICA dan juga beberapa bendungan yang merupakan bantuan Pemerintah Jepang melalui Nippon Koei CO. LTD. Hasil dari kerjasama manajemen penanggulangan bencana dapat menjadi bahan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Bencana. Dan apabila hasil asistensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan dibuatkan Peraturan Daerahnya (Perda).

Hal tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam penerapan penanggulangan bencana di lapangan. (arn)

Tak Hadiri Undangan

DPRD Ingatkan Bupati Dompu Dompu (Suara NTB) Rapat dengar pendapat atau hearing Institut Transparansi Kebijakan (ITK) NTB dengan DPRD Kabupaten Dompu terkait masalah tumpang tindih lokasi hutan kemasyarakatan (HKm) di blok Kesi Kempo tidak dihadiri perwakilan eksekutif. Ketidakhadiran ini menjadi catatan dan Dewan memberi warning kepada Bupati yang sudah dua kali tidak hadiri undangan.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada wartawan, Selasa (28/10) menegaskan, sudah dua kali undangan Dewan kepada Bupati tidak dihadiri. Bahkan saat hearing dengan kelompok masyarakat terkait masalah HKm blok Kesi Kempo, tidak satupun perwakilan eksekutif yang hadir. Padahal undangan telah disampaikan dan tidak ada konfirmasi ketidakhadirannya. “Kita sangat kooperatif dengan undangan Bupati selama ini dan bahkan hadir lengkap di manapun tempatnya. Tapi giliran undangan kita, tidak juga dihadiri.

Ada apa?” kata Yuliadin.

Yuliadin mengingatkan, bila undangan ketiga tidak dihadiri Bupati, jangan salahkan Dewan bila tidak dihiraukan Dewan atas undangan serta kepentingan eksekutif.

“Ibarat orang pacaran, ketika surat pertama tidak dibalas, masih dimaklumi. Ketika su-

rat kedua tidak dibalas, patut dicurigai. Tapi ketika ketiga tidak dibalas juga, berarti sudah tidak ada cinta. Maunya putus,” kata Yuliadin.

Masalah HKm di blok Kesi, lanjut Yuliadin, merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Apalagi ini terkait dua kelompok masyarakat yang saling klaim memiliki hak.

Bila tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan membias ke persoalan lain dan menjadi konflik yang berkepanjangan. Begitu juga dengan persoalan kerusakan hutan yang dipersoalkan Fortani Dompu saat hearing beberapa waktu lalu. “Ini menunjukan bahwa eksekutif tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat dan cenderung membiarkan,” ungkapnya.

Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si yang dihubungi terpisah menegaskan, tidak ada niat Bupati untuk tidak mau menghargai undangan Dewan. Ketika ada undangan, Bupati selalu mewakilkan ke jajarannya bila tidak bisa hadir secara langsung. “Kalau kegiatan (hearing dengan ITK) tadi, saya tidak tahu apakah ada undangan untuk eksekutif atau tidak. Tapi kalau sebelumnya (hearing dengan Fortani), Bupati diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan,” kata Muhammad. (ula)

Lensa

(Suara NTB/ula)

KUNJUNGI PASAR - Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyono bersama Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos saat mengunjungi pasar Dompu untuk membagikan bunga usai apel sumpah pemuda, Selasa (28/10).

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

(Suara NTB/ist)

DIRESMIKAN - Siswa SDN 3 Praya peserta Albi English Club yang hadir dalam peresmian kursus Bahasa Inggris Gratis bagi siswa SD di sekitar Rumah Albi Toko Alfamart Soekarno Hatta Lombok Tengah itu. berfoto bersama jajaran perwakilan manajemen Alfamart dan pihak sekolah serta pengajar kursus tersebut, Selasa (28/10).

SAHABAT PENDIDIKAN

Wow, Belajar Bahasa Inggris Gratis di Rumah Albi Praya (Suara NTB)Alfamart meresmikan kegiatan Albi English Club pada Selasa (28/10) di Rumah Albi Soekarno Hatta, Lombok Tengah.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Alfamart di bidang pendidikan dengan memberikan fasilitas belajar Bahasa Inggris Gratis bagi anak-anak yang tinggal di sekitar toko.

“Hari ini merupakan pembukaan proses belajar mengajar dengan dukungan tenaga pengajar dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Selain menjadi pengajar/volunteer rekan-rekan mahasiswa juga terlibat dalam pembuatan materi pembelajaran,’’ ungkap Nur Rachman, Corporate Communication General Manager Alfamart.

Albi English Club dilaksanakan 2x seminggu dengan pembagian kelas Pre Beginner (1-3 SD) dan Beginner (4-6 SD), dengan materi pembelajaran lebih menitikberatkan pada vocabulary. Materi yang diberikan berbeda di setiap pertemuan yang disampaikan dengan cara dan metode yang menyenangkan, agar anak-anak menikmati proses belajar-mengajar.

“Penguasaan Bahasa Inggris merupakan hal penting bagi masa depan anak-anak, namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengikuti kursus tambahan, karenanya kami ingin membantu masyarakat untuk mempermudah akses dalam menambah pengetahuan. Lebih dari itu, kami ingin Albi English Club menjadi tempat kedua belajar setelah sekolah, bahkan anak-anak juga bisa membahas tugas-tugas sekolah pada saat sesi belajar, metode belajar yang interaktif juga mendorong anak lebih percaya diri” ujarnya.

Albi English Club merupakan bentuk CSR kami di bidang pendidikan “Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Rumah Albi Jenderal Sudirman, Tangerang dan diikuti oleh 50 anak. Kami berharap masyarakat menyambut positif dilaksanakannya program Albi English Club, sebagai Toko Komunitas kami ingin keberadaan Alfamart dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” tandasnya. (adv)

Ketua Kelompok Ternak Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 dan kelompok ternak di desanya merupakan salah satu dari 10 kelompok di Loteng yang menerima bantuan.

Mengenai pemeriksaan oleh Kejaksaan, diketahuinya berkaitan dnegan tender dan beberapa item lain dalam pengadaan sapi. Karena bantuan ke desanya juga ada kaitan dengan paket bantuan sama di Loteng. ‘’Saya sudah minta jelaskan kepada Kejaksaan apa adanya.

Apakah ada uang diterima, atau ada dalam bentuk barang. Item apa saja yang diserahkan dinas (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB),’’ terang Syamsul Rizal.

Mengenai bantuan sapi itu, diakuinya tidak lepas dari perannya, menginisiasi kelompok dan menjembatani ke Pemerintah Provinsi NTB. Sebab melihat tingginya antusiasme kelompok merawat dan memelihara ternak.

Namun ketika bantuan sapi tiba, ia menduga di luar dari spek yang ditentukan. Ini terlihat dari fisik sapi. ‘’Bantuan sapi sepertinya di luar spek, terlihat dari fisiknya yang kurus. Tapi ya namanya masyarakat, dikasi Alhamdulillah. Mereka antusias menerima,’’ terang Kades Pagutan.

Hal lain yang dikeluhkan, adalah item lain yang tidak turun.

Padahal dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang sempat dilihatnya, setelah sapi diterima peternak, disusul kontrol medis, pemberian vaksin, penyuluhan, bahkan sampai tali nylon. ‘’Tapi yang diberikan sapi saja, setelah itu tidak ada,’’ sebutnya.

Jika memerlukan medis, kelompok setempat harus mengeluarkan biaya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per ekor. Keadaan ini membuatnya sempat protes ke Dinas Pertanian dan Peternakan Loteng, sehingga sempat ada turun petugas dari UPT memeriksa kondisi sapi.

Ketua Kelompok Ternak ‘’Ikhtiar’’, Karye ditemui sebelumnya mengakui pernah dimintai keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Pertanyaan sep-

utar bantuan sapi tersebut, serta item-item lain. Ia menjelaskan kondisi sapi ketika diserahkan dari dinas. Menurutnya, bantuan sapi tersebut per ekor diketahui harganya Rp 6.250.000 per ekor. Namun jika dilihat dari kondisi fisik, sapi tersebut kurus dan ditaksir harganya sekitar Rp 4 Juta. ‘’Tapi namanya juga kami kelompok, terima saja, merasa senang menerima bantuan,’’ terangnya.

Namun soal spek sapi, sama sekali tidak diberikan catatan, baik berupa bobot, umur, salinannya tidak diberikan kepada pihaknya sebagai penerima bantuan.

Sehingga secara administrasi mereka tidak tahu menau.

Setelah sapi diberikan, mereka langsung merawat dengan baik. ‘’Kalau melihat kondisi sekarang dengan saat diberikan, ya sangat jauh berbeda, sekarang sudah gemuk, kondisinya sehat sehat,’’ tegasnya.

Namun sementara yang jadi masalah saat ini adalah, urusan pelayanan medis termasuk vaksin. Karena tidak ada bantuan medis, dalam kurun satu tahun pemeliharaan sapi, sedikitnya tiga ekor bayi sapi mati. Parahnya, semua mati di dalam perut. Kelompoknya sudah enggan menghadirkan tenaga medis, apalagi meminta disuntik atau divaksin, karena harus bayar ratusan ribu.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH dikonfirmasi terkait pemeriksaan kelompok ternak di Loteng, mengatakan bahwa hal itu menjadi bagian dari penyelidikan bantuan ternak di Sumbawa. Saksi-saksi yang diperiksa, termasuk dari ketua kelompok, untuk menguatkan bahan puldata dana pulbaket. ‘’Pemeriksaan bantuan bibit sapi di Lombok Tengah, merupakan rangkaian penyidikan bantuan yang sama di Sumbawa,’’ kata Sutapa, Selasa (28/10) kemarin. (ars)

Ruas ’’By-Pass’’ BIL yang Retak dan Bergelombang Sepanjang 7 Kilometer Dari Hal. 1 Tahun 2015 akan dilaksanakan,” imbuhnya.

Untuk jalan yang retak dan bergelombang ini, kata Dwi memang harus dibuatkan ramburambu bahwa jalannya dalam kondisi retak dan bergelombang.

Supaya tidak membahayakan para pengendara sepeda motor dan roda empat. “Jadi mungkin memang harus diberikan rambu jalan di lokasi yang bergelombang. Kalau posisi (keceptan kendaraan) 100 km/jam nampak

sekali terasa,’’ terangnya.

Seperti diberitakan Suara NTB para pengguna kendaraan tampaknya harus lebih berhati-hati saat melintas di jalur by-pass BIL khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, kondisi jalan kini sudah mulai retak. Bahkan di beberapa titik, kondisi jalannya bergelombang.

Sehingga dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan pengguna kendaraan. (nas)

RAGAM Krisis Air Bersih Landa 53 Kecamatan dan 232 Desa di NTB Mataram (Suara NTB) Data terbaru yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) NTB, jumlah kecamatan dan desa yang mengalami kekeringan yang berakibat pada krisi air bersih sejak April lalu sebanyak 53 kecamatan dan 232 desa. Terkait dengan hal ini, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 15 September lalu sampai Desember mendatang. ‘’Kekeringan di NTB telah melanda 53 kecamatan dan 232 desa yang mengalami krisis air bersih,’’ kata Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi di Mataram, Selasa (28/10).

Ardi mengaku kewalahan memasok air bersih pada daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih di daerah ini. Pasalnya, selain kekurangan armada, BPBD

juga kekurangan pasokan air bersih yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, musim hujan di daerah ini diprediksi akan mulai turun pada awal Desember mendatang.

Pada September lalu, terdapat 174 desa mengalami krisis air bersih atau terkena dampak kekeringan. Sebanyak 174 desa itu tersebar di 44 kecamatan pada sembilan kabupaten/kota di NTB. Setiap hari, kata Ardi, desa yang mengalami krisis air bersih jumlahnya terus bertambah.

Untuk suplai air bersih kepada desa yang krisis air bersih itu, sejak September lalu sudah dipasok air bersih. Setiap hari dipasok sebanyak 40 ribu liter pada setiap kabupaten dengan kapasitas tangki 5.000 liter.

Saat ini, kata Ardi, bebera-

pa kabupaten/kota meningkatkan status siaga darurat kekeringan menjadi tanggap darurat kekeringan. Seperti Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Dengan banyaknya desa yang meningkatkan status kekeringan di masingmasing daerah itu, maka provinsi bisa saja mengeluarkan status tanggap darurat kekeringan. Namun sebelum itu, pihaknya harus berkoordinasi dengan BMKG. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera membangun delapan sumur bor dan pemasangan 150 buah tandon air pada delapan kabupaten/kota di NTB. Selain itu, juga akan diberikan bantuan kepada masyarakat yang rawan pangan berupa bantuan makanan tambahan. (nas)

Pemuda Harus Mampu Bersaing Mataram (Suara NTB) Para pemuda dituntut untuk dapat memainkan perannya secara optimal sebagai perekat persatuan bangsa dalam pembangunan nasional. Seiring dengan pasar bebas atau era komunitas ASEAN tahun 2015 mendatang, pemuda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan pemuda bangsa-bangsa lainnya di kawasan ASEAN. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Selasa (28/ 10) kemarin.

“Seiring dengan itu pada tahun 2015 kita akan memasuki era komunitas ASEAN. Untuk itu para pemuda harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan bangsabangsa lain,” kata Amin.

Dikatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki sumber daya alam berlimpah, memiliki sejarah leluhur bangsa yang hebat, kebudayaan yang unggul, masyarakat yang toleran, dan sumber daya manusia yang semakin lama semakin baik. ‘’Mentalitas bangsa, khususnya para pemuda harus terus dibangun agar menjadi pemuda-pemuda yang unggul, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan global yang semakin hari se-

(Suara NTB/ist)

INSPEKTUR UPACARA - Wagub NTB, H.Muh. Amin sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, kemarin. makin kompetitif,’’ katanya.

Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Ir. Joko Widodo sangat relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju berarti dapat menghasilkan bangsa yang hebat.

“Oleh sebab itulah pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan harus terus dilaksanakan melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana diamanatkan

UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan,”imbuhnya.

Disebutkan, pemuda yang maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya dan memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Pemuda yang maju adalah pemuda yang mampu berfikir positif. Yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan, tidak mudah menyerah, bertanggungjawab dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk dirinya, masyarakatnya dan untuk bangsanya. (nas)

Tes CPNS Pemprov NTB Berlangsung Selama 20 Hari Dari Hal. 1 Setiap hari sebanyak 500 peserta yang akan mengikuti tes.

Atau dalam sehari terdapat lima gelombang pelaksanaan tes. ‘’Total peserta sebanyak 9.840 orang. Setiap hari sebanyak 500 orang yang mengikuti tes seleksi. Sehingga waktunya sekitar 20 hari pelaksanaan tes ini,’’ terangnya.

Selain itu, ia menegaskan, bagi peserta yang terlambat

datang tak akan diberikan toleransi. Mereka yang terlambat otomatis langsung gugur. ‘’Yang telat tak ada toleransi, langsung gugur,’’ tegasnya.

Kartu peserta akan dibagikan pada saat peserta masuk ruangan. Di samping itu, mereka harus menunjukkan KTP. Selama pelaksanaan tes, panitia lokal di luar kontrol.

Proses pelaksanaan tes sepenuhnya dikontrol oleh panitia pusat. Sebanyak

9.840 0rang peserta CPNS Pemprov NTB itu akan memperebutkan sebanyak 141 formasi yang diperoleh tahun ini.

Secara keseluruhan, dari 11 pemda di NTB jumlah pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau berhak mengikuti tes seleksi sebanyak 37 ribu lebih dari sekitar 40 ribu pelamar secara online. Artinya, sebanyak 37 ribu orang lebih memperebutkan sebanyak 658 formasi yang diperoleh 11 pemda. (nas)

Realisasi Gedung I RSUP Dasan Cermen Belum 30 Persen Dari Hal. 1 KLU dan Lobar Rp 4,520 miliar, Sumbawa dan KSB Rp 2,220 miliar dan Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan pagu Rp 2,820 miliar.

Kemudian pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB sebanyak 6 paket, masing-masing paket I Rembiga- Pemenang-Tanjung-Bayan-Ds. Biluk-Sambelia-Labuhan Lombok dengan pagu Rp 10 miliar. Paket II Sumbawa Besar-Semongkat-Batu Dulang, Sumbawa-Sebewe-Luar Air dengan pagu Rp 8 miliar, paket III Praya-Keruak-Simpang Pengantap-Mt. Ajan-Kuta, Mt. Ajan-Penujak dengan pagu Rp 6 miliar.

Paket IV Sp Kempo-Sp. Kore, Tawali-Sape, KarumbuSape dengan pagu Rp 12 miliar, Paket V Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk dengan pagu Rp 5,5 miliar dan Paket VI Kawindo To’i-Piong, Piong-Sp. Kore, Sp Kore- Kiwu, Kiwu-Sampungu, SampunguBajo, Sila-Bajo dengan pagu Rp 8 miliar.

Selanjutnya, lanjutan pembangunan Gedung RSUP NTB Dasan Cermen sebanyak 6 paket dengan pagu Rp 137,090 miliar. Masing-masing pembangunan gedung I dengan pagu Rp 66,972 miliar, gedung I dengan pagu Rp 43,799 miliar, gedung K dengan pagu Rp 8,524 miliar. Pembangunan gedung N/Instalasi Gizi dengan pagu Rp 7,808 miliar,

gedung T dengan pagu Rp 7,386 miliar dan gedung Y1 dengan pagu Rp 2,601 miliar.

Kemudian, satu paket renovasi dan perluasan bangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB dengan pagu Rp 11 miliar.

Rum menjelaskan, dari hasil monitoring yang dilakukan memang ada kemajuan atau progres capaian namun belum signifikan. Dari 19 paket poryek strategis itu, lanjutnya yang menjadi atensi saat ini adalah pembangunan gedung I RSUP Dasan Cermen. Dimana posisinya sampai dengan saat ini belum sampai 30 persen progres pengerjaannya. Sementara, progres secara total dari enam paket proyek di RSUP dasan Cermen, katanya, sudah mencapai 70 persen. ‘’Mungkin hanya gedung I RSUP Dasan Cermen saja yang terus dipacu. Posisinya (capaian fisik) belum sampai 30 persen sekarang. Secara total mereka progresnya 70 persen dari total pekerjaan di RSUP. Karena di sana banyak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. Rupanya serapan itu terangkat oleh paket-paket lain yang sudah mendekati 100 persen,”terangnya.

