Snt30092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 30 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus DBHCHT

BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tampaknya masih alot. Untuk mencairkan proses perhitungan kerugian negara kasus itu, petinggi Kejati NTB dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertemu, Selasa (29/9) siang. Kesimpulan sementara, audit investigasi perhitungan kerugian negara dimulai.

Pertemuan berlangsung menjelang siang kemarin. Kepala BPKP Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM bertemu

langsung Kajati NTB, Martono, SH, MH. Dari informasi didapat, pertemuan tertutup di lantai dua ruang Ka-

jati NTB itu membahas seputar kekurangan dokumen yang disodorkan Kejaksaan untuk menghitung kerugian

negara. Data – data yang diperlukan itu disampaikan langsung Bonardo didampingi Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi, Ngatno, SE, dengan harapan dilengkapi penyidik Pidsus Kejati NTB, sebagai bahan tindaklanjut ke perhitungan kerugian negara atau pun audit investigasi.

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam. Kesimpulan-

nya, akan ada tindaklanjut pascagelar perkara kedua pihak beberapa waktu lalu, dalam rangka menelusuri kerugian negara DBHCHT yang kasusnya sudah diproses sejak 2013 lalu.

Dikonfirmasi terkait pertemuan Kepala BPKP Bonardo Hutauruk, melalui Korwas Investigasi Ngatno membenarkan.

Bersambung ke hal 15

Satu Jemaah Haji Realisasi Pembangunan Rumah Asal NTB Hilang Tak Layak Huni Baru 30 Persen dalam Tragedi Mina

TO K O H Berharap Ada Benteng Kuat RABU (30/9) hari ini bertepatan dengan momentum pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gerakan kudeta yang dikenal dengan G30SPKI itu, sejak orde baru hingga hingga orde reformasi saat ini diwaspadai sebagai bahaya laten.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

SEJENGKAL SURGA – Sejumlah wisatawan asing dengan peralatan diving bersiap menyelam menjelajah keindahan bawah laut Gili Air, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, KLU, Selasa (29/9). Pemandangan bawah laut dengan keanekaragaman biota di sana menjadi spot wisata favorit wisatawan asing dari berbagai negara. Tak heran, Gili Air dijuluki “sejengkal surga” diantara Gili Meno dan Gili Trawangan.

(Suara NTB/dok)

Tak Capai Target MUSIM kemarau berkepanjangan menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami kekeringan. Kondisi tersebut secara tidak langsung mengancam pemenuhan target produksi gabah Lombok Tengah (Loteng) musim tanam ini. Baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/9) mengatakan, pada musim tanam ini pemerintah provinsi Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Satu orang jemaah haji asal NTB yang tergbaung dalam kloter 9 dinyatakan hilang dalam tragedi Mina yang terjadi beberapa waktu lalu. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 9 ini berasal dari Kabupaten Bima. Belum diketahui, identitas jemaah haji asal NTB yang hilang dalam tragedi Mina tersebut.

“Itu yang belum kita tahu namanya sampai sekarang. Sudah beberapa kali kita SMS (pesan singkat) kepada Ketua Kloter 9, belum dijawab.

Terus dilakukan pencarian, dengan penuh harap,” kata Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama NTB, Drs. H. Maad

Umar, M.Pd ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/9) siang kemarin.

Dikatakan, petugas terus mencari satu orang jemaah haji asal NTB itu bersama 89 orang jemaah lainnya yang masih belum kembali ke pemondokannya. “Siapa tahu dia berada di kloter lain atau dimana,”ucapnya.

Maad mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Agama Pusat, perkembangan jumlah jemaah haji Indonesia yang menjadi korban musibah di Mina sampai dengan hari Selasa, 29 September 2015 sampai dengan pukul 01.00 Waktu Arab saudi (WAS) atau 05.00 WIB terus bertambah.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar dalam APBD murni 2015 untuk pembangunan baru rumah tak layak huni bagi 800 KK masyarakat miskin di NTB. Sampai saat ini, realisasi pembangunan baru rumah tak layak huni itu baru mencapai 30 persen lebih. Dinas PU NTB menargetkan pada Desember mendatang pembangunan baru rumah tak layak huni itu sudah tuntas.

“Sudah kontrak, target penyelesaiannya pada Desember mendatang. Sekarang ini hanya 800 unit terbagi dalam enam paket dan itu sudah dilaksanakan, sudah berjalan.

Persentasenya mungkin baru sekitar 30-an persen,” terang Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Mackhul, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (29/9) siang kemarin.

Mackhul mengatakan,

meskipun realisasinya baru mencapai 30 persen, namun pihaknya optimis proyek yang tersebar di 10 kabupaten/kota itu dapat tuntas pada Desember mendatang.

Pasalnya, pembangunannya dibagi dalam sejumlah paket sehingga penyelesaiannya menjadi cepat.

“Dibagi dalam beberapa paket, sehingga cepat penyelesainnya,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, program perbaikan atau pembangunan baru rumah masyarakat miskin yang tak layak huni itu sebanyak lima paket tersebar di 10 kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

Ahmad Mackhul (Suara NTB/nas)

Para Peraih ’’Award’’ Bidang Pariwisata NTB (3)

Pariwisata, Motor Tercepat Penggerak Ekonomi Rakyat Royal Sembah Ulun, adalah salah seorang dari lima orang peraih award dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, atas dedikasi dan peran sertanya dalam memajukan pariwisata NTB. Penghargaan tersebut, diserahkan pada penutupan Bulan Budaya Lombok – Sumbawa (BBLS) 2015 beberapa waktu lalu.

BERBICARA masalah pariwisata, bagi Royal Sembah Ulun, NTB memiliki seluruh syarat yang diperlukan. Alam yang indah, budaya beragam, beragam situs sejarah serta kearifan budaya dan tradisi yang kental. Inilah menurutnya aset pariwisata yang bernilai jual tinggi. Termasuk juga persoalan keamanan.

Baginya, persoalan keamanan harus menjadi perhatian serius. Dalam mewujudkan keamanan, perlu dilakukan penyadaran terhadap seluruh pihak tentang arti penting kundusivitas wilayah

dalam membangun parwisata.

Keamanan bahkan bisa dikatakan ‘’roh’’ pariwisata, karena begitu penting arti sebuah rasa nyaman dan aman di mata wisatawan.

Dengan destinasi lengkap ditambah kondusivitas terjamin, diyakini wisatawan akan berbondongbondong datang ke NTB. Menurut Royal Sembah Ulun, industri pariwisata merupakan motor tercepat penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain dampak positif secara langsung, pariwisata juga merupakan aset yang berdampak berkepanjangan.

“Sejauh ini saya melihat, pariwi-

sata merupakan sektor yang paling cepat menumbuhkan ekonomi masyarakat,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (28/9) lalu.

Dikatakan, aset yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek dan destinasi pariwisata di daerah ini sangat melimpah. Sektor pariwisata merupakan ranah yang strategis untuk dijadikan pendongkrak ekonomi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentu, asas pengembangan untuk pemenuhan kesejahteraan tidak boleh lepas dari kata kunci yakni pemerataan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Halaman 2

Razia Pasar Beras

(Suara NTB/cem)

Tidak Kantongi Izin

Tiga PSK Diduga Terjangkit HIV/AIDS

AKTIFITAS salah satu warung di lingkungan Pepabri Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, dikeluhkan oleh warga setempat bahkan dilaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) Kota Mataram. Warung didesain seperti kafe itu diduga menjual minum keras.

Atas laporan itu kata Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gde Yasa, MM kafe berkedok rumah makan itu ditutup. “Minggu kemarin kita sudah tutup,” kata Yasa, Selasa (29/9).

Penutupan itu dilakukan selain atas laporan dan keluhan warga, juga pemilik tidak mengantongi izin. Kelurahan selama ini, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun izin usaha di lokasi tersebut, apalagi untuk menjual minuman keras.

Sesuai Perda Kota Mataram nomor 2 tahun 2015 tentang pengendalian minuman keras, kawasan yang berdekatan dengan pemukiman, pusat pendidikan serta tempat ibadah tidak diizinkan menjual minuman keras. Lingkungan Pepabri berdasarkan Perda itu, tidak diperbolehkan menjual miras.

“Dulunya kan mau buka warung makan. Kok tiba – tiba jual miras. Saya turun ke lapangan, kemudian tutup warung itu,” terangnya.

Seperti di kawasan lain notabene warganya beragama Hindu, mengerti dan paham dengan aturan. Pada prinsipnya kata Yasa, pihaknya mendukung masyarakat kreatif membuka usaha. Itu salah satu upaya mengembangkan perekonomian di masyarakat. Akan tetapi menurutnya, harus diperhatikan bentuk usaha dan izinnya.

Agar usaha seperti itu tidak berkembang di kawasan lain, rencananya akan diintensifkannya pengawasan oleh kelurahan dibantu Babinsa dan Bhabinkatimbas. Dengan harapan, tidak ada keluhan dan laporan dari masyarakat.

“Harapan kepada masya rakat berusaha silahkan, tapi harus ada izin dan sesuai prosedur,” ujarnya seraya menambahkan usaha itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan paling penting usaha dijalankan tidak terganggu dan mengganggu masyarakat I Made Gde Yasa setempat. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Razia yang digelar Satpol PP Kota Mataram, Senin (28/9) malam berhasil mengamankan enam perempuan yang diduga PSK. Tiga diantaranya diduga terjangkit HIV/AIDS. Pantuan Suara NTB, Razia yang digelar sekitar pukul 21.00 Wita itu, sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan PSK. Dari enam PSK yang terjaring, satu diantaranya merupakan pemain lama. Dan lima lainnya adalah wajah baru. Mereka mengaku berasal dari luar Kota Mataram.

Salah seorang dari mereka sempat menolak dan menangis saat petugas mengangkutnya ke mobil dalmas untuk dibawa ke Budhi Rini.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menjelaskan, razia dilakukan sebagai bentuk tindaklanjuti rapat koordinasi serta kebijakan Penjabat Walikota Mataram.

Hasilnya, enam PSK berhasil terjaring. “Enam orang berhasil kita amankan,” sebutnya.

Untuk tindaklanjutnya ke-

mudian didata selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Panti Sosial Budhi Rini. “Malam ini (kemarin malam,red) bersama Disosnakertrans, kita antar ke Budhi Rini,” terangnya. Hasil komunikasi dengan tim medis disebutkan, tiga diantara PSK itu terjangkit HIV AIDS. Terkait temuan tiga PSK yang diduga terjangkit HIV/ AIDS, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) diminta melakukan proses rehabilitasi dan mereka akan dibina di Budhi Rini.

“Tadi malam langsung dibawa semuanya ke Budhi Rini,” tegas Selly, Selasa (29/9).

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan sebagai gerakan konkret untuk membersihkan penyakit masyarakat. “Saya

tidak mau dibilang sekadar wacana saja. Tapi ini bentuk gerakan membersihkan penyakit masyarakat.”

Mulai tanggal 1 Oktober nanti akan dibuat pos terpadu.

Dimana petugas dari Pol PP, Babinsa dan Babinkatimbas akan disiagakan setiap malam. Selly menegaskan, citra negatif pasar beras segera dihilangkan. Pekerjaan rumah Pemkot Mataram adalah mengembangkan lokasi itu sehingga dapat digunakan sebagai lokasi penjualan unggas.

Selain itu, hotel yang diduga sebagai tempat praktik juga akan ditertibkan. Apakah ini penertiban ini dilakukan seperti di Dolly? Selly menjelaskan, Dolly di Surabaya merupakan lokalisasi. Lain halnya dengan di Kota Mataram, dimana Pasar Panglima dijadikan tempat transaksi. (cem)

(Suara NTB/ist)

TERJARING – Seorang perempuan yang diduga PSK saat terjaring razia Pol PP di Pasar Beras, Cakranegara, Senin (28/9) malam.

Tidak Ada RDTR

Dinilai Penyebab Alih Fungsi Lahan di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi menilai, tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan.

Sebagian besar lahan itu merupakan milik masyarakat sehingga pemerintah tidak mungkin melarang masyarakat membangun rumah dan lain sebagainya. Terkecuali, lahan itu dibeli pemerintah sehingga mudah untuk mengaturnya.

“Ini kan milik masyarakat.

Masak kita larang mereka bangun rumah dan ruko. Kan sama artinya kita mau berbenturan dengan warga sendiri,” terang Junaedi di ruang kerjanya, Selasa (29/9).

Dia membantah penyimpangan secara formal banyak terjadi. Sebab, pihaknya selektif mengeluarkan rekomendasi izin mendirikan bangunan.

Salah satu catatan dan perhatian pihaknya adalah terkait bagaimana peta dan lokasi. Baru-baru ini sebutnya, lima izin mendirikan bangunan (IMB) perumahan ditolak karena dinilai tidak sesuai peruntukan, apalagi membangun di

FRAKSI PPP mengungkapkan keinginannya menghapus karaoke keluarga dari dalam Raperda pajak hiburan. Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, M Pd., mengaku Kecolongan atas lahirnya Perda Hiburan.

Menurut Husni, sebetulnya Perda Hiburan tidak perlu ada.

Apalagi karaoke keluarga. ‘’Tidak ada itu istilah karaoke keluarga. Kalau karaoke keluarga itu kan di rumah. Tidak harus di kafe, tidak harus di hotel,’’ ujarnya. Sebab kalau sudah difasilitasi di tempat seperti kafe, hotel dan lain sebagainya, cenderung akan terjadi penyimpangan.

Husni berpendapat masih ada peluang pihaknya untuk membatalkan Perda Hiburan. ‘’Kan perda ini belum dibahas.

Baru diumumkan ada perubahan pajak hiburan,’’ imbuhnya.

Husni telah mengamanahkan kepada seluruh anggota fraksi PPP agar berjuang untuk menghapus karaoke keluarga. ‘’Ndak perlu sudah ada karaoke keluarga. Karena itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,’’ demikian Husni.

Tidak hanya menghapus pajaknya, PPP juga menyuarakan penghapusan karaoke keluarga dari bagian perda hiburan.

Momentum perubahan perda hiburan dapat menjadi pintu masuk penghapusan karaoke keluarga. Husni menegaskan, tidak terlalu penting Pemkot Mataram mendapatkan PAD (Pendapat Asli Daerah) dari karaoke keluarga. Apalagi sekarang ada keinginan Pemkot Mataram untuk menurunkan persentase penerimaan pajak hiburan, khususnya karaoke keluarga.

Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menyesalkan kenyataan di lapangan. Sering dilakukan penertiban tetapi kenyataannya masih banyak penyimpangan. Husni menganggap karaoke keluarga hanya sebatas istilah, tetapi kenyataannya di karaoke keluarga kerap ditemukan wanita-wanita berpakaian minim. ‘’Saya takut ini perubahan dari PSK ke Partner Song. Jangan hanya perubahan istilah saja tapi praktiknya tidak berubah,’’ katanya. Karenanya PPP lebih setuju kalau karaoke keluarga dihapuskan. PPP, sambungnya akan berjuang agar karaoke keluarga dihapuskan dari Perda Hiburan.

Pada bagian lain, PPP, kata Husni akan mempertanyakan seperti apa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif. ‘’Ternyata yang menjadi Partner Song itu PSK - PSK yang masuk dari luar,’’ tamHM. Husni Thamrin bahnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

ROBOHKAN POHON - Petugas Dinas Pertamanan Kota Mataram mencoba merobohkan pohon yang ditebang di Jalan Catur Warga, Selasa (29/9). Pelebaran jalan yang dilaksanakan di Kota Mataram berdampak pada penebangan pohon yang telah hidup sejak lama.

Faktor Cuaca Dikhawatirkan Ganggu Sejumlah Proyek Fisik di Mataram Mataram (Suara NTB) – Kepala Bagian Administrasi Pengawasan dan Pengendalian (APP) Setda Kota Mataram, H. Safruddin Ali menjelaskan, realisasi fisik sejumlah proyek di Kota Mataram rata-rata 50 persen atau tidak terjadi hambatan. Namun faktor cuaca dikhawatirkan mengganggu sejumlah proyek yang dikerjakan. “Kalau progress fisik, Alhamdulillah tidak ada hambatan,” terangnya ditemui, Selasa (29/9).

Catatan Suara NTB, sejumlah proyek ditargetkan rampung November mendatang yakni, Pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Mataram dikerjakan oleh PT. Damai Indah Utama dengan nomor kontrak 445/1375/ RSUD/V/2015. Pembangunan gedung berlantai lima dihajatkan untuk penambahan ruang rawat inap itu, dikerjakan melalui sumber dana APBD 2015, dengan nilai kon-

trak Rp 20.843.400.000,- dengan waktu pengerjaan selama 180 hari.

Tiga proyek fisik lainnya yakni pembangunan gedung kantor PMK dan Satpol PP di jalan lingkar selatan serta Pasar Mandalika, masing-masing dikerjakan PT. Jaya Raharja dengan nilai kontrak Rp 2.842.656.000 dan CV Limbu Indah dengan nilai Rp 1.953.801.000. Lama pengerjaan proyek 160 hari.

Proyek pembangunan Pasar Mandalika dikerjakan oleh Niat Karya nilai kontrak Rp 5.285.173.000 dari pagu anggaran Rp 6,1 miliar.

Secara fisik tidak ada kekhawatiran. Kemajuan yang dicapai telah mencapai 50 bahkan 100 persen. Contohnya, pembangunan saluran irigasi milik Dinas PU dan gudang pangan milik Badan Ketahanan Pangan sudah rampung 100 persen.

Untuk gedung RSUD tinggal pengecoran bagian atap ban-

gunan, sehingga perkembangannya bisa mencapai 70 persen.

Sementara Pol PP dan PMK baru 40 persen, tapi diyakini bisa tuntas akhir November. Kembali ditegaskan, faktor cuaca dikhawatirkan mengganggu sejumlah pembangunan fisik. Pasar Mandalika merupakan proyek Diskoperindag, bagian besar dikerjakan yakni atap sehingga capaian bisa mencapai 80 persen.

Kecenderungan proyek fisik dikerjakan akhir tahun, karena pola penganggaran biasa dimulai Januari dan Februari serta perencanaan dan tender dilaksanakan Mei dan Juni.

Kecuali proyek skala besar sehingga proses tender dimulai sejak awal. “Seperti RSUD kan sudah kita tender sejak jauh-jauh hari,” pungkasnya.

Pihaknya terus mendorong dan memantau sejauhmana pekerjaan di lapangan. Tidak mau hanya menerima laporan SKPD, tetapi harus turun mengecek ke lapangan. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB /fit)

Hapus Karaoke Keluarga

kawasan ruang terbuka hijau.

Penyimpangan alih fungsi lahan di Mataram menurutnya, tidak terlalu besar atau sekitar 20 persen. Pelanggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. Namun tidak dipungkiri seperti di Jalan Sriwijaya sesuai Perda RTRW (rencana tata ruang wilayah) Kota Mataram, bahwa kawasan itu dulunya sebagai pusat perkantoran berubah menjadi areal pertokoan bahkan mall.

Kondisi ini dianggap tidak terlepas dari tuntutan ekonomi perkotaan. Perubahan ini sekiranya, agar secepatnya dilakukan revisi dalam bentuk pengkajian terhadap Perda RTRW oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). “BPKRD Kota Mataram dalam waktu dekat ini akan rapat dan mengkaji Perda RTRW,” paparnya.

Junaedi menegaskan, tidak mungkin pembangunan di Kota Mataram akan stagnan.

Di sisi lain, ibukota Provinsi NTB ini terus membutuhkan daya dukung dalam bentuk kehidupan dan berkehidupan.

Jika itu terjadi, maka bisa dibayangkan tidak ada perubahan yang terjadi.

Pola yang dilakukan nantinya, pembangunan perumahan misalnya menggunakan lahan 100 hektar. Minimal 20 hingga 30 persen harus menyiapkan ruang terbuka hijau, sehingga RTH tetap terjaga. Terkait anggaran telah disiapkan Rp 200 juta untuk sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, masyarakat harus mengetahui kawasan mana saja tidak boleh dibangun.

“Sistem kami nanti, pengembang mau bangun rumah h a r u s menyiapkan RTH minimal 20 persen,” sebutnya. (cem)

Lalu Junaidi

Wacanakan Tarik Retribusi Sampah

Dinas Kebersihan Kekurangan Dana Operasional Mataram (Suara NTB) Dinas Kebersihan Kota Mataram kekurangan dana operasional kendaraan pengangkut sampah. Sampai saat ini Dinas Kebersihan belum memiliki anggaran untuk dua bulan operasional khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi kepada Suara NTB. Dedi mengatakan pada saat penganggaran dalam APBD Murni 2015, anggaran operasional telah cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM sepanjang satu tahun atau 365 hari.

Tapi karena beberapa waktu lalu terjadi kenaikan harga BBM, maka anggaran harus dirasionalisasi dan disesuaikan dengan harga BBM. “Anggaran operasional BBM khususnya, itu pada awalnya sudah lengkap untuk 365 hari tahun 2015. Selang waktu berjalan ada kenaikan harga BBM,” cetusnya. Akibatnya anggaran untuk 365 hari hanya bisa digunakan untuk 305 hari. Sisa 60 hari

atau dua bulan belum ada anggarannya sampai saat ini.

Dedi mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 890 juta lebih di APBD Perubahan 2015 untuk operasional kendaraan pengangkut sampah selama dua bulan. “Jadi sisanya 60 hari belum ada anggarannya, tapi dianggarkan di ABT (Anggaran Belanja Tambahan atau APBD Perubahan). Insya Allah ABT ini selesai, selesai persoalan ini,” jelasnya.

Saat ini APBD Perubahan Kota Mataram masih dalam pembahasan. Dedi berharap APBD Perubahan segera disahkan sehingga pihaknya tidak kesulitan untuk dana operasional armada pengangkut sampah. Jika tidak segera disahkan, maka dikhawatirkan pengangkutan sampah ke TPA menjadi terhambat. Akibatnya Mataram akan dibanjiri sampah karena tak bisa terangkut ke TPA. “Mudah-mudahan ABT segera selesai supaya tidak terhambat nanti,” jelasnya.

han, pada tahun 2014, volume sampah yang dihasilkan sebesar 1.350 meter kubik per hari.

Tahun 2015, meningkat menjadi 1.396 meter kubik per hari atau naik 46 meter kubik.

Peningkatan sebesar 46 meter kubik per hari ini sama dengan lima sampai enam truk sampah yang harus diangkut ke TPA. Sementara sampah yang bisa terangkut ke TPA hanya 64,59 persen atau sekitar 872 meter kubik.

Persentase ini di bawah standar nasional dimana cakupan layanan persampahan yang merupakan standar nasional harus 70 persen sampah yang terangkut ke TPA.

(Suara NTB/ynt)

MENUMPUK - Sampah yang dibuang masyarakat dan menumpuk di pinggir Sungai Jangkok di wilayah Ampenan Tengah. Dinas Kebersihan Kota Mataram masih kekurangan anggaran operasional untuk armada angkutan sampah.

Jumlah armada sampah Dinas Kebersihan jenis dump truck sebanyak 34 unit, arm

roll sebanyak 18 unit, dan open pick up sebanyak 15 unit. Berdasarkan data Dinas Kebersi-

Rencana Tarik Retribusi Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, Pemkot Mataram berencana menarik retribusi sampah dari warga.

Namun Dedi menegaskan ini masih sebatas rencana dan belum dapat dilaksanakan tahun ini. Ia mengatakan sebelum kebijakan ini diterapkan, pihaknya perlu melakukan kajian dan

perhitungan. Jika kebijakan ini dilaksanakan, pihaknya juga perlu melalukan penambahan SDM. “Kita butuh tenaga juga ini,” cetusnya.

Penambahan petugas ini untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah terkait pembayaran retribusi sampah. “Ini kita pungut door to door. Kita harus jemput bola,” jelasnya.

Dedi mengatakan tak mengetahui pasti berapa kontribusi PAD jika kebijakan ini diterapkan. Namun ia menilai tidak seberapa karena per rumah akan ditarik hanya Rp 5 ribu setiap bulan untuk pembayaran pengangkutan sampah. Sementara untuk rumah kos direncanakan Rp 10 ribu per bulan. “Tidak seberapa sumbangannnya ke PAD. Tapi belum tahu pasti juga karena masih didata dulu. Kita tidak bisa prediksi nanti salah,” ujarnya.

Pihaknya juga belum mengetahui berapa jumlah rumah tangga di Kota Mataram. Untuk itu pihaknya

akan berkoordinasi dengan kelurahan dan lingkungan.

“Karena data itu ada di lingkungan dan kelurahan,” cetusnya. Saat ini selain melakukan kajian, pihaknya juga melakukan pendataan jumlah rumah tangga dan juga rumah kos di Kota Mataram. Pihaknya menargetkan paling tidak kebijakan ini bisa dilaksanakan pada 2016 mendatang. “Yang penting sekarang kita mendata dulu, insya Allah 2016 bisa diterapkan,” kata Dedi.

Untuk membuat kota ini bersih dari sampah, idealnya angkutan sampah yang harus tersedia satu unit dump truck untuk satu kelurahan. “Saya jamin bersih. Tidak ada lagi tumpukan sampah kalau satu kendaraan untuk satu kelurahan dan dua kali angkut,” jelasnya. Sehingga jika satu kendaraan untuk satu kelurahan, maka kendaraan jenis dump truck yang dibutuhkan sebanyak 50 unit, sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Mataram. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ajang Persiapan Menyongsong MEA

13 GKM-IKM Beradu Produk Menuju Kompetisi Nasional Mataram (Suara NTB) Sebanyak

H. Husni Fahri

13 Gugus Kendali Mutu – Industri Kecil Menengah (GKMIKM) berkompetisi pada konvensi GKM-IKM yang dilaksanakan Bidang PIK Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB. GKM yang unggul, selanjutnya akan menjadi perwakilan Provinsi NTB pada persaingan GKM tingkat nasional di Padang mendatang.

