SUARA NTB 30 JANUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

RABU, 30 JANUARI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 276 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SAVANA Padang savana di Pekat Kabupaten Dompu menjadi daerah potensial penggembalaan ternak seperti tampak dalam gambar

Mataram (Suara NTB) Kabar mengejutkan datang dari Ir.H.Badrul Munir, MM. Salah satu kandidat terkuat pendamping calon incumbent Dr.TGH.M.Zainul Majdi menyatakan mundur dari bursa pencalonan sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB pada Pilkada 2013. Badrul mundur dari bursa pencalonan karena alasan ingin memfokuskan diri menunaikan sisa masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur (Wagub) NTB. ‘’Saya ingin lebih berkonsentrasi dan fokus mencurahkan energi saya dalam menunaikan sisa masa jabatan saya sebagai Wagub NTB yang akan berakhir Bersambung ke hal 5

Lima Terduga Provokator Lapangan Ditangkap

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Siap Penuhi Panggilan

H. Mahrip

H.Badrul Munir

(Suara NTB/dok)

Badrul Munir Mundur dari Bursa Cawagub NTB

WAKIL Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Mahrip SE.MM, mengaku siap memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan SPPD fiktif yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan. ‘’Pasti saya siap memenuhi panggilan Kejaksaan (terkait SPPD fiktif),”ungkap Mahrip, Selasa (29/1).

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Setelah mengungkap provokator pemicu rusuh Sumbawa berinisial DR alias DZ, polisi kembali menangkap lima tersangka provokator rusuh Sumbawa.

Mereka diduga para aktor lapangan yang memprovokasi massa sehingga timbul aksi perusakan dan pembakaran puluhan pertokoan, hotel dan rumah.

Penjelasan dari pihak Polda NTB, para terduga provokator itu ditangkap dari beberapa lokasi. Ke-lima terduga provokator itu pun langsung diamankan di Mapolres Sumbawa. ‘’Sampai saat ini mereka masih diperik-

sa marathon di Polres Sumbawa,’’ terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, dihubungi Selasa (29/1).

Para tersangka yang diamankan tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi yang sem-

pat diamankan sebelumnya. ‘’Dari keterangan para saksi ini, mengarah kepada lima orang yang perannya sangat menonjol menggerakkan massa,’’ jelas Sukarman.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

UNJUK RASA - Pengunjuk rasa di depan Kejati NTB, kemarin.

Amin Dituduh Korupsi, Golkar Sindir Figur Lain Mataram (Suara NTB) Kabar hampir rampungnya proses pencalonan H. M. Amin, SH sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB pendamping Calon Gubernur (Cagub) incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tampaknya membuat Amin menjadi sasaran tembak. Ia kemarin mulai digoyang den-

gan isu dugaan korupsi perjalanan dinas. Golkar bergeming menghadapi mencuatnya kasus ini.

Amin, saat dikonfirmasi menyangkut kasus ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, semua perjalanan dinas yang diikutinya ia jalani sama dengan anggota DPRD NTB yang lain.

Bersambung ke hal 5

Kenapa mesti saya sendiri yang dipermasalahkan H. M. Amin

Rekonstruksi Rumah Pascarusuh Sumbawa Mungkin orang yang kepingin jadi wakil, jadinya terhambat

Tim Kemenpera Segera Proses Pencairan Dana Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua Deputi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah melaksanakan pendataan rumah serta fasilitas umum yang dirusak dan dibakar massa di Sumbawa. Selanjutnya tim ini akan menyusun gambar perencanaan dan mempercepat proses pencairan anggaran. Bahkan menurut rencana, rumah tidak layak huni di sekitar kawasan kerusuhan juga akan diusulkan peningkatannya.

Sebagai Kementerian pertama yang turun langsung ke Sumbawa pascakerusahan, tim bergerak cepat dan langsung bekerja melakukan pendataan.

Bersambung ke hal 5

Adi Putra Darmawan Tahir

Itu urusan mereka (para pendemo), mereka ditanya, jangan saya dong. Dan jangan melibatkan PDI-P Taufik Khairuddin dan Budiyono

H. Rachmat Hidayat

Sebelum SK Gubernur Dicabut

Bupati Bima Belum Bisa Masuk Kantor Mataram (Suara NTB) Sakit yang dialami Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST beberapa waktu lalu dan harus berobat sekitar sebulan, konsekwensinya ditunjuk Wakil Bupati H.Syafruddin HM Nur sebagai Pelaksana Tugas (Plt). SK Plt tersebut dikeluarkan Gubernur NTB. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2010

tentang pemerintah daerah, bupati belum bisa berkantor sebelum Gubernur mencabut SK tersebut.

Pernyataan itu dikeluarkan Kasi Wilayah II A Bidang Fasilitasi KDH, DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Herman Suharto,SE, Selasa (29/1) kemarin.

Ia mengatakan, SK Plt terhadap Wakil Bupati Bima

tetap berlaku sepanjang SK tersebut belum dicabut oleh Gubernur NTB. Bupati belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah semasih SK itu belum dicabut. ‘’Kalau datang ke kantor untuk melihat keadaan boleh saja dilakukan oleh bupati, tapi melaksanakan tugas sebagai kepala daerah belum bisa dilakukan,’’ jelasnya.

Herman Suharto menjelaskan, UU Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah jelas menegaskan tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Apa saja yang dilakukan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. ‘’Para pejabat bupati mulai sekda, asisten dan kabag harus memberikan pemahaman secara jelas terkait pemberlakuan SK.Plt

tersebut,’’ terangnya.

Ketika ditanya, terkait masuknya Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah, sementara SK Gubernur belum dicabut?. Herman Suharto menegaskan, jika itu terjadi, maka bupati bisa disebut melanggar amanat undang undang.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dari Sidang Mantan Kepala DPPKAD Lobar

Bekerja Lebih Baik dari Bicara SUARA lantang dan berani menyuarakan aspirasi di dalam rapat-rapat selalu menjadi ciri khas seorang anggota legislatif. Namun tidak semua anggota legislatif melakukan hal itu.

Beberapa anggota Dewan lebih memilih banyak diam, namun ditunjukkan dengan kerja nyata.

Persepsi itulah yang coba dibangun Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram, Ehlas. Menurut Ehlas, Dewan harus lebih (Suara NTB/sir) menunjukkan kinerja keEhlas pada masyarakat melalui kerja-kerja nyata tanpa harus berbicara banyak, karena baginya masyarakat saat ini membutuhkan bukti nyata bentuk keberiphakan yang dilakukan seorang anggota legislatif. “Bekerja lebih baik daripada banyak bicara,”katanya.

Memiliki latar belakang sebagai seorang petani, salah satu kader Partai Demokrat ini kerap terjun ke para petani untuk bergotong royong membersihkan saluran. Dengan penampilan sederhana, ia sudah tidak asing lagi di kalangan para petani.

Menurutnya, para petani di Kota Mataram masih memiliki semangat persatuan yang harus dibangun. Semua permasalahan tidak ada yang sulit selama ada kemauan untuk memperbaikinya. Posisinya sebagai anggota Dewan memudahkan dirinya untuk menyalurkan aspirasi para petani di Pemkot Mataram.

Sebagai seorang anggota Dewan, Ehlas menyadari jika dirinya harus tetap rajin masuk dan menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga tingkat kehadirannya di kantor Dewan tidak pernah terabaikan. Bahkan ia kerap meminta kepada anggota Dewan yang lain untuk meningkatkan kedisiplinan. (sir)

Dana Bansos Diduga Mengalir ke Belasan Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lombok Barat (Lobar), H. Ranu, SH, menjalani persidangan terkait dugaan korupsi dana Bansos Lobar Tahun 2009 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Selasa (29/1). Pada sidang perdana itu terungkap, aliran dana bansos rupanya diduga mengalir juga ke belasan anggota DPRD Lobar.

Posisi Ranu dalam kasus itu, kaitan dengan pelanggaran Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 45 ayat 1 dan 2.

“Terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap pencairan dana bansos yang sebelumnya tidak melalui proses verifikasi,” kata JPU Sulhan, SH dalam dakwaannya.

Selain itu, lanjut Sulhan, terdakwa juga melanggar Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan dana Bansos. Salah satu pembiaran yang dilakukan terdakwa, dengan menyetujui pencairan dana bansos terhadap enam anggota DPRD Lombok Barat. “Nilai pencairannya mencapai Rp 622 Juta.

Tidak sesuai ketentuan, karena anggota Dewan bukan termasuk yang berhak menerima dana bansos sesuai ketentuan

Permendagri,” kata Sulhan.

Tidak sebatas ke enam orang. Rupanya ada pencairan susulan dilakukan Ranu, juga diserahkan kepada delapan anggota Dewan lainnya. Nilai pencairannya mencapai Rp 941 juta.

Sebelum dinikmati para politisi itu, terdakwa juga melakukan pemindahbukuan dana bansos tersebut dari bank ke rekening pribadi bendahara Juandi Setiawan (terdakwa di kasus yang sama). Di mana, Juandi Setiawan-lah yang mengeksekusi pencairan dana tersebut ke para anggota Dewan.

JPU menjumlahkan pencairan yang dilakukan oleh terdakwa Ranu mencapai Rp 4,3 miliar. Rincian pencairannya, selain yang mengalir ke anggota Dewan, juga yang diserahkan ke masyarakat pemilik proposal, namun diketahui menyimpang pada pencairan bertahap selama 2009 itu. “Ada tujuh SK

yang diterbiatkan terdakwa untuk mencairkan dana bansos itu. Padahal SK tersebut sebenarnya dibuat seolah–olah pencairan dana bansos (Rp 4,3 Miliar) itu sah,” sebut JPU. Selain itu, ada belasan kali pencairan dengan jumlah proposal 140 eksemplar. Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas anggaran itu. Dalam kasus itu, total negara dirugikan mencapai Rp 1,2 miliar lebih, dari pagu anggaran Rp 39,5 miliar untuk tahun 2009.

Setelah agenda pembacaan dakwaan, Hakim Ketua Pastra Joseph Ziraluo, SH, MH, meminta JPU menghadirkan 10 saksi untuk satu kali agenda sidang, agar efektif dan efisien. Setelah melalui proses pembicaraan cukup lama antara JPU dengan hakim, akhirnya sidang dilanjutkan pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebab ter-

F IGUR

’’Trafficking’’ Harus Diwaspadai Mataram (Suara NTB) Memiliki sumber daya alam melimpah ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Meski kaya dengan sumber daya alam, namun hasil dari kekayaan alam tersebut belum mampu dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Kondisi itu menyebabkan banyak warga yang memilih kerja menjadi TKI ke luar negeri dengan harapan kehidupan yang lebih baik.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan praktik percaloan kerap terjadi yang berujung pada perdagangan manusia (human trafficking), termasuk pula di NTB yang menjadi salah satu kantong TKI terbesar di Indonesia.

Direktur Bumi Gora Institute NTB, Samsul Hasan Basri, Selasa (29/1) mengungkapkan, kalangan yang paling banyak dijadikan korban adalah perempuan dan remaja. Mereka mula-mula dijanjikan akan bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Dengan mudah mereka kemudian mendaftar untuk dipekerjakan ke luar negeri.

Setelah ditampung oleh para agen, mereka kemudian dijadikan objek transaksi perdagangan manusia.

Menurutnya, korban trafficking diduga dijadikan wanita tuna susila atau pekerjaan kasar lainnya. Merujuk pada permasalahan tersebut, lanjutnya, Bumi Gora Institute sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan bermaksud mengadakan dialog publik guna memberi pemahaman sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mewaspadai praktik perdagangan manusia yang masih marak terjadi dan meresahkan.

Dialog ini, lanjutnya, dilaksanakan di Gedung Wanita Selong Lombok Timur dengan tema “Mewaspadai Modus dan Praktik Perdagangan Manusia di NTB”. Apalagi daerah ini adalah salah satu pemasok TKI terbesar di NTB dan kerap menjadi tempat praktik human trafficking.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewaspadai praktik perdagangan manusia, sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang modus-modus yang dijalankan oleh para pelaku human trafficking. Selain itu, membentengi masyarakat untuk tidak tergoda rayuan para calo tenaga kerja ilegal yang mengarah pada praktik perdagangan manusia.

Beberapa unsur pemateri yang akan hadir dalam dialog tersebut di antaranya, Pemda Lombok Timur, akademisi/sosiolog STKIP Hamzanwadi Selong, dan dari unsur kepolisian selaku penegak hukum, dengan moderator diskusi Muharrar Ikbal, M.A. (sir)

dakwa melalui tim kuasa hukumnya, Dr. Zarman Hadi, SH, MH dan Baharudin, SH tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU tersebut.

Selain Ranu, sidang kemudian dilanjutkan untuk dua terdakwa lainnya, Juandi Setiawan yang sebelumnya bendahara di DPPKAD dan Ahmad Solihan mantan sekretaris.

Agendanya masih sama, pembacaan dakwaan, namun oleh JPU berbeda. Untuk terdakwa Ahmad Solihan, dibacakan

JPU Budi Tridadi, SH, sementara terdakwa Juandi Setiawan, JPU Raodah, SH dan Siti Salmiah, SH. Masing–masing JPU mendakwa dengan dakwaan sama atas ketiga terdakwa itu, yakni dakwaan primair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ars)

Sertifikasi, Belum Mampu Mendongkrak Kinerja Guru

UN Tidak Dijadikan Momok SELAIN tetap mempersiapkan Ujian Nasional (UN) secara matang dan sungguh-sungguh, UN semestinya tiak dijadikan momok oleh para siswa. Kepala SMKN 1 Mataram Hj. Nurhasanah, mengklaim, soal UN mudah dikerjakan asalkan siswa siap menghadapi ujian. ‘’Saya selalu sampaikan bahwa Ujian Nasional itu hal biasa.

Jangan dijadikan momok,” ujarnya, Selasa (29/1).

Diakuinya, selama ini UN dianggap sebagai sesuatu yang hal yang menakutkan.

Untuk itu, pihak sekolah (Suara NTB/nia) melakukan langkah antisipasi Hj. Nurhasanah untuk menciptakan suasana UN sewajarnya. Melalui wali kelas, guru dan orang tua, sekolah selalu memberikan penjelasan yang menenangkan kepada siswa. Bukan penjelasan yang menakutkan tentang UN,sehingga terciptalah suasana persiapan ujian yang wajar dan tidak menegangkan.

“Setiap kali upacara kita selalu mengatakan bahwa ujian sekolah adalah bagian akhir dari evaluasi yang biasa dilakukan guru dalam bentuk ulangan harian. Hanya di sini ujian itu terjadwal, bersama-sama dan dilakukan secara nasional. Dan itu pasti akan kita lewati semuanya. Masalah mengenai paket yang 20 itu sebetulnya tidak ada masalah kalau kita siap,” terangnya.

Selain melakukan sosialisasi pada siswa, dalam waktu dekat sekolah juga akan menerapkan program ESQ model. Melalui ini, siswa akan dibimbing memperdalam sisi spiritual. Usai sekolah hingga pukul 06.00 sore, siswa akan tinggal di sekolah untuk mengikuti ESQ model.

Selain itu, lanjutnya, sekolah juga mengajak siswa bisa memanfaatkan waktu. Dengan waktu yang tersisa ini sekolah mengajak siswa untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada, karena selama ini sekolah memandang banyak anak-anak yang masih kesulitan mengatur waktu. ‘’Ternyata berhasil, beberapa siswa mengaku bahwa manajemen waktu ini sangat bermanfaat,’’ ujarnya. (nia)

(Suara NTB/ars)

SIMAK - Terdakwa Ranu, saat menyimak dakwaan JPU, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa (29/1).

(Suara NTB/ars)

MIRAS - Proses penuangan miras ke dalam drum, kemudian disedot mobil tinja. Barang bukti miras itu hasil penyitaan dari masyarakat.

Polisi Belum Sentuh Semua Penjual Miras Mataran (Suara NTB) Tiga pekan terakhir Polres Mataram terus gencar menyisir pemasok miras dari wilayah Lombok Barat ke Mataram. Ratusan jeriken miras tradisional yang diamankan pun dimusnahkan Selasa (29/1). Hanya saja pihak Polres mengakui, untuk penjual miras belum semuanya tersentuh.

Menurut Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, razia masih terus gencar dilakukan ke beberapa titik yang selama ini jadi pintu masuk miras tradisional, seperti Lingsar dan Narmada.

Ditanya mengenai belum tersentuhnya sejumlah titik penjualan miras di Mataram, diakui Arief pihaknya masih butuh kerja keras.

Beberapa titik dimaksud, akan jadi sasaran prioritas tim Sat Narkoba dalam operasi berikutnya. Sebab bagaimana pun juga miras harus diberantas.

“Sore ini juga kami turun lapangan untuk mengecek titik titik itu bersama personel. Sebab mereka biasanya mulai jualan sore sampai malam,” janjinya.

Sementara pada kegiatan pemusnahan miras Selasa pagi kemarin, ada sedikitnya 78 jeriken dan 21 botol tuak yang dijejer. Tumpukan cairan memabukkan dalam wadah jeriken dan botol itu kemudian dituang ke dalam drum, kemudian miras disedot mobil tinja, untuk di buang ke tempat penampungan khusus.

Barang bukti miras itu disebut Arief disita dari

masyarakat yang hendak membawa masuk dari wilayah Lobar. “Ini hasil operasi Polsek-Polsek. Terbanyak dari Polsek Lingsar dan Polsek Narmada, karena pintu masuk mirasnya melalui jalur disana,” sebutnya.

Sementara masyarakat yang mengangkut miras tersebut sempat diamankan bersama kendaraan pengangkut.

Namun dilepas kembali karena hanya dibuatkan pernyataan tertulis agar tidak mendistribusikan dan menjual miras lagi. “Dari hasil operasi kami yang gencar ini, setidaknya sudah ada hasil.

Tapi tidak sedikit juga penjual miras yang nakal karena menjual lagi. Tapi kami akan terus melakukan penindakan,” pungkasnya. (ars)

Tak Layak Pakai

60 Persen Bangunan RSJ Rusak Parah Mataram (Suara NTB) Kondisi bangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi yang berlokasi di Selagalas sangat memprihatinkan. Gedung tempat penampungan pasien gangguan jiwa ini tidak layak pakai, karena hampir 60 persen dari bangunan yang ada dalam kondisi rusak parah.

Hal ini terungkap saat Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB melakukan tinjauan langsung ke RSJ, Selasa (29/ 1). Menurut Kepala Dinas PU, Ir. Dwi Sugiyanto, MM, kerusakan bangunan RSJ ini tergolong parah. Dari hasil inventarisir pihaknya, di beberapa bangunan di rawat inap, ruang rehabilitasi dan selasar mengalami rusak parah. Bahkan, sekitar 3 sampai 4 meter selasar roboh. Dari sisi nilai ekonomis, bangunan RSJ sudah masuk katagori habis dan perlu direnovasi.

Terkait hal ini, pihaknya menjadikan rehab gedung RSJ Provinsi menjadi prioritas untuk ditangani tahun ini. Akan tetapi untuk merehab bangunan yang berumur puluhan

tahun ini, dihadapkan minimnya dukungan anggaran.

Tahun ini, ungkapnya, untuk merehab sejumlah bangunan mendapatkan bantuan dari pusat sebesar Rp 5 miliar. Sementara dukungan anggaran dari APBD sendiri belum ada, karena hanya dialokasikan untuk biaya operasional sebesar Rp 1 miliar per tahun. “Apalagi kalau mengacu masterplan, layaknya RSJ butuh Rp 70 miliar,” sebutnya.

Untuk mendukung dana dari APBD, pihaknya bersama pihak RSJ akan mengusulkan ke Bappeda untuk dialokasikan paling tidak tahun ini. Bangunan RSJ ini mendesak segera direhab, karena kalau dibiarkan akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, jumlah pasien yang dilayani terus bertambah.

Hal senada diakui Kepala RSJ Provinsi dr.Elly Rosila Wijaya, Sp.Kj, di tengah makin meningkatnya grafik kunjungan pasien di RSJ, tak sebanding dengan perhatian pemerintah terhadap institu-

si ini. Fasilitas dan pelayanan menjadi masalah akut yang terjadi di hampir semua sektor layanan publik. Termasuk fasilitas dan bangunan RSJ yang kini kian memprihatinkan. “Bahkan ada bagian bangunan di rumah sakit ini nyaris roboh, karena termakan usia,” seloroh Elly.

RSJ ini sendiri, katanya , telah berdiri sejak tahun 1987 silam, namun saat ini kondisi bangunan tua RSJ sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, sejumlah genting hilang dan rusak, karena belum pernah diganti sejak dipasang 25 tahun silam.