Rum menambahkan, pembangunan gedung I RSUP Dasan Cermen itulah yang saat ini terus dipacu progres fisiknya. Pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi. “Apa yang bisa kami

berikan masukan kita berikan masukan. Sementara pengawasan sudah jelas, sudah ada konsultannya dan pengawas teknis Proyek,”imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya yang terus dipantau progres fisiknya adalah proyek pembangunan rumah tak layak huni dan pengadaan konstruksi jalan PRIM. “Kalau rumah kumuh sementara yang saya dengar informasi terakhir masih on schedule.

Memang ada satu paket PRIM yang memang perlu perhatian. Artinya tetap kita pantau semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Kita lakukan di biro AP,” tambahnya.

Termasuk juga, kata Rum proyek pembangunan jalan lingkar Gili Trawangan senilai Rp 5 miliar yang progresnya baru 25 persen. Biro AP, lanjutnya, telah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan yang menyebabkan progres fisik masih rendah.

“Solusinya percepatan saja.

Mereka di sana adalah kesulitannya pengangkutan material.

Itu didatangkan dari daratan Lombok. Menyeberangkan ke sana (Gili Trawangan) itu yang bikin persoalan. Memang formula untuk yang di Trawangan belum kita dapatkan karena memang kita belum ketemu dengan pihak PPK nya,”pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Pengelolaan APBD

Bupati Mengaku Berada di Waktu yang Salah Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menyadari keluhan banyak pihak terkait kepemimpinannya yang dinilai kaku dan saklek. Dalam pengelolaan APBD, ia mengaku berada pada waktu yang salah karena sistem pengelolaan keuangan yang ketat.

Saya berada di waktu yang salah. Coba dibandingkan dengan 5 – 10 tahun lalu. Dulu mainnya cash and carry.

Sekarang, harus diajukan melalui proposal dan dianggarkan dalam APBD. Pencairannya pun langsung melalui rekening bank, tidak ada cash and carry,” kata H Bambang M Yasin saat hearing bersama pengurus dan anggota KNPI Dompu usai upacara Hari Sumpah Pemuda di Ruang Rapat Bupati, Selasa (28/ 10) kemarin.

Perubahan prosedur dan mekanisme pencairan dana dari Pemda, dikatakan H Bambang, sebagai upaya untuk mencegah penyelewengan keuangan negara. Termasuk

pencairan dana bantuan social, harus tercatat dalam Perbup. Selain itu, pengawasan oleh BPK juga cukup intens.

Setiap bulan, pasti ada Perwakilan BPK yang melakukan pemeriksaan. Bahkan rekening kas daerah terpantau secara online di Ketua BPK. “Dulu (anggaran 2013), BPK melakukan pemeriksaan terhadap penerima bansos diacak. Tapi sekarang tidak, makanya semua anggota kelompok penerima bansos harus melampirkan foto copy KTPnya. Ini untuk mempermudah pengawasan,” jelasnya.

Berbelit-belitnya pertanggungjawaban penggunaan uang, dikatakan H Bambang, sebagai upaya untuk membentengi diri dari persoalan hukum di kemudian hari dan melindungi penerima bantuan. “Bayangkan, ada Rp 47 miliar total dana bansos tahun 2014 ini,’’ sebutnya. Mulai 2015 mendatang, setiap desa di Dompu akan mendapatkan kucuran dana Rp 750 juta – Rp 1,4 miliar pertahun. (ula)

DKPP KSB Diminta Penuhi Kebutuhan Ternak RPH Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk memenuhi kebutuhan ternak guna menunjang produksi Rumah Potong Hewan (RPH) Poto Tano. Permintaan tersebut dilontarkan kalangan DPRD setempat setelah melihat potensi yang dimiliki RPH berskala internasional tersebut dalam setahun terakhir.

“Prospeknya bagus tinggal bagaiamana RPH itu bisa produksi tiap hari. Caranya tentu dengan stok ternak supaya ada pemotongan secara kontinu di sana (RPH Poto Tano, red),’ jelas anggota Komisi II DPRD KSB Abidin Nasar, SP. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku RPH tersbeut, Komisi II mendapat ide dengan cara mengurangi kegiatan pengiriman ternak hidup antardaerah. Menurut Abidin, pengiriman ternak antardaerah itu kemudian dialihkan untuk memenuhi kebutuhan RPH Poto Tano sehingga pengiriman tidak lagi dalam bentuk ternak

hidup, melainkan dalam bentuk daging.

Menanggapi ide Komisi II DPRD itu pihak DKPP KSB mengatakan, sangat mengapresiasinya. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak dapat serta-merta dijalankan mengingat dalam tata niaga penjualan ternak antar pulau terdapat banyak pihak yang terlibat.

“Tidak bisa kita kurangi atau bahkan menutupnya untuk kemudian kita alihkan ke RPH,” jelas Sekretaris DKPP KSB drh.

Khaerul Jibriel kepada wartawan, Selasa (28/10).

Ia mengatakan, terkait kebutuhan ternak RPH Poto Tano sejak awal DKPP menghajatkan untuk mengakomodir seluruh ternak se-Pulau Sumbawa. Sehingga jika kemudian kebijakan untuk mengurangi pasar ternak hidup dari KSB ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan RPH dinilai kurang efektif. “Pengusaha melakukan pengiriman ternak antarpulau juga diatur sedemikian rupa. Bahkan untuk kuotanya saja kita ditetapkan oleh provinsi,’’jelasnya. (bug)

Kritik yang Islami Dari Hal. 1 Fakta sejarah menurut Ali BD, pada masa Orde Baru, ada organisasi pemuda yang dibuat khusus. Akan tetapi, katanya, keberadaan kelompok pemuda itu telah menjadi instrumen politik para elite penguasa. ‘’Itu namanya pemuda digeret untuk kepentingan penguasa,’’ terangnya.

Akibat dari kondisi itu, lanjut bupati, pemikiran dan kreativitas pemuda menjadi lumpuh di tengah pertumbuhannya. Ditegaskan, pemerintah tidak boleh memandang pemuda sebagai anak kecil, atau menganggap remeh pemuda. ‘’Pemuda memiliki kreativitas dan inovasi yang harus didukung oleh pemerin-

tah,’’ tegasnya.

Ali BD pun menyampaikan rencananya tahun 2016 mendatang akan membangun sebuah monumen yang dinamai gelanggang pemuda. Salah satu maksudnya adalah, untuk mengenang jasa pejuang yang membela Lotim di era penjajahan silam. Selain itu, agar pemuda bisa mengenang patriotisme pejuang. ‘’Gelanggang pemuda itu, nantinya akan jadi tempat berdiskusi. Saya akan bangun monumen Mei 1946 mengenang gugurnya pahlawan Lotim,’’ imbuhnya. Ia menambahkan, Pemkab Lotim di tengah keterbatasan anggaran yang ada, terus mendorong pemuda untuk berkreasi, lepas dan bebas dari intervensi. (rus)

Kejati akan Panggil Anggota Dewan Penunggak Dana SPPD Dari Hal. 1 SKK diserahkan Inspektur pada Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH mewakili Gubernur NTB, sekitar pukul 11.00 Wita, kepada Asdatun, Hendrik Selalau, SH, MH. ‘’Benar, tadi secara resmi sudah kami serahkan SKK ke Asdatun,’’ kata Agus Patria kepada Suara NTB, usai bertemu Asdatun.

Bersamaan dengan diserahkannya SKK itu, Inspektorat juga melampirkan data – data terkait SPPD seluruh anggota DPRD NTB yang diduga bermasalah, mencapai Rp 4,5 miliar. “Rekap nama – nama anggota Dewan yang belum membayar tagihan kerugian negara itu sudah kami serahkan juga,” terang Agus Patria.

Pada intinya, proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Tinggi NTB, berbekal SKK yang sudah ditanda tangani gubernur tersebut. ‘’Setelah Pak Gubernur tanda tangan, tinggal Pak Kajati yang tanda tangan,’’ jelas Agus.

Sementara pihak Kejaksaan Tinggi NTB memastikan sudah menerima SKK tersebut dan dalam waktu secepatnya akan ditindaklanjuti den-

gan proses penagihan. ‘’Ke dua belah pihak sudah resmi menandatangani SKK, karena tadi Pak Kajati juga sudah tanda tangani SKK nya,’’ jelas juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Maka secara resmi akan ada proses non litigasi dilakukan oleh tim dari Datun, diawali dengan melayangkan undangan kepada masing masing anggota Dewan, dalam rangka klarifikasi tunggakan dimaksud. ‘’Undangan ini akan dilayangkan kepada masing – masing anggota Dewan penunggak, untuk diklarifikasi berdasarkan data tunggakan yang diserahkan pihak Inspektorat,’’ jelas Sutapa.

Ditanya soal jangka waktu penagihan, tidak dipastikan pihaknya. Namun mengenai proses teknis dalam pemanggilan nanti, akan diawali pendekatan persuasif agar mereka yang namanya tercantum, membayar sesuai dengan kewajiban sesuai temuan kerugian negara. Harapannya, para penunggak kooperatif menyelesaikan tagihan tersebut, karena bagaimana pun juga sudah menjadi temuan dan catatan kerugian negara yang harus segera dikembalikan ke kas daerah. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

Perbaikan ’’By-Pass’’ BIL Harus Jadi Prioritas KONDISI jalur by-pass BIL di sejumlah titik cukup memprihatinkan. Tidak saja retak, ruas jalan nasional itu juga bergelombang. Kondisi itu cukup membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, kendaraan yang lalu lalang di by pass hendak menuju bandara dan sebaliknya rata-rata dalam kecepatan tinggi. Sehingga dibutuhkan kondisi jalan yang mulus dan stabil.

Sayangnya, jalan by-pass BIL, baru lima tahun dibangun, konstruksinya sudah bermasalah. Seperti dilansir Suara NTB edisi Selasa (28/10), jalur by-pass BIL dari wilayah Tandek hingga Desa Batujai, menujukkan kondisi jalan retak yang tersebar di beberapa titik. Begitu pula kondisi jalan yang bergelombang.

Hanya di beberapa lokasi. Kendati demikian, kondisi tersebut cukup berbahaya. Terutama bagi pengendara yang mungkin baru melewati jalur tersebut.

Karena bisa saja menimbulkan kecelakaan, jika tidak berhati-hati. Pasalnya, secara kasat mata kondisi jalan memang mulus. Namun ketika dilewati justru bergelombang. Kondisi terparah terjadi di sekitar wilayah Sulin dan Tandek Desa, Labulia. Ruas jalan di wilayah ini sudah banyak yang retak-retak. Meskipun merupakan ruas jalan nasional, bukan berarti Dinas PU dan ESDM Lombok Tengah maupun Dinas PU Provinsi NTB hanya bisa berpangku tangan.

Karena berada di wilayah Lombok Tengah, paling tidak Dinas PU dan ESDM Loteng merasa ikut memiliki. Caranya, aktif menginformasikan kondisi ini kepada Balai Jalan Wilayah VIII Denpasar melalui Dinas PU Provinsi NTB. Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan penanggulangan jalan by-pass BIL yang retak dan bergelombang tersebut.

Dari total panjang by-pass BIL sekitar 21 km, sekitar 6 – 7 kilometer yang bermasalah. Janji Kepala Dinas PU Provinsi NTB, H. Dwi Sugianto yang mengatakan, pemeliharaan jalan nasional yang dibangun tahun 2008 itu akan dilakukan tahun 2015 mendatang, harus benar-benar dipastikan dapat terwujud. Sebab, jika tidak terealisasi perbaikannya, kondisi jalan by pass yang diketahui telah retak dan bergelombang di beberapa titik ini, akan semakin parah.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 60 – 90 miliar pada tahun 2015 untuk memperbaiki jalan tersebut. Anggaran puluhan miliar itu hendaknya dapat mendukung performance jalur by-pass yang setiap harinya dilewati ratusan kendaraan. Sebagai pintu masuk NTB, jalan by pass BIL sangat strategis.

Kesan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dapat terlihat dari kesungguhan Pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan. Dengan jalan yang mulus, mengesankan Pemda memang serius menjadikan daerah ini sebagai daerah yang nyaman dikunjungi.

Karenanya, perbaikan jalan by-pass yang retak dan bergelombang pada tahun 2015 harus menjadi salah satu prioritas. (*)

Halaman 6

Menanti Kerja Kabinet Kerja Jokowi ETELAH menunggu lama, proses yang panjang dan berlikuliku, akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan nama para menterinya (27/10/ 14). Rasa penasaran publik kini terobati. Jokowi memberi nama kabinetnya dengan “Kabinet Kerja”.

Pengumuman menteri itu tampak berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dengan memakai seragam putih, beberapa menteri berlari saat disebut namanya. Mereka hendak memberi makna pada semangat dan gairah kerja yang segar sebagaimana tanda yang sering dilekatkan pada Jokowi sendiri.

“Kabinet Kerja” adalah sebuah tanda. Tanda dimana Jokowi merepresentasi diri dan seluruh gagasan kerjanya. “Kabinet Kerja” akan menjadi wajah pemerintahan Jokowi. Karena itu, baik buruk pemerintahan Jokowi kedepan sangat ditentukan gairah dan kinerja Kabinet Kerja.

Karena itu, dapatlah dipahami mengapa Jokowi sangat hati-hati dalam menentukan dan memilih orang dalam mengisi kabinetnya.

Langkahnya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan PPATK dalam melakukan penyeleksian nama kandidat menteri patut diapresiasi sebagai terobosan baru dalam proses memilih pejabat publik.

Terobosan Baru Belajar dari kegagalan pemerintah sebelumnya, Jokowi mencoba menerobos batas-batas elitisme pejabat publik. Jokowi hendak menyampaikan bahwa pejabat adalah pelayan rakyat yang tidak perlu membatasi diri pada sistem protokeler yang kaku dan elitis. Pejabat harusnya menyatu dengan rakyat. Elitisme pejabat seringkali membuat terhambatnya proses pelayanan publik kepada rakyat sendiri.

Dari 34 menteri yang terdiri dari 18 orang kalangan profesional dan 16 “profesional” partai. Ada beberapa terobosan penting yang dilakukan Jokowi. Pertama, Jokowi mampu melampui elitisme partai politik dalam spektrum pemilihan pemimpin nasional. Selama ini, para menteri selalu diisi oleh mereka yang menjadi ketua umum partai politik. Atau paling tidak memiliki jabatan sentral dalam tubuh partai. Meskipun masih tetap ada jatah partai politik pengusung dalam kabinetnya, setidaknya “revolusi” seleksi pejabat yang dilaku-

Oleh:

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang: Asal Leong Tengah, Tanjung-KLU) kan Jokowi ini dapat membuat partai politik melakukan proses meritokrasi dalam memilih kadernya untuk menduduki jabatan publik.

Kedua, Jokowi ingin menunjukan bahwa politik adalah kegembriaan dan kebahagiaan bagi rakyat. Politik haruslah tampil menyatu dengan rakyat. Jokowi melampui batas-batas elitisme pemimpin yang selama ini mencolok dalam kepemimpinan nasional. Politik hanya menjadi arena pertarungan bagi para elit. Sementara rakyat ditempatkan sebagai subyek politik yang hidup hanya pada saat pemilu.

Seringkali politik tampil tak lebih dari pertarungan elit.

Menyerupai teater panggung yang berisi transaski, kompromi, dan negoisasi para elit. Kerena itu, politik hanya menjadi urusan para elit partai politik. Dalam konteks ini, Jokowi berhasil membawa politik ke ruang publik yang lebih partisipatif. Inilah yang membuat pelantikan Jokowi menjadi sejarah baru dalam reformasi politik Indonesia. untuk pertamakalinya, pelantikan presiden dimeriahkan oleh puluhan band,penyanyi, artis, seniman, dan ribuan rakyat. Mereka menggelar konser bertajuk “Pesta Rakyat”.

Budayawan Radhar Panca Dahana bahkan meneteskan air mata saat mengahadiri konser rakyat (Kompas, 26/10/14).

Semangat rakyat dalam ruang publik politik, termasuk partisipasi dalam mengahadiri ritual kenegaraan, nyaris hanya terdengar ketika awal pemerintahan Soekarno.

Piadto Bung Karno mampu menghipnotis rakyat Indonesia dan setia mendengar isi dari setiap pidatonya. Bung Karno merupakan ikon politik bangsa yang memiliki daya tarik tinggi bagi rakyatnya.

Satu kata saja yang keluar dari mulut Bung Karno, akan terus diingat sebagai diktum politik yang memberi pecutan motivasi dan gairah kebangsaan.

Ketika Orde Baru berkuasa (1966-1998), gairah dan semangat partisipasi politik terperosok direduksi menjadi urusan para elit dan kroni Orde Baru. Rakyat, dimaknai tidak lebih dari orang pinggiran, kulot, tidak cakap dalam urusan politik, sehinga tidak perlu dilibatkan dalam persoalan politik. Dapatlah dipahami, negara dan masa depannya sepenuhnya berada di kepala Soeharto sendiri. Apa

yang dipikirkan Soeharto, itulah menjadi representasi negara.

Orde Baru memberikan trauma besar bagi kebebasan politik dan kebebasan sipil. Soeharto, mengakumulasi kekuatannya dengan melakukan kapitalisasi birokrasi melalui tiga elemen: Birokrasi, TNI, dan Golkar. Pada akhirnya, Orde Baru runtuh melalui gerakan massa pada 21 Mei 1998. Soeharto mundur, dan era baru mulai dibuka.

Sebagai antitesanya, lahirlah rezim reformasi 1998 yang diharapkan mampu membuka ruang bagi keterlibatan politik warga.

