Snt30072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SELASA, 30 JULI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 122 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ris/kmb)

PERTEMUAN - Pertemuan Komisi II DPRD NTB dengan DKP NTB, Bank Bukopin, Inspektorat, dan KSU “Mina Algae Bersiang” untuk mengurai persoalan terkait dana bergulir Pemprov NTB senilai Rp 500 juta yang diberikan kepada KSU “Mina Algae Bersaing” yang membawahi 10 kelompok tani rumput laut di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Soal KSU ”Mina Algae Bersaing”

Dana Rp 500 Juta Dikembalikan ke Kelompok Petani melalui Koperasi Mataram (Suara NTB) Benang kusut persoalan dana bergulir Rp 500 juta melalui program swamitra Bank Bukopin yang digelontorkan Pemprov NTB kepada kelompok petani rumput laut melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mina Algae Bersaing” semakin terurai jelas. Komisi II DPRD NTB berhasil memfasilitasi pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Bank Bukopin, KSU “Mina Algae Bersaing”, dan Inspektorat pada Senin (29/7).

TO K O H Kejelasan Divestasi Newmont KOMISI XI DPR RI meminta Menteri Keuangan segera menyampaikan laporan atas rencana pembelian tujuh persen saham PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT). ‘’Sesuai keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), rencana pembelian saham PT Newmont itu kan harus seizin DPR. Untuk itu, Menkeu harus segera menyampaikan niatnya itu sesegera mungkin agar persoalan (divestasi) Achsanul Qosasi Bersambung ke hal 5

Kesimpulan dari pertemuan tersebut disepakati dana Rp 500 juta yang masih ada di Bank Bukopin akan dikembalikan ke kelompok petani rumput laut melalui KSU “Mina Algae Bersaing”. Setelah dana dikembalikan, bentuk pengikatan antara DKP dan pihak KSU akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Mengingat dana ini dana bergulir, maka kelompok petani mempunyai kewajiban untuk mengembalikan ke kas daerah. ‘’Kadis DKP yang paling bertanggung jawab di DKP dan Ketua serta Sekretaris KSU sepakat untuk mencairkan dana ini. Dana ini dikembalikan dulu ke kelompok, baru nanti pengikatannya.

Mungkin teknis sebelum pencairan saya sarankan Pak Kadis clear dulu sama teman-teman kelompok.

Bersambung ke hal 5

Kesimpulannya dana Rp 500 juta yang masih ada di Bank Bukopin akan dikembalikan ke kelompok petani rumput laut

(Suara NTB/dok)

Mori Hanafi

Soal Dana Tabungan

Diduga Ada Oknum Swamitra Terlibat DALAM pertemuan Komisi II DPRD NTB bersama Bank Bukopin, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, KSU “Mina Algae Bersaing” dan Inspektorat, selain membahas persoalan dana bergulir kepada KSU tersebut, ada masalah lain. Persoalan ini, sejak awal disuarakan pengurus KSU ‘’Mina Algae Bersaing” terkait sulitnya proses pencairan tabungan masyarakat melalui swamitra yang berjumlah Rp 147 juta.

Sekretaris KSU “Mina Algae Bersaing”, Agung, S.Pi dalam pertemuan itu menyampaikan, pihaknya diultimatum

oleh masyarakat yang mempunyai tabungan agar tabungan tersebut segera dibagikan sampai tanggal 2 Agustus mendatang. “Kalau dibebankan kerugiannya kepada koperasi sementara KSU “Mina Algae Bersaing” dibuat atas dasar kesepakatan antara DKP NTB dan anggota kelompok, kami mengambil uang dari mana pak,” tanyanya.

Sementara menurutnya, dalam pola kemitraan yang sudah dibina atas perjanjian, ada pengikatan perjanjian antara DKP dengan Bank Bukopin di Pasal 6.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

Dinas PU Akui Kerugian Negara Proyek Percepatan Jalan BPK Minta Komisi I Bersurat

Audit Investigasi Proyek Percepatan Jalan

Mataram (Suara NTB) Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyambut baik dorongan kalangan DPRD NTB, terkait permintaan audit investigasi proyek percepatan pembangunan jalan di NTB. Namun sebelum audit dilakukan, lembaga auditor itu meminta Dewan segera bersurat, se-

bagai syarat utama sebelum permintaan itu dipenuhi.

Dorongan sebagaimana disampaikan anggota DPRD NTB itu, dalam pandangan pihak BPK, sama dengan yang dilakukan masyarakat, LSM atau lembaga tertentu yang meminta audit investigasi.

Bersambung ke hal 5

KERUGIAN negara yang ditemukan dalam audit reguler yang dilakukan oleh BPK RI belum lama ini dilaporkan telah dikembalikan ke kas daerah. Meski demikian, jika memang dirasa urgen untuk melakukan audit investigasi atau audit lanjutan, maka langkah tersebut bisa diupayakan.

Demikian disampaikan anggota Komisi III (Bidang Infrastruktur) DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/7) kemarin. Hadi menjelaskan, pihaknya memang telah menyampaikan secara resmi adanya temuan kerugian negara tersebut dan melakukan klarifikasi langsung kepa-

da Dinas Pekerjaan Umum NTB selaku SKPD yang menangani proyek multiyears tersebut. ‘’Kita sudah laporkan terhadap catatan – catatan yang ada, dan dari pihak PU menyatakan sudah ada pengembalian (kerugian negara) ke daerah,” ujar Hadi.

Selain itu, ujar Hadi, kepada pihaknya PU juga sudah menyampaikan bukti – bukti pengembalian kerugian negara yang timbul.

Meski sudah ada pengembalian kerugian negara, Hadi juga tak mempersoalkan adanya desakan dari Komisi I DPRD NTB untuk melakukan audit investigasi atau audit lanjutan.

Bersambung ke hal 5

Penelusuran Proyek Rumput Laut BPBD Kota Mataram (2-Habis)

Tak Cocok Rumput Laut, Nelayan Minta Bantuan Keramba Udang Bantuan rumput laut bagi nelayan di Ampenan, sudah pasti tak membuahkan hasil. Selain kekecewaan tergurat di wajah

SEBAGAI nelayan yang hari harinya bergulat di laut, tentu mereka paham keadaan yang tepat untuk melaut, juga budidaya apapun. Demikian

juga nelayan di Ampenan, sepanjang pantai Skip, Penghulu Agung, Pondok Prasi sampai Bintaro, Bersambung ke hal 5

para nelayan, tak sedikitpun faedah berupa keuntungan diperoleh, meskipun itu bantuan murni dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.

(Suara NTB/ars)

SEADANYA - Amaq Geq, nelayan Penghulu Agung Ampenan menunjukkan rumput laut yang tumbuh seadanya di alat penangkaran.

05:01

05:11

12:24

15:45

18:16

19:29

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

PNPM Mandiri Diplot untuk Rumah Kumuh PERSOALAN rumah tak layak huni atau rumah kumuh kini menjadi titik fokus bagi Pemkot Mataram, begitu halnya dengan Kelurahan Monjok. Sebagai kelurahan yang memiliki jumlah rumah tak layak huni yang cukup tinggi, program PNPM Mandiri pun kini diplot untuk menyelesaikan persoalan itu.

Lurah Monjok, M. Iswan yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/7) kemarin mengatakan, untuk tahun 2013 ini, wilayahnya memang mendapat bantuan dari PNPM Mandiri. Jika beberapa kelurahan mengarahkannya untuk menangani persoalan infrastruktur seperti jalan dan drainase, dirinya justru membawanya untuk menuntaskan persoalan rumah kumuh tersebut. “Dari PNPM Mandiri, kami mendapat terbanyak dan semuanya kami arahkan ke perbaikan rumah tak layak huni,” ungkapnya.

Jika dana dari PNPM Mandiri tahun ini diarahkan untuk penuntasan persoalan rumah (Suara NTB/smd) tak layak huni, untuk tahun M. Iswan depan pun juga akan difokuskan untuk target yang sama. “Semua itu kita lakukan untuk mengejar target,” cetusnya.

Dia juga mengatakan, tahun 2011 lalu pihaknya mendapat bantuan penanganan rumah kumuh dari Dinas PU Kota Mataram dan tahun 2012 lalu mereka juga mendapatkan program yang sama dari BPM setempat. “Kami berharap bantuan dari SKPD lain juga segera turun. Semua ini mencapai target yang dipasang oleh Pemkot Mataram yakni tahun 2015 sudah rampung keseluruhan,” imbuhnya.

Lebih jauh disampaikan Iswan, pihaknya dibawah pengawasan Pemkot Mataram terus berkomitmen untuk menangani persoalan itu. Apalagi, kata dia, Kelurahan Monjok menjadi salah satu kelurahan yang memiliki jumlah rumah kumuh yang terbanyak. “Untuk jumlahnya saya kurang hafal,” cetusnya. (smd)

Terlalu Berisiko

(Suara NTB/nia)

PENERAPAN kurikulum 2013 pada sekolah non pilot project, dianggap terlalu berisiko, kerena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya mempersiapkan tenaga pengajar, pengadaan buku pedoman guru dan buku pelajaran siswa, menjadi salah satu alasan mengapa sekolah-sekolah ini belum menerapkan kurikulum baru.

Kepala SMPN 15 Mataram Drs. Munahar Senin (29/7) kemarin menganggap penerapan kurikulum 2013 bagi sekolah non piloting sangat berisiko untuk diterapkan, karena seluruh pembiayaan akan ditanggung sendiri oleh sekolah bersangkutan. Padahal untuk menerapkannya butuh biaya tidak sedikit, terutama untuk pelatihan dan penyediaan buku kurikulum 2013.

“Terlalu berisiko. Untuk menerapkan kurikulum 2013, kita belum berani karena biayanya besar,” terangnya.

Saat ini sekolah tetap menggunakan buku-buku BSE yang masih menggunakan kurikulum KTSP. Cukup dengan meminjam di perpustakaan sekolah, para siswa sudah dapat memperoleh seluruh buku pelajaran dan buku pegangan.

Sebab jika sekolah memaksakan diri menggunakan buku kurikulum 2013, sekolah akan kwalahan memenuhi target 1 siswa 1 buku karena biayanya yang tidak sedikit. Sekolah pun enggan dituding melakukan pungutan, jika biaya pembelian buku dibebankan kepada orang t u a siswa. (nia)

Munahar

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wakil Walikota Desak Pasar Modern Tampung Produk Lokal Mataram (Suara NTB) Bertambahnya keberadaan pasar modern di wilayah Kota Mataram mendapat perhatian serius dari Pemkot setempat. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mendesak pasar modern menampung produk lokal untuk dipasarkan.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjannya, Senin (29/7) kemarin mengatakan, desakan untuk hal tersebut telah disampaikan pihak Pemkot kepada para pemilik pasar modern tersebut.

“Kita sudah pastikan produk kita ditampung oleh pasar modern tersebut"

“Kita sudah pastikan produk kita ditampung oleh pasar modern tersebut,” ungkapnya yakin.

Menurut dia, desakan untuk menampung produk lokal tersebut merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pasar modern yang ada. Bahkan, regulasi tentang hal itu juga sudah disampaikan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, bahwa pasar modern setidaknya menampung produk lokal sebanyak 20 persen.

Lalu bagaimana dengan adanya kekhawatiran dari pedagang kecil terhadap kehadiran pasar modern ini? Wakil Walikota itu menanggapinya dengan santai. Menurut dia, kekhawat-

iran pedagang kecil di kota Mataram tidak perlu terjadi. “Teori itu tidak sepenuhnya benar, saya rasa masyarakat di Kota Mataram ini sudah mengerti tentang hal itu,” katanya.

Dilanjutkan Mohan, pasar modern dan pasar tradisional memiliki segmentasi pasar yang sangat berbeda. Selain itu, dia merasa yakin bahwa masyarakat di Kota Mataram masih memilih sistem belanja dengan cara tawar menawar. “Masyarakat kita paham akan hal itu, dan saya rasa masyarakat akan lebih memilih pasar tradisional karena bisa tawar menawar,” tandasnya.

Sementara itu, informasi yang

diperoleh, kehadiran pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret ditambah lagi dengan dibukanya Hypermart dikhawatirkan akan merugikan pedagang kecil.

Bagaimana tidak, lokasi dibangunnya pasar modern sangat berdekatan dengan pasar tradisional seperti di wilayah Abian Tubuh Cakranegara.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos mengatakan, dari hasil pengamatannya, sangat minim bahkan tidak ada hasil industri rumahan masyarakat Kota Mataram yang dijual di pasar pasar modern itu. “Kalau alasan karena kualitas yang tidak sesuai, seharusnya dilakukan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil tersebut sehingga hasilnya bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasar modern itu,” tandasnya. (smd)

Pemkot Mataram Tetap Konsisten Batasi Keberadaan Pasar Modern Mataram (Suara NTB) Keberadaan pasar modern di wilayah Kota Mataram memang menjadi perhatian serius dari Pemkot Mataram. Untuk mengantisipasi menjamurnya pasar modern, Pemkot Mataram bahkan telah mengeluarkan keputusan untuk pembatasan pasar modern dan meminta pihak terkait untuk menutup retail-retail yang memang terlanjur sudah dibangun.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Senin (29/7) kemarin mengatakan, pihaknya tetap konsisten pada ketentuan yang sudah disepakati antara Pemkot Mataram dengan pihak pasar modern. “Iya, kita tetap konsisten bahwa akhir tahun pembatasan itu mulai berlaku, artinya di luar dari jumlah yang ditentukan harus ditutup,” katanya.

Bahkan, Wakil Walikota memberikan warning kepada pihak pasar modern untuk menutup sendiri usahanya dari jumlah yang telah disepakati. “Jumlahnya sudah kita tentukan, jika lebih dari itu harus ditutup.

Kalau masih membandel, kita yang tutup paksa,” tegasnya.

Mohan menegaskan, pembatasan izin operasi pasar modern di Kota Mataram bukan hanya persoalan izin. Menurut dia,

yang paling krusial dari pembatasan ini adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan pasar modern ini.

“Jika pasar modern terlalu banyak, akan membatasi ruang gerak masyarakat kita untuk berjualan. Kita batasi demi ekonomi masyarakat Kota Mataram, jadi bukan sebatas izin,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos mengatakan kata sepakat atas langkah yang ditempuh Pemkot Mataram. Menurut dia, hal itu memang harus dilakukan Pemkot Mataram untuk melindungi masyarakat Kota Mataram.

“Dengan begitu, usaha-usaha kecil tidak gulung tikar akibat menjamurnya pasar modern yang tak berizin. Kami akan tunggu sampai Desember,” katanya.

Langkah yang diambil Pemkot Mataram menurut dia, adalah bukan bertujuan untuk menutup diri pada investor. Namun, langkah itu adalah untuk membuat investor yang masuk patuh pada aturan yang ada di Kota Mataram.

“Jangan mentang-mentang duitnya banyak terus suka-sukanya mereka. Kita bisa lihat pembinaan pasar modern kepada usaha-usaha kecil seperti yang menjadi syarat perizinan sampai saat ini belum maksimal dilakukan,” pungkasnya. (smd)

Wagub Non Aktif Jika SK Pemberhentian Turun Mataram (Suara NTB) KPU telah menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD RI Dapil NTB. Namun, Badrul Munir akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wagub jika sudah keluar Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebelumnya, wagub juga sudah melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya karena ikut mencalonkan diri

menjadi calon anggota DPD RI. “Aktif tidak aktifnya itu kan tergantung dari surat keputusan,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dikonfirmasi di Mataram, Senin (29/7) siang kemarin.

Dikatakan, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai masa jabatan lima tahun. Sehingga, hak-hak protokolernya tetap dalam masa jabatan tersebut. Kurun waktu jabatan tersebut ditentukan oleh SK dari pejabat yang berwenang.

“Jadi kita lihat legal formalnya saja. Jadi belum tentu pejabat-pejabat yang mengundurkan diri itu, tidak otomatis dia langsung berhenti secara protokoler. Kalau kita lihat dari aspek yuridisnya itu sangat ditentukan oleh keluarnya SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Jadi sampai kapan batas waktu beliau (wagub, red) bertugas? Sampai ada surat pemberhentian tersebut,” terangnya. (nas)

(Suara NTB/nia)

BANGUNAN KELAS III - Salah satu bangunan di RSUD Kota Mataram yang akan diperuntukkan melayani pasien kelas III secara gratis.

Siapkan Ruang Kelas III

Layanan Gratis RSUD Kota Mataram Dimulai Agustus Mataram (Suara NTB) Program Pemkot Mataram menggratiskan seluruh layanan kelas III pada RSUD Kota Mataram, akan dimulai Agustus 2013 mendatang.

Untuk itu berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk penambahan kapasias ruang kelas III di RSUD Kota Mataram. Dengan pelayanan gratis ini, nantinya seluruh biaya akan ditanggung Pemkot Mataram.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi kepada Suara NTB menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatu terkait penggratisan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit. Inisiatif penggratisan ini menurut Usman merupakan program lanjutan Pemkot Mataram, setelah diterapkannya program puskesmas gratis.

“Walikota Mataram telah berinisiatif menggratiskan layanan kesehatan rumah sakit kelas III untuk masyarakat Kota Mataram. Alhamdulillah sudah dipersiapkan, termasuk anggaran pun sudah dipersiapkan,” terangnya Senin (29/7) kemarin.

Pelayanan gratis ini lanjutnya, berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Mataram baik kaya maupun miskin.

Sepanjang masyarakat Kota Mataram mau menggunakan pelayanan kelas III, seluruh

biaya akan digratiskan. Tinggal tugas Puskesmas untuk menyampaikan hak dan kewajibannya kepada masyarakat.

Sebab mulai pemberlakuan layanan kesehatan gratis ini, Puskesmas akan memegang peran penting untuk melakukan screening penyakit-penyakit yang diderita masyarakat. Puskesmas akan menjadi tujuan pertama masyarakat, sebelum diiputuskan apakah akan dirujuk ke rumah sakit atau tidak. ”Jangan sampai sakit gatal langsung ke rumah sakit. Jadi screeningnya itu ada di Puskesmas,” terangnya.

Saat ini, lanjutnya, pelayanan Puskesmas sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Setiap puskesmas di Mataram telah ditangani oleh minimal dua orang dokter.

