Snt30072015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 119 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 30 JULI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Investor dan Kepala Badan Perizinan Lobar Bersaksi Denpasar (Bali Post) Investor sekaligus korban dugaan pemerasan izin usaha pariwisata di Lombok Barat (Lobar), Putu Gede Djaja, Rabu (29/7) kemarin akhirnya dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK Kiki Ahmadyani dkk, untuk tersangka H. Zaini Arony. Selain Djaja, hadir sebagai saksi ada Kepala Badan Perizinan Lombok Barat (Lobar) dan sejumlah saksi lainnya.

Sidang dari pagi ini berlangsung hingga malam, dan sempat diskors untuk makan siang dan sore. Suasana Pengadilan Tipikor penuh sesak,bahkan sampai meluber ke luar Pengadilan,yakni Jalan Tantular. Ratusan warga berpakaian serba hitam itu mendukung dan mensuport Djaja dalam memberikan keterangan selaku saksi korban.

Di depan majelis hakim pimpinan Prim Hariadi, saksi korban membeberkan rangkaian pemerasan yang dilakukan H. Zaini Arony. Jika sebelumnya ada istilah ‘’Apel Malang’’ dan ‘’Washington’’, kini muncul istilah “Kacang Bali” untuk mengistilahkan uang. Saksi mengawali pembicaraan ketika ada pertemuan di Bali Pecatu Graha. Kala itu, Zaini Arony didampingi ajudan, Kadis Perhubungan termasuk Kepala Badan Perizinan Rusmanhadi.

Bersambung ke hal 15

(Bali Post/wan)

PERIKSA SAKSI - Salah seorang saksi diperiksa di Pengadilan Tipikor Denpasar dengan terdakwa Bupati Lobar non aktif, H.Zaini Arony.

Kejaksaan Evaluasi Kasus DBHCHT dan Dugaan APBD Ganda Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Dua kasus dugaan penyimpangan yang cukup menyedot perhatian publik, yaitu perkara dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) lingkup Pemprov NTB dan kasus dugaan APBD ganda di Pemkot Mataram. Perkara yang jarak laporannya hampir dua tahun ini kasusnya akan dievaluasi bersamaan. ‘’Nanti Pak Kajati akan evaluasi sekaligus untuk ke dua kasus ini,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB Rabu (29/ 7) kemarin. Sementara ini Kajati menurutnya, baru fokus mengevaluasi sederet tungga-

kan kasus yang ditinggalkan pejabat sebelumnya. Sehingga penyelesaiannya bisa bertahap, termasuk kasus yang sudah berjalan penyidikannya.

Dirinci Sutapa, perkembangan terakhir untuk kasus DBHCHT, sebagaimana disam-

paikan sebelumnya, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kendati sudah tahap penyidikan, namun sampai saat ini belum diumumkan siapa tersangkanya. Apakah ada keraguan di Kejaksaan sehingga belum tetapkan tersangka? ‘’Nanti pada

saatnya akan disampaikan Pak Kajati,’’ jawabnya.

Sementara soal laporan DPD PDI Perjuangan NTB terkait indikasi APBD ganda Kota Mataram yang diduga mengalami selisih Rp 29 miliar, diakui belum digarap sepenuhnya karena faktor kegiatan lain.

Namun demikian kasus itu tetap menjadi atensi, diawali dengan telaah. Setelah matang di tingkat pengkajian, baru kemudian dibentuk tim. ‘’Ini kan masih proses telaah data yang dilaporkan. Nanti kalau sudah selesai dikaji,

baru kemudian dibentuk tim.

Tim ini nanti yang mendalami di tingkat penyelidikan, akan diperdalam lagi ada tidak tersangkanya,” beber Sutapa.

Sementara saat ini tim Pidsus masih fokus untuk mengejar penyelesaian empat tunggakan kasus. Yaitu dugaan korupsi pada proyek SPAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), proyek rumput laut BPBD Kota Mataram, kelanjutan kasus BSS dan juga perkara SPPD fiktif Lombok Barat (Lobar).

Bersambung ke hal 15

Pilkada Kota Mataram

TPAD Dinilai Lemah Di Persimpangan Dua Skenario Rancang Program

TO K O H Defisit Rp 136 Miliar POSTUR Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) NTB tahun 2015 menembus angka Rp 3,48 triliun lebih. Sementara jumlah belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,62 triliun. Artinya, dalam RAPBDP NTB 2015 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 136,5 miliar lebih.

Hal tersebut disebutkan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat menyampaikan nota keuangan RAPBDP 2015 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (29/7).

TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Kekeringan Picu Inflasi

Wahyudin

BADAN Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kekeringan yang melanda beberapa wilayah di NTB, akan memicu inflasi (kenaikan harga barang). Karena itu, BPS merekomendasikan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah-langkah strategis.

Bersambung ke hal 15

BELUM adanya penantang untuk pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN) membuat skenario politik di Pilkada Kota Mataram menjadi simpang siur.

Dalam situasi ini, kubu Dr. H. Rosiady Sayuti – H. MNS. Kasdiono (RIDO) dianggap

mempraktikkan politik yang kurang baik. Sebaliknya, kubu AMAN diperkirakan tidak akan tinggal diam dan boleh jadi akan melakukan “manuver” sehingga Pilkada Kota Mataram bisa berlangsung 9 Desember mendatang.

Seperti diketahui, skenar-

io politik Kota Mataram kini mengarah pada sejumlah kemungkinan. Skenario pertama adalah AMAN tetap tanpa penantang hingga ditutupnya batas waktu pendaftaran pada 3 Agustus 2015, pukul 16.00 Wita.

Bersambung ke hal 15

RIDO akan Mendaftar Pada Saatnya KETUA DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) mengatakan paket Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc- H. MNS. Kasdiono (RIDO) akan mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota pada saatnya. Hal ini menjawab pertanyaan pascabatalnya Paket RIDO mendaftar di hari

”

(Paket) RIDO itu Insya Allah akan mendaftar pada saatnya terakhir pendaftaran pasangan bakal calon Walikota

dan Wakil Walikota di KPU Kota Mataram, Selasa (28/7) lalu. ‘’(Paket) RIDO itu Insya Allah akan mendaftar pada saatnya. Pada saat mendaftar itulah saatnya.

RIDO akan mendaftar pada saatnya,” kata TGB dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (29/7) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menilai masih ada kelemahan dalam perencanaan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kelemahan perencanaan program itu baik dalam hal administrasi, esensi dan alokasi anggaran untuk membiayai program kegiatan baik program prioritas dan unggulan. ‘’Kelemahan itu meliputi masih adanya program kegiatan dan dukungan anggaran beberapa SKPD yang tak sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan SKPD. Serta tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi terutama dalam kegiatan pelayanan dasar,’’ kata Juru Bicara Banggar DPRD NTB, Yek Agil dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBDP 2015 di DPRD NTB, Rabu (29/7).

Dikatakan, dari sisi aspek politis dan kebijakan anggaran, secara keseluruhan program yang tertuang dalam RAPBDP cukup mengakomodir program dalam dokumen perencanaan.

Bersambung Yek Agil ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Uji Coba Pupuk ’’Magic Green’’

Hasil Panen Petani di Lingsar Naik 10 hingga 11 Ton Giri Menang (Suara NTB) PT Setia Bersama, salah satu perusahaan penyalur pupuk ternama asal Jakar-

ta bersama jajaran Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan petani menggelar panen raya demplot padi hibrida

(Suara NTB/dok)

sembada 09 yang menggunakan pupuk Magic Green.

Panen raya tersebut diadakan di demplot seluas 1 hektar hasil kerjasama antara PT Setia Bersama dengan Badan Pelaksana Penyuluh Lobar yang ada di Dusun Langko, Desa Langko, Kecamatan Lingsar.

Dari pengakuan petani dan petugas penyuluh, penggunaan pupuk asal Jerman itu sangat

dirasakan hasilnya. Dari sisi produksi, terdapat peningkatan hasil panen petani menjadi 10 ton per hektar. Selain itu,

manfaat yang dirasakan dari sisi biaya juga lebih hemat dari pupuk lainnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

PANEN RAYA - Direksi PT Setia Bersama, Andrew Gomez bersama Kepala Bulog Divre NTB, Sugit Sutedjo Mulyono, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat panen raya padi yang menggunkaan Magic Green.

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Direksi PT Setia Bersama dengan Plt Bupati Lobar

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Konsumsi Ikan Warga Mataram di Bawah Standar Nasional Mataram (Suara NTB) Konsumsi ikan warga Kota Mataram masih berada di bawah standar nasional. Standar konsumsi ikan secara nasional sebanyak 37 kilogram per kapita per tahun, sementara di Kota Mataram konsumsi ikan mencapai 27 kilogram per kapita per tahun. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli, Rabu (29/7) ditemui pada saat acara Festival Gemar Makan Ikan di eks Pelabuhan Ampenan.

Tingkat konsumsi ikan tahun ini disebutkan Mutawalli meningkat dari tahun sebelumnya yang masih

berkisar dengan angka 25 kilogram per kapita per tahun.

Festival Gemar Makan Ikan disebutkan Mutawalli memi-

liki dampak positif terhadap kenaikan tingkat konsumsi ikan di Kota Mataram.

Dengan demikian festival ini

akan terus dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan konsumsi ikan warga Kota Mataram agar mencapai standar nasional.

“Lewat kegiatan-kegiatan seperti ini juga menjadi upaya kita dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan.

Terutama juga melalui konsumsi produk olahan ikan,” terangnya. Dalam festival ini digelar juga lomba kreasi

menu olahan ikan. Lomba ini diikuti oleh 47 kelompok yang terdiri dari dinas, kecamatan, dan kelurahan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh mengajak para ibu rumah tangga untuk mengkampanyekan gerakan gemar makan ikan. Selain sehat, ikan juga gampang didapatkan dan harganya terjangkau. “Ikan

sangat penting sebagai asupan gizi yang bermanfaat untuk perkembangan otak dan pertumbuhan anak,” jelasnya.

Dengan mengonsumsi ikan dapat berdampak pada kecerdasan anak. Anak-anak yang cerdas disebutkan Suryani akan menjadi aset bernilai untuk bangsa. Dengan digelarnya festival ini ia juga berharap muncul berbagai menu baru hasil olahan berbahan

baku ikan. “Para ibu rumah tangga juga dapat berkreasi mengolah ikan dan memasukkannya dalam menu seharihari,” imbuhnya.

Suryani mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya, untuk mendorong meningkatnya konsumsi ikan di Kota Mataram. “Karena ini sangat penting untuk masa depan masyarakat dan anak bangsa,” pungkasnya. (ynt)

Pertanyaan Fraksi Banyak Tak Terjawab

PADA saat musim hujan, biasanya beberapa lokasi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya masih menjadi langganan genangan.

Salah satu penyebabnya adalah sempitnya saluran yang berada di pinggir Jalan Lalu Mesir atau masuk kawasan Lingkungan Babakan Timur.

Namun sejak sebelum bulan puasa lalu, saluran yang ada di Jalan Lalu Mesir ini telah mulai diperbaiki. Perbaikan saluran ini disebutkan Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos menjadi prioritas yang (Suara NTB/dok) dilaksanakan Dinas PekerAbdul Rauf jaan Umum (PU) di wilayahnya. “Sekarang kita dapat prioritas perbaikan saluran khususnya yang ada di Jalan Lalu Mesir karena sempit,” ujarnya, Rabu (29/7) ditemui di eks Pelabuhan Ampenan. Diprioritaskannya saluran di kawasan tersebut karena merupakan jalan yang cukup strategis, yang menghubungkan Babakan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Sandubaya.

Rauf mengatakan proses perbaikan masih berlangsung sampai saat ini. Saluran tersebut dikeruk atau dinormalisasi dan dibuat permanen dengan pentaludan di pinggirnya. Panjang saluran yang diperbaiki ini sekitar 300 meter di bagian utara jalan. Diharapkan saluran bagian selatan jalan juga dilakukan normalisasi dan perbaikan.

Selain di Jalan Lalu Mesir, masih ada beberapa titik yang kondisi salurannya juga kurang bagus. Titik rawan genangan lainnya adalah di Jalan Ali Nafiah. Selain itu daerah perbatasan Kelurahan Babakan-Dasan Cermen, tepatnya di depan RSUP NTB juga rawan genangan dan banjir yang disebabkan oleh rusaknya sekitar 400 meter saluran irigasi di kawasan tersebut. Air dari saluran tersebut sampai meluber ke jalan aspal. Genangan ini biasanya sampai di atas mata kaki dan sering dikeluhkan warga dan pengendara.

Dengan perbaikan tersebut diharapkan pada saat musim hujan mendatang tak ada lagi genangan di sepanjang jalan tersebut. “Harapannya bisa bebas banjir dan genangan. Kalau ke wilayah utara sudah selesai perbaikan salurannya atau yang jalur ke Getap, jadi sudah ada muaranya,” jelasnya.

Meski demikian Rauf belum bisa menjamin wilayahnya bisa bebas banjir dan genangan, mengingat Kelurahan Babakan adalah kelurahan terparah yang terkena banjir beberapa bulan lalu. (ynt)

Dorong Jadi Sentra Kuliner Baru KEBERADAAN eks Bandara Selaparang menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram. Walaupun eks BS (Bandara Selaparang) merupakan milik PT. Angkasa Pura, namun eks BS ada di Kota Mataram. ‘’Disinilah kepiawaian kepala daerah untuk memanfaatkan lahan,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta.

Apalagi kalau berkiblat kepada Perda Kota Mataram tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) (Suara NTB/fit) Ketut Sugiarta kawasan eks BS merupakan kawasan MICE. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta mendorong PT. AP untuk memanfaatkan eks BS sesuai Perda RTRW. Pada prinsipnya, lanjut Sugiarta, lahan eks BS harus berguna bagi masyarakat. Karena, letak lahan eks BS yang strategis kalau dibiarkan begitu saja, tidak akan memberi nilai tambah yang bisa meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. ‘’Memang semua ini butuh proses. Tapi, semakin cepat ini dikomunikasikan dengan AP, akan semakin baik,’’ ucap anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini.

Menurut Ketut Sugiarta, sudah ada cikal bakal pengembangan kawasan eks BS itu. Apa yang sudah dicanangkan di sepanjang Jalan Udayana dengan memberi kesempatan bagi PKL berjualan di sana, bisa saja dilanjutkan hingga ke depan eks BS dan bekas area parkir kendaraan eks BS. Yang penting, kata mantan manajer sebuah hotel di Senggigi ini, harus ada analisa yang matang, manakala sektor kuliner yang dikembangkan di sana. ‘’Kalau Pemkot bisa kerjasama dengan AP untuk memberdayakan PKL, kenapa tidak,’’ cetusnya. Nantinya, PKL yang diberikan kesempatan berjualan di area parkir eks BS harus betul-betul memperhatikan kebersihan dan saluran pembuangan limbahnya. Hal ini menjadi penting, karena selama ini ada kecenderungan PKL kurang memikirkan hal tersebut. Ia mencontohkan PKL yang berjualan di Cakranegara. ‘’Limbah dibuang begitu saja, bahkan trotoar menjadi hitam,’’ keluhnya. Ia tetap mendukung berkembangnya PKL di Mataram, dengan catatan harus menjaga kondisi lingkungan.

Idealnya, semua sentra kuliner harus bersih. ‘’Sehingga mau makan di restoran atau di PKL, tidak ada bedanya. Samasama terjamin kebersihannya,’’ demikian Ketut Sugiarta. (fit)

Mataram (Suara NTB) Eksekutif nampaknya benar-benar memanfaatkan agenda paripurna untuk mengklarifikasi APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang diduga ganda.

Sampai-sampai, banyak pertanyaan fraksi yang tidak terjawab pada agenda rapat paripurna beragendakan jawaban eksekutif.

Dari tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, lima fraksi utuh ditambah dua fraksi gabungan, eksekutif hanya menjawab dua dari lima pertanyaan yang diajukan fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu, lima pertanyaan yang diajukan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram sama sekali tidak ada yang dijawab.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., Selasa sore, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang mewakili Walikota Mataram menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait maraknya pelanggaran tata ruang.

Katanya, Pemkot Mataram sedang melakukan kajian akademik terhadap rencana revisi tata ruang dengan dasar kondisi eksis saat ini.

Guna pemenuhan ketersediaan 30 persen RTH (ruang terbuka hijau) kajian akademis yang dilakukan Pemkot Mataram berbasis sistem informasi geografis. Dengan kajian ini, menurut Sekda, diharapkan ketersediaan regulasi yang memenuhi standar penetapan tata ruang yang ideal.

Apalagi Mataram telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus Mataram metro.

Secara paralel akan dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang Kota Mataram.

Terkait upah tenaga harian yang masih menerima upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional), menurut Sekda didasarkan pada ketersediaan dana dalam APBD. ‘’Dan setiap tahun kita telah menaikkan upah harian secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan daerah,’’ pungkasnya.

Sementara itu, terkait dugaan APBD ganda dijelaskan dalam lima halaman pidato jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksifraksi. Eksekutif mengklarifikasi dugaan APBD ganda itu dalam 14 poin penjelasan.

Antara lain, antara postur APBD sementara dengan APBD final terdapat perbedaan Rp 13.801.871.522,85 pada sisi pendapatan dengan rincian penambahan PAD BLUD Rp 6.892.000.000,00 dan reumbesment hibah PDAM Rp 6.000.000.000,00 serta tambahan bagi hasil dari provinsi Rp 909.871.522,85, sedangkan pada sisi belanja terdapat penambahan Rp 29.470.137.482,85 yang dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, penambahan dana sertifikasi guru dan non sertifikasi guru, pembangunan sarana prasarana jalan, belanja operasional BLUD dan program kegiatan SKPD lainnya.

Seperti diketahui, tiga fraksi yakni fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra dengan total kursi 14, menolak menghadiri paripurna itu. Mereka telah mengajukan nota keberatan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. (fit)

Ratusan Koperasi di Mataram Mati Suri Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram mengevaluasi keberadaan sekitar 200 koperasi. Sekitar 200 koperasi ini kondisinya dinyatakan mati suri sehingga perlu di(Suara NTB/dok) evaluasi apakah Wartan ditutup atau dihidupkan kembali dengan pembinaan. Hal ini disampaikan Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, Rabu (29/7).

Wartan belum bisa memastikan apakah koperasi yang dalam kondisi mati suri ini akan dibubarkan atau tidak karena saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh koperasi yang ada di Kota Mataram. “Pendataan ini saya lakukan sampai akhir tahun. Dan akhir tahun nanti baru saya bisa jawab dan pastikan berapa koperasi yang akan dibubarkan,” jelasnya.

Kondisi koperasi yang dinyatakan mati suri ini disampaikan Wartan merupakan warisan yang ada sejak dulu, saat Kota Mataram masih bergabung dengan Lombok Barat. “Itu yang masih ada sampai sekarang,” ujarnya. Untuk itulah pihaknya menargetkan pendataan ini selesai sampai akhir tahun mendatang. “Makanya sekarang kita fokus pendataan khusus tahun ini,” imbuhnya.

Jumlah koperasi yang ada di Kota Mataram sekitar 500 unit. Wartan menyatakan setelah pendataan selesai, pihaknya bisa menentukan koperasi tersebut apakah akan dibubarkan atau tidak. Jika masih bisa dibina, maka pihaknya akan memberikan pembinaan sehingga koperasi tersebut bisa beroperasional kembali. Tapi jika tidak bisa lagi dioperasikan, maka pihaknya akan menyarankan agar koperasi tersebut ditutup atau dibubarkan.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, sebanyak 1.496 unit koperasi di NTB terancam dibubarkan.

Sedangkan sebanyak 1.536 koperasi dinyatakan tidak aktif lagi. Dinas terkait yang ada di kabupaten/kota diharapkan mengambil langkah tegas secepatnya terkait keberadaan koperasi yang tak aktif ini. Ada beberapa tahapan yang dilalui sebelum pembubaran koperasi dilakukan, salah satunya dengan memberikan surat teguran kepada pengurus koperasi. Jika masih ada harapan untuk dihidupkan kembali, pemerintah harus memberikan dukungan terhadap koperasi tersebut. Namun jika tidak, koperasi itu harus dibubarkan. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Perbaikan Saluran

Eksekutif Fokus Klarifikasi Dugaan APBD Ganda

Pedagang Ikan Pasar Kebon Roek Dapat Bantuan ”Cool Box” Mataram (Suara NTB) Banyak pedagang ikan di Pasar Kebon Roek, Ampenan yang belum memiliki boks atau cool box untuk menyimpan stok ikan. Pedagang yang belum memiliki boks ini kemudian menyimpan stok ikannya di bak plastik yang dapat menurunkan kualitas kesegaran ikan. Untuk itulah Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram memberikan bantuan kepada para pedagang ikan di Pasar Kebon Roek.

Terkait berapa jumlah pedagang yang diberikan bantuan, Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli enggan menyebutkan karena jumlahnya masih terbatas. Ia khawatir jika jumlahnya disebutkan, pedagang yang tidak termasuk penerima bantuan

akan datang menuntut bantuan yang sama.

Namun Mutawalli mengatakan pedagang yang diprioritaskan adalah pedagang ikan yang telah didata pihaknya pada saat bulan Ramadhan lalu. Selain cool box, bantuan yang diberikan juga berupa meja stainless steel dan mesin genset.

Total anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 200 juta.

Sebelumnya beberapa pedagang ikan di Pasar Kebon Roek menyampaikan harapannya agar diberikan bantuan berupa boks penyimpan stok ikan. Salah satunya adalah Munah yang telah bertahuntahun berjualan ikan. “Saya harap bisa dapat bantuan boks untuk menyimpan ikan yang saya jual,” cetus wanita paruh baya ini.

Ikan yang disimpan di dalam ember besar atau bak plastik dikeluhkan Munah cepat membusuk karena es yang ditaruh di dalamnya lebih cepat mencair. “Kalau ditaruh di boks ikannya awet, tapi kalau di bak cepat rusak karena kalau kena angin esnya cepat mencair,” jelasnya.

Dalam sehari ikan yang dijual Munah ke Pasar Kebon Roek rata-rata 30 kilogram per hari dan terdiri dari berbagai jenis ikan seperti kakap, tongkol, tengiri, dan lainnya.

Jika pasar sedang ramai, setengah dari jumlah tersebut bisa habis terjual. Sementara setengahnya disimpan di dalam bak. Tapi kalau kondisi sedang sepi pembeli, lebih dari 15 kilogram ikannya tersisa dan disimpan di dalam boks. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Halaman 3

Investasi Rp 1 Triliun di Gili Gede Tunggu Izin Kemenhub (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Investor yang akan membangun Marina Lombok di kawasan Gili Gede, Lembar, Lombok Barat (Lobar), mengharapkan izin pelabuhan dari Kementerian Perhubungan segera terbit. Agar investasi senilai Rp 1 triliun secara bertahap bisa direalisasikan di kawasan eksotis itu.

Bing Gianto

Harus Diberikan Sanksi

Direktur Operasional PT. Marina Del Ray Lombok, L. Rujita di Mataram, Rabu (29/ 7) mengemukakan tak ada investasi bodong dijanjikan dalam rencana membangun kawasan tersebut. Bahkan, 22 jenis perizinan telah dikantongi. Tinggal izin dari Kemenhub yang terakhir.

Meskipun sedikit muluk, ia mengatakan kawasan seluas 6

hektar yang dikuasai akan dibangun untuk membangun Marina Lombok. Di kawasan tersebut beberapa rencana besar pembangunannya, yakni resort, yacht club (tempat perkumpulan kapal pesiar), industri galangan kapal (bengkel dan tempat pembuatan kapal pesiar).

Selain itu, L. Rujita juga menyebut akan dibangun helipad untuk pendaratan he-

L. Gita Aryadi

NTB akan Tagih Komitmen BPD Bali Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menagih komitmen manajemen Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang baru-baru ini membuka cabang di Mataram. Komitmen tersebut salah satunya terkait kerjasama penjaminan kredit UMKM oleh PT. Penjaminan Kredit Daereh (Jamkrida) NTB Bersaing dengan BPD asal pulau dewata itu.

“Nanti kita akan fasilitasi. PT BPD Bali juga ada komitmen kerjasama sebagaimana disampaikan waktu peresmian membuka cabang,” kata Asisten II Setda NTB, Drs. L. Gita Aryadi, M. Si di Mataram, Rabu (29/7).

Pada prinsipnya, daerah tetap mendorong PT. Jamkrida untuk mengajukan berbagai syarat dan memenuhi ketentuan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dengan BPD Bali.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Made Sudja menyatakan siap akan membangun kemitraan dengan seluruh lembaga penjaminan kredit.

Salah satunya adalah PT. Jamkrida NTB Bersaing.

Manajemen menurutnya membuka ruang kepada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. Dengan kerjasama penjaminan ini, BPD Bali akan menampung kredit-kredit usaha kecil dan menengah yang ada di NTB. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica juga menanggapinya dengan siap akan jemput bola dengan tawaran terbuka tersebut. Jamkrida disebutkan, siap melakukan kerjasama penjaminan apakah dengan syarat harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) terlebih dahulu. Ataupun jika tanpa PKS. Jamkrida sendiri secara kelembagaan sudah mengajukan beberapa syarat yang memungkinkan untuk terealisasinya kerjasama dengan BPD Bali.

L. Gita Aryadi menambahkan, jika beberapa persyaratan kerjasama telah disampaikan. Tinggal mempertegas kejelasan kerjasama tersebut. Sebab pada dasarnya, setiap perusahaan yang ada di daerah tentunya diharapkan dapat berkontribusi langsung kepada daerah.

Melalui pola kemitraan, BPD Bali misalnya, dapat berperan membantu penguatan dan penyehatan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki di daerah. Sebab jika kerjasama kemitraan sudah terjalin dengan baik, tentunya akan memberi manfaat yang lebih besar kepada kedua belah pihak.

