Snt30102013

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 30 OKTOBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 195 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Potret Daerah Tertinggal Batulante (2)

Pengabdian dalam Pelayanan, Tenaga Medis Taklukkan Pelosok EDAN yang jauh dan sulit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang terdepan dalam pelayanan dasar. Para tenaga kesehatan ini mengabdi tanpa batas. Menjangkau hingga ke pelosok pegunungan. Meski dengan sarana yang terbatas dan kondisi alam yang terjal penuh risiko setiap saat bisa mengancam. Sebagai gambaran, Puskesmas Kecamatan Batulante, memiliki sebaran lima Puskemas Pembantu (Pustu), empat diantaranya berada di daerah sangat terpencil yang harus melayani penduduk empat desa (Tepal, Tangkampulit, Baturotok dan Baodesa) dan 19 dusun. Ditambah, dua Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) dan satu Pos Bersalin Desa (Polindes). Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

(Suara NTB/arn)

JALAN SULIT - Kondisi jalan yang harus dilalui para petugas kesehatan Puskesmas Batulante ketika melakukan program imunisasi ke desa- desa sulit.

Diputuskan Pekan Ini

Status Kasus Dana Hibah KPU Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Indikasi penyimpangan pada penggunaan dana hibah KPU Kota Mataram senilai Rp 5,7 miliar, status kasusnya masih pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Pekan ini, Kejaksaan Tinggi NTB yang menangani kasus ini, akan memutuskan status kasusnya.

Sindikat Internasional BADAN Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB membenarkan adanya peredaran nakoba jenis kokain di Gili Trawangan. Peredaran kokain sindikat internasional ini diduga masuknya ke Indonesia melalui dua jalur yaitu ke Bali dan Gili Trawangan. Kokain ini merupakan jenis narkoba yang hanya dikonsumsi kalangan tertentu khususnya bule. H. Mufti Djusnir Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/her)

SPG Farmasi Diduga Dibantai Mantan Suami Mataram (Suara NTB) Peristiwa sadis menggemparkan warga Lingkungan Monjok Geria Kelurahan Monjok, Mataram, Selasa (29/10). Qomariah alias Mery Sandra Dewi (33) diduga dibantai mantan suaminya, WB. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan berat itu. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka mengenaskan di bagian leher akibat sayatan benda tajam dan luka bacok lainnya di sekujur tubuh. Kendati mengalami 10 luka, korban dalam kondisi selamat . Peristiwa naas itu terjadi sekitar Pukul 11.00 Wita, Bersambung ke hal 5

Gubernur NTB Diundang Rapat Terbatas dengan Presiden Bukittinggi (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (29/10), menggelar rapat terbatas dengan Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi dan enam gubernur lainnya serta Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Bung Hatta Bukittingi. Rapat terbatas ini untuk membahas masalah ketahanan pangan. Enam Gubernur selain Gubernur NTB adalah Gubernur Sumatera Selatan

(Suara NTB/ars)

LEMAH - Kondisi lemah Qomariah alias Mery saat keluar dari ruang Radiologi IGD RSUP NTB.

Di Balik Pembacokan SPG

Dua Tahun Bercerai, Berulang Kali Menolak Rujuk Banyak yang tercengang ketika mengetahui Qomariah alias Mery Sandra Dewi (33) selamat setelah mendapat perawatan di RSUP NTB. Di balik ucapan syukur nyawanya selamat, terselip rasa tidak percaya. Betapa tidak, ada 10 tusukan benda tajam menghujam di kepala, leher, dada, perut dan paha, Sales Promotion Girls (SPG) sebuah perusahaan farmasi ini masih sadarkan diri. RUANG tunggu Instalasi Gawat Darurat RSUP NTB terasa temaram. Tapi lampu neon di beberapa sudut plafon masih cukup menerangi wajah keluarga Qomariah yang tampak sedih. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SAAT AKUR - WB (kanan) dan Mery alias Qomariah saat masih akur, pose bersama dengan seorang anaknya.

Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah Grand Launching 5 November 2013 di Taman Sangkareang

C.03.08.13

TO K O H

‘’Apakah bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau dihentikan, kami akan coba evaluasi minggu ini,� kata Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH kepada Suara NTB. Bersambung ke hal 5

Alex Noerdin, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar. Sedangkan menteri yang hadir adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, Bersambung ke hal 5


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Bantah Tidak Gereget PERNYATAAN Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. Dedy Supriyadi bahwa hampir semua Lurah di Mataram kurang greget dalam implementasi pelaksanaan peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan nampaknya bertolak belakang dengan program yang telah dilakukan oleh lurahlurah di kota ini. Pasalnya, perda tersebut, oleh sejumlah Lurah diklaim sudah maksimal dijalankan untuk menyokong program lisan yang dicanangkan Pemkot Mataram. Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto ketika dikonfirmasi, Selasa (29/10) kemarin mengatakan, perda tentang keber(Suara NTB/cem) sihan telah dilaksanakan seEdi Suharto cara maksimal. Untuk mendukung program lingkungan sampah nihil (Lisan) oleh kelurahan. Suharto membantah kalau Lurah dianggap kurang greget. Sejauh ini, pihaknya telah berupaya menjaga lingkungan. “Itu kan menurut persepsi mereka,” ungkapnya. Menurutnya dalam upaya menjaga kebersihan, tergantung dari karakter masyarakat masing-masing. Tidak semudah itu, lanjutnya, mengubah pola hidup masyarakat di setiap lingkungan. Karena itu, jelas membutuhkan proses yang sangat panjang. Secara geografis, katanya, Tanjung Karang berada di daerah pesisir pantai dan sebagai akses pariwisata. Sehingga upaya menjaga kebersihan dilakukan dengan membentuk kelompok pemuda sadar wisata. Tujuannya mem-backup kegiatan yang mendukung kondisi wisata Loang Baloq aman dan nyaman. Tidak hanya itu, pihaknya juga menggandeng Isbat PMI “Kelurahan Tanjung Karang sudah bentuk kelompok sadar wisata,” sebutnya. Kelurahan, menurut Edi Suharto, tidak hanya fokus mengerjakan persoalan kebersihan, tetapi banyak program yang harus diselesaikan. Ia menyebutkan secara administrasi mengurus KTP, KK, akta dan sebagainya. Belum lagi persoalan kawin selarian dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Tidak seperti SKPD yang fokus mengurusi satu hal dan memiliki tenaga teknis. Menyinggung usulan supaya Lurah yang tidak greget laksanakan Perda Kebersihanm supaya dicopot dari jabatannya, ditanggapi sinis oleh Edi Suharto. Menurut dia, masalah pecat atau mutasi adalah hak prerogratif Walikota dan Wakil Walikota, bukan urusan Kepala Dinas. Yang perlu diketahui, sambungnya, Kelurahan tidak memiliki tenaga teknis yang fokus mengerjakan masalah kebersihan. Oleh karena itu, ia meminta agar SKPD terkait menempatkan tenaga teknisnya dalam upaya menanggulangi kebersihan. (cem)

Banyak Masyarakat Miskin Belum Terserap ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis mempertanyakan pendataan masyarakat miskin yang dilakukan pihak Pemkot Mataram. Hal ini menyusul masih ditemukannya fakta orang miskin belum terakomodir dalam Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Sebab, jika berharap pada Jamkesmas nampaknya agak sulit mengingat pendataan penerima Jamkesmas dilakukan oleh pihak BPS (badan Pusat Statistik). Masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam Jamkesmas itulah yang kemudian oleh Pemda, dalam hal ini (Suara NTB/fit) Pemkot Mataram kemudian TGH. Ahmad Muchlis dirangkul dalam Jamkesda. Pemutakhiran data masyarakat penerima kartu Jamkesda juga telah dilakukan. Bahkan dari kalangan Pemkot Mataram mengklaim bahwa validasi data penerima Jamkesda telah dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah hingga ke tingkatan yang paling bawah seperti RT dan kepala lingkungan. ‘’Kita minta kepada Pemkot Mataram melalui Walikota Mataram untuk lebih memperhatikan data tersebut (data orang miskin, red),’’ ujar Ahmad Muchlis kepada Suara NTB, Selasa (29/10) kemarin. Sebab, ia pun tidak menampik kalau senyatanya memang banyak masyarakat miskin yang belum terserap dalam program Jamkesda itu. ‘’Kita pertanyakan ini, apakah pendataannya yang kurang teliti,’’ imbuh politisi PKS ini. Menurut Ahmad Muchlis, datadata orang miskin, apalagi yang berhubungan dengan hak Jamkesmas maupun Jamkesda, harus terus disempurnakan. Dengan data yang terus disempurnakan, sambung Ahmad Muchlis, diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu Jamkesda. Sebab, pendataan orang miskin, bukan saja dilakukan oleh BPS tapi juga BKBKS dan Dinas Dukcapil. Namun demikian, ia menyayangkan pola pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. ‘’Padahal mereka ini sudah mengikuti pelatihan,’’ cetusnya. Cara mendata orang miskin yang dilakukan petugas, terkesan sekadarnya. Pasalnya, petugas biasanya melakukan pendataan pada pagi hari. Padahal, pada pagi hari, adalah waktunya masyarakat pergi bekerja. ‘’Kalau sekali tidak ketemu, ya ditinggal. Seharusnya didatangi lagi keesokan harinya,’’ saran Ahmad Muchlis. Ia mengimbau, setiap pendataan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat miskin, harus melibatkan semua unsur, hingga ke tingkat RW. Dan, lanjutnya, pendataan tidak boleh berhenti pada suatu hasil. Sebab, bisa jadi jumlah orang miskin bertambah atau sebaliknya. Sehingga dibutuhkan pendataan yang kontinyu. (fit)

LOWONGAN KERJA PT. NIAGA MEDICA

Membutuhkan Tenaga Profesional yang Handal dan Inovatif Untuk Mengisi Posisi : 1. Front Office 2. Sopir Kualifikasi * Wanita ( 1 ) * Menguasai Komputer ( 1 ) * Pendidikan Minimal S1 ( 1 ) * Penampilan Menarik ( 1 ) * Menguasai Jaringan Internet ( 1 ) * Memiliki SIM C ( 1 ) * Pria ( 2 ) * Usia Maksimal 25 Tahun ( 1 & 2 ) * Minimal SMA / Sederajat ( 2 ) * Memiliki SIM A ( 2 )

Lamaran ditujukan kepada PT. NIAGA MEDICA Jl. Panji Tilar Negara No. 204 Mataram

SUARA MATARAM

Halaman 2

Capaian Retribusi Parkir Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Capaian retribusi parkir di tepi jalan umum, mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, hingga Bulan September 2013, realisasi capaiannya hanya Rp 750 juta lebih. Capaian ini, masih jauh dari target retribusi parkir di tepi jalan umum yang pada tahun ini tercatat Rp 1,35 miliar lebih. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (29/10) kemarin menyatakan, pihaknya terus berupaya menggenjot capaian retribusi di tepi jalan umum, mengingat tahun anggaran 2013 efektif

terisa dua bulan lagi. Ia tidak menampik pernyataan kalangan DPRD Kota Mataram yang menyatakan, bahwa di banyak daerah di Indonesia, retribusi parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu sektor penyumbang PAD terbesar. ‘’Memang. Kalau di kota besar iya, saya juga sepakat itu.

Kenapa? Karena kota besar, jadi potensi kendaraan juga tinggi volumenya,’’ ujarnya. Selain itu, masalah space parkir, hampir semua badan jalan, masih tersisa sebagai space parkir. Demikian halnya di Mataram. Meski kondisinya tidak sefantastis di kota-kota besar, namun retribusi parkir

di tepi jalan umum, kalau diurutkan dari semua retribusi yang menjadi target utama PAD di Mataram, termasuk salah satu yang dikatagorikan penerimaannya cukup besar. ‘’Rp 1,3 miliar lebih satu tahun,’’ sebutnya. Meski belum terlalu mencolok, namun Mahfudin berkeyakinan, ke depan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, juga bakal menjadi primadona. Ia menyebutkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum, menjadi potensi yang cukup menjanjikan. ‘’Sehingga nantinya diharapkan bisa men-

jadi primadona,’’ pungkasnya. Disisi lain, meningkatnya volume kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, demikian Mahfuddin menjadi salah satu aspek potensi. Sebab, dengan bertambahnya jumlah sepeda motor, dipastikan bakal berdampak pada meningkatnya penggunaan space parkir di tepi jalan umum. Ditambah lagi dengan maraknya pembangunan ruko, menambah potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Kendati begitu, harus dikaji pula aspek lainnya seperti dampak lalu lintas dan kemacetan. (fit)

Keberadaan Lang-Lang Strategis Jaga Kondusivitas Keamanan

(Suara NTB/nas)

TINJAU - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si didampingi Ketua DPRD NTB HL. Sujirman meninjau pasukan saat apel di Halaman Kantor Gubernur NTB kemarin. Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin,SH,M.Simengungkapkankeberadaan lang-lang cukup strategis dalamturutsertamenjagakondusivitaskemanandidaerahini.Menurutnya, apel besar petugas lang-lang sePulauLomboktahuninimerupakan momentum yang sangat baik untuk bahwamasalahkeamananmerupakantanggungjawabbersama,bukan hanya tugas aparat kepolisian. “Harapannya bisa semakin

menumbuhkan kesadaran, motivasi dan dorongan untuk turut serta menjaga keamanan di daerah kita,” kata Wagub di Mataram, Selasa (29/10) siang kemarin. Pada, Selasa (29/10) pagi, seluruh petugas lang-lang se- Pulau Lombok mengikuti apel besar di Lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB. Apel diikuti juga aparat kemanan dari kepolisian dan TNI. Aminmemberikanapresiasiterhadapkeberadaanlang-langdidaer-

ah ini. Pasalnya, lang-lang merupakan suatu lembaga kemananan yang sudah ada sejak zaman dulu. Iamelihat,keberadaanlang-langini menunjukkan betapa orang-orang terdahulu sangat mementingkan kondusivitas keamanan. Pada saat ini, lanjutnya, kemananan merupakan faktor yang sangat penting untuk menarik minat investasi. Untuk itu, keberadaan lang-lang dinilai cukup penting untuk menjaga kondusiv-

Berkunjung ke ’’Kampung Bentor’’

Jadi Mata Pencaharian, Khawatir Ditertibkan Petugas Siapa sangka, istilah Bentor, sebutan untuk becak motor yang dulunya hanya ada di kota-kota besar di Indonesia, hadir juga di Mataram. Bahkan semakin lama jumlahnya makin menjamur. Bahkan di Kota Mataram, ada sebuah kampung yang selalu ramai dengan hiruk pikuk bentor yang lalu lalang mengangkut penumpang. ADALAH Kelurahan Monjok, secara tidak langsung mengukuhkan diri sebagai ‘’kampung bentor’’. Dengan memanfaatkan terusan Jalan Bung Hatta yang dibangun pemerintah dari Monjok hingga tembus ke Keluarahan Rembiga, para pemilik bentor memacu kendaraannya, mencari penumpang. Terusan jalan Bung Hatta yang gelap gulita karena memang belum ada PJU-nya, seolah tidak menjadi halangan para pemilik bentor untuk narik (mencari penumpang, red). Berbekal bentor yang merupakan hasil modifikasi sepeda motor dengan ditambahkan bak untuk mengangkut penumpang di bagian depan, para pemilik bentor lalu lalang di terusan Jalan Bung Hatta tersebut. Satu-satunya sumber penerangan yang digunakan adalah lampu hias yang dipasang di sekeliling bentor. Ahmad, salah seorang pemilik bentor yang ditemui Suara NTB, Senin (28/10) malam mengaku, bentor kini sudah menjadi mata pencahariannya untuk menghidupi keluarga. Sejak sebulan terakhir, ia rutin narik bentor. ‘’Keluarnya kira-kira habis magrib sekitar jam stengah 8 malam,’’ akunya. Menurut Ahmad, bentor lebih menjanjikan ketimbang ojek motor. Apalagi kalau ornamen lampu hias yang menempel pada bentor dibuat lebih bervariasi. Sebab, penumpang jelas akan memilih bentor yang banyak lampu hiasnya ditambah dengan musik yang sedang hits. Untuk sekali narik, sambungnya, bentor miliknya bisa mengangkut hingga empat penumpang dengan ukuran badan standar. ‘’Kalau anak-anak bisa sampai lima orang,’’ imbuhnya. Dimana untuk rute pendek seperti terusan Jalan Bung Hatta, setiap penumpang akan dikenakan tarif Rp 2.000 – 3.000 per orang. Namun, ditengah upayanya menghidupi keluarganya dengan jalan narik bentor, laki-laki 35 tahun ini, mengaku kerap khawatir menjadi sasaran penertiban petugas. Ia pun menyadari kalau bentor belumlah menjadi alat angkutan yang dilegalkan pemerintah. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (29/10) kemarin mengatakan, bentor yang ada di Mataram saat ini, tidak lebih dari sepeda motor yang dimodifikasi jadi model becak. ‘’Kalau kita lihat operasional bentor ini kan masih terbatas, membawa anak kecil saja dan pada malam hari karena mereka mengutamakan lampu-lampu hias,’’ terangnya. Ia uyakin pemilik bentor tidak akan berani beroperasi pada pagi hari karena tahu kalau bentor itu dilarang untuk angkutan umum. Pihaknya, demikian Mahfuddin cuk-

up dilematis menyikapi keberadaan bentor. Sehingga, sejauh ini, pihaknya memahami kehadiran bentor di Mataram masih sebatas untuk hiburan, meskipun di satu sisi sudah mulai marak masyarakat yang menggantungkan hisupnya dari bentor. (fit)

itas daerah. “Iklim keamanan yang kondusif maka dampaknya terhadap iklim investasi,” tuturnya. Pada masyarakat Lombok adanyalang-lang,sebagaisalahsatu perangkat adat sasak di bidang keamanan dan ketertiban. Perangkat ini pada masa itu berjalan sangatefektifdanterusberlangsung, bahkan menjadi bagian adat budaya sasak yang terus dipertahankan sampai sekarang. Melihat tingginyadinamikapembangunan,serta berbagai tindak kejahatan yang terjadi, maka sangat tepat apabila kita melakukan revitalisasi terhadapadatbudayalanglangini,dengan menghidupkannya kembali di setiap desa dan kelurahan. “Kita semua berharap, keberadaan petugas lang-lang bersama aparat terkait di desa dan kelurahan, mampu berper-

an mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pembangunan yang kita ikhtiarkan dapat berjalan dengan baik, serta memenuhi seluruh harapan masyarakat,” katanya. Ditambahkan,keberadaanpetugas lang-lang di desa dan kelurahan sesuaiUUNo. 2tahun2002tentang kepolisian,adalahsebagaiunsurpengamanan swakarsa yang bertugas membantukepolisian,menjalankan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Sehinggasudahmenjadikonsekuensilogis, bila para petugas lang-lang mendapatkanpembinaandanbimbingan dari kepolisian, agar seluruh tugasdanpengabdianyangdilaksanakannya, tidak menimbulkan efek negatif,sepertipenyalahgunaanwewenang maupun tindakan pelanggaranhukum.(nas)


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Cetak Sawah Baru Mangkrak

Tes Urine PNS WAKIL Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, SH. MH tak menampik adanya wacana tes urine di kalangan PNS lingkup Pemda KLU. Hal yang sama juga diwacanakan akan diberlakukan untuk CPNS yang telah lulus tes tertulis. “Memang ada wacana untuk tes urine di kalangan CPNS dan PNS, dan itu akan kita coba jalankan. Untuk CPNS harus menunggu selesai tes dulu, karena kita ingin pastikan sebelum mereka menjalankan tugas di KLU, mereka harus tes dulu,” terang Najmul, Selasa (29/10). Ditegaskan Najmul, kebijakan tes urine ini telah banyak dijalankan oleh Pemda lain di luar daerah. Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) KLU ini pun berpandangan, KLU sebagai salah satu daerah yang berbudaya dan aga(Suara NTB/ari) H. Najmul Akhyar mais, tidak ada salahnya untuk menerapkan kebijakan ini. Najmul mengakui, tidak mungkin melaksanakan tes urine kepada peserta tes CPNS sebagai salah satu prasyarat mengikuti bagian dari tes CPNS. Jumlah peserta yang sangat banyak memiliki konsuekuensi anggaran besar dari APBD. “Secara teknis ada konsekuensi yang menyulitkan, tetapi kita ingin PNS yang bekerja di KLU ini supaya bersih. Apabila positif, maka PNS ataupun oknum, umpama dia memiliki jabatan struktural, maka dia tidak layak jadi contoh,” sambungnya. Di kalangan PNS lingkup Pemda KLU sendiri, dirinya dan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., telah memiliki komitmen untuk mengetahui apakah di antara kalangan PNS KLU terdapat oknum yang positif narkoba. Apabila demikian, maka konsekuensi bagi yang bersangkutan jelas sangat berat. Setidaknya Pemda KLU dan BNK Lombok Utara telah melalui Komitmen ini dengan menggelar tes urin di kalangan siswa. Beberapa waktu lalu, puluhan siswa di Kecamatan Pemenang telah diperiksa meski hasilnya tidak dipublikasikan kepada media. “Tes urine untuk PNS akan kita laksanakan tetapi secara bertahap. Tetapi jadwalnya akan digelar per SKPD dan jadwalnya sengaja tidak akan kita beritahu kepada siapapun,” tegasnya. Di samping tes urine, Najmul pun memberi dukungan positif kepada pertanyaan sejumlah awak media menyangkut keharusan seorang PNS di KLU yang wajib bisa membaca Al Qur’an. Meski tidak populis dan KLU bukan kabupaten seperti Nangroe Aceh Darussalam, namun Najmul merasa sebagai seorang muslim, bisa membaca Al Qur’an sebagai keharusan. “CPNS harus bisa ngaji? Idealnya memang seperti itu, setidaknya sudah belajar meskipun hanya sekali seumur hidup walaupun tidak lancar,” guraunya. (ari)

Lima Warga Beleke Dipulangkan Giri Menang (Suara NTB) Lima warga dusun Barak Bokong, Desa Beleke Gerung Lombok Barat (Lobar)yang diinapkan di Polsek Gerung akhirnya dipulangkan. Pemulangan ini dilakukan setelah pihak desa menjamin keamanan bagi warga tersebut. Setelah melalui musyawarah antara pihak KUA setempat, pihak dusun dan kecamatan sepakat memulangkan mereka, karena warga mau menerima kelima warga tersebut. Kades Beleke, H, Junaidi, mengungkapkan, lima warga tersebut dipulangkan Senin sore dan sudah kembali berbaur dengan masyarakat. Menurutnya, pihaknya sudah bermusyawarah dengan pihak dusun dan desa mengenai jalan keluarnya. Sesuai kesepakatan, mengizinkan warga tersebut kembali ke rumahnya masing-masing. Warga menerima warga dengan catatan tidak lagi belajar agama yang bersifat eksklusif dari warga. Menurutnya, emosi warga sudah reda sehingga diharapkan tidak ada tindakan yang tidak diharapkan. Sebelumnya, lima warga, yakni Sar (56), Mu (30), Mus (25), ZA (34) dan MH (34) tersebut dititipkan di Polsek Gerung untuk mendapatkan pengamanan dan perlindungan. Sementara itu. Kapolsek Gerung, AKP I Ketut Bagia membenarkan lima warga tersebut sudah dipulangkan. “Karena kondisi aman, desa minta mereka pulang,” jawab Kapolsek singkat via telepon. (her)

215 Pejabat Lobar Dites Urine Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 215 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Lombok Barat (Lobar), Selasa (29/10) menjalani tes urine di RSUD Patut Patuh Patju. Tes urine ini merupakan inisiatif dari Pemkab Lobar bekerjasama dengan BNN Provinsi untuk langkah pencegahan dan antisipasi penggunaan barang haram itu di kalangan pejabat. Sekda Lobar H. M. Uzair yang dikonfirmasi usai tes urine, menilai, apa yang dilakukan tersebut sangat bagus untuk langkah antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat. Uzair membantah dilaksanakannya tes urine tersebut karena adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat setempat. “Tidak benar itu, sejauh ini belum ada indikasi itu,”katanya. Ia menegaskan, kalau ada pegawai yang terbukti pengguna narkoba akan diberi sanksi sesuai aturan. Bila perlu, pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penindakan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir menjelaskan, BNN memiliki kegitan pemeriksaan rutin di bidang pemberdayaan masyarakat. BNN Provinsi, katanya sudah memeriksa atau melakukan tes urine di beberapa instansi pemerintah. “Kami inginkan ada inisiatif dari pemda sendiri. Kami apresiasi adanya inisiatif Pemda Lobar,”ungkap Djusnir. Intinya langkah semacam ini untuk mengawasi secara internal instansi terkait. Menurutnya, jika pejabat terbebas atau bersih dari narkoba maka bersih pula dari korupsi karena dengan narkoba bisa merusak mental. Kalau mental rusak, maka orang akan bisa berbuat yang tidak baik, salah satunya korupsi. Dalam narkoba katanya, terdapat unsur-unsur teror dan korupsi. Karenanya, narkoba paling utama yang diperangi. Berdasarkan hasil tes urinenya di sejumlah instansi pemerintah tidak banyak pejabat yang terjaring pengguna narkoba. Bahkan, terkadang saat sidak tidak ada ditemukan, namun adanya juga yang ditemukan. Karenanya, perlu antisipasi dari awal. ‘’Jangan sampai jumlah yang sedikit itu berkembang, karena narkoba ini cepat sekali berkembang,’’ ujarnya mengingatkan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs. Ahdiyat Subiantoro, SH, menjelaskan, kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan dianggarkan tahun depan. Paling tidak kegiatan ini akan dilaksanakan tiap tahun secara rutin. Namun perlu dilihat dinas prioritas perlu dites. (her)

Warga Tuntut Pertanggungjawaban Distannak Lotim

Selong (Suara NTB) Puluhan hektar lahan persawahan yang dicetak baru di wilayah Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini terlihat mangkrak dikarenakan belum rampung pengerjaannya. Warga yang akan mengaku sudah banyak keluar dana mendatangi Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim. Warga yang mengaku dari Serikat Masyarakat Selatan ini meminta pertanggungjawaban Distannak untuk menyelesaikan pembangunan. Selasa (29/10) kemarin, sejumlah perwakilan warga ini mendatangi kantor Distannak Lotim. Kadus Temodo, Amaq Jumaah mempertanyakan persoalan lahan yang kini mangkrak itu kepada Kepala Distannak Lotim yang menerima kedatangannya. Amaq Kabul, perwakilan warga lainnya mengutarakan Distannak sudah berjanji cukup lama segera menyelesaikan pembangunan. Namun sampai saat ini tidak kunjung menyelesaikannya. “Janji mau renovasi segera tapi tidak dilaksanakan sampai sekarang,” ungkapnya. Ia menyebut, dalam proses pencetakan sawah baru ini warga yang dijanjikan akan menerima manfaat sudah

(Suarantb/rus)

TUNJUKKAN - Warga menunjukkan foto kondisi persawahan yang mangkrak karena belum rampung pengerjaannya pada Kepala Distannak Lotim, Selasa (29/10). mengeluarkan biaya cukup besar. Sehingga sangat diharapkan untuk segera diselesaikan pembangunannya. “kami tidak menuntut uang kami kembali, tapi mohon segera dituntaskan pengerjaannya,” pintanya. Ketua Serikat Masyarakat Selatan, Sayadi menambahkan, pencetakan sawah baru ini diketahui anggarannya Rp 10 juta/ hektar. Akan tetapi, sampai saat ini dana tersebut tidak diketahui arahnya, karena fakta di lapangan masyarakat sendiri yang mengeluarkan dana. Kebijakan pemerintah untuk mencetak sawah baru ini sangat didukung. Hanya saja, diharapkan jelas dan selesai ser-

ta bisa menguntungkan masyarakat. Realisasi anggaran tidak dikonspirasi sehingga tidak terjadi salah sasaran. Untuk sawah baru yang dituntutnya diharapkan bisa dituntaskan sebelum masuk musim hujan. Karena kalau sudah masuk hujan, sawah tersebut tidak akan bisa difungsikan karena pematangnya akan rusak. Kepala Distannak Lotim, Lalu Khalid Tarmizi berjanji akan mengecek lokasi sawah yang belum rampung pengerjaannya itu. Apa yang menjadi tuntutan warga siap diakomodir, sehingga sawah baru bisa ditanami warga. Kepala Seksi Sumberdaya Pertanian Bidang Perlindun-

Terkendala, Penertiban Warga di Kawasan Hutan Konservatif Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. Hermanto, tak menyangkal masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan konservatif. Bahkan pihaknya hingga kini belum dapat melakukan penertiban, karena terganjal berbagai persoalan. Kepada wartawan Selasa (29/10), Hermanto menyebut beberapa titik kawasan hutan masih didiami oleh masyarakat. Kawasan itu bahkan berpotensi menjadi lokasi perkampungan dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani. “Di kawasan hutan Pawang Timpas (Kecamatan Bayan) saja ada 30-an orang yang masih tinggal di sana. Ada juga di Senaru, salah satu hotel dibangun di atas kawasan hutan konservatif,” ungkap Hermanto. Terakhir kali, Pemda KLU diakuinya telah menggelar rapat bersama pihak terkait untuk membahas warga yang tinggal di Pawang Timpas. Namun belum dapat ditarik kesimpulan atas solusi, karena syarat warga meninggalkan lokasi adalah apabila Pemda bersedia menanggung

(Suara NTB/ari)

Hermanto

relokasi. Terhadap kasus ini, Hermanto menyebut Pemda KLU belum dapat mengambil kebijakan. Secara struktural, Pemda Provinsi lebih memiliki wewenang untuk menanggulangi persoalan ini, namun faktanya, hingga kini Pemda Provinsi dan Pemda KLU belum bisa membuat “policy”. “Kita di KLU sebetulnya kekurangan tenaga, bayangkan saja, Polisi Kehutanan saja, yang ada hanya 10 orang. Sebetulnya lebih banyak Mandor PKH dari pada keterlibatan Lang-Lang di tingkat

masyarakat.” Ia tak menyangkal, Pemprov NTB telah menyarankan kepada Pemda KLU untuk menyiapkan tanah sebagai lokasi relokasi. Namun demikian, usul tersebut tidak serta merta dapat dipenuhi, mengingat jumlah anggaran yang diperlukan sangat besar dan luas areal yang harus dibebaskan. “Terus terang, Provinsi saja bingung mengatasi persoalan ini, apalagi kita di KLU,” imbuhnya. Lokasi-lokasi yang didiami masyarakat itu, sebut dia, semuanya tidak memiliki sertifikat. Terkecuali kawasan hutan di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, yang sempat menjadi polemik antara warga dan Pemda. Atas keberadaan lokasi kawasan hutan yang didiami warga itu, lanjutnya, Pemda sejatinya tidak mempermasalahkan. Dengan ketentuan, warga mengelola dengan menanam dengan HHBK (hasil hutan bukan kayu) atau kayu yang menghasilkan komoditas ekonomis. Selain itu warga juga tidak mendirikan perumahan yang bersifat permanen. Namun nyatanya, di Pawang Timpas, sebagian rumah warga ada yang dibangun dengan tekstur lantai keramik. (ari)

Dugaan Penyunatan Dana Rumah Kumuh

BPMPD Lobar Lapor ke Kemenpera Giri Menang (Suara NTB) Adanya indikasi penyunatan dana rumah kumuh oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) masyarakat di Dusun Lemokek Lauk, Desa Babussalam Kecamatan Gerung terus bergulir. Kali ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bereaksi keras. Pihak terkait akan menyurati Kemenpera untuk melaporkan perihal masalah ini. Demikian diungkapkan Kepala BPMPD Lobar, H. Muridun kepada wartawan di Gerung, Selasa (29/10). Dalam program ini pihak BPMPD tidak banyak ikut campur. Kapasitas BPMPD hanya memiliki fungsi dan mengawasi jalannya program ini. Sementara pelaksana program ini petugasnya sudah ditunjuk oleh Kemenpera dengan mengantongi SK dari pusat. Apalagi program rumah kumuh ini bersumber dari APBN tahun 2013. ’Untuk mendapatkan program ini masing-masing desa mengajukan proposal yang diseleksi oleh BPMPD, selanjutnya BPMPD mengajukan ke Kemenpera,’’ ujarnya. Tahun 2012 lalu pihaknya mengajukan proposal permohonan rumah kumuh sebany-

ak 7000 proposal. Setelah itu dilakukan seleksi sehingga tersisa 1.500 proposal. Namun, karena adanya rasionalisasi anggaran di pusat dari 1.500 yang tersisa kembali diseleksi menjadi 500 proposal dan disetujui 425 proposal untuk 10 kecamatan. Setelah mendapat persetujuan dari Kemenpera, dilakukan seleksi dan survai di lapangan. Dari hasil survai tersebut ditetapkan 6 desa penerima, yakni Desa Cendi Manik 75 unit, Jembatan Kembar (Jakem) 68 unit, Babussalan 89 unit, Tempos 39 unit, Gelangsar 71 unit dan Desa Taman Sari 83 unit. Sebelumnya, TPM dan juga Koordinator TPM Lobar diindikasikan melakukan pemotongan atau penyunatan dana bantuan rumah kumuh ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cara mark up anggaran pembelian barang atau material. Indikasi tersebut menguat karena toko bangunan tempat masyarakat penerima bantuan salah satu toko yakni UD Man di Dasan Geres Kecamatan Gerung Lobar. Diduga dalam proses pembelian bahan bangunan yang ditunjuk TPM mengirim nota

atau kuitansi tanpa harga. Hal inilah yang diindikasi ada penyimpangan dan pihak BPMPD melaporkan hal ini ke Kemenpera. (her)

gan Tanaman Pertanian (Perlintan) Distannak Lotim, Muzakir menambakan pencetakan sawah baru bersumber anggarannya dari pusat dan langsung ke kelompok tani. Dana Rp 10 juta per hektar itu diperuntukkan bagi biaya alat berat pengusuran lahan. Sawah Baru Sawah baru yang dipermasalahkan warga itu kata Muzakir merupakan program tahun 2013. Totalnya 700 ha. Tahun 2012 lalu sudah dicetak seluas 500 ha. Semua anggaran program pencetakan sawah baru ini bersumber dari pusat. Tidak ada dari daerah karena APBD tidak mampu.

Pencanangan 700 ha tahun 2013 ini merupakan bagian dari total perencanaan pencetakan 1000 sawah baru di Lotim. Sisa tahun 2013 ini akan dituntaskan pada tahun 2014 mendatang. Kebijakan pemerintah mencetak sumber lahan pertanian pangan baru ini, karena mengingat tingginya alih fungsi lahan. Lahan-lahan di perkotaan sudah terancam habis digerus. Untuk keseimbangan produksi pangan, dibutuhkan penambahan areal tanam baru untuk memasok kebutuhan pangan. Tahun 2010 lalu juga sudah dimulai dilakukan pencetakan seluas 50 ha di kawasan Sembalun. (rus)

Tes CPNS KLU Digelar di 10 Sekolah Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah merampungkan persiapan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah KLU. Setelah melewati proses seleksi administrasi, akan digelar tes tertulis CPNS Minggu, 3 November 2013 di Lapangan Umum Supersemar Tanjung dan 10 sekolah. Usai menggelar rapat pamungkas persiapan tes tulis CPNS di Aula Kantor Bupati, Selasa (29/10), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) KLU, Ir. H. Nanang Matalata, mengungkapkan seluruh persiapan telah mencapai tahap akhir. Penentuan lokasi tes telah disepakati, dengan terpusat di Lapangan Umum Supersemar Tanjung. Mengingat banyaknya peserta mencapai 11.068 orang, Pemda menyiapkan lokasi lain yakni gedung beberapa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang tersebar di Kecamatan Tanjung dan Kecamatang Gangga. “Lokasi tes CPNS sudah disepakati, yang sentranya di Tanjung. Lapangan Tanjung tetap digunakan, khusus diperuntukkan sebagai lokasi tes pelamar guru. Jumlahnya paling banyak mencapai 7.500 orang,” ungkap Nanang. Lapangan Tanjung akan dibagi menjadi 8 blok. Masingmasing blok akan diisi sekitar 1.000 peserta. Mengingat banyaknya peserta, disepakati pula jumlah pengawas tes dari unsur PNS lingkup Pemda KLU. Di mana satu pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi 40 peserta. Nanang mengatakan, tes untuk pelamar lain seperti tenaga

(Suara NTB/ari)

Nanang Matalata

kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga teknis akan ditempatkan di sekolah-sekolah. Antara lain sekolah yang akan digunakan yaitu, SMAN 1 Tanjung, SMPN 1 Tanjung, SMKN 1 Tanjung, SD 8 Sokong, SD 2 Tanjung, MA/MTs Sunan Kalijaga, hingga SMAN 1 Gangga. “Pemda menyiapkan lebih banyak sekolah di Tanjung dengan pertimbangan kedekatan sarana dan prasarana. Kalau lebih banyak di Gondang, ada kekhawatiran sekolahnya lebih tersebar dan berjauhan,” sambungnya. Pemda KLU hingga h-1 pelaksanaan tes, akan merampungkan persiapan secara keseluruhan. Jumlah bangku khususnya bagi peserta tes di Lapangan Umum Tanjung akan disiapkan sejak awal, hingga penempelan nomor bangku sesuai nomor peserta. Mengenai materi lembar soal dan lembar jawaban komputer (LJK) juga dipastikan akan tersuplai ke KLU sebelum H-1. “Sebagian besar SKPD dilibatkan dalam proses tes CPNS ini, termasuk aparat Kepolisian dan Satpol PP Pemda KLU,” demikian Nanang. (ari)


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Calo CPNS K2 Mulai Beraksi Dompu (Suara NTB) Menjelang tes penerimaan CPNS jalur honorer Kategori 2 (K-2) oknum calo mulai beraksi dengan menjanjikan iming – iming bisa meluluskan peserta. Para honorer diminta menyiapkan uang sebagai imbalan hingga Rp 60 juta perorang. BKD sendiri mengaku tidak mengetahui ada calo CPNS. Namun dipastikan, proses yang ada diyakini akan sulit adanya sistem percaloan. Kepala BKD Dompu, H. Adil Paradi, M.SI kepada Suara NTB, mengungkapkan, sistem perekrutan CPNS melalui jalur K-2 saat ini sangat menyulitkan adanya percaloan. Semuanya dilakukan oleh pusat bekerjasama dengan 10 konsorsium perguruan tinggi ternama. Proses pembuatan soal hingga penggandaan dan pemeriksaannya juga dilakukan oleh pusat. Soalnya pun telah diamankan di Polda dan sehari sebelum pelaksanaan tes, soal akan didistribusikan ke kabupaten dan diamankan di Polres. “Saya rasa perrguruan tinggi ini tidak mungkin mereka akan pertaruhkan nama baik kampusnya oleh praktek seperti itu (calo), apalagi dilakukan oleh 10 konsorsium,” katanya, kemarin. Informasi adanya percaloan CPNS justru dicari Adil Paradi dan ia berencana untuk mendatangi. Sehingga ia bisa mengetahui peluang dan jalur calo dalam menjanjikan kelulusan. “Saya orang baru (di BKD), saya tidak tahu soal percaloan. Kalau memang ada calo, kasih tahu saya biar saya datangi,” katanya. Adil Paradi justru mengingatkan kepada honorer untuk mewaspadai calo yang justru akan merugikan honorer. Informasi dari pemerintah atasan selama ini justru sangat sulit untuk ditembus oleh calo. “Saya ingatkan honorer untuk hati-hati dan mewaspadai calon. Tapi justru peserta test lah yang harus menyiapkan diri dengan banyak belajar dan berdoa,” harapnya. Test CPNS K2 akan dilangsungkan pada 3 November 2013 dan dipusatkan di sekolah-sekolah dalam kota. (ula)

Pemkab Bantu Perbaiki Rumah Korban Puting Beliung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab akan membantu puluhan rumah warga Desa Batu Tering kecamatan Moyo Hulu, yang rusak parah dihantam angin puting beliung, beberapa waktu lalu. Sekaligus, mengimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana menjelang musim penghujan ini. Sebagaimana disampaikan, Kabid Rehab dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Muhammad Ganefi, APi, Selasa (29/10) kemarin. Angin puting beliung disertai hujan kencang yang terjadi hari minggu lalu melanda tiga dusun, Sela, Batu Tering dan Sela, di desa Tering telah merusak sedikitnya 51 rumah warga. Sebagian besar mengalami kerusakan di bagian atap rumah. Tercatat sekitar 8 rumah yang mengalami rusak parah. “Begitu dapat laporan, kita langsung turun melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan,” katanya. Kejadian ini telah dilaporkan ke Bupati Sumbawa. Langkah awal, Pemkab akan memberikan bantuan stimulan bagi mereka yang terkena bencana. Berupa bahan bangunan, dan masyarakat sendiri yang mengerjakan. Untuk meringankan masalah kerusakan yang dihadapi warga. Menghadapi musim penghujan ini, Ganefimengimbau warga mengantisipasi segala kemungkinan terburuk bencana yang mengkin terjadi, seperti angin puting beliung, banjir dan lainnya. Pihaknya juga telah memberika pelatihan kepada tim relawan agar senantiasa siap turun ke lapangan ketika ada bencana. (arn)

Dicurigai Pelaku Santet

Rumah Seorang Warga Dilempari Kota Bima (Suara NTB) – Rumah salah seorang warga, Hasanudin (60) di RT 05 31 20 Kelurahan Sarae Kecamatan RasasanaE Barat Kota Bima menjadi sasaran amuk massa. Rumah tersebut menjadi sasaran amuk massa lantaran warga mencurigai Hasanudin sebagai pelaku santet. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 Wita. Puluhan warga mendatangi rumah Hasanudin dan langsung melempari dengan batu dan balok. Akibatnya atap rumah yang terbuat dari genting rusak. Aksi pelemparan ini sudah direncanakan sebelumnya oleh para pelaku. Pasalnya, salah seorang warga yakni Har (keluarga korban santet) mendatangi rumah Ketua RT O5 yang mengabarkan akan melakukan pengerusakan. Tidak hanya itu, mereka juga sempat meminta Ketua RT memanggil Hasanudin untuk klarifikasi. Hanya saja saat diminta Hasanudin tak mau keluar rumah. Lantaran Hasanudin tak mau keluar rumah, Ketua RT pun berencana memanggil tokoh masyarakat. Namun saat tokoh masyarakat dipanggil, kelompok warga ini langsung melakukan pelemparan. Tak berapa lama setelah aksi pelemparan, aparat Kepolisian pun mendatangi lokasi. Sementara para pelaku langsung kabur. Usai peristiwa ini korban beserta anak dan istri diungsikan sementara ke Mapolsek. Berdasarkan informasi, dugaan dukun santet ini mencuat setelah dua warga yang tak lain keluarga dari Har mengalami sakit pencernaan. Tuduhan pun mengarah ke Hasanudin. Lurah Sarae, Idham SH, yang dikonfirmasi sesaat setelah kejadian secara tak langsung mengakui aksi pelemparan yang dilakukan puluhan warga ini terkait adanya dugaan dukun santet yang dilakukan oleh Hasanudin. Sebenarnya malam itu sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihaknya. Namun, di tengah perjalanan, pihaknya kemudian dihubungi oleh Ketua RT yang menyebutkan bahwa pengerusakan tengah berlangsung. “Setelah mendengar kabar dari Ketua RT, saya lantas mendatangi Mapolsek,” ujarnya. Hanya saja saat itu Kepolisian sudah mendengar peristiwa tersebut dan sudah berada di lokasi. Selanjutnya, menyusul peristiwa ini pihaknya akan menggelar musyawarah untuk mencari solusi mengenai tudingan dugaan dukun santet yang menjadi akar masalah. Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima korban pengerusakan dengan Harianto merupakan keluarga sekaligus tetangga. “Memang masalah isu santet ini sulit dibuktikan,” katanya. Untuk meredam dan mengantisipasi gejolak massa, pihaknya akan memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Sebab seminggu sebelumnya, isu santet juga terjadi di RT 06. Namun setelah dimediasi, masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. “Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Ketua RT dan Polmas,” tandasnya. Sementara itu korban pengerusakan yang diduga sebagai pelaku santet terlihat pasrah atas masalah yang menimpanya. Diakuinya, bukan kali ini saja dia dituduh sebagai pelaku santet. Sekitar tahun 1990 dia juga pernah dituduh. “Saya juga heran, saya juga nggak pernah masuk rumah orang,” bantahnya. (use)

TERANCAM LONGSOR - Inilah tebing pagar halaman SDN Tangkampulit yang terancam longsor dan akan dibangun Diknas 2014 mendatang. Sebagian tampak sudah dikerjakan atas swadaya masyarakat.

Diknas Sumbawa Prioritaskan Sekolah Gubuk Batulante 2014 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, berjanji akan memprioritaskan pembangunan sekolah gubuk, SDN 3 Batu Rotok di perkampungan tana SMEA serta SDN Sampang Balu desa Baodesa kecamatan Batulante. Sejumlah sekolah lainnya juga bakal dibenahi. Kepala Dinas Diknas Sum-

bawa, Sudirman S.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/10) kemarin, menyatakan, beberapa sekolah di Batulante, yang belum dibangun akan tetap menjadi prioritas. Sementara, terkait rumah dinas yang nyaris ambruk di SDN Tangkampulit dan telah lama tidak dipakai, akan dilakukan penghapusan terlebih dahulu. “Baru nanti dipikirkan apakah akan dialihfungsi menjadi

perpustakaan ataupun lainnya,” terang Sudirman. Lebih gamblangnya lagi, Kabid Pendidikan Dasar (Diknas), A. Rahman S.Pd, menjelaskan, ada beberapa SD maupun SMP di Batulante yang perlu dibenahi. Termasuk fasilitas pendukungnya, seperti talud pengaman di SDN Tangkampulit, SMP Musuk, SDN Musuk, SDN Ladan, dan SDN Kaduk. Mengingat kondi-

si wilayah yang berbukit dan rawan longsor sehingga mesti ditalud. Pada tahun 2014 mendatang, Diknas juga ingin merekapitulasi lima ruang kelas SDN Kaduk yang nanti diharapkan bisa dibenahi dengan anggaran dari bantuan sosial pusat. Sebab, tidak memungkinkan kalau menggunakan DAK. “Kalau rusak berat itu harus bantuan pusat.

Karena bukan melihat perkelas, tapi berapa tingkat kerusakan, itu untuk Batulanteh,” jelas Kabid Dikdas. Kemudian SDN Sampang Balu dan SDN 3 Baturotok yang ruang kelasnya masih meminjam rumah warga juga akan dibangun 2014. Apalagi melihat kondisinya yang darurat. “Lokasinya sudah kami tinjau. Dua sekolah itu siap dibangun 2014,” tandasnya. (arn)

Kasus Korupsi Setda Dompu

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dompu (Suara NTB) Penyidik Polres Dompu yang menangani kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 hampir merampungkan pemeriksaan saksi-saksi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menggelar kasusnya dan menentukan pelaku yang bertanggungjawab untuk dijadikan sebagai tersangka. Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada Suara NTB, kemarin mengungkapkan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Setda hampir rampung. Setelah saksi diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), penyidik akan menggelar kasusnya secara internal bersama Kapolres dan Wakapolres. “Gelar perkara dilakukan untuk mendapat masukan dan penentuan tersangka dari hasil keterangan para saksi,”

katanya. Karena kasat Reskrim selaku Ketua tim penyidik kasus dugaan korupsi Setda tengah melakukan pelatihan, lanjut Antonius Dopo, gelar kasus kemungkinan akan dilakukan setelah ia kembali ke Dompu. Sehingga diperkirakan pekan kedua November tersangka dalam kasus dugaan korupsi bisa diketahui. “Kita secepatnya akan menggelar kasusnya setelah kasat Reskrimnya kembali,” terangnya. Pemeriksaan terhadap

saksi- saksi telah dilakukan penyidik termasuk diantaranya mantan Sekda Dompu, Drs. H Zaenal Arifin HIR, MSI mantan Asisten 3 Setda Dompu selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Drs H Saladin Hasan, MSI, mantan Bendahara Setda Dompu, Muhammad, SE, pejabat lainnya, beberapa pengusaha terop, catering, pengusaha SPBU dan warga yang mengambil uang dari bendahara Setda seperti H Ichtiar, SH (Kadis Dikpora Dompu).

Senin (28/10), mantan Kasis Akutansi Dinas PPKAD, Mukhlis, SE juga dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi Setda Dompu yang merugikan keuangan Negara hingga Rp 2 miliar lebih ini mulai mencuat sejak kasus bendahara Setda Dompu tahun 2011 diketahui meminjam uang ke warga dengan system bunga hingga 30 porsen perbulan. Dalihnya, pinjaman itu untuk membiayai kepentingan dinas dan pinjaman ini tidak bisa ditutupinya karena semakin menumpuk. Muhammad dalam beberapa kesempatan mengaku, ia terpaksa meminjam uang warga karena anggaran Setda

tahun 2011 ia gunakan sebagiannya untuk membayar sisa utang bendahara sebelumnya yang dibebankan atasannya. Akibatnya, pertanggungjawaban keuanganya macet dan membuat beberapa bulan uang di pos Setda tidak bisa dicairkan. Menutupi pembiayaan sebelum anggaran Setda keluar, ia terpaksa menggunakan pinjaman kepada pihak lain. Untuk pinjaman ke pihak ketiga ini tercatat hingga Rp 6 miliar lebih. Sementara APBD Dompu tahun 2011 setelah dilakukan perubahan, jumlah anggaran pada pos belanja Setda sebesar Rp 9 miliar. Dari total anggaran tersebut, BPKP hasil audit investigasinya menemukan kerugian Negara hingga Rp 2 miliar lebih. (ula)

KPU KSB Kembali Rapikan DPT Taliwang (Suara NTB) Penundaan penepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat pusat membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Indonesia memiliki kesempatan merapikan kembali DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut tak terkecuali berlaku juga di KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sejak dilakukannya penundaan penetapan DPT oleh KPU pusat berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU KSB kembali melakukan verifikasi DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. “Kami sekarang sedang melakukan proses situ (merapikan) data DPT itu,” jelas ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada media ini, Selasa (29/10). Berdasarkan data DPT yang telah ditetapkan sebelumnya, Khaeruddin mengakui masih menemukan beberapa data pemilih ganda. Ia mencontohkan adanya nama pemilih yang nyaris sama tetapi di lapangan merupakan satu orang. “Nama yang seperti itu salah satunya kita hilangkan sehingga kita dapatkan satu nama dengan satu orang pula,” timpalnya. Dalam proses penyempurnaan DPT kali kedua ini, KPU KSB juga tetap mengerahkan seluruh jajarannya hingga ke tingkat bawah. Khaeruddin menyebutkan, sama dengan prosesproses sebelumnya, pihaknya berusaha semaksimal mungkin sehingga DPT yang

ditetapkan nantinya bisa lebih sempurna lagi. Sementara itu kalangan Partai Politik (Parpol) di KSB dalam menanggapi molornya penetapan DPT ini, berharap agar KPU setempat bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersisa untuk menyempurnakan data DPT. “Dengan penundaan itu, jelas ada persoalan tapi kita tidak usah lihat itu. Kita berharap saja penundaan itu bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk memperbaiki DPT yang ada,” kata Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KSB Abdul Hadi Al Habsyi yang dikonfirmasi terpisah.