Grafik pasien selalu meningkat setiap hari. Rata-rata pasien RSJ antara 80-90 orang setiap hari. Sementara kapasitas tempat tidur yang ada hanya 100 tempat tidur. ‘’Dengan 100 tempat tidur yang ada saat ini, RSJ berupaya untuk mempersingkat hari perawatan. Dengan hari rawat yang pendek, maka tempat tidur yang dibutuhkan tidak terlalu banyak,’’ ujarnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Meski tunjangan sertifikasi guru menelan lebih dari 70 persen APBN, namun tunjangan sertifikasi tersebut belum mampu mendongkrak kinerja para guru menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja guru yang selama ini sudah diterapkan di Perguruan Tinggi (PT).

Demikian diungkapkan Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD usai penyerahan sertifikasi kepada 667 guru di Mataram, Selasa (29/1).

Diakuinya, jika melihat data nasional, hingga saat ini kinerja para guru baik belum menerima sertifikasi atau setelah menerima sertifikasi masih sama, bahkan cenderung tidak ada perubahan. Untuk itu, menurutnya, perlu ada upaya agar pemberian sertifikasi pada tenaga pengajar bisa meningkatkan kinerja guru.

Tujuannya, apa yang telah diberikan oleh pemerintah memiliki hasil, terutama dalam bentuk peningkatan kinerja. “Secara nasional memang masih menunjukkan sama masih belum ada peningkatan dan juga belum ada penurunan kinerja,” kritiknya.

Oleh karena itu perlu ada upaya dari kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) di kabupaten/kota agar bisa meningkatkan kinerja para guru sertifikasi.

Terkait hal ini, Sunarpi mengungkapkan, dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan evaluasi kinerja seperti yang selama

ini sudah diterapkan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, dosen yang telah mendapatkan sertifikat pendidik setiap tahun harus lulus beban kerja dosen jika ingin menerima tunjangan.

Di sana disyaratkan bahwa setiap dosen yang telah mendapat profesi, harus memenuhi beban kerja yang disepakati. Bagi dosen yang tidak bisa memenuhi ketentuan, meskipun dia sudah mendapatkan profesi dosen bersangkutan tidak berhak mendapatkan tunjangan.

Untuk itu Sunarpi berharap dengan adanya ujian kompetensi awal yang dilakukan tahun ini, dapat memperjelas posisi guru apakah telah memenuhi kompetensi minimal atau belum. Salah satunya dengan melakukan evaluasi baik dimulai dari kepala sekolah, dinas ataupun instansi terkait lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. Ruslan Effendy, MPd, menjelaskan, persentase kelulusan sertifikasi guru di Kota Mataram tahun 2012 adalah 96 persen atau dari jumlah 692 guru peserta sertifikasi. Di mana. 667 di antaranya dinyatakan lulus sementara sisanya tidak. Untuk peserta di Kementerian Agama, ada 33 orang yang mengikuti hanya 31 peserta yang lulus sertifikasi. Dari keseluruhan jumlah guru di Kota Mataram sejumlah 3.063 guru, 1.781 peserta di antaranya telah lulus. ‘’Sisanya sebesar 547 guru akan dituntaskan hingga tahun 2014 mendatang,’’ ujarnya. (nia)

Bawaslu Soroti Mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terkait mekanisme pemutakhiran data pemilih. Pasalnya menurut Bawaslu pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU tidak memberikan tanda bukti kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih.

“Seseorang yang sudah didaftar sebagai pemilih tidak diberikan tanda bukti bahwa dia sudah terdaftar sebagai pemilih. Ini menjadi pertanyaan besar kita,” ujar Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid, S.Ag, MH, Selasa (29/1).

Dijelaskannya, menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 71, termasuk Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, jika pemilih terdaftar itu harus diberikan tanda bukti sebagai penanda sudah terdaftar sebagai pemilih oleh petugas pe-

mutakhiran data pemilih.

Dalam hal ini, lanjut mantan Ketua KPU Lombok Tengah ini, KPU hanya membuat stiker yang ditempel di masingmasing rumah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih. “Apakah itu yang dimaksudkan sebagai tanda bukti seseorang sudah didaftar atau tidak?

Karena ketentuannya setiap orang yang sudah didaftar, maka dia diberikan tanda bukti sebagai pemilih dan ditukarkan sebagai kartu pemilih pada saat pemungutan suara,” terangnya.

Membahas persoalan tersebut, Bawaslu NTB segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota juga telah bersurat ke KPU Kabupaten/ Kota mempertanyakan hal ini. ‘’Jawaban yang diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota mengaku tidak diberikan penanda tersebut, karena tidak ada distribusi dari KPU Provinsi,’’ ujarnya. (yan)

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pilkada Lotim

Isyaratkan Mutasi Minggu Ini

KPUD Telusuri Ijazah Bacabup/ Bacawabup

Bupati Lobar akan Copot Pejabat Tersangkut Kasus Hukum

Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah dekat. Setelah empat bakal calon bupati dan wakil bupati (Bacabup/Bacawabup) mendaftar, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim selaku penyelenggara saat ini tengah melakukan verifikasi syarat calon kepala daerah tersebut.

Demikian dijelaskan Anggota KPUD Lotim, Khalidi kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/1) kemarin. Saat ini, pihak KPUD Lotim tengah fokus melakukan pengecekan terhadap ijazah para kandidat.

Berdasarkan dokumen yang diserahkan ke KPUD, ada dua bacabup, yakni H. Ali BD dan H.M. Sukiman Azmy melampirkan ijazah Sekolah Dasar (SD) hanya berupa surat keterangan pengganti ijazah. Terhadap hal itu, KPUD Lotim akan menelusuri hingga ke sekolah yang mengeluarkan ijazah bersangkutan. Setelah melakukan pengecekan langsung ke sekolah, pihak KPUD Lotim memastikan akan melakukan kroscek juga ke pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah.

Adapun ijazah yang ingin ditekankan keabsahannya mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Ketiga jenjang pendidikan itu harus lengkap bukti tanda kelulusan berupa ijazah yang sah. Tingkatan sampai SMA sederajat saja dikarenakan untuk calon Bupati/wakil Bupati ini syarat minimal berpendidikan SMA sederajat.

Dijadwalkan KPUD, proses verifikasi berakhir pada pertengahan Pebruari mendatang. Oasca itu, semua pasangan calon yang sudah mendaftar akan dikirimkan surat resmi berisikan permintaan melengkapi syarat-syarat yang dipandang masih kurang. “Apa saja yang kurang syaratnya kita minta nanti untuk dilengkapi,” paparnya.

Sementara, soal keberadaan partai politik (parpol) pendukung dan pengusung pasangan bakal calon yang berangkat menggunakan kendaraan parpol sejauh ini berdasarkan hasil verifikasi dianggap tidak masalah. Termasuk terhadap adanya indikasi sejumlah partai menarik dukungan.

Kendala KPUD sejauh ini hanya dalam proses pengecekan langsung sekretariat partai-partai politik yang mengusung pasangan calon. Utamanya partai non parlemen sejauh ini keberadaan sekretariatnya sudah tidak jelas. “Kalau orang-orangnay jelas, sekretariatnya yang tidak jelas,” imbuhnya.

KPUD Lotim tidak melihat keberadaan sekretariat tersebut, terpenting adalah keberadaan SK terakhir yang dilampirkan dalam dokumen dukungan kepada pasangan bacabup/bacawabup. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Oknum pejabat lingkup Pemkab Lombok Barat yang terlibat dalam kasus hukum termasuk kasus Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2009 dan SPPD fiktif terancam dicopot dari jabatannya.

Karena itu, untuk mengganti dan mengisi kekosongan di sejumlah jabatan lowong Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony akan melakukan mutasi dalam minggu-minggu ini. Hal ini ditegaskan, Bupati Lobar dikonfirmasi via telepon, Selasa (29/1).

“Insyallah dalam mingguminggu ini akan segera diisi jabatan kosong (mutasi), baik pejabat yang pensiun maupun mereka yang terkena kasus

hukum,” ungkap Zaini.

Ketua DPD Golkar NTB ini menyatakan, pihaknya akan segera melakukan mutasi untuk mengisi dan mengganti pejabat yang dicopot karena tersangkut kasus hukum. Namun, pihaknya masih menunggu laporan keuangan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang diupayakan rampung minggu ini.

Pemkab Lobar dalam hal ini jelasnya, tak ingin terjadi keko-

aturan adiministasi kepegawaian jelas disanksi. Dalam hal ini, sanksinya bukan diberhentikan dari PNS karena hal itu butuh proses tersendiri. Namun, pejabat itu akan diganti atau dicopot dari jabatan struktural yang disandangnya saat ini.

“Hal ini demi efektivitas kinerja lembaga,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini dua kasus yang diduga menyeret pejabat lingkup Pemkab Lobar sedang ditangani Kejaksaan Tinggi NTB. Dua kasus itu, SPPD fiktif dan Bansos 2009. Mengantisipasi kasus serupa terjadi, menurutnya pengawasan terhadap bawahan harus diperketat. (her)

Rekrutmen Personel

Satpol PP Lotim Diduga Langgar Aturan

Kantor PT. AP I BIL Dibobol Maling Praya (Suara NTB) Kantor administrasi PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL), Sabtu (26/1) dan Minggu (27/1) malam, dibobol maling. Dalam kejadian itu, sejumlah inventaris milik perusahan berupa laptop dan beberapa barang eletronik lainnya, hilang. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 20 juta lebih.

Humas PT. AP I BIL, Desmi Indrajaya, yang dikonfirmasi Selasa (29/1) kemarin, membenarkan kasus pencurian yang dialami perusahaan milik negara tersebut. Ia mengungkapkan, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 17.21 Wita selama dua hari berturut-turut. Yakni pada hari Sabtu dan Minggu.

Ia menjelaskan, dari hasil rekaman CCTV yang ada di kantor PT. AP I BIL, ada dua orang pelaku yang masuk ke kantor admininistrasi. Dari dua hari aksinya tersebut pelaku berhasil mengambil dua unit laptop, satu handycam serta seperangkat peralatan speaker. “Kejadiannya sendiri baru diketahui pada hari Senin dan langsung dilaporkan pada hari itu juga,” jelasnya.

Menurut Desmi, pihaknya mencurigai ada keterlibatan orang dalam pada aksi pencurian tersebut. Bagaimana tidak, para pelaku berhasil masuk ke kantor tanpa merusak pintu maupun jendela kantor. Karena pintu depan maupun jendela kantor, tidak ada satupun yang rusak. “Kemungkinan pelaku melalui pintu depan dengan menggunakan kunci ganda. Tapi untuk penyelidikan sepenuhnya diserahkan ke aparat kepolisian,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Loteng, melalui Kasat Reskrim, IPTU Deni Septiawan, yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, mengaku kalau pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Pihaknya pun juga masih terus mengidentifikasi para pelaku. Berdasarkan alat bukti serta keterangan dari para saksi.

Dikatakannya, pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Termasuk penjaga kantor dan beberapa pekerja. “Yang pasti kasusnya sudah kita tangani. Masalah pelaku, kita masih melakukan identifikasi,” pungkasnya. (kir)

songan terlalu lama meskipun sudah diangkat pejabat sementara. Karena hal ini tentu mengganggu stabiltas birokrasi. Namun ia menjamin, selama kekosongan terjadi pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.

Sehingga ia memandang rotasi dan mutasi bahkan promosi sesuai kebutuhan organisasi atau lembaga. Terkait jumlah pejabat yang di mutasi, dirinya tidak mengetahui

secara pasti pasalnya belum mendapatkan laporan dari Sekda. “Saya cek dulu ke Sekda, karena saat ini saya sedang di Jakarta mengikuti rapat kerja Bupati/Gubernur se Indonesia,” ujarnya.

Khusus pejabat yang tersangkut kasus Bansos seperti tiga pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yakni Kepala BPKAD, H.R, Sekretaris, JS dan Bendahara AS. Ketiganya tidak akan lagi menjabat di posisi tinggi di struktur dinas terkait, namun akan diturunkan menjadi staf biasa.

Menurutnya, oknum pejabat tersangkut kasus hukum dalam

(Suara NTB/kir)

LAPORAN - Darwis, wartawan Loteng memberikan laporan pengancaman oleh oknum sub kontraktor, Selasa (29/1) kemarin.

Diancam Dibunuh

Dua Wartawan di Loteng Lapor Polisi Praya (Suara NTB) Kasus pengancaman dialami dua wartawan asal Lombok Tengah (Loteng) oleh oknum Sub kontraktor, Sa (32). Keduanya, Darwis Putra Jagat, wartawan Media Pembaruan serta Agus Wahaji, wartawan Lompos Post, pun sudah melayangkan laporkan secara resmi ke Polres Loteng. Polisi sedang menangani kasus pengancaman yang menimpa awak media tersebut.

Dalam lapornya di hadapan polisi, Darwis, mengungkapkan, kasus pengancaman yang dilakukan Sa, warga Desa Mujur Praya Timur itu, sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Sa merasa terusik dan tidak terima wartawan mengekspos kegiatan pembangunan gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Praya Timur, yang diduga mangkrak.

Proyek senilai Rp 1,6 miliar yang dikerjakan oleh CV. Budi Luhur itu mengundang perhatian awak media di Loteng, lantaran tidak selesai tempat waktu. Pasalnya, dari kontrak yang ada proyek selesai akhir Desember 2012 lalu. Tetapi hingga Januari, proyek masih berjalan. Setelah ada adedum pertama selama 50 hari.

Namun Sa tampaknya tidak terima dan sempat mengancam Darwis kalau sampai

memuat berita pembangunan gedung SLB tersebut ke media massa. Puncaknya terjadi pada Senin (28/1) kemarin. Kini giliran Agus Wahaji, wartawan Lombok Post dihubungi oleh Sa dan mengaku tidak akan segan-segan menyakitinya kalau benar-benar memuat berita pembangunan gedung SLB yang diduga mangkrak tersebut.

“Kemarin (Senin, red) ia menghubungi saya dan akan mengancam membawa parang ke leher saya kalau sampai membuat berita pembangunan gedung SLB,” aku Darwis. Dikatakannya, dirinya mengaku sudah memiliki alat bukti berupa rekaman ancaman pelaku via ponselnya dan beberapa orang saksi yang juga sempat mendapat ancaman serupa.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, proyek pembangunan gedung SLB tersebut sudah di take over oleh CV. Budi Luhur ke kontraktor lain melalui prantara Sa. Atas jasanya tersebut, Sa dijanjikan bakal memperoleh fee sebesar 2 persen dari nilai proyek yang ada.

Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., yang dihubungi terkait kasus tersebut, menegaskanya akan menyelediki kasus tersebut sampai tuntas.

Selama alat bukti dan saksi pendukung lengkap.

“Kalau memang alat bukti lengkap, tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut,” ujarnya. (kir)

Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga melanggar ketentuan perundang-undangan terkait rekrutmen personel baru. Takut menjadi temuan, proses rekrutmen pun diduga dilakukan secara diam-diam.

Adanya indikasi pelanggaran aturan itu diakui Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman. Kepada wartawan ia mengatakan, aturan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005, sudah tidak diperkenankan lagi merekrut tenaga honorer. Namun, dikarenakan alasan kebutuhan daerah pihak Pemkab Lotim melanggaran aturan tersebut.

Alasan dimaksudkan Salmun, tenaga Pol PP di Lotim selama ini masih sangat terbatas. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pol PP Lotim hanya 47 orang. Sementara beban kerja cukup berat yang memaksa Sat Pol PP Lotim ini melakukan penambahan personel. Saat ini, jumlah personel aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini pun sebanyak 237 orang. “Ada 190 orang yang baru,” ucapnya.

Adanya penambahan terseb u t membuat beban kerja di lingkup Pol PP bisa ditangani. Hanya saja, implikasinya pada beban anggaran yang sejauh ini memang dianggarkan khusus. Namun, semua personil Pol PP yang baru tersebut nasibnya tidak jelas.

Kasat Pol PP Lotim menyebut, 190 personel Pol PP di luar PNS itu hanya dipekerjakan secara sukarela. Hubungan para tenaga sukarela itu pun hanya sebagai tenaga kontrak

yang tiap tahunnya diperbaharui dengan SK baru.

Menurut Salmun, jika melihat beban kerja yang dilimpahkan Kepala Daerah kepadanya, personel yang ada sebelum dilakukan perekrutan saat mustahil bisa mengatasinya. Hitungan idealnya, jika jumlah desa saat ini sudah 254 desa/kelurahan, maka setidaknya jumlah personel pun sebanyak jumlah desa dan kelurahan tersebut.

Seabrek kegiatan yang dilaksanakan Pemda, lanjutnya selalu dibebankan kepada Pol PP dalam bagian pengamanannya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 2010, tengtang Pol PP, memaktubkan yang menjadi anggota Pol PP adalah PNS yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatikan Dasar (Diklatsar) Pol PP. Hanya saja sampai saat ini, sebagian besar PNS enggan menjadi anggota Pol PP. Salmun menegaskan, sebenarnya ia tidak mau melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Alasan kebutuhan itulah yang memaksanya. Harapannya, biar tidak terkesan terus menyimpang dari ketentuan yang ada, tenaga PNS yang sudah ada bisa masuk menjadi anggota Pol PP. (rus)

Salmun Rahman (Suara NTB/rus)

Cari Ikan di Sungai

Paman dan Keponakan Ditemukan Tewas Praya (Suara NTB) Warga Desa Rembitan Pujut Lombok Tengah (Loteng), Selasa (29/1) pagi kemarin, dibuat geger oleh penemuan dua mayat sekaligus. Keduanya ditemukan tergeletak tidak bernyawa di sungai desa setempat. Aparat kepolisian kini tengah menelusuri penyebab kematian kedua korban yang masih satu keluarga tersebut.

Keterangan yang diperoleh di Mapolres Loteng, Selasa siang menyebutkan, kedua korban yakni Aking (43) dan

keponakannya, Tresnawadi (12) merupakan warga Dusun Bontor Desa Rembitan. Sebelumnya, pada Senin (28/1) malam, selepas magrib sekitar pukul 18.30 wita, korban berpamitan kepada keluarganya untuk keluar mencari ikan di sungai setempat.

Namun nyatanya hingga larut malam, korban tidak juga pulang. Tetapi oleh pihak keluarga tidak begitu menggubris. Barulah setelah pagi hari, keluarga korban mulai khawatir. Pasalnya, kedua korban

(Suara NTB/kir)

OLAH TKP - Polisi melakukan olah TKP penemuan mayat di Desa Rembitan Pujut Lombok Tengah (Loteng) Selasa (29/1) pagi kemarin.

tidak juga pulang. Biasanya, kalau keluar mencari ikan korban tidak pernah tidak pulang sampai pagi hari.

Khawatir korban tidak juga pulang, Ranep, orang tua dari Tresnawadi, lantas berinisiatif melakukan pencarian. Dengan menelurusi sungai di desa setempat. Mengingat, korban sebelumnya berpamitan mencari ikan di sungai tersebut.

Setelah melakukan pencarian cukup lama, sekitar pukul 07.00 wita, pada Selasa pagi, Ranep dibuat kaget. Saat menemukan dua tubuh tergeletak di pinggir sungai.

Ia pun langsung menghampiri dua tubuh tersebut. Begitu melihat tubuh tersebut, Ranep kaget bukan main. Lantaran kedua tubuh yang sudah tidak bernyawa tersebut, ternyata anak dan saudaranya yang dicari-cari. Atas penemuan mayat itu, Ranep langsung menghubungi anggota keluarga lainnya bersama warga setempat.

Kabar penemuan mayat itu pun langsung menyebar ke telinga warga lainnya. Hingga membuat warga geger. Beramai-ramai warga mendatangi lokasi penemuan korban.

Dibantu aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian begitu mendapat laporan, kedua korban langsung dievakuasi.

Awalnya, pihak korban

menolak untuk dilakukan otopsi atas korban. Tetapi setelah dibujuk, pihak keluarga korban akhirnya bersedia korban diotopsi. “Siangnya korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkari untuk keperluan otopsi,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., membenarkan kasus penemuan mayat tersebut, kepada wartawan di ruang kerjanya.

Polisi sampai saat ini masih belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Apakah karena dibunuh atau penyebab lagi. Sehingga pihaknya kepolisian masih terus melakukan penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, menambahkan, dari hasil pemerikasaan awal oleh tim medis tidak ditemukan tandatanda kekerasan di tubuh korban. Hanya saja di pelipis Aking, ditemukan luka memar. Sementara di tubuh korban Tresnawardi, ditemukan luka di tulang kering.

“Penyebab pasti kematian korban, belum bisa dipastikan. Sampai proses otopsi selesai dilakukan. Untuk itu, penyelidikan masih akan terus dilakukan,” imbuhnya. Tapi dari tanda-tanda fisik yang ditemukan, dugaan awal korban tewas lantaran terpeleset dan terjatuh ke sungai. (kir)

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dugaan Oknum Dewan Jadi Mafia Pupuk

BK Telah Klarifikasi kepada Sarjan Bima (Suara NTB) Ketua BK DPRD Kabupaten Bima, Ahmad Yani Umar mengatakan pihaknya sudah meminta klarifikasi terkait keluhan masyarakat tentang tindakan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs M. Sarjan yang diduga menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sarjan memiliki daftar nama pembeli dan daftar harga yang jelas.