Begitu juga dengan peralatan Puskesmas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, ter-

masuk persediaan obat dan laboratorium. Jadi tidak ada alasan masyarakat meragukan Puskesmas. Usman dan segenap jajaran kesehatan mengaku siap memback up pemkot Mataram yang berencana menggratiskan layanan kelas III. Sementara itu Direktur RSUD Kota Mataram dr. Lalu Herman Maha Putra mengaku siap memberikan pelayanan yang paripurna untuk masyarakat kota Mataram.

Begitupula dengan kesiapannya membuka pelayanan kelas III yang akan segera digratiskan. Saat ini penambahan ruang kelas III masih dalam proses pengerjaan. Ditargetkan November mendatang, RSUD Kota Mataram telah memiliki 168 bed untuk ruang rawat inap kelas III. “Saya kira dengan 168 bed cukup untuk melayani masyarakat,” tegasnya. (nia)

Anak Berkebutuhan Khusus akan Diberi Beasiswa Mataram (Suara NTB) Guna menunjang pendidikan anak berkebutuhan khusus, pemerintah akan segera menggelontorkan beasiswa bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus. Tidak hanya untuk siswa-siswi SLB saja, pemberian beasiswa ini juga diperuntukkan bagi siswa-siswi di sekolah inklusi.

Tahun ini pusat memberi jatah NTB sebanyak 3.265.

“Awalnya kita mengajukan 3.850 siswa, tetapi yang disetujui hanya 3.265 siswa,” terang Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus (PKLK) Dinas Dikpora NTB Haryadi Widiatmoko.

Menurutnya saat ini data siswa ABK yang masuk ke Dinas Dikpora NTB mencapai 3.850, masih ada kekurangan beasiswa untuk 600 siswa ABK. Jumlah ini belum termasuk untuk siswa-siswi ABK yang berada di NTB. Saat ini menurut data Dikpora ada sedikitnya 6.000 anakanak berkebutuhan khusus di NTB. Menurut Hariadi, jumlah anak berkebutuhan khusus di NTB ini terus meningkat seiring dengan semakin gencarnya pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Beruntung jatah tahun ini, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2012 lalu, NTB hanya memperoleh jatah 1.652 siswa. Pihaknya akan mengusulkan kembali kepada kementerian, kekurangan yang masih tersisa, agar seluruh siswa anak berkebutuhan khusus di NTB dapat tercover beasiswa.

Dengan beasiswa ini, para siswa akan mendapatkan sebesar Rp 1.550.000 per tahun ajaran. Beasiswa ini nantinya akan disalukan melalui sekolah dan digunakan murni untuk mendukung kebutuhan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Termasuk untuk biaya transportasi, biaya seragam dan biaya kebutuhan siswa lainnya. (nia)

SUARA NTB Selasa,

SUARA NTB

30 Juli 2013

Halaman 3

DPP Demokrat Safari Ramadhan

Ibas Minta Doa Tuan Guru di Lombok

TGH. Muhammad Zainul Majdi

Mataram (Suara NTB) Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menggelar safari Ramadan di Pulau Lombok, Senin (29/ 7). Safari dipimpin Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jendral (Purn) Pramono Edhie Wibowo serta sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat.

Dalam rangkaian kunjungannya itu, Ibas – sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono – meminta doa Tuan Guru di NTB agar partai Demokrat tetap amanah terhadap masyarakat.

Safari Ramadan tersebut diawali dengan menyapa masyarakat perajin cukli di Lingkungan Lendang Re Kelurahan Sayang-sayang, Kota Mataram. Masyarakat sekitar menyambut meriah kedatangan rombongan Ibas yang didampingi sejumlah Anggota DPR RI dari Demokrat, Sartono Hutomo, I Wayan Gunasta, Indrawati Sukadis, serta anggota DPR RI Dapil NTB, Nanang Samodra, Abdullah dan Indri Suliastiawati.

Edhie yang didampingi Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH. Muhammad Zainul Majdi juga menyempatkan diri berdialog dengan pengerajin cukli. Dalam kesempatan itu para petinggi partai berlambang mercy itu juga tampak terkagum melihat hasil kerajinan masyarakat Sayang-Sayang tersebut.

Kelompok perajin cukli di Kelurahan Sayang-Sayang itu mulai bergerak sejak 1988 dan sempat mencuat hingga mancanegara. Bahkan kerajian cukli Sayang-Sayang itu juga sempat diekspor hingga mancanegara seperti Spanyol dan Belanda.

Menurut Edhie Baskoro Yudhoyonono kedatangannya ke Lombok sebagai bentuk perhatiannya kepada masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan perajin Cukli di Mataram menurutnya menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk dapat menyejahterakan rakyatnya. “Kita patut bersyukur kepada Tuhan, dengan adanya kerajinan Cukli seperti ini semoga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan harapan kita bersama,”ujar Edhie di hadapan ratusan masyarakat lingkungan Lendang Re Sayang-Sayang kemarin.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jendral (Purn) Pramono Edhie Wibowo juga menekankan agar masyarakat tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Terlebih menurutnya Lom-

Edhie Baskoro Yudhoyono dan TGH. Muhammad Zainul Majdi saat melihat langsung proses pembuatan cukli di Lendang Re Sayang Sayang.

Seorang Pria Tewas Tertimpa Kendaraan Pemotong Kayu Bima (Suara NTB) Tangis keluarga pecah seketika, manakala Ruslan (29) warga Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima menghembuskan nafas terakhir di ruang IGD RSUD Bima, Senin (29/7). Ayah dua orang anak ini tewas setelah beberapa jam sebelumnya tertindih kendaraan pemotong kayu saat melintas di tikungan tajam di Desa Ncera Kecamatan Monta.

Kakak ipar korban, Radiman (35), menuturkan awalnya korban bersama dirinya dan seorang teman hendak pergi membelah kayu di Desa Lante Kecamatan yang sama. Saat itu, rombongan kecil ini berangkat sekitar pukul 07.30 WITA. Namun sesampainya di Desa Ncera, kendaraan tersebut tak kuat menanjak.

Hingga akhirnya Radiman turun untuk mencari batu untuk mengganjal ban. Sementara korban tetap di kendaraan untuk mengendalikan kendaraan. “Tapi pas saya ambil batu dan angkat kepala, mobilnya langsung mundur,” ujar Radiman. Saat itu, korban yang berupaya mengendalikan kendaraan langsung membanting stir. Namun nahas, upayanya tak berhasil sehingga kendaraan terguling ke dalam jurang sedalam sekitar 30 meter.

Badan korban pun tertindih beberapa kali dan langsung tak sadarkan diri. Saat itu juga, korban dilarikan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Ngali. Namun karena di Pustu tersebut tak mampu ditangani, korban kemudian dibawa ke RSUD Bima. Di RSUD Bima korban sempat dirawat beberapa saat, namun kemudian meghembuskan nafas terakhir saar di IGD. Hingga akhirnya, tangis keluarga pecah dan suasana di IGD mendadak histeris. (use)

bok menjadi daerah yang disebut sebagai kawasan seribu masjid.

Pramono yang juga ikut dalam konvensi Partai Demokrat tersebut juga berharap masyarakat benarbenar mendukung perjuangan pemimpinnya. Dengan lugas dia juga meminta dukungan dari masyarakat untuk tetap mendoakan partai Demokrat. “Kalau kubah masjidnya sudah biru berarti kita sudah menyatu. Semoga birunya semakin besar, Demokrat makin besar sehingga masyarakat bisa jaya,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Demokrat TGH. Muhammad Zainul Majdi menekankan bahwa produk Cukli di Sayang-Sayang akan terus didukung dan dikembangkan sebagai produk kebanggaan daerah. Pihaknya juga akan terus memfasilitasi masyarakat dan mendorong agar kawasan itu menjadi kawasan sentra ekonomi kreatif.

Dalam kesempatan itu Ibas beserta Pramono Edhie Wibowo juga memberikan bantuan kepada sejumlah perajin di kawasan itu.

Rombongan DPP Partai Demokrat selanjutnya melakukan safari Ramadan dengan mengunjungi dua Pondok Pesantren yakni Pondok Pesantren Al-Kamal di kawasan Narmada, Lombok Barat. Disana Ibas memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim, kaum du’afa’ dan pengurus masjid.

Edhi yang mengenal Lombok sebagai basis Ponpes dan Tuan Guru, berharap dukungan dan doa kepada keluarganya, kepada ayahnya yang saat ini menjadi Presiden RI. Khususnya kepada partainya, Demokrat, Edhie secara khusus meminta Tuan Guru untuk mendoakan agar partainya tetap langgeng bersama pengurus saat ini dan bisa lebih amanah. “Doakan agar Partai Demokrat Amanah kepada pengurus, amanah kepada masyarakat NTB, amanah kepada seluruh masyarakat Indonesia,” harapnya.

Selanjutnya rombongan mendatangi Pondok Pesantren Darul Habibi Paok Tawah, Praya, Lombok Tengah. Baik Ibas dan Pramono Edhi Wibowo dalam kesempatan itu juga meminta doa baik dari para Tuan Guru serta para santriwan dan santriwati. (ars/*)

Edhie Baskoro Yudhoyono saat menyerahkan bantuan ke Ponpes Al Kamal

Di Atas GTI, Pengajuan Izin Ditolak Pemda Tanjung (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus ekstra hati-hati untuk menerbitkan sejumlah izin untuk pengusaha yang berlokasi di Gili Trawangan.

Pasalnya beberapa izin usaha yang diajukan untuk memperoleh legal formalnya, berada di kawasan Gili Trawangan Indah (GTI) yang notabene berstatus konflik dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Kepala KPPT KLU, Ir. Melta, didampingi Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, L. Iqbal, Senin (29/ 7), memaparkan kendala lapangan yang menghambat proses dikeluarkan izin yang diajukan pemilik usaha. Di Gili Trawangan salah satunya, tidak sedikit pengusaha mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (Izin HO), izin peruntukan, maupun izin lokasi di kawasan wisata itu. Namun di antaranya juga tidak sedikit yang ditolak oleh KPPT lantaran alas hak untuk memperoleh izin belum dikantongi.

“Para pemilik usaha jasa wisata seringkali tidak bisa melengkapi syarat administrasi pembuatan izin, sebab tidak mempunyai

bukti kepemilikan yang sah. Atas hal ini pula, disinyalir 80 persen dari hotel, restoran dan usaha yang ada di sana tidak mengantongi izin sebagaimana diatur pemerintah daerah,” ungkap Melta.

Alas hak atas penguasaan tanah baik dalam bentuk sewa-menyewa, jual – beli, hibah, waris dan lainnya, masih banyak di antara pengusaha yang belum menunjukkan alas hak dimaksud. KPPT dalam hal ini pun tak serta merta melakukan proses ke tahap selanjutnya untuk menerbitkan izin yang diajukan.

Diakuinya, pihaknya banyak dipojokkan, karena mendapatkan izin sulit diperoleh. Meski demikian, ujarnya, KPPT tidak mempersulit penerbitan izin yang diajukan pengusaha. Pihaknya sendiri menjamin, jika berkas lengkap dan tanpa kendala berarti maka proses izin sudah dapat diterbitkan paling cepat 14 hari kerja.

Iqbal, menambahkan, pihaknya justru mengkhawatirkan adanya ‘perang’ klaim di tingkat bawah apabila setiap pengajuan izin diproses tetapi tanpa melihat alas hak yang jelas.

Menyikapi hal itu pula, pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan menahan pengajuan izin pengusaha tanpa alas hak yang jelas. (ari)

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Masyarakat Sayang Sayang antusias menyambut kedatangan rombongan DPP Partai Demokrat

Loteng akan Miliki Sirkuit Bertaraf Internasional Praya (Suara NTB) Sebuah sirkuit balap bertaraf internasional bakal segera dibangun di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Rencananya, sirkuit yang nantinya dipersiapkan untuk menggelar ajang balap Formula 1 (F1) tersebut akan dibangun sebuah Konsorsium yang merupakan gabungan beberapa investor asal Malaysia serta Cina.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie di Kantor Bupati Loteng, Senin (29/7). Putrie mengungkapkan, lokasi pembangunan sirkuit tersebut berada di kawasan Selong Belanak di lahan sekitar 150 hektar.

“Dengan luas lahan seperti itu, maka sirkuit yang dibangun ini nantinya bakal menjadi salah satu

sirkuit balap terluas di Asia,” klaimnya.

Proses pembangunan sirkuit itu sendiri, jelasnya bakal dimulai tahun 2014 mendatang. Pihak konsorsium investor sudah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah, sehingga secara legal formal, proses pembangunan tinggal menunggu kesiapan dari pihak investor saja.

Putrie menjelaskan, keberadaan sirkuit nantinya diharapkan bisa melengkapi berbagai fasilitas yang akan terbangun di kawasan Mandalika Resort. Apalagi, lokasi pembangunan sirkuit berada di luar kawasan Mandalika Resort.

Disinggung pengembangan kawasan Mandalika Resort, sejauh ini sudah mulai berjalan. Beberapa investor akan segera memulai pembangunan berbagai fasilitas penunjang pariwisata di kawasan tersebut. Salah satunya, Club Mediterania (ClubMed) yang akan

mulai proses pembangunan pada September mendatang.

Terkait hal itu, pemerintah daerah pun tengah fokus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pengembangan di kawasan tersebut. Salah satunya, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) selaku pengelola kawasan Mandalika Resort untuk mengirim 20 putra dan putri terbaik Loteng belajar di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali.

Ia menjelaskan, pengirim 20 putra dan putri terbaik Loteng tersebut, merupakan yang kedua kalinya.

Sebelumnya, pemerintah daerah menggandeng pihak Emaar Propertis dan mampu menghasilkan lulusan yang sudah bekerja di berbagai hotel dan restoran di Bali dan Lombok. (kir)

Akibat Cuaca Buruk, Antrean Kendaraan Terjadi di Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Cuaca buruk menyebabkan penyeberangan Padangbai (Bali)-Lembar (Lombok Barat), terganggu. Akibat nya, terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Lembar.

Penundaan keberangkatan terjadi mulai pukul 04.00 Wita Senin (29/7) dini hari. Sekitar pukul 13.00 Wita, Pelabuhan Lembar baru dibuka pukul 13.00 Wita.

Akibat penundaan keberangkatan kapal penumpang tersebut, antrean kendaraan pribadi dan truk memenuhi areal pelabuhan. Bahkan hampir meluber ke pelataran luar pelabuhan.

Namun setelah dibuka pukul 13.00 Wita, antrean tidak lagi berjubel. Tersisa sekitar 50 sampai 70 kendaraan yang antre di areal pelabuhan menunggu pemberangkatan.

Demikian dikatakan, Manager Usaha ASDP Cabang Lembar, Eko Yulianto, dikonfirmasi Senin (29/7).

Dikatakan, akibat cuaca buruk di perairan sekitar padangbae menyebabkan pelabuhan tersebut tutup sementara. “Ini berakibat juha terhadap Lembar, keberangkatan ditunda hari Senin, pukul empat dini hari,”ungkap Manager Usaha ASDP Cabang Lembar, Eko Yulianto.

Menurut laporan pihak BMKG yang ia terima, kondisi cuaca diperairan sekitar bali memang buruk. Tinggi gelombang mencapai 2 sampai 3 meter. Kondisi ini terjadi sampai 3 hari kedepan.

Atas dasar itulah, pihak pelabuhan setempat mengambil tindakan menutup sementara pelabuhan itu sampai kondisi cuaca normal. Penutupan katanya dilakukan Senin dini hari.

Akibatnya, keberangkatan kapal penumpang dari pelabuhan Lembar sendiri terganggu. Karena tak mau mengambil resiko, pihak ASDP pun menunda semua keebrangkatan mulai dini hari, sampai

siang hari. Akibatnya, antrean panjang kendaraan, baik itu truk, kendaraaan penumpang dan kendaradua berjubel memenuhi areal pelabuhan.”Untunya tidak sampai ke keluar areal pelabuhan,”kata Eko. Namun setelah dibuka kembali sekitar pukul 13.00 Wita, atas pertimbangan cuaca sedikit normal. Antrean kendaraan sedikit berkurang, tadinya memenuhi areal pelabuhan namun mulai berkurang. Bahkan menurut catatan petugasnya, antrean kendaraan berksiar antara 50 sampai 70 unit. Kondisi akan kembali normal katanya, jika keberangkatan normal hingga pukul 19.00 Wita hingga 20.00 Wita.

Namun ia tidak berani memastikan kondisi akan normal. Karena, setiap saat cuaca akan berubah. “Tidak bisa diprediksi cuaca ini,”ujarnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

Tiga Tahun Tak Berkabar

TKW KSB Pulang dalam Keadaan Meninggal Taliwang (Suara NTB) Satu lagi tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pulang dalam keadaan meninggal dunia. Kali ini TKW bernama Rosiana dari kecamatan Brang Rea, Minggu dini hari lalu pulang ke rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa lagi.

Kepulangan jenazah Rosiana diterima dengan pilu oleh pihak keluarga. Betapa tidak, sejak berangkat tiga tahun silam ke Arab Saudi, Rosiana tidak pernah memberikan kabar sama sekali meski keluarganya mencoba berkomunikasi. “Dia tidak pernah memberikan kabar sampai kami akhirnya menerima informasi kalau dia sekarang sudah meninggal,” jelas Ahmad Tarmizi kepada media ini, Senin (29/7).

Ahmad mengaku ia dan keluarga besar tidak mengetahui secara pasti penyebab kematian Rosiana. Pihak keluarga yang menerima jenazah di Bandara Internasional Lombok (BIL) langsung membawa pulang dan menguburkannya di pemakaman setempat. Namun pihak kepolisian yang mengetahui kepulangan jenazah Rosiana meminta untuk dilakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan itu, beberapa kejanggalan terlihat pada jenazah Rosiana. Di antaranya tidak terlihatnya biji mata korban dan adanya luka jahitan di bawah telinga hingga dada.

“Jadi saat polisi datang terpaksa kuburannya kita bongkar lagi. Dan kami pihak keluarga kaget karena ada banyak kejanggalan di tubuh Rosiana,” timpal Ahmad.

Dengan temuan itu Ahmad dan pihak keluarganya pun merasa sangat kaget. Hal ini disebabkan berdasarkan surat keterangan kematian yang diterimanya dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi. Penyebab meninggalnya Rosiana akibat penyakit sesak napas yang dideritanya. “Kalau kena penyaki sesak napas, tapi kok jeazahnya tidak ditemukan bola matanya dan ada jahitan seperti bekas bedah pada bagian dadanya,” tukas Ahmad sembari menambahkan jika kesaksiannya tersebut juga disaksikan oleh aparat kepolisian saat kuburan Rosiana dibongkar kembali.