Menurut Hadi, penundaan selama dua kali penetapan DPT oleh KPU itu bukan dikarenakan kinerja lembaga pelaksana Pemilu tersebut yang tidak beres. Tetapi lebih kepada proses pembenahan DPT yang masih memerlukan waktu lebih dari jadwal yang telah disusun sebelumnya. “Kita harap juga tidak ada penundaan lagi, karena penetapan DPT oleh kami kalangan Parpol sangat penting untuk mengukur keuatan politik kami di Pemilu nanti sejak sekarang,” ujarnya.

Di bagian lain ketua DPD Golkar KSB Syaifullah, S.Pt menyatakan, molornya penetapan DPT di tingkat pusat menandakan masih belum beresnya seluruh data hingga tingkat daerah. Karena itu khusus di KSB, ia berharap dengan penundaan tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. “Memang sudah ditetapkan, tapi sekarang ada kesempatan jadi lakukan perbaikan semaksimal mungkin,” paparnya. Pasca pene-

tapan DPT nantinya, KPU KSB bisa menjamin data pemilih yang telah difinalkan mampu mengakomodir seluruh masyarakat yang memilki hak pilih. Jaminan tersebut sangat penting untuk menutup celah dimanfaatkan DPT untuk menggugat hasil Pemilu nantinya. “Jangan buka celah di DPT karena saya pastikan akan ada nantinya Parpol yang memanfaatkannya, ketika hasil Pemilu tidak berpihak kepadanya,” i m b u h Syaifullah. (bug)

Khaeruddin

Syaifullah, S.Pt

Abdul Hadi Al Habsyi


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Status Kasus Dana Hibah KPU Kota Mataram Dari Hal. 1 Sudah banyak pihak yang diklarifikasi untuk mendalami laporan dugaan penyimpangan pada penggunaan dana hibah tahun 2010 itu. Ketua KPU Kota Mataram, Ahmad Gunawan dan empat komisionernya sudah diklarifikasi. Keempatnya Lalu Agus Afandi, Agus Zaerony, Novia Rosanti dan H. Alven. Mereka ditanya seputar pertanggungjawaban penggunaan dana untuk biaya logistik, honor dan operasional lainnya untuk Pilkada Kota Mataram, 2010 lalu. Karena kasus ini bentuknya laporan dari masyarakat, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan pihak pihak yang dianggap berkaitan. ‘’Semua hasil pemeriksaan sepertinya

sudah lengkap, kami tinggal masuk tahap evaluasi,” tegas Kajati. Tak disebutkan, hari apa akan dievaluasi. Namun Kajati memastikan dilalukan sebelum libur, Sabtu mendatang. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi dari evaluasi nanti. Disebutkan Kajati, kasus ini akan ditingkatkan ke penyelidikan jika cukup bukti. Namun sebaliknya, akan dihentikan jika memang indikasi penyimpangan atau kerugian negaranya tidak ditemukan. ‘’Kami tidak akan mengada ada. Kalau memang kasusnya layak dinaikkan ke penyelidikan, kami akan naikkan. Tapi kalau tidak ada bukti cukup, kami hentikan. Agar tidak ada kesan menzolimi orang,” tegasnya. (ars)

Pengabdian dalam Pelayanan, Tenaga Medis Taklukkan Pelosok Dari Hal. 1 Puskesmas dipimpin seorang Kepala UPT, Muhammad Wahyudi, yang telah bertugas selama 26 tahun di wilayah tersebut. DibantuduaorangdokterumumPTTdan satu dokter gigi PNS. Serta enam bidan,lima perawat dan sejumlah bidan maupun perawat sukarela. Sebagian besar dari mereka berada di Pustu maupun Puskesdes daerah sulit dimaksud. Dengan jumlah tenaga dan luas serta jangkauan wilayah ditambah kesulitas akses antardesa antardusun, rasanya sulit dibayangkan, bagaimana mereka bergelut dengan tugas pengabdian melayani masyarakat. Belum lagi sarana kesehatan yang relatif terbatas. Apalagi untuk mencapai pelosok diperlukan kendaraan khusus. Sebab masyarakat umum saja, harus menggunakan kendaaraan seperti hardtop untuk transportasi. Bahkan kalau di musim hujan seperti saat ini, kadang berjalan kaki atau menggunakan kuda. Kondisi itu pulalah yang dialami para tenaga medis Batulante. Salah seorang dokter, dr. Made Wirya Sastra yang telah bertugas selama tujuh tahun terakhir harus berjibaku dengan medan yang sulit. Bersama motor trail yang menjadi tunggangan setianya, tanpa kenal lelah ia menemui warga setempat yang membutuhkan pengobatan. Tidak mengenal waktu, bahkan malam hari pun ketika ada pasien yang memerlukan pertolongan segera. Bayangkan, dengan tingkat risiko penuh, jarak antardusun harus ditempuh 1-3 jam. “Kita bangun sistem komunikasi, koordinasi dan pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) dengan petugas daerah sulit, agar penduduk yang jauh dari sarkes bisa juga mendapatkan pelayanan dokter,” kata dr. Wirya yang pernah menyabet penghargaan dokter teladan tingkat provinsi ini. Kadang para tenaga medis ini harus berhari-hari berada di wilayah pelosok. Entah itu terkait program rutin Puskesmas, seperti imunisasi maupun pengobatan. Seorang bidan, Rice Yordane TL, yang ditugaskan untuk penggunaan daerah sulit Tangkampulit dan desa lainnya, sangat paham akan risiko tugas yang dijalaninya. Namun, karena sudah terbiasa dan dinikmati, maka semuanya seakan mudah. Apalagi Rice juga ditugaskan melakukan pembinaan terhadap bidan sukarela maupun PTT yang ada di desa sangat terpencil. Begitu pula yang dirasakan seorang Ram-

li, perawat yang kerapkali turun melakukan pemeriksaan maupun tindakan khusus dalam program KIA/KB. Dalam mencapai hasil pelayanan yang maksimal. Pantauan Suara NTB, yang melihat langsung proses pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di SDN Tepal, SDN Tangkampulit, SDN Musuk dan SDN Baturotok sabtu lalu. Ramli bersama bidan Ety Hasrayanti, serta seorang petugas laboratorium, Yentri Lasmini, tampak begitu cekatan, memberikan suntikan vaksin campak kepada siswa SD. Jarak antara SD yang mesti ditempuh berjam-jam juga menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi tak nampak keluhan ataupun kerutan dari wajah mereka. “Ya ada suka dukanya. Di sini kadang masyarakat yang menemani kita. Apalagi mereka mulai mendukung program kesehatan,”kata Ramli. Bahkan Arsyad yang hanya seorang perawat sukarela di Pustu Baturotok, tak pernah mengeluh. Buktinya, Ia tetap bertahan mengabdikan diri selama 7 tahun ini. Selain membantu pelayanan, Arsyad juga berfungsi ganda sebagai “tukang ojek” mengantarkan perawat perempuan ataupun bidan ke dusun-dusun. “Saya sih cuma berharap, nasib para tenaga medis sukarela ini, terutama yang sudah mengabdi cukup lama, dapat difikirkan,”pintanya. Berbagai program kesehatan di Puskesmas di Batulante, seperti disampaikan Kepala UPT, M. Wahyuddin, seperti KIA/KB, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, P3M, gizi, pengobatan lainnya, berupaya dilakukan semaksimal mungkin, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Mengingat kesehatan ini merupakan pelayanan terdepan, meski dengan kondisi wilayah yang serba sulit. Berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada, tenaga medis muapun fasilitas kesehatannya, menuju pelayanan prima dan sepenuh hati. Hidup memang pilihan. Pilihan pengabdian itulah yang tengah dijalani oleh para petugas kesehatan di Kecamatan Batulante. Tetap tersenyum, bekerja secara ikhlas, di tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapi untuk kesehatan masyarakat yang bermutu. (arn)

Sindikat Internasional Dari Hal. 1 BNN pun mewaspadai modus baru yang dirancang untuk menyelundupkan narkoba yang melibatkan sindikat internasional. “Memang kokain ini dikonsumsi kalangan menengah ke atas, ada upaya dari sindikat inernasional untuk masuk ke Lombok dalam hal ini melalui Gili Trawangan,”ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Drs. H. Mufti Djusnir, Selasa (29/10). Ia membenarkan peredaran kokain di Gili Trawangan seperti disampaikan Direktur Narkoba Mabes Polri. Beberapa indikasi yang memperkuat peredaran barang haram tersebut, seperti tahun 2012 lalu BNN bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba melalui BIL untuk kebutuhan di daerah Bali dan Lombok, tentu kalau di Lombok arahnya ke Gili Trawangan. Jalur penyelundupan narkoba tersebut melalui jalur udara, laut dan darat. Jalur udara, melalui, Kolombia ke Hongkong lalu masuk ke Australia. Setelah dari Australia menyeberang lewat Timor Leste kemudian menyeberang

ke NTT lalu ke Lombok. Menurutnya, semua pintu ini sangat memungkinkan bagi sindikat untuk masuk menyelundupkan narkoba. Namun menurutnya, kemungkinan para penyelundup menggunakan jalur lama tersebut cukup kecil. Karena kemungkinan besar, para pengedar membuka atau merintis jalur baru yang belum pernah ada dan tak mampu terdeteksi oleh aparat. ‘’Mereka tentu akan merubah modus tentu melalui jalur lain,’’ujarnya. Pengawasan di gili sendiri terus menjadi perhatian pihaknya, karena adanya bukti penggagalan itu menjadi indikasi ada upaya pihak luar (inernasional) untuk memasukkan narkoba ke Lombok. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan masyarakat. Masyarakat diminta kalau menemukan indikasi mengarah pada peredaran dan penggunaan narkoba supaya segera menginfornasikan kepada BNN atau kepada polisi. ‘’Kami bersama komponen mayarakat bersama-sama untuk mengawasi penggunaan narkoba,’’ katanya. (her)

RAGAM Islam Moderat Inti dari Islam Kaffah Mataram (suara NTB) Pentingnya kesadaran akan pengamalan nilai-nilai moderat (tawassuth) dalam kehidupan umat Islam terkuak dalam dialog keagamaan yang diselenggarakan oleh Bumi Gora Institut (BGI) Mataram, Selasa (29/10). Implementasi nilai-nilai Islam yang moderat merupakan tuntunan dalam praktik-praktik keagamaan yang harusnya muncul dalam setiap bentuk pengamalan kehidupan kegamaan terlebih di daerah NTB yang sangat mejemuk dengan berbagai latar belakang penghuninya. Tentu keragaman latar belakang para penghuni tersebut membawa implikasi pada beragamnya ekspresi keberagamaan yang ditimbulkan oleh setiap penganut dari latar belakang berbeda tersebut. Keberbedaan cara menjalankan praktik keagamaan itu tentunya bukan sesuatu yang salah dalam persepektif Islam kaffah

(universal). Karena Islam kaffah sebagaimana tema dialog keagamaan tersebut bisa terwujud dengan kemampuan para penganutnya untuk menghayati Islam secara moderat. Dalam artian, pemahaman yang harus dijalankan oleh kaum muslim tidak sepenuhnya condong ke Islam ‘kiri’ maupun condong ke Islam ‘kanan’. Meskipun istilah-istilah tersebut merupakan hasil dari bangunan konstruksi pemikiran kaum muslim dalam menjalankan agamanya selama ini. Demikian disampaikan akademisi IAIN Mataram, Dr. Mutawalli, M.Ag, yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan dialog keagamaan tersebut. Menurutnya, Islam dalam artian kaffah (universal) merupakan Islam yang dipraktikkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Prinsip kemaslahatan bagi umat manusia tersebut

harusnya menjadi ruh bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang termasuk oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Ia mencontohkan dalam perumusan peraturan daerah, pemerintah tidak boleh mengabaikan asas kebermanfaatan bagi orang banyak seperti aspek keterpeliharaan agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta. Hal itu sejalan dengan tuntunan usul fiqh. Sementara itu, perwakilan Hizbut Tahrir Australia Hardi Hannan, LC, yang turut hadir sebagai pembicara pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa praktik Islam kaffah membawa dampak positif tersendiri bagi perkembangan kehidupan umat Islam dunia. Ia mencontohkan, bagaimana pertumbuhan umat Islam di Australia yang mengalami pertumbuhan pesat. Hal itu menurutnya karena imbas dari praktik keagamaan yang diperlihatkan oleh kaum muslim di

Hari Ini, NTB Bebas Pasung Dicanangkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai hari ini, Rabu 30 Oktober 2013 resmi mencanangkan NTB bebas pasung. Pencanangan program yang masuk dalam program 99 hari pasangan Gubernur dan wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si tersebut sempat tertunda yang diagendakan 10 Oktober lalu. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan mulai tanggal 30 Oktober program tersebut resmi dicanangkan. ”Besok (hari ini, Red) salah satu program 99 hari adalah pencanangan NTB bebas pasung di Sumbawa. Ini dalam rangka merealisasikan program 99 hari,” ujarnya di Mataram, Selasa (29/10) siang kemarin. Peluncuran NTB Bebas Pasung yang semula diagendakan 10 Oktober lalu namun ditunda karena Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sedang menjalankan ibadah haji. Sehingga dijadwalkan kembali pada 30 Oktober 2013. Namun, Gubernur kembali tidak bisa meluncurkan secara langsung acara tersebut karena harus bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja di Sumatera Barat. Salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan Presiden tersebut adalah masalah ketahanan

pangan. Amin menjelaskan, Pemprov NTB terus menggenjot program-program 99 hari tersebut. Seperti perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua program yang masuk dalam program 99 hari, katanya, harus sudah tuntas direalisasikan pada 24 Desember mendatang. Dengan pencanangan NTB bebas pasung pada 2013 ini, diharapkan pada tahun 2018 mendatang NTB sudah bebas pasung. Sementara target nasional adalah Indonesia bebas pasung pada 2019. Dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi pencanangan program tersebut karena merupakan kabupaten yang sudah memiliki peraturan Bupati (Perbup) tentang bebas pasung. Sampai saat ini Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB belum memiliki data pasti berapa jumlah pasien gangguan jiwa yang dipasung di NTB. Berangkat dari estimasi WHO yaitu 1 persen dari jumlah gangguan jiwa masih hidup dalam pasung. Di NTB diprediksikan masih ada 200 dari 300 pasien pasung yang belum dilepas dan belum mendapat penanganan. Dengan pencanangan NTB bebas pasung ini diharapkan penanganan kasus pasung tidak lagi hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan dan RSJ, tetapi juga stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. (nas)

Kepala Bappeda dan Anggota Dewan Nyaris Adu Jotos Giri Menang (Suara NTB) Kepala Bappeda Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baihaki nyaris adu jotos dengan salah seorang anggotaDPRDLobarHL.Fattimura anggota Fraksi PKS saat membahas masalah rencana peminjaman dana Rp 90 miliar di kantor DRPD setempat. Kejadian itu berawal, ketika pernyataan HL Fattimurayangmempertanyakansoal rencana tersebut menyulut emosi kepala Bappeda, sehingga sempat terjadi keributan kecil di luar kantor Dewan usai sidang. H. L. Fattimura yang dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan kejadian itu. Menurutnya, kejadian itu bermula, karena Kepala Bappeda menanggapi berlebihan soal pertanyaan dan pernyataan Dewan. ‘’Ya benar ada sedikit ribut, karena Kepala Bappeda yang menanggapi terlalu berlebihan pertanyaan kami,”ungkap Fattimura, Selasa (29/10). Dalam tataran ini, Fraksi PKS katanya perlu mendapatkan penjelasan terkait pinjaman tersebut.

Seharusnya, setelah diekspose diberikan kesempatan kepada lembaga legislatif untuk mempelajari sebelum diparipurnakan. Anggota DPRD lainnya, Sulhan Mukhlis menyatakan, dana pinjamantersebutharusadarincianpenggunaannya, seperti masalah pariwisata, tanggul pantai, lampu penerang. Hal ini perlu dijabarkan ke depan, sehingga dana yang dipinjam tersebut berdampak terhadap PDRB beberapa tahun ke depan. Menurut Sulhan, meminjam dana itu bukan satu hal yang salah tapi tergantung seberapa besar manfaatnya. Menurutnya bisa saja tidakmelakukanpinjaman,namun progrespembangunanakanmelambat pada tahun 2014 ke depan. Tapi pinjaman itu sangat baik kalau diarahkankepadapembangunanserentak, di kota dan pedesaan. Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaki dalam pemaparannya menyampaikan pinjaman dana tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tahun depan. Pinjaman ini meru-

pakan jangka menengah. Diakuinya, pihaknya sudah melakukan studi ke dua lembaga peminjam dana, yakni Pusat Investasi Pemerintah dan Bank Jabar. Dari hasil studi tersebut, sejumlah kelebihan jika meminjam dana diBankJabar.SukubungajauhlebihmurahdanrendahdiBankJabar dibandingkan PIP. Selain itu, penggunaankeuangandiPIPsesuaiperencanaan. Sedangkan di Bank Jabar Pemda bebas menggunakan dana tersebut. “Jika melihat syarat di Bank jabar tidak ada feasibility study,namundiPIPperlustudiitu,” katanya. Di Bank Jabar hanya perlu kerangka pengajuan pinjaman. Karena jika perlu membuat feasibility studyperludanabesarmencapai Rp 500 juta. “Kan ada semacam penghematan biaya,”ujarnya. Menurutnya, alasan perlu peminjaman dana karena keterbatasan dana fiskal daerah. Selain itu, keberhasilan pinjaman tahun 2010 lalu menjadi dasar keinginan meminjam. Artinya terdapat percepatan pembangunan. (her)

SPG Farmasi Diduga Dibantai Mantan Suami Dari Hal. 1 di sebuah kos-kosan Gang Komodo VI. Menurut penuturan saksi mata, Suhartini, ia melihat korban yang sehari hari sebagai sales promotions girl (SPG) sebuah perusahaan farmasi ini tergeletak di depan pintu kos dalam keadaan bersimbah darah. Suhartini yang sedang bertamu di kos kosan itu, berteriak minta tolong. Penghuni kos lainnya datang menolong. ‘’Tolong bawa saya ke rumah sakit. Saya mau mati,” kata Suhartini menuturkan rintihan korban yang tersengal- sengal. Tidak ada yang berani mengangkat tubuh korban, sampai polisi datang ke TKP dan membawa korban ke IGD RSUP NTB. Cerita di lokasi, korban datang ke kos kosan itu untuk bertamu ke kamar kos temanya, Lia Bandung. Beberapa jam kemudian datang WB menemui korban. ‘’Saat itu hanya mereka berdua, tidak ada mbak Lia,” kata saksi lainnya. Saksitetanggakossempatmendengar suara cek cok mulut , tapi tidak ada yang berani keluar melerai. Beruntung saat itu datang Su-

hartini melihat korban tergeletak. Sementara, WB sudah kabur. Personel Polsek Mataram bersama tim identifikasi Polres Mataram tiba di TKP. Penyidik memasang police line dan masuk ke dalam kamar. Mereka pun langsung olah TKP untuk mengetahui kronologi kejadian. Sementara warga lainnya terus berdatangan, hingga membuat suasanaramaidisekitarTKP.Menurut Tini, tetangga kos Lia, korban memang sering datang ke kos itu. “Lia memang temannya (korban),” kata Tini. WB juga terkadang datang ketika korban ada di kosan tersebut. Tetanggaseringmendengarmereka cekcok, meski diketahui antara korban dan pelaku sudah bercerai. Sementara di rumah sakit, korban langsung ditangani intensif. Sejumlah keluarga dan teman korban datang membesuk. Qomariah sempat dimasukkan ke ruang radiologi untuk Rontgen. Keluar dari ruang radiologi, korban terlihat sudah sadar. Menurut Kepala IGD RSUP NTB, dr. Oxy T. Wahyuni korban mengalami sejumlah luka cukup parah. Diantara luka korban, tiga

luka tusuk di kepala. “Ada tiga luka di leher, cukup panjang. Sepertinya bekas sayatan. Panjangnya sampai 3 cm,” kata Oxy. Luka lainnya di dada, yang dikhawatirkan tembus ke organ vital tubuh. Ada juga dua luka tusuk di perut kanan dan kiri. Satu luka tusuk lainnya di paha kanan. “Tapi Alhamdulillah dia selamat. Tapi kondisinya sekarang stabil lemah,” katanya. Saat ini korban masih mendapat penangananan intensif untuk pemulihan kondisinya. WB Menyerahkan Diri Sementara Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto mengatakan, WB sudah menyerahkan diri. Sekitar pukul 15.00 Wita, WB datang ke Mapolres Mataram diantar keluarganya. “Sekarang dia dalam proses pemeriksaan,” sebut Arief kepada Suara NTB. “Soal motif,masih dalam pendalaman,” tambahnya. Mengenai status WB, belum diputuskan, karena untuk menetapkan tersangka, menurutnya butuh bukti dan keterangan yang menguatkan dari terduga pelaku. (ars)

Halaman 5

(Suara NTB/dys)

DIALOG - Suasana dialog keagamaan kemarin. sana yang terbilang sangat moderat dan jamani. Selain itu dirinya menyinggung masih banyaknya problema kehidupan umat Islam yang luput dari perhatian pemerintah saat ini. Seperti persoalan moralitas yang telah mengalami degradasi di kalangan remaja dan generasi muda. Padahal

mereka semua merupakan investasi masa depan yang harusnya mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Diharapkan, ke depan pemerintah lebih serius mengkaji persoalan moralitas ini, karena Islam akan tercermin dari generasi-generasi mudanya kelak. (dys)

Cegah Terorisme

BNPT Bangun Sinergi dengan Media di NTB Mataram (Suara NTB) Pencegahan terorisme merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa, tak terkecuali para jurnalis dan masyarakat di daerah. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB menyelenggarakan kegiatan Merajut Kebersamaan dengan Media Lokal di Mataram, Rabu-Kamis (30-31/10). Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, mengatakan, media merupakan mitra utama BNPT dalam melaksanakan strategi kontraradikalisasi atau penangkalan ideologi terorisme dan radikalisme kepada seluruh masyarakat. Melalui media massa, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini dari berbagai belahan dunia. Media juga menjadi target teroris untuk melakukan propaganda kepada masyarakat. Karena itu, BNPT mengajak media untuk menyamakan persepsi agar bersama-sama mencegah terorisme. “Acara ini menjadi momen BNPT untuk curhat langsung secara tatap muka dengan para jurnalis di NTB, baik cetak, elektronik, maupun online, dari media lokal NTB maupun kontributor media nasional. Kegiatan ini penting, untuk menyamakan persepsi antara BNPT dengan rekan-rekan jurnalis. Melalui diskusi, BNPT menyampaikan update perkembangan penanganan terorisme baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Selain itu, kedatangan BNPT ke NTB juga untuk bersilaturahmi dan mendengar langsung saran dan pandangan dari para jurnalis, demi penanganan terorisme yang lebih baik,” kata Agus.

Provinsi NTB merupakan provinsi ke 10 yang dikunjungi BNPT dalam rangka membangun sinergi dan kebersamaan dengan media lokal tahun 2013. Sebelumnya program serupa dilakukan BNPT di Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Maluku. “Sinergi dengan media lokal dilakukan agar informasi mengenai pencegahan terorisme sampai ke tengah masyarakat luas. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pencegahan terorisme di lingkungannya masingmasing,” katanya. Selama berada di NTB, BNPT akan menggelar Diskusi Bersama Jurnalis dan Pemimpin Redaksi Media se-NTB dan berkunjung dan berdiskusi dengan Redaksi Media Cetak. Untuk membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat NTB, BNPT juga mengadakan Talkshow Interaktif dan direlay langsung di Radio Global FM Lombok 96,7. Dialog ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap radikalisme dan terorisme. Rombongan BNPT yang turut hadir mengisi kegiatan tersebut yaitu Deputi I BNPT Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI H. Agus Surya Bakti, Deputi II BNPT Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Drs Arief Dharmawan SH, MM, Direktur Pencegahan BNPT Kombes Pol. Drs. R. Antam Novamber, dan Mantan Tokoh Aktivis Jamaah Islamiyah Ustadz Abdul Rahman Ayub. Selain itu, Ketua FKPT NTB Drs. H. Mudjitahid juga akan turut mengisi kegiatan ini. (r)

Gubernur NTB Diundang Rapat Terbatas dengan Presiden Dari Hal. 1 Mendikbud Muhammad Nuh, Menkeu Chatib Basri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Presiden melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat mulai 28 Oktober hingga 31 Oktober 2013 untuk melang-

sungkan sejumlah acara di Bukittinggi dan Padang. Presiden akan meninjau perpustakaan, jembatan kelok sembilan di Kabupaten Limapuh Kota, ke Tanah Datar meninjau Istano Basa Pagaruyung, dan peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang. (ant/Bali Post)

Dua Tahun Bercerai, Berulang Kali Menolak Rujuk Dari Hal. 1 Beberapa diantaranya masih terlihat menangis. Herman (35) mondar mandir gelisah di depan pintu ruang radiologi. Wajahnya garang. Dua tangannya ke belakang mengepal. Di kepalanya hanya terbayang wajah WB, pelaku penganiayaan berat adiknya, Qomariah. “Mana Wayan.. mana Wayan..,” katanya geram diantara kerumunan orang. Seorang anggota keluarganya berusaha menenangkan. “Jangan lakukan tindakan sembrono. Kita sudah serahkan kasus ini ke hukum. Biar polisi yang tangkap dia (WB),” kata keluarga lain menenangkan. Setelah ditenangkan, tidak ada kata - kata lain dari Su-

parman. Ia hanya bisa menahan emosi sembari terus menunjukkan ekspresi gelisah, mengkhawatirkan kondisi adiknya. Qomariah adalah bungsu dari enam bersaudara, asal Kecamatan Kopang Lombok Tengah. Sehari hari ia harus mondar mandir Mataram – Kopang. Pekerjaannya sebagai SPG di perusahaan farmasi, mengharuskan itu. Sebenarnya masalah antara Mery (panggilan Qomariah) dengan WB sejak lama didengar pihak keluarga. Masalah itu akhirnya memuncak pertengahan 2011 lalu, yang kemudian berujung perceraian. Pernikahannya dengan WB, dikaruniai dua orang anak, Awi kelas 4 SD dan Nina yang duduk di kelas 2 SD. Kedua putrinya ini

di bawah asuhan korban. Namun masalah muncul lagi ketika ada keinginan WB untuk rujuk dengan Qomariah. Entah apa yang menjadi pertimbangan WB, keinginannya kuat untuk mengikat kembali pernikahan dengan wanita tinggi semampai ini. “Saya dengar berkali kali dia (WB) minta rujuk lagi, tapi Qomariah ndak mau. Ditolak terus,” tutur Khairiah. Hanya itu masalah yang didengar Khairiah. Selebihnya tidak ada cek cok, tidak ada pertengkaran besar yang sampai ke telinga keluarganya. Tapi sesekali ketika mendengar WB mengungkapkan keinginannya untuk rujuk dengan Qomariah, selalu disertai ancaman. ‘’Kadang mengancam, mau

dibunuh, mau dicekik. Macammacam ancamannya,’’ kata Khairiah menyebut ancaman WB yang didengarnya. Keluarga lainnya pun menuturkan hal yang sama. Soal alasan WB minta rujuk, mereka tidak tahu. Sampai akhirnya peristiwa naas itu terjadi. Mereka tidak menyangka WB tega berniat menghabisi nyawa korban. Sehari sebelum peristiwa itu, Qomariah sempat mengantar dua anaknya ke Kopang. Firasat keluarganya tidak enak. Mereka akhirnya mengkaitkan kejadian itu dengan tindakan Mery memulangkan anaknya, dengan harapan anak anaknya tidak tau kedua orang tuanya yang telah bercerai itu bertengkar.

Bagaimana penuturan teman dekat Mery? Seorang wanita berkulit putih langsat, mengenakan celana jeans biru dongker ketat, baju hem ketat, tak juga membuka maskernya. Tapi di raut wajahnya tetap tergambar kekhawatiran. Dia adalah Lia, akrab dengan sebutan Lia Bandung. Bekerja di salah satu kafe. Lia dengan keterangan sepotong sepotong, mengaku sebelum kejadian, kamarnya di datangi Mery. Saat itu ia sedang berada di luar kos. “Tiba tiba saya ditelepon, katanya Mery ribut sama mantan suaminya,” tutur Lia. Dalam keadaan panik ia segera menyusul ke rumah sakit, membantu petugas medis memberi pertolongan awal pada sahabatnya itu. (ars)


OPINI

SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Harus Dievaluasi MARAKNYA keluhan masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) maupun Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) menguak kenyataan bahwa jumlah masyarakat miskin, bisa jadi bertambah, atau kemungkinan, tidak sekadar yang tercantum di atas kertas. Namun menjadi ironis, ketika pemerintah dihadapkan pada persoalan itu, kerap membela diri dan berbalik menyalahkan masyarakat. Tidak jarang pemerintah menuding masyarakat banyak yang tiba-tiba mengaku miskin ketika mengetahui ada program bantuan dan sejenisnya. Sebetulnya, sederhana saja untuk membuktikan apakah betul masyarakat bersangkutan miskin atau hanya mengaku-ngaku miskin. Pemda harus mengecek langsung kondisi masyarakat, apabila diyakini kalau yang bersangkutan berpura-pura miskin demi mendapat bantuan. Bukan tidak mempercayai kinerja aparat di tingkat bawah seperti RT dan kepala lingkungan, tetapi memang perlu dicek kondisi yang senyatanya. Jangan sampai hanya puas dengan laporan anak buah, sehingga keputusan yang diambil keliru. Di Mataram misalnya, Pemda beberapa kali memastikan kalau data penerima Jamkesmas berikut Jamkesda sudah valid. Tetapi kenyataan di lapangan, warga dengan kondisi perekonomian berada di garis kemiskinan justru tidak mendapat kartu Jamkesmas apalagi Jamkesda. Dalam implementasinya, penerima Jamkesmas maupun Jamkesda kerap salah sasaran. Kalaudirunut mengapa bisa terjadi yang seperti itu, jelas akar permasalahannya adalah pada saat pendataan. Untuk pemegang kartu Jamkesmas, memang data yang dijadikan acuan adalah data orang miskin yang diterbitkan BPS (Biro Pusat Statistik). Pemda telah mengambil langkah menerbitkan Jamkesda sebagai solusi guna mengakomodir warga dengan kondisi kehidupan serupa dengan penerima kartu Jamkesmas. Pendataan penerima Jamkesda dilakukan oleh Pemda, konon melibatkan Lurah hingga RT dan kepala lingkungan. Semestinya pendataan ini dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjamin hasil yang betul-betul akurat. Selama ini, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan bahwa pendataan masyarakat miskin sarat dengan aroma kedekatan dengan aparat-aparat yang bersentuhan langsung dengan pendataan itu. Banyak masyarakat yang mengaku telah didata kemiskinannya, tetapi tidak mendapatkan hak sebagai pemegang kartu Jamkesmas maupun Jamkesda. Sehingga, untuk memenuhi hak-hak dasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, jelas mereka keteteran. Karenanya, data penerima Jamkesda harus terus dievaluasi. Jangan sampai ada kesan, Pemda pura-pura tidak tahu ada masyarakat miskin tidak mendapat Jamkesda untuk menutup-nutupi jumlah kemiskinan yang sesungguhnya. (*)

Halaman 6

Menggugat Eksistensi PT dalam Melahirkan Generasi Emas Refleksi Peringatan Hari Sumpah Pemuda Oleh : ELAPAN puluh lima tahun silam ketika Indonesia masih berada dalam kekangan kolonial, para pemuda berkumpul dan mengikrarkan sumpah pengakuannya tentang eksistensi sebuah bangsa. Hari itu sejarah mencatatnya sebagai Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda itu adalah bentuk kesadaran nyata para pemuda dalam meraih kemerdekaan. Gambaran kondisi pemuda Indonesia saat itu dapat kita lihat dari isi pledoi Bung Hatta (di bacakan di Mahkamah Belanda di Den Haag Belanda Maret 1928), dimana ia mengatakan bahwa: “Pemuda-pemuda tidak mendidik diri mereka sendiri, melainkan dididik dalam kondisi dan situasi di mana ia tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dimana ia berada, pemuda itu cepat sekali mengalami kenyataan yang keras dan pahit. Ia melihat dengan mata kepala mereka sendiri kesengsaraan yang di derita oleh rakyat. Mereka sangat mengerti dan merasakan duka dan sengsara rakyat. Maka mereka selalu bercita-cita meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, dalam segala kejujurannya, pemuda itu menyadari sepenuhnya penindasan rakyat oleh pemerintah asing.� Pemuda Absen dalam Menjawab Permasalahan Bangsa Jika kita mendapat warisan bijak dari Soekarno tentang eksistensi pemuda, maka kita juga mendapat warisan bijak dari Umar bin Khattab Ra. “Setiap kali saya mengahadapi masalahmasalah besar, yang ku panggil adalah anak muda.� Maka bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah besar. Tetapi sepertinya hari ini kita absen, karena para generasi muda bangsa ini tidak lagi bersahabat dengan masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Para pemuda lebih banyak menyibukkan dirinya dengan bermain game, nongkrong sambil mabuk-mabukan, tawuran, dan berbagai kegiatan yang semakin membuat bangsa

Iksan Imanuddin

(Presiden Mahasiswa Universitas Samawa 2012/2013 dan Koordinator Pusat BEM NTB Raya periode 2012/2013)

ini terpuruk. Selain itu, fasilitas dan berbagai kenyamanan yang didapat secara instan membuat mereka benci dengan keringat. Bahkan persoalan krisis kepemimpinan nasional dan berbagai masalah yang melanda rakyat Indonesia lepas dari tanggung jawab moral para pemuda. Biasnya Peran Perguruan Tinggi dalam Sistem Pendidikan Nasional Sistem pendidikan adalah penyebab terisolasinya generasi muda kita dari masalah dan bangsanya sendiri. Jika penulis membandingkan rentang waktu antara lahirnya sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 maka itu sama dengan rentang waktu antara kita lahir hingga kita menyelesaikan studi Sekolah Menengah atas. Namun keterkaitan keduanya memang tidak bisa kita samakan, tetapi paling tidak pelajaran berharga yang bisa kita ambil bahwa para generasi muda saat itu belajar dan menyatu dengan masyarakat maka generasi muda saat ini terisolasi dari masalah dan masyarakatnya di sebabkan oleh sistem pendidikan nasional kita saat ini yang ternyata menciptakan pemimpin korup. Maka hari ini, perguruan tinggi sebagai tempat pemuda-pemuda itu dibentuk dan dibina perlu membangunkan generasi muda dari tidurnya agar ia mampu bangkit dan kembali menyatu dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa indonesia saat ini. Perguruan tinggi sebagai jantungnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya memainkan peran vital dalam melakukan rekonstruksi mainset pemuda. Cukupkanlah para generasi muda diisolasikan dari masalah yang dihadapi bangsa ini sampai jenjang sekolah menengah atas. Selanjutnya perguruan tinggi harus mampu menghadirkan dan mendekatkan pemuda dengan masyarakatnya. Berbagai masalah yang me-

landa bangsa indonesia saat ini seperti Korupsi, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, lunturnya nilai-nilai kearifan lokal dan berbagai permasalahan yang melilit bangsa indonesia saat ini seharusnya bisa menjadikan perguruan tinggi sebagai pahlawan dan tampil sebagai solusi. Selanjutnya sistem pendidikan masa depan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang mengantarkan generasi masa kini menjadi generasi emas Indonesia 2045. Cikal Bakal Lahirnya Generasi Emas 2045 Peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas 2045 sangat penting. Selanjutnya Generasi emas akan menjadi generasi penduduk warga dunia yang bersifat transkultural, namun harus tetap hidup dan berkembang dalam jati diri dan budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Itulah sebabnya, keberadaan mahasiswa sebagai bagian yang paling penting dalam perguruan tinggi sudah seharusnya terlibat secara mendalam dan nyata dalam setiap persoalan yang ada. Pemuda generasi emas adalah pemuda yang mendapatkan kesempatan untuk berproses, belajar dan tumbuh berkembang di dalam kampus yaitu mahasiswa. Oleh karena itu, hari ini sudah seharusnya perguruan tinggi kembali membuat komitmen yang nyata dalam melibatkan dan mendorong mahasiswa untuk lebih dekat dengan masyarakat karena jika hanya mengandalkan pendidikan di bangku kuliah semata itu tidak bisa, ini bukan hanya penting bagi masyarakat, bangsa dan negara namun menjadi kebutuhan pula bagi pribadi dan mental mahasiswa itu sendiri. Mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat dengan berbagai persoalan yang ada membuat mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang di tengah berbagai kesulitan yang ada. Secara tidak

langsung mahasiswa dapat banyak belajar, tumbuh dan berkembang dengan kesiapan mental yang kuat serta kreativitas yang teruji sehingga kelak ketika pasca kampus mereka tidak hanya menjadi masyarakat terdidik yang pandai mencari lapangan pekerjaan namun mampu menciptakan inovasi di tengah kebimbangan serta mampu bersaing dalam menghadapi sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia . Formulasi kebijakan perguruan tinggi dalam rangka mendorong mahasiswa dalam untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat seharusnya tidak hanya dilakukan melalui Kuliah Kerja Lapangan atau advokasi kebijakan. Namun disetiap mata kuliah mahasiswa harus didorong untuk melakukan riset-riset kecil sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, bantuan teknologi terapan, bahkan paling sederhana dengan membantu meluruskan berbagai paradigma yang salah di tengahtengah masyarakat terutama tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Kepala Bappeda dan anggota Dewan nyaris adu jotos Tindakan yang tak pantas ditiru

*** Sindikat narkoba internasional masuk ke Gili Trawangan Tingkatkan kewaspadaan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Perbanyak Pesta Wirausaha

(Suara NTB/bul)

ATMB - Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATMB) masih dilakukan sebagian perajin. Menggunakan cara manual ini masih menjadi pilihan, karena hasil kerajinan tenun ATMB kualitasnya menurut perajin lebih bagus.

Pemprov Segera Bentuk Panja Awasi BTDC Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi dan mengawal keseriusan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dalam melakukan pembangunan di kawasan Mandalika Resort Kuta, Lombok Tengah. Wacana mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang sempat muncul belakangan ini dinilai prosedurnya terlalu panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga hal yang dibutuhkan saat ini untuk mempercepat pembangunan kawasan Mandalika Resort adalah membentuk Panja. “Kita akan membuat Panja nanti untuk melihat bagaimana keseriusan BTDC,” kata Kepala Biro Hukum

H. Mahdi Muhammad

Kita akan membuat Panja nanti untuk melihat bagaimana keseriusan BTDC,

Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/10) siang kemarin terkait kajian mengenai wacana pengambilalihan HPL Mandalika Resort dari BTDC. ‘’Kita akan menelusuri bagaimana keseriusan BTDC mengelola kawasan Mandalika Resort. Panja ini terdiri dari perpaduan unsur eksekutif, legislative dan masyarakat. Sama-sama untuk mengawal keseriusan BTDC dalam melakukan pembangunan kawasan Mandalika Resort,” sambungnya. Dijelaskan, pemprov memiliki celah untuk mengambil

kembali HPL tersebut namun prosedurnya cukup panjang. Sehingga, menurutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana mengawal dan mengawasi keberadaan BTDC untuk bisa mempercepat pembangunan di kawasan yang sudah lama terbengkalai tersebut. BTDC selaku BUMN yang bergerak bidang pariwisata mendapatkan HPL tersebut dari negara. Sebelumnya, Pemprov menyerahkan HPL tersebut ke negara sebagai salah satu syarat yang diminta PT Emaar Properties yang akan berinvestasi pada waktu itu. Namun karena krisis, perusahaan asal Dubai tersebut batal berinvestasi. Sehingga pemerintah pusat memberikan HPL tersebut ke BTDC untuk mengembangkan kawasan Mandalika Resort. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pengembangan kawasan Mandalika Resort oleh BTDC. Sehingga muncul desa-

kan supaya HPL tersebut dicabut atau diambil alih kembali oleh pemeirntah daerah dari BTDC. “Kalaupun pemprov mau mengambil alih harus melalui persetujuan negara. BTDC menyerahkan HPL itu ke negara dulu. HPL itu ada di tangan negara dalam hal ini Menteri Keuangan,” jelasnya. Pembentukan Panja untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan Mandalika Resort, kata Mahdi masih dalam proses telaah Gubernur. Setelah disetujui pembentukannya, maka Panja akan segera bekerja mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi kendala selama ini. Kalau sudah terbentuk, maka Panja akan langsung memantau progress kebijakan BTDC. Apa permasalahannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat, itu tugas Panja,” pungkasnya. (nas)

GENERASI muda berkecimpung di dunia usaha sudah menjadi trend belakangan ini. Tidak saja di kota-kota besar, di NTB pun generasi muda sudah banyak yang tertarik terjun ke dunia usaha. Mencermati fenomena ini, harus didukung dengan memperbanyak seminar bisnis atau pesta wirausaha. Demikian disampaikan Ketua Komunitas Tangan Diatas (TDA) Nasrin H. Muhtar di Mataram, Senin (28/10). Menurutnya, memperbanyak generasi yang terlibat dalam dunia usaha sudah menjadi tuntutan dan perkembangan zaman. Karena dari pemahaman secara umum, negara yang kuat ekonominya adalah negara yang banyak didalamnya terlibat pengusaha. TDA sendiri, berusaha menjadi jembatan untuk terlibat dalam mendukung itu. Salah satunya dengan memfasilitasi pengadaan pesta pembentukan wirausaha baru melalui seminar akbar yang akan dilaksanakan 16 sampai 17 November mendatang. Yang didalamnya akan menghadirkan sebanyak 17 pembicara berkompeten. Mengembangkan jiwa berwirausaha, menurut Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB ini, adalah bagian dari upaya untuk mendukung program pemerintah daerah NTB khususnya, yang dilaksanakan untuk mencetak 100.000 Wira Usaha Baru (WUB). ‘’Karena pemerintah daerah tidak selamanya punya alokasi pendanaan yang cukup untuk kegiatan tersebut. Kitalah yang memang harus mengambil bagian,” katanya. Untuk menguatkan posisi perekonomian NTB, Nasrin menyebut harus mengembangkan dunia usaha. Apalagi, dengan berlakukanya Asean Economy Community (AEC) tahun 2015 mendatang, akan terjadi persaingan usaha yang ketat. Sehingga penyiapan SDM masyarakat di bidang usaha harus mulai dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Meski jarak dalam satu dua tahun ke depan ini memang diakuinya sangat singkat untuk mencetak generasi yang memiliki mental usaha yang matang. Pendidikan dan pemupukan jiwa berwirausaha haruslah dibentuk dengan mendongkrak motivasi dengan berbagi kiat dan pengalaman pelaku-pelaku usaha yang berlabel nasional dan internasional. Setidaknya, generasi muda khususnya bisa terpancing untuk berlaku sama. Tujuannya dalam lingkup secara luas kemudian, negara atau daerah ini tidak lagi akan dipegang kendali usahanya oleh pengusaha-pengusaha dari luar (asing). Sehingga perputaran hasil-hasil usaha bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah. ‘’Akan lebih menguntungkan kalau kita memiliki banyak pengusaha di daerah. Karena perputaran uang hasil usaha itu tentu akan kembali ke daerah juga,” katanya. (bul) Nasrin H. Muhtar (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Tunggu Persetujuan Gubernur

Kenaikan UMP NTB Berkisar Rp 1,2 - 1,4 Juta Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH mengungkapkan telaahan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di NTB tahun 2014 sudah ada dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Besaran UMP NTB 2014 masih menunggu persetujuan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “UMP sudah ada telaahan dari Disnakertrans untuk UMP 2014. Rancangan usulan kenaikannya sudah naik di Pak Gubernur. Kita tunggu Pak Gubernur berapa yang disetujui kenaikannya,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/10) siang kemarin.

Mahdi menyebutkan, kenaikan UMP tahun 2014 mendatang berkisar antara Rp 1,2 -1, 4 juta perbulan. UMP tahun 2014 diprediksi akan naik minimal 10 persen dari tahun 2013. Dimana UMP tahun 2013 sebesar Rp 1,1 juta, atau naik 10 persen dibanding UMP tahun 2012 sebesar Rp 1 juta. “UMP 2014 berkisar antara Rp 1,2-1,4 juta. Tinggal kita menunggu Pak Gubernur menyetujui yang mana. Secara nasional 1 November 2013 UMP harus sudah diumumkan, tapi sedang kita menunggu persetujuan beliau yang mana sesuai dengan biaya hidup layak di NTB,”pungkasnya. (nas)

Modal Terbatas

Budidya Lobster di Lotim Tak Optimal Mataram (Suara NTB) Lobster menjadi salah satu komoditi laut yang memiliki pasar cukup terbuka. Terbukti sejak awal dikembangkannya komodoti ini, minat pasar dalam dan luar negeri sangat besar. Bahkan dari waktu kewaktu permintaannya terus meningkat. Pembudidaya lobster di kawasan selatan Lomboj Timur (Lotim) pun hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar luar negeri sekadarnya karena terbatasnya modal. ‘’Dari sekitar 100 pembudidaya yang ada di wilayah Telong-Elong misalnya, hanya dua sampai tiga kwintal yang bisa dikirim setiap hari. Atau setiap tiga kali dalam seminggu,” kata Ketua kelompok Pembudidaya Lobster Telong-Elong, Jerowaru Lotim, Khaerudin. Menurutnya, mengembangkan lobster cukup berat. Karena setidaknya modal awal yang harus disiapkan sekitar Rp 25 juta. Dialokasikan untuk membeli jaring keramba, rumah-rumahan serta membeli bibit awal yang harganya Rp 8.000/ ekor untuk ukuran paling kecil. Minimal bisa memenuhi enam lokal keramba yang masing-masing lokalnya berukuran 3 x 3 meter. Bisa saja dikembangkan seadanya. Tetapi menurut Khaerudin, untuk memenuhi permintaan pasar yang begitu banyak tentu akan berat. Bahkan, beberapa pengusaha dari beberapa negara di Asia meminta lobster sebanyak-banyaknya. Untuk penguatan modal perbankan, disebutkan juga sangat berat. Sebab, perbankan sendiri tetap meminta jaminan. Bahkan untuk dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi pro-

gram pemerintah juga harus ada jaminan. Pemerintah daerah sendiri sebenarnya pernah memberi support kepada pembudidaya. Tetapi hanya 100 ekor bibit lobster. Tentu tidak berpengaruh terhadap perkembangan budidaya lobster. Selain kurangnya dana pengembangan, faktor lain yang masih membatasi jumlah eskpor adalah lamanya proses sebelum diekspor. ‘’Waktu membiusnya yang lama, dan harus teliti agar tidak mengakibatkan stress. Karena belum ada cara paling cepat untuk menjalani proses pengemasan ini,” Dengan 3,5 jt Bisa katanya. Umroh dan Dengan 5 jt Dari sisi harga, KhaerBisa Haji Plus, Htl. uddin menyeBintang 5 . but lobster mePT. Arminareka Perdana. miliki nilai jual yang tinggi. Hub. Nik 083840958710. Meski saat ini Dibuka Kesempatan terjadi penuJuga Bagi yang Mau Jadi runan harga Agen di NTB dari Rp 500-an ribu/Kg menjaEmail : di Rp 400 ribu/ nikbambang@yahoo.co.id Kg. Tetapi tetap menjadi usaha budidaya yang paling cepat mendatangkan uang. (bul)

Dikebut, Tagih Tunggakan Dana Penguatan Koperasi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs.H.Supran,MM mengatakan pihaknya sedang terus melakukan evaluasi dan validitasi data-data terhadap jumlah tunggakan dana penguatan modal yang mandek di seluruh koperasi yang ada di kabupaten/kota di NTB. Dana penguatan modal yang dimaksud adalah yang diperbantukan dari pemerintah pusat maupun dari APBD. Ia menyebut, jumlah tunggakan yang tersisa hingga saat ini tak sampai Rp 250 miliar sejak tahun 2001 hingga saat ini. “Tunggakan yang ada dalam catatan bukan sebesar Rp 1 triliunan. Sisa tunggakan inipun terus kami pastikan datadatanya,” terang Supran usai membuka pelatihan tata rias dan boga di Balatkop, Selasa (29/10) kemarin. Evaluasi dan pengawasan terhadap tunggakan dana bergulir tersebut dipantau melalui laporan-laporan dan hasil dari Rapat Akhir Tahunan (RAT). Awal tahun 2014 mendatang, Supran menegas-

kan akan meng-clear-kan pendataannya. Disebutnya, sejak ditertibkannya pemberian dana bergulir melalui Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), sudah salurkan sebesar 51,8 miliar yang tersebar di 10 kabupaten kota se NTB. Diantaranya sebesar 14 miliar ke 22 koperasi di sektor agrobisnis, PKPS BBM dana konvensional sebesar 22,6 miliar kepada 262 koperasi, P3KUM pola syariah sebesar 5,5 miliar kepada 53 koperasi, Perkasa pola konvensional sebesar 700 juta kepada 7 koperasi, Perkasa syariah sebesar 2,6 miliar kepada 26 koperasi, modal awal padanaan sebesar 6,4 miliar kepada 29 koperasi. “Kita termasuk daerah yang tertib mengembalikan dana penguatan koperasi melalui dana bergulir ini. Untuk itu, LPDB sendiri telah menyiapkan Rp 200 miliar dana bergulir untuk diakses oleh koperasi maupun UMKM,” katanya. Sebelumnya, Direktur Keuangan LPDB Fitri Rinaldi pada acara Diseminasi Pengalihan Dan Validasi Data

Dana Bergulir Tahun 2013 baru-baru ini merinci, dana yang sudah di salurkan untuk dua provinsi yakni NTB dan NTT tahun 2000 hingga tahun 2013 sebesar Rp 113 miliar. Dengan total yang sudah di kembalikan ke pusat sebesar Rp 10 miliar. Masih kecilnya pengembalian dana ini dinilai pada persoalan adanya pinjaman koperasi yang sudah jatuh tempo tapi masih dalam skala kecil, serta masih adanya juga program yang sedang berjalan. Dari tahun 2000 hingga 2003, besar pinjaman koperasi masih skala kecil antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Sedangkan dari tahun 2004 hingga 2013, pinjaman dana bergulir kisarannya Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar sampai jatuh tempo tahun 2014 mendatang. Disebutkan, dana pengembalian Rp 10 miliar hanya yang tercatat masuk ke rekening LPDB, belum termasuk pengembalian ke rekaning bank pelaksana oleh penerima dana bergulir. (bul)

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Dua Anggota DPRD Loteng Di-PAW Praya (Suara NTB) Sebanyak dua anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) resmi menjalani proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Keduanya masing-masing Zunur Aini dan L. Mashudi dari Partai Patriot. Pengambilan sumpah janji angota Dewan Loteng yang baru, digelar, Selasa (29/10) kemarin, melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Loteng. Posisi Zunur Aini digantikan oleh H.M. Sudimin dan L. Mashudi diganti oleh Erma Endarti, S.S. Proses PAW tersebut sekaligus mengakhiri tarik ulur proses PAW di internal DPRD Loteng. Setelah beberapa partai politik yang memiliki wakil di DPRD Loteng, termasuk Partai Patriot dicoret sebagai perserta Pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Proses pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H.M. Yusuf Saleh, S.H., di ruang sidang utama dan dihadiri hampir seluruh anggota DPRD setempat. Wabup Loteng bersama para pejabat lingkup Pemkab Loteng juga turut hadir bersama ratusan undangan lainnya. “Ini (PAW, red) merupakan bagian dari proses dan dinamika perjalanan politik di Loteng,” sebutnya. Untuk itu, PAW harus diterima sebagai bagian dari proses pendidikan politik untuk membuat masyarakat bisa menjadi semakin matang dan dewasa dalam berdemokrasi. Dengan demikian, semua bentuk proses politik yang terjadi, tidak berujung pada konflik antar individu maupun konflik sosial yang dapat memicu terjadinya instabilitas daerah. Wabup pun berharap, proses PAW yang kondusif bisa menggambarkan, betapa semangat semua pihak, khususnya anggota dewan yang ada untuk membuktikan komitmen dalam menegakkan demokrasi. Sebagai salah satu pilar dari reformasi yang selama ini diperjuangkan. “Bukan hanya anggota Dewan yang di-PAW, semua kita juga hendaknya bisa mengedepankan sportifitas dan kedewasaan dalam berpolitik,” jelasnya. Mengingat, DPRD merupakan miniatur dari masyarakat secara keseluruhan. Baik mengenai perasaan, pemikiran, penalaran maupun peta kondisinya. Disamping itu, lembaga Dewan juga sebagai representasi dalam bentuk sebuah institusi yang bertindak atas nama seluruh masyarakat. Dengan demikian, memuaskan kehendak masyarakat adalah esensi dari fungsi lembaga dewan itu sendiri. (kir)

Identifikasi Penyimpangan Spek

Kejati NTB Uji Lab Proyek PAUD-NI Mataram (Suara NTB) Ada perkembangan signifikan dari proses penyidikan kasus proyek asrama Pendidikan Anak Usia Dini – Nonformal dan Informal (PAUD-NI) di Kelurahan Jempong Baru, Mataram. Setelah menetapkan satu orang tersangka, tim penyidik beranjak pada uji laboratorium untuk mengecek kepastian indikasi kekurangan spesifikasi pada gedung senilai Rp 2,9 miliar tahun 2012 itu. Cek fisik dipastikan sudah berakhir awal pekan lalu. Tim ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Mataram yang dilibatkan saat cek fisik, sudah menyelesaikan tugasnya di lapangan. “Sekarang sedang proses uji laboratorium atas sampel bangunan yang diambil tim ahli konstruksi,” kata Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH. Uji lab dimaksudkan, tidak lain untuk mengetahui persis persentase kekurangan spesifikasi gedung yang dibangun dua tahun anggaran itu 2011 dan 2012. Kajati tak menyebut bagian apa saja yang diperiksa dan dijui lab, namun informasinya, komponen gedung yang diperiksa, seperti rangka baja, beton dinding dan beton tulang. Pemeriksaan diperkirakan butuh waktu beberapa pekan dan prosesnya di luar NTB. Sementara menunggu hasil uji lab, menurut Kajati, pihaknya sedang menunggu waktu yang tepat untuk evaluasi pemeriksaan saksi–saksi sebelumnya. Salah satu saksi yang dimintai keterangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rony Gunarso, yang juga kepala Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) yang membawahi program PAUD – NI. Keterangan saksi – saksi ini akan menjadi bahan menentukan kemungkinan adanya tersangka baru. Karena menurut Kajati, proses penyidikan kasus ini masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain diseret karena ikut bertanggungjawab. (ars)

POLHUKAM Selain Kantor di Jalan Ciamis

Diduga 11 Aset Dijual Secara Ilegal Mataram (Suara NTB) Terbongkarnya penjualan aset Kabupaten Lombok Barat berupa Kantor Dinas Sosial di Jalan Ciamis Taman Indah, Mataram, rupanya bukan satu satunya yang bermasalah. Ada dugaan 11 aset lainnya diduga dijual secara ilegal oleh oknum pejabat di Pemkab Lobar. Data 11 aset dimaksud, sudah dikantongi penyidik Kejaksaan Negeri Mataram. Salah satunya Kantor Dinas Sosial di Jalan Ciamis, yang kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. “Kami sedang urai satu per satu, apakah masih ada yang dijual secara ilegal,” kata Kasi Intel Kajari Mataram, Mawardi, SH kepa-

da Suara NTB kemarin. Total 11 aset itu dipastikannya berada di wilayah Kota Mataram. Karena berdasarkan sejarah, Lombok Barat sebelumnya berpusat di Mataram, sampai akhirnya terjadi pemekaran. Puluhan aset yang tersisa, sebagian didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) untuk di lelang. Menurut data yang diperoleh Mawardi, secara legal, ada 28 aset yang masuk daftar lelang setelah melalui proses Appraisal (taksir harga). Namun setelah diuji kelayakannya oleh KPKNL, hanya 17 diantaranya yang memenuhi syarat lelang. Sehingga tersisa 11 aset yang

dikembalikan ke neraca daerah. Termasuk rumah dinas Jalan Ciamis. “Nah, berarti ada ada 10 aset yang kami akan telusuri apakah memang benar bermasalah atau tidak. Tapi untuk memastikan itu, kami akan coba telusuri,” terangnya. Sekda Rencana Bentuk Tim Sejak mendengar kabar Kantor Dinas Sosial di Jalan Ciamis Diduga dijual Kepala Kantor Aset, Burhanuddin, Sekda Lobar H. Mohammad Uzair mengaku terkejut. Ia akhirnya memutuskan untuk

memasang plang sebagai tanda bahwa rumah itu sah milik Pemda. Namun ketika mendengar kabar ada 10 lainnya bermasalah, Sekda tidak kalah terkejut. Ditemui usai pemeriksaan di Kejaskaan Negeri Mataram, Senin lalu, Sekda mengkaji untuk membentuk tim. “Kalau memang ada indikasi itu, tentu sangat kami sesalkan. Kenapa bisa terjadi. Tapi coba saya akan bentuk tim, untuk memastikan kebenaran informasi itu, apakah ada aset lain yang dijual secara tidak sah,” tegas Sekda. (ars)

Tinggi, Animo Masyarakat Jadi Komisioner KPU NTB Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat untuk mengikuti penerimaan calon komisoner KPU NTB cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang telah mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Tim Seleksi (Timsel) Komisioner KPU NTB sejak pendaftaran dibuka mulai Senin (28/10). “Kami melihat dalam waktu dua hari ini animo masyarakat luar biasa,” ujar Ketua Timsel, Prof. Dr. Agil Al Idrus, M.Si didampingi Anggota Timsel, Dr. H. Suwardie AH, SH., MPA kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (29/10). Agil menyebutkan hingga Selasa (29/10) kemarin sudah sekitar 100 formulir yang diambil pendaftar di Sekretariat Timsel. Sementara yang sudah mengembalikan berkas lengkap baru empat orang. “Karena kita baru mulai membuka pengumuman tanggal 25-27 Oktober. Dan tanggal 28 Oktober mulai pendaftaran,” terangnya. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 7 November. Sampai batas waktu itu, peserta diminta untuk mengembalikan formulir pendaftaran beserta lampiran persyaratan lainnya. Untuk itu peserta diminta untuk mencermati berbagai persyaratannya sebelum mengembalikan ke sekretariat Timsel. “Sampai tanggal 7 November semua berkas sudah harus siap. Sekarang masih bisa diperbaiki apa saja kekurangannya tapi tanggal 7 November itu sudah tidak ada perbaikan. Tanggal 7 November berapapun berkas yang lengkap itu yang akan kita proses ke tahap selanjutnya,” terang Agil. Walaupun di website KPU telah diunggah informasi men-

(Suara NTB/yan)

MENDAFTAR - Beberapa orang mendatangi Sekretariat Timsel KPU NTB untuk mendaftar sebagai Komisioner KPU NTB periode 2013-2018. genai syarat-syarat pendaftaran, namun Timsel mengimbau para pendaftar untuk datang langsung ke Sekretariat Timsel sehingga bisa langsung bertanya dan berkonsultasi mengenai syarat-syarat pendaftaran. “Sekaligus kami bisa melihat keseriusan mereka. Mereka bisa langsung

berkomunikasi dengan kami. Setiap hari pasti ada Timsel disini,” imbuhnya. Pada tanggal 8 November, Timsel akan melakukan seleksi administrasi untuk melihat kelengkapan berkas masing-masing pendaftar apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan pada tanggal 9 November

akan dilakukan rapat penetepan peserta yang lulus administrasi dan selanjutnya tanggal 10-12 November akan diumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi. Timsel KPU NTB juga akan meminta tanggapan masyarakat bagi para peserta yang lulus seleksi administrasi.

Nantinya peserta yang lulus administrasi akan diumumkan di media massa sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja peserta yang lulus tahapan administrasi. Hasil tanggapan masyarakat selanjutnya akan dianalisa oleh Timsel dan melacak kebenaran informasi yang didapatkan. (yan)

Tak Tertibkan Alat Peraga

Kontrak Iklan Tak Bisa Dijadikan Alasan Mataram (Suara NTB) Pihak pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini Satpol PP tidak bisa menjadikan kontrak iklan sebagai alasan untuk tidak menertibkan alat peraga yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini ditegaskan Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya belum lama ini. “Saya juga pernah baca bahwa pemerintah Kota Mataram kesulitan untuk menertibkan alat peraga yang kontrak iklannya sudah berkontrak lama sebelum PKPU ada,” terangnya. Ia menegaskan bagi KPU, hal itu tidak dapat dijadikan alasan karena itu adalah

Tak Kunjung Ada Penertiban

Baliho Caleg di Lotim Makin Menjamur Selong (Suara NTB) Baliho dan atau atribut peraga kampanye (APK) calon legislatif makin menjamur. Seperti tidak ada sudut yang tidak ada gambar para caleg dengan tampilan gambar dan visi-misinya. Sejauh ini tidak terlihat adanya aktivitas penertiban. Padahal, aturan agar segera dilakukan penertiban sudah lama diberlakukan. Tak kunjung adanya penertiban itu diakui Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim, Miftahurrahman. Ditemui di Selong, Selasa (29/10) kemarin ia mengutarakan, sampai saat ini ia masih menunggu nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait zonasi yang dilarang dan diperbolehkan memasang APK. Ia berharap KPU segera menetapkan Zonasi itu sehingga Panwaslu segera mengambil sikap. “Lotim ini dibagi ke dalam berapa zona itu kita belum tahu,” katanya. Dasar nota kesepahaman itulah yang nantinya menjadi dasar untuk dilakukan penertiban. Dalam Peraturan KPU diakuinya sudah jelas ada larangan pemasangan baliho. Namun secara teknis, zona yang dilarang pemasangan harus diketahui dan ditetapkan oleh Pemda bersama KPU. Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar yang dikonfirmasi secara terpisah mengaku nota kesepahamannya dengan Pemda sudah dirampungkan. Mengacu pada Peraturan KPU, satu desa hanya satu baliho partai politik. Ditempat-tempat umum, sama sekali tidak diperkenankan ada gambar dari caleg yang terpampang. Gambar caleg hanya diperbolehkan di pekarangan rumahnya masing-masing. “Kalau masang di rumahnya caleg berapapun tidak masalah,” sebutnya. Setelah nota kesepahaman ditandatangani, segera katanya semua baliho yang dianggap melanggar akan ditertibkan. Utamanya di tempat-tempat umum dan pohon-pohon yang diakui masih marak ditempel para caleg. Ada pengecualian dalam proses kampanye ini, semua parpol diperkenankan untuk memasang bendera dan umbul-umbul saja. Lambang partai bukan foto caleg. KPU selanjutnya akan segera mengirimkan surat ke para pimpinan partai dan Pemda agar segera mengindahkan nota kesepahaman KPU dengan Pemda. Aturan sudah jelas, tidak boleh pada zona-zona terlarang. Baliho yang masih terpasang diminta dapat segera ditertibkan oleh caleg dan dan partai bersangkutan sebelum dicabut paksa. (rus)

Halaman 8

larangan. Untuk itu harus ditertibkan. “Menyangkuit biaya harus diselesaikan ke pemasang iklan. Pemasangan sendiri itu tidak boleh,” ujarnya. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013, caleg tidak diperbolehkan memasang baliho. Caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ukuran tertentu. Pemasangan baliho hanya diperbolehkan untuk parpol. Itupun ada aturannya, dimana dalam baliho tidak boleh memasang foto pengurus partai yang menjadi caleg. Walaupun di rumah sendiri, caleg juga tidak diperbolehkan memasang baliho. “Di rumah pribadi tidak diperbolehkan memasang baliho. Hanya spanduk yang diperbolehkan,” tambah Ilyas. Berdasarkan PKPU dan Surat Edaran terakhir dari KPU RI tidak

melarang di rumah pribadi asal bentuknya sesuai dengan PKPU. Pascapemberlakuan PKPU 15 sejak akhir September lalu, KPU telah menempuh beberapa upaya agar parpol maupun caleg menertibkan sendiri alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Jika tidak diindahkan, maka KPU akan bersurat ke pemda untuk menertibkan. “Bagi KPU sesungguhnya penertiban adalah upaya terpaksa. Kami utamakan untuk mendorong temanteman parpol untuk menertibkan sendiri,” terangnya. Alat peraga kampanye menurutnya juga sebagai alat bantu KPU sebagai bahan sosialisasi ke masyarakat. “Bayangkan kalau tidak ada alat peraga, berat tugas KPU untuk menyampaikan ke masyarakat. Cuma ini perlu diatur,” ujarnya. (yan)

Pembentukan KLS

Curi Motor, Si Botak Ditangkap Mataram (Suara NTB) Kepala pelontos lengkap dengan badan kekar, sebenarnya cukup membuat AH (30) ditakuti. Tapi kesan sangar itu seketika hilang setelah tubuh kekarnya dikerangkeng di Sel Tahanan Polsek Mataram. Pria botak ini ditahan dalam kasus curanmor. AH sebelumnya diduga mencuri sepeda motor di Jalan Batu Bolong, Perumahan Griya Pagutan Indah. Setelah menggondol sepeda motor dari rumah korban, pria yang sudah berkeluarga asal Kelurahan Pagutan ini kemudian membawa hasil curiannya ke rumah Zen, Gunung Sari. Zen diduga sebagai penadah, membeli

sepeda motor tersebut seharga Rp 2,5 Juta. “Hasil penjualan motor itu dipakai membayar hutang,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Selasa (29/10). Kasus itu kini ditangani Polsek Mataram. Masih diselidiki, kemungkinan kedua tersangka ini terlibat jaringan curanmor kakap lainnya yang selama ini beroperasi di wilayah hukum Polres Mataram. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir, motor hilang hingga 10 kasus. Sementara AH dan Zen memilih bungkam. Saat ditanya keterlibatan sindikat lain, mereka hanya menggeleng kepala. (ars)

Tiga Kecamatan Minta Ditinjau Ulang Selong (Suara NTB) Rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sudah mulai masuk ke tahap persidangan di DPR RI. Di tengah proses pembentukan daerah otonomi baru itu, masih ada yang pro kontra sehingga diminta ada yang harus ditinjau ulang. Dari delapan kecamatan yang direncanakan masuk, tiga kecamatan diminta untuk tidak dimasukkan. Yakni Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Terara dan Kecamatan Sikur. Permintaan ini disampaikan tokoh masyarakat Montong Gading, Dr. Yanis Maladi, SH., MH. Ditemui di Selong, Selasa (29/10) kemarin ia mengutarakan, sebagian besar dari wilayah tiga kecamatan yang diminta tersebut be-

rada di Lotim bagian utara. Sangat tidak relevan, Lotim bagian utara justru dimasukkan ke selatan. Terlihat dari sisi batas wilayah, batas wilayah paling utara KLS diketahui mentok sampai mendekati perbatasan dengan Sembalun. Sedangkan bagian barat tembus ke Aik Bukak wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Fakta ini katanya jelas tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yanis menuturkan, tidak sedikit kelompok masyarakat yang mendiami di tiga kecamatan itu sejatinya tidak setuju dengan dimasukkannya wilayahnya menjadi KLS. Permintaannya, penentuan batas wilayah itu hendaknya memperhatikan kearidan kearifaan lokal. Tidak terkesan tergesa-gesa karena alasan politis. Secara historis juga, tiga kecamatan yang diminta

ditinjau itu jauh lebih dekat keterikatannya dengan Lotim. Permintaannya melakukan peninjauan ulang bukan berarti menolak rencana pembentukan KLS. Sama sekali tidak, katanya justru sangat mendukung pembentukan daerah otonomi baru yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ditegaskan, dalam proses pembentukan KLS sudah cukup banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah. Semua yang telah dikeluarkan diminta bisa audit dan dipertanyakan kemana saja penggunaannya. “Bila perlu audit dana yang sudah dikeluarkan itu,” pintanya. Penggunaan dana daerah juga harus dapat dipertanggungjawabkan. (rus)


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Wagub NTB Hadiri Malam ”Grand Final” Ucapeci Mataram ( Suara NTB ) Setelah mengikuti karantina selama tujuh hari, sepuluh besar ajang Udin Sedunia Cari Penyanyi Cilik (Ucapeci). Akhirnya menggelar kebolehannya dihadapan penonton. Tidak kalah serunya MC yang memandu grand final tersebut, Arul Zain Lombok dan Ella. Yang istimewa dalam malam grand final Minggu (27/10) malam itu, hadir Wakil Gubernur NTB, Mohammad Amin didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Muhammad Nasir. Dalam sambutannya Wagub NTB, Mohammad Amin mengatakan memberikan apresiasi kepada DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) NTB, sebagai penyelenggara sekaligus wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan talentatalentanya. Katanya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif dilakukan agar generasi muda tidak keluar dari rel, “ Ini hal positif dilakukan, sehingga jangan sampai generasi keluar dari jalur-jalur yang telah ada,” ungkapnya. Menurut Wagub, pagelaran yang diselenggarakan sangat unik dan baru satusatunya dilakukan di daerah ini. Sehingga kedepan diharapkan kegiatan tersebut, tidak berhenti sampai ajang Ucapeci. Saran khusus Wagub kepada Udin Sedunia agar terus mengembangkan talentanya dibidang seni. Sementara keberlanjutan dari kegiatan tersebut, lanjutnya, pemerintah akan berupaya men-support dengan

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Wagub NTB, Muh. Amin ( Tengah ) Kadis Budpar NTB, Muh. Nasir ( paling kanan ), Ketua Umum DPD KNPI NTB, Sulhan Mukhlis (paling kiri) foto bersama dengan sepuluh besar Ucapeci, Minggu malam (27/10). memberikan bantuan dana dari CSR dan BUMD. Sementara itu, Ketua Umum DPD KNPI NTB, Sulhan Mukhlis mengungkapkan kekagumannya kepada sepuluh besar Ucapeci. Dirin-

ya tidak menyangka bahwa talenta anak-anak sedemikian pesat perkembangannya. Padahal lanjutnya, waktu pemusatan latihan sangat singkat. “Saya tidak menyangka kemampuan adik-

adik ini,” akunya. Melihat talenta peserta sambungnya, perlu adanya sentuhan pemerintah. Tidak hanya berbicara secara praktis, tetapi pemerintah harus menyiapkan wadah bagi gen-

erasi muda untuk menyalurkan potensinya. Sulhan menyebutkan dalam amanat konstitusi telah dijamin hakhak pemuda. Ia menyebutkan hak generasi pemuda, yakni hak belajar, bekerja dan

berkarya. Sehingga jika tidak terpenuhi, maka pemerintah perlu dituntut. “ Kalau ketiga hak tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan tuntut kepada pemerintah,” tegasnya. Malam grand final Ucapeci

ditutup dengan pengumuman juara, keluar sebagai juara 1 yakni Kalista dengan lagu Anak Manuk, Juara 2 Taufik Hidayat dengan lagu Gendang Baleq dan juara 3 Kia dengan lagu Pag, Pig, Pug. (cem)

Taman Budaya Rancang ”Workshop” Teater dan Seni Rupa Empat Program Mataram (Suara NTB) Taman Budaya NTB sedang merancang empat program yang akan diselenggarakan menjelang akhir tahun 2013. Setelah kegiatan aktivasi Taman Budaya selesai dilaksanakan di bulan September dan Oktober ini, dua bulan ke depan ada beberapa agenda yang akan diselenggarakan. Kepala Taman Budaya NTB, Drs. Zubair Muslim menyebutkan keempat program tersebut yaitu; Gebyar Budaya NTB, pementasan olah seni, pementasan musik kreatif, dan pameran seni rupa. “Itu program-program kita di akhir tahun ini sampai bulan Desember nanti,” terangnya di Mataram, Selasa (29/10). Gebyar Budaya NTB akan diselenggarakan pada tanggal 15 November. Dalam acara ini akan ditampilkan kesenian dari tiga etnis yang ada di NTB (Sasak, Samawa, Mbojo) baik seni tari, musik, dan lainnya. Selanjutnya sekitar Tanggal 20 November 2013 Taman Budaya akan menggelar pementasan olah seni. Olah seni merupakan program pembinaan Taman Budaya terhadap anak-anak baik pembinaan seni tari, musik, lukis, teater, olah vokal, dan lainnya. Setiap akhir pekan, anak-anak akan dilatih oleh pegawai Taman Budaya. “Hasilnya itulah yang akan kita pentaskan,” ujarnya. Di akhir November, tepatnya tanggal 30 November, Taman Budaya akan menggelar pertunjukan musik kreatif yang melibatkan seniman se-NTB. “Semua seniman dari kabupaten/kota akan datang pentas di Mataram. Rencana lokasinya di Taman Budaya biar ramai,” ujarnya. Program keempat, di awal Desember mendatang Taman Budaya akan menggelar pameran seni rupa. Ini sebagai wadah Taman Budaya untuk mengapresiasi karya-karya para perupa dan pelukis lokal. “Ada dua kemungkinan lokasinya. Bisa diluar atau di areal Taman Budaya,” pungkasnya. (yan)

Cara Daniel Mananta Cintai Indonesia Jakarta (Suara NTB) Pembawa acara Daniel Mananta punya pengalaman sendiri dalam mencintai Indonesia. Suatu waktu, ia pernah bertemu idolanya, vokalis Red Hot Chilli Pepper Anthony Kiedis di Rusia. Ia pun langsung meminta idolanya itu untuk berfoto bersama. Kiedis sempat menolak permintaan itu dan menanyakan asal Daniel. “You are so lucky,” kata Daniel menirukan Kiedis, saat merayakan ulang tahun kelima bisnis pakaiannya “Damn! I Love Indonesia” di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Senin sore. Menurut Daniel, saat itu Kiedis juga mengutarakan bahwa Indonesia punya tempat berselencar terbaik yang pernah dikunjungi vokalis RHCP tersebut. Daniel baru menyadari keindahan Indonesia ketika ia tinggal tujuh tahun di Australia. Ia pun sempat merasakan kangen dan kehilangan Indonesia ketika ia bersekolah di Negeri Kanguru. Setelah kembali ke Indonesia, suatu waktu ia pernah mengobrol dengan salah seorang temannya yang mengeluhkan Indonesia dari mulai persoalan politik hingga kemacetan. “....gue terkejut mereka nggak sesayang itu sama Indonesia,” katanya. Hal-hal bernada pesimis tentang Indonesia lah yang menggelitik Daniel untuk membuat bisnis yang sekaligus mengajak anak-anak muda untuk peduli dan mencintai Indonesia. “Sesuai dengan visi dan misi kami, mencintai budaya Indonesia,” katanya. Merek baju yang dibuatnya mengedepankan desain-desain yang menggambarkan Indonesia, misalnya wayang dan punakawan. Meski begitu, ia merasa dirinya belum banyak melakukan sesuatu untuk negara “Tapi sebagai pemuda, gue selalu berusaha yang terbaik. Daripada nongkrong nggak jelas mending ngelakuin sesuatu. Fashion salah satunya,” tutupnya. (ant/ balipost) Daniel Mananta

Peserta Diminta Tularkan Ilmu ke Generasi Muda

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 100 peserta terlibat aktif dalam Workshop seni teater dan seni rupa yang diselenggarakan Taman Budaya NTB Senin (27/10) dan Selasa (29/10) kemarin. Para peserta yang sudah mencatat berbagai pengetahuan baru dalam kegiatan itu, diminta untuk menularkan ilmunya ke generasi muda. “Ilmu yang dari para pengajar itu diharapkan bermanfaat bagi para peserta workshop. Barangkali selama ini banyak yang belum mendengar teori-teori mengenai seni rupa dan teater. Setelah workshop ini selesai, mereka menjadi punya bekal untuk mengembangkan kreativitasnya ke generasi muda lainnya di daerah asalnya,” terang Kepala Taman Budaya NTB, Drs. Zubair Muslim ditemui di Mataram, Selasa (29/10).

Dalam kegiatan itu, seratus peserta berasal dari seluruh kabupaten kota se-NTB. Tersebut terdiri dari 50 orang pegiat teater dan 50 orang pelaku seni rupa. Selain narasumber dari Mataram, Taman Budaya juga sengaja mendatangkan narasumber dari Bandung dan Yogyakarta agar banyak ilmu baru yang bisa diserap para peserta terkait seni teater dan seni rupa. Narasumber yang didatangkan dari luar yaitu Tis-

na Sanjaya dan Dian Anggraini. Sementara dari Mataram sendiri diantaranya Salman Faris dan Winsa. Workshop juga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para peserta bagaimana meningkatkan kreativitas berkesenian mereka. Workshop yang diselenggarakan Taman Budaya ini merupakan program aktivasi Taman Budaya yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan

(Suara NTB/yan)

Zubair Muslim

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Aktivasi Taman Budaya salah satunya fokus pada upaya pembinaan para pelaku seni yang ada di daerah. Bulan lalu, Taman Budaya juga mengadakan workshop serupa khusus seni tari dan musik. “Ke depan kita akan lebih membina dan menyentuh para seniman yang ada di NTB ini. Seniman banyak, tapi ini baru sepertiganya saja,” ujarnya. Zubair berharap kesenian dapat berkembang dan bermasyarakat. “Berbagai seni dapat hidup di NTB ini dengan salah satu upaya kami memberi perhatian kepada seniman. Itulah salah satu tujuan aktivasi Taman Budaya,” tandasnya. (yan)

OASE

Setengah Abad Band ‘Gaek’ Rolling Stones Tak banyak kelompok musik yang mampu bertahan hingga puluhan tahun dan terus aktif membuat album rekaman, melakukan tur dan selalu sukses. Salah satunya, atau barangkali satu-satunya, adalah super group rock’n roll asal Inggris The Rolling Stones yang tahun ini genap setengah abad dalam menapaki karir musiknya. Meski telah memasuki usia yang rata-rata mendekati 70-an semua personil Rolling Stones saat ini, Sir Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts and Ronnie Wood, seperti “kagak ade matinye” alias tak ada tanda-tanda untuk berhenti berkarya dan menghibur penggemarnya di seluruh dunia. Oleh : Zarqoni Maksum TAHUN ini, setelah vakum lima tahun usai konser Big Bang-nya, Stones kembali tampil di depan publik dengan merilis album kompilasi khusus yang bertajuk “GRRR!!” dan mengadakan tur di London dan New York. Semangat bermusik mereka menang patut diapresiasi, bahkan sebelum tampil dalam pertunjukan di London, mereka mencoba kemampuan fisiknya untuk bermusik dengan menggelar konser pemanasan di sebuah klub kecil La Trabendo di Paris. Di hadapan ratusan penonton pada 26 Oktober lalu itu, Mick Jagger dan kawankawan tampil prima di panggung selama hampir satu jam setengah dengan membawakan sejumlah lagu andalan mereka. “Saya tidak percaya kami masih mampu berdiri,” canda Mick Jagger. “Anda mungkin berpikir bahwa sekarang satu atau dua di antara kami akan tampil duduk, tetapi kami tidak,” ujarnya seperti dilaporkan BBC. Bahkan dalam aksinya di O2 London Arena 25 dan 29 November lalu mereka masih tampil prima dengan membawakan 23 lagu selama 150 menit. Pertunjukan yang bertajuk “50 & Counting” itu

masih saja dipadati para pecintanya mesti harga tiketnya tergolong mahal. Dalam konser khusus perayaan 50 tahun ini, Rolling Stones memang menyuguhkan sajian istimewa. Di samping mengajak bernostalgia dengan lagu-lagu hit jadul dan karya terbaru, mereka juga menampilkan rekan lamanya dan bintang tamu musisi ternama serta kelompok vokal the London Youth Choir. Stones membuka konser pertamanya dengan single tahun 1963, “I Wanna Be Your Man”, dan diakhiri dengan encore dua lagu “You Can’t Always Get What You Want” dan “Jumping Jack Flash”. Di tengah konser, tampil untuk pertama kali mantan gitaris mereka yang hengkang tahun 1974 , Mick Taylor, dan pemain bas Bill Wyman yang juga meninggalkan band pada tahun 1992. Tampil pula penyanyi Mary J. Blige yang menyumbangkan gospel feelnya pada “Gimme Shelter”. Tak kalah seru adalah tampilnya gitaris Jeff Beck dalam “I’m Going Down”. Konser hari berikutnya tak kalah heboh. Mick Taylor dan Bill Wyman tetap tampil, tapi kali ini dengan permainan basnya dalam hit “It’s Only

Rock ‘n Roll (But I Like It)” dan “Honky Tonk Women”. Taylor juga beraksi dalam “Midnight Rambler”. Untuk mengisi nada tinggi pada lagu “Gimme Shelter”, giliran Florence Welch dari Florence + the Machine, sementara legenda gitar Eric Clapton mengiringi cover Muddy Waters “Champagne & Reefer”. Sambutan penonton yang antusias membuat konser semakin semarak. Mick Jagger punya kesan tersendiri dalam konser dua kali di kampung halamanya itu. Maklum, konser ini yang pertama setelah lima tahun absen. “Luar biasa, ternyata Anda masih mau datang di konser kami malam ini, terima kasih tak terhingga,” teriak Jagger di depan ribuan penonton yang memadati O2 Arena, seperti dilaporkan Jeff Giles dari Ultimate Classic Rock. Dalam sejarahnya setiap konser Stones memang selalu dipadati penonton. Menurut BBC, konser malam pertama di London itu dihadiri tak kurang dari 20 ribu orang dengan harga tiket sekitar 6,2 juta rupiah. Bahkan kabarnya, tiket untuk konser di London itu langsung ludes terjual hanya dalam hitungan menit ketika dibuka bulan lalu.

Sekedar gambaran, tur dunia terakhir Stones, A Bigger Bang, disaksikan 4,5 juta orang di 32 negara selama dua tahun sebelum berakhir di London pada 2007. Dengan penjualan tiket yang mencapai 558 juta dolar, tur itu menjadi tur paling menguntungkan sepanjang masa, sebelum dikalahkan oleh tur 360 grup U2. Pundi-pundi Jagger dan kawan-kawan dipastikan akan bertambah karena The Rolling Stones akan menambah dua lagi pertunjukan di New York pada 8 Desember di Brooklyn dan Newark Center pada 13 dan 15 Desember mendatang. Jika di ranah panggung selalu sukses hingga kini, di dalam studio pun mereka tidak pernah kehabisan energi kreatifnya. Menandai 50 tahun perjalanan mereka, dirilislah album kumpulan lagu-lagu pilihan yang pernah direkam sejak awal karir hingga sekarang. Dalam album yang bertajuk “GRRR!!”, yang bergambar sampul gorilla menjulurkan lidah logo Roll-

ing Stones itu, diselipkan pula single terbaru mereka “Doom and Gloom”. Album yang dikemas dalam tiga buah cakram padat itu menjadi sebuah ensiklopedia tentang rekam jejak Stones. Tak kurang dari 50 lagu disajikan dalam album itu, dan versi khususnya menawarkan 80 lagu dalam empat cakram. Album ini diawali single pertama Rolling Stones tahun 1963 lalu, sebuah versi “Come On” milik Chuck Berry dan ditambah dengan hampir semua lagu-lagu hit mereka seperti “The Last Time”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off Of My Cloud”, “Jumping Jack Flash”, “Honky Tonk Women”, “Brown Sugar”, “Tumbling Dice”, “Miss You” dan “Start Me Up”, lalu ditutup dengan lagu terbaru “Doom And Gloom” dan “One More Shot”. Melihat energi bermusik mereka yang masih prima, bukan tak mungkin mereka akan mengadakan tur keliling dunia kembali. Mari berharap mereka mampir di Indonesia. Siapa tahu. (ant/balipost)


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Datangkan Pelatih Profesional SETELAH menjadi langganan di berbagai kejuaraan olahraga di tingkat kota Mataram, Provinsi NTB, maupun di tingkat nasional, SMPN 7 Mataram berencana fokus mengembangkan prestasinya di bidang sepakbola dan voli. dalam waktu dekat sekolah akan mendatangkan pelatih profesional untuk siswanya. Kepala SMPN 7 Mataram H.M. Sibawaeh, S.Pd. belum lama ini menyebutkan, SMPN 7 Mataram sebagai salah satu ‘sekolah olahraga’, dalam waktu dekat akan kedatangan pelatih profesional. “Pemda menyiapkan pelatih profesional untuk voli dan sepak bola,” terangnya. Dengan didatangkannya pelatih profesional ini, pihak sekolah berharap bisa mencetak bibit atlet muda baik di bidang voli maupun sepak bola. Selama ini dirinya mengaku, untuk kejuaraan voli sekolahnya tidak pernah absen meraih juara. Yang paling terbaru, kejurnas voli indoor yang akan diikuti salah satu siswanya bernama Melia Aprilita kelas IX. Bahkan berencana ikut di kejurnas indoor voli di Yogyakarta pada 4-8 November 2013 mendatang. Selama ini lanjutnya, perolehan medali yang diperoleh siswanya emas di ajang O2SN, baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional adalah berkat latihan di sekolah dan klub. Hasilnya banyak di antara siswa SMPN 7 Mataram yang berhasil memperoleh medali emas maupun perak. Pihaknya berharap, dengan pencapaian yang telah diperoleh siswa-siswi SMPN 7 Mataram selama ini, akan muncul atlet baru berprestasi nasional dari SMPN 7 Mataram. (nia)

H.M. Sibawaeh

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ombudsman Temukan Dugaan Penyimpangan Pembayaran Sertifikasi Guru Mataram (Suara NTB) Ombudsman Perwakilan RI NTB menemukan dugaan penyimpangan berupa pungutan liar (pungli) pada pembayaran tunjangan sertifikasi guru di dua kabupaten di NTB. Temuan Ombudsman ini tidak hanya menyajikan data tertulis, tapi bukti rekaman video mengenai terjadinya penyimpangan. Temuan penyimpangan ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim S.H, dalam keterangan persnya, Selasa (29/10). Dugaan pungli ini terungkap, lanjutnya, setelah Ombudsman menerima laporan dari berbagai pihak terkait mengenai lambannya pembayaran tunjangan sertifikasi guru di kabupaten/ kota NTB. Menurut Adhar, lambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini disebabkan proses penyaluran tunjangan ke rekening guru yang selama ini terkesan

masih berbelit-belit. Selama ini penyaluran dilakukan dari kas negara ke kas daerah dan kas bendahara Dinas Dikpora kabupaten/ kota. Setelah itu dicairkan ke rekening guru setelah penandatangan SPJ. Padahal, lanjutnya, pencairan tunjangan sertifikasi guru ini dapat langsung dicairkan dari kas negara menuju kas daerah yang dilanjutkan melalui proses kliring. Setelah itu masuk ke rekening guru. Dari investigasi dan penelitian melalui pemeriksaan dokumen dan pengawasan

langsung di lapangan, ujarnya, pihaknya menemukan ada tunggakan pembayaran sertifikasi guru selama 2 bulan di tahun 2012 di Lombok Timur dan Mataram selama satu bulan di tahun 2011. ‘’Dua bulan di tahun 2012, serta tahun 2013 baru dibayarkan pada dua triwulan saja (JanuariJuni),’’ ujarnya. Selain itu, selama proses pencairan ini berlangsung beberapa guru sertifikasi mengaku dipungut saat penandatangan SPJ di dinas kabupaten/kota berlangsung. Jumlah pungutannya pun beragam

mulai dari Rp 10.000 –Rp 50.000. Dugaan pungli ini dilakukan oleh sejumlah oknum petugas dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Dikpora Kota Mataram. “Kalau di Lotim antara Rp 10.000-20.000, sementara di Kota Mataram lebih tinggi lagi yaitu Rp 50.000 yang dilakukan ketika penandatanganan SPJ,” tandasnya. Sementara pengakuan adanya praktik pungutan liar di Kota Mataram, diakui secara tertulis kepada Ombudsman oleh sejumlah guru di Kota Mataram. Atas dasar temuan ini, pihaknya akan terus melakukan pengawasan pada proses pencairan tunjangan sertifikasi guru, baik secara terbuka ataupun tertutup. Selain itu

pihaknya juga akan memberikan usulan perbaikan ke walikota dan melakukan monitoring lebih lanjut. Pihaknya menyarankan agar tidak ada lagi pertemuan antara guru sertifikasi untuk melakukan tanda tangan SPJ. Sebab di SOP maupun undang-undang, tidak disebutkan peraturan untuk penandatanganan SPJ yang membuat terbukanya peluang terjadinya pungli. “Penandatanganan SPJ harus dihilangkan termasuk tadi harus mampir ke bendahara Dinas Dikpora di kabupaten kota. Kalau bisa pakai saja aturan tahun 2007 lalu di mana tunjangan sertifikasi langsung ditransfer dari kas negara ke kas daerah dan langsung dikirimkan ke rekening guru-guru,” pungkasnya. (nia)

(Suara NTB/nia)

Penyandang Disabilitas Belum Dapat Perhatian Serius Pemerintah Mataram (Suara NTB) Penyandang cacat atau disabilitas membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk masa depannya. Meski ada upaya pemerintah menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) di beberapa daerah, belum ditunjang fasilitas belajar yang memadai. Hal ini menginspirasi Mindie Schreurs dari Lombok Care mendirikan SLB di Sandik Batulayar Lombok Barat (Lobar). Meski siswa disabilitas yang belajar di tempat ini baru 9 orang, dirinya bertekad berusaha memberikan materi pembelajaran terbaik kepada siswa, sehingga sesuai dengan harapan. ‘’Kami baru buka beberapa waktu lalu. Dan siswa belajar pada pagi hari. Sementara siang bagi siswa yang membutuhkan pemantapan dalam belajar,’’ ungkapnya saat ditemui di SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB, Selasa (29/10). Mindie mengakui di beberapa SLB yang ada di daerah ini, masih memiliki fasilitas yang minim. Apalagi, guru yang bertugas di SLB harus tekun, sabar dan telaten. Terlebih siswa yang dihadapi dalam pembelajaran tidak seperti siswa normal lainnya. Diakuinya, dirinya tertarik mengabdikan diri setelah terjun ke beberapa SLB yang ada di Pulau Lombok. Dari hasil temuan di beberapa sekolah, fasilitas fisik, tempat rehabilitasi atau fisioterapi sangat minim. Paling tidak dengan terjun ke lapangan, permasalahan yang selama ini dihadapi bisa selesai. Termasuk, orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas tidak malu menyekolahkan anaknya ke SLB atau panti rehabilitas lainnya. Hal senada disampaikan Kepala SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB Winarna. Diakuinya, banyak orang tua yang malu menyekolahkan anaknya masuk SLB sejak awal. Namun, sekarang ini, banyak orang tua memasukkan anaknya ke SLB untuk mendapatkan pendidikan seperti halnya anak penyandang disabilitas lainnya. (ham)

MELUKIS - Siswa SDN 20 Mataram saat mengikuti lomba melukis PHBS yang digelar BEM FKM UNTB, Selasa (29/10).

Kenalkan Hidup Bersih pada Anak Sejak Dini Mataram (Suara NTB) – Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sejak dini adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Paling tidak, setelah dewasa anakanak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang diterapkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) di SDN 20 Mataram, Selasa (29/ 10). Sebanyak 230 siswa dari kelas 1 sampai kelas VI dili-

STIE AMM Cetak Wirausaha Muda Berpendidikan Mataram (Suara NTB) – Dalam upaya ikut mendukung program menciptakan 1000 wirausaha baru, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Akademi Manajemen Mataram (AMM) mencetak lulusan berkualitas yang memiliki jiwa wirausaha. Rabu (30/10) ini, sebanyak 200 mahasiswa AMM yang telah menempuh pendidikan baik di jenjang S.1 dan D3, melaksanakan upacara wisuda yang digelar di Hotel Grand Legi Mataram. Ketua STIE AMM H. Umar Said S.H, M.M, mengungkapkan, selama dua tahun terakhir ini pihaknya tengah berupaya mengembangkan jiwa wirausaha bagi para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di AMM. Begitu pula pada wisuda yang ke-40 ini, AMM mengambil tema pengembangan kewirausahaan untuk melestarikan generasi mandiri. “Artinya, para mahasiswa selain ahli dalam ilmu, juga dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Mereka diarahkan untuk bisa berbisnis dan wirausaha setelah tamat dari sini,” terang Umar. Dari total 200 wisudawan, seluruhnya terdiri dari 92 orang dari program S.1 Manajemen, 85 orang dari program S.1 Akuntansi, 14 orang dari program D.3 Keuangan dan

Perbankan, serta 9 orang dari program D.3 Akutansi. Tidak hanya belajar materi kuliah, seluruh wisudawan dan wisudawati ini telah dibekali dengan praktik berwirausaha. Sehingga setelah tamat dan terjun ke masyarakat, mereka tidak akan canggung untuk membuka lapangan kerja sendiri. Saat ini AMM telah mendapatkan pengakuan dari Dirjen Dikti terkait dengan pembekalan wirausaha. Wujud nyata dari pembekalan dan praktik selama ini, dibuktikan dengan makin banyaknya lulusan AMM yang mencoba untuk menjadi wirausaha muda

(Suara NTB/ham)

serta berhasil menjadi pemenang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM. Selain melakukan wisuda, dalam kesempatan ini rencananya Ketua STIE AMM juga akan menyerahkan secara simbolis rombong dan hak pemakaian ruko, bagi 10 mahasiswa yang berprestasi. Penyerahan ini sekaligus menjadi salah satu dukungan STIE AMM kepada para mahasiswa, dalam rangka mendorong jiwa berwirausaha. (nia)

batkan dalam PHBS yang digelar sehari tersebut. ‘’Kita ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak. Seperti cuci tangan pakai sabun. Bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat, termasuk bagaimana mereka harus terbebas dari asap rokok,’’ ungkap Ketua Pelaksana Baiq Asri Rizki pada Suara NTB di SDN 20 Mataram, Selasa (29/10). Mahasiswi Jurusan Kesehatan Masyarakat ini, mengakui, apa yang dilakukan ini

untuk memberikan pemahaman pada anak-anak mengenai PHBS sejak dini. Apalagi ini, merupakan kegiatan pertama yang dilakukan pengurus BEM FKM UNTB untuk periode sekarang ini. Namun, pihaknya berharap acara kemahasiswaan seperti ini akan terus dilanjutkan oleh pengurus berikutnya. Dalam upaya mengenalkan PHBS pada siswa, lanjutnya, pihaknya langsung mempraktikkan di lapangan yang diikuti siswa. Selain praktik langsung,

(Suara NTB/nia)

kan ini adalah suatu hal yang sangat positif dan perlu diikuti mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di NTB. Dalam arti, mahasiswa melakukan kegiatan positif dibandingkan melakukan kegiatan negatif. Salah satu siswa Damar yang ditemui mengaku senang dengan apa yang dilakukan pihak mahasiswa. Paling tidak, dirinya bisa mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup bersih dan sehat di rumah maupun lingkungan sekitar. (ham)

Ingat Jasa Pahlawan dengan Belajar Lebih Giat BERAGAM cara dilakukan untuk memperingati hari sumpah pemuda yang rutin diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Mulai dari upacara bendera dengan mengenakan pakaian adat hingga menggelar berbagai fashion show. Namun yang paling penting adalah bagaimana pemuda mengingat jasa para pahlawan dengan belajar lebih giat dan menjauhkan diri dari perbuatan negatif. Apa tanggapan para pelajar tentang hal ini?

Fokus Belajar

DULU pemuda berjuang dengan cara berperang, kalau sekarang pemuda berjuang dengan cara belajar untuk memajukan bangsa, agar lebih baik di masa yang akan datang. (Lalu Wahyu Ihsan, Kelas X Aksel SMAN 1 Mataram)

H. Umar Said

pihaknya juga meminta siswa menggambar yang bertema kesehatan, khususnya kesehatan di lingkungan sekolah, rumah atau lingkungan sekitarnya. Nantinya, siswa per kelas akan dinilai dan diberikan hadiah. ‘’Yang menjadi juri di sini adalah guru dan panitia dari UNTB,’’ ujarnya. Menurutnya, dari hasil lukisan bisa diketahui pemahaman siswa mengenai cara hidup bersih dan sehat di rumah atau lingkungan sekitarnya. Baginya apa yang dilaku-

Ingat Perjuangan Pahlawan

BIAR pemuda zaman sekarang ingat dengan perjuangan para pemuda zaman dulu, maka generasi muda harus ingat. Zaman sekarang banyak pemuda yang menyelewengkan arti sumpah pemuda itu. Baiknya biar pemuda ke depannya bisa lebih baik lagi melalui belajar lebih giat dan menolak narkoba dan hal-hal negatif lainnya.

(Ni Putu Masari Dewi Kelas XI SMAN 1 Mataram)

Tidak Terjerumus ke Hal Negatif

PEMUDA yang sekarang bisa lebih baik ke depannya. Yang paling simpel adalah dengan belajar giat, jangan sampai terjerumus ke hal negatif seperti ngebutngebutan di jalan, tawuran maupun narkoba. (Ni Putu Devi Astini, Kelas XI SMAN 1 Mataram)


Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Kejurnas Piala Presiden

Kodrat NTB Pasang Target Tiga Emas Mataram (Suara NTB) Atlet tarung derajat NTB yang terdiri dari 14 atlet, 5 pelatih dan 2 ofisial berangkat ke Bandung Jawa Barat (Jabar) Rabu (30/10) ini. Mereka akan ambil bagian di Kejurnas Piala Presiden yang akan berlangsung di Bandung 1-3 November. Pengprov Kodrat NTB menargetkan meraih 3 medali emas. Ketua umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (29/10) mengklaim 14 atlet yang diberangkatkan dalam kondisi prima. Diakuinya, target 3 emas di kejuaraan tersebut cukup berat. Namun, sebagai pimpinan cabor Rusni menginginkan hasil yang terbaik, sehingga atlet yang sudah menjalani persiapan yang cukup panjang itu bisa mencapai hasil yang maksimal dari event sebelumnya. Sebelum menghadapi event bergengsi tersebut para atlet NTB sudah menjalani pemusatan latihan terpusat di kediamannya, yang terhitung mulai awal September lalu. Pemusatan latihan yang dilakukan oleh atlet NTB itu jauh lebih siap dibanding persiapan menghadapi kejurnas yang sama 2011 lalu. Melihat persiapan yang dilakukan oleh para atlet, Rusni pun optimis anak-anaknya bisa tampil maksimal. “Atlet-atlet ini sudah memiliki bekal untuk berjuang, terutama dari segi teknik, fisik dan mental tanding mereka sudah bagus. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan bisa diridhoi oleh Allah SWT,” ujarnya optimisi. 14 atlet kodrat yang dikirim adalah Lukman, Murdani, Roby Ardiansyah, Nahnuddin Denis, Kurniawan, Kamaludin, Novi Jayanti, Weny Rizky Dika M, Rina Selviana, Kisnawati, Ikhfazillah Haerani, Munakip, Indra Rahmat Sara dan Erwinsyah. Mereka didampingi lima pelatih, Abdul Khair Jamaluddin Bado, Dedy Noor Cholish, Hery Suryantoro dan Imran. (fan)

Timor Leste U-23 Targetkan Menang Dili Timor Leste mengaku sudah sangat mengenal permainan Indonesia dan mewaspadai Andik Vermansyah. Indonesia U-23 yang bersiap untuk SEA Games 2013 di Myanmar nanti akan menghadapi Timor Leste U-23 yang juga akan menjadi peserta di ajang tersebut pada bulan Desember mendatang. Dikutip dari goal.com, Timor Leste U-23 akan bertamu dan menjalani laga kontra tim Garuda Muda pada Rabu 30 Oktober 2013 di stadion Maguwoharjo, Sleman. Pelatih kepala dari Timor Leste, Emerson Dos Santos Alcantara, dengan harap dapat mendapat kemenangan pada laga uji coba nanti, dan menilai bahwa laga kontra Indonesia sangat penting meski sekadar partai uji coba. “Laga melawan Indonesia kami rasa sangat penting. Indonesia punya pemain yang bagus dan merata di semua lini. Kendati ini hanya uji coba, kami tetap yakin dan berharap kemenangan atas Indonesia pada laga esok,” paparnya pada sesi jumpa pers, Selasa (29/10). Emerson sendiri mengaku bahwa ia telah mempersiapkan timnya yang di proyeksikan untuk SEA Games selama kurang lebih enam bulan. Sedangkan dari sang pemain, Nilo Soares, ia berujar bahwa permainan Indonesia sudah tak asing lagi, dan timnya mewaspadai sosok Andik Vermansyah. “Sebenarnya kami sudah tidak asing dengan (permainan) Indonesia. Kami sudah pernah bertemu pada laga kualifikasi Piala Asia U-22 di Riau. Kalau bicara pemain yang diwaspadai, kami sangat mewaspadai Andik Vermansyah,” kata pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. (ant/bali post)

Fletcher Berjuang Atasi Penyakit Perut London Pemain tengah Manchester United Darren Fletcher, Senin kembali beraksi setelah selama ini berjuang keras mengatasi sakit pada perutnya. Fletcher bermain hanya dalam 13 pertandingan sejak diumumkan istirahat pada November 2011 setelah didiagnosa mengidap penyakit perut (ulcerative colitis). Pemain berusia 29 tahun itu menjalani beberapa kali operasi dan terakhir kali pada Januari lalu. Dan ia harus beristirahat panjang untuk memperbaiki kondisi perutnya. Pemain internasional Skotlandia, Fletcher, akhirnya diberitahu dapat turun ke lapangan lagi pada pekan lalu dan Senin bermain selama 67 menit dalam tim David Moyes. “Saya sudah berlatih dalam beberapa minggu ini dan setelah itu saya akan dapat lagi bertanding. Saya menikmati penampilan saya ini,” katanya. “Rencananya saya bermain 60 menit untuk melihat bagaimana kondisi saya. Setelah itu waktu saya mungkin akan diperpanjang. Saya akan lebih baik lagi setelah menjalani perawatan ini,” ujarnya. Fletcher juga menyatakan salut kepada klub serta familinya, yang menolong dan memberikan semangat sampai akhirnya ia tampil lagi di lapangan. “Mereka amat hebat, apalagi dokter Steve McNally. Ia bekerja keras untuk saya, sampai akhirnya saya bangkit lagi. Dan dukungan dari klub juga amat fantastis - dari Sir Alex Ferguson sampai pelatih baru David Gill,” kata Fletche. “Saya merasa amat menderita. Saya beruntung, ada orang-orang hebat di sekeliling saya - istri saya, anak-anak, ibu dan ayah saya serta saudara perempuan saya. Keluarga yang hebat dan karena mereka lah saya dapat berdiri di sini lagi,” katanya. (ant/bali post)

Walker Perpanjang Kontrak Bersama Spurs

London Bek Tottenham Hotspur Kyle Walker telah menandatangani kontrak baru yang akan memperpanjang keberadaannya di London Utara hingga 2019. Hal itu disampaikan Tottenham Hotspur Senin waktu setempat. Pemain berusia 23 tahun dan telah sembilan kali membela timnas Inggris itu telah membuat 83 penampilan liga untuk Spurs serta membuat dua gol. Ia bergabung dengan Tottenham dari Sheffield United pada 2009, dan statusnya dipinjamkan kembali ke klub Sheffield, Queens Park Rangers dan Aston Villa sebelum akhirnya ditarik lagi ke tim Spurs. Begitu juga pemain depan Arsenal Serge Gnabry telah memperpanjang masa kontraknya. Pemain internasional Jerman berusia 18 tahun itu telah menandatangani kontrak profesionalnya pada pertengahan 2012 dan ia telah membuat empat penampilan di liga, serta turut menyumbang kemenangan 2-1 atas Swansea City pada September. “Dia mempunyai kemampuan teknis, tenaga, memiliki penyelesaian akhir yang berkualitas serta menyuplai bola-bola yang matang,” ujar manajer Arsenal Arsene Wenger dalam website klub (www.arsenal.com). “Dia adalah penyerang yang powerful dan saya percaya bahwa dia akan menjadi pemain besar untuk klub Arsenal,” ujarnya. Meski demikian, masa kontrak pemain itu tidak diumumkan kepada publik. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Hadapi Indonesia

STADION - Sejumlah pekerja sedang mengerjakan pembangunan salah satu stadion di Brazil yang akan dipergunakan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia 2014.

Kalah di El Clasico

Ancelotti Diminta Belajar dari Kekeliruan

Muenchen Mantan pelatih Barcelona Pep Guardiola menyarankan kepada pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti agar segera belajar dari kekeliruan dari hasil El Clasico perdana musim ini. Real Madrid dikalahkan Barcelona 1-2 dalam pertandingan yang digelar di Camp Nou pada Sabtu (26/10). Saran itu dilontarkan Guardiola dari Muenchen, sebagaimana dikutip dari laman Marca.com. Lebih lanjut, pelatih Bayern Muenchen itu mengatakan cepat atau lambat, Ancelotti akan mampu bangkit membenahi Real Madrid agar tampil lebih baik. Di Mata Guardiola, pelatih sekaliber Ancelotti mampu membebaskan diri dari segala rintangan dan halangan dalam meningkatkan penampilan Madrid. Segera ia (Ancelotti) akan terbebas dari segala beban, mampu menghalau segala kesedihan dan mulai paham dengan nama besar dan filosofi klub yang ia tangani sekarang.

Carlo Ancelotti

‘’Saatnya akan tiba,’’ katanya. Begitu Barcelona menundukkan Madrid, pelatih asal Italia itu segera meninggalkan Nou Camp. Carletto tampak galau karena menyaksikan tim asuhannya tampak tidak berdaya,

karena tidak mampu menerapkan strategi yang ia rancang. Suatu saat nanti, Ancelotti diharapkan berhenti melakukan eksperiman, lebih memilih membangun tim dan melakukan re-organisasi penampilan Madrid. Perjalanan Liga belum usai. Barcelona memang menundukkan Real Madrid dalam El Clasico jilid pertama musim ini. Barcelona juga tidak terlalu tampil mengesankan. Ancelotti diharapkan lebih lugas memilih pemain yang tepat. Manajer sekaliber Ancelotti tidak bisa diukur dari hasil satu pertandingan. Sebagai pemain dan pelatih, ia telah melewati segudang pengalaman. Berbekal serba aneka pengalaman itulah, ia mampu membenahi Real Madrid. (ant/bali post)

Usai Jalani Hukuman

Marin Cilic Langsung Menang Paris Petenis Kroasia Marin Cilic menandai penampilan pertama dengan kemenangan pada turnamen Paris Masters, Senin waktu setempat setelah sebelumnya mendapat hukuman doping. Dia menyatakan lega kembali bermain di lapangan. Perjuangannya berlaga selama tiga set melawan petenis Belanda, Igor Sijsling, merupakan sumber kekuatan besar bagi mantan semifinalis Grand Slam itu setelah menjalani masa sulit. Cilic (25) yang kni berperingkat 47 dunia, dites positif menggunakan stimulan nikethamide pada turnamen Munich Terbuka, Mei lalu, dan dihukum sembilan bulan September lalu. Tapi Court of Arbitration for Sport (CAS) mengurangi hukumannya menjadi empat bulan Jumat lalu sehingga masa hukumannya berakhir dan diizinkan ambil bagian dalam turnamen itu. Setelah kalah dalam permainan menegangkan pada set pertama, Cilic meningkatkan permainannya dan selanjutnya bertemu dengan petenis nomor lima dunia Juan Martin Del Potro dari Argentina, setelah menang 5-7, 6-1, 6-4. “Saya merasa seperti anak kecil bermain tenis, ketika tampil pertama kali,” kata Cilic, yang maju dalam putaran empat besar turnamen Australia Terbuka 2010 serta perempatfinal AS Terbuka pada 2009 dan 2012.

Marin Cilic Cilic mengatakan, atlet selalu amat berhati-hari dengan apa yang dikonsumsinya. “Saya tentu saja amat bertentangan dengan doping dan tidak suka dengan pemain penipu. Saya bahkan amat berhati-hati bila minum air dari botol tertutup dan dari berbagai minuman dan makanan lainnya,” katanya. Pada pertandingan lain, petenis non unggulan dari Spanyol Feliciano Lopez melakoni pertandingan melelahkan ketika mengalahkan pemain kualifikasi dari Australia, Bernard Tomic 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/1). Lopez selanjutnya akan bertanding lawan Stanislas Wawrinka, unggulan ketujuh dari Swiss yang sedang berusaha tampil untuk pertama kalinya pada turnamen Final Tur ATP di London bulan

depan. Wawrinka berjuang keras bersama rekan senegaranya Roger Federer, dan pemain dari Prancis Richard Gasquet dan Jo-Wilfrid Tsonga, untuk mendapatkan tiket menuju turnamen yang hanya diikuti delapan petenis di ibukota Inggris itu. Pada laga lain, Jeremy Chardy menjadi petenis Prancis pertama yang kandas ketika dikalahkan 3-6, 4-6 oleh pemain dari Ceko Lukas Rosol, sedangkan rekan senegaranya Adrian Mannarino kalah tiga set dari petenis Kolombia Santiago Giraldo 6-3, 2-6, 6-4. Petenis Belanda Robin Haase menang 7-6, 6-3 atas Denis Istomin dari Uzbekistan para pertandingan putaran pertama itu, demikian AFP. (ant/bali post)

Pembenahan 12 Stadion Piala Dunia Segera Diselesaikan Sao Paulo Pembenahan 12 stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia akan selesai tepat waktu pada Desember. Hal ini disampaikan Menteri Olahraga Brazil Aldo Rebelo, Senin waktu setempat. “Kami percaya diri bahwa kami dapat menyelesaikan semuanya. Kami tidak akan terlambat,” ujarnya dalam satu konferensi pers. Dia juga membantah adanya keraguan atas kesiapan Arena Pantanal di Cuiaba, ibukota negara bagian tengah barat Mato Grosso, yang akan tuntas pada akhir tahun ini. Ia mengatakan harapannya pada stadion Cuiaba, yang menjadi tuan rumah empat pertandingan Piala Dunia dan saat ini telah rampung 85 persen, akan diserahkan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan badan sepak bola dunia FIFA. Rebelo juga mengatakan tidak percaya Piala Dunia, yang akan dimulai ada 12 Juni di Sao Paulo, bakal dihantui oleh demonstrasi berskala besar sebagaimana yang dialami negeri itu terkait tuntutan standar pelayanan sosial, isu korupsi dan biaya tinggi penyelenggaraan event olahraga itu. “Semua itu akan tampak seperti pesta ketimbang aksi demonstrasi,” ia menambahkan seperti dikutip AFP. Tetapi ia mengatakan aparat keamanan “yang sangat terlatih” akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul. (ant/bali post)

Pemerintah Harus Perhatikan Nasib Atlet Berprestasi Mataram (Suara NTB) Jika Pemprov NTB dapat mengalokasikan dana alokasi khusus pada atlet atau cabor yang berprestasi di PON XVIII di Riau 2012 lalu, tentunya pemerintah kabupaten/ kota juga harus dapat memberlakukan hal yang sama kepada atlet kabupaten/kota yang sukses menyumbangkan medali emas di Porprov NTB. Dalam hal ini keberhasilan para pejuang olahraga harus mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemerhati Olahraga NTB, Drs. H. Nasaruddin, M.Pd, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (29/10), mengaku banyak mendengar beberapa atlet kabupaten/kota yang sukses menyumbang medali emas di Porprov NTB tidak diperhatikan pemerintah kabupaten/kota. ”Keberhasilan para pejuang olahraga di NTB ini harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Contohnya, Pemprov NTB memberikan alokasi anggaran khusus kepada atlet cabor yang berprestasi di PON. Begitu juga pemerintah kabupaten/kota juga juga harus dapat memberikan perhatian yang sama,” ujarnya mengingatkan. Dalam hal ini, ujarnya, apresiasi pemerintah daerah bisa diberikan dalam bentuk pekerjaan atau dana pembinaan kepada atlet yang berprestasi, sehingga para atlet tersebut dapat terus meningkatkan prestasi ke ajang yang lebih bergengsi lagi. Namun, jika pemerintah telah menganggarkan dana pembinaan bagi cabor dan atlet tentunya harus segera direalsasikan dan disampaikan langsung kepada atlet atau cabor yang berhak menerima anggaran pembinaan tersebut. Tak hanya penghargaan dalam bentuk dana pembinaan, pemerintah juga harus dapat memberikan masa depan yang jelas kepada atlet-atlet yang berprestasi tersebut. “Pemerintah juga mesti memberikan kepastian pekerjaan para atlet, yang tentunya layak diterima oleh atlet,” ucapnya. Bila pemerintah memberikan pekerjaan serta dana pembinaan bagi atlet yang berprestasi tentu ke depan tak ada lagi atlet yang akan hengkang keluar daerah, apalagi menjual motor dengan alasan untuk biaya latihan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya ada beberapa atlet kabupaten/kota berprestasi mengaku tidak menerima dana pembinaan. Akibatnya mereka harus menjual motor dan barang berharga lainnya untuk biaya latihan. Misalnya, atlet peraih dua medali emas dan satu perak untuk Lombok Barat (Lobar) di Porprov NTB 2010 terpaksa menjual motor kesayangannya untuk menambah biaya latihan persiapan mengikuti kejuaraan tingkat regional hingga persiapan mengikuti Porprov 2014 mendatang. Selain itu ada juga atlet tinju putri asal Dompu yang berangkat jadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena tidak memiliki pekerjaan tetap di daerah. Persoalan yang menimpa atlet-atlet berprestasi tersebut diharapkan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. (fan)


SUARA NTB

Rabu, 30 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 081219448270,Wendy 081296165840

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG


SUARA NTB

Rabu, 30 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

TRAVEL


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

PENGABDIAN

Halaman 14

Ustadz Marwan

Desa Aik Perapa Kecamatan Aikmel terbilang jauh dari keramaian. Belum lama ini, listrik dari PLN masuk desa. Tidak terbayang awalnya, betapa gelapnya desa yang berada di kaki Gunung Rinjani. Karena yang terlihat di sekitar kawasan desa adalah rerimbunan pohon kayu hutan. Jalan desa pun masih terlihat berdebu dan berbatu. Belum tersentuh pengaspalan jalan. DI desa itulah, ada sosok pemuda yang dipanggil dengan sebutan akrab Ustadz Marwan (35). Sosok muda yang sepanjang hidupnya berjuang untuk memajukan pendidikan di desanya. Perjuangannya mengajak dan mengajarkan dunia pendidikan ke tengah-tengah masyarakat kampungnya bukan tanpa onak dan duri. Selain dihadang kondisi alam yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur, tidak kalah berat coba yang dihadapinya adalah penolakan dari aparat pemerintahan tingkat desa kala itu. “Saya dicekal,” tuturnya kepada Suara NTB saat bertandang ke Yayasannya, belum lama ini. Tidak ada dukungan sama sekali dari pemerintah. Tujuan mulianya ingin memajukan sektor pendidikan tidak berjalan mulus. Meski demikian, ia tidak patah semangat. Sebaliknya, adanya penolakan dan kurangnya dukungan masyarakat menjadikannya semangatnya kian bertambah. Keinginan kuat membangun pendidikan di desanya bermula seusai menempuh pendidikan di Ponpes Darul Falah Pagutan Mataram. Di Ponpes yang saat ini dibina TGH. Mustiadi Abhar itu, ia menempuh studi agama selama 6 tahun, sejak 1995-2001. Pendidikan yang ditempuhnya pun murni

mengaji. Bukan pendidikan formal yang berijazah. Usai di Ponpes ia memilih pulang kampung. Ia mengaku miris melihat tingkat pendidikan anak-anak di kampungnya yang rata-rata berhenti hanya di tingkat SD. Belum lagi yang putus sekolah. Ia mengawali dengan membuka diniyah di rumah. Berbekal ilmu agama yang dimiliki, secara pelan tapi pasti ia terus mengajar. Walau banyak yang meremehkan kemampuannya, namun Ustadz Marwan terus saja berusaha mewujudkan mimpinya. Merasa tidak cukup hanya diberikan pengetahuan agama, sang Ustadz lalu berpikir perlunya ada perimbangan pengetahuan umum. Ia pun mencoba membuka pendidikan umum. Dikarenakan Aik Perapa merupakan kampung terpencil membuat orang-orang sudah sarjana katanya memilih untuk tinggal di luar desa. Hal ini menambah berat perjuangan Ustadz Marwan. Ia sendiri. Namun, keyakinan yang penuh dan dasar pengetahuan agama mendorongnya untuk tetap kuat dan terus berbuat. Menurutnya, tantangan terberat sebenarnya ada pada paradigma sebagian besar masyarakatnya. Pikiran sempit warga Aik Perapa untuk bisa hidup tidak perlu harus sekolah. Terpenting bisa bekerja membantu orang tua. Tidak heran, banyak yang hanya tamatan SD lalu memilih menikah untuk perempuan. Sedangkan yang laki-laki terpaksa membantu orang tua di kebun-kebun. “Besar sedikit disuruh merantau ke Malaysia.” Cara pendekatannya kepada masyarakat, menggunakan filosofi menangkap anak-anak ayam. Jika anak sudah tertangkap, sang induk pasti terbawa. Filosofi ini diterapkan dan cukup manjur. Secara perlahan paradigma sempit masyarakat mulai berubah. Setelah membuka program formal itulah mulai ia kuras

(Suara NTB/rus)

Pejuang Pendidikan Daerah Terpencil

Ustad Marwan tengah mengajar murid – muridnya. keringat. Sendiri mengajar jelas tidak mungkin. Ia pun mencoba menjemput guru-guru dari luar desanya yang jaraknya 7-8 km dari tempatnya. Jadilah sang ustadz ini mengojek. Selain jauh, medan yang harus ditempuh bukannya mulus. Melainkan jalan berbatu dan berlubang. Kebanyakan orang memilih untuk jalan kaki jika melewati jalan itu. Bertahun-tahun aktivitas mengantar dan menjemput para guru ini dilakoninya. Sampai saat ini, aktivitas mengajar di tempat-tempat terpencil ini pun terus dijalaninya. Ada sebuah tempat yang berjarak sekitar 2,5 km lagi dari rumahnya, tepat di lereng Gunung Rinjani ada madrasah cabang yang didirikan khusus untuk menampung anak-anak. Menuju lokasi itu, katanya tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda empat. Bahkan roda dua pun katanya cukup kerepotan karena

medannya yang terjal, berbatu dan berdebu. Alhasil, jerih payahnya selama belasan tahun kini terbilang sudah membuahkan hasil. Ia menjadi pimpinan sebuah Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan Ponpes Riyadul Falah Desa Aik Perapa. Didirikan sejak 2004. Sebanyak 242 santri menuntut ilmu di Ponpes yang dibentuknya itu. Mulai dari tingkat MI hingga Madrasah Aliyah. Para lulusan tingkat MA ini kini turut dilibatkan sebagai tenaga pengajar di daerahdaerah terpencil lainya. Dibekali sebelumnya dengan teknik mengajar dan diyakini tidak kalah dengan guru yang sudah menempuh studi formal. Para lulusan MA awalnya banyak yang meragukan tingkat kelayakan mengajarnya. Namun, semuanya bisa ditepis. Ustad Marwan sendiri diakui bukanlah lulusan sekolah formal tingkat

tinggi. Bahkan dia mengakui sebenarnya hanya lulus paket C untuk jenjang pendidikan tingkat SMA sederajatnya. Pasalnya, saat menempuh pendidikan tingkat SMK di Mataram, ia ternyata tidak lulus dan terpaksa harus mengikuti paket C. Status pendidikan Ustad Marwan ini menjadi penepis anggapan yang menyebut untuk menjadi pendidik harus berpendidikan tinggi. Sang Ustad memberikan bukti karena yang terpenting semangat dan kegigihan dalam perjuangan. Berkat kegigihan dan semangat inilah, sang Ustadz kemudian mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Senin (28/10) lalu, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Ustadz Marwan mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan. Melalui program award Satu Indonesia, ia diberikan trofi langsung atas nama Presiden yang diberikan

Menteri Pemuda Dan Olah Raga, dan sejumlah pewakilan menteri lainnya. Award yang diterimanya adalah sebagai sosok muda yang memperjuangkan pendidikan. Memenangkan kompetisi dalam ajang Satu Indonesia award itu katanya bukan tanpa saingan. Saat dinyatakan sebagai pemenang, ia mengaku tidak percaya. Dipilihnya sang Ustadz jadi pemenang katanya karena ketulusannya menjalankan perjuangannya mengembangkan pendidikan. Saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa kemarin, Ustadz yang masih berada di Jakarta ini menerima tiga trofi penghargaan sekaligus dari sejumlah lembaga yang turut sebagai sponsor penyelenggaraan satu indonesia itu. “Trofinya banyaknya tiga sesuai jumlah anak saya, saya sebenarnya berharap sesuai dengan jumlah santri saya,” guraunya. (*)

Sosok Luar Biasa I mata orang-orang terdekatnya, sosok Ustadz Marwan Hakim ternyata memiliki makna tersendiri. Sang Ustadz disebut sosok luar biasa. Memberikan inspirasi, semangat dan motivasi kepada peserta didik, pendidik dan orang-orang terdekat lainnya. Ungkapan ini dikemukakan Kepala Madrasah Aliyah (MA) Riyadul Falah, Ahmad Muspiatul Wardi, MPdI. Kepada Suara NTB ia mengaku malu sebagai orang yang sudah menempuh jenjang studi sampai Strata 2 (S2) namun tidak mampu seperti sang pimpinan Yayasannya. Ustadz Marwan, muda dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan pendidikan. Saat pergi menemani sang Ustadz ke Jakarta mengikuti proses penilaian Satu Indonesia beberapa waktu lalu, orang-orang di Bandara ketika naik pesawat justru menanyakan hendak jadi TKI ke mana. Penilaian orang, ia seolah tidak memiliki tampang sosok ketua Yayasan. “Pikiran orang dikira mau pergi ke Malaysia,” ucapnya. Kesederhanaan, itulah yang ditampilkan sang ustadz dimana pun ia berada. Saat hendak berangkat ke Jakarta menerima penghargaan sebagai pemenang, sosok muda yang berdedikasi dalam bidang pendidikan ia membeli batik. “Karena dia memang tidak punya batik,” ucapnya. Kegigihan Ustadz Marwan dalam memperjuangkan pendidikan patut ditiru. Tanpa pamrih. Tidak terhitung berapa nilai materi yang sudah dikeluarkan demi kemajuan pendidikan di desanya. Di mata Ustadz Marwan, program pendidikan yang dijalankan pemerintah saat ini banyak yang tidak efektif. Hanya buang-buang anggaran. Dicontohkan, pendidikan ala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Masuk ke PKBM hanya saat ujian nasional paket kesetaraan. PKBM dinilai Ustadz Marwan telah menghilangkan subtansi pendidikan. Subtansi dari pendidikan itu adalah proses mendidik yang dijalankan. Ada proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Ada proses pendewasaan generasi. “Laa ta’lamu syae’ qobla tajarrut”, artinya orang tidak akan pernah tahu apa-apa sebelum berani mencoba. Berani mencoba itulah proses belajar. Belajar, menurutnya juga merupakan firman Allah yang pertama diturunkan. “Iqra”. Perintah membaca. Melalui prinsip itu, jika semua menyadari pastinya bisa akan menjalankan proses pendidikan yang lebih baik. (*)


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

Potensi Penyimpangan Keuangan Meningkat Jelang Pemilu Jakarta (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan risiko meningkatnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di pusat maupun daerah menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. “Ada risiko penyimpangan pengelolaan keuangan dari peningkatan belanja sosial, hibah, dan belanja modal dari instansi pemerintah di pusat dan daerah menjelang pelaksanaan Pemilu,” kata anggota BPK Agung Firman Sampurna di Gedung BPK Jakarta, Selasa. Agung juga mengatakan peningkatan risiko penyimpangan pengelolaan keuangan negara itu juga di BUMN dan BUMD. “Modus penyimpangan dapat berupa penurunan kualitas barang, kenaikan tingkat kemahalan barang atau `mark up`, juga modus fraud atau pembobolan,” kata Agung Firman Sampurna. Menurut dia, untuk mengantisipasi peningkatan risiko penyimpangan pengelolaan keuangan negara itu, maka BPK menjalin kerja sama dengan aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum. “Kami juga akan minta akuntan publik yang selama ini melakukan pemeriksaan kepada bank pembangunan daerah (BPD) dan BUMD, agar juga melakukan audit atas satuan pengendali internal di perusahaan itu,” katanya. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Presiden Instruksikan Rencana Aksi Peningkatan Produksi Pangan Bukittinggi, Sumbar (Suara NTB) – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penyusunan rencana aksi peningkatan produksi pangan di Tanah Air pada rapat koordinasi pembahasan pangan di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Selasa. Rencana yang dibuat harus jelas, konkret dan dapat dilaksanakan agar kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi, kata Presiden Yudhoyono pada rapat yang diikuti sejumlah menteri kabinet, 16 gubernur serta pengurus Kamar Dagang dan Industri. Menurut Presiden, selama ini ketersedian pangan di Tanah Air sudah mencukupi,

namun seiring pertambahan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 250 juta jiwa maka harus dicarikan solusi pemenuhan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dunia usaha harus bersinergi dalam hal ini agar ketersediaan pangan dalam negeri dapat terpenuhi, kata Kepala Negara. Jika produksi dan konsum-

si pangan seimbang maka harga akan stabil dan tidak terjadi gejolak sehingga impor akan dapat dikurangi. Selain itu, jika ada gejolak tidak perlu saling tuding karena solusi cerdas yang dapat dilakukan hanya satu yaitu peningkatan produksi pangan dalam negeri. Prioritas utama peningkatan produksi pangan teruta-

Dipertanyakan, Pembelian Program Matamata oleh Kemenhan Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi I DPR RI, Husnan Bey Fananie mempertanyakan pembelian program mata-mata intelijen FinFisher atau juga dikenal dengan nama FinSpy seharga 5,6 juta dollar AS dari Inggris oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). “Tentu kita akan pertanyakan pembelian program tersebut. Pada masa persidangan mendatang, Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI beserta jajarannya, guna meminta penjelasan, sejauh mana FinFisher yang baru dibeli itu akan digunakan,” kata Husnan, Jakarta, Senin. Sebab, kata politisi PPP itu, ada kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa alat itu disalahgunakan. Apalagi jika itu terkait dengan pelaksaan pemilu 2014. “Komisi I DPR RI juga tidak ingin jika alat tersebut yang dibeli Kemenhan dari uang rakyat, akan dipergunakan memata-matai kegiatan rakyatnya sendiri,” ujar dia. Komisi I DPR RI sendiri, katanya, mendukung upaya-upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsita) pada TNI. Termasuk teknologi canggih yang diperlukan bagi institusi Badan Intelejen Negara (BIN) dalam rangka memperkuat ketahanan negara. Karena realitanya memang banyak alutsista TNI perlu terus dimodernisasi, termasuk perangkat canggih yang mesti terus di perbarui pihak intelejen guna memperkuat sistem dan alat pertahanan negara,. “Kalaupun nantinya ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan dari penggunaan alat tersebut, dengan sistem negara RI yang sudah demokrasi dan di era keterbukaan serta keterbukaan informasi, itu akan sangat mudah terdeteksi dan diketahui masyarakat,” kata dia. FinFisher itu merupakan program pemantau jarak jauh yang dikembangkan oleh Gamma International asal Inggris. Produk ini dipasarkan dan dijual secara eksklusive untuk penegak hukum dan badan intelijen suatu negara. Diberitakan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, program itu akan digunakan oleh Badan Intelijen Strategis (Bais), Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, program tersebut bukanlah alat sadap, melainkan alat anti-sadap. Pengadaan peralatan intelijen itu digunakan agar proses pertukaran informasi antara Bais, TNI dan kantor-kantor Atase Pertahanan RI di seluruh dunia dapat berlangsung dengan aman. (ant/bali post)

ma pada lima bahan pokok yaitu beras, jagung, kedelai gula dan daging sapi. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan lahan baru yang dapat digunakan dimana Badan Pertanahan Nasional harus memastikan hal ini. Kemudian, tenaga kerja serta aplikasi teknologi pertanian yang dapat menunjang peningkatan produksi. Tidak hanya itu perlu disiapkan infrastruktur yang memadai seperti jalan agar pengangkutan lebih efisien dan pembangunan sejumlah

irigasi. Presiden menambahkan sudah saatnya tidak lagi berkutat pada rencana dan koordinasi karena yang penting adalah aksi dengan target dan sasaran yang jelas . Rapat Koordinasi tentang pangan di gelar sebagai rangkaian peringatan hari Pangan Sedunia ke-33 yang akan diperingati di Padang pada 31 Oktober. Presiden melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada 28-31 Oktober untuk meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan peringatan hari pangan sedunia. (ant/bali post)

Enam Sukhoi TNI-AU Disiagakan di Hang Nadim

Komisi IX Desak Rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Dilaksanakan Jakarta (Suara NTB) – Anggota Panitia Kerja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mendesak rekomendasi mereka dijalankan oleh seluruh direksi perusahaan badan usaha milik negara. “Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut,” kata Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Poempida berpandangan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan keputusan politik. Tanpa ada keputusan politik, menurut dia , maka tidak akan ada negara Republik Indonesia ini dan dirinya menyebutkan bahwa konstitusi serta undang(ant/bali post) Poempida Hidayatulloh undang adalah produk dari keputusan politik. “Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik,” ujarnya. Panitia Kerja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR pada Jumat (25/10) mengeluarkan 12 rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Salah satunya perusahaan BUMN harus menghapuskan praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia. Dalam salah satu kesimpulan panja itu disebutkan bahwa praktik alih daya merugikan pekerja dengan terlihat semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di BUMN. (ant/bali post)

Halaman 15

DEMONSTRASI - Massa buruh mulai berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10), untuk berdemonstrasi menuntut kenaikan upah minimum dan pemberian jaminan kesehatan.

Massa Buruh Tutup Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta (Suara NTB) – Massa buruh mulai berkumpul di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta dan menutup sebagian Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, membuat kendaraan yang akan melintasi jalan raya itu pada Selasa sekitar pukul 10.30 WIB harus membelokkan kendaraan ke Medan Merdeka Timur. Para buruh yang mengenakan jaket Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta membawa bendera-bendera serikat pekerja juga memarkir sepeda motor mereka di sebagian jalan raya tersebut.

Beberapa di antaranya berdiri di atas kendaraan yang dilengkapi dengan pelantang suara sambil memberikan komando kepada massa pengunjuk rasa untuk berkumpul. “Yang berada di pohon-pohon ayo berkumpul semua ke tengah, kita berjuang bersama di sini,” kata seorang perwakilan buruh yang berdiri di atas kendaraan komando. Para buruh yang mengendarai sepeda motor sambil membawa bendera serikat pekerja masih berdatangan dari arah Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Sejumlah polisi terlihat berada di antara para pengunjuk rasa, sebagian duduk di

bangku-bangku yang ada di tepi jalan. Satu unit mobil polisi terparkir di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi sebelumnya mengatakan sekitar 10.000 buruh akan berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan mereka sebelum aksi mogok kerja nasional 31 Oktober mendatang. Para buruh antara lain menuntut kenaikan upah minimum menjadi Rp3,7 juta per bulan, penghapusan sistem alih daya dan penerapan sistem jaminan kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014. (ant/bali post)

Batam (Suara NTB) – Enam pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU disiagakan di Bandara International Hang Nadim Batam menjelang latihan puncak Angkasa Yudha 2013 yang digelar di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau hingga 1 November. “Sejak kemarin (Senin) kami sudah tiba di Batam untuk mengikuti puncak latihan TNI AU 2013 yang dipusatkan di Ranai Natuna. Kami siaga untuk berpatroli dari Batam ke wilayah latihan,” kata Komandan Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Letkol Pnb Dedy Ilham Suryanto Salam di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa. Ia mengatakan, sejak Selasa pagi empat pesawat Sukhoi yang terdiri dari Sukhoi SU27 dan SU-32 MK2 sudah terbang dari Batam ke Ranai dengan jarak tempuh sekitar 30 menit untuk melakukan patroli pengamanan udara. “Untuk hari ini hanya patroli saja. Tapi saat puncak latihan kami akan turut dalam operasi dan akan melakukan pengeboman target darat,” kata dia. Di antara pesawat Sukhoi yang dibawa ke Batam, kata dia, ada dua yang merupakan pesawat baru dan belum lama tiba di Makassar. “Semua ada 16 unit. Namun, yang ambil bagian dalam kegiatan ini ada enam, dua di antarannya pesawat baru,” kata Dedy.

Pada Selasa siang, sejumlah petugas sedang memasang senjata tempur pada Sukhoi yang merupakan pesawat generasi 4,5 tersebut. “Setiap pesawat akan mampu mengangkut rudal, bom, dan senjata lain seberat delapan ton dalam 10 dan 12 titik esternal,” kata dia. Latihan Puncak Angkasa Yudha 2013 merupakan latihan akumulasi dari latihan tingkat personil, satuan dan antarsatuan guna menguji kesiapsiagaan satuan sekaligus menguji doktrin operasi udara dalam menanggulangi kontijensi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur personel Koopsau I, Koopsau II, Kohanudnas, Korpaskhas dan dinas terkait. Operasi udara yang akan dilaksanakan adalah operasi pertahanan udara, pengintaian udara strategis, serangan udara strategis, operasi khusus, penerjunan pengendali tempur, pengintaian udara, operasi lawan udara opensif, serangan udara langsung (SUL). Operasi perebutan dan pengendali pangkalan udara (OP3U), bantuan tembakan udara (BTU), Air Landed, SAR Tempur, Pengungsian Medis Udara (MPU), Operasi Dukungan Udara serta Operasi Informasi yang meliputi Operasi Public Affair, Operasi Psikologi, Kontra Opini, Perang Elektronika dan Cyber Warfare. (ant/bali post)

Anggaran PNPM 2014 Rp 15 Triliun Jakarta (Suara NTB) – Total anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara nasional untuk tahun 2014 sebesar Rp 15 triliun, kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. “Rp 15 triliun ditujukan untuk masyarakat melalui program PNPM,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Ia juga mengklaim PNPM merupakan salah satu program pemerintah yang berhasil dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Program seperti PNPM pedesaan dan PNPM perkotaan adalah program yang cukup berhasil dan dapat dirasakan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan,” katanya. Dia juga menambahkan, PNM merupakan salah satu metode peningkatan kesejahteraan maysrakat dengan pola pemberdayaan. “PNPM memiliki unsur pemberdayaan masyarakat,” katanya. Dia juga menambahkan, untuk tahun 2014 mendatang besaran dana PNPM bagi kecamatan yang

masih tertinggal akan ditambah dari sebelumnya Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar menjadi Rp3 miliar per kecamatan yang masih tertinggal. Ia mengakui bahwa program PNPM sangat rentan digelapkan, meski prosentasenya kecil. “Tidak dipungkiri, meskipun pengawasan terus dilakukan, namun pasti ada kebocoran berupa penggelapan dana, meskipun prosentasenya tidak besar,” katanya. Untuk itu, pemerintah akan memberikan sanksi kepada daerah yang menggelapkan dana pinjaman modal usaha tanpa bunga itu. Dia menyebutkan, sanksinya bisa berupa pembekuan dana tersebut sementara waktu sampai ada verifikasi

lebih lanjut dari kementerian atau lembaga yang berwenang. Tujuan pemberian sanksi agar menjadi efek jera, sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi penyelewenangan dana PNPM. “Diharapkan menjadi efek jera,” katanya. (ant/bali post)

Agung Laksono

Dewan Terkejut Ada Spanduk ’’Tanpa Uang Jangan Datang’’ Palangka Raya (Suara NTB) – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah terkejut dengan spanduk bertuliskan ’’Tanpa Uang Jangan Datang’’. Kami Siap Menerima Serangan Fajar” sepanjang 7 meter di desa Nagalea, Kabupaten Barito Timur saat melakukan kunjungan kerja. “Saat membaca tulisan

itu, kami langsung elus dada dan merasa sedih. Apakah sudah separah itu pemahaman masyarakat terhadap pemilu,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Komaruddin Hadi di Palangka Raya, Selasa. Komaruddin menilai tulisan tersebut merupakan cerminan kondisi maupun pemahaman masyarakat terhadap

politik, khususnya para calon legislatif yang bersaing di Pemilu. “Kalau pemahamannya selalu menganggap uang adalah penentu memilih caleg maupun kepala daerah, secara otomatis ketika terpilih berpikir untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Itu sangat salah besar,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUKHOI - Satu Sukhoi Superjet 100 terbang dalam formasi bersama dua pesawat tempur Sukhoi SU-27 Flanker.

Pembentukan Densus Anti Korupsi akan Bebani Negara Ambon (Suara NTB) – Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra menilai wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) antikorupsi tak perlu direalisasikan sebab hanya akan menambah berat beban anggaran negara. “Pembentukan satgas atau densus seperti ini hanya memperpanjang birokrasi dan menambah beban biaya negara sedangkan hasilnya tetap akan sama dengan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Yusril di Ambon, Selasa. Dia menganggap tak perlu membentuk satgas antikorupsi yang lain karena yang penting semua institusi penegak supremasi hukum menjalankan fungsi tugas masing-masing sesuai kewenangannya. Yusril menggarisbawahi KPK sendiri dibentuk untuk penguatan dan mempercepat pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi. Lembaga ini diberi kewenangan-kewenangan luar biasa besar oleh negara untuk melakukan penyadapan, penangkapan, penyelidikan serta penyidikan terhadap pejabat terlibat praktik korupsi. Untuk itu, kata dia, densus antikorupsi oleh Kapolri terpilih tak perlu dibentuk. “Selain me-

nambah beban anggaran negara, bisa saja terjadi tumpang tindih dalam penaganan sebuah kasus dugaan korupsi,” katanya. Ketua KPK Abraham Samad yang melakukan kunjungan kerja ke Ambon pekan lalu mengatakan, pihaknya harus membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kekajsaan dan Kepolisian untuk menangani satu perkara korupsi. Bila Polisi atau Jaksa sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap satu kasus, maka KPK tidak akan masuk mengintervensinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi. (ant/bali post)

Yusril Izha Mahendra


SUARA NTB Rabu, 30 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelaksanaan Program BOS di KSB Berjalan Lancar Taliwang (Suara NTB) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabu-

Abdul Azis

paten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami perkembangan dalam proses pelaksanaannya. Seluruh sekolah penerima telah memanfaatkan setiap sen anggaran yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu tersebut sesuai ketentuan. “Hasil evaluasi kita dari tahun ke tahun, pelaksanaan BOS di seluruh sekolah berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti baik di tingkat sekolah selaku pengelola maupun mekanisme penerimaan dana itu sendiri,” jelas manager BOS KSB Abdul Azis, S.Pd kepada media ini. Pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah, kata Azis sejauh ini pihaknya belum menemukan satu pun persoalan berarti. Terutama dalam bentuk

penyelewengan sebab dalam pelaksanaannya setiap sekolah terus dipantau. Tak hanya itu, tiap sekolah pun terus diberikan pembinaan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan BOS yang sesuai aturan berlaku. “Kami selalu menekankan agar sekolah taati aturan mainnya saja. Tidak keluar dari item pendanaan yang ditetapkan, maka bisa dipastikan BOS akan tepat sasaran pula,” timpalnya. Dari sisi pelaporan pun, pelaksanaan dana BOS di tiap sekolah di KSB diklaim Azis telah sesuai harapan. Ini dilihat dalam beberapa tahun terakhir seluruh sekolah dapat tetap waktu menyampaikan laporannya tanpa terjadi kesalahan yang signifikan. “Kelancaran pencarian dana BOS tergantung pada laporan per triwulan sekolah. Kalau cepat, maka ce-

pat pula cairnya dana triwulan berikutnya. Nah sekarang pencairan dana BOS pun lancar, artinya laporan sekolah pun lancar juga,” klaimnya. Keberhasilan pelaksanaan BOS di tiap sekolah terus mengalami peningkatan, salah satu buktinya dengan terputusnya angka dropout (DO). Di KSB sendiri, kata Azis program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil memberikan jaminan kepada setiap anak untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah (SMA). Namun terlepas dari program tersebut terdapat pula andil program BOS yang tidak bisa dilupakan. “Dengan BOS program pendidikan gratis kita lebih ringan dijalankan. Karena BOS sangat membantu program itu,” pung-

kas Azis yang juga menjabat sebagai Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB ini. Meski mengklaim lancar, pelaksanaan program BOS masih tetap memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya diungkapkan Azis, saat ini daerah tengah memperjuangkan agar penerimaan dana BOS oleh sekolah tidak semata berdasarkan jumlah murid, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Demikian pula dengan komponen penggunaannya agar lebih diperluas lagi. “Ini sudah kita sampaikan ke pusat. Mudah-mudahan usulan kita ini bisa diakomodir dengan begitu manfaat dana BOS bisa lebih dimaksimalkan,” harapnya. Kepala Dinas Dikbud KSB Drs. Mukhlis mengatakan, pengembangan pemanfaatan dana BOS

harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Pasalnya dalam operasionalnya kebutuhan sekolah dari hari ke hari semakin bertambah. Ia pun mencontohkan dalam rangka menyambut perubahan kurikulum tahun 2013 yang akan mulai diterapkan pada tahun 2014 mendatang, tiap sekolah membutuhkan anggaran tambahan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh guru. Dan harapannya untuk membiayai pelatihan tersebut dapat memanfaatkan dana BOS yang diterima sekolah. “Secara umum keberadaan BOS

sudah sangat kita rasakan manfaatnya, hanya saja mungkin perlu diperluas penggunaannya untuk menunjang operasional sekolah lainnya,” imbuhnya. (bug/*)

Mukhlis

Dana Minim, SDN 3 Taliwang Mampu Maksimalkan Fungsi BOS PENERIMAAN dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan jumlah siswa sejauh ini memang membuat beberapa sekolah mengeluh. Terutama sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit, maka akan minim pula jumlah dana yang diterimanya. Hal inilah yang terjadi di SDN 3 Taliwang. Dengan jumlah siswa sebanyak 70 orang, sekolah ini hanya menerima dana BOS sekitar Rp 8 juta per triwulan. Walau begitu, sekolah yang masih berada di dalam Kecamatan Taliwang ini mampu memaksimalkan fungsi program yang tujuannya untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu itu. Dalam memanfaatkan dana BOS yang diterimanya, sama dengan sekolah lain pada umumnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kepala

Sekolah (Kepsek) SDN 3 Taliwang Abdullah. HS, S.Pd menyatakan sebagai program, dana BOS sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah. “Kita sesuai aturan saja, sehingga dananya tetap sasaran dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan program itu sendiri,” terangnya kepada media ini, Selasa (29/10). Jumlah dana BOS yang diterima sekolahnya selama ini diakui Abdullah sangat minim. Bahkan untuk mendanai operasional sekolah sesuai yang dianjurkan dari pemanfaatan dan BOS itu sendiri, diungkapkannya tidak mampu mencukupi per triwwulannya. “Saya bisa pastikan dana BOS yang kita terima tidak bisa membiayai operasional sekolah kita ini,” tandasnya. Namun demikian ia menyatakan, kondisi tersebut tak membuat

pihaknya harus menyerah. Dengan anggaran yang tersedia, dana BOS dimanfaatkan seefisien mungkin. Abdullah mengatakan, setiap penerimaan dana BOS pihaknya tetap mengalokasikannya sesuai dengan komponen pembiayaan yang ditetapkan. Hanya saja ungkapnya, pihaknya menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan terkini sekolahnya. “Kita pintar-pintarnya saja mengatur dana itu sesuai dengan kebutuhan kita yang paling mendesak. Tapi tentu dengan tetap mengikuti aturan, karena kalau tidak pasti hasilnya tidak tepat sasaran dan akan menjadi temuan saat pelaporan,” timpal pria yang akrab disapa Abid ini. Ia mengakui dengan adanya dana BOS tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolahnya dapat terjamin pelaksanaannya. Walau kembali, jika dilihat dari sisi jumlah anggaran yang diterimanya terhi-

Meski minim anggaran, kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Taliwang tetap berjalan lancar.

tung masih sangat minim dibanding sekolah lainnya yang memiliki siswa yang lebih banyak. “Kami tetap berupaya seberapa pun besarnya anggaran yang kami terima, kebutuhan anak didik kami terpenuhi guna menjamin kegiatan belajarnya lancar,” tegasnya. Selanjutnya ia berharap kepada pemerintah pusat agar merubah pola penyaluran dana BOS. Tidak sema-

ta mengacu pada jumlah peserta didik tetapi juga melihat kondisi sekolah. Sebab fakta di lapangan selama ini, ketentuan penerimaan dana BOS berdasarkan jumlah siswa kerap dimanfaatkan pihak sekolah. Caranya dengan memperbanyak jumlah peserta didiknya dengan menerima sebanyak-banyaknya murid setiap tahun ajaran baru. “Punya murid banyak maka

jaminan jumlah dana BOS yang akan diterimanya banyak pula. Sementara kami yang sedikit jumlah siswanya tetap akan menerima dana BOS sedikit pula. Sedangkan kemampuan kita untuk menarik minat siswa masuk ke sekolah kami minim, karena kembali anggaran kami terbatas,” tukasnya sembari kembali menegaskan pihaknya tetap

berupaya agar pemanfaatan dana BOS yang diterimanya tepat sasaran guna menjamin keberlangsungan pendidikan di sekolahnya. “Sekecil apapun dananya kami akan terima dan manfaatkan dengan baik, tapi tentu ada harapan kami kepada pemerintah agar bisa ada perubahan,” imbuhnya. (bug/*)

Ribuan Orang Bercerai Demi Hindari Pajak Beijing Tingkat perceraian di Kota Beijing meningkat tajam setelah para pasangan nikah berusaha menghindari penerapan pajak properti yang diterapkan awal tahun ini. Para pasangan nikah memanfaatkan celah hukum baru itu dengan mengakhiri pernikahan, lapor sebuah media seperti dikutip AFP.

(ant/bali post)

Hampir 40.000 pasangan nikah di ibu kota Cina tersebut bercerai pada sembilan bulan pertama tahun ini. Gambaran itu naik 41 persen dari angka priode sama tahun 2012, lapor Beijing Youth Daily mengutip data resmi pemerintah. Maret lalu Cina menerapkan pajak 20 persen untuk keuntungan dari menjual properti atau rumah. UU ini membuat pasangan

Muhammad Mursi

Mursi Tolak Akui Pengadilan Mesir Kairo Presiden terguling Mesir Muhammad Mursi menolak kewenangan pengadilan Mesir yang akan mengadilinya pekan depan atas tuduhan menghasut pembunuhan, kata para pendukungnya, Senin. Mursi, dari kelompok Ikhwanul Muslimin, adalah presiden terpilih pertama Mesir yang digulingkan militer pada 3 Juli. Ia menurut rencana akan

diadili bersama dengan 14 orang lainnya pada 4 November atas tuduhan menghasut pembunuhan berkaitan dengan bentrokan-bentrokan antara para pendukungnya dengan para lawan di dekat istana kepresidenan pada Desember 2012. “Tidak ada pengacara yang akan membela presiden Muhammad Mursi, baik dari warga Mesir maupun asing, karena presiden tidak men-

gakui pengadilan itu atau setiap tindakan dan proses hasil dari kudeta itu,” kata Aliansi Anti-Kudeta yang dipimpin Ikhwanul Muslimin dalam pernyataan seperti dikutip AFP. Kelompok itu mengatakan satu tim pengacara Mesir akan menghadiri sidang pengadilan itu dengan Mursi, tetapi hanya “memantau proses, tidak untuk membela dia.” (ant/bali post)

nikah yang memiliki dua rumah mencatatkan kepemilikan rumah-rumahnya dalam nama masing-masing kedua pasangan, lalu mereka bercerai untuk menjual rumahnya sehingga pajak hanya dikenakan kepada suami atau istri saja. Setelah menjual propertinya itu, mereka menikah kembali. Menurut laporan koran itu, tingkat pertumbuhan perceraian jauh lebih tinggi dibanding-

kan dengan empat tahun sebelumnya. “Angka pertumbuhan yang luar biasa ini berkaitan dengan penghindaran pajak oleh sejumlah orang yang memanfaatkan lubang hukum penjualan properti yang diterapkan pemerintah,” lapor koran tersebut mengutip Li Ziwei, pakar pernikahan dan mantan pejabat sosial di Beijing. Pasangan di kota-kota yang mengalami lonjakan harga

properti beberapa tahun belakangan cenderung mengikuti langkah serupa demi menghindari pajak pendapatan yang bisa mencapai puluhan ribu dolar AS, padahal sebelumnya pemilik rumah hanya dikenai pajak satu atau dua persen dari nilai jual properti. Sebuah kantor catatan sipil di Shanghai menempelkan imbaun berikut, “Risiko di pasar properti, pikir dua kali sebelum bercerai,” tulis Beijing Youth Daily. Harga rumah menjadi isu sensitif di Cina dan pihak berwenang berusaha mengendalikannya dalam tiga tahun terakhir, demikian AFP. (ant/bali post)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.