Sampailah pada akhirnya digelar pemilu langsung pertama (2004) yang menjadi pintu masuk bagi keterlibatan warga secara langsung dalam proses politik. Rakyat tidak lagi dimaknai sebagai ruang kosong yang tidak memilki representasi.

Arus politik yang semula menepikan peran rakyat, maka kini seluruh kegiatan politik tertuju secara langsung kepada rakyat. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan dukungan partisipasi rakyat tinggi dalam pemilu.

Namun demikian, reformasi politik justru tidak menghilangkan kekuasaan politik yang bertumpu pada elit-elit kuasa partai politik.

Rakyat hanya menjadi subyek politik pada saat pemilu. Sementara itu, ia akan kembali kehilangan representasinya, tergantikan oleh elitelit politik tertentu. Karena itu, politik menjadi sangat membosankan, rakyat mengalami kejenuhan dan kemuakan atas berbagai persoalan politik. Sebagain orang juga apatis dengan berbagai persoalan negara, akibat dari tingkah laku para elit politik yang tidak cenderung memberi perubahan dan harapan.

Kabinet “Harapan” Tantangan yang harus dihadapi oleh Kabinet Kerja adalah harus mampu menjawab harapan rakyat besar terhadap berbagai perubahan mendasar. Selain itu, para menetri anggota kabinet juga harus mampu mengiringi gaya kerja “blusukan” Jokowi yang mencoba tampil lebih sederhana, dan lebih dekat dengan rakyat. Jika publik mendapati salah satu dari menteri tampil kontraproduktif dengan gaya kepemimpinan Jokowi, maka akan melunturkan kepercayaan publik kepada kabinet yang dibangun Jokowi itu.

Sebagai presiden, Jokowi juga

harus secara terus menerus memicu semangat dan gairah kerja para menteri sesuai dengan karakter kepemimpinannya. Inilah saatnya Jokowi membuktikan jargon merakyat, sederhana, bekerja cepat, sebagaimana yang dibangun saat kampanye lalu. Kegagalan Jokowi dalam membentuk gaya kerja menterinya ini akan merusak kepercayaan publik terhadap proses penyeleksian panjang Jokowi dalam memilih menterinya meskipun melibatkan KPK dan PPATK. Meskipun ada beberapa nama yang tidak sesuai dengan harapan publik terkait dengan kapabilitasnya dalam memimpin kementerian. Berbagai kritik tentu saja muncul sebagai bagain penting dari politik demokrasi. Kompetisi politik sudah usai. Kini saatnya membangun bangsa bersama. Jokowi bukan hanya presiden bagi Koalisi Indonesia Hebat (KHI), dan lawan bagi Koalisi Merah Putih (KMP).

Tetapi Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia yang menunggu kerja nyata Jokowi.

Apakah Jokowi ingin tercatat sebagai pemimpin besar, atau sekdar presiden yang serba kebetulan?

Kita menunggu langkah kerja Kabinet Kerja!

Realisasi Gedung I RSUP Dasan Cermen belum 30 persen Target operasional awal 2015 diragukan

*** Kemiskinan tertinggi, 40 persen anak pesisir di Lobar malnutrisi kronis Penanggulangan harus jadi prioritas Pemkab Lobar

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

Prospek Cangkang Kemiri Cukup Bagus CV. PURNAMA Contrakindo milik Azrin, dalam beberapa waktu terakhir tak lagi fokus menggeluti bidang usaha kontraktor. Disamping melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek infratsruktur, perusahaan ini sudah diarahkan juga untuk eksis menjual dan membeli cangkang kemiri. Cangkang kemiri adalah salah satu komoditi bisnis yang banyak dicari di Lombok, tentunya oleh perusahaan mitra petani tembakau, ataupun oleh pemilik omprongan.

Cangkang kemiri oleh perusahaan ini didatangkan langsung dari NTT. Selama masa pengomprongan musim tanam tembakau tahun ini, diakui sudah sebanyak 350 ton yang disuplay kepada petani, baik melalui perusahaan mitra ataupun yang di-support pemda melalui program subsidi bahan bakar alternatif (BBA). Terdapat empat perusahaan di NTB yang menggeluti usaha bidang ini. CV. Purnama Contrakindo adalah salah satunya. Azrin menyebut cangkang kemiri sudah menjadi kebutuhan utama, pasca pemerintah memberlakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke batu bara, ataupun kayu.

Tidak ada persoalan bagi pengomprong yang menggunakan cangkang kemiri sebagai BBA jenis ini. Karena selain ramah lingkungan karena tidak berasap, panas yang dihasilkan juga lebih bagus. Demikian juga kualitas tembakau dari sisi aromanya, dipastikan jauh lebih berkualitas. “Cuma persoalannya baru tujuh persen pengomprong yang menggunakan BBA ini. Karena model tungku pembakarannya yang beda, kalau mau pakai cangkang kemiri, otomatis harus mengubah tungku,” sebut Azrin ditemui di Mataram, Selasa (28/10).

Ayah dua anak kelahiran Bima ini menyebut, kedepan mungkin pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan yang diberikan kepada pengomprong. Sekiranya tidak lagi memberikan dalam bentuk bahan BBA, akan tetapi yang paling penting adalah subsidi biaya pembuatan tungku untuk mengubah dari bahan bakar kayu menjadi tungku jenis bahan bakar cangkang. “Kalau dikasi bahan bakar, sementara tungkunya masih menggunakan kayu. Rasanya tidak bisa efektif bantuan itu,” terang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Barat bidang organisasi ini.

Cangkang kemiri efektif sebab hasil yang didapatkan oleh penggunanya, sedang diarahkan untuk digunakan sebagai bahan bakar bagi industri tahu tempe dan industri rumhan lainnya. Hanya saja, saat ini sedang difokuskan upaya mendesain jenis kompornya.

Harapannya ini sebagai jawaban agar masyarakat tak lagi bingung dengan kekurangan ketersediaan elpiji.

Bahkan, ia sendiri sedang mengembangkan pemasarannya hingga ke pengomprong di Bali. Lantaran belum adanya peralihan jenis tungku yang digunakan, suplainya ke pulau Dewata masih kecil, hanya 10 ton. Ia menjamin, permintaan dari manapun bisa dipenuhinya.

Untuk transaksi jual beli,Azrin dapat dihubungi di 081917264 748. (bul) Azrin

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Lotim Jenuh Dibohongi Investor Pariwisata Selong (Suara NTB) Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Lombok Timur (Lotim), Lalu Wirabakti mengatakan pemerintah Kabupaten Lotim sudah jenuh dibohongi investor. Hal itu dinyatakan Kadisbudpar kepada media di Selong, Selasa (28/10).

Disampaikan sudah cukup banyak investor yang bertandang ke Lotim ingin menanamkan investasinya. Akan tetapi sejauh ini keberadaan investor itu hanya menjadi investor ‘’akan’’.

Sekedar merencanakan saja tanpa ada bukti yang nyata terhadap rencana investasinya.

Di tengah ketidakjelasan investor tersebut, pemerintah Kabupaten Lotim bersama pemerintah provinsi NTB sendi-

ri, lanjutnya akan terus melakukan pembenahan terhadap destinasi wisata yang ada di Lotim.

Termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi objek wisata.

Salah satu yang sedang dibahas dan segera direalisasikan adalah pembangunan sumur bor di pantai Pink. Selain sumur bor ada juga rencana membangun kamar kecil.

Meski diketahui ada pihak

yang mengklaim, pihak Pemkab Lotim menganggap hal itu salah besar karena kawasan tersebut merupakan area milik publik. Pembangunan fasilitas sumur bor ini sudah siap digelar oleh Pemerintah provinsi NTB. “Minggu ini harus sudah mulai kerja,” katanya.

Selain fasilitas sumur bor dan MCK, pemerintah juga terus akan membangun fasilitas penunjang lainnya. Utamanya

inftrastruktur jalan. Sudah direncanakan tahun 2014 ini akan mulai dibangun jalan. Diketahui panjang jalan yang masih hancur sekitar 10,6 km sampai dengan Tanjung Ringgit. Secara bertahap beberapa kilometer sudah mulai pengerjaannya.

Selain pantai Pink dan instrastruktur pendukungnya, Lotim juga sudah berkomitmen bersama pemerintah provinsi untuk membangun objek wisata lain. Baik itu wisata pantai maupun pegunungan.

Sudah masuk perencanaan adalah, penataan pantai Labuhan Haji yang diketahui selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Wirabakti merencanakan pula ada kegiatan-kegiatan event pariwsiata pendukung yang bisa digelar untuk memancing daya tarik wisatawan datang berkunjung.

Salah satu yang direncanakan adalah, meggelar event kuliner tradisional di Labuhan Haji. Dicontohkan kuliner serabi yang dikenal hanya dibuat oleh masyarakat Sasak. Gelaran ini dinilai akan mampu menarik wisatawan karena memiliki nilai budaya dan tradisi. “Kita di kebudayaan dan pariwisata ini berpikir untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat,” demikian sebutnya. (rus)

(Suara NTB/ars)

PAKAN TERNAK – Sepasang suami dan istri asal Dusun Lemboq Lauk, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, menuntun seekor sapi sambil menjunjung keranjang berisi rumput segar. Pengakuan warga, rumput di desa ini semakin sulit diperoleh untuk bahan pakan ternak akibat kemarau berkepanjangan.

(Suara NTB/bul)

Pasar Lelang akan Dikelola Swasta Mataram (Suara NTB) Kegiatan pasar lelang yang mempertemukan produsen dan konsumen dalam dan luar daerah, kedepan tak lagi dikelola oleh pemerintah. Tetapi akan dilempar kepada pihak swasta, guna menghasilkan transaksi yang profesional.

Hal ini disampaikan oleh staf ahli Badan Pengawas Per-

28

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

dagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, Chepi Sumentadirejat. Wacana ini akan terealisasi pada 2016 mendatang.

Persoalan di lapangan selama ini, dari kegiatan pasar lelang yang berlangsung di 13 provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi NTB, penjual dan pembeli tidak merealisasikan transaksi jual belinya yang sudah disepakati pada kegiatan pasar lelang, atau yang biasa diistilahkan gagal serah.

“Tidak seratus persen kesepakatan penjual dan pembeli direalisasikan pasca ada kesepakan di pasar lelang,” katanya didampingi Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag NTB, Endang Khairuddin pada kegiatan pasar lelang ke VII di Mataram, Selasa (28/10).

Bukan karena persoalan pemerintah ingin menghentikan pendanaan untuk kegiatan pasar lelang, tetapi jika kegiatan pasar lelang masih dipegang oleh pemerintah, dikhawatirkan pasar lelang tidak fokus dilaksanakan karena banyaknya tugas lain yang harus dilaksanakan oleh bidang pemerintahan yang dimaksud.

Kegiatan pasar lelang menurutnya harus dilaksanakan secara profesional. Jika dipegang oleh pihak swasta, dimungkinkan pengusaha yang akan dilibatkan adalah pengusaha yang memang melaksanakan bidang usaha itu, demikian juga dengan produsennya. Karena pihak swasta yang akan diberikan wewenang ini akan melakukan pendataan secara rinci tentang profil peserta lelang yang akan dilibatkan. Sehingga, kegiatannya dapat berjalan sesuai harapan, dan perjanjian transaksinya dapat terealisir karena memang kebutuhan.

Pasar lelang, menurutnya sebagai wadah yang sangat efektif, mempertemukan antara pengusaha penjual dengan pengusaha pembeli secara langsung. Sehingga rantai pemasaran tidak panjang yang memicu mahalnya harga sebuah komoditi.

“Pasar lelang adalah media mempertemukan pengusaha lokal dengan pengusaha luar, sehingga apa kebutuhan yang menjadi kekurangan bisa dikomunikasikan dengan pengusaha produsen lainnya,” demikian Chepi.

Menegaskan hal itu, Endang Khairudin mengingatkan agar pengusaha produsen dan pengusaha konsumen dapat memanfaatkan sisa kegiatan pasar lelang yang dimediasi oleh Disperindag NTB ini dengan sebaik-baiknya.

“Kalau dikelola oleh pihak swasta, untuk ikut pasar lelang harus bayar. Makanya sebelum bayar, manfaatkan kegiatan yang masih dikelola oleh pemerintah ini untuk membangun jaringan,” katanya.

Dengan penguatan jaringan pemasaran ini, maka kedepan masing-masing pengusaha tidak kesulitan mencari akses

pasar. Hal ini erat kaitannya dengan akan dilaksanakannya Masysrakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut tingkat kebutuhan akan tinggi, dan harus dipenuhi. Kegiatan transaksi pasar lelang ke VII yang dilaksanakan kemarin, transaksi jual beli pengusaha mencapai Rp 1.096.500.000.

Rinciannya, jual beli

RUPA-RUPA

cokelat senilai Rp 160 juta, dedak dan bekatul senilai Rp 5 juta, jagung pipilan kering Rp 17 juta, jahe gajah Rp 65 juta, kapuk Rp 96 juta, kelapa bulat Rp 355,6 juta, kemiri Rp 92,4 juta. Selanjutnya pinang gelondongan Rp 110,5 juta, rumput laut cotoni Rp 170 juta, serta rumput laut sargasum Rp 25 juta. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

Halaman 8

BK DPRD Loteng Susun Kode Etik

Diduga Pakai Sabu, Auditor Inspektorat Ditangkap Mataram (Suara NTB) Masih ada saja PNS bermasalah dan berurusan dengan aparat. Tak tanggung-tanggung, yang ditangkap Senin sore lalu ini, RD, yang diketahui menjabat auditor pada Inspektorat Lombok Tengah. RD ditangkap berikut barang bukti satu poket sabu-sabu.

Proses penangkapan oleh tim buru sergap Dit Narkoba Polda NTB itu, sekitar Pukul 16.00 Wita, saat di sebuah kos-kosan Kota Praya, beberapa saat usai pulang kantor.

“Dia ditangkap saat duduk di depan kos itu, sedangkan barang bukti satu poket sabu dalam penguasaannya,” kata Komandan Satgas Operasi Antik Dit Narkoba Polda NTB, Kompol Dewa Made Zidar, SIK Senin.

Dalam penguasaan tersangka, satu poket kristal yang diduga sabu sabu. Sementara untuk menguatkan bahwa SD juga pemakai narkoba, sudah dilakukan tes urine. “Hasil tes urine belum keluar, kita masih menunggu,” terang Zidar, sapaannya. SD disebutnya, tercatat sebagai PNS aktif di Pemda Lombok Tengah.

Saat ini tersangka RD yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kota ini, masih dalam proses pemeriksaan intensif untuk mendalami terus keterkaitannya dengan kasus narkoba. Pemeriksaan berlansung di Dit Narkoba Polda NTB. Ditanya soal indikasi RD yang memang tercatat sebagai pengguna narkoba, masih terus didalami pihaknya. Ada kemungkinan kasus penangkapan RD ini akan menyeret tersangka lain, namun masih akan dikembangkan. (ars)

Praya (Suara NTB) Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menyusun draf kode etik bagi para anggota Dewan baru. Kode etik ini nantinya, diharapkan bisa menjadi pedoman sekaligus petunjuk teknis bagi para anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk satu periode ke depan. Demikian diungkapkan Ketua BK DPRD Loteng, Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan, kode etik Dewan tersebut merupakan penjabaran dari Tata Tertib (tatib) DPRD Loteng yang telah disahkan sebelumnya. Yang khusus terkait dengan tata cara bersikap dari para anggota Dewan. Mulai dari hal yang paling sederhana, misalnya cara berpakaian. Hingga persoalan tata cara bertingkah laku. Termasuk di dalamnya, terkait disiplin anggota Dewan.

Pasalnya, sebagai wakil rakyat, anggota Dewan tentunya dituntut memiliki prilaku dan sikap yang baik. Karena anggota Dewan merupakan representatif dari masyarakat yang diwakilinya. Sehingga apa yang dilakukan para anggota Dewan, pasti mendapat sorotan dari masyarakat.

“Terutama terkait disiplin.

Sering Sekali anggota Dewan mendapat sorotan dan kritikan tajam, lantaran disiplin yang rendah,” ujarnya. Hal itulah yang diupayakan untuk tidak terjadi pada masa

Dua Pelajar di Mataram Positif Gunakan Narkoba

Kadisbudpar Jadi Tersangka

Pemkab Loteng Siapkan Bantuan Hukum Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan berdiam diri pascaditetapkannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, sebagai tersangka dalam kasus perusakan hotel di kawasan wisata pantai Kute, oleh penyidik Polda NTB. Pemkab Loteng akan menyiapkan pendampingan hukum bahkan bila diperlukan bantuan hukum. “Tentu akan ada upaya-upaya hukum yang akan kita (Pemkab Loteng) lakukan, terkait persoalan ini,” aku Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, Selasa (28/10).

Dikonfirmasi usai paripurna DPRD Loteng, Wabup mengaku sampai sejauh ini pihaknya belum memperoleh laporan ataupun pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian prihal penetapan status tersangka kepada Kepala Disbudpar Loteng tersebut. Namun lantaran Kepala Disbudpar Loteng merupakan bagian dari pemerintahan, tentunya ada langkah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemkab Loteng.

Kendati demikian, Normal mengaku belum bisa memastikan upaya hukum seperti apa yang akan ditempuh. Karena hal itu tentunya akan dibicarakan bersama dengan Bupati. “Nanti seperti apa langkah yang akan kita ambil, tergantung hasil pembahasan bersama dengan pak Bupati. Karena bagaimanapun juga, semua keputusan kembali ke Bupati,” timpalnya.

Dihubungi terpisah, Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawali, mengaku juga belum mendapat pemberitahuan resmi terkait penetapan Kadisbudpar Loteng sebagai tersangka. Walaupun memang, pihaknya sudah beberapa kali mendapat panggilan, terkait proses penyelidikan kasus tersebut. “Tetapi untuk penetapan status tersangka, kita belum dapat informasi yang pasti,” tegasnya.

