Snt30122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 245 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 30 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan Akhir Tahun (7)

Pendidikan Belum Merata, Siswa dan Guru Masih Terpusat di Perkotaan Kondisi dunia pendidikan sepanjang tahun 2015 di NTB nyaris tak mengalami banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Di Kota Mataram misalnya, pemerataan pendidikan/akses pendidikan yang merupakan satu dari tiga pilar pendidikan masih belum terwujud. didikan yang masih jomplang.

Dua pilar lainnya yakni mutu dan relevansi pendidikan dan tata kelola pendidikan juga

garaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram, pasal 13, namun tak dilaksanakan secara konsisten berdasarkan Juklak dan Juknis yang dikeluarkan pemerintah.

Sistem BL, menurut Juknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikpora, intinya berisi antara lain siswa yang dapat mendaftar pada sekolah ter-

tentu melalui jalur BL adalah siswa yang tidak lulus melalui sistem online. Siswa yang diterima melalui jalur BL adalah siswa yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah dan jumlah yang diterima kurang lebih 20 persen. Dengan ketentuan tidak melebihi daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KETUA Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, menyebut tak hanya persoalan pemerataan pen-

mengalami persoalan serupa.

Muara dari semua itu sebut Adnan Muchsin ialah akibat sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem PPDB jalur Bina Lingkungan (BL) yang telah mendapat legitimasi hukum berdasarkan Peraturan Walikota Mataram (Perwal) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyeleng-

SADAP NIRA Safrudin, warga Desa Batukliang Utara, Lombok Tengah, sedang menyadap nira di pohon aren perkebunan setempat.

Sebagian penduduk di sana menjadikan pohon aren sebagai sumber penghasilan dengan memproduksi gula aren.

Rp 1,76 Triliun Cair Akhir Tahun

Akselerasi Belanja APBN di NTB Belum Beres Mataram (Suara NTB) Torehan belanja pemerintah melalui APBN yang dikelola di NTB dipandang belum beres. Hal ini terlihat dari masih tingginya realisasi belanja selama bulan Desember yang melonjak tajam hingga 19,64 persen atau Rp 1,76 triliun dari total Rp 9,005 triliun belanja APBN 2015 di NTB.

TO K O H Pariwisata Itu Alamiah BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) memandang dalam pembangunan pariwisata itu berjalan alami saja. Tidak perlu banyak komentar. Terpenting adalah banyak kerja. Soal istilah, seperti pariwisata syariah itu bisa kontraproduktif. Penggunaan istilah syariah bisa mempersempit diri. ‘’Itulah pendapat saya, perkembangan pariwisata itu alami saja,’’ terang Ali BD di Selong, Selasa (29/12) kemarin.

Menurutnya, istilah tidak bisa menunjukkan prestasi pembangunan pariwisata. ‘’Jangan istilah dianggap sebagai prestasi,’’ tambahnya.

Menurut bupati, istilah pariwisata itu cukup dengan sebutan pariwisata. Penambahan istilah syariah katanya hanya akan mempersempit makna dari syariah itu sendiri.

Bersambung H. Moch Ali Bin Dachlan ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Razia Terompet ’’Kitab Suci’’ BEREDARNYA terompet yang terbuat dari sampul kitab suci membuat Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH berang. Selasa (29/12), dia langsung mengeluarkan perintah ke semua Kapolres agar merazia semua pedagang terompet.

Dalam perintahnya, Kapolda menegaskan seluruh Kapolres sekarang juga melakukan razia terompet. Amankan agar tidak terjadi SARA. Kalau (pedagang) minta ganti rugi itu urusan belakang. Yang penting jangan sampai ada ketegangan masyarakat”, demikian isi perintah Kapolda yang diterima masing masing Kapolres se-NTB. Bersambung Hj.Tribudi Pangastuti ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA, menegaskan hal itu saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/12). Ia memaparkan, selama empat bulan pertama, belanja pemerintah hanya mencapai 10,81 persen dari total pagu APBN. Angka itu naik menjadi 39,13 persen selama empat bulan ke dua. Di empat bulan terakhir, realisasi belanja APBN di NTB bahkan menembus 50 persen.

Menurutnya, grafik akselerasi belanja APBN di NTB masih berada dalam kondisi yang belum ideal. Di bulan Januari 2015, belanja APBN yang terserap di NTB baru mencapai 1,65 persen dari total pagu. Angka ini bah-

Taukhid

kan lebih rendah dibandingkan jumlah pagu belanja pegawai rata-rata perbulan.

Ia merincikan, total belanja pegawai dalam pagu APBN di NTB adalah sebesar Rp 2,325 triliun atau 25,87 persen dari total pagu. Jika dibagi 13 bulan gaji, jumlah belanja pegawai perbulan berkisar pada angka Rp 178,8 miliar atau 1,9 persen dari total pagu APBN di NTB. Total belanja APBN yang terserap di NTB selama bulan Januari baru mencapai 1,65 persen dan pada Februari, baru mencapai 3,52 persen. Melihat capaian itu, praktis uang yang dibelanjakan selama dua bulan pertama hanya berupa belanja pegawai semata.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

2016, Tak Ada Kepastian Penerimaan ASN Kejaksaan Maksimalkan Empat Kasus Baru

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB menyatakan sampai saat ini belum ada kepastian penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2016 mendatang. Saat ini, Pemprov sedang melakukan pendataan untuk jenis-jenis formasi ASN yang dibutuhkan. Tahun 2016 mendatang, banyak ASN Pemprov NTB yang

akan memasuki usia pensiun.

Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Hariadi Widiyatmoko mengatakan sejumlah formasi seperti bidang kesehatan dan pendidikan masih dibutuhkan di NTB. ‘’Belum ada kepastian penerimaan CPNS (ASN, red) tahun 2016. Seperti pendidikan dan kesehatan masih dibutuhkan. Tapi itu kita tunggu pusat. Berapa

yang diberikan kuotanya. Petunjuk penerimaan CPNS juga belum ada,’’ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/12) siang kemarin.

Meskipun banyak formasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan.

Namun, kata Hariadi, pihaknya belum mendapatkan kepastian penerimaan ASN tahun 2016 mendatang.

Bersambung ke hal 15

14 Hari Tak Ajukan Kasasi

Fauzan Khalid Diusulkan Jadi Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, akan diusulkan menjadi Bupati Lobar pascaputusan banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar Bali terhadap Bupati Lobar non aktif Dr. H. Zaini Arony, MPd. Fauzan Khalid akan diusulkan menjadi Bupati Lobar, jika tidak ada upaya hu-

kum kasasi oleh H. Zaini Arony selama 14 hari ke depan setelah Zaini Arony menerima putusan ini. ‘’Kalau tidak ada upaya hukum dari bersangkutan selama 14 hari ke depan setelah menerima putusan itu, maka otomatis Plt Bupati akan diusulkan menjadi bupati oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” terang Kabag Hukum

Setda Lobar Bagus Dwipayana, Selasa (29/12).

Dijelaskan, sejauh ini pihak pemda belum mengetahui jika pihak H. Zaini Arony akan melakukan upaya kasasi. Pihaknya hanya bisa menunggu kepastian adanya langkah hokum selanjutnya, sehingga baru bisa memastikan pengusulan Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Tercatat ada empat kasus baru yang sudah masuk meja penyelidikan Kejaksaan Tinggi NTB. Pertimbangan tutup tahun, sejumlah kasus berkaitan dengan proyek fisik itu akan dimaksimalkan tahun 2016 mendatang.

Paling baru, terkait proyek jembatan timbang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB, yang belum berfungsi. Ada dorongan sejumlah pihak di Sumbawa , meminta penegak hukum mengusut. Kajati NTB Martono, SH,MH merespons dorongan itu dengan rencana menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprintlid). “Tapi tidak bisa langsung, karena sudah akhir tahun. Jadi tahun depan diproses,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa,SH kepada Suara NTB, Selasa (29/12).

Tapi karena menyangkut pengaduan baru, butuh pendalaman dokumen yang akan ditindaklanjuti melalui puldata dan pulbaket.

Sementara pengusutan lain yang sudah masuk kategori penyelidikan adalah proyek gedung BLK di KSB posisinya hanya beberapa meter dari jembatan timbang.

Bersambung ke hal 15 Made Sutapa (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

SUARA MATARAM Kelompok Masyarakat Peduli Sungai Kota Mataram Ambil Bagian Menyongsong Tahun Baru

Halaman 2

Konsentrasi di Kelurahan PERAYAAN pergantian tahun di Kota Mataram akan dipusatkan di Tugu Bumi Gora Taman Udayana, Kecamatan Selaparang pada tanggal 31 Desember mendatang. Agar perayaan tahun baru berjalan lancar dan kondusif, Camat Selaparang, Irwan Rahadi menyampaikan pengamanan akan dikonsentrasikan mulai dari tingkat kelurahan.

Pihaknya mendirikan posko keamanan di semua kelurahan di wilayah Kecamatan Selaparang. Di samping (Suara NTB/ynt) juga mendirikan posko utaIrwan Rahadi ma di kecamatan. “Titik-titik kumpul kita sentralkan di masing-masing kelurahan,” cetusnya kepada Suara NTB, Selasa (29/12).

Tidak hanya lurah dan linmas yang akan memantau keamanan di wilayahnya, tapi akan disertakan juga warga dan unsur lainnya seperti kepala lingkungan, RT, tokoh agama (toga), maupun tokoh masyarakat (toma) di wilayah masing-masing. “Seluruh lurah bertanggung jawab untuk masing-masing wilayahnya,” ujarnya.

Terkait jumlah personel linmas yang disiagakan di kelurahan, Irwan menyebutkan setiap kelurahan memiliki tiga orang personel linmas. Dan semua akan disiagakan. “Kalau linmas di masing-masing kelurahan ada tiga orang ditambah partisipan, masyarakat, kepala lingkungan, RT, tokoh-tokoh pemuda stand by di sana untuk meminimalisir dampak pergantian tahun,” jelasnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, perayaan pergantian tahun di Kota Mataram dipusatkan di Lapangan Umum Mataram atau Taman Sangkareang yang masuk juga wilayah Kecamatan Selaparang. Irwan mengatakan lokasi pergantian tahun hanya dipindah. Dan diprediksi warga yang akan memadati Udayana tak hanya warga Selaparang dan Ampenan, tapi warga dari kecamatan lainnya di Kota Mataram. Jalan Udayana rencananya akan ditutup oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram mulai pukul 20.00 Wita. Posko utama pelaksanaan tahun baru berada di Pendopo Walikota Mataram. Acara puncak perayaan tahun baru akan dilaksanakan pukul 00.00 dan sebelumnya akan didahului dengan pidato tutup tahun dan sambutan awal tahun oleh Penjabat Walikota Mataram.

Malam pergantian tahun bertepatan dengan malam Jumat dan Irwan mengimbau kepada warganya agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya hura-hura. Ia menyarankan agar malam pergantian tahun digunakan untuk merenung dan mengevaluasi diri. “Tahun baru diarahkan di lingkungan masing-masing sebaiknya untuk berkumpul, silaturahmi sesama pemuda. Itu jauh lebih enak dibanding keluar. Selain macet, risiko gangguan lalu lintas, gangguan kamtibmas, sebaiknya jaga lingkungan masing-masing,” pesannya. (ynt)

Koordinasi dengan Dinas Kebersihan LANGKAH Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., yang menutup TPA (Tempat Pembuangan Akhir) liar di Babakan, mendapat apresiasi positif dari kalangan anggota Dewan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., yang ditemui Suara NTB di ruang kerjanya menganggap langkah Penjabat Walikota Mataram itu merupakan langkah yang tepat.

Apa yang menjadi kekhawatiran Lurah Babakan, menurut dia, terlalu (Suara NTB/fit) berlebih. ‘’Kan tinggal Herman SKPD terkait yang berkoordinasi untuk mencarikan solusi, entah itu mencarikan lahan TPS di sekitar sana atau seperti apa,’’ terangnya Selasa (29/12). Menurut Herman, kekhawatiran Lurah bahwa akan timbul masalah baru akibat penutupan TPS liar itu, karena masyarakat sudah terlalu lama terlena.

Karena bagaimanapun, lanjut Herman, warga tidak seharusnya membuang sampah di sana. ‘’Itu kan tanah Pemprov yang memang belum difungsikan,’’ cetusnya. Sudah cukup lama dirinya memberi masukan terkait TPA liar itu, namun baru kemarin saran itu direspon Pemkot Mataram dengan langsung melakukan penutupan.

Herman menggambarkan kondisi di sana cukup ironis. Dimana ada TPA di dekat fasilitas kesehatan. Politisi Gerindra ini juga mendukung kalau eks TPA liar itu dijadikan lokasi PKL agar tidak berjualan mepet dengan tembok RSUP NTB. Selain membantu mata pencaharian masyarakat, juga membantu masyarakat di lingkar RSUP secara umum.

Ia sepakat kalau masyarakat sekitar maupun PKL yang berjualan di sekitar RSUP NTB untuk berpartisipasi aktif mengawasi jangan sampai ada oknum-oknum yang membuang sampah di sana. Ini, lanjutnya harus dikoordinasikan dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Babakan agar ikut mengawasi.

Sebenarnya tidak akam ada kebingunan dan lain sebagainya, sepanjang aparat kelurahan maupun kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Untuk mengantisipasi munculnya titip sampah, warga diminta mengemas sampah mereka masing-masing yang kemudian diletakkan di depan rumah masing-masing, juga dipandang sebagai upaya solutif.

Tetapi, sambung Herman, ritme pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram harus mampu menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. ‘’Kita harapkan, pagi diletakkan, siang sudah bersih,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - KMPS melakukan gotong royong di Sungai Ancar, sekitar Jembatan Airlangga Punia, Gomong Mataram. Kegiatan ini sebagai bentuk spirit KMPS menutup tahun 2015 dan menyongsong datangnya tahun baru 2016.

Mataram (Suara NTB) Kelompok Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) Kota Mataram turut ambil bagian dalam menyongsong tahun baru. Kelompok digagas tahun 2013 silam ini, menggelar aksi bersih bersih sungai Sabtu (26/12) lalu,

sebagai wujud komitmen agar sungai bersih dan lestari.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram H. Syaiful Mukmin, S.Sos, MH., melalui Kasubag Perencanaan BPM yang juga Pelaksana Teknis Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Peduli Sungai Multazam, S.Sos menjelaskan gerakan kelompok peduli sungai ini sebagai wujud pemberdayaan terhadap masyarakat, dimana sungai sebagai sumber alam yang memiliki fungsi

strategis yang perlu dijaga. KPS Kota Mataram memiliki andil menjadikan sungai di Mataram bersih, indah dan lestari serta tidak tercemar limbah baik limbah beracun dan rumah tangga. “KPS Kota Mataram ingin berkontribusi untuk menyongsong tahun baru 2016,” kata Multazam Selasa (29/12).

Kondisi sungai saat ini kata Multazam, hampir semua masyarakat membuang sampah ke sungai serta beranggapan bahwa sungai adalah bank sampah. Sebagai SKPD non fisik dibawah kepemimpinan H. Syaiful Mukmin, pihaknya melaksanakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dalam pembangunan bantaran sungai.

Diantaranya, dengan membentuk kelompok sebagai bentuk peningkatan kapasitas, memberikan bantuan sarana prasarana kelompok. Notabenenya, kelompok itu nanti sebagai motor penggerak KPS lainnya.

Sungai dilihat memiliki potensi dan beberapa tempat sudah mulai kelihatan digarap maksimal. Salah satunya di Sungai Jangkok. “Pengelolaan beberpaa tempat sudah mulai kelihatan. KPS mewujudkan keberadaan sungai,” terangnya.

Disisi lain, KPS ini diarahkan menjalankan fungsinya menjaga kebersihan serta melakukan pemantauan dan pengawasan sungai fisik, pe-

manfaatan sungai bahkan pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. KPS diberikan keleluasaan mendesain dan melakukan inovasi sepanjang tidak terjadinya penyempitan sungai. “Karena kami melihat tahun kemarin Satker dan SKPD melirik Sungai Jangkok.

Sudah kelihatan ada dampak dan perlu dikembangkan sungai yang lain,” terangnya.

Pihaknya mencoba mendesain Sungai Ancar secara kebetulan berada di jalan utama antara jalan Langko, Airlangga dan Udayana. Sehingga diharapkan memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan baik.

Representasinya nanti berdampak terhadap sungai - sungai lain di Mataram ikut bersih dan terjaga. Nantinya, diharapkan dijadikan kebutuhan oleh masyarakat sebagai destinasi.

Karena Sungai potensi sebagai sarana integritas masyarakat peningkatan ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

Kota Mataram sebutnya, telah memiliki KPS Ancar Jaya, Jangkok dan Kebon Sari. Diharapkan kedepannya, KPS bisa mandiri. Untuk merangsang kelompok swadaya masyarakat ini, BPM memback up dengan memberikan sarana prasarana alat kerja dan bantuan stimulan untuk memacu kelompok turun ke sungai. “Minimal diberikan satu kelompok Rp 1,5 juta perkelompok sebagai motivasi. Karena banyak kelompok hidup segan mati tak mau,” ujarnya. (cem/*)

Pelayanan Angkutan Sampah di Mataram Belum Memenuhi Standar Nasional Mataram (Suara NTB) Volume sampah di Kota Mataram terus meningkat tiap tahun. Tahun ini volume meningkat menjadi 1.396 meter kubik per hari atau naik 46 meter kubik dari 1.350 meter kubik di tahun 2014. Peningkatan sebesar 46 meter kubik per hari ini sama dengan lima sampai enam truk sampah yang harus diangkut ke TPA. Kota Mataram juga belum bisa memenuhi standar nasional terkait pelayanan pengangkutan sampah. Cakupan layanan persampahan yang merupakan standar nasional harus 70 persen sampah yang terangkut ke TPA. Sementara Kota Mataram baru mencapai 64,59 persen.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar kepada Suara NTB. Pada bagian lain, Muzahar mengatakan, volume sampah set-

elah perayaan pergantian tahun dipastikan meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk membersihkan sampah usai pesta tahun baru berlangsung, Dinas Kebersihan Kota Mataram menyiapkan 50 petugas baik yang ber-

tugas untuk menyapu maupun mengangkut sampah.

“Kita siapkan tenaga untuk piket sekitar 50 orang untuk membersihkan beberapa tempat setelah tahun baru. Tenaga penyapu jalan maupun untuk

pengangkutan,” cetusnya. Ia menyampaikan puluhan petugas ini akan dipusatkan di pusat-pusat kota khususnya di lokasi perayaan pergantian tahun. Selain itu akan fokus di lokasi-lokasi atau jalan-jalan protokol mulai dari Jalan Langko, Jalan Pejanggik, sampai Jalan Selaparang Cakranegara.

Muzahar memastikan akan ada peningkatan volume sampah pascaperayaan tahun baru. Apalagi warga banyak yang merayakan tahun baru sampai pagi. “Jelas ada peningkatan volume sampah apalagi di tempat-tempat pelaksanaan tahun baru. Selain

itu juga di Jalan Langko, Pejanggik, dan Selaparang pasti terjadi peningkatan volume sampah karena di sana orang berlalu lalang untuk tahun baru. Karena biasanya warga bertahun baru sampai subuh tentu akan terjadi peningkatan volume sampah,” terangnya.

Untuk itulah para petugas ini akan mulai bekerja sejak subuh. Muzahar mengatakan biasanya sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) bertambah satu sampai dua truk setelah pesta akhir tahun. Hal yang sama juga terjadi pada saat hari-hari besar seperti Idul Fitri. (ynt)

Mercon Bumbung akan Tandai Pergantian Tahun di Mataram

(Suara NTB/dok)

KOTA TUA AMPENAN - Jalan Niaga yang masuk dalam kawasan kota tua Ampenan.

Masuk Jaringan Kota Pusaka

Estetika Bangunan Tua di Ampenan Dipertahankan Mataram (Suara NTB) Kota tua Ampenan dimasukkan dalam jaringan kota pusaka di Indonesia. Untuk itulah estetika bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar kota tua Ampenan baik di Jalan Niaga, Jalan Pabean dan Jalan Saleh Sungkar akan tetap dipertahankan. Belum lama ini Penjabat Walikota Mataram menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan melakukan intervensi penataan kota pusaka.

Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Selly mengatakan kota tua Ampenan tidak akan dipugar menjadi kota yang identik dengan kota metropolitan. “Jadi estetikanya masih tetap,” ujarnya.

Terpenting menurut Selly bagaimana mencari solusi untuk warga sekitar. Masyarakat sekitar menurutnya harus diberikan

lapangan pekerjaan dan kawasan kota tua Ampenan bisa menjadi pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Masyarakat saja nanti yang perlu dicarikan solusi untuk lapangan pekerjaan dan di sana bisa menghasilkan sesuatu dan UMKM-UMKM bisa diciptakan di kota pusaka,” jelasnya.

Perencanaan pengembangan kota pusaka ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Mataram.

Selly menyampaikan realisasi pengembangan kota pusaka akan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2016 mendatang. Ia pun berharap setelah nota kesepahaman ditandatangani akan ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Kita berharap ada bantuan pusat karena APBD kita kecil dan untuk membangun perlu dana besar dan itu perlu tahapan-tahapan dan tak mungkin satu tahun selesai,” cetusnya. Ia pun berharap ada kucuran dana dari Kemente-

rian PU yang telah menetapkan kota tua Ampenan masuk dalam jaringan kota pusaka di Indonesia. Ia pun mengatakan Pemkot Mataram bersedia untuk berbagi anggaran (sharing) untuk pengembangan kota pusaka. “Kalau sharing, okelah,” ujarnya.

Puluhan tahun silam, Ampenan dikenal sebagai salah satu pelabuhan besar di daerah ini karena kapal dari berbagai negara bersandar di Ampenan.

Ampenan dulu menjadi pusat aktivitas ekonomi di Mataram.

Di kota tua Ampenan terdapat bekas bangunan Bank Belanda yang kemudian dijadikan kantor Bank Indonesia. Kini bangunan tersebut menjadi milik masyarakat. Kota tua Ampenan juga dihajatkan jadi salah satu objek wisata Kota Mataram, untuk itu Pemkot Mataram juga menyiapkan masyarakat sekitar bagaimana mempersiapkan diri sebagai daerah tujuan wisata. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pesta kembang api selalu identik dengan pertanda pergantian tahun pada malam tahun baru. Namun akan ada nuansa berbeda di Kota Mataram pada saat malam pergantian tahun, Kamis (31/12) nanti. Kembang api akan diganti dengan mercon bumbung, sehingga nuansa tradisional lebih terasa. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs.H. Abdul Latif Nadjib, MM kepada Suara NTB, Selasa (29/12) ditemui di Kantor Walikota Mataram usai rapat koordinasi persiapan malam tahun baru bersama Penjabat Walikota Mataram dan SKPD terkait beserta seluruh camat se-Kota Mataram.

Latif mengatakan kembang api tetap ada tapi jumlahnya dikurangi dibandingkan tahuntahun sebelumnya. “Nuansa kembang api kami coba ganti, kapasitas atau frekuensinya tidak besar dan kami kolaborasikan dengan mercon bumbung. Itu yang kita coba karena kita juga ingin memberikan ketenangan kepada masyarakat. Tetap ada kembang api tapi volumenya sangat kurang dibandingkan tahun sebelumnnya. Bu Wali juga setuju untuk menggunakan mercon bumbung dengan nuansa tradisional,” jelasnya.

Jumlah mercon bumbung yang akan digunakan pada pesta tutup tahun nanti belum diketahui pasti karena pihaknya akan menyesuaikan dengan loka-

si acara. Pemasangan mercon bumbung akan menjauhi penonton agar tidak membayahakan.

“Kita lihat kondisinya karena kita lihat areal tempat kita memasang. Kalau hadap penonton kan bahaya, karena ada percikan api. Semoga cuaca baik dan tidak hujan saja,” jelas Latif.