“Saya tidak mengada-ngada, polisi melihat juga kondisi mayat Rosiana. Jadi kami dari pihak keluarga sangsi kalau Rosiana itu meninggal karena penyakit sesak napas yang dideritanya,” tambahnya.

Ahmad mengatakan, dengan kondisi jenazah Rosiana yang tidak lazim tersebut ia dan pihak keluarga besarnya berharap agar pemerintah melalui dinas teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan pengusutan dan mencari informasi terpercaya penyebab kematian Rosiana. Selain itu ia juga meminta agar seluruh hak korban, sebab selama menjadi TKW, Rosiana diketahui tidak pernah mengirimkan uang kepada keluarganya.

“Kami yakin Rosiana punya hak yang belum tuntas selama menjadi TKW. Jadi kami minta pemerintah membatu kami,” imbuhnya. (bug)

Cegah AIDS

ABAT Sambangi Sekolah Taliwang (Suara NTB) Tim fasilitator Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) terus melakukan kampanye pencegahan HIV-AIDS. Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 20 sekolah yang telah didatangi untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan.

Anggota Tim Fasilitator, Abdul Munir, SE mengatakan, tujuan pelaksanaan kampanye ini adanya memberikan pengetahuan yang benar dan komprehensif tentang HIV-AIDS terhadap kaum muda jenjang usia antara1524 tahun. Adapun pesan kunci pada sosialisasi ini adalah ‘’jiwa yang tegas no narkoba, hati yang murni dan no seks beresiko”. “Jadi sosialisasi ini untuk menggerakkan kaum muda untuk melek dan sadar dengan penyakit HIV/AIDS terutama dari sisi penularan dan cara mencegahnya,” terangnya kepada wartawan, Senin (29/7).

Menurut Munir, hasil yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kampanye itu adalah, kaum muda yang berpotensi dapat menjaga diri agar tidak tertular dari virus HIVAIDS, tidak ada sikap diskriminatif terhadap pengidap HIV dan penderita AIDS, memunculkan keinginan para kaum muda untuk memeriksakan diri, agar bisa diberikan penanganan cepat bagi yang telah tertular.

“Sekolah pada jenjang menengah pertama dan menengah atas yang telah didatangi, bahkan pernah dilakukan kampanye di hadapan komunitas muda. Jadi tim fasilitator akan terus melakukan kampanye tentang bahaya dan penyebab munculnya HIV-AIDS,“ urainya.

Ia berharap kepada semua pihak, komponen masyarakat secara umum untuk sama-sama menjaga penyebaran virus HIV-AIDS dengan menjauhi narkoba, karena virus itu muncul jika yang bersangkutan menggunakan narkoba dan seks bebas. “Mari kita sama-sama menjaga diri untuk terhindar dari virus HIV-AIDS,” harap Munir. (bug)

Pendukung Nuraini Protes Berkas PAW Partai Merdeka Dompu (Suara NTB) Massa pendukung Ir. Nuraini, caleg Partai Merdeka nomor urut 2 pada Pemilu 2009 lalu memprotes dan keberatan atas berkas yang diajukan DPD Partai Merdeka untuk menggantikan H. Didi Wahyuddin, SE yang pindah partai. Pasalnya, caleg yang diajukan partai Merdeka justru Nadimin yang notabene memperoleh suara terbanyak ketiga. Namun Nuraini mengaku baru mengetahui dirinya dipecat oleh partai untuk kepentingan meloloskan PAW Nadimin setelah diajukan ke KPU untuk verifikasi.

Puluhan massa pendukung Ir. Nuraini ini mendatangi kantor DPRD Dompu dan mendobrak pintu gerbang kantor yang ditutup petugas keamanan Dewan hingga rusak. Massa pun sempat melakukan sweeping H. Didi Wahyuddin, SE anggota Dewan dari Partai Merdeka, Senin (29/7). Namun massa akhirnya diterima Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE. Kepada pendukung Nuraini, Ketua Dewan mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memproses pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan, karena pergantian anggota Dewan diajukan oleh pimpinan partainya dan untuk memverifikasi calon pengganti menjadi kewenangan KPU. “Untuk berkas PAW empat anggota Dewan termasuk dari partai Merdeka sedang diproses di KPU. Bila KPU menyatakan calon yang diajukan partai memenuhi syarat, maka pihaknya akan melanjutkan ke Gubernur melalui Bupati. Tapi bila tidak memenuhi syarat, kita kembali-

kan ke partainya,” katanya.

Didin, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah H. Didi Wahyuddin, SE dari partai Merdeka di daerah pemilihan (Dapil) 2 adalah Ir Nuraini. Nadimin yang diajukan partainya saat ini merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak ketiga. “Alasan pemecatan sehingga diajukan Nadimin merupakan permainan H Didi,” katanya.

Selain mendatangi kantor Dewan, massa pendukung Nuraini ini juga mendatangi kantor KPU Dompu dan meminta untuk menolak berkas milik Nadimin. Karena calon yang berhak untuk menggantikan H. Didi adalah Ir Nuraini sebagai peraih suara terbanyak kedua.

Namun Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE mengatakan, pihaknya masih memproses berkas calon pengganti anggota Dewan, termasuk berkas untuk calon pengganti partai Merdeka. Berdasarkan berkas itulah, nanti akan disimpulkan yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak.

Bappeda Ajak Pimpinan SKPD Perbaiki Alur Penganggaran Dompu (Suara NTB) Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Ir Ruslan mengajak pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memperbaiki sistem penganggaran di daerah. Selama ini ada kesan berjalan masing-masing dan berimbas pada kurang baiknya penganggaran.

“Saya mengajak kepada pimpinan SKPD khususnya untuk konsisten pada mekanisme dan sistem penganggaran. Karena selama ini ada beberapa program yang muncul setelah RKA sudah selesai disusun dan mengganggu sistem pengangaran yang ada,” ajak Ruslan dalam pertemuan tim koordinator program AIPD di Bappeda Dompu, Senin (29/7).

Bila tidak dimulai dari masing-masing pimpinan SKPD, maka perbaikan sistem anggaran daerah tidak akan pernah berubah. Karenanya, Ruslan mengaku, untuk rencana kebijakan umum anggaran dan pri-

oritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD Perubahan 2013 kendati sudah selesai disusun, tapi sebelum dibahas bersama tim anggaran pemerintah (TAPD), maka pihaknya belum akan menyampaikan ke Dewan.

Ruslan juga mengatakan, kemajuan Dompu akan sangat bergantung dari keikhlasan dan kemauan bekerja dari warga Dompu itu sendiri. Karenanya, dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. “Tanpa kerja dan keikhlasan dari kita semua, maka Dompu tidak akan pernah maju,” katanya.

Bagian dari tahapan perbaikan perencanaan yang melibatkan semua pihak, hasil reses Dewan pertama Dewan diharapkan bisa dilembagakan dan dimasukkan dalam APBD dan program reses kedua dimasukkan dalam APBD Perubahan. Untuk reses ketiga diharapkan sebagai evaluasi program dari hasil kerja sebelumnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

KOORDINASI - Tim koordinator kabupaten untuk program AIPD Dompu saat melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Senin (29/7).

Dewan Bahas Raperda Retribusi Naker Asing Taliwang (Suara NTB) Badan Legislatif (Baleg) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Raperda retribusi biaya pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU).

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD KSB, Andi Laweng, SH MH yang dikonfirmasi media ini, Senin (29/7) mengakui sebelumnya pihaknya telah berkomunikasi langsung dari pimpinan agar segera menindaklanjuti atas raperda usulan pemerintah itu. “Dari hasil komunikasi itu maknya Baleg sekarang mulai membahas produk hukum itu,” tuturnya.

(Suara NTB/dok)

Andi Laweng

Meski sudah mulai membahas, politisi Partai Keadi-

Halaman 4

lan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini belum bisa dipastikan kapan kedua Raperda itu bisa ditindaklanjuti dalam pembahasan secara detail.

Sebab sejumlah berkas kelengkapan keduanya belum terlengkapi.

“Kami dari Baleg akan melakukan kajian secara detail soal Raperda itu, nantinya hasil kajian yang dilakukan Baleg akan dikembalikan kepada pimpinan. Jika Raperda usulan pemerintah itu dianggap memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, maka pimpinan akan meminta Badan Musyawarah (Banmus) untuk menyusun jadwal pembahasan secara detail sampai pada paripurna penetapannya,“ lanjut Laweng.

Sementara itu Wakil Ketua

DPRD KSB, Abidin Nasar SP yang dikonfirmasi terpisah mengaku, sebelumnya terjadi miskomunikasi pada jalur administrasi terkait kedua Raperda tersebut. Alhasil pembahasan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif itu mengalami keterlambatan.

“Semua sudah jelas dan Baleg sudah mulai melakukan pembahasan atas kedua Raperda itu,” ujarnya.

Abidin berharap, pembahasan internal Baleg tidak memakan waktu lama dan segera diberikan disposisi kepada pimpinan, agar dapat ditindaklanjuti kepada Banmus, jika memang Baleg menganggap Raperda itu dibutuhkan. “Kita tunggu saja hasil dari Baleg, “ terang Abidin Nasar. (bug)

(Suara NTB/ula)

PROTES - Massa pendukung Ir Nuraini, caleg nomor urut 2 di partai Merdeka melakukan protes dengan merusak pintu gerbang kantor DPRD Dompu, Senin (29/7).

“Kita baru terima berkasnya, kita proses dulu,” katanya.

Sementara di tempat terpisah, Ir Nuraini kepada wartawan, mengaku pemberhentian dirinya baru diketahui pada Senin (22/7) lalu karena menjadi lampiran berkas Nadimin selaku calon pengganti H Didi Wahyuddin, SE. Pada Rabu (24/7), berkas itu dilanjutkan ke KPU Dompu.

“Itupun saya dikasi tahu orang, karena hingga saat ini saya

belum melihat surat pemecatan saya,” katanya.

Karenanya, Nurani mengaku, keberatan atas pemecatan dirinya. Apalagi pemecatan itu erat kaitannya dengan PAW, di mana seharusnya dirinyalah yang berhak menggantikan H. Didi yang sudah pindah partai karena menjadi caleg untuk Pemilu 2014 mendatang. “Yang memperoleh suara terbanyak kedua pada Pemilu lalu setelah

H Didi, ya saya. Kalau Nadimin itu perolehan suaranya ketiga,” terangnya.

Keberatannya ini telah disampaikan ke Pimpinan Dewan dan KPU Dompu untuk tidak memproses PAW H Didi Wahyuddin. Surat ini juga telah ditembuskan kepada DPP dan DPW Partai Merdeka hingga Bupati Dompu. “Untuk langkah lain, masih menunggu keberatan saya ajukan,” katanya. (ula)

Pelanggan PDAM Protes, Diduga Petugas Pencatat Meteran Air Main Tebak Bima (Suara NTB) Seorang warga, Yasin Ismail warga Kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima, mendatangi Kantor PDAM Bima, memprotes terhadap pembengkakan tagihan pembayaran air. Pembengkakan biaya ini baru diketahuinya ketika hendak membayar tagihan, Senin (29/7).

Yasin kemudian diterima oleh Direktur Umum PDAM, H. Abdullah. Kepada Abdullah, Yasin kemudian menyampaikan protesnya. Di mana pada bulan terakhir, dia mendapati tagihan rekening air membengkak. Sementara penggunaan dirasanya tak terlalu banyak.

Untuk itu, enam bulan terakhir pemakaian dirinya hanya

membayar sekitar Rp 30 ribu per bulan, namun pada bulan ini malah membayar sebanyak Rp 165 ribu. “Padahal kami ini pelanggan rumahan, bukan industri,” ujarnya. Di mana, pemakaiannya hanya untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Dia menilai petugas pencatat meteran air hanya main tebak.

Tak hanya itu, air yang tersalurkan juga sering macet.

Untuk itu, dia meminta pihak PDAM Bima untuk profesional mendata rekening air pelanggan. Agar tak merugikan pelanggan sementara pelayanan PDAM sendiri dinilai belum begitu memuaskan.

Ditemui setelahnya, Dirut Bagian Umum PDAM Bima, H. Abdullah menuturkan telah menerima masukan dan protes

dimaksud. Namun untuk lebih jelasnya pihaknya akan segera turun ke rumah pelanggan dimaksud untuk melakukan pengecekan. Bila angka yang tertera memang tidak benar pihaknya akan melakukan koreksi terhadap pembayaran.

“Kalau nanti kami yang salah, maka kelebihan uang yang sudah dibayarkan oleh Pak Yasin akan dianggap untuk membayar bulan ini (setelahnya, red),” ujar Abdullah.

Diakui Abdullah, adanya pembengkaknya biaya yang dibayar oleh pelanggan seringkali terjadi, lantaran petugas pendata rekening air yang salah membaca. Untuk itu, dia berjanji, akan mengevaluasi kembali pendataan tersebut. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

Halaman 5

Dana Rp 500 Juta Dikembalikan ke Kelompok Petani melalui Koperasi Dari Hal. 1 Kita jaga semua ini, karena ini pernah menjadi temuan BPK,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm yang memimpin pertemuan tersebut.

Sebelum pencairan, harus ada berita acara yang akan ditandatangani ke dua belah pihak. Mori juga meminta kepada Bank Bukopin untuk tidak mencairkan dana tersebut sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘’Jadi kedua belah pihak harus matching. Tanpa ada kesepakatan atau matching antara kedua belah pihak ini, bapak jangan mencairkan,” saran Mori kepada pihak Bank Bukopin.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, Kepala DKP NTB, Ir. H. Moh. Ali Syahdan, MM menyampaikan bahwa pada awalnya pihaknya ingin membentuk lembaga keuangan seperti BPR khusus untuk masyarakat pesisir. Pihaknya kemudian mengusulkan dana hibah Rp 5 miliar yang akan ditujukan untuk 10 kawasan pesisir. Namun begitu dana keluar, dananya hanya Rp 500 juta yang menjadi dana bergulir. ‘’Dengan dana itu tidak bisa dibuat lembaga keuangan,” ujarnya.

Setelah mengetahui Bank Bukopin mempunyai program swamitra, maka dipilihlah Bank Bukopin untuk penyaluran dana tersebut. Kemudian dibentuklah koperasi sebagai unit simpan pinjam yang dikerjasamakan dengan Bukopin. Kemudian Bank Bukopin mensyaratkan, dalam pembentukan swamitra harus ada jaminan dari pemerintah. Dana Rp 500 juta kemudian dijadikan jaminan.

“Saya tidak tahu persis kenapa di tengah jalan ini collapse.

Padahal tiap tiga bulan saya selalu datang mengecek. Program swamitra di tempat lain tidak ada masalah,” ujarnya. Ia pun mengakui pihaknya salah secara prosedural karena dana berguir tersebut dijadikan jaminan di bank.

Terkait persoalan itu, BPK merekomendasikan tiga hal yaitu meminta Gubernur NTB menegur Kepala DKP, kemudian membuat pengikatan antara DKP dan koperasi, dan ke tiga membuat mekanisme pengembalian dana bergulir ke kas daerah. Selanjutnya digelar pertemuan dengan berbagai pihak seperti BPK, BPKP, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Keuangan. ‘’Namun pada saat itu pihak BPK tidak datang dan melalui SMS pihak BPK bilang keputusan diserahkan ke pemda. Di sana kemudian berkembang apakah uang dikembalikan ke kelompok langsung atau ke kas daerah.

Biro Hukum mengusulkan untuk dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun 2014 dikembalikan lagi ke petani,” paparnya.

Sejak ada temuan BPK, di tahun 2011 program swamitra atau dana bergulir tersebut tak

lagi dilanjutkan namun melalui dana hibah. ‘’Intinya kami inginnya membuat lembaga keuangan, tapi terbentur anggaran yang hanya untuk dana bergulir,” ujarnya. Pihak DKP kemudian memutuskan untuk pembatalan kerjasama dengan Bank Bukopin melalui program swamitra,. Bukopin juga diberikan deadline waktu pencairan dana hingga tanggal 31 Juli.

Sementara itu Pimpinan Bank Bukopin Mataram, Dicky Prihantana menyampaikan ada dana bergulir tersebut di pihaknya dalam bentuk deposito yang jumlahnya Rp 499.900.000 atas nama KSU “Mina Algae Bersaing”. Pihaknya juga mendapat surat dari DKP untuk mencairkan dana tersebut, namun pihaknya tidak bisa mencairkan karena deposito tersebut atas nama KSU “Mina Algae Bersaing”. ‘’Kami mencairkan berdasarkan siapa yang punya dan tepat sasaran. Kalau KSU meminta pencairan, kami harus tahu itu dana siapa. Antara DKP dan KSU harus clear dulu,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd menyampaikan munculnya persoalan ini menurutnya karena perubahan sepihak Biro Keuangan dalam usulan DKP dimana seharusnya dana hibah namun menjadi dana bergulir. ‘’Seharusnya yang mendapat peringatan adalah Biro Keuangan,” tandasnya. Ia pun menyayangkan absennya Biro Keuangan dalam pertemuan kemarin.

Untuk itu ia menyarankan agar ada pertemuan khusus dengan Biro Keuangan untuk membahas masalah ini.

Anggota Komisi II lainnya, H. Mahsun Ridwainy, S.Sos mempertanyakan kenapa dana Rp 500 juta dibuat deposito dan dijadikan agunan oleh pihak DKP NTB di Bank Bukopin. Jika namanya dana bergulir, tentu dana tersebut harus disalurkan bukan didiamkan dalam bentuk deposito. Sedangkan Hadi Sulthon mempertanyakan kepada Bank Bukopin apakah tanpa ada agunan program swamitra tetap ada.

Dicky Prihantana menyampaikan, selama ini program swamitra tidak ada agunan.

Dengan adanya agunan tersebut, ia menduga pihak DKP NTB mengadopsi pola swamitra yang pernah dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Dimana dana DKP dimasukkan ke Bukopin sebagai jaminan untuk penyaluran kredit. ‘’Karena swamitra itu ada dua pola. Pertama pola investor biasa tanpa jaminan dan pola program khusus dana kelautan oleh Menlutkan,” terangnya. (yan)

Diduga Ada Oknum Swamitra Terlibat Dari Hal. 1 Sesuai dengan pasal itu, jika ada kerugian usaha yang timbul akan ditanggung pihak koperasi. ‘’Pihak KSU ‘’Mina Algae Bersaing juga bersurat ke DKP NTB pada tanggal 28 Mei 2012, namun belum pernah ditanggapi.”