Hanya saja, selama proses penyelidikan tersebut berlangsung upaya-upaya hukum sebenarnya sudah dilakukan.

Salah satunya dengan memberikan pendampingan hukum.

Sedangkan untuk bantuan hukum, dalam artinya pemerintah daerah terlibat langsung dalam proses penyelidikan layaknya penasihat hukum, memang belum dilakukan.

“Jadi untuk saat ini, baru pendampingan hukum yang sudah diberikan. Kalau bantuan hukum, masih harus dibahas kembali lebih lanjut,” tegasnya. Lagi pula secara kelembagaan, pemerintah daerah siap memberikan bantuan hukum secara bersama.

Apalagi, Kadisbudpar Loteng sampai ditetapkan sebagai tersangka karena memang tengah mengemban tugas daerah. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah tidak memberikan bantuan hukum. “Beliau (Kadisbudpar Loteng) jadi tersangka karena menjalankan tugas. Jadi tugas kita bersama di pemerintahan, untuk memberikan dukungan serta bantuan. Utamanya batuan hukum, terkait kasus yang ditengah melilitnya,” timpal Mutawali. (kir)

(Suara NTB/ari)

EVAKUASI - Proses evakuasi korban speedboat yang terbakar di tengah laut.

”Speedboat” Terbakar di Tengah Laut, Seorang Penumpang Tewas Tanjung (Suara NTB) Sebanyak empat orang kru kapal dan dua orang penumpang yang menumpangi “speedboat” TM mengalami kejadian naas, pada Senin (27/10) petang, pukul 18.00 wita. Bertolak dari Gili Trawangan dengan Tujuan Teluk Nara, Boat TM terbakar di tengah laut setelah melintasi sekitar 200 meter perairan Gili Meno.

Informasi yang dihimpun koran ini, Selasa (28/10) menyebutkan, penumpang boat atas nama Rusli dan Judin, beserta Kru Kapal, Khaerul (kapten), Wahid, Said dan Halwi hendak menepi, pulang ke kampung halamannya di Dusun Mentigi, Desa Malaka. Boat yang ditumpangi melintasi selat antara Trawangan dan Meno.

Apes, beberapa ratus meter melintasi Gili Meno, mesin speedboat macet, dan tanpa disadari mesin perahu cepat itu tiba-tiba terbakar. Panik, keenam orang yang menaiki boat melompat ke laut. Diantara keenam orang itu, Rusli diketahui satu-satunya penumpang yang tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.

Menurut informasi, di saat kejadian, melihat Boat TM terbakar, salah satu speedboat, Boat Black Key, mendekat memberi pertolongan ke awak yang terjun ke laut di mana kelimanya, kecuali Rusli, bisa diselamatkan.

Kepala Satuan (Kasat) Patroli Daerah Ditpolair Polda

NTB, Kompol Dewa Subrata kepada wartawan, mengungkapkan speedboat yang ditumpangi berkekuatan 200 PK. Ia membenarkan, mesin speedboat naas itu tiba-tiba mengeluarkan asap sesaat macet dan terbakar di tengah laut.

“Lima orang korban yakni Haerul, Wahid, Said, Halwi dan Judin berhasil ditolong kapal lain yakni Black Key yang kebetulan melintas. Satu korban atas nama Rusli, meninggal karena tidak bisa berenang,” ungkap Subrata.

Dikonfirmasi Selasa pagi, Subrata menyebut Speedboat apes itu karam di sebelah perairan bagian barat Gili Meno.

Jarak dari Gili Meno tidak jauh, sekitar 200 meter. Meski demikian, upaya pencarian korban yang belum bisa diselamatkan memakan waktu lebih dari sehari. Selama pencarian yang dimulai sekitar pukul 19.00 wita, atau sejam setelah kejadian, Tim Polda NTB dan Basarnas harus melewati tantangan tingginya ombak 1 meter lebih.

Pencarian korban dilakukan hingga pukul 02.00 wita, Selasa dini hari. Namun demikian, korban Rusli tak jua ditemukan.

Pada Selasa pagi hingga sore, pencarian kembali dilanjutkan dengan melibatkan Penyelam Syahbandar Pemenang, dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra serta penduduk sekitar.

Sebanyak 8 orang penyelam mencoba melakukan pencarian di sekitar lokasi kebakaran.

Hasilnya, sekitar pukul 14.00 wita, tubuh korban berhasil diangkat.

Menurut Azmi, salah satu penyelam, korban karam dan tersangkut di dasar karang.

Adapun lokasi penemuan korban, berada sekitar 100 meter dari pantai Gili Meno.

“Beruntung kami bisa menemukan korban, karena kondisi korban yang tersangkut tidak bisa mengapung ke permukaan. Mayat korban diangkat lalu dibawa ke kediamannya di Mentigi,” ujar Azmi. (ari)

Praya (Suara NTB) Nasib oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) Bu, yang tertangkap tangan tengah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, berada di ujung tanduk. Jika benar terbukti melakukan pelanggaran hukum, salah satu auditor di Inspekstorat Loteng tersebut, terancam dipecat sebagai PNS. Hal tersebut diakui Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos., M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/10).

Dikatakannya, kemungkinan ke arah pemecatan terhadap yang bersangkutan bisa saja terjadi. Karena secara aturan, memang memungkinkan dilakukan pemecatan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran berat. “Sesuai PP No. 53/2010, jika ada PNS yang melakukan pelanggaran berat sanksinya bisa sampai pemecatan,” terangnya.

Meski demikian, untuk sampai ke tahap itu ada mekanisme dan aturan yang harus dilalui. Tidak bisa serta merta begitu

(Suara NTB/dok)

H. Ruslan Effendi

PNS Pengguna Narkoba Terancam Dipecat

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dua pelajar di Kota Mataram ditemukan positif menggunakan narkoba. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Effendi, M.Pd menyampaikan, saat ini kedua pelajar tersebut dalam penanganan dan pengawasan pihak sekolah. Ruslan enggan menyebutkan dari sekolah mana kedua pelajar tersebut berasal.

Secara resmi, Ruslan mengatakan pihaknya belum menerima data atau informasi secara resmi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram terkait jumlah pengguna narkoba dari kalangan pelajar di Kota Mataram.

“Hanya baru dapat informasi ada siswa yang menggunakan narkoba. Narkoba jenis yang mana saya belum tahu apakah itu ganja, sabu-sabu, morfin atau lainnya, tapi yang paling memungkinkan itu yang termurah yaitu ganja,” ujarnya, Selasa (28/10).

Ruslan mengatakan sebagai langkah antisipasi dan menjaga kalangan remaja jatuh dalam kubangan barang haram tersebut telah melakukan berbagai langkah. Beberapa langkah tersebut diantaranya melalui kegiatan Imtaq di sekolah. “Kita minta Kepala Sekolah mengundang Polri atau BNN memberikan ceramah tentang penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta sekolah untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap keluar dan masuknya siswa. Beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan kegiatan ikrar pelajar dimana ribuan pelajar di Kota Mataram berikrar untuk anti tawuran, anti narkoba dan anti bullying. “Ini juga dibacakan setiap hari Senin seusai apel bendera di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menyampaikan pelajar yang ada di Kota Mataram paling banyak menggunakan ganja. Pasalnya ganja termasuk jenis narkoba dengan harga yang paling murah. “Dari kalangan pelajar didominasi pengguna ganja karena paling murah. Kalau sabu atau ekstasi itu harganya cukup mahal,” sebutnya. Jika ada kalangan pelajar yang menggunakan sabu, dapat diindikasikan yang bersangkutan juga berlaku sebagai kurir narkoba.

Terkait berapa jumlah temuan BNN Kota Mataram untuk pengguna narkoba dari kalangan pelajar, Rachmat enggan menyebutkan. “Secara total saya ndak tahu (jumlahnya), tapi ada yang menjadi pengguna khususnya ganja terutama di sekolah.

Jumlahnya tak perlu disebutkan,” ujarnya. Di Kota Mataram disebutkan Rachmat jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar rendah dan masih terkendali. (ynt)

keanggotaan DPRD Loteng kali ini. Bagaimana kemudian para anggota Dewan, memiliki etos kerja dan disiplin tinggi. Mengingat tugas Dewan yang semakin berat.

Untuk itulah perlu aturan atau norma yang mengatur disiplin para anggota Dewan. Sehingga para anggota Dewan tidak semau-maunya masuk kerja atau tidak. Memang, anggota Dewan tidak diharuskan untuk masuk kantor setiap hari.

Karena tugas dan tanggung jawab anggota Dewan bukan hanya di kantor tapi juga di tengah-tengah masyarakat.

Hanya saja yang menjadi titik tekan sebenarnya, bagaimana kedisiplinan dalam mengikuti agenda-agenda Dewan.

Terutama kegiatan sidangsidang paripurna. Itu menjadi keharusan bagi setiap anggota Dewan untuk diikuti. Sehingga dalam tatib dewan diatur, kalau ada anggota Dewan Loteng yang tidak mengikuti sidang paripurna sebanyak tiga kali berturut-turut, ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anggota Dewan bersangkutan. Ibaratnya, BK merupakan polisinya bagi para anggota Dewan Loteng.

Walaupun demikian, menjalankan tugas sebagai polisi bagi diri sendiri tentunya bukan perkara mudah bagi BK. Karena yang ditegakkan merupakan aturan yang telah disepakati bersama. Tapi apapun itu, karena sudah menjadi kesepakatan bersama maka kesepakatan tersebut mau tidak mau harus ditegakkan. (kir)

Nursiah

saja dilakukan pemecatan.

Tanpa melihat proses dan aturan kepegawaian yang ada. Itu pun, harus menunggu kepastian status hukum dari PNS yang bersangkutan.

Dimana sebelum ada keputusan hukum, pemerintah daerah tentunya belum bisa menentukan kebijakan dan langkah seperti apa yang akan diambil terhadap PNS bersangkutan.

“Kita tunggu saja putusan hukum seperti apa nantinya, terhadap oknum PNS tersebut,” imbuh Nursiah.

Tapi yang jelas, tegas Nursiah, kalau perbuatan yang dilakukan oknum PNS Loteng tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan kepegawaian. Artinya, apa yang dilakukan oknum PNS tersebut termasuk katagori pelanggaran berat. Dan, sebagai pegawai yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik secara pribadi maupun kelembagaan selaku PNS. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan da Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini pun mengajak semua PNS Loteng menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran berharga.

Supaya ke depan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Kalau yang rugi bukan hanya pribadi PNS itu saja. Tetapi lembaga pemerintahan, tentunya ikut tercoreng oleh ulah PNS tersebut.

“Kami mengajak semua PNS lingkup Pemkab Loteng untuk menyatukan kata dan tekad, memerangi peredaran narkoba di lingkup pemerintahan secara bersama-sama,” tegasnya. Karena menggunakan narkoba apalagi ikut mengedarkannya, merupakan perbuatan tercela.

Yang patut untuk diperangi bersama. (kir)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Selong (Suara NTB) lain itu, kayu kelapa juga ter- pir semua bahan yang saya ga bahan. “Ndak tahu yang oleh masyarakat tidak se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Bantuan rumah kumuh lihat masih muda alias belum terima dipotong,” aku sumber. saya terima segini, saya tany- suai kualitas, selain ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 yang berasal dari Kemen- bisa digunakan.

Fakta lain aku sumber, akan alasannya harga barang pengawas dari kabupaten, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 pihaknya juga membentuk pera yang disalurkan melaSumber Suara NTB me- diduga ada permainan pada naik,” katanya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Terpisah, Camat Pring- pengawas sendiri di kecalui Badan Pemberdayaan ngaku, bantuan yang diterima harga semen yang diberikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Masyarakat Pedesaan hampir sebagian besar dipo- kepada masyarakat. Harga gabaya, Muhammad Anwar matan. Selain itu, pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 (BPMPD) Kabupaten Lom- tong. Padahal dari Rencana persatuan semen di toko Rp mengaku, tidak mengetahui damping yang ditunjuk ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 bok Timur di Desa Labu- Anggaran Belanja (RAB) yang 59.000, tetapi dijual kepada adanya pemotongan material us diminta untuk men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 han Lombok, Kecamatan sudah disepakati bersama masyarakat sebesar Rp yang diterima oleh masy- goreksi penyaluran itu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 “Tolong dicatat, bila Pringgabaya diduga disu- tim pendamping material 63.000. “Saya cek harganya di arakat. Pasalnya, kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 perlu kalau masyarakat hanya memfasilitasi penyalunat.

Pemotongan bantuan toko Rp 59 ribu, kok malah di yang diterima akan utuh.

Fak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 tersebut hampir di setiap tanya saat penyaluran mate- RAB Rp 63 ribu, selisihnya Rp ran tersebut kepada masy- menerima kualitas yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 material yang diterima rial yang diterima berkurang. 4 ribu satu sak semen,” sesal- arakat dan tidak pernah ikut buruk, saya minta di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 campur terkait penunjukkan bongkar,” tegasnya. Pemmasyarakat.

Disebutkan, kayu usuk nya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Penelusuran Suara yang seharusnya diterima 17 Terkait alasan pemotongan suplayer dan lain sebagainya. bentukan tim pun tambah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 NTB, material tersebut batang diberikan 16 batang tersebut, sumber tidak menge- “Saya tidak tahu soal itu dan Anwar, BPMPD tidak per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 tidak hanya di sunat, akan atau dipotong 1 batang. Kemu- tahui secara pasti. Hanya saja, pendataannya diserahkan nah melibatkan kecama12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 tetapi dari segi kualitas dian, asbes yang seharusnya material yang diterima sudah langsung ke desa,” pungkas tan. Agar tidak merugikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 bahan sangat memprihati- diterima 36 biji ternyata di- berkurang. Tetapi, ia sempat Anwar dikonfirmasi Selasa, masyarakat, ia meminta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 supaya material tersebut kan. Misalnya, dari kuali- terima 34 biji. Kayu ukuran 5 mempertanyakan kekurangan (28/10).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Ia menegaskan, kekhawat- dikembalikan kepada sutas batako yang diterima meter dari RAB 8 batang di- tersebut kepada pendamping, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 sebagian besar pecah dan potong 1 batang atau hanya namun pengurangan tersebut iran akan terjadi pemotongan player yang ditunjuk oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 pasirnya berguguran. Se- diterima 7 batang kayu. “Ham- disinyalir karena naiknya har- atau barang yang diterima desa. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Bantuan Rumah Kumuh di Labuhan Lombok Diduga Disunat

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Victoria Beckham Wirausahawati Top di Inggris London (Suara NTB) – Mantan bintang pop dan model yang beralih ke dunia fesyen Victoria Beckham memuncaki 100 manajer top Inggris tahun ini. “Wirausahawati yang dulu dikenal sebagai Posh Spice itu kini adalah ratu catwalk,” tulis majalah Management Today mengenai ibu empat anak berusia 40 tahun yang menikahi ikon sepak bola David Beckham itu.

Victoria telah mengembangbiakkan usahanya dalam lima tahun terakhir dari 1 juta poundsterling per tahun menjadi 30 juta poundsterling per tahun, serta dari semula memiliki tiga karyawan namun kini menjadi 100 karyawan. Dia meluncurkan labelnya pada 2008 dan membuka sebuah butik besar di kawasan Mayfair, London tengah, bulan lalu.

Daftar yang dikeluarkan Minggu itu dikutip luas oleh media massa Inggris, dan meliputi 15 perempuan padahal pada edisi 2011 hanya sebelas perempuan masuk daftar ini. Ada sembilan nama lainnya dari komunitas keturunan Asia Selatan, termasuk kakak beradik Amit dan Meeta Patel yang memiliki bisnis farmasi.

Mahmud Kamani yang memiliki situs fesyen online Boohoo.com menempati urutan ketiga. Majalah itu mengatakan bahwa 100 manajer adalah pencipta lapangan kerja yang sesungguhnya karena telah merekrut 61.556 karyawan dalam lima tahun sehingga total menjadi 158.189 karyawan, demikian AFP. (Ant/ Bali Post)

(Suara NTB/ist)

LAWATAN SEJARAH - Para mahasiswa sedang mengunjungi makam Datu Pejanggik di Serewa Lombok Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari lawatan sejarah yang digelar Disbudpar NTB.

Kenalkan Cagar Budaya pada Mahasiswa

Disbudpar NTB Gelar Lawatan Sejarah Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB menggelar Lawatan Sejarah 2014. Lawatan sejarah ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Putri Indonesia 2014 perwakilan NTB, Putri Pariwisata, Mahasiswa Akademi Pariwisata Mataram, Fakultas Hukum Unram, Fakultas Ekonomi Unram, Program Studi Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Akademi Manajemen Mataram.

Victoria Beckham dan suaminya David Beckham (Ant/Bali Post)

Ganjar Dapat Kejutan Ultah dari Ratusan Seniman

Magelang (Suara NTB) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat kejutan perayaan ulang tahun yang ke-46 dari ratusan seniman petani yang tergabung dalam Komunitas Lima Gunung di Studio Mendut, Magelang, Selasa dini hari. Usai menyaksikan wayang serangga dengan lakon “Anoman Duto” oleh Dalan Sih Agung, Ganjar yang didampingi istri Siti Atikoh diminta maju ke panggung terbuka untuk mendapat kado berupa wayang bergambar orang nomor satu di Jateng itu serta Presiden Joko Widodo.

Ganjar juga mendapat nasi tumpeng dari para seniman yang telah menampilkan berbagai bentuk kesenian dalam pentas yang diberi tajuk “Pentas Putih-Putih” di studio milik seniman Sutanto Mendut di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, itu. Ditemui usai perayaan dadakan tersebut, Ganjar mengaku terkejut karena semula hanya diundang untuk menonton pertunjukan kesenian saja.

“Surprise saja, saya pikir tadi diundang nonton pertunjukan tapi tiba-tiba ada tumpengnya, terharu,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Seniman Tanto Mendut berharap Ganjar dapat amanah dalam menjalankan jabatan sebagai Gubernur Jateng dan terus melayani masyarakat.