“Setelah kita klarifikasi dengan Sarjan, keluhan itu tak terbukti,” ujar Yani saat ditemui di ruang Komisi IV, Selasa (29/1) siang. Berdasarkan hasil klarifikasi, Sarjan mengaku itu sama sekali tak benar. Keluhan itu dilontarkan oleh beberapa oknum yang tak sejalan dengan dirinya. Pasalnya, di tahun 2014 nanti, Sarjan akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan.

Hanya saja, BK sendiri terlihat belum objektif dan terkesan melindungi Sarjan. Sebab, hingga kini BK baru sebatas menanyai Sarjan dan beberapa orang warga Renda. BK belum meminta klarifikasi dengan para pembeli pupuk yang mengeluhkan tingginya harga pupuk bersubsidi di UD milik Sarjan. Yani beralasan, pihaknya belum bisa bertindak sebelum adanya laporan resmi dari masyarakat. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya akan mengkoordinasikan masalah ini dengan Komisi II yang menangani masalah pupuk untuk menindaklanjuti di lapangan.

Sementara itu, seperti yang diungkapkan sebelumnya, UD milik Sarjan saat ini tak lagi diurus Sarjan. UD tersebut diurus oleh istrinya. (use)

Pol PP Berencana Musnahkan Miras Temuan Dompu (Suara NTB) Pol PP Dompu berencana memusnahkan berbagai jenis minuman keras (miras) hasil temuan, Kamis (31/1) ini. Miras milik Lf, warga Sila Tambe, kabupaten Bima yang ditangkap di perbatasan Dompu – Bima, Minggu (20/1) lalu juga akan dimusnahkan Pol PP dan dianggap sebagai barang temuan. Lf pemilik 236 botol bir ini sudah berulangkali dipanggil, tetapi tidak memenuhi panggilan sehingga dianggap sebagai barang temuan.

Kepala Sat Pol PP Dompu, Ismail, S.Sos kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (29/1) mengatakan, berbagai jenis miras yang diamankan pihaknya selama operasi dan dikategorikan sebagai barang temuan akan dimusnahkan 31 Januari 2013 ini. Pemusnahan dilakukan karena miras tersebut sebagai barang temuan yang tidak ada pemiliknya untuk diproses secara hukum. “Kalau pemusnahan kita hanya cukup memberitahukan pengadilan. Kita juga sudah melaporkan ke Kapolres,” katanya.

Ismail mengungkapkan, miras yang akan dimusnahkan termasuk 236 botol Bir milik Lf warga Sila Tambe Kabupaten Bima yang ditangkap Sat Pol PP di palang perbatasan Dompu – Bima Desa Mangge Nae Dompu, Minggu (20/1) lalu.

Namun Ismail mengaku, pihaknya telah memanggil hotel Ani Lestari, Lakey, Hu’u sebagai distributor tunggal bir di daerah wisata Lakey agar tidak menjual sembarangan Bir-nya kepada pihak luar kawasan wisata. “Kita hanya mengingtkan, kalau mereka mengulangi, kita akan rekomendasikan izinnya dicabut,” katanya.

Sebelumnya, pihak Pol PP Dompu berencana akan melimpahkan kasus miras dengan tersangka Lf ke Polres Dompu untuk diproses secara hukum. Kepolisian resort Dompu pun menunggu pelimpahan kasus miras tersebut untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Tapi justru belakangan Pol PP menjadikan miras tersebut sebagai barang temuan dan akan dimusnahkan bersama miras hasil temuan lainnya. (ula)

Pengecer Jangan Endapkan Pupuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Fitrahrino, mengingatkan agar para pengecer tidak mengendapkan atau menyimpan pupuk terlalu lama. Harus segera disampaikan ke pemiliknya yang sudah terdata dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk menyiasati keterbatasan pupuk.

Sebagaimana disampaikannya, Selasa (29/1), sebanyak 2.200 ton pupuk Urea telah disalurkan Pupuk Kaltim. Dari 2.200 ton tersebut, dialokasikan kepada empat distributor yang ada di Sumbawa masing-masing 200 ton. Sisanya diharapkan segera disalurkan ke pengecer. Agar kelompok petani pemilik RDKK bisa segera menggunakannya. “Yang mendesak itu, pupuk diberikan kepada petani yang umur tanamnya, umur 15 sampai satu bulan,” terangnya.

Sambil menunggu penyaluran pupuk berikutnya sebanyak 1.650 ton dari PKT pada minggu pertama bulan Februari mendatang. Mengingat kondisi di lapangan saat ini, kebutuhan pupuk belum terpenuhi. “Kepada PKT segera distribusikan sisa pupuk kepada distributor. Kepada pengecer juga jangan simpan pupuk terlalu lama. Serta buka data pemilik RDKK, supaya transparan dalam menutup ruang terjadinya penyimpangan,” kata Fitrahrino.

Pupuk yang sedikit ini mesti dibagi secara proporsional sesuai kondisi tanaman. Jangan lagi menunggu, setelah pengecer mendapat alokasi pupuk dari distributor, kerap pengecer tidak memberitahukan RDKK milik siapa pupuk itu. Sehingga ada peluang pupuk itu lari ke orang lain yang bukan pemilik RDKK. Padahal, pupuk yang datang ada pemiliknya sesuai RDKK. “Pupuk itu bukan barang dagangan. Jadi, harus segera sampaikan ke pemilik RDKK,” tandasnya, seraya meminta Dinas terkait ikut mengawasi distribusi pupuk ini. Ini menyangkut pula, Sumbawa sebagai pemasok pangan nasional maka semua pihak mesti bekerjasama. (arn)

(Suara NTB/bug)

REGENERASI BUDAYA - Salah satu cara untuk memastikan suatu kebudayaan tidak akan hilang ditelan masa adalah dengan menurunkannya ke generasi muda berikutnya. Seperti pada foto ini, kolaborasi sejumlah anak-anak bersukacita turut memperagakan olah gerak Gentao diantara para tetua. Gentao sendiri adalah seni bela diri tradisional Samawa.

Gandeng Adik Kandung

Qurais Diisukan Bakal Dipecat dari Demokrat Kota Bima (Suara NTB) DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang diisukan berencana bakal mengeluarkan Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin dari Partai Demokrat, lantaran Qurais yang akan maju untuk kedua kalinya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Mei 2013 ini berpasangan dengan adik kandungnya H. A. Rahman H. Abidin yang juga Wakil Walikota.

Kabar pemecatan ini sudah lama berhembus. Namun beberapa hari belakangan kabar ini makin santer terdengar.

Dari beberapa sumber, kabar ini pun sudah beredar luas di Mataram. Berdasarkan informasi, pemecatan ini diambil Partai Demokrat lantaran keputusan Qurais yang menggandeng adiknya, Rahman, untuk maju kedua kalinya dalam pemilihan Walikota. Pasalnya, dalam AD/ ART Partai Demokrat tak mengizinkan pencalonan pasangan adik-kakak.

Namun sumber lain menyebutkan, pemecatan lantaran Demokrat Kota Bima tak konsisten dengan komitmen Demokrat untuk berkoalisi dengan PAN di tingkat pusat hingga daerah. Tadinya untuk maju, Qurais digadang-gadang maju bersama Feri Sofyan, SH, namun belakangan karena pertimbangan keluarga, dia memilih adiknya sendiri dan saat ini tinggal menunggu deklarasi.

Mengenai adanya isu ini, Sekjen DPC Partai Demokrat Kota Bima yang dikonfirmasi, Senin (28/1), mengakui adanya informasi pemecatan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. A. Rahman H. Abidin

H. Qurais H. Abidin

Qurais oleh DPD maupun DPP. Berdasarkan informasi awal pula, pemecatan ini diambil karena DPC tak sepaham dengan langkah koalisi DPD. “Kesepahaman apa, kita tidak tahu,” ujarnya.

Mengenai adanya informasi pemecatan ini, DPC sudah meminta penjelasan DPD namun hingga kini belum mendapat jawaban. Memang, katanya, masalah ini merupakan masalah yang krusial dan tak bisa dianggap remeh. Sehing-

ga pihaknya akan menunggu jawaban DPD agar lebih jelas.

Meski demikian, katanya, pihaknya di DPC tak ada masalah namun tetap akan mengkoordinasikan masalah ini dengan pengurus lain.

Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin yang ditemui, Selasa (29/1) pagi, mengaku tak paham terkait munculnya isu dimaksud. Ia justru mempertanyakan bukti surat pemecatan dia dari DPD NTB. “Jangan sekadar menanggapi

Anggaran Bendungan Bintang Bano Dikurangi Taliwang (Suara NTB) Anggaran pembangunan bendungan Bintang Bano yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 2013 dikurangi. Jika sebelumnya saat penetapan ABPD bulan Desember 2012 lalu, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan sebesar Rp 70 miliar, kini setelah dilakukan rasionalisasi, dana tersebut dikurangi hingga tersisa sekitar Rp 40 miliar.

Pemotongan biaya proyek bendungan Bintang Bano itu sendiri diakui oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat. Kabid Pengairan Dinas PU, Amar Nurmansyah, ST mengatakan, pengurangan tersebut merupakan hasil rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah bersama DPRD beberapa waktu lalu. “Memang ada rasionalisasi untuk anggaran Bintang Bano.

Sekarang anggarannya sebesar Rp 40 miliar,” timpalnya.

Anggaran yang dialokasikan Pemda KSB untuk proyek Bintang Bano di tahun 2013 ini hanya untuk membiayai satu item pekerjaan saja.

Yakni membuat terowongan saluran pengelak sepanjang

353 meter. Dimana saluran tersebut menjadi salah satu syarat untuk turunnya anggaran bantuan pusat yang dijanjikan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB yang sebelumnya telah bersepakat dengan Pemda KSB untuk mendukung pembiayaan proyek bendungan Bintang Bano.

Amar sendiri saat ditanya apakah anggaran sebesar Rp 40 miliar tersebut akan cukup membiayai pembangunan terowongan pengelak yang menjadi syarat mutlak BWS? Dia tidak memberikan jawaban pasti. “Kita berharap saja bisa cukup, karena itu merupakan syarat untuk turunnya anggaran pusat,” timpalnya.

Ia memaparkan, saat ini pekerjaan pembangunan terowongan pengelak tengah berlangsung di lapangan. Hanya saja diakuinya progres pekerjaan cenderung berjalan lambat karena kedalaman galian terowongan hanya sedalam 1,5 meter per hari.

“Sekarang kedalaman terowongan sudah ada sekitar 10 meter. Jadi kalau tiap hari kita ada kegiatan blasting (peledakan) berarti kita butuh waktu sekitar 5 bulan untuk menyelesaikan terowongan

pengelak itu. Dan mudahmudahan tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan,” ujar Amar.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, dana sebesar Rp 30 miliar hasil rasionalisasi anggaran bendungan Bintang Bano dikabarkan dialihkan untuk menambah pembiayaan proyek pembangunan jalan multiyears Pemda KSB yang telah dimulai sejak tahun 2012 lalu. Amar yang ditanya seputar pengalihan dana Bintang Bano itu tak menampiknya, namun ia enggan berkomentar banyak ke mana anggaran hasil rasionalisasi proyek bendungan Bintang Bano itu dialihkan. Ia menambahkan jika saat ini BWS NTB memasukkan proyek Bintang Bano dalam usulan Kongres Regional (Kongreg) wilayah timur.

“Di Kongreg itu nanti tiap program di daerah diusulkan agar bisa dimasukkan dalam item anggaran Kementerian PU di tahun 2014. Jadi kita berdoa saja, tahun ini terowongan pengelak itu rampung sehingga tahun depan pekerjaan Bintang Bano sudah bisa didanai dengan dana pusat,” tukas Amar. (bug)

isu,” terangnya.

Ditanyai mengenai pemecatan karena dalam ADART Demokrat tak memperbolehkan adik-kakak untuk maju? Qurais Justru balik mempertanyakan kepada wartawan, apakah sudah membaca AD/RT Partai Demokrat atau tidak. Sebab jika tak boleh, kenapa Demokrat memilih dia dan Rahman untuk menjadi kader. Sebab, dia dilamar oleh Demokrat setelah berpasangan dengan Rahman.

“Kami ini pasangan baru atau pasangan yang sudah samasama bekerja?,” tuturnya.

Bisa jadi berkembangnya isu ini sebagai bagian black campaign dari lawan politik.

Meski dia sudah diterpa isu negatif, dia mengaku akan berbesar hati. Dia akan mengambil nilai positif dari isu ini paling tidak mengiklankan dia dalam Pemilukada.

Ditanyai tentang kebenaran dia kembali memilih berpasangan dengan Rahman? Qurais tak menampiknya. Logikanya, moto dia saat ini adalah ‘Lanjutkan’. Itu artinya, dia memang akan maju dengan Rahman.

Namun belakangan, Qurais menjelaskan jika ia belum memastikan berpasangan dengan Rahman. Hingga kini, lanjutnya, dia masih merahasiakan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Termasuk kapan rencana deklarasi akan dilaksanakan. “Saya ini kan incum-

bent, saya ingin menjadi contoh yang baik. Kita ingin deklarasi dekat-dekat Pemilu,” ujarnya.

Hingga kini pun, lanjutnya, dia belum menerima jawaban dari DPP terkait rekomendasi sebagai bakal calon. Memang awalnya, DPC PD Kota Bima merekomendasikan Ketua Demokrat sebagai bakal calon Walikota Bima dengan catatan akan memilih sendiri pasangan. Namun belakangan pihaknya memperbaharui lagi jika sudah ada kepastian akan ‘melanjutkan’ lagi dengan Rahman. Hanya saja hingga kini belum ada jawaban dari DPD maupun DPP. Belum lagi jawaban keluar, isu pemecatan dia pun mencuat. “Surat keputusan saya maju sebagai Calon Walikota Bima belum saya terima, buru-buru keluar isu pemecatan,” tandas Qurais.

Sementara H. A. Rahman H. Abidin SE yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui jika dia digadang-gadang dengan Qurais.

Namun ketika dikonfirmasi mengenai kabar Demokrat memecat Qurais karena berpasangan dengan dia, Rahman terlihat berang. Untuk masalah aturan Demokrat itu, lanjutnya, silakan menanyakan ke Partai Demokrat. “Kalau itu keputusan Demokrat, ya silakan, tapi ini kan masih cerita,” ujarnya seraya mengatakan dia tak ingin mengomentari Partai lain. (use)

Diduga Berjudi

Empat Warga Dorotangga Ditahan Dompu (Suara NTB) Tim buser Polres Dompu kembali menangkap empat orang warga Dorotangga terkait kasus judi kartu. Pelaku diduga sering melakukan judi kartu di rumah kos-kosan tempat penggerebekan dan meresahkan warga. Untuk pemberantasan judi togel dan judi sabung ayam di Dompu, Polres meminta warga untuk melaporkannya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A kepada Suara NTB saat dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (29/1) mengatakan, penangkapan terhadap pelaku judi kartu di lingkungan Dorotoi, kelurahan Dorotangga, Dompu dilakukan tim Buser, Senin (28/1) malam sekitar pukul 23.00 wita. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga sekitar yang merasa resah dengan aktivitas pelaku. “Berdasarkan informasi warga, kita langsung menggerebek dan menemukan para pelaku yang sedang bermain,” katanya.

Bersama pelaku diamankan uang tunai sekitar

Rp 1,3 juta dan kartu. empat pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial G (49) warga Empang, B (59) warga Malang, R (48) warga Kediri Jawa Timur, dan S (34) warga Bima. Namun keempat pelaku tinggal di rumah kos-kosan di Dorotangga Dompu sebagai wiraswasta. “Tapi keempat pelaku digerebek saat main kartu di kos-kosan milik Putra,” jelasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku mendekam di sel tahanan Polres Dompu dan dikenakan pasal 303 ayat (1) subsider pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara untuk kasus dugaan judi togel dan sabung ayam yang menjadi sorotan di Dompu, dikatakan Dody, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk ikut memberikan informasi bila menemukan ada praktek judi maupun sabung ayam di sekitarnya. “Karena masyarakat yang lebih mengetahui lingkungan di sekitarnya,” harapnya. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

Lima Terduga Provokator Lapangan Ditangkap Dari Hal. 1 Kini polisi telah menetapkan lima tersangka provokator lapangan. Mereka adalah, AR alias LL (49), AST alias AK Z (32), HMJ (44), AHM (36) dan JF alias AR (33).

Kelima tersangka itu diancam Pasal 160 KUHP, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan atau Pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara jo Pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. ‘’Barang siapa dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghasut supaya

melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, atau tidak mau menurut peraturan UU atau perintah yang sah yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan,’’ kata Sukarman menyebut uraian pasal dimaksud.

Sedangkan pasal 170 KUHP disebutkan, barang siapa dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang pidananya 5 tahun penjara. (ars)

Tim Kemenpera Segera Proses Pencairan Dana Dari Hal. 1 Setelah itu, langsung menyusun gambar perencanaan kerja di lapangan, sambil menunggu usulan proposal dan kelengkapan data dari Pemkab Sumbawa agar secepatnya anggaran dicairkan. ‘’Kita perkirakan dalam tiga minggu ini, dana sudah cair.

Tergantung kelengkapan data,”kata Drs.Taufik Khaeruddin, M.M, Kepala Bidang Pendampingan dan Perberdayaan pada Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kemenpera, di Bandara Sultan Muhmamad Kaharuddin, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa (29/1).

Dari pendataan yang dilakukannya, ada sekitar 5060 rumah yang mengalami rusak berat dan sedang tersebar di 10-11 titik. Sisanya, hanya rusak ringan, seperti kaca yang pecah dan lainnya. Terhadap rumah yang rusak berat dan sedang, pihaknya segera membuat gambar perencanaan dan pencairan dana, setelah masuknya proposal.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengusulkan peningkatan rumah tidak layak huni lainnya di kawasan sekitar kerusuhan. ‘’Jadi, tidak hanya rumah yang terkena dampak kerusuhan. Tetapi rumah tidak layak huni lainnya juga kita usulkan,’’kata Taufik.

Besar bantuan yang diberikan Kemenpera untuk rumah rusak berat dengan batas mak-

simal Rp 15 juta dan rumah rusak sedang sekitar Rp 7,5 juta. Yang sifatnya hanya stimulan atau rangsangan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.

Nantinya, bantuan tersebut akan dikirimkan melalui rekening masing-masing pemilik rumah. Realisasi bantuan tergantung dari kesiapan Pemkab memproses dokumen dan melengkapi persyaratan.

Sementara terkait Peningkatan Sarana Umum (PSU), Dr. Budiyono dari Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, menyatakan, untuk PSU seperti pelayanan MCK komunal, bisa dibangun pada setiap 15 KK atau rumah. Dengan syarat masyarakat atau lurah atau kepala desa, memfasilitasi penyiapan tanahnya seluas kira-kira 20 meter persegi.

Jadi, sangat ditentukan kesediaan tanah dari kelurahan atau desa. ‘’Kita juga bisa bantu sumur bor dan sumber air bersih,’’katanya.

Kelihatannya, lanjut Budiyono, titik-titik kerusuhan ini menyebar.

Tidak semuanya mengelompok. Jadi, dalam rangka membantu kawasan kumuh sekitar kerusahan, pihaknya bisa melakukan penataan. Seperti lokasi di Kelurahan Brang Biji, memungkinkan untuk penataan kawasan kumuh. (arn)

Amin Dituduh Korupsi, Golkar Sindir Figur Lain Dari Hal. 1 Kalaupun ada persoalan yang terjadi dalam proses perjalanan dinasnya, menurutnya itu lebih ke persoalan administratif semata. “Jadi saya kira tidak ada persoalan bagi saya SPPD itu. Sama seperti anggota yang lain,” tegasnya.

Hanya saja, ia merasa heran mengapa ia seorang yang dilaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. “Kenapa mesti saya sendiri yang dipermasalahkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adi Putra Darmawan Tahir menegaskan bahwa demonstrasi yang khusus digelar untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi M. Amin itu tidak berpengaruh terhadap proses pencalonan yang bersangkutan. “Nggak (berpengaruh) kok,” ujarnya singkat. Ia juga mensinyalir adanya kepentingan figur calon wakil gubernur yang terhambat oleh keberadaan Amin dalam mencuatnya kasus ini. “Mungkin orang yang kepingin jadi wakil, jadinya terhambat ,’’ sindir Adi Tahir.