Sebanyak 52 orang yang terdiri dari 39 anggota gugus dan 13 fasilitator pendamping dari 9 kabupaten/kota 1 dari 1 provinsi beradu

mutu produk dihadapan lima dewan juri dari Ditjen IKM Kementerian Perindustrian RI, Disnakertrans, Fakultas Ekonomi Unram, Disperindag Provinsi NTB, PT. Pupuk Kaltim KP Bali dan NTB. Kegiatan mulai dilaksanakan sejak Senin hingga Selasa (29/9) di Hotel Grand Legi Mataram.

GKM yang berkompetisi di antaranya, GKM Melati (Ampenan), GKM Pesona (Karang Baru Mataram), GKM Gerimis (Gerung Lombok Barat), GKM Subhanale (Sukarara Lombok Tengah. Selanjutnya GKM Mabrur (Bilebante Lombok Tengah), GKM Dahlia 2 (Sigar Penjalin Lombok Utara), GKM Berdikari (Bentek Lombok Utara), GKM Mulia Sari (Sukamulia Lombok Timur), GKM Rangulu (Desa Dalam Alas Sumbawa), GKM Tunas Harapan (Mangge Asi Dompu), GKM

Sawira Putra (Palibelo Kabupaten Bima), GKM Melati (Renda Kabupaten Bima) dan GKM Lala Hoki (Jati Baru Kota Bima).

Masing-masing GKM IKM mempresentasekan berbagai komoditas dan kerajinan, di antaranya dodol rumput laut, kerupuk rumput laut, tenun ATBM, tenun gedogan, tortila jagung, rengginang, anyaman bambu, kripik singkong, pengolahan ikan, meubeler, kue cakar ayam, dan kerupuk. Tema yang diangkat menyangkut efisiensi produksi serta kualitas produk.

Garis besar kegiatan yakni wawancara dan penilaian risalah GKM oleh tim juri, presentase risalah masing-masing gugus di hadapan tim juri dan peserta lain untuk selanjutnya penetapan pemenang. GKM-IKM maksud dan tujuannya memotivasi untuk mendorong gerakan

pemasyarakatan GKM di kalangan IKM agar terbinanya anggota gugus. Sehingga mendorong perkembangan budaya mutu, produktivitas dan daya saing IKM yang sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi. Sekaligus menjadi sarana mengevaluasi hasil pembinaan dan pengembangan penerapan GKM yang dilaksanakan di sentra produk dalam upaya perbaikan, perubahan dan efisiensi yang telah dilakukan.

Tentunya juga sebagai wahana apresiasi guna menyeleksi gugus terhadap penerapan GKM yang dituangkan dalam risalah, wawancara dan mempersentasikan sehingga dapat ditetapkan gugus mana yang terbaik diajang dua tahunan ini.

Hasil konvensi GKM-IKM kemarin, GKM Mabrur (Bilebante Lombok Tengah) berhasil

(Suara NTB/bul)

MODERATOR - Para moderator tampak serius mengikuti acara GKM - IKM

Bangsa ini, khususnya Provinsi NTB akan dihadapkan pada persaingan pasar bebas Asean dalam waktu dekat. Menghadapi persaingan pasar, IKM tentunya harus mampu meningkatkan mutu, produktivitas, dan inovasi di bidang teknologi dan desain.

Upaya tentu dengan menerapkan GKM oleh perusahaan maupun IKM untuk meningkatkan daya saing.

GKM ini sendiri telah dilaksanakan sejak 1998 dengan mengadopsi pola GKM dari Jepang, kemudian diterapkan pembinaan penerapan GKM yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi industri kecil. Di NTB, sampai tahun 2015 ini sudah tercatat sebanyak 224 gugus yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Para juara konvensi GKM - IKM foto bersama dengan seluruh panitia acara

(Suara NTB/bul)

SERIUS - Seluruh peserta acara GKM - IKM tampak serius mengikuti acara

mendapatkan emas, GKM Pesona (Karang Baru Mataram) mendapatkan perak, dan GKM Subhanale (Jonggat Lombok Tengah) mendapatkan perunggu.

Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM menekankan bahwa GKM-IKM adalah sarana meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing serta pemasaran hasil produk. Paradigma pertanian telah bergerak dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Sehingga kegiatan pembinaan sektor industri harus lebih fokus dilaksanakan dan bersinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta.

“Kegiatan ini harus berkelanjutan sehingga kedepan sektor industri terhadap PDRB semakin meningkat, demikian juga dari aspek penyerapan tenaga kerja dan investasi,” demikian H. Husni Fahri dalam sambutannya.

(Suara NTB/bul)

SAMBUTAN - Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM memberikan sambutan dalam pembukaan acara GKM - IKM

(Suara NTB/bul)

PRESENTASI - Anggota GKM - IKM sedang presentasi pada konvensi GKM-IKM

(Suara NTB/bul)

PRESENTASI - Anggota GKM - IKM sedang presentasi pada konvensi GKM-IKM

Potensi Pariwisata NTB Belum Dijual Optimal Mataram (Suara NTB) Team Leader Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk NTB, Oliver Oehms menilai potensi NTB belum dijual maksimal oleh para pelaku pariwisata. Keterbatasan kemampuan SDM inilah yang menjadikan NTB masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya.

Persoalan yang dikemukakan menyangkut keterbatasan kemampuan para agen travel untuk menawarkan potensi alam yang sedemikian besar yang tersedia di NTB ini. GIZ yang merupakan lembaga resmi pemerintah Jerman, kemudian menggandeng Kementerian Luar Negeri Belanda untuk melaksanakan pelatihan marketing dan produk pariwisata kepada 20 travel agen di Mataram, Selasa (29/9).

Kalangan pelaku pariwisata dianggapbelummampumenawarkan paket-paket pariwisata yang bisa membuat betah wisatawan. Alhasil, selama ini wisatawan yang datang ke NTB hanya singgah sementara. “Di NTB wisatawan datang

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4766BH NOKA/NOSIN: MH1JB911X8K319698/ JB91E-1319849 AN. FREDY KATAMONA HILANG DISEKITAR JL. ARYA BANJAR GETAS AMPENAN

hanya dua tiga hari lalu pulang. Di Bali, wisatawan bisa menetap sampai dua minggu,” ungkap Oliver. Paket-paket wisata belum mampu dikemas dengan baik. Kegiatan kepariwisataan mentok hanya menawarkanpaket touryangbiasabiasa saja dan tak ada perubahan.

Di Bali, mengapa wisatawan betah hingga berminggu-minggu? para pelaku wisatanya kreatif dan masyarakat Bali memiliki jualan tidak saja alam, tetapi sosial budaya hingga wahana permainan. NTB hampir serupa potensinya, hanya saja belum terkelola dengan baik.

“Di Bali sehari wisatawan bisa melihat pantai, sehari bisa ke kebun binatang, sehari lagi berwisata sosial budaya. Sehingga wisatawantidakjenuhtinggal.Dan tidak sedikit pendapatan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas pendukungpariwisatanya.Inikami coba latih di sini,” ujarnya.

Wisatawan mestinya dibuat sesibuk mungkin untuk menikmati beragam pesona kekayaan NTB. Persoalan lain yang disinggung Oliver, banyak operator

yang belum mampu memasarkan NTB di mata internasional.

“Pola marketingnya yang belum menggunakan standar internasional. Akibatnya yang mengenal NTB cuma itu-itu saja. Ini juga yang kami ajarkan bagaimana operatornya lebih kreatif,” demikian Oliver. (bul) Oliver Oehms (Suara NTB/bul)

Tolak Penghentian Izin Perumahan

(Suara NTB/bul)

Irwan Prasetya ELEMENmasyarakatdiKotaMataram bereaksi menolak kebijakan Pemkot Mataram yang menghentikan izin pembangunan perumahan, guna mempertahankan lestarinya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Kami tidak setuju itu, beberapa izin perumahan sudah ditolak. Di Badan Perizinan ada beberapa izin yang ditolak. Artinya akan banyak masyarakat di Kota Mataram yang tidak bisa memiliki rumah.

Masak masyarakat Kota Mataram beli rumah di Lombok Tengah, karena Lombok Barat juga melakukan pembatasan,” kata Irwan Prasetya, Direktur LSM Mataram Mikro Busines Center (M2BC),

Selasa (29/9). Baginya, kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang disampaikan di Harian Suara NTB beberapa waktu lalu, elemen masyarakat lapisan bawah membutuhkan sedikitnya 5.000 rumah.

Sebab kondisi yang terjadi, dalam satu rumah tak jarang dihuni oleh tujuh kepala keluarga.

Artinya, perumahan sebagai hak yang diamanatkan undang-undang 1945 tak bisa dihentikan pembangunannya, guna menjawab kebutuhan yang dimaksud. “Saya saja yang asli orang Mataram dapat rumah di Rumak (Lombok Barat).

Karena di situ kita bisa dapat. Jika bu Selly menghentikan izin membangun perumahan, akan banyak lagi warga Kota Mataram yang bermigrasi keluar Kota Mataram,” jelas Irwan kepada Suara NTB. Irwan mengatakan pemerintah bisa saja mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH), di antaranya di Udayana dan rencana membangun hutan kota di jantung Kota Mataram, tetapi tidak dengan lahan-lahan pertanian yang masih tersisa. Mataram tak bisa dihindari sebagai kota metro. Alih fungsi lahan tak bisa dibendung, seiring meningkatnya kebutuhan perumahan. Jika lahan pertanian tersebut tertukar menjadi lahan beton, baginya tak persoalan. (bul)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DAMPAK KEKERINGAN Kekeringan di Sekotong harus segera mendapat perhatian pemerintah.

Pemerintah tidak boleh berdiam diri dengan kondisi ini. Apalagi, sampai masyarakat di beberapa dusun di Sekotong Tengah mengkonsumsi air kotor dan berbau. Seperti terlihat dalam gambar, ternak di Sekotong Tengah mengkonsumsi air kotor, karena kekeringan.

Serahkan pada Aparat LANGKAH Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Rodiansyah, menerbitkan surat tugas untuk mengusut pembelian tablet menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dikomentari normatif pejabat di Dikbudpora KLU. Selaku salah satu instansi yang akan didatangi, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., mempercayakan sepenuhnya proses pemeriksaan berjalan di Kejari.

Terlebih pembelian tablet ini (Suara NTB/dok) berlaku se NTB dan tidak hanSuhrawardi ya di KLU saja. “Persoalan ini saya kira terjadi di beberapa daerah di NTB. Kita tidak usah berbalas pantun, biarkan proses hukum berjalan saja,” jawab Suhrawardi dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/9).

Suhrawardi enggan berkomentar banyak menyangkut pembelian 170 unit tablet di sebagian sekolah di KLU itu. Ia sepenuhnya percaya, aparat penegak hukum bekerja sesuai tupoksinya. Sementara pihaknya sangat menghargai langkah yang dibuat Kejari.

Untuk diketahui, pembelian tablet dilakukan untuk 145 SD, 15 SMP dan 10 SMA/SMK menggunakan dana BOS dibantah menyalahi aturan. Meski tidak secara spesifik disebutkan aturan untuk membeli tablet itu, namun menurut Kabid Dikdas Dikbudpora Lombok Utara, Furqan, S.Pd., beberapa waktu lalu, dalam aturan itu tertuang tujuan pengadaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Setiap kepala sekolah saat sekarang ini, dituntut melek IT dan tidak gagap teknologi.

Di dalam tablet tersebut, diketahui terdapat 400 aplikasi terkait pendidikan yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Terkait indikasi adanya “mark up” di dalam pembelian tablet tersebut, turut dibantah. (ari)

Penderita HIV/AIDS di Senggigi Didominasi PSK Giri Menang (Suara NTB) Jumlah penderita HIV/AIDS di Lombok Barat (Lobar) mengalami peningkatan mencapai 10-20 persen dengan penderita terbanyak di daerah Senggigi. Sebagian besar penderita yang terjangkit penyakit ini dari kalangan pekerja seks komersial (PSK). Banyaknya PSK yang terjangkit ini menjadi perhatian serius Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar. KPA pun bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja hiburan di kawasan wisata tersebut Sekretaris KPA Lobar, M. Djunaidi, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (29/9), mengungkapkan, data tahun 2014 menunjukkan jumlah penderita HIV sebanyak 65 orang dan AIDS 67 orang. Di tahun 2015 ini terdapat peningkatan penderita HIV sebanyak 7 orang, sehingga menjadi 72 orang. Sementara penderita AIDS sebanyak 8 orang, sehingga menjadi 75 orang. Djunaedi mengatakan secara umum kasus tersebut rata terjadi di semua kecamatan.

Selain kalangan PSK, penderita HIV/AIDS juga ditemukan eks tenaga kerja Indonesia (TKI). Untuk menanggulangi penderita ini, pihaknya memiliki program bulan VCT. KPA lobar bersama instansi terkait akan menjemput bola kedaerah yang berpotensi ada kasus HIV/AIDS. Bersama tim, kami akan melakukan pemeriksaan dan penyuluhan ke masyarakat. Di samping itu juga pihaknya akan berkoordinasi pula dengan pengusaha kafé dan tempat hiburan malam.

Rencananya KPA Lobar akan turun ke kafe-kafé dan tempat hiburan malam melakukan sosialisasi. Antisipasi adanya TKI yang mengidap HIV/AIDS kami akan berkooordiansi dengan pihak terkait. Alasannya, Lobar bahkan provinsi belum memilki tempat penanggulangan pengidap HIV/AIDS. Setelah itu, pemeriksaan akan diserahkan ke masing-masing hiburan melalui puskesmas terdekat. Nantinya, para pekerja akan diberikan semacam kartu untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas. (her)

MAN Selong Tidak Pernah Absen Berkurban Selong (Suara NTB) Setiap Hari Raya Idul Adha MAN Selong tidak pernah absen berkurban. Setiap tahun, MAN Selong menyembelih hewan ternak, seperti sapi untuk dibagikan pada masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Pada tahun 2015 ini, MAN Selong mengurbankan satu ekor sapi yang dagingnya dibagikan pada 250 orang yang tinggal di sekitar madrasah, seperti Kebon Talo, Gandor dan Seruni.

Kepala MAN Selong, Drs. H. Silmi, menegaskan, jika MAN Selong sebagai sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengajarkan dan mengajak semua siswanya memiliki semangat berkurban melalui pengumpulan dana kurban sebesar Rp 20.000 per siswa. Dana itu dipergunakan membeli hewan kurban. ‘’Selain dana dari siswa, pihak sekolah juga mengajak kepada guru agar turut andil dalam berkurban. Sehingga guru pun dikenakan samasama Rp 50.000 bagi yang PNS dan Rp 35.000 bagi yang non PNS,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (29/9).

Sementara itu, ketua panitia, Drs. Sahraini menyampaikan terlaksananya kurban tahun ini tidak lepas dari kerjasama siswa dan guru yang secara ikhlas dan sukarela untuk diajak berkurban. Dalam kegiatan ini, katanya, antara siswa dan guru MAN Selong tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya yang dibebankan. Pasalnya, guru maupun siswa sudah menyadari arti penting dari sebuah pengorbanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Salah satu masyarakat asal Kebon Talo Kelurahan Selong, Dadi merasa bersyukur dan berterima kasih kepada MAN Selong yang setiap tahun tidak pernah lupa untuk berbagi kepada setiap warga sekitar MAN Selong, baik itu pada hari raya Idul Adha dengan cara membagikan daging dan hari raya Idul Fitri dengan membagikan zakat fitrah. “Alhamdulillah, dengan adaya kegiatan yang begitu mulia dilaksanakan oleh MAN Selong, kami merasa terbantu,” akunya. (yon/*)

(Suara NTB/ist)

BAGIKAN - Kepala MAN Selong, H.Silmi saat membagikan daging kurban kepada masyarakat di lingkungan sekitar madrasah, Sabtu (26/9) lalu.

(Suara NTB/her)

Indikator Kualitas Kelengkapan Data

Kabupaten Lotim Paling Buncit Selong (Suara NTB) Dalam kegiatan pemutakhiran data tahun ajaran 2015-2016 di Daftar Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berada di posisi ke 10 dalam persentase indikator kualitas kelengkapan data.

Khusus data pokok pendidikan jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2015-2016 tercantum Provinsi NTB berada di posisi ke enam dengan persentase rata-rata kualitas kelengkapan data sebanyak, 87,23 persen. Sementara, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Lotim menduduki posisi ke 10 atau di posisi paling bawah dengan identitas satuan pendidikan, 90,16 persen, PTK 80,04 per-

sen, peserta didik 64,11 persen.

Dari sisi sarana dan prasarana, 98,02 persen dan persentase ratarata kualitas kelengkapan data sebanyak, 83,13 persen. Posisi ini berada di bawah Kota Mataram dengan persentase rata-rata kualitas kelengkapan data, 84,06 persen tertanggal 29/9/2015.

Melihat data ini, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora

Kabupaten Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, tidak membantahnya. Pasalnya, pemutakhiran data tahun ajaran 2015-2016 itu saat ini masih dalam proses penjajakan dan belum semuanya masuk. Selain itu, faktor lainnya juga disebabkan Kabupaten Lotim merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar 1,3 juta jiwa dengan

Tumbuhkan Semangat Nasionalisme, Hindarkan Terorisme Berkedok Agama Tanjung (Suara NTB) Nasionalisme dan terorisme merupakan dua hal yang beriring, namun berlainan arah. Nasionalisme dan keutuhan bangsa di bawah NKRI merupakan harga mati. Namun sejalan dengan semangat itu, misi lain meruntuhkan keutuhan bangsa melalui paham radikalisme dan terorisme merupakan sebuah ancaman berbahaya. Untuk itu, stakeholders perlu menyikapinya sejak dini.

“NKRI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar, pemuda dan pejuang bangsa Indonesia patut kita apresiasi, karena dalam prosesnya banyak mengalami cobaan untuk membawa kemerdekaan di tanah air,” ungkap Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Suardi, SH, MH, dalam sambutannya membuka Dialog Publik yang digagas Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB di Gedung Serbaguna, Gondang, Selasa (29/9).

Ia mengajak dialog publik menyambut Hari Kesaktian Pancasila akan memicu semangat generasi muda agar tetap menjaga keutuhan bangsa dari pengaruh paham radikal yang berkembang. “Mari, bagi para pemuda kita tingkatkan semangat dalam rangka memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Kita tahu banyak permasalahan yang terjadi tentunya perbedaan paham, dan etnis kerap kali dijadikan pemicu konflik. Tetapi kita mesti bersatu untuk menjaga NKRI tetap kokoh,” ajaknya.

Dalam dialog itu, 4 narasumber mengupas materi menyangkut paham radikalisme,

seperti upaya cegah dini berkembangnya kelompok radikalisme di KLU, melihat nilai Pancasila dan ideologi Islam. Termasuk gerakan radikal yang memicu terorisme dan paham budaya untuk menangkis kaitan dengan radikalisme.

Sementara Kepala Kesbangpolinmas KLU H. Achmad Darma, SH, mengatakan, perkembangan tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sudah mulai berkembang mulai dari nonfisik dan fisik. Hal ini tak lepas dari pengaruh radikalisme yang ada dan berimpilkasi kepada menurunnya rasa nasionalisme dan lemahnya kedaulatan NKRI Ketua FKUB KLU, Dr. Muksin Mukhtar dalam materinya menjelaskan, negara Islam kerap kali dijadikan sasaran radikalisme, di mana pengaruh kuat budaya dan pandangannya banyak dijadikan acuan untuk mengoyahkan paham-paham

Islam itu sendiri. Tentunya, radikalisme ada tidak luput dari kepentingan politik global yang mana negara Islam kerap kali diintervensi dan banyak membuat gerakan radikalisme mengatasnamakan agama dengan tujuan ingin melakukan perubahan tetapi mengintervensi melalui agama.

Kepala Kantor Kemenag KLU, Dr. H. Muallip menjelaskan, ada beberapa ciri kaum radikalisme yakni, fanatik terhadap pendapatnya sendiri sampai pada batas tidak mengikuti saran orang lain, sikap keras bukan pada tempatnya. “Kebanyakan kaum radikal tidak teliti dalam menafsirkan teks Al Qur’an dan pandangan para ulama. Belajar agama bukan pada ulama yang dipercaya dan mengklaim posisi mujtahid mutlak bagi para pemimpin gerakan radikal, menutup diri dari pergaulandiluarlingkungannya,idekaum radikal biasanya berkisar seputar ide sentral,” tegas Muallip. (ari)

(Suara NTB/ist)

jumlah sekolah terbanyak yakni sekitar 118 sekolah untuk jenjang SMA/SMK baik negeri maupun swasta dari 20 kecamatan di Lotim.

“Data itu kan masih bersifat sementara, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten/kota di NTB, Lotim merupakan populasi terbesar. Sehingga, wajar jika proses pemasukan data di Dapodikmen itu agak lama, sulit dan serba hati-hati,” jelasnya.

Selain itu, alasan pihak sekolah lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan itu lantaran data yang sudah masuk dalam Dapodikmen Ke-

mendikbud itu akan menjadi acuan pemerintah dalam mencairkan segala bentuk bantuan. Misalnya, di dalam pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun Bantuan Siswa Miskin (BSM), semua itu mengacu pada data yang sudah dimasukkan itu.

“Kita dari Dikpora hanya bersifat mengingatkan dan mengimbau. Untuk pengiriman datanya langsung dilakukan oleh sekolah masing-masing.

Untuk itulah dilakukan secara hati-hati dan membutuhkan operator yang profesional di masing-masing sekolah,” ungkapnya. (yon)

Bupati Lotim Dukung Langkah Pemprov NTB Tenggarong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemprov NTB yang memberikan izin prinsip penanaman modal pada dua investor untuk melakukan penyedotan pasir di perairan Lotim. Bupati melihat, penyedotan pasir laut yang akan digunakan untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kepada Suara NTB di Tenggarong Kalimantan Timur, Selasa (29/9), bupati mencontohkan, Singapura mengambil pasir di wilayah Pasir Lot, namun, tidak terbukti menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Adanya kebijakan Pemprov NTB itu, ujarnya, dinilai sangat bagus. Bagi Bupati Lotim, termasuk batu-batu yang ada di wilayah Kabupaten Lotim pun siap akan dijual kepada investor. “Kalau mau ada batu juga di wilayah Tanjung Menangis siap akan kita jual. Termasuk batu-batu yang ada di darat,” ucapnya.

Ancaman DPRD yang akan menggunakan hak interpelasinya menghadang gubernur

dinilai tidak ada gunanya.

Menurutnya, gubernur menggunakan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ‘’Hak interpelasi akan secara otomatis batal,’’ ujarnya. “Gubernur dalam menjalankan tugas di daerah tidak memerlukan DPRD, jadi otomatis batal interpelasi itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu NTB Ir. Ridwan Syah, MMTP, mengungkapkan, rencana pemberian izin pengerukan pasir laut masih belum ranah teknis. Izin prinsip yang dikeluarkan sebatas izin penanaman modal bahwa dua perusahaan tersebut terdaftar dalam penanaman modal di NTB. Sebelum mengeluarkan izin lainnya, pihaknya harus menunggu rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sementara berkaitan dengan kelayakan lingkungan. maka ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). “Jadi kami itu dihilir. Saya itu hanya tukang tanda tangan ketika semuanya clear,”ucapnya. (rus)

DIALOG - Suasana dialog publik yang digelar LSP2M NTB di Gedung Serbaguna, Gondang, Selasa (29/9).

Menengok Transmigran Asal Lombok di Kaltim (1)

Jadi Pelopor Kemajuan Pendidikan Ada beragam kisah di balik perjuangan para transmigran asal Lombok di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ada masih menangis, karena terbentur persoalan konflik lahan seperti yang dialami transmigran di Muara Kaman Kutai Kartanegara. Kesan sudah diantar, tapi faktanya mereka terbuang. Terlepas dari masalah yang dialami 100 Kepala Keluarga (KK) asal Lombok itu, di lain tempat kehadiran suku Sasak di kawasan transmigrasi ini juga memberikan manfaat besar bagi warga-warga lainnya.

SEPERTI ditunjukkan para transmigran di Desa Kerta Buana L4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah berdiri sebuah pondok pesantren Nahdlatul Wathan (NW).

Adalah H. Abdul Wahid, transmigran tahun 1980 silam bersama dengan rekan-rekannya sesama transmigran dari Lombok mendirikan ponpes tersebut.

Pendirian ponpes itu, katanya. karena mengingat pesan dari pendiri organisasi NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi warga

transmigran ini, para pejuang pendidikan ini mencoba tampil.

Prinsip ditanamkan, Ponpes NW yang didirikan tidak boleh kalah saing dengan yang lain.

Bupati, Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan secara khusus mendatangi Ponpes NW tersebut pada Selasa (29/9) langsung memberikan bantuan untuk kemajuan pendidikan. Menurut bupati di depan para dewan guru, biar di kata orang Sasak miskin, akan tetapi masih bisa menyumbang untuk negara. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya ponpes di Kaltim.

Dinyatakan, sangat tepat ru-

musan yang digaungkan NW. Sesuai namanya, pergerakan nasional. Nama NW, sudah melampaaui nama ormas lain. “Biapun orang Sasak bukan NW, tapi harus bangga pada NW. karena itu adalah hasil karya orang Sasak,” katanya.

Bupati pun mengaku senang bisa berjumpa dengan masyarakat Lombok yang ada kawasan transmigrasi. Ia mengingatkan, warga Lombok jangan lupa daerah. Para transmigran asal Lombok harus kuat. Di mana, kekuatan orang Sasak itu ada pada aspek agamanya.