Selain dipadati oleh masyarakat di sekitar Studio Mendut, pertunjukan “Pentas Putih-Putih” itu juga dihadiri oleh Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori, dan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno.

“Pentas Putih-Putih” dibuka oleh pertunjukan rebana dan tari gunung, pemutaran film dokumenter tentang wayang Banyumasan, yang dilanjutkan dengan Tari Topeng Iwak, Tari Grasak Petung, Tari Topeng Warangan, Tari Saujana Keron, serta pertunjukan musik dari Sahabat Lima Gunung yang merupakan perwakilan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

(Ant/Bali Post) Ganjar Pranowo

Ketua Pelaksana Lawatan Sejarah 2014 Dra. Hartati, MM, mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan kepada generasi muda agar mengenal situs sejarah, terutama di Pulau Lombok. ‘’Dari mereka

yang ikut, kita harapkan bisa menceritakan kepada teman dan saudaranya tentang situssitus sejarah yang dikunjungi agar situs-situs tersebut semakin dikenal luas di masyarakat,’’ ujarnya dalam

siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (28/10).

Hartati menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi dari generasi muda, agar kelak situs-situs sejarah ini tidak

Perpusnas Koleksi 10 Ribu Naskah Kuno Nusantara Jakarta (Suara NTB) Perpustakaan Nasional (Perpusnas), berhasil mengumpulkan dan mengoleksi 10 ribu naskah atau sastra kuno yang tersebar di Indonesia. “Untuk masa mendatang, naskahkunoiniakanterusbertambah sebagai koleksi Perpusnas seiring telah terdeteksinya naskah atau karya sastra kuno di masyarakat,” kata Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Welmin Sunyi Ariningsih di Jakarta, Sabtu.

Iamenjelaskan,dari10ribunaskah kuno yang dikoleksi Perpusnas diantaranya, naskah Panji Jawa, Panji Angreni, Panji Angronakung, Jayalengkara, Jayalengkara Pamrihan,Medangkamulan,PanjiDewakusuma, Panji Dewakusuma Kembar,Kudawannengpati,Suryawisesa,KudaNarawangsa.Naskah Panji Bali dan Lombok seperti Malat, Bagus Umbara, Cilinaya, Wasengsari, Panji Jayakusuma, Panji Undakan Pangrus.

Selanjutnya Naskah Panji Melayu seperti Syair Ken Tambuhan, Hikayat Cengkel Wanengpati, Hikayat Panji Kuda Semirang, Hikayat Mesa Urip Panji Jaya Lelana, Hikayat Jaran Kinanti Asmaradana, Roman Panji, Hikayat Kelanan Anakan, Hikayat Kelana Raden Galuh, Sri Tanjung dan Pramusinta, Hikayat Mesa Gimang, Hikayat Nayakusuman (Kemurung), Hikayat Nayakusuma, Tumenggung Ariwangsa, Prabu Anom, Ratu Anom Mataram dan karya sastra kuno lainnya.

(Ant/Bali Post)

NASKAH KUNO - Seorang pemilik naskah kuno tampak sedang memperlihatkan lembaran naskah Al-Qur’an yang berusia sekitar 150 tahun. pemilik naskah tersebut akan menjualnya untuk keperluan keseharian. Pemilik tidak ingin menjual ke museum karena kurangnya imbalan dari pihak museum.

“Koleksi naskah kuno yang memuat berbagai pengetahuan dan informasi ini perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda kini, agar kekayaan yang luar biasa ini tidak terpendam begitu saja,” ujarnya. Ia mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan kewajiban dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional berkaitan naskah kuno dan merupakan institusi yang menyimpan naskah kuno yang tersebar di Indonesia.

“Kami merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga dan merawat naskah-naskah kuno nusantara,” ujarnya. Menurut dia, saat ini, masih banyak naskah dan sas-

tra kuno di masyarakat yang rawan mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan dan pertambahan usia buku tersebut.

“Kami terus berupaya agar naskah-naskah kuno di masyarakat inibisadisimpandiPerpusnasyang memiliki metode dan tempat perawatan naskah yang baik, sehingga naskah kuno yang berusia ratusan hingga ribuan tahun itu tetap dalam kondisi baik,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diharapkan masyarakat yang memiliki atau menyimpan naskah kuno itu untuk menyumbangkan kepada perpusnas untuk memperbanyak koleksi naskah kuno dan dapat dijadikan bahan pelajaran, penelitian dan lainnya bagi masyarakat atau pengunjung perpustakaan,” harapnya. (Ant/Bali Post)

dilupakan begitu saja. Menurutnya, para peserta diajak mengetahui tempat-tempat sejarah di Pulau Lombok seperti Masjid Kuno Gunung Pujut, Makam Datu’ Pejanggik Serewa Lombok Tengah, Dusun Sade, Makam Selaparang di Pringgabaya, Lemor, Taman Mayura, Taman Narmada, Taman Lingsar, dan Makam Loang Baloq.

Kegiatan lawatan sejarah 2014 yang dilaksanakan dari 3 hari mulai dari tanggal 25 Oktober 2014 lalu diisi dengan

diskusi kelompok agar semua bisa saling melengkapi informasi yang didapat.

Adanya kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari beberapa peserta. Kartika Ishak, misalnya. Baginya, kegiatan seperti ini membuat generasi muda jadi memiliki pengetahuan baru tentang sejarah di NTB, khususnya di Pulau Lombok. Selain itu, para peserta mendapatkan pengetahuan tentang asal-usul raja, relief dan bentuk makam juga keunikan tentang cerita sejarahnya. (ham)

Sembilan Provinsi Ikuti Pameran Kerajinan Tangan di Mataram Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap produk – produk unggulan dari setiap daerah yang ada di Indonesia, PT. Pro Duta Promosindo akan menggelar pameran hasil kreativitas senusantara di Mataram. Dalam pameran itu, pihaknya akan melibatkan sedikitnya 32 peserta yang berasal dari sembilan provinsi dan sembilan Kabupaten/Kota.

Perwakilan PT. Pro Duta Promosindo, Rahmat, Selasa (28/10) mengungkapkan, agenda tersebut merupakan ajang yang cukup bermanfaat. Terlebih dalam pelaksanaanya, pameran tersebut akan menjadi wadah yang dapat mempertemukan pelaku – pelaku ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah.

“Kurang lebih target transaksi langsung yang kita harapkan selama pameran yakni dari tanggal 30 Oktober hingga 2 November nanti itu mencapai Rp 2 miliar. Nah, kalau transaksi yang tidak langsung itu tidak mampu diprediksikan sebab ini sifatnya akan berkepanjangan,” katanya.

Diterangkan, dalam pameran itu pihaknya telah mengundang seluruh parovinsi dan kabupaten yang berkesempatan hadir serta membuka stand pameran di Mataram Mall. Dalam agenda ini, masing – masing provinsi atau bahkan kabupaten/kota diminta untuk menampilkan produk – produk unggulan lokal yang dihasilkan oleh

masyarakat setempat.

“Jadi yang akan kita pamerkan adalah produk – produk unggulan lokal yang berasal dari masing – masing daerah. Kami berharap ini bisa berlanjut sebab tahun 2015 mendatang Lombok ini juga akan kita jadikan pusat penyelenggaraan Mataram Expo,” tambahnya.

Menurutnya, Lombok atau NTB umumnya merupakan daerah yang sangat potensial terkait dijadikanobjekpenyelenggaraankegiatan – kegiatan berskala nasional.

Meski jika dilihat secara geografis bawha Lombok merupakan Indonesiabagiantimur.Akantetapi,lanjut Rahmat hal itu tidak menjadi ukuran atau indikator kesuksesan penyelenggaraaneventpengembangan hasil kreativitas lokal tersebut.

“Sebetulnya, peserta yang ingin mendaftarkan diri itu tidak sedikit, hanya saja karena kapasitas Mataram Mall ini relatif sedikit maka kita hanya membatasi sehingga mengerucut menjadi 32 peserta. Lombok atau NTB ini sangat berpotensi dan memiliki posisi yang strategis untuk kita adakan acara – acara seperti ini,” jelasnya.

Kadisbudpar NTB, H. Muhammad Nasir menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap, hal itu dapat mendatangkan dampak yang positif terhadap pelaku – pelaku ekonomi kreatif di NTB serta dapat pula berdampak terhadap pengembangan pariwisata yang sedang digarap. Ia mengungkapkan, sebagai tuan rumah, NTB akan menampilkan berbagai produk unggulan bergengsi yang dinyatakan mampu bersaing dengan produk – produk yang berasal dari daerah lain.

“Kalau kita, tentu sebagai tuan rumah akan berupaya semaksimal mungkin, termasuk bagaimana memfasilitasi rekan – rekan yang berasal dari provinsi luar, kita akan menampilakan beberapa produk lokal di antaranya ada kerajinan tangan yakni Cukli, Gerabah, Kain tenun songket, dan beberapa lagi yang merupakan produk PT. Pos Mataram,” katanya.

Kerajinan tangan yang diproduksi secara tradisional oleh masyarakat NTB akan menjadi ikon pada stand pameran provinsi NTB sendiri.

Dalam pelaksanaan, beberapa produk lokal yang ada di NTB akan dikomersialisasikan atau dipasarkan kepada konsumen baik yang berasal dari NTB maupun konsumen yang datang dari luar daerah. (met)

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

”Angkat Tangan” Tagih Randis SEKRETARIAT DPRD (Setwan) Lombok Barat (Lobar) kewalahan menagih kendaraan dinas (randis) yang masih dikuasai mantan anggota DPRD. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui surat penagihan resmi tak ada hasilnya, sehingga pihak setwan melimpahkan penagihan ke Sekretariat Daerah (Setda).

“Kita terus terang angkat tangan, makanya kami limpahkan ke timur (Setda, red) saja penagihan randis,” ungkap Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi, Senin (27/10).

Menurutnya, masih 17 randis yang belum dikembalikan mantan anggota DPRD. Sementara empat unit randis lainnya hilang. Dijelaskannya, randis yang hilang tersebut saat dipegang oleh dibawa Wahid Syahril, Bahrul Fahmi, Hamroni dan H Misrun. Lebih jauh disebutkan dari 45 anggota Dewan lama, yang kini menjabat kembali itu hanya ada 14 orang. Dewan menjabat kembali itu, langsung memakai randis. Sedangkan 31 anggota yang tidak terpilih kembali, harus mengembalikan randis yang dipegang. ‘’Dari total 31 itu, baru 14 yang mengambalikan, sedangkan 17 mantan anggota Dewan belum mengembalikan randis ke daerah,’’ akunya.

Terkait hal ini, lanjutnya, pihaknya sudah melayangkan surat kepada bersangkutan. Di satu sisi, yang bersangkutan ingin agar kendaraan itu dilelang, namun tidak bisa karena spesifikasi randis tidak bisa dilelang.

Menurutnya yang kemungkinan bisa dilelang kendaraan jenis Kijang, pihak sekretariat telah melakukan survai kendaraan Kijang untuk dapat lelang ke mantan wakil ketua. “Sedangkan untuk mantan pimpinan sendiri sudah mendapatkan lelangan kendaraan Altis lama,” terangnya. (her)

TINJAU Pihak KKP bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Nanik Zaini Arony saat meninjau pusat informasi wisatawan melalui program IFAD di Tawun, Selasa (28/10).

(Suara NTB/her)

Kemiskinan Tertinggi

40 Persen Anak Pesisir di Lobar Malnutrisi Kronis Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan masyarakat pesisir di Indonesia umumnya kebanyakan tingginya angka kemiskinan. Karena kemiskinan tertinggi ada di daerah pesisir, menyebabkan salah satunya terjadi malnutrisi kronis yang dialami anak-anak pesisir.

H. L. Saswadi (Suara NTB/dok)

Pelayanan Disdukcapil Dinilai Masih Lamban Praya (Suara NTB) Janji pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) untuk memperbaiki sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat beberapa waktu lalu, dinilai hanya isapan jempol semata.

Bahkan Disdukcapil Loteng sendiri dinilai telah melakukan kebohongan publik. Dengan menjanjikan pelayanan satu hari.

Tapi pada kenyataannya, hal itu tidak pernah terealisasi.

“Mereka (Disdukcapil Loteng) menyatakan siap memberikan pelayanan yang cepat. Bahkan hanya dalam satu hari. Tapi para kenyataannya, sudah hampir dua minggu kita mengajukan permohonan pembuatan akte kelahiran, tidak juga selesai,” aku Hamzan, salah satu warga kepada Suara NTB, Selasa (28/10).

Menurutnya, masyarakat tidak mau diberikan janji yang muluk-muluk. Terpenting pelayanan cepat, itu saja. Namun yang terjadi, masyarakat hanya diberi janji-janji. Tanpa ada realiasi yang pasti dari pihak Disdukcapil Loteng sendiri. “Jangan satu hari, cukup dua atu tiga hari. Sudah cukup cepat bagi masyarakat.

Tapi jangan sampai berminggu-minggu berkas diajukan, akte kelahiran yang diharapkan tidak kunjung selesai,” protesnya.

Terkait persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku sudah beberapa kali memanggil dan menggelar pertemuan dengan pihak Disdukcapil Loteng. Dan, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sudah ada kesepakatan.

Bahwa pihak Disdukcapil Loteng siap memperbaiki kualitas pelayanan, terutama terkait masalah lamanya pelayanan.

Hanya saja, ujarnya, jika persoalan tersebut masih terjadi, pihak Disdukcapil juga tentunya tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Mungkin saja, pelayanan lamban karena masih ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi. “Awal-awal kemarin, pelayanan sudah membaik. Tapi kalau sekarang kembali kurang baik, perlu kita lihat apa kendalanya,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada Disdukcapil Loteng. Namun ia tetap berharap, masyarakat tidak cepat berpikiran buruk kepada Disdukcapil Loteng. Pihaknya yakin, Disdukcapil Loteng sudah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya tidak bermaksud membela Disdukcapil Loteng. Aspirasi masyarakat tetap kita perjuangkan,” pungkas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)

KLU Programkan Desa Sehat Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyusul sejumlah Kabupaten seperti Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Dompu untuk menyusun program kebijakan Perdesaan Sehat. Instrumen yang diperlukan dalam menerapkan kebijakan tersebut salah satunya peraturan bupati (perbup) yang mana tahap ini sudah memasuki konsultasi publik.

Konsultan Publik Regional III Perdesaan Sehat, Zulhakim, di Aula Bappeda KLU, Selasa (28/10), mengungkapkan di sejumlah daerah yang telah lebih dulu diberikan pendampingan, telah menyerahkan perbupnya ke pemerintah pusat seperti Lombok Tengah. KSB dan Dompu, Bupatinya dijadwalkan akan menandatangani rancangan Perbunya dalam minggu ini.

“Desa sehat menjamin fokus pelayanan dasar kesehatan pada 5 pilar, antara lain sanitasi, status gizi, kebutuhan air bersih di masing-masing rumah tangga, Poskesdes dan pemberian gizi ibu hamil, bayi dan balita,” ungkap Zulhakim.

MenurutZulhakim, setelah melihat pemaparan pihak terkait diketahui sejumlah persoalan yang masih dihadapi menyangkut air bersih untuk mandi, mencuci dan kakus. Persoalan ini semakin rumit setelah Pemda tidak memiliki anggaran cukup dihantui keterbatasan anggaran. Namun demikian, dengan terbitnya Perbup tentang Perdesaan Sehat, solusi anggaran dapat dibebankan melalui Rencana Jangka Menengah SKPD untuk diusulkan anggarannya ke pemerintah pusat.

“Untuk mengisi rencana aksi daerah, kami sudah memberikan sejumlah komponen matriks yang berisi kompilasi beberapa rencana berjangka SKPD yang menyangkut 5 pilar tadi,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. Benny Nugroho S., menyatakan dari 5 pilar syarat pemenuhan Perdesaan Sehat, Pemda KLU telah mencapai 2 pilar dari 5 pilar yang ada. Infrastruktur kesehatan seperti Puskesdes (pustu) telah bertambah dari 26 unit menjadi 30 unit dari 33 desa, dan dipastikan satu desa dilayani oleh 2 orang bidan. Selain itu Polindes juga bertambah dari 28 unit ke 50 unit, dan Puskesmas dari 5 menjadi 8 puskesmas.

“Untuk mencapai desa sehat, harus menjamin pilar yang lain. Akses air bersih masih jadi kendala. Sebagai desa sehat, maka kita harus siap apa saja, mulai dari airnya, sanitasi sampai sarana dan prasarana pendukung,” ujar Benny.

Ia berharap berawal setelah terbitnya Perbup tentang Perdesaan Sehat ini, seluruh SKPD dapat bergerak bersama dalam mendukung terciptanya pelayanan dasar kesehatan dan tidak menempatkan beban hanya di Dikes semata. Meski demikian, pihaknya pun akan melakukan inovasi program yang menyentuh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. (ari)

Kepala Bagian Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sapta Putra mengungkapkan, dari data KKP, terdapat 40 persen anak di Lobar yang mengalami malnutrisi kronis. Di samping persoalan kemiskinan, di daerah pesisir juga tinggi laju pertumbuhan penduduk.

“Masyarakat pesisir kalau ditanya soal penghasilan kebanyakan tidak jujur, karena

itu diukur dari tingkat nutrisinya,” ujarnya saat meninjau program IFAD di Tawun Sekotong, Selasa (28/10). Menurutnya, anak di pesisir mengalami mal nutrisi kronis memiliki ukuran berat kurang. Kondisi ini jelasnya harus diperbaiki oleh pemerintah pusat dan daerah.

Penyebab lainnya, pola hidup masyarakat pesisir tidak sehat, karena sering kali

laut dijadikan tong sampah.

Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat senang membuang sampah di laut, sehingga laut dipenuhi sampah. ‘’Karena ketika pemanasan laut, H2O menguap menjadi awan. Ketika timbul angin barat akan mencemari udara, karena bercampur dengan limbah,’’ ujarnya.