Menanggapi adanya nuansa politik dalam demonstrasi yang digelar di Kejati NTB, Selasa kemarin, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hirsan Mahruf, menjelaskan bahwa hingga kemarin, proses pencalonan di internal Partai Golkar sesungguhnya belumlah rampung betul. ‘’Kami belum menentukan sikap sampai hari ini. Silakan saja, demo segala macam itu urusan yang lainlah, bukan urusan partai,’’ ujarnya. Ia juga mengimbau agar urusan pencalonan di internal Golkar sebaiknya tidak perlu diintervensi oleh kekuatan politik lain. ‘’Seyogyanya Partai Golkar tidak usah diurus sama partai lain. Berarti itu kan secara fisik ada kepentingan,’’ tudingnya.

Sementara itu, menanggapi adanya sinyalemen bahwa PDI-P berada di balik demonstrasi yang mencuatkan kasus M. Amin tersebut, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat secara tegas membantahnya. ‘’Itu urusan mereka (para pendemo), mereka ditanya, jangan saya dong. Dan jangan melibatkan PDI-P,’’ tampik politisi Senayan ini.

Demo ke Kejaksaan Sementara sejumlah orang yang menamakan diri dari Koalisi Rakyat Untuk NTB Bersih, mendatangi Kejak-

saan Tinggi NTB, Selasa (29/1) kemarin. Mereka tidak sekadar unjuk rasa terkait dugaan SPPD fiktif yang akhir-akhirnya diduga membelit sejumlah pejabat daerah di NTB. Lebih dari itu, perwakilan massa juga menyerahkan dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan anggota DPRD NTB H.M.Amin.

Para pengunjuk rasa masuk ke halaman gedung Kejati NTB Jalan Langko Mataram. Pengunjuk rasa ditemui sejumlah penyidik di Intelijen dan penyidik Pidsus Kejati NTB. Juga Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Koordinator aksi yang juga Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Wahidjan, langsung mengambil alih orasi. Dihadapan massa dan sejumlah penyidik Kejaksaan, Wahidjan menyampaikan keinginannya melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif dilakukan oknum anggota DPRD NTB. Berkas berkaitan dengan penyimpangan dimaksud, diserahkan terbungkus amplop cokelat.

Sutapa yang menerima dokumen berisi data dugaan SPPD fiktif itu, kemudian menjelaskan, pihaknya menerima setiap laporan dari pihak manapun.

Secara umum disampaikannya, laporan yang diserahkan massa itu akan dikaji. ‘’Kami akan kaji dulu laporan ini, baru kemudian melakukan langkah tindak lanjut,’’ ujar Sutapa.

Setelah mendengar penjelasan itu, Wahidjan pun mengomandoi massa untuk membubarkan diri.

Sementara terkait isi dokumen yang diserahkan ke Kejaksaan tersebut, berdasarkan salinan dokumen diterima Suara NTB, berisi dugaan penggunaan perjalanan dinas fiktif senilai Rp 183.995.222. perjalanan dinas itu terjadi selama tahun 2010 sejak Januari sampai Desember. Bentuknya kunker ke berbagai daerah dan konsultasi ke sejumlah kementerian. Sebagian besar, SPJ terkait penggunaan dana perjalanan dinas itu dilaporkan diduga fiktif. (aan/ars)

Halaman 5

Donor Darah Korem 162/WB

Bantu Penuhi Kebutuhan Darah PMI Mataram (Suara NTB) Dalam rangka hari Jadi yang ke-52, Korem 162/WB melaksanakan serangkaian kegiatan, salah satunya kegiatan donor darah Senin tanggal (28/1) lalu. Bertempat di di Makorem 162/WB. Dari para pendonor, terkumpul ratusan kantong darah, kemudian diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk

membantu sesama.

Adapun pendonor berjumlah 105 orang. Terdiri dari Personel Makorem, Anggota Yonif 742/SWY, Anggota Kodim 1606/Lobar, Anggota Kodim 1615/Lotim, Anggota Kodim 1620/Loteng, Gabungan anggota Satuan/Dinas Jawatan, Anggota Persit Kartika Candra Kirana, Anggota FKPPI dan Anggota Menwa. Sebelum keg-

iatan, Danrem 162/WB Kolonel Inf. Zulfardi Junin menyampaikan, pelaksanaan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian TNI khususnya prajurit dan PNS jajaran Korem 162/WB beserta KBT (Kluarga Besar TNI) kepada masyarakat. “Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat diwilayah NTB

yang membutuhkan bantuan darah,” ujarnya Danrem.

Setelah selesai pelaksanaan donor darah, hasil yang diperoleh sebanyak 105 kantong darah dari 105 orang pendonor. Dengan rincian Golongan darah A diperoleh sebanyak 25 kantong, Golongan darah B diperoleh sebanyak 29 kantong, Golongan darah O diperoleh sebanyak 44 kan-

tong dan Golongan darah AB diperoleh sebanyak 7 kantong. Terakhir Komandan Korem 162/WB mengharapkan agar PMI dapat segera menyalurkan kantong darah yang sudah terkumpul untuk disumbangkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya yang berada di wilayah Mataram dan sekitarnya. (ars)

Dampak Kerusuhan

Kerugian di Pasar Seketeng Diperkirakan Rp 10 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasar Seketeng tak luput dari aksi penjarahan dan pengerusakan dalam kerusuhan yang terjadi di Sumbawa beberapa waktu lalu. Bahkan, kerugian ditaksir mencapai Rp 10 miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, H. Mas’un S.Pd, S.H, Selasa (29/ 1) kemarin. Sejumlah fasilitas dan barang dagangan yang ada di pasar tersebut ikut dijarah. Dari data yang dihimpunnya, ada sekitar 50 fasilitas yang terdapat di pasar dirusak dan dijarah. Terdiri dari, enam unit toko, enam unit kios permanen, enam unit kios sederhana, dan 38 unit pelak los.

Ditambah, satu unit kios sederhana di Pasar Brang Bara yang dirusak dan dijarah massa. ‘’Sementara di pasar lainnya yang juga kita pantau, tak ada pengerusakan,” ujarnya.

Kondisi pasar sudah sedikit membaik, se-

jak kerusuhan melanda Sumbawa. Meski aktivitas para pedagang dan pembeli di pasar sekarang saat ini terlihat menurun. Bahkan pada hari kedua, pascakejadian, Diskoperindag dibantu para pedagang sudah melakukan bersih-bersih. Puluhan personel aparat keamanan dari TNI juga masih berjaga-jaga pada empat pintu masuk di Pasar Seketeng.

Untuk itu, sebagai upaya pemulihan fisik pasar Seketeng, saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana usulan perbaikan yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan. Sambil berharap nantinya bisa dibantu melalui anggaran APBD NTB dan APBN. Sementara terkait harga kebutuhan pokok, sampai saat ini, tidak terjadi perubahan harga yang signifikan. Perubahan harga yang terjadi, masih dalam kategori normal sebagai sesuatu yang dianggap normal. (arn)

KLH Tahan Dokumen UPL/UKL Hotel Five Element Tanjung (Suara NTB) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) mengambil keputusan menahan sementara dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL/UKL) Hotel Five Element (HFE) Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang. Langkah tersebut diambil setelah KLH bersama jajaran instansi terkait yang berkepentingan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan, PT. Elemen - Gili Indonesia. Pertemuan itu dihadiri pula oleh perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta unsur organisasi pemerhati lingkungan - Opal KLU. Kepala KLH Lombok Utara, Drs. Rusdianto, usai pertemuan mengakui tak akan mengeluarkan rekomendasi UPL/UKL milik HFE sebelum beberapa hal terkait kejanggalan usaha tersebut diperbaiki. Ia mengatakan, HFE harus konsisten untuk merubah izin kepemilikan yang ada. Dalam izin awal,

lahan milik yang saat ini dinyatakan 3,9 hektar diketahui lebih rendah, yakni seluas 2,4 hektar. Lahan ini juga terbukti berpindah tangan dari tangan pertama ke tangan kedua yang diketahui adalah Agung Salim, selaku Pimpinan dan Pemrakarsa PT. Elemen.

“Dulu oleh pemilik yang lama, izin yang diminta adalah izin villa pribadi, tetapi sekarang berubah menjadi izin untuk bisnis hotel. Dengan berubahnya milik, semua izin-izin awal harus diperbaiki. Begitu juga dengan perbedaan luas area, kita pertanyakan berapa sebenarnya,” ulas Rusdianto.

Ia menyatakan KLH dalam hal ini tidak bermaksud menunda usaha pengembangan bisnis perusahaan maupun usaha pengembangan pariwisata di KLU. Namun demikian, dalam kepengursan dokumen UPL/UKL ini yang berlaku sekali seumur hidup perusahaan ini, diharuskan memuat usaha perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sehingga tidak merugikan.

Rusdianto mengharuskan

perusahaan untuk menyempurnakan dokumen, untuk selanjutnya menerbitkan dokumen UPL/UKL. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, H. Irman, ST., menambahkan berbeda dengan UPL/ UKL yang berlaku sekali seumur hidup, maka pihaknya baru akan menindaklanjuti dokumen UPL/UKL dalam bentuk IMB. IMB yang dikeluarkan Tim Pemda, berlaku untuk 6 bulan. Apabila tidak perusahaan tidak melaksanakan kegiatan maka usaha izin usaha bersangkutan dinyatakan batal, atau dapat diperpanjang selama 1 kali periode (6 bulan).

“Dengan perbedaan izin dari vila pribadi ke izin hotel, sedikit tidak akan berdampak positif bagi Pemda KLU, di mana kita dapat menarik pundi-pundi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usaha perusahaan. Minimal usaha ini akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak dari kebtuhan tenaga untuk sekadar menjaga vila pribadi,” tandas Irman. (ari)

Pengelola Restoran dan Hotel Diminta Lebih Transparan Mataram (Suara NTB) Realisasi pajak Restoran dan Hotel di Kota Mataram pada tahun lalu berhasil melampaui target, yakni untuk restoran dari Rp 7,3 miliar yang ditargetkan, teralisasi Rp 7,5 miliar atau sekitar 103 persen. Sementara untuk pajak hotel dari target Rp 5,2 miliar, berhasil teralisasi sekitar Rp 5,9 miliar atau 114 persen.

Meski melampuai target, namun Pemkot Mataram masih mengalami beberapa kesulitan dalam proses penagihan.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Selasa (29/1) kemarin mengatakan, capaian untuk pajak restoran dan hotel tahun lalu memang cukup memuaskan. Namun pihaknya masih mengalami beberapa kendala dalam proses penagihan, diantaranya masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki sistem pembukuan di dalam pengelolaan keuangan, terutama restoran. Untuk itu ia meminta kepada para wajib pajak untuk lebih transparan dan terbuka dengan

melakukan sistem pembukuan keuangan.

“Kita harapkan para pelaku usaha sendiri lebih terbuka berapa omset yang ada sehingga mudah diketahui berapa jumlah pajak yang harus ditarik,”katanya.

Meski beberapa restoran dan warung makan telah memiliki sistem pembukuan yang bagus, namun banyak juga yang belum memiliki laporan pembukuan sehingga sulit diketahui berapa jumlah pasti pajak yang akan ditarik. “Masih banyak yang tidak melakukan pembukuan sehingga kami kesulitan berupa rill pajak yang akan ditarik,”katanya.

Selain mengharapkan wajib pajak lebih terbuka, pihaknya juga mengaku akan lebih aktif dalam memeriksa para wajib pajak dengan melakukan uji petik, menghitung berapa jumah orang yang datang setiap hari, jumlah kursi dan sebagainya. “Kami juga dari Dispenda akan lebih banyak melakukan pemetaan sehingga melihat seberapa besar potensi wajib pajak,”katanya. (sir)

Bupati Bima Belum Bisa Masuk Kantor Dari Hal. 1 ‘’Cap dan tanda tangan gubernur itu jangan dianggap sepele. Kalau bupati mau masuk kantor dan melaksanakan tugas, maka bupati harus mendapat surat pencabutan tugas wakil bupati sebagai Plt lebih dulu,” tegasnya.

Herman Suharto juga minta kepada Gubernur NTB agar mempertimbangkan pencabutan SK yang dikeluarkan tersebut, sebelum mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan Ferry, setelah pengobatan atas penyakit jantungnya. Sebab menurutnya, SK itu keluar berdasarkan surat keterangan dari dokter, yang menyatakan bahwa kondisi bupati tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Sehingga diserahkan sepenuhnya tugas dan wewenangnya kepada wakil

bupati. ‘’Pada intinya, SK wakil bupati tetap berlaku hingga SK pencabutan belum dikeluarkan oleh gubernur,’’ tandasnya.

Herman Suharto juga yakin bahwa Bupati Bima paham dengan aturan yang ada,terutma yang berkaitan dengan penegasan dan penjelasan SK Plt dari Gubernur NTb tersebut. ‘’Saran saya, agar bupati menunggu SK pencabutan dulu,baru masuk kantor untuk melaksanakan tugas,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H.L. Sajim Sastrawan, SH, MH yang sudah mengetahui persoalan terkait SK Plt itu memastikan akan segera terselesaikan. ‘’Besok, Bupati Bima membuat laporan ke Gubernur NTB yang menyatakan dirinya sudah sembuh dan bisa bekerja,’’ terang Sajim,

dihubungi sore kemarin. Dengan diterimanya surat dari Bupati Bima itu, dengan sendirinya bupati pun sudah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya di Pemerintahan Kabupaten Bima. ‘’Dalam undang – Undang Otonomi Daerah, sebenarnya sudah jelas dalam salah satu diktumnya. Apabila kepala daerah berhalangan, maka diwakili oleh wakil kepala daerah. Setelah itu, jika kepala daerah tersebut sudah kembali, maka dengan sendirinya sudah bisa melaksanakan tugas,’’ terang Sajim.

Pada dasarnya menurut dia SK Plt itu tidak perlu diperdebatkan lagi. ‘’Ketika Bupati Bima sudah sembuh, maka secara otomatis sudah bisa masuk kantor tanpa gubernur harus mencabut SK Plt itu,’’ pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Fairuzzabadi yang memerankan tokoh Abu Macel.

Ketika Konsep ”Raosan Macel” Jadi Wacana Serius (3-Habis)

Diharap, Tokoh Itu Tidak Berhenti Sampai Abu Macel BAGAIMANA jika soal masalah serius terkait kepemimpinan dibahas dalam ‘’Raosan Macel”? Maka Abu Macel, tokoh yang menjadi ikon dalam diskusi itu punya cara pandang sendiri. Ia mengilustrasikan pemimpin yang baik itu ibarat sayur bening. “Bisa dipetik di mana – mana, di pagar tetangga pun bisa,” ilustrasi Fairuz. “Artinya merakyat. Jadi sayur bening itu bumbunya tidak neko neko, dimakan dalam keadaan dingin atau panas, tetap enak,” kata Fairuz, bergeser sedikit serius.

Apa yang menjadi ilustrasinya itu kaitan dengan tema “bebas” yang bisa disampaikan saat diskusi di Lesehan Kukuruyuk, Minggu lalu itu. Bicara politik, ekonomi, agama, budaya, bahkan hal-hal berkaitan dengan ideologi yang selama ini hanya dibahas di ruang – ruang serius, juga jadi materi yang tersaji dengan kocak.

Ya, itulah sosok Fairuz, yang seringkali muncul dengan tokoh fiksi Abu Macel, dan bisa berperan ganda sebagai Abu Bongoh dan Abu Mardud. Tiga tokoh yang didalangi Fairuz ini saban hari hadir dengan humor segar, tapi muatannya pesan moral, kritik sosial, juga kritik kehidupan kapitalis.

Penggagas acara, Salman Faris mengatakan, diskusi itu hanya sebagai hajatan untuk membangun diskusi kritis. Dan Abu Macel sebagai objek. Tapi diharapkan, objek itu tidak ber-

henti sampai ikon Abu Macel.

“Tapi nanti jika muncul ikon baru yang pemikirannya lebih kritis dan berpihak pada nilai nilai multikultural, nilai kemanusiaan, atau isu-isu yang terlupakan, kenapa tidak. Kita akan masukkan ke dalam bahan diskusi,” kata Salman.

Sebagaimana keinginan narasumber dalam diskusi awal, seharusnya muncul figur “macel” lainnya. Kemunculan potensi figur berbeda dengan konsep sama ini menurutnya, dimungkinkan. Sebab menurut penulis novel ini, “macel” adalah wacana. Wacana yang bisa muncul dari siapa saja.

Untuk itu, diharapkan kemunculan ikon yang lain, tapi tentu saja tetap dengan wacana kritis.

Sekali lagi disampaikannya, hajatan wacana ‘’Raosan Macel” tersebut untuk membangun pemikiran kritis, dengan membangun diskusi atas persoalan di tengah masyarakat. “Kalau diistilahkan dengan teori, maka ini intelektual organik. Artinya, intelek yang memiliki kemanfaatan terhadap realitas masyarakat, bukan intelektual tradisional yang cenderung kekuasaan,” ujar Salman.

Satu catatan penting ditegaskannya, diskusi yang akan terus berkelanjutan ini akan dibatasi ruang bagi penguasa.

“Sebab jika sudah masuk ke ranah kekuasaan, maka diskusi ini akan saya hentikan,” pungkasnya. (ars)

Badrul Munir Mundur dari Bursa Cawagub NTB Dari Hal. 1 16 September 2013 mendatang,’’ Badrul merinci alasannya mundur dari bursa pencalonan sebagai cawagub pada Pilkada NTB 2013 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Kepada Suara NTB Selasa (29/1) malam, Badrul berharap dengan pilihannya mundur dari bursa pencalonan sebagai Cawagub NTB periode 20132018, ia bisa lebih berkonsentrasi untuk mengefektifkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta tugastugas kemasyarakatan. ‘’Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan mohon maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)yangtelahmemberi kepercayaan dan dukungan kepada saya sebagai Cawagub NTB mendampingi Dr.TGH. M.Zainul Majdi ,’’ katanya. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Partai Demokrat.

Badrul juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat baik yang datang langsung menemuinya maupun tidak langsung yang telah memberikan keper-

cayaandandukunganmoraldalam proses pencalonannya sebagai Cawagub NTB. ‘’Khususnya kepada tokoh masyarakat Sumbawa, tokoh agama, tokoh pemuda. Termasuk dukungan dari masyarakat petani, nelayan di Sumbawa yang telah memberikan dukungannya kepada saya,’’ ujarnya.

Keputusannya mundur dari bursa pencalonan sebagai Cawagub NTB, tidak ada maksudnya untuk tidak menghargai kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. ‘’Tidak ada maksud saya untuk tidak menghargai apalagi dukungan para tokoh serta masyarakat petani dan nelayan. Tetapi ini sematamata karena saya ingin fokus dan mendayagunakan energi saya untuk menyelesaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat,’’ urainya.

Badrul berharap, siapapun nanti yang terpilih sebagai pemimpin daerah ini pada Pilkada 2013 nanti, merupakan pemimpin yang amanah dan mampu mengantarkan daerah dan masyarakat NTB menjadi lebih baik dari sebelumnya.

(049)

Siap Penuhi Panggilan Dari Hal. 1 Mahrip mengaku sejauh ini dirinya belum menerima surat panggilan dari aparat terkait, karena itu ia tidak tahu menahu soal pemanggiannya Kamis lalu.

Ditegaskannya, dirinya tidak pernah tidak berangkat kalau ada SPPD. Terkait adanya dugaan dirinya terlibat menggunakan SPPD fiktif, ia membantah karena setiap kali ia melakukan perjalanan dinas jelas SPPD-nya.

Menurutnya, pemanggilannya untuk memberi klarifikasi wajar karena jabatannya se-

bagai wakil bupati yang fungsinya melakukan pengawasan terhadap bawahannya yang melakukan perjalanan dinas. ‘’Wajar sebagai wakil bupati yang fungsinya pengawasan dimintai klarifikasi,’’tukasnya.

Ia menegaskan bahwa belum menerima surat panggilan dari Kejaksaan, sehingga ia belum memastikan kapan memenuhi panggilan Kejati. Ia menambahkan, saat ini ia sedang mengumpulkan bukti-bukti perjalanan dinas untuk dijadikan bukti ke Kejati.

“Saat ini saya sedang sibuk kumpulkan bukti-bukti perjalanan dinas saya,’’akunya. (her)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

Halaman 6

Budaya Baca Peserta Didik dan Daya Saing Bangsa Oleh :

(Kepala Dinas Dikpora NTB)

Cabut Izin Hotel dan Restoran Nakal HARUS diakui, Kota Mataram berkembang sangat pesat.

Perkembangan ini tidak saja ditandai dengan menjamurnya ruko, tapi juga munculnya beragam hotel dan restoran. Meski secara tata ruang, telah terjadi deviasi, namun secara ekonomi, hadirnya berbagai macam hotel dan restoran praktis menambah potensi pajak pembangunan yang disebut dengan PB1 (pajak hotel dan restoran).