Pada kesempatan itu, bupati menggambarkan, jika Lotim sangat berbeda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diketahui sangat kaya. Kabupaten ini sangat luas dengan penduduk lebih kecil dari Lotim.

Apalagi APBD diketahui tembus Rp 7 triliun, sedangkan Lotim hanya Rp 2,1 triliun.

Lotim sebagai daerah yang miskin. Karena itulah, dalam konsep pembangunan yang dilakukan dirinya adalah dengan cara menabung untuk rakyat

Lotim. Melakukan penghematan untuk pembangunan. “Karena kita tidak punya banyak uang, kita tabung dalam perusahaan yang berorientasi pada pengembangan bisnis,” sebutnya.

Bupati Ali BD menyampaikan pula arah pembangunan ekonomi yang dicanangkannya.

Seperti pembangunan sejumlah unit pasar. Tiga pasar sudah siap dirampungkan pembangunannya tahun 2015 ini. Tahun

depan juga akan ada beberapa unit pasar baru yang akan dibangun. “Ini satu-satunya cara Lotim. Lotim tidak bisa seperti Kutai Kartanegara,” urainya.

Sektor perdagangan menjadi salah satu bagian yang akan dimajukan di Lotim. Lotim tidak punya lahan luas. Diinginkan Lotim bisa seperti Singapura, lahan sempit namun perekonomian bergerak dinamis dan sangat maju. (rus)

(Suara NTB/rus)

BANTUAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan memberikan bantuan pada tokoh masyarakat Lombok di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Selasa (29/9).

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Izin Prinsip Dikeluarkan Dukung Langkah Pemda DPRD Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh kebijakan Pemkab Lobar melalui Dinas Pertambangan dan Energi(Distamben) yang menolak adanya pengerukan pasir laut di wilayah Lobar. Tidak hanya itu, DPRD Lobar mendukung Pemkab Lobar memboikot jika provinsi benar-benar mengizinkan investor mengeruk pasir di Lobar.

“Kami mendukung pemda menentang izin pengerukan pasir di Lobar, karena itu justru berdampak bagi daerah.

Provinsi harus mempertimbangkan dampaknya ini, jangan sewenang-wenang,” harap Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, Selasa (29/9).

Diakuinya, kaitan dengan reklamasi ini didukung Kepres Nomor 51 tentang Penata Ruang Wilayah Pariwisata, sehingga Teluk Benoa yang diklaim sebagai kawasan wisata diperbolehkan melakukan reklamasi. Namun hal ini harus ditentang oleh pemda, sebab yang menjadi koban justru daerah di sekitarnya seperti NTB dan Banyuwangi. Apalagi di Bali, rencana reklamasi ini ditolak.

Baginya, pemda harus menolak rencana itu. Sebab dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain akan menimbiulkan keuntungan bagi daerah lain. Ia menegaskan, provinsi harus mempertimbangan dampak tersebut. Jangan sampai provinsi bertindak seperti VOC di zaman Belanda, mengeruk kekayaaan di daerah tanpa mempertimbangkan efek negatifnya.

Ia sangat menyayangkan sikap terbalik (tidak konsisten) dari pihak Pemprov yang tadinya ngotot menolak tidak menginginkan pengerukan pasir di Lotim, namun belakangan justru pihak provinsi berbalik menjadi mengizinkan. Dengan alasan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 kewenangan pesisir laut dan pertambangan dialihkan ke provinsi.

Menurutnya, berlakunya aturan ini justru mengkerdilkan otonomi daerah. Di tingkat provinsi mekanismenya juga jangan ikut mengkerdilkan kabupaten/kota kaitan dengan kebijakan di sektor tersebut.

Provinsi harus meminta kajian dari dinas terkait di kabupaten/kota sebelum mengeluarkan apapun bentuk izin. Apalagi di dalam UU ini mestinya mengatur ketika ada pengusaha membangun usaha di suatu daerah harus ada rekomendasi dari kabupaten dan kota.

“Semestinya ini diatur dalam UU 23 itu, meskipun belum ada Permen dan PP-nya,” sarannya. (her)

Sulhan Mukhlis (Suara NTB/dok)

Habiskan Dana Rp 3,6 Miliar

Masyarakat Kritik Reses Anggota DPRD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) mendapat kritikan. Di tengah kondisi meningkatnya warga miskin dan mahalnya harga kebutuhan pokok, biaya reses 45 anggota DPRD Lobar mencapai Rp 3,6 miliar. Masyarakat lebih setuju, jika anggaran itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Salah seorang tokoh pemuda Kediri Kasim, mengharapkan, kegiatan reses lebih mengena kepada masyarakat.

“Diduga kegiatan itu hanya menghambur-hamburkan uang daerah, tapi hasilnya tak dirasakan masyarakat,” kritiknya.

Ia berharap aspirasi masyarakat yang diserap dewan selama reses dapat dijadikan acuan untuk membangun daerah. Menurutnya, hasil reses ini tidak saja dipertangung jawabkan secara administrasi, namun hasilnya juga perlu dipertanggung jawabkan.

Menanggapi kritikan itu, wakil ketua DPRD Lobar, H Nursaid menilai kegiatan reses ini sangat penting bagi dewan.

Karena dengan reses itu pihak dewan bisa menyerap aspirasi rakyat. Seperti di dapilnya, Kuripan-Gerung, banyak diserap aspirasi warga terkait masalah penerangan jalan, infrastuktur dan drainase. “Aspirasi itu bukan tidak bisa terealisasi, namun kami akan berupayakan bisa terealisasi,” ujarnya.

Namun untuk merealisasikan aspirasi rakyat ini, akunya, terkendala anggaran yang tidak mencukupi, sehingga dewan mengupayakan yang lebih prioritas. Ia menyebut, dana untuk reses per anggota Dewan Rp 26-27 juta.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lobar, Zulkarnain kegiatan reses sangat bermanfaat. “Dalam kegiatan reses ini, para wakil rakyat bisa menyerap aspirasi dan harapan masayarakat,” terangnya. Menurutnya, dewan turun ke rakyat untuk reses bukan hanya jalan-jalan, melainkan menyerap keluhan rakyat.

Reses juga bermanfaat untuk memaksimalkan program pembangunan ke depan. Sebab dari hasil reses itu dewan akan tahu kebutuhan masyarakat dan program pemerintah di bawah. Ia menambahkan, selama ini reses sangat bermanfaat di kalangan dewan. Buktinya, selama ini hasil reses selalu menjadi bahan laporan saat menggelar rapat paripurna. “Kalau kita tidak turun, bagaimana kita tahu kondisi di bawah,” tukasnya.

Untuk diketahui, anggaran reses Dewan senilai Rp 3,6 miliar itu terjadwal selama 2015. Dana itu dikucurkan selama tiga kali kegiatan reses dilaksanakan. Pada Senin kemarin, DPRD Lobar menggelar rapat paripurna untuk penyampaian laporan reses. Seperti sebelumnya, beberapa dewan juga menyampaikan laporan seadanya. (her)

Lobar Tolak Kebijakan Pemprov (Suara NTB/her)

DIDUGA BERMASALAH - Lahan yang menjadi lokasi pembangunan kantor DPC Gerindra ini diduga bermasalah, sehingga dilaporkan ke Polres Lobar.

Jual Beli Diduga Bermasalah

Pemilik Lahan Lapor ke Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemilik lahan yang dijadikan lokasi pembangunan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Lombok Barat (Lobar) mempersoalkan jual beli lahan seluas 4,1 are. Pasalnya, pemilik lahan sampai saat ini belum menerima sisa pembayaran lahannya Rp 60 juta lebih dari harga lahan Rp 200 juta. Atas persoalan ini, pemililk lahan pun melaporkan persoalan jual beli lahan ini ke Polres Lobar.

Rona, warga BTN Desa Dasan Tapen selaku pemilik lahan mengaku, lahan miliknya dibeli untuk pembangunan kantor DPC Gerindra senilai Rp 200 juta. “Tapi bayarannya saya terima Rp 140 juta, sisanya Rp 60 juta lebih belum saya terima, makanya kami laporkan masalah ini ke Polres Lobar,” terang Rona, di Gerung, Senin (28/9) lalu.

Dijelaskan, kronologi pembayaran lahannya pada tanggal 15 April lalu ia mendatangi Wakil Ketua DPRD H. M. Nursaid yang juga anggota Fraksi Gerindra. Ia mendatangi wakil rakyat itu lantaran baru mengetahui bahwa ada kuitansi pembayaran la-

hannya lunas bulan Februari.

Namun faktanya, ia belum menerima semua dana itu.

Ia menanyakan perihal sisa pembayaran lahan Rp 60 juta lebih yang belum diterima. Saat itu, H. M. Nursaid menjanjikan akan melunasi sisa pembayaran lahannya per tanggal 20 juni, sesuai kesepakatan. Saat itu, ia juga menyampaikan terkait pembayaran sisa harga lahan itu akan langsung di hadapannya bukan melalui orang lain dan di hadapan saksi lain bernama Ahyar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid menampik jika pembayaran lahan itu belum tuntas. Ia mengklaim telah menyerahkan uang pembayaran sebesar 85 persen dari harga lahan, sedangkan sisanya sudah dilunasi. “Pembayarannya sudah lunas, tidak ada yang ditunggak,” kilahnya.

Sebelum membeli lahan itu pihaknya melakukan penelusuran secara de facto dan de jure terkait sertifikat kepemilikan dan hak jual belinya.

Sesudah itu, ia pun melakukan jual beli lahan itu. Ia mengaku, pemilik lahan meminta ke orang lain sebagai kuasa

untuk penjualan lahan itu. Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi ke atas nama sertifikat lahan itu, terkait penjualan lahan tersebut. “Pihak pemilik sertifikat pun setuju,” imbuhnya.

Ia mengaku, pihak penjual menguasakan ke orang lain baik secara lisan dan tulisan.

Hal ini pun langsung disampaikan ke Fraksi Gerindra.

Lalu pihaknya pun memberikan uang muka ke bersangkutan sekitar 85 persen dari harga lahan. Setelah deadline waktu, pihaknya sudah melunasi pembayaran lahan tersebut ke pihak yang dikuasakan oleh pemilik lahan. Pihaknya pun memegang bukti perikatan jual beli, perikatan sertifikat, kuitansi pelunasan pembayaran lahan, sertifikat, akte jual beli di notaris.

Ia menduga, terkait persoalan pembayaran ini terletak di internal pemilik lahan dengan pihak kuasanya. Persoalannya bukan di pihak Gerindra. Terkait persoalan ini dilaporkan ke polisi, ia juga membenarkan. Ia pun sudah diperiksa oleh polisi.. Ia menambahkan, kantor DPC mulai dibangun dalam waktu dekat ini. (her)

Pemasangan APK Pilkada Dinilai Tidak Efektif Praya (Suara NTB) Kritik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), terus bermunculan. Khususnya terkait pola pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Loteng yang dinilai kurang efektif. Akibatnya, sosialisasi dan kampanye pelaksanaan Pilkada Loteng kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

Bagaimana tidak, banyak APK Pilkada yang dipasang oleh KPU Loteng sudah rusak.

Belum lagi, lokasi dan tempat pemasangan APK dinilai kurang strategis. “Ya, kita cukup sayangkan saja banyak atribut kampanye yang kondisi sudah rusak. Padahal itu untuk kepentingan sosialisasi pilkada,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, kepada Suara NTB, Senin (28/9) lalu.

Di satu sisi, karena terben-

tur aturan pasangan calon tidak diperbolehkan membuat atau memasang APK, sehingga mau tidak mau, hanya mengandalkan APK yang dibuat dan dipasang KPU Loteng.

Untuk itu, pihaknya berharap KPU Loteng bisa lebih maksimal melakukan kampanye dan sosialisasi pilkada agar pesan pilkada bisa tersalurkan kepada masyarakat.

Menurutnya, banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan KPU Loteng, supaya kampanye pilkada kali ini bisa lebih maksimal. Misalnya, untuk lokasi pemasangan atribut kampanye lebih dicermati lagi dengan memilih lokasi-lokasi yang lebih strategis. Tujuannya atribut kampanye lebih kuat dan bisa bertahan lama, kenapa tidak saat dipasangkan atribut kampanye disiapkan pengamanan tambahan.

(Suara NTB/dok)

APK - Keberadaan APK banyak dikeluhkan pasangan calon.

Apalagi banyak APK yang rusak.

“Kan bisa ditambahkan pengaman tambahan, seperti triplek atau sejenisnya.

Jadi keberadaan atribut kampenya tidak gampang rusak. Tapi Kalau dengan cara seperti sekarang ini, sulit rasanya bisa melihat atribut kampanye bertahan lama.

Terlebih masa kampanye masih cukup lama. Jangan sampai, belum sampai batas waktunya atribut kampanye sudah tidak karuan nasibnya,’’ kritiknya.

Terpisah, Komisioner KPU Loteng, L. Puji Hartono, mengakui banyaknya APK Pilkada Loteng yang kondisinya sudah rusak. Namun kerusakan bukan semata-mata dikarenakan faktor pola pemasangannya saja, tapi banyak penyebab lainnya.

Terhadap APK yang rusak, KPU Loteng secara berkala terus memantau. Baik dengan turun langsung ke lapangan maupun dengan menginstruksikan petugas di lapangan. “Secara berkala kita tetap turun keliling melihat kondisi APK yang terpasang.

Kalau kemudian ada ditemukan APK yang rusak, saat itu juga langsung diperbaiki,” tegasnya.

Terhadap kritikan yang ada, Puji mengaku bisa memakluminya. Kritikan-kritikan itulah yang nantinya akan dijadikan catatan dan bahan evaluasi demi perbaikan di masa yang akan datang. Mengingat, pilkada tahun ini menggunakan aturan baru, sehingga banyak kekurangan dan kelemahannya. (kir)

Surplus, Loteng Kirim Beras ke Luar Daerah Praya (Suara NTB) Ketersediaan beras di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam tahun ini dipastikan pada posisi aman. Bahkan, sesuai data ketersediaan beras oleh Bulog menyebutkan kalau Loteng surplus beras. Dan, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat sampai 10 bulan ke depan.

Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, saat dikonfirmasi Suara

NTB, di ruang kerjanya, Selasa (29/9), menjelaskan, besarnya persediaan beras membuat banyak beras asal Loteng yang akhirnya dikirim ke luar daerah.

“Terakhir kemarin Bulog sudah mengirim beras dari Loteng ke NTT dan DKI Jakarta Dengan total beras yang dikirim mencapai 20 ribu ton. Masing-masing 15 ribu ton ke NTT dan sisanya sebanyak 5 ribu ton ke Jakarta,’’ terangnya.

Beras-beras tersebut

dikirim untuk memenuhi kebutuhan penyaluran jatah beras miskin (raskin) di kedua daerah bersangkutan, karena stok raskinnya tidak mencukupi kebutuhan. Namun, Nasrun memastikan pengiriman beras ke luar daerah tidak sampai mengganggu persediaan beras di dalam daerah. Alasannya, pihak Bulog sudah punya perhitungan tersendiri, sampai mau mengirim beras ke luar daerah.

“Tentunya Bulog sudah punya pertimbangan. Kenapa

sampai mau mengirim beras dari Loteng ke luar daerah,” ujarnya.

Diakuinya, selama ini Loteng tercatat sebagai salah satu daerah yang mengalami surplus beras. Dengan begitu, masyarakat di daerah ini tidak perlu khawatir kekurangan beras, mengingat persediaan yang bisa dikatakan jauh dari cukup. “Kondisi beras di daerah sebenarnya bisa dilihat dari ketersediaannya di pasar. Kalau di pasar masih ada ditemukan, artin-

ya stok beras masih aman,” jaminnya.

Ke depan koordinasi dengan pihak Bulog dan pihak terkait akan terus ditingkatkan untuk melihat perkembangan persediaan pangan, bukan hanya pada beras saja. Terutama lagi terkait kualitas raskin yang disalurkan pihak Bulog. Apalagi, sampai saat ini pihaknya masih saja menemukan adanya laporan, perihal kualitas raskin yang kurang baik. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) tetap ngotot menolak izin prinsip pengerukan pasir yang akan dilakukan di wilayahnya untuk reklamasi Teluk Benoa Bali. Apalagi, Pemprov NTB melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) telah mengeluarkan izin prinsip penanaman modal bagi dua investor yang akan berinvestasi untuk melakukan pengerukan pasir.

“Posisi Lobar tetap menolak izin pengerukan pasir itu, bila perlu kalau memang itu tetap dilaksanakan kami bisa boikot,” tegas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar Budi Dharmaraya, Selasa (29/9).

Menurutnya, sejak awal pihaknya menolak permintaan perusahaan yang ingin membeli material berupa pasir di sekitar daerah Lobar untuk keperluan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Penolakan ini disampaikan atas dasar pertimbangan, antara lain melanggar aturan Kepres Nomor 2 tahun 2002 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lobar.

“Ada salah satu perusahaan meminta membeli material pasir untuk reklamasi di Teluk Benoa Bali, tapi atas pertimbangan aturan (Kepres Nomor 2 tahun 2002) dan RTRW, terutama sekali menyangkut lingkungan, maka permintaan itu kita tolak,” tegas Budi.

Mantan sekretaris Distamben ini menerangkan, sebelum diputuskan permintaan perusahaan ditolak, pihak Pemda dalam hal ini Distamben, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bappeda dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) melakukan pertemuan untuk mengkaji masalah ini.

Hasil kajian dari berbagai sisi, termasuk aturan Kepres nomor 2 tahun 2002 tentang masalah tambang. Dalam aturan ini, gubernur, bupati dan walikota tidak diperbolehkan memberi izin mengambil pasir dari laut, karena mengancam kelestarian laut sendiri. Selanjutnya, dari segi RTRW juga tidak memungkinkan, karena melanggar aturan. “Pemda tidak setuju karena masalah RTRW,” ujarnya.

Ia mengaku, pengajuan pe-

rusahaan itu sekitar bulan Februari – Maret 2014. Perusahaan ini tidak hanya menawarkan ke Distamben, namun juga ke sejumlah dinas seperti BLH, DKP dan Bappeda. Selain itu, jika ada pengiriman, menurutnya hal itu ilegal, karena tidak ada izin sebelumnya.

Dalam hal ini pemda akan bersikap tegas terhadap aktivitas yang melanggar aturan.

“Meskipun kewenangan tambang itu di provinsi tapi kami harus bertindak tegas juga,” pungkasnya.

Pihaknya saat ini terus berupaya meminimalisir aktivitas tambang galian C ilegal. Upaya pihaknya telah mengusulkan zonasi tambang galian C terdiri dari tanah uruk, pasir dan batuan. Sejauh ini pihaknya mengusulkan lima zonasi di lima kecamatan yakni Gerung, Labuapi, Narmada. Gunung Sari dan Batulayar. Lima zonasi memiliki zonasi yang berbeda-beda.

Seperti Narmada masuk zonasi galian C untuk jenis pasir, karena penghasil air.

Untuk tambang galian jenis bebatuan zonasinya di Gerung di Desa Taman Ayu dan Bongor Kecamatan Labuapi. Untuk tanah urug zonasinya ada di Gapuk Gerung dan ada juga di Batulayar.

Adanya zonasi ini, maka akan fkcus mana daerah penghasil batu, pasir dan tanah urug.

“Supaya kalau ada yang mencari mudah diarahkan, karena sudah jelas daerahnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB melalui BKPMPT mengaku sudah mengeluarkan izin prinsip penanaman modal kepada dua investor yang akan m e l a k u k a n pengerukan pasir laut. Dua investor itu adalah PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. Sukses Makmur Bersama berencana melakukan pengerukan pasir di wilayah Lombok Timur (Lotim) dan Lobar. (her)

Budi Darmaraya (Suara NTB/dok)

Soroti Kinerja SKPD

Dewan Pesimis PAD dari Sektor PHR Capai Target Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, hotel dan restoran (PHR) serta hiburan. Sampai saat ini realisasi pajak dari PHR baru 62 persen dari target Rp 60 miliar lebih. ‘’Melihat sisa waktu tahun ini tinggal tiga bulan lagi, Dewan pesimis PAD dari PHR bisa mencapai target 100 persen,’’ kritik anggota Komisi III DPRD Lobar H. Zulkarnain pada Suara NTB, Selasa (29/9).

Zulkarnain melihat, rendahnya realisasi pajak ini disebabkan kesalahan dari SKPD terkait, khususnya Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan Dinas PPKD dalam melakukan tugasnya di lapangan. Selain itu, penyebab rendahnya realisasi pajak PHR ini disebabkan kinerja dan koordinasi yang lemah dari Dinas Pariwisata.

Menurutnya, langkah men-

gadakan Festival Senggigi sebenarnya salah satu upaya menggenjot pengunjung, namun nyatanya tidak bersampak signifikan. Terkesan festival itu hanya seremonial yang dinikmati oleh orang lokal saja, tanpa banyak mendatangkan tamu dari luar.

Jika saja dipersiapkan dengan matang, misalnya sejak tiga bulan sebelum pelaksanaan festival itu dinas mengundang semua pihak, maka tentunya akan banyak yang datang.”Tapi dinas terkait tidak melakukan itu Sehingga terkesan, pelaku usaha ini jalan sendiri-sendiri,’’ kritiknya.

Ia juga meyoroti lemahnya koordinasi dengan dewan, dalam beberapa pembahasan penting pimpinan pada dinas terkait tak pernah hadir. Ia mengancam, jika hal ini tidak diubah. maka dewan bisa saja menggunakan hak budgeting-nya untuk memangkas anggaran dinas terkait tahun depan. (her)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Rekomendasi Penyuluh Kerap Diabaikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Penyuluh Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Sumbawa, Ir. Sigit Wratsongko menyatakan, rekomendasi penyuluh soal pemupukan berimbang kerap diabaikan di lapangan. Sementara penyuluh sendiri juga kadang tidak memiliki dasar rekomendasi pemupukan di wilayahnya. Tak heran, kalau distribusi pupuk kadang tidak merata.

“Harusnya rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPTP) yang digunakan, berdasarkan kebutuhan di lapangan. Penyuluh harus mengambil rekomendasi ini untuk pemupukan berimbang oleh petani.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Jangan gunakan rekomendasi nasional yang selama ini digunakan,” terang Sigit, Selasa (29/9).

Untuk 2016 pihaknya akan menerapkan hal ini. Agar distribusi pupuk juga merata. Langkah awalnya dengan membangun demplot di setiap wilayah kerja penyuluh. Nantinya Dinas Pertanian juga mengambil rekomendasi BPPTP. Sehingga kalau rekomendasinya salah, penyuluh juga bisa kena sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Penyuluh sekarang harus mengambil rekomendasi dari BPPTP. “Harus ada demplot di setiap wilayah dipadukan dengan uji lapanga, sehingga lebih dekat dengan petani. Nanti kita usulkan anggarannya dalam APBD 2016,” tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Ribuan Pemilih di Sumbawa Diduga Bermasalah Sumbawa Besar (suara NTB) Panwas Kabupaten Sumbawa menemukan sedikitnya 2.100 pemilih bermasah atau Tidak Masuk Syarat (TMS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Termasuk didalamnya pemilih ganda dan pemilih fiktif.

Ketua Panwas, Mahyuddin Soud, S.E, kepada Suara NTB, Selasa (29/9) mengatakan, berdasarkan hasil survei Panwascam dan PPL di lapangan untuk data pemilih yang akan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 Oktober mendatang, pada 24 kecamatan dan 165 desa. Masuk dalam kategori TMS, yakni pemilih ganda, meninggal du-

Jadwal Debat Kandidat Pilkada KSB Tak Molor

DPRD Cermati Program yang Dirasionalisasi

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan mencermati setiap program fisik yang akan dirasionalisasi pemerintah di APBD Perubahan 2015 ini.

Sebagaimana diketahui, Pemda KSB akan memangkas sejumlah program fisik yang sebelumnya tercantum di APBD murni, karena realisasi target pendapatan daerah tidak tercapai. “Selaku Komisi yang menangangi bidang fisik, kami pasti akan mencermati setiap program yang dirasionalisasi pemerintah di anggaran perubahan ini,” janji ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST, Selasa (29/9).

Ia mengatakan penting mencermati program-program fisik yang dirasionalisasi pemerintah, baik itu dengan cara memangkas besaran anggarannya atau bahkan mengalihkan programnya di tahun anggaran berikutnya. Hal ini guna memastikan, program-program tersebut bukanlah kegiatan yang memiliki skala prioritas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat sekarang. “Kami tidak ingin yang dipangkas itu atau dipending kegiatannya, nyatanya dibutuhkan masyarakat sekarang ini,” tegasnya.

Dinata mengatakan, pilihan pemerintah merasionalisasi program sebagai imbas tidak tercapainya sejumlah target pendapatan daerah sangat tepat. Hanya saja yang perlu harus diperhatikan, terhadap program yang dirasionalisasi sedianya dilakukan kajian mendalam dengan melihat skala prioritas dan keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat terkini. “Kalau memang belum betul-betul dibutuhkan masyarakat, boleh dipending dulu. Tapi kalau memang mendesak diperlukan, harusnya jangan diganggu,” ujarnya.

Ditanya proyek fisik apa saja yang mendesak dan akan bersentuhan langsung dengan masyarakat saat ini? Dinata mengaku, pastinya banyak sekali dan perlu pengkajian sebelum menentukannya. “Kalau tanya (program) fisik apa saja yang akan dirasionalisasi Pemda di APBDP ini, saya belum bisa jawab. Kan belum ada pengajuan apalagi pembahasan klinis di tingkat komisi,” beber politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (bug)

Dinata Putrawan

nia, pindah domisili, dan telah berubah status menjadi TNI/Polri, telah genap berusia 17 tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara serta pemilih fiktif. “Catatan kita 2.100 TMS yang masih masuk DPS. Ini kita audit untuk perbaikan data pemilih,” terangnya.