Pusat pelaksanaan pesta pergantian tahun di Mataram akan berlangsung di Tugu Bumi Gora di Taman Udayana. Perayaan pergantian tahun juga disesuaikan dengan kondisi saat ini yang masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu malam tahun baru juga bertepatan dengan malam Jumat atau Kamis malam. Untuk menghormati bulan kelahiran Nabi tersebut, konsep acara juga akan disesuaikan dengan seni tradisi yang memiliki unsur religi seperti hadrah dan zikir zaman.

“Itu konsepnya. Jadi ada zikir zaman dan seni hadrah di awal,” ujarnya. Selain itu warga juga akan dihibur dengan penampilan band yang akan membawakan lagu-lagu lawas dan Pemkot Mataram akan mengundang penyanyi dangdut jebolan KDI, Dewi Shafira. “Itu untuk memberi semangat kepada warga kota dan dalam rangka menyemarakkan Hari Ibu,” imbuhnya. Acara malam tahun baru akan dimulai pada pukul 20.30 atau setelah waktu Isya sampai pukul 00.15. Dan pada pukul 00.30 acara sudah harus ditutup. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

TAMAN SANGKAREANG - Pada tahun-tahun sebelumnya pesta pergantian tahun yang dilaksanakan Pemkot Mataram dipusatkan di Taman Sangkareang dan Lapangan Umum Mataram ini. Tapi tahun ini Penjabat Walikota melarang taman ini dijadikan lokasi pesta tahun baru dan dialihkan ke Tugu Bumi Gora, Taman Udayana.

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gubernur NTB Diminta Evaluasi Tarif Kayangan - Poto Tano Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPRD NTB meminta Gubernur NTB meninjau kembali tarif penyeberangan di pelabuhan Kayangan - Poto Tano. Selama ini masyarakat selalu mengeluhkan tingginya tarif yang dikenakan untuk menyeberang.

“Kenapa tarif penyeberangan pelabuhan Kayangan – Poto Tano jauh lebih mahal dari pelabuhan yang lain, padahal jika diukur dari jarak tempuhnya, justru penyeberangan Kayangan-Poto Tano lebih pendek,” ujar Burhanuddin

Jafar Salam, SH, anggota Komisi IV DPRD NTB. Sementara itu, menurut Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan bahwa penentuan tarif di pelabuhan Kayangan - Poto Tano tersebut sudah

sesuai dengan perangkat yang ada seperti tarif jasa pelabuhan, asuransi penyeberangan.

Selain itu yang menyebabkan tingginya tarif penyeberangan di pelabuhan Kayangan - Poto Tano dengan pelabuhan lainnya karena perbedaan peng-

gunan kapal. Sehingga berpengaruh pada penentuan tarif.

“Penentuan tarif itu sudah sesuai dengan ketentuan perangakat yang ada, seperti untuk membayar jasa pelabuhan dan asuransi penyeberangan.

Selain itu karena ada perbedaan kapal. Kalau di pelabuhan lain kapal yang digunakan itu kapal besar. Sedangkan kita menggunakan kapal kecil, dan hal tersebut mempengaruhi penentuan

tarif. Semakin kecil kapal yang digunakan, maka tarif akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya,” ujar Agung.

Selain menanyakan mahalnya tarif yang ditetapkan di pelabuhan Kayangan - Poto Tano, Komisi IV juga meminta pada Dishubkominfo agar meningkatkan pelayanan dan fasilitas serta keamanan di pelabuhan. Karena pelayanan di pelabuhan dinilai masih jauh memenuhi standar.

“Harus ada SOP pelayanan pada masyarakat. Pelayanan dan fasilitas serta keamanan di pelabuhan yang masih sangat jauh memenuhi standar. Untuk itu kita minta pada Dishubkominfo agar meningkatkannya, jangan sampai tarifnya saja yang ditingkatkan,” ujar Burhanuddin.

Nurdin Ranggabarani, SH, MH, anggota Dewan lainnya juga meminta pada Gubernur NTB agar tarif penyeberan-

gan di pelabuhan Kayangan Poto Tano untuk dievaluasi.

Karena dinilai oleh masyarakat terlalu mahal.

“Kita akan meminta pada Gubernur agar mengevaluasi tarif penyeberangan di Kayangan - Poto Tano. Harus ada penurunan tarif di sana, kita manfaatkan momentum penurunan harga BBM pada awal Januari nanti untuk ikut menurunkan tarif,” pungkasnya. (ndi) (Ant/Bali Post)

TARIF PENYEBERANGAN - Seorang turis mancanegara berdiri di atas geladak kapal penyeberangan yang akan menyeberangkannya dari Poto Tano ke Kayangan.

Kalangan DPRD NTB berharap Gubernur meninjau tarif penyeberangan Kayangan – Poto Tano yang dinilai terlalu mahal.

Hanya untuk Dua BUMD DALAM APBD murni 2016, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 31,5 miliar.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, APBD tahun 2016 hanya memberikan penyertaan modal kepada dua BUMD yakni PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Dompu.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM dikonfirmasi di Mataram, Selasa (29/12). Manggaukang menyebutkan, penyertaan modal yang diberikan kepada PT Bank NTB pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar dan PD. BPR NTB Dompu sebesar Rp 1,5 miliar.

“Yang lain seperti PT. GNE, PT. Jamkrida kita tidak berikan penyertaan modal. (BUMD) kinerja bagus yang kita kasi duit,’’ kata Manggaukang.

Ia menjelaskan, penyertaan modal yang diberikan kepada PD. BPR NTB Dompu sebesar Rp 1,5 miliar itu untuk memenuhi modal inti. Sesuai ketentuan, Pemprov berkewajiban memenuhi modal inti seluruh BPR yang ada di NTB. Ia menyebutkan, hanya PD. BPR NTB Dompu yang belum memenuhi modal inti sehingga dialokasikan penyertaan modal pada tahun 2016.

Begitu juga pemberian modal kepada PT. Bank NTB. Menurut Manggaukang, hal tersebut juga untuk memenuhi modal inti. Dalam RAPBD 2016 sebenarnya direncanakan penyertaan modal kepada PT. NTB sebesar Rp 50 miliar. Namun yang disetujui dan ditetapkan oleh DPRD sebesar Rp 30 miliar.

Terhadap BUMD yang tidak mendapatkan penyertaan modal tahun 2016, Manggaukang meminta supaya mereka memperbaiki kinerja. Artinya, target dividen yang ditetapkan pemerintah daerah harus tercapai. Tahun 2016, ujarnya, PT. Bank NTB ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp 50 miliar lebih, PD. BPR NTB sebesar Rp 10 miliar, PT. GNE sebesar Rp 1 miliar dan PT. Jamkrida sebesar Rp 1 miliar. ‘’Kalau itu terpenuhi apalagi melebihi target kita kasi duit (penyertaan modal) dia,” ucapnya.

Untuk PT. Jamkrida, kata Manggaukang selama beberapa tahun ini memang tak pernah untung.

Saat ini, BUMD ini untung sekitar Rp 500 juta. Namun untung tersebut banyak digunakan untuk membayar jaminan. Jika ada anggota Dewan yang di PAW, maka PT. Jamkrida membayarkan jaminan.

Terkait dengan kondisi PD. BPR NTB di daerah ini, Manggaukang mengatakan sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa semua PD. BPR NTB dalam kondisi sehat kecuali PD. BPR Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Besaran kredit macet di PD. BPR KSB masih di atas 10 persen. Sementara dalam aturan, kredit macet minimal 5 persen.

Untuk itulah, katanya, pihaknya sedang memanggil bergiliran PD. BPR seluruh NTB untuk menyusun rencana target tahun 2016. ‘’Harus kita sepakat, itu harus tercapai,’’ tandasnya. (nas)

H. Manggaukang Raba (Suara NTB/dok)

SELASA, 29/12/2015

DPRD NTB Pertanyakan Proyek Diduga Mangkrak

(Suara NTB/dok)

Ruslan Turmuzi Mataram (Suara NTB) Terkait dengan sejumlah paket proyek yang tak tuntas yang berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Komu-

nikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Komisi IV DPRD NTB memanggil Kepala Dishubkominfo (Kadishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr, Selasa (29/12).

Sekretaris Komisi IV, Nurdin Ranggabarani, SH, MH mengatakan, tujuan pertemuan tersebut untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas fungsi kontrol Dewan terhadap beberapa paket proyek yang berada di bawah mitra kerjanya yang dinilai lemah. ‘’Beri kami alasan, kenapa mangkrak, agar bisa kita suarakan. Agar masyarakat bisa mengambil manfaat dari proyek itu, dan ini juga menjadi fungsi kontrol kami,” ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Drs. Ruslan Turmuzi mengatakan bahwa pihaknya khawatir masyarakat salah tangkap terhadap pengerjaan beberapa paket proyek yang belum tuntas dikerjakan tersebut. Untuk

ia ingin mempertegas apa yang menjadi kendala dalam pengerjaannya sehingga bisa sampai mangkrak.

“Terus terang saya khawatir nanti publik salah tangkap terkait dengan proyek-proyek tersebut. Kita ingin tahu persoalannya apakah karena anggaran, regulasi atau persoalan tata ruang,’’ ujarnya.

Dikatakan Ruslan bahwa hal tersebut tidak boleh dibiarakan. Untuk itu perlu ada kekuatan politik untuk mendukung pengerjaan proyek tersebut agar secepatnya bisa diselesaikan.

Menjawab pertanyaan, Agung mengatakan, beberapa persoalan yang terjadi di lapangan sehingga pengerjaan proyek tersebut terkendala karena persoalan tata ruang, regulasi dan anggaran. Akan tetapi, Agung berjanji bahwa proyek-proyek tersebut akan segera dioperasionalkan sece-

patnya. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kita terkendala karena anggaran, regulasi dan tata ruang.

Sehingga sampai saat ini proyekproyek tersebut belum bisa dioperasikan. Tapi Insya Allah secepatnya akan kita selesaikan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Kembali dipertegas Nurdin bahwa penyelesaiannya harus dipastikan bulan dan tanggalnya. Seandainya terminal haji dan TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL) tersebut sudah dapat dioperasionalkan maka bisa mengurangi kepadatan di terminal induk. Selain itu pembangunan terminal haji dan TKI tersebut merupakan jualan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Sehingga kalau terminal tersebut tidak diselesaikan maka NTB akan dianggap berbohong oleh pemerintah pusat dan juga masyarakat.

(Suara NTB/dok)

Nurdin Ranggabarani Adapun paket proyek senilai ratusan miliar yang diduga mangkrak selain terminal haji adalah jembatan timbang Poto Tano. (ndi)

Sejumlah Proyek Dinas PU NTB Terancam Molor Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek di Dinas PU NTB terancam tak tuntas tepat waktu sesuai dengan batas kontrak akhir tahun ini. Konsekuensinya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut bakal dikenakan denda.

Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap pengerjaan proyek-proyek tahun 2015 ini. Namun, ada beberapa proyek seperti perbaikan jalan dan pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang terancam tak tuntas sampai akhir Desember ini.

“Proyek jalan juga ada, rumah kumuh (proyek RTLH) juga berpotensi molor. Namun ini masih dievaluasi. Kalau dia molor maka dia kena denda,” kata Ardi.

Molornya penyelesaian proyek perbaikan jalan itu, kata Ardi karena ada beberapa kendala yang dihadapi kontraktor di lapangan. Di antaranya masalah tenaga kerja dan peralatan.

Pasalnya, semua kontraktor yang mengerjakan proyek jalan baik yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN sedang mengejar target penyelesaian.

Sementara itu, mengenai proyek RTLH di NTB, untuk Pulau Sumbawa sudah tuntas dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Yang agak terlambat, kata Ardi pengerjaan proyek RTLH di Pulau Lombok khususnya di Lombok Timur. Sehingga, kontraktor yang mengerja-

kan proyek itu pasti kena denda. “Satu, dua hari ini sedang kita evaluasi,” imbuhnya.

Tahun 2015 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk pembangunan baru RTLH bagi masyarakat miskin di NTB. Dengan anggaran tersebut, Pemprov melakukan pembangunan baru rumah warga miskin yang tidak layak menjadi layak sebanyak 800 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Setiap unit pembangunan baru mendapatkan dana Rp 25 juta.

Untuk Lombok Timur sendiri, ada ratusanpembangunanbaruRTLH. Di mana, sekitar puluhan unit berpotensitakdapattuntassesuaidengan batas kontrak.

Terkait dengan pembangunan Islamic Center (IC), kata Ardi, pihaknya optimis tuntas sesuai batas kontrak akhir

Desember ini. Berdasarkan laporan yang diterima, kontraktor pelaksana mengatakan bisa menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ada.

“Kalau IC kayaknya selesai tepat waktu. IC laporannya bisa dia ngejar,” tandasnya.

Tahun 2015, lanjutan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IC berupa pembangunan gedungpendidikanTK-SDdanMasjid IC tahap V dikerjakan oleh PT. Sasmito dengan nilai kontrak Rp 51.971.795.000. Tanggal kontrak dilakukan mulai 15 Mei 2015 dengan waktu pelaksanaan 230 hari kalender dengan menajemen konstruksi PT. Yodya Karya (Perser0).

Sementara itu, terkait dengan pengerjaan proyek-proyek yang sumber anggarannya dari APBN tahun 2015 juga berpotensi tidak tuntas tepat waktu. Ardi menyebutkan seperti proyek akses jalan

by pass BIL yang berlokasi di depan Bandara Internasional Lombok (BIL). Hal serupa juga berpotensi terjadi pada proyek by pass II BIL. Namun, berdasarkan ketentuan jika tak tuntas sampai batas kontrak, kontraktor diberikan tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari dengan konsekuensi membayar denda keterlambatan. Jika dalam waktu 50 hari masih terjadi keterlambatan maka kontrak akan diputus dan di-blacklist.

“Kalau dia lewat 50 hari maka putus kontrak, blacklist. Jaminannya diambil. Kalau perpanjangan kontrak ndak ada. Kecuali kalau ada bencana alam. Ini sedang kita evaluasi penyebab dia terlambat tuntas. Apakah pengawasan, apakah pelaksanaan atau kendala lainnya. Kita evaluasi menyeluruh.

Jangan sampai 2016 terulang kembali,”pungkasnya. (nas)

NTB Percepat Tender Infrastruktur Jalan Rp 200 Miliar Mataram (Suara NTB) Untuk menghindari keterlambatan pengerjaan proyek jalan tahun 2016 mendatang, Dinas PU NTB akan mempercepat proses pengajuan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB mulai Desember ini. Tahun 2016, Pemprov mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan sebesar Rp 200 miliar.

“Saya sedang berusaha yang DAK jalan, mudah-mudahan satu, dua hari ini kita sudah mulai lelang melalui ULP,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP di Mataram, kemarin. Dengan diajukan lelang mulai akhir tahun ini, diharapkan pada Februari 2016 sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender, sehingga triwulan I sudah ada penyerapan dana,” ucapnya.

Tahun 2015 ini, Pemprov mendapatkan DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 150 miliar. Anggaran itu diperoleh dari APBN Pe-

rubahan 2015. Berkaca dari tahun ini, lanjut Ardi, maka pihaknya mempercepat proses pengajuan lelang ke ULP dengan harapan tak terjadi keterlambatan pengerjaan pada tahun mendatang.

Tahun 2016 direncanakan untuk melanjutkan penangan jalan berupa rehabilitasi dan pemeliharaan ruas-ruas jalan provinsi melalui DAK pada 10 ruas jalan. Dan lanjutan Program INDII Fase I Extention (2016) serta persiapan pelaksanaan Program PRIM INDII Fase II (20172018). Terkait dengan kondisi kemantapan jalan di NTB, tingkat kemantapan jalan pada akhir tahun 2014 masing-masing adalah jalan nasional sudah mencapai 99,86 persen dan jalan provinsi sudah mencapai 68,99 persen dan jalan kabupaten/kota mencapai 59,40 persen.

Sedangkan pada akhir tahun 2015, tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan mencapai 76,67 persen, namun diperkira-

kan sampai akhir tahun 2015 baru mencapai 72,37 persen. Total panjang jalan di Provinsi NTB adalah 7.601,40 km yang meliputi ruas jalan Nasional 934,55 km, jalan Provinsi 1.455,30 km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 5,196.96 km.

Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan adanya perubahann status jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 316,970 km melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/2015. Dengan telah ditetapkannya peraturan tersebut ada penambahan panjang jalan nasional dari 632,174 km menjadi 934,55 km yaitu pada ruas jalan Mataram-PenujakSengkol-Kuta; Praya-Penujak; Ampenan-Pemenang-BayanSembalun Bumbung; DompuHu’u; dan Simpang BanggoKempo-Labuhan Kenanga.

Tahun 2015 alokasi anggaran melalui APBN untuk penangan-

an ruas-ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional adalah sekitar Rp 1,470 triliun lebih.

Sedangkan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp 435 miliar lebih yang diprioritaskan pada upaya percepatan penanganan ruas-ruas jalan menuju kawasan strategis. Seperti pembangunan jalan bypass BIL Tahap II (Mataram-Gerung/Patung Sapi), peningkatan struktur jalan bypass BIL-I (Sulin-Penujak-BIL); pembangunan jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit.

Kemudian pembangunan jalan kawasan Samota, pelebaran jalan Talabiu-Bima, Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan Jalan melalui program PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) dengan pola kerjasama Indonesia-Australia. Serta penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun reguler. (nas)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penyerahan DIPA Sudah Sesuai Rencana PEMBANGUNAN Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) diklaim sudah sesuai rencana. Catatan terakhir pembangunan fisik sudah mencapai 74 persen. Sisa 6 persen lagi sampai akhir tahun 2015 ini.

Target sampai 80 persen diyakini bisa dicapai di sisa waktu yang masih ada.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Lotim Zainul Marjan saat ditemui di Selong, Selasa (29/12).

Pihaknya menargetkan (Suara NTB/rus) pembangunan fisik rampung Zainul Marjan sampai 26 April 2016 mendatang. Pembangunan kantor bupati ini awalnya dianggarkan Rp 98,487 miliar. Namun, saat pelaksanaan terjadi adendum, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp 104,415 miliar.

Apalagi pada bagian gedung ini akan dibangun di bagian sayap sampai lima lantai dan gedung utama enam lantai.

Setelah rampung dipastikan gedung ini akan terlihat megah dengan fasilitas lift. Dengan demikian, gedung ini terbilang menjadi gedung tertinggi di Lotim. Penembokannya pun menggunakan Aluminium Composit Panel (ACP) dan bisa bertahan sampai 30 tahun, karena tanpa pengecatan.

Secara spesifik, Zainul Marjan ini mengaku belum tahu siapa saja yang nantinya berkantor di kantor bupati. Kemungkinan besar, katanya adalah SKPD, seperti Bappeda, Inspektorat, BKD. “Kalau SKPD yang sifatnya pelayanan publik tidak di sana,” demikian katanya. (rus)

P2KKP Sasar 67 Desa di Lotim Selong (Suara NTB) Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) menyasar 67 desa di 6 kecamatan di Lombok Timur (Lotim), yakni Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Masbagik, Terara, Sakra dan Sikur. Program yang dulu bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan itu kini tak lagi konsen menangani kemiskinan, namun lebih ditekankan pada penataan kawasan permukiman.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi menjelaskan, bersama dengan pelaksana P2KKP Lotim telah digelar baseline 100 0 100. ‘’Hal ini dimaknai 100 persen masayakat dapat mengakses air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak,’’ terangnya Selasa (29/12).

P2KKP, katanya, bersifat kolaboratif dalam pelaksanaannya di lapangan. Kehadiran program ini diyakini tidak akan tumpang tindih dengan program-program lain. Baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola desa maupun yang bersumber anggarannya dari dana pusat lainnya.

Pihaknya menargetkan di 67 desa di Lotim itu pada tahun 2019 mendatang harus tuntas. Apalagi, Lotim sudah memiliki Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Ia tekankan, RPJMD yang disusun tidak bertentangan denagn program digelontorkan P2KKP. Sebaiknya, kehadiran P2KKP bisa mempercepat program yang telah direncanakan.

P2KKP dikatakan melakukan proses pendataan untuk melahirkan baseline data sebagai dasar melaksanakan program. Apa saja yang menjadi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat diidentifikasi masyarakat. ‘’Dari data itu akan sejalan dengan keinginan dari pemerintah,’’ ujarnya.

Pendataan dinilai sangat diperlukan, karena selama ini hanya justifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendataan yang detail, semua hal terkait dengan kawasan, seperti persoalan sanitasi, persoalan sampah dan lingkungan kumuh akan tercatat.

Tim Leader P2KKP NTB Ali Hanafiyah, menjelaskan P2KKP ini mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan program.

Utamanya yang dilakukan di tingkat desa. Siapa melakukan apa sudah dilakukan pembagian dengan baik. “Kolaborasi, siapa di mana dan apa yang dilakukan,” imbuhnya Ia menyebutkan soal anggaran yang digelontorkan dulu disebut berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Besaran alokasi untuk Lotim mencapai Rp 9 miliar lebih. Tahun 2016 mendatang ditarget akan meningkat.

Koordinator Kota P2KP Lotim, H. Afifuddin menambahkan, sebelumnya program yang diluncurkan fokus kepada masalah kemiskinan. Akan tetapi sekarang lebih dititikberatkan pada penataan kawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan petunjuk pusat. (rus)

Manajemen RSUD Tanjung Bantah Tiga Proyeknya Mangkrak Tanjung (Suara NTB) -

Manajemen RSUD Tanjung membantah ketiga proyek yang ditanganinya, mangkrak. Sebaliknya, ketiga proyek bangunan masing-masing, Bank Darah, Radiologi dan Laboratorium itu justru telah terselesaikan sebelum akhir tahun 2015.

Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/12) mengklaim proyek yang ditangani RSUD sudah terselesaikan. Kendati demikian, ia mengakui dari 3 proyek (bangunan), salah satu bangunan yaitu laboratorium mengalami keterlambatan penyelesaian sekitar 15 hari dari jadwal yang ditentukan.

“Tidak ada yang mangkrak, tetapi proyeknya sendiri telah selesai. Tinggal melalui masa pemeliharaan dan selanjutnya digunakan,” kata Bahrudin.

Ia menjelaskan, ketiga proyek tersebut memiliki pagu anggaran senilai total Rp 1,7 miliar. Sumber anggarannya berbeda, di mana, untuk bangunan Radiologi dan Laboratorium, dibangun dari dana bagi hasil Pajak Rokok. Sementara, bangunan Bank Darah, dibangun dengan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Per item bangunan memiliki pagu yang berbeda-beda. Bank Darah misalnya, pagu yang disediakan sekitar Rp 421 juta lebih.

Perbedaan pagu anggaran tersebut didasari perencanaan bangunan dengan spesifikasi khusus untuk fisik sarana rumah sakit. Misalnya, pada bagian dinding bangunan harus menggunakan plat timbal. Material ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya radiasi, baik pada pekerja proyek maupun bagi staf medis yang bekerja nantinya.

“Awalnya saya juga khawatir proyek ini tidak selesai, karena kami sudah memasukkannya ke ULP pada triwulan Il. Salah satu kontraktor pemenang tender, sampai harus mengundurkan diri karena tidak mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan fisik bangunan,” papar Bahrudin.

Direktur RSUD melanjutkan, dalam proses pengerjaan proyek dirinya sampai berdebat dengan kontraktor, hingga mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia mengaku, pernah memanggil konsultan perencana, kontraktor, pengawas, serta melakukan konsultasi ke Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan, kontraktor awalnya menolak memasang plat timbal dan lebih memilih menggantinya dengan “glass bottom” (sejenis pengedap suara). Padahal, kata dia, sejak awal perencanaan tertera bahwa material dinding bangunan harus menggunakan plat timbal.