Mungkin sekarang Pemkot Mataram dibuat kewalahan menghitung jumlah restoran yang terus tumbuh seperti jamur di musim hujan. Demikian pula dengan hotel. Pindahnya bandara dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Tengah nyatanya tidak mempengaruhi minat pengusaha berbisnis di bidang perhotelan dan restoran.

Buktinya di Mataram sekarang terdapat seratusan hotel, mulai dari hotel berbintang hingga hotel melati. Ditambah dengan hadirnya hotel-hotel baru yang sudah punya nama, menambah semaraknya potensi pajak hotel dan restoran. Belum lagi restoran atau rumah makan. Bisnis rumah makan tidak hanya digeluti oleh pengusaha lokal tapi juga pengusaha dari berbagai daerah di luar NTB. Mulai dari Jawa, Padang, Jakarta hingga Makassar.

Maraknya bisnis hotel dan restoran di Mataram seharusnya mampu menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang menjanjikan. Namun praktiknya di lapangan kerap tidak sesuai dengan harapan. Bahkan tidak banyak pengusaha yang dengan kesadarannya sendiri menyetorkan PB1 ke Dinas Pendapatan. Lebih sering petugas harus jemput bola kepada para pengusaha.

Seperti halnya di daerah-daerah lain, di Matarampun disinyalir banyak hotel dan restoran yang tidak profesional memungut PB1 dari konsumen. Sehingga, ketika waktunya menyetor kepada pemerintah, mereka justru keteteran. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi kalau pemilik hotel dan restoran mau bersikap jujur. Ada kesan kalau pemilik hotel dan restoran ‘’pamrih’’ terhadap pemerintah.

Sehingga, ketika diminta menyetor PB1, tidak semua disetor ke kas daerah. Mereka beralasan sepi pengunjung. Namun yang sebenarnya adalah, PB1 yang disetor ke pemerintah mungkin hanya separonya. Padahal, PB1 itu bukan berasal dari uang pemilik hotel atau restoran. Pemilik hotel dan restoran hanya membantu pemerintah memungut pajak dari konsumen yang besarnya 10 persen dari total harga sewa kamar hotel ataupun harga makanan.

Sebelum disetor ke Dispenda, oknum pengusaha hotel dan restoran ada yang menyunat besaran PB1 yang seharusnya disetor. Modusnya, pihak hotel dan restoran membuat dobel pembukuan. Yang ditunjukkan kepada juru pungut PB1 adalah pembukuan yang fiktif. Sedangkan pembukuan yang benar, dikuasai pihak hotel atau restoran. Ini dilakukan tidak lain untuk menghindari kewajiban menyetor PB1 yang telah terkumpul dari konsumen. Praktik curang seperti ini, terang saja menggembosi potensi PB1 Kota Mataram.

Menyikapi hal ini, Dispenda jangan hanya berpangku tangan.

Bagaimanapun, potensi PB1 di Mataram sesungguhnya sangat besar jika dikelola dengan jujur. Pemilik hotel dan restoran yang nakal harus diingatkan. Jika tidak diindahkan, Dispenda harus berani menjatuhkan sanksi tegas. Bila perlu cabut izin usahanya. (*)

Drs. H. Lalu Syafii, MM

I KALANGAN peserta didik, telah mentradisi bahwa memberikan hadiah berupa bunga menjadi tren baru. Lihat saja ketika naik kelas, ulang tahun, lulus ujian dan lain-lain. Hampir tidak ada yang menyatakan kebahagiaan itu dengan kado berupa buku. Lain halnya dengan negaranegara maju, memberikan hadiah berupa buku telah lama berlangsung. Karena mencerminkan integritas seseorang. Tak mengherankan jika buku telah menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Itulah sebabnya, masyarakat di beberapa negara maju tergolong masyarakat literat, artinya masyarakat yang telah menjadikan budaya membaca sebagai kebutuhan utamanya.

Budaya membaca telah menjadi lambang peradaban sebuah bangsa. Semakin maju sebuah bangsa, maka semakin tinggi tingkat kebutuhan membacanya. Fakta menunjukkan bahwa peringkat Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global 2012-2013 berada di urutan ke-50 di bawah Malaysia (peringkat 25), Brunai 28 dan Thailand 38. Di peringat 1 Swiss dan ke-2 Singapura.

Rendahnya tingkat literasi juga tercermin dari rendahnya jumlah terbitan buku Indonesia. Tak sampai 18.000 judul buku per tahun.

Bandingkan dengan Jepang mencapai 40.000 judul buku per tahun, India 60.000 dan Cina sekitar 140.000 judul buku per tahun.

Khusus Cina, tentu amat menarik. Tradisi literasi mereka memang sangat kuat dan punya sejarah panjang. Dalam film-film silat klasik Cina misalnya selalu saja ditampilkan pendekar Shaolin atau Bu thong yang bertarung memperebutkan kitab-kitab yang berisi jurus-jurus silat rahasia. Tak jarang hanya karena merebut kitab para pendekar harus bertaruh nyawa. Beda dengan sinetron kita, hadir dengan amat miskin pesan-pesan literasi. Filmfilm kita lebih rajin menampilkan rumah bagus, mobil keren dan adegan-adegan yang kering akan nilainilai pendidikan karakter.

Menurut Rahmad Yuliadi Nasir (Kabar Indonesia, Januari 2012) kemampuan membaca (Reading Literacy) peserta didik di Indonesia sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan dalam kawasan ASEAN sekali pun. International Association for Evaluation of Educational (IEA) pada tahun 1992 dalam sebuah studi kemampuan membaca muridmurid Sekolah Dasar Kelas IV pada 30 negara di dunia, menyimpulkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 29 setingkat di atas Venezuela

yang menempati peringkat terakhir pada urutan ke 30.

Data di atas relevan dengan hasil studi dari Vincent Greannary yang dikutip oleh World Bank dalam sebuah Laporan Pendidikan “Education in Indonesia From Cricis to Recovery“ tahun 1998. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca peserta didik kelas VI Sekolah Dasar kita hanya mampu meraih kedudukan paling akhir dengan nilai 51,7 setelah Filipina yang memperoleh nilai 52,6 dan Thailand dengan nilai 65,1 serta Singapura dengan nilai 74,0 dan Hongkong yang memperoleh nilai 75.5.

Buruknya kemampuan membaca peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah sebagaimana data di atas berdampak pada kekurangmampuan mereka dalam penguasan bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Hasil tes yang dilakukan oleh Trends International Mathematies and Science Study (TIMSS) dalam tahun 2003 pada 50 negara di dunia terhadap para peserta didik kelas II SLTP, menunjukkan prestasi peserta didik Indonesia hanya mampu meraih peringkat ke 34 dalam kemampuan bidang matematika dengan nilai 411 di bawah nilai ratarata internasional yang 467. Sedangkan hasil tes bidang ilmu pengetahuan mereka hanya mampu menduduki peringkat ke 36 dengan nilai 420 di bawah nilai rata-rata internasioal 474.

Dibandingkan dengan peserta didik di Malaysia mereka telah berhasil menduduki peringkat ke 10 dalam kemampuan bidang matematika yang memperoleh nilai 508 di atas nilai rata-rata internasional.

Dan dalam bidang ilmu pengetahuan mereka menduduki peringkat ke 20 dengan nilai 510 di atas nilai rata-rata internasional.

Dengan demikian tampak jelas bahwa kecerdasan bangsa Indonesia sangat jauh tertinggal di bawah negara-negara berkembang lainnya.

Andai saja kita belajar dari para pendahulu bangsa, mestinya kita tidak boleh tertinggal. Lihat saja Bung Hatta yang dikenal sebagai kutu buku. Semua orang tahu bahwa Bung Hatta, mengoleksi buku pribadi hingga lebih dari 10.000 judul dalam bahasa Jerman, Belanda, Perancis, Inggris dan Indonesia.

Dalam memoarnya yang terbit tahun 2002, Bung Hatta sejak masuk sekolah dagang menengah di Betawi tahun 1919 sudah mengoleksi buku-buku klasik, “De Socialisten” jilid pertama tentang sejarah sosialisme selesai dilahap saat tahun pertama di sekolah menengah tersebut.

Hatta pun terbiasa bersahabat dengan buku. Saat pulang dari Negeri Belanda, setelah tinggal 11 tahun di sana antara lain untuk belajar, Hatta membawa 16 peti buku dan hanya satu koper berisi pakaian. Kala dibuang ke Digul tahun 1935, Hatta membawa serta 16 peti bukunya. Untuk mengepak buku tersebut perlu waktu tiga hari.

Kita rindu pencapaian bermakna bangsa ini dalam bidang literasi. Sejarawan Taufik Abdullah, wartawan Gunawan Muhammad, dan konglomerat media Jakob Oetama pernah menyampaikan keprihati-

nan bahwa budaya membaca bangsa ini tak tumbuh baik.

Tidak ada kata terlambat untuk membangun budaya membaca.

Saat ini buku demi buku datang dan pergi. Anak-anak bangsa ini harus bisa menjadi bagian dari penggemar sejati buku. Sudah saatnya mewajibkan peserta didik membaca satu buku tiap pekan dan meringkasnya. Tenaga pendidik pun harus begitu. Bahkan para tenaga pendidik diberi tugas tambahan untuk membuat karya tulis sesuai dengan bidang keahliannya.

Semua pihak tentu harus terus bergerak mendorong budaya baca.

Taman bacaan di berbagai tempat hingga daerah terpencil seperti digagas aktivis Nila Tanzil perlu diperbanyak dan diperluas. Perpustakaan keliling pun harus lebih merata. Begitu pula penerjemahan buku-buku asing bermutu layak digalakkan, penyediaan buku murah dan terjangkau harus kian ditingkatkan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan dari tokoh masyarakat dalam membaca dan menulis buku merupakan langkah jitu untuk mendorong minta baca masyarakat dan peserta didik khususnya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa minat baca anak-anak di negara kita harus mendapat perhatian khusus. Jika tidak maka daya saing bangsa akan semakin tertinggal dari bangsa lainnya. Di bawah ini adalah beberapa konsep pemikiran yang bisa dilakukan orang tua atau tenaga pendidik untuk meningkatkan minat baca anak : Pertama, bagi orang tua harus senantiasa memberikan bimbingan dan teladan kepada anakanaknya di rumah agar gemar membaca, misalnya dengan membuat jadwal bersama antara orang tua dan anak untuk menyisihkan waktu luang dengan membaca di rumah. Kedua, biasakan juga memberikan hadiah dalam bentuk buku-buku bacaan yang menarik kepada anak. Pada saat tertentu orang tua menceritakan hasil bacaan terhadap buku tertentu, kemudian anak ditugaskan untuk menuntaskan cerita tadi dengan membaca kembali buku yang diceritakan oleh orang tuanya. Orang tua juga harus mampu menyediakan bahan bacaan yang menarik minat dan membangun kreativitas anak sesuai dengan tingkat keterbacaan dan kegemarannya.

Menurut Agung Arya Prabu (Detiknews, Juni 2012) konsep pemikiran yang dapat diterapkan orang tua di rumah untuk meningkatkan minat baca anak diantaranya : menyediakan buku bacaan sesuai dengan usia anak. Pertimbangkan untuk berlangganan majalah sesuai dengan usia anak atau membeli serial buku yang akan membuat anak tertarik untuk belajar membacanya. Kemudian tempatkan buku dan majalah tersebut di rak atau tempat yang rapi dan mudah dijangkau oleh anak-anak. Konsep pemikiran berikutnya adalah mengajak anak ke toko buku dan perpustakaan umum untuk meningkatkan keinginan membaca anak dengan berbagai genre buku anak yang tersedia.

Pembudayaan minat baca di tingkat sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, penyediaan suasana minat baca yang sistemik,

STASIUN RADIO

tenaga pendidik dan kepala sekolah menunjukkan sikap mencintai membaca, misalnya dengan selalu membawa buku dan pada waktuwaktu tertentu tenaga pendidik menceritakan topik bahasan buku yang menarik minat peserta didik.

Setiap hari tenaga pendidik harus menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Perpustakaan di desain sebagai tempat yang paling indah dan menyenangkan bagi peserta didik. Penataan letak buku dan tempat membaca dibuat bervariasi sehingga harus ada sesuatu hal yang baru di perpustakaan. Jadikan perpustakaan sebagai tempat yang paling eksotik, bersih, nyaman, dan menawan.

Penyajian pembelajaran membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia harus disajikan dengan menarik sehingga membangkitkan minat peserta didik untuk gemar membaca. Peserta didik juga harus dilatih dan dibimbing untuk mengkaji isi bacaan dengan memberikan bacaan yang ringan, menarik minat baca dan sesuai dengan tingkat keterbacaan peserta didik.

Cara lain adalah dengan mengadakan lomba minat baca. Meliputi lomba merangkum isi bacaan, mengomentari isi bacaan dan mengapresiasi isi bacaan yang bertujuan untuk menggugah minat baca peserta didik. Disamping itu juga, tenaga pendidik harus dekat dengan buku.

Setidaknya setiap hari tenaga pendidik terlihat membaca buku oleh peserta didik, sehingga mampu menjadi teladan. Akan lebih baik lagi jika tenaga pendidik itu sendiri mampu menulis buku bacaan bagi peserta didiknya untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil karya tulisan pendidiknya.

Adigium: penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Contohnya Bung Karno. Pemimpin bangsa yang sangat gemar membaca dan menulis. Indonesia Menggugat adalah salah satu bukunya yang fenomenal.

Bahkan, lebih dari 50 buku yang beliau tulis selama hidupnya. Sebuah capaian yang luar biasa untuk ukuran kesibukan seorang tokoh besar seperti Bung Karno.

POJOK Lima terduga provokator lapangan ditangkap Proses hukum harus tuntas

*** 60 persen bangunan RSJ rusak parah Pelayanan bisa tak maksimal

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pemkot Mataram Tolak Pembangunan SUTT ”De Bale Property”

Siapkan Perumahan Berkelas PT. De Bale Property Lombok, salah satu anak perusahaan terbesar nasional, yang bergerak dalam bidang penyedia hunian, telah menjadikan Lombok sebagai pilot project, pengembangan perumahan elite, berkualitas, dengan konsep asri, namun tetap terjangkau.

Sebanyak enam ratusan unit perumahan, dari berbagai type telah direalisasikan, di mana pada enam bulan ke depan dipastikan telah siap huni. Mengambil (Suara NTB/bul) lokasi pengembangan di Rino Rinaldi wilayah Sandik, Batulayar, Lombok Barat, detail jumlah total yang disiapkan sebanyak 669 unit. Dari type 36, 50, 60 dan 80, berdiri diatas lahan seluas 13 hektar.

Branch Manager De Bale Property, Rino Rinaldi pada Suara NTB di kantornya, Selasa (29/1) mengatakan, sebenarnya De Bale Property merupakan perusahaan yang dikembangkan dari Tedco Group, di mana pada kehadirannya lima tahun lalu di NTB, menjadi penyedia batu bara untuk pengomprong, sejak dilakukannya konversi bahan bakar dari minyak tanah.

Tetapi dalam perjalannnya, terjadi pengurangan kebutuhan batu bara, sehingga pengembangan bisnisnya diarahkan pada pengadaan perumahan elite dan terjangkau bagi masyarakat NTB. Untuk pertama kalinya, dibangun perumahan terbesar di NTB, dengan mengambil konsep hunian terbuka hijau.

Karena pada setiap unit perumahan, disiapkan satu pohon guna menjaga keseimbangan alam.

Selain itu, dikonsep kawasan perumahan yang sedang dibangunnya ini, sebagai kawasan untuk media pembelajaran anak-anak. Artinya semua lingkuangannya dikaitkan dengan hal-hal yang bernuansa pembelajaran. Pada lingkungan ini nantinya, semua lapisan penghuninya, terutama anak-anak akan terbiasa dengan lingkungan belajar, sehingga pada masa sekolahnya, anak-anak sudah dalam kondisi matang menyesuaikan pelajarannya.

Dari sisi fasilitas umum, ia sebut, mencakup pasar, tempat ibadah, dan fasilitas belajar formal, akan dilakukan penyempurnaan dan penataan secara total. Di mana kawasan perumahan ini dipastikan sebagai hunian yang super nyaman dan lengkap, serta memberi nilai ekonomi yang tinggi pada lingkup keseluruhan.

“Perumahan ini kita hadirkan untuk pertama kali dan terbesar di Lombok. Di samping itu kami juga akan membangun hotel. Daerah lain seperti Jakarta, Bangka dan Tasikmalaya juga sedang disiapkan pembangunannya dengan konsep yang sama dari ini,” terangnya.

Secara luas, perumahan elite ini Rino gambarkan mencakup elite dari fasilitas, kenyamanan, perekonomian.

Dari sisi ekonomi, ia menghitung, sebanyak 1.200 orang total penghuninya nanti, akan cukup menghidupi wilayah tersebut. Karena minimal perorang akan membelanjakan Rp 5 ribu saja dalam sehari, maka total uang yang beredar Rp 12 jutaan/hari. Sehingga keuntungan inipun akan berdampak pada masyarakat sekitar, khususnya pedagang eceran.

Dari sisi kemudahan kreditpun menurutnya De Bale Property akan menjamin, karena harga penawarannya cukup terjangkau, bahkan customer diberikan pilihan langsung untuk menentukan bank yang akan diinginkan untuk kerjasama. “ Setengah dari yang sudah kami bangun sudah dipesan, dalam waktu enam bulan ke depan semua sudah final dan siap huni. Kami sedang mengupayakan penyempurnaannya,” sebut Rino. (bul)

Mataram (Suara NTB) Rencana unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara, PT PLN yang akan membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sejauh 31 Km di sepanjang pantai ditolak Pemkot Mataram. Asisten Administrasi dan Perekonomian Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Selasa (29/1) mengatakan, dari hasil sosialisasi yang dilakukan, Pemkot Mataram tidak menyetujui rencana PLN untuk membangun SUTT di sepanjang pantai, namun Pemkot Mataram menyarankan untuk membangun Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT).

Sikap tersebut diambil karena Pemkot Mataram memiliki rencana sendiri untuk mengembangkan kawasan pantai.

“Kami tidak merekomendasikan, Karena Pemerintah Kota Mataram memiliki rencana ke depan, terutama untuk mengembangkan kawasan pantai, bahkan ada rencana untuk pem-

bangunan jalan, jadi kita menyarakan PLN menggunakan SKTT itu dari Tanjung Karang sampai Meninting,” katanya.

Pemkot Mataram menyarankan kepada pihak PLN untuk menggunakan SKTT agar tidak bertentangan dengan rencana pembangunan Pemkot Mataram. SUTT

direncanakan untuk menghubungkan PLTU Jeranjang di Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Utara, sementara Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) sejauh 3,2 km yang melintasi ujung landasan eks Bandara Selaparang.

Manajer bidang Perencanaan PLN, Haryadi Krisnian-

to mempresentasikan hal tersebut di hadapan Walikota Mataram dan beberapa SKPD terkait di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram. Pihak PLN juga merencanakan akan membangun PLTG Peaker dengan daya 2x30 MW yang berfungsi menanggung daya listrik Pulau Lombok pada beban puncak setiap harinya disamping keberadaan PLTU Jeranjang yang akan ditambah daya listriknya menjadi 3x25 MW. Pembangunan PLTG Peaker, lokasinya akan dibangun di daerah Arya Banjar Getas, selatan Sungai Ancar. Rencananya lahan seluas 11 hektar akan dibebaskan dan kemudian akan dibangun jeti

sejauh 200 meter sebagai tempat sandar kapal tanker pengangkut BBG dari Jawa.

Dalam sosialisasi itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga menyarankan untuk mengubah SUTT yang melintasi Kota Mataram menjadi SKTT. Pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah di samping daerah sepanjang pantai Ampenan telah masuk dalam rencana pembangunan dan pemanfaatan daerah pinggir pantai. “Kota Mataram merupakan Kota yang memiliki kepadatan dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sehingga penolakan dari masyarakat kemungkinan besar akan terjadi,” katanya. (sir)

UU Baru akan Atur Koperasi secara Spesifik

(Suara NTB/rus)

MASIH NGANGGUR - Alat-alat bantuan pemerintah berupa mesin rajang tembakau, mesin perontok padi dan mesin pembuat minyak terlihat masih nganggur belum dimanfaatkan oleh kelompok tani Menyer Ingin Maju Desa Pijot, Lombok Timur.

Kelompok Tani Menyer ’’Ingin Maju’’ Pijot

Dapat Banyak Bantuan Program Pemerintah Selong (Suara NTB) Kelompok Tani Menyer Ingin Maju Desa Mandiri Pangan (Mapan) Pijot, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan seabrek bantuan integrasi program dari pemerintah. Di antaranya, bantuan Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB dalam program Desa Mapan, bantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan bantuan Dinas Perkebunan NTB. Terlihat semua bantuan integrasi program itu menumpuk di rumah Ketua Kelompok Menyer Ingin Maju, Amaq Udin.