Nantinya masing-masing kecamatan akan direkomen-

dasikan oleh Panwascam by name by adress pemilih yang masih tercatat dala kategori TMS. Pihaknya berharap kepada KPU, agar memperbaiki data. Kalau penggunaan Sidali secara elektronik masih bermasalah, maka diharapkan menggunakan data manual agar lebih valid informasi tentang data pemilih. Yang bakal digunakan pada hari pencob-

losan 9 Desember mendatang.

Anggota Panwas lainnya, Jhon Kenedy, menambahkan terkait pelanggaran alat peraga yang masih dijumpai. Kemudian surat pemberitahuan kepada Panwas oleh tim pasangan calon juga tidak dilakukan. Padahal nanti ketika ada masalah di lapangan, juga dilaporkan ke Panwas.

Sementara Panwas tidak pernah diberitahu tentang kegiatan kampanye pasangan calon. “Kita akan berikan surat warning kepada tim pasangan calon terkait hal ini,” tandasnya. (arn)4

(Suara NTB/arn)

Mahyuddin Soud

Pembangunan IGD RSU Sumbawa Optimis Rampung Tepat Waktu

LANTAI DASAR Sejumlah pekerja sedang membangun lantai dasar gedung IGD RSUD Sumbawa, Selasa (29/9).

Proyek ini diharapkan rampung Desember 2015 mendatang.

Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap akan melaksanakan debat kandidat pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Kami tidak pernah mengeluarkan keputusan tentang pembatalan agenda debat kandidat untuk para calon itu,” cetus ketua KPU KSB, Khairuddin, SE, Selasa (29/ 9). KPU KSB telah menetapkan untuk jadwal debat kandidat bagi ketiga Paslon peserta Pilkada akan digelar pada 19 November mendatang. Waktu tersebut dipilih sekaligus sebagai tanda dimulainya kampanye umum yang akan digelar selama 14 hari terhitung 22 November hingga 5 Desember mendatang. “Belum ada perubahan jadwal, apalagi pembatalan,” paparnya.

Khairuddin menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan perangkat untuk pelaksanaan debat kandidat tersebut. Baik itu penetapan moderator maupun panelis. “Justru sekarang kami sedang mempersiapkan beberapa hal penting sebagai penunjang untuk menyukseskan pelaksanaan debat kandidat, agar hasilnya sesuai harapan bersama,” ujarnya.

Menyinggung soal rumor bahwa agenda itu akan ditolak atau tidak diikuti oleh pasangan calon, Khairuddin mengaku hal tersebut sebagai hak masing-masing Paslon. Namun yang jelas selaku penyelenggara, pihaknya berkewajiban melaksanakan seluruh tahapan Pilkada yang ada. “Itu mungkin isu saja dan kami juga sudah dengar. Toh faktanya sejauh ini belum ada pihak yang menyampaikan keinginannya untuk tidak ikut acara debat. Dan lagian mengacu pada ketentuan, kami selaku penyelenggara harus melaksanakan semua tahapan dan debat kandidat adalah salah satu dari sekian banyak rangkaian agenda Pilkada,” tukasnya.

Untuk antisipasi adanya paslon yang tidak akan mengikuti agenda debat. pihaknya saat ini tengah mengkonsultasikannya dengan KPU provinsi dan pusat. Konsultasi difokuskan KPU KSB untuk mempertanyakan, apakah mungkin digelar debat kandidat jika misalnya satu dari tiga paslon ada yang tidak bersedia mengikuti debat kandidat tersebut.

“Kalau misalnya dua yang tidak setuju kan jelas. Tapi kalau hanya satu, apa boleh kita tetap menggelarnya? Dengan kemudian hanya dua Paslon yang dihadirkan dalam acara tersebut,” pungkasnya seraya tetap optimis jika ketiga Paslon pasti akan setuju dengan agenda debat tersebut.

“Keyakinan saya mereka (Paslon) pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Makanya kami juga optimis mampu menyusun sebaik mungkin agenda adu visi misi paslon itu,” imbuhnya. (bug)

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan fisik pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa kini baru mendapai 17,4 persen. Meski demikian, pihak RSUD optimis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Direktur RSUD Sumbawa melalui Kabag TU, H. Ahmadi kepada Suara NTB, Selasa (29/9). Ia mengatakan dari laporan PPK, hingga saat ini pengerjaan mencapai 16,90 persen. Sementara masuk dalam minggu ke 7 sudah mencapai 17,425 persen yang ditargetkan 20,52 persen.

“Pengerjaan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan, dan tidak ada kendala yang begitu berarti,” imbuhnya.

Sesuai dengan perencanaan, gedung IGD ini dikerjakan pada Agustus lalu dan berakhir pada 30 Desember mendatang. Dengan luas ruangan mencapai 350 meter persegi X 2 . Dimana gedungnya akan dijadikan dua lantai yang peruntukannya lantai bawah akan dijadikan ruang IGD, dan lantai atas akan dijadikan ruangan Manajemen RSUD. Untuk IGD akan dijadikan tiga zona sesuai dengan kondisi pasien. Zona hijau untuk ringan, kuning untuk sedang, dan zona merah untuk yang gawat atau kritis.

“Insya Allah bisa selesai akhir Desember nanti. Cuma kalau hambatan kita tidak tahu kedepannya nanti. Sejauh ini belum ada kendala,” tukas Ahmadi. (ind)

DPRD Apresiasi Peningkatan SPM Pendidikan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi IV DPRD Sumbawa menyatakan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah sejauh mana kabupaten/ kota mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.

Dari 27 indikator SPM bidang pendidikan, 14 indikator yang menjadi kewenangan Pemkab Sumbawa telah mengalami peningkatan, sehingga pada 2014 Sumbawa telah berhasil meraih SPM Award dari Gubernur NTB. Hal ini seperti yang diamanatkan Permendikbud N o m o r 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota pasal 6 ayat (3) target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada ahir 2014.

“Kami menyarankan agar dengan pencapaian prestasi ini bisa diimbangi dengan reali-

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Amir Mahmud

Khaeruddin

ta yang ada di lapangan,” terang Wakil Ketua Komisi IV, Khairuddin, dalam laporan Komisinya di APBDP belum lama ini.

Sebab, lanjutnya, kalau mengacu pada pasal 2 ayat (2) masih belum bisa terpenuhi seluruhnya apa yang menjadi amanat Permendikbud terse-

but. Untuk itu, Komisi IV meminta, agar prestasi yang telah diraih bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan tata kelola pendidikan yang lebih baik kedepan.

Terkait hal ini, Diknas Sumbawa telah menggelar pelatihan soal SPM dalam 2015 ini. Untuk Kepala

KSB Belum Terima Dana ’’Scrap’’ Newmont Taliwang (Suara NTB) Hingga bergulirnya tahapan pembahasan APBD Perubahan 2015 saat ini, rencana pencairan dana hasil penjualan scrap (limbah padat) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum juga terealisasi.

“Sampai saat ini belum ada yang masuk untuk dana scrap Newmont ke kita (KSB, red),” jelas kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) KSB, Ir. Amin Sudiono, Selasa (29/9). Sejauh ini Pemda KSB masih terus berkomunikasi dengan pihak PT NNT terkait pencairan dana hasil penjualan scrap tersebut. Bahkan untuk memastikannya bisa masuk ke kas daerah, selain bersurat resmi pemerintah bersama DPRD melakukan pertemuan tatap muka dengan manajemen PT NNT. “Kan sudah ada pertemuan di Dewan yang dihadiri orang-orang Newmont. Nah mereka di sana menjelaskan semua persoalannya,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, alasan Newmont tak kunjung menyerahkan dana hasil penjualan limbahnya itu dikarenakan kondisi pasar sedang lesu. Sehingga proses penjualan limbah baik tahun 2014 maupun 2015 tak kunjung di-

(Suara NTB/bug)

Amin Sudiono laksanakan. “Alasan mereka harganya masih rendah sekarang ini. Kalau dipaksakan, maka konsekuensinya Pemda akan merugi dan tidak bisa mendapatkan keuntungan sesuai target,” papar Amin.

Dari hasil penjualan limbah perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu, Pemda KSB mematok target tinggi.

Untuk penjualan tahun 2014 saja, di APBD murni ditargetkan penerimaannya sebesar Rp 32 miliar dan setelah tidak terealisasi, target diturunkan hingga di angka Rp 10 miliar.

Sementara di APBD murni tahun 2015 ini, Pemda KSB kembali menargetkan sebesar Rp 20 miliar. “Nah yang kita

tunggu sekarang kan target dua tahun, karena sebelumnya yang tahun 2014 setelah dilakukan penurunan di anggaran perubahan, toh juga tidak juga bisa terealisasi hingga sekarang,” timpal pria yang akrab disapa Dion ini.

Dion memastikan, jika hingga penetapan APBDP 2015 mendatang, anggaran hasil penjualan limbah PT NNT tersebut tidak masuk akan berpengaruh pada kinerja program yang telah ditarget Pemda KSB. Kondisi itu bahkan saat ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan cara merasionalisasi program yang ada di APBD murni 2015, termasuk me-reschedule program di tahun anggaran 2016 mendatang.

“Kalau ditanya berpengaruh atau tidak terhadap keuangan dan kinerja program pemerintah, yah sudah pasti terpengaruh.

Kan sekarang rasionalisasi sedang kita lakukan termasuk mereschedule (jadwal ulang) pembayaran program di APBD tahun 2016 nanti,” tukas Dion seraya berharap, pergantian kepemimpinan baik daerah maupun perusahaan, ke depan akan ada kesepakatan yang lebih baik soal proses pencairan dana hibah limbah Newmont itu. (bug)

sekolah SD/MI, SMP/MTs seKabupaten Sumbawa. Baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Agar kapala sekolah memahami secara lebih mendalam tentang SPM. Salah satunya diperkenalkan soal metode input data SPM. Kasubag Program Dinas Diknas Sumbawa, Amir Mahmud, M.E, menyatakan, kepala sekolah diperkenalkan metode input data SPM. Sebab salah satu tugas Kepala Sekolah SD/MI di seluruh satuan pendidikan, menginput data SPM melalui supervisi di sekolah masing-masing.

Pelatihan juga mengenalkan tugas dan peran kepala sekolah kaitan dengan SPM. Khususnya lebih mempertegas indikator pencapaian SPM. Peserta dilatih menghitung SPM di satuan pendidkan. Kepala sekolah juga diminta memberikan tanggapan terhadap apa yang menjadi kendala dalam hal SPM, mana indicator yang mudah dan sulit dicapai. “Kami juga sampaikan hasil survei 2014.

Untuk mendapatkan posisi

kita di Sumbawa terkait SPM. Kita juga minta Kepala Sekolah agar membantu pengawas menginput data SPM. Materi umum yang disampaikan, konsep dasar SPM Dikdas, 27 Indikator dan Pengukuran Indikator Pencapaian (IP) SPM Dikdas. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data/informasi penerapan SPM Dikdas.

Pengukuran pencapaian indikator SPM Dikdas. Tugas dan peran pengawas dan kepala sekolah/ madrasah dalam penerapan SPM Dikdas. Program PKPSPM Dikdas. Kendala dan potensi pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas di Satuan Pendidikan. Masalah lokal di Kabupaten/Kota. Hingga hasil yang diharapkan, peserta dapat menjelaskan konsep dasar SPM Dikdas. Kemudian mengukur pencapaian indikator SPM Dikdas. Dapat menjelaskan tupoksinya sebagai pengawas dan kepala sekolah/madrasah dalam pencapaian indikator SPM Dikdas serta mengetahui permasalahan lokal yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Dikdas. (arn/*)

TKI Asal Sumbawa Dikabarkan Meninggal di Oman Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus kematian TKI asal Sumbawa di luar negeri kini kembali terjadi. Sri Rahayu binti Hamzah Safii (38), warga kecamatan Lopok, dikabarkan meninggal di Oman, karena sakit.

Hal ini disampaikan Kabid Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Arifin, M.Si, Selasa (29/9). Informasi tersebut diperoleh secara berantai dari Polsek Lape yang sebelumnya mendapat kabar dari keluarga almarhumah. Sementara pihak keluarga memperolah informasi dari rekan almarhumah yang mendampingi ke Rumah Sakit. “Kami dapat informasi dari kepolisian setempat yang diberitahukan oleh pihak keluarga bahwa ada TKI yang meninggal dunia di Rumah Sakit di Oman. Tetapi kami belum dapat informasi resminya dari Kemenlu. Kita cari tau kepastian meninggalnya dulu,” sebutnya.

Terkait kejelasan dan informasi secara resmi, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Kemenlu maupun BNP2TKI. Termasuk soal lama perawatan di rumah sakit serta keterangan

(Suara NTB/ind)

Zainal Arifin dari dokter terkait penyakit yang diderita. “Tadi (kemarin) saya sudah konfirmasi ke Kemenlu untuk mencari kepastian dari meninggalnya almarhumah,” tandas Arifin.

Sri Rahayu binti Hamzah Safii berangkat ke Oman pada 6 Agustus 2014 lalu. Ia diberangkatkan oleh PT Satria Parang Tritis. Sebelum keberangkatan, tidak ada penyakit yang diderita almarhumah.

Setelah melalui proses pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesehatan, hingga pada Senin (28/9) sore Sri dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit di Oman. (ind)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Petani Garam di Bima Ancam Blokir Jalan Bima (Suara NTB) – Petani garam dari Desa Sanolo Kecamatan Bolo dan Desa Talabiu Kecamatan Woha mendatangi kantor Bupati Bima, Selasa (29/9). Para petani tersebut meminta kepada pemerintah Kabupaten Bima maupun Perusahaan Budiono Cabang Bima yang membeli garam agar bertanggungjawab atas menurunnya harga garam tiap musim panen. Petani mengancam memblokir jalan jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Sebelum mendatangi kantor Bupati Bima, para petani garam di Desa Sanolo sekitar pukul 08.00 Wita melakukan aksi tutup jalan di desa setempat. Aksi tutup jalan tersebut berlangsung selama 30 menit.

Seorang anggota DPRD, Yusuf, SH, Kapolsek Bolo, Kompol M. Nur dan Camat Bolo melakukan komunikasi dengan para petani agar mencarikan solusi tanpa melakukan cara – cara yang merugikan ataupun mengganggu lalu lintas warga lainnya. Para petani diajak bertemu untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima diwakili oleh Asisten III Setda Bima, H. Makruf SE, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Hj Nurma. Sedangkan perusahaan pembeli garam yakni PT Budiono diwakili oleh manajernya.

Adriansyah, petani garam Desa Sanolo, mengatakan harga garam selama ini kerap menurun drastis apabila musim panen tiba. Mewakili para petani garam lainnya, dirinya mendesak kepada pemerintah Kabupaten Bima dan Perusahaan Budiono Cabang Bima agar membeli garam yang layak.

Menurutnya garam yang dibeli selama ini seharga Rp 8.000 per karung dengan kapasitas satu karung sebanyak 60 kilogram. Akan tetapi, harga tersebut belum termasuk ongkos buruh ataupun pengeluaran lainnya. “Ongkos buruh satu karung kita bayar Rp 4.000 hingga Rp 6.000 bahkan ada yang meminta sampai Rp 9.000. Kalau terus seperti itu kita mau makan apa.

Biaya produksi dan harga jual sangat jauh sekali. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, petani akan kembali menutup jalan” katanya.

Hamzah, petani garam asal desa Talabiu Kecamatan Woha mempertanyakan, sebelum perusahaan Budiono Cabang Bima hadir di Kabupaten Bima untuk membeli garam, dulua garam di Bima dikelola oleh Pemerintah Daerah yakni PD Wawo. “Jika Budiono tidak sanggup membeli garam dengan harga yang layak, kita punya PD Wawo, kenapa tidak difungsikan perusahaaan sendiri milik pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi itu, Perusahaan Budiono Cabang Bima yang diwakili oleh manajernya mengatakan, tidak hanya perusahaannya Budiono saja yang membeli garam di Kabupaten Bima, namun beberapa pengusaha lainnya juga ikut membeli dengan mengirim garam tersebut ke wilayah NTT dan Makassar.

Soal harga, Perusahaan Budiono mengklaim sudah sesuai dengan harga pasar harga yakni Rp 240/kg langsung terima digudang. “Kami pada intinya membeli sesuai dengan harga pasar,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas DKP Kabupaten Bima, Hj. Nurmah mengatakan pemerintah sudah mengusulkan kepada DKP di pusat untuk membantu dibuatkan jalan tani garam di sejumlah area pertambakan garam untuk meminimalisir biaya operasional yang dikeluhkan oleh petani.

Bahkan diakui Nurma, DKP sendiri saat ini tengah melakukan komunikasi dengan BPOM untuk mengecek kualitas garam di Bima sehingga garam Bima tidak dijadikan garam industri namun juga dimanfaatkan untuk konsumsi. “Kami saat ini tengah mencarikan solusi, dengan mendatangkan tim surveyor. Jika kualitas garamnya bagus, tentu harganya juga akan bagus,” pungkasnya. (uki)

Kapal Hibah KKP di Bima Hilang Kota Bima (Suara NTB) – Kapal hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012 senilai Rp 1,2 miliar diduga telah lama hilang tanpa jejak. Informasi terbaru yang didapat oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bima, kapal jenis inkamina 253 itu terbakar saat bersandar di pelabuhan Reo Provinsi NTT setelah dipindahtangankan untuk dimanfaatkan .

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima, Ir H. (Suara NTB/uki) Juwaid, M.Ap kepada Juwaid Suara NTB mengaku sudah tidak ada masalah terkait kapal yang dihibahkan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bonto Asakota itu. Kapal dihibahkan melalui Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP). “Sudah nggak ada masalah karena sudah dilengkapi pemeriksaan Syahbandar dan keterangan dari pihak Kepolisian di Reo,” ucapnya.

Juwaid memastikan tidak ada masalah terkait pemindahtanganan kapal itu sebelum akhirnya terbakar di pelabuhan Reo. Karena kapal itu bukan urusan DKP Kota Bima, sehingga KUBE bebas dalam mengelola termasuk menyewakan kepada pihak di luar daerah. “Karena itu bantuan hibah, maka tidak lagi menjadi urusan DKP, bukan milik dinas.

Kita hanya memantau saja,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan kelompok nelayan Kota Bima sehingga kapal itu dipindahtangankan kepada pihak luar daerah. Di antaranya, di Kota Bima tidak ada nakhoda yang bersertifikat khusus yang bisa mengoperasikan kapal canggih inkamina.

Selain itu, selama ini hampir tidak ada pendapatan yang signifikan diperoleh pengelola kapal, karena alat tangkap yang digunakan adalah pancing, sementara biaya operasional meliputi bahan bakar lebih tinggi. “Sejumlah pertimbangan itulah sehingga kapal itu disewakan kepada pihak lain. Walaupun pihak itu di luar daerah itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena hak pengelolaan kapal terserah kelompok. Mereka menyepakati bagi hasil dan di sana dimodif menggunakan alat tangkap jala lingkar, dan hasil tangkapnya lebih bagus,” jelasnya Juwaid memastikan, DKP sudah menyampaikan klarifikasi terkait kapal inkamina yang terbakar tersebut. Soal urusan selanjutnya atau kerugian yang dialami kelompok nelayan atas imbas kapal terbakar, itu merupakan urusan KUBE. Sebelumnya, sejumlah kelompok nelayan di lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota mendesak Pemkot Bima, Inspektorat, sejumlah lembaga audit dan legislatif menelusuri keberadaan kapal inkamina tersebut. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Gaji Belum Diterima

Panwas Dompu Ancam Mogok Kerja

Dompu (Suara NTB) Panwas Pilkada Dompu hingga saat ini sudah tiga bulan belum menerima gaji. Mereka pun mengancam akan melakukan mogok kerja bila tidak segera dicairkan anggaran oleh pemerintah.

Anggota Panwas Kabupaten Dompu, M. Zaelani, SE kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (29/9) mengaku, sejak Juli, Agustus dan September gaji tidak pernah diterima karena uang yang diberikan Pemda sebesar Rp 750 juta hanya terpakai untuk memenuhi kebutuhan gaji hingga Juni dan kebutuhan operasional. “Sudah tiga bulan gaji kita belum terima,” akunya.

Kondisi ini, lanjut Zaelani, membuat beberapa anggota

Panwas ingin melakukan mogok kerja. Karena dari Rp 3,5 miliar lebih kebutuhan anggaran untuk Panwas, baru Rp 750 juta yang dipenuhi pemerintah dalam APBD 2015.

Kekurangan anggaran ini diminta untuk dicairkan lebih awal kepada Pemda, tapi tidak diberikan karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan bersama Dewan.

Zaelani mengaku, pihaknya ingin melakukan aksi mogok kerja akibat tidak adanya

anggaran untuk Panwas.

Apalagi hingga saat ini, pembahasan APBD Perubahan belum juga dilakukan Dewan.

Padahal, anggaran Pilkada merupakan anggaran yang dikecualikan dan bisa digunakan lebih awal. “Makanya kita mau melakukan mogok kerja,” akunya.

Ancaman mogok kerja ini disebut – sebut banyak terdengar dari Panwas Kecamatan dan PPL di tingkat desa. Tidak hanya gajinya yang belum diba-

(Suara NTB/ula)

M. Zaelani yarkan, anggaran operasional juga hingga saat ini tidak. Sementara tahapan Pilkada saat

ini telah memasuki masa kampanye. Kondsi ini tidak mengherankan bila ada oknum penyelenggara yang tidak maksimal dalam bekerja, bahkan cenderung akomodatif kepentingan kelompok tertentu.

Ketua Panwas Kecamatan Dompu, Arifuddin, SE yang dihubungi terpisah terkait hal ini, mengakui hal yang sama, sementara pekerjaan semakin hari akan semakin tambah beban karena menjelang hari pencoblosan 9 Desember 2015. “Walau demikian, kami akan tetap bekerja sesuai kemampuan yang ada dan tidak akan ikut – ikutan melakukan mogok kerja,” tegas Arifuddin. (ula)

Rumah Anggota DPRD NTB Terbakar Kota Bima (Suara NTB) – Rumah H. Wahidin HM. Noer (56), warga Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, terbakar. Penyebab kebakaran rumah anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Golkar, dipicu oleh api dari korek yang dibakar cucunya saat bermain, sekitar pukul 15.30 Wita.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api yang sudah merambat ke seluruh bagian rumah yang terletak tidak jauh dari pasar Raba tersebut.

Kapolsek Rasanae Timur, Iptu Hasnun yang dikonfirmasi mengaku, saat ini petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api. Diduga api yang sudah membakar hampir seluruh harta benda anggota

DPRD Provinsi tersebut, berasal dari api sapu bulu yang dibakar oleh cucunya, dengan menggunakan api korek. “Kemudian api dari sapu bulu tersebut merambat cepat ke korden rumah kamar tamu dan membakar seluruh ruangan,” katanya melalui telepon seluler kepada Suara NTB, Selasa (29/9) Kata dia, untuk korban jiwa sementara tidak ada, Termasuk kerugian materil yang dialami korban belum dapat ditaksir. “Kami langsung mengamankan lokasi kebakaran, untuk memberikan ruang petugas Damkar memadamkan api,” jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini, korban belum dapat berkomentar banyak. Sebab masih dirundung duka. Dan kebakaran sudah dipadamkan. (uki)

Realisasi Dana Desa Hampir 100 Persen (Suara NTB/ula)

MENGANTRI - Sejumlah truk pengangkut jagung mengantri menunggu giliran di depan PT Segar Dompu, Selasa (29/9).

Produksi Jagung Dompu Tidak Mencapai Target Dompu (Suara NTB) Pemerintah menargetkan penanaman jagung tahun 2015 seluas 35.046 ha, tapi terealisasi hanya 30,959 ha atau 88 persen. Tidak tercapainya target luasan areal tanam jagung disebabkan anjloknya harga pada musim hujan lalu dan bertambah luasnya areal tanaman padi serta kedelai. Petani pun diminta mengantisipasi dampak kemarau panjang yang diperkirakan baru akan turun hujan pada awal Desember 2015.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, M. Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9) mengungkapkan, realisasi tanaman jagung Kabupaten Dompu tahun 2015 hanya 30.959 ha dari target luas 35.046 ha.

Pada musim hujan lalu seluas 29.651 ha dan pada musim kemarau 1.700 ha. “Ada dua faktor yang cukup mempengaruhi tidak tercapainya lua-

san areal tanam jagung tahun ini. Pertama akibat anjloknya harga pada musim hujan lalu, dan bertambah luasnya areal tanaman padi dan kedelai,” ungkapnya.

Diakui M. Syahroni, jagung di musim kemarau saat ini harganya cukup menjanjikan.

Harganya berkisar antara Rp 2.800 hingga Rp 3.200 per kg.

Bila dibandingkan pada musim hujan lalu antara Rp 1.800 hingga Rp 2.700 per kg.

Untuk komoditi padi dan kedelai, dikatakan Syahroni, luas areal tanamnya telah melebih target. Padi ditargetkan hanya 39 ribu, tapi terealisasi hingga 42.201 ha atau 109 persen. Kedelai dari target seluas 17.031 ha, terealisasi mencapai 18.306 ha. “Lahan kita terbatas. Ketika ada komoditi tertentu bertambah areal tanamnya, maka akan ada komoditi yang menyusut.

Ini sudah menjadi konsekuensi,” terangnya.

M. Syahroni mengatakan, prioritas kedepan tidak lagi

pada perluasan areal tanam, tapi lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas.

Cara dengan mendorong petani untuk memilih bibit unggul dan penggunaan pupuk berimbang serta tepat waktu.