Kerjasama BPD Bali dengan LOWONGAN Jamkrida diharapkan akan membantu dan memfasilitasi DICARI 1 TK MASAK 1 WAITmasyarakat pelaku usaha ER DAN 1 HOUSEKEEPER (UMKM) dalam akses per- LAMARAN EMAIL: INFmodalan. “Dan melalui CSR- O @ G I L I S U D A K L nya, akan mampu memberday- OMBOK.COM ATAU KOakan potensi masyarakat MPLEK CENTRAL CITY NO. mengembangkan komoditi ung- 10 -11 JL. ADI SUCIPTO NO.3gulan yang ada,” tuturnya. (bul) 3 PELEMBAK AMPENAN

(Suara NTB/bul)

L. Rujita akan menjadi kawasan eksklusif yang akan ditawarkan kepada orang-orang berduit

MATERIAL BETON - Pesatnya perkembangan pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Kota Mataram memancing berbagai jenis usaha, salah satunya usaha material beton. Sebuah alat berat sedang mengangkut kerikil untuk di-mixer di salah satu gudang pengusaha jasa penyedia pembuatan beton, Rabu (29/7).

SAATNYA pemda berani memberikan sanksi terhadap guide dan art shop yang melanggar ketentuan, agar tercipta iklim pariwisata yang baik untuk mendukung pembangunan di NTB. Pemerhati industri kerajinan lokal, Ir. Bing Gianto, Rabu (29/7) mengatakan, dia ikut dengan masih diberlakukannya fee guide yang tinggi. Sehingga berpotensi memahalkan produk kerajinan lokal dan tak jarang dikeluhkan wisatawan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Expor (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohir sebelumnya mengungkapkan kembali soal belum adanya kesepakatan riil antara guide dan pengelola art shop, kendati Pemda telah memfasilitasi kesepakatan tersebut.

H. Anhar mengemukakan, guide mengambil fee (pesen) dari harga barang, antara 20-60 persen. Jika tak demikian, guide akan melepas kerjasama dengan art shop, kemudian membangun kerjasama dengan art shop lain yang sepakat dengan besaran fee yang diajukan.

Bagi Bing Gianto, hal tersebut sebagai kekeliruan besar terhadap upaya membangun pariwisata NTB. Ia juga tak jarang mendengar fee guide yang sedemikian besar itu.

Dampak yang paling dikhawatirkan, wisatawan justru tak tertarik membeli produk-produk lokal jika harganya mahal.

Padahal, semua pihak sedang berjuang untuk meningkatkan citra produk lokal di mata dunia melalui wisatawan, guna mendapatkan manfaat yang lebih besar kepada daerah.

“Kalau guide begitu caranya, kemudian art shop juga setuju, wisatawan bisa saja lebih memilih belanja di Bali. Ini persoalan besar kalau selera wisatawan berkurang terhadap produk-produk lokal,” ujar manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang Jatim di NTB ini.

“Sewajarnya saja soal fee, dan art shop juga harus ada kesepakatan bersama soal tarif fee agar tidak ada oknum guide bermain-main dengan tarif fee tinggi,” tambahnya.

“Karena dampaknya kepada semua, sebab banyak pihak terkait di dalamnya yang menggantungkan harapan hidup dari kerajinan lokal,” demikian Bing Gianto. (bul)

(Suara NTB/dok)

likopter bagi ekspatriat-ekspatriat dari berbagai wilayah, termasuk dari berbagai negara. “Agustus ini sebenarnya kita sudah rencanakan akan groundbreaking. Total investasi dasar yang direncankan sebesar Rp 300 miliar, dan bertahap selama tiga tahun investasinya sebesar Rp 1 triliun,” ujarnya.

Di gili Gede ini selanjutnya

dari berbagai negara. Bahkan, kawasan itu akan menjadi tempat berkumpulnya kapalkapal pesiar cepat.

Rencananya, PT. Marina Del Rey juga akan membangun turbin untuk pembangkit listrik. Sehingga kebutuhan penerangan di gili Gede bisa tertangani. Jika investasi tersebut telah direalisasikan, maka perputaran uang dan pergerakan ekonomi di kawasan itu bisa mencapai Rp 286 miliar dalam hitungan tiga tahun.

“Setelah izin-izin keluar lengkap, pembangunan sudah bisa dilaksanakan,” demikian ia meyakinkan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Investasi NTB Semester Pertama Diprediksi Rp 3,3 Triliun Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKMPT) NTB memperkirakan realisasi investasi yang masuk di daerah ini mencapai Rp 3,3 triliun lebih hingga semester pertama 2015.”Untuk semester pertama ini kami estimasikan sekitar Rp 3.303.432.056.000 yang bersumber dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” kata Kepala BKPMPT NTB, Ridwansyah di Mataram, barubaru ini.Dia menjelaskan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menargetkan investasi untuk BKPM-PT NTB pada 2015 mencapai Rp6 triliun lebih.

Namun oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi pihaknya diberi target lebih tinggi yakni Rp 7 triliun lebih karena pada 2014 saja, nilai investasi bisa direalisasikan mencapai Rp 6,2 triliun lebih atau lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah.

“Angka ini diperoleh dari investasi PMDN sebesar Rp 1,35 triliun lebih dan PMA sebesar Rp4,87 triliun lebih,” jelasnya.

Karena itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) ini, mengaku optimis bisa merealisasikan investasi di atas Rp6 triliun, bahkan hingga diatas Rp7,5 triliun pada 2015.

Dia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, realisasi investasi untuk periode triwulan I (Januari - Maret)

2015 yang yang dilansir BKPM RI, sektor yang mendominasi realisasi investasi adalah pariwisata sebesar Rp 74,25 miliar lebih (PMDN) dan Rp 645,97 miliar lebih (PMA).

Selanjutnya, investasi perdagangan Rp 8,5 miliar lebih (PMA), investasi pertanian Rp 17,95 miliar lebih (PMDN), investasi perkebunan Rp 25 miliar lebih (PMA), investasi kehutanan Rp11 miliar lebih (PMDN).

Kemudian, investasi perikanan sebesar Rp 1,57 miliar lebih (PMDN) dan Rp10 miliar (PMA), pertambangan dan energi kelistrikan Rp 385,63 miliar lebih (PMA), investasi industri sebesar Rp 93,87 miliar lebih serta investasi jasa lainnya Rp 2,11 miliar lebih (PMDN) dan Rp 497 miliar lebih (PMA).

Sedangkan kabupaten yang realisasi PMDN terbesar adalah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 76,65 miliar lebih, sedangkan untuk PMA yang mendominasi adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 186,45 miliar lebih. Sementara jumlah perusahaan terbanyak yang menjalankan proyek di Kabupaten Lombok Utara, yakni sebanyak 176 perusahaan, kemudian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 169 perusahaan selanjutnya Lombok Tengah sebanyak 119 perusahaan.

Untuk realisasi pastinya, kata Kepala BKPM-PT, Ridwansyah baru akan keluar datanya pada akhir Juli 2015 dari BKPM RI khususnya data investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) di NTB. (ant/bali post)

HILANG STNK R2 HONDA DR2702CA NOKA/NOSIN: MH1JB8110CK786356/JB81E-1782141 AN. ADIN H NUBATONIS HILANG DISEKITAR JL. ADI SUCIPTO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6351BQ NOKA/NOSIN: MH1JF5110AK262575/ JF51E-1270568 AN. FABIANNUS MBEMBOK HILANG DISEKITAR JL. PANCA USAHA CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4416HQ NOKA/NOSIN: MH1JF8126EK009316/JF81E2000650 AN. HORMAINI HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK KOTA MATARAM

STNK R2 SUZUKI DR6823AM NOKA/NOSIN: MH8FD110X2J-886915/ E109-ID-890921 AN. SECHUN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH STNK R2 DR3439AH NOKA/ NOSIN: MH1KEVL14XK079368/KEVLE-1078917 AN. ARIEF TOMMY BAKARY, SH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM BPKB R2 HONDA DR5870AN NOKA/NOSIN: MH1HABK143K020576/HABCE1020200 AN. KPN KANTOR GUBERNUR NTB HILANG DISEKITAR MATARAM NO.BPKB. 45509401.0

DPRD Dorong Peningkatan Produksi Pangan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq telah menemui Kementerian Pertanian RI untuk kembali mendesak penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung. Tampaknya usulan HPP dimaksud kini sudah berada di Menko Perekonomian untuk segera disahkan. Untuk itu, pihaknya mendorong SKPD tekait untuk meningkatkan produksi pangan di daerah ini.

Sebagaimana disampaikannya kepada Suara NTB, Rabu (29/7), sejak April lalu, HPP jagung ini telah digulirkan. Namun hingga kini belum terealisasi. Parahnya harga jagung terus anjlok bahkan kini di Sumbawa hanya berkisar pada Rp 1.412/kg jagung kering. Dikhawatirkan ada spekulan yang ikut bermain, sehingga kalau harga jagung terus turun, maka dikhawatirkan pula petani akan “kapok” menanam jagung. “Kita khawatir nantinya petani akan kapok tanam jagung. Kalau pe-

merintah tidak segara intervensi harga dengan penetapkan HPP,”cetusnya.

Kedepan pada pemerintahan baru nantinya, Komisi II juga mendorong menyediakan dana talangan untuk pembelian komoditi pangan, terutama gabah dan jagung. Seperti yang dilakukan Pemprov Gorontalo. Agar petani tidak lagi terjebak pada harga pasar yang bisa dimainkan para spekulan. “Apalagi kalau Husni-Mo yang menang, maka makin mudah kita koordinasikan dana talangan ini,” tandas politisi PDIP Sumbawa ini.

Saat ini, sebagaimana hasil pertemuannya dengan Kasubbid Analisis Harga Pangan Produsen Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kementan, HPP sudah diajukan Kementan ke Kemenko Perekonomian. Sesuai dengan instruksi presiden.

Dengan langsung membuat kajian berapa standar HPP yang layak untuk petani jagung. Yang diusulkan oleh Kementan sebesar Rp 2.700-2.900 per Kilo-

gram. “Jadi kita tinggal menungggu hasil dari Kemenko Perekonomian. Mungkin Agustus sudah keluar hasilnya,” tandas A. Rafiq.

Menurutnya, usulan HPP Rp. 2.700- Rp.2900 itu sudah tinggi.

Setelah dihitung biaya produksi, pengaruh inflasi, keuntungan dan lainnya seperti yang diantisipasi pusat. Untuk itu, pihaknya mendorong SKPD teknis di Sumbawa untuk mulai menggenjot produksi pangan, padi, kedelai dan jagung. Sebab informasi dari Kementan, ada sekitar 26 Kabupaten yang gagal di Indonesia meningkatkan produksi pangannya. Namun tidak disebutkan Kabupaten mana saja. “Kita dapat informasi juga dari Biro Prekonomian Setda NTB, Sumbawa termasuk dalam 26 Kabupaten yang gagal dimaksud. Namun pusat masih memberikan waktu bagi daerah yang gagal untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya pada MK rentang waktu AprilDesember,” terang Rafiq. (arn)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Halaman 4

Kasus Paket Lebaran

H. Nasrudin

(Suara NTB/rus)

Pemkab Lotim Serahkan pada Proses Hukum ”

Tunggu 17 Tahun MINAT masyarakat Lombok Timur (Lotim) untuk pergi menunaikan ibadah haji terbilang cukup tinggi. Hal ini tergambar dari banyaknya daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji (CJH) yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Untuk bisa berangkat, daftar sekarang dan tunggu 17 tahun lagi.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Nasruddin di Selong, Rabu (29/7).

Selain itu, Nasrudin menegaskan, penentuan kuota haji tidak bisa dimainkan. Meski ada isu yang berkembang di lapangan, jika ada penentuan secara sepihak dalam pemilihan namanama yang akan didahulukan berangkat menunaikan rukun Islam yang ke lima itu.

Menurutnya, tidak ada celah melakukan permainan, karena proses penentuan kuota sangat ketat dan bukan menjadi ranah Kemenag Lotim. “Kita tidak ada hak mengurus penentuan kuota,” imbuhnya.

Pihaknya menduga, indikasi permainan dimungkinkan dialamatkan pada aspek aturan yang membolehkan CJH berangkat cepat. Pertama melalui tim pemantau haji daerah (TPHD), kedua adanya penggabungan antara istri dengan suami. Atau seorang anak dengan orang tuanya yang sudah tua dengan tujuan agar bisa dikawal. Di samping itu adanya proses memenuhi kuota yang batal berangkat. ‘’Kebijakan itu terjadi tahun lalu,’’ akunya.

Selain itu, ada juga kebijakan 10 hari menjelang wukuf di Padang Arafah. Pertimbangan daripada negara rugi karena sudah menyewa hotel dan mengeluarkan banyak biaya. Maka ditarik CJH yang ingin berangkat segera.

Secara nasional tahun lalu ada 240 kursi yang kosong. Kabupaten Lotim sangat diperhatikan, sehingga dapat tambahan jatah kuota sebanyak 20 orang yang langsung diberangkatkan.

Pada musim haji tahun ini kelompok terbang (kloter) pertama Lotim akan berangkat mulai tanggal 21 Agustus 2015 mendatang. Jumlah CJH asal Lotim sebanyak 706 orang dibagi dibagi dalam 2 kloter. Jumlah JCH tahun ini diakui lebih kecil dari tahun lalu. Harapannya bisa bertambah lagi nantinya. (rus)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap pengusutan kasus pengadaan paket lebaran untuk 80 ribu warga miskin. Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Munir, mengaku, pihaknya menyerahkan semua permasalahan yang menyangkut paket lebaran diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Itu kan kewenangan dari aparat, kita juga tidak bisa larang,” ungkapnya, Rabu (29/ 7).

Bila ditemukan, lanjutnya, dipersilakan untuk menguraikannya secara hukum sesuai dengan fakta. Proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum secara prinsip dihargai Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Bupati kata Munir juga mempersilakan untuk diproses hukum selama ada bukti-bukti kuat.

Diakuinya, dari pemberitaan sebelumnya, Polres memang menemukan adanya indikasi penyelewengan peng-

gunaan anggaran senilai Rp 21 miliar yang bersumber dari APBD murni Kabupaten Lotim itu. “Kan belum ada pasal juga yang menjerat yang mengindikasikan unsur pelanggaran,” ucapnya.

Secara terpisah, Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SIK, menyampaikan, pihaknya sampai saat ini terus mendalami pengungkapan kasus paket lebaran. Pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan. ‘’Sudah pula dilayangkan surat meminta izin ke Bupati untuk memintai keterangan sejumlah pejabat,’’ ungkapnya.

Itu kan kewenangan dari aparat, kita juga tidak bisa larang

(Suara NTB/dok)

Aparat bisa melakukan jemput paksa, jika tidak datang dipanggil

(Suara NTB/dok)

Muhammad Munir

Heri Prihanto

Selain itu, proses pengumpulan alat bukti sedang dilakukan. Status kasus akan

ditingkatkan atau tidak masih menunggu waktu.

Dalam hal ini, jelasnya, polisi

sudah menyusun jadwal untuk meminta keterangan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lotim terkait distribusi bantuan paket tersebut.

“Kita masih dalami proses meminta keterangan, belum pemanggilan penyidikan.

Beda kalau sudah pemanggilan penyidikan, aparat bisa melakukan jemput paksa, jika tidak datang dipanggil,” urai Kapolres.

Kasus ini juga dikabarkan tengah ditelisik oleh Kejaksaan Tinggi di Mataram.

Kapolres pastikan tidak akan terjadi duplikasi dalam penanganan kasus ini. Mengacu pada Pasal 8, MoU antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung tentang Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi, dalam satu kasus penyelidikan terhadap objek yang sama, maka yang diberikan kewenangan adalah yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan. (rus)

Penanganan Pasien

RSUD KLU Sayangkan Mispersepsi Rujukan Tanjung (Suara NTB) Penanganan pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih terjadi mispersepsi. Tidak semua rujukan terhadap jenis penyakit bisa ditangani oleh RSUD, lantaran aturan yang ada, mewajibkan puskesmas untuk menanganinya.

Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Lalu Bahrudin, Rabu (29/ 7) mengungkapkan, adanya ganjalan dalam proses penanganan pasien. Dalam aturan pusat mengatur setidaknya ada 155 jenis penyakit yang harusnya ditangani oleh puskesmas dan tidak dirujuk ke RSUD. Namun kebanyakan dari jenis penyakit itu, sebagian besar puskesmas langsung mengalihkannya ke instansi yang lebih tinggi, yakni RSUD. “Permenkes mengatur ada 155 kasus harus ditangani di puskesmas dan tidak boleh dirujuk. Oleh karena itu, harus dimaksimalkan pelayanan tingkat pertama. Tetapi kebanyakan masih terjadi mispersepsi masyarakat, sehingga jeleknya di RSUD dan menganggap RSUD tidak mau menangani pasien,” ungkap Bahrudin.

Ia menjelaskan, aturan tersebut membatasi RSUD untuk menangani pasien, terutama dari rujukan tingkat pertama (puskesmas). Andaikata tetap dirujuk dan ditangani oleh RSUD, pihak rumah sakit pun tidak akan bisa mengklaim biaya perawatannya di BPJS. “Puskesmas misalnya, tidak mampu melayani karena terbatas SDM dan peralatan, menyebabkan pasien harus dirujuk. Ini harus dikomunikasikan lagi, karena ditangani oleh RSUD, tidak bisa klaim ke BPJS. Siapa yang menanggung biaya pengobatannya, tidak jelas,” ungkapnya lagi.

Bahrudin berharap, dalam waktu dekat akan ada koordinasi antara pihak terkait seperti manajemen RSUD, Dinas Kesehatan KLU, serta BPJS Perwakilan Lombok Utara.

Koordinasi ini dimaksudkan agar terjalin persepsi yang sama terhadap jenis penyakit mana saja yang boleh dirujuk ke RSUD dan bisa diklaim dana BPJSnya.

“Kita ingin menyamakan persepsi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan, agar jangan sampai masyarakat jadi korban. Tapi jangan juga memaksa dirawat oleh puskesmas, karena keterbatasan dan tidak mampu ditangani justru memaksa layani, ini juga tidak bagus,” katanya.

Ia mengharapkan pula, BPJS Cabang KLU segera melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun ke puskesmas. Sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan masyarakat, lembaga ini agar lebih intens memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Sebab kata Bahrudin, dengan tidak diketahuinya mekanisme yang diatur pusat, maka besar peluang RSUD dan masyarakat akan menjadi korban kebijakan pusat itu. Pada satu kasus, misalnya RSUD menangani pasien dengan diagnosa yang masuk katagori 155 jenis penyakit tersebut, maka klaim anggarannya akan sangat sulit. “Dibayar melalui APBD juga tidak bisa, karena untuk BPJS dengan SKTM harus koordinasi dengan Dinas Sosial selaku instansi yang menangani,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

BEBAS PKL - TRS yang selalu dipadati PKL setiap tahunnya perayaan Hultah NWDI di Pancor hingga menyebabkan pemerintah daerah mengalami kerugian hingga puluhan juta, karena sejumlah tanaman mati.

Antisipasi PKL saat Hultah NWDI

Taman Rinjani Selong Dijaga Ketat Selong (Suara NTB) – Tanggal 2 Agustus 2015 mendatang merupakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (NWDI) ke -80 di Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Biasanya, pada momen seperti ini, pedagang kaki lima (PKL) memanfaatkan untuk berjualan. Saat hultah, biasanya para PKL menjajakan

produknya di Taman Rinjani Selong (TRS).

PKL mendirikan lapak di TRS tanpa mempedulikan bunga yang ditanam, sehingga membuat pemerintah daerah rugi. Banyak tanaman bunga yang rusak yang nilainya mencapai Rp 10 juta. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota (DKTK) Lotim, H. Ridatul Yasa, siap mengantisi-

pasi masuknya PKL dan mendirikan lapak ke TRS saat hultah.

“Pokoknya, untuk tahun ini kita akan jaga ketat PKLPKL yang mencoba masuk dan mendirikan lapak di dalam areal taman. Yang boleh masuk ke dalam areal taman dalam perayaan Hultah NWDI itu hanya masyarakat saja, tidak boleh mendirikan lapak,” ujarnya

mengingatkan.

Diakuinya, kebijakan yang dilakukan ini berdasar pengalaman sebelumnya. Di mana, pada tahun-tahun sebelumnya PKL mendirikan lapak di dalam areal TRS, sehingga menyebabkan sejumlah tanaman bunga dan lainnya rusak parah.

Bahkan, katanya, untuk mengganti dan menyuguhkan kembali suasana TRS yang

sejuk, indah dan asri, pihaknya membutuhkan waktu lama dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Untuk menjaga supaya taman ini tidak dipadati PKL, kita sudah menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP dan Kodim Lotim.

Karena tahun lalu banyak tanaman yang mati total dan kerugian hingga Rp 10 juta lebih,” ungkapnya. (yon)

Kantor Dikpora Lotim BPBD Loteng Terkendala Dana Digasak Maling

Distribusikan Air Bersih Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga kini belum melakukan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang dilanda kekeringan. Tertundanya distribusi air bersih, lantaran anggaran operasional penanggulan dampak kekeringan yang dijanjikan pemerintah provinsi belum juga diterima.

Padahal, sudah ada sekitar 70 desa yang telah mengajukan permintaan air bersih ke BPBD Loteng.

“Sampai sejauh ini kita belum melakukan dropping air bersih. Karena anggaran belum turun. Walaupun sudah cukup banyak desa yang meminta bantuan air bersih,” ujar Kepala BPBD Loteng, L. Nurpuri, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/7).

Menurutnya, untuk mendukung distribusi air bersih ke desa-desa yang membutuhkan bantuan, pihaknya menyiapkan sekitar empat armada.

Dua armada dari PDAM Praya ditambah dua armada sewaan dari pihak ketiga.

Hanya saja, armada-armada tersebut sejauh ini belum bisa digerakkan, karena anggarannya yang belum ada. “Kita belum bisa berani bergerak, karena berapa porsi anggaran yang diberikan juga belum jelas,” akunya.

Dalam hal ini, pihaknya sudah bergerak, namun ternyata prediksi anggaran tidak sesuai dengan kenyataan.

Dikatakannya, kepastian alokasi anggaran yang diterima sangat penting. Karena dari sanalah pihaknya bisa menghitung intensitas distribusi air bersih yang akan dilakukan. “Air bersih yang kita dropping inikan kita beli dari PDAM. Nah berapa kali dropping akan dilakukan, disesuaikan dengan harga beli air dari PDAM Praya dengan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Pihaknya, aku Nurpuri, sudah mengajukan usulan anggaran tidak kurang dari Rp

200 juta, khusus untuk biaya membeli air dan operasional armada pengangkut air. ‘’Tapi itu baru rencana, besaran anggaran pastinya baru diketahui kalau sudah ada kejelasan dari provinsi,’’ ujarnya.

Diakuinya, luas area yang harus ditangani pada musim kemarau tahun ini cukup luas, yakni mencakup 7 kecamatan di Loteng dengan jumlah desa antara 70 sampai 80 desa. “Untuk memastikan, titik-titik rawan kekeringan dalam waktu dekat ini kami bersama pihak BMKG dan BPBD NTB juga akan turun ke lapangan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Umum PDAM Praya, Nursahim, menegaskan pihaknya siap menyediakan armada sekaligus air bersih dalam mendukung program penanggulangan dampak kekeringan pada musim kemarau ini. Pihaknya sudah mempersiapkan seluruh kemampuan armada dalam mendistribusikan air bersih. (kir)

Selong (Suara NTB) Ruang Bidang Pemuda dan Olahraga pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) digasak maling. Ulah pencuri ini terjadi beberapa waktu lalu dan berhasil menggondol satu unit laptop yang ditaksir harganya mencapai Rp 6 juta.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanuddin, SPd, saat diwawancara Rabu (29/7), mengaku, pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lotim.

Harapannya aparat kepolisian segera mengusut kasus tersebut, sehingga bisa memberikan efek jera kepada pelakunya.

Menurutnya, pencuri laptop diduga masuk lewat pintu depan dan beraksi dengan cukup rapi, karena tidak ada tanda kerusakan. “Aksinya

ini sangat rapi,” katanya.

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut, karena laptop yang merupakan aset Dinas Dikpora itu baru saja dibeli dan digunakan untuk menyimpan data-data kantor.

Hasanuddin menuturkan, kejadian kehilangan ini sudah kali kedua dialami di ruang kerjanya. Setahun yang lalu, pencuri berhasil membawa uang hadiah Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) senilai Rp 1,5 juta. Anehnya, amplop yang berisi uang besar saja yang diambil, sedangkan yang kecil ditinggal. Analisanya, jika maling sungguhan semestinya mengambil keseluruhannya tanpa sisa.

Pihaknya tidak berani menuduh siapa yang melakukan pencurian. Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan pada proses hukum untuk diungkap. (rus)

Realisasi Rumah Kumuh, Proposal Masih Diverifikasi Tanjung (Suara NTB) Hingga kini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih melakukan verifikasi program rumah kumuh atau RTLH. Dari proyeksi, kemungkinan besar proyek ini akan dicairkan pada bulan Oktober mendatang.

“Kita selesai verifikasi proposal akhir bulan ini dan langsung di-SK-kan. Dari 300 proposal yang masuk kita veri-

fikasi 100, ini yang diperkirakan akan terealisasi paling lambat akhir Oktober,” ungkap Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, pada Disosnakertrans KLU, Husni Tamrin, kepada wartawan Rabu (29/7).

Dikatakannya, Dinsosnakertrans masih memverifikasi berkas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Setelah memverifikasi berkas tersebut baru-

lah pihaknya akan mengajukan persetujuan ke bupati untuk memperoleh SK. Saat ini, kata dia, proposal yang diterima Disosnakertrans hingga kini sebanyak 300 lebih. Di mana setiap 1 proposal berisi 1 kelompok dengan rataan 1 kelompok sebanyak 10 orang. Pemda KLU pada program ini menyediakan dana bansos ke masyarakat sebanyak Rp 10 miliar, setara 1.000 unit rumah layak huni. Masing-

masing penerima akan memperoleh nominal sebesar Rp 10 juta.

“Program ini menyasar 4 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung sebanyak 300 unit, Kecamatan Kayangan sebanyak 200 unit, Kecamatan Gangga sebanyak 350 unit, dan Kecamatan Pemenang sebanyak 150 unit. Khusus Kecamatan Bayan tidak mendapat jatah dikarenakan sebelumnya, kecamatan bayan telah dibangun RSTLH

yang diprogramkan oleh kementerian sosial,” paparnya.

Untuk diketahui, sebagai persyaratan pembangunan fisik kelompok sebelumnya harus mempunyai lahan sendiri. Selain itu, tiap masyarakat harus menunjukkan bukti SPPT dan juga SK Kepemilikan Tanah. Hal ini untuk menghindari adanya sengketa lahan di kemudian hari yang berpotensi mengganggu eksekusi pelaksanaan kegiatan.

Tidak hanya itu, Pemda juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima secara menyeluruh melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Setiap kelompok akan memperoleh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebisa mungkin, masyarakat penerima bantuan tidak

mengandalkan dana ini semata untuk pembangunan melainkan menyediakan nominal anggaran karena dana pemda ini bersifat stimulan. Apabila masyarakat memiliki keswadayaan, setidaknya ukuran rumah yang dibangun bisa sedikit lebih besar. “Nanti kita akan bangunkan tipe 3x5 m dengan 1 kamar mandi dan 1 ruang tamu. Pelaksanaan di lapangan juga akan kita awasi,” demikian Husni Thamrin. (ari)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

MENYEMPIT Luas lahan pertanian di lingkar Bandara Internasional Lombok (BIL) kian menyempit, karena makin pesatnya pembangunan di kawasan tersebut.

Banyak lahan-lahan pertanian produktif yang dulunya menjadi sumber pengharapan bagi petani, kini sudah berganti menjadi bangunan.

Pemerintah daerah dituntut lebih bijak dalam mengeluarkan izin pembangunan di sekitar kawasan BIL agar penyempitan luas lahan pertanian bisa ditekan.

(Suara NTB/kir)

Kasus Narapidana

Kritisi Target Pajak BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan jumlah setoran dari denda dan piutang pajak di Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD). Pasalnya sejauh ini dinas terkait tidak pernah melapor secara rinci terkait data tersebut.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan KUA PPAS antara eksekutif dengan legislatif beberapa hari terakhir ini.

(Suara NTB/her) Multazam “Penurunan target PAD ini pun menjadi pertanyaan banggar pada pembahasan KUA PPAS. Khususnya terkait data jumlah setoran denda dan piutang pajak. Bahkan Dinas PPKD tak mampu menyajikan data yang diminta banggar menyebabkan pembahasan KUA dan PPAS sempat alot,” aku Wakil Ketua DPRD Lobar, Multazam, Rabu (29/7).

Diakuinya, dalam rapat tersebut banggar mengkritisi target pajak daerah dan retribusi yang turun dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 27 miliar menjadi Rp 22 miliar pada tahun 2015. Begitu juga beberapa data yang diminta banggar, terkait data jumlah wajib pajak (WP), data WP yang menunggak pajak dan jumlah denda WP. ‘’ Hal ini dipertanyakan dewan, lantaran PPKD tidak melaporkan data itu. Sementara banggar menilai, data itu sangat penting diketahui sebagai bahan evaluasi,’’ tegasnya.

Ia merincikan, sejumlah item pajak yang dikritisi seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak ada perubahan, seperti pajak PBB pada tahun ini belum terlihat ada peningkatan yang signifikan. Padahal perkembangan pembanngunan perumahan di Lobar terus berjembang. Semestinya, kata dia, pesatnya pembangunan perumahan berdampak terhadap penerimaan PBB. Selain itu, ungkapnya, banggar menyoroti pajak pajak hotel dan restoran. Dinas PPKD dinilai kurang bekerja, baik dalam hal pemungutan pajak. Salah satu kelemahannya, ketika laporan tidak sesuai asumsi karena hotel menggunakan self assessment, maka ada koreksi terhadap WP. Jika dari hasil koreksi ada timbul kurang bayar, maka itu harusnya dieksekusi. Namun faktanya, data terkait piutang dan denda ini tak pernah dilaporkan secara rinci. ‘’Dinas PPKD langsung memasukkan ke dalam pajak tahun berjalan, sehingga tidak nampak berapa yang dari setoran piutang dan denda.

Makanya kami minta datanya dirinci,” ujarnya. (her)

680 Honorer K2 Loteng Segera Terima SK CPNS Praya (Suara NTB) Para honorer katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang sudah dinyatakan lolos dan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), kini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS kini sedang digodok Pemkab Loteng. Dalam waktu tidak lama lagi, mereka sudah menerima SK CPNS. Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, SSos, MSi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/7). “SK (CPNS, red) bagi honorer K2 kini tengah digodok di Bagian Hukum. Dan, kita berharap dalam waktu dekat sudah bisa diserahkan kepada tenaga honorer K2,” ungkapnya.

Ia mengatakan, tenaga honorer K2 yang bakal menerima SK CPNS, tentunya para honorer K2 yang sudah dinyatakan lolos dan memiliki NIP. Sementara bagi tenaga honorer K2 yang berkas dan NIP-nya masih bermasalah di BKN Regional Denpasar, tidak akan diberikan. Namun, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari BKN Perwakilan Denpasar.

Data menyebutkan, dari 760 honorer K2 yang lolos seleksi, sudah ada 680 orang sudah tidak bermasalah, baik berkas maupun NIP-nya. Sementara sisanya ada yang berkasnya dinyatakan belum lengkap, sehingga harus dilakukan perbaikan. Selain itu, ada yang sudah memperoleh NIP, tapi masih ada perbaikan.

Tidak hanya itu, ungkapnya, ada tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, sehingga bisa dipastikan tidak akan bisa diangkat sebagai CPNS. “Jumlah honorer K2 yang akan menerima SK sekitar 680 orang,” ujarnya.

Diakuinya, persoalan honorer K2 sedang menjadi pembicaraan hangat. Apalagi munculnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat di BKD Loteng, terhadap para honorer K2 Loteng tersebut. Dimana, oknum pejabat diduga meminta para honorer K2 untuk mengeluarkan uang hingga Rp 1 juta. Jika tidak maka NIP CPNS bagi honorer K2 bersangkutan tidak akan keluar.

Terhadap persoalan tersebut, Pemkab Loteng sudah bersikap dengan melakukan penyelidikan dibantu pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB. Oknum pejabat itupun kini tengah dalam pengawasan dan terancam sanksi berat.

“Sanksi terhadap oknum pejabat tersebut, tentu akan disesuaikan dengan aturan yang ada,” tegasnya. (kir)

Polres Loteng Selidiki Dugaan Keterlibatan Oknum Sipir Lapas

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal memperluas ruang lingkup penyelidikan terhadap sejumlah kasus kriminal yang melibatkan dua narapidana penghuni Lapas Terbuka Tojong-Ojong Desa Selebung Batukliang. Tidak hanya fokus pada keterlibatan kedua tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Penyelidikan juga akan diarahkan untuk melihat kemungkinan adanya keterlibatan pihak Lapas.

“Kita pasti akan mengarah ke sana,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid, Rabu (29/7).

Kendati tidak terlibat secara langsung, pihak Lapas, khususnya para sipir bisa saja

ikut terlibat dengan memberikan ruang atau peluang bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Untuk itu, pihaknya memang sudah menyiapkan pemanggilan terhadap pihak Lapas Terbuka Tojong-Ojong dalam waktu de-

kat ini. Hal ini sebagai upaya pihak kepolisian mengungkap ada tidaknya dugaan keterlibatan pihak Lapas dalam kasus yang melibatkan dua narapidananya. “Nanti akan kita lihat, aturan di Lapas terbuka seperti apa,” ujarnya.

Keluhan Petani Soal Pengairan dan Irigasi

Plt Bupati ”Sentil” Kepala Distannak dan PU Giri Menang (Suara NTB) – Petani yang ada di Dusun Langko Desa Langko Kecamatan Lingsar mengeluh pada Pemkab Lombok Barat (Lobar), karena tak pernah disentuh program pengairan dan irigasi dari Pemda. Akibatnya, mereka hanya bergantung dari alam saja untuk memenuhi kebutuhan air. Selama ini, petani mengaku tidak ada intervensi dari Pemda.

Mendengar keluhan ini membuat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sangat terkejut dan kaget. Ia pun memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menindaklanjuti keluhan petani.

Koordinator Penyuluh Kecamatan Lingsar, Milham, Rabu (29/7), di hadapan Plt Bupati saat panen raya di Dusun Langko, mengharapkan pemerin-

tah daerah membantu petani di kawasan itu. Alasannya, selama ini, mereka sangat tergantung dari alam untuk memenuhi kebutuhan air.

“Karena itu petani menitip pesan agar menyampaikan keluhan mereka ke Pak Bupati, mereka minta fasilitas pengairan dan irigasi, karena sejauh ini tidak pernah disentuh,” kritiknya.

Diakuinya, keluhan petani sangat mendasar, karena sejauh ini program pembangunan irigasi dan pengairan dari Pemda tidak pernah ada di wilayah itu. Meski demikian, ujarnya, kondisi daerah itu terbilang subur, sehingga petani tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air irigasi.

Petani berharap agar pemerintah membendung sungai yang memiliki mata air yang ada di sekitar dusun. Biaya untuk membendung tidak butuh biaya besar, yakni Rp 25 juta

hingga Rp 40 juta. Setelah dibendung, nanti airnya disalurkan ke saluran irigasi petani.

Menanggapi hal ini Plt Bupati, H. Fauzan Khalid mengaku terkejut, karena Dusun Langko tidak memiliki saluran irigasi yang dibangun pemda. “Karena itu saya minta Kepala Dinas PU untuk memprogramkannya tahun depan dibantu Distannak terkait irigasi.

Khusus Dinas PU, ia meminta tidak hanya membangun tanggul sungai dengam biaya hanya Rp 20 juta ke atas. Namun ia meminta agar Kepala Dinas PU harus mulai memikirkan lebih dari itu. Termasuk membangun bendungan kecil di daerah itu. ‘’Jika tidak ada hambatan pembebasan lahan bisa direalisasikan tahun 2016,’’ ujarnya, seraya mengharapkan, warga tidak mempersulit terkait proses pembebasan lahannya. (her)

Kantor Bupati Lobar Rawan Curanmor Giri Menang (suara NTB) – Keamanan di lingkup Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar) rawan. Alasannya, kantor pemerintah ini kerap kali menjadi sasaran para pelaku pencuri kendaraan bermotor (curanmor). Terhitung beberapa kali para pegawai kehilangan motor.

Seperti kejadian Rabu (29/ 7), Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Bagian Kesra Setda Lobar, L Fadilah kehilangan motornya sekitar pukul 15.00 WITA. Pejabat eselon IV yang bekerja sehari-hari di lingkup Pemkab Lobar ini memparkir kendaraan di tempat parkir yang disediakan atau tepatnya depan bencingah. Motor jenis Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor plat DR 5787 DW hilang dari tempatnya. “Di sini saya parkir kendaraan saya, tapi hilang dicuri,” akunya.

Ia mengetahui kendaraannya hilang, ketika menuju masjid hendak menunaikan Shalat Ashar. Awalnya ia san-

tai berjalan bersama salah satu teman sejawatnya, ketika tiba di depan lokasi parkir motornya dirinya kaget sepeda motornya tidak ada di lokasi.

Atas kejadian itu, ia pun menginformasikan anaknya dan lingkup jajaran Satpol PP yang bertugas. Lalu, laporan itu ditembuskan ke aparat Polsek Gerung 15 menit kemudian.

Kapolsek Gerung AKP Kadek Metria yang menerima laporan langsung ke TKP bersama sejumlah personel. Di lokasi kejadian perkara, teman korban menjelaskan ada salah satu dari pelaku dicurigai masuk ke lingkup pemda yang sebelumnya menganggur di dekat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian masuk ke dalam lingkup kantor pemda. Akan tetapi, dirinya tidak mengetahui bentuk ciri-cirinya. “Saya mencurigai salah satu dua pemuda yang nganggur,” tutur salah satu pegawai.

Kapolsek Gerung AKP Kadek Metria, membenarkan kehilangan ini. Dengan hasil

keterangan dari korban dan saksi pihaknya akan menindaklanjuti pelaku tersebut.

Dirinya yang menggunakan baju sipil dan sejumlah personel langsung turun ke titik yang dicurigainyaa. Selama ini, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh instansi di lingkup pemda mengantisipasi terhadap curanmor. Karena, pelaku bisa memanfaatkannya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Baiq Yeni S Ekawati, mengungkapkan, jika pihaknya saat ini sedang melakukan pembahasan terhadap keamanan di lingkup pemda.

Pihaknya berjanji pada bulan Agustus akan mulai menerapkan kartu tanda (sejenis parkir, red) untuk sepeda motor. “Nanti, ketika masuk di depan pintu Satpol PP akan digantungkan dan jika keluar akan dicabut.

Kalau pun dihilangkan, maka pemilik kendaraan harus membawa motor dengan digiring ke Pol PP sambil menunjukkan STNK,” ujarnya. (her)

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan tetap fokus untuk menuntaskan penyidikan terhadap dua tersangka, termasuk menangkap tersangka lainnya. “Pelaku lain dalam kasus ini juga terus kita kejar,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, jajaran Polres Loteng menangkap dua narapidana penghuni Lapas Terbuka Tojong-Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Sabtu (25/7) lalu. Mereka diduga terlibat sejumlah aksi kriminalitas, seperti pencurian kendaraan sepeda motor

hingga jambret.

Ironisnya, kedua tersangka begitu leluasa menjalankan aksinya, meski masih berstatus sebagai narapidana. Informasinya, untuk bisa keluar dari Lapas kedua pelaku biasanya minta izin ke petugas lapas dengan alasan mau membeli sesuatu.

Seperti kasus terakhirnya pada Senin (20/7) lalu, kedua pelaku minta izin mau membeli rokok. Tapi ternyata justru keluar untuk melakukan aksi kejahatan sampai akhirnya dibekuk aparat kepolisian. (kir)

Pilkada Loteng

Tes Kesehatan Habiskan Ratusan Juta Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) dipastikan harus menggeluarkan hingga ratusan juta untuk membiayai proses tes kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng tahun ini.

Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (29/ 7), mengaku, KPU Loteng telah menganggarkan Rp 240 juta untuk biaya tes kesehatan. Itu artinya, KPU Loteng telah menganggarkan biaya tes kesehatan sebesar Rp 20 juta per orang untuk 6 pasangan bakal calon. “Ini hanya untuk biaya tes kesehatan saja,” tegasnya.

Meski demikian, ujarnya, besarnya biaya tes kesehatan kemungkinan masih bisa ditekan. Pasalnya, dari hasil komunikasi dengan tim dokter RSUP NTB yang menangani tes kesehatan pasangan calon kepala daerah, biaya kesehatan kurang dari Rp 20 juta.

Ia menjelaskan, besarnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, karena hampir semua aspek kesehatan diperiksa, seperti aspek kesehatan jasmani, rohani hingga narkoba. “Total ada 23 jenis pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui pasangan calon kepala daerah. Dengan melibatkan 23 dokter spesialis. Mulai dari dokter spesialis jiwa, jantung, THP, paru hingga kandungan bagi calon kepala daerah perempuan,” terangnya.

Biaya tes kesehatan yang dikeluarkan tahun ini, memang jauh lebih besar dari biaya tes kesehatan pada Pilkada Loteng tahun 2010 lalu, karena lokasi tes kesehatan dilaksanakan di RSUD Praya dan jumlah dokter spesialis yang terlibat hanya sekitar 13 orang. Sementara sekarang ini sebanyak 23 dokter spesialis.

Selain itu, ujarnya, besarnya biaya tes kesehatan sudah ditentukan pihak RSUP NTB.

(Suara NTB/dok)

Ari Wahyudi

Sementara KPU Loteng dalam hal ini hanya menyiapkan anggaran saja. “Jadi bukan kita yang menentukan besaran biaya tes kesehatan.

Tapi pihak rumah sakit. Kita hanya menyiapkan alokasi anggaranya saja,” akunya.

Disinggung pentingnya tes kesehatan tersebut, Ari menegaskan sangat penting. Bahkan hasil tes kesehatan bisa menentukan lolos tidaknya pasangan calon kepala daerah para pilkada kali ini. Karena dalam aturan sudah jelas mengatur, pasangan calon kepala daerah harus dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

Artinya, kalau ada calon atau pasangan calon kepala daerah yang dinyatanya tidak memenuhi persyaratan kesehatan, maka KPU bisa mencoret atau menggugurkan pasangan calon kepala daerah tersebut sebagai peserta pilkada. “Jadi jangan dipikir, tes kesehatan ini tidak penting. Justru hasil tes kesehatan sangat menentukan, lolos tidaknya pasangan calon kepala daerah sebagai peserta pilkada,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Halaman 6

Aktivis GMNI Sumbawa Dukung Kejari Berantas Korupsi (Suara NTB/bug)

Mala Rahman Bersyukur Diusung Partai Golkar

Ketua DPC GMNI Sumbawa, Jaya menyatakan, pihaknya berharap Kejari Sumbawa terus mengembangkan kasus-kasus yang ditangani, mengingat cukup banyak kasus-kasus lain yang dilihat ada indikasi pelanggaran.

“Saat ini kami sedang membangun konsolidasi massa yang multi elektoral memberikan dukungan selama proses hukum ini sesuai dengan kaidah,” imbuhnya.

Menurut Jaya, sejatinya pembangunan diperuntukkan terhadap masyarakat, dan masyarakatlah yang paling berkepentingan atas sebuah pembangunan itu. Pihaknya juga tengah membangun kajian sesuai dengan yang diyakini sebagai suatau kebenaran, mengingat banyak hal terkait Sumbawa menuju citacita menuju Sabalong Samalewa. Sebagai keseriusan DPC GMNI Sumbawa dalam mendukung Kejari dalam melaksanakan proses hukum, pihaknya siap memberikan data ketika dibutuhkan. Mengingat banyaknya kasus termasuk sektor pendidikan. “Ini fakta, ini adalah sektor yang sangat ironis ketika terjadi adanya indikasi terjadi pelanggaran,”

Taliwang (Suara NTB) Keoptimisian Mala Rahman akan memperoleh dukungan Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terbukti. Saat pendaftaran di KPU, Senin 27/7) lalu, Golkar menjadi salah satu partai pengusung Mala Rahman dan pasangannya Iwan Panjidinata (MAPAN).

“Alhamdulillah kita akhirnya memperoleh dukungan tiga partai dan salah satunya ada Golkar di dalamnya,” jelas Mala Rahman kepada wartawan sesaat setelah mendaftar ke KPU KSB. Mala Rahman memang patut merasa bersyukur dan gembira. Pasalnya dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat membuat partai ini nyaris tidak bisa menjadi partai pengusung di Pilkada serentak tahun ini. Namun beruntung untuk di Pilkada KSB, baik kepengurusan kubu Abu Rizal Bakri (ARB) maupun kubu Agung Laksono (AL) merekomendasikan pasangan calon yang sama, yakni paket MAPAN. Menurut Mala, untuk di NTB, di Pilkada KSB Golkar nyaris tidak ada persoalan. Sebab sejak awal kedua kubu sudah memberikan sinyalemen akan mendukung dirinya sebagai salah satu kader partai. “Satu-satunya yang sudah mengerucut hanya kami, sementara di kabupaten lainnya ada yang belum bisa. Ini dikarenakan dua kubu merekomendasikan pasangan yang berbeda,” paparnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar KSB kubu ARB ini selanjutnya menyatakan, dengan dukungan tiga partai yang ada pasangan MAPAN akan mampu bersaing di Pilkada KSB 9 Desember mendatang. Bahkan Mala optimis ia dan pasangannya akan menjadi pemenang yang akan melanjutkan tongkat pembangunan di KSB. “Ada Gerindra, Demokrat dan Golkar. Ketiga partai ini memiliki massa pendukung yang besar dan saya percaya di Pilkada nanti, semua elemen partai dan masyarakat secara luas akan mendukung kami,” tandas wakil bupati KSB dua periode ini.

Disinggung soal visi misi, Mala menyatakan, secara umum kepemimpinannya ke depan akan menuntaskan dan melanjutkan pembangunan daerah yang sedang berjalan dalam 10 tahun terakhir. “Saya akan melanjutkan apa yang sudah ada sekarang dan tentu akan membenahi sektor lainnya untuk kemajuan daerah,” janjinya. (bug)

(Suara NTB/ind)

DUKUNG KEJARI - Kajari Sumbawa didampingi Kasi Intel dan Kasi Pidsus saat diskusi tentang komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan Perwakilan DPC GMNI Sumbawa di ruang kerja Kajari, Rabu (29/7). dan SP, sepanjang memberikan masukan yang konstruktif, tidak anarkis, tidak saling menghujat, dan caci maki,” tandas Kajari.

Sedangkan terhadap keberlangsungan Pilkada pihaknya tetap akan melakukan pemantauan serta koordinasi intensif dengan pihak Panwaslu.

Khususnya penegakan hukum terpadu (gakkumdu), karena pihaknya tidak bisa langsung

menjustifikasi, atau langsung malakukan misalnya ott (operasi tanda tangan) terhadap PNS, tetapi akan menyampaikan ke Panwaslu. “Tetap kami melaksanakan koordinasi, habis itu kita garap rakor gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang anggotanya adalah Kepolisian, Kejaksaan dan panwaslu. Informasi seperti ini akan kita bawa ke sana nanti,” terang Kajari.

Disinyalir ada beberapa yang menggunakan Fasilitas Negara, Pihaknya menghimbau terhadap PNS dan aparat terkait, untuk bersikap netral dalam Pilkada ini. Apalagi menggunakan anggaran serta sarana-prasarana dari pemerintah. Pihaknya pun akan terus memantau dan mengawasi proses Pilkada. Kalau kami menindak, ada jalurnya,’’ tukas Sugeng. (ind)

Pilkada Sumbawa

Paket MUJUR Tidak Penuhi Syarat Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, menegaskan hanya tiga pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi pencalonan.

Yakni, pasangan H. A. Saat Abdullah S.T dan Chandra Wijaya Rayes (A. Saat-Jaya), pasangan H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo) serta pasangan Jack Morsa S.Adm – H. Irwan Rahadi, S.T (JIWA).

Sekaligus memastikan pasangan Ir. Mukhlis M.Si - Baijuri Bulkiyah S.H (MUJUR) tidak memenuhi persyaratan.

“Hanya tiga paket yang memenuhi persyaratan pencalonan. Selanjutnya ketiga bakal pasangan calon ini akan mengikuti proses lebih lanjut.

Termasuk pemeriksaan kesehatan yang berakhir hari ini (kemarin, red) hanya diikuti tiga pasangan calon,” tandas Syukri ketiga dihubungi Suara NTB, Rabu (29/7), sekaligus menepis isu liar yang berkembang tentang masuknya masuknya pasangan MUJUR. Syukri mengakui, SK DPP

Karyawan yang Belum Terima THR Diminta Melapor Taliwang (Suara NTB) Hingga H – 1 sebelum hari raya Idul Fitri 17 Juli lalu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memantau seluruh perusahaan daerah dalam menjalankan kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya.

Dari pemantauan tersebut, pihak dinas menerima laporan jika seluruh perusahaan yang ada telah menunaikan kewajibannya tersebut sesuai dengan (Suara NTB/bug) ketentuan perundang-undanZainuddin gan. “Alhamdulillah untuk pembayaran THR tahun ini lancar. Seluruh perusahaan mengkonfirmasi telah melakukan pembayaran sebelum hari lebaran,” jelas Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Disosnakertrans KSB, Drs. Zainuddin kepada wartawan, Rabu (29/7).

Jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, Zainuddin mengaku, tahun ini tingkat kesadaran perusahaan membyarkan THR para pekerjanya lebih baik. Hingga selesai lebaran tidak ada satu pun laporan atau pengaduan yang diterima pihaknya, terkait masih adanya karyawan yang belum memperoleh haknya itu. “Kalau soal waktu pembayaran memang masih ada yang telat. Tapi tidak sampai lewat lebaran, hanya sampai sehari sebelum lebaran saja. Itu ada,” ungkapnya.

Menurut Zainuddin, pemantuan proses pembayaran THR yang dilakukan pihaknya dijalankan secara intensif. Terlebih instruksi Menteri Tenaga Kerja agar perusahaan membayarkan THR sejak 14 hari sebelum hari raya, membuat Dinas getol mengingatkan perusahaan. “Di hari terakhir kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh perusahaan sudah memberikan THR karyawannya. Dan konfirmasi perusahaan kepada kami mereka sudah membayarkan,” paparnya.

Meski mengakui lancar dan tidak menerima laporan adanya pegawai yang belum menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja, Zainuddin menyatakan, pihaknya tetap membuka pengaduan. Hal tersebut untuk tetap memberikan ruang bagi karyawan yang kemungkinan hingga kini belum menerima haknya. “Mungkin saat itu bersangkutan tidak punya kesempatan untuk mengadukan karena sudah dekat lebaran dan luput dari pantauan kami. Nah untuk itu kami sampai sekarang tetap buka layanan pengaduan. Jadi kalau ada pekerja yang belum menerima hak THR-nya datang dan laporkan ke kami, dan kami akan segera meninadklanjutinya,” janji Zainuddin. (bug)

(Suara NTB/arn)

PERIKSA KESEHATAN - Tampak pasangan A. Saat-Jaya (kiri) dan pasangan Husni-Mo saat menjalani pemeriksaan kesehatan, Rabu (29/7).

Golkar baik kubu Agung Laksono (AL) maupun kubu Abu Rizal Bakri (ARB) justru telah dimasukkan ke KPU oleh pasangan JIWA, bukan MUJUR seperti isu yang berkembang. Diketahui dalam PKPU No. 12, partai yang memiliki kepengurusan ganda, bisa mengusung satu nama calon. Dalam hal ini, SK DPP Golkar AL maupun ARB kepada JIWA. KPU tetap berpedoman ke-

Polisi Buru Bandar Togel Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Buser Polres Sumbawa masih memburu pengepul atau bandar togel untuk menindaklanjuti hasil pengembangan penyidikan terhadap tiga tersangka penjual togel yang ditangkap beberapa hari lalu. Ketiga tersangka ini adalah SD (36) warga dusun Bekat, Desa Poto, kecamatan Moyo Hilir, IR (55) kelurahan Bugis kecamatan Sumbawa dan AB (34), kelurahan Bugis, kecamatan Sumbawa.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/7), mengakui dua dari tiga tersangka ini menyetor hasil penjualannya ke salah seorang pengepul. Sedangkan satunya lagi mengaku menjadi bandar sendiri.

Hasil penyidikan ini sudah ditindaklanjuti dengan menggerebeg kediaman pengepul tersebut, namun rumahnya dalam keadaan kosong.

Bahkan saat pihak kepolisian m e n c o b a menanyakan keberadaan yang bersangkutan kepada tetangga rumahnya, tetangga mengaku tidak mengetahui ke-

(Suara NTB/ind)

Polisi Periksa Pembawa Sajam ke Tempat Karaoke Sumbawa Besar (Suara NTB) LBI (30) terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hal ini setelah pria yang beralamat di desa Kerato kecamatan Unter Iwes, kabupaten Sumbawa ini memiliki dan membawa sajam di tempat hiburan, yakni sebuah karaoke keluarga yang berlokasi di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, belum lama ini.

Dari tangannya disita senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggangnya. Penangkapan ini berawal dari razia yang digelar Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa di beberapa tempat hiburan wilayah Kota Sumbawa. Ketika menggeledah beberapa pengunjung karaoke ditemukan sebilah pisau. Karena berpotensi terjadinya kerawanan, polisi langsung menggiring terlapor ini ke Polres Sumbawa untuk menjalani pemeriksaan.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/7) membenarkan adanya hal tersebut. Hasil pemeriksaan, LBI ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat UU Darurat No. 12 Tahun 1950. Namun tersangka tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor serta kasusnya tetap diproses lanjut. (ind)

tandasnya.

Disisi lain GMNI juga mengkaji terkait proses Pilkada prosesnya sudah mulai berjalan. Hasil investigasi pihaknya, adanya tekanan-tekanan terhadap penegakan hukum dan di sisi lain pihak eksekutif terlalu jauh terlibat dalam suksesi. Termasuk penggunaan kendaraan dinas dan banyak hal yang menjadi perhatian pihaknya yang diakses di lapangan. “Kami sesungguhnya menginginkan ini sesuai dengan koridornya. Dan sangat berharap kepada pihak kejaksaan, yudikutif secara umum untuk bersikap profesional,” tukas Jay, sapaan akrab ketua DPC GMNI Sumbawa ini.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH, menyambut baik apa yang menjadi hajatan dari DPC GMNI Sumbawa. Pihaknya mengapresiasi ketika adanya kritikan ataupun masukan dari masyarakat terkait penegakan hukum. Pihaknya tetap akan melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan koridor dan apa yang menjadi ketentuan. “Siapapun unsur masyarakat pasti saya terima, bukan hanya GMNI

beradaan yang bersangkutan.

“Kami sudah kantongi identitasnya, dan sampai sekarang terus dicari,” kata Tri. Jika pengepul tersebut tertangkap, akan memudahkan penyidik untuk mengungkap siapa bandarnya. Namun demikian untuk memastikan dia pengepul atau tidak, perlu dilakukan pendalaman. Sebab untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus memiliki dua alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi-saksi. “Apa ada saksi yang melihat saat penyerahan uang setoran hasil togel, ini yang juga harus dibuktikan. Ini salah satu kesulitan polisi untuk menjamah bandar maupun pengepul,” imbuhnya.

Meskipun demikian, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan untuk menangkap siapapun yang terlibat dalam kasus perjudian kupon putih atau yang lazim disebut togel. Ketika tidak ada yang menjual karena intensifnya polisi dalam memberantaskan tindak pidana ini, pastinya bandar togel akan berpikir dua kali untuk membuka usahanya. (ind)

Tri Prasetyo

pada aturan, proses pendaftaran telah ditutup sejak pukul 16.00 Wita, Selasa 28 Juli 2015. Hal ini, lanjut Syukri telah dilaporkan ke KPU NTB ditembuskan ke KPU Pusat.

Mengingat semua tahapan penyelenggaraan Pilkada tetap dikoordinasikan secara nasional oleh KPU Pusat.

Pemeriksaan Kesehatan Pada bagian lain, Sekretar-

is KPU Sumbawa, Lahmuddin, S.E, menjelaskan, KPU hanya memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada tiga pasangan calon yang dinyatakan KPU telah memenuhi persyaratan pencalonan. Pemeriksaan kesehatan telah dimulai sejak Selasa lalu, yang diikuti dua pasangan calon, A.Saat-Jaya dan Husni-Mo dari pagi hingga sore hari di RSU Kota Mataram seperti

yang direkomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menyusul Rabu (28/7) kemarin, pemeriksaan kesehatan pasangan JIWA dan sekaligus berakhir hari ini pula (kemarin, red).

Tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon beranggotakan 15 dokter sepesialis. Pasangan calon diperiksa secara teliti dan intensif di ruangan yang berbeda. (arn)

Bantuan untuk Bencana Kekeringan Diminta Segera Direalisasi Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah setempat agar segera mengeksekusi sejumlah program bantuan yang diperuntukkan bagi petani. Langkah tersebut dalam rangka membantu petani menghadapi ancaman gagal panen sebagai dampak musim kemarau yang melanda tahun ini.

“Kalau mau bantu petani yang sekarang terancam merugi karena musim kemarau tahun ini. Yah saran kami segera turunkan program bantuan yang sudah disiapkan pemerintah untuk antisipasi kekeringan,” cetus ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin, ME kepada media ini, Rabu (29/7).

Sekitar sebulan lalu pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishubuntan) selaku dinas teknis. Dalam pertemuan itu Dishutbuntan pun menyampaikan, jika ada dua program bantuan yang akan disalurkan pemerintah untuk membantu petani. Di antaranya subsidi biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional mesin pompa dan pembuatan ratusan titik sumur bor. “Nah dua program ini kami minta langsung dieksesuksi sekarang, karena petani di lapangan sudah

mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau,” timpalnya.

“Saya kira kalau soal teknis pencairannya bisa cepat.

Karena sebelumnya Dishutbuntan untuk subsidi BBM operasional mesin pompa itu, pak Kadisnya mengaku sudah siap. Nanti anggarannya akan ditetapkan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” sambung politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Ia mengatakan, pemerintah harus segera tanggap dalam menanggulangi dampak kekeringan yang dirasakan petani saat ini. Sebab jika tidak dampaknya tidak saja mengancam target produksi pertanian daerah, namun lebih parah akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. “Masyarakat kita sebagaian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani. Artinya kalau kita gagal menanggulangi dampak kekeringan tahun ini, maka kondisi e k o n o m i masyarakat kita akan anjlok,” tegasnya.

Selanjutnya Aherudin menyampaikan, terkait kemarau tahun ini

ia meminta pemerintah harus lebih tanggap lagi. Tidak hanya soal dampak di sektor pertanian, tetapi di seluruh sektor-sektor lainnya. “Dampak kekeringan ini kan bukan saja soal pertanian. Masyarakat juga terancam mengalami krisis air bersih, rawan pangan dan lainnya. Dan itu semua harus dicari solusi antisipasinya segera oleh pemerintah.

Jangan tunggu terjadi baru mencari cara. Harus mulai sekarang,” tegasnya. (bug)

Aheruddin

(Suara NTB/bug)

Pasangan MAPAN

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbawa menemui Kajari Sumbawa, Rabu (29/7). Mereka memberikan dukungan terhadap Kejari Sumbawa untuk mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi di Sumbawa dan KSB.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

AMANKAN KAMBING – Satpol PP Kabupaten Dompu, Rabu (29/7) mengamankan kambing yang berkeliaran di dalam Kota Dompu. Selanjutnya Pol PP akan memanggil pemilik kambing dan kemudian memberikan teguran atau sanksi.

Pedagang di Pasar Induk Dompu akan Direlokasi

Tahapan Pilkades di Dompu Tetap Jalan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Kepala Desa hasil pilkades serentak, 9 Juli lalu akan dilantik sebelum 17 Agustus. Gugatan atas hasil Pilkades di empat desa yang sedang diproses panitia penyelesaian sengketa Kabupaten akan diputuskan awal Agustus depan.

Panitia Pilkades Ranggo yang mendapat protes dari warga beberapa waktu lalu juga telah menyampaikan hasil kerjanya dan menetapkan Siti Sumarni sebagai pemenangnya.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (29/7) mengatakan, hasil pemilihan kepala Desa di 15 Desa dari 16 Desa yang menyelenggarakan lalu telah menyampaikan pada BPMPD. Hanya desa Doromelo kecamatan Manggelewa yang belum menyampaikan hasilnya. “Sekarang saya sedang di Jakarta, sebelum saya datang tinggal Desa Doromelo yang belum menyampaikan laporannya,” katanya.

Empat desa yang mengajukan keberatan atas hasil dan proses Pilkades 9 Juli lalu yaitu Desa Ranggo, Doromelo, Taa dan Desa Soro. Laporan ini tengah diselesaikan panitia penyelesaian sengketa Pilkades Kabupaten.

“Hasil keputusan panitia penyelesaian sengketa akan segera dikeluarkan,” jelasnya.

Kepala Desa terpilih, lanjut H Supardin, akan dilantik sebelum 17 Agustus, sehingga pada upacara 17 Agustus akan mengikuti apel bendera bersama. “Kita ada yang keberatan dengan keputusan panitia penyelesaian sengketa, maka mereka bisa menggugatnya di pengadilan. Tapi ini tidak menghentikan proses pelantikan Kepala Desa terpilih,” katanya.

“Ketika putusan pengadilan dimenangkan penggugat, Bupati akan menindak lanjutinya,” tambahnya. (ula) H. Supardin

Kota Bima (Suara NTB) Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota menyelidiki dugaan korupsi Kemenag Jilid II yang juga melibatkan mantan kepala Kemenag sebelumnya, Drs. H. Yaman. Indikasi korupsi tersebut terkait dengan tunjangan khusus untuk guruguru daerah terpencil yang diduga tidak tepat sasaran. Sebelumnya dugaan korupsi di lingkup Kemenag juga diproses oleh aparat Kepolisian terkait pencairan dana tunjangan sertifikasi yang tidak sesuai prosedural.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra yang dikonfirmasi, Rabu (29/7) mengemukakan, kasus dugaan korupsi di Kemenag ini masih dalam penyelidikan pihaknya. Tunjangan khusus guru-guru daerah ter-

pencil ini sarat dugaan korupsi lantaran nama-nama yang diusulkan tak tepat sasaran.

Misalnya, guru yang mengajar di wilayah perkotaan justru mendapat dana dimaksud.

“Ini yang kita kaji, kriteria guru-guru terpencil itu seperti

apa,” terang Yerry.

Diterangkannya, kuota untuk penerima tunjangan tahun 2011 sebanyak 47 orang.

Guru penerima yakni mereka yang mengajar di daerah terpencil seperti Kecamatan Wawo dan lainnya. Masing-

Pilkada Bima

Berkas Bakal Cabup Partai Golkar Diterima KPU Bima (Suara NTB) – Sempat dikembalikan saat mendaftar di hari kedua, pasangan bakal calon bupati dan waki bupati Bima yang dicalonkan partai Golkar, Hj. Indah Damayanti Putri dengan Drs. Dahlan HM. Nur, M.Pd akhirnya diterima oleh KPU Bima. Dua kubu DPP partai Golkar mengirim SK dukungan yang sama melalui email kemudian diterima secara resmi oleh KPU Kabupaten Bima, Rabu (28/7) malam sekitar pukul 20.05 Wita.

Ketua KPU kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.IP.M.M.SIP mengatakan, beberapa dokumen untuk KPUD sudah diterima melalui Fax dan email tentang SK kedua kubu partai golkar yang menyatakan dukungan yang sama

terhadap pasangan tersebut “Kami juga lakukan konsultasi ke Divisi Hukum KPU RI, Ida Budiarti, yang mengatakan SK asli dari kubu Abu Rizal Bakri dengan kubuh Agung Laksono tersebut sudah ada dan diperbolehkan menerimaan SK yang di kirim melalui FAX,” ucapnya.

Proses penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bacabup yang begitu alot dan membuat suasana genting, disebabkan ketidaksabaran dari pimpinan partai Golkar dan pimpinan partai pendukung yang tidak sabar menunggu keputusan ketika KPU terus berhubungan dengan KPU NTB dan KPU RI. “Setelah terhubung, kami langsung mengambil keputusan untuk menerima doku-

men persyaratan dimaksud,” terangnya.

Syarat diajukan oleh pasangan bakal calon untuk daftar yang diterima oleh petugas pemeriksaan sekitar pukul 15.30 wita, dokumen itu diperiksa kelengkapannya dan baru berakhir saat ini.

Sementara Indah Damayanti Putri dalam waktu yang sama mengakui persyaratan diajukan kemarin belum memenuhi 20 persen persyaratan, sehingga persyaratan itu dapat diperbaiki.

Ditetapkannya sebagai bakal calon bupati, Dinda merasa bangga, walau terjadi dualism kepengurusan. “Setiap detik keputusan politik bisa berubah, namun kita ikhtiarkan demi kepentingan kabupaten Bima,” ujarnya. (uki)

Pemkot Bima Gelar Lomba Kebersihan Sungai Kota Bima (Suara NTB) Pemkot Bima menggelar lomba kebersihan kali/sungai dan got yang melintas di desa/ kelurahan Kota Bima. Hal itu digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-70 tahun 2015.

Demikian antara lain diputuskan dalam rapat di kantor Walikota Bima, Rabu (29/7).

Selain lomba itu, sejumlah kegiatan lomba juga akan dilaksanakan, di antaranya lomba kebersihan tingkat kelurahan.

Yang menjadi sasaran yakni kebersihan sungai/kali dan got yang nantinya akan dipilih satu Kelurahan terbaik untuk masing-masing Kecamatan. “Adapula kegiatan lainnya jalan santai dan pawai budaya,” terang Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.Sos. Dalam rapat tersebut Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin menghimbau agar setiap SKPD segera memasang umbul-umbul, baliho dan spanduk s e j a k tanggal 5 Agust u s 2015 (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu kembali menata pasar induk Dompu dengan pembangunan los pasar, kios dan akses jalan di atas bantaran sungai. Pedagang di tiga los pasar lama akan direlokasi ke jalan Mujair Kota Baru Kelurahan Bada Dompu. Semula pedagang enggan pindah, tapi karena ada jaminan dibangunkan pasar sementara sehingga bisa diterima pedagang.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Mu(Suara NTB/ula) hammad, ST, M.Si kepada Muhammad Suara NTB, Rabu (29/7) mengatakan, ada tiga los pasar lama di pasar induk Dompu yang akan dibongkar dan dibangunkan kios – kios pasar, los untuk pedagang basah dan los pedagan kering. Di atas bantaran sungai Silo pada lahan yang sudah dibebaskan pemerintah juga akan dibangunkan akses jalan. “Sehingga pasar induk Dompu akan dikelilingi jalan,” kata Muhammad.

Selama pembangunan pasar, Muhammad mengatakan, pedagang akan dipindahkan ke jalan Mujair lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada Dompu. Pedagang semula tidak terima lokasi pasar sementara di jalan Mujair dan menginginkan di jalan Cakalang. “Kalau dipindahkan ke jalan Cakalang, kita akan dihadapkan dengan pedagang ikan yang jualan di jalan Cakalang,” terangnya.

Karenanya, Muhammad meminta pedagang untuk bisa dipindahkan ke jalan Mujairdan menutupi ruas jalan yang menghubungkan dengan Kelurahan Bali 1. Namun pedagang mengharapkan jaminan keamanan, dibangunkan lapak sementara dan dipindahkan peti dagangannya. “Tuntutan pedagang ini akan kita siapkan,” ungkapnya.

Muhammad juga mengatakan, rencana pasar sementara direncanakan hanya empat bulan dan akses jalan pun akan ditutup sementara, karena tidak ada alternatif lain. “Kita rencananya akan pindahkan ke pasar sementara awal Agustus ini. Tadi kita sudah bertemu dengan pedagangnya,” terangnya.

Penataan pasar induk Dompu dengan pembangunan kios pasar ini dilakukan dari dana tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan sebesar Rp 9,5 miliar. Unit Layanan Pelelangan (ULP) belum putuskan pemenang tender dan masih menunggu masa sanggah. (ula)

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi di Kemenag Bima

sesuai dengan lokasi yang telah dibagikan kepada masingmasing SKPD. Begitu juga dengan penataan lingkungan, kebersihan, keindahan dan kerapian agar segera dipersiapkan. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-70 ini juga, nantinya akan dilanjutkan dengan persiapan Kota Bima menyambut 2 (dua) event besar yakni MTQ Tingkat Provinsi NTB

yang akan dilaksanakan tanggal 12-19 September 2015 dan konser Iwan Fals dan Gerakan sejuta pohon Tanggal 25-28 September 2015.

Sementara itu, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan seperti tahun sebelumnya yakni pengukuhan Paskibra Kota Bima tanggal 16 Agustus 2015 yang diagendakan di Paruga NaE, malam harinya akan dilaksanakan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Palibelo. Selanjutnya keesokan pagi, dilaksanakan upacara pemberian remisi bagi warga binaan di Rutan Raba Bima kemudian upacara pengibaran bendera (peringatan detik-detik proklamasi) di halaman kantor Walikota serta sejumlah acara lainnya.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Dandim 1608 Bima, Wakapolres Bima Kota, Kepala Kejari Bima, Asisten Setda dan Staf Ahli serta para pimpinan S K P D lingkup Pemkot B i m a . (use)

Ihya Gazali

masing guru menerima Rp 1,7 juta per bulan. Kasus ini lanjutnya masih dalam penyelidikan, namun Yerry memastikan penyelidikan tersebut sudah maksimal. Bahkan, pihaknya sudah melakukan ekspose ke BPKP di Mataram dan telah mendapatkan hasil audit kerugian negara yang diakibatkan. “Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugan negaranya sebesar Rp 645 juta,” tutur Yerry.

Rencananya pihaknya akan mengintensifkan pemeriksaan terhadap guru-guru,

para pejabat yang masih aktif maupun yang sudah dipecat. Rencananya pihaknya juga akan memeriksa mantan Kepala Kemenag saat itu, Drs. H. Yaman. Seperti diketahui sekitar tiga tahun lalu, penyidik Sat Reskrim juga menangani kasus korupsi serupa yakni terkait dengan pencairan dana tunjangan sertifikasi yang tidak sesuai prosedural. Saat itu mantan Kepala Kemenag beserta sejumlah pejabat termasuk bendahara divonis bersalah karena melakukan korupsi. (use)

Isu Penjabat Bupati Bima Menghangat Bima (Suara NTB) – Masa jabatan Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H.M. Nor pada tanggal 9 Agustus mendatang dipastikan akan berakhir. Namun, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, yakni selama enam bulan nanti sampai selesai pelaksanaan pilkada bulan Desember mendatang, hingga saat ini masih belum diketahui.

Namun, di Bima sendiri nama Kepala Dinas BPMPD Provinsi NTB, H. Bachrudin, disebut – sebut bakal mengisi jabatan tersebut.

“Sampai saat ini, kami belum mengetahui dan menerima surat resmi dari pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, siapa yang akan mengisi jabatan tersebut,” kata Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, S.Ip, menjawab Suara NTB, Rabu (29/7).

Diakuinya, pihak pemerintah Kabupaten Bima hanya menunggu dan menanti saja.

Sebab, kata dia, persoalan itu merupakan kewenangan dan

tanggung jawab Pemprov.

“Tapi yang jelas, sekitar tanggal 10 Agustus nanti serah terimanya,” akunya.

Dirinya tidak menampik, bahwa nama yang akan mengisi kekosongan tersebut telah sampai di telingannya, yang sedang hangat dan menjadi topik menarik yang dibicarakan di kabupaten Bima saat ini. “Isu yang berkembang yang saya dengar dari mulut ke mulut, yang saya ketahui, beliau adalah salah satu pejabat yang berasal dari Lombok Timur. Yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas BPMD Provinsi NTB,” ungkap Chandra.

Tapi yang jelas, menurutnya, pihaknya akan mengetahui secara pasti beberapa hari kedepan, setelah adanya surat resmi dari Gubernur.

“Yang jelas, nama yang sudah ditunjuk oleh Bapak Gubernur merupakan orang yang terbaik. Yang akan mengisi jabatan Bupati Bima selama enam bulan kedepan,” pungkasnya. (uki)

Terlibat Narkoba

Dua Oknum Pegawai Diadili Kota Bima (Suara NTB) Dua terdakwa masingmasing Muhammad Isnaini alias Gembel yang merupakan oknum pegawai Dishubkominfo dan Rijalul Fikri oknum Pegawai Rutan Raba Bima diadili di PN Raba Bima. Keduanya menjalani persidangan karena masing-masing memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidum, Agung Puger, SH yang dikonfirmasi, Rabu (29/ 7) menyebutkan sebelumnya dua terdakwa sudah menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Selanjutnya sidang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi.

Rencananya, minggu depan majelis hakim menggelar sidang juga dengan agenda pemeriksaan saksi. “Ini sudah mau masuk sidang ketiga,” terang Agung.

Sebelumnya, kedua terdak-

wa ini didakwa dengan pasal berbeda. Fikri sendiri yang merupakan oknum pegawai Rutan, didakwa dengan Pasal 127 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara Isnaini didakwa dengan Pasal 111 UU. No. 35 tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun.

Kedua terdakwa ini memang bukan orang baru dalam kasus narkoba. Sebelumnya Rizal merupakan residivis karena pernah dihukum atas kasus yang sama. Setelah keluar, dia kembali mengulangi perbuatannya. Sementara Isnaini yang kini tengah menjalani masa tahanan di Rutan Raba Bima kembali tersandung kasus yang sama. Di mana pada bulan Ramadhan lalu, dia beserta seorang tahanan kedapatan hendak menggelar pesta narkoba dalam sel tahanan oleh sipir.

Saat itu petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dan alat hisap. (use)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Polres Loteng Bangun Pos Polisi Gunakan Kontainer Mataram (Suara NTB) Tak ada rotan, akar pun jadi, asal bermanfaat untuk kebaikan. Setidaknya istilah itu sedang diupayakan jajaran Polres Lombok Tengah dalam rangka memaksimalkan pengamanan lokasi wisata. Mereka membangun pos polisi dari bak kontainer karena ketidaan anggaran, sekaligus penghematan.

Ditemui Suara NTB di Mapolda NTB, Rabu (29/7) kemarin, Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK membenarkan dibuatnya fasilitas pos dari box besi ukuran besar yang biasa dipakai membawa produk industri antar daerah.

Alasannya karena tidak ada anggaran untuk membangun pos permanen. Sehingga dibuatlah bangunan yang sederhana itu di sekiar Desa Mertak, Kecamatan Pujut. “Rencananya akan kami bangun di Lombok Tengah bagian tengah sekitar Mertak,” kata Kapolres.

Pembuatan menggunakan kontainer ini masih dalam kelengkapan fasilitas. Karena memang tidak ada anggaran dari Dipa Polres, apalagi bantuan dari Pemda Lombok Tengah, mengharuskan pihaknya berpikir keras untuk pengadaan fasilitas pos. Mengingat jalur Mertak yang mengarah ke Pantai Gerupuk sebagai salah satu aset wisata favorit wisatawan mancanegara. Di jalur ini juga diakui rawan kejahatan. Sehingga atas harapan besar masyarakat, dibangun lah pos meski hanya dengan fasilitas yang di luar standar.

Pos itu diakuinya sumber anggarnanya dari CSR Bank BRI, dengan nilai mencapai Rp 100 juta. Harga yang jauh lebih murah dari pembangunan pos permanen. Meski terbuat dari kontainer, Kapolres mengaku sudah punya konsep untuk menjadikan tempat itu layak disebut pos polisi. “Nanti anggota kami tempatkan di pos baru ini. Mereka akan patroli dan siaga di sana,” terangnya.

Langkah CSR perbankan ini diakuinya patut ditiru pihak – pihak lain yang peduli terhadap keamanan Lombok Tengah khususnya objek pariwisata yang kini menjadi sektor andalan. Ada rencananya, untuk membangun juga pos dari bahan sama dengan mengajak perhotelan dan usaha usaha yang menggantungkan pendapatan dari kunjungan wisata.

Mantan Kasubdit III Tipikor ini sangat berharap upayanya ini didukung penuh, karena bagaimana pun juga keamanan bukan hanya tanggungjawabnya sebagai pimpinan Polri di sana, tapi juga masyarakat, termasuk pengusaha hotel yang juga sangat berharap tercipta rasa aman dan nyaman demi kunjungan wisatawan lebih ramai.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH., MH., juga sudah mendukung penuh upaya pihaknya ini. Bahkan diminta untuk ditambah di titik berbeda, dengan tetap berkoordinasi ke pihak swasta. Artinya semua anggaran dan pemberian material menjadi urusan pemberi bantuan, sementara kepolisian hanya tinggal menggunakan dan merawatnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

Pemidanaan Pemilu Masih Gamang Mataram (Suara NTB) Penegak hukum masih dalam situasi gamang terkait pemidanaan atas pelanggaran Pemilu. Sebab ketentuan undang – undang Pemilu Nomor 1 Tahun 2005 saat ini sifatnya lex specialis (undang undang khusus).

Ketika dihadapkan pelanggaran atas undang – undang ini, maka tindakan yang diambil lembaga penegak hukum bersama Bawaslu, juga harus berdasarkan ketentuan sama. Sayangnya, untuk langkah penindakan dimaksud, tidak ada pasal yang mendukung.

Ini terungkap dalam rapat koordinasi pengamanan Pemilu yang digelar Polda NTB, Rabu (29/7), melibatkan KPU NTB, Bawaslu NTB, serta panwaslu kabupaten dan kota di Ruang Rupatama Polda.

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid awalnya membahas terkait ketentuan pidana dalam undang undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu. Dimana dalam pasal 47 diatur pelanggaran pidana soal mahar politik, juga Pasal 73 tentang manoey politik.

Pihaknya memang sudah membahas secara khusus ketentuan pidana dalam UU ini di Jakarta, bersama Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Menurut Khuwailid, jika memang dalam ketentuan pidana tidak diatur dalam UU tersebut, maka akan dimasukkan ke wilayah tindak pidana umum.

Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Hukum KPU NTB Yan Marli mengakui Panwas yang terlibat juga dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) masih harus berhadapan dengan dinding aturan dalam penegakan hukum nanti, ketika ada ditemukan pelanggaran pidana.

Masalahnya menurut dia, ketika ada pelanggaran pada ketentuan ini, tidak ada pasal berikutnya yang mengatur bagaimana penidakan yang ditempuh oleh Bawaslu maupun Gakumdu.

Dia mengupas hal yang dibahas Bawaslu, terkait Pasal 73 UU Pemilu tentang larangan money politik.

Parahnya, pada UU Pemilu ini, tidak diatur ancaman pasalnya jika ditemukan pelanggaran. “itu bisa dicek di Undang – Undang Nomor 1 tahun 2005, mulai dari Pasal 177 sampai 198, tidak ada satu pasal pun yang bisa dijadikan rujukan untuk menindak ketika ada pelanggaran Pasal 73 tadi,” bebernya.

Sehingga tugas berat kini ada di Bawaslu, bersama Polisi dan Kejaksaan.

Wakapolda NTB Kombes Pol. Bambang Rudy Pratiknyo mengamini perasaan gamang pihak KPU tersebut. Diistilahkannya saat ini Bawaslu, khususnya Gakumdu ibarat simalakama. Sebab bagaimana pun juga menurut Wakapolda, sebagai penegak hukum tidak boleh membiarkan pelanggaran berlarut. Tapi di sisi lain, formulasi agar aturan ini bergigi juga harus dipikirkan. Pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB karena bagaimana pun juga berkas akan diserahkan ke tahap penuntutan.

Menanggapi itu, Asipidum Kejati NTB, Drs. Bambang Surya Irawan, SH yang hadir, mengakui akan menjadi berat ketika ketentuan umum harus berhadapan dengan ketentuan umum. Pihaknya juga sudah menyampaikan ini ke Kejaksaan Agung agar dibuatkan regulasi pendukung.

Pada akhirnya sebagai kesimpulan, Wakapolda NTB memastikan akan ada MoU pihaknya dengan Kejaksaan sebagai bahan memperkuat regulasi agar bias menjerat pelanggaran pidana dimaksud. (ars)

Spesialis Curanmor Antarpulau Dibekuk Jajaran Polres Lotim Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) membekuk enam tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) antarpulau. Pulau Lombok dan Sumbawa. Masing-masing AA, selaku pelaku utama, lima lainnya merupakan penadah, yakni DA alias DD, HZ, ZK, AS dan AW. Para pelaku teridentifikasi melakukan aksi di 55 tempat.

Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SiK melalui Kasat Reskrim, AKP Haris Dinzah SH.SiK menguraikan kepada wartawan, Rabu (28/7) kemarin, keenam tersangka diburu sampai ke Pulau Sumbawa.

Tersangka utama, AA ditangkap di Pelabuhan Kayangan saat bertolak dari Sumbawa ke Lombok.

Modus aksi curanmor yang dijalankan tersangka dengan menipu tukang ojek. Kronologis kejadian Sabtu (24/7) lalu sekitar pukul 12.00 Wita, ter-

sangka utama menumpangi ojek atas nama Ismail di Perempatan Paokmotong, Masbagik. Tersangka minta tukang ojek mengantarkannya ke Terara. Namun saat sampai Sikur, tersangka AA berbelok ke arah Sapit Keruak.

Saat itu, tersangka meminjam sepeda motor korban dengan alasan mengantarkan anak berinisial TY. Tapi, dalam kurun waktu 2 x 24 jam tersangka tak kunjung kembali. Sehari setelah beraksi di Paokmotong, ter-

sangka warga Sumbawa itu kembali ke Lotim. Pada Minggu (26/7) tersangka AA kembali beraksi dengan melibatkan TY. Sekitar pukul 17.00 Wita, TY kemudian berhasil ditemukan Satreskrim Polres Lotim bekerjasama dengan Banikamtibmas Polsek Janapria Polres Loteng.

Dalam proses pengusutan kasus curanmor, Polres Lotim membentuk tim elit khusus.

Alhasil bersama tim elit khusus beranggotakan Buser Reskrim, Intelijen, Sabhara

berhasil melacak keberadaan AA setelah memeriksa TY dan keluarga korban.

Setelah dikembangkan, satu persatu Polisi menciduk para tersangka. Dua orang dari Lombok dan empat orang dari Pulau Sumbawa. Menurut Kasat Reskrim, spesialis penadah motor ini diduga melakukan praktek kejahatan cukup lama. Dimana dijual sebanyak 25 unit di Pulau Sumbawa dan 30 unit di Pulau Lombok.

“Kita akan terus kembangkan,” ujarnya. Sampai saat ini, Satreskrim sudah mengamankan 10 unit ranmor, spare part motor yang sudah dibongkar para tersangka dan uang tunai hasil penjualan hasil curanmor Rp 5 juta. Dari semua barang bukti, 6 yang diakui

para tersagka. Kasus kejahatan curanmor ini, menjadi atensi Kapolda NTB dan Kapolres Lotim.

Tersangka AA dijerat pasal 83 UU 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 330 KUHP dan Pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP yang diancam hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan 5 tersangka lainnya dijerat pasal 378, 372 dan 481 ayat (1) KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

Selanjutnya, AKP Haris mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan dipersilahkan mengambil kendaraannya di Mapolres Lotim. “Silahkan ambil tanpa pungutan sama sekali. Kami juga siap juga mengantar,” ucapnya. (rus)

Terkait Pelantikan Penjabat

Pemkot Tunggu Keputusan Pemprov

(Suara NTB/ars)

DIBAGIKAN – Seorang PNS Polda NTB melintas di jejeran mobil dinas bantuan Mabes Polri yang diserahterimakan Kapolda NTB Rabu kemarin kepada Polres dan Polsek.

Mobil Patroli Jangan Disalahgunakan Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono secara resmi menyerahkan mobil dinas patroli Polres dan polsek, Rabu (29/7). Dia berharap, mobil operasional itu digunakan sesuai kepentingan dinas, tidak disalahgunakan termasuk untuk kepentingan pribadi.

“Silahkan gunakan sebagaimana mestinya. Saya ingatkan, jangan sampai disalahgunakan,” tegas Kapolda di hadapan sejumlah Kapolres di Mapolda NTB, kemarin.

Mobil itu diharapkannya digunakan sebaik baiknya untuk pelayanan pengamanan

kepada masyarakat di masing-masing daerah, baik di tingkat Polres maupun Polsek.

Ratusan mobil jenis sedan dan double cabin yang tergolong mewah itu, sengaja diberikan agar bisa memberi pelayanan yang quick respons sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti.

“Jangan arogan dalam penggunaannya. Rawat agar bisa digunakan dalam waktu lebih lama,” terangnya.

Total kendaraan itu mencapai 128 unit untuk Polda NTB, dari total pengadaan Sarpras Mabes Polri mencapai 1.503. Rincian untuk Pol-

da NTB diantaranya, 10 unit Grand Vitara 2400 CC untuk Dir Sabhara dan Kapolres – Kapolres. Sedangkan untuk Polsek diberikan sesuai kondisi kewilayahan. Ada yang diberikan berupa sedan, ada juga berupa kendaraan double cabin. Diantaranya 55 unit Ranger 3000 CC untuk polsek dengan medan berat. Sedangkan polsek lainnya, diberikan sedan Elentra 1600 CC sebanyak 31 unit, ada juga Mitsubishi Lancer 32 unit. Terkait pengadaan kendaraan ini, ditender awal tahun 2015 lalu.

Pemenang tender dari PT. Star Utama. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram hingga kini masih menunggu keputusan dari Pemprov NTB, terkait penunjukkan serta pelantikan pelaksana tugas (plt) calon Walikota Mataram.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengungkapkan, masih menunggu keputusan Pemprov NTB terkait siapa dan kapan pelantikan Penjabat Walikota Mataram, untuk mengisi posisi kepala daerah. “Kita masih menunggu pemerintah provinsi,” aku Indra, Rabu (29/7).

Meskipun kabar bergulir Penjabat Walikota Mataram akan diisi oleh Hj.Putu Selly Handayani, pihaknya belum berani memastikan karena belum menerima surat keputusan (SK) penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hanya saja diket-

ahui, tujuh nama pejabat termasuk Kepala Dispenda NTB masuk bursa pada usulan Gubernur NTB ke Kemendagri.

“Ndak berani kita sebut sebelum melihat SK,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Indra, pihaknya menerima segala keputusan dari Gubernur NTB. Pasalnya, kebijakan menunjuk siapapun mengisi kekosongan kepala daerah menjadi wewenang Gubernur. Artinya,pejabat itu pasti memiliki kemampuan atau kapasitas.

Seperti diketahui, berakhirnya masa kepemimpinan H.Ahyar Abduh dan H.Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram, tanggal 10 Agustus mendatang. Pengumuman akhirnya jabatan itu digelar melalui rapat paripurna DPRD. Indra mengatakan, pihaknya secara khusus tidak memiliki persiapan untuk melantik Penjabat Walikota, tetapi kewenangan dari Pemprov. Sedangkan, PNS di lingkup Pemkot Mataram hanya menyaksikan proses pelantikan saja.

“Kita hanya sebagai tamu undangan saja,” imbuhnya. (cem)

Panwaslu Ancam Proses PNS Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, mengancam akan memproses pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terlibat politik praktis.

Ketua Panwaslu Kota Mataram, Srino Mahyarudin mengungkapkan, sejauh ini belum menerima laporan terhadap keterlibatan PNS di lingkup Pemkot Mataram yang terlibat dalam politik praktis. Tidak dipungkiri pi-

haknya akan melaporkan dan meminta pemerintah daerah memproses hal tersebut, jika terbukti memobilasi massa atau terlibat politik praktis.

“Kita akan proses sesuai dengan aturan,” tegas Srino via ponsel Rabu (29/7).

Persoalan PNS ikut deklarasi bahkan mengantarkan salah satu pasangan calon ke KPU, Sriono mengatakan tidak menjadi persoalan selama PNS itu tidak menggunakan atribut

partai atau pasangan calon.

Bisa saja lanjutnya, PNS ingin mengetahui visi misi calon pemimpin mereka lima tahun kedepan. Terkecuali jika tahapan Pilkada ditetapkan, maka PNS tidak boleh menghadiri agenda pasangan calon.

Larangan terkait netralitas PNS, sesuai surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/ M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang netralitas ASN dan Larangan Penggunaan

Aset. Dikatakan Srino, kepala daerah yang hadir biasanya bukan kapasitas sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota, melainkan sebagai pengurus partai.

“Ini kan masih tahapan, jadi sah – sah kalau mereka hanya sekadar hadir saja,” terangnya.

PNS sambungnya, memiliki hak untuk memilih kepala daerah sehingga pihaknya tidak bisa melarang. Paling tidak, PNS tidak melakukan gerakan – gerakan atau memobilisasi massa.

Sedangkan sanksi, pelanggaran sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. (cem)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Anggaran Pos Pam Pariwisata

Disbudpar Kucurkan Rp 200 Juta Mataram (Suara NTB) Soal anggaran pengadaan Posko Pengamanan Pariwisata (Pos Pam Pariwisata) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB mengaku telah mengucurkan dana sebesar Rp 200 Juta. Hal ini menyusul adanya harapan dari Kapolda NTB yang ingin melakukan sharing anggaran pembuatan posko bersama Disbudpar.

“Soal anggaran untuk posko pengamanan di kawasan objek pariwsata kan sudah kita berikan Rp 200 Juta. Itulah yang digunakan untuk pengadaan posko portable dari container yang ada di Lombok Tengah itu,” tanggap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. L. Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si, Rabu (29/7).

Dikatakan, pihaknya belum melihat anggaran pada tahun 2015 ini yang dapat dipergunakan untuk hal tersebut.

Setidaknya, fasilitas yang sudah ada saat ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mengingat, tidak anggaran khusus dari disbudpar untuk pengadaan hal tersebut, “Anggaran yang Rp 200 Juta itu bersumber dari APBD,” lanjutnya.

Dikatakan, selain digunakan untuk pengadaan posko portable, anggaran yang relatif sedikit tersebut juga dipakai untuk pengadaan dua unit kendaraan operasional serta satu unit perahu. Adapun, pengadaan perahu tersebut ditujukan untuk menjadi kesiapan armada dalam melakukan evakuasi tatkala ada bencana atau kecelakaan yang terjadi di laut.

“Pengadaan satu unit perahu itu sebagai armada evakuasi apabila ada gejala yang terjadi di laut. Semisal ada kecelakaan dan atau lain sebagainya,” tandasnya. (met)

Paduan Suara ITS Sabet Lima Medali di Italia Surabaya Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa (PSM) ITS Surabaya menyabet lima medali serta beberapa penghargaan dalam kompetisi bertajuk “54th International Choral Singing Competition Seghizzi 2015” di Italia pada 24-26 Juli 2015.

“Sukses kami meraih berbagai penghargaan itu tak lepas dari persiapan dan latihan yang sangat intens,” kata Ketua UKM PSM ITS, Aranda Rizki Soedjono, ketika dikonfirmasi tentang prestasi UKM ITS di kancah internasional itu di kampus setempat, Rabu.

Kompetisi yang dihelat di negeri Menara Pisa itu merupakan kompetisi paduan suara tingkat dunia yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Indonesia sendiri diwakili oleh 40 anggota PSM ITS. Sejak diberangkatkan ke Kota Gerizia, Italia, mereka pun tak pulang dengan tangan kosong, karena mereka meraih prestasi dari beberapa kategori yang diikuti, di antaranya “2nd Prize in Category 1A” (Historical Period 1400-1640).

Selain itu, “3rd Prize in Category 2” (Folk, Traditional, Spiritual, Gospel, pop and Jazz), dan “3rd Prize in Category 2A” (Choral Arrangements of Folk and Traditional Songs).

Ada pula “4th Prize in Historic Category 1” dan “5th prize in 27th Grand Prix Seghizzi 2015”.

Tak hanya itu, UKM binaan Dr Ing Ir Bambang Sumardiono di bawah naungan Lembaga minat Bakat (LMB) ITS itu juga menyabet dua penghargaan lain, yakni Best Prize for Poetry in Music dan Best Costume in Category 2A. “Prestasi itu tak lepas dari persiapan kami sebelum bertolak ke Italia melalui dua konser, yakni konser internal bagi Keluarga Mahasiswa (KM) ITS dan konser eksternal yang mendatangkan massa dengan cakupan penonton yang lebih luas,” ujarnya.

PSM ITS didirikan pada 20 september 1975 atas prakarsa Drs. Kresnayana Yahya beserta beberapa mahasiswa yang mewadahi mahasiswa ITS yang ingin mengembangkan minat dan bakat pada bidang seni, khususnya seni berpaduan suara.

Selama ini, PSM ITS aktif dalam kegiatan intern maupun ekstern. Kegiatan intern yang sering melibat PSM ITS antara lain Pengukuhan Guru Besar, Wisuda, Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Hari Nasional, dan Kontes Robot Indonesia. Untuk kegiatan ekstern adalah terlibat beberapa acara di luar.

“Tidak hanya mencetak individu dengan manajerial dan musikalitas yang bagus, PSM ITS juga mencetak generasi dengan rasa kekeluargaan tinggi,” kata Ketua PSM ITS 2014/ 2015 itu. (ant/bali post)

Tom Cruise Tertarik ”Top Gun 2” London Aktor Tom Cruise mengatakan ia terbuka untuk kembali bermain sebagai pilot Angkatan Laut Amerika Serikat dalam wacana sekuel film “Top Gun”.

“Akan menyenangkan . Saya mau lagi naik jet itu,” kata Cruise saat pemutaran perdana “Mission: Impossible - Rogue Nation”, seperti yang dikutip dari Reuters.

Bulan lalu, produser dan pimpinan Skydance David Ellison, seperti yang diberitakan media, mengatakan mereka sedang mengerjakan “Top Gun 2”. Film laris keluaran tahun 1986 melambungkan nama sang aktor.

“Saya tidak mau jet CGI (computer generated image). Saya ingin syuting sama seperti yang pertama dulu,” kata Cruise, yang terkenal karena melakukan sendiri adegan aksi di filmnya. Cruise kembali ke layar lebar sebagai agen Ethan Hunt di film kelima “Mission: Impossible”.

Laki-laki berusia 53 tahun ini melakukan serangkaian adegan berbahaya untuk perannya, seperti bergelantungan di gedung dan melompati pencakar langit. Dalam “Mission: Impossible - Rogue Nation”, ia bergantung di sebuah sisi pesawat saat lepas landas. (ant/balipost)

(ant/bali post)

TARI GOLEK - Penari menari Tari Golek Ayun-ayun saat membuka acara syawalan abdi dalem di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (29/7). Tari Golek Ayunayun merupakan sebuah tari klasik Yogyakarta yang menceritakan tentang anak gadis beranjak dewasa, biasa digunakan untuk tari penyambutan maupun pembukaan suatu acara.

Festival Moyo Diharapkan Jadi Agenda Nasional Mataram (Suara NTB) Festival Moyo yang kini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Sumbawa diharapkan bisa menjadi agenda nasional layaknya Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD).

Festival yang diwarnai dengan ragam seni tradisi dan budaya masyarakat pulau Sumbawa itu dijadwalkan terselenggara pada 12 – 21 September 2015. Setiap tahun, warna penyelenggaraan event budaya masyarakat Sumbawa ini berbeda – beda.

Tahun ini, yang menjadi perwajahan yang akan ditampilkan secara menonjol adalah Tradisi Baguntung Rame, semacam tradisi menumbuk

padi secara beramai – ramai menggunakan alat tradisional yakni Rantok.

“Setiap tahun perwajahan festival moyo ini selalu berubah-ubah. Hal ini untuk mendukung ragam kearifan tradisi dan budaya yang lain dari masyarakat Sumbawa sendiri bisa tampil dan dikenal secara luas,” tutur Rosmin Junaidi S.Pt.,M.Si, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan, Olahraga, Kebu-

dayaan dan Pariwisata (Kabid Pariwisata Disporabudpar) Kabupaten Sumbawa, Rabu (29/7).

Nama Festival Moyo sebetulnya melambangkan agenda kepariwisataan yang mewakili Pulau Moyo. Pulau tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Sumbawa. Namun, karena dalam festival tersebut juga menyangkut aspek pendidikan dan kebudayaan masyarakat, maka agenda

tersebut terpusat untuk diselenggarakan di kabupaten.

Kendati demikian Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisporabudpar) Kabupaten Sumbawa, Amri menegaskan, ada juga beberapa bagian dari rangkaian kegiatan festival memang harus dihelat di Pulau Moyo. “Ragam budaya masyarakat di Sumbawa itu kan banyak. Jadi untuk merangkul semuanya, kita selipkan dalam festival tersebut. Akan tetapi ada juga rangkaian kegiatan yang memang benar – benar harus dilaksanakan di Moyo,” be-

bernya.

Sesuai harapan, paling tidak Festival Moyo mampu disetarakan dengan Festival Senggigi yang saat ini sudah disiapkan anggaran penyelenggaraan dari APBN. Sedikit berbeda dengan peringatan dua abad letusan Gunung Tambora yang baru pertama dihelat kemudian langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai agenda nasional. Event tersebut kini harus menjadi agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun.

Pun, anggaran pembiayaannya juga ditanggung oleh pemerintah pusat. (met)

Tenun Ikat Lombok akan Dipamerkan

(ant/bali post)

PENINGGALAN MEINAR - Foto pianis lagu anak Meinar Louise terpampang di atas piano klasik peninggalannya di rumahnya di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Meinar Louise meninggal dunia pada Selasa (28/7) pada usia 85 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena sakit paru-paru.

Pianis Lagu Anak Meinar Louise Tutup Usia Jakarta (Suara NTB) Pianis lagu anak Meinar Louise meninggal dunia, Selasa (28/7) pada usia 85 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena menderita sakit paru-paru.

Meinar Louise dikenal sejak 1970 ketika menjadi pengiring acara musik anak “Bintang Kecil” di TVRI. Ia juga mengiringi anak-anak bernyanyi bersama seniman AT Mahmud dan Bu Kasur di sejumlah acara di TVRI. “Ternyata hasil diagnosa RSCM ada cairan di paru Ibu Meinar dan itu menjadi penyebab berpulangnya ibu, padahal selama hidup ibu tidak pernah sakit paru-paru,” kata Cucu Nurbayati (47), adik ipar Meinar Louise di rumah duka kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu.

Keluarga tidak pernah mengira Meinar Louise akan meninggal dunia karena sakit paru-paru karena tidak pernah menunjukkan gejala sakit pernafasan.

“Ibu Meinar pernah sakit jantung selama 37 tahun dan

jatuh karena stroke pada 4 April 2013, tapi tidak ada penyakit pernafasan,” katanya.

Namun kondisi Meinar memang sudah menurun sejak Mei 2015 dan kian menurun setelah Lebaran dan terpaksa dibawa ke RSCM pada Sabtu pekan lalu.

“Sabtu pekan lalu dibawa ke IGD RSCM dan ibu Meinar masih dalam keadaan sadar sambil sesekali bertanya, ‘saya sakit apa?’ dengan suara lirih, “ kata Cucu Nurbaeti.

Setelah empat hari dirawat, Meinar menghembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Rabu pukul 09.00 WIB. Meinar meninggalkan sejumlah peralatan bermusik seperti piano klasik yang diwariskan kepada keponakannya karena tidak memiliki anak.

Sebelum meninggal dunia, Meinar Louise sempat membicarakan masalah anakanak yang kerap menyanyikan lagu bertema cinta milik orang dewasa.

Cucu Nurbayati (47) adik ipar Meinar Louise menutur-

kan bahwa pengisi acara “Bintang Kecil” di TVRI pada 1970an itu masih memperhatikan dunia musik anak-anak sampai kondisi fisiknya menurun pada Mei 2015.

“Kenapa sih anak-anak sekarang menyanyikan lagu cinta-cintaan?” kata Cucu Nurbayati (47) menirukan ucapan kakak iparnya, Meinar Louise, ketika masih aktif mengajar pada awal 2015, di rumah duka kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu.

“Susah ya sekarang, mungkin lain dengan jaman saya,” imbuhnya.

Cucu Nurbayati menuturkan selama masih aktif bermain piano, Meinar Louise, mengingatkan para guru tertutama pengajar musik untuk terus menanamkan semangat mencipta dan menyanyikan lagu anak.

“Kami sebagai guru harus mengarahkan ke jalurnya.

Anak semestinya menyanyikan lagu dunia anak-anak, bukan tema cinta yang belum mereka pahami,” kata Meinar Louise. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) NTB memiliki entitas kain tenun yang beragam.

Salah satunya yakni tenun ikat. Jenis kain tenun yang masuk ke NTB khususnya pulau Lombok dan di produksi secara massif sejak era 1970-an ini sempat eksis dalam pagelaran New York Fashion Week.

Ini menunjukkan bahwa eksistensi produk lokal yang khas dari NTB ini masih jaya di Nusantara. Kain tenun Lombok ini kembali akan dipamerkan dalam pekan tenun sebagai rangkaian perayaan Bulan Budaya Lombok-Sumbawa (BBLS) Agustus-September 2015 ini.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini ketika diwawancarai Suara NTB, Rabu (29/7) menegaskan, jenis kain tradisional yang satu ini akan kembali ditampilkan dalam ajang BBLS tersebut. Pameran yang akan berlangsung sejak 18 - 24 agustus di Jl. Tenun, Cakranegara, Kota Mataram itu sekaligus menjadi pembuka kemeriahan kegiatan konversi dari Bulan Citra Budaya (BCB) seperti tahun 2014 kemarin.

“NTB punya beberapa ragam tenun tradisional. Termasuk salah satunya yakni tenun ikat tersebut. Tenun ikat ini sempat ditampilkan dalam pameran di Kota New York yang bertemakan New York Fashion Week,” tuturnya.

Dikatakan, eksistensi kain tenun yang satu ini masih terjaga dan lestari hingga saat ini. Selain dua produsen tekstil yang memproduksi kain ini secara massif, masyarakat di kawasan Lombok Tengah juga masih membuatnya mes-

ki hanya dilakukan secara tradisional.

“Pengerajin di Sukarara juga masih banyak yang memproduksinya. Sehingga jenis kain tenun ikat ini akan ditampilkan dalam fashion show yang akan berlangsung besok di jalan tenun tersebut,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. L. Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si menuturkan kain tenun yang dihasilkan oleh masyarakat NTB ini pernah melampaui masa kejayaan. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu pemasaran produk-produk khususnya kain ini mengalami pasang surut. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan sehingga pihak-pihak tertentu termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan kembali strategi untuk mengangkat demi menuai masa kejayaan tersebut.

“Tenun kita pernah memasuki masa kejayaannya. Namun, kelihatannya sekarang ini sedang mengalami kemunduran. Melalui core event dalam BBLS inilah yang harus menjadi titik balik bagi kita untuk mengangkat kembali potensi daerah kita tersebut,” ujarnya.

Diharapkan, melalui pameran di ajang bulan budaya ini, produk lokal berupa tenun tradisional ini dapat dikembangkan lagi. Selain bertujuan melestarikan atau menghidari kepunahan, mengangkat potensi lokal seperti ini juga diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyejahterakan ekonomi masyarakat melalui pasar global. (met)

(Suara NTB/ist)

Loteng Diminta Tampilkan ”Nyongkolan”

Tom Cruise

Mataram (Suara NTB) Dalam pentas seni Bulan Budaya Lombok – Sumbawa (BBLS) yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta menampilkan prosesi adat nyongkolan secara utuh pada Jumat 21 Agustus 2015.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs. H. L.Mohammad Faozal S.Sos, M.Si, Rabu (29/7) menegaskan agar Disbudpar Loteng mempersiapkan diri untuk tampil dalam pentas seni lintas daerah tersebut. Bersa-

maan dengan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kabupaten Loteng diharapkan menyajikan seluruh rangkaian prosesi peristiwa adat dan budaya itu semenarik mungkin. Seperti pada umumnya, peristiwa budaya yang satu ini memang selalu berhasil menggaet perhatian wisatawan. Hal ini dikarenakan nilai keunikan dan kekhasan tradisi yang dimiliki daerah ini, khususnya pulau Lombok.

“Saat pentas seni lintas daerah nanti kami harap kabupaten lombok tengah mempersiapkan dan menampilkan prosesi nyongkolan secara utuh,” pinta Kadisbudpar ke-

pada perwakilan Disbudpar yang hadir dalam rapar koordinasi penyelenggaraan core event BBLS bersama seluruh kabupaten/kota di NTB. Selain Kabupaten Lombok tengah, sejumlah kabupaten lain yakni Sumbawa, Bima, Dompu, Lombok Barat, KLU dan Lotim juga diminta hadir untuk berpartisipasi dalam agenda BBLS ini. Menurutnya agenda ini telah dirancang relatif berbeda dengan penyelenggaraan event – event budaya yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

“BBLS 2015 warnanya memang agak berbeda dengan

BCB. Kita juga akan coba mengintegrasikan seluruh event yang dimiliki kabupaten/kota dan masuk dalam satu kalender kegiatan kebudayaan yang utuh,” lanjutnya.

Sejumlah event yang ingin diintegralkan ke dalam BBLS tersebut yakni Festival Senggigi dari Lombok Barat, Festival Moyo dari Kabupaten Sumbawa, Gili Begawe dari KLU dan Festival Bau Nyale dari Lombok Tengah. Bahkan, penutupan BBLS ini nantinya akan dilaksanakan di kawasan pasar seni senggigi. Selanjutnya, usai penutupan BBLS tersbut “Barulah rangkaian Festi-

val Senggigi akan dimulai,” harapnya.

Anggaran yang disiapakan dari Pemprov NTB untuk pelaksanaan BBLS ini mencapai angka Rp 1,2 miliar. Dana ini belum termasuk anggaran yang masuk dari dukungan sponsor serta suntikan dana dari pusat.

Diharapkan, agenda kebudayaan yang akan berlangsung sejak sehari usai peringatan hari kemerdekaan republik ini dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan yang berjumlah 24 item event ini telah diserahkan untuk dikerjakan oleh event organizer (EO) sebagai rekan kerjasama pemerintah. (met)

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dukung Pengembangan Pariwisata Siapkan Hari Pramuka TANGGAL 14 Agustus 2015 mendatang, seluruh anggota gerakan Pramuka yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan memperingati hari lahirnya pramuka.

Pasalnya, gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia tanggal 14 Agustus 1961. Sejak itulah, ditetapkan hari kelahiran pramuka pada tanggal 14 Agustus hingga saat ini diperingati dengan berbagai macam kegiatan.

(Suara NTB/yon) Kepada Suara NTB di SekBurhan retariat Kwarcab Lotim, Rabu (29/7), Humas Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lotim, Burhan, mengungkapkan, jika pihaknya sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 12 sampai 14 Agustus 2015. Kegiatan ini untuk memperingati hari lahirnya pramuka, seperti perkemahan hari pramuka (PHP) tahun 2015 yang akan diikuti 1.040 orang.

“Selain menggelar PHP di Bumi Perkemahan Sukadamai Kecamaran Suralaga, nanti juga akan dilakukan beberapa jenis kegiatan. Untuk Pembina, karang pamitran, dan untuk penegak, pandega namanya itu lintas medan,” sebutnya.

Diakuinya, peringatan hari lahirnya pramuka sudah sepatutnya diperingati dengan penuh kemeriahan. Karena, selain gerakan pramuka merupakan suatu wadah untuk mendidik generasi muda menjadi anak-anak yang terampil, disiplin dan memiliki jiwa tanggung jawab.

Selain itu, keberadaan gerakan pramuka saat ini sudah dijadikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler wajib di semua sekolah di Indonesia mulai dari tingkat SD sampai SMA. “Pramuka sangat membantu untuk membentuk jiwa-jiwa muda yang diharapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin negeri di masa yang akan datang. Apalagi ada logonya sekarang ini bahwa aku bangga menjadi pramuka,” terangnya.

Dalam puncak peringatan hari pramuka itu, nanti 1.040 anggota pramuka dan 20 kecamatan akan melakukan upacara ulang janji, upacara ziarah makam. Selain itu, dilakukan upacara hari pramuka yang akan dipusatkan di Lapangan Tugu Selong dengan melibatkan sejumlah sekolah-sekolah terdekat. (yon)

Unram Gelar Konferensi Internasional Mataram (Suara NTB) Disadari atau tidak, perkembangan dunia pariwisata di NTB telah memberikan dampak eksternal positif maupun negatif terhadap banyak aspek pembangunan. Selain itu, keberadaan dan perkembangan sektor pariwisata tentu saja tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan sektor pariwisata, tapi merupakan hasil kerjasama dan sinergitas dengan sektor lain, seperti perdagangan, hotel, restoran, industri, transportasi dan lainnya.

Melihat besarnya potensi pariwisata dengan segala multiplayer effect, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) menggelar Konferensi Internasional Pariwisata yang berlangsung dari tanggal 29-31 Juli. Sebanyak 94 paper atau makalah dari 92 peserta dari 15 negara, seperti Australia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Selandia Baru, Cina, Singapura, Sri Langka, Taiwan, Turki, Amerika dan Indonesia.

Ketua Panitia Konferensi Internasional Pariwisata H. Akhmad Saufi menjelaskan, perkembangan kepariwisataan di NTB sedang memasuki fase keemasan. NTB bersama dengan Bali dan NTT termasuk dalam koridor V dalam MP3EI berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Selain itu, perkembangan pariwisata telah memberikan dampak positif dan negatif di tengah masyarakat.

“Upaya untuk menekan dampak negatif itulah yang akan kita bahasa dalam kegiatan konferensi ini agar NTB dapat mengembangkan antara pariwisata dengan keberlanjutan pembangunan ,” terangnya di salah satu hotel berbintang di Mataram, Rabu (29/7).

Menurut Saufi, timbulnya efek nega-

tif perkembangan pariwisata NTB disebabkan pemerintah yang belum mampu merencanakan pengembangan pariwisata dengan baik. Hal itu lantaran keterlibatan akademisi dari perguruan tinggi masih sangat minim.

Padahal perguruan tinggi menyediakan banyak akademisi andal sebagai tempat dan gudang segala ide dan pikiran soal pariwisata. “Jadi pariwisata bisa berkembang jika keterlibatan komponen masyarakat, pemerintah, akademisi dan pelaku pariwisata dapat bersinergi dengan baik,” tuturnya.

Senada dengan itu, Prof. Thatok Asmony, berpendapat jika kampus memiliki peran luar biasa dalam proses pembangunan daerah. Kampus, akunya, sebagai laboratorium para pemikir dan sumber segala pikiran lahir. Hasil-hasil penelitian mereka bisa dijadikan rujukan dalam proses pembangunan.

“Semua berdasarkan hasil penelitian dari seluruh dunia dalam bidang pariwisata apalagi disampaikan oleh profesor utama bidang kepariwisataan,” jelasnya.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan konferensi internasional itu. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam bidang

(Suara NTB/ist)

BUKA KONFERENSI - Wakil Gubernur H. Muh. Amin saat membuka konferensi internasional pariwisata yang digelar Unram di salah satu hotel di Mataram, Rabu (29/7). pariwisata adalah hal positif dan sangat bermanfaat bagi pemerintah. Dirinya berharap, konferensi internasional itu dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tentunya berguna bagi NTB. Diakuinya, pariwisata merupakan industri yang paling cepat pertumbuhannya di dunia, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Target tahun 2016 adalah kita menerima kunjungan dua juta

wisatawan yang ke NTB,” harapnya.

Hal ini, lanjutnya, sangat beralasan, karena NTB memiliki potensi destinasi wisata yang terkenal, seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Selain itu, terdapat keindahan alam dan budaya unik yang dapat memikat wisatawan ke Lombok. “Diharapkan konferensi ini memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan pariwisata kita,” harapnya. (dys)

Kemenag Lotim Pastikan Pembangunan MIC Tetap Berlanjut Selong (Suara NTB) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim) H. Nasrudin, menegaskan, pembangunan gedung Madrasah Insan Cendikia (MIC) yang dibangun di Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap akan dilakukan. Pembangunan gedung yang rencananya senilai Rp 240 miliar itu dilakukan secara bertahap. Pihaknya membantah, jika pembangunan gedung MIC mangkrak dan tidak ada kelanjutan.

Saat ini, akunya, pihaknya sedang menunggu proses tender untuk pengerjaan tahap kedua pembangunan gedung.

Diakuinya, dana pembangunan tahap kedua telah teralokasi senilai Rp 10,6 miliar.

“Jadi tidak mangkrak,” tegasnya, Rabu (29/7).

Dijelaskannya, MIC direncanakan dibangun di atas lah-

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN - Kepala Kantor Kemenag Lotim H. Nasruddin menunjukkan desain masterplan gedung MIC di kantor Kemenag Lotim, Rabu (29/7). an seluas 10 hektar. Tahap pertama sudah menelan dana Rp 15 miliar untuk pembangunan ruang belajar dan asrama pu-

tri. Tahap kedua ini, akan dibangun asrama putra, restoran dan pengadaan meubeler.

Madrasah setingkat Aliyah

ini dibangun dengan sumber anggaran dari APBN Kementerian Agama. Proses penganggaran terpaksa secara mencicil, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Meski keberadaan MIC setara dengan Madrasah Aliyah, Nasrudin meyakinkan proses belajar mengajarnya jauh berbeda. Madrasah yang semua penganggarannya langsung dari pusat itu akan menggelar sistem belajar selama 24 jam. ‘’Seperti proses belajar karantina. Semua kebutuhan santri dan santriwati ditanggung. Makan saja ditanggung,” ungkapnya.

Tahun 2016 mendatang direncanakan akan mulai rekrutmen siswa. Proses seleksi akan digelar cukup ketat karena soal tenaga pengajar direkrut langsung secara nasional dan merupakan tenaga pengajar profesional. (rus)

(Suara NTB/ars)

TOWER BAMBU – Sejumlah siswa terlihat senang saat berada di atas tower bambu saat mengikuti rangkaian latihan ketangkasan Pramuka di Halaman MAN 2 Mataram, Rabu (29/7). Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang wajib ada di seluruh sekolah, baik tingkat SD hingga SMA.

Palembang Tuan Rumah KSM 2015 Jakarta (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Kompetisi Sains Madrasah tingkat Nasional tahun 2015 pada tanggal 3 hingga 7 Agustus di Palembang, Sumatera Selatang.

Bersamaan kegiatan KSM, digelar juga Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) serta Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Madrasah.

Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam M. Nur Kholis Setiawan

menjelaskan, peserta yang akan adu kemampuan di bidang sains ini merupakan siswa juara pertama tingkat provinsi diikuti 363 siswa madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Mereka akan adu kemampuan di mata lomba Matematika, IPA, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi dan Geografi.

“Mereka yang dikirim pada Kompetisi Sains Madrasah (KSM) ini sudah terseleksi di provinsi masing-masing, sehingga mereka ini mewakili provinsinya,” katanya dalam kesempatan jumpa pers di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Rabu (29/7).

Ia berharap ajang adu kemampuan di bidang akademik maupun nonakademik tersebut bisa memberikan kesempatan yang sama bagi siswa madrasah untuk berprestasi sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing.

“Kompetisi sains ini bertujuan untuk memotivasi siswa

madrasah agar terus meningkatkan kemampuan intelektualnya, bahkan bisa melahirkan siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik,” ucapnya.

Menyinggung cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Aksioma, M. Nur Kholis mengatakan hampir semua cabang dipertandingkan, mulai dari atletik hingga tenis meja dan bulutangkis. Sedangkan bidang seni yang akan dilombakan di antaranya adalah kaligrafi, MTQ, pidato Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Lomba riset juga akan diikuti siswa utusan provinsi.

Lomba ini, menurut M. Nur Kholis, bertujuan memotivasi siswa madrasah mengembangkan potensinya menjadi generasi yang kompetitif dan berperilaku unggul dengan mendorong siswa ke dalam aktivitas penelitian. “Saat ini di madrasah semangat riset ditingkatkan. Hasil penelitian kita patenkan,” ucap M. Nur Kholis. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Barca Tersungkur Lagi

Cinta Fabregas Masih untuk Arsenal

Washington Penjaga gawang Chelsea Thibaut Courtois tampil gemilang dengan mementahkan tendangan dalam drama adu penalti untuk membawa sang juara Liga Utama Inggris ini menaklukkan raja Eropa Barcelona 4-2 Selasa waktu setempat dalam laga persahabatan Piala International Champions di Washington.

Ini adalah kekalahan kedua Barcelona setelah digilas Manchester United 3-1 beberapa hari lalu dalam tur yang sama. Kedua tim bermain seri 2-2 selama waktu normal.

Eden Hazard membuka skor untuk Chelsea pada menit 10, lalu Luis Suarez dan Sandro Ramirez berbalik membawa Barcelona unggul satu gol sebelum Gary Cahill menyelamatkan kedudukan lewat sundulan pada menit 85.

Dalam adu penalti, Alan Halilovic membuat Barcelona tertinggal karena tendanganna melebar dari mistar gawang pada tendangan kedua. Pada tendangan ketiga, Courtois mementahkan sepakan Gerard Pique, sedangkan Ramires dan Loic Remy memastikan kejayaan Chelsea dengan sukses pada tendangan mereka.

Kedua tim dalam tahap berlatih mempertahankan gelar juara dan berusaha mengevaluasi bakat dan kombinasi menghadapi kompetisi elit dengan menuntaskan tur AS

Cesc Fabregas

Raih Juara, Pelatih Meksiko Malah Dipecat

(Suara NTB/ist)

CIDERA – Bek Chelsea, Gary Cahill terkena tepisan tangan kiper Barcelona dalam laga yang dimenangkan Chelsea, di AS, kemarin. Cahill mengalami cidera patah tulang hidung akibat insiden tersebut. mereka. Manajer Chelsea Jose Mourinho yang menendang bek Brasil Filipe Luis ke Atletico Madrid beberapa jam sebelum laga, ingin mencatat perpisahan mengesankan dalam tur AS ini sebelum kembali ke London Rabu pagi, demikian AFP. Barcelona sebelumnya mengalahkan Los Angeles Galaxy 2-1 dan lalu takluk 1-3 kepada Manchester United, sedangkan Chelsea sempat kalah 3-4 dari New York Red Bulls dan kemudian men-

galahkan Paris Saint-Germain 6-5 dalam adu penalti setelah seri 1-1.

Menderita Cidera Jose Mourinho menyebutkan bahwa Gary Cahill dan Diego Costa diragukan tampil kala Chelsea bertanding di ajang Community Shield melawan Arsenal pada Minggu (2/8). Dua pemain Chelsea tersebut menderita cidera setelah mengalahkan Barcelona lewat adu penalti 4-2 pada turnamen persahabatan di Washington, Rabu.

“Diego merasa ada hal kecil terjadi di hamstringnya. Kami berharap itu hanya perasaannya saja, tidak lebih dari itu, tapi kami harus menunggu,” imbuh Mourinho.

Kendati masih akan menunggu diagnonas tim medis, Mourinho berharap dua pemain andalannya siap bermain melawan Arsenal untuk menjadi tim asal Kota London terkuat dalam ajang yang mempertemukan juara Liga Inggris dan Piala FA itu. (ant/bali post)

Dalam uji kompetisi pertamanya sejak ia pensiun dari kejuaraan dunia balap pada akhir 2012, Stoner hadir bersama pabrikan motor Honda di sirkuit Jepang, Minggu, mengalami patah tulang belikat dan retak tibia.

Pebalap berusia 29 tahun, yang memenangi gelar juara dunia MotoGP tahun 2007 dan 2011, menyalahkan

Yong Mo Do Olahraga Beladiri Wajib Yonif 742/SWY Mataram (Suara NTB) Danyon 742/SWY, Letkol.

Inf. Dharmawan Setiady mengatakan olahraga beladiri Yong Mo Do telah menjadi olahraga wajib TNI khususnya anggota Yonif 742/SWY. Olahraga beladiri asal Korea Selatan (Korsel) itu harus dikuasai oleh anggota Yonif 742/SWY. Hal itu dikatakan Komandan Yonif (Danyon) 742/SWY itu saat ditemui Suara NTB di sela-sela gladi bersih Simulasi Aksus Dalam Koridor Penegakan Hukum yang digelar Yonif 742/ SWY di Lapangan Gebang Mataram, Rabu (29/7) kemarin. Acara gladi bersih Simulasi Aksus tersebut melibatkan pihak TNI, Polri. Selain itu hadir juga Pengprov Perbakin NTB sebagai tamu undangan.

Menurut Dharmawan, be-

(Suara NTB/fan)

LONCAT HARIMAU - Tampak atlet Yong Mo Do memperagakan teknik loncat harimau olahraga beladiri Yong Mo Do di Lapangan Gebang Mataram, Rabu (29/7) kemarin. berapa teknik olahraga beladiri Yong Mo Do akan didemonstrasikan anggota Yonif 742/ SWY dalam acara Simulasi Aksus Dalam Koridor Hukum yang akan digelar di Lapangan Yonif 742/SWY di Gebang Mataram, Kamis (30/1) hari ini.

Pantauan Suara NTB di

lokasi, dalam acara gladi bersih kemarin para anggota TNI dan Polri tidak hanya memperagakan olahraga beladiri Yong Mo Do, namun mereka juga memperagakan latihan kesiapsiagaan dan penanganan kasus terhadap ancaman tindak pidana terorisme. (fan)

Mataram (Suara NTB) Tim Guntur CISC betulbetul dibuat tak berdaya oleh tim Vamos Academy saat tampil di hari ketiga pertandingan Pool D Liga Futsal Nusantara (LFN) NTB, Rabu (29/ 7) kemarin. Guntur kalah dengan skor telak 0-10.

Sepuluh gol kemenangan tim Vamos Academy dicetak oleh Arif dua gol, Andry dua gol, selanjutnya tambahan enam gol lainnya disumbang Ilham, Deni, Edy R, Heru, Samuel dan Bagus masing- masing satu gol. Sementara tim Guntur CISC tak mampu membuat gol sehingga kemenangan diraih oleh Vamos Academy dengan kemenangan meyakinkan yakni 10-0.

Hasil kemenangan itu memperkokoh posisi tim Vamos Academy di puncak klasemen Pool D dengan mengantongi enam poin dari hasil dua kali kemenangan yang dipetik dalam dua kali pertandingan. Tiga poin pertama diraih oleh tim Vamos Academy saat mengalahkan tim BPN 1-0 di laga pertamanya, Selasa (28/7) lalu. Sementara tambahan tiga poinnya lagi diperoleh dari hasil kemenangan 10-0 dari Guntur CISC. Pelatih Tim Vamos Academy, Bonsu Hasibuan mengatakan kemenangan yang dipetik oleh anak-asuhnya itu belum bisa dikatakan maksimal.

(Suara NTB/fan)

LEWATI PEMAIN - Tampak pemain Vamos Academi (kostum hitam) sedang berusaha melewati tiga pemain bertahan tim Guntur Cisc saat mengalahkan Guntur Cish 100 di Liga Futsal Nusantara (LFN), Rabu (29/7) kemarin.

Menurutnya cukup banyak kesalahan yang dibuat anakanaknya saat menerapkan formasi power play di babak kedua. Anak asuhnya tak bisa berbuat maksimal sehingga banyak peluang gol yang tak bisa dieksekusi dengan baik.

“Seharusnya anak-anak bisa menang dengan gol yang lebih banyak lagi, namun karena banyak terjadi miskomunikasi antara pemain membuat serangan tidak maksimal,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB tim vamos tampil sangat memuaskan di babak pertama. Dengan menerapkan strategi menyerang plus teknik tingkat tinggi mereka unggul 8 gol di

babak pertama. Namun memasuki babak kedua Vamos harus menggunakan strategi lain . Dengan menggunakan strategi power play mereka hanya mampu menambah dua gol, dan Vamos unggul 10-0.

Sebagaimana diketahui Pool D itu mempertemukan empat tim kuat, yakni Alcatraz, BPN FC, Vamos Academy dan Guntur CISC. Sementara LFN sendiri mempertandingkan 14 tim dengan skema pertandingan empat Pool, yakni Pool A, B, C dan D. Pertandingan LFN melibatkan pemain maksimum usia 23 tahun dan memperbutkan total uang pembinaan Rp 25 juta, ditambah piala tetap dan medali. (fan)

adanya kerusakan katup saat terjadi kecelakaan dalam kecepatan tinggi dan pada Rabu, Honda mengkonfirmasi kerusakan telah ditemukan dalam kabel yang mengarah ke katup.

“Masalah seperti ini tidak muncul sebelumnya, namun, Honda Racing Corporation akan berhenti menggunakan katup dengan spesifikasi ini

dan akan merancang yang baru yang akan digunakan untuk balapan ketahanan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

“HRC ingin meminta maaf kepada Casey Stoner dan berterima kasih atas upaya yang ia buat dalam menghadiri acara Suzuka 8 Jam.” (ant/bali post)

Vidal Merapat ke Bayern Muenchen Muenchen Bayern Muenchen mengonfirmasikan telah mendapat tanda tangan persetujuan dari Arturo Vidal. Gelandang ini secara resmi akan diperkenalkan di Allianz Arena pada Rabu petang waktu setempat.

Gelandang berusia 28 tahun itu segera memperkuat juara Bundesliga itu pada musim ini.

Hanya saja manajemen Bayern Muenchen tidak merinci lebih lanjut mengenai isi kesepakatan, sebagaimana dikutip dari laman Marca.com.

Disebut-sebut bahwa Vidal akan diikat kontrak oleh Bayern Muenchen sampai 2020, dengan jumlah mahar sebanyak 35 juta euro. Jumlah ini menorehkan catatan sebagai skema transfer termahal kali kelima dalam sejarah sepak bola Bundesliga.

Vidal telah tiba di Muenchen untuk segera menjalani tes kesehatan pada Senin pekan ini. Ia dinyatakan lulus karena tidak ditemukan masalah krusial.

Pemain asal Cile itu menjadi pemain bintang bagi Juventus dalam beberapa tahun belakangan ini. Kontraknya berakhir pada 2017. Ia juga berperan membawa juara Serie A musim ini untuk melaju ke babak final Liga Champions. Vidal berperan besar membawa timnas Cile memenangi Copa America 2015.

Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu memposting foto diri dan agennya Fernando Felicevich di Twitter pada Senin saat duduk di pesawat dengan judul: “Sebuah panggung baru .... mimpi baru ...

Munich kami datang.”

Gelandang internasional

Cili itu saat ini diharapkan lulus tes medis untuk menyelesaikan kesepakatan yang menurut ketua Bayern KarlHeinz Rummenigge pada Kamis lalu sudah dekat dengan persetujuan biaya transfer bersama juara Liga Serie A. Sebagai pemain kunci dalam tim Juventus yang sukses mencapai babak final Liga Champions bulan lalu, Vidal diharapkan mengisi posisi di lini tengah Bayern sebagai pengganti kapten Jerman Bastian Schweinsteiger, yang telah bergabung dengan Manchester United.

Vidal akan bermain di Bundesliga untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menghabiskan empat musim di Bayer Leverkusen pada 2007-2011.

Dia turut mencetak gol untuk Cili saat menang 4-1 dalam adu penalti atas Argentina awal bulan ini yang membuat mereka memenangkan Piala Amerika dan menjadi pemain terbaik dalam turnamen.

Namun, turnamen itu juga dibayangi oleh penangkapan atas pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk setelah terjadi kecelakaan dengan Ferrari pada malam hari saat ia kembali ke ibukota Santiago dari sebuah kasino. Istrinya, yang bersamanya di dalam mobil, terluka.

Juara Jerman Bayern baru saja menyelesaikan tur ke Cina dan akan memulai musim baru Bundesliga di kandang Hamburg pada Jumat, 14 Agustus. Mereka tengah menargetkan untuk membuat sejarah dengan menjadi tim pertama yang memenangkan empat kali juara Bundesliga secara berturut-turut. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Arturo Vidal

(Suara NTB/ist)

Casey Stoner

Tokyo – Honda Racing telah meminta maaf kepada pebalap Australia Casey Stoner atas kerusakan katup sehingga mengakibatkan kecelakaan di ajang ketahanan “Suzuka 8 Jam” pada akhir pekan lalu dan mengakibatkan mantan juara dunia MotoGP itu menderita beberapa patah tulang.

Guntur CISC Remuk oleh Vamos

Miguel Herrera

Bek timnas Inggris, Cahill, meninggalkan lapangan setelah mencetak gol penyama kedudukan di menit 85 akibat cidera patah tulang hidung.

“Cahill masih punya kesempatan kendati hidungnya patah. Bisa iya, mungkin juga tidak. Jika iya (akan bermain), dia akan menggunakan masker untuk hari Minggu,” kata Jose Mourinho dilansir dari situs resmi Chelsea, Rabu.

Adapun Costa digantikan Loic Remy karena diduga cidera hamstring-nya kambuh.

Honda Minta Maaf pada Stoner Atas Insiden Suzuka

(Suara NTB/ist)

Mexico City Pelatih tim nasional Meksiko Miguel Herrera berhasil membawa timnya menjuarai turnamen Piala Emas pada Minggu lalu. Namun ia malah dipecat oleh federasi sepak bola negara tersebut pada Selasa.

Herrera (47) dituduh menyerang jurnalis televisi yang sering mengkritiknya. Pelatih ini menyerang saat berada di bandara Philadelphia, AS. “Kami memutuskan untuk membebaskan Miguel Herrera dari tugasnya,” kata Ketua Federasi Sepak Bola Meksiko Decio de Maria.

“Nilai-nilai dan prinsip dijaga, tanpa melihat prestasi yang dibuatnya,” katanya seperti dikutip AFP. De Maria tidak menyebutkan calon pengganti Herrera.

Meksiko berhasil menjuarai Piala Emas Concacaf usai mengalahkan Jamaika 3-1 di Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Gelar ini memastikan Meksiko menjadi tim tersukses di wilayah Amerika Utara, Tengah dan Karibia karena sukses menjuarai tiga kejuaraan Concacaf (1965, 1971, 1977) dan tujuh Piala Emas Concacaf (1993, 1996, 1998, 2003,2009, 2011 dan 2015).

Pada jalannya pertandingan, gol pertama Meksiko dicetak Andres Guardado usai memaksimalkan umpan Nicolas Aguilar di menit 31. Aksi individu penyerang klub FC Twente, Jesus Corona, membawa Meksiko unggul 2-0 pada menit 47.

Oribe Peralta kemudian mencetak gol ketiga Meksiko usai menerima bola sodoran Paul Aguilar di menit 61. Jamaika hanya mampu memperkecil kekalahan lewat gol Darren Mattocks di menit 80 setelah mendapatkan umpan McAnuff.

Skor 3-1 bertahan hingga laga usai.

Hasil ini mengubur kesempatan Jamaika menjadi juara Piala Emas Concacaf untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, demikian Concacaf.com (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

London Pemain Chelsea Cesc Fabregas secara lugas menyatakan cintanya tak akan berubah bagi Arsenal jelang laga Community Shield pada Minggu pekan ini.

Pemain asal Spanyol itu kembali ke London utara sejak April lalu dengan nilai transfer sebanyak 27 juta pound dari Barcelona. Pemain berusia 28 tahun itu tidak ada hal yang mengganjal menghadapi tim asuhan pelatih Arsene Wenger itu. Ia disebut-sebut menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa.

“Apapun yang pernah terjadi, terjadilah. Cinta saya kepada klub itu tidak akan berubah. Yang terpenting jelang menghadapi mereka, saya memang menyimpan banyak kenangan,” kata Fabregas yang membela Arsenal selama delapan tahun.

“Saya menyimpan segudang kenangan, cinta dan hormat kepada klub itu. Anda tidak akan pernah mendengar pendapat yang buruk dari saya mengenai mereka.”

“Tentu saja, dalam pertandingan nanti, kami ingin memperoleh kemenangan. Ini laga yang besar, laga derbi London di Wembley dihadapan seluruh fans.

Sungguh atmosfer yang indah untuk saling berkompetisi. Meski ini laga pramusim, kami ingin menang. Kami tidak gusar bahwa mereka lebih bugar dibandingkan dengan kami,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Guardian. (ant/bali post)

Kamis, 30 Juli 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Kamis, 30 Juli 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Halaman Halaman 14 14

Babak Baru Pembangunan Desa Pilkada yang Damai POLITIK adalah seni. Segala sesuatunya bisa terjadi. Dalam dunia politik, terkadang proses penentuan sebuah keputusan ada di last minute atau menit-menit terakhir. Itu artinya, siapapun yang terlibat dalam perpolitikan harus mampu membacanya.

Inilah yang terjadi pada Pilkada Kota Mataram.

Pilkada yang diprediksi berlangsung head to head antara pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, ST, (AMAN) – Ir. H. Rosiady H. Sayuthi, MSc, PHd, dan H. MNS. Kasdiono, SH, (RIDO) terancam batal. Pasalnya, pasangan RIDO yang didukung Partai Demokrat, Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, PPP (kubu Djan Faridz) dan Perindo batal mendaftar di hari terakhir masa pendaftaran pada hari Selasa (28/7) pukul 16.00 Wita.

Sementara pasangan AMAN yang dimotori Partai Golkar, PKS, PBB, PAN dan beberapa partai peraih kursi di DPRD Kota Mataram sudah mendaftar beberapa waktu lalu. AMAN yang didukung ribuan pendukung dan simpatisan diantar ke Kantor KPU Kota Mataram dengan harapan pasangan petahana ini mampu memimpin kembali Kota Mataram untuk lima tahun mendatang.

Dengan tidak mendaftarnya Paket RIDO pada masa pendaftaran yang berakhir pada 28 Juli 2015, KPU Kota Mataram akhirnya memperpanjang masa pendaftaran 1 sampai 3 Agustus mendatang. Tetapi, jika hingga perpanjangan masa pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka Pilkada Kota Mataram akan batal karena hanya satu pasang kandidat. Itu artinya, Pilkada Kota Mataram akan ditunda hingga tahun 2017 mendatang.

Banyak harapan agar Pilkada Kota Mataram bisa berlangsung serentak tahun ini. Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat, SH, mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mendaftarkan pasangan yang diusungnya, tapi masih belum ditentukan waktunya. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat, Dr.TGH.M.Zainul Majdi bahwa kandidat yang diusung Demokrat, PDIP dan Gerindra akan mendaftar pada saatnya. ‘’RIDO itu akan mendaftar pada saatnya. Tenang saja. Mun wah tipaq wayana (kalau sudah saatnya ) kita daftar,” kata Zainul Majdi. Karena itu, semua pihak diminta jangan terlalu khawatir. Bahwa Pilkada adalah hal yang biasa.

Ada pihak yang mengatakan jika Pilkada diundur masyarakat Kota Mataram dirugikan.

Zainul Majdi menegaskan tak ada masyarakat yang dirugikan. Karena, meskipun Pilkada diundur (misalnya) pelayanan publik akan tetap jalan. Seperti pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan sekolah-sekolah.

Terlepas apapun skenario yang sedang dirancang para elite parpol khususnya pada Pilkada Kota Mataram, masyarakat hanya berharap pesta demokrasi itu berjalan damai, tidak menimbulkan kegaduhan dan hal-hal negatif lainnya. Karena jika hal itu terjadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. (*)

RADIO

OLITIK pembangunan desa memasuki babak baru. Ditandai dengan penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau lebih populer dengan UU Desa. Dalam perspektif pemerintahan dan pembangunan, inilah tonggak awal dimulainya pembangunan dari desa.

Pembentukan UU Desa itu sendiri, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bahwa perlunya desa menjadi lebih maju, mandiri, dan demokratis.

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Eksistensi desa dan kedesaan bersenyawa langsung dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam posisi sebagai unit pemerintahan terkecil, desa yang maju akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan nasional. Desa menjadi basis sekaligus muara pembangunan. Itulah yang menjadi alasan perlunya alokasi anggaran untuk menopang pembangunan desa.

Sejarah panjang pembangunan desa sejak Indonesia merdeka, sudah cukup menjadi pembelajaran bersama. Desa dan kedesaannya begitu laris menjadi jargon-jargon politik dan pembangunan. Ibarat gadis cantik, desa menjadi rebutan.

Nyaris seluruh sektor-sektor pembangunan berebut masuk desa.

Sepertinya tidak afdhal jika suatu program tidak berlabel desa. Kita masih ingat, program-program: ABRI Masuk Desa, Jaksa Masuk Desa, Koran Masuk Desa, Siaran Pedesaan, Desa Sehat, Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Energi, dan sederet panjang program-program berlabel desa.

Pengalaman mengajarkan, keseluruhan program masuk desa tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Program bersifat top down approach bukan bottom up approach. Desa dengan aparatnya tidak bisa berbuat banyak, kecuali pasrah menerima tanpa ada pilihan. Ironis memang! Program berlabel desa tetapi hanya memosisikan desa sebagai lokasi pembangunan. Desa untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk desa. Program masih berorientasi pada kegiatan bukan pada maksimalisasi manfaat.

Masalah-masalah seperti itulah yang diretas oleh UU Desa dengan segala perangkat turunannya.

Oleh:

Badrul Munir

( Direktur Eksekutif Regional Institute 104 ) Pengalaman buruk masa lalu boleh tidak terulang.

Basis Desa dan Kawasan Menjadikan desa sebagai basis pembangunan tidak bisa dilihat desa dalam konteks wilayah adminstratif pemerintahan semata. Tetapi harus dalam cakupan lebih luas. Desa sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki keterkaitan dan saling melengkapi dengan desadesa lainnya. Dalam hal ini pendekatan kawasan atau wilayah menjadi solusi terbaik.

Berarti rencana spasial berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/ kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus menjadi acuan utama.

Dalam RTRW provinsi NTB 2009-2029, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010, telah ditetapkan 16 Kawasan Strategis Provinsi (KSP), terdiri dari 4 KSP di pulau Lombok dan 12 KSP di pulau Sumbawa.

Pada setiap KSP memiliki orientasi pengembangan dan keunggulan masing-masing. Pembangunan bidang pariwisata, juga telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA), sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2013. Dalam RIPARDA tersebut telah ditetapkan 11 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), terdiri dari 4 KSPD di pulau Lombok dan 7 KSPD di pulau Sumbawa. Dan, setiap KSPD memiliki keunggulan dan peran strategis. Tentunya RTRW provinsi telah dielaborasi secara lebih mikro dalam RTRW kabupaten/kota. Sehingga dapat diketahui posisi keberadaan diantara 995 desa, 142 kelurahan, dan 116 kecamatan, masuk di dalam setiap perwilayahan pembangunan.

Berdasarkan pendekatan kawasan, pembangunan setiap desa tidak berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan komplementer antardesa, bahkan antarkawasan.

Dengan demikian, akan diperoleh manfaat ganda. Yaitu, ketimpangan pembangunan perdesaan dapat dieliminir seminimal mungkin, dan pertumbuhan pembangunan wilayah dapat berkembang cepat.

Berarti, misi pemerataan dan pertumbuhan pembangunan bisa dicapai secara simultan.

Proses percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sangat tergantung pada political will kepala daerah. Artinya, desa-desa yang maju dan berkembang secara sosial budaya dan ekonomi, sangat tergantung pada komitmen pemerintahan daerah terhadap kemajuan desa. Tantangan itu semakin terbuka, ketika pemerintah memastikan desa mendapat alokasi anggaran melalui skema Alokasi Dana Desa dari APBN dan APBD. Pengalaman menunjukan, ada ketidakseriusan pemerintah daerah menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan. Alasannya, karena ada anggapan bahwa desa sudah otonom dan memiliki anggaran sendiri dari pemerintah pusat. Padahal dengan nalar sederhana, desa merupakan wilayah konsensi politik, administrasi, dan ekonomi daerah.

Jika desa maju dan berkembang, maka secara sistematis daerah juga maju, begitu pula sebaliknya.

Momentum Desa Membangun Dilihat dari sejarah pembangunan desa di Indonesia, kelahiran UU Nomor 6 Tahun 2014, harus dijadikan momentum kebangkitan pembangunan desa dan daerah. Dimulai 2015, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran desa dalam APBN dan APBD. Sesuai amanat perundangundangan bahwa setiap desa menerima kucuran dana pembangunan Rp 1,2 miliar. Jika di provinsi NTB terdapat 995 desa dan 142 kelurahan, maka total anggaran yang dikelola desa sebesar 1,364 Triliyun. Pengucuran dana desa, tentu sangat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, disyaratkan penggunaan dana desa diarahkan: 70% untuk program pembangunan, dan 30% untuk menunjang operasional.

Harus diakui bahwa selain yang optimis, terdapat juga pihak-pihak yang pesimis bahkan skeptis terhadap rencana luhur pemerintah untuk membangun Indonesia dengan memperkuat desa. Keraguan timbul atas dasar potret kondisi dan kapasitas pemerintahan desa yang begitu beragam. Namun sebagai sebuah momentum desa membangun, pemerintah daerah harus proaktif menyiapkan desa dan perangkatnya dengan baik. Termasuk menyiapkan masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam pem-

bangunan. Kesiapan-kesiapan itu, berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa, kesiapan administrasi dan manajemen pemerintahan, serta kesiapan perencanaan dan tatakelola keuangan.

Perlu juga diantisipasi sejak dini upaya-upaya politisasi anggaran desa. Bermainnya kelompok kepentingan politik pragmatis, baik oleh aparat pusat maupun daerah.

Karena, politisasi anggaran desa bisa membuat pemanfaatannya tidak tepat sasaran.

Kini desa diberi hak otonom untuk merancang sendiri apa yang hendak dilakukan, dan pemerintah berkewajiban menyiapkan anggaran. Karena sudah menjadi amanat UU, siapa pun rezim yang berkuasa tak bisa mengklaim sebagai inisiatifnya. Orientasi pembangunan yang berawal dari desa, saya yakin sangat membantu percepatan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Insha Allah! [*]

Investasi Rp 1 triliun di Gili Gede tunggu izin Kemenhub Semoga tidak sekadar wacana

*** Festival Moyo diharapkan jadi agenda nasional Potensial menggaet banyak wisatawan

***

Dari Diskusi Publik BGI

Penguatan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Pemuda; Strategi Meningkatkan Toleransi Antarumat Beragama di NTB Mataram (Suara NTB) Diskusi publik yang digelar Bumi Gora Institue (BGI) NTB sukses dilaksanakan. Hadir sebagai peserta tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan LSM dan mahasiswa.

Dalam materinya, Kasubag Hukum dan KUB Kemenag Provinsi NTB H. Suardi SH, M.Pdi, mendukung kegiatankegiatan diskusi melibatkan banyak pihak seperti ini. Menurutnya, semua lapisan masyarakat perlu dilibatkan mengingat tensi konflik dengan

isu SARA sedang tinggi.

Menurut Suardi, fator-faktor yang secara tidak langsung dapat memicu konflik antar agama ialah penistaan agama tertentu, perayaan hari-hari besar agama, penyebaran agama, kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat, perbedaan nilai sosial budaya, kepentingan politik, dan kemajuan teknologi informasi.

Berbeda dengan Suardi, Ketua MUI NTB Prof. Dr H. Saiful Muslim mengaku jika konflik bernuansa SARA sebenarnya tidak lahir karena adanya perbedaan diantara

segmen-segmen dalam masyarakat yang berkaitan dengan isu SARA. Akan tetapi karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Untuk itu, mengatasi konflik tersebut, akar kesenjangan itulah yang harus diatasi oleh pemerintah.

Di NTB ujar Saiful Muslim, konflik antar kampung seringkali terjadi dipicu oleh oknum pemuda yang tengah mabuk atau kebut-kebutan naik motor yang selanjutnya menyinggung agama oknum pemuda tersebut. Akibatnya, konflik ditarik-tarik ke seolah-olah disebabka

berasal dari konflik agama.

“Oknumnya orang Islam dan yang satunya orang Hindu maka konflik itu ditarik ke ranah konfik antar agama. Padahal itu semua terjadi gara-gara anak muda yang mabuk naik motor”, ujarnya menjelaskan.

Senada, Ketua DPD HTI NTB Sulaiman menyebut konflik yang terjadi dipicu oleh kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh mewabahnya virus kapitaslisme.

Untuk itu, Sulaiman berharap agar pemerintah menerapkan pemerintahan yang islami. (dys)

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 30 Juli 2015

Di Persimpangan Dua Skenario Dari Hal. 1 Skenario ini akan membuat Pilkada Kota Mataram ditunda hingga 2017 dan Gubernur NTB akan menunjuk penjabat guna memegang komando pemerintahan sementara Kota Mataram.

Tudingan untuk menciptakan skenario ini tentu saja datang dari kubu pendukung dan pengusung pasangan AMAN. ‘’Ada apa di balik itu, ini kan permainan yang tidak fair di tingkat elite politik.

Artinya, bisa saja terjadi (skenario) seperti itu,’’ ujar Sekretaris DPW PPP NTB (kubu Romahurmuziy), M. Akri, kepada Suara NTB, Rabu (29/7) kemarin.

Skenario kedua adalah munculnya pasangan calon baru selain AMAN dan RIDO. Parpol pengusung pasangan baru ini bisa berasal dari sejumlah parpol yang awalnya sudah mengusung AMAN di pendaftaran yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Jika skenario ini sukses, maka AMAN akan punya penantang dan Pilkada Kota Mataram tetap terlaksana pada 9 Desember 2015.

“Ini rumornya, kita sudah baca.

Bahwa Partai Golkar itu kan sudah resmi menjadi partai pengusung dia. Mau diubah oleh KPU menjadi pendukung. Sehingga dia nanti akan bisa, dengan posisi ini menarik dukungan, mengajukan calon lain mengusung. Tim RIDO sudah mengendus itu,” ujar salah seorang sumber Suara NTB yang berada di kubu RIDO. Apapun skenario yang terjadi pada akhir masa perpanjangan pendaftaran nanti, ke dua kubu kini tengah terlibat perang skenario yang menarik, sekaligus mencemaskan. Sejumlah sumber yang dikonfirmasi Suara NTB menyebut, situasi ini tercipta karena keteledoran Paket AMAN yang tidak mengendus akan adanya manuver kubu RIDO yang tidak akan mendaftarkan diri untuk menggagalkan Pilkada Kota Mataram di tahun 2015. ‘’Strategi-strategi itu secara politis tidak dikuasai oleh AMAN. Kecolongan, secara politis,’’ ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi), Hasan Masat yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin.

Hasan memaklumi siasat yang diperagakan kubu RIDO adalah siasat yang tidak melanggar ketentuan apapun. Bahkan, menurutnya, secara moral itu dapat dibenarkan karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar. “Secara moral, sah-sah saja menurut saya. Karena mereka itu bagian dari proses politik. Tidak ada pelanggaran,” tegasnya.

Justru, menurutnya, jika yang berjalan akhirnya skenario kedua, maka akan ada aturan yang dilanggar karena hal ini akan melibatkan manipulasi terhadap berita acara pendaftaran AMAN sebagai bakal calon. “Itu risiko bagi KPU. Ketika ada partai-partai menarik dukungannya, tentu KPU harus sangat hati-hati menentukan itu. Sangat kita sayangkan kalau KPU memainkan peran-peran politik seperti itu,” tegasnya.

Pendukung kubu AMAN balik menuding bahwa RIDO memainkan politik yang tidak sehat dengan tidak mendaftarkan diri.

M. Akri menegaskan para elite politik yang memainkan skenario ini ikut berperan dalam menciptakan iklim politik yang tidak menentu.

“Kita juga kecewa, karena itu kan artinya perpanjang lagi, perpanjang lagi.Artinya ini ada yang ingin melihat situasi Mataram ini demokrasinya tidak jalan.

Kalaupun ingin bertanding, berkompetisi yang baik, seharusnya dia daftarkan RIDO. Kalau menganggap dirinya menang dengan orientasi menjadikan Mataram lebih maju, kenapa dia tidak daftarkan saja RIDO,” ke-

camnya.

Rosiady Sayuti yang dikonfirmasi terpisah oleh Suara NTB menegaskan dirinya dapat memaklumi munculnya rumor maupun spekulasi menyusul keputusan mereka untuk tidak mendaftarkan diri.

“Sangat maklum,” ujarnya santai. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akan mendaftar atau tidak merupakan ranah parpol pengusung.

“Kapan mereka mau mendaftarkan, kami dari pasangan stand by selalu siap. Jadi kami dalam posisi menunggu perintah dari partai untuk pergi mendaftar. Ini yang kami belum tahu apakah akan mendaftar kapan,” tegasnya.

Rosiady juga memberikan klarifikasi soal tudingan yang menyebutkan pihaknya ingin menggagalkan Pilkada Kota Mataram di tahun 2015 agar bisa menempatkan orang mereka di penjabat Walikota Mataram. Ia menegaskan dirinya tidak dalam posisi mengetahui itu. “Saya tidak tahu. Pertama, siapa yang menjadi penjabat saya juga tidak tahu. Itu sepenuhnya kewenangan gubernur. Belum tentu apa yang menjadi rumor itu benar,” tegasnya.

Verifikasi Dukungan Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin mengatakan, sejauh ini masih melakukan verifikasi terhadap administrasi pasangan AMAN. Secara administrasi, jumlah kursi yang dikantongi AMAN telah melebihi ketentuan persyaratan sebagai calon.

Dirincikan, AMAN memiliki 25 kursi masing – masing PKS sebanyak 3 kursi, Golkar 9 kursi, PPP 5 kursi, PKPI 2 kursi, Nasdem 2 kursi, PAN 1, PKB 1 dan Hanura 2 kursi. “Kita masih verifikasi berkas mereka, karena jadwalnya dari tanggal 28 Juli – 3 Agustus,” kata Asikin ditemui di kantornya, Rabu (29/7).

PPP terancam dikeluarkan karena hanya kubu Romahurmuzyi yang mendukung. Sementara, kubu Djan Faridz mengusung calon dari pasangan lainnya. Lalu bagaimana dengan Golkar, apakah bisa mencabut SK dukungan atau tidak? Hasilnya menurut Asikin, akan diketahui setelah verifikasi dilakukan. Aturan menyebutkan, pasangan calon tidak bisa menarik SK dukungan jika telah memenuhi persyaratan administrasi. ‘’PPP jelas akan kita keluarkan, karena hanya satu kubu yang mengusung,” pungkasnya.

Selama tahapan verifikasi berlangsung tegasnya, pihaknya tidak menerima konsultasi dan membuka komunikasi dengan tim sukses pasangan calon. Hasil verifikasi akan diumumkan sesuai tahapan pemilu.

Pemerhati masalah politik NTB, Drs. Darmansyah, M.Si menegaskan bahwa masyarakat Kota Mataram sebaiknya menunggu hingga ditutupnya batas waktu perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah di Pilkada Kota Mataram pada 3 Agustus 2015 mendatang.

Sambil menunggu itu, Darmansyah menyerukan agar semua pihak menjadikan momentum Pilkada kali ini sebagai bagian dari pembelajaran politik. “Skenario apapun yang terjadi, kita tetap berharap Pilkada kali ini bisa menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan oleh rakyat di Kota Mataram,” tegasnya. (aan/cem)

RIDO akan Mendaftar Pada Saatnya Dari Hal. 1 KPU Kota Mataram telah memperpanjang pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram mulai 1-3 Agustus mendatang. Pasalnya, sampai dengan hari terakhir pendaftaran, baru satu pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang resmi mendaftar ke KPU yakni pasangan petahana H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana, S.Sos (AMAN). Pasangan ini didukung sembilan parpol yaitu Partai Golkar, PKPI, NasDem, Hanura, PKS, PAN, PKPI, PPP, PBB. Sementara pasangan RIDO didukung tiga parpol yakni Demokrat, PDIP dan Gerindra.

Ditanya alasan pasangan RIDO membatalkan pendaftaran ke KPU Kota Mataram padahal sudah deklarasi? TGB mengatakan karena belum saatnya. Ia juga mengatakan, Pilkada harus berjalan damai, menyenangkan dan tak ada intimidasi serta tidak ada hal-hal yang merusak sistem birokrasi. ‘’RIDO itu akan mendaftar pada saatnya. Tenang saja. Mun wah tipaq wayana (kalau sudah saatnya ) kita daftar,”imbuhnya tanpa mau menyebutkan apakah paket RIDO akan mendaftar pada tiga hari perpanjangan waktu yang telah

diberikan KPU. Ketika ditanya apakah batalnya pasangan RIDO mendaftar supaya Pilkada Kota Mataram dundur pelaksanaannya pada tahun 2017? TGB kembali mengatakan RIDO akan mendaftar pada saatnya. TGB meminta semua pihak jangan terlalu khawatir. Bahwa Pilkada adalah hal yang biasa. ‘’Ada tulisan di sini (Kota Mataram) hidup mati, nggak ada Pilkada hidup mati.

Pilkada itu mencari pemimpin. Jadi tak usah dibuat jadi seram, intimidatif. Pilkada itu harus dalam suasana nyaman, damai, kondusif,” ujarnya.

Ada pihak yang mengatakan jika Pilkada diundur masyarakat dirugikan. TGB menegaskan tak ada masyarakat yang dirugikan.

Karena, meskipun Pilkada diundur pelayanan publik akan tetap jalan. Seperti pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan sekolah-sekolah. ‘’Jadi kalau terlalu mendramatisir seakan-akan kalau Pilkada ditunda, publik rugi.

Itu yang bicara hanya aktor politik. Pasar tetap buka, toko tetap buka. Apa kalau tak ada Pilkada itu akan nutup, ndak ada,”terangnya. (nas)

Halaman 15

Donasi Konsumen, Satu Hati Berbagi untuk Indonesia PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola minimarket Alfamart Alfamidi mempublikasikan laporan penggunaan donasi konsumen secara berkala dan transparan sebagai tanggung jawab etika kepada publik.

Sebagai perusahaan ritel yang memiliki jaringan luas, SAT berinisiatif menjalankan aksi kemanusiaan dengan melibatkan partisipasi konsumen selain program CSR yang dijalankan menggunakan dana perusahaan.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin mengatakan, dengan partisipasi yang lebih luas, akan lebih banyak masyarakat prasejahtera yang menerima manfaatnya.

“Partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan yang dijalankan Alfamart dapat disalurkan melalui Donasi-Ku Belanja dengan mendonasikan sebagian uang kembaliannya, masyarakat

juga dapat berpartisipasi langsung melalui Donasi-Ku Bebas tanpa perlu berbelanja terlebih dahulu,” paparnya.

Pakar CSR, Kotler & Lee (2005) mengemukakan bahwa partisipasi konsumen termasuk dalam kategori Corporate Cause Promotions (CCP).

Melalui CCP, perusahaan mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat luas di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, bencana alam, lingkungan hidup, sampai pemberdayaan usaha kecil.

Pada awal 2015, perusahaan melanjutkan kerja samanya dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) untuk membangun 3 Rumah Singgah bagi anak penderita kanker di Indonesia, hasil donasi konsumen periode 1-31 Januari 2015 Rp

2.396.592.401,Rumah Singgah berguna untuk membantu anak-anak kurang mampu yang sedang menjalani proses pengobatan kanker. Rumah Singgah ini didirikan dekat dengan Rumah Sakit yang memiliki fasilitas pengobatan dan dokter spesialis kanker pada anak.

Selanjutnya SAT bersama Yayasan Berani Bhakti Bangsa (YBBB), kembali menginisiasi Program Bright Eyes, Bright Future, guna membagikan kacamata gratis untuk anak Indonesia yang memiliki gangguan penglihatan jarak dekat. Pada periode 1 Februari - 30 April 2015, SAT berhasil mengumpulkan sejumlah Rp 6.949.230.470,-.

“Targetnya, tahun ini akan dibagikan 30.000 kacamata gratis untuk anak Indonesia,” jelas Solihin.

Penyerahan kacamata telah dilaksanakan di Kota Jakarta

Investor dan Kepala Badan Perizinan Lobar Bersaksi Dari Hal. 1 Kala itu, Putu Djaja memaparkan rencananya untuk membangun kawasan wisata untuk membangkitkan ekonomi Lombok. Selain itu meningkatkan pendapatan pajak daerah, menyerap tenaga kerja dan keuntungan perusahaan.

Inisiatif itu disambut positif oleh Bupati Lobar, Zaini Arony, bahkan pemerintah melalui tangan bupati siap membantu. “Di bilang tidak akan dipungut dana se-sen pun,” tutur Putu Djaja. Tak lama setelah makan, bupati (terdakwa-red) pindah meja, untuk bicara empat mata. Setelah berbincang cukup lama, bupati memanggil Rusmanhadi dan mengatakan agar proyeknya Putu Djaja dibantu. Namun tak lama berselang, yang membuat korban heran, Zaini Arony yang awalnya mengatakan tidak akan memungut se-sen pun, malah meminta mobil. ‘’Saya heran, bahkan sangat stres mendengar ungkapannya. Tak sampai 15 menit bilang tidak mungut biaya, malah minta mobil,” beber Putu Djaja.

Atas pengakuan itu,jaksa melayangkan pertanyaan, terkait jumlah mobil yang diminta. Saksi korban mengatakan, awalnya bupati minta enam mobil. Tiga akan digunakan di Lombok dan tiga lagi di Sumbawa. ‘’Saya bengong, saya tidak jawab dulu. Kok bisa begini,” tegas Putu Djaja yang kemarin disuport,istri,anak-anak,keluarga

dan para sahabatnya.

Permintaan itu bukannya langsung dituruti, namun sengaja diundur-undur karena perkataan tidak dipungut biaya se-sen pun.

Karena lama tidak direspons, korban sempat ditanya “Bagaimana mobilnya, masak investor hebat hanya mobil saja tidak bisa,” ungkap Putu Djaja.Atas desakan itu, korban kemudian memberikan dua unit mobil Kijang Inova. Pengambilan mobil disaksikan langsung oleh Rusmanhadi.

Rusmanadi dalam kesaksiannya mengatakan, bahwa mengambil mobil itu atas perintah Bupati Lobar. Selain mobil, ada juga satu pasang jam tangan rolex, juga diminta dan juga cicin mata kucing bertahtakan berlian juga diminta. “Cincin ini permatanya hijau, dan langsung dipakai,” beber Putu Djaja, sambil memperagakan bagaimana cincin dipasangkan di jari manisnya.

Selain itu, sempat ada permintaan dana Rp 2 miliar. Permintaan ini diketahui oleh Rusmanhadi. Kala itu pas ada sunatan massal. Terdakwa katanya sangat marah, sehingga dikasih Rp 400 juta. “Kondisi saya sudah stres benar, jengkel saya kok terus diminta (uang). Tetapi saya takut, dengan kondisi investasi saya sudah besar kalau tidak keluar izin,” jelasnya. Uang itu diambil Sekretarisnya bernma Fitri. Saat membawa bungkusan uang itu, terdakwa bilang “Ambil itu ‘’Ka-

cang Bali’’, menyebut uang ‘’Kacang Bali’’. Saya serahkan uang langsung pergi,” sambung investor asal Klungkung itu.

Dugaan pemerasan tidak diungkap sampai di sana. Terdakwa sempat minta lahan dengan nilai Rp 1,5 miliar. Hanya saja,izin pembangunan pariwisata di sana tetap juga tidak diberikan.Ada izin pemanfaatan lokasi turun namun hanya umurnya setahun. Kondisi ini membuat Putu Djaja tambah kalut, sempat protes hingga turun Peraturan Bupati.

Dalam kondisi seperti ini sempat lagi minta uang Rp 2 miliar. Saat itu Putu Djaja habis akal, dan memilih mematikan telepon. Namun tetap terdakwa bisa melacak nomor baru Putu Djaja dan mengirim SMS. Kondisi yang sudah kacau ini, akhirnya membuat langkah Putu Djaja melaporkan kasus ini ke KPK. “Tapi saya tidak mau dicap gara – gara politik. Dua hari setelah menang jadi Bupati, saya baru laporkan ke KPK,” urainya. Yang lebih membuat gerah, 200 hektar yang masih atas nama Paulus malah dapat izin kawasan dengan desain Putu Djaja plus izin dibangunnya kasino. Putu Djaja sempat melakukan somasi.

Tanggapaan terakhir terdakwa adalah menolak keterangan saksi korban. Sedangkan Putu Djaja bergeming dan tetap pada pendirianya dan tetap pada keterangannya. (Kmb37)

TPAD Dinilai Lemah Rancang Program Dari Hal. 1 Namun ada beberapa program yang belum sinkron antara dokumen perencanaan tersebut. Sementara dari aspek pendapatan, masih belum optimalnya upaya untuk peningkatkan PAD terutama yang berasal dari retribusi daerah. “Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum sepenuhnya efektif dapat meningkatkan penerimaan dan hanya bergantung pada sumber yang menjadi objek penerimaan,’’ ujarnya.

Sekretaris Komisi II Bidang Perekonomian ini mengatakan, beberapa sumber PAD yang potensial, belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik. Dana perimbangan dan lainnya masih bisa ditingkatkan seperti DanaAlokasi Khusus (DAK). “Masih sangat memungkinkan dapat ditingkatkan asalkan ada kemauan dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif maupun dengan pemerintah pusat,” katanya.

YekAgil mengemukakan, setelah dilakukan pembahasan secara intensif dan mendalam bersama TAPD, Banggar DPRD NTB meminta Gubernur NTB melakukan penyempurnaan terhadap RAPBDP 2015. Namun, TAPD harus melengkapi data-data untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan. Kemudian, dilakukan penyesuaian kembali terhadap program atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banggar juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai peningkatan dana tak terduga dari Rp 9,925 miliar dalam APBD murni bertambah menjadi Rp 49,816 miliar dalam RAPBDP. ‘’Pengajuan RAPBDP belum dilengkapi dokumen pendukung antara lain laporan keuangan BUMD dan dokumen lainnya.

Secara substansi landasan dilakukannnya perubahan APBD 2015 sudah sesuai dengan ketentuan, perubahan kebijakan umum yang telah disepakati di samping

adanya perubahan target pendapatan dan belanja,”ucapnya.

Banggar juga menyampaikan saran supaya dalam pembahasan selanjutnya, eksekutif tetap konsisten terhadap seluruh dokumen yang telah ditetapkan seperti RPJPD, RPJMD dan KUA PPAS Perubahan 2015. Dalam penyusunan program terutama program strategis dan unggulan agar melibatkan DPRD NTB dan dilakukan sinkronisasi dengan pemda kabupaten/kota. Dengan cara mengefektifkan fungsi evaluasi APBD kabupaten/kota.

Selain itu, Banggar meminta Pemprov NTB mengevaluasi seluruh BUMD yang mendapatkan penyertaan modal. Serta mengambil langkah-langkah strategis untuk tercapainya penerimaan asli daerah dari penyertaan modal yang diberikan. “Jika dipandang perlu agar meninjau kembali keberadaan BUMD yang memiliki kinerja rendah,”pungkasnya. (nas)

Kekeringan Picu Inflasi Dari Hal. 1 Demikian disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (29/7) kemarin. Perhitungan inflasi rutin dilakukan, dengan memantau langsung 350-an jenis komoditas yang menjadi kebutuhan yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Dari jumlah kebutuhan yang dipantau tersebut, sebagian besar di dalamnya adalah kebutuhan dari sumber pertanian dan hortikultura.

Bisa dibaca, jika saat ini kekeringan sudah mencakup 1.500 hektar lahan.

Kekeringan inilah yang selanjutnya diprediksi akan mengurangi jumlah produksi komod-

itas. Dengan demikian, kenaikan harga barang sudah menjadi hukum pasar. “Kekeringan ini bisa mengakibatkan rawan pangan dan melonjaknya harga barang,” katanya.

Oleh karena itu tambahnya, persoalan kekeringan ini harus perhitungkan, sebelum dampaknya akan mempersulit masyarakat. BPS memperhitungkan jika sebelum ini dihitung NTB mengalami deflasi sebesar 0,03 persen. Hal itu karena ketersediaan dan distribusi barang yang terawasi dengan baik.

“Kekeringan ini saya perkirakan akan menimbulkan inflasi.

Tetapi besaran inflasi tersebut tidak bisa diraba-raba sekarang.

Karena harus dihitung secara valid. Cuma, jika melihat dari

kondisi yang ada, inflasi itu sepertinya pasti,” katanya.

Oleh karenanya pemerintah daerah harus siaga melalui TPID. Rekayasa demand bisa dilakukan. Misalnya dengan menjaga kelancaran distribusi barang dari dalam dan luar daerah. Terutama pada kebutuhankebutuhan yang berkaitan erat dengan dampak kekeringan (hasil pertanian dan hortikultura).

Para distributor atau pengepulnya sedapat mungkin diawasi, sehingga tidak terjadi penimbunan barang-barang kebutuhan strategis. “Intinya, jaga distribusi barang dengan baik.

Pastikan tidak ada kekurangan stok, sebagai langkah mengantisipasi kenaikan harga ini,” demikian Wahyudin.(bul)

pada (26/6/2015), bersama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, bantuan mencapai 7.285 kacamata. Tahun lalu, program ini telah berhasil menyalurkan tidak kurang dari 9.626 kacamata dengan pemeriksaan mata kepada 42.438 anak, secara gratis.

Program Donasi-Ku 2015, selanjutnya bekerja sama dengan Habitat for Humanity (HFH) Indonesia untuk merekonstruksi Rumah Layak Huni bagi keluarga prasejahtera dalam program Kampung Alfamart. Sepanjang periode 1-31 Mei 2015 terkumpul donasi sebanyak Rp 2.640.754.074,-.

Pada 2015 ini, lebih dari 70 rumah layak huni rencananya akan direkonstruksi atau dibangun kembali. Program yang berjalan sejak 2013 ini telah berhasil merekonstruksi total 106 rumah di Tangerang, Medan, Surabaya, dan Semarang.

“Tujuannya, dengan memiliki tempat tinggal yang bersih dan nyaman diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat turut meningkat,” kata Solihin.

Menutup semester pertama 2015, SAT kembali bekerja sama dengan United Nations Children Fund (UNICEF) melalui rangkaian program Sahabat Pendidikan Indonesia. Periode 1-30 Juni 2015, donasi konsumen untuk program ini mencapai Rp 2.636.696.021,Program yang dijalankan sejak 2014 ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya.

Memasuki semester kedua 2015, SAT bekerja sama dengan Yayasan BM Cinta Indonesia akan menjalankan program pemberian 10.000 paket bantuan ke-

pada keluarga prasejahtera.

Program yang berlangsung selama periode 1-31 Juli 2015 mendapat dukungan Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI. Melalui partisipasi Donasi-Ku konsumen Alfamart, perusahaan ingin mengajak masyarakat ikut berperanmembantusesama.“Bahkan sesuatu yang kecil pun dapat berarti besar bagi mereka yang membutuhkan,” tandasnya.

Partisipasi Konsumen Keterlibatan konsumen dalam berbagai aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh para peritel, salah satunya Alfamart, telah terbukti efektif hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah penerima bantuan dan nilai donasi yang terkumpul setiap bulannya.

Melalui penggalangan Donasi-Ku Belanja, konsumen yang berbelanja di minimarket Alfamart akan ditawarkan untuk berpartisipasi dalam program sosial yang sedang berjalan sesuai periodenya.

Kasir akan menanyakan kesediaan konsumen untuk berdonasi dari sebagian uang kembalian yang nominalnya di bawah Rp 500,-. Jika bersedia, maka konsumen dapat menekan pilihan “Yes” yang muncul pada layar dual LCD kasir. Jika keberatan, konsumen berhak menekan pilihan “No” dan kasir akan mengembalikan sesuai nominal seharusnya.

Pada layar kasir, menggantung sebuah wobler bergambar sebagai sarana informasi program sosial yang sedang berjalan dalam program Donasi-Ku Belanja. Selama proses transaksi, konsumen juga berhak menanyakan lebih lanjut kepada kasir kemana donasi tersebut akan disalurkan. (r)

Kejaksaan Evaluasi Kasus DBHCHT dan Dugaan APBD Ganda Kota Mataram Dari Hal. 1 Empat kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka. ‘’Tunggakan kasus ini sudah gelar perkara, tinggal diperdalam lagi oleh Pidsus. Setelah ini, baru lanjut evaluasi dua kasus yang tadi (DBHCHT dan lapaoran dugaan APBD ganda Kota Mataram),’’ ulas Sutapa. Tetapi ia tidak bisa memastikan kapan waktu evaluasi dilakukan, karena tergantung keputusan Kajati.

Dia memberi gambaran, bahwa dua perkara itu akan tetap berlanjut dan ditangani secara profesional, terlepas dari

siapa pihak yang melapor.

Untuk diketahui, kasus DBHCHT sendiri sudah bergulir cukup lama, sejak 2013 lalu ditangani Kajati NTB yang dijabat Sugeng Pudjianto, SH, MH. Namun tak ada progresnya di tangan Kajati berikutnya Fadil Zumhanna, SH, MH. Sampai akhirnya ditingkatkan ke penyidikan hanya dua pekan setelah Kajati baru, Martono, SH, MH menjabat Kajati NTB. Sementara kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram, dilaporkan Ketua DPD PDI Perjuangan H. Rachmat Hidayat, karena menemukan ada dua angka yang berbeda dari APBD Kota Mataram tahun 2015. (ars)

Defisit Rp 136 Miliar Dari Hal. 1 Meskipun RAPBDP 2015 mengalami defisit, kata gubernur, namun telah dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan sumber penerimaan pembiayaan daerah. ‘’Setelah dilakukan pengurangan penyertaan modal.

Hal ini menunjukkan postur APBD Perubahan yang kita rancang masih tergolong realistis dan dapat dilaksanakan,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Dijelaskan, postur RAPBDP 2015, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada tahun 2015, besaran pendapatan daerah pada RAPBDP 2015 direncanakan mencapai Rp 3,48 triliun lebih. Atau naik 14,62 persen dari target sebelum perubahan APBD tahun 2015.

Berdasarkan total pendapatan daerah tersebut, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mencapai Rp 1,34 triliun lebih, naik 7,35 persen. Sementara itu, penerimaan daerah dari dana transfer direncanakan mencapai Rp 2,13 triliun lebih, naik 20,01 persen dari target sebelum perubahan.

Penerimaan dana perimbangan direncanakan mencapai Rp 1,49 triliun lebih, bertambah 14,29 persen dari sebelum perubahan APBD tahun anggaran 2015, yakni sebesar Rp 1,30 triliun lebih.

Penerimaan dana perimbangan, bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, direncanakan sebesar Rp 188,95 miliar lebih, bertambah 1,10 persen dari sebelum perubahan.

Kemudian, dana alokasi

umum, direncanakan sebesar Rp 1,08 triliun lebih, bertambah 2,34 persen dari sebelum perubahan sebesar Rp 1,06 triliun lebih. Kenaikan ini diasumsikan berdasarkan kelaziman kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 6 persen. Serta dana alokasi khusus, direncanakan sebesar Rp 214,25 miliar lebih, bertambah 291,96 persen dari sebelum perubahan.

Selain itu, penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 643,18 miliar lebih, bertambah 34,62 persen dari sebelum perubahan APBD 2015, yakni sebesar Rp 477,76 miliar lebih.

Kenaikan ini, kata gubernur disebabkan pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp 12,36 miliar lebih mengalami penurunan 13,21 persen dari sebelum perubahan yakni sebesar Rp 14,24 miliar lebih.

Kemudian, dana penyesuaian dan otonomi khusus direncanakan sebesar Rp 630,82 miliar lebih, naik 36,09 persen dari sebelum perubahan.

Di lain pihak, lanjut gubernur, besaran anggaran belanja daerah untuk RAPBDP 2015 direncanakan sebesar Rp 3,62 triliun lebih, naik 20,95 persen dari pagu padaAPBD tahun anggaran 2015 sebelum perubahan sebesar Rp 2,99 triliun lebih. Dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, belanja daerah mengambil porsi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,93 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 1,68 triliun lebih. Kedua bagian belanja tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 16,36 persen dan 26,67 persen dari pagu pada APBD sebelum perubahan. (nas)

Hasil Panen Petani di Lingsar Naik 10 hingga 11 Ton Dari Hal. 1 Hadir pada kesempatan itu Direksi PT Setia Bersama, antara lain,Andrew Gomez, Novrianto Pratama dan Taufan. Panen raya itu juga dihadiri langsung oleh Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Kepala Bapeluh Lobar,Ahmad Effendy bersama sejumlah pimpinan SKPD, Kepala Divre Bulog NTB serta pejabat provinsi. Hadir juga Komandan Kodim 1606/ Lobar Letkol Inf. Djarot Suharso SIP dan pihak terkait lainnya.

Koordinator Penyuluh Kecamatan Lingsar, Milham menyampaikan, daerah Lingsar menjadi salah satu lokasi upaya khusus peningkatan produksi pertanian.

Termasuk salah satunya di dem-

plot yang menggunakan pupuk Magic Green di Desa Langko difasilitasi PT Setia Bersama. Ia memberi gambaran pelaksnaaan kegiatan demplot tersebut diawali dengan penanaman yang telah dilaksanakan tanggal 12 April 2015 lalu dengan jumlah petani pelaksana dua orang. ‘’Alhamdulillah dengan kita menggunakan pupuk Magic Green pada luas lahan 1 hektar diperoleh hasil panen 10 ton, ada peningkatan 2,7 ton lebih di banding menggunakan pupuk lain,’’ terangnya. Ia menjelaskan, dari metode ubinan 10 meter persegi dengan mengambil jumlah ubinan tiga, dua lokasi di demplot 1 dan 2 sedangkna satunya di lokasi pembanding. Hasil yang diperoleh di

lokasi demplot I yang menggunakan Magic Green diperoleh hasil 10 ton per hektar, sedangkan demplot II juga 10 ton per hektar. Sedangkan di dempolot pembanding, tidak menggunakan Magic Green hasil panennya 7,5 ton per hektar.

Ia dan petani lainnya mengaku senang atas pencapaian tersebut. Menurutnya, jika seluruh petani di Lobar ada gambaran hasil seperti ini maka betapa makmurnya petani. Karena itu ia meminta agar tetap ada kerjasama dengan perusahaan PT Setia Bersama.

Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid juga menyampaikan rasa bangganya dengan pencapaian panen demplot petani di Lingsar.

Menurutnya pencapaian ini sangat bagus karena rata-rata ada peningkatan 2,7 ton per hektar.

“Hasil panen meningkat dengan intervensi Magic Green bisa meningkat menjadi 10 per hektar. Itu artinya ada peningkatan 2,7 ton,’’ sebutnya. Menurutnya, peningkatan hasil panen ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu,Andrew Gomez menyampaikan rasa bahagianya karena produk pupuk Magic Green dari perusahaannya (PT Setia Bersama) mampu meningkatkan hasil panen petani. Tentunya hal ini sebagai upaya untuk mendukung swasembada pangan sesuai program pemerintah pusat. ‘’Hal ini persembahan kepada pemda

khususnya kepada Bapeluh dan petani yang telah sukses menghasilkan peningkatan produksi,’’ terangnya.

Ia menjelaskan, PT Setia Bersama merupakan, satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh Jerman sebagai penyalur pupuk Magic Green di Indoensia. Pupuk ini adalah pupuk organik, terbebas dari bahan kimia yang membahayakan untuk para petani ataupun peternak. Pupuk ini langsung diimpor dari Jerman. Magic Green tambahnya, juga mampu memaksimalkan fungsilahanmenjadilebihbaik. ‘’Di mana kalau diperhatikan lahan yang saat ini dipanen, dalam kondisi kemarau (kering) ternyata hasil panennya lebih banyak,’’ pungkasnya (her/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kamis, 30 Juli 2015

Teh Pucuk Harum

Turut Serta Memeriahkan LEBARAN TOPAT di Pantai Duduk Batulayar, Desa Senggigi, Lombok Barat Tanggal 24 Juli 2015 Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine bekualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkuallitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division. Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari

daun teh teratas, sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertah-

an selama 12 Bulan. Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas

diseduh secara langsung (real brewed). Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk

Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Teh Pucuk Harum, selalu berpartisipasi dalam setiap event yang bisa menghadirkan massa yang banyak. (*)

Gubernur Sumut akan Dibebastugaskan Sementara Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho bisa dibebastugaskan sementara jika kasusnya bergulir ke pengadilan. Hal itu dikatakan oleh Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat via BBM di Jakarta, Rabu (29/7). ‘’Kalau sudah masuk persidangan sebagaimana ketentuan UU, yang bersangkutan bisa dibebastugaskan sementara sebagai gubernur agar berkonsentrasi dalam persidangan,’’ kata Tjahjo.

Kata Tjahjo, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. ’’Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita tunggu dahulu

perkembangannya kedepan bagaimana,’’ kata dia. ‘’Saya sebagai Mendagri ikut prihatin atas kasus Gubernur Sumatera Utara sebab yang saya ketahui yang bersangkutan sekarang posisinya

masih di Medan dan melaksanakan tugas sebagai gubernur,’’ kata Tjahjo.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap terhadap hakim PTUN, Medan, Sumatera Utara. KPK juga telah menetapkan pengacara kondang OC Kaligis sebagai tersangka dalam kasus yang sama. (ant/Bali Post)

Hakim Tolak Praperadilan Kasus Engeline Denpasar (Suara NTB) Hakim tunggal Achmed Peten Sili menolak sidang praperadilan kasus pembunuhan Engeline yang diajukan pemohon Margriet Megawe melalui kuasa hukumnya, dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (29/7).

Pada persidangan ini, kuasa hukum Margriet menghadirkan saksi ahli hukum pidana

Profesor Tommy Sihotang yang keterangannya kemudian ditolah oleh kuasa hukum termohon dari Polda Bali.

“Saksi ahli hukum pidana itu memberikan keterangan tidak benar, tidak mampu memberikan pendapatnya dan membingungkan,” kata Tim Bidang Hukum Polda Bali, I Made Parwata, dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal

Achmed Peten Sili.

Ia menolak keterangan saksi ahli bahwa dalam proses penyidikan penyidik harus memenuhi semua unsur alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Kami berpendapat keterangan ahli hukum pidana itu sangat tidak relevan atau ngawur yang tidak berdasarkan hukum, dan menunjukan bahwa ahli yang diajukan

pemohon tidak memiliki kompetesi di bidangnya,” tegas Parwata.

Oleh karena itu, termohon menolak seluruh keterangan saksi ahli hukum pidana yang diajukan pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan pendapatnya bertentangan dengan KUHAP. “Oleh sebab itu, sudah sepantasnya hakim menolak seluruh keterangan dan pendapat ahli pidana itu,” ujarnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PANEN DINI AKIBAT KEMARAU -Petani memanen dini padi di Desa Wringin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (29/7). Petani di sejumlah wilayah Kabupaten Tegal memilih panen dini padi yang masih berumur 100 hari dari biasanya panen berumur 120 hari, akibat musim kekeringan agar kerugian tidak terlalu besar.

Keempat Kalinya Kejaksaan Kembalikan Berkas Abraham Samad Makassar (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali mengembalikan berkas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad ke penyidik Polda Sulselbar karena dianggap belum lengkap.

“Berkasnya kami kembalikan lagi ke penyidik Polda untuk dilengkapi. Yang jelas hanya tinggal sedikit lagi dan kalau itu terpenuhi, maka siap-siaplah kita P21,” ujar Asisten Pidana Umum Kejati Sulselbar Muh Yusuf di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, sejak kasus ini ditangani penyidik kepolisian, sejumlah petunjuk tim jaksa peneliti sudah dipenuhinya. Perkembangan kasusnya juga cukup bagus karena sudah hampir memasuki tahap perampungan.

Yusuf mengatakan, progres perkembangan kasusnya itu sudah lebih dari 90 persen.

Kendati masih ada beberapa syarat formil dan materiil yang belum dipenuhi oleh penyidik.

“Terakhir kali kita bertemu itu waktu pengembalian berkasnya sudah 80 persen

dan sekarang justru sudah 90 persen. Semoga ini yang terakhir dan langsung kita tindaklanjuti,” katanya.

Selain Abraham jaksa peneliti juga mengkaji berkas tersangka lain, yakni Feriyani Lim. Keduanya dijerat Pasal 263 ayat 1 subs Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 93 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang pemalsuan.

Sebelumnya, kasus yang menjerat Abraham Samad ini bermula dari laporan Ketua LSM Lembaga Peduli KPKPolri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri.

Bareskrim kemudian melimpahkan penanganan perkara ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat pada 29 Januari 2015 karena lokus perkaranya berada di Makassar.

Polda kemudian menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka pada 2 Februari 2015.

Tidak terima penetapan tersangkanya, Feriyani melaporkan Samad ke Bareskrim dalam kasus tersebut Dalam gelar perkara di Mapolda Sulselbar pada 9 Februari 2015, AS ditetapkan se-

bagai tersangka. Feriyani disinyalir memakai lampiran dokumen administrasi kependudukan palsu berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) saat mengurus paspor di Makassar pada 2007.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan ini belakangan menyeret Ketua KPK Abraham Samad, yang diduga membantu Feriyani dalam pembuatan dokumen.

Dalam KK tersangka di Makassar memang mencantumkan identitas Abraham Samad dan keluarganya dengan alamat Jalan Boulevard Rubi II Nomor 48, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang.

Kendati demikian, sejumlah saksi di tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan kompak menyatakan Abraham Samad dan Feriyani tidak pernah terdaftar sebagai warga Kecamatan Panakkukang.

“Saya sudah cek di buku data penduduk sampai ke data pilkada lalu, tidak ada nama Abraham Samad atau Feriyani Lim,” kata Ketua RT 003 RW 005 Kelurahan Masale, Idris Husain. (ant/Bali Post)