Di antaranya, bantuan mesin pembuat minyak kelapa senilai Rp 100 juta, bantuan mesin tembakau rajang senilai Rp 25 juta, bantuan mesin perontok padi dan lainnya.

Lainnya ada bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berupa 31 ekor sapi, puluhan ayam dan puluhan ekor kambing. Di dekat kandang kolektif kelompok ini,

sudah terpasang bio gas dari kotoran sapi yang sudah dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan memasak warga di sekitar lokasi Desa Pijot ini.

Guna melihat perkembangan Desa Mapan yang berintegrasi dengan perbaikan gizi masyarakat, melalui program penambahan protein hewani, Kepala BKP NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin bertandang ke Kelompok Menyer Ingin Maju, Senin sore lalu. Bantuan awal dari BKP sendiri dana awal Rp 100 juta. Untuk kelompok tani Menyer ingin maju diberikan Rp 25 juta.

Penjelasan Ketua Kelompok Tani Menyer Ingin Maju, Amaq Udin, dana yang diberikan dari BKP itu sudah berkembang.

Mulai dari pengembangan ternak ayam, sapi dan pengembangan usaha lainnya.

Kepada Suara NTB, Amaq Udin mengatakan ia hanya menerima bantuan yang didatangkan oleh pemerintah. Bahkan, jika diberikan bantuan lagi ia sanggup menerima dan mengembangkannya.

Saat ini terlihat semua alat

yang diterima belum dimanfaatkan. Jawaban Amaq Udin, sejauh ini belum ada aktivitas.

Mulai dari pembuat minyak, perontok padi dan perajang tembakau masih nganggur. “Kan belum mulai,” ucapnya disoal mengenai nganggurnya semua alat bantuan tersebut.

Selanjutnya, Kepada Bidang Ketersediaan Pangan BKP Lotim, Lalu Kasturi menerangkan banyaknya bantuan yang mengair ke Desa Pijot tersebut bermula dari sejak dicanangkannya Pijot sebagai desa Mapan. Konsep pengembangan Mapan memang mengarah kepada integrasi semua program pemerintah. Untuk bisa menjadi mandiri diyakinkan tidak akan bisa dengan hanya dana Rp 100 juta.

Tercatat sejak tiga tahun lalu, Pijot saat ini menuju ke arah kemandirian. Tahun 2013 ini merupakan tahun untuk menuju kemandirian tersebut.

BKP Lotim nantinya akan mengevaluasi menggunakan pisau analisa. “Apakah nanti benar-benar mandiri, nanti akan kita lihat dari hasil evaluasi itu,” ucapnya. (rus)

Mataram (Suara NTB) Seiring berkembangnya perekonomian secara global, terjadi persaingan yang ketat antara semua lembaga keuangan. Hal ini dianggap menjadi tantangan berat bagi keberadaan koperasi, baik pada tataran regional maupun nasional.

Upaya mempertahankan eksistensi koperasi, pemerintah telah menetapkan Undang-undang baru, yang mengatur tentang koperasi dari badan usaha menjadi badan hukum.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ir. H. Moh. Rusdi, MM, Selasa (29/1) dalam sosialisasinya di Mataram, kepada seluruh perwakilan koperasi di NTB menyebutkan, dalam mewujudkan misinya, koperasi terus mengembangkan dan memberdayakan dirinya agar tumbuh kuat dan mandiri, guna peningkatan kesejahteraan dan ekonomi secara luas.

Disebutnya berbagai macam faktor yang menghambat kemajuan koperasi, salah satunya adalah Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 1992, tentang perkoperasian sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan instrumen pembangunan koperasi.

Sebagai suatu sistem, UU tersebut dianggap tidak memadai lagi dijadikan sebagai landasan hukum untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Apalgi dengan dibenturkannya koperasi pada perkembangan tata ekonomi nasional dan global, yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Oleh karenanya, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, UU lama yang diganti dengan UU baru, nomor 17 tahun 2012.

UU baru ini, menurut Rusdi, memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi yang sehat, kuat, mandiri dan terpercaya dalam segala perkembangan perekonomian.

“Dengan Undang-undang baru ini, akan ada pemisahan jenis-jenis koperasi, tidak lagi ada koperasi serba usaha,

tetapi dispesifikasikan,” terangnya kepada media.

Disederhanakan, koperasi akan terinci menjadi koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi konsumen serta, koperasi simpan pinjam.dengan kata lain, tidak lagi namanya utuh menjadi koperasi, tetapi mencakup segala jenis usaha.

Banyak kemungkinan lain yang akan muncul dengan diterapkannya UU baru ini, baik secara positif maupun sisi lainnya. Dalam arti positif, koperasi akan lebih terbuka, karena akan diatur secara internal maupun eksternal, termasuk menyangkut permodalan.

Sisi lainnya, koperasi sedikit kesulitan pada awalnya untuk memisahkan diri, dan sistemnya. Untuk itu, pemerintah pusat memberi batas waktu penyederhanaan koperasi ini dalam batas waktu tiga tahun kedepan.

Sehingga, jumlah koperasi secara otomatis akan semakin bertambah. Namun dari sisi keanggotaan, diperbolehkan menjadi anggota ganda di semua jenis koperasi tersebut.

“Sebenarnya sama saja, saya fikir tidak perlu dirisaukan, justru keberadaan koperasi kedepan akan semakin kuat dengan ditetapkannya badan hukum. Terdapat 10 peratuturan yang akan menjadi acuan, tetapi ini memang perlu penyesuaian,” jelasnya lagi.

Sementara itu, mewakili Gubernur, Sekda provinsi NTB, H. M. Nur, SH, MH menegaskan, keberadaan koperasi masih menjadi tulang punggung perekonomian secara nasional.

Di NTB sendiri, sangat diapresiasi peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi yang ada, sehingga keberadaannya harus terus didorong dan dipertahankan, sehingga mampu menopang perekonomian yang sehat.

“Lahirnya Undang-undang baru ini kita harapkan dapat meningkatkan kapasitas penggiat koperasi di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga akan mampu bertahan dalam kondisi apapun,” demikian menurutnya. (bul)

Investasi di NTB 2012 Sebesar Rp 1,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB mencatat realisasi investasi di NTB tahun 2012 lalu sebesar Rp 1,7 triliun. Dari target sebesar 8 persen atau Rp 1,4 triliun tahun 2012 lalu, tercapai sebesar 8,27 persen atau Rp 1,7 triliun.

Kepala BKPM-PT NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si mengatakan realisasi investasi di NTB tahun 2012 lalu melebihi target yang ditetapkan. ”Itu melebihi target. Sektor yang paling tinggi nilai (investasi)-nya tetap sektor pertambangan. Tetapi investasi yang paling banyak perusa-

haannya adalah sektor pariwisata,” kata Bayu Windya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/1).

Melihat perkembangan realisasi investasi setiap tahun, katanya, maka Pemprov NTB menargetkan pertumbuhan investasi tahun 2013 ini menjadi Rp 1,9 triliun. Saat ini, lanjut Bayu Windya, berbagai upaya dilakukan Pemprov NTB dan pemda kabupaten/ kota untuk meningkatkan nilai investasi di NTB. “Upaya-upaya pemda baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk mencapai itu (peningkatan nilai investasi, red) antara lain infrastruktur dasar sudah membaik. Jalan

(Suara NTB/dok)

L. Bayu Windya

sudah membaik, listrik dan air sudah tersedia, kemudian air-

port Bandara Internasional Lombok (BIL). Itu yang membuat investor dari posisi wait and see kemudian direalisasikan investasi tahun 2013 ini,” terangnya.

Selain itu, kata Bayu Windya, dari sisi perizinan Pemprov NTB sudah mempermudah investor dalam pengurusan berbagai persyaratan dalam menanamkan investasi di NTB. Disamping proses pengurusan cepat, investor tidak dipungut biaya. ”Tetapi beberapa jenis izin lainnya dipungut, itu ada di beberapa kabupaten/kota,” tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, disamping pemerintah daerah terus menerus melakukan

perbaikan infrastruktur, perlu kesiapan masyarakat NTB sebagai daerah tujuan investasi. Ketika ditanya mengenai pengaruh beberapa kejadian terkait kondusivitas keamanan yang terjadi di NTB belakangan ini, dinilai tidak terlalu berpengaruh. Sebab, para investor sudah lama mempunyai prencanaan dan mempunyai schedule untuk merealisasikan investasinya.

“Kesiapan masyarakat untuk menerima sebagai daerah tujuan investasi itu yang dibutuhkan. Bagi investor yang sudah punya perencanaan untuk investasi, target waktu mereka terus lanjut,” pungkasnya. (nas)

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

Hadapi Kejurnas, FPTI akan Jaring 30 Atlet Mataram (Suara NTB) Menjadi tuan rumah Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur (usia 7 tahun hingga 19 tahun) di Gelanggang Pemuda Mataram Juni mendatang, pihak Pengprov FPTI NTB akan menjaring sebanyak 30 atlet.

Penjaringan atlet akan dilakukan oleh Binpres FPTI NTB lewat panitia pemantau bakat.

Ketua Bidang Kompetisi Pengprov FPTI NTB, Adi Hendra Susanto, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (29/1), menjelaskan, rencana penjaringan atlet itu akan dilakukan mulai Maret

(Suara NTB/ist)

DIBIDIK BARCELONA - Michael Vorm, kiper andalan Swansea City dibidik Barcelona untuk menjadi suksesor Victor Valdes menyusul keputusan penjaga gawang asal Spanyol itu yang enggan memperpanjang kontrak di Los Blaugrana. Vorm diincar dan dianggap paling pantas menjadi pengganti Valdes, yang kemungkinan besar akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang.

Jakarta (Suara NTB) Klub papan atas Liga Utama Inggris, Arsenal, yang berencana akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada Juli 2013 menyampaikan optimisme sekaligus harapan bahwa PSSI akan lolos dari sanksi FIFA. “Saya mewakili pihak klub meyakini bahwa federasi sepakbola anda (PSSI) tidak akan terkena sanksi,” kata Kepala Staf Komersial Arsenal Tom Fox di Jakarta, Selasa.

Hasil rapat komite eksekutif (exco) FIFA yang diadakan di Tokyo, Jepang, pada 14 Desember 2012 memutuskan tidak menjatuhkan sanksi, namun mengeluarkan tiga keputusan inti yang wajib dilakukan PSSI untuk mengakhiri konflik di persepakbolaan.

Selain meminta laporan

dari perkembangan PSSI melalui AFC yang akan dibahas lagi di rapat exco pada 13 Februari 2013, FIFA juga memberi batas waktu baru penyelesaian konflik persepakbolaan Indonesia menjadi 30 Maret 2012.

Batas waktu tersebut jatuh empat bulan lebih awal dari jadwal kunjungan tim 13 kali juara Liga Inggris itu ke Indonesia pada 13-14 Juli 2013, yang berarti ada kemungkinan PSSI dijatuhi sanksi sebelum tim berjuluk “The Gunners” itu datang.

Panitia penyelenggara tur Arsenal 2013, menjadwalkan tim jawara Liga Inggris pada 2004 tersebut akan menjalani sebuah laga persahabatan dengan “Indonesia Dream Team” pada 14 Juli 2013 di Stadion Gelora Bung Karno.

Terlepas dari itu semua, Fox mengatakan pihaknya ingin memberikan hadiah atas loyalitas yang sudah ditunjukkan para suporter Arsenal di Tanah Air dengan menjadikan Indonesia salah satu destinasi tur pramusim mereka.

“Kami tahu bahwa Arsenal punya dukungan yang fantastis di Indonesia dan kami semua sangat ingin membawa klub lebih dekat dengan para fans yang loyal serta turut mempelajari tentang kekayaan budaya dan sejarah,” ujar dia.

Fox juga mengindikasikan timnya akan membawa sebagian besar pemain inti yang berlaga di salah satu kompetisi terketat di dunia, Liga Inggris, saat berkunjung Juli mendatang. “Setiap pemain yang memungkinkan akan kami bawa Juli nanti, tentunya pelatih mana pun, termasuk Arsene Wenger akan memanfaatkan tur pramusim untuk menjaga kebugaran tim,” kata dia. (ant/bali post)

mendatang. ‘’Bulan Maret ini Bidang Pembinaan Prestasi FPTI NTB bekerjasama dengan Pencab akan melakukan penjaringan atlet di sekolahsekolah yang ada di kabupaten/kota di NTB,”ucapnya.

Metode penjaringan atlet kelompok umur NTB akan dilakukan tim pemantau bakat yang anggotanya merupakan bidang pembinaan prestasi FPTI NTB. Tim Binpres akan turun langsung ke Pengcab kabupaten/kota guna menyeleksi atlet yang akan dipersiapkan mengikuti event tersebut.

Selain itu, tim pemantau

bakat juga akan turun di sekolah-sekolah untuk menyeleksi atlet. Cara penilaiannya diamati dari fisik dan postur tubuh atlet serta pengalaman atlet di bidang olahraga tersebut.

Bagi yang memenuhi kriteria akan langsung dibina.

Mengenai Kejurnas Kelompok Umur akan diikuti 22 pengurus provinsi FPTI di Indonesia. Masing-masing FPTI akan mengirim minimal 15 atlet.

Terlebih, kelas yang dipertandingkan ada enam katagori, spider kid A,B dan C, Youth A, Youth B dan junior. (fan)

Puluhan Pembalap Siap Meriahkan Kejurnas Motor Prix Region III Mataram (Suara NTB) NTB mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Kejurnas Motorprix Region III Seri Pertama yang akan diselenggarakan di Sirkuit Selagalas Mataram, 16-17 Maret mendatang. Event yang akan digelar Zigzag Otomotif Club (ZOC) ini akan melibatkan puluhan atlet, Bali, NTT, NTB dan memperlombakan sedikitnya enam kelas.

Ketua Panitia Pertandingan, Ivan Bakhtiar yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (29/1), menjelaskan, event ini akan melibatkan pembalap-pembalap terbaik

dari Bali, NTT dan NTB. Masing-masing racer akan mencari poin tertinggi di event ini sehingg bisa tampil di event yang lebih tinggi dan bergengsi lagi.

Diantara pembalap-pembalap papan atas Bali dan NTB yang cukup lama berkiprah di event tersebut, yakni Asaputra, Doni Kalbuadi, Ivan Junior Iwan Hardi dan lain-lain juga siap ambil bagian untuk meraih posisi terdepan. Seperti di ketahui, Ivan Junior atlet yang sudah dua kali mewakili NTB di PON telah menyiapkan dua motor untuk mengikuti event tersebut.

Lebih lanjut Ivan menjelaskan bahwa enamkelas yang diperlombakan di event tersebut, yakni MP1 (bebek 4 tak tune up 125 cc Seeded, MP2 (bebek 4 tak tune up 110 seeded) MP3 (bebek tune up 4 tak 125 Cc pemula) MP4 (bebek 4 tak tune 110 Cc pemula), One Make Race (OMR) open dan OMR lokal NTB. Maksud dan tujuan penyelenggaraan event ini kata Ivan sebagai wadah dan penyalur bakat para pembalap khususnya pembalap road race, sekaligus mencari bibit-bibit baru pembalap NTB yang akan mewakili NTB di kancah nasional. (fan)

Drogba Resmi Perkuat Galatasaray Istambul Klub Istambul Turki, Galatasaray, mencapai kesepakatan dengan Shanghai Shenhua untuk mengontrak pemain penyerang Didier Drogba. Demikian pernyataan klub itu kepada Istanbul Stock Exchange, Senin.

Kontrak tersebut akan berlaku 1,5 tahun dimulai pada paruh kedua musim sekarang ini.

Kontrak itu termasuk biaya transfer yang total berjumlah enam juta euro (delapan juta

dolar AS) dan pembayaran sebesar 15.000 euro untuk setiap pertandingan yang dimainkannya, plus biaya kontrak pemain sebesar empat juta euro.

Drogba (34), yang saat ini tengah bertugas memimpin tim Pantai Gading pada ajang Piala Afrika 2013, pindah ke Cina setelah membantu Chelsea meraih tropi Liga Champions pada Mei tahun lalu. Drogba meminta izin untuk menjadi pemain pinjaman menjelang jendela transfer

(ant/bali post)

Didier Drogba

Januari, namun badan pengatur sepak bola dunia FIFA menolak permintaannya tersebut.

Drogba kembali ke Chelsea untuk berlatih di bekas klubnya itu dalam suatu upaya untuk tetap mempertajam penampilannya di Piala Afrika, dengan menyulut spekulasi di media massa mengenai penampilannya kembali di Eropa.

Transfer Drogba terjadi kurang dari sepekan setelah pemain tengah Belanda Wesley Sneijder bergabung dengan Galatasaray dari Inter Milan. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUPA-RUPA KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 30 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

Kehidupan Aktris Tidak Mudah SETELAH lebih dari satu dekade berkecimpung di industri film, aktris Bollywood Bipasha Basu merasa bahwa kehidupan seorang aktor ataupun aktris tidaklah mudah.

“Akting adalah profesi yang brutal tapi saya akan menjaga martabat dan harga diri saya,” katanya seperti yang dikutip dari situs The Times of India.

Bipasha (34) yang memulai kariernya dengan berperan sebagai karakter negatif di film “Ajnabee” pada 2001, mengatakan ia ingin memerankan peran yang menantang.

Pada 2002, ia membintangi film garapan Vikram Bhatt, “Raaz”. (ant/bali post) Dalam film tersebut, Bipasha berBipasha Basu peran sebagai karakter jahat.

“Raaz” terbilang cukup sukses dan membuka pintu bagi Bipasha untuk terlibat dalam banyak proyek. Tapi, sang aktris mengatakan kesuksesan filmnya tersebut tidak lantas membuatnya lupa daratan.

“Selama tujuh tahun terakhir, saya mengerjakan maksimal tiga film. Ini akan sama untuk ke depannya,” katanya.

Bipasha mengaku ingin selalu melakukan yang terbaik. Ia merasa tampil lebih baik saat keluar dari zona nyaman.

“Saya menyadari bahwa kapan pun saya masuk ke zona tak aman, saya tampil lebih baik. Jenis film yang saya kerjakan belakangan atau yang saya lakukan saat ini adalah langkah yang riskan,” ujarnya. “Peran semacam ini akan meninggalkan image yang kuat tentang dirimu.

Bagaimana pun juga ini adalah risiko yang layak diambil,” katanya.

Namun ia yakin, para penonton sudah cukup dewasa untuk memahami perbedaan antara akting dan kehidupan sebenarnya. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

KPID Cekal Lagu Sasak ’’Bebalu Bais’’ Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, akhirnya mencekal atau melarang penyiaran lagu Sasak berjudul ’’Bebalu Bais’’ disiarkan di stasiun radio dan televisi di seluruh wilayah NTB. Berdasarkan hasil pleno KPID NTB disimpulkan, liriknya dinilai merendahkan martabat kaum perempuan.

“Kami telah melakukan penelusuran, mengumpulkan bukti-bukti mencari bahan.

Akhirnya setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh tim, hasilnya melalui rapat pleno diputuskan untuk lagu ’’Bebalu Bais’’

tidak boleh disiarkan di radio dan televisi di NTB,” kata Wakil Ketua KPID NTB, Sukri Aru-

man dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/1) siang kemarin.

Dikatakan, album lagu Sasak berjudul “Pelecing Kangkung Bebalu Bais” terdiri dari 10 buah lagu. Dalam lagu yang berjudul ’’Bebalu

Bais’’ dinilai liriknya merendahkan kaum perempuan dan katakatanya berkonotasi negatif. “Itu diadukan dan dikeluhkan oleh masyarakat kurang lebih 25 aduan lewat SMS, telepon dan secara langsung. Aduan tersebut berasal dari budayawan, seniman, masyarakat biasa dan akademisi,” tuturnya.

Sukri Aruman mengatakan kasus pencekalan lagu tersebut sama dengan pencekalan lagu Udin sedunia yang dinilai

beberapa liriknya berkonotasi negatif. Akibatnya mengundang reaksi masyarakat. “Nah itu yang diminta diganti atau dihapus dengan kata yang tidak berkonotasi negatif supaya bisa disiarkan di radio dan televisi,” tandasnya. Jika ada lembaga penyiaran yang tetap menyiarkan lagu tersebut, lanjutnya maka KPID akan memberikan sanksi. Mulai dari sanksi tertulis hingga pemberhentian program siaran. (nas)

Tony Leung Banyak Belajar dari Kungfu Jakarta (Suara NTB) – Aktor Hongkong Tony Leung Chiu-Wai memandang kungfu lebih merupakan “praktik spiritual dan cara hidup”, dibandingkan hanya sekedar pertarungan murni.