Ia juga menghimbau kepada petani untuk mengantisipasi kemarau berkepanjangan. Berdasarkan perkiraan BMKG, musim hujan sekitar akhir November atau awal Desember 2015. Pompa yang dibagikan pemerintah selama ini diharapkan agar dioptimalkan untuk menyirami tanaman kedelai dan jagung yang sedang membutuhkan air di musim kering.

“Ketika musim kemarau berkepanjangan, biasanya menurut perkiraan BMKG akan diikuti dengan banjir besar pada musim hujan. Tapi kita bersyukur, upaya perbaikan irigasi dan pengerukan daerah aliran sungai yang sudah dilakukan sebagai bagian dari mengantisipasi terjadinya banjir,” katanya. (ula)

Dompu (Suara NTB) Alokasi dana Desa (ADD) dari APBD maupun dana Desa (DD) dari APBN realisasinya hingga saat ini hampir 100 persen. Pencairan tahap kedua tinggal enam desa yang masih dalam tahap pencairan. Pertanggungjawaban anggaran desa ini sangat diuntungkan oleh sistem informasi dan keuangan Desa (SIKDes).

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD Kabupaten Dompu, Sugeng Karyanto, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9), mengaku hingga saat ini tinggal enam desa yang belum mencairkan ADD maupun DD tahap kedua yaitu Desa Mbawi, Ranggo, Madaprama, Mumbu, Rababaka dan Desa Anamina. “Untuk Desa yang lain semuanya sudah mencairkan,” katanya.

Pencairan ADD dikatakan Sugeng, dilakukan dalam dua tahap dan DD dilakukan dalam tiga tahap. Tahap ketiga pencairan DD akan dilakukan pada November. Setiap pencairan, Desa harus merampungkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebelumnya. “Karena sudah mencairkan (tahap 2), berarti sudah beres pelaporannya,” jelasnya.

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dan DD, dikatakan Sugeng, sangat diuntungkan dengan sistem informasi keuangan Desa (SIKDes) yang dilatihkan beberapa waktu lalu.

Dengan sistem ini, semua pem-

(Suara NTB/ula)

Sugeng Karyanto bukuan keuangan ada dan cukup jelas. “Ketika pelaporan disampaikan, sehingga cepat dan mudah,” akunya.

Namun diakui Sugeng, faktor SDM di tingkat Desa masih menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan. Apalagi mulai 2016 mendatang, masing – masing Desa bakal mengelola anggaran hingga di atas Rp 1 miliar. Karenanya, akan dilakukan pelatihan secara khusus bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara. “Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi akan mengadakan pelatihan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di desa,” ungkapnya. (ula)

Stok Pangan Dompu Aman

Gabah di Lumbung Petani Mencapai 56,5 Ton Dompu (Suara NTB) Musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Dompu belum berdampak pada kekurangan stok pangan masyarakat. Ketersediaan pangan di Dompu diyakini bisa memenuhi kebutuhan hingga musim panen akan datang. Bahkan kelompok tani hasil binaan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Dompu memiliki stok gabah hingga 56,5 ton pada lumbung pangannya.

Kepala bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan BKP3 Kabupaten Dompu, Ir. M. Makmun, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9) mengungkapkan, stok pangan bagi masyarakat Kabupaten Dompu sejauh ini masih aman dan diyakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim panen berikutnya.

Selain tersedia langsung pada masyarakat, stok pangan juga tersedia pada kelompok – kelompok tani melalui lumbung pangannya dan pada cadan-

gan pangan di Bulog.

Ada 22 lumbung pangan dari 22 kelompok tani di delapan Kecamatan se Kabupaten Dompu yang dibina BKP3 Dompu tahun 2015 dan tujuh lumbung yang sudah statusnya pasca mandiri. Lumbung ini dibina secara kelembagaannya dan dibantu bangunan gudangnya serta dana pembelian gabah sebesar Rp 40 juta selama dua tahun. Bahkan ada lima lumbung yang dibantu mesin penggilingan padinya. “Stok gabah dari lumbung pangan se-Kabupaten Dompu mencapai 56,5 ton hingga 31 Agustus lalu,” ungkap Makmun.

Lumbung pangan ini, lanjut M. Makmun, cukup membantu petani setempat. Selain bisa menampung petani untuk penyimpanan gabah atau komoditi pertanian lainnya, juga bisa menampung gabah dan hasil pertanian yang dijual petani. Gabah yang terkumpul dikelola untuk kepentingan anggota. “Ketika ada anggota yang membutuhkan gabah, bisa dipinjam pada lumbung dan diganti pada musim

(Suara NTB/ula)

LUMBUNG PANGAN - Bangunan lumbung pangan petani pada salah satu kelompok tani di Dompu. panen berikutnya. Petani di luar anggota kelompok juga bisa dibantu selama kebutuhan anggota sudah terbantukan. Makanya petani cukup terbantu dengan sistem lumbung ini,” jelas Makmun.

Kendati Dompu terkena dampak kekeringan yang berkepanjangan, diakui Makmun, hingga saat ini pihakn-

ya belum mendapatkan laporan adanya kelompok warga di Dompu yang rawan pangan.

“Cadangan beras di Bulog juga masih tersedia, bahkan belum termanfaatkan karena tidak ada kasus rawan pangan,” katanya.

Makmun pun berharap, ada kesadaran bersama masyarakat petani untuk

(Suara NTB/ula)

M. Makmun mengoptimalkan peran kelompok. Sehingga kedepan akan semakin banyak lumbung dan kemandirian pangan bisa terjaga di tengah masyarakat. Namun kelompok yang dibantu seperti untuk pembangunan gudang, status lahannya harus jelas dan dihibahkan untuk kelompok. (ula/*)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Polisi Bekuk Terduga Penculik Gadis di Bawah Umur

400 Lebih Pengacara Belum Disumpah Mataram (Suara NTB) Sebanyak 400 lebih pengacara yang tergabung dalam Konferensi Advokad Indonesia (KAI) belum disumpah. Mereka terkendala mengajukan permohonan pengambilan sumpah menyusul adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI tahun 2010, di mana dalam surat KMA tersebut yang boleh mengajukan pengambilan sumpah adalah yang tergabung dalam Peradi. Namun kini, para pengacara tersebut bisa mengajukan permohonan pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi (PT) setempat menyusul adanya Surat KMA tahun 2015.

Wakil DPD KAI NTB Lalu Syaiful Haq SH kepada wartawan, Selasa (29/9), menyebutkan dengan adanya SE-MA tahun 2015 ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi advokad selain Peradi dan KAI dibolehkan mengajukan permohonan di PT setempat. Hingga saat ini, jumlah advokad yang tergabung dalam KAI yang belum mengajukan permohonan pengambilan sumpah mencapai 400 orang lebih. “Jumlah tersebut tersebar mulai dari Bima hingga Mataram,” jelasnya.

Hanya saja, baru-baru ini Ketua MA mengeluarkan surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat. Terbitannya surat ini membatalkan surat KMA nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010.

Menyusul adanya SE-MA baru ini, dalam waktu dekat tepatnya dalam Oktober akan mengajukan pengambilan sumpah di PT. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Agar informasi pengambilan sumpah ini sampai ke daerah-daerah, pihaknya akan mengirimkan Surat Edaran (SE) DPD KAI NTB ke masing-masing DPC kabupaten/kota tentang adanya SE dari MA dimaksud. “Mengenai persyaratan nanti diumumkan,” kata Syaiful.

Sementara itu, Sekjen DPD KAI NTB, Edy Rahman, SH dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa syukurnya. Pasalnya, rekan-rekan sejawat yang dipertanyakan sumpahnya tidak lagi terganjal dalam beracara. Meskipun secara organisasi, mereka juga sudah melakukan sumpah.

“Tetapi dengan adanya SE-MA, harus disumpah dulu baru beracara,” terangnya.

Diakui Edy, sering kali dalam persidangan rekan-rekannya banyak yang ditolak beracara dalam persidangan. Namun mereka yang ditolak tersebut adalah yang maju beracara secara perorangan tanpa didampingi oleh senior.

Ketua DPD KAI NTB, Dr. Umaiyah SH MH menambahkan putusan MA tersebut dinilai sangat tepat. Sebab, advokad yang bekerja secara independen sudah diatur dalam UU. Sehingga melahirkan advokad yang mandiri, bebas dan transparan. (use)

Komisi II DPR Segera Revisi UU Pilkada Jakarta (Suara NTB) Komisi II DPR akan segera merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan meringankan persyaratan calon peserta pemilihan kepala daerah mulai tahun 2017.

“Kita ikuti saja putusan MK,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (29/9).

Ia mengatakan Komisi II (ant/Bali Post) DPR akan terlebih dulu Lukman Edy mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menjadi masukan untuk merevisi UU Pilkada.

“Sebelum putusan MK, Komisi II DPR RI sudah menyuarakan untuk merevisi UU Pilkada tersebut menyusul banyaknya kekurangan dalam UU yang sudah beberapa kali revisi itu,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

“Selain soal persyaratan calon independen yang baru diputus MK, revisi juga akan menambal kekurangan soal calon tunggal,” katanya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat dukungan bagi calon independen harus berdasarkan persentase pemilih, bukan persentase jumlah penduduk, pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 dan seterusnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

LATIHAN KETANGKASAN SABHARA - Sejumlah anggota Sabhara memperhatikan pelatih dalam memberikan contoh variasi mengemudi motor saat pelatihan ketangkasan polisi sabhara di Polres Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (29/9). Kegiatan latihan tersebut guna untuk melatih kesiapan dan ketangkasan polisi Sabhara dalam mengantisipasi kemungkinan kerusuhan yang terjadi ketika berlangsungnya unjuk rasa.

Ombudsman Terima Banyak Aduan Dugaan Pungli di SD dan SMP Mataram (Suara NTB) Sumbangan wajib kerap menjadi dalih pihak sekolah melalui Komite untuk menarik dana dari orang tua siswa khususnya terhadap siswa baru untuk mendapatkan dana. Padahal terdapat perbedaan mendasar terkait sumbangan wajib dengan pungutan liar (pungli) yang sudah meresahkan tersebut.

Laporan adanya pungli ini pun diterima oleh Ombudsman NTB dan terjadi hampir di setiap sekolah mulai dari Kabupaten Bima hingga Kota Mataram.

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhammad Rosyid Ridho, Selasa (29/9) menyebutkan pihaknya kerap mendapat keluhan tersebut melalui media sosial, laporan langsung yang dialamatkan ke pihaknya. Dalam laporan tersebut, banyak orang tua yang mengeluhkan adanya sumbangan wajib yang harus dipenuhi orang tua siswa baru untuk dipenuhi. Padahal terdapat perbedaan antara sumbangan wajib dan pungli.

Sesuai dengan Pasal 1 Permendikbud No 44 tahun 2011, terangnya, pungutan adalah

penerimaan biaya pendidikan baik berupa yang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua /wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah waktu dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sementara sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/jasa yang diberikan peserta didik orang tua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela. Tidak memaksa,

tidak mengikat dan ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Padahal jika mengacu pada Pasal UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa biaya. Selanjutnya di PP 47 tahun 2008 disebutkan tentang wajib belajar pada pasal 9, menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dijelaskan Ridho, masalah tidak boleh adanya pungli sudah tertuang dalam pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yakni pada poin d, melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Perpu.

Untuk itu, mengacu pada Perpu dan Permendikbud, Ombudsman mengeluarkan 9 poin pendapat. Salah satunya meminta agar praktik menggunakan Komite Sekolah sebagai alat legalitas praktik pungli di sekolah-sekolah dihentikan. Mengimbau kepada tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai elemen manapun yang menjadi Komite Sekolah untuk menghindari sikap kurang patut dan tampil sebagai pihak yang ikut

mensahkan praktik pungli.

Berdasarkan hasil analisa Ombudsman, rata-rata sekolah di kota maupun kabupaten di NTB hanya dibiayai oleh Pemda masing-masing dalam RAKS berkisar 30 persen hingga 40 persen saja.

Artinya pelaksanaan pendidikan justru dibiayai oleh masyarakat 60 persen hingga 70 persen. “Inilah yang menjadi pintu awal pungli terjadi, sehingga pemerintah kota dan kabupaten harus bertanggung jawab dengan cara segera memperbaiki alokasi anggaran sektor pendidikan sesuai angka yang ditentukan secara nasional,” tutur Ridho.

Ke depan, tambahnya, untuk memperbaiki mutu integritas pendidikan, Ombudsman RI Perwakilan NTB akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan maupun Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke ranah pidana. (use)

Tekan Pelanggaran Lalu Lintas

BPPD Hadirkan Dua Saksi Ahli

Satlantas Polres Loteng Fokus Pembinaan di Sekolah

Pemohon Bersikukuh Penggunaan Anggaran Merupakan Informasi Publik

Praya (Suara NTB) Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini tercatat masih cukup tinggi. Dimana, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut ternyata didominasi oleh kalangan pelajar.

Untuk itu, guna menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar, Satlantas Polres Loteng kini fokus memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah. Terutama di sekolahsekolah yang ada di Kota Praya.

Saat ditemuai Suara NTB di ruang kerjanya, Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, mengungkapkan, tinggi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan pelajar, karena hampir semua pelajar sekarang sudah memiliki sepeda motor. Padahal secara aturan, usia pelajar belum dibolehkan membawa atau mengendarai sepeda motor.

“Kecuali yang sudah berusia diatas 17 tahun. Tapi kenyataanya, rata-rata pelajar yang menggunakan sepeda motor, masih dibawah umur,” terangnya. Sehingga memang perlu upaya penyadaran dan pembinaan yang lebih maksimal lagi. Untuk bagaimana bisa memberikan pemahanan tentang aturan hukum berlalu lintas, bagi kalangan pelajar. Dengan begitu, pelanggaran lalu lintas bisa ditekan semaksimal mungkin.

Salah satu upaya yang dilakukan jajaran, sebut Ryan, seperti dengan hadir sebagai pembina upacara bendera hari Senin. Maupun melalui sosialisasi secara langsung disela-sela kegiatan belajar mengajar. “Memang bukan perkerjaan mudah, memberikan pemahanan lalu lintas di kalangan pelajar.

Tapi kita akan terus berupaya semaksimal mungkin,” tegasnya.

Selain den-

gan pembinaan melalui sosialisasi langsung di sekolah, pembinan juga dilakukan dengan penindakan. Dengan menggelar operasi atau razia di sekolah-sekolah. Harapnya, bisa memberikan efek jera bagi pelajar itu sendiri.

Termasuk memberikan penyadaran kepada pada orang tua pelajar bersangkutan. Supaya tidak melepas begitu saja, anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor.

“Para orang tua juga perlu kita berikan penyadaran. Bahwa memberikan anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor, itu menyalahi aturan,” timpal Ryan. Dalam artinya, peran serta orang tua untuk bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar juga sangat diharapkan.

Pasalnya kalau orang tua juga bisa ikut terlibat secara aktif, maka upaya menekan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar akan bisa lebih maksimal lagi. Ketimbang hanya mengandalkan aparat kepolisian saja.

“Tidak akan bisa maksimal, kalau hanya bergantung kepada aparat kepolisian saja. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan,” tandasnya. (kir)

L. Ryan Aditya

(Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) Seorang pemuda berinisial SF (21) asal Dusun Dasan Paok, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng), Selasa (29/9) kemarin, ditangkap tim Buser Polres Loteng. Ia ditangkap karena diduga terlibat penculikan, atas nama AF gadis dibawah umur yang tidak lain tetanggnya sendiri. Korban saat ini masih tercatat sebagai siswi kelas XI, salah satu SMA di Kecamatan Janapria.

“Pelaku sekarang sudah diamankan di Mapolres Loteng.

Untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Kaur.

Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, S.IK.M.H., Selasa sore kemarin. Pelaku sendiri ditangkap di Puskemas Mujur Praya Timur, sekitar pukul 13.55 Wita, saat sedangkan berobat.

Ery menunturkan, kejadian dugaan penculikan tersebut berlangsung pada Senin (28/9) siang kemarin. Kala itu, korban hendak pulang ke rumah dari sekolahnya. Dengan menggunakan sepeda motor, korban berboncengan dengan teman satu sekolahnya.

Sesampainya di pertigaan jalan umum Dusun Lingkuk Buak Barat Desa Saba, korban dicegat oleh orang tak dikenal yang menggunakan cadar. Begitu korban berhenti, orang tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai korban. Tiba-tiba datang tiga orang lainnya yang menarik dan memaksa korban masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam.

Begitu berada di dalam mobil, korban ternyata mengenali pelaku diantara para pelaku dugaan penculikan lainnya.

Beberapa saat kemudian, korban akhirnya menyadari kalau dirinya dibawa ke Dusun Telaga Bagek Desa Keruak Lombok Timur (Lotim) untuk diajak kawin. Bahkan korban mengaku sempat disekap.

Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi Polsek Janapria untuk membuat laporan. Atas dasar laporan tersebut, polisi kemudian bergerak melakukan pengejaran. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban yang sempat menghubungi orang tuanya selama disekap.

“Jadi pada malam hari setelah kejadian, orang tua korban langsung melapor ke polisi,” terang Ery. Setelah melakukan identifikasi, polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku. Adapun pelaku lainnya, kini masih dalam pengejaran.

Pelaku sendiri dijerat dengan Pasal 332 KUHP Jo Pasal 76 huruf f UU. No. 35 tahun 2014 yang diubah dengan UU. No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Pasalnya, korban masih di bawah umur. Dan, saat kejadian berlangsung korban masih menggunakan seragam sekolah. Dengan ancaman hukuman maksimal selama 7 tahun penjara. (kir)

Mataram (Suara NTB) Sidang sengketa informasi antara Prof. Dr. Zainal Asikin, dkk dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus berlanjut, Selasa (29/9) dengan mendengarkan keterangan dua saksi ahli yang didatangkan BPPD NTB. Sementara itu, pemohon dalam hal ini Prof. Zainal Asikin, dkk tetap bersikukuh bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik.

Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, dalam persidangan yang digelar di kantor Komisi Informasi NTB, Selasa (29/9) kemarin, dua saksi ahli yang didatangkan tidak dapat menjelaskan pokok perkara. “Mereka tidak dapat menjelaskan mengapa menolak untuk memberikan data yang diminta oleh pemohon,” kata Imam.

Ia mengatakan, keterangan dua saksi ahli yang dihadirkan BPPD NTB sebagai termohon tidak menyentuh pokok perkara. Sehingga, pihaknya mengabaikan keterangan dua saksi ahli tersebut. “Kami berharap ahli yang dihadirkan berkaitan dengan itu (pokok perkara).

Saksi ahli tidak menjelaskan, sebagimana kaitannya dengan pokok perkara,”ucapnya.

Dalam sidang berikutnya, kata Imam, pihaknya sebagai pemohon akan menyampaikan kesimpulan mulai dari awal persidangan sampai persidangan saat ini. Informasi yang diminta terkait dengan penggunaan APBD/APBN tahun 2013 dan 2014. Serta kontrak-kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga beserta sumber pembiayaannya dan mekanisme kerjasama yang dilakukan.

“Artinya tetap kami maknai informasi itu terbuka untuk publik,”pungkasnya.

Dua saksi ahli yang didatangkan termohon dalam hal ini BPPD NTB adalah Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dari Universitas Mataram, Prof. Dr Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH, MH. Kemudian saksi ahli yang kedua adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dam Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. Erwadio, MM. Ketua Komisi Informasi NTB, Drs. M. Syauqi, MM mengatakan, kedua saksi ahli tersebut dihadirkan BPPD NTB untuk menjelaskan posisi dalam pengelolaan keuangan. Baik pemohon maupun termohon pada agenda sidang kemarin hanya mendengarkan keterangan dari kedua saksi ahli tersebut. “Agenda berikutnya mendengarkan tanggapan dari pemohon dan tambahan keterangan dari termohon,”pungkasnya.

Kronologis kasus sengketa informasi antara BPPD NTB dengan Prof. Zainal Asikin, dkk tersebut. Pemohon meminta informasi kepada termohon melalui surat tertanggal 24 Mei 2015 yang diterima termohon tanggal 26 Mei 2015. Informasi yang diminta pemohon antara lain asas, tujuan serta visi dan misi BPPD. Kemudian program dan kegiatan organisasi BPPD NTB. Selanjutnya nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya. Selain itu, pemohon juga meminta informasi mengenai pengelolaan dan penggunan dana yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumber luar negeri untuk tahun 2013 dan 2014 dan lainnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Anak Perempuan Paul Walker Gugat Porsche Amerika Serikat Anak perempuan aktor Paul Walker, yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil sport Porsche di California dua tahun lalu, mengajukan gugatan terhadap perusahaan mobil tersebut di Los Angeles pada Senin menurut catatan pengadilan.

Meadow Walker dalam gugatan itu mengklaim bahwa pembuat mobil menghemat dalam fitur-fitur keamanan mobil, yang bisa sepenuhnya mencegah kecelakaan itu atau setidaknya menjaga Walker tetap hidup.

Paul Walker adalah penumpang Porsche Carrera GT tahun 2005 yang dikemudikan oleh Roger Rodas, yang kehilangan kendali kendaraan sebelum mengemudikannya ke arah pepohonan dan tiang di Santa Clarita, barat laut Los Angeles, dan menewaskan kedua pria itu pada November 2013.

Gugatan itu menyatakan Porsche AG (PSHG_p.DE) tahu mobil model itu punya “sejarah masalah ketidakstabilan dan kontrol” dan menambahkan bahwa kait sabuk pengaman di dekat bahu akan tertarik ke arah kompartemen mesin sedang kait di kursi tetap pada tempatnya saat mobil mengalami kecelakaan.

“Ini menghantam tubuh Walker dengan kekuatan ribuan pound, sehingga mematahkan tulang rusuk dan panggulnya, membuat kursinya rata dan dia terjebak dalam posisi telentang, di mana dia masih hidup sampai kendaraannya terbakar satu menit dan 20 detik kemudian,” kata gugatan itu seperti dikutip kantor berita Reuters.

“Tanpa cacat ini di Porsche Carrera GT, Paul Walker akan tetap hidup hari ini,” kata pengaduan itu, menyitir rancangan sabuk pengaman dan masalah lainnya.

Porsche tidak bisa segera dihubungi untuk dimintai komentar pada Senin. Tapi kuasa hukum perusahaan mobil Jerman itu menyatakan pada April bahwa Rodas disalahkan atas kecelakaan yang diikuti dengan pengajuan gugatan jandanya ke unit perusahaan itu di Amerika Utara tahun lalu.

Pengacara perusahaan itu kemudian membantah bahwa ada cacat dalam mobil itu. Kematian Walker pada usia 40 tahun sempat menghambat produksi “Fast & Furious 7”, film terakhir dari serial tentang balap mobil ilegal yang membantu mempopulerkan namanya.

Los Angeles Times melaporkan bahwa Los Angeles County Sheriff dan Patroli Jalan Raya California menemukan laju yang tidak aman sebagai penyebab kecelakaan itu, bukan masalah mesin. Koran itu mengatakan para penyelidik membuat determinasi tersebut setelah berkonsultasi dengan teknisi Porsche. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN Abimana Aryasatya Belajar Jadi Jurnalis Jakarta (Suara NTB) Aktor Abimana Aryasatya banyak bertanya pada kenalannya bagaimana menjadi seorang jurnalis untuk perannya dalam film “3 (Tiga)”.

“Apa sebenarnya yang ingin dicapai, yang mau ditulis,” kata Abimana saat pemutaran film “3 (Tiga)” di Jakarta, Senin (28/6).

Dalam film laga tersebut, Abimana berperan sebagai Herlam, yang dipanggil Lam, yang terjebak antara idealisme yang dianutnya atau ikut larut dengan keadaan di sekelilingnya.

Untuk mendalami perannya itu, Abimana mencoba merasakan bagaimana bila bertentangan pendapat dengan atasan maupun lingkungan sosial. “Ke tantangan apa yang mereka rasakan,” kata dia.

Dalam film ini, Abimana pun harus berkelahi karena tokoh yang diperankannya belajar silat di sebuah perguruan. Beruntung, Abimana belajar bela diri sejak kecil. Ia pun masih belajar di sebuah perguruan silat di Jakarta selama beberapa waktu belakanAbimana Aryasatya gan ini. (ant/bali post)

Halaman 9

Pidi Baiq akan Konser di Warjack Mataram (Suara NTB) Seniman dari Bandung, Jawa Barat, yang dikenal dengan julukan Ayah Pidi Baiq, direncanakan akan datang sekaligus menjadi bintang tamu dalam Pentas Selasa Musik di Warjack, Taman Budaya NTB, Selasa 27 Oktober mendatang.

Novelis yang sebelumnya meniti karir lewat dunia musik ini akan berkunjung dari kota ke kota untuk menyelenggarakan konser.

Hal ini disampaikan oleh musisi Ary Juliyant yang juga berasal dari Bandung, Selas a (29/ 9).

“Mereka akan mampir d i Warjack tanggal 27 Oktober. Sebenernya dia enggak sendiri. Dia sama Ikhsan Scooter naman-

ya, kerabat pemusik yang sama juga dengan dia,” ujar Ary Juliyant.

Pidi Baiq adalah musisi beraliran Balada yang memimpin “kaum” musik The Panas Dalam. Bahkan, dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai “Imam Besar” The Panas Dalam. Ia dikenal banyak orang melalui karya-karyanya, baik berupa lagu atau novel yang terbit dua tahun terakhir ini.

Karakteristiknya, Ayah Pidi Baiq memang selalu menyajikan karya berbau guyonanguyonan yang bertujuan mengundang tawa penikmat kreativitasnya. Tak terkecuali dalam novel berseri yang ditulisnya berjudul “Dilan Dia adalah Dilanku tahun 1990” dan “Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1991” lanjutan dari novel pertama.