Agung juga mengakui pihaknya tidak bisa tenang sebelum dana tabungan tersebut dicairkan karena ia dan pengurus koperasi diancam akan dilaporkan ke polisi oleh masyarakat. Jika tabungan tersebut tak dibagikan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Padahal pihak yang menarik tabungan dari masyarakat adalah swamitra yang pegawainya dari Bukopin.

“Pihak koperasi hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang mengelola dan menarik tabungan adalah karyawan swamitra,” ujarnya. Ia pun menegaskan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam menghimpunan dana masyarakat tersebut. Uang tabungan itupun tidak pernah dilihat pihak koperasi.

Menanggapi hal ini, Pimpinan Bukopin Cabang Mataram, Dicky Prihantana mengatakan, pihaknya tidak punya tanggung jawab terhadap dana pihak ke tiga. Pihaknya hanya bertanggung jawab terhadap dana bergulir Rp 500 juta tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui dana tabungan yang dimaksud. Dicky juga menegas-

kan uang tabungan tersebut tidak ada di Bukopin namun ada di swamitra.

Dari pernyataan tersebut, kemudian Komisi II menduga ada permainan oknum yang mengelola swamitra dalam masalah tabungan masyarakat ini. Sekretaris Komisi II, Mori Hanafi, SE.,M.comm menanyakan kepada pihak KSU “Mina Algae Bersaing” siapa nama karyawan pengelola swamitra tersebut. Agung menyebutkan dua nama yang merupakan karyawan swamitra.

Anggota Komisi II, Dra. Hj. Wartiah menyampaikan terkait masalah tabungan ini, Bukopin tidak bisa lepas dari tanggung jawab karena ini menyangkut pihak bank yang terlibat dalam swamitra tersebut. Bukopin diminta bersikap tegas terhadp dua nama yang disebutkan pihak KSU. Sementara itu Zaulkarnaen, SE.,MM menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib karena diduga oknum ini memanfaatkan nama koperasi. “Bukopin juga jangan lepas tanggung jawab karena ini adalah orang-orangnya,” tegasnya. Mori Hanafi juga memberikan saran yang sama. ‘’Karena ini oknum bermain, saran kami laporkan saja ke aparat berwajib,” sarannya. (yan)

Kejelasan Divestasi Newmont Dari Hal. 1 ini tidak berlarut-larut,’’ kata anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi di Jakarta, Senin (29/7).

Menurut dia, apa pun alasan yang diinginkan pemerintah harus segera disampaikan meskipun harus mendapat tanggapan DPR,. Namun masalah divestasi adalah murni keinginan pemerintah.

Politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah satu suara sehingga pihaknya mendukung dan mengawal rencana pemerintah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menginginkan pemerintah pusat membeli sisa saham tujuh persen Newmont, sedangkan pendanaan akan diambil dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi saham Newmont diperkirakan sebesar 246,8 juta dolar Amerika atau Rp 2,4 triliun. Sikap Chatib itu berseberangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang ingin sisa saham Newmont tidak diambil pemerintah pusat. (ant/Bali Post)

Dialog Publik BGI

Kondusivitas Bisa Dicapai dengan Toleransi Antarumat Beragama

(Suara NTB/bul)

SILATURAHMI - Manager Telkomsel Branch Mataram, Khalid J.Salam (paling kiri) didampingi Supervisor Community & Segmented Customer Telkomsel Branch Mataram, Suparto (paling kanan), menyempatkan foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke dua dari kanan) dan Redpel Suara NTB, Raka Akriyani (ke dua dari kiri) dalam silaturahminya ke Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Senin (29/7) kemarin.

INTERAKTIF PAJAK Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra) kembali mengadakan sosialisasi di Radio Global FM Lombok, Sabtu, (27/7). Tema sosialisasi ‘’Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013’’.

Tampil sebagai nara sumber, Ardi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra), Denny Taufik (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusra) dan Arif Darmawan (Kepala Subbag Kepegawaian Kanwil DJP Nusra).

Ardi Nugroho pada kesempatan itu menjelaskan bahwa PP 46 tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal yang diatur oleh PP ini adalah mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak.

Ditambahkan, maksud diterbitkannya PP 46 tahun 2013, pertama memudahkan dan penyederhanaan aturan perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak perlu menyelenggarakan pembukuan rumit yang menyita waktu. Ke dua, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi yaitu tertib administrasi cukup dilaku-

DJP Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 kan dengan pencatatan yang dilakukan secara sederhana. Ke tiga, mengedukasi masyarakat untuk transparan, memberikan keadilan yang merata bagi semua Wajib Pajak dan menciptakan persaingan usaha yang sehat karena semua Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria pengusaha yang ditetapkan dalam PP 46 2013 tanpa terkecuali dikenakan tarif yang sama.

Ke empat, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, dengan diberlakukannya PP ini semua pengusaha yang belum terdaftar sebagai pembayar pajak dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi pembayar pajak dan ikut berkontribusi kepada terlaksananya pembangunan.

Deny Taufik menambahkan

bahwa tujuan lain diterbitkannya PP 46 tahun 2013, untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

Mengedukasi masyarakat pentingnya pajak yang dihimpun oleh negara untuk disalurkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme APBN/APBD. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Mengenai Subjek Pajak yang dikenakan PP 46 tahun 2013 adalah orang pribadi, badan dan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), juga untuk yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. (adv)

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Tiga nara sumber dari DJP Nusra dalam sosialisasi ‘’Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013’’ di Radio Global FM Lombok.

Mataram (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga tahun penjara terhadap Joti Baskara, terdakwa kasus penyebar SMS isu penculikan Oktober 2012 lalu. Terdakwa dinilai bersalah karena tindakannya tidak hanya membuat masyarakat Lombok resah, tapi juga menyebabkan lima korban tewas sia-sia.

JPU La Kamis, SH, MH Hademan, SH dan Eka, SH mengganjar terdakwa dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa dinilai menyalahgunakan alat komunikasi HP dengan menyebar SMS meresahkan kepada Kepolisian dan

masyarakat.

Dalam uraian dakwaannya, JPU menyebut tindakan terdakwa 22 Oktober 2012 lalu, menyebar SMS yang isinya ancaman penculikan terhadap anak anak di Lombok.

Hakim yang memimpin sidang, meminta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan.

Atas tuntuan itu, Joti mengaku akan menyampaikan keberatan melalui pembelaannya. Ia mengaku, tidak pernah berniat untuk menyebar isu penculikan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan korban. Melainkan ingin membantu menyampaikan kepada Kepolisian dan masyarakat terkait SMS tersebut. (ars)

Tak Cocok Rumput Laut, Nelayan Minta Bantuan Keramba Udang menurut mereka sangat tidak pas untuk rumput laut.

Gelombang yang tinggi saat air pasang, membuat alat penangkar rumput laut labil, sehingga rawan terganggu pertumbuhannya.

Itu kemudian terbukti ketika gelombang pasang yang menghujam Pantai Ampenan Juni lalu. Hampir seluruh alat penangkaran terhempas ombak dan hilang. Alih alih rumput laut bisa hidup, bibit pun hilang ikut tersapu ombak. “Di Ampenan ini kan terhubung langsung dengan laut lepas. Jadi ombaknya keras kalau angin barat kencang, alat penangkar model yang dibuat sekarang ini langsung hanyut,” kata Zaenal, nelayan setempat.

Pantauan Suara NTB Minggu (28/7) lalu di titik berbeda di sekitar Pantai Penghulu Agung, pelampung bola masih terapung tak beraturan.

Pelampung berjumlah sekitar 50 an ini masih terikat dengan jangkar sehingga tak

hanyut. Ketika diangkat, terlihat jaring penangkar yang kosong. Tapi di beberapa jaring penangkar, masih ada terdapat rumput laut yang bisa tumbuh. Tapi itu tidak seberapa dibanding bibit 10 ton yang ditebar sebelumnya. ‘’Jadi sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, apalagi mau dipanen,” kata Amaq Gek, nelayan setempat.

Belajar dari itu, mereka sebenarnya sangat berharap bisa jadi bahan evaluasi Pemkot Mataram khususnya BPBD Kota Mataram sebelum menurunkan bantuan. Jika rumput laut gagal, mestinya dipikirkan lagi bantuan yang pas. Menurut Amaq Gek, yang paling mungkin dibudidayakan adalah udang yang penangkarannya dalam keramba.

Model budidaya ini tidak terpengaruh dengan gelombang pasang atau angin dari arah manapun. Menurut kajian sederhana Amaq Gek, konstruksi keramba yang standar, cukup stabil jika dipasang di Pantai Ampenan.

Ia mencontohkan budidaya

udang yang sedang digiatkannya. Keramba udang itu sudah dua kali panen kurang dari setahun. Hasilnya lebih riil menurutnya. “Sekarang ini keramba udang yang saya budi dayakan siap dipanen,” tuturnya. Hasilnya pun tak kalah produktif, bahkan sekali panen bisa mencapai Rp 15 juta.

Jika saja saat itu BPBD melakukan studi kelayakan sebelum menurunkan bantuan, maka kondisinya tidak seperti saat ini, bantuan alat penangkar rumput laut sia sia. Apalagi saat ini diperparah dengan masuknya penegak hukum menyelidiki adanya indikasi korupsi di balik bantuan senilai Rp 1,4 miliar itu.

Sebelum turunnya bantuan pun, sudah ada indikasi proyek dikerjakan oleh sub ke kontraktor lain. Sehingga anggaran yang digelontorkan diduga tidak sampai Rp 1 miliar. Nelayan pun jadi korban tak merasakan manfaat apa-apa, justru energinya sempat terkuras mengurus proyek gagal itu. (ars)

hammadiyah Mataram ini.

Banyak survey yang dilakukan oleh lembaga nasional terkait kondisi kekerasan yang ada di NTB. Hal ini disebabkan hanya karena perbedaan yang sifatnya manusiawi yang telah memang menjadi fitrah manusia itu sendiri. Beberapa hasil survei, menjadi pertanyaan, bahwa ada tidak korelasi yang terjadi di tengah kekerasan tersebut. ‘’Maka dari itu, disinilah fungsi korelasi sosial yang dilakukan oleh penegak hukum agar nantinya apa yang dicita-citakan bangsa dapat tercapai dengan baik,’’ terangnya.

Dr. Agus Rashidin dari Kesbangpoldagri NTB membeberkan, peran pemerintah selalu melakukan sosialisasi untuk selalu menjaga dan memupuk keberagaman yang terjadi, mengingat negara ini merupakan negara yang terdiri atas perbedaan. ‘’Sehingga warga masyarakat juga seharusnya selalu menjaga terciptanya halhal yang dapat membuat ketenteraman selalu terjalin diantara sesame,’’ajaknya.

AKBP Ruslan Abdul Gani dari Binmas Polda NTB membeberkan, Tupoksi Polda NTB sebagai pengayom masyarakat dan sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tudgas tersebut, tidak akan mungkin polisi bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta masyarakat agar mendukung apa yang menjadi programprogram Kepolisian. ‘’Dimana jika hal ini bisa dilakukan, maka terkait konflik yang terjadi akan sangat mudah dapat dicari akar permasalahan yang terjadi pada konflik tersebut,’’ sebutnya, seraya menambahkan, langkah strategi yang dilakukan, preentif, preventif dan represif. (ars)

BPK Minta Komisi I Bersurat Dari Hal. 1

Penyebar SMS Isu Penculikan Dituntut Tiga Tahun Penjara

Dari Hal. 1

Mataram (Suara NTB) Segala bentuk perbedaan, suku, agama dan ras, bisa menjadi potensi konflik paling berbahaya. Apalagi di Indonesia dengan beragam perbedaan itu, khususnya di NTB menjadi daerah dengan potensi konflik tinggi. Namun jika potensi konflik itu dikelola kearah positif, toleransi atas perbedaan, maka bisa menjadi bentuk perdamaian dan menghargai antarsesama.

Hal itu terungkap dalam dialog publik yang diselenggarakan Bumi Gora Institute (BGI), Minggu (28/7) lalu, dengan tema ‘’Mengupas Toleransi Beragama untuk Kondusivitas Daerah’’. Direktur BGI, Samsul Hasan Basri dalam pembukaan menyampaikan, ada problematika yang disebabkan oleh perbedaan, baik itu suku, agama dan ras. Tetapi menurutnya, jika melihat lebih luas hal perbedaan tersebut, merupakan fitrah sebagai penguat jadi diri antara sesama. ‘’Mari kita konsep kebutuhan bersama agar apa yang menjadi perbedaan dapat disatukan dalam sebuah tujuan yang jelas.

Sehingga dengan perbedaan ini maka akan terjalin stabilitas dan stabilitas yang ada di daerah terutama di daerah NTB ini,’’ kata Samsul.

Syafril, Spd, M.pd mewakili akademisi menyebut, perbedaan merupakan fenomena yang acap kali diperbincangkan. Bahkan dari zaman Nabi sampai sekarang masih sering diperbincangkan. Akan tetapi titik temu yang diharapkan malah tidak sesuai dengan keinginan. “Perbedaan harus diterima sebagai sesuatu yang dzahir. Kekerasan yang banyak terjadi di daerah maupun negara ini merupakan suatu hal yang ironi kita lihat,” kata Dekan FKIP Universitas Mu-

‘’Kami berharap Dewan bisa bersurat secara resmi jika memang ada permintaan audit. Beberapa kali pengaduan dari masyarakat juga kami tindaklanjuti setelah dilayangkan surat resmi ke kami,”’kata Humas BPK RI Perwakilan NTB, Oky Marzuki kepada Suara NTB di ruangannya, Senin (29/7).

Sesuai prosedur, surat itu kemudian ditelaah Pimpinan BPK untuk ditindaklanjuti ke tim auditor. Jika menurut pimpinan lembaga bisa dimasukkan dalam agenda audit, maka bisa dipastikannya surat tersebut bisa ditindaklanjut. “Dua hal yang menjadi proses setelah surat diterima. Jika dimasukkan dalam agenda audit, maka tim akan turun. Jika tidak (masuk agenda audit) maka akan dibuatkan perencanaan,” terangnya. Lebih jauh lagi, jika surat itu bisa dijadikan dasar tindak lanjut, maka pihaknya tinggal melakukan pendalaman berdasarkan informasi awal yang diberikan. Apalagi jika dasar surat yang disampaikan Dewan itu adalah audit yang sudah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka akan cukup membantu turunnya tim. ‘’Memang data awal tadi tidak bisa disebut memudahkan tim audit, tapi akan cukup membantu,” terangnya.

Pemberitaan Suara NTB sebelumnya, Sekretaris Komisi I (Bidang Pengawasan) DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmudzi menyebut, hasil audit reguler yang dilakukan oleh BPK RI ter-

hadap proyek percepatan pembangunan jalan senilai Rp 498 miliar lebih, memperlihatkan terjadinya indikasi kerugian negara dengan nilai sekitar Rp 400 juta. Komisi I pun meminta BPK RI melakukan audit investigasi terhadap proyek tersebut.

Dana itu digunakan untuk membiayai percepatan pembangunan 22 ruas jalan di NTB. Dari 22 ruas yang dikerjakan, audit reguler yang dilakukan oleh BPK hanya mencermati pembangunan di delapan ruas jalan.

Ia mengamini apa yang disampaikan Ruslan Turmudzi tersebut, terkait dengan indikasi kerugian negara tidak hanya Rp 400 juta. Jika audit investigasi benar benar dilakukan, maka potensi kerugian negara lain akan terungkap. ‘’ kondisi kerugian negara atau temuan – temuan lainnya bisa menjadi jelas.”

Oky memastikan, ruas jalan yang disebut dewan tersebut merupakan proyek bersumber dari APBD NTB Tahun 2012 yang sudah tuntas pengerjaannya, sehingga auditnya rampung dan sudah dilaporkan ke pihak DPRD NTB. Sedikit digambarkannya, sesuai kewenangannya, ada tiga model audit yang dilakukan.

Yakni audit reguler, audit tujuan tertentu dan audit investigasi. Ia memperkirakan jika pun Dewan bersurat, bisa jadi akan ditindaklanjuti dengan audit dengan tujuan tertentu dan bisa berlanjut ke audit investigasi. ‘’Tapi itu tergantung pimpinan, kalau mengarah ke audit investigasi, maka tim akan tindaklanjuti,” pungkasnya. (ars)

Dinas PU Akui Kerugian Negara Proyek Percepatan Jalan Dari Hal. 1 Hadi menambahkan, adanya temuan kerugian negara ini timbul karena sejumlah persoalan, mulai dari waktu pengerjaan yang melampaui tenggat waktu kontrak dan persoalan – persoalan teknis lainnya. Selain itu, Hadi juga menjelaskan bahwa proyek percepatan jalan ini memang cukup berbeda dengan proyek – proyek lainnya. ‘’Karena itu kan mereka disuruh mengerjakan dulu, nanti pembayarannya dicicil pertahunnya oleh daerah,” jelasnya. Proyek bernilai sekitar Rp 489 miliar ini dianggarkan secara bertahap dari tahun 2010 lalu dan direncanakan tuntas pembayarannya melalui APBD NTB 2013.

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan, DPRD NTB memang berpeluang untuk mengajukan audit lanjutan jika dirasa perlu. Hal ini antara lain diatur dalam undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada pasal 21 ayat (3) undang – undang tersebut ditegaskan bahwa DPR/DPRD dapat meminta

BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Sementara itu, dalam ketentuan tata tertib DPRD NTB ditegaskan bahwa komisi – komisi di DPRD NTB bisa ditugaskan untuk membahas temuan – temuan BPK RI. Hasil pembahasan tersebut bisa dijadikan bahan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat itu kemudian diteruskan ke Pimpinan DPRD NTB untuk dikonsultasikan dengan pimpinan – pimpinan fraksi.

Hasil konsultasi tersebut akan menjadi parameter keseriusan DPRD NTB dalam menyikapi temuan BPK RI. Sebab, dalam tatib DPRD NTB disebutkan bahwa dalam kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Sementara, dalam kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administrasi, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut. (aan)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

Halaman 6

Reorientasi Peran Humas Pemerintah

Dari Pencitraan Menuju Pencerdasan Publik Program Rehab Rumah Tak Layak Huni Harus Dievaluasi TEKAD Pemkot Mataram untuk menuntaskan rumah tidak layak huni yang tersisa di Mataram, memang patut diapresiasi. Hanya saja, usaha yang dilakukan Pemkot Mataram sepertinya justru berkebalikan. Upaya tersebut dihajatkan supaya bagaimana jumlah rumah kumuh yang ada di Mataram, progresnya berangsurangsur berkurang.

Namun, anehnya berdasarkan pengakuan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu martawang, bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Mataram disebut-sebut meningkat lumayan besar, meski tidak merinci angkanya. Meski tidak menyebut jumlah, namun pernyataan Kepala Bappeda juga harus menjadi bahan evaluasi program penanganan rumah tidak layak huni.

Sebab, agak tidak masuk akal, ketika Kepala Bappeda mengklaim bahwa penambahan jumlah rumah tidak layak huni itu dikarenakan tingginya animo masyarakat terhadap program yang dilaksanakan Pemkot Mataram. Seharusnya, program apapun yang digelontorkan Pemkot Mataram untuk terus menekan jumlah rumah tidak layak huni, selayaknya memberi dampak positif terhadap penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Bukan sebaliknya, jumlah rumah tidak layak huni justru meningkat signifikan.

Ini sama artinya Pemkot Mataram telah gagal menekan jumlah rumah tidak layak huni. Padahal, untuk penanganan rumah tidak layak huni, begitu banyak program yang diluncurkan Pemkot Mataram. Bahkan bisa dikatakan, keberadaan rumah tidak layak huni di Mataram, sejumlah 2.080 unit rumah, ditangani secara ’’keroyokan’’. Dengan kata lain, anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni, tidak hanya ditempatkan di satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saja, melainkan tersebar di sejumlah SKPD. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Bazda Kota Mataram. Melalui SKPD-SKPD ini, Pemkot Mataram diketahui telah beberapa kali melaksanakan program rehab rumah tidak layak huni atau bedah rumah. Seharusnya, program yang mengintervensi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layah huni, mampu memberi hasil nyata terhadap berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni.

Dalam menentukan rumah-rumah yang menjadi sasaran program rehab rumah tidak layak huni, harus melalui mekanisme yang jelas. Termasuk syarat-syarat rumah yang pantas menerima bantuan rehab rumah. Sebab bisa jadi, kalau penambahan rumah tidak layak huni di Mataram tidak berkaitan dengan meningkatnya angka kemiskinan, maka kemungkinan besar pendataan rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program rehab rumah tidak layak huni, dilakukan asal-asalan.

Sehingga, rumah yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni adalah rumah-rumah yang sebetulnya tidak termasuk rumah layak huni. Atau sebaliknya, Pemkot Mataram tidak perlu malu mengakui kalau rumah tidak layak huni membengkak atau bahkan mengakui angka kemiskinan juga meningkat. Sebab, rumah tidak layak huni hampir pasti berkorelasi dengan kemiskinan. Sehingga, pola penanganan menjadi lebih jelas, terukur dan terarah. (*)

UMAS pemerintah memiliki peranan yang strategis dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih jauh, sesungguhnya esensi peran humas pemerintah paralel dengan tujuan pemerintah itu ada, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada praktiknya, humas pemerintah saat ini tengah mengalami degradasi peran. Sebagian besar kalangan termasuk praktisi humas sendiri, senantiasa memposisikan humas pemerintah sebagai bagian dari birokrasi yang berada pada garis terdepan (front liner) untuk melakukan justifikasi terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka meyakinkan publik.

Dalam konteks ini, kadang subtansi atau content informasi menjadi terabaikan, yang penting adalah sikap pembenaran yang berusaha ditonjolkan dalam rangka fungsi persuasi tadi. Dalam bahasa yang lebih populer, fungsi seperti ini sering disebut sebagai fungsi pencitraan. Dipundak Humas, dibebankan suatu tugas yang besar untuk menciptakan image positif pemerintah dihadapan publik. Image positif ini penting karena akan berkorelasi terhadap kepercayaan (trust) dan trust itu sendiri akan menjadi dasar tumbuhnya dukungan kepada pemerintah. Kalangan yang meyakini peran ini, meyakini bahwa sikap publik bisa direkayasa melalui serangkaian teknik komunikasi canggih yang mesti dikuasai oleh praktisi humas pemerintah.

Mendudukkan peran utama humas pemerintah sebagai lokomotif pencitraan pemerintah ternyata memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dukungan publik yang muncul atas pola komunikasi yang beroreintasi pada pencitraan lebih dominan didasarkan pada kesadaran yang manipulatif, bukan kesadaran yang objektif. Kesadaran manipulatif atau kesadaran semu memiliki resistensi yang rendah terhadap pengaruh eksternal, sehingga gampang sekali berbalik arah atau dalam bahasa awam arah dukungnannya tergantung arah angin bertiup. Berbeda dengan kesadaran objektif, kesadaran semu tidak bisa menimbulkan partisipasi yang sejatinya menjadi esensi dari tujuan komunikasi pemerintah.

Kedua, pola komunikasi pencitraan secara prinsipil memiliki sikap underestimate atau bahkan mengabaikan kemampuan objektivitas publik. Citra pemerintah, sesungguhnya merupakan nilai yang diberikan oleh publik atas produk pemerintah itu sendiri. Hemat penulis, penilaian publik adalah sesuatu yang sulit untuk

Oleh

Wirawan, S.Si, MT

(Penulis adalah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sumbawa) direkayasa. Publik memberikan penilaian atas apa yang dirasakan, dilihat dan didengar. Apa yang dirasakan dan dilihat berkaitan dengan perlakuan pemerintah terhadap publik, misalnya dalam pemberian layanan publik seperti layanan pendidikan, kesehatan, pengurusan perizinan, KTP, akta kelahiran dan bentuk layanan dasar lainnya. Apa yang didengar juga merupakan satu faktor yang signifikan mempengaruhi penilaian yang diberikan kepada pemerintah. Di era liberalisasi informasi seperti ini, negara (pemerintah) bukan lagi pihak yang bisa memonopoli informasi. Rujukan informasi pembanding begitu derasnya mengalir, yang tentu saja semakin memperkuat objektivitas publik dalam memberi penilaian.

Ketiga, komunikasi yang berorientasi pencitraan seringkali menampakkan karakter defensif.

Maksudnya adalah informasi yang dikeluarkan kadangkala merupakan respon sporadis yang muncul atas isu-isu yang dianggap melemahkan kredibilitas pemerintah atau elite pemerintah, sehingga alur pemberian informasi tidak didesain atau direncanakan sedemikian rupa. Berkaitan dengan kelemahan ini, informasi pemerintah seringkali bersifat instruktif, streotype dan rasionalisasi tanpa fakta.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance, sudah saatnya peran humas dikembalikan ke khittahnya yakni untuk melakukan pencerdasan kepada publik.

Ada dua prinsip good governance yang menjadi tanggung jawab humas untuk menjalankannya, yaitu prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik. Ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkannya. Pemerintah juga diharuskan membangun suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, membuat regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya budaya kritis di tengah-tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan publik yag dihasilkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi. Berbagai proses, kelembagaaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, dan informasinya harus dise-

diakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Sikap transparansi ini pada akhirnya akan melahirkan partisipasi publik. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang digerakkan oleh kesadaran objektif bukan hasil mobilisasi. Partisipasi ini haruslah berwujud keinginan dan usaha publik yang diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Peran humas pemerintah dalam rangka pencerdasan publik dapat terwujud dalam tiga hal.

Pertama how to inform, yakni humas pemerintah harus mampu menjadi penyedia informasi dan menjadi penyampai layanan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Humas pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa keterbukaan untuk memberikan informasi kepada publik adalah kewajiban pemerintah, sedangkan mendapatkan layanan informasi adalah hak publik.

Praktisi kehumasan pemerintah perlu dibekali dengan kemampuan teknis untuk menyediakan informasi, mengelola informasi, memilah informasi dan menyampaikan informasi kepada publik.

Pemahaman praktisi kehumasan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan yang menjadi turunannya adalah suatu hal yang mutlak. Jangan sampai di lapangan terjadi perbedaan persepsi, terutama pada salah satu aspek yang kerap menimbulkan mis persepsi yakni masalah informasi yang dikecualikan.

Peran yang kedua yaitu bagaimana mengkomunikasikan (how to communicate) berbagai persoalan sehingga bisa menjembatani kepentingan kedua pihak yakni pemerintah dan publik. Dalam tataran ideal, humas pemerintah sebagai public relations tidak hanya menginformasikan apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah kepada publik, namun harus mampu mempertemukan kepentingan keduanya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut MT Hidayat (2012), komunikasi pemerintah kepada publik haruslah memperhatikan public affairs. Artinya setiap rencana dan aktivitas komunikasi publik harus mampu didayagunakan untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Proses komunikasi yang dilakukan humas pemerintah harus mencakup dua wilayah penting yaitu penyedia informasi yang ter-

percaya, cepat tersampaikan dan mudah diakses khalayak serta mengembangkan kolaborasi dan sinergi promosi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan publik.

Untuk mendukung peran komunikasi ini, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur komunikasi yang memungkinkan komunikasi itu berjalan secara dua arah. Model komunikasi melalui kotak saran yang ditempatkan pada setiap layanan publik, survei kepuasan masyarakat, sms gate way, dan pengembangan rubrik dialog antara pemerintah dan publik di media massa adalah wujud implementasi peran komunikasi ini.

Peran yang ketiga bagaimana humas pemerintah mampu mendidik (how to educate) agar publik memiliki kesadaran kritis terhadap kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, mindset pemerintah haruslah menempatkan publik sebagai mitra untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Dihadapan publik, pemerintah tidak perlu berlaku jumawa sebagai sosok yang sempurna untuk menyelesaikan segala persoalan. Komunikasi yang dibangun pemerintah haruslah komunikasi yang jujur sehingga menimbulkan empati publik, dan pada gilirannya pubik akan terlibat secara aktif untuk ikut memecahkan persoalan akut bangsa seperti pemberantasan korupsi, kemiskinan dan ketertinggalan.

Pemkot Mataram tetap konsisten batasi keberadaan pasar modern Selamatkan pedagang kecil

*** Bulog siapkan Rp 1,3 triliun beli beras petani Harga jangan merugikan petani

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Supermarket Masih Jual Produk Kedaluwarsa Kembangkan Kerapu

(Suara NTB/dok)

PEMERINTAH pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB sedang mengupayakan pengembangan potensi ikan Kerapu di Provinsi NTB. Kerapu menjadi menarik dibudidayakan, mengingat besarnya permintaan ekspor dari beberapa negara.

Direncanakan ikan Kerapu yang dikirim dari Provinsi NTB sebanyak 1.000 ton. Dua negara dengan permintaan terbesar yakni Cina dan Hongkong.

“Kerapu tikus dan Kerapu macan yang terus kita galakkan untuk dikembangkan. Kedua jenis kerapu tersebut sangat diminati di Cina dan Hongkong,” kata Kepala DKP Provinsi NTB, Ir. H. Moh. Ali Syahdan, MM di Mataram, Senin (29/ 7).

Beberapa wilayah potensial untuk mengembangkan ikan Kerapu ini, di antaranya disepanjang pantai dan teluk Ekas, Lombok Timur, hingga ke Lombok Tengah, demikian juga untuk daerah-daerah pesisir di Kabupaten Lombok Barat.

Komoditi ikan Kerapu ini menurutnya menjadi potensi yang besar selain udang dan tuna.

Ali Syahdan mengatakan sudah mengembangkan komoditi ini sejak tahun 2005 lalu. Setiap tahunnya, hasilnya hanya mampu diekspor sebanyak 450 ton hingga 500 ton/ tahun.

Tidak begitu sulit menurutnya mengembangkan ikan Kerapu, bahkan lahan yang diperlukanpun tak begitu luas. Dengan keramba ukuran 3 x 3 meter saja nelayan sudah mampu mengembangkan setidaknya 160 ekor Kerapu dan dalam 10 are produksi rata-rata dihitung dapat menghasilkan sebanyak 1 ton.

“Usia minimal satu tahun sampai 16 bulan, bisa dibayangkan kalau satu ton kemudian harga jual yang sekarang Rp 400 ribu/kg. Tidak kecil nilai ekonomi yang dihasilkan oleh nelayan,” tambah Ali Syahdan.

Pemerintah daerah atas support pemerintah pusat itu sedang berupaya mengembangkan potensi ikan Kerapu ini secara terus menerus. Bahkan, sudah ada tim khusus yang melakukan identifikasi potensi dan pemasaran untuk keberlanjutan budidayanya.

Didukung lagi dengan banyaknya perusahaan dari luar negeri yang membuka cabang langsung di lokasilokasi pengembangan ikan Kerapu. Bahkan untuk satu lokasi pengembangan saja disebut terdapat tiga perusahaan yang berinvestasi.

“Pemerintah pusat dan Provinsi sedang terus menggalakkan pengembangan ikan Kerapu ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir,” demikian Ali Syahdan. (bul)

H.M. Ali Syahdan

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB FINANCE

ACCESORIES

Mataram (Suara NTB) Jelang Lebaran yang tinggal beberapa hari, pengawasan terhadap produk-produk tak layak konsumsi dan kedaluwarsa gencar dilakukan. Di Kota Mataram, beberapa produk makananan dan minuman yang dijual di supermarket masih ditemukan sudah pada ambang kedaluwarsa.

Tim gabungan yang terdiri dari BBPOM Mataram, Diperindag NTB, Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK), Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pop PP, Senin (29/7) secara terpadu melakukan pendataan dan pengawasan produk makanan dan minuman di supermarket. Setelah sebelumya, tim yang sama beberapa waktu lalau menyasar beberapa pasar tradisional di kota Mataram dan Lombok Barat.

Kaitannya dengan peredaran campuran makanan berbahaya (pengawet), tiga sasaran utama razia kemarin, di antaranya pusat perbelanjaan Mataram Mall, Ruby Supermarket, dan MGM. Dari hasil temuan produk-produk yang tak layak edar, manajemen supermarket tidak diberikan sanksi secara langsung, tetapi tahapannya dengan peringatan secara lisan dan tertulis untuk melakukan penarikan terhadap produk-produk yang tak semestinya dijajakan.

Tim pertama kali bergerak mengidentifikasi produk-produk

makanan dan minuman di Mataram Mall yang diperkirakan akan laris manis saat puasa dan jelang Lebaran Idul Fitri. Beberapa stok lama dilakukan pengecekan, beberapa jenis di antaranya produk rumput laut, pudding, jelly ditemukan mendekati kedaluwarsa.

Temuan-temuan itu kemudian tidak ditarik langsung oleh tim, tetapi ada kesepakatan untuk menarik sendiri produknya oleh pihak yang bersangkutan untuk digudangkan atau dimusnahkan.

Ditemukan juga pelabelan produk yang tidak sesuai, penyimpanan produk tidak pada suhu yang sesuai, sehingga dikhawatirkan rentan terhadap pertumbuhan bakteri.

Demikian juga untuk makanan-makanan basahnya.

Selanjutnya, di Ruby Supermarket pengecekan yang dilakukan tim ditemukan susu kalengan yang kemasannya tidak utuh (penyok), bahkan bocor. Hal itu dianggap akan memicu timbulya bakteri melalui kerutan-kerutan kaleng, serta label yang rusak

(Suara NTB/bul)

PARCEL - Pemeriksaan terhadap parcel yang berisi produk-produk yang mungkin tidak layak konsumsi, di sebuah supermarket di Mataram dalam suatu sidak, Senin (29/7). akan menjadi penyebab tidak terdeteksinya batas layak jual.

Produk-produk tersebut kemudian diminta untuk ditarik, agar tak menimbulkan hal lain pada konsumen.

Pengawasan terakhir di MGM, hasil pemeriksaan tidak ditemukan produkproduk yang tidak diizinkan beredar. Dari masa diperbole-

Bulog Siapkan Rp 1,3 Triliun Beli Beras Petani Mataram (Suara NTB) Divisi Regional (Divre) Bulog Wilayah NTB terus menggenjot realisasi dana Rp 1,3 triliun yang telah disiapkan untuk menyerap beras dan gabah dari petani di pulau Lombok dan Sumbawa pada tahun ini. Beras serapannya itu akan dikirim sebanyak 100 ribu ton ke beberapa daerah di Indonesia.

Dijelaskan Kadivre Bulog Wilayah NTB, Ir. M. Hasim, Senin (29/7), alokasi dana Bulog tersebut semaksimal mungkin dapat terserap oleh para petani atau penyedia gabah dan beras. Sehingga upaya untuk penyerapan di lapangan semakin di intensifkan. Apalagi saat masa panen raya.

“Kami tetap koordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan untuk melakukan serapan. Target Bulog menyerap sebanyak 200.000 ton beras tahun 2013 ini. Bahkan kalau memungkinkan kita tetap menyerap sebanyak 250.000 ton,” katanya.

Dari jumlah serapan tersebut sudah dipastikan akan dikirim

sebanyak 100 ribu ton untuk menuhi permintaan di NTT, Bali, bahkan Kalimantan, dengan analisa tidak terjadi persoalan kekurangan pasokan.

Distribusi keluar daerah itu terang Hasim melihat besarnya ketersediaan beras di Provinsi NTB. Mengingat tahun ini direncanakan akan tersedia sebanyak 2 juta ton beras untuk mengisi program 10 juta ton beras pemerintah pusat.

“Dalam sehari Bulog mengeluarkan sebanyak Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar untuk menyerap hasil panen petani. Kalau tidak seperti itu mungkin petani di sini akan rebut, tidak ada yang menyerap berasnya. Rasanya untuk pengusaha belum ada yang bisa mengeluarkan sebesar itu per hari,” tambahnya.

Selain itu, Bulog menurut Hasim sedang menyiapkan diri untuk melakukan pembelian kedelai. Mengingat sudah adanya kerjasama resmi antara Bulog pusat dengan Kopti dan perbankan di hadapan Presiden pada pelaksanaan Hari Koperasi Nasional ke-66 lalu.

Saat ini belum dilakukan serapan karena di lapangan, khususnya di pulau Lombok belum dilihat ketersediaan produksi petani. Untuk sementara waktu sedang dilakukan pemantauan produksi di pulu Sumbawa.

Sistemnya, Bulog akan membeli langsung di petani kemudian akan menjual langsung di koperasi tahu/tempe atau pada kegiatan usaha yang membutuhkan bahan baku komoditi ini. Sehingga keberlangsungan usaha para perajin akan lebih terjamin.

Termasuk keputusan rencana penyerapan jagung yang saat ini sedang diidentifikasi serapan dan sasaran pasarnya. Mengingat pada komoditi ini tidak ada pengolahan langsung, dan proses bisnisnya vakum pada pembelian dan penjualan. Dengan kebutuhan serapan tersebut, Bulog disebut tak sedikit menggulirkan dana serapan produksi dari petani. Dana tersebut semakin memberi nilai tambah yang besar perekonomian petani di NTB. (bul)

hkan beredar produk, hingga lokasi penyimpanan di lokasi ini disebutkan dalam kondisi aman bagi konsumen.

Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Mataram, Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt., MH menyebut sidak gabungan tersebut sebenarnya menjadi agenda rutin setiap bulannya.

Tetapi masa ini kebetulan

momennya bersamaan dengan jelang Lebaran sehingga dilaksanakan secara terpadu.

“Parcel tetap kita periksa dan awasi, demikian juga untuk produk makanan dan minuman.

Ada beberapa temuan yakni produk yang mendekati kedaluwarsa dan kemasan tidak normal. Itu harus ditarik dan dimusnahkan,” katanya. (bul)

Layani Daerah Kekeringan

Pemprov Siagakan Armada Air Bersih Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan tiga mobil tangki untuk mendrop air bersih ke daerah-daerah yang rawan terkena bencana kekeringan di pulau Lombok. Namun, tiga mobil tangki untuk mengangkut air bersih tersebut akan diturunkan ke kabupaten/kota jika ada permintaan dari Pemda setempat atau bencana kekeringan tersebut sudah tidak mampu ditangani pemda kabupaten/kota.

“Kita mempunyai tiga armada di provinsi untuk mendrop air bersih jika dibutuhkan,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/7).

Ditanya terkait kekurangan air bersih yang melanda lima kecamatan di Lombok Tengah masing-masing Kecamatan Praya Timur, Pujut, Janapria , Praya Barat dan Praya Barat Daya, Bachruddin mengatakan belum menerima laporan dari pemda setempat atau dinas

terkait yang meminta bantuan suplai air bersih dari provinsi. Tetapi, katanya, jika pemda setempat kekurangan armada untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat, maka pihaknya akan menurunkan armada yang ada.

“Kalau dia kekurangan maka kita bisa dorong tiga armada yang kita miliki di provinsi. Kalau di Lombok Tengah ada dua tangki air bersih satu milik Dinas Sosial dan satu milik PDAM,” terangnya.

Ditambahkan, daerah yang terkena bencana kekeringan di Lombok Tengah setiap tahunnya sudah dihafal. Sehingga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan bantuan provinsi maka pihaknya tinggal menyalurkan ke titik-titik rawan kekurangan air tersebut.

Dikatakan, pihaknya sudah memetakan daerah-daerah yang rawan terkena bencana kekeringan di daerah ini. Untuk itu, pada minggu kedua Agustus mendatang pihaknya akan turun dan bergerak di lapangan. (nas)

Pasar Murah di Lotim Kurang Diminati Warga EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

TOKO MAINAN

LAUNDRY

PETS SHOP

BATIK

Selong (Suara NTB) Kegiatan pasar murah bulan Ramadhan yang diadakan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kurang diminati warga. Penyebab utamanya, ternyata barang-barang yang dijual itu tidak bersubsidi seperti yang diadakan tahuntahun sebelumnya.

Terlihat pada kegiatan pasar murah di lapangan umum Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lotim, Senin (29/7). Meski sudah lama menunggu, namun

sebagian besar warga memilih kembali ke rumah masingmasing dan batal membeli sembako yang katanya dijual dengan harga distributor tersebut.

Ibu Sri, salah satu warga Sukamulia kepada Suara NTB mengaku rela menunggu sejak pagi rencana kegiatan pasar murah dengan harapan harga bisa jauh lebih murah sesuai nama kegiatannya.

Namun setelah datang, harga barang yang dijual melebihi harga-harga di pedagang-peda-

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB HOTEL

PELATIHAN

SANGGAR SENAM

RADIO

gang biasa.

“Lebih baik sih saya belanja di toko-toko terdekat dari pada menunggu lama-lama,” katanya. Ibu ini memilih mengurungkan niatnya untuk belanja karena selisih harga dengan di supermarket sangat kecil. Menurutnya, kegiatan pasar murah ini hanya akan menguntungkan distributor saja. “Bukan pasar murah namanya ini, tapi pasar cepat habis. Pembeli yang capek menunggu, beda dengan di pasar pembeli yang menunggu lebih baik kita ke pasar,” imbuhnya.

Sementara itu, ibu Diyah yang memilih belanja mengakui bahwa harga-harga yang diberikan penjual pasar murah itu tidak jauh beda dengan supermarket. Sepertti minyak goreng merek Bimoli ukuran 1 liter dijual Rp 11 ribu. Sama dengan supermarket. Coba ditawar dengan harga lebih murah. Namun katanya, penjual pasar murah itu, modalnya saja Rp 10.500/liter.

Lainnya, tepung terigu dibeli

(Suara NTB/rus)

PASAR MURAH - Pasar murah minim peminat di Kabupaten Lotim, Senin.

Rp 8 ribu/kg. sedangkan di tempat lain diyakini banyak yang lebih murah dari tepung ditawarkan. “Ini bukan pasar murah,” tudingnya.

Plt Kepala Bidang Perdagangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Ahmad Wasilun mengatakan, banyaknya warga yang memilih kembali

pulang dimaklumi. Ia katakan, kegiatan pasar murah yang digelar Disperindag Provinsi itu memang beda dengan sebelumnya.

“Ada yang menyebut ini pasar mahal, itu biasa. Memang selisihnya sedikit karena tidak ada subsidi,” tuturnya. Harga yang berlaku dari distributor. Diyakinkan Wasilun, selisih degan di pasar jelas lebih murah.

Dikarenakan tidak bersubsidi, semua warga diperbolehkan membeli. Beda dengan pasar murah bersubsidi, pembeli dibatasi dengan kupon.

Informasinya, pemerintah provinsi sudah berulang kali usulkan agar digelar pasar murah bersubsidi. Akan tetapi tidak ada jawaban. Kehadiran Pemda di tempat katanya hanya memfasilitasi kegiatan saja. (rus)

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

David Luiz Laris Manis Muenchen B a y e r n Muenchen berencana terus menaikkan nilai penawarannya bagi bek tengah Chelsea, David Luiz.

Klub elite dari Bundesliga itu siap menggelontorkan dana lebih dari 40 juta pound untuk mendatangkan David Luiz.

Manajer Bayern Muenchen Pep Guardiola punya pertimbangan bahwa Luiz diyakini dapat mendongkrak prestasi juara Eropa itu. Ia sudah relatif lama berminat mendatangkan Luiz, sebagaimana dikutip dari situs Daily Mail.

Chelsea kini masih memiliki pemain berusia 26 tahun itu. The Blues mengikat Luiz dengan kontrak selama lima tahun terhitung sejak September tahun lalu. Kubu Chelsea telah menegaskan bahwa Luiz tidak dijual, bahkan manajer Jose Mourinho menyebut Luiz bukan tipe pemain yang dapat tampil baik di lini gelandang.

Ketika Mourinho ditanya soal Luiz, pelatih asal Portugal itu menjawab, “Potensi dia sebagai pemain luar biasa. Ia senantiasa siap tampil. Bagi saya, ia bek tengah ideal.”

Sebuah harian Catalan, kemarin, menulis bahwa Barcelona siap meluncurkan tawaran kepada Luiz. Pemain Chelsea ini dibeli dari Benfica dengan nilai bayaran 25 juta pound pada Januari 2011. Paris Saint-Germain (PSG) juga menaruh minat kepada Luiz karena klub dari Liga Prancis (Ligue 1) itu kehilangan Thiago Silva yang hengkang ke Barcelona. (ant/bali post)

Tujuh Cabor Unggulan ”Keroyokan” Dana Rp 750 Juta Mataram (Suara NTB) Dana untuk pembinaan cabang olahraga unggulan dan potensial NTB tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 750 juta. Bantuan dana alokasi khusus dari APBD NTB tersebut akan dialokasikan ke cabang olahraga, atletik, pencak silat, bola voli pantai, tarung derajat, tinju, kempo dan sepeda BMX. Hal ini disampaikan oleh Bendahara KONI NTB, Sri Yani Herawati saat dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (29/7) kemarin. “Kita (Pihak KONI NTB) akan mencairkan anggaran ini secepatnya,” ucapnya.

Dikatakannya, pencairan anggaran tersebut akan dapat dilakukan setelah sudah dilakukan verifikasi oleh pihak KONI NTB. Dalam hal ini pihak pengurus cabor diminta untuk mengajukan proposal yang menjelaskan tentang program pelatihan dan pembinaan atlet cabor selama satu periode, setelah proposal selesai diverifikasi oleh Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB baru dana tersebut bisa dicairkan ke masing-masing cabor.

Menurutnya, jumlah cabor yang dapat menerima bantuan dana alokasi khusus dari dan APBD provinsi tersebut sebanyak tujuh cabor, yakni terdiri dari empat cabor unggulan dan tiga cabor potensial.

Empat cabor unggulan itu yakni atletik, pencak silat, voli pantai dan tarung derajat, sementara tiga cabor potensialnya, yakni tinju, kempo dan sepeda BMX. “Setelah proposal masingmasing cabor sudah dilakukan verifikasi oleh Binpres KONI NTB baru bisa kami cairkan anggarannya. Nanti ada tim verifikasi khusus yang dibentuk oleh KONI NTB,” ucapnya.

Dari tujuh cabor yang

menerima bantuan alokasi dana khusus tersebut Pengprov PASI NTB menerima jatah paling besar, yakni Rp 400 juta. Sementara cabor yang paling sedikit jatahnya adalah Cabor Sepeda BMX, yakni Rp 50 juta. Sementara lima cabor lainnya bervariasi, mulai angka 100 juta hingga 175 juta.

Cabor sepeda BMX dipromosikan sebagai cabor potensial NTB karena sukses menyumbang medali perunggu di PON XVIII di Riau 2013 lalu.

Sementara tinju dan kempo terpaksa didegradasi dari cabor unggulan menjadi cabor potensial karena gagal mempersembahkan medali emas di PON. Kedua cabor tersebut hanya mampu mempersembahkan masing-masing satu perunggu. (fan)

Pep Tidak Berkecil Hati David Luiz

Kodrat NTB akan Gelar Kejurda Tarung Derajat Mataram (Suara NTB) Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB akan menggelar kejuaraan daerah (Kejurda) Tarung Derajat di GOR 17 Desember Turide Mataram,23-25 Agustus mendatang.

Kejurda yang akan disponsori oleh PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) itu menjadi ajang seleksi atlet NTB guna mengikuti Kejurnas Piala Presiden IV di Jakarta 27-29 September 2013.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholis yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (29/7) mengatakan selain sebagai ajang penjaringan atlet persiapan kejurnas, kejurda yang akan melibatkan puluhan atlet dari kabupatenkota se NTB ini akan memperebutkan piala tetap PT. DIS. Lewat kejurda tersebut, pengurus olahraga tarung derajat akan mengambil 10 atlet putra dan 5 atlet putri terbaik untuk dipersiapkan mewakili NTB di kejuaraan tingkat nasional. “Kita akan mencari lima belas atlet terbaik, yakni sepuluh putra dan lima putri,” sebutnya.

Mereka yang terjaring nanti akan

dipersiapkan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Presiden yang akan berlangsung di Jakarta, 2729 September mendatang. Sementara, kelas yang dipertandingkan di kejurda nanti yakni mulai kelas ringan, 49,1 Kilogram sampai kelas berat, 75 Kg keatas.

Kejurda kali melibatkan semua atlet terbaik di daerah. Dalam hal ini baik atlet yang senior maupun yang non senior diharuskan mengikuti kejuarda. “Jadi tidak ada istilah senior. Karena atet yang senior belum tentu juga bisa menjadi yang terbaik di kejurda, karena akan banyak atlet pendatang baru yang punya kualitas terbaik” terangnya.

Sebagaiamana diketahui sebelumnya, pada Kejurnas Piala Presiden yang ke III di Bengkalis Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2011 lalu NTB berhasil menggondol 1 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Namun di kejurnas kali ini mereka berharap bisa meraih lebih dari hasil perolehan medali pada kejurnas sebelumnya. (fan)

Dortmund Pelatih Bayern Munchen Pep Guardiola tidak lantas berkecil hati ketika tim asuhannya kalah 2-4 dari Burussia Dortmund dalam final Piala Super Jerman yang digelar pada Sabtu (27/7).

Guardiola tidak merasa bahwa tim asuhan Jurgen Klopp itu lebih baik ketimbang tim asuhannya, sebagaimana dikutip dari situs Marca. “Mereka menang 4-2 dan saya harus menerima kekalahan itu, meski saya tidak merasa bahwa mereka lebih baik dari kami,” kata Guardiola dalam jumpa pers sesudah pertandingan di saluran televisi Jerman (ZDF).

Guardiola mengatakan ia menerima penampilan anak asuhannya itu.

Dan ia menjelaskan bahwa kekeliruan dapat saja terjadi dalam segala situasi. “Kami sekarang bersiap untuk memulai musim depan di ajang Bundesliga, dan kekeliruan kecil dapat saja terjadi,” katanya.

Guardiola juga menyatakan kepada pelatih Muenchen sebelumnya Jupp Heynckes. “Jupp, saya mengucapkan selamat atas capaian anda di musim lalu, atas gelar yang diraih dan penampilan gemilang tim yang anda tangani. Kami berusaha mencapai hal itu juga,” kata pelatih Bayern itu.

Sementara itu, Gelandang Borussia Dortmund, Nuri Sahin melontarkan pernyataan bahwa Bayern Muenchen harus waspada menghadapi mereka di

Bundesliga. Penampilan lini pertahanan pasukan asuhan pelatih Pep Guardiola itu jauh dari memuaskan.

Bayern Muenchen boleh dibilang telah menelan pilu.

Kekalahan ini merupakan kekalahan terbesar Muenchen sejak 109 pertandingan yang pernah mereka jalani, sebagaimana dikutip dari situs ESPN. Musim lalu, Bayern unggul 25 poin atas Dortmund. Sementara kedatangan Pep Guardiola menuai asa bagi kemajuan klub elite Bundesliga itu.

Guardiola didaulat mampu memberi racikan jitu bagi Bayern agar dapat mempertahankan dominasi klub itu di Bundesliga. Sahin menyatakan anak asuhan Jurgen Klopp jelas-jelas mengirim pesan atas hasil pertandingan itu. “Persiapan Bayern menghadapi Supercup luar biasa,” kata Sahin.

“Mereka mampu menjaringkan 60 gol selama menjalani laga persahabatan. Ini hasil yang sungguh luar biasa. Klub mana yang tidak menaruh hormat atas hasil gemilang seperti itu.” Sahin percaya diri dengan sejumlah pemain anyar yang direkrut Dortmund, misalnya Henrik Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang dan Sokratis Papastahopoulos. (ant/bali post)

Pep Guardiola (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

Hewan Peliharaan, pakan (anjing, kucing, kelinci, hamster, ikan)

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

SABLON & KONVEKSI

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 30 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

SALON

RADIO

RUMAH MAKAN

JUAL MOBIL

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

Dari ‘Aisyah Radiallahu ‘Anha, bahwa Nabi Muhammad SAW beri’tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun i’tikaf setelah itu. (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

Berpuasa bagi Penderita Osteoporosis MANFAAT puasa bagi penderita osteoporosis adalah saat di mana penggunaan bisposfonat terhenti. Bagaimana pun penggunaan obat secara terus menerus adalah hal yang kurang baik, penelitian pun telah membuktikannya. Setiap manusia membutuhkan istirahat untuk mengoptimalkan kembali kinerjanya, begitu pula lambung dan alat pencernaan. Di sinilah peran puasa, mengistirahatkan sejenak alat pencernaan kita, membiarkan mereka terus berkerja adalah salah. Biarkan mereka beristirahat, dan ketika mereka bekerja kembali untuk mencerna makanan saat berbuka, mereka akan bekerja lebih baik.

Bayangkan ketika Anda merasa sangat lelah bekerja dan Anda beristirahat, setelah beristirahat, Anda akan merasa sangat baik untuk memulai kerja kembali daripada terus dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan. Banyak sekali manfaat puasa, bukan hanya untuk penderita osteoporosis, tapi juga maag. Pada penyakit maag, puasa bisa membantu mengatur pola makan dengan baik, sahur dan berbuka adalah waktu yang tepat untuk pola makan teratur. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegarkan berbuka. Memakan makanan manis saat berbuka puasa juga sangat baik untuk lambung.

Dikutip dari artikelkesehatanwanita.com, puasa juga bisa membantu mengeluarkan racun di tubuh. Puasa adalah cara detoksifikasi tubuh secara alami. Saat lambung kosong, lambung akan bekerja lebih baik dalam penyerapan makanan, dan ini mencegah penimbunan makanan di lambung yang bisa menyebabkan kebusukan. Bagi orang yang tergantung dengan obat-obatan, seperti obat osteoporosis, mereka bisa mengistirahatkan lambung mereka dari obat itu dan membiarkan lambung beristirahat, ini adalah manfaat puasa bagi penderita osteoporosis, karena penggunaan obat itu secara berkelanjutan bukanlah cara yang tepat untuk menghilangkan osteoporosis yang diderita. Penghentian penggunaan bisposfonat akan membantu mengembalikan kepadatan tulang lebih cepat dan ini sudah terbukti pada penilaian kedokteran. Puasa juga bisa mengatasi tekanan darah tinggi, kolesterol, meredakan nyeri di persendian, tumpukan cairan yang berlebihan pada tubuh, dan masih banyak lagi.

Jangan lewatkan kesempatan berpuasa tahun ini, berpuasa di bulan Ramadhan hanya sebulan dalam setahun, inilah saat yang harus kita manfaatkan dengan baik agar tubuh kita lebih sehat dan yang lebih utama adalah menjalankan perintah Allah SWT. Allah memerintahkan hambanya berpuasa untuk mengetahui sejauhmana hambanya bertaqwa dan mengambil manfaat yang bisa diambil dari puasa tersebut. Salah satunya adalah manfaat puasa bagi penderita osteoporosis. (*)

Kelepon

SIAPA yang tak kenal kelepon? Kue berbentuk bulat berisi gula merah ini merupakan kue jajanan pasar yang masih populer hingga saat ini. Kue kelepon mudah didapat di pasar tradisional. Biasanya kue ini ditempatkan pada wadah daun pisang atau dibungkus menggunakan plastik kecil.

Untuk menghadapi lebaran, tidak ada salahnya, jika kue ini disajikan bagi tamu atau sanak saudara yang pulang kampung. Bahkan, sangat bagus disajikan bagi tamutamu dari luar daerah yang belum mengenal kelepon.

Bahan : - tepung beras ketan - air daun suji atau daun pandan - kelapa atau santan - gula merah.

Bagi yang ingin membuat kelepon, caranya sangat mudah. Campurkan tepung beras ketan dengan air daun suji atau daun pandan, uleni hingga adonan dapat dibulatkan. Lalu, isi dengan gula merah dan bulatkan lagi.

Masukkan bulatan-bulatan kelepon ke dalam air yang telah didihkan. Tunggu sampai kelepon-kelepon itu mengapung. Angkat dan gulungkan kelepon ke dalam kelapa parut hingga kelapa tersebut melekat. Sajikan dalam keadaan hangat. Selamat mencoba. (berbagai sumber)

Selong (Suara NTB) Menjelang mudik lebaran tahun ini, Pelabuhan Kayangan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berbenah. Sebanyak 16 armada kapal yang menyediakan jasa angkutan dari Lombok-Sumbawa itu sudah siap dioperasikan. Sementara tahun 2012 lalu, pihaknya mengoperasikan 10 armada. Adanya penambahan armada ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Direktur Operasional Pelabuhan Kayangan, M. Yasin kepada Suara NTB belum lama ini, mengungkapkan, 16 armada yang disiapkan mampu mengangkut kendaraan dalam jumlah besar. Artinya, untuk satu kapal, pihaknya siap membawa 18 hingga 22 unit kendaraan.

Tahun 2012 lalu, ujarnya, pihaknya menargetkan bisa

mengangkut 1.200 kendaraan.

Namun, saat puncak mudik hanya 712 kendaraan. “Jadi saat posisi puncak masih 72 persen, dilihat dari situ dan fasilitas yang ada kita sangat memadai,” ucapnya.

Berangkat dari pengalaman itu, ujarnya, jumlah penumpang dan kendaraan dari Kayangan menuju Poto Tano tidak akan terjadi stagnasi dan antrean panjang penumpang. Walaupun saat ini pelabuhan komersial ini sudah teintegrasi secara nasional.

Pihaknya memperkirakan, jumlah penumpang orang dan kendaraan naik 10 persen.

Proyeksinya, data 2012 ratarata trip sampai 40 kali/hari, tahun 2013 diasumsikan 50 kali/hari. Sebanyak 5.789 penumpang/hari tahun 2012, musim ini diasumsikan menjadi 6.368 orang/hari. Sebanyak 1.347 roda dua, menjadi 1.628 sedangkan roda empat

rata 654 unit menjadi 719 unit.

Selain itu, pada H-7 lebaran pihak pelabuhan bersama instansi terkait sudah menyiapkan posko. “Tahun ini ada posko kesehatan gratis, takjil gratis selama puasa dan internet gratis di areal pelabuhan,” terangnya.

Hanya saja masih menjadi kendala tiap hari, sebagian pedagang kaki lima masih cukup sulit untuk ditertibkan.

Padahal, tempat-tempat berjualan telah dipersiapkan.

Pada puncak mudik nantinya, diharapkan semua PKL fokus di luar. Sehingga persoalan kemacetan dan kekumuhan bisa terhindari.

Pantauan Suara NTB di arus penumpang dan kendaraan masih normal. Informasinya, H-7 lebaran dipastikan akan mulai ramai. Sejak H-7 itu, pihak pelabuhan pun sudah siap membatasi truk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. (rus)

Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Pemkot Mataram Masih Gunakan Eks Kantor Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat mewacanakan akan berhenti menggunakan eks Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) sebagai lokasi Shalat Idul Fitri, tahun ini Pemkot Mataram ternyata masih memanfaatkannya. Hal ini terungkap dalam rapat persiapan tiga kegiatan sekaligus di ruang kenari kantor Walikota Mataram, Senin (29/7).

Menjelang berakhirnya bulan Ramadhan 1434 Hijriah, Pemkot Mataram mulai mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan tahunan. Mulai dari Pawai Takbiran, Shalat Idul Fitri dan Lebaran Topat. Untuk persiapan pelaksanaan Shalat Idul Fitri, kepanitiaan dikoordinir Camat Mataram, Amran M. Amin.

Menurut dia, tempat pelaksanaan rencananya masih tetap meminjam Eks Kantor Bupati Lombok Barat di Jalan Sriwijaya.

Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah nanti diperkirakan akan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Namun dikatakan Amran, pihaknya meminta dukungan dari SKPD terkait untuk memberi dukungan dalam bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk spanduk maupun sosialisasi yang dilakukan lebih awal agar pelaksanaan Shalat Idul Fitri bersama Walikota Mataram nanti dapat lebih meriah.

(Suara NTB/ist)

PIMPIN RAPAT - Asisten II Setda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito memimpin rapat persiapan pawai takbiran, Shalat Idul Fitri dan Lebaran Topat di ruang kenari Kantor Wali Kota Mataram, Senin (29/7).

Rapat persiapan ketiga kegiatan ini dipimpin Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dan diikuti jajaran kepanitiaan yang terlibat dalam tiga kegiatanyangtelahmenjaditradisiIdul Fitri di Kota Mataram tersebut.

Untuk persiapan kegiatan Pawai Takbiran tahun ini masih dipercayakan penyelenggaraannya kepada KNPI Kota Mataram.

Ketua Panitia L. Faturrahman menyatakan persiapan tengah dilakukan secara koordinatif dengan panitia di kecamatan. Pawai takbiran yang akan dilaksanakan pada malam 1 Syawal 1434 Hijriah nanti dibagi penyelenggaraannya di lima wilayah. Wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya dan

satu wilayah lagi gabungan Kecamatan Mataram-Selaparang.

Yang berbeda dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini Kecamatan Cakranegara mengusulkan perubahan rute yang telah mendapat persetujuan dari panitia. Dan meskipun kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, menurut Fathurrahman panitia masih merasa perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan di tahun sebelumnya.

Tahun ini panitia akan menyediakan nomor urut peserta di samping nama masjid peserta lomba. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya nama masjid yang sama, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman pada saat pengumuman pemenang. (fit)

(Suara NTB/rus)

NORMAL - Kondisi Pelabuhan Kayangan masih terlihat normal. Belum ada lonjakan penumpang yang datang dari Poto Tano atau berangkat dari Kayangan.

Operasi Ketupat

Polres Lobar Siapkan Lima Posko

Giri Menang (Suara NTB) Jelang Lebaran tahun ini, mobilitas masyarakat semakin tinggi. Tingginya mobilitas ini, karena ada yang mudik maupun untuk keperluan lainnya. Hal ini memicu pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) semakin rawan.

Untuk menekan lakalantas tersebut, Polres Lombok Barat (Lobar) telah menyiagakan personelnya pada waktuwaktu tertentu yang rawan terjadi lakalantas, khususnya pada pagi hari, siang dan sore hari. Tidak hanya itu, Polres Lobar telah menyiapkan lima posko pemantauan dan pengamanan di beberapa titik.

“Polres juga akan adakan operasi ketupat mulai H - 7 sampai H+7 Lebaran dengan menerjunkan 130 personel,” ungkap Wakapolres Kompol M. Luthfi, SIK, saat ditemui usai siaga pasukan di Bundaran Giri Menang Square, Senin (29/7).

Menurutnya, kegiatan rutin jajaran polres melaksanakan operasi ketupat jelang dan setelah Lebaran adalah memantau dan mengamankan situasi selama Lebaran dan setelah Lebaran. Di mana

pada saat ini, situasi khususnya transportasi sangat padat. Karena biasanya pada saat perayaan Lebaran, banyak warga yang mudik dan melakukan perjalanan.

Selain antisipasi saat Lebaran, sebelum Lebaran atau saat puasa diawasi jajaran Polres, termasuk aktivitas ngabuburit pada sore hari.

Saat ini, katanya, para remaja banyak yang melakukan konvoi kendaraan dan rawan terjadinya lakantas.

Sementara itu, Kabid Pelayanan RSUD Tripat, Dr. Ahmad Taufiq Fathoni, menyatakan, jumlah pasien kecelakaan yang dirawat di Rumah Sakit meningkat. Dalam sehari, jumlah pasien yang masuk dirawat sebanyak dua sampai tiga orang akibat kecelakaan. Mereka banyak yang mengalami kecelakaan saat sore hari atau menjelang berbuka. (her)

Buka Bersama dengan Warga

Upaya RSUP Mensosialisasikan Diri

Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Dasan Cermen, menggelar buka bersama dengan warga, Minggu (28/7) lalu. Buka bersama itu pula dirangkai dengan pemberian santunan kepada ratusan anak-anak dan warga tak mampu. Tujuannya untuk lebih mendekatkan manajemen dengan warga sekitarnya, karena secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bertahap rumah sakit tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah mulai digunakan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Pada kesempatan ini kami beri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 santunan 100 orang anak-anak dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 orang tua yang tinggal disekitar ru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mah sakit, supaya mereka terbiasa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan kami,” ungkap Dirut RSUP 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB, dr. Mawardi Hamry di sela ac123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Yaa Ayyuhalladziina aamanuu kutiba ‘alaiku- selalu diawasi Allah itulah mulai pemimpin, orang yang jadi penyabar,” imbuhnya. kasih sayang dan belas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ara buka bersama.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dicontohkannya, ketika kasihan dari orang-orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 musshiyaam kamaa kutiba ‘alalladzii na min Qobli- yang menjadikan manusia dipimpin memegang amanah Harapan lain digelarnya buka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Nabi Muhammad SAW satu sama lain.

Pihaknya itu baik.

Sebelumnya bersikaya terhadap orang-orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bersama itu, pihaknya berharap kum la’allakum tattaquun,” demikian Firman Allah fat kikir setelah berpuasa yakin, jika semua orang bisa tetap sabar, meski dicaci miskin,’’ ujarnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dimudahkan untuk menyelesaikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dilatih juga dalam puadalam Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 183 yang menjadi lebih pemurah. melaksanakan amanah den- maki, dihujat atau dilempembangunan RSUP. Apalagi, tahun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Hidup sebelum puasa serba gan baik, Indonesia akan pari kotoran. Nabi Muham- sa, kejujuran. Utamanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini di RSUP tersebut dibangun ruanmenjadi dasar hukum pelaksanaan ibadah puasa. tidak teratur setelahnya la- damai dan makmur. “balda- mad 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 justru tetap terhadap diri sendiri. Kare123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan rawat inap dengan kapasitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Akhir dari ayat tersebut menyebut kata “ tattaquun ” tersenyum dan ikhlas. tun thoyyibatun warobbun hir menjadi orang yang terana puasa tidak ada yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 250 tempat tidur, sehingga total tem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang bermakna bertakwa. Inilah yang menjadi akhir tur. Termasuk bisa selalu di- ghofuur” negeri yang baik Emosinya berhasil ditahan tahu benar-benar dilaksan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pat tidurnya mencapai 500 unit.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 siplin. Sejatinya, akhir dari dan selalu mendapat pen- dan tidak mudah melonjak akan atau tidak. Karena Setelah dikunjungi pihak Kemen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari proses menahan diri dari makan selama 14 jam naik.

Paling tidak dengan gampunan Allah. perjalanan puasa ini melahanya diri sendiri dan sang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 terian Kesehatan (Kemenkes) beber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sehari, yakni bagaimana menjadi orang bertakwa dan hirkan ketaqwaan yang Aktivitas menahan diri makna puasa ini, orang Khalik-lah yang tahu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 apa waktu lalu, pihaknya menerima 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dalam keadaan sebelumnya dari segala keinginan yang yang sebelumnya pemarah ‘’Puasa sebulan ini se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 berguna di tengah masyarakat. masukan. Dalam hal ini, ujarnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak baik menjadi baik. dapat membatalkan puasa ini bisa menjadi penyabar. benarnya adalah ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pihak Kemenkes memberi arahan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Hal lain, katanya, tidak drasah akhlak terbesar.

Menjadi manusia berkarak- dapat memperkuat keinginan. jika ingin pindah total harus ada in123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Orang yang sebelumnya malas kalah penting dalam ber- Proses pendidikan luar TOKOH agama Lom- Nya. Orang yang bertakwa ter,’’ terangnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 stalasi bedah sentral, karena rumah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bok Timur (Lotim), TGH. saat taat kepada Allah.

Puasa juga mendidik bisa jadi jadi lebih bergairah. puasa, coba ditumbuhkan biasa secara tidak sadar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sakit tersebut merupakan tempat ru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ishaq Abdul Ghani kepada Mengenal Allah, menjadi- manusia jadi amanah. Artin- Tidak saja itu, puasa juga da- rasa kasih sayang antars- dijalani oleh yang men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 jukan semua kabupaten. Atas dasar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 esama.

Perilaku orang yang pat mendidik orang untuk seSuara NTB Senin (29/7), ya, ketika ada kepercayaan jalankan ibadah puasa. kan-Nya sebagai sumber 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu, pihaknya akan mencoba mem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 menjelaskan, makna dari pengharapan dan setiap ger- yang diberikan, umat yang lalu bersabar. Sabar atas seg- sebelumnya terkesan tidak Segala dimensi kehidubangun apa yang diharapkan, seh123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 taqwa adalah menjalan- ak langkahnya dirasakan se- berpuasa akan berusaha ala macam dan bentuk mau tahu urusan orang pan coba disentuh. Kese123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ingga seperti diharapkan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 lain, disentil untuk peduli musibah yang datang melankan apa yang diperintahmenyelesaikan apa yang dihatan, Sosial, ekonomi lalu diawasi oleh Allah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk pendanaannya, ujarnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan oleh Allah dan men“Karena mengenal, takut, percayakan pada dirinya. da. “Yang sebelumnya memil- dan penyayang terhadap dan pendidikan serta bu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahun ini ada dari APBD sebany123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 orang lain. ‘’Tumbuh rasa iki karakter keras akan bisa jauhi apa yang dilarangMenurutnya, semua orang, daya,’’ tandasnya. (rus) menaruh harap dan merasa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp 23 miliar dan APBN sebe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ak sar Rp 6,7 miliar. (her)

Mengungkap Rahasia Puasa (4-habis)

Jadi Orang Bertakwa dan Berguna di Tengah Masyarakat

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 11

Mangkir Dua Kali Tidak Tinggalkan Utang APBD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih defisit ratusan miliar. Terkait hal ini, DPRD Lotim meminta bupati segera memulihkan kondisi keuangan daerah dan tidak meninggalkan utang.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE, Senin (29/7) mengingatkan, saat pergantian kepemimpinan di Lotim tidak meninggalkan tunggakan pada bupati baru.

Ia menuturkan pihaknya sudah memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim sebagai instansi ter(Suara NTB/dok) kait pengurus anggaran ke Daeng Paelori Dewan. Pihaknya sudah mempertanyakan persoalan defisit anggaran yang menyebabkan sejumlah kegiatan yang tertunda pelaksanaannya, karena faktor tidak ada anggaran. “Iya, kita mau apakan. Apa kesulitannya sudah kita diberikan penjelasan, ada target pendapatan yang tidak tercapai. Mau teriak juga ngak bisa,” tambahnya.

Daeng mengungkapkan, antara belanja dan pendapatan di Lotim tidak berimbang. Contohnya, penerimaan dan pengeluaran pada triwulan II lalu yang seharusnya masuk sekian miliar, namun lebih dari ratusan miliar. Dewan pun meminta jajaran eksekutif segera menjemput anggaran itu.

Mengenai alokasi anggaran bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lotim beberapa waktu lalu, Daeng menilai tidak ada keterkaitannya. Meski demikian, ujarnya, antara pengeluaran dengan yang masuk tidak seimbang. Di mana, sedotan pengeluaran anggaran di awal-awal terlalu kencang, sehingga berimbas di akhir masa pelaksanaan. Namun, pihaknya yakin anggaran yang belum cair itu segera akan cair. (rus)

Bupati Perintahkan Kepala Kantor Aset Penuhi Panggilan Kejati Giri Menang (Suara NTB) Dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kepala Kantor Aset Lombok Barat (Lobar), Burhanuddin tersangka kasus tanah pecatu Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela diperintahkan Bupati, Dr. H. Zaini Arony tidak mangkir lagi pada pemanggilan ketiga. Burhanuddin harus memenuhi panggilan Kejati yang diagendakan Rabu (31/8) besok. Saat ini Burhanuddin berada di luar daerah. Alasan inilah membuat bupati meminta yang bersangkutan pulang ke Lombok memenuhi panggilan Kejati.

“Saya perintah dia untuk segera pulang ke Lombok untuk penuhi panggilan Kejati.

Jangan persulit diri dan kita (Pemda, red),” ungkap bupati ditemui di Rumah Sakit Tripat, Senin (29/7).

Bupati mengaku, menerima informasi kalau Burhanuddin

beberapa hari terakhir berada di Malang, Jakarta dan Bandung untuk mengurus anaknya yang masuk kuliah di Universitas Trisakti Jakarta. Dirinya sudah menghubungi Burhanuddin untuk memintanya pulang ke Lombok agar memenuhi panggilan Kejati. “Dia berada

di Surabaya, Bandung dan Jakarta untuk mempersiapkan perkuliahan anaknya. Dia berjanji akan segera pulang hari Rabu,” terangnya.

Dijelaskannya, kasus yang membelit Kepala Kantor Aset itu adalah masalah aset daerah dan bukan aset pribadinya,

”

Saya perintah dia untuk segera pulang ke Lombok untuk penuhi panggilan Kejati.

Jangan persulit diri dan kita sehingga berkaitan dengan administrasi aset. Hal inilah menyebabkan banyak orang yang perlu diperiksa dan ditanya. Terkait hal ini, bupati mengaku dua kali menerima tembusan surat panggilan Kejati terhadap Burhanudin. Terakhir, dirinya menerima tembusan surat panggilan kedua atas nama Burhanuddin sem-

inggu yang lalu.

Pada saat kontak pertama kali, Burhanuddin tidak bisa dikontak, sehingga bupati berinisiatif menghubungi pengacaranya. Dari pengakuan pengacara dan Burhanuddin, jika dirinya sedang berada di Universitas Trisakti Jakarta untuk mengurus masalah pendidikan anaknya. (her)

Stabilkan Harga, Pemkab Loteng Siapkan OP Khusus Praya (Suara NTB) Pascagelaran pasar murah di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), harga-harga kebutuhan pokok mulai stabil dan perlahan turun. Meski demikian, harga kebutuhan pokok diperkirakan akan kembali bergejolak, jelang lebaran awal bulan Agustus mendatang.

Untuk itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Loteng, sudah mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Salah satunya, yakni kegiatan operasi pasar (OP). “Kita sudah ada koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait rencana OP khusus ini,” aku Kepala Diskoperindag Loteng, H. Amir Husain, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai kegiatan buka bersama di Pendopo Bupati Loteng, Minggu (28/7) malam.

Meski demikian, Amir mengaku untuk waktu pelaksanaan OP sendiri masih belum bisa dipastikan, karena sangat tergantung dari kesiapan pihak provinsi sendiri dan kondisi harga di pasar. Menurutnya, OP khusus tersebut digelar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Waktu masih belum bisa dipastikan. Karena masih melihat kondisi dan perkembangan harga.jika memang sudah waktu dilaksanakan, maka OP akan dilaksanakan,” janjinya.

Sejauh ini, lanjutnya, kondisi harga kebutuhan pokok secara umum sudah mulai stabil. Bahkan ada beberapa jenis kebutuhan pokok yang harganya sudah mulai turun. Kendati masih ada juga kebutuhan pokok yang harganya masih tergolong tinggi. Misalnya daging, saat ini harganya sudah mulai turun, walau masih tinggi.

Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga-harga, terutama harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dari hasil pemantau harga itu nantinya, baru akan ditentukan waktu pelaksanaan OP khusus. “Yang jelas OP khusus akan dilaksanakan sebelum lebaran. Tapi itu pun tetap tergantung kebutuhan dan perkembangan harga,” terangnya.

Jika harga tidak begitu bergejolak, ujarnya, kegiatan OP bakal dipertimbangkan kembali. Tapi jika kondisi harga sudah begitu mengkhawatirkan, barulah OP akan digelar, sehingga harga kebutuhan bisa stabil menjelang lebaran. (kir)

(Suara NTB/her)

PEMERIKSAAN KESEHATAN - Bacabup Lobar H. Zaini Arony sedang menjalani pemeriksaan kesehatan mata di Klinik Mata Rumah Sakit Tripat Gerung, Senin (29/7). (kiri). Begitu juga dengan bacabup lainnya H. Mahrip dan TGH. Munajib ketika menjalani psikotes di Lantai II Rumah Sakit Tripat.

Empat Pasangan Bacabup dan Bacawabup Lobar Jalani Tes Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Rangkaian Pilkada Lombok Barat (Lobar) memasuki tahap verifikasi syarat calon berbarengan dengan tes kesehatan pasangan semua calon bupati dan calon wakil bupati. Verifikasi sedang dilaksanakan KPU Lobar.

Sementara tes kesehatan bagi pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) dilaksanakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lobar di Rumah Sakit Tripat Gerung, Senin (29/7). Hasil pemeriksaan kesehatan ini akan dijadikan salah satu syarat bagi KPU Lobar untuk menentukan lolos atau tidaknya calon terkait untuk ikut serta pada Pilkada September nanti.

Dari lima pasangan cabup dan cawabup yang mendaftar ke KPU, satu pasangan yakni HEMAT tidak datang menajalani tes kesehatan. Sementara empat pasangan yang ikut menjalani tes kesehatan, yakni pasangan Dr. H.

Zaini Arony, MPd, dan Fauzan Khalid, SAg, MSi, (AZAN), Dr. Mahrip-TGH. Munajib kholid (MAJU), Drs. Ridwan Hidayat dan Syaiful Akhyar dan pasangan Zahrul Maliki dan Irwan Iskandar (ZAHIR).

Pantauan Suara NTB, TGH. Munajib Kholid yang berpasangan dengan Mahrip datang lebih awal sekitar pukul 7.45 WITA. Mengenakan atasan hitam, dan dibalut sorban warna merah muda TGH. Munajib Kholid bergegas menuju ruang pemeriksaan. Tak berapa lama kemudian, ,H. Mahrip menyusul sekitar pukul 8.15. Mahrip menggunakan batik kombinasi warna hitam dan coklat memasuki ruang pemeriksaan psikotes di lantai dua RSUD Tripat bersama pasangannya TGH. Munajib.

Tak jauh dari ruangan tempat pasangan MAJU diperiksa, pasangan Ridwan-Syaiful juga sedang diperiksa psikotes. Pada

saat itu, pasangan ini dikawal sejumlah tim pemenangannya.

Sementara di lantai dasar, tepatnya di ruang instalasi bedah sentral, pasangan AZAN menjalani tes fisik. Saat itu, tampak mendampinginya sejumlah tim sukses dan pemenangan pasangan AZAN. Setelah selesai menjalani tes di instalasi bedah sentral, pasangan AZAN menjalani pemeriksaan gigi dan mata di ruang Poliklinik. Zaini juga menyempatkan diri menyapa para pasien yang sedang antre di rumah sakit tersebut.

Ditemui di sela-sela kegiatan tes kesehatan tersebut, Direktur Rumah Sakit Tripat, Hj. Ambaryati menyatakan, serangkaian tes kesehatan akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin sampai Rabu. Tes kesehatan semua pasangan tersebut meliputi dua jenis tes, tes fisik dan psikotes. Hari pertama tes, pasangan AZAN dan Zahir men-

jalani tes fisik. Sementara pasangan MAJU dan Ridwan-Syaiful menjalani psikotes. Hari kedua, masing-masing pasangan di-rolling untuk menjalani tes. “Besok (hari ini, red) pasangan AZAN dan Zahir menjalani psikotes, sedangkan pasangan MAJU dan Ridwan-Syaiful jalani tes fisik,” ujarnya.

Dikatakan, jika calon tepat waktu menjalani tes maka diperkirakan serangkaian tes selesai dua hari, namun jika ada yang terlambat, akan mundur Rabu sesuai jadwal. Hari terakhir, lanjutnya, tim dokter dari IDI dan rumah sakit akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan hasil pemeriksaan. IDI selanjutnya mengeluarkan rekomenasi atas hasil pemeriksaan itu ke KPU untuk dijadikan bahan dan syarat penentunan lolos atau tidaknya pasangan.

Dijelaskan sepintas terkait jenis tes tersebut, mulai dari tes fisik meliputi kasus penyakit

dalam, organ dalam, penyakit jantung, penykit mata, telinga dan THT. Sedangkan psikotes meliputi, kepribadian dan menyangkut tingkah laku, perilaku dan emosi. Pemeriksaan fisik terbilang lebih cepat, karena tesnya tidak memakan waktu.

Sementara psikotes butuh waktu sekitar 4 sampai 6 jam, untuk menjawab 500 soal dari berbagai aspek. Pemeriksaan sendiri atas rekomendasi IDI dan dilaksanakan di RSUD Tripat, melibatkan tim spesialis pemeriksaan seperti dokter, psikiater dan ahli saraf dan ahli paru-paru. Sedangkan fisik, terdiri, penyakit dalam, paru, radiologi, spesialis mata dan penyakit kulit.

Jumlah item ini, ujarnya, termasuk tes narkoba yang dilakukan BNN provinsi. Untuk menjalani tes ini, biaya yang dikeluarkan masing-masing pasangan sebanyak Rp 15 juta. “Rp 7,5 juta masing-masing orang, jadi satu paket Rp 15 juta,” ujarnya. (her)

Jalan Rusak Parah

Belum PAW

Warga Gerantung Datangi Dewan

Anggota Dewan Lengkapi Berkas dengan SK Ketua DPRD

Praya (Suara NTB) Puluhan warga Kelurahan Gerantung Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng) mendatangi gedung DPRD Loteng, Senin (29/7). Kedatangan puluhan warga ini mendesak Pemkab Loteng segera memperbaiki ruas jalan Gerantung-Jontlak sepanjang 2,3 km yang kondisinya kini sudah rusak parah. Pasalnya, sudah sejak lama hingga saat ini, jalan tersebut belum pernah tersentuh perbaikan.

Padahal keberadaan jalan tersebut, sangat vital bagi warga, karena merupakan jalur alternatif yang paling cepat untuk bisa mencapai wilayah Kelurahan Jontlak atau menuju daerah lain.

Ironisnya, selama ini masyarakat sudah berulang kali berteriak minta perbaikan. Tetapi hingga kini, aspirasi tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Kedatangan warga ini didampingi sejumlah aktivis dari Konsorsium LSM Loteng dan diterima Ketua Komisi III DPRD Loteng L. Arif Rahman Hakim, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T. “Posisi jalan ini sangat strategis bagi masyarakat.

Karena menghubungkan dua wilayah,” ungkap Koordinator warga, Saiful Muslim dari Konsorsium LSM Loteng.

Diakuinya, kendati posisi sangat penting namun keberadaan jalan tersebut terkesan luput dari perhatian pemerintah daerah. Terbukti, hingga kini belum pernah ada perbaikan di jalan tersebut.

Kendati kondisi jalanya kini sudah begitu parah tingkat kerusakannya.

Pada kesempatan itu, pihak Konsorsium LSM Loteng juga mendesak pemerintah

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Beginilah kondisi ruas jalan Gerantung-Jontlak yang rusak parah. Warga pun mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan tersebut, Senin (29/7). daerah segera merealiasikan perbaikan ruas jalan Batujangkih ke Montong Sapah hingga wilayah Lombok Barat (Lobar). Alasannya, keberadaan jalan tersebut penting bagi warga setempat.

Khusus untuk ruas jalan Gerantung-Jontlak, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, menegaskan pemerintah daerah sudah menganggarkan perbaikan jalan tersebut pada APBD perubahan tahun ini.

Namun sementara hanya sampai Lapisan Atas (LPA) saja. Mengingat terbatasnya anggaran daerah yang terse-

dia untuk perbaikan ruas jalan. “Sedangkan untuk lapisan hotmix (aspal) baru akan dianggarkan pada APBD 2014 mendatang,” jawabnya.

Diakuinya, perbaikan ruas jalan tersebut sedikit terlambat. Karena pada awalnya akan ditangani pemerintah provinsi. Apalagi status jalan tersebut terhitung sebagai jalur lingkar Praya. Tapi oleh pemerintah provinsi, akhirnya menyerahkan kembali penanganan ke pemerintah kabupaten, sehingga baru tahun ini bisa mulai dikerjakan perbaikannya. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Keberadaan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang berstatus bakal calon legislatif (bacaleg) ternyata belum semua melengkapi berkas dengan surat keputusan Pergantian Antarwaktu (PAW) partai masing-masing.

Dari 7 nama bacaleg dari anggota DPRD KLU, dua di antaranya terpaksa menggunakan Surat Keterangan(SK)KetuaDPRDuntukmelengkapi pemberkasan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU. “Masih ada beberapa partai yang belum mengajukan PAW anggotanya yang maju menjadi caleg dari partai lain. Dari 7 orang, 5 di antaranya sudah mengajukan, dan sisa 2 orang lagi masih dalam proses,” ungkap Ketua DPRD KLU, H. Mariadi, S.Ag., kepada wartawan di ruang kerjany,a Senin (29/7).

Deadline pemberkasan PAW bagi Caleg dari kalangan anggota Dewan di KPU yang berlaku sampai dengan tanggal1 Agustus, tampaknya tidak akan menjadi ganjalan berarti. Meski dalam UU ditetapkan persyaratan pengunduruan diri seorang anggota DPRD dari jabatannya, namun dalam proses pengunduran dirinya harus menyertakan Surat Keterangan (SK) yang ditandatangani oleh Gubernur NTB. Jika dalam batas waktu 1 Agustus tidak juga

melengkapi SK, dibolehkan pemberkasan ke KPU menggunakan SK Ketua DPRD KLU. Atas persepsi itu, Mariadi telah menyampaikan ke KPU KLU, jika bacaleg yang notabene anggota DPRD dalam proses PAW diharuskan melampirkan, salah satunya tambahan syarat SK Ketua DPRDyangmenerangkanSKpemberhentian per 1 Agustus oleh Gubernur sedang dalam proses.

“Masa berlaku SK Ketua DPRD adalah sampai dengan SK Gubernur dikeluarkan. Saat ketetapan DCS (Daftar Calon Sementara) dianggap tidak memenuhi syarat (TMS)jikaadaberkasyangkurang.

Tetapi untuk DCT (calon tetap) mutlak dilampirkan adanya SK pemberhentian,” sambungnya.

Mariadi meyakini sampai dengan periode 1 Agustus esok, seluruh calon anggota DPRD dari unsur Anggota DPRD KLU akan melengkapi berkas baik dengan berkas PAW maupun dengan bermodal SK Ketua lembaga. Menyikapi siapa saja yang belum dan sudah menyertakan berkas PAW, ia enggan membeberkan.

“Tidak elok kalau kita sebutkan di media. Lebih baik kita ungkap gambaran umum saja, apalagi sekarang ini dalam momen krusial. Psikologi temanteman DPRD juga perlu kita jaga,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

TANDATANGANI - Ketua DPRD KLU Mariadi menandatangani berkas PAW Anggota DPRD KLU berstatus bacaleg dari partai lain.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2013

SALAT BERJAMAAH Pendukung Presiden Mesir yang digulingkan Mohamed Moursi melakukan Salat Jumat berjamaah di Lapangan Rabaa Adawiya, tempat mereka mendirikan kemahkemah mereka di Kairo.

(ant/bali post) Kairo Para demonstran yang loyal kepada presiden terguling Mohamed Moursi menyerukan digelarnya pawai sejuta orang pada hari ini untuk melawan penggulingannya.

Mereka juga menyeru para demonstran untuk membanjiri gedung-gedung pemerintahan di seluruh Mesir demi memprotes kematian 72 orang dalam demonstrasi Sabtu pekan lalu. “Kami menyeru pawai sejuta umat di bawah banner ‘Para syuhada untuk (korban) kudeta pada Selasa’,” kata Aliansi Anti Kudeta yang mengorganisasikan demonstrasi itu seperti dikutip AFP. Kelompok ini menyeru warga Mesir “untuk turun ke jalan dan lapangan demi meraih kembali kebebasan dan martabat mereka yang dirampas oleh kudeta berdara dan demi hak-hak para syuhada yang dibunuh oleh peluru pengkudeta.”

Seruan unjuk rasa ini muncul setelah paling tidak 72 orang terbunuh dalam protes duduk mendukung Moursi Sabtu pagi pekan lalu.

Para pendukung Moursi

menuduh pasukan keamanan menggunakan peluru sungguhan terhadap demonstran tak bersenjata, sebaliknya menteri dalam negeri Mesir mengaku hanya menggunakan gas air mata.

Para pendukung Moursi tetap bertahan dan menegaskan bahwa Moursi harus dipulihkan kekuasaannya, namun pemerintahan sementara mengatakan akan membubarkan demonstrasi dan mengingatkan akan mengambil langkah drastis jika demonstran melanggar batas.

Sementara itu, Dewan Pertahanan Nasional Mesir mengingatkan para pendukung Moursi bahwa pasukan keamanan akan mengambil langkah pasti dan keras jika aksi demonstran melewati batas.

Dewan ini menyeru demonstran untuk tidak melewati hak mereka untuk mengekspresikan pendapatnya dengan damai dan bertanggung jawab serta mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi langkah

pasti dan keras terhadap segala kekerasan.

Anggota dewan ini termasuk Presiden Adly Mansour, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel-Fattah al-Sisi, perdana menteri dan menteri dalam negeri, lapor kantor berita MENA. Dewan ini juga menyeru pendukung Moursi yang berkumpul di dua situs di Kairo untuk menolak kekerasan dalam segala bentuk, serta menghentikan serangan verbal dan fisik terhadap warga negara.

72 orang pendukung Moursi terbunuh dalam demonstrasi berujung kekerasan di Rabaa al-Adawiya di Kairo, Sabtu pekan lalu. Keesokan harinya presiden sementara Mesir mengaku bersedih atas kematian itu namun menggambarkan Rabaa alAdawiya sebagai titik muasal teror dan mengatakan pertumpahan darah terjadi dalam konteks terorisme, demikian AFP. (ant/bali post)

Pihak Bertikai Diminta Menahan Diri Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kedua belah pihak berseberangan di Mesir dapat saling menahan diri menghindari korban jatuh lebih banyak.

Sejauh ini telah 72 tewas dalam (ant/bali post) pertikaian di Susilo Bambang Mesir.

Yudhoyono “Mudahmudahan dalam keadaan seperti ini kedua belah pihak bisa menahan diri untuk tidak lebih banyak lagi korban. Rekonsiliasi, apa kompromi yang bisa dilakukan,” kata Yudhoyono, di Jakarta, Senin, terkait konflik di Mesir.

Dia merujuk pada kelompok pemerintah sementara yang didukung militer dengan para pendukung (bekas) Presiden Mesir, Mohammed Moursi, yang telah digulingkan militer.

Sampai kini tidak diketahui di mana Moursi berada, atau bahkan apakah Moursi dalam keadaan baik. Sejumlah pengamat menilai, kesimpang-siuran informasi tentang kedua hal ini berperan sangat besar terhadap kerusuhan berdarah - mengarah perang saudara - di Mesir.

Sejauh ini, kerusuhan berdarah masih terlokalisasi di Kairo, dan “poros” Terusan Suez.

Area pariwisata penghasil devisa penting, Sharm-el-Sheikh, dan kawasan penting Aswan, belum terlalu bergolak. Yudhoyono juga berharap agar masyarakat internasional, khususnya PBB, juga ikut mencari solusi. “Negara-negara sekitar juga bagus untuk membikin teduh bukan memisah-misahkan,” katanya.

Lebih lanjut, Yudhoyono mengatakan telah menginstruksikan Duta Besar Indonesia untuk

Mesir, Nurfaizi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di Mesir.

“Saya dilapori masyarakat Indonesia dalam keadaan terkontrol, mahasiswa kita juga baik,” katanya.

Yudhoyono secara khusus mengintruksikan warga negara Indonesia untuk tidak melibat-

kan diri dalam konflik apapun.

“Jauhi tempat-tempat membahayakan, kemudian pelihara komunikasi,” katanya.

Dia menyebut situasi di Mesir saat ini sebagai berbahaya pascaberlanjutnya konflik horizontal yang melibatkan ratusan ribu massa yang yang saling berhadap-hadapan.(ant/bali post)