HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
16 HALAMAN
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT, 30 MEI 2014
NOMOR 69 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Ungkap Dugaan Korupsi DBH-CHT
Bupati Lotim Dukung Langkah Kejati NTB Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mendukung penuh langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengungkap dugaan korupsi distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH -CHT) di Lotim tahun 2010 lalu. Besaran DBH-CHT yang masuk ke APBD Lotim itu seperti diungkapkan mantan Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH.MH cukup besar mencapai Rp 30 miliar. ‘’Saya dukung usaha Kejati NTB untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi DBHCHT ini,’’ tegas Bupati Lotim kepada Suara NTB, Rabu (28/ 5). Disebutkan bahwa tahun 2010 lalu sekitar Rp 30 miliar DBH-CHT disalurkan ke petani. Kejaksaan mencium adanya dugaan penyimpangan item yang sama dengan kasus serupa sebelumnya (juga
BLOKIR – Akses jalan yang diblokir warga di Kempo, Dompu. Aparat kepolisian tampak bersiap melakukan upaya paksa untuk membuka jalan yang diblokir. Berita selengkapnya di halaman 4.
(Suara NTB/ula)
’’Adili’’ PNS Nakal
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Rawan Transit Imigran POLDA NTB bersama tim terpadu yang berasal dari Pemprov NTB, Korem 162/WB, Kejaksaan dan Intelijen mengintensifkan pengawasan terhadap penyelundupan manusia, pencari suaka dan imigran gelap yang memasuki wilayah NTB. Pasalnya, NTB merupakan daerah yang rawan menjadi tempat transit khususnya bagi imigran gelap dengan tujuan Australia. Hal tersebut dikatakan Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs. Bambang Rudi Pratiknyo, SH, MM ditemui usai rapat koordinasi bersama instansi terkait di Ruang Bersambung ke hal 5
Melalui Dinas Perkebunan, dana ini kemudian ditransfer ke BPR Lotim sebagai penyalur ke masyarakat. ‘’Kami temukan juga bantuan alat omprongan khusus untuk Lombok Timur, selain yang dari Pemprov NTB. Nilainya lebih besar, Rp 30 miliar,’’ sebut Sugeng Pudjianto, SH, MH menjawab Suara NTB Sabtu (24/5) lalu. Bersambung ke hal 5
Polres Mataram Tingkatkan Dua Kasus Korupsi ke Penyelidikan
TO K O H
Mataram (Suara NTB) Polres Mataram kini masih menyelidiki dua kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan. Dua kasus itu, dugaan penyimpangan penggunaan dana aspirasi dewan pada pembangunan gedung SMKN 4 Mataram dan penggunaan dana BOS di SDN
1 Ampenan. Setelah melalui proses evaluasi, kasus itu ditingkatkan ke penyelidikan setelah sebelumnya dilakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). ‘’Dua kasus ini sudah kami evaluasi, setelah evaluasi kita
lanjutkan ke penyelidikan,’’ kata Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, SH menjawab Suara NTB, Rabu (28/5). Setelah dievaluasi, dua kasus itu sudah masuk tahap penyelidikan dan hingga kini masih diproses. Bersambung ke hal 5
Fadil Zumhanna Kajati NTB yang Baru
(Suara NTB/nas)
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan ‘’mengadili’’ sedikitnya 220 orang PNS nakal (indisipliner) lingkup Pemprov NTB. Ratusan PNS tersebut akan ‘’diadili’’ di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur pada Jumat tanggal 30 Mei (hari ini) untuk mengetahui penyebab mereka tak masuk kerja atau terlambat masuk kerja. “Besok hari Jumat (hari ini, Red) saya mengundang beberapa PNS kita yang cukup sering tidak masuk tanpa alasan. Saya undang setengah 8 di tengah Lapangan Bumi Gora. Bersambung ke hal 5
sekarang sedang ditangani kejati NTB), namun yang ini berasal dari DBH-CHT yang masuk ke APBD Lotim tahun 2010. Angka ini diketahui lebih besar dari aliran dana dari Pemprov NTB yang mencapai Rp 26,9 miliar. Dari sisi kebijakan, mekanisme pengalokasian bantuan omprongan dari Pemkab Lotim ini sama.
Mataram (Suara NTB) Fadil Zumhanna, SH, MH resmi dilantik sebagai Kajati NTB Rabu (28/5), menggantikan Sugeng Pudjianto, SH, MH. Sertijab berlangsung di gedung bundar Kejaksaan Agung oleh Wakajagung Andhi Nirwanto, SH, MH. Bersama Fadil, sejumlah pejabat eselon II lainnya juga dilakukan rotasi. “Benar hari ini (Rabu kemarin, red) berlangsung sertijab Kajati yang baru Pak Fadil Zumhanna menggantikan Pak Sugeng,” kata Kasi Penkum
Fadil Zumhanna
dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (28/5). Menurut jadwal, setelah proses sertijab itu, Kajati yang baru dilantik akan datang ke NTB Tanggal 5 Juni mendatang. “Itu baru informasi awal, tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan,” kata Sutapa. Fadil sebelumnya adalah Wakajati Sumatra Utara, yang mendapat promosi mengisi jabatan Kajati NTB. Riwayat tugas Fadil tergolong moncer. Bersambung ke hal 5
Freeport-Newmont Beri Uang Jaminan untuk Bangun Smelter Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memastikan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan memberikan jaminan dalam bentuk uang sebagai upaya keseriusan untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter. ‘’Mereka bersedia menyampaikan deposit berupa jaminan sebagai kepastian bahwa mereka akan membangun smelter sesuai dengan yang dijanjikan,’’ kata Chairul seusai rapat koordinasi membahas kebijakan mineral dan batu bara (minerba) di Jakarta,
Rabu (28/5) malam. Ikut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Chatib Basri, Kepala BKPM Mahendra Siregar, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Sutjipto dan Direktur Utama PT NNT, Martiono Hadianto. Bersambung ke hal 5
Chairul Tanjung
‘’
Saya dukung usaha Kejati NTB untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi DBHCHT ini
Kemendagri Minta Imigrasi Perketat Perizinan Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memberi perhatian khusus terhadap bebasnya warga asing keluar-masuk ke wilayah di Indonesia, khususnya ke daerah-daerah wisata seperti halnya NTB. Dilain sisi, masuknya warga asing ini memberi keuntungan bagi daerah karena daerah wisata tentu ramai pengunjung. Namun tidak sedikit, warga asing yang masuk ke daerah, melakukan pelanggaran izin. Karena modusnya datang berwisata, namun ada kepentingan lain seperti mengedarkan narkoba dan menjalankan usaha lainnya secara ilegal. Bersambung ke hal 5