Melalui karyanya yang ditulis dalam sebuah blog di media sosial sebelum akhirnya dicetak menjadi buku ini, pembaca sengaja dijebak untuk tertawa. Pidi Baiq, “menyulap” pembaca agar tertawa melalui serpihan-serpihan cerita lucu dan menggelikan dalam novelnya.

Semisal, dalam novel Dilan

seri kedua. Banyak rangkaian cerita tentang kisah tokoh dalam novel yang mampu menyulut pembacanya untuk tertawa. Bisa berupa replika cerita tokoh Dilan yang berkelakar kepada Pacarnya Milea.

“Karakternya dia memang seperti itu, bahkan lagu-lagunya juga banyak mengundang tawa para penikmatnya,” aku Ary Juliyant sesama musisi.

Tetapi, meski karyanya dikemas dalam bentuk kelakar atau goyon semata, tetap esensi dan pesan yang ingin disampaikan selalu menarik dan berisi. Seperti halnya, melalui novel “Dilan” tersebut. Ia mengisyaratkan kepada anak-anak muda tentang bagaimana semestinya menjalankan hubungan percintaan (pacaran). Ia mengajak agar sitiap pembacanya tidak memandang hidup seolah olah sebagai beban, tetapi menjadi jalan yang harus dinikmati dengan tenang.

“Tujuan pacaran adalah untuk putus. Bisa karena menikah, bisa karena berpisah,” pesannya kepada pembaca novel karyanya yang terbit 2015 ini. (met)

Agus Kuncoro Sulit Penuhi Keinginan Anggy Umbara

Rianti Cartwright

Bisnis Roti Kena Imbas

(ant/bali post)

ANJLOKNYA nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat membuat beberapa pengusaha dalam negeri khawatir dengan keberlangsungan usaha mereka. Demikian juga dengan para selebritis yang memiliki usaha sampingan seperti aktris adal Kota Kembang Rianti Cartwright (32) yang menjalankan bisnis bakery, “Ladies Who Bake”.

“Rupiah anjlok berpengaruh ke bisnis aku. Karena untuk kue-kue seperti cherry crumble memang bahannya masih impor,” kata Rianti di Jakarta, Selasa kemarin. Rianti mengatakan, penggunaan bahan-bahan impor tersebut membuat produk kue Rianti mengalami penyesuaian harga sebesar 20 persen tahun ini.

Harga satu loyang cherry crumble, kini dibanderol seharga Rp 450.000. Sehari, bisnis bakery yang sudah dijalaninya selama 1,5 tahun itu mampu memproduksi hingga 15 loyang.

Meski harga kue sudah dinaikkan hingga 20 persen dari harga awal, Rianti mengatakan kuenya tetap laku keras dan sudah balik modal. Selain karena promosi dari mulut ke mulut, promosi lewat media sosial dirasa sangat membantu dalam meningkatkan penjualan.

“Tapi lucunya, meski perekonomian sedang lesu begini, pelanggan di toko kue ku enggak turun. Jadi sepertinya buying power masyarakat Indonesia ini sudah oke,” katanya. Berkat kegemarannya memanggang kue, Rianti hari ini didapuk menjadi brand ambassador biskuit impor asal Malaysia, Julie’s.

Rianti mengaku terinspirasi menambah varian kue yang dijualnya dengan rasa biskuit tersebut, peanut butter. “Ya, mungkin nanti aku bikin peanut butter crumble. Lucu juga itu,” pungkasnya. (ant/bali post)

Rianti Cartwright

USAI PEMUTARAN - Sutradara Film “3” Anggy Umbara (kedua kanan), Produser Arie Untung (kanan) dan para pemeran film berfoto bersama usai pemutaran film untuk media di Epicentrum XXI, Jakarta, Senin (28/9).

(ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PADAMKAN API - Petugas memadamkan api dari mobil yang menewaskan aktor Paul Walker dalam kecelakaan di Valencia, Santa Clarita, California.

Jakarta (Suara NTB) Bermain dalam film laga besutan sutradara Anggy Umbara, aktor Agus Kuncoro mengaku hal yang tersulit adalah memenuhi keinginan sang sutradara.

“Adegan berkelahi, hampir semua sulit. Kita segini kurang, kasih lebih, lebih juga. Dia tetap mau yang pas,” kata Agus saat dijumpai di pemutaran film “3 (Tiga)” di Jakarta, Senin malam. Meski sang sutradara tidak marah, wajah dingin Anggy ia anggap menantang. “‘Oke, bagus, sekali lagi’ begitu sampai 38 kali hahaha,” kata Agus. Menurut Agus, Anggy Umbara termasuk sutradara yang tahu apa yang inginkan dan memiliki standar yang harus dicapai.

“Itu buat kita percaya yang dibuat menarik.” Selain memenuhi keinginan sutradara, tantangan lain yang harus dihadapi aktor berusia 43 tahun ini adalah syuting di tempat yang berair.

“Baju saya ringan tapi kena air jadi 7 kilogram. Ada tambahan beban,” kata dia. (ant/bali post)

Erwin Gutawa: Musisi Harus Jaga Kualitas Jakarta (Suara NTB) Erwin Gutawa berpesan kepada anak didiknya untuk memegang kualitas ketika masuk ke industri musik.

“Industri tantangan banyak. Menjaga kualitas nomor satu,” kata Erwin Gutawa saat peluncuran album “Di Atas Rata-Rata 2” di Jakarta, Selasa kemarin. Industri musik memiliki tantangannya sendiri bagi musisi yang berkecimpung di dalamnya.

Untuk itu, ketika bekerja sama dengan tujuh anak di generasi kedua program Di Atas Rata-Rata, Erwin tidak ingin terburu-buru mengerjakan album.

Usai memilih anak didik hasil mengaudisi ratusan orang, Erwin tidak langsung rekaman melainkan secara perlahan mengajak diskusi orang tua mereka tentang apa yang akan mereka kerjakan.

“Menanamkan ke anak klo sstu nggak ada yang instan,” kata Erwin. Ia juga membekali mereka bagaimana harus bersikap ketika berada di studio, bagaimana bertemu dengan pemusik yang akan mengiringi mereka bernyanyi dan juga cara bernyanyi dalam kelompok.

Erwin juga mendatangkan pakar un-

(ant/bali post)

PENYANYI ANAK - Komposer dan musisi Erwin Gutawa (empat kiri) dan putrinya yang juga penyanyi Gita Gutawa (enam kiri) berfoto bersama tujuh penyanyi anak pada peluncuran album “Di Atas Rata-Rata 2” di Jakarta, Selasa (29/9). tuk berbagi pengalaman bagaimana menghadapi publik. Diantara rangkaian pembekalan untuk memasuki industri musik, Erwin kembali menekankan bahwa kualitas adalah “panglima” dalam dunia tersebut.

“Kalau menomorsatukan kualitas, yang lainnya akan jadi bumbu,” kata dia. Di Atas Rata-Rata adalah proyek idealis Erwin dan Gita Gutawa yang mengedepankan kualitas musikalitas anak. Erwin dan Gita Gutawa pertama kali membuat proyek Di Atas Rata-Rata pada 2013.

“Saya mencanangkan ini berjalan terus, dua tahun sekali,” kata Erwin Gutawa. “Di Atas Rata-Rata 2” berisi 10 lagu yang dinyanyikan oleh tujuh anak berusia 9-13 tahun dengan berbagai genre musik.

Mereka adalah Lyodra (pop), Kafin (jazz), Oliv dan Ola (sweet pop), Rafi (urban pop), Shaquilla (klasik), dan Nada (Melayu).

Yang membedakan album ini dengan proyek sebelumnya adalah sembilan dari 10 lagu merupakan materi baru yang diciptakan Erwin Gutawa, Gita Gutawa dan beberapa pencipta lagu lainnya seperti Raisa, khusus untuk masing-masing anak.

Satu lagu dalam album ini bahkan diciptakan oleh anak dari generasi pertama Di Atas Rata-Rata, yaitu Noni Dju. Di Atas Rata-Rata adalah proyek idealis Erwin dan Gita Gutawa yang mengedepankan kualitas musikalitas anak.

Ayah dan anak itu melakukan audisi, pengkarakteran, lokakarya, konsep musik, pemilihan lagu serta rekaman selama berbulan-bulan di berbagai kota.

Proyek ini juga berusaha mencari dan menggali anak-anak yang memiliki latar belakang musik tradisi. Erwin dan Gita Gutawa pertama kali membuat proyek Di Atas Rata-Rata pada 2013. (ant/bali post)

Warga Ngawi Ciptakan Motif Batik Fosil Trinil Ngawi Seorang warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menciptakan sebuah motif untuk kain batik dengan bentuk fosil Situs Trinil yang menjadi ciri khas daerah setempat.

Pencipta motif batik fosil tersebut adalah Budi Siwi Riyanati, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Ia telah membuat batik tulis dengan motif-motif yang menjadi ciri khas dan keunikan Ngawi, di antaranya, fosil purbakala yang banyak ditemukan di Situs Trinil di tepian Bengawan Solo.

“Saya menggunakan bentuk fosil seperti tulang untuk dijadikan motif batik ciri khas Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah banyak yang suka,” ujar perajin batik fosil, Budi Siwi, kepada wartawan di Ngawi, Senin.

Menurut dia, penggunaan motif fosil tersebut, terinspirasi dari berbagai macam fosil yang banyak ditemukan di Situs Trinil. Dari situ, Budi Siwi lalu menciptakan motif batik fosil yang dipadupadankan dengan motif daun, sulur, dan lainnya.

Tidak hanya motif fosil, pihaknya juga membuat motif lain yang merupakan ikon Kabupaten Ngawi. Di antaranya, Benteng Pendem Ngawi dan daun jati.

Budi Siwi menjelaskan, pembuatan batik motif fosil tersebut telah ia jalani sejak belasan tahun yang lalu. Namun seiring waktu, hanya usaha batiknya yang masih bertahan dan mampu menembus

pasar luar wilayah Ngawi.

Dalam satu bulan, usaha industri rumah tangga batiknya mampu memproduksi batik tulis hingga 200 lembar dengan berbagai moif. Sedangkan batik yang paling banyak disukai adalah bermotif fosil.

Adapun, satu lembar batiknya dihargai bervariasi mulai dari Rp70 ribu hingga Rp1 juta tergantung kesulitan motif dan bahan kain batiknya.

“Ada yang terbuat dari kain sutera, sehingga hasil batiknya lebih halus. Harganya bisa mencapai ratusan ribu hingga satu juta Rupiah,” ungkapnya.

Salah satu pengunjung gerai batik setempat, Argo mengatakan sangat terkesan dengan batik motif fosil hasil produksi kerajinan batik pimpinan Budi Siwi. Ia menilai batik motif fosil sangat unik.

“Saya penasaran dengan batik motif fosil. Setelah saya datangi tempatnya dan melihat, ternyata memang unik.

Selama ini motif batik cenderung umum berupa daun ataupun sulur, namun motif fosil ini berbeda. Yakni ada gambar tulangnya yang digabung dengan daun dan bunga,” tuturnya.

Karena banyaknya peminat, omzet Budi Siwi setiap bulannya bisa mencapai Rp30 juta. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, Budi Siwi juga mampu memberi lapangan pekerjaan para ibu rumah tangga di desanya. Hingga kini, jumlah karyawan Budi Siwi sudah mencapai 13 orang. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Terus Berbenah KEBERADAAN sekolahsekolah pelayaran termasuk SMK Pelayaran Mataram semakin diuntungkan dengan adanya kebijakan pengembangan tol laut dan kemaritiman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus terus berbenah.

Pendiri dan Pembina SMK Pelayaran, Capt. Solikin, SE., M.Mar, kepada Suara NTB Selasa (22/9), menjelaskan pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, per(Suara NTB/dok) tumbuhan industri kemaritiSolikin man akan semakin pesat ke depan dan mengalami pertumbuhan drastis, belum lagi jalur logistik dunia hampir 90 persen menggunakan jalan laut.

Untuk itu, pihaknya pun terus melakukan pembenahan baik dari aspek pemenuhan infrastruktur, kesisteman dan kualitas SDM. Semua hal itu penting dilakukan untuk mencapai approval pendidikan bertaraf internasional dari International Maritime Organization (IMO) yang beranggotakan 172 negara melalui Kementerian Perhubungan. “SMK Pelayaran Mataram tengah membenahi tiga unsur tersebut, paling lama tahun depan semuanya bisa terwujud,” klaimnya.

Hal lain yang lebih membuat Solikin optimis target tersebut dapat terwujud ialah basis pengembangan SDM di sekolah yang memiliki basis kearifan lokal dan religiusitas. Menurutnya, dengan modal masyarakat khususnya masyarakat Lombok yang agamais, tentunya sedikit mudah untuk membentuk karakter calon taruna/taruni SMK Pelayaran. Hal itu akan berdampak pada karir di dunia kerja yang hampir 80 persen nantinya ditentukan oleh sikap dan prilaku (attitude). Belum lama dampak globalisasi dengan segala efeknya akan menambah ketat persaingan di dunia kerja.

“Sukses dunia kerja ditentukan oleh emosional dan spiritualitas. Aspek itulah yang akan memenangkan persaingan di kancah global saat ini. Untuk itu pembentukan character building menjadi perhatian pihak sekolah,” jelasnya.

Selain pembentukan character building, sebagai calon perwira kapal, mereka juga dilengkapi dengan kemampuan hard skill untuk dapat mengoperasikan kapal melalui media computer base test (CBT), sehingga lulusannya memiliki mindset global. (dys)

Halaman 10

PKBM di Lotim Masih Andalkan Pendanaan Pemerintah Selong (Suara NTB) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diprediksi akan mati suri. Hal itu disebabkan PKBM di Lotim sebagian besar tidak melaksanakan kegiatan, karena terkesan tidak memiliki dana dan bersifat swadaya. Namun, setelah mencuatnya kabar pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk PKBM itu, sejumlah PKBM yang sebelumnya tidak aktif banyak yang mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim.

“Untuk kesetaraan itu kan tidak ada dana, akan tetapi dengan adanya kabar bahwa ada dana dari pusat itu untuk pelaksanaannya, maka beberapa PKBM saat ini sudah mulai aktif dan daftar kembali. Saat ini juga masih dalam proses pendataan terkait PKBM yang masih aktif melaksanakan kegiatan,” ujar Kepala Seksi Keaksaraan dan Dikmas Bidang Pen-

didikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Dikpora Lotim Rasyid Rido, SPd, Selasa (29/9).

Selain itu, lanjutnya, untuk masyarakat yang ingin mendaftar Paket B dan Paket C, Rasyid meminta masyarakat mendaftar melalui PKBM-PKBM terdekat. Asalkan saat mendaftar seperti melampirkan rapor terakhir, ijazah terakhir, KTP dan

sejumlah persyaratan lainnya.

“Untuk mendaftar paket C bisa langsung melalui PKBM. Kita dari Dikpora hanya melakukan pembinaan,” jelasnya.

Ditanya mengenai keharusan mengikuti pembelajaran, Rasyid menjelaskan, tergantung dari pendaftar berhenti sekolah. Jika dia berhenti di kelas tiga SMP maupun SMA dan mendekati UN. Maka bisa

masyarakat itu langsung mengikuti UN untuk mengikuti paket B ataupun paket C. Akan tetapi, jika berhenti pada kelas satu atau dua, maka masyarakat tetap harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM dengan pertemuan tiga kali dalam seminggu. “Harus ikut belajar, kecuali yang sudah kelas tiga SMP atau SMA. Karena nanti akan berpengaruh terhadap kom p o n e n dalam penilaian rapornya,” jelasnya. (yon) Rasyid Rido (Suara NTB/dok)

Siswa di Bima Paling Banyak Terima KIP Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar pemerintah pusat tertinggi di Provinsi NTB. Ditemui Suara NTB, Selasa (29/9), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Provinsi NTB, Hj. U’um Umaiyah menyebut jumlah penerima KIP di Kabupaten Bima mencapai 15.444 siswa.

Selain Kabupaten Bima, peringkat terbanyak disusul Kabupaten Lombok Tengah mencapai 7.547, Lombok Timur sebanyak 6.475, Sumbawa mencapai 4.388, Dompu 3.357, Lombok Barat 3.033, Kota Bima 2.038, KLU 2.000, KSB 1.053 dan Kota Mataram sebanyak 673 siswa. “Jumlah itu berdasarkan usulan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara untuk sekolah-sekolah yang belum mengurus Dapodik, secara langsung diberikan peringatan terlebih dahulu dan diminta segera mengisi dan memperbaiki dapodik agar siswa kurang mampu di sekolah bersangkutan dapat memperoleh bantuan pemerintah.

Dikatakan U’um, siswa penerima bantuan KIP berasal dari siswa tidak mampu yang diusulkan pihak sekolah berdasarkan dapodik. Menurutnya, program KIP pada dasarnya sama dengan program pemerintah terdahulu, yakni Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa kurang mampu. Sehingga kriteria siswa yang layak menerima bantuan KIP juga sama dengan kriteria penerima BSM. Mereka menerima bantuan sebesar Rp 1 juta setiap tahunnya. “Untuk uang, mereka sudah terima langsung masuk ke rekening masing-masing siswa. sedang untuk kartu KIP belum diterima karena masih menunggu sinkronisasi data,” jelasnya. (dys) Hj. U’um Umaiyah (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/met)

BEDAH BUKU- Penulis I Nyoman Wijana (paling kiri) bersama dua orang narasumber saat membedah buku manajemen pendidikan anak–anak telantar di Aula Rektorat Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (29/9).

STAHN Gde Pudja Mataram Tawarkan Model Pendidikan Anak Telantar Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menawarkan model pendidikan anak telantar berbasis kemasyarakatan. Model pendidikan seperti itu ditawarkan dalam buku “Manajemen Pendidikan Anak–anak Telantar” yang dibedah di Aula Rektorat STAHN Gde Pudja Mataram, Selasa (29/9).

Buku yang ditulis Ketua Jurusan Dharma Acarya sekaligus Dosen Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos, MSi, MPd ini merupakan hasil riset terhadap kehidupan anak–anak telantar di Kota Mataram. Buku yang dikaji menggunakan pendekatan teori–teori kritis ini menyajikan realitas sosial serupa cermin kehidupan anak–anak yang terpinggirkan. Mereka yang termarginalkan berhadapan dengan kenyataan terpahit dalam kehidupan yakni tidak mampu mengakses pendidikan.

“Sesungguhnya, menurut perspektif hukum, tidak ada anak yang telantar. UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhap mendapatkan pendidikan,” ungkap penulis Nyoman Wijana.

Menurutnya, selain mendambakan akses pendidikan, anak–anak telantar sebagai kaum yang terpinggirkan tersebut membutuhkan kasih sayang orang tua. Melalui pendidikan yang berbasis masyarakat itu, anak– anak yang terpinggirkan dapat disentuh rasa kasih sayang dalam lingkungan kemasyaraka-

Workshop Jurnalistik

Wadah ’’Training’’ bagi Pegawai dan Dosen IAIN Mataram (Suara NTB) Rabu (30/9) ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram akan menggelar workshop jurnalistik bagi para dosen dan pegawai di lingkup IAIN Mataram. Dijadwalkan hadir sebagai pemateri Penanggung Jawab Harian Umum Suara NTB dan Direktur Global Radio FM, H. Agus Talino dan Auliyah Iswahyudi, M.Kom. Ketua Panitia Workshop Jurnalistik IAIN Mataram, Drs. Tamjidillah, M.Pd, menjelaskan, workshop jurnalistik merupakan wadah training bagi para pegawai dan dosen yang berhubungan langsung dengan Humas IAIN Mataram. ‘’Kegiatan workshop jurnalistik merupakan agenda tahunan dan bagian dari program kerja Bagian Humas IAIN Mataram,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/9).

Pria yang juga menjabat Kabag Humas IAIN Mataram ini berharap agar nanti selepas mengikuti workshop jurnalistik, para peserta mampu menyusun dan menulis beritaberita guna menyebarluaskan informasi IAIN Mataram ke tengah-tengah masyararakat.

(Suara NTB/dok)

Tamjidillah “Kita berharap agar mampu melahirkan pegawai-pegawai yang kritis dan dapat menggali kembali potensi-potensi yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri khususnya dalam bidang tulis menulis,” terangnya.

Menurut Tamjidillah, jika me-

lihat peranan dan perkembangan informasi dewasa ini, tentunya setiap orang wajib memahami dan memiliki pengetahuan mendasar tentang jurnalistik termasuk bagi para pegawai. Selain itu, workshop jurnalistik sangat penting bagi para pegawai sebagai bentuk pengembangan diri mereka dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pegawai.

Untuk itulah, Humas IAIN Mataram menggelar workshop dengan tujuan membekali civitas akademika IAIN Mataram dalam rangka perkembangan fungsi Kehumasan di IAIN Mataram serta mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan jurnalis.

Selain itu, kegiatan workshop jurnalisitk ini diharapkan mampu menghasikan rekomendasi positif dari para peserta terhadap pengembangan fungsi Sub Bagian Humas dalam melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi sebagai jembatan penghubung institusi IAIN Mataram ke tengah-tengah masyarakat. (dys)

tan. Ini sekaligus mewakili anak–anak yang tidak memiliki orang tua lagi (meninggal).

Buku yang diterbitkan tahun 2013 tersebut dibedah Drs. I Ketut Widiada,M.Pd dan Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag, MPdH. Oleh penulis, sebetulnya buku itu merupakan desertasi yang dikerucutkannya kemudian disajikan dalam karya tulis ilmiah yang mudah dikonsumsi pembaca.

Pembedah pertama I Ketut Widiada mengkritik,

agar buku tersebut tidak sekadar menyampaikan informasi semata. Sebuah buku harus menyertakan hasil analisa–analisa mendalam tentang isu yang diangkat. Ulasan dari hasil analisa tersebut yang kemudian diharapkan menjembatani penyelesaian persoalan–persoalan tertentu.

“Buku ini memberikan makna tentang anak telantar.

Meskipun tulisan ini tidak menyelesaikan masalah, paling tidak ini menjadi semacam evaluasi terhadap persoalan–persoalan realitas sosial,” tandasnya. (met/*)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Lukaku Dua Gol, Everton Menyodok

Zigi Dipanggil Pelatnas

Dugaan Keberpihakan Wasit di Popnas Menguat

Manchester United vs VfL Wolfsburg

Setan Merah Siaga Penuh Manchester Manchester United harus memasang kewaspadaan penuh saat menjamu VfL Wolfsburg dalam lanjutan babak grup Liga Champions matchday kedua, Kamis (1/10) dinihari nanti.

Michael Carrick menyebut VfL Wolfsburg sebagai lawan yang patut diwaspadai. United penah mengalahkan Wolfsburg dua kali di babak grup pada 2009 silam, di mana tim Setan Merah mencatatkan kemenangan 2-1 di Old Trafford sebelum mengamankan skor 3-1 di Volkswagen Arena.

Carrick sendiri waktu itu turut menyumbang gol di Old Trafford – selain Ryan Giggs – dan di Jerman penyerang Michael Owen menjadi pahlawan kemenangan berkat hattrick yang ia bukukan.

“Saya mencetak gol melawan Wolfsburg waktu itu,” ujar Carrick kepada Inside United dan dikutip dari goal. “Itu adalah musim 2009/10. Saya ingat laga tandang itu sebagaimana kami memiliki tim tambal sulam – saya, Fletch (Darren Fletcher) dan Pat (Patrice Evra) bermain di lini belakang.

Saya cukup yakin saya bermain sebagai bek tengah bersama Pat dan Fletch bermain di bek kanan, namun Michael Owen mencetak sebuah hattrick. Saya ingat yang itu!”

“Kevin De Bruyne waktu itu merupakan seorang pemain yang bagus buat mereka (sebelum bergabung dengan Manchester City) namun, dari apa yang saya lihat, mereka adalah tim yang bagus.

“Bagi tim Jerman yang lolos dari liga mereka [Bundesliga], mereka pasti kuat dan Anda tidak boleh menganggap remeh mereka. Ini akan menjadi laga yang berat namun di sini tidak ada laga yang mudah di Liga Champions.” (ant/bali post) Michael Carrick (Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Everton berhasil mengalahkan tuan rumah West Brom dengan skor 3-2 pada pertandingan lanjutan Liga Inggris, Senin malam.

West Brom berhasil unggul dua gol lebih dulu melalui Berahino pada menit 41 dan Dawson menit 54. Namun pasukan Roberto Martinez membalas melalui dua gol yang diciptakan Lukaku pada menit 55 dan 84, serta Kone pada menit 75.

Menurut laman Primier League, hasil ini membuat nilai tim berjuluk The Toffees menambah tiga poin menjadi 12 dari tujuh pertandingan. Everton mencatat tiga kemenangan, tiga seri dan satu kali kalah.

Akibatnya posisi Everton di klasemen sementara melonjak empat tingkat dari sembilan menjadi kelima antara lain menggeser Tottenham Hotspur yang pada Sabtu menenggelamkan Manchester City 4-1.

Nilai Everton ini hanya selisih satu poin dengan West Ham United dan Arsenal yang berada di urutan ketiga dan keempat.

Namun Everton harus hati-hati karena ada tiga tim lain yang memiliki nilai sama 12 yakni, Hotspur, Cyrstal Palace dan Leicester City. Peringkat Everton lebih tinggi karena selisih gol yang lebih baik. Pertandingan berikutnya, 4 Oktober, Everton akan menjamu Liverpool yang kini hanya menduduki urutan kesembilan. (ant/bali post) MENUNJUK LANGIT - Romelu Lukaku menunjuk langit untuk merayakan salah satu dari dua gol kemenangan yang ia cetak ke gawang West Brom dalam lanjutan Liga Inggris.

(Suara NTB/ist)

Sepak Takraw

Tim Putra NTB Gagal Raih Tiket PON Mataram (Suara NTB) Kiprah tim sepak takraw NTB merebut tiket PON di kategori tim berakhir setelah dipaksa menyerah 0-2 (6-21 dan 10-21) oleh tim Jatim di babak semifinal putra Kejurnas Sepak Takraw Pra-PON di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (29/9) kemarin.

Kekalahan tersebut membuat tim putra NTB kehilangan kesempatan merebut tiket ke PON di kategori tim, sementara tim Jatim melenggang mulus ke babak final sekaligus merebut tiket PON Jabar 2016.

Pelatih tim Sepak Takraw NTB, Slamet S.Pd, yang dimintai komentar terakait kekalahan timnya mengatakan kekalahan tim NTB lebih disebabkan pada faktor persiapan tim yang minim. Tim sepak takraw NTB hanya menjalani pemusatan latihan selama satu minggu tampil di event tersebut, sementara daerah lain menjalani latihan bertahun-tahun.

“Persiapan anak-anak sangat kurang. Kita diberi waktu hanya satu minggu untuk mempersiapkan atlet,

sementara daerah lain seperti Jatim, Jateng, Bali, Kaltim, melaksanakan persiapan cukup panjang,” ucapnya.

Tim NTB yang diperkuat Opan Suprianto, Hari Irwansyah, Arahman, Wirasmadi dan kawan-kawan memang belum siap menghadapi event itu. Tak heran bila tim NTB dibuat tidak berkutik oleh Jatim di babak semifinal.

Meski langkah NTB dipatahkan oleh Jatim, namun penampilan anak-anak NTB juga patut diapresiasi, pasalnya di babak penyisihan Pool A, tim NTB berhasil berhasil meraih posisi runner up (juara dua).

Peringkat kedua itu diraih setelah tim NTB berhasil mengalahkan tim tetangga, Bali dengan skor 2-1. Sementara juara Pool A saat itu diraih oleh

Jateng. Maklum Jateng berhasil mengalahkan tim Bali dan NTB dengan kemenangan dua set langsung. Sayangnya, petualangan tim putra NTB harus berakhir lantaran dikalahkan oleh tim Jatim 2-0 di babak semifinal sore harinya. Kabarnya tim Jatim akan melawan tim Jateng di babak final, Rabu (30/9) hari ini.

Di pertandingan lainnya tim sepak takraw putri NTB juga berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan tim Kaltim 2-1 di babak penyisihan Pool A putri, Selasa (29/9) kemarin. Hingga berita ini ditulis, laga semifinal tim putri NTB dengan Jatim masih berlangsung sehingga hasilnya pun belum bisa diketahui.

Panitia Pertandingan, Jufri S.P yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi menga-

Arema Bertemu Sriwijaya di Semifinal Piala Presiden Jakarta (Suara NTB) Arema Cronus akan bertemu Sriwijaya FC pada pertandingan semifinal Piala Presiden 2015 berdasarkan hasil pengundian (drawing) yang dilakukan oleh Mahaka Sports and Entertainmet selaku promotor di Hotel Century Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Tim yang berjuluk Singo Edan itu jika didasarkan hasil drawing keluar nomor dua dan harus bermain tandang.

Namun, karena sebelumnya ada kesepakatan terkait dengan kabut asap di Palembang, maka Arema berbalik menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (3/10).

“Karena ada kesepakatan yang telah ditandatangani, kami tidak mempermasalahkan meski harus menjadi

tuan rumah terlebih dahulu. Yang jelas kami siap bermain dengan siapa saja,” kata General Manager Arema Cronus, Rudy Widodo di sela drawing.

Menurut dia, sejak awal Arema tidak memilih siapa calon lawan yang akan dihadapi di semifinal karena pihaknya sudah mempersiapkan tim dengan baik. Apalagi Cristian Gonzales dan kawankawan saat ini dalam kondisi terbaik.

Selain itu, kata dia, Arema Cronus sudah cukup mengenal karakter Sriwijaya FC karena pada babak penyisihan sudah bertem u bahkan mampu m e n galahkan.

Namun Arema tidak mau gegabah di babak empat besar ini karena iklim persaingan akan lebih ketat.

“Walau pernah bertemu, di semifinal bobotnya beda. Sriwijaya pasti lebih konsen dan akan berusaha membalas kekalahan,” katanya menambahkan.

Meski kondisi berbeda, peluang Arema untuk meraih hasil terbaik pada pertandingan pertama semifinal pertama ini tetap terbuka karena hampir semua pemain yang ada bisa dimainkan.

Hanya ada Samsul Arif dan Fery Aman Saragih yang terkena akumulasi kartu kuning.

“Pemain dalam kondisi bagus.

Tidak ada yang cedera. Yang jelas target kami akan yang paling tinggi. Mudah-mudahan target tercapai dan mampu menuju final,” kata Rudy Widodo menegaskan.

Setelah menjalani pertandingan pertama, Arema Cronus giliran akan dijamu oleh Sriwijaya FC satu pekan berikutnya. (ant/bali post)

takan pertandingan kejurnas sepak Takraw Pra-PON itu diikuti delapan provinsi, yakni Jateng, Jatim, Bali, NTT, Kaltim, Kaltara, DI Yogyakarta dan NTB. Pra-PON itu mempertandingkan dua kategori, yakni tim dan regu. Untuk nomor pertandingan kategori tim dipertandingan lebih awal, sementara pertandingan kategori regu diagendakan, Rabu (30/9) hari ini.

Kontingen NTB turun di dua kategori tim dan regu, itu artinya tim-tim yang gagal meraih tiket PON di kategori tim seperti tim NTB masih punya kesempatan untuk merebut tiket PON di pertandingan kategori regu.

Sebab dikategori tim akan diambil dua tim terbaik mengikuti PON Jabar 2016, demikian halnya di kategori regu nanti juga akan diambil dua tim terbaik yang mengikuti PON Jabar 2016.

Anggaran Minim Sekum Pengprov PTMSI

NTB, Jufri S.Pd yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan buruknya persiapan pihaknya dalam menghadapi Pra-PON ini. Diakui Jufri, minimnya persiapan tim sepak takraw NTB karena memang pihak PSTI NTB tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan Pelatda.

Mereka hanya mengandalkan bantuan dari KONI dan Pemprov NTB, dan anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk penyelenggaran Pra-PON dan transportasi dan akomodasi atlet NTB yang mengikuti Pra-PON. “Jangankan berpikir melaksanakan Pelatda, bisa melaksanakan Pra-PON saja sudah luar biasa karena anggaran yang kita punya minim sekali,” terang Jufri seraya menembahkan meski persiapan atlet NTB tanpa didukung anggaran yang memadai serta persiapan atlet minim Jufri mengingatkan tim NTB agar tetap tampil maksimal.

Apapun hasilnya itulah yang terbaik. (fan)

Javier Mascherano Dituding Gelapkan Pajak Barcelona Pemain internasional Argentina yang membela Barcelona Javier Mascherano didakwa dengan dua tuduhan penggelapan pajak oleh otoritas Spanyol senilai lebih dari 1,5 juta euro, kata jaksa penuntut umum.

Mascherano, yang didatangkan Barca dari klub Inggris Liverpool pada Agustus 2010, dituding berusaha menyembunyikan pendapatan dari hak-hak citranya dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang berada di AS dan Portugal, kata kantor jaksa, lapor Reuters.

Pemain 31 tahun itu dituding menipu otoritas-otoritas senilai 587.822,01 euro pada 2011 dan 986,907 euro pada 2012, tambah mereka.

Mascherano, yang belum memberi pernyataan kepada publik terkait dakwaan-dakwaan itu, pada bulan ini membayar uang hutang ditambah dana sebesar hampir 200.000 euro, kata kantor itu, dan media lokal melaporkan bahwa hal ini dapat menguntungkan dirinya jika ia dinyatakan bersalah.

Barca tidak memberi pernyataan saat diminta berkomentar. Mascherano merupakan pesepak bola papan atas terkini yang dituding melakukan penggelapan pajak, menyusul pemain-pemain seperti rekan setimnya di Barcelona dan Argentina Lionel Messi, yang terlibat kasus serupa yang melibatkan pendapatanpendapatan dari hak citra.

Messi dan ayahnya dituding melakukan penggelapan sebesar lebih dari empat juta euro kepada negara Spanyol, dengan memasukkan berkas pengembalian yang keliru untuk tahun 2006 sampai 2009. Keduanya menolak tuduhan telah melakukan kesalahan yang disengaja.

Pemain Barca lainnya, penyerang Brazil Neymar, dijadikan sasaran pada gugatan yang diajukan dana investasi Javier Mascherano DIS, yang menuding bahwa pihaknya merupakan korban dari penipuan yang dilakukan pada perekrutan pemain itu dari Santos pada 2013.

Barcelona, mantan presiden Sandro Rosell, presiden petahana Josep Maria Bartomeu, Neymar, ayahnya, Santos, dan dua eksekutif klub Brazil itu menjadi sasaran gugatan tersebut.

Barca mengatakan pihak klub sangat “mematuhi hukum” dan menolak semua tudingan yang ada. Pada kasus pajak lainnya di Brazil, orang tua Neymar pada pekan lalu menolak disebut melakukan pelanggaran setelah hakim membekukan nyaris 50 juta dolar aset-aset sang pemain. (ant/bali post) (ant /bali pos t)

Mataram (Suara NTB) Pemanggilan Ahmad Zigi Zaresta Yuda mengikuti Pelatnas jangka panjang di Jakarta 20 September lalu semakin meyakinkan pengurus karete NTB terhadap adanya dugaan keberpihakan wasit terhadap tuan rumah di pertandingan cabor karate Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jabar, 15 September alu.

Pelatih Karate NTB, Najib Suryawan yakin bahwa kegagalan Zigi Zaresta Yuda meraih medali emas di Popnas di Jabar 2016 lalu bukan karena prestasi Zigi menurun, namun diduga dikalahkan oleh wasit/juri.

Buktinya Zigi yang pernah meraih juara dunia di kelas kata tahun 2014 lalu kembali dipanggil untuk mengikuti Pelatnas Jangka panjang persiapan mengikuti Kejuaraan WKF di Jakarta November 2015. “Kami curiga ada keberpihakan wasit di Popnas, buktinya atlet kami Zigi kembali dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang untuk mewakili Indonesia di Kejuaraan karate WKF di Jakarta bulan November,” ucap Pelatih Karate NTB, Najib Suryawan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (29/9) kemarin.

Menurut Najib, biasanya atlet yang dipanggil mengikuti Pelatnas adalah atlet-atlet terbaik nasional, namun sebaliknya justru atlet NTB, Zigi yang hanya meraih medali perunggu di Popnas justru dipanggil mengikuti Pelatnas, sementara atlet Jabar yang juara kelas Kata di Popnas tidak dipanggil Pelatnas.

Pemanggilan Zigi mengikuti Pelatnas itu menguatkan dugaan adanya keberpihakan wasit terhadap tuan rumah di Popnas. Alasannya sangat sederhana, Zigi yang sebelumnya pernah menjuarai kejuaraan karate dunia itu justru bisa dikalahkan oleh atlet tuan rumah Jabar di semifinal Popnas, sehingga Zigi hanya mampu membawa pulang medali perunggu di Popnas.

Najib sebagai pelatih karate NTB menduga kekalahan Zigi atas atlet tuan rumah Jabar itu ada unsur keberpihakan wasit terhadap tuan rumah, buktinya atlet NTB, Zigi dipanggil untuk mengikuti Pelatnas, sementara atlet dari Jabar yang meraih juara di Popnas tidak dipanggil.

“Saya sudah membaca SK pemanggilan 27 atlet mengikuti Pelatnas jangka panjang, namun tidak ada nama atlet asal Jabar yang juara di Popnas. Justru atlet kita Zigi yang dipanggil,” jelasnya.

Atas SK pemanggilan 27 atlet Pelatnas, Zigi pun sudah berangkat ke Jakarta sejak tanggal 20 September lalu. Najib selaku pelatih karate NTB berharap atlet kebanggaannya itu bisa kembali mengharumkan nama NTB di Kejuaraan WKF di Jakarta November 2015. (fan)

Rabu, 30 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

Rp. 995 Jt

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 30 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

RTH dan Perdebatannya Koreksi APBD Jangan Dianggap Sepele HASIL supervisi terhadap APBD Kota Mataram 2015 telah terbit. Hasil supervisi ini sejatinya sangat berharga bagi Kota Mataram. Gara - gara supervisi inilah, Pemkot Mataram ‘’tersandera’’ dalam sejumlah program.

Begitulah jalan terjal yang harus dilalui Pemkot Mataram dan juga DPRD Kota Mataram dalam menetapkan APBD perubahan. Banyak koreksi dan juga saran yang diberikan oleh BPKP NTB terhadap hasil supervisi itu. Salah satunya adalah saran kepada kepala daerah agar menjatuhkan sanksi kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataram karena dianggap lalai dalam menentukan penerimaan daerah.

Sayangnya Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi justru bungkam setelah terbitnya hasil supervisi itu. Mestinya ada langkah tegas dalam pemberian sanksi kepada TAPD sebagai pihak yang menyusun anggaran. Sikap ini kemungkinan dianggap tidak ada yang istimewa dari hasil supervisi itu.

Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., terlihat santai terhadap sejumlah koreksi maupun saran dari BPKP. Sanksi itu adalah sanksi ringan karena sifatnya administratif. Mestinya apapun bentuk sanksi yang diberikan lembaga auditor itu, harus segera disikapi serius. Pasalnya, sejak terbitnya hasil supervisi sampai saat ini, belum ada progres tindaklanjut dari hasil supervisi itu. Meskipun TAPD berjanji akan memperbaiki sejumlah item belanja maupun penerimaan daerah sesuai hasil supervisi.

Komitmen eksekutif maupun legislatif dipertanyakan. Sebab dengan waktu yang semakin singkat, belum ada pembahasan terkait perubahan APBD Kota Mataram 2015. Meskipun misalnya baik Pemkot Mataram maupun DPRD Kota Mataram berdalih banyak agenda yang harus diselesaikan, mestinya ada skala prioritas. Karena Bagaimanapun APBD perubahan juga menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya warga Mataram.

Untuk itu eksekutif dan juga Dewan diharapkan serius melakukan menyelesaikan APBD. Martabat Dewan salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya menetapkan APBD maupun APBDP. Jangan sampai ada anggapan bahwa eksekutif dan legislatif adalah pemerintahan yang gagal karena tidak mampu menetapkan APBDP. Apalagi saat ini pembahasan APBDP Kota Mataram tentu akan berkejaran dengan dengan pembahasan APBD Kota Mataram 2016.

Untuk itu mestinya eksekutif dan legislatif lebih serius menyikapi hasil supervisi APBD Kota Mataram 2015. Supaya, anggaran yang sudah dihajatkan untuk sejumlah program, dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun tidak dapat dipungkiri akan banyak anggaran kembali ke kas daerah sebagai siapa (sisa lebih perhitungan anggaran).

Seperti diketahui sejumlah program ditengarai tidak akan dapat selesai hingga Desember mendatang mengingat waktu yang tersisa praktis hanya dua bulan. Kalau dikerjakan dengan terburu-buru, hasilnya sudah pasti tidak maksimal. Karenanya koreksi APBD Kota Mataram dari BPKP mestinya tidak dianggap sepele agar APBDP Kota Mataram juga dapat berjalan lancar. (*)

EINGINAN penjabat Walikota Mataram untuk menghentikan segala ijin pembangunan perumahan mendapat respon beragam. Respon paling aktif tentu datang dari pelaku-pelaku industri properti di Kota Mataram. Menurut mereka, pembangunan perumahan selama ini telah sesuai RTRW, tidak dilakukan secara “bandel” oleh pengembang, semua ada prosedurnya.

Hj. Selly sebagai penjabat Walikota Mataram tidak dalam konteks memperhatikan itu.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harusnya 30 persen kian tergerus menjadi alasan kuat baginya untuk segera menghentikan pembangunan perumahan, “Selama ibu menjadi walikota tidak akan diberikan ijin untuk perumahan, karena akan disiapkan untuk RTH,” menurut penjabat Walikota (SuaraNTB, 28/Sep/2015).

Saya tidak dalam rangka memperkeruh keadaan dan mencoba menjustifikasi kebenaran pada posisi tertentu.Segala sesuatu yang muncul dipermukaan nampaknya tidak luput dari pro kontra. Hegel jauh-jauh hari membuat hipotesis yang menggambarkan hal ini, dia menyebutnya sebagai fenomena dialektika, dimana setiap tesis akan muncul yang namannya antithesis dan kemudian berkembang menjadi sintesis.

Posisi Pemerintah Tentu semua maklum posisi pemerintah bukan untuk satu atau dua kalangan. Kebijakan pemerintah harus melingkupi segala kepentingan, segala dimensi sehingga memberi kenyamanan seluruh masyarakat dalam lingkup pemerintahannya. Dalam konteks ini, keinginan pemerintah untuk memoratorium pembangunan perumahan menjadi logis.

Dari segi mana-pun cara kita memandang, tidak ada yang tidak butuh perumahan.

Apalagi pertimbangan urbanisasi, maka membangun perumahan tidak akan ada hentihentinya karena setiap saat orang butuh rumah. Sementara tidak mungkin memperluas lahan di perkotaan. Sehingga, pertimbangan utama harusnya prioritaskan kebutuhan masyarakat Kota yang ada saat ini terlebih dahulu. Pemerintah harusnya menunjukkan apa

Oleh:

Dr. M. Firmansyah (Dewan Penasehat Investasi NTB)

As

RTRW Kota Mataram harus direevaluasi lagi, apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bagaimana sesungguhnya RTH di dalamnya. Seringnya banjir, semrawutnya bangunanbangunan yang ada di Kota Mataram harusnya menjadi jalan untuk melihat kembali tata ruang itu. sebenarnya kebutuhan mendasar masyarakat Kota Mataram saat ini.

Sungguh-pun kuatnya keinginan untuk RTH, tidak mungkin berjalan secara mudah dan otomatis, misalnya pemerintah sekedar meminta pada pemilik lahan untuk tanahnya dijadikan RTH. Pikiran rasionalitas pemilik tanah pasti akan jalan, bila harga tanah yang ditawarkan adalah cocok, akan dijual. Dia tidak akan ambil pusing orang mau dijadikan kebun, pabrik atau kantor, yang penting laku terjual.

Pemerintah harus menyiapkan tata kelembagaan yang jelas bagaimana mekanisme alih fungsi lahan privat menjadi lahan RTH itu. Apakah pemerintah akan membeli dari masyarakat, atau macam mana?

Walau saya sejujurnya seratus persen setuju model pembangunan yang sustainable. Namun bukan berarti harus menanggalkan tata aturan dalam mengelola mekanisme itu.

Bila berharap tanah sawah masih bertahan di kota juga semakin sulit, beberapa lahan sawah yang sekarang ini tersedia sudah diapit dengan pemukiman penduduk. Bahkan air yang mengalir kesawah juga sudah bercampur dengan limbah buangan rumah tangga dan tentu dengan sampah rumah tangga yang juga menggunung.

Saya memprediksikan ke depan yang namanya kota tidak akan ada lagi yang namanya persawahan. Entitasnya akan tersingkir ke pinggir kerumunan kota. Menjadi sulit diterima satu dua petak sawah di kota bertahan sementara di sampingnya telah berdiri kokoh bangunan, untuk menanam padi atau yang lainnya menjadi terhambat. Namun RTH tidak mesti sama dengan sawah bukan?

Tidak Semua Bisa Senang Pelaku properti tentu menjadi terganggu dengan kebijakan penjabat walikota ini, namun saya kira pelaku properti bukan untuk tidak mendukung kebijakan baik. Kebaikan kebijakan pembangunan ukuran utamanya adalah satu hal walaupun turunannya banyak, yaitu “ekonomi berkelanjutan”. Alam yang asri masih tersedia untuk anak dan cucu kita.

Menjadi seorang pemimpin memang perlu berpikir visioner, badannya mungkin saat ini disini, tapi pikirannya 20 bahkan 100 tahun yang akan datang. Langkah pemerintah yang memperbesar jalan raya, menambah jalan-jalan baru di area kumuh adalah langkah yang tepat. Karena terlambat sedikit persoalan yang multikompleks akan siap menghadang.

Tidak semua daerah dengan mudah melakukan pembebasan

tanah untuk kepentingan umum. Dan barangkali ini yang ada di benak penjabat Walikota terhadap maraknya pembangunan properti di Kota Mataram saat ini. Kalau tidak sekarang diatur, lalu kapan lagi.

RTRW Kota Mataram harus direevaluasi lagi, apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bagaimana sesungguhnya RTH di dalamnya. Seringnya banjir, semrawutnya bangunanbangunan yang ada di Kota Mataram harusnya menjadi jalan untuk melihat kembali tata ruang itu.

Semua butuh kejelasan, semua butuh tata aturan yang memayungi.Saya kira itu makna ucapan sahabat saya Pak Anas Amrullah (pelaku properti) yang menghendaki pengusaha dan pemerintah perlu duduk bersama di media ini beberapa waktu lalu. Bila harus diatur maka semua juga perlu diatur tata ruangnya sehingga tidak terkesan tebang pilih.

Saya kira teman-teman yang berbisnis properti akan menerima bila ada kejelasan berbagai tata kelembagaan itu. Karena kenyamanan Mataram bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri warga Mataram.

Maka segeralah disusun tata kelembagaan itu. (*)

Pariwisata, motor tercepat penggerak ekonomi rakyat Rakyat jangan sebatas jadi penonton

*** Realisasi pembangunan rumah tak layak huni baru 30 persen Jangan abaikan kebutuhan rakyat

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 30 September 2015

Alfamart Kembali Gelar Donor Darah Mataram (Suara NTB) Alfamart kembali menggelar aksi kemanusiaan donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan untuk kesekian kalinya itu, merupakan aksi yang secara berkala digelar di Kantor Alfamart Cabang Lombok.

Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari mengatakan, pelaksanaan donor darah itu digelar Selasa (29/9) yang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Perusahaan ingin mengajak karyawan dan masyarakat setempat berpartisipasi membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat di wilayah ini,” katanya.

Menurutnya, setiap acara donor darah yang digelar selalu direspons positif. “Respons karyawan juga bagus.

Malah, karyawan yang sudah terbiasa menjadi pendonor justru menantikan acara donor darah di kantor,” ujarnya.

Donor darah tersebut ditargetkan terhimpun 50 kantong darah. Untuk berpartisipasi mendonorkan darah, peserta bisa langsung datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memenuhi syarat, calon pendonor dapat langsung melakukan donor.

Yudi menambahkan akan terus menggelar kegiatan seperti ini karena saat ini kebutuhan masyarakat terhadap darah masih kurang.

Pihak UDD PMI Lombok Tengah yang diwakili Munzir mengatakan, kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini sudah menunjukan hal yang positif terhadap kebiasaan melakukan donor darah.

“Memang sudah ada peningkatan kesadaran yang cukup bagus dari perusahaan-perusahaan dengan rutin menggelar kegiatan donor darah. Semoga hal ini dapat diikuti oleh instansi swasta lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, setiap bulan pihaknya membutuhkan puluhan sampai ratusan kantong darah, namun stoknya tidak sampai angka tersebut. (r)

BPKP Mulai Hitung Kerugian Negara Dari Hal. 1 Mereka hanya melanjutkan komunikasi dalam ekspose sebelumnya. “Kami melanjutkan koordinasi, termasuk soal DBHCHT,” kata Ngatno kepada Suara NTB sore kemarin.

Sebelumnya, ia mengakui sudah pernah gelar perkara dengan Kejaksaan. Namun karena audit belum bisa diproses, sehingga koordinasi dilanjutkan lagi. ‘’Sekarang melanjutkan komunikasi yang terputus itu. Intinya sudah selesai,” katanya.

Dilanjutkan Ngatno, pada dasarnya untuk menindaklanjuti permintaan audit kerugian negara itu, timnya mulai memproses dokumen, diawali dengan audit investigasi.

Bahkan tidak lanjut sampai ke turun lapangan. Namun hasil sementara, masih ada kekurangan bahan untuk audit, sehingga harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Itulah tujuan dirinya bersama Kepala BPKP mendatangi Kejati kemarin.

“Untuk menyelesaikan perhitungan (kerugian negara, red) ini, kami sebenarnya sudah turun audit investigasi.

Apakah nanti akan turun lagi,

kita lihat nanti,” sambung Ngatno.

Terkait target perampuangan perhitungan kerugian negara kasus DBHCHT yang merupakan kasus warisan Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH dan Fadil Zumhanna, SH, MH itu, dirinya belum memastikan. Apalagi proses audit investigasi sedang berjalan. Tidak menutup kemungkinan koordinasi akan dilakukan lagi dengan Pidsus Kejati NTB jika ada kekurangan data atau dokumen lainnya.

“Kalau ada kurang – kurang data, nanti kami koordinasikan lagi dengan Kejati. Jadi tidak ada target waktu,” terangnya.

Bagaimana sikap Kejati NTB? Hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi.

Kajati NTB Martono yang berusaha dimintai komentarnya siang kemarin, terburu buru masuk ke dalam ruangannya dengan alasan masih ada tamu yang harus ditemui. Demikian juga juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, dikonfirmasi via ponsel tak ada tanggapan. (ars/use)

Tak Capai Target Dari Hal. 1 menargetkan produksi gabah Loteng sebesar 477 ribu ton.

Target tersebut ditambah lagi oleh pemerintah pusat menjadi 544 ribu ton.