Untuk menekan angka ini, pemerintah pusat terus men-

Wagub Minta Umat Banyak Bersyukur Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, meminta semua umat beriman agar banyak bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semakin banyak bersyukur, ujarnya, maka Allah SWT akan memberikan nikmat yang bertambah dan berkah.

“Syukur kehadirat Allah adalah sangat penting karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bukan saja berupa harta kekayaan. Tapi kesehatan, kekuatan dan juga panjang umur patutlah kita syukuri, karena dengan bersyukur maka nikmat Allah akan bertambah,’’ ujarnya saat bersilaturahmi dengan jajaran Pondok Pesantren Nurul Hikmah Desa Langko Lingsar Lombok Barat, Selasa (28/10).

Silaturahmi yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1436 Hijriyah ini juga dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah TGH. Azhar Rasidi, MPd, dan tokoh aga-

(Suara NTB/ist)

HADIR – Wagub H. Muh. Amin bersama Wakil Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid saat menghadiri silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Hikmah di Langko Lingsar, Selasa (28/10). ma/masyarakat lainnya.

Sementara pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah TGH. Azhar Rasidi, atas nama keluarga besar pondok pesantren, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada hadirin yang hadir dan berkeinginan pembangunan Masjid Rahina Tamrin yang

berada di kompleks pondok pesantren bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain melakukan peletakan batu pertama bersama Wakil Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD NTB, pada kesempatan itu, wagub juga menyerahkan secara simbolis 200 kg beras dan 140 buah Al Qur’an. (ham)

Desa Tak Punya Kesiapan Kelola ADD Tanjung (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkhawatirkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diperoleh pemerintah desa sebesar Rp 1 miliar tahun depan. Hal ini menyusul sumber daya manusia di desa yang belum menyiapkan diri untuk mengelolanya.

“Terus terang kami khawatir, karena kesiapan desa belum jelas. Saat Raker Kesda kemarin saya tanya kepala desanya satu per satu, ternyata kesiapan desa belum jelas. ADD yang kemarin saja (Rp 300 juta lebih), saya tanya juga, ada yang belum berani jawab,” ungkap Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, kepada wartawan, Selasa (28/10).

Nanang mengimbau kepala desa melalui asosiasi menggembleng jajarannya menyiapkan diri dalam merencanakan, mengeksekusi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sangat disayangkannya, se-

jauh ini pemerintah desa masih terbawa euforia memperoleh peningkatan anggaran menjadi Rp 1 miliar, tetapi tidak diimbangi oleh kemampuan personal. Ironinya, pemerintah desa pun belum memiliki perencanaan jangka menengah – 5 tahun ke depan yang bisa sodorkan ke Bappeda.

Hearing AKAD beberapa waktu lalu mengisyaratkan bahwa Pemda harus mengalokasikan amanat UU khususnya pada pos ADD. Tegas Nanang, Pemda dalam hal ini telah menyiapkan Rp 33 miliar untuk 33 desa yang ada di KLU. Namun persoalannya, kembali kepada Pemdes itu sendiri, apakah mereka bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD secara benar. Jika salah kelola, dikhawatirkan ini bisa menjadi temuan yang dapat menggiring kepala desa ke ranah hukum.

“Apa yang menjadi amanat UU itu, sejatinya pusat cuma ngomong doang, karena tiap Rp 1 miliar ADD itu, harus ditanggulangi oleh APBD. Beruntung kita di KLU, jum-

lah desanya masih sedikit, yang celaka itu Lombok Timur, jumlah desanya ratusan, APBDnya jelas tidak mampu untuk itu,” jelas Nanang.

Kaitan dengan amanat UU tentang desa itu pula, postur APBD KLU di tahun 2015 mendatang sedikit bergeser. Dalam RAPBD, pakem anggaran yang biasanya 60:40 persen harus berubah menjadi 50:50 antara komponen belanja publik dengan belanja aparatur. Antara lain penyebabnya, Pemda melalui APBD harus menganggarkan Rp 33 miliar untuk ADD ke 33 desa di KLU, serta anggaran cadangan Rp 20 miliar untuk kebutuhan Pilkada yang direncanakan melalui jalur langsung.

“Dari APBD, total ada Rp 80 miliar yang dialokasikan untuk memenuhi beberapa amanat UU, termasuk ADD dan Pilkada. Ini sangat berdampak pada pembiayaan daerah, sehingga semestinya kalau memang tiap Desa harus memperoleh Rp 1 miliar, maka wacana pemekaran desa seharusnya ditinjau kembali,” pungkas Nanang. (ari)

gembangkan masyarakat pasiair bekerjasama dengan pihak terkait seperti BKKBN. Di Lobar sendiri, ada program IFAD yang digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat pesisir di daerah ini.

Program ini fokus pada pengembangan masyarakat pesisir sebagagi sasaran yang fokus memanfaatkan potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan. Di samping itu, ada potensi rumput laut, garam,karang dan hutan mangrove. Semua potensi ini perlu sentuhan program yang terstruktur agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas KKP Lobar, H. Ahmad Subandi menyatakan program IFAD diarahkan untuk pengembangan wisata di kawasan Sekotong. salah satunya dibangunnya pos informasi dan tempat duduk (berugak) di sejumlah lokasi wisata, termasuk gili.

Diakuinya, pihaknya telah mengusulkan tiga gili, Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sudak atau disingkat Gitanada menjadi kawasan konservasi. ‘’Lahan seluas 21 hektar di kawasan gili itu kita usulkan menjadi konservasi,” ujarnya. (her)

Wakili NTB, Tujuh Pemuda Lotim Ikuti JPI Selong (Suara NTB) Potensi pemuda-pemuda Lombok Timur (Lotim) dipandang sangat luar biasa. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi di beberapa bidang. Saat ini tengah berlangsung Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tingkat nasional yang dipusatkan di Prambanan Yogyakarta. Mewakili NTB, Lotim mengirimkan tujuh orang pemuda. Jumlah ini terbilang paling banyak dibandingkan kabupaten lain.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Pora) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Hasanuddin. Kepada Suara NTB, Selasa (28/10), Hasanuddin menyebut ketujuh pemuda tersebut adalah Muhammad Hardiansyah, Azwan Nizal Fikri, Ardrian Rama Hidayatullah, Hasaniyah Ismayanti, Nur Gibriliana, Baiq Sri Hastuti Handayani dan Candra Arif Furgon. “Kita bangga memiliki pemuda-pemuda yang berprestasi,” ucapnya.

Dibandingkan dengan pemuda dari kabupaten lain, pemuda Lotim memiliki daya saing yang cukup. Talenta-talenta berbakat yang mengikuti JPI ini juga nantinya akan diikutkan dalam gelaran Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) yang juga digelar oleh pemerintah pusat.

Hasanuddin mengingatkan, potensi wisata Lotim sangat besar. Seperti pantai Pink yang berada di wilayah Lotim bagian selatan sejauh ini sudah banyak dikenal oleh orang luar.

Pemuda-pemuda yang terpilih mengikuti JPI ini kata Hasanuddin, melalui proses seleksi yang cukup ketat. Mulai dari tingkat kabupaten, berlanjut ke tingkat provinsi.

Kabupaten Lotim telah menemukan talenta berbakat yang diikutkan dalam ajang tingkat provinsi dan mampu tampil membanggakan sehingga langsung menjadi wakil NTB ke kancah tingkat nasional. (rus)

Proyek GOR Mini Diputus Kontrak Giri Menang (Suara NTB) – Diputusnya kontrak proyek GOR mini senilai Rp 2,7 miliar menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, proyek yang ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) diduga ditinggal lari kontraktor setelah menerima pembayaran pada termin pertama, sedangkan realisasi proyek pada saat ditinggalkan masih rendah.

Sesuai ketentuan pembayaran proyek, per termin seharusnya realisasi proyek 40 persen, baru setelah itu termin kedua dan ketiga 30 persen. Namun fakta di bawah, realisasi proyek sekitar 35 persen lebih. Mencuat di lapangan bahwa kontraktor proyek tersebut diduga kerabat dekat oknum petinggi di daerah ini, sehingga terkesan dilakukan pembiaran.

Menurut pengakuan tenaga pengawas proyek, Putra kontraktor pemenang tender proyek Gor mini ini PT Pembangunan Nusantara Mandiri berasal dari Lamongan, Jatim.

Nilai kontrak proyek ini awalnya Rp 3,3 miliar namun penawaran terendah yang menang di ULP Rp 2,7 miliar.

Proses pengerjaan proyek ini awalnya sempat molor hingga 20 hari karena kontraknya tanggal 7 Agustus namun mulai dikerjakan tanggal 27 Agustus. ‘’Kontraktor dan pengawas yang pertama kali mengerjakan proyek ini hengkang setelah dibayar hasil pekerjaannya pada ter-

min pertama. Saat ditinggal oleh pekerja, progress proyek ini sekitar 35 persen lebih karena baru terbangun pondasi dan besi.

Baru terbangun pondasi saja sama besi,” akunya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud, Drs. H. Komarudin menyatakan kalau proyek itu telah diputus kontraknya sesuai permintaan Bupati.

Namun hasil rapat bahwa proyek ini ingin diputus, namun akan dilanjutkan tahun 2015, sehingga kesannya tidak diputus dan bisa kerja lagi tahun depan. Namun terkait hal ini sedang dipelajari bagaimana mekanismenya.”Proyek itu diputus kontraknya tidak dilanjutkan,” terang Komarudin.

Pemutusan kotrak itu atas dasar mekanisme, pihak Dikbud dan PPK sudah melayangkan surat teguran tiga kali, namun tidak direspons, sehingga diputus. Di samping itu, bupati meminta tindakan tersebut dilakukan.

Ia membenarkan jika proyek itu ditinggal kontraktor setelah menerima pembayaran termin pertama. Dana terpakai untuk pembayaran termin pertama sesuai mekanisme sekitar 40 persen dari dana kontrak Rp 2,7 miliar. Karena sesuai mekanisme pembayaran proyek itu termin pertama 40 persen, selanjutnya termin kedua dan ketiga 30 persen.

“Tapi apakah sudah dicairkan atau belum itu saya tidak tahu,” ujarnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

(ant/bali post)

LATIHAN - Pelatih kepala tim nasional senior Indonesia, Alfred Riedl (tengah) mengamati anak didiknya ketika latihan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, beberapa waktu lalu.

Tevez Kembali Dipanggil Argentina

(Suara NTB/ist)

Argentina Penyerang Juventus, Carlos Tevez, kembali dipanggil Argentina untuk pertama kali setelah tiga tahun untuk laga persahabatan mendatang.

Mantan pemain Manchester City ini tidak dipanggil Argentina sejak 2011, ketika dia tampil dalam kekalahan di perempat final Copa Amerika melawan Uruguay.

Namun, Gerardo Martino yang mengemban tugas baru menjadi kepala pelatih Albiceleste menyusul kekalahan mereka di final Piala Dunia musim panas ini, mengatakan pada awal bulan ini bahwa “pintu terbuka” untuk kembalinya Tevez dalam skuad karena telah membuktikan kemampuannya di level klub.

Dan mantan pelatih Barcelona itu memberi penghargaan kepada pemain 30 tahun itu dengan kembali ke skuat untuk menghadapi Portugal dan Kroasia, setelah mengoleksi delapan gol dari 10 laga untuk Juventus 20142015 sejauh ini.

Kapten Lionel Messi juga disertakan juga pemain bintang yang sudah diperkirakan, bersama dengan penyerang Manchester City Sergio Aguero, bintang Manchester United Angel di Maria dan pemain Barcelona Javier Mascherano.

Carlos Tevez Willy Caballero juga mendapat tempat meski jarang bermain untuk City musim ini, sementara pemain Tottenham Erik Lamela juga dipanggil setelah menciptakan gol mengagumkan rabona di Liga Eropa. (ant/bali post)

Inggris Wayne Rooney diragukan tampil dalam lanjutan Liga Inggris ketika Manchester United harus bertandang ke Manchester City pada Minggu, (2/11).

Rooney (29) telah melewatkan tiga laga terakhir MU karena larangan bermain setelah menerima kartu merah langsung, melanggar Steward Downinng dalam kemenangan 2-1 United atas West Ham, (27/11).

Dengan kembalinya kapten klub MU itu dalam pasukan Louis van Gaal ketika bertemu rival mereka, City, pelatih Belanda itu punya pilihan menyerang.

Namun, laporan dari The Daily Telegraph, The Sun, dan Daily Star menyebutkan bahwa Rooney menderita cedera kaki saat berlatih dan bisa saja melewatkan perjalanan ke Etihad Stadium.

Melawan Chelsea pada Minggu, (26/10), Robin van Persie memimpin barisan dalam absennya Rooney dan cederanya Falcao dengan mencetak satu gol di tambahan waktu dan membuat imbang 1-1.

Rooney telah mencetak tiga gol dalam enam penampilannya Liga Inggris musim ini, juga menciptakan dua asis, demikian espnfc.com.

Sebelumnya, Penyerang Manchester United Robin van Persie sesumbar mengatakan timnya berkesempatan untuk menyalip posisi Chelsea di puncak klasemen setelah memperoleh hasil imbang 1-1 dalam laga lanjutan Liga Utama Inggris, Minggu dini hari WIB. Van Persie menjadi pencetak gol yang menyelamatkan muka publik Old Trafford sekaligus memaksakan hasil imbang dalam laga itu.

MU seolah akan mengakhiri laga dengan kekalahan setelah bola sundulan Didier Drogba yang sempat menyentuh Van Persie, sebelum penyerang asal Belanda itu melesakkan gol penyama kedudukan menyambut bola muntah hasil sundulan Marouane Fellaini di penghujung menit waktu tambahan.

“Tentu kami bisa (menyalip Chelsea), masih ada waktu panjang, baru 9-10 laga dimainkan, bahkan kami belum ada di separuh perjalanan,” kata Van Persie kepada Sky Sports saat ditanya soal peluang MU mengikis jarak poin dengan Chelsea yang masih anteng di puncak klasemen sementara.

Menurut Van Persie anak-anak MU kian hari kian membaik, sebagaimana mereka kini baik di sesi latihan maupun laga resmi terlhat lebih nyaman dengan bola dan mampu bekerja sama sebagai sebuah tim.

Sundulan Marouane Fellaini tidak mampu dihalau sempurna oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, menyebabkan bola jatuh di ruang tembak segera diselesaikan Van Persie. “Apabila anda menyamakan kedudukan dalam laga semacam ini, tertinggal lebih dulu, itu menjadi sejenis pemicu.

“Di atas kertas kami seharusnya menang, dengan keinginan yang lebih besar untuk memperoleh poin, namun

Madrid Real Madrid akan naik banding atas hukuman tiga bulan terhadap asisten pelatih tim B Zinedine Zidane yang tidak memiliki lisensi sah untuk melatih, kata klub Senin.

Mantan pemain tengah Real dan Prancis itu mendapat sanksi dari federasi sepak bola Spanyol karena dianggap bersalah bertindak sebagai pelatih kepala tim “tier” 3 Real Madrid - Castilla - sama dengan yang dialami Santiago Sanchez, yang juga dihukum tiga bulan ketika berada di pos itu.

Dalam pernyataan yang dimuat pada laman (www.realmadrid.com), Real mengatakan, mereka “sama Wayne Rooney sekali tidak setuju dengan keputusan itu” dan mereka akan “berusaha keras agar keputusan itu dicabut”.

“Karena Zinedine Zidane sudah mendapat izin dari Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) untuk bekerja sebagai pelatih kepala untuk kategori klub Castilla di Real Madrid.

Sertifikat itu berlaku mulai Oktober 2014,” kata mereka.

Zidane pernah memenangkan Piala Dunia bersama Prancis pada 1998, ketika ia mencetak dua gol di laga final lawan Brazil, kemudian bermain untuk Real mulai 2001 hingga mengundurkan diri pada 2006.

Pelatih yang kini berusia 42 tahun itu juga pernah mencetak gol voli spektakuler untuk Real pada final Liga Champions 2001 lawan Bayern Leverkusen. Castilla terdegradasi dari kompetisi divisi dua musim lalu, sebelum Zidane bergabung menjadi salah seorang staf pelatih.

Mereka saat ini berada di urutan ke-14 pada laga Grup 2 dari kompetisi regional empat grup pada kompetisi “Segunda B”, atau “tier” 3. (ant/bali post)

k a m i cukup senang dengan hasil imbang,” katanya. (ant/bali post)

Zinedine Zidane

(Suara NTB/ist)

Jakarta Lima pemain naturalisasi masuk dalam 35 nama yang didaftarkan AFF untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior pada kejuaraan dua tahunan yaitu Piala AFF 2014 di Hanoi, Vietnam akhir November.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Tim Nasional (BTN) di Jakarta, Senin, klub Arema Indonesia menyumbang dua pemain naturalisasinya yaitu pemain depan Cristian Gonzales dan pemain bertahan Victor Igbonefo.

Sedangkan tiga pemain yaitu Raphael Matimo dari Mitra Kukar, Greg Nwokolo dari Persebaya dan Sergio van Dijk yang saat ini memperkuat klub Suphanburi, Thailand. Selain memanggil pemain naturalisasi, Alfred Riedl juga telah memilih pemain terbaik lokal yang saat ini turun dikompetisi Indonesia Super League (ISL) maupun kompetisi di luar negari diantaranya Hamka Hamzah yang saat ini memperkuat PKNS Malaysia dan Irfan Haarys Bachdim.

Dari 35 pemain itu juga terdapat nama-nama pemain muda yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U23 diantaranya Bayu Gatra, Teguh Amirudin dan Ramdani Lestaluhu. Sedangkan dari Timnas Indonesia U-19 hanya ada nama Evan Dimas Darmono.

Saat ini Timnas Garuda telah menjalani pemusatan latihan di Lapangan SPH Karawaci Tangerang, Banten. Hanya saja belum semua pemain bisa berlatih karena mayoritas pemain masih memperkuat timnya untuk menjalani pertandingan delapan besar ISL. Kemungkinan besar, Timnas Indonesia baru akan menjalani pelatnas full tim pada pertengahan November nanti termasuk saat menjalani dua pertandingan ujicoba internasional yang rencananya digelar di Jakarta.

“Tim memang belum bisa lengkap. Kemungkinan baru bisa lengkap pada pertandingan ujicoba nanti,” kata pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl. (ant/bali post)

Real Banding atas Hukuman Zidane

Rooney Diragukan Tampil Lawan City

(Suara NTB/ist)

Lima Pemain Naturalisasi Masuk Timnas Senior

Masalah Anggaran

Bahas Program Jangka Panjang

KKI NTB Gelar Pertemuan Persikobi Batal Pengurus Majelis Sabuk Ikut Suratin Hitam dan Rapat Kerja Mataram (Suara NTB) Guna meningkatan kualitas atlet pemegang sabuk hitam serta merealisasi-

kan pencapaian prestasi atlet ke level nasional, Pengprov KKI NTB menggelar Pertemuan Pengurus Majelis Sabuk Hitam dan Rapat Kerja Pengprov KKI NTB di Aula Lantai III Mataram Kantor Wali Kota Mataram, Minggu (26/10) lalu. Rapat itu dihadiri 80 peserta yang terdiri dari 10 Pengcab KKI kabupaten/kota, Pengprov KKI NTB dan majelis sabuk hitam KKI NTB. Ketua Panitia, Ahwan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (28/10) kemarin mengatakan rapat kerja pengurus olahraga karate itu dipimpin langsung Ketua Umum KKI

NTB, H. Didi Sumardi. Hadir juga Ketua Harian, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra dan Wakil Ketua II (Bidang Organisasi), AKP I Wayan Linggih.

Rapat tersebut menyepakati beberapa agenda penting yang akan dikerjakan pihak Pengprov KKI NTB dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terhitung tahun 2013 lalu hingga berakhir masa bakti kepengurusan KKI NTB tahun 2018.

“Rapat itu membahas agenda kerja KKI NTB lima tahun yang akan datang, rencananya kita akan menggelar beberapa kejaraan dan melaksanakan ujian Dan regional guna meningkatkan prestasi atlet di level nasional,” ucap pemegang Dan IV. Dikatakan Ahwan, salah satu agenda tahunan yang akan dilaksanakan oleh KKI NTB kedepan yakni menggelar kejuaraan daerah (kejurda) dan ujian kenaikan tingkat.

Penyelengaraan kejuaraan itu dilakukan dalam rangka mengevaluasi serta menyeleksi atlet yang dipersiapkan mewakili NTB di event nasional. Sementara itu penyelenggaraan

ujian kenaikan tingkat dilakukan dalam rangka menyeragamkan teknik serta meningkatkan kualitas atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan mengikuti kejuaraan level nasional.

Selain itu akan dilaksakan ujian kenaikan Dan Regional setiap empat tahun sekali. Ujian kenaikan Dan regional itu akan melibatkan pihak KKI Pusat sebagai penguji. Diharapkannya, beberapa agenda penting yang dihasilkan daam rapat tersubut dapat ditindaklanjuti oleh pengurus kabupaten/kota, sehingga program kerja KKI NTB dapat berjalan sesuai rencana.

Maklum, sasaran program kerja KKI NTB itu yakni melahirkan atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON dan PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016, pihak KKI NTB mematok target meloloskan atlet sebanyak mungkin di PON, sehingga cabor karate dapat memberikan kontribusi medali di PON 2016. (fan/*)

Kota Bima (Suara NTB) – Kesebelasan persikobi yang telah merampungkan persiapan, batal mengikuti piala Suratin PSSI yang digelar di Bali. Alasannya anggaran sebesar Rp 100 juta yang seharusnya didapat ditolak oleh pengurus.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Pelatih Persikobi Lukman H Ismail saat dikonfirmasi di pelataran Kantor Telkom Bima, Selasa (28/10) siang. Dikatakan Lukman, bahwa anak asuhnya gagal mengikuti piala Suratin yang sedianya digelar di Bali mulai tanggal 27 hingga 30 Oktober.

Padahal, usai pertandingan rayon NTB, pihaknya sudah melakukan persiapan matang. Alasan pihaknya gagal berangkat, lantaran tidak adanya anggaran di Persikobi. Dia pun mempertanyakan ke mana dana untuk pembinaan persepakbolaan di Kota Bima tersebut.

“Kemana anggaran di Persikobi yang banyak itu,” tanyanya.

Dia menduga, adanya intervensi yang terlalu jauh membuat anggaran tersebut tidak diakomodir. Jika tidak berangkat tentu akan didiskualifikasi oleh PSSI. “Kalau kita didiskualifikasi oleh PSSI maka kegiatan ke depan akan terhenti semua. Apalagi kegiatan tahun bolanya pasti jalan,” terangnya.

Diakuinya, sebelumnya pihaknya sudah melakukan berbagai upaya guna mempertanyakan dana dimaksud, salah satunya dengan menghubungi Ketua Umum Persikobi yang dijabat Wakil Walikota Bima. Bahkan kebutuhan anggaran sudah dihitung. Namun, Wakil Walikota menjawab tidak ada anggaran. Ketua Harian juga tidak bisa berbuat banyak. Dia pun menilai, Persikobi tak serius membina olahraga sepakbola. Padahal kiblat sepakbola adalah Kota Bima.

Di samping masalah anggaran, dia juga mengeluhkan soal fasilitas lapangan yang tidak memadai. Padahal, persikobi sudah terbentuk sejak 16 hingga 18 tahun yang lalu. Sementara itu Ketua Harian Mulyono, menyebutkan kesebelasan gagal diberangkatkan karena tidak cukup anggaran. “Biar dipaksakan juga tetap tidak cukup,” ujarnya singkat. (use)

Bonus Tak Kunjung Cair, Atlet Dompu Kecewa Mataram (Suara NTB) Janji Pemda dan KONI Dompu mencairkan bonus

atlet dan pelatih tanggal 18 Oktober lalu ternyata belum terealisasi. Pihak pemda

dan KONI Dompu terkesan mengulur waktu pencairan bonus para atlet dan pelatih peraih medali emas, perak dan perunggu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, 21 Juni itu.

Bonus yang telah lama dijanjikan tersebut memang belum kunjung cair meskipun pihak KONI Dompu sudah menetapkan waktu dan tempat dicairkannya bonus tersebut. Akibatnya para atlet asal Dompu mengaku kecewa dengan sikap pemda dan KONI Dompu yang dinilai tak bisa menepati janji.

Atlet Atletik NTB, Abdul Rajak kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (28/10)kemarin mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pemda dan KONI Dompu yang terkesan tak bisa menempati janji. “Katanya bonus atlet akan dicairkan tanggal 18 Oktober, namun sampai saat ini belum juga cair,” ucapnya dengan nada kesal.

Menurut atlet peraih tiga medali perak dan satu perunggu ini, keterlambatan pencairan bonus untuk atlet dan pelatih ini menunjukan Pemda dan KONI Dompu tidak mampu memegang komitmennya kepada atlet.

Janji pencairan bonus untuk atlet sudah beberapa kali ditunda, dan hingga kemarin pihak KONI NTB belum dapat memberikan kepastian kapan pencairan bonus atlet dan pelatih tersebut.

“Katanya akan dicairkan tanggal 18 Oktober, selanjutnya dijanjikan tanggal 20 Oktober, dan sampai saat ini belum jelas kapan bnus itu akan dicairkan,” ucapnya.

Sikap KONI Dompu yang terkesan tak mampu menepati janji ini membuat Abdul Razak kecewa, pasalnya selama menunggu pencairan bonus yang tak kunjung cair itu para atlet Dompu yang dibina di PPLP, PPLM NTB

mengaku mengalami kerugian materi dan waktu. Akibat menunggu pencairan bonus itu mereka harus absen latihan selama seminggu karena harus ke Dompu untuk mengurus pencairan bonus tersebut, begitu juga Abdul Rajak yang bekerja sebagai PNS di Dinas Dikpora NTB harus mengajukan izin selama seminggu untuk mengurus administrasi pencairan bonusnya di Dompu.

Menurutnya , selama seminggu berada di Dompu dia tak bisa fokus latihan karena meninggalkan lokasi pemusatan pelatihan.

Hal ini dikeluhkan juga oleh atlet Dompu yang dibina di PPLM NTB, seperti, Rohani atlet peraih medali Emas di nomor 110 meter gawang di Porprov NTB mengeluhkan hal yang sama. Mereka mengaku kecewa atas ketarlambatan pencairan bonus atlet itu. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 29 Oktober 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

700

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 29 Oktober 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

Pasukan Biru, ’’Pahlawan Tak Kenal Cuaca’’ Usia tak menjadi penghalang bagi Sahdar, seorang Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram yang setiap hari bertugas menjadi pembersih sampah.

Sahdar dan rekan-rekannya menjadi salah satu kunci utama Kota Mataram bisa menghalau sampah. Namun, penghargaan terhadap jerih payahnya sepertinya belum sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan.

LANGKAHNYA sudah mulai tertatih, kulitnya sudah mengeriput dan bahkan hitam legam.

Pendengarannya pun sudah tidak jelas lagi. Akan tetapi, dia tetap berkutat diantara tumpukkan sampah di tiap selokan atau drainase. Sebatang bambu dengan besi berlekuk di tiap sisinya menjadi senjatanya untuk mengorek tumpukkan sampah di saluran.

Adalah Papuq Sahdar warga dusun Jeringo, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Di usianya yang meranjak setengah abad ini, dia tetap bekerja di antara terik dan gelapnya langit.

Bukan tanpa alasan Papuq Sahdar mempertahankan atau menggantungkan hidup menjadi seorang Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Persoalan ekonomi dan himpitan hidup yang terus mencekik, adalah alasan utama ia bekerja di masa tua dari hidupnya itu.

Bermodalkan tenaga dan tanpa selembar ijazah pun, Papuq Sahdar mulai berkecimpung dengan urusan sampah semenjak tahun 2006 lalu.

Bekerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 wita dan berkeliling di antara deretan sungai atau selokan seolah menjadi bagian hidup yang dilakoninya. Bahaya pun selalu mengintai dirinya.

Pasalnya, tidak hanya tumpukkan sampah dan bangkai binatang yang ditemukan di antara tumpukkan sampah, melainkan ular berbisa yang sewaktu – waktu dapat mencengkram dirinya bilamana tidak waspada. “Kadang takut, tapi

mau gimana lagi sudah resiko pekerjaan,” tutur Papuq Sahdar sambil bersandar di tiang areal parkir di Kantor Lurah Cakra Utara, Sabtu (18/10).

Papuq Sahdar mengakui, pekerjaannya tersebut tidak mengenal siang dan malam, panas ataupun hujan. Yang terkadang membuatnya sedih ketika musim hujan, dia bersama rekannya harus keluar di derasnya hujan menggenyur tubuhnya yang renta. Mendorong sampah yang tersangkut di tiap selokan, agar tidak terjadi luapan atau banjir. “Daripada banjir,” ketusnya menggunakan Bahasa Sasak.

Di sisi lain yang membuatnya bersedih, ketika tubuhnya pegal,

letih dan ingin mendapatkan secangkir kopi hangat dari sang istri. Namun, itu hanya kenangan semata. Pasalnya, istri Papuq Sahdar sudah lebih dulu menghadap sang illahi ketika melahirkan anaknya yang paling bungsu.

Lantas, dia tetap semangat bekerja mengais rupiah dari upah yang kadang diberikan terlambat setiap bulannya. “Gali lubang tutup lubang sudah,” jawabnya singkat.

Orang – orang seperti Papuq Sahdar dan pasukan biru lainnya, sepatutnya dikatakan sebagai pahlawan tak kenal cuaca.

Kenapa tidak, mereka bekerja di paruh waktu dengan terik panas dan hujan tak pula mengenal pagi maupun malam. (cem)

Disesalkan, Pembayaran Upah THL yang Telat

(Suara NTB/cem)

Gaji Terlambat, Terpaksa Berutang Mataram (Suara NTB) – Papuq Sahdar adalah salah satu dari sekian ratus Tenaga Buruh Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Bekerja dari pagi hingga sore, dengan tugas mengangkat tumpukkan sampah di sungai maupun drainase. Akan tetapi yang membuatnya bersedih, ketika upah yang dibayarkan harus terlambat dibayarkan oleh dinas. Papuq Sahdar terpaksa harus berutang di tetangga atau sanak keluarga untuk sekedar membawa sangu untuk

dimakan di jam istirahatnya.

Ditemui Suara NTB di sela jam istirahatnya Sabtu (18/10) Papuq Sahdar menuturkan, dirinya sudah hampir delapan tahun bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas. Dari upah sekitar Rp 20 hingga Rp 45 ribu perhari, dia tetap berkecimpung dengan urusan sampah. Dirinya tidak bisa membayangkan sudah berapa sungai dan kilometer jarak yang ditempuh. Namun, dia tetap semangat di usianya yang sudah masuk setengah abad tersebut.

“Ndak tahu sudah berapa

sungai, kali saya bersihkan,” tutur Papuq Sahdar.

Meskipun bekerja dari pagi hingga sore, lantas tak bisa menjamin upah atau gaji yang didapatkan bisa tepat waktu.

Terkadang aku Papuq Sahdar, gaji yang diterima ketika hampir satu bulan setengah bekerja. Dia pun harus berutang di tetangga atau sanak keluarganya demi bekal yang harus dibawa untuk bekerja. “Berutang dulu, setelah gajian baru saya bayar,” ucapnya.

Apakah sering tidak bawa sangu atau bekal ketika bekerja?

Dia mengaku, malu untuk tidak

membawa bekal untuk bekerja karena rata – rata temannya membawa nasi bungkus dan lain sebagainya. Dia pun malu mengandalkan rekannya untuk memberikannya makanan atau air minum. “Alhamdulillah selalu bawa, ndak enak kalau tidak bawa sangu,” ujarnya.

Papuq Sahdar tidak terlalu banyak berharap kepada pemerintah. Hanya saja, dia menginginkan gajinya bisa dibayar tepat waktu, mengingat sebelum gajian dia harus berutang dulu ke tetangga untuk menghidupi keluarganya. (cem)

Mukhtar

(Suara NTB/dok)

ISTIRAHAT - Sahdar dan rekan-rekannya tengah beristirahat di sela pekerjaannya.

TERLAMBATNYA upah atau gaji yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, sangat disesali oleh kalangan dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar mengatakan, persoalan telatnya pembayaran gaji tersebut merupakan persoalan yang selalu ditemukan setiap tahunnya.

Padahal, upah para THL sudah ada penganggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram.

“Pembayarannya kan sudah jelas aturannya dan kita sudah anggarkan di APBD,” kata Muhtar saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (28/10) malam.

Menurutnya, pekerjaan pasukan biru sangat berat mengingat tanggungjawab yang dikerjakan setiap harinya membersihkan drainase dan sungai di Kota Mataram. Kendati demikian, ia menegaskan agar persoalan kesejahtraan atau gaji THL harus menjadi prioritas dari dinas terkait, karena tidak menutup kemungkinan para buruh hanya mengharapkan upah dari pekerjaannya itu.

“Harus diprioritaskanlah, kasian juga mereka dan kemungkinan hanya upah itu yang diharapkan,” tegasnya.

Terkait apakah ada sangkut pautnya dengan persoalan yang menimpa Kepala Bidang Pengairan. Mukhtar mengatakan kendalanya seperti itu, karena yang berhak mencairkan uang adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Lantas tidak bisa berpatokan pada persoalan tersebut, karena bisa saja Kepala Dinas selaku pimpinan mengambil tugas atau tanggungjawab tersebut.

Ia mewanti – wanti terlambatnya pembayaran upah, akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Mataram. Karena, persoalan kemiskinan di Mataram sejauh ini dianulir masih belum tertangani dengan baik. “Jangan sampai gara – gara ini, masyarakat miskin di Mataram bertambah,” katanya mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, ia berharap pembayaran upah THL segera dibayarkan dan pencairan bisa diambil alih oleh Kepala Dinas, sehingga tidak ada masyarakat Kota Mataram atau warga lainnya tidak makan atau berhutang lantaran keterlambatan gaji. (cem)

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

Bantuan Sosial akan Disalurkan Lewat Satu Pintu

(ant/Bali Post)

Khofifah Indar Parawansa

Jakarta (Suara NTB) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan sosial selanjutnya akan disalurkan lewat satu pintu.

“Arahan Presiden kemarin bansos di satu pintu, tapi belum ditunjuk pintu mana,” kata Khofifah usai serah terima jabatan dengan Menteri Sosial periode 2009-2014 Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Selasa (28/10).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia menjelaskan, program bantuan sosial seharusnya tidak tersebar di 19 kementerian/lembaga seperti sekarang supaya pel-

aksanaannya lebih mudah diawasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan agar bantuan sosial hanya satu pintu yaitu melalui Kementerian Sosial.

Terkait kesiapan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial, Khofifah menjelaskan bahwa sistem pelayanan di Kementerian Sosial sudah terintegrasi.

“Semua ada di sini, ada Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial,” katanya.

Namun tergantung jika nanti bansos fokus ke bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan sudah ada leading sector masing-masing, tambah Khofifah. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

PPP Protes, Rapat Paripurna DPR Ricuh Jakarta (Suara NTB) Rapat paripurna DPR RI berakhir ricuh setelah Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membacakan putusan nama-nama anggota komisi dan AKD tanpa persetujuan dari seluruh anggota Fraksi PPP. Nama anggota komisi dan AKD yang dibacakan Agus Hermanto ternyata dari versi Epyardi Asda.

Mendengarkan keputusan Agus Hermanto, anggota DPR RI dari PPP serentak berdiri dan memprotes keputusan Wakil Ketua DPR RI itu.

“Kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua karena belum setuju dengan nama-nama yang disebut,” kata Ketua Fraksi

PPP Hazrul Azwar di Jakarta, Selasa (28/10).

“Susunan nama-nama AKD dari PPP sudah kita masukkan, tapi nama-nama anggota versi kami tidak ditayangkan. Pimpinan dewan tahu ada dualisme, kenapa ikut campur masalah PPP? Mengapa tidak mengundang yang bermasalah, bukan mengakui satu pihak,” kata Hazrul.

Tapi, protes yang disampaikan anggota DPR dari PPP ini

tidak digubris oleh pimpinan rapat paripurna DPR RI. Agus Hermanto langsung mengetuk palu dan membubarkan rapat.

Sikap Agus ini memicu kemarahan beberapa anggota PPP dan membalikkan meja yang ada di hadapan sejumlah anggota DPR RI dari PPP. “Kami pukul meja karena protes kami tidak didengar.

Saya tidak tahu siapa yang membalikkan meja itu,” kata Hazrul. (ant/Bali Post)

Presiden Diminta Segera Umumkan Jaksa Agung

Presiden Jokowi Mendadak Datangi Kantor BKPM Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mendadak mendatangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga membuat kecele wartawan dan fotografer yang sedang menunggu di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ada info, Bapak Presiden ke Kantor BKPM,” kata seorang staf Biro Pers Kepresidenan kepada wartawan yang sedang menunggu di Jakarta, Selasa (28/10).

Padahal menurut jadwal dari Biro Pers yang diterima wartawan, Presiden Joko Widodo pada jam 14.00 WIB bakal dikunjungi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Presiden Joko Widodo menyambangi BKPM untuk melihat kinerja pelayanan terpadu satu atap di instansi itu yang bermanfaat dalam mengurus investasi di Tanah Air. Pada saat menjabat Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo juga pernah menggelar inspeksi mendadak untuk melihat kemudahan perizinan dalam mengurus usaha di ibukota. (ant/Bali Post)

Sumpah Pemuda Dikaitkan dengan Revolusi Mental Jakarta (Suara NTB) Revolusi mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang sejalan dengan Sumpah Pemuda.

Hal tersebut merupakan benang merah yang dikatakan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dr Hari Widianto, di Jakarta, saat menjadi pembina upacara memperingati Sumpah Pemuda ke-86 di Museum Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya, Jakarta.

Dia mengatakan pemuda Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Semua harus mempersiapkannya agar mampu bersaing dengan bangsa lain,” ujarnya.

Hari mengemukakan, Indonesia ini memiliki sumber daya berlimpah dibandingkan sejumlah bangsa lain, karena itu manusia Indonesia diharapkan unggul dan bermentalitas kuat.

“Ini yang harus dibangun. Program Presiden Joko Widodo berupa revolusi mental sangat tepat dan harus dilaksanakan,” katanya.

Upacara tersebut diikuti ratusan peserta, mulai siswa sekolah dasar, tingkat menengah, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan pegawai. Turut hadir juga puluhan legiun veteran serta pejuang. (ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

RICUH - Sidang Paripurna DPR RI, kemarin ricuh.

Tampak meja terbalik akibat kericuhan tersebut.

(ant/Bali Post)

PEMERIKSAAN ANGGITO ABIMANYU - Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu menuju ruang tunggu setibanya di KPK, Jakarta, Selasa (28/10). Anggito diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2012-2013 dengan tersangka Suryadharma Ali.

Legislator Kritik Penggabungan Kementerian PU- Kemenpera Jakarta (Suara NTB) Anggota DPR RI Fary Djemy Francis menilai, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat adalah suatu yang bertentangan dan tidak tepat.

“Kementerian Pekerjaan Umum lebih banyak mengurus soal publik. Sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat lebih pada urusan hak rakyat.

Penggabungan ini tentunya akan terjadi tumpang tindih,” kata Fary Djemy di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10).

Anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur itu menyebutkan, penggabungan dua kementerian itu juga menyulitkan untuk dilakukan pengawasan, terutama soal anggaran.

“Selama ini masing-masing sudah ada pembagian anggaran, untuk Kementerian PU sekian, untuk Kementerian Perumahan Rakayt sekian.

Kalau digabungkan sekarang, maka pengawasan

terhadap anggaran akan sulit,” kata dia.

Selain itu, ada hal yang lebih penting, yakni tidak tercapainya target-target yang sudah dibuat seperti untuk target perumahan, pemerintah telah menetapkan target 15-16 juta rumah hingga tahun 2030.

“Kementerian Perumahan tentu akan sulit mencapai target. Paling bisa dilakukan untuk membangun rumah bagi masyarakat pertahunnya adalah 200-300 ribu rumah pertahun. Dulu Menteri Perumahan Rakyat punya akses ke Presiden. Kalau sekarang, yang mengurus perumahan adalah dirjen. Tentu untuk mencapai target akan sulit,” kata Fary Djemy.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk menterinya, Jokowi menunjuk Basuki Hadimuljono. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru sebagai bagian dari Kabinet Kerja.

“Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet dalam hal penegakan hukum, sehingga patut dipertanyakan alasan Presiden belum mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru, hingga kabinet kerja sudah dibentuk,” kata peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana di Jakarta, Selasa (28/10).

Jaksa Agung yang baru dinilai akan mempunyai tugas berat karena tiga alasan. Pertama dalam hal upaya pemberantasan korupsi karena masih tingginya persepsi masyarakat mengenai perilaku korup oleh aparat Kejaksaan.

Kedua dalam hal akuntabilitas, Kejaksaan dinilai sebagai salah satu institusi dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kurang baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Ketiga dalam hal pengawasan internal, laporan Kejaksaan di tahun 2013 menyebutkan bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi terhadap 168 Jaksa yang melanggar kode etik, dimana 93

di antaranya terkena hukuman sedang dan berat.

“Berdasarkan alasan tersebut, perlu orang yang tepat untuk dipilih sebagai Jaksa Agung dengan kriteria independen yaitu tidak ada afiliasi partai politik dan korporasi, berintegritas, kompeten dan mampu memimpin yaitu pernah memimpin lembaga negara di bidang hukum,” tambah Dio. Sejumlah nama yang dinilai tepat adalah Muhammad Yusuf (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein (mantan Ketua PPATK) atau Busyro Muqoddas (Komisioner KPK).

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan sebaiknya calon Jaksa Agung juga perlu dicari rekam jejaknya oleh KPK. “Ya perlu lah,” kata Abraham menjawab pertanyaan apakah kandidat Jaksa Agung perlu dilaporkan ke KPK pada Senin (27/10).

Ia menilai bahwa Jaksa Agung harus bersih sehingga dapat menjadi teladan, namun Abraham menolak untuk berkomentar mengenai siapa Jaksa Agung yang tepat. “Hari ini mungkin belum sempat (dikonfirmasi ke KPK), tapi pengalaman di masa lalu Kapolri pun dikonfirmasi. Jangankan Kapolri, waktu zaman SBY, pengisian Kabareskrim pun dikonfirmasi ke KPK. Zaman SBY, posisi jabatan bintang 3 di kepolisian itu diminta tracking oleh KPK,” ungkap Abraham. (ant/Bali Post)

ALAT MUSIK

MEBEL

RUPA-RUPA

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

SUARA NTB Rabu, 29 Oktober 2014

Taliban Serang Pengadilan, Tujuh Orang Tewas Kunduz Setidaknya tujuh orang tewas di Afghanistan, Senin, ketika sekelompok gerilyawan Taliban menyerang satu pengadilan di kota utara Kunduz, kata para pejabat dan polisi.

Kunduz telah lama menjadi kota yang relatif damai dibandingkan dengan kota-kota Afghanistan lainnya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir Taliban telah mendapatkan tanah di seluruh provinsi, mengambil keuntungan dari celah keamanan yang ditinggalkan oleh penarikan pasukan pimpinan NATO. Seorang pembom bunuh diri meledakkan mobilnya yang sarat dengan bahan peledak di gerbang utama pengadilan banding dan tiga pejuang lainnya memasuki gedung, terlibat dalam baku tembak berlarut-larut dengan pasukan keamanan, kata seorang pejabat setempat.

Sayed Sarwar Hussaini, juru bicara kepala polisi Kunduz, mengatakan tujuh orang tewas dan 10 luka-luka dalam serangan itu. “Enam jaksa dan seorang polisi tewas dan sembilan jaksa serta polisi lainnya terluka,” kata Hussaini.

“Sekarang pertarungan berakhir. Satu pejuang Taliban meledakkan mobil sarat dengan bahan peledak dan tiga dibunuh oleh pasukan keamanan,” tambahnya.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Hal itu tidak segera jelas mengapa Taliban menargetkan pengadilan banding.

Situasi tegang di Afghanistan pada saat pasukan asing meninggalkan negara itu setelah lebih dari satu dekade bertempur melawan Taliban, menyerahkan keamanan kepada pasukan Afghanistan yang relatif tidak berpengalaman dan pemerintah yang tidak efisien.

Ledakan juga terdengar di sekitar ibu kota Kabul pada Senin malam, polisi mengatakan mereka adalah serangan roket. Tidak ada korban yang dilaporkan, demikian Reuters. (ant/bali post)

Pemimpin Abu Sayyaf Ditangkap Kota Zamboanga Seorang tersangka wakil-pemimpin kelompok Abu Sayyaf, yang diduga terlibat dalam penculikan-penculikan dan serangan terhadap orang-orang penting, ditangkap oleh pasukan keamanan pemerintah dalam serangan menjelang fajar di Filipina selatan, Selasa.

Direktur Kepolisian Daerah Edgar Basbas mengidentifikasi tersangka sebagai Nasser Usman, seorang guru yang ditugaskan di Sekolah Lanjutan Atas Tandung Ahas.

Usman, yang mengawasi indoktrinasi kelompok gerilyawan, ditangkap di Kota Lamitan, Provinsi Basilan.

Basbas mengatakan, Usman menghadapi empat tuduhan penculikan dengan penahanan tidak sah. Surat perintah penangkapan dikeluarkan sehubungan dengan pengepungan Lamitan pada tahun 2001.

Intelijen kepolisian juga mengungkapkan tersangka diyakini terlibat dalam pengepungan Kota Ipil pada tahun 1995 dan penculikan di Zamboanga Sibugay serta Tumahubong pada tahun 2000, demikian laporan Xinhua. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bangun Pemukiman Baru, AS Kecam Rencana Israel Washington Amerika Serikat (AS) mengecam Israel karena berniat membangun 1.000 rumah lagi untuk pemukim Yahudi di timur Yerusalem. AS menilai tindakan itu “tidak sesuai” atau bertentangan dengan upaya perdamaian.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki, mengatakan pemerintah Amerika Serikat “sangat prihatin” mendengar laporan tentang langkah pembangunan 1.000 unit rumah Yahudi oleh Israel.

Selain itu, ia mengatakan pejabat kedutaan AS sedang melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pemimpin Israel untuk mencari informasi lebih lanjut.

“Kami akan terus membuat posisi kami benar-benar jelas bahwa kami memandang aktivitas pemukiman itu sebagai langkah yang tidak sah dan jelas menentang unilateral dan akan berdampak pada masa depan Yerusalem,” kata Psaki.

Menurutnya, para pemimpin Israel telah mengatakan mereka akan mendukung upaya menuju solusi dua negara (Israel - Palestina), tetapi mereka bergerak maju dengan jenis tindakan yang bertentangan dengan upaya menuju perdamaian.

Pemerintah AS berulang kali mengecam langkah pembangunan permukiman Yahudi, baik di wilayah Tepi Barat maupun di timur Yerusalem, kota yang diklaim oleh pihak Israel dan Palestina sebagai ibu kota masa depan negara mereka dalam setiap perjanjian damai.

Namun, Pemerintah AS gagal untuk bertindak sesuai kata-katanya mengingat terancam konsekuensi bertentangan dengan Israel. Dan AS tetap menjadi sekutu utama negara Yahudi itu. “Hubungan antara kami (Israel-AS) tak tergoyahkan,” Psaki menegaskan.

“Ada kalanya kami tidak setuju dengan tindakan pemerintah Israel, termasuk ... masalah pembangunan permukiman, di mana kami memiliki keprihatinan yang mendalam tentang beberapa langkah-langkah yang diambil pemerintah Israel,” kata dia.

“Kami menyatakan ketidaksetujuan itu kepada pihak Is-

rael, tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak memiliki hubungan yang kuat dan tangguh yang terus berlanjut,” tambahnya.

Israel merebut timur Yerusalem selama Perang Enam Hari pada 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut, di mana langkah itu tidak pernah didukung oleh masyarakat internasional.

Sebelumnya, Pemerintah Israel telah memberikan lampu hijau untuk rencana pembangunan 1.000 unit rumah tambahan untuk pemukim baru Yahudi di timur Yerusalem, wilayah Arab yang dicaploknya.

“Pemerintah telah memutuskan untuk memajukan rencana pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah di Yerusalem — sekitar 400 di Har Homa dan sekitar 600 di Ramat Shlomo,” kata seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengacu pada dua

(Suara NTB/ist)

PEMUKIMAN YAHUDI - Lokasi di Yerusalem Timur ini menjadi lokasi pembangunan pemukiman Yahudi oleh Pemerintah Israel. Pemerintah AS mengecam rencana Israel yang berniat membangun 1.000 rumah baru. permukiman yang berada di timur Yerusalem.

Namun, pejabat itu tidak menjelaskan dan menolak untuk berkomentar tentang dampak politik dan diplomatik dari langkah tersebut, terutama saat masyarakat Palestina dan internasional sudah dibuat marah dengan masuknya para pemukim Yahudi belum lama ini ke Silwan,

lingkungan di timur Yerusalem, di mana telah terjadi bentrokan hampir setiap malam selama berbulan-bulan.

Pejabat Israel itu juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan akan dimajukan untuk proyekproyek infrastruktur di Tepi Barat yang akan mencakup jalan-jalan bagi rakyat Palestina. (ant/bali post)

Inggris Serahkan ”Camp Bastion” ke Afghanistan London Pasukan Inggris sepenuhnya telah meninggalkan Camp Bastion di Provinsi Helmand di Afghanistan, dan menyerahkan pangkalan itu kepada Tentara Nasional Afghanistan (ANA), demikian pengumuman Kementerian Pertahanan Inggris pada Senin (27/10).

Pangkalan tersebut diserahkan kepada Korps 215 ANA, dan mengakhiri operasi tempur di provinsi itu. Kementerian di London menyatakan tentara Inggris dan personel Korps Marinir Amerika Serikat yang telah bertugas di bawah Komando Regional (Baratdaya), Pasukan Bantuan Keamanan Interniasonal (ISAF), kemudian ditempatkan di Kandahar setelah secara resmi mengakhiri operasi tempur dalam satu upacara pada Minggu (26/10).

Helikopter dan pesawat dari Inggris dan Amerika Serikat memindahkan personel kedua negara itu ke Pangkalan Udara Kandahar untuk mempersiapkan kepulangan mereka ke negara mereka, kata Kementerian Pertahanan Inggris di dalam satu pernyataan.

“Ini adalah saat bersejarah buat Angkatan Bersenjata Inggris dan kami pergi dengan kepala tegak. Peralihan rapi ini mempertegas kemajuan yang telah kami capai bersama sekutu kami selama beberapa tahun belakangan,” kata Menteri Pertahanan Ing-

(Suara NTB/ist)

DISERAHKAN - Camp Bastion yang diserahkan Inggris pada Afghanistan setelah pasukan Sekutu keluar dari Afghanistan. Tampak Pangeran Harry, anggota keluarga Kerajaan Inggris saat bertugas di Camp Bastion beberapa waktu lalu. gris Michael Fallon, sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia menyatakan tentara Inggris telah menyerahkan Camp

Bastion kepada ANA untuk dimanfaatkan bersama dengan milik mereka sendiri, Kamp Shorabak, yang akan

Gempa 5 SR Guncang Filipina Selatan Manila Gempa berkekuatan lima skala Richter terjadi di lepas pantai provinsi Filipina selatan Surigao del Norte pada pukul 16.34 waktu setempat Senin. Lembaga Vulkanologi dan Seismologi Filipina (Phivolcs) menyebut, pusat gempa awalnya bertekad untuk bera-

da di 9.73 derajat Lintang Utara dan 126,72 derajat Bujur Timur, dengan kedalaman 29 kilometer.

Phivolcs mengatakan intensitas III tremor dirasakan di Surigao City. Tidak ada korban jiwa dan kerugian yang telah dilaporkan sejauh ini.

Filipina terletak di “Cincin

Api” Pasifik di mana lempeng benua bertumbukan, menyebabkan sering terjadi aktivitas seismik dan vulkanik.

Sekitar 20 sampai 25 gempa bumi terjadi di negara ini setiap hari, sebagian besar dari mereka tidak dirasakan oleh masyarakat umum. (ant/bali post)

memungkinkan mereka terus menjamin keamanan dan kestabilan di bagian negeri itu.

Camp Bastion, yang diban-

gun pada awal 2006, berfungsi sebagai pusat operasi pasukan koalisi dan Inggris di Provinsi Helmand. (ant/bali post)

Ceko Kirim Tim Medis ke Yordania Praha Pemerintah Ceko Senin (27/10) memutuskan untuk mengirim dua tim medis

ke Yordania dalam upaya membantu pengungsi Suriah yang cedera, kata Menteri Dalam Negeri Ceko Milan Chovanec.

Rencana tersebut akan dicakup oleh program kemanusiaan pemerintah, Medevac.

Mulanya ada rencana untuk merawat sebagian orang yang cedera di Republik Ceko, tapi rencana itu diubah karena alasan keamanan.

Menurut Chovanec, misi medis ke Yordania tersebut adalah kegiatan singkat, demikian laporan Xinhua. Ia mengatakan salah satu tim itu akan terdiri atas ahli bedah jantung, dan yang lain adalah ahli ortopedi sesuai dengan kebutuhan Yordania.

Di dalam program Medevac, Kementerian Dalam Negeri Ceko telah menyediakan sebanyak 70 juta crown (sebanyak 3,5 juta dolar AS) untuk membantu pengungsi pada 2012-2013. (ant/bali post)