HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500
Rp. 40.000 Rp. 45.000
SUARA NTB
NOMOR 47 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA, 30 APRIL 2013
12 HALAMAN
Dana Kampanye
TGB-Amin Paling Besar, SJP-Johan Terkecil Mataram (Suara NTB) Seperti yang tampak di permukaan, laporan penerimaan dana kampanye yang disampaikan ke KPU memperlihatkan adanya kekuatan dana yang tidak berimbang diantara empat pasangan calon. Pasangan incumbent menjadi penerima dana kampanye terbesar sementara pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJPJohan) menjadi pengumpul dana kampanye terkecil. Demikian data laporan penerimaan dana kampanye yang materinya dirilis oleh KPU NTB, Senin (29/4). Bersambung ke hal 5
Susno Duadji DPO
TO K O H (Suara NTB/arn)
Desak Polisi
Kasus SPPD Fiktif KSB
H. Lalu Sujirman
(Suara NTB/dok)
BELAKANGAN ini, ditemukan banyak selebaran yang disebarkan oknum tak dikenal berisi berita-berita yang menyudutkan dan mendiskreditkan salah satu calon. Selebaran ini dianggap salah satu media kampanye hitam. Terhadap hal ini, Ketua DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman mendesak agar pihak Kepolisian bertindak lebih awal dan cepat dengan cara Bersambung ke hal 5
SURAT SUARA - Surat suara Pilkada NTB telah diterima oleh KPU Sumbawa, Senin (29/4). Selanjutnya surat suara tersebut akan disortir dan segera didistribuskan ke semua wilayah. Berita selengkapnya di halaman 11.
Penetapan Lima Tersangka Minta Ditinjau Ulang Mataram (Suara NTB) Setelah menunjuk pengacara pendamping, para tersangka kasus dugaan SPPD fiktif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai angkat bicara terkait kasus yang membelit mereka. Melalui pengacaranya, Burhanuddin, SH, lima diantaranya, meminta status tersangkanya ditinjau ulang oleh penyidik Polda NTB. Dengan alasan, pertanggungjawaban penggunaan dana SPPD yang diduga fiktif sudah dilakukan. Lima tersangka yang meminta statusnya ditinjau ulang masing-masing, H.M Hasby, Manurung, Muhammad Jafar, Amrullah dan Muhammad Saleh. Menurut Burhanuddin, secara riil mereka sudah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan SPPD yang diterbitkan. Itu dibuktikan dengan tiket dan
manifest pesawat. Hanya saja ia melihat, ada persoalan keterlambatan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kalau soal keberangkatan, mereka riil berangkat melakukan perjalanan dinas. Hanya saja memang, kelima orang ini terlambat menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban, ada juga yang terlambat berangkat, namun mereka tetap pergi sesuai dana yang diterima. “Pertanggungjawaban administrasi sudah lengkap, jadi kami berharap ini bisa ditinjau lagi penetapan tersangkanya. Karena toh, ini kan soal administrasi saja,” tegasnya. Bersambung ke hal 5
Kejati NTB Belum Tentukan Langkah Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung akhirnya mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Komjen Pol (Pur) Susno Duadji. Susno diincar setelah gagal dieksekusi di kediamannya di Bandung pekan lalu, dalam kasus korupsi dana Pilkada Jawa Barat. Pencarian pun melibatkan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Namun hingga Senin (29/4) kemarin, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum menerima surat secara resmi. “Kami belum tentukan sikap terkait ini, karena surat resmi dari Kejaksaan Agung belum kami terima,” kata Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH kepada Suara NTB petang kemarin. Bersambung ke hal 5
Investor Jatim Minta Disiapkan Lahan Tebu dan Ketela Pohon Mataram (Suara NTB) Investor asal Jawa Timur (Jatim) meminta Pemprov NTB memfasilitasi dalam penyediaan lahan untuk ditanami tebu dan ketela pohon. Investasi tersebut merupakan bagian dari rencana aksi kerjasama antara Pemprov NTB dan Jatim dalam bidang perdagangan yang ditandatangani 2012 lalu. Demikian dikatakan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (KSDA) Setda
NTB, Drs. Muhammad Nasir , Senin (29/4) kemarin di Mataram.”Jatim sudah minta ke kita untuk penyediaan lahan tanaman tebu dan ketela pohon. Mereka ini investor dari Jatim,”ujarnya. Terkait dengan permintaan ini, Pemprov NTB melalui SKPD teknis terkait sedang mencari dan menginventarisir sumber daya lahan dan potensial ditanami tebu dan ketela pohon. Bersambung ke hal 5
Jelang Kenaikan Harga BBM
Polda NTB Mulai Awasi SPBU Mataram (Suara NTB) Jelang kenaikan BBM, reaksi protes masyarakat dipastikan muncul. Tak hanya itu, kejahatan dalam bentuk penimbunan BBM berpeluang terjadi. Pihak Polda NTB pun sigap dengan turun ke lapangan melakukan pengawasan. Namun sementara ini, menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, pengawasan masih dilakukan tertutup, mengedepankan fungsi intelijen. “Belum ada pasukan organik,”
sebut Sukarman, Senin (29/4). Pengawasan oleh aparat berpakain preman, dimaksudkan untuk memantau kemungkinan adanya aksi pembelian BBM jenis solar atau premium secara berlebihan. Jika ditemukan, maka petugas di lapangan melakukan pemeriksaan untuk memastikan, apakah pembelian dalam jumlah banyak itu untuk tujuan industri berdasarkan izin atau untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menimbun. “Dalam situasi seperti ini, memang rawan terjadi
penimbunan,” kata Sukarman. Mengutip penyampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH,MM, MH, langkah yang akan ditempuh adalah berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Koordinasi dilakukan, guna memastikan kebutuhan Pertama terkait tingkat kerawanan dan kebutuhan personel yang akan diterjunkan. Baik personel yang di poskan khusus di Depo Pertamina Ampenan, atau di masing masing SPBU. ‘’Sampai ke tahap pendistribusian ke kabupaten dan kota, juga
perlu dilakukan pengawasan. Tapi itu teknis, nanti akan dibahas bersama Pertamina,’’ terangnya. Tolak Kenaikan Harga BBM Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dompu berdemonstrasi di Kantor DPRD NTB, Senin (29/4). Mereka yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan segera diberlakukan. Bersambung ke hal 5
LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :
0370-639543