“Tapi dengan melihat kondisi musim yang cukup berat, kemungkinan target produksi gabah Loteng tidak akan bisa terwujud sesuai target pemerintah pusat,” ungkapnya. Selain karena musim kemarau yang cukup panjang yang menyebabkan banyak lahan pertanian yang dulunya menanam padi, tidak lagi menanam padi. Luasan arean pertanian Loteng juga tidak bertambah. Bahkan ada kecenderungan berkurang.

Hanya saja, kalau acuannya sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi sebesar 477 ribu ton, kemungkinan besar bisa terwujud. Mengingat luas area tanam pada musim tanam pertama dan kedua tahun ini, cukup luas. Walaupun produksi gabah mengala-

mi penurunan, karena faktor musim kemarau.

“Saat ini capaian produksi gabah sedang dihitung. Tapi kalau acuannya sesuai target pemerintah pusat, kemungkinan besar sulit untuk bisa tercapai,” tandasnya.

Sejak awal Pemkab Loteng sudah pesimis capaian target yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut bisa terwujud. Melihat kondisi lahan pertanian serta musim yang kurang bersahabat.

Bahkan, pada musim kemarau kali ini ada sekitar 350 hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

Tapi dengan upaya maksimal, lahan-lahan pertanian tersebut akhirnya bisa diselamatkan dan bisa panen.

Sehingga paling tidak, bisa mendongkrak produksi gabah Loteng dalam satu musim tanam. (kir)

Berharap Ada Benteng Kuat Dari Hal. 1 Kemungkinan munculnya simbol- simbol partai berlambang palu arit ini pun sedang diintai TNI. ‘’Kalau sampai kami temukan lambangnya (PKI), kami akan sita dan proses pelakunya,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede menjawab Suara NTB, Selasa (29/9) kemarin.

Tapi tidak harus menerapkan tindakan tegas. Pihaknya akan memberikan pembinaan terhadap oknum yang kedapatan memunculkan simbol partai terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu. “Kita akan ingatkan dan beri pencerahan,’’ sebutnya.

Bahaya laten komunis memang patut diwaspadai. Beberapa waktu lalu, di Sumbawa, seorang mahasiwa ditangkap karena pada kaosnya ditemukan simbol palu arit.

Ini menambah daftar kemunculan simbol sama dalam bentuk lain di beberapa daerah di

Indonesia.

Menurut Danrem, sebenarnya sudah ada upaya pencegahan untuk mengantisipasi paham komunis masuk ke ideologi generasi.

Beberapa kali Danrem turun langsung menyampaikan kuliah umum di kampus-kampus, pendidikan bela negara di sekolah – sekolah. “Kesadaran bela negara kepada komponen masyarakat dan mahasiswa ini sudah berjalan dan tetap berlanjut,” kata Danrem.

Sebagai contoh, dilakukannya di IKIP Mataram, juga ke Universitas Mataram (Unram), termasuk Universitas Nahdatul Wathan (NW), berlanjut ke Unizar. “Kemudian kami lanjutkan dengan kegiatan latihan bela negara,” terang Danrem. Dengan cara itu, dia berharap ada benteng kuat dari diri tiap generasi untuk mencegah masuknya paham dan praktik terlarang komunisme. (ars)

Halaman 15

Dari FGD Lalu Suhaimi Ismy (3)

Maksimalkan Bulog untuk Cegah Kerugian Petani Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Perwakilan DPD RI di Mataram, Sabtu (26/9). Peranan Bulog sangat diharapkan untuk menjaga petani dari ancaman kerugian yang dialami pasca panen.

MENURUT Suhaimi Ismy, NTB memiliki banyak sekali komoditas pertanian selain beras yang sebenarnya dapat mengungkit kesejahteraan petani NTB. Sayangnya, seperti di daerah-daerah lainnya, petani yang menanam komoditas-komoditas tersebut lebih sering dirugikan saat panen datang.

“Ketika musim panen, maka harga cabai itu sangat-sangat tidak layak. Dari modal maupun tenaga yang dikeluarkan oleh petani tidak sebanding. Baru-baru ini tomat juga membanjir. Kemudian ada petani yang membuang tomatnya, kemudian diinjak-injak. Demikian juga tembakau. Padahal, dianggap kualitas tembakau Lombok itu sangat bagus. Tapi ketika panen, bahkan untuk modal pun tidak kembali,” ujar Suhaimi.

Menurutnya, Bulog bisa saja mengam-

bil peran sebagai pembeli komoditaskomoditas tersebut. “Jadi dalam kondisi apapun, dia tetap punya standar harga yang sudah dibakukan,” ujarnya.

Ia mengutarakan, dalam lawatannya ke sejumlah negara timur tengah belum lama ini Presiden Joko Widodo mendapatkan gambaran model pengelolaan hasil pertanian yang cukup menginspirasi. Dimana hasil panen dibeli pemerintah, lalu disimpan dalam sebuah cold storage dan dikeluarkan saat komoditas itu mulai berkurang stoknya di pasar. “Mudahmudahan pengalaman itu bisa diterapkan di Indonesia,” ujar Suhaimi.

Regional Manager Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) Wilayah VI Bulog Mataram, M. Ramadhan mengakui saat ini Bulog memang hanya ditugasi mengelola pembelian komoditas beras saja. Untuk beras, saat ini salah satu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kopang, Lombok Tengah bahkan sudah bisa menjual langsung ke Bulog hasil panen mereka.

Menurutnya, Bulog sudah menyiapkan kemudahan bagi petani untuk menjual hasil panen mereka langsung.

“Jangan percaya kalau tengkulak bilang ‘jual ke bulog itu susah’,” ujarnya. Menurutnya, jika ada Gapoktan yang mau menjual hasil panennya langsung ke

(Suara NTB/aan)

DISKUSI PETANI – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB, Lalu Suhaimi Ismy saat berbicara dalam FGD bertema “Kedaulatan Pangan, Menuju Petani yang Sejahtera” di Kantor Perwakilan DPD RI Mataram, Sabtu (26/9).

Bulog, nanti Bulog bisa meninjau lahan yang siap panen, memeriksa kadar air dan spesifikasi lainnya sehingga bisa dibeli sesuai spesifikasi yang diperoleh.

Ia menegaskan, pola-pola semacam ini dibuat guna memutus pengaruh tengkulak sehingga menyengsarakan petani. Hingga saat ini, Bulog sudah menyerap 144 ribu ton beras.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi NTB,

Budi Subagio, mengutarakan, secara nasional tahun ini NTB dibebani target 2,8 juta ton padi, 755 ribu ton jagung dan 133 ribu ton kedelai.

Target yang tinggi itu pun didukung dengan anggaran yang besar. “Kami di Dinas Pertanian sangat terkejut juga.

Karena tahun ini dana di dinas pertanian itu sampai lima ratus miliar. Selama ini paling banyak Rp 100 sampai Rp 200 miliar,” ujar Budi. (aan/*)

Dinas PU NTB Gelar Lokakarya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Mataram (Suara NTB) Dinas PU NTB menggelar lokakarya atau sosialisasi program peningkatan kualitas kawasan pemukiman (P2KKP).

Kegiatan ni merupakan upaya strategis memberdayakan masyarakat dan emmperkuat peran Pemda dalam pencapaian target 100-0-100 dan penanganan kawasan kumuh di perkotaan tahun 2015-2019.

“Yang dimaksud target 1000-100 adalah 100 persen masyarakat mendapatkan akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh dan

100 persen akses sanitasi layak,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Mackhul, M.Si pada acara lokakarya P2KKP NTB di Narmada Convention Hall, Selasa (29/9) kemarin.

Ia mengatakan, masyarakat berhak hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Kerentanan masyarakat akan muncul apabila lingkungan tidak sehat. Jika lingkungan tidak sehat maka masyarakat akan menjadi lemah. Jika masyarakat lemah maka mereka tak akan produktif. Sehingga membutuhkan sanitasi yang layak untuk

mewujudkan masyarakt yang sehat dan produktif.

“Kalau tak layak berpotensi menimbulkan kawasan kekumuhan. Sehingga harus ditangani secara serentak, secara bersama. Program itu menjadi sangat penting. Menjadi kebijakan strategis dari pusat sampai daerah,” ucapnya.

Mackhul mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan program ini dapat tercapai pada 2019 mendatang. Untuk itu, semua level pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/ kota harus bergerak bersama un-

RS Risa Sentra Medika Peringati Hari Jantung Sedunia Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Risa Sentra Medika (RS Risa) memperingati hari jantung sedunia pada Selasa (29/9) kemarin. Peringatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat dunia dan masyarakat NTB pada khususnya, akan pentingnya menjaga kesehatan jantung.

Sebab jumlah masyarakat penderita penyakit jantung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Penderita penyakit jantung di NTB ini semakin meningkat hingga 20%, saya pikir ini karena kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatannya masih sangat kurang,” ungkap Direktur RS Risa dr. Ketut Mendra, MQIH usai pelepasan balon peringatan hari jantung sedunia, di Mataram, kemarin.

Peningkatan jumlah penderita penyakit jantung, menurut dr. Mendra disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksakan kesehatan jantung secara rutin. Sebab, gejala penyakit jantung tidak mudah terlihat jika tidak diperiksa dengan peralatan medis. Selain itu, pola hidup dan pola makan juga sangat mempengaruhi kesehatan jantung.

“Karena kebanyakan dari kita hanya makan makanan yang kita sukai saja tanpa ingin tahu apakah makanan itu diperlukan untuk mengimbangi nutrisi dalam tubuh kita, sehingga memengaruhi terhadap kesehatan juga,” imbuhnya.

Untuk menjaga jantung agar tetap sehat, masyarakat se-

(Suara NTB/lin)

LEPAS BALON - Direktur RS Risa Sentra Medika bersama jajarannya melepas balon peringatan Hari Jantung Sedunia di halaman RS pada Selasa (29/9) kemarin. baiknya melakukan istirahat yang teratur dan makan makanan yang bervariasi. Hal itu bertujuan untuk menyeimbangkan nutrisi dalam tubuh agar kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi. Tidak kalah pentingnya agar terus berkomunikasi dengan tubuh sendiri, yaitu dengan mengamati apa yang dirasakan oleh tubuh. Sehingga setiap hari masyarakat dapat mengevaluasi makanan atau kebiasaan yang tidak baik agar dapat dihindarkan.

“Selain itu, penting bagi kita semua untuk belajar bersyukur terhadap apa yang kita miliki.

Disamping itu, kita juga harus bisa ikhlas terhadap apa yang kita dapati. Hal semacam ini akan membuat pikiran menja-

di tenang, sehingga kesehatan jantung dapat terjaga pula,” ungkap dr. Mendra.

Tirut hadir pada kesempatan itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang sekaligus sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang NTB. Dia mengimbau agar masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan kondisi kesehatan jantungnya dan melakukan olahraga serta pemeriksaan jantung secara berkala.

“Jantung merupakan sumber kehidupan di dalam tubuh kita, sebelum sesuatu yang buruk terjadi sebaiknya segera untuk diperiksakan. Melalui hari jantung dunia ini saya mengajak masyarakat NTB khususnya, untuk menjaga kesehatan sendiri terutama kesehatan jantung kita,” pesan Muhammad Nur. (lin)

tuk mengejar target tersebut.

Menurutnya, peran masyarakat juga sangat penting untuk mencapai target tersebut. Artinya, perlu sinergi semua pihak untuk mencapai target 100 persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak pada 2019.

Untuk NTB, kata Mackhul, akses air bersih di wilayah perkotaan sudah mencapai 80 persen. Artinya, sisanya sebanyak 20 persen itulah yang terus dikejar untuk dicapai sampai 2019 mendatang. Bahkan,

dalam RPJMD NTB 2013-2018, Pemprov NTB menargetkan akses air bersih di daerah ini ditargetkan tercapai akhir 2018.

Hasil lokakarya ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemda kabupaten/kota melalui program yang sedang berlangsung di enam kabupaten/kota dan 219 kelurahan/desa. Kegiatan yang sedang berlangsung saat ini adalah pelaksanaan penyusunan baseline data 1000-100 yang akan menjadi dasar penyusunan profil permukiman dan profil kumuh tingkat kabupaten/kota.(nas)

Peringati HUT Ke-70 TNI

Garnizun Gelar Pengobatan Massal Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian peringatan HUT ke-70 TNI, Selasa (29/9), digelar kegiatan pengobatan massal, bertempat di Desa Suranadi, Lombok Barat. Kegiatan ini salah satu bentuk pengabdian TNI khususnya anggota Garnizun kepada masyarakat.

Kegiatan bakti sosial pengobatan massal ini dibuka oleh Danrem 162/WB, Kol.CZI Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si. Kegiatan pelayanan kesehatan itu diberikan Cuma-cuma, diperuntukan bagi semua usia. Hadir masyarakat mulai dari anak-anak hingga masyarakat lanjut usia. “Selain bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

TNI yang salah satu jati dirinya adalah Tentara Rakyat akan selalu bersama-sama berjuang, berbuat dan bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” kata Danrem Saat itu, berbagai pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat Desa Suranadi, diantaranya operasi katarak, sunatan massal, dan beberapa bentuk pelayanan pengobatan lainnya.

Antusiasme masyarakat Desa Suranadi dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang berobat walaupun menunggu lama, namun warga desa Suranadi terlihat sabar menunggu.

Pada kesempatan sama, Danrem menyampaikan terimakasih kepada instansi terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengobatan massal, sehingga rangkaian peringatam HUT TNI ke-70 dapat berjalan lancar. (ars/*)

Pariwisata, Motor Tercepat Penggerak Ekonomi Rakyat Dari Hal. 1 “Kalau potensi, sebenarnya banyak sekali. Kita punya potensi pariwisata berupa pesona alam yang luar biasa. Kemudian, kita juga kaya dengan kearifan lokal dan tradisi yang juga tidak kalah menariknya di mata wisatawan,” lanjutnya.

Lebih – lebih, daerah ini sudah ditetapkan menjadi koridor V MP3EI untuk pariwisata dan ketahanan pangan. Peluang mengembangkan sektor impian ini menjadi semakin

terbuka melebar. “Saya kita dengan ditetapkannya NTB menjadi koridor lima MP3EI, dan daerah ini menjadi gerbang pariwisata, maka peluang kita akan semakin besar,’’ ujarnya.

Dengan terbukanya peluang besar itulah daerah ini harus mengoptimalkan ikhtiarnya dalam mengembangkan potensi – potensi yang layak dalam industry kepariwisataan. Peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal. Membangun sinergi antara seluruh elemen, baik dari kalangan pe-

merintah, pelaku pariwisata, kemudian masyarakat, aparat dan lain sebagainya menjadi langkah penting dalam menembus jalan untuk meraih cita – cita bersama.

“Pelaku pariwisata di daerah ini memiliki komitmen yang patut dibanggakan. Tinggal, sekarang ini bagaimana kita saling mengakomodir dan menyatukan kekuatan sebagai bentuk sinergi untuk mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah ini,” tandasnya. (met)

Satu Jemaah Haji Asal NTB Hilang dalam Tragedi Mina Dari Hal. 1 Jemaah haji yang wafat sebelumnya sebanyak 45 orang terdiri dari 41 orang jemaah haji asal Indonesia dan 4 orang WNI mukimin. Saat ini jumlah korban meninggal bertambah menjadi 46 orang, dengan rincian korban tambahan adalah Dahlia Sulaiman Hamdan, kloter BTH 14, nomor porsi A3689002.

Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi pada rilis sebelumnya sebanyak 10 orang, telah pulang ke pemondokan sebanyak 3 orang. Sehingga saat ini masih tersisa 7 orang yang dirawat di rumah

sakit. Adapun jumlah jemaah haji yang dilaporkan belum kembali, bertambah dari yang semula dilaporkan sebanyak 82 orang menjadi 90 orang , dimana salah satunya jemaah haji asal NTB. Jemaah haji yang belum kembali itu antara lain, kloter BTH 14 sebanyak 11 orang, Kloter SUB 48 sebanyak 12 orang, Kloter JKS 61 sebanyak 46 orang, Kloter UPG 10 sebanyak 5 orang, Kloter SOC 62 sebanyak 6 orang, Kloter SUB 28 sebanyak 4 orang. Kemudian kloter BPN 5 sebanyak 1 orang, Kloter JKG 33 sebanyak 1 orang, Kloter JKS 21 sebanyak 2 orang, Kloter LOP 9 (Embarkasi Lombok)

sebanyak 1 orang dan kloter SUB 34 sebanyak 1 orang Ditambahkan, tim terus bekerja mencari informasi terkait dengan masih adanya jemaah yang belum kembali ke pemondokan dengan menyisir rumah sakit Arab Saudi dan mengidentifikasi jenazah para korban yang ada di tempat pemulasaraan Al Muaishim, Makkah.

Sementara itu, terkait dengan pemulangan jemaah haji asal NTB mulai dilakukan pada Selasa (29/9). Jemaah haji NTB yang tergabung dalam kloter 1 akan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Selasa (29/9) pukul 18.00 Wita. (nas)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Danrema 162/WB, Kol.CZI.Lalu Rudy Irham Srigede, memberikam sambutan pada acara pengobatan missal serangkaian HUT ke-70 TNI.

Realisasi Pembangunan Rumah Tak Layak Huni Baru 30 Persen Dari Hal. 1 Untuk wilayah Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Utara menjadi satu paket. Kemudian, Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing satu paket. Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa menjadi satu paket. Serta, Dompu, Bima dan Kota Bima menjadi satu paket. “Itu sudah jalan pembangunannya,” tambahnya.

Dalam satu pembangunan baru rumah tak layak huni menghabiskan anggaram sekitar Rp 25 juta per unit.

Dengan jumlah pembangunan baru rumah tak layak huni sekitar 800 unit. Ia mengatakan pada tahun 2016 mendatang juga ada program perbaikan rumah tak layak huni dengan pola pembangunan baru. Pembangunan rumah tak layak huni dengan pola bangun baru

ini, katanya, dilaksanakan oleh pihak ketiga.

“Tahun depan tetap ada.

Jadi kita tetap berusaha untuk terus menganggarkan untuk rumah tidak layak huni dengan pola pembangunan baru. Kan targetnya paling tidak 1.000-2.000 unit rumah tak layak huni yang dibangun baru per tahun,”ujarnya.

Berdasarkan data, sebanyak 267 ribu rumah di daerah ini tidak layak huni. Dari 267 ribu rumah tidak layak huni tersebut, 115 ribu di antaranya dalam keadaan rusak parah, sangat tidak layak untuk ditempati. Kondisi rumah tidak layak huni tersebut tersebar hampir merata di 10 kabupaten/ kota di NTB, antara lain Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Bima dan Mataram.(nas)

Rabu, 30 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

RUPS PT. Gusung Duta Tamisa Putuskan Ganti Direksi Tanjung (Suara NTB) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) digelar PT. Gusung Duta Tamisa Selasa (29/9) kemarin. Rapat itu digelar untuk berbagai agenda, termasuk keputusan pergantian jajaran direksi.

Rapat berlangsung di Hotel dan Restaurant Gili Air, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dihadiri sejumlah jajar a n direksi lam a , disaksikan

juga notaris dan akuntan publik, serta tim lawyer.

RUPS dipimpin langsung Presiden Direktur PT. Gusung Duta Tamisa, Costantino Carrus. Diundang juga Hanase, selaku komisaris dan pemegang sebagian saham atas hotel tersebut, namun tidak hadir. Selain keputusan pergantian direksi, materi pembahasan seputar program tahun 2016 untuk pengelolaan Hotel dan Restaurant Gili Air. Diantaranya, sewa hotel, ganti nama hotel, penjualan aset semua atau sebagian atas hotel tersebut, perubahan anggaran dasar. Juga pembahasan laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik, mulai 2005 sampai Desember 2014, pembagian deviden, pembahasan pemegang saham, penetapan tugas dan wewenang direksi dan anggota direksi.

Dari pembahasan itu, se-

bagian sudah diputuskan saat itu juga. Namun beberapa poin lainnya disetujui namun dibahas lebih detail pada pertemuan berikutnya.

“RUPS sudah dilaksanakan.

Ada dua persoalan, kepemilikan saham dan perubahan manajemen,” kata Munzirin, SH, yang ditunjuk selaku Komisaris pada RUPS itu. Sebenarnya pihaknya sudah mengundang komisaris Hanase, namun tidak hadir setelah panggilan melalui surat dan diumumkan melalui media, tidak hadir hingga RUPS selesai.

Diakui Munzirin, soal manajemen Hotel dan Restaurant Gili Air sedang dalam sengketa di Pengadilan dan masih dalam tingkat banding. Namun dipastikannya tidak akan mempengaruhi keputusan RUPS tersebut.

RUPS akhirnya selesai sekitar pukul 13.00 Wita, dengan poin penting dari keputusan itu menunjuk direksi dan komisaris yang baru. (ars/*)

Presiden Direktur PT. Gusung Duta Tamisa, Constantino Carrus saat memimpin RUPS

(Suara NTB/ars)

Suasana RUPS PT. Gusung Duta Tamisa di Hotel & Restaurant Gili Air, Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, KLU.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Peserta RUPS mengecek dokumen kelengkapan rapat pembentukan direksi dan komisaris PT. Gusung Duta Tamisa.

Akuntan Publik, Alamsyah M. Tahir saat menyampaikan audit keuangan PT. Gusung Duta Tamisa disela sela RUPS.

(Suara NTB/ars)

Penyerahan hasil keputusan RUPS PT. Gusung Duta Tamisa kepada salah seorang karyawan Hotel & Restaurant Gili Air.

Keputusan RUPS PT. Gusung Duta Tamisa, Tanggal 29 September 2015 : 1. Memberhentikan Direksi dan Komisaris yaitu : 1.1 Memberhentikan CONSTANTINO CARRUS sebagai Presiden Direktur, NI LUH SUARNI sebagai Direktur 1.2 Memberhentikan HANASE sebagai Komisaris 2. Mengangkat Direksi dan Komisaris PT. Gusung Duta Tamisa sebagai berikut : 2.1 Mengangkat CONSTANTINO CARRUS sebagai Presiden Direktur, ROMY IRFAN, SH sebagai Direktur I, NI LUH SUARNI sebagai Direktur II. 2.2 Mengangkat MUNZIRIN, SH sebagai Komisaris.

Pemenang, 29 September 2015 Ttd Romy Irfan, SH Direktur

(Suara NTB/ars)

Suasana rapat lanjutan RUPS PT. Gusung Duta Tamisa.

Tragedi Mina

Jemaah Indonesia Wafat Menjadi 46 Orang

Mekkah Jumlah jemaah Indonesia yang wafat dalam peristiwa Mina di Arab Saudi bertambah menjadi 46 orang terdiri dari 42 jamaah haji reguler dari Tanah Air dan empat warga negara Indonesia (WNI) yang telah bermukim di negara itu (bukan jemaah haji reguler).

“Jemaah haji yang wafat pada rilis kami sebelumnya adalah 45 orang dan kini bertambah 46 orang. Tambahan satu korban meninggal atas nama Dahlia Sulaiman Hamdan dari kloter BTH (Batam) 14 dengan nomor passpor A3689002,” kata Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah Arsyad Hidayat, pada jumpa pers, di Mekkah, Arab Saudi, Senin dini hari.

Pada kesempatan tersebut ia juga mengungkapkan jumlah jemaah yang dirawat di rumah sakit pemerintah Arab Saudi berkurang menjadi tujuh orang, setelah tiga jemaah telah kembali ke pemondokan masing-masing.

Tiga jemaah tersebut adalah Zulaiaha Lutan Alam, Arninda Idris Usman, dan Fadilah Abdul Karim Nurdin.

Ketiganya berasal dari 14 embarkasi Batam (BTH 14) Namun ia mengatakan terjadi penambahan jumlah je-

maah yang dilaporkan belum kembali ke pemondokan mereka sejak peristiwa Mina dari sebelumnya 82 orang menjadi 90 orang.

Mereka yang belum kembali berasal dari 1. Kloter 14 embarkasi Batam (BTH 14) sebanyak 11 orang 2. Kloter 61 embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 61) sebanyak 46 orang 3. Kloter 10 embarkasi Makasar (UPG 10) sebanyak lima orang 4. Kloter 62 embarkasi Solo (SOC 62) sebanyak enam orang 5. Kloter 48 embarkasi Surabaya (SUB 48) sebanyak 12 orang 6. Kloter 28 embarkasi Surabaya (SUB 28) sebanyak empat orang 7. Kloter 5 embarkasi Balikpapan (BPN 05) sebanyak satu orang

8. Kloter 33 embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 33) sebanyak 1 orang 9. Kloter 21 embakarkasi Jakarta-Bekasi (JKS21) sebanyak 1 orang 10. Kloter 9 embarkasi Lombok (LOP 09) sebanyak 1 orang 11. Kloter 34 embarkasi Surabaya (SUB 34) sebanyak 1 orang “Penambahan jumlah jamaah yang dilaporkan belum kembali ke pemondokan tersebut terkait baru selesainya nafar sani kemarin, sehingga ketua-ketua kloter baru melaporkan kehilangan anggotannya siang hari (28/8),” kata Arsyad.

Ia menegaskan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1436/2015M akan terus menelusuri dan mencari jemaah yang belum kembali ke rumahrumah sakit pemerintah Arab Saudi dan pemulasaran mayat di Al Muasim. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KORBAN TRAGEDI MINA - Vicky Madya memperlihatkan foto kedua orangtuanya Wisma Widyana Puspitasari (51) dan Ferryza Gani (55) yang menjadi korban tragedi Mina di rumahnya Jalan Belibis, Perumahan Cimahpar II, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/9). Dalam tragedi Mina itu, ibunya Wisma Widyana Puspitasari telah dilaporkan meninggal dunia, sedangkan ayahnya, Ferryza Gani masih hilang kontak.