“Oleh karena pekerjaan ini harus selesai pada 21 November, saya sampai mengingatkan kontraktor, sekira tidak mampu dengan harga penawaran, silakan mundur. Tetapi kontraktor yang baru merasa sanggup, akhirnya dikerjakan walaupun harus terkena denda keterlambatan selama 15 hari,” demikian Bahrudin. (ari)

Ali BD : Sebenarnya Kita Malu Disuapi Terus Selong (Suara NTB) -

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena telah memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun, sebenarnya Lotim malu disuapi terus. Alasannya, anggaran yang diterima Lotim bisa jadi bersumber dari daerah-daerah yang surplus.

Pengakuan bupati ini disampaikannya usai acara penyerahan DIPA yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB di Pendopo Bupati, Selasa (29/12).

Bupati mengaku, Lotim termasuk daerah yang masih sangat tergantung dari pusat.

Akumulasi APBD Lotim Rp 2,3 triliun, sebagian besar bersumber dari pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh hanya Rp 240 miliar bahkan kurang, karena tidak pernah tercapai.

Dana yang dihadirkan ke daerah bersumber dalam bentuk pajak. Sementara itu, tingkat ketaatan masyarakat Lotim untuk membayar pajak masih terbilang rendah. Bahkan dinilai tunggakan pajak itu banyak dari kalangan instansi pemerintah. “Dana pusat ini kita harus coba imbangi dengan disiplin bayar pajak,” terangnya.

Dirinya masih mempertanyakan masih lemahnya capaian pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aparat pemerintah saat ini, ujarnya, memiliki tradisi membelanjakan bukan

mencari. Bahkan, instansi pemerintah di Lotim dinilai hanya ahli memakai uang, tapi tidak memiliki kemampuan sedikit pun mencari uang.

Mengenai APBD, bupati meminta agar mengedepankan pendapatan dulu baru belanja.

“Apa yang anda belanjakan kalau tidak ada pendapatan, selalu saya ngomong begitu. Akan tetapi dinas ini hanya bisa membelanjakan. Hanya bisa membikin pendapatan diri sendiri saja,’’ kritiknya.

Untuk itulah, persoalan korupsi menjadi salah satu yang menjadi atensi besar Bupati Ali BD. Dinilai soal praktik korupsi dan kolusi masih jadi masalah negara.

Banyak uang mengalir pada lorong gelap dan jalan sesat.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi NTB, Taukhid menilai, Lotim sudah sangat bagus. Hal ini dilihat dari APBD nya terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Tahun 2014 diketahui Lotim memiliki total APBD Rp 1,6 triliun, tahun 2015 bertambah menjadi Rp 2,1 triliun dan

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN DIPA - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan didampingi Wakil Bupati Lotim H, Haerul Warisin, Sekda H. Rohman Farly dan dari KPPN menyerahkan DIPA kepada sejumlah pimpinan SKPD dan instansi terkait penerima DIPA di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (29/12). tahun 2016 mendatang ditarget bisa Rp 2,3 triliun.

Diakuinya, APBD Lotim sudah luar biasa peningkatannya. “Ini jarang terjadi di tempat lain,” katanya. Untuk itu, di masa mendatang akan dievaluasi bagaimana pola pengelolaan keuangan. ‘’Selama ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Upayakan Wajar Tanpa Pengecualian,’’ sarannya.

Dari sudut pajak, pun se-

benarnya Lotim sudah bagus.

Hanya saja bisa saja terjadi keterlambatan. Begitu juga, mekanisme pemungutan pajak selama ini harus memotong dari setiap pembayaran.

Pajak yang dipungut pemerintah pusat, lanjutnya, seharusnya banyak dikembalikan melalui dana transfer ke daerah. Kalau dari penarikan pajak dibandingkan dana transfer pusat itu masih relatif kecil dari

Lotim. APBD Lotim, lanjutnya sudah mencapai sudah 10 persen dari total belanja yang di NTB. Ke NTB, ungkapnya, pusat menggelontorkan anggaran Rp 23,14 triliun. Sementara soal PAD yang besarannya mencapai Rp 240 miliar pun dianggap sudah cukup baik dalam struktur APBD. “Sudah sangat bagus dan tingkatkan terus kemandiriannya,” pujinya. (rus)

Sejumlah Aset Milik Daerah Dihapus Pemekaran Kecamatan Bayan Terganjal RPP

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepakat untuk melakukan penghapusan sejumlah aset yang notabene tidak terlihat kasat mata.

Aset-aset tersebut, kebanyakan hanya tercatat dalam pembukuan, namun fisiknya sendiri sudah tidak utuh.

Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH., mengakui jika dirinya telah melakukan rapat dengan Sekda KLU, H. Suardi, SH, Kepala Inspektorat KLU, Bidang Aset pada Dispenda KLU serta Bagian Hukum. Dari rapat itu, diketahui eksekutif telah mengusulkan penghapusan sejumlah aset dari daftar inventaris aset milik daerah.

“Sesuai arahan pimpinan DPRD KLU agar masalah aset dirapatkan dengan Komisi l, maka kami mendukung langkah eksekutif untuk menghapus sejumlah aset dari daftar inventaris. Walaupun dalam penghapusan beberapa aset ini, eksekutif tidak perlu meminta persetujuan DPRD, karena barang ini sudah tidak ada nilainya,” ungkap Ardianto, Senin (29/12).

Kendati demikian, ia menilai koordinasi yang dilakukan oleh eksekutif merupakan satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan daerah. Komisi l pun menyambut baik, dalam men-

(Suara NTB/dok)

Ardianto ertibkan tata kelola aset yang baik, sebagian aset yang tidak memiliki nilai sebaiknya dikeluarkan dari daftar. Mengingat pula, keberadaan aset tersebut masuk sebagai salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diselesaikan.

Ia menjelaskan, sesuai regulasi yang ada yakni PP 27/2014 tentang Pengelolaan Aset Negara dan Aset Daerah, serta Perda 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, maka sebenarnya, tidak ada ketentuan penghapusan aset yang diusulkan oleh eksekutif harus melalui persetujuan DPRD. Namun demikian,

komunikasi ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya pertanyaan publik di kemudian hari, serta sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian.

Adapun aset-aset yang dihapus seperti, kendaraan roda dua operasional puskesmas yang umumnya sudah rusak, perumahan guru yang tersisa pondasinya saja, termasuk perlengkapan olahraga dan alat bantu bacaan di Dinas Dikbudpora KLU. “Dalam penilaian BPK, kita sudah memperoleh predikat WTP, dan termasuk aset ini menjadi catatan untuk dihapus. Mengacu regulasi, yang diatur harus melalui persetujuan DPRD misalnya, pemindahtanganan aset baik dalam bentuk jual beli, hibah, dan lainnya atas aset senilai Rp 5 miliar. Jika itu menyangkut tanah, juga melalui persetujuan DPRD walaupun nilainya di bawah Rp 5 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan kekeliruan terhadap kebijakan yang diambil eksekutif dan legislatif, Komisi l DPRD KLU sebelumnya telah melakukan konsultasi ke Bagian Aset di Kementerian Dalam Negeri. Dari konsultasi itu, pusat juga tidak mempersoalkan langkah yang akan diambil dalam menghapus daftar aset dimaksud. (ari)

Enam Anggota Polres Lotim Jalani Sidang Disiplin Selong (Suara NTB) Sebanyak enam personel Polres Lotim, Selasa (29/) menjalani sidang terkait pelanggaran disiplin yang dilakukannya yang dilangsungkan di ruang rapat Satuan Reserse Kriminal Polres Lotim. Sidang pelanggaran disiplin ini dipimpin langsung Wakapolres Lotim, Kompol Gede Harimbawa, SE, SH, MH. Kepada wartawan, Wakapolres Gede Harimbawa, mengatakan enam anggota Polres Lotim yang disidang, karena diduga tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota kepolisian, sehingga tindakannya dinilai mencemari kehormatan instansi Polri. “Ke enamnya itu melakukan pelanggaran dengan masing-masing, 3 desersi dan 3 penggunaan narkoba,” jelasnya.

Setelah dilakukannya sidang, katanya, jika terbukti bersalah, maka hukuman yang diberikan itu sesuai dengan sidang kode etik Polri, seperti penempatan tugas di tempat tertentu, penundaan kenaikan pangkat maupun gaji, bahkan akan dilakukan pemberhentian. “Intinya tetap mengacu pada aturan dalam kode etik Polri,” jelasnya.

Dikatakannya, sidang yang

Tanjung (Suara NTB) Usai melakukan pemekaran di 10 desa pada tahun 2015 ini, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mewacanakan langkah pemekaran kecamatan. Salah satu yang berpotensi untuk dimekarkan adalah Kecamatan Bayan. Namun hajat tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2016, mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di pusat hingga kini belum keluar.

“Untuk melakukan pemekaran Kecamatan Bayan kita masih menunggu RPP terkait kecamatan yang sedang digodok pemerintah pusat.

Tiga bulan lalu kita diundang Kemendagri untuk uji publik, dan saat ini tengah dirancang.

Harapan kita, dalam waktu dekat RPP ini bisa segera menjadi PP,” ungkap Kabag Pemerintah Setda KLU, Irnadi Kusuma, Selasa (29/12).

Ia menjelaskan, untuk memekarkan kecamatan sedikitnya harus memenuhi persyaratan pokok, di mana kecamatan baru memiliki 5 desa. Menyadari ketentuan minimal jumlah desa itu, KLU sendiri sudah bisa melakukan pemekaran, karena jumlah desa saat ini 33 desa. Jika ditambah 10 desa hasil pemekaran didefinitifkan, maka jumlah desa bertambah menjadi 43 desa.

“Ini berdasarkan regulasi yang ada. Apabila PP sudah keluar, baru kita sesuaikan lebih lanjut dengan syaratsyarat yang tercantum pada PP,” sambungnya.

Irnadi menyebut, wacana pemekaran kecamatan telah ditindaklanjuti dalam aksi nyata. Di mana, Pemda KLU telah bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) untuk melakukan kajian terkait dengan pemekaran desa dan kecamatan.

Dalam perspektif pemekaran desa dan kecamatan, Irnadi menilai hal tersebut merupakan konsekuensi dari dampak pembangunan serta tuntutan peningkatan pelayanan publik. Pemekaran desa dan kecamatan, diharapkan memberi dampak positif dalam fungsi pelayanan pemerintah, serta meningkatkan berbagai akses termasuk akses perekonomian.

Namun yang pasti, tambahnya, rencana pemekaran Kecamatan Bayan belum dapat dilakukan di tahun 2016. Hanya saja, dari hasil kajian Unram menunjukkan, Kecamata n Bayan memenuhi syarat untuk dimekarkan. Mengingat Kecamatan Bayan memiliki wilayah terluas dan terbanyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan 4 kecamatam lainnya di Lombok Utara. (ari)

Sambut Tahun Baru

Satlantas Polres Lotim Pasang CCTV

(Suara NTB/yon)

SIDANG DISIPLIN - Suasana sidang disiplin anggota Polres Lotim di Ruang Rapat Sat Reskrim Polres Lotim, Selasa (29/ 12). Sidang disiplin dipimpin Wakapolres Lotim, Gede Harimbawa. dilakukan terhadap enam anggota Polres Lotim lantaran telah melanggar aturan yang ada dalam institusi Polri hingga terjadi kasus-kasus menonjol yang bisa merugikan masyarakat.

Seperti adanya anggota Polisi

yang menggunakan narkoba.

Pasalnya, dalam pelaksanaan tes urine terhadap anggota Polres Lotim yang digelar baik mingguan maupun bulanan, beberapa anggota Polres Lotim itu positif menggunakan narkoba. (yon)

Selong (Suara NTB) Dalam menjaga kelancaran arus lintas pada momen pergantian tahun baru, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) sudah memasang CTTV di sejumlah titik yang dinilai rawan kemacetan, yakni di simpang empat Masbagik dan Pelabuhan Kayangan. Selain CCTV, sebanyak 70 anggota Satlantas Polres dibantu 2 peleton Sabhara.

Kepada wartawan di Mapolres Lotim, Selasa, (29/12), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, menjelaskan, pemasangan CCTV yang dilakukan di kedua titik rawan kemacetan itu supaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan lebih mudah dan cepat.

Jika terjadi kemacetan, karena tingginya volume kendaraan, personel dari Satlantas Polres Lotim

dengan siap dan sigap menuju lokasi untuk mengontrol situasi yang terjadi pada saat itu. “Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kita sudah pasang CCTV, selain itu kita juga menerjunkan 70 personel Satlantas,” sebut Bayu.

Selain menjaga kelancaran arus lalu lintas, lanjutnya, pihaknya juga akan fokus untuk merazia masyarakat yang berkendara menggunakan knalpot racing yang dinilai sangat mengganggu kenyaman dari masyarakat. Bahkan, katanya, penggunaan knalpot racing kerap menjadi pemicu terjadi perkelahian antara masyarakat. Harapannya, peringatan pergantian tahun baru dan perayaan menyambut tahun baru diharapkan bisa berjalan lancar dengan terciptanya situasi lalu lintas yang aman, lancar dan kondusif. (yon)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Persoalan Lahan ”Horti Park”

Pemkab Loteng Klaim Sudah Tidak Ada Masalah

Praya (Suara NTB) Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Tengah (Loteng), H. Mutawalli, SH, menegaskan, seluruh persoalan di atas lahan horti park Loteng sudah dinyatakan tuntas. Termasuk persoalan hukum terkait gugatan yang dilayangkan oleh PT. Tresno Kenangan, selaku perusahaan yang mengelola lahan sejak tahun 1960-an silam.

“Sudah tidak ada persoalan dengan lahan horti park. Lahan tersebut sudah dinyatakan sah milik pemerintah,” sebut Mutawali, kepada Suara NTB, Selasa (29/12).

Itu artinya, kata dia, tidak perlu lagi ada upaya hukum lain terhadap sengketa lahan, apakah itu meminta PK (peninjauan kembali) atau upaya hukum lainnya, karena sudah tidak ada masalah lagi di dalam lahan tersebut.

Ia mengungkapkan, pada proses awal pengambilalihan lahan oleh Pemkab Loteng pada masa kepemimpinan Bupati H.L. Wiratmaja, PT. Tresno Kenangan sempat melayangkan gugatan terkait status hak lahan. Namun kala itu, PT. Tresno Kenangan din-

yatakan kalah.

Pada proses gugatan yang kedua, PT. Tresno Kenangan melayangkan gugatan terkait status aset yang ada di dalam lahan, seperti bangunan dan tanaman kopi yang ada. Pada gugatan yang kedua ini, Pemkab Loteng dinyatakan kalah.

Upaya banding pun dilakukan oleh Pemkab Loteng hingga proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung.

Tapi tetap saja Pemkab Loteng kalah dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas aset kepada PT. Tresno Kenangan yang mencapai hingga Rp 600 juta. Atas putusan tersebut, Pemkab Loteng juga sempat mengajukan permohonan PK ke MA. Keputusannya, MA menolak per-

mohonan PK tersebut dan memperkuat putusan kasasi.

Dan, pada tahun 2014 lalu, ganti rugi sudah dibayar oleh Pemkab Loteng. Dengan begitu, seluruh sengketa lahan dinyatakan selesai. “Jadi kalau kemudian kita (Pemkab Loteng, red) lagi diminta mengajukan PK atau upaya hukum lainnya, untuk apa? Karena persoalan lahannya sudah selesai,” klaimnya.

Yang penting sekarang bagaimana kemudian lahan tersebut dikelola semaksimal mungkin. Sehingga bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti apa yang diharapkan dulu, saat pemerintah daerah mengambil alih lahan. (kir)

(Suara NTB/ars)

TIDAK ADA MASALAH - Lahan horti park di Loteng diklaim sudah tidak ada masalah. Pemkab Loteng mengaku sudah membayar ganti rugi pada pihak PT. Tresno Kenangan sebesar Rp 600 juta terkait lahan yang disengketakan.

Deteksi Imigran Masuk Lobar

Awasi Siswa Tanggung Jawab Bersama IKATAN Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan pengawasan terhadap siswa dalam menikmati hari libur sekolah dan merayakan pergantian tahun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Pasalnya, momen tahun baru kerap dirayakan oleh masyarakat tak terkecuali oleh pelajar secara berlebihan, baik menggunakan sepeda motor (Suara NTB/dok) secara ugal-ugalan maupun Muhir merayakannya dengan minuman keras (miras).

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/12), Sekretaris IGI Cabang Lotim, Muhir, SPd, menegaskan, Kabupaten Lotim merupakan daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Sehingga, tindakan menyimpang seperti perayaan pergantian tahun baru itu tidak sepantasnya dirayakan dengan cara yang berlebih-lebihan, khususnya siswa yang masih duduk di bangku sekolah.

Bahkan, katanya, Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan tidak henti-hentinya menegaskan jika momen tahun baru yang paling efektif dirayakan dengan penuh eforia adalah pergantian tahun Hijriyah atau 1 Muharram.

“Tidak ada salahnya masyarakat, termasuk siswa-siswa kita merayakan tahun baru dengan penuh kegembiraan. Namun kita harapkan jangan sampai berlebihan. Kita juga berharap momen pergantian tahun baru ini dibarengi dengan perilaku yang baik dan cara berfikir yang baik pula,” ujarnya mengingatkan.

Selain itu, katanya, ia juga berharap kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim melakukan gerakan nyata dalam mengarahkan siswa kepada hal-hal yang positif ketika menikmati hari libur dan pergantian tahun. Terlebih, ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk lebih memeriahkan momen 1 Muharram sebagai tahun baru umat Islam harus bisa melekat pada diri siswa. “Kita juga berharap kepada Dikpora untuk mendukung program Bupati yang lebih berkeinginan memeriahkan peringatan pergantian tahun baru Hijirah atau 1 Muharram daripada pergantian tahun baru ini,” kritiknya. (yon)

Nursiah Ditemukan Tewas di Kamar Tidur Praya (Suara NTB) Warga Dusun Sebolet Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Selasa (29/12), dibuat gempar dengan penemuan mayat Nursiah, warga desa setempat. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar tidurnya dengan kondisi yang tidak wajar. Guna mencari tahu penyebab kematian korban, polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, kepada wartawan, Selasa siang mengungkapkan awal mulai kejadian, berawal sekitar pukul 07.30 Wita, Selasa kemarin. Kala itu, anak korban bernama Hairul Anam hendak membangunkan korban. Namun korban tidak kunjung bangun.

Lantaran terlalu lama dipanggil tidak kunjung bangun, anak korban mulai curiga dan gelisah. Ia pun memberitahukan kakaknya, perihal korban yang tidak kunjung bangun.

Keduanya kembali mencoba membangunkan korban, tapi tetap saja tidak berhasil.

Curiga, anak korban mencoba membuka paksa pintu kamar korban dengan cara didobrak. Begitu pintu berhasil dibuka, anak korban kaget bukan main. Ketika melihat tubuh korban terlentang kaku, tepat di bawah lemari kamar.

Karena takut, anak korban lantas memberitahukan warga sekitar yang langsung berdatangan ke rumah korban. Tidak berselang lama, anggota Polres Loteng datang begitu mendapat laporan dari warga. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah kejanggalan di tubuh korban.

Salah satu yang paling mencolok, bibir bagian bawah korban ternyata sudah hilang. Tim dokter dari Puskemas Mujur pun didatangkan untuk memberiksa korban. Namun tim dokter menyarankan supaya korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan autopsi untuk memastikan penyebab kematiannya.

Tapi sayang, pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum apalagi autopsi. Dan, memilih untuk memakamkan korban langsung pada hari itu juga. Sementara itu, tim ident dari Polres Loteng juga datang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian.

Akhirnya setelah melalui proses negosiasi dan penjelasan cukup panjang, termasuk dengan melibatkan Kapolsek Praya Timur Iptu H. L. Saleh pihak keluarga korban mengizinkan untuk dilakukan visum. “Visum direncanakan akan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara,” sebutnya.

Ia pun mengaku, sampai sejauh ini pihaknya belum bisa menduga maupun memprediksikan penyebab kematian korban sebelum ada proses visum lebih lanjut. “Kita tunggu hasil visum terlebih dahulu. Baru bisa memperkirakan penyebab kematian korban,” kilahnya. (kir)

Diduga Komisi Terlalu Tinggi

Dukcapil Koordinasi dengan Kantor Imigrasi Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) merupakan salah satu daerah yang banyak dimasuki warga asing, khususnya wisatawan asing.

Banyak dari mereka yang masuk tidak saja berlibur, namun juga menetap. Untuk mendeteksi masuknya warga asing ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lobar intens berkoordinasi bersama Kantor Imigrasi Mataram. ‘’Koordinasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama untuk membahas masyarakat luar negeri yang berdatangan ke NTB khusus Lobar. Hal ini dilakukan agar warga asing tersebut memiliki berkas-berkas kependudukan yang diba-

wa dan mempunyai surat Keterangan Pengantar Luar Negeri (SKPLN) yang bisa ditunjukkan,’’ ungkap Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

Dijelaskan, dokumen kependudukan ini penting dimiliki warga asing yang masuk untuk memudahkan ketika kejadian meninggal dan lainnya dengan cepat urus.

Sama seperti orang pergi tenaga Kerja Luar negeri. ‘’Bentuk kerjasama itu nanti Imigrasi dari segi surat-surat perlengkapan orang yang masuk sementara Dukcapil dari sisi dokumen,’’ ujarnya.

Selain itu, Dinas Dukcapil juga akan melakukan operasi yustisi, khususnya masalah

KTP. Jika ada masyarakat yang masih memiliki KTP manual akan disita dan diperintahkan membuat E-KTP. Begitu juga dengan surat pindah, jika tidak memiliki maka disuruh membuatnya.

Dijelaskan lebih jauh, jumlah pembuatan E-KTP saat ini mencapai 305 ribu dari wajib KTP 446 ribu, sehingga sisa yang masih sebanyak 141 ribu. Dukcapil menargetkan akan menyelesaikan pada tahun depan segera habis guna mengantisipasi menumpuknya pembuatan EKTP, apalagi setiap tahun pasti akan bertambah dengan usia wajib umur 17 tahun. Karena itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mempercepat pengurusan KTP tersebut. (her)

Kantor PDAM Cabang Gunung Sari Diresmikan Giri Menang (Suara NTB) Kantor baru PDAM Giri Menang Cabang Gunung Sari diresmikan, Selasa (29/12).

Gedung baru yang menelan anggaran Rp 1,1 miliar ini diresmikan Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid, SAg MSi. Dengan peresmian dan penempatan kantor cabang baru ini diharapkan pelayanan PDAM kepada pelanggan bisa lebih baik dari sebelumnya.

Dalam sambutannya, Fauzan Khalid menyebutkan air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan. Bahkan ¾ dari tubuh manusia terdiri air.

Sementara itu, peran PDAM yakni menjaga dan sumber mata air yang ada dan mendistribusikan kepada masyarakat.

Hanya saja, katanya, jika semua masalah air diserahkan ke PDAM tentu tidak akan sanggup dilakukan oleh PDAM sepenuhnya. Oleh karenannya, diperlukan keterlibatan dari semua pihak untuk memiliki peran menjaga dan memelihara potensi sumber daya alam.

Kaitan dengan menjaga kelestarian mata air, ungkapnya, pemerintah daerah juga akan secara massif menjaga sumber mata air, termasuk dengan menanam pohon. Bahkan Pemda juga berencana untuk menggerakkan pihakpihak di pondok pesantren yang ada di Lobar. Sebab, menurutnya, jika tak dijaga, ke depan sumber mata air akan habis. “Sekarang saya ajak kita semua untuk memiliki peran menanam pohon, agar ke depan tak ada kelu-

(Suara NTB/use)

RESMIKAN - Inilah Kantor PDAM Giri Menang Cabang Gunung Sari yang diresmikan Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Selasa (29/12). han air macet dan sebagainya,” ujar Fauzan.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga mengucapkan selamat kepada PDAM atas diresmikannya gedung baru.