Pencerahan tentang makna kungfu ini didapatkannya saat menyiapkan perannya dalam film laga terbaru “The Grandmaster”, yang berkisah tentang masterdariBruceLee,YipMan. Leung mengatakan kepada Xinhua, bahwa ia banyak mempelajari semangat dari kungfu dan bagaimana men(ant/bali post) jadi seorang master bela diri Tony Leung saat menggarap film tersebut.

“Master terhebat adalah dia yang memahami tentang hidup dan dia, setelah segalanya, berdiri disana, dengan tetap tersenyum,” kata Leung yang memerankan Yip, master bela diri Wing Chun di film “Grandmaster”. “Grandmaster” yang tayang perdana di China pada awal Januari, disutradarai oleh Wong Kar Wai. “Saat masin anak-anak, saya berpikir bahwa hanya polisi dan penjahat yang belajar bela diri. Tapi saat kita benar-benar mengetahui, ini adalah sikap dan semangat yang dapat membimbing kita saat berhadapan dengan orang dan masalah,” katanya. Demi mendapatkan penampilan terbaik Leung, Wong Kar Wai mengundang murid Yip Man, Duncang Leung Siu Hung, untuk melatih Leung dan menceritakan tentang Yip Man pada sang aktor. (ant/bali post)

KONFERENSI PERS - Irwansyah dan Zaskia Sungkar ketika melakukan konferensi pers terkait pembebasannya oleh BNN di Jakarta, Selasa (29/1) siang.

Dibebaskan, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Gelar Konferensi Pers Jakarta (Suara NTB) – Artis Irwansyah mengaku “senang” selama tiga hari menjalani pemeriksaan di gedung Badan Narkotika Nasional, sampai akhirnya dibe-

Film, Media Ungkapkan Cinta untuk Tanah Kelahiran

(Suara NTB/ist)

FILM telah dipilih oleh Mawinda Edelweiss (21) sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Ia mengaku telah jatuh cinta dan tertarik menekuni dunia perfilman sejak ia masuk ke Jurusan Multimedia di SMKN 1 Selong beberapa tahun yang lalu. Melalui jurusan itu, Winda begitu ia biasa disapa mulai fokus untuk mempelajari dunia pertelevisian juga perfilman. “Waktu di Kelas II SMK untuk program PKL (Praktik Kerja Lapangan) sekolah itu saya masuk PKL di Selaparang Televisi selama tiga bulan. Saat itu kecintaan ke dunia televisi dan film mulai benar-benar terasa,” ceritanya kepada Suara NTB, Selasa (29/1).

Perempuan kelahiran Selong, 17 Oktober 1991 ini mengatakan ada tiga alasan dirinya mencintai film yaitu seni, tulisan dan media.

Karena dunia film berkaitan erat dengan ketiga hal itu. Winda yang mengaku terbiasa menulis sejak kecil, ingin konsentrasi di bidang penulisan skenario (screenwriter). Berbagai lomba penulisan telah ia ikuti dan kerap

Mawinda Edelweiss

menjadi juara. Diantaranya; Juara III Nasional Lomba Menulis Cerpen Peksiminas XI 2012, Juara I Lomba Menulis Cerpen Tingkat Provinsi 2012, Juara Harapan Lomba Menulis Cerpen Lipice Selsun Golden Award 2008, Finalis Lomba KIR se-Indonesia Timur di Bali tahun 2008, Juara Favorit Tingkat Nasional dalam Lomba Cerpen BEM Universitas Esa Unggul tahun 2011 dan sederet prestasi lainnya.

Ratusan tulisan telah berhasil ia ciptakan.

Baik itu dalam bentuk puisi, cerita pendek, dan skenario. Sementara skenario yang sudah difilmkan sekitar empat judul diantaranya Dedare Sasak, Ich Liebe Dich Islam, Indahnya Keadilan, dan Miracle. Keinginan terbesarnya adalah ingin menjadi penulis skenario yang handal. Baginya tulisannya yang divisualisasikan menjadi karya film dapat dijadikan media untuk mencintai tanah kelahiran. “Membuat film-film bagus yang lebih banyak mengangkat tentang Lombok,” ujarnya mantap menjawab pertanyaan apa cita-cita terbesarnya.

Winda juga menyatakan bahwa film adalah salah satu bentuk karya seni yang sangat hebat. Ia menganggap film adalah media paling efektif untuk menyampaikan kecintaan terhadap sesuatu. “Saya bisa menyampaikan apapun yang saya inginkan melalui film. Misalnya menyampaikan rasa kecintaan saya terhadap Lombok lewat film,” sebutnya.

Setelah berhasil membuat film Dedare Sasak, ke depan ia berkeinginan untuk membuat film yang bertemakan khasanah kebudayaan dan kehidupan masyarakat Sasak atau Lombok.

Selain itu saat ini ia juga sedang merampungkan kumpulan cerpen yang berlatar Lombok dari berbagai sisi kehidupan. Kumpulan cerpen itu akan digabungkan dalam satu buku dan diterbitkan secara nasional dalam beberapa bulan ke depan.

Perempuan yang juga juga suka fotografi ini mengaku mempunyai darah seni dari ibunya. Ibu diakuinya sebagai inspirator terbesarnya dalam berkarya. “Ibu, yang selalu menjadi pendukung dan pendoa paling hebat. Perempuan yang selalu mengajarkan saya bagaimana menjadi kuat,” ungkapnya.

Memilih jurusan yang berkaitan dengan bidang seni sempat ditentang oleh sang ayah. “Menurut bapak, menjadi seniman itu masa depannya tidak terjamin. Bapak ingin saya masuk kebidanan. Sampai akhirnya saya nekat masuk ISI (Institut Seni Indonesia) dengan berjuang sendiri untuk mendapatkan beasiswa seni full S1 (sejak semester satu sampai wisuda). Sampai detik ini bapak agak sedikit berubah.

Belia mulai menerima keputusan saya untuk mengabdikan diri pada dunia seni,” cerita mahasiswi Jurusan Televisi dan Film ISI Yogyakarta ini.

Film yang paling disukainya adalah film yang bercerita tentang perempuan, sosial dan budaya. Sementara film-film yang paling mengena di hatinya adalah film karya sineas Jepang, Akira Kurosawa. Film-film kolosal dan budaya seperti Ran, Madadayo, Seven Samurai yang dibuat oleh Akira Kurosawa menjadi tontotan favoritnya. Sementara untuk sineas Indonesia, ia mengidolakan Hanung Bramantyo. Menurutnya pria asal Yogyakarta itu selalu mengangkat tematema tak biasa dalam beberapa karyanya seperti film Tanda Tanya (?), Cinta tapi Beda, dan lainnya. (yan)

baskan, Selasa kemarin.

“Di sini bukan dipenjara, makanannya enak-enak,” ujarnya di Gedung BNN, Jakarta, Selasa siang.

Menurut suami Zaskia

Sungkar itu, menjalani pemeriksaan di BNN tidak seperti terpenjara karena fasilitas di sana cukup memuaskan.

Bukan hanya makanan, Irwansyah juga mengungkap-

kan bahwa dia bisa tidur nyaman karena di dalam ruangan terdapat alat pendingin udara.

Pengakuan yang sama juga diucapkan oleh ayah mertuanya, Mark Sungkar. Ia menceri-

takan bahwa Irwansyah dan Zaskia diperlakukan baik selama menginap di Gedung BNN. “Mereka diperlakukan manusiawi, itu yang kami syukuri,” kata Mark. (ant/bali post)

Resensi Film Habibie & Ainun

Cinta Sang Pembuat Pesawat dan Si ’’Gula Jawa’’ hingga Akhir Hayat FILM ini diangkat dari kisah nyata cinta pertama dan terakhir Habibie yang merupakan mantan Presiden RI ketiga. Film ini dimulai dengan menggambarkan bagaimana masa kanakkanan Habibi dan Ainun di Bandung. Habibie dan Ainun bersekolah di sekolah yang sama.

Sejak masih di bangku SMP, baik Habibie maupun Ainun sama-sama pintar.

Hal ini membuat gurunya di sekolah menyebut Habibie dan Ainun adalah jodoh tapi habibie menampiknya. Pada suatu ketika, tiba-tiba saja habibie menghampiri Ainun yang tengah duduk di bawah sebuah pohon besar lalu mengolok-oloknya. Habibie mengatakan kalau Ainun itu hitam, jelek, gendut, seperti gula jawa.

Tahun demi tahun berlalu, Habibie pun berkuliah di Jerman.

Akan tetapi ia terpaksa pulang ke tanah air lantaran menderita penyakit tubercolosis. Kepulangan Habibie inilah yang secara tidak langsung mempertemukan dia dengan Ainun si Gula Jawa.

Ini berawal dari Habibie menemani kakaknya mengantarkan kue ke rumah orang tua Ainun.

Ainun yang telah berubah menjadi gadis muda nan cantik, membuat Habibie jatuh hati. Mereka berbincang sambil mengingat masa kecil, dimana Habibie pernah mengatakan kalau Ainun hitam, jelek, gendut, seperti gula jawa. Mereka pun tertawa mengenang masa itu. Kecantikan Ainun membuat banyak kaum adam menaruh hati padanya.

Suatuhari,Habibienekatdatang kembalikerumahAinunseorangdiri dengan menumpang becak. Pada saat yang sama sudah ada lima pria yangmenungguAinundiruangtamu denganditemaniayahAinun.Penjaga rumah Ainun sempat mengejek Habibie kere yang datang dengan menumpangbecakkarenalimapria yang ada di ruang tamu rata-rata datangmenggunakanmobil.Namun Habibie tak mempedulikannya.

Ainundankeluarganyapuntidaksilaudenganharta.

Begitu Habibie datang, Ayah Ainun langsung memanggil Ainun dan meminta Ainun menemani Habibie jalan-jalan. Merekapun keliling kota menggunakan becak.

Dalam perjalanan mengantarkan Ainun pulang, Habibie memberani-

Poster Film Habibie dan Ainun kandirimenggenggamtanganAinun lalu memintanya menjadi istrinya.

Habibie ingin mengajak Ainun tinggal di Jerman. Habibie kala itu mengatakan ‘’saya tidak bisa menjanjikan apa-apa tapi saya akan menjadi suami terbaik buat Ainun’’.

Menjawab lamaran Habibie, Ainun mengatakan kalau ia tidak bisaberjanjibakalmenjadiistriyang baik tapi Ainun berjanji mendampingiHabibie.Pascaacarapestapernikahan mereka di Bandung, habibiepun memboyong Ainun ke Jerman. Habibie menyelesaikan pendidikan S3-nya di Jerman. Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang anak. Awal menempuh hidup baru di Jerman, keduanya sempat melalui masa-masa sulit. Pernah Habibie sama sekali tidak memiliki uang untukpulangkerumahnya,danharus berjalan di tengah badai salju dengansepatuyangbolongsampaiharus ditambal dengan kertas agar ia bisa

berjalan kembali. Ainun yang melihat kaki Habibie yang terluka ketika sampai rumah, tak tega dan memintaHabibieuntukmemulangkannyakeIndonesiaagarbisamembantu biaya Habibie selama di Jerman.

HabibiemenolakpermintaanAinun.

Habibiemengatakan,setiapujung terowongan pasti ada cahaya, dan saya janji akan membawamukecahayaitu.

Habibie berharap bisa kembali ke Indonesia untuk bisa membuat sebuah pesawat anak bangsa sepertijanjiyangpernahdiucapkanolehnya ketika sakit. Mimpi Habibie untuk bisa membangun tanah air tempat ia dilahirkan, mengalami hambatan. Ia terpaksa menerima semua itu dengan lapang dada.

Habibie akhirnya bekerja di Industri Kereta Api di Jerman.

Setelah mendapat telepon dari Indonesia, Habibie akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa mewu-

judkan mimpinya. Ia di beri kesempatan untuk membuat pesawat terbang di negerinya sendiri. Setelah menjadi wakil dirut IPTN, kemudian ia diangkat menjadi menteri, kemudian menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser dari jabatannya.

Setiap kesuksesan butuh pengorbanan. Kesuksesan Habibie yang ingin mengabdikan diri pada negara, berdampakpadakeluarganya.Habibie tidak lagi sempat menghabiskan waktu dengan keluarganya, bahkan untukdirinyasendiripuntidak.Tidur punhanya1jamsetiapharinya.Ainun sempat marah kepada Habibie yang tidak mempedulikan kesehatannya.

“Manabisakamumemimpin200 juta rakyat Indonesia, jika memimpintubuhmusendirisaja tidak bisa,’’ kata Ainun.

Akhirnya,ketikaHabibietakmencalonkandirisebagaipresidendipemilu berikutnya, ia pun kembali ke JermanbersamadenganAinun.Disana merekahiduplebihtenangdandamai. Tapi ketenangan dan kedamaian itu tak bertahan lama. Ainun yang divonismenderitakankerovariumstadium 4, memaksanya harus dirawat di rumah sakit dan menjalankan operasiberkali-kali.Selamasakit,Habibie dengan setia merawat Ainun dan menjaganya sampai Ainun menutup mata untuk selama-lamanya.

Meskipun sakit, Ainun sempat menuliskan daftar obat yang harus diminum oleh Habibie, karena selamainidialahyangmenyiapkanobat untuknya.Setelahberulangkalimenjalani operasi, Ainun akhirnya tidak mampu bertahan. Ainun dipanggil sang Khalik. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. (fit) Berikut data-data film Habibie & Ainun : Sutradara : Faozan Rizal Produser : Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi Pemeran : Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Tio Pakusadewo, Ratna Riantiarno, Mike Luccock, Vita Mariana Musik : Andi Rianto Studio : MD Pictures Distributor : MD Pictures Tanggal rilis: 20 Desember 2012 Durasi : 118 menit

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

BNN Dikritik karena Ceroboh

Korupsi Pengadaan Al Quran

Keterlibatan Priyo Ditelisik KPK

KPK Perpanjang Pencekalan Konsultan Proyek Hambalang Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri tiga konsultan yang diduga terlibat kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

KPK sudah mencegah Direktur PT Ciria Jasa Cipta Mandiri, Aman Santoso; Direktur PT Yodha Karya, Yudi Wahyono; dan Direktur CV Rifa Medika, Lisa Lukitawati; bepergian ke luar pada pertengahan Juli 2012 dan memperpanjang masa pencekalan mereka pada 25 Januari 2013.

“Ketiga orang ini terkait tersangka Deddy Kusdinar, pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan. Tujuannya adalah agar dapat memberikan keterangan bila sewaktu-waktu diperlukan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa kemarin.

Dalam kasus korupsi proyek Hambalang, KPK telah menetapkan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sebagai tersangka.

Selain menyidik perkara korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, KPK juga mendalami proses penganggaran proyek dengan nilai total Rp 2,5 triliun itu di DPR RI dengan memeriksa anggota Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X asal fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakhir, juga telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus ini. (ant/bali post)

(ant/bali post)

HAMBALANG - KPK memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri tiga konsultan yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang.

Jakarta (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) menuai kritik karena kecerobohan dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan empat artis di rumah Raffi Ahmad.

Ayah Zaskia Sungkar, Mark Sungkar mengkritik BNN yang menyebut putrinya Zaskia Sungkar dan menantunya Irwansyah sebagai tersangka kasus tersebut. Padahal, di saat bersamaan BNN menyatakan keduanya tidak terbukti menyalahgunakan narkoba.

“Di kop suratnya tertulis ‘Surat Perintah Pelepasan Tersangka,” katanya di Jakarta, Selasa siang. “Di surat pemberitahuan kepada keluarga ditulis: Yth. Keluarga Tersangka,” tambahnya.

Mark merasa terganggu dengan kesalahan redaksional petugas BNN dalam menyebut anak dan menantunya

dengan label tersangka dan meminta BNN memperbaiki kesalahan itu. Namun dia juga berterimakasih kepada petugas BNN yang sudah memperlakukan putri dan menantunya secara baik selama proses pemeriksaan.

Sementara itu, BNN juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan instansi lain terkait ditemukannya zat baru dalam pemeriksaan kasus narkoba artis Raffi Ahmad dan sembilan orang rekannya.

“Sekarang sedang dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan

ini memang turunan dari kimia memang mudah sekali dipecah unsur-unsurnya dan itu akan dijelaskan kepala laboratorium,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Selasa kemarin.

BNN belum menetapkan tersangka, dan ada lima orang yang dinyatakan positif mengggunakan narkotika dan dua positif menggunakan zat baru yang secara kimia disebut sebagai 3,4 Methylene Dioxy Methacathinone, katanya.

“Sampai saat ini yang positif seperti itu tadi, itu bukan narkoba jenis baru, tapi zat

baru. Dan masih dikoordinasikan dengan instansi terkait, karena mereka yang lebih berkompeten,” kata Sumirat.

BNN hari Selasa siang telah memulangkan tujuh orang yakni pasangan suami istri artis Irwansyah dan Zaskia Sungkar, kemudian lima orang lainnya yakni Furqi, Roni Wijaya, Mira, Muhammad, dan Nafi. BNN juga menyerahkan surat kepada masing-masing pihak yang dipulangkan.

“Jadi karena hasil pemeriksaan tim penyidik BNN kesimpulanya bahwa tujuh orang ini tidak cukup bukti untuk dilakukan penanganan atau ditingkatkan ke proses penyidikan. Oleh karena itu kami menyimpulkan kepada mereka kita segera kembalikan ke keluarganya masing-masing,” kata Sumirat.

Zaskia mengatakan bahwa

dia beserta suaminya, Irwansyah dan pegawainya datang ke rumah artis Rafii Ahmad hanya untuk meminta tanda tangan giro untuk perusahaannya. “Saya juga selama menjalani pemeriksaan diperlakukan dengan baik oleh penyidik BNN, dan mereka juga membela karena tahu saya tidak terlibat,” kata Zaskia.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap sepuluh dari 17 orang yang diduga menyalahgunakan narkoba, termasuk Raffi dan Wanda masih diteruskan. “Penyidik juga sudah meminta aperpanjangan pemeriksaan 3x24 jam yang kedua,” kata Sumirat. Petugas menangkap 17 orang yang diduga menyalahgunakan narkoba saat melakukan penggerebekan di rumah Raffi di Lebak Bulus, Jakarta, pada Minggu (27/1). (ant/bali post)

Inpres Konflik Sosial Disambut Baik

(ant/bali post)

PILKADA PAPUA - Petugas KPPS di Kampung Kama Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya dan para saksi dari enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memeriksa keabsahan kertas suara yang telah dicoblos sebelum dilakukan penghitungan suara, di Wamena, Papua, Selasa (29/1).

Publik Khawatir dengan Kinerja Kabinet

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik keterlibatan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam kasus korupsi pekerjaan pengadaan laboratorium komputer dan Al Quran di Kementerian Agama tahun ajaran 2011 dan 2012.

“Salah satu keterangan yang diterima KPK dari saksi adalah seorang bernama Priyo. Tentu informasi ini harus divalidasi apakah bernilai benar atau tidak, jika benar maka KPK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Pada surat dakwaan kasus dengan terdakwa anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetia disebutkan bahwa Zulkarnaen mengintervensi pekerjaan pengadaan laboratorium komputer dan Al Quran di Kementerian Agama tahun ajaran 2011 dan 2012 dengan memerintahkan Dendy dan Fadh El Fouz untuk menjadi perantara (broker) dan Dendy juga mengatur pembagian uang (fee) yang akan diperoleh dari pelaksana pekerjaan pengadaan. Dari catatan tulisan tangan Fadh el Fouz pada lembaran kertas tertulis pembagian “fee” tersebut.

“Fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 22 miliar yaitu Zulkarnaen Djabar sebesar 6,5 persen, Vasko/Syamsu sebesar 3 persen, Priyo Budi Santoso sebesar 3,5 persen, Fadh sebesar 5 persen, Dendy mendapat 4 persen dan kantor 1 persen,” ungkap jaksa Dzakiyul Fikri.

Sedangkan pembagian fee dari pekerjaan pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 31,2 miliar diberikan kepada Senayan atau Zulkarnaen Djabar sebesar 6 persen, Vasko/Syamsu 2 persen, kantor 0,5 persen, Priyo Budi Santoso sebesar 1 persen, Fadh sebesar 3,25 persen dan Dendy sebesar 2,25 persen. Dengan demikian Priyo diduga mendapat uang sejumlah Rp1,08 miliar.

“Validasi dapat dilakukan dengan meminta keterangan dari yang bersangkutan maupun saksi-saksi lain,” ungkap Johan. Namun Johan membuka kemungkinan untuk menghadirkan Priyo dalam persidangan. “Untuk menghadirkan seseorang di persidangan bila ada permintaan, tergantung hakimnya,” tambah Johan.

Zulkarnaen dan Dendy dalam perkara tersebut didakwa dengan pasal berlapis yaitu dakwaan primer yang diatur dalam pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dakwaan subsider berasal dari pasal 5 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Sementara dakwaan lebih subsidair berasal dari pasal 11 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi. Ahmad Yani mengatakan hal itu terkait ada dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Gema MKGR Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran. “KPK jangan tebang pilih.

Kalau memang ada fakta yang mengarah ke sana, tidak ada yang dikecualikan. Termasuk pimpinan DPR,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa.

Menurut Ahmad Yani yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), semua pihak harus mendukung KPK untuk melakukan bersihbersih di semua lembaga negara. “Harus berangkat dari asas praduga tidak bersalah. Tapi perlu kita dukung KPK,” ujarnya. (ant/ Priyo Budi Santoso bali post)

Halaman 11

Jakarta (Suara NTB) Hasil survai terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 86,35 persen publik (responden) khawatir bahwa menteri di kabinet sekarang akan tetap fokus menjalalankan tugasnya, sedangkan 10,79 persen publik yang tetap yakin menjalankan tugas dan 2,86 persen publik tidak tahu.

Peneliti senior LSI Ardian Sopa mengemukakan hal itu kepada pers di Jakarta, Selasa, sambil menambahkan survai quick poll tersebut dilaksanakan pada 22-25 Januari 2013 di 33 provinsi. Survai menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Survai juga dilengkapai penelitian kualitatif dengan metode analisis media nasional, Focus Group Discussion (FGD) dan interview secara mendalam.

Ardian mengatakan, survai menemukan sebanyak 58,23 persen publik yang percaya bahwa para menteri akan bekerja untuk kepentingan parpol, dan hanya 30,38 persen publik yang tetap percaya para menteri akan bekerja untuk

”

Responden yang tidak puas dengan kinerja kabinet tampak merata di semua kalangan kepentingan rakyat, sedang 11,39 persen publik tidak menjawab.

“Hal ini dikuatkan dengan memori publik pada masa sebelumnya bahwa setahun menjelang pelaksanaan pemilu, para menteri lebih sibuk menghadiri kegiatan partai, cuti kampanye, dan bahkan sebagian menjadi calon anggota legeslatif,” ujarnya.

Ardian menjelaskan, survai tersebut menemukan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja kabinet pun semakin menurun, yaitu hanya 34,32 persen responden yang puas terhadap kinerja kabinet, sedang 57,78 persen responden menyatakan kurang puas dan 7,90 persen responden tidak menjawab.

“Kepuasan publik atas kinerja kabinet semakin menurun dari beberapa survai lSI, yakni tingkat kepuasan publik 52, 3 persen pada Januari

2010, kemudian 46,5 persen (Oktober 2010), 37,7 persen (September 2011) dan kini 34,3 persen (Januari 2013),” katanya. Menurut Ardian, jika dibanding pada Januari 2010 (kurang lebih 100 hari pemerintahan) tingkat kepuasan atas kinerja kabinet menurun sebanyak 18 persen.

“Responden yang tidak puas dengan kinerja kabinet tampak merata di semua kalangan baik dari sisi wilayah, gender, tingkat pendidikan, pendukung partai dan capres Pemilu 2009,” katanya. Ardian mengatakan, LSI melakukan analisis terhadap tingginya kekhawatiran publik atas kinerja kabinet dan menurunnya kepuasan publik atas kinerja kabinet tersebut melalui survai dan data kualitatif.

Setidaknya ada tiga alasan penyebab yang dapat diurai, yaitu penetapan mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka dugaan korupsi Hambalang, pemlihan menteri yang dinilai publik tidak sesuai kompetensi dan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Presiden SBY, katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya dan Yorrys Raweyai menyambut baik ditandatanganinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dikatakan Tantowi, Inpres itu sudah tepat dan tak ada potensi penyalahgunaan unsur Polri dan TNI dalam menangani konflik sosial. “Inpres itu bahkan mempercepat pengambilan satu tindakan ketika terjadi kerusuhan sosial di satu daerah,” kata Tantowi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Tantowi mengatakan dengan adanya Inpres itu kepala daerah bisa mengambil tindakan cepat agar kerusuhan cepat mereda. Terkait keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan konflik, Polri dan TNI akan bertindak sesuai permintaan kepala daerah. “Artinya ada proses perencanaan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Tantowi.

Yorrys menyebutkan, ditandatanganinya Inpres yang merupakan hak presiden itu lebih banyak nilai positifnya. “Saya menilai, Inpres itu sangat bagus karena dalam menangani konflik bisa dilakukan dengan cepat. Pemerintah menerbitkan peraturan karena untuk melindungi masyarakatnya,” ujar Yorrys.

Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik di daerah. Dalam inpres ini kepala daerah menjadi koordinator penanganan konflik. (ant/bali post)

Tiga Bulan Jokowi Andalkan ”Tangan Kosong”

(ant/bali post)

Joko Widodo

Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku bahwa dalam tiga bulan pertama pemerintahannya dia bekerja dengan “tangan kosong” atau tanpa mengandalkan anggaran belanja yang disebutnya masih belum bisa digunakan.

“Karena kemarin kekosongan (tidak ada anggaran yang bisa dipakai), saya kerja kemana-mana kemarin kekosongan,” kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Jakarta, Selasa. Dia mengungkapkan saat ini penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI (APBD) tahun anggaran 2013 tinggal membutuhkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. ”Sudah, masuk ke Mendagri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika Mendagri sudah memeriksa APBD yang sudah diketok Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah DKI Jakarta, maka dia akan menggunakan dana sebesar Rp 49,9 triliun untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakannya.

“Langsung saya gerakan semuanya, manajemen organisasi yang ada untuk segera bergerak,” katanya. APBD DKI sudah mencakup pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorail, sedangkan pembangunan Terowongan Multi Fungsi (TMF) tidak masuk APBD. “Sudah kami hitung, masuk investasi swasta,” katanya.

Jokowi menambahkan, Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2013 tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. “Perda APBD DKI 2013 sudah masuk ke Mendagri. Sekarang tinggal menunggu untuk dikroscek,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan untuk dapat menggunakan APBD 2013 tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus menunggu sekitar dua pekan. “Jadi, kemungkinan anggaran baru bisa digunakan untuk menjalankan semua program pada pertengahan Februari mendatang, atau tepatnya setelah APBD tersebut dikembalikan kepada kami,” ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan setelah APBD diserahkan kembali kepada Pemprov DKI, maka program-program akan segera dilaksanakan, terutama terkait penanganan masalah macet, banjir, dan penataan kampung. (ant/bali post)

Indonesia Butuh Satu Juta Hektar Lahan Sayuran Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan satu juta hektar lahan sayuran sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

“Harus kita dukung upaya ke arah penambahan lahan sayuran satu juta hektar,” kata Herman di Jakarta, Selasa kemarin. Selain itu, Herman juga mengatakan bahwa dirinya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan produk hortikultura di sejumlah daerah.

Menurutnya, produk sayuran seperti bayam, caisim, bawang, tomat dan cabe, serta untuk buah seperti mangga sudah dapat dipenuhi petani Indonesia sehingga tidak perlu impor. Jika dibandingkan dengan negara lain, luas areal sayuran di Indonesia saat ini jauh tertinggal.

Area tanam sayuran Indonesia hanya 40 meter persegi per kapita, jauh lebih kecil dibanding Cina yang mencapai 200 meter persegi per kap-

ita dan Thailand 100 meter persegi per kapita. Di sisi lain, meskipun Indonesia memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU No 41/ 2009), alih fungsi lahan pertanian tetap tidak bisa diatasi.

Di Jawa Barat misalnya, tidak kurang dari 4.000 hektar lahan sawah setiap tahun beralih fungsi. Hal yang hampir sama terjadi di derah-daerah lainnya. Faktor yang mendorong tingginya laju alih fungsi lahan pertanian tersebut antara lain adalah pemerintah daerah lebih suka menggunakan lahan pertanian untuk proyek perumahan dan petani terdesak dengan kebutuhan ekonominya sehingga terpaksa menjual tanahnya.

Karena itu, menurut Herman, yang harus dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi petani melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Selain menambah luas area pertanian sayuran, Herman menegaskan, Pemerintah juga harus dapat memfasilitasi agar petani Indonesia lebih mudah

dalam mendapatkan benih unggul untuk menjamin hasil panen yang terjamin kualitas dan kuantitasnya.

“Petani hortikultura Indonesia baik petani sayuran, buahbuahan, maupun bunga harus ditingkatkan daya saingnya.

Saat ini kita sudah punya sejumlah produk unggulan hortikultura yang akan terus kita dukung,” kata anggota DPR-RI asal Cirebon, Jawa Barat, tersebut.

Herman mengatakan, kebijakan pemerintah membatasi produk hortikultura impor salah satunya ditujukan untuk meningkatkan daya saing petani.

“Kita kasih pembatasan produk hortikultura impor hanya yang petani Indonesia sudah mampu memproduksi dan memenuhi pasar di dalam negeri, bahkan sudah ekspor,” kata Herman.

Herman mengatakan, petani Indonesia saat ini juga sudah memiliki kemampuan dalam mengemas produk agar lebih tahan lama setelah panen. Sehingga kalaupun panen berbarengan tidak lantas harga jatuh mereka juga memiliki cold storage yang memungkinkan produk

(ant/bali post)

PANEN KANGKUNG - Oktovina Magai (40) sedang memanen sayuran kangkung di kebun miliknya di Jalan Baru, Abepura, Jayapura, Papua beberapa waktu lalu.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Indonesia membutuhkan tambahan satu juta hektar lahan sayuran. tetap segar lebih lama, ujar dia.

“Kami juga mendukung upaya pemerintah mengalokasikan anggaran dalam upaya meningkatkan permodalan,” ujar Herman. Permodalan itu salah satunya dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan pertanian, terma-

suk sistem penyimpanan.

Kemudian pemerintah dan DPR juga tetap komitmen dalam menjaga ketersediaan pupuk seperti untuk tahun 2013 dialokasikan anggaran sekitar Rp 16 triliun untuk subsidi pupuk, ungkap Herman. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 30 Januari 2013

Hongkong Medistra TCM telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia, merupakan satu-satunya pusat pengobatan berbagai penyakit kronis dengan metode eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine), menerapkan resep rahasia turun temurun yang memiliki sejarah 2000 tahun lebih, resep kuno kekaisaran, resep pengobatan modern, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis. Konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah memiliki banyak pengalaman hadir di Hongkong Medistra TCM, membantu mengobati berbagai penyakit yang lama diobati tetapi belum sembuh juga, antara lain : 1. Penyakit kanker/tumor: kanker paru-paru, kanker liver, kanker getah bening, kanker usus, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker saluran pencernaan, dan kanker lainnya.

2. Rematik/nyeri sendi: radang dan pembengkakan sendi, sakit pnggang, radang bahu, sakit ruas tulang leher, dan sakit nyeri lainnya.

3. Diabetes (kencing manis), hipertensi, stroke : lumpuh setengah

badan, bronchitis, asma, radang hidung & tenggorokan, telinga mendengung, pendengaran kurang.

4. Penyakit mata, penyakit usus & lambung, kulit, wasir / ambeiyen : radang ginjal, batu ginjal, epilepsy (ayan), hepatitis (peradangan tipe A, B, C).

5. Penyakit kewanitaan : radang organ reproduksi, pembesaran kelenjar susu, radang rahim, haid tidak lancer, haid terasa sakit.

6. Penyakit reproduksi pria & wanita : (herpes, sipilis, gonorrhea), kemandulan, gangguan fungsi seksual pria seperti : impotensi, ejakulasi dini, fungsi seksual menurun, sperma mati, tidak bersperma.

7. Radang prostat : sering kencing, kencing terburu-buru, kesulittan kencing, tidak tuntas, dan terasa sakkit.

8. Migraine, pening/pusing, sakit kepala, dan lainnya 9. Serta berbagai macam penyakit kronis lainnya. pengobatan di Hongkong Medistra TCM menggunakan obat herbal TCM Tiongkok eksklusif, efektif mengatasi berbagai penyakit kronis, tidak per-

duli kondisi penyakit parah/ringan, usia penderita tua/muda, riwayat penyakit panjang/ pendek,rata-rata setelah diobati 2-7 hari, berbagai gejala penyakit akan sege r a menghilang, setelah diatasi t i d a k mudah kambuh. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan kemudian, penyakit akan bisa diatasi.

Berselisih dengan Cina

Jepang Tambah Anggaran Pertahanan Tokyo Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Senin, mengatakan Jepang menghadapi krisis diplomatik dan keamanan, sehari setelah menteri pertahanan mengumumkan rencana memperkuat militer di tengah perselisihan sengit dengan Cina.

Shinzo Abe

Proposal untuk menaikkan anggaran pertahanan 40 miliar yen (441 juta dolar) atau sekitar 0,8 persen pada tahun ini mulai April memicu kecaman dari Beijing, lapor AFP. Rencana tersebut juga memasukkan sedikit penambahan personil untuk militer yang berkekuatan 228.000 anggota, kenaikan pertama dalam kurun 20 tahun.

Abe, dalam pidato pertamanya kepada parlemen sejak menjabat bulan lalu, menyinggung tentang “provokasi terus menerus” yang dihadapi oleh negaranya, “membuat kami menghadapi krisis diplomatik dan keamanan”.

“Dengan mengambil langkah-langkah penuh guna mengembangkan, mengelola dan melindungi pulau-pulau terpencil dekat dengan perbatasan kami, saya mendeklarasikan sekarang bahwa, di bawah kabinet ini, kami akan dengan tegas mempertahankan jiwa dan milik rakyat Jepang serta wilayah kami, wilayah perairan dan wilayah udara,” tambahnya.

Rencana Tokyo memicu kecaman Beijing di tengah perselisihan kedaulatan atas gugusan pulau Laut Cina Timur. “Langkah-langkah Jepang di bidang militer dan keamanan selalu menjadi keprihatinan tinggi bagi para

tetangga Asianya,” kata juru bicara kementerian luar negeri Hong Lei kepada para wartawan di Beijing.

“Kami berharap pihak Jepang bisa komit dengan pembangunan perdamaian, menghormati keprihatinan negara-negara regional, menggunakan sejarah sebagai cermin dan berbuat lebih demi perdamaian dan stabilitas regional.”

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengumumkan proposal kenaikan belanja pada Minggu. Dia juga mengatakan militer akan menambah hampir 300 personil guna membantu mempertahankan pulau-pulau yang diperselisihkan yang disebut Tokyo Senkaku namun dikenal Cina sebagai Diaoyu.

“Dengan anggaran ini, pesawat yang ada pada kami dapat menjadi sepenuhnya teraktivasikan. Kami akan mampu membangun sebuah sistem yang lebih kuat” untuk memonitor wilayah kami, kata Onodera. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Ratu Beatrix akan Turun Tahta Jakarta (Suara NTB) Ratu Beatrix mengumumkan rencana untuk turun dari tahta Kerajaan Belanda dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Pangeran Willem-Alexander, pada 30 April mendatang.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Ratu Beatrix mengatakan telah memikirkan rencana itu selama beberapa tahun dan mengatakan sekaranglah “saat untuk meletakkan mahkota.” Menurut laporan laman BBC, dalam pernyataan singkatnya Ratu yang pada Kamis akan berusia 75 tahun itu mengatakan bahwa sudah saatnya tahta dipegang oleh “generasi baru.”

Ratu Beatrix menduduki tahta Kerajaan Belanda sejak tahun 1980, saat dia menerima mahkota dari ibunya, Ratu Juliana, yang saat itu berusia 70 tahun. Menurut Ratu Beatrix, putranya yang berusia 45 tahun sudah siap menjadi Raja. Pangeran Willem-Alexander adalah mantan bankir investasi di Argentina. Dia menikah dengan Maxima Zorreguieta dan punya tiga anak.

Pangeran yang juga pilot terlatih dan ahli manajemen air itu akan menjadi Raja Belanda pertama setelah Raja Willem III, yang mangkat tahun 1890. (ant/ bali post) Ratu Beatrix

Diktator Guatemala Didakwa Genosida Guatemala (Suara NTB) Pengadilan di Guatemala pada hari Senin memerintahkan mantan diktator Efrain Rios Montt (86) diadili atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seorang hakim menemukan bukti yang cukup yang melibatkan Rios Montt, yang memerintah dalam periode perang saudara 1982-1983, yang menewaskan lebih dari 1.700 warga pribumi dalam operasi kontrapemberontak. “Telah ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan pihak-pihak yang terlibat ke satu pengadilan publik,” kata hakim Miguel Angel Galves, dalam sidang yang dihadiri para pembela dan jaksa.

Para jaksa menuduh Rios Montt, yang berkuasa sebagai panglima militer selama 17 bulan menutup mata ketika tentara melakukan perkosaan, penyiksaan, dan pembakaran pemberotak kiri dan para warga pribumi dalam satu serangan militer “bumi hangus” yang menewaskan sedikitnya 1.771 anggota suku Ixil.

Rios Montt diperintahkan diadili pada Januari 2012 atas tuduhan-tuduhan yang sama, tetapi tim pengacaranya menghambat proses itu dengan sejumlah permohonan, dengan alasan ia tidak dapat mengawasi operasi di medan tempur dan genosida tidak pernah terjadi di Guatemala.

Mantan penguasa itu telah dikenakan tahanan rumah selama satu tahun dan partai sayap kanan yang ia dirikan mengubah namanya pekan lalu dalam usaha menjauhkan diri dari masa lalunya. Pengadilan itu juga memerintahkan kepala intelijen militer Rios Montt, Jose Mauricio Rodriguez diadili atas tuduhan-tuduhan yang sama.

Di luar gedung pengadilan di Guatemala City, para sanak saudara korban - beberapa menyematkan bunga anyelir merah dan memeluk foto-foto orang yang mereka cintai - menyulut kembang api untuk merayakan sesudah keputusan dibacakan.

“Ada dasar serius yang mendudukkannya di pengadilan lisan dan umum karena dugaan keterlibatannya dalam kejahatan yang diarahkan kepadanya,” kata Galvez di dalam ruang pengadilan yang kecil yang disesaki sanak keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia.

Rios Montt dikenal karena serangan bumi hangus terhadap rakyat yang diklaim pemerintah merupakan kaum pemberontak kiri, namun sering anggota komunitas asli Maya tidak terlibat dalam konflik tersebut. Berpakaian jas abu-abu, mantan orang kuat itu tiba tepat waktu untuk pemeriksaaan. Ketika masuk ruang pengadilan, sekelompok kecil pensiunan tentara berdiri sigap dan memberi hormat kepadanya.

Ketika hakim menyampaikan keputusannya dan mengakhiri pemeriksaan, para aktivis di ruang pengadilan bertepuk tangan dan bersorak, menjadikan kemarahan pensiunan tentara. Para pembela hak asasi manusia telah bekerja bertahun-tahun untuk mengajukan Rios Montt ke pengadilan, namun dia menghindari tuntutan pengadilan, di suatu kesempatan dengan terpilih sebagai anggota kongres - dan oleh karena itu mempunyai kekebalan parlementer.

“Kami mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan impunitas yang telah ditanggung Guatemala selama beberapa dasawarsa silam,” kata aktivis Iduvina Hernandez. Human Rights Watch menyebut keputusan untuk menghukum Rios Montt “langkah besar ke arah pertanggungjawaban di Guatemala.”

“Kenyataan bahwa seorang hakim telah memerintahkan pengadilan mantan kepala negara merupakan perkembangan luar biasa di negara dimana impunitas kejahatan masa lalu telah lama menjadi norma,” kata direktur kelompok Americas, Jose Miguel Vivanco.

Galvez juga menetapkan bahwa dia akan membuka pengadilan pembunuhan terhadap pensiunan jenderal Jose Rodriguez,

(ant/bali post)

KEADILAN - Seorang wanita berpakaian seperti Dewi Keadilan, berdiri sebagai aksi protes di pintu masuk Mahkamah Agung sebelum sidang bekas diktator Guatemala Efrain Rios Montt di Guatemala, Senin (28/1). seorang mantan anggota kepemimpinan militer yang datang ke pengadilan menggunakan kursi roda. Hakim meminta Rios Montt dan Rodriguez untuk hadir pada pemeriksaan tanggal 31 Januari untuk pengajuan bukti.

Selanjutnya, Rios Montt akan tetap dalam tahanan rumah sementara Rodriguez akan tetap di rumah sakit militer tempat dia dirawat karena stroke yang kata pengacaranya diderita Desember. Para pengacara Rios Montt, yang berkuasa melalui kudeta Maret 1982 dan memerintah sampai Agustus 1983, membantah bahwa dia tidak pernah mengetahui bawah pembantaian tersebut dilakuian oleh angkatan darat.

“Mereka ingin menancapkan sesuatu kepada Rios Montt yang tidak pernah dia lakukan,” kata pengacaranya, Danilo Rodriguez, yang kebetulan adalah seorang mantan gerilyawan. Pengacara Rios Montt lainnya, Francisco Palomo, mengatakan kepada para wartawan tim pembela akan banding terhadap keputusan Galvez. (ant/bali post)