Fauzan juga berharap, dengan adanya gedung baru ini maka pelayanan karyawan PDAM kepada pelanggan bisa lebih baik.

Sementara, Dirut PDAM H Lalu Ahmad Zaini menyebutkan gedung baru ini dibangun di atas lahan yang merupakan penyertaan modal. Untuk pembangunan kantor menelan biaya sebesar Rp 1,1 miliar.

Kantor cabang tersebut membawahi wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Narmada. Rencanannya secara struktural, untuk tahun 2016 tidak ada lagi kantor cabang melainkan Kantor Unit Pelayanan. “Ini dalam rangka

PDAM meraih CSO,” ujarnya.

Pada bagian lain, pihaknya memastikan masalah air macet yang terjadi di wilayah Lobar maupun wilayah lain sudah tertangani. Saat ini kondisi penyaluran air sudah kembali normal. Bahkan, untuk tahun selanjutnya penyaluran air tidak akan mengalami masalah menyusul adanya proyek pengolahan pipa yang bisa menyalurkan suplai air 300 liter per detik. “Kondisi saat ini sudah kembali normal, yang sebelumnya terjadi penurunan sudah kembali normal ke posisi semula,” terangnya.

Diakuinya, masih ada beberapa daerah yang masih terjadi sedikit penurunan, sehingga terjadi gangguan, itu pun di daerah-daerah ketinggian. Namun, dirinya tak menyebut daerah mana saja yang mengalami penurunan debit air. (use)

Banyak Wisatawan ’’Eksodus’’ ke Bali Giri Menang (Suara NTB) Akibat adanya dugaan permainan para guide yang memandu para wistawan menyebabkan wisatawan “lari” ke Pulau Dewata. Pasalnya, guide yang diduga sering meminta fee terlalu tinggi menjadi keluhan wisatawan.

Hal ini menjadi image yang negatif terhadap wisatawan Lobar. Apalagi, banyak sentra kerajinan di Lobar, termasuk di Banyumulek Kediri yang jarang dikunjungi wisatawan.

Padahal, di Banyumulek sudah ada pasar seni yang dibangun khusus menampung hasil kerajinan para perajin gerabah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar Dra. Hj.Lale Prayatni, mengaku, pemerintah sudah cukup banyak memberikan bantuan terhadap perajin gerabah, termasuk di Desa Banyumulek.

Bantuan itu berupa pemasaran produk kerajinan gerabah hingga memberikan bimbingan terhadap para perajin gerabah.

Menurutnya, bukannya pihaknya tidak pernah membantu para perajin, akan tapi pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu mereka. “Dalam keadaan ini diduga para guide lah yang berperan besar dalam masalah ini.

Guide-lah yang pertama kali bersentuhan dengan para wisatawan. Dalam keadaan ini semua itu tak lepas dari kurangnya peran atau perhatian di tingkat bawah dalam menata pariwisata,” kritiknya, Selasa (29/12).

Pemerhati wisata Lobar, H. Zubaidi, MPd, mengatakan ulah guide ini merusak citra pariwisata. Sebab jika harga dipatok terllau tinggi tinggi, maka akan memberatkan wisatawan. Tingginya harga ini dikarenakan, para guide

meminta komisi yang sangat tinggi. Bahkan mencapai 50 persen dari total harga jual produk kerajinan yang dibeli wisatawan. “Hal ini akan merusak citra pariwisata di daerah Lombok sendiri. selain itu juga mereka hanya memandu para wisatawan ke daerah-daerah tertentu saja,” imbuhnya.

Akibatnya dari hal ini, ujarnya, para perajin juga terkena imbasnya. Gerabah menerima orderan yang tidak merata. Menurutnya saat ini, Desa Banyumulek yang terkenal hingga ke mancanegara dengan kerajinan gerabah tidak seceria dulu.

Keadaan ini menyebabkan banyak yang beralih ke berbagai propesi seperti menjadi tukang bakul, kuli bangunan, bahkan tidak sedikit yang menjadi TKI dan TKW. Menanggapi hal ini, perwakilan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Lobar Zulkifli, menegaskan, jika penarikan komisi dinilai sahsah, sepanjang tidak memberatkan pihak pembeli, khususnya wisatawan. Dalam hal penarikan komisi, pihak guide tidak mungkin mau menariknya, jika wisatawan keberatan. ‘’Dalam hukum jual beli sah-sah saja, sepanjang tidak memberatkan pembeli,’’ kilahnya.

Pihaknya heran, kenapa pemerintah daerah baru mempersoalkan masalah komisi sekarang ini. Jika pemerintah daerah mempersoalkan masalah komisi akan menimbulkan efek kurang bagus bagi wisatawan. Alasannya, wisatawan selama ini tidak pernah mengeluhkan berapa komisi yang dikeluarkan untuk guide.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah dan guide berembuk bersamasama membahas masalah ini, sehingga persoalannya menjadi jelas. (her)

Suhaili - Pathul Tunggu Pelantikan Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah mengirim surat usulan penetapan dan pelantikan terhadap pasangan kepala daerah terpilih ke pemerintah pusat. Dengan begitu, pasangan calon Bupati dan Wabup Loteng terpilih, H.M. Suhaili – L. Pathul Bahri, kini tinggal menunggu waktu pelantikan saja.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaluddin, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/12).

Menurutnya, surat usulan penetapan dan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih sudah dikirim ke pemerintah pusat melalui Pemprov NTB, Senin (29/12). Dengan telah dikirimnya surat usulan penetapan dan pelantikan pasangan Bupati dan Wabup Loteng hasil Pilkada Loteng yang baru lalu, maka tahapan di tingkat kabupaten sudah dinyatakan selesai. Selanjutnya kewenangan, terkait waktu dan proses pelantikan diserahkan ke pemerintah pusat.

“Kapan pelantikan akan digelar dan seperti apa polanya, nanti pemerintah pusat yang menentukan,” tandasnya.

Baginya, pasangan calon Bupati dan Wabup Loteng terpilih sudah ditetapkan dan tidak ada peluang untuk berubah lagi walau ada proses hukum yang tengah berlangsung. Dengan kata lain, pasangan Suhaili – Pathul, tinggal menunggu waktu dilantik saja.

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., mengatakan, jika melihat tahapan yang ada Bupati dan Wabup Loteng terpilih sudah bisa dilantik pada bulan Maret tahun 2016 mendatang, karena tidak ada sengketa hasil di Pilkada Loteng yang baru lalu.

Kecuali ada sengketa hasil pilkada, pelantikan baru bisa dilakukan pada bulan Juni mendatang.

Hanya saja, sesuai informasi yang diperolah dari pemerintah pusat, meski tidak ada sengketa hasil pada Pilkada Loteng, pelantikan Bupati dan Wabup Loteng terpilih tetap akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Karena rencananya, pelantikan akan digelar secara serentak dengan seluruh pasangan kepala daerah yang terpilih pada gelaran pilkada serentak, 9 Desember 2015 lalu. (kir)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Pengembangan ’’Roadmap’’ SPM Dikdas Diknas Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Untuk itu, dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten/Kota dalam program PKPSPM Dikdas.

(Suara NTB/arn) Sebagaimana disampaiAmir Mahmud kan Kasubag Program Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Amir Mahmud, M.E, kepada Suara NTB. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan modul (disebut dengan Modul K-5) merupakan modul yang akan digunakan untuk kegiatan pelatihan pengembangan roadmap SPM Dikdas. Modul tersebut salah satunya mengatur soal pelatihan pengembangan roadmap SPM Dikdas, agar para peserta pelatihan dapat memahami langkah penyusunan roadmap pencapaian SPM Dikdas di Kabupaten/Kota masingmasing. Kemudian peserta dapat membuat roadmap dengan sistematika yang benar. Peserta dapat mengetahui langkah-langkah konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan pencapaian roadmap Dikdas. Selanjutnya, peserta dapat menjelaskan gambaran umum (kesenjangan, penyebab kesenjangan, kendala, faktor pendukung) pencapaian SPM Dikdas saat ini di Kab/Kota masing-masing.

Selain itu, lanjut Amir, peserta dapat mengemukakan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi. Peserta dapat menjabarkan program, kegiatan, indikator kinerja, rencana dan anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan, potensi dan kondisi daerah dalam upaya pencapaian SPM Dikdas yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang roadmap dan sistematika dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan. Roadmap adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

Roadmap harus menjelaskan tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan. Roadmap dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi. Roadmap SPM Pendidikan Dasar yang dimaksud dalam modul ini adalah dokumen rencana kerja yang rinci yang berisikan tentang rencana program dan kegiatan di kabupaten/kota sasaran Program PKP-SPM Dikdas dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan dasar.

Selanjutnya, langkah langkah konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan percepatan pencapaian SPM Dikdas dalam rangka menyusun dan melakukan konsolidasi penyusunan rencana aksi Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Dikdas, Tim PKP-SPM Dikdas perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memahami substansi outcomes dan output setiap program dan kegiatan Tim penyusun roadmap harus memahami substansi, outcome, dan outputdari setiap program dan kegiatan PKP-SPM dapat dilihat dalam PAP, juknis Program PKP-SPM Didkas dan Permendikbud No 23/2013. Tahapan ini akan membantu tim penyusun roadmap untuk mengidentifikasi tahapan program dan kegiatan SPM. Kedua, memahami keterkaitan antarprogram dan kegiatan Tim penyusun roadmap harus memahami keterkaitan antara seluruh program dan kegiatan SPM Dikdas dalam rangka penuntasan target. Ketiga, menetapkan tingkat penyelesaian program dan kegiatan. Ada berbagai kegiatan yang mungkin sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Kabupaten/ Kota yang dapat dijadikan sebagai program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan SPM Dikdas. Jika program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator SPM Dikdas dan telah memenuhi batas yang ditargetkan, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan dalam dokumen usulan sebagai kegiatan yang sudah selesai. Sebaliknya jika belum sesuai dan atau belum mencapai target, maka kegiatan tersebut dinyatakan dalam dokumen usulan sebagai kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Materi berikutnya, jelas Amir, paparan hasil pengukuran SPM Dikdas hasil survei atau sensus terakhir.

Agar supaya Tim Penyusun Roadmap mengetahui gambaran langkah-langkah penyusunan roadmap sesuai kondisi di daerah masing-masing, narasumber perlu memaparkan hasil pengukuran SPM. Dalam materi ini narasumber memaparkan hasil pengukuran SPM Dikdas berdasarkan hasil survei/sensus terakhir, hasil pengukuran yang dipaparkan meliputi, prosentase pencapaian indikator-indikator SPM Dikdas. Kesenjangan yang teridentifikasi. Penyebab kesenjangan pencapaian indikator PM Dikdas Paparan disiapkan oleh narasumber sebelum pelatihan, bisa dalam bentuk grafik atau tabel.

Setelah daftar program dan kegiatan yang terkait dengan SPM Dikdas selesai dijabarkan, langkah selanjutnya adalah untuk memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan tersebut, penilaian diberikan untuk melihat indikator SPM Dikdas yang mana yang terkait dengan program dan kegiatan tersebut, bagaimana program dan kegiatan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian indikator SPM. Serta masih banyak tahapan lain yang harus dilakukan dalam merumuskan peta jalan dari roadmap ini. (arn/*)

Halaman 6

Dana Bedah Rumah di KSB Diduga Disunat (Suara NTB/ars)

JALAN RUSAK - Pemprov NTB melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN dan APBD akan lebih memperhatikan perbaikan ruas jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Salah satunya ruas jalan di Kabupaten Bima ini, yang rusak sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini belum diperbaiki.

Wisuda Angkatan Ke-12 UNSA

Upaya Tiada Henti Menuju Penegerian

(Suara NTB/arn) (Suara NTB/arn)

WISUDA - Wisuda mahasiswa UNSA, Selasa (29/12).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wisuda Angkatan Ke 12 Universitas Samawa (UNSA) untuk 800 wisudawan sekaligus Dies Natalis UNSA Ke 17, Selasa (29/ 12), cukup spesial. Dihadiri langsung Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT), Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, M.Si. Serta dihadiri Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Terpilih periode 2016-202, H.M. Husni Jibril, BSc dan Drs.H. Mahmud Abdullah dan segenap pimpinan DPRD Sumbawa.

Dalam upaya menggalang dukungan serta upaya tiada henti bagi penegerian UNSA menuju kampus BESAR. Rektor UNSA, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar dalam sambutannya, menyampaikan dalam usia UNSA yang ke 16 tahun ini, dalam perjalanannya tahun demi tahun UNSA terus mengalami perkembangan yang cukup membanggakan, baik dalam pengembangan fisik kampus, sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga dosen, dalam jumlah mahasiswa maupun dalam prestasi akademik lainnya, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari lima fakultas dan 14 program studi yang ada, jumlah mahasiswa hingga tahun akademik 2015 ini total seluruhnya 4.717 orang. Jumlah alumni, termasuk dengan yang diwisuda hari ini berjumlah 5.424 orang. Jumlah dosen tetap 87 orang, dosen tidak tetap 24 orang.

Semua dosen tetap sudah bergelar Master/Doktor (S2/S3) dan target tahun 2017 untuk dosen yang masih S2 harus bersiap-siap menempuh S3 sehingga pada tahun 2022 semua dosen tetap UNSA sudah menempuh/bergelar Doktor dan beberapa Profesor.

Perkembangan jumlah maha-

DUKUNGAN - Ketua BAN PT, Rektor UNSA dan Bupati terpilih menyatakan dukungan terhadap UNSA.

siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rata-rata 510%. Kondisi ini cukup membuat kami para pengelola kewalahan, sementara daya tampung kampus yang ada sekarang ini terasa semakin sempit dan tidak mencukupi lagi.

Menyadari kondisi tersebut, para pengelola berupaya mengembangkan lahan kampus yang ada dengan membeli lahan kampus baru di wilayah Desa Jorok di Bukit Biling Monte seluas 30 hektar. Pengembangan dan pembangunan kampus baru UNSA ini juga dihajatkan untuk persiapan UNSA menjadi Universitas Negeri di Pulau Sumbawa. Persiapan penegerian UNSA ini sudah dilakukan sejak 2010 sepulang dari studi banding ke UBB Bangka Belitung. Usul bahan penegerian UNSA ini telah diajukan ke Kemendikbud RI pada 2012 lalu, yang diterima langsung oleh Dirjen Dikti dan Mendikbud. “Hasil beberapa kali konsultasi dengan pihak Kemendikbud dan terakhir dengan Menrsitek Dikti tersebut, diperoleh jawaban bahwa pada prinsipnya UNSA secara politis dan geografis sudah layak menjadi PTN,” terangnya.

Namun niat baik ini tiba-tiba terkendala dengan keluarnya peraturan Moratorium PTN dari Kemenristek Dikti di awal 2015 yang lalu. Namun tekad penegerian ini akan terus diperjuangkan, bersama Bupati/Wakil Bupati terpilih. Harapan ini akan terwujud, karena masih ada peluang di salah satu poin surat edaran moratorium tersebut, jika ada kondisi khusus yang memungkinkan menjadi PTN, misalnya masuk dalam kategori daerah tertinggal dan atau jika terbentuk Provinsi Pulau Sumba-

wa, maka wajib harus ada PTN. “Kami mohon dukungan semua pihak demi cita-cita mulia anak negeri yang ada di Pulau Sumbawa ini,” kata Rektor seraya menyampaikan selamat kepada wisudawan.

Ketua BAN PT, Prof. Dr. H. Mansyur Ramli, M.Si, menyatakan secara institusi UNSA telah divisitasi untuk akreditasi.

Meski masih harus menunggu SK turun, namun melihat keadaan UNSA saat ini, pihaknya yakin UNSA secara institusi segera terakreditasi. “Kemarin saya lihat kondisi kampus barunya. Proses belajar juga berjalan baik, begitu pula wisuda. Saya juga berdiskusi dengan Rektor, Ketua Yayasan bahkan dengan Bupati terpilih sangat mendukung UNSA. Saya optimis UNSA bisa berkembang kedepannya. Akreditasi ini Insya Allah nanti akan saya pastikan itu,” tukasnya singkat.

Bupati Sumbawa terpilih, H. Husni Djibril, B.Sc, menegaskan dukungannya terhadap UNSA. Bahkan jauh sebelum menjadi anggota legislatif dan sekarang menjadi Bupati terpilih. “Tanya saja ke Pak Rektor dan yang pertama memberikan bantuan beasiswa untuk dosen program S2 ini, saya yang perjuangkan anggarannya,” tukasnya.

Bahkan, nanti setelah dilantik sebagai Bupati, pihaknya akan menemui BAN PT dan lembaga lainnya dalam upaya penegerian UNSA. Artinya sudah ada semangat dari awal untuk mendukung penegerian ini. Sebab daerah yang maju nanti kalau ada PTN. “Kita membangun itu bukan hanya untuk lima tahun.

Tetapi membangun momentum untuk jangka panjang, 10 hingga 20 tahun kedepan,” tandasnya. (arn/ind/*)

Taliwang (Suara NTB) Program bedah rumah perkotaan yang saat ini tengah berlangsung diterpa isu tak sedap. Diduga dana untuk program itu disunat sebesar Rp 2 juta per rumah, sehingga yang sampai kepada warga penerima hanya Rp 8 juta saja.

Informasi yang diperoleh media ini, Selasa (29/12) menyebutkan, dugaan pemotongan dana program dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu terjadi di kelurahan Menala. Seharusnya warga sasaran menerima Rp 10 juta.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Disosnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Manurung, SPd yang dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui terkait isu tersebut.

Menurut dia, sejauh ini belum ada laporan yang diterimanya baik oleh warga kelurahan atau pun pihak-pihak pelaksana di lapangan. “Belum ada yang melapor. Jadi saya baru tahu kalau ada isu itu di lapangan,” katanya saat dihubungi media ini, Selasa (29/12).

Sejak bergulirnya program bedah rumah perkotaan itu, ia mengakui belum melakukan pemantauan untuk wilayah kelurahan Menala. Karena itu adanya isu tersebut, pihaknya akan segera turun lapangan dan mengumpulkan data mengenai kebenarannya. “Besok (hari ini, red) akan ada kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) dari pusat. Menala akan kita jadikan tujuan utama sekaligus mengumpulkan informasi soal isu tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan, sejak awal pihaknya telah mewanti-wanti agar para pihak yang terlibat dalam program bedah rumah tersebut agar tidak melanggar aturan. Terutama terkait anggaran program yang proses pengucurannya langsung ke warga penerima melalui rekening kelompok. “Saya

selalu ingatkan sepeser pun jangan digunakan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan,” timpalnya.

Sesuai aturan, penggunaan dana bedah rumah sebesar Rp 10 juta hanya diperuntukkan guna membeli bahan material saja. Sementara proses pengerjaan, program ini mengedepankan partisipasi warga penerima dan masyarakat setempat dalam bentuk gotong royong.

“Jadi khusus untuk membeli material bangunan. Kalau ada misalnya biaya tukang atau biaya lainnya yang timbul dari kegiatan itu maka tidak boleh diambil dari dana program itu. Nah apalagi dipotong untuk kebutuhan yang tidak memiliki hubungan langsung dari kegiatan renovasi.

Sangat tidak dibenarkan,” tandas Manurung seraya berjanji akan mengusut tuntas jika benar isu pemotongan dana bedah rumah itu benar terjadi.

“Kita sudah diberikan kepercayaan oleh kementerian mendatkan program itu, bahkan ditambah dari proposal yang kita ajukan. Jangan sampai karena hal seperti ini, tahun depan kita tidak dapat lagi.

Padahal masih banyak rumah warga kita yang butuh sentuhan program itu,” sambungnya.

KSB mendapatkan jatah sebanyak 181 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah tersebut mengalami penambahan signifikan setelah sebelumnya Disosnakertrans KSB dalam proposalnya hanya mengajukan permohonan bantuan untuk 50 unit rumah saja di tahun 2015 ini. (bug)

Kas Tekor Hantui Upaya Pertahankan Predikat WTP Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan tahun 2015 nampaknya perlu kerja keras. Pasalnya terdapat komponen penilaian yang sejauh ini berpotensi menjadi batu ganjalan untuk mendapatkan predikat pengelolaan keuangan tanpa cela itu.

Potensi tersebut berupa kas tekor yang kerap terjadi di SKPD karena tak mampu mempertanggung jawabkan anggaran yang dikelolanya.

“Meski pun nilainya sedikit.

Kalau saja ada kasus kas tekor di salah satu atau beberapa SKPD maka kita tidak akan bisa mempertahankan WTP itu. Karena hal itu menjadi salah satu item penilaian BPK,” cetus Inspektur Inspek-

torat Kabupaten (Itkab) KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskannya, kondisi kas tekor terjadi jika anggaran daerah yang sudah cair tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bisa berupa tidak dilaksanakan pekerjaan, atau pekerjaan dilaksanakan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai. Hal ini kemudian membuat terjadinya selisih anggaran yang tersedia dengan bentuk barang atau program yang diadakan. “Rumus kas tekor itu dana yang sudah keluar dari kas daerah tidak dapat dipertanggung jawabkan. Atau kalau terjadi kelebihan tetapi tidak dilakukan pengembalian ke kas daerah,” paparnya.

Mengacu pada pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, Ady mengaku, ditemukan potensi kas tekor pada beberapa SKPD. Atas temuan tersebut pihaknya telah meminta masing-masing pimpinan SKPD untuk segera menuntaskannya dengan melakukan pengembalian ke kas daerah.

“Saya belum cek progresnya apakah SKPD yang diminta melakukan pengembalian telah melaksanakannya. Namun yang jelas potensi kas tekor itu ada,” tegasnya.

Untuk memastikan potensi tersebut tidak akan memicu gagalnya daerah mempertahankan opini WTP, Ady menatakan, bupati telah mengagendakan rapat koordinasi seluruh SKPD. Dalam pertemuan tersebut pihaknya akan meminta seluruh pimpinan SKPD agar melakukan evaluasi posisi keuangan di internal masing-masing. Jika ditemukan adanya adanya potensi kas tekor, agar pimpinan SKPD dapat segera mengatisipasinya. “Sekarang masih ada waktu dua hari sebelum akhir tahun. Pastikan seluruh anggaran yang dikelola berada di posisi balance (seimbang) artinya tidak ada sisa dan tidak ada juga hutang,” urainya.

Ia menyebutkan, untuk item penilaian lainnya dalam rangka mempertahankan predikat WTP sejauh ini sudah tidak ada persoalan. Bahkan untuk item tindaklanjut rekomendasi hasil temuan BPK, posisi KSB sangat baik karena mencapai 90 persen upaya tindaklanjutnya.

“Pengelolaan aset juga kita sudah sangat bagus. Tinggal kas tekor ini saja yang harus kita pastikan tidak akan terjadi lagi di SKPD. Dan kalau saya ditanya apakah optimis bisa.

Saya optimis kita bisa mempertahankan WTP tahun depan,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Kasus Pencabulan di Dompu Meningkat

Warga Kota Bima Diminta Waspadai Banjir

Dompu (Suara NTB) Kasus pencabulan terhadap anak termasuk di antara kasus yang banyak dilaporkan ke Polres Dompu, yaitu mencapai 26 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan yang terjadi tahun 2014 lalu.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/12) mengungkapkan, kasus kejahatan konvensional masih mendominasi laporan polisi yang ditangani Polres Dompu selama tahun 2015. Seperti kasus penganiayaan, pencurian kendaraan bermotor, kek-

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Meski intensitas hujan yang turun tidak terlalu besar, namun banjir kerap melanda Kota Bima. Karena itu Pemkot Bima meminta kepada warga untuk mewaspadai banjir yang bisa saja terjadi, menyusul musim hujan telah tiba.

Menurut catatan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima, hal itu disebabkan karena faktor fisik wilayah dan fakta riil akibat rusaknya lingkungan dari hilir sampai hulu.

Bahkan banjir merupakan bencana yang dihadapi oleh wilayah Kota Bima setiap tahunnya pada musim hujan.

Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pelestarian BLH Kota Bima, Abdul Haris Dinata, SE. M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (29/12) mengatakan, kekeringan dan banjir merupakan dua bencana yang kerap dihadapi setiap tahunnya di wilayah Kota Bima. “Saat musim kemarau terjadi kekeringan, sementara musim hujan terkena banjir. Dua bencana ini, pasti datang silih berganti di Kota Bima setiap tahunnya,” ucapnya.

Kata dia, memasuki musim hujan ini, potensi terjadinya banjir akan dialami oleh sejumlah wilayah Kota Bima. Hal itu bukan terjadi secara kebetulan, namun berbagai alasan dan beberapa faktor. Alasan itu, secara fisik wilayah Kota Bima seperti “mangkuk” karena dikelilingi oleh bukit. Jika terjadi hujan, maka air tersebut akan menumpuk akibat tidak ada aliran.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan, banyak hutan yang gundul lantaran dijadikan sebagai ladang oleh masyarakat. Bahkan kerusakan itu terjadi dari hilir sampai hulu. “Jadi dua faktor ini penyebab datangnya banjir dan membuat Kota Bima tergenang meskipun hujan turunnya sebentar. Dan itu tidak bisa dielak lagi,” katanya.

Di samping itu, sejumlah sungai menjadi sempit karena dijadikan pemukiman oleh warga. Bahkan terhadap lingkungan banyak warga yang membuang sampah sembarang. “Pohon besar di hutan ditebang, sehingga air tidak bisa meresap.

Sementara di sungai terjadi penumpukan sampai membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar ke laut,” jelasnya.

Haris mengatakan, meskipun di sejumlah titik telah dibuatkan drainase, namun bencana banjir akan terus terjadi apabila kedua faktor tersebut tidak diatasi dengan baik. “Cara yang efektif saat ini, hanya mulai menanam pohon,” tuturnya.

Haris berharap agar pihak yang mengerjakan proyek, membangun infrastruktur kota agar tetap berkoordinasi dengan pihaknya, sebab jika tidak ada rekomendasi BLH setempat dalam merencanakan progran, pihak pengelola akan mendapatkan sanksi baik pidana maupun perdata. “Pemerintah dan swasta atau usaha kecil tanpa terkecuali agar tetap berkoordinasi dengan kita,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

erasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

“Kasus pencabulan memang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2014 lalu. Tahun ini ada 26 kasus dan tahun 2014 lalu ada 19 kasus,” kata Brury.

Brury mengatakan, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umum rata – rata dari orang sekitar anak itu sendiri. Namun pihaknya belum mengkaji lebih dalam modus kejahatan sehingga anak menjadi korban. Untuk Brury Soekotjo

mencegahnya dibutuhkan kerjasama semua pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum semata. “Peran orang tua sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap anak, sehingga anak dapat terhindarkan dari pencabulan,” ungkap Brury.

Untuk kasus kejahatan konvensional lain yang menonjol yaitu terkait penganiayaan. Sebanyak 303 kasus penganiayaan biasa dan 54 kasus penganiayaan berat.

Untuk kasus curanmor, juga mengalami peningkatan yaitu 73 kasus dari 65 kasus dilaporkan tahun 2014. “Untuk kasus KDRT yang dilaporkan selama 2015 sebanyak 89 kasus,” katanya.

Kedepan, Brury mengaku, pihaknya akan tetap melakukan patroli dan him-

bauan kepada masyarakat sehingga bisa lebih waspada terhadap tindakan kejahatan di sekitarnya. Karena tindakan kejahatan bisa terjadi karena adanya peluang dan kesempatan. “Kejahatan terjadi akibat adanya peluang dan kesempatan,” jelasnya.

Ia juga mengaku, tetap berhubungan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu terpilih maupun tidak. Ini untuk mengantisipasi adanya konflik akibat Pilkada dari pendukung pasangan calon. “Kami tetap berhubungan dengan pasangan calon dan melakukan himbauan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika ada konflik, agar diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak melalui pengerahan massa,” ungkapnya. (ula) (Suara NTB/uki)

Abdul Haris Dinata (Suara NTB/uki)

Surplus, Stok Pangan di Kota Bima

(Suara NTB/uki)

Rini Yuliana

Polisi Ringkus Oknum TNI Gadungan Kota Bima (Suara NTB) – Dua bulan diduga menipu dan memeras para korbannya dengan mengaku sebagai anggota TNI, pada Senin (28/12) sekitar pukul 19.00 wita kejahatan Iwan (22) akhirnya terbongkar. Oknum warga desa Sangiang Kecamatan Wera ini ditangkap aparat Polres Bima Kota di kos - kosan Mekar Jaya lingkungan Mande III Kelurahan Mande Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Kasat Reskrim melalui KBO SatReskrim Polres Bima Kota, Ipda Masdidin, SH kepada Suara NTB mengatakan, oknum Iwan sebelum ditangkap sempat mengecat korek api miliknya yang berbentuk revolver,

lalu digantungkan dan dijemur di teras kosan tersebut. Akibat ulahnya itu menimbulkan kecemasan dari penghuni kos. “Warga curiga dengan sikap oknum ini, kemudian dilaporkan ke kita,” ucapnya.

Kata dia, setelah menerima laporan dari warga, kemudian pihaknya mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan di kos tersebut. “Saat digeledah terdapat barang bukti berupa senjata korek api mainan, seragam dan atribut milik TNI AD,” katanya.

Dia menjelaskan, karena tidak mampu menunjukkan kartu keanggotaan, oknum Iwan langsung dibawa ke Polres Bima Kota untuk diaman-

Penanganan Kasus Pegawai Honorer K2 Perlu Waktu Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK mengaku membutuhkan waktu lama untuk menangani kasus pemalsuan dokumen pegawai honorer kategori 2 (K-2) yang diangkat menjadi CPNS tahun 2015. Kendati telah mendapat dokumen hasil verifikasi yang menetapkan 134 dari 390 orang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi dokumen dan hasil klarifikasi masih harus didalami lagi.

“Kami perlu waktu lama untuk menangani kasus K2 ini. Dokumen yang kami dapat belum lengkap dan perlu pendalaman lagi,” tegas Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/12).

Dikatakan Brury, pihaknya telah memanggil 11

orang pejabat dan mantan pejabat terkait honorer K2. Namun belum ada pegawai honorer K-2 yang TMS dan diangkat menjadi CPNS tahun 2015 dimintai klarifikasi. “Kita masih memintai klarifikasi pejabat dan mantan pejabat. Ada 11 orang yang sudah kita mintai klarifikasi,” ungkapnya.

Dua bundel dokumen terkait K-2 telah diamankan. Dokumen ini akan didalami dengan hasil klarifikasi pada pejabat serta mantan pejabat.

Karenanya, gelar kasus pun belum dilakukan untuk menentukan memenuhi unsur atau tidak dinaikkan ke tahap penyidik. “Gelar kasusnya saja belum dilakukan, bagaimana bisa dinaikkan ke tahap penyidikan,” katanya. (ula)

kan dari aksi massa yang sudah kesal. “Akan dilakukan pemeriksaan serta pengembangan, karena oknum ini juga diduga merupakan pelaku pencurian di kos - kosan yang ada di wilayah hukum Polres Bima Kota,” jelasnya.

Sementara itu, oknum Iwan mengaku, termotivasi menjadi anggota TNI lantaran disukai banyak perempuan.

Sejumlah wanita yang dipac-

arinya itu berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima.

Bahkan mengaku sebagai anggota TNI, tidak membuatnya kesusahan mencari uang karena para korban dijadikan ATM berjalan oleh pria tamatan SMA 2011 tersebut. “Belum lama pak, baru jalan dua bulan saya menjadi anggota TNI gadungan,” elaknya.

Iwan mengaku seragam dan

atribut TNI tersebut ia dapatkan dari salah seorang oknum TNI yang bertugas di Malang.

Setelah ketahuan dan ditangkap, Iwan menyesal melakukan perbuatan itu.

Bahkan ia berencana akan meminta maaf secara langsung kepada korban yang pernah ditipu dan diperasnya.

“Menyesal Pak, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” pungkasnya. (uki)

Polres Bima Kota Siagakan Empat Pos Pengamanan Tahun Baru Kota Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kota menyiapkan empat pos pengamanan (Pospam) mengantisipasi jalur kemacetan dan pengamanan menjelang dan saat pergantian malam tahun baru 2016. Empat pospam yang disiagakan itu yakni, Pelabuhan Bima, Lapangan Serasuba, Amahami, dan Pelabuhan Sape.

“Antisipasi kemacetan dan pengamanan selama tahun baru, kita sudah bangun em-

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Meski saat ini musim hujan dan telah memasuki musim tanam, namun ketahanan pangan di Kota Bima diklaim mengalami surplus (berlebihan) sebanyak 5.341 ton. Di tahun 2015, produksi beras mencapi 21.297 ton, sementara kebutuhan beras masyarakat Kota Bima selama 11 bulan tersebut 15.955 ton.

“Jika dilihat dari produksi beras, maka stok beras mengalami kelebihan atau surplus,” ucap Kasubid Cadangan dan Neraca Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kota Bima, Rini Yuliana, S.Pt, menjawab Suara NTB, Selasa (29/12).

Kata dia, dalam setahun per kepala membutuhkan beras sebanyak 117,5 Kg. Sementara jumlah warga Kota Bima berdasarkan data Statistik saat ini sebanyak 162.943 jiwa. Dalam 11 bulan terakhir, jumlah kebutuhan beras mencapai 15.955 ton.

“Untuk beberapa bulan tahun 2016 kedepan stok beras kita aman.

Bahkan persediaanya surplus 5.000 ton lebih,” katanya.

Dia menyebutkan per November produksi padi mencapai 41.117 ton. Setelah dikonversi dari gabah ke beras, produksi beras bersih sebanyak 21.297. ”Biasanya dari gabah ke beras bersih itu angka hanya 62,74 persen. Dari 100 persen, 37,26 persen lari ke ampas,” sebutnya.

Rini mengaku, beberapa hari kedepan persedian beras tersebut akan meningkat. Pasalnya, petani di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur yang merupakan penghasil gabah padi terbesar di Kota setempat akan segera panen. Belum lagi banyak pelaku usaha (pedagang) yang membeli beras dari luar daerah untuk dijual kembali ke Kota Bima sehingga membuat stok bertambah. “Meskipun cuaca buruk, tidak akan berpengaruh terhadap produksi beras. Kalau saja cuaca buruk ini terjadi saat musim tanam, pasti akan berpengaruh,” jelasnya Berangkat dari itu, Rini optimis, jika masyarakat Kota Bima kedepan tidak mengalami paceklik atau musim kekurangan bahan makanan. Karena ketersediaan pangan tersedia di gudang Bulog, penggilingan, dan lembaga distribusi pangan di bawah naungan pihaknya. (uki)

GADUNGAN – Oknum anggota TNI gadungan yang diamankan di Polres Bima Kota, Senin malam.

pat pospam di beberapa titik keramaian di wilayah hukum Polres Bima Kota,” ucap Kasat Lantas Polres Bima Kota, AKP Made Suarma, SH, menjawab Suara NTB, Selasa (28/12).

Kata dia, satu Pospam akan ditempatkan puluhan orang personel gabungan, yang terdiri dari Satlantas, Sabhara, Intel dan Dalmas.

“Kita akan sesuaikan jumlah dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Suarma menjelaskan, sistem pengamanan pada saat tahun baru dititikberatkan dalam pelayanan arus lintas serta penindakan skala kecil. Jika ada yang melanggar tentu pihaknya melakukan penindakan. Hanya saja hal itu tidak dikedepankan karena fokus operasi kemanusiaan. “Sifat-

nya mengatur arah lalu lintas.

Kalaupun ada yang melanggar akan disikapi sesuai SOP,” jelas pria yang baru sebulan menjadi Kasat Lantas ini.

Meskipun telah menyiagakan empat pos, namun Suarma tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan berkendara selama tahun baru. Pasalnya pada saat itu, arus lalu lintas akan padat merayap sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Walaupun banyak anggota yang akan diterjunkan dalam mengatur lalu lintas, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat tentu akan lain ceritanya,” tuturnya.

Suarma juga mengingatkan apabila mengendarai sepeda motor agar tetap menggunakan helm standar dan tidak menggunakan knalpot racing. Di samping itu, pemilik kendaraan roda dua disarankan mengunci stang dan menggunakan kunci ganda agar terhindar dari Curanmor yang beberapa hari terakhir terus meningkat. “Kita hanya meminimalisir agar masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas,” pungkas perwira yang pernah menjadi Kasat Sabhara Polres Lombok Tengah ini. (uki) Made Suarma

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Lagi, Polsek Narmada Amankan Kayu Diduga Hasil ’’Illegal Logging’’

(Suara NTB/why)

LANTIK - Ketua Pengadilan Negeri Mataram, I Made Seraman melantik dan mengambil sumpah jabatan perubahan struktur panitera dan sekretaris di Aula Pengadilan Tipikor pada PN Mataram.

Panitera dan Sekretaris PN Jangan Saling Tunjuk Mataram (Suara NTB) – Pembagian tegas antara kepaniteraan dan kesekeratariatan pada Pengadilan Negeri diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta profesionalitas lembaga peradilan. Pemisahan itu dibarengi dengan penegasan pada urusan tiap-tiap struktur yang dimaknai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik.

“Terutama tidak ada lagi saling tunjuk karena sudah dibagi secara profesional,” terang Ketua Pengadilan Negeri Mataram, I Made Seraman, SH, MH, Selasa (28/12) seusai pelantikan dan sumpah jabatan perubahan struktur panitera dan sekretaris di Aula Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Ia menambahkan, perubahan struktur itu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 yang mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris pengadilan dan berlaku untuk seluruh pengadilan negeri seluruh Indonesia.

Adapun yang diambil sumpah jabatannya adalah, Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, Ida Wayan Jelantik, SH, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Moh. Suryadinata, SH, Kasubbag Umum dan Keuangan, Bambang Irfandi, serta Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Baiq Dewi Anggraini, SE. Panitera dan sekretaris, kata Seraman, setelah dikeluarkannya Perma tersebut berdiri dalam struktur terpisah sebelumnya yang tergabung dalam Pansek atau panitera/sekretaris. Ia menjelaskan, kepaniteraan secara fungsi membidangi soal teknis penanganan perkara, eksekusi, serta bagian hukum lainnya.

Sementara kesekretariatan mengurusi admisnitrasi umum seperti penyelenggaraan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran serta administrasi lainnya. “Pejabat pengadilan dan hakim sebagai usernya,” ujarnya. (why)

Kejaksaan Jamin Keamanan Tenaga Ahli Mataram (Suara NTB) Kerisauan para tenaga ahli dalam kasus tindak pidana korupsi diharapkan tidak berlebihan. Karena keamanan mereka tetap dijamin dengan pengawasan khusus. Sehingga diharap tidak terganggu dalam menjalankan pekerjaan membantu pengusutan kasus korupsi.

“Pada dasarnya sejak kita libatkan ahli, jaminan keamanan itu sudah kita berikan. Kan kami ada intelijen di sini yang bisa memantau terus keamanan mereka (ahli, red),” kata Aspidsus Kejati NTB Suripto Irianto, SH melalui Juru bicara Kejati Made Sutapa, SH Selasa (29/12).

Dijelaskan Sutapa, dalam posisi pihaknya memerlukan ahli, tentu semua risiko sudah dipertimbangkan. Khususnya dari segi jaminan keamanan. “Kami selalu memperhatikan aspek ini (keamanan). Selain jaminan keamanan diri kami, juga kepada ahli yang dilibatkan,” tegasnya.

Sebelumnya, ada keraguan dari ahli akademisi yang dilibatkan dalam proses hukum, soal keselamatan diri dan keluarganya. Sebagaimana disampaikan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Isfanari, ST, MT, jika ada garansi keamanan dari kejaksaan maupun kepolisian, maka pihaknya akan lebih fokus mendukung penyelidikan dan penyidikan atas kasus tertentu.

Namun menurut Sutapa, jangan sampai kekhawatiran itu berlebihan dan justru membuat para akademisi tidak melibatkan diri dalam hal pemberantasan korupsi, sebagaimana tri darma perguruan tinggi tentang pengabdian kepada masyarakat. Pemberantasan korupsi ditegaskannya, pekerjaan penuh tantangan dan risiko.

Kadar risiko terkadang ditentukan oleh objek kasus yang ditangani. Semakin besar kasus itu, semakin besar potensi ancaman keamanan dialami pihaknya dan ahli konstruksi atau ahli di bidang lainnya.

Tapi semua itu ditentukan dengan keberanian. Ketika memutuskan untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, maka menurutnya harus ada kesamaan sikap dan mental.

Baginya memang tidak mudah punya sikap berani yang totalitas. Merujuk pada falsafah agama, perjuangan dalam penegakan hukum, harus ada dua unsur. Yakni berbuat baik dan mencegah kemungkaran. “Nah kita ini mengajak berbuat baik. Tinggal sekarang mencegah kemungkaran. Ini yang butuh keberanian tadi,” tegasnya.

Sekali lagi dia menekankan, agar para tenaga ahli tidak terlalu khawatir soal jaminan keamanan tersebut. Pihaknya tetap akan berusaha membuat mereka nyaman bekerja, dalam rangka mendukung penegakan hukum yang transparan di lembaganya. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Polsek Narmada mengamankan sembilan batang kayu kelas dua jenis Bajur di Bendungan Sesaot, Narmada, Lombok Barat. Saat ini barang bukti telah disimpan di Mapolsek Narmada untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita tanyai warga tetapi belum ada petunjuk,” terang Kapolsek Narmada, Kompol Setya Widjatono, SH, Selasa (29/12) saat dihubungi Suara NTB di Narmada. Ia menyebutkan, sejumlah balok setengah jadi tersebut ditemukan tersangkut di pinggir bendungan yang tepatnya terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Narmada berawal dari informasi warga setempat yang melapor ke pihak berwajib.

Piket intel beserta tim Opsnal yang turun langsung Senin (28/12) sekitar pukul 17.00 Wita, kata Setya, menemukan sejumlah kayu diduga ilegal tersebut dengan ukuran 35-40 cm dengan panjang beragam, 2 m hingga 1,5 m. “Kayu-kayu itu sudah dibelah dua,” ungkapnya.

Ia bersama sejumlah anggota sempat mengalami kesu-

AMANKAN – Sejumlah anggota polisi dipimpin langsung Kapolsek Narmada membawa barang bukti sejumlah kayu diduga hasil illegal logging dari Bendungan Sesaot, Narmada, Senin (29/12).

(Suara NTB/why)

litan dalam melakukan evakuasi kayu-kayu yang kini

sedang ditelusuri siapa pemiliknya tersebut, sehingga baru

pada pukul 22.10 Wita dapat diangkut ke Mapolsek seluru-

hnya. “Lokasinya yang sulit dijangkau,” terangnya. (why)

Diduga Gelapkan Deposito, Nasabah Datangi Bank Muamalat Mataram (Suara NTB) – Zaenudin (40) warga asal Ampenan mendatangi Bank Muamalat Cabang Mataram. Zaenudin sebelumnya telah mendepositokan uangnya Rp 1 miliar sejak November 2014 lalu. Namun pada November 2015 saldo pada rekeningnya hanya tersisa Rp 100 juta. Zaenudin menduga pihak bank telah melakukan penggelapan terhadap uang miliknya. ‘’Saya ke sini mau ambil uang saya, ternyata tidak bisa diambil karena saldo saya hanya tinggal Rp 100 juta. Yang Rp 900 juta katanya dikasih pinjam oleh bank ke orang lain tanpa persetujuan dan pengetahuan saya. Uangnya sudah dicairkan sejak Januari lalu, tanda tangan saya pun dipalsukan,” kata Zaenudin yang merupakan salah satu nasabah Bank Mualamat Mataram, di Mataram, Selasa (29/12).

Zaenudin mengaku tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan pihak bank. Selama ini dia datang ke bank untuk mendepositokan uangnya melalui jalur resmi di bank. Namun setelah berusaha ditemui, Pimpinan Bank Muamalat terkesan tidak mau memberikan tanggapan kepada Zaenudin. ‘’Dalam beberapa minggu ini saya hampir tiap hari datang kemari mempertanyakan kejelasan uang saya. Saya tidak minta muluk-muluk, uang saya dikembalikan saja. Masalah

mereka bilang ada oknum bank yang sengaja melakukan itu saya tidak mau tahu, itu urusan internal mereka,’’ kata Zaenudin.

Laki-laki yang puluhan tahun bekerja di salah satu kapal pesiar ini mengaku sangat kecewa terhadap pelayanan bank yang terkesan sengaja menutup-nutupi kejelasan uangnya. Padahal saat ini, Zaenudin tengah membutuhkan uang itu untuk suatu keperluan. Namun dia malah merasa disulitkan, padahal uang itu adalah uang miliknya yang sudah ditabung selama bertahun-tahun. ‘’Saya sudah bersurat karena ketika saya ke sini tidak ditindaklanjuti. Surat saya pun tidak ditindaklanjuti.

Saya minta klarifikasi dari bank ini. Uang saya dan uang beberapa orang lainnya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Ada delapan orang juga yang bernasib sama seperti saya dengan total kerugian hingga Rp 10 miliar,’’ sebutnya.

Pimpinan Bank Muamalat

(Suara NTB/lin)

HEARING – Pimpinan Bank Muamalat Cabang Mataram Imhardi (kanan) saat melakukan hearing bersama beberapa nasabah yang merasa dirugikan atas dugaan penggelapan oleh pihak bank, di Mataram, Selasa (29/12) kemarin.

Cabang Mataram, Imhardi saat ditemui usai hearing dengan Zaenudin terkesan enggan berkomentar. Dia mengaku masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat sebelum berkomentar. ‘’Saya masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat, untuk saat ini saya no coment,’’ katanya.

Meski demikian Operasional Manager Bank Muamalat Cabang Mataram Arif Rahman

Pelayanan SIM, Polres Bima Kota Masuk Zona Merah Mataram (Suara NTB) Evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI perwakilan NTB dilakukan juga di tubuh kepolisian. Dari banyak pelayanan, hanya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang di tracking. Hasilnya, Polres Bima Kota masuk dalam zona merah, sedangkan Polres Sumbawa zona kuning.

Hanya Polres Mataram yang masuk dalam zona hijau.

“Dalam pengujian pelayanan publik di masing masing Polres itu, kami ingin memastikan bahwa pelayanan SIM bisa dinikmati masyarakat dengan mudah,” kata Asisten Ombudsman NTB bidang penindakan, Muhammad Rasyid Rido kepada wartawan, Selasa (29/12).

Indikator penilaian yang dilakukan, seperti alur pelayanan dipampang pada tempat yang mudah dilihat pemohon SIM. Jangka waktu pelayanan harus jelas dan tepat waktu. Tarif harus jelas sesuai standar dan bebas dari per-

caloan. “Nah kita cek, masing masing Polres tadi, punya tidak standar pelayanan seperti itu,” kata Ridho.

Hasilnya, berdasarkan skoring akhir dari berbagai aspek penilaian tadi, Sat Lantas Polres Bima Kota ditetapkan zona merah dengan skor 49,50, sedangkan Sat Lantas Polres Sumbawa masuk penilaian kuning dengan skor 84,00. Sedangkan Sat Lantas Polres Mataram zona hijau dengan nilai tertinggi 96,00.

Ukuran penilaian skor adalah 110, sesuai rata rata nasional.

Selain soal SOP tadi, Rido juga menjelaskan, komponen yang mempengaruhi skoring adalah kompetensi petugas pelayanan SIM, ketersediaan sarana dan prasarana (Sarpras).

Alasan Polres Bima Kota masuk zona merah, karena persyaratan pembuatan SIM tidak dipublikasi di tempat yang mudah terlihat

di sudut atau dinding setempat, juga komponen pendukung lainnya. Sehingga menurut Rido, hal ini membuka ruang terjadinya praktik dugaan percaloan.

“Saya tidak mengatakan di sana ada calo, tapi dengan tidak adanya prosedur yang bisa jadi petunuk masyarakat, membuka peluang terjadinya peracaloan,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Polres Sumbawa, dari beberapa komponen penilaian, ada yang sudah terpenuhi, sebagian belum sesuai SOP, sehingga dikategorikan kuning. “Hanya Polres Mataram yang bisa memenuhi standar itu,” tegasnya.

Kedepan, ini diharapkannya menjadi bahan evaluasi masing masing Polres, terutama dalam penentuan kebijakan pelayanan SIM dengan standar yang sama, sehingga memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai user. (ars)

mengaku bahwa pimpinannya sebelumnya telah dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun dia tidak mengetahui pemanggilan itu disebabkan karena permasalahan ini atau bukan.

“Sudah pernah dipanggil OJK, saya tidak tahu bahas apa? Mungkin hanya silaturahmi,” kata Arif Rahman.

Dalam kesempatan itu hadir pula Kanit Sabhara Polsek

Cakranegara Iptu Suwitra sebagai mediator dalam hearing antara nasabah dan pihak bank.

Menurutnya jika memang ada indikasi pemalsuan atau penggelapan maka pihaknya akan siap untuk menindaklanjutinya. Namun terlebih dahulu kedua belah pihak disarankan untuk melakukan mediasi dan mencari jalan keluar yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. (lin)

Polres Loteng Prioritaskan Tangkap Begal Wisatawan Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga kini masih terus memburu sejumlah terduga pelaku begal terhadap wisatawan asing yang masih buron. Semua kemampuan bakal dikerahkan Polres Loteng supaya para pelaku bisa segera tertangkap.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Agung Darmawan, kepada Suara NTB, Selasa (29/12), menegaskan, persoalan keamanan di kawasan wisata menjadi atensi jajarannya saat ini. Untuk itu, pihaknya akan terus fokus memburu para pelaku begal terhadap wisatawan asing sebagai salah satu upaya bisa meminimalisir munculnya aksi kejahatan di kawasan wisata.

“Ini menjadi salah satu fokus kita sekarang. Bagaimana memburu para pelaku kejahatan terhadap para pelaku begal wisatawan asing. Agar sesegera mungkin bisa tertangkap,” ujarnya.

Dalam upaya mengejar para pelaku begal, ungkapnya, Polres Loteng di-back up penuh oleh Polda NTB. Di mana personel

dari Polda NTB siap dikerahkan kapan saja dibutuhkan, sehingga diharapkan bisa memudahkan upaya pengejaran terhadap para pelaku begal wisatawan asing ini.

Adapun identitas para pelaku begal wisatawan asing yang masih buron, ujarnya, hampir semuanya sudah dikantongi. Identitas para pelaku ini merupakan hasil pengembangan kasus dan keterangan terhadap beberapa pelaku yang sudah ditangkap, sehingga pihaknya tinggal fokus melakukan pengejaran.

Pihaknya pun sangat mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat. Paling tidak dengan memberikan informasi perihal keberadaan para pelaku begal, sehingga para pelaku begal bisa segera ditangkap.

Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sulit bagi pihak kepolisian untuk bisa menangkap para pelaku. Dan, semakin cepat para pelaku ditangkap akan bisa mengurangi potensi gangguan keamanan, khususnya di kawasan wisata. (kir)

Polisi Buru Terduga Perampok Sopir Truk Giri Menang (Suara NTB) – Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo menyatakan terduga pelaku perampokan sopir truk asal Banyuwangi lainnya masih dikejar. Setelah sebelumnya polisi berhasil menangkap empat terduga pelaku di Pelabuhan Padangbai.

Namun Winky belum membeberkan identitas em-

pat terduga pelaku tersebut.

Sebab, pihaknya masih melakukan pendalaman.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika dua unit truk bernopol P 8169 US (warna hijau) dan P 8129 US (truk warna merah) dibegal oleh kawanan rampok Senin dini hari. Kedua sopir truk yang diketahui bernama Ripto Guntoro dan Bambang, lantas

dibuang di ke jurang kawasan hutan lindung pusuk KLU oleh pelaku.

Winky menyatakan kasus perampokan ini terungkap bermula dari laporan masyarakat yang menemukan salah satu sopir Ripto Guntoro dalam keadaan selamat usai dibuang ke dalam jurang. Rinto sekuat tenaga naik dari jurang ke jalan raya.

Ia kemudian meminta bantuan ke warga.

Setelah itu, warga membawanya ke Puskesmas Pemenang untuk mendapatkan perawatan sekaligus melaporkan kasus ini ke polisi. Korban ditemukan ditemukan di jalan sekitar lokasi pukul 04.30 Wita.

Korban langsung dibawa ke puskesmas.

Setelah mendapatkan laporan itu aparat bergerak cepat memburu pelaku. Dari keterangan korban selamat, diketahui bahwa terdapat satu orang sopir lagi atas nama Bambang di jurang Pusuk dalam keadaan tewas. Korban pun dievakuasi dari dasar jurang oleh Brimob Polda NTB dan BPBD KLU. (her)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Festival Film, Antara Euforia dan Upaya Memasyarakatkan Mataram (Suara NTB) Kehadiran banyak festival film menjadi sangat penting. Baik itu festival berskala nasional, maupun lokal. Karena festival film menjadi semacam kanal bertemunya para sineas untuk membicarakan film. Namun, banyak festival yang masih sebatas menampilkan euforia semata. Dan mengabaikan unsur memasyarakatkan film.

Manajer Program Komunitas Pasirputih, Muhammad Sibawaihi, memandang festival film seharusnya menjadi puncak dalam setiap gagasan perfilman.

“Penting dalam setiap festival, menumbuhkan pemutaran film

dan mengadakan diskusi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Setelah kesadaran masyarakat tentang film terbentuk, kata Sibawaihi, barulah festival dapat terwujud. Festival film menjadi puncak dalam

setiap gagasan perfilman.

Saat ini tidak banyak festival film yang seperti itu.

Ia menuturkan, ada dua jenis festival film. Ada festival yang dibuat oleh industri perfilman untuk men-

dongkrak industri film. Dan, festival film yang dibuat oleh kelompok independen.

“Banyak festival yang masih sebatas merayakan euforia, mengejar nominasi. Pemenang belum bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat kondisi perfilman di Indonesia,” ujar Sibawaihi.

Menurut Sibawaihi, festival film dari kelompok independenlah yang tepat. Karena dalam wacana aktivisme kesenian, yang dibangun terlebih

dahulu bukanlah euforia melainkan membangun dari masyarakat bawah, melalui pemutaran film.

Sedangkan festival film yang digerakkan industri agak sulit menyentuh masyarakat, karena pemutaran film berada di gedung-gedung tertentu, dengan biaya masuk yang tidak bisa diakses oleh semua kalangan.

“Padahal festival film seharusnya bisa memasyarakatkan film ke tengah masyarakat,” ujar Sibawaihi. (ron)

”Piagam Gumi Sasak”

Merdeka dalam Berbudaya

(Suara NTB/ist)

PENARI API - Beberapa penari api bersama satu penari pantomim berlatih berkerjasama untuk membentuk sebuah monumen.

Tarian Api

Daya Menyambut Pergantian Tahun Mataram (Suara NTB) Rasanya sedikit sulit menemukan sebuah pertunjukan di akhir tahun yang cepat saji namun berkelas. Atraksi tarian api (fire dance) yang sering dipamerkan, tak jarang hanya sekadar atraksi tanpa muatan pesan yang ingin disampaikan.

Padahal, tarian api terpandang sebagai semangat baru, energi baru yang menjadi kekuatan untuk menyambut pergantian tahun. Seniman, Syamsul Fajri Nurawat akhirnya menggagas theatrical fire dance. Sebuah pertunjukan seni dengan memaikan api sebagai properti.

“Karena yang nonton nanti kebanyakan dari kalangan masyarakat luar, kita coba gunakan idiom-idiom luar.

Pertunjukan kami ini sebenarnya akan menjadi satu kesatuan dari perform-nya Kang Ary dan teman-teman yang lain,” jelas Kang Jabo nama

lain Syamsul Fajri Nurawat penyutradara theatrical fire dance, ketika ditanya Suara NTB, Selasa (29/12).

Jabo menggabungkan antara tarian api dengan pantomim. Keduanya dilebur sehingga menjadi satu kesatuan.

Tentu dengan membentuk makna baru yang dapat disimak kemudian diresapi oleh para penonton pertunjukan.

“Atraksinya nanti ada tiupan api, kemudian ada tarian api yang berbau butoh. Bahwa, tidak selamanya sesuatu yang disajikan haruslah yang indah-indah,” jelasnya lagi.

Menurutnya, jarang sekali ada pertunjukan fire dance yang mengandung arti dan makna.

Lebih-lebih, atraksi yang dibangun dengan muatan cerita. Karya-karya yang dibangun dengan muatan cerita tentunya memiliki suatu nilai baru yang ditawarkan. Tarawantawaran nilai itulah yang kemudian menjadi poin yang bisa

ditarik apresian untuk menjadi konsumsi pribadi.

Seperti halnya tawaran nilai yang paling umum untuk disajikan adalah gugahan semangat dan menumbuhkan energi untuk mengarungi waktu di hari mendatang. Semangat baru, energi baru perlu ditaburkan untuk mengusung peradaban secara bersama-sama.

Selain itu, sajian yang ditampilkan juga tidak lepas dari upaya merefleksi keadaan yang telah berlalu. Seperti banyaknya hal-hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan serta perlu dibenahi pada masa mendatang.

“Ceritanya ini mencoba memulihkan kembali semangat tahun baru agar terciptanya semangat baru, energi baru untuk menyongsong tahun depan yang lebih baik. Misalnya, di tahun ini banyak kesusahan-kesusahan yang belum teratasi kemudian kita benahi di tahun depan,” tandasnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Ratusan tokoh adat suku sasak mulai sadar betapa selama ini telah jauh ditenggelamkan oleh catatan-catatan palsu tentang sejarah bangsanya. “Piagam gumi sasak” yang diteken oleh 13 orang tokoh, adalah manifestasi perjuangan agar tiap-tiap bangsa harus merdeka dalam berbudaya.

Catatan sejarah mengenai leluhur masyarakat suku sasak banyak yang palsu karena keliru. Hal itu dibuktikan melalui penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Dr. M. Fajri, M.A., Ph.D selama kurang lebih 10 tahun. Sejarah bangsa sasak sering dikaburkan demi kepentingan penguasa, utamanya kaum kolonial yang pernah mampir mengeksploitasi alam raya.

Adapun, piagam yang ditandatangani oleh H.L. Azhar selaku pemban adat sasak, H.L Mudjitahid. L. Bayu Windia, TGH. Ahyar Abduh, Prof. Dr. Husni Mu’az, M.A., Ph.D, Dr. M. Fajri,M.A., Ph.D, Dr. H. Jamaluddin, M.Ag, Dr. L. Abdul Khalik, M.Hum., Drs. H. A. Muhit Ellapaki, M.Sc., Drs. H. Sudirman, M.Pd., Drs. Agus Faturrahman, Munzirin, SH., dan L. Ari Irawan, SE., M.Pd. Piagam tersebut menjadi deklarasi kemerdekaan berbudaya bagi masyarakat adat sasak.

“Piagam tersebut wajib dibacakan pada setiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan baik kesenian maupun kebudayaan,” tegas Ketua Dewan Kesenian M. Syahrul Qodri, M.Pd, Senin (28/12).

Kemunculan piagam tersebut dideklarasikan pada Sabtu (26/12) di Museum Negeri NTB. Dalam deklarasi kemerdekaan dalam berbudaya itu juga disampaikan orasi budaya yang tak kalah pentingnya.

Selanjutnya, inti sari dari piagam tersebut yakni tebaran semangat untuk berjuang bersama dalam menggali dan menegakkan jati diri

Akhir Tahun Okupansi Hotel Meluap

Pariwisata 2015 Lebih Buruk Ketimbang 2014 Mataram (Suara NTB) Tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel pada momentum akhir tahun selalu meluap.

Tren perkembangan industri pariwisata tahun 2015 ini lebih buruk ketimbang tahun 2014 lalu. Di Lombok, pariwisata resort menjadi tujuan utama para wisatawan.

Demikian penilaian yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier, beberapa saat menjelang on air di Radio Global FM, Selasa (29/12). Ia menegaskan, jika ada yang mengklaim pertumbuhan pariwisata tahun ini lebih baik dari tahun lalu maka itu adalah sesuatu yang keliru.

Dijabarkan, geliat pariwisata tahun ini justru lebih banyak libur. Utamanya sejak terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (SE-Menpan RB). Berikut diikuti dengan libur selama bulan

suci Ramadhan, kemudian libur saat munculnya peristiwa erupsi gunung Baru Jari anak gunung Rinjani.

“Akhir tahun ini okupansi hotel seratus persen full. Peak season dimulai sejak hari senin kemarin. Sayangnya, geliat perjalanan industri pariwisata tahun ini tidak lebih baik ketimbang tahun 2014 lalu,” bebernya. “Jika ada yang mengklaim, tahun ini justru lebih baik dari tahun 2014, itu ngawur hitungannya,” imbuhnya.

Keterpurukan sektor pariwisata, khususnya di daerah ini bermula ketika terbitnya SEMenpan RB. Surat edaran tersebut dinilai menghambat pertumbuhan wisata MICE, sebab adanya larangan bagi instansi pemerintah untuk berkegiatan di hotel. Selanjutnya, okupansi hotel juga dirasa menipis ketika timbulnya gejala alam yang tidak dapat dihindari. Beberapa waktu selama terjadinya erupsi, okupansi benar-benar menipis sehingga industri kepariwisataan mengal-

ami keterpurukan.

Sementara itu, momentum pergantian tahun seperti sekarang ini diibaratkan sebgai musim panen pada sektor pariwisata. Setiap lokal kamar hotel, kata Reza biasanya dihuni oleh 3 - 4 orang. Ini membutkitkan, angka kunjungan wisatawan selalu meluap di penghujung tahun.

“Ditempat kita hanya tersedia 123 kamar. Biasanya, setiap kamar terisi lebih dari dua orang, bisa tiga sampai empat orang,” bebernya.

Kecenderungan, wisatawan yang datang menyerbu daerah ini di akhir tahun hanya mencari hiburan. Terutama wisatawan domestik yang memanfaatkan momentum liburannya untuk bersafari.

“Kalau kita di Kota, kebanyakan mendapati tamu-tamu domestik. Enggak kayak di hotel-hotel semacam resort.

Meskipun, akhir tahun seperti ini di Lombok resort menjadi tujuan paling utama,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menggagas pesta hiburan kecil-

kecilan. Pesta hiburan sederhana namun berkelas dengan menyajikan pentas seni khususnya live musik.

“Di Sangkareang juga kan sekarang sudah tidak boleh mengadakan pesta hiburan. Pesta kembang api juga tidak boleh dilakukan. Kita hanya menggagas pertunjukan sederhana. Kerja tidak melelahkan tetapi pendapatan kita banyak,” katanya.

Disela-sela membahas agenda perayaan tahun baru, Reza membeberkan serapan anggaran yang diperoleh para pelaku pariwisata dari kegiatan MICE tidak mampu melampaui angka 70%. Angka serapan itu dinilainya tidak optimal karena tidak mampu mencapai 80%. “Tetapi tahun depan kita optimis, kalau dari Januari anggaran sudah bisa terserap dengan baik. Tahun 2015 serapan kita paling hanya mentok 60 sampai 70 persen,” tandasnya. (met)

masyarakat Sasak demi kedaulatan dan kehormatan budaya. Selanjutnya, berjuang bersama dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan khazanah intelektual bangsa sasak agar kejrnihan dan kemurniannya selalu terlindungi. Disamping itu, menggugah semangat pemuda-pemudi agar menegakkan harkat dan martabat karya-karya kebudayaan yang akan membawa bangsa Sasak menjadi bangsa yang mulia dengan menjunjung tinggi nilai religiusitas dan tradisionalitas.

Sebelumnya, Dr. M. Fajri M.A., Ph.D yang melakukan penelitian tentang sejarah bangsa Sasak menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Terutama para peneliti yang datang dari luar.

Kekeliruan itu disampaikan kepada masyarakat dan diyakini sebagai tafsir kebenaran.

Akibatnya, masyarakat utamanya suku Sasak kehilangan jati dirinya karena tidak memahami sejarah keluhuran yang sesungguhnya.

“Salah satu bukti, kelirunya pandangan masyarakat tentang mitos. Mitos sejatinya merupakan sebutan ilmiah bagi orang-orang terdahulu,” tutur peneliti tersebut.

Menurutnya dalam kajian linguistik komparatif, ilmu yang mempelajari sejarah serta perubahan struktur dan bunyi bahasa, kata ilmiah adalah turunan dari kata mitos.

Dirinya termasuk salah satu tokoh yang getol menolak penggambaran tentang citra orang sasak jika dilakukan oleh orang-orang barat. Terutama oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atau misi tertentu.

“Semisal kita mau bercermin. Masa iya, orang Sasak yang mau melihat dirinya harus meminjam kaca ke Bali, atau Jawa bahkan ke Belanda terdahulu untuk melihat wajahnya sendiri,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/ist)

RILIS - Sampul album Spiker Aktif yang direncanakan rilis tahun 2016.

Spiker Aktif Rilis Album Perdana Mataram (Suara NTB) Melalui liriknya, mereka merangkai sandi-sandi yang akan diterjemahkan oleh pendengar musik mereka. Dengan mengusung nama Spiker Aktif, mereka akan menampilkan kodekode dalam setiap lirik yang ada di album ini.

Itulah yang dijanjikan band beraliran grunge ini. Seperti yang dikatakan oleh Vokalis dan Gitaris Spiker Aktif, Qisie saat ditemui di sela-sela proses produksi album perdananya, Minggu (27/12) lalu. Saat ini, Spiker Aktif sedang dalam tahap produksi album perdana mereka, dengan tajuk Self Titled.

“Kami saat ini sedang menyiapkan album pertama kami.

Rencananya akan rilis tahun 2016,” ujar Qisie.

Band ini digawangi oleh lima orang. Qisie sebagai vokalis dan gitaris, Farhan di Bass, Aditya Echo di Gitar, dan Ichink sebagai Drumer. Menurut Qisie, musik Spiker Aktif terpengaruh oleh sejumlah band-band beraliran grunge dunia, seperti Sound Garden, Smashing Pumpkins, Nirvana, dan beberapa band beraliran grunge lainnya.

Seperti kebanyakan musik beraliran grunge, bercirikan cabikan gitar yang “kotor”, drum yang kuat, tempo kencang, dan penyampaian vocal. Dalam sejarahnya, grunge adalah genre musik rock alternatif yang diilhamkan dari punk hardcore, musik heavy metal, dan rock indie. Grunge diciptakan pada pertengahan-1980 oleh kumpulan pemusik yang berasal dari wilayah Washington, terutamanya dari daerah Seattle.

Album perdana Spiker Aktif akan diproduksi di bawah label Akarpohon Records, dengan seorang penyair Irma Agryanti Sekartaji sebagai Produser Eksekutif album ini. (ron)

Moving Art

Mencatat Perjalanan Kesenian di Lotim Mataram (Suara NTB) Sejumlah komunitas seni di Lombok Timur (Lotim) masih dianggap berjalan sendiri-sendiri dalam berkesenian. Itulah yang perlu menjadi perhatian, juga perlu adanya pencatatan dalam melihat perjalanan kesenian di Lotim.

Oleh karena itulah, Komunitas Balsem untuk Indonesia dan Komunitas Rabu Langit akan mengadakan pertunjukan dengan tajuk Moving Art, yang rencananya akan dihelat hari ini (30/12) di kediaman penyair Fatih Kudus Jaelani di Desa Bermi, Kecamatan Pancor, Lotim.

“Nantinya teman-teman perupa dari Komunitas Balsem untuk Indonesia akan melakukan pertunjukan dengan membuat mural,” ujar pengelola Komunitas Rabu Langit, Fatih Kudus Jaelani, dikonfirmasi Selasa (29/30).

Pembuatan mural atau karya seni rupa nantinya, para perupa akan berkarya secara langsung di tempat. Mereka akan melukis sesuai dengan apa yang hendak disampaikan oleh kegiatan ini, yaitu mencatat perjalanan kesenian di Lotim.

Tidak hanya pertunjukkan, kegiatan itu juga akan diisi sesi diskusi melihat perjalanan kesenian di Lombok Timur.

Mengambil tajuk Moving Art, kata Fatih, agar ke depan, kesenian terus bergerak ke berbagai tempat. Karena berkesenian tidak harus ada acara terlebih dahulu. Atau harus ada seremoni dahulu baru menghasilkan karya. “Kita berpindah dari keterbatasan ruang. Tidak terikat oleh ruang dan apresian, berkarya saja,” ujar Fatih. (ron)

Sajian ”Lezat” Pesta Seni Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Menjelang pergantian tahun besok, sudah bisa dipastikan bahwa akan banyak pentas seni pengisi panggung hiburan.

Para seniman atau musisi berkompetisi menciptakan sajian “lezat” pada pesta seni akhir tahun.

“Kita pengen menampilkan sesuatu yang orisinil. Orisinil dalam artian, karya – karya yang terbarukan. Besok akan ada Fire Dance teaterikan dari unsur teater. Juga akan kita tampilkan sebuah tarian yang berasal dari Kalimantan,” kata musisi yang sedang menggagas pertunjukan untuk perayaan tahun baru di Sheraton, Senggigi, Lombok Barat, Ary Juliyant, Senin (28/12).

Selain menampilkan atraksi – atraksi seni, ia bersama sejumlah kerabatnya akan menampilkan lagu lawas sasak berjudul “Gugur Mayang”.

Lagu yang merepresenta-

sikan kultur dan budaya masyarakat daerah ini akan dibawakannya dengan kemasan musik kontemporer.

“Ada dua nomor lagu lawas Sasak yang akan kita bawakan, satunya saya lupa.

Yang jelas lagunya akan kita aransemen dengan sisipan kreasi – kreasi ala kontemporer,” bebernya.

Awalnya, sebelum mengarah pada penampilan lagu – lagu lawas tersebut, untuk memeriahkan perayaan pergantian tahun nanti akan ditampilkan cilokaq kontemporer.

Namun, setelah muncul berbagai pertimbangan, akhirnya untuk mewakili citra kultur daerah ini ia menampilkan lawas tersebut. Hal itu dilakukannya juga dalam rangka mengusung cita – cita besar yang tertuang dalam wacana World Music. Wacana ini akan berlaku ke seluruh dunia untuk menampung setia jenis dari berbagai belahan dunia.

Ary Juliyant & Folk juga mengundang musisi – musisi luar untuk tampil memeriahkan perayaan tahun baru di

NTB. Salah satu musisi yang didatangkannya adalah Azis Saxsoul, pemain saxophone dari Bandung.

“Kalau pementasan tari tradisi dari Kalimantan itu dikurasikan langsung oleh koreografer Putu Ary. Mereka menggarap pertunjukan itu bersama rekan – rekannya di sanggar Move Art,” jelasnya.

“Itu selain kita datangkan pelaku – pelaku seni dari luar,” imbuhnya.

Kendati demikian, atraksi seni yang akan ditampilkan pada pesta akhir tahun nanti itu tetap diklaim sebagai pertunjukan yang sederhana oleh Ary Juliyant.

Dirinya memandang bahwa tidak ada sesuatu yang wah dari garapannya. Sekalipun, para penikmat hidangan yang disajikan olehnya menilai bahwa gagasan dan hasil kreativitasnya adalah suatu karya yang monumental. (met)

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 10

Idiom Wisata Halal Oleh:

Belum Mampu Atasi Sampah TAHUN 2016 mendatang, persoalan sampah harus menjadi perhatian kita semua. Sampah bisa menjadi bom waktu bila tidak ditangani dengan benar. Di Kota Mataram misalnya, sejumlah masalah timbul akibat persoalan sampah. Mulai dari bentrok antarkelurahan hingga aksi blokir jalan.

Masalah-masalah ini mengindikasikan belum beresnya penanganan sampah di Kota Mataram.

Mataram yang notabene ibukota provinsi juga belum mampu mengatasi persoalan sampah. Pelayanan angkutan sampah, salah satunya kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Volume sampah di Kota Mataram terus meningkat tiap tahun. Tahun ini volume meningkat menjadi 1.396 meter kubik per hari atau naik 46 meter kubik dari 1.350 meter kubik di tahun 2014.

Peningkatan sebesar 46 meter kubik per hari ini sama dengan lima sampai enam truk sampah yang harus diangkut ke TPA. Kota Mataram juga belum bisa memenuhi standar nasional terkait pelayanan pengangkutan sampah. Cakupan layanan persampahan yang merupakan standar nasional harus 70 persen sampah yang terangkut ke TPA. Sementara Kota Mataram baru mencapai 64,59 persen.

Atas persoalan tersebut sebetulnya sudah ada beberapa alternatif solusi yang diusulkan kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Alasan klasik yang selalu diungkapkan Dinas Kebersihan Kota Mataram atas ketidakmampuan mereka menangani persoalan sampah di Mataram, adalah kurangnya armada angkutan sampah berupa truk.

Selain menyetujui anggaran penambahan truk sampah sesuai dengan kemampuan daerah, Komisi III juga menyarankan kepada Dinas Kebersihan Kota Mataram agar menganggarkan penambahan uang BBM. Uang BBM ini dimaksudkan untuk menambah frekuensi angkut sampah oleh armada truk yang ada.

Dengan penambahan armada truk sampah ini ditambah dengan uang BBM, mestinya tidak ada lagi persoalan pada pengangkutan sampah. Sayangnya, sejauh ini, masalah terkait sampah masih sangat mudah dijumpai di Kota Mataram. Seperti bermunculannya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) liar seperti di Babakan, Kota Mataram. Kondisi ini sangat ironis mengingat di dekat TPA liar itu beroperasional RSUP NTB. Sehingga, langkah yang diambil oleh Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., dengan menutup TPA liar itu, dipandang sebagai solusi yang tepat. Penutupan TPA liar itu harus disusul dengan solusi lainnya. Seperti disampaikan Lurah Babakan Abdul Rauf, jangan sampai penutupan TPA liar itu justru menimbulkan persoalan baru, karena warga di sana tidak ada tempat untuk membuang sampah.

Pembangunan depo sampah, seperti kata Penjabat Walikota, memang merupakan langkah solusitif. Tetapi, pembangunan depo itu tentu tidak bisa langsung jadi.

Karenanya, sementara menunggu depo itu selesai, harus ada solusi cepat untuk mengatasi sampah yang muncul setiap hari. Misalnya warga diminta mengemas sampah mereka masing-masing kemudian diletakkan di depan rumah masing-masing. Kemudian sampah-sampah ini akan diangkat oleh petugas kebersihan. Hanya saja, petugas kebersihan harus konsisten melakukan pengakutan sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

Tidak itu saja, masih banyak titik-titik sampah yang harus menjadi perhatian Pemkot Mataram. Termasuk sampah-sampah yang ada di objek-objek wisata. (*)

EWASA ini NTB tiba-tiba berbicara wisata halal. Hal itu seiring dengan didapatkannya predikat The best halal tourism di tingkat internasional. Setelah diteliti lebih dalam ternyata Indonesia (baca: NTB) dapat dikatakan telat berbicara idiom wisata halal jikalau dibandingkan dengan beberapa tempat di luar negeri yang telah lebih dulu mengkomoditaskannya.

Sebut saja wisata halal yang diperkenalkan oleh Malaysia, Korea, yang menyiapkan pulau Senju sebagai destinasi wisata halal. Pemerintah Jepang juga tidak mau kalah dalam mengkomoditaskan wisata halal. Di samping itu ada tetangga dekat kita selain Malaysia juga berbicara mengenai wisata halal yaitu Singapura (Ma’ruf Farid: 2015) .

Jiakalau hal itu betul-betul telah dipersiapakan jauh-jauh hari oleh negara-negara yang disebutkan di atas maka alangkah ironisnya Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang mempunyai beragam potensi tidak mengembangkannya. Adakah masalah ini terkait dengan maraknya berbagai peristiwa akut yang menimpa bangsa Indonesia sehingga idiom yang semestinya bisa dipratekkan menjadi terbengkalai? Entahlah yang jelas di luar sana mereka sudah ramai berbicara tentang wisata halal lalu kemudian saat ini NTB khususnya baru saja memulai. NTB seperti baru bangun tidur, di mana di luar sudah bangun lebih awal.

Pantaslah kiranya masyarakat juga masih asing bilamana mereka dihadapkan pada sosialisasi awalawal mengenai wisata halal itu. Oleh sebab itu masyarakat harus mau membuka diri terhadap informasi yang membanjir di Era Teknologi Informasi saat ini. Bersyukurlah kemudian pemprov NTB kemudian melihat hal ini sebagai peluang yang cukup potensial dikembangkan, sehingga masyarakat NTB pun bisa mendengar idiom wisata halal kendatipun dikatakan telat. Andaikata pun idiom wisata halal sampai saat ini menjadi bahan yang terus diperdebatkan itu pertanda bahwa masyarakat peduli dengan wisata halal. Masyarakat berarti tidak statis namun dinamis dalam bersikap. Ini lebih baik daripada masyarakat adem ayem dalam arti tidak peduli dengan apa yang sedang dikerjakan pemerintah.

Di samping itu dengan masyarakat ramai memperbincangkan, memperdebatkan wisata halal maka secara automatis masyarakat (baca: pers) telah ikut mensosialisasikan wisata halal itu sendiri. Ini juga bisa berarti masyarakat terus-menerus mencari bentuk dalam rangka menghadapi dinamika atau tantangan baru. It is ok.

Jikalau di luar negeri telah berbicara wisata halal maka dipastikan idiom wisata halal bukanlah sesempit yang dibayangkan menjadi milik salah satu agama atau bangsa ras tertentu, melainkan idiom wisata halal bisa jadi adalah idiom universal. Oleh karenanya tentu saja halal di sini harus dimaknai sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh semua wisatawan.

Halal, berarti lingkungannya aman dari berbagai gangguan pencurian, penjamberetan dan perampokan.

Halal, berarti wisatawan merasa nyaman karena lingkungan yang terawat bersih, makanan yang higienis, kandungan alkohol yang tidak berbahaya, bebas narkoba dan seterusnya bisa dinisbahkan pada idiom wisata halal.

Jadi ketika berbicara wisata halal tidak berarti harus menjadi milik salah satu dari agama ataupun monopoli dari suatu bangsa ras tertentu.

Ahmad Efendi

(Transform Institute) Dengan demikian terbuka jalan lempang untuk mengembangkan wisata halal. Kalaupun kemudian sebagaian masyarakat kukuh berpendirian bahwa wisata halal adalah identik dengan adanya mayoritas penduduk memeluk agama tertentu (baca: Islam) hal itu tidak dapat kemudian menjadi alasan untuk menjegal pengembangan wisata halal. Jika ini yang terjadi maka alangkah tidak cerdasnya masyarakat karena negara-negara yang notabene tidak mayoritas berpenduduk muslim pun mengkomoditaskan idiom wisata halal. Alangkah tidak bertanggung jawabnya jika masyarakat memandang wisata halal ini dengan pandangan sentimentil jikalau di luar sana negara-negara lain telah membicarakannya dan bahkan mempratekkannya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah wisata halal ini bisa dipertanggungjawabkan urgensinya di era seperti saat ini? Atau apa urgensinya berbicara wisata halal bagi menghadapai tantangan ke depan? Pertanyaan terdahulu akan menjadi bahasan tulisan ini selanjutnya. Harapannya adalah masyarakat luas NTB khususnya bisa menerima sekaligus membanggakan idiom wisata halal tersebut.

Era Pasar Moralitas tertinggi ekonomipolitik di era keterbukaan pasar saat ini adalah liberalisasi ekonomi. Jika berbicara ekonomi di era dewasa ini dengan landasan teori strukturalisme sepertinya susah mendapatkan pembenaran di lapangan. Ini disebabkan karena yang menjadi sistem ekonomi masyarakat global adalah liberalisasi ekonomi itu sendiri.

Ini pun terus-menerus berjalan sampai masyarakat diperlihatkan dari jarak dekat dengan berlakunya pasar bebas antar negara ASEAN yang disebut pula dengan (Masyarakat ekonomi ASEAN) di awal 2016 yang sebentar lagi datang. Saat ini adalah era berdagang. Apapun yang bisa diperjualbelikan maka harus dikemas sebaik mungkin untuk dijual, karena arus barang keluar dan masuk bisa merambah wilayah negaranegara manapun tanpa batas.

Idiom wisata halal pun digarap dalam rangka menjawab sistem liberalisasi ekonomi itu. Maknanya bahwa apa pun yang menjadi peluang dan potensi yang bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi berlimpah haruslah segera dipersiapkan untuk menyambutnya. Jika tidak demikian maka dipastikan masyarakat bisa menjadi tertinggal di era penuh kompetisi kini.

Kerangka pikir di atas lebih dahulu dipraktekkan di luar negeri, sehingga tidak heran beberapa negara yang disebutkan di atas melihat wisata halal sebagai komoditas yang harus dikemas untuk di jual. Indonesia (Baca: NTB) bisa melakukan hal yang sama karena memang NTB mempunyai potensi sosial budaya yang lebih dari negara-negara lain yang daerah-daerahnya dijadikan destinasi wisata halal. NTB dengan masyarakatnya yang religius tentu lebih berpotensial (baca: comparative advantage) mengembangkan wisata halal tersebut.

Ini juga dihajatkan untuk membangun pariwisata yang lebih berperadaban ke depannya. Hal ini berdasarkan komentar majalah Economist yang dikutif oleh Mohtar Mas,oed, salah seorang guru besar Fisip UGM dalam bukunya yang berbicara mengenai Ekonomi Politik Pariwisata ....tourism corrupts the local culture, encourage prostitution, de-

RADIO

spoils environment,.....(the Ecomomist, 1989). Guna mengimbangi ekses negatif dari keberadaan pariwisata seperti yang digambarkan terdahulu di mana pariwisata dapat menyebabkan kebudayaan lokal menjadi tergerus, menumbuhsuburkan prostitusi dan terkadang merusak lingkungan itulah maka urgensi wisata halal itu tidak bisa tidak harus diusahakan sebagai salah satu pilihan.

Di samping itu dengan idiom wisata halal bagi masyarakat lokal akan bisa dijadikan sebagai internalisasi nilai-nilai guna masyarakat dapat mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat beriman dan berdaya saing. Masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokalnya tentu lebih dapat diharapkan daripada masyarakat yang kehilangan identitasnya oleh gempuran kebudayaan luar. Inilah tujuan akhir dari adanya idiom wisata halal.

Titik Balik Kendati idiom wisata halal ditonjolkan bukan berarti pariwisata yang selama ini dikembangkan mandeg. Semua akan berjalan.

Wisatawan dari negara mana pun akan selalu diterima oleh NTB dan Indonesia umumnya. Bahkan dewasa ini Indonesia sedang gencaragencarnya membebaskan puluhan negara untuk tidak menempelkan visa pada pasfornya. Artinya baik wisata halal maupun tanpa idiom halal akan tetap berjalan.

Dengan demikian akan ada fase baru bagi adanya interaksionisme simbolik antara Indonesia (baca: NTB) dengan masyarakat dunia. Maknanya bahwa walaupun pemerintah menawarkan destinasi wisata halal bukan berarti pemerintah maupun masyarakat NTB khususnya menjadi masyarakat yang eksklusif. Masyarakat NTB tetap akan menjadi masyarakat moderat sehingga hal itu pun akan menjadi hal yang positif bagi siapapun yang berkunjung ke NTB. Image yang terbangun pun akan menjadi lebih positif karena pihak luar dari manapun datangnya akan menterjemahkan bahawa: walaupun pemerintah dan masyarakat menjadikan idiom wisata halal sebagai cara baru membangun pariwisata bukan berarti masyarakat NTB tidak mengharagai orang luar yang berpariwisata ke NTB. Jadi tidak ada yang berubah kecuali mungkin akan adanya destinasi-destinasi khusus yang diformat sedemikian rupa bagi menyedot wisatawanwisatawan yang meghendaki wisata halal tersebut. Dengan demikian NTB tetap mempunyai citra baik (baca: mendunia) bagi siapapun.

Kata halal jika disetujui mempunyai padanan kata “boleh� dalam bahasa Indonesia. Maknanya bahwa halal adalah berasal dari bahasa luar (baca : arab). Dengan kata halal ini berasal dari bahasa arab maka seolah-olah idiom halal menjadi milik masyarakat muslim. Tentu saja tidak sesederhana itu dapat ditarik kesimpulan. Namun demikian jikalau memang tafsirnya bahasa arab adalah sama dengan bahasa warga muslim (baca: islam), mungkin juga ada benarnya.

Pada saat yang bersamaan bukan berarti wisata tanpa embelembel halal tidak bisa berjalan.

Nah disinilah letak positifnya pemerintah Indonesia (baca: NTB) menonjolkan wisata halal, karena idiom wisata halal ini akan menjadi cara baru bagi mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam rangka menghilangkan berbagai prasangka tentang kaum muslimin, jika memang wisata

halal tidak bisa tidak harus dilekatkan dengan masyrakat muslim. Ini adalah fase baru bagi terjadinya interaksionisme simbolik yang dalam pandangan Herbert Blummer (1962) mengatakan bahwa: interaksinonisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia.

Kekhasannya adalah manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain.

Dalam konteks hubungan yang lebih jauh seperti hubungan kaum muslim dengan Barat misalnya, di mana masyarakat Barat seringkali harus terjebak pada menafsirkan warga muslim pada perbuatan oknum-oknum tertentu seperti aksi kelompok terorisme dan kekerasan lainnya. Kondisi ini menjadi ganjalan bagi menjembatani (baca: membangun) saling pengertian yang dalam antara warga muslim (baca: Islam) dengan masyarakat barat. Ini yang ikut memperparah hubungan warga Barat dengan muslim yang seolah-olah masyarakat Barat (baca: pers) menggenaralisir warga muslim sebagai warga yang tidak toleran.

Dengan adanya idiom wisata halal diharapkan akan menjadi babak baru bagi terjadinya interaksi antara berbagai masyarakat wisatawan baik yang datang dari Barat maupun yang datang dari timur lainya. Harapannya agar masyarakat Barat sebanyak-banyaknya mengetahui informasi tentang warga masyarakat Indonesia (baca: NTB) sebagai masyarakat moderat yang tidak terwakili oleh aksi-aksi terorisme dan kekerasan lainnya yang seringkali dipelintir oleh kepentingan para politisi di barat untuk membangun sentimentil bagi dunia Islam.

Inilah kira-kira argumen yang bisa diberikan dalam rangka agar masyarakat NTB tidak buru-buru melihat idiom wisata halal sebagai sesuatu yang tidak mempunyai nilai lebih. Optimisme bagi membangun wisata halal yang sekaligus dihajatkan untuk membangun interaksi dengan seluruh masyarakat dunia baik di barat maupun timur lainnya. sejalan dengan itu juga tentu wisata halal menjadi salah satu pintu masuk bagi investor luar untuk berinvestasi di daerah NTB.

Akselerasi belanja APBN di NTB belum beres Publik berharap tak terulang di tahun 2016

*** 2016, tak ada kepastian penerimaan ASN Masyarakat jangan hanya berorientasi jadi ASN

***

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

Musorkot KONI Kota Mataram

Mohan Terpilih Secara Aklamasi Mataram (Suara NTB) Figur H. Mohan Roliskana ternyata masih mendapat tempat yang layak di hati jajaran kepengurusan KONI Kota Mataram. Buktinya, Ketua Umum Demisioner KONI Kota Mataram itu kembali dipercaya untuk memimpin KONI Kota Mataram.

(Suara NTB/fan)

MUSORKOT - (dari kanan) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, Wakil Ketua II KONI Kota Mataram, H. Mahmudin Tura dan Sekretaris Demisioner KONI Kota Mataram, Mansur, SH dalam pembukaan Musorkot KONI Kota Mataram di Mataram, Selasa (29/12) kemarin.

Hasil Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram yang digelar di Hotel Lombok Plaza, Selasa (29/12) kemarin memilih secara aklamasi H. Mohan Roliskana sebagai ketua umum KONI Kota Mataram periode 2016-2019.

“Sebanyak 26 anggota KONI Kota Mataram memilih secara aklamasi H. Mohan Roliskana,” ucap Sekum Demisioner KONI Kota Mataram, Mansur, SH menjawab Suara NTB. Musorkot KONI Kota Mataram yang dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 wita itu juga di-

hadiri Ketua Umum KONI Provinsi NTB, H. Andy Hadiyanto. Selain dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI Kota Mataram, Musorkot juga dijadikan ajang evaluasi kinerja KONI Kota Mataram periode sebelumnya. Dalam kesempatan itu kepengurusan sebelumnya memberikan laporan pertanggungjawaban.

Semua pihak yang terdiri unsur 26 pengurus cabang olahraga binaan KONI Kota Mataram sepakat memilih Mohan sebagai ketua. Tak ada satu pun pihak yang mencalonkan diri atau memiliki calon untuk maju sebagai Ketua.

Peserta musorkot menilai

Ridwan Juara Lari 10 K Elite Nasional Mataram (Suaa NTB) Pelari nasional asal NTB, Ridwan menjadi yang tercepat dalam lomba lari 10 K kategori Elite putra yang digelar dalam rangkaian HUT NTB ke 57 di Jalan Udayana Mataram, Minggu (27/12). Atlet kelahiran Sumbawa itu mengalahkan pelari nasional, Hamdan Sayuti asal Sumatera Barat (Sumbar) di urutan kedua, Abdul Haris dari Jawa Barat (Jabar) di posisi tiga dan Yan Bachtiar asal NTB di peringkat empat.

Pantauan Suara NTB di lokasi, lomba lari itu diikuti lebih dari 1.000 atlet. Ridwan keluar sebagai juara setelah mencatat waktu tercepat 33 menit, 19 detik, sementara juara dua Hamdan Sayuti mencatat waktu 33 menit, 28 detik, Abdul Haris mencatat waktu 34 menit, 38 detik dan Yan Bachtiar 37,36 detik. Berkat kemenangan itu Ridwan membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp 17,5 juta.

Ridwan yang diwawancara Suara NTB usai menerima trofi juara mengatakan catatan waktu yang dicetaknya di event tersebut bukankanlah catatan waktu terbaiknya. Bila dibandingkan dengan catatan waktu yang pernah diraihnya di event-event sebelumnya adalah 31 menit. Menurunnya catatan waktunya itu disebabkan karena waktu startnya yang terlalu kesiangan, sehingga cuaca saat itu cukup panas membuat tenaganya terkuras.

“Hasil catatan waktu saya belum maksimal, mungkin karena startnya kesiangan sehingga cuaca saat itu agak panas. Kalau saja startnya lebih pagi, mungkin saya bisa sampai finis lebih cepat lagi,” ucapnya.

Diakuinya catatan waktu terbaiknya di nomor 10 K bisa tembus 31 menit, namun karena start lomba agak kesiangan (07.30 Wita) membuat dia kepanasan. “Coba startnya jam tujuh mungkin saya bisa mencatat waktu lebih tajam lagi,” jelasnya seraya menambahkan bahwa meski catatan waktunya belum maksimal, namun demikian dia mengaku sangat senang bisa memenangkan lommba itu. Dan berhasil mengalahkan pelari-pelari nasional luar NTB. Sementara itu juara lombak 10 K di kategori elite nasional putri diraih Rini Budiarti dari DKI Jakarta dengan catatan waktu38 menit, 44 detik, disusul Yanita Sari asal Riau di peringkat kedua 39 menit,47 detik dan Novi Jayanti dari Jateng, 40 menit, 58 detik.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi menjelaskan Lomba Lari yang dilepas Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu mempertandingan lima kategori, yakni elite nasional putra, elite nasional putri, pelajar 5K putra, pelajar 5 K putri dan kategori umum 10 K. Ketua Umum KONI NTB,H. Andy Hadianto SH, juga ikut serta meramaikan lomba tersebut. Total hadiah mencapai Rp 200 juta, dan panitia juga memberikan door prize dengan hadiah utama berupa sepeda motor bagi peserta yang beruntung. (fan)

(Suara NTB/fan)

Ridwan

Hari Ini, Kejuaraan Menembak ”Mataram Open” Digelar Mataram (Suara NTB) Kejuraan Menembak “Mataram Open” akan digelar di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Selasa (30/12) hari ini. Selain melibatkan atlet NTB, kejuaraan itu juga melibatkan atlet Sulawesi Utara (Sulut), DKI Jakarta dan Bali.

“Peserta dari Sulut, DKI Jakarta dan Bali sudah hadir,” ucap Panitia Pertandingan (Panpel), Andik Budi Hariono saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (29/12) kemarin.

Di tempat yang sama Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta menjelaskan bahwa kejuaraan itu merupakan salah satu program yang digagas kemenpora dalam rangka pembinaan atlet muda di daerah. Perbakin NTB menggelar event itu dengan harapan melalui evant itu akan lahir atlet-atlet NTB yang mampu berprestasi di level nasional. Kejuaraan itu juga akan dimanfaatkan oleh Perbakin NTB sebagai ajang sosialisasi tentang bagaimana penggunaan senjata perbakin dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada atlet perbakin yang menyalahgunakan senjata olahraga menembak.

Selanjutnya kejuaraan yang memperebutkan hadiah piala, sertifikat dan uang pembinaan itu akan mempertandingkan 9 kelas, yakni pistol man junior/youth, pistol women junior/youth, rifle man junior/youth, rifle women junior/youth, rifle pompa so mixed, rifle pump SMP mixed, metal siluet, 15 meter, metal siluet open 25 meter dan metal siluet open 33 meter.

Hingga berita ini ditulis telah terdaftar 100 lebih peserta. Andik menambahkan, kejuaraan itu dibuka untuk umum. Itu artinya semua peserta bisa ambil bagian event itu. (fan)

Mohan mampu memimpin KONI dengan baik dan meningkatkan geliat serta prestasi olahraga di Mataram, sehingga Mohan pun dipilih lagi.

Setelah memilih ketua umum, rencananya pihak KONI Kota Mataram akan melanjutkan pembahasan tim formatur untuk menetapkan jajaran kepengurusan KONI Kota Mataram masa bhakti 2016-2019. “Penetapan tim formatur akan kita bahas besok ditempat yang sama (Hotel Lombok Plaza Mataram),” jelas Mansur.

Lanjutnya, melalui Musorkot ini juga nantinya bakal digelar pembahasan program

kerja. Mengingat, berbagai agenda perhelatan olahraga telah menunggu atlet dan pelatih Kota Mataram di tahun 2016. Misalnya saja perhelatan PON 2016 di Bandung Jawa Barat mendatang. KONI Mataram bertekad mendukung keinginan dan ikhtiar KONI NTB untuk mewujudkan target meraih 15 medali emas.

Ditanya soal kesiapan Mohan untuk memimpin KONI Kota Mataram, Mansur mengaku Mohan sangat siap. “Meski berhalangan hadir dalam Musorkot, Beliau mengatakan kepada kami kalau beliau InsyaAllah siap lahir batin memimpin KONI Mataram kembali. Beliau berhalangan hadir karena kebetulan putra beliau sedang sakit dan beliau harus mendampinginya. Kami juga dalam kesempatan ini meminta doa masyarakat Mataram,” jelas Mansur. (fan)

KE PUNCAK - Pengatur serangan Arsenal, Mesut Ozil, merayakan gol yang ia cetak ke gawang Bournemouth yang membawa Arsenal ke puncak klasemen sementara Liga Inggris, Selasa kemarin.

Jakarta (Suara NTB) Arsenal untuk sementara naik ke puncak klasemen Liga Utama Inggris usai menuai kemenangan 2-0 atas Bournemouth pada laga pekan ke-19 di Stadion Emirates, Senin.

Arsenal pun menambah perolehan poinnya menjadi 39 atau selisih satu poin dengan Leicester yang turun ke peringkat kedua dengan menyisakan satu pertandingan melawan Manchester City pada Rabu (30/12) dini hari WIB. Tottenham Hotspur juga naik ke peringkat ketiga berkat kemenangan tipis 2-1 atas Watford sehingga tim London itu mengemas 35 poin, atau memiliki poin sama dengan Manchester City yang turun ke peringkat empat karena kalah selisih gol.

Crystal Palace menjadi tim kejutan kedua setelah Leicester karena berhasil duduk di peringkat kelima usai menahan imbang Swansea 0-0 dengan perolehan 31 poin.

Manchester United yang hanya bermain 0-0 melawa Chelsea berada diperingkat enam dengan 30 poin, sementara West Ham terus mengikuti dari peringkat tujuh dengan 29 poin.

Liverpool yang baru akan berlaga melawan Sunderland pada Kamis (31/12) belum menemukan performa konsisten dengan berada di peringkat 10 dengan 27 poin sementara tim sekota Everton satu tingkat dibawahnya dengan 26 poin.

Chelsea secara perlahan berhasil merangkak naik ke peringkat 14 dengan 20 poin usai mencuri satu poin hasil imbang atas Manchester United. Tiga tim yang masih berkubang di dasar klasemen di antaranya Newcastle, Sunderland, dan Aston Villa yang baru merasakan satu kemenangan dari 19 laga yang telah dimainkan. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Delapan Laga Tanpa Kemenangan

Van Gaal Tegaskan Tidak akan Mundur dari MU Jakarta (Suara NTB) Manchester United (MU) memperpanjang catatan delapan laga tanpa kemenangan setelah bermain seri 0-0 melawan Chelsea pada Liga Utama Inggris pekan ke-19 di Stadion Old Trafford, Selasa dini hari kemarin.

Pelatih Manchester United Louis van Gaal pun menjadi sosok yang paling disorot atas catatan negatif Setan Merah yang saat ini berada di peringkat enam klasemen sementara dengan 30 poin, atau berada satu tingkat di bawah Crystal Palace.

Sebaliknya, tambahan satu poin dari kandang MU ini membuat The Blues merangkak naik ke peringkat 14 klasemen dengan 20 poin, atau naik satu tingkat dari posisi sebelumnya.

Alih-alih menyerah, Van Gaal justru optimistis akan tetap mendapat dukungan dari jajaran klub kendati Manchester United belum juga menghasilkan kemenangan pada delapan laga terakhir.

“Saya hanya bekerja dengan pemain dan Anda melihat bahwa para pemain berjuang untuk saya dan mereka berkinerja baik,” kata Van Gaal ketika ditanya soal masa depannya dilansir dari situs resmi Manchester United, Selasa.

“Bahkan setelah hasil ini, fans bertepuk tangan, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kondisi saya sedang sangat memprihatinkan,” katanya.

“Namun saya berkeyakinan penuh kepada dewan klub dan pemain. Ketika para pemain yang di bawah tekanan bisa memberikan kinerja seperti ini maka tidak ada alasan untuk bagi saya untuk mengundurkan diri,” jelas Van Gaal.

“Mungkin media ingin (saya mundur) tapi saya tidak akan melakukan itu. Ini bukan jawaban untuk bertahan, ini untuk memenuhi kontrak saya,” katanya.

Van Gaal pun memuji kerja keras timnya yang sepanjang pertandingan telah sangat berusaha dengan dua kali tem-

bakan yang membentur tiang gawang Chelsea. “Saya pikir itu adalah kinerja yang sangat baik tetapi Anda harus mencetak gol namun kami tidak,” kata pelatih asal Belanda itu.

“Kami membentur tiang dua kali ketika kiper telah terjatuh kemudian memiliki kesempatan besar di babak kedua dan dua penalti (yang tidak diberikan) - satu akibat handball, satu pelanggaran terhadap (Juan) Mata - tetapi tidak mendapatkan penalti,” keluh Van Gaal.

Bekas pelatih Bayern Muenchen itu menyebutkan bahwa kali ini timnya bermain lebih berani untuk menyerang daripada laga sebelumnya ketika dikalahkan Stoke.

“Kami tim yang dominan, kami menciptakan peluang, kami menembak ke gawang dan hanya memberikan tiga kesempatan.

Melawan tim sekelas Chelsea, dengan penyerang seperti itu, itu tidak buruk,” jelasnya.

Van Gaal kembali menurunkan kapten Wayne Rooney yang dicadangankan kala dikalahkan Skote City pekan lalu. MU nyaris unggul satu gol jika saja sepakan Juan Mata tidak membentur mistar gawang Chelsea yang dijaga Thibout Courtois pada menit 3. Sebaliknya, Chelsea juga memiliki peluang emas melalui tandukan John Terry menyambut umpan silang Willian pada menit 5, namun berhasil digagalkan De Gea. Setan Merah kembali gagal membobol gawang The Blues setelah sepakan Anthony Martial hanya membentur mistar gawang pada menit 16. Courtois berhasil menggagalkan tendangan bebas Wayne Rooney yang melesat keras dari jarak 25 meter pada menit 30. Skor 0-0 menutup babak pertama.

Pada awal babak kedua De Gea melakukan dua penyelamatan gemilang sekaligus dengan menepis tendangan Pedro yang disusul sepakan Azpilicueta pada menit 48. Aksi Ander Herrera yang bekerja sama dengan Martial juga tidak mampu menembus gawang

Courtois pada menit 56.

Van Gaal kemudian memainkan Memphis Depay untuk menggantikan Juan Mata pada menit 77. Tendangan Rooney setelah menerima umpan

hasil kerja sama Herrera dan Borthwick-Jackson pun melambung pada menit 86, skor 0-0 bertahan hingga laga usai.

Statistik Skysports mencatat MU unggul 66,7 berband-

ing 33,3 persen penguasaan bola namun hanya menghasilkan dua sepakan akurat sementar Chelsea mampu melepaskan tiga tendangan akurat. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MELESET - Tendangan gelandang Chelsea, Nemanja Matic meleset meski ia tinggal berhadapan satu-satu dengan kiper Manchester United, David De Gea, dalam laga yang berakhir tanpa gol, Selasa dini hari kemarin.

SUARA NTB

Rabu, 30 Desember 2015

Pemberdayaan Adalah Prasyarat untuk Menuju Kemandirian Masyarakat Desa (Suatu Harapan) Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram) PEMBERDAYAAN masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta menempatkan sumber daya melalui kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Masalah pemberdayaan masyarakat desa ini diatur dalam pasal 126 dari Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Pada ayat (1) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama, sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Jadi melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk memandirikan masyarakat desa tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, sebab pemberdayaan dilakukan melalui proses dan tahapan yang panjang. Sehingga masalah pemberdayaan ini tidak dilakukan oleh pemerintahan desa saja tetapi dilakukan juga oleh Pemerintah Jakarta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa itu sendiri serta pihak ketiga.

Untuk itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu sendiri? Apa arti pemberdayaan? Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “empowerment� yang berasal dari kata “to empower�. Menurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung pengertian yaitu: (1)To give power atau to give authority yang berarti memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

(2)To give ability atau enable yang berarti usaha untuk memberi kemampuan atau kemandirian.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu istilah yang muncul bersamaan dengan adanya kesadaran sehingga diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada era globalisasi dan transparansi ini, masalah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat semakin banyak dibicarakan pada forum-forum diskusi yang diselenggarakan pemerintah dalam upaya mengembangkan kemandirian masyarakat suatu desa.

Adapun salah satu indikator kemandirian masyarakat desa adalah kemampuan dan kebebasan yang dimiliki untuk membuat pilihan yang baik dalam menentukan dan memperbaiki kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat desa memiliki keterikatan erat dengan sustainable development di mana pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu persyaratan utama. Untuk itu dapat kita ibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat desa menuju suatu keberlanjutan secara ekonomis sosial dan ekologi, yang dinamis dalam lingkungan strategis yang dimiliki masyarakat lokal.

Oleh karena itu dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention, yang artinya sifat tersebut tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat desa untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang

paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa, adalah pola pemberdayaan yang sifatnya bottom-up intervention yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahan serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya kebersamaan.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta, Pemerintah Provinsi, dengan pemerintah Daerah antara lain dalam hal mencapai kemandirian adalah: 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa.

3. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan nilai kearifan lokal.

Sebagai suatu contoh: Besaran dana yang digulirkan dalam rangka pemberdayaan yang telah disalurkan oleh Pemerintah untuk tahun 2015 berkisar antara Rp 700 juta hingga Rp 1,4 miliar yang diterima bertahap ke semua desa di Indonesia dengan kriteria dalam persyaratannya yaitu berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan di wilayah desa tersebut.

Khusus di NTB, merujuk perhitungan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), alokasi Dana Desa yang diterima itu berkisar Rp 400 juta untuk setiap desa.

Hal ini tentu menjadi pemikiran, apakah dengan alur dana sebesar yang telah dianggarkan akan membuat rantai pembinaan dapat berkelanjutan setiap tahunnya, sehingga masyarakat desa melalui pemberdayaan akan mandiri? Sebab konsep dan target pemberdayaan desa yang dimaksudkan adalah keinginan untuk mengubah kondisi secara sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom.

Dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin di desa yang merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri.

Masyarakat miskin diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar.

Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people cen-

tered participator empowering and sustainability.

Mengingat pemberdayaan termasuk masalah yang cukup pelik, maka pelaku pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian masyrakat desa dilakukan bersama oleh Pemerintah Jakarta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga. Hal ini tidak dapat disangkal lagi walaupun strategi pembangunan perdesaan di Indonesia masih berbau sentralistik dan birokratis, tetapi strategi pemerintah telah berhasil dalam menaikkan taraf hidup masyarakat perdesaan. Sehingga hal ini harus terus didukung oleh setiap anggota masyarakat di mana saja.

Apabila kita menyetujui arti dari kemandirian masyarakat desa dalam konteks pembangunan perdesaan itu tidak hanya perimbangan pembiayaan pembangunan, tetapi juga perimbangan kekuatan antara masyarakat perdesaan dan negara dalam hal menentukan tujuan dari perubahan sosial, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep kemandirian ini? Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengubah beberapa persepsi yang saat ini masih dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan aparatnya, yang menjadi dasar hubungan mereka dengan masyarakat perdesaan harus ditinggalkan, dan yang perlu disepakati bersama antara lain: 1. Perubahan yang harus dilakukan pada aparatur negara terhadap makna dan fungsi dari kekuatan. Kekuasaan tidak hanya berarti hak untuk mengatur saja tetapi juga membantu masyarakat desa memecahkan problema-problema pembangunan yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri selama ini.

2. Pemerintah Jakarta harus melepaskan persepsi yang selama ini ada di kalangan negara dan aparatnya bahwa sistem panutan adalah ciri khas dari masyarakat perdesaan. Persepsi seperti ini telah berakar di hati rakyat dan hanya memperkuat tradisi sentralistik dalam proses pembangunan sebab sejak periode yang lalu sistem panutan hanya muncul dalam masyarakat desa karena mereka tidak diberi kesempatan untuk secara otonom menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi sistem panutan merupakan akibat dari keterbelakangan dan bukan merupakan suatu aset kultural yang dimiliki pemerintah.

3. Perlu adanya paradigma baru di kalangan negara dalam kabinet kerja saat ini, bahwa desa-desa di seluruh Indonesia sifatnya sangat pluralistis baik dari segi ekologis dan adat istiadatnya. Usaha pemerintah untuk melakukan hal yang menyangkut proses pembangunan perdesaan di Indonesia sebagai satu keseragaman merupakan persepsi yang harus diubah.

Satu yang saat ini harus dilihat pentingnya adanya budaya lokal sebagai suatu aset dalam pembangunan dan bukan sebagai hambatan dalam membangun tetapi di pandang sebagai modal. Dengan demikian pembangunan desa mandiri tidak dapat lepas dari ada atau tidak adanya kelas yang disebut kelas menengah ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu siapakah yang disebut kelas menengah?

Siapa yang mengisi kekosongan kelas menengah? Apakah kelas tersebut hanya sebagai penggerak pembangunan? Semua itu dalam bentuk pertanyaan. (*)

Halaman 12

Geopark Rinjani Lombok dalam Pembangunan Nusa Tenggara Barat Misbahib Haraha ST,MT; Ketua DPH Geopark Rinjani Lombok dan Anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Cabang NTB misbahibharaha@gmail.com GEOPARK merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Konsep ini merupakan konsep pengembangan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin sehingga dalam pengembangannya perlu sinergi seluruh pihak. Konsep geopark menjadi salah satu solusi khususnya penyediaan ruangruang terbuka yang berfungsi sebagai taman dunia yang pemanfaatanya disinergikan antara fungsi Geologi (geodiversity), Hayati (biodiversity), dan Budaya (cultur diversity).Tujuan dari Geopark adalah Menciptakan Nilai-Nilai Kebersamaan (Shared Values) Dalam Mengelola Alam Dan Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Geopark Dunia yang dikenal dengan Global Geopark Network diinisiasi oleh UNESCO sejak 2004 dan saat ini sudah memiliki anggota di 33 negara dengan jumlah GGN sebanyak 120 Geopark. Indonesia diwakili oleh Geopark Batur (Bali) dan Geopark Gunung Sewu (Gunung Kidul-Wonogiri-Pacitan). Peluang yang dapat dimanfaatkan dengan tergabung menjadi bagian dari GGN adalah promosi yang terlink keseluruh anggota GGN dan website dari UNESCO. Geopark Rinjani Lombok saat ini masih berstatus Geopark Nasional dan di tahun 2015-2016 ini sedang diajukan ke UNESCO untuk bisa menjadi bagian dari GGN. Upaya menjadikan Geopark Rinjani sebagai bagian dari geopark dunia akan memberikan kemanfaatan untuk pengembangan Gunung Rinjani dan masyarakat sekitar Gunung Rinjani (geosite) baik dari sudut pandang pelestarian geologi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Hal pokok pengembangan Geopark adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga diharapkan dengan Geopark masyarakat dapat lebih memahami akan lingkungannya sehinga menumbuhkan sikap proteksi dan konservasi yang selanjutnya dengan suatu sistem manajemen yang baik akan didapatkan hasil dari keberadaan alam dalam bentuk kesejateraan, hal ini yang menjadikan alam akan memiliki nilai tambah dengan pengelolaan yang baik.

Potensi Geopark Rinjani Lombok dari yang sudah diidentifikasi terdiri dari 22 situs Geologi (Geo harritage), 8 Situs Biologi (Bio herritage), dan 17 situs budaya (Culture Harritage). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dukungan pengembangan Geopark Rinjani Lombok juga telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan kerjasama dan sinkronisasi program guna mendukung Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan Geopark Rinjani Lombok perlu banyak di munculkan, sehingga masyarakat akan menerima manfaat dari keberadaan geosite disekitar lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat perlu ada pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Hal ini untuk melatih bagaimana mengemas suatu kegiatan disekitar geosite menjadi kegiatan yang menarik dan dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi, sehingga peluang multiplier effect dari kegiatan wisata berpotensi menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Hal-hal yang mendukung Geopark Rinjani menjadi GGN diantaranya : 1) keberadaan Geodiversity, biodiversity, dan culture diversity yang memiliki nilai tinggi dan layak dilindungi 2) potensi wisata alam lain di Pulau Lombok yang banyak dan menarik, 3) Dukungan Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Daerah). Sedangkan hal-hal yang masih menjadi kendala diantaranya : 1) pemahaman nyang masih minim tentang Geopark baik dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat akibat sosial-

isasi yang kurang intensif, 2) Prasarana penghubung dan sarana pendukung yang masih kurang memadai pada geosite, 3) masih minimnya sinkronisasi program pembangunan oleh Pemerintah (Provinsi dan daerah) guna mendukung pengembangan geopark. Keterkaitan lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Geopark Rinjani Lombok dan Tata Ruang Di pandang dari sisi tata ruang, ada keterkaitan kuat antara Geopark dengan Substansi di dalam Tata Ruang. Pada tata ruang diatur didalam Rencana Penataan Ruang, ditetapkan kawasan konservasi, lindung, dan Budidaya. Geopark juga memberikan rekomendasi situs atau kawasan yang memiliki nilai geologi dan biologi yang diharapkan untuk di konservasi/ dilindungi karena memiliki nilai tinggi, sehingga rekomendasi tersebut dapat memberikan informasi bagi tata ruang dalam menetapkan rencana pola ruang.

Saat ini sudah diidentifikasi beberapa geosite penting yang masih belum masuk di dalam tata ruang sebagai kawasan konservasi, seperti situs geologi tanaq beaq yang memberikan informasi singkapan sejarah meletusnya Gunung Samalas yang lengkap tetapi eksisting merupakan kawasan tambang dan terancam hilang jika tidak di lindungi. Sedangkan didalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah masih belum memasukkan sebagai fungsi konservasi/lindung. Situs yang lain seperti gili sulat, gili lawing, gili kondo, gili bidara,dll.

Keterhubungan dengan tata ruang lainnya adalah dalam pengembangan prasarana jalan menuju geosite-geosite tersebut karena akan memberikan nilai ekonomis dari pengelolaan geosite sehingga membutuhkan prasara-

na yang baik 2. Geopark Rinjani Lombok dan Pariwisata Geopark juga merupakan konsep pengembangan pariwisata yang melengkapikonsep green tourism dan eco tourism.

Hal ini jelas penting karena Provinsi NTB merupakan wilayah yang identik dengan pariwisata, dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah.Keberadaan geopark Rinjani Lombok akan menambah variasi wisata untuk wisatawan sehingga diharapkan menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakat.

3. Geopark Rinjani Lombok dan Pemberdayaan Masyarakat Peran masyarakat dalam pengembangan Geopark Rinjani Lombok perlu lebih ditingkatkan, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengerti dan memahami serta menjadikan geopark sebagai sarana dalam peningkatan pendapatan.

Rencana tahapan Geopark Rinjani Lombok dalam menyiapkan Geopark Rinjani Lombok sebagai Geopark Dunia adalah melalui tahapan sebagai berikut :1) Melengkapi 11 Kriteria Geopark Rinjani Lombok menjadi GGN, 2) Membangun One Stop Information Geopark Rinjani Lombok, 3) Menyusun Pedoman dan arahan Pengelolaan Geopark Rinjani Lombok, 4) Menyusun Rencana Pengembangan Geopark Rinjani Lombok yang melibatkan multipihak, 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Geopark Rinjani Lombok, 6) Mendorong dan mendampingi tumbuh dan berkembangnya lembaga masyarakat di sekitar geosite, 7) Menjembatani perencanaan dan pelaksanaan di deliniasi Geopark Rinjani Lombok. (*)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 30 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB

Rabu, 30 Desember 2015

Bidang BTKP

Halaman 14

Bidang Pemuda dan Olahraga

Cabor Karate Meraih Medali Perunggu dalam POPNAS 2015 di Bandung Penyerahan Hadiah Pemenang Mobile Edukasi dan Festival Video Edukasi

REFLEKSI PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA A.CAPAIAN INDIKATOR MAKRO BIDANG PENDIDIKAN Hasil penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), menurunnya Angka Putus Sekolah (DO), meningkatnya Angka Melanjutkan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf.

Semua indikator mengalami peningkatan dan hampir semua melampaui target RPJMD 2013 – 2018.

Perkembangan indikator makro bidang pendidikan seperti tertuang dalam tabel berikut:

3. Rata-rata lama Sekolah

Menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015, Dikpora NTB menggelar Kuis Ki Hajar yang diikuti ratusan siswa dari perwakilan 10 kabupaten/kota di NTB.

Cabor Pencak Silat meraih medali Emas dalam POPNAS 2015 di Bandung

Bidang Dikdas

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun keatas Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 baru mencapai 7,49 tahun, naik 0,35 tahun dari tahun 2013.

Rata-rata Lama Sekolah untuk Laki-laki lebih tinggi dengan perempuan, masing-masing 8,12 tahun dan 6,93 tahun.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota

Pencapaian Indikator Kinerja Cabor Tinju Wanita meraih Medali Emas dalam POPNAS 2015 di Bandung

4. Indeks Integritas Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Tahun 2015

Juara III (perunggu) FLS2N tahun 2015

Terdapat 8 sekolah (SMP dan SMA) yang terpilih dan di undang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai sekolah-sekolah dengan Indeks Integritas tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2015 yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Sumbawa Besar, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan SMPN 1 Selong.

Kedelapan sekolah tersebut secara langsung menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo, bersama dengan 503 sekolah lainnya se-Indonesia.

*)Data BPS

1. Angka Putus Sekolah/Drop Out (DO)

♌ Angka Putus Sekolah/Drop Out (DO) pada tahun

O2SN tahun 2015 cabang Olahraga Catur Pria

2014/2015 sebesar 0,18% untuk SD/MI, 0,45% untuk SMP/MTs dan 1,29 untuk SMA/MA/SMK, menurun masing-masing 0,01%, 0,02% dan 0,18% untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/ MA/SMK.

Cabor Voli Pasir Putra meraih Medali Emas dalam POPNAS 2015 di Bandung

Bidang Dikmenti

Grafik Angka DO Provinsi NTB Masing-Masing Jenjang Pendidikan Tenaga pendidik berprestasi dan berintegritas asal NTB foto bersama Presiden Ir. H. Joko Widodo

Tenaga pendidik berprestasi dan berintegritas seIndonesia foto bersama Mendikbud Anies Baswedan

2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Penduduk usia 15 tahun keatas Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 adalah 86,98%. Angka Melek huruf tertinggi adalah di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa barat dan Kota Bima, masing-masing 96,42%, 94,45% dan 93,59%. Sedang Angka melek Huruf terendah di Kabupaten Lombok Tengah yaitu 78,49%.

Muh. Rifqi hamdani asal SDN 1 Sembasan Sumbawa memperoleh medali perunggu (Juara III)dan Hadi Hudati Awwari asal SDN 2 sebasan sumbawa juga memperoleh Juara III dalam Olimpiade Sains Nasional 2015 yang diselenggarakan di Yogyakarta

Ludfia Ida variani saat mengikuti Lomba Kreativitas guru dalam pembelajaran jenjang Dikmen PKLK kata kunci Teknik Perpaduan BiMaBi, kemampuan bahasa lisan tunarungu

Bidang PK-LK

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota

Pemilihan guru berprestasi

Bidang Paudni

Kemah Pramuka pendidikan karakter bagi guru SMA se-NTB di Batu Kumbung Lingsar Lombok Barat

Deklarasi Provinsi NTB sebagai provinsi penyelenggara pendidikan inklusif

Juara Umum Nasional FLS2N 2015 Bidang PK LK Dikdas

Pimpinan Lembaga Kursus asal NTB (LP3I Juara Harapan II dan LKP Dende Juara Harapan III) Tingkat Nasional

Kawah Kepemimpinan Pelajar

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 30 Desember 2015

Akselerasi Belanja APBN di NTB Belum Beres Dari Hal. 1 ‘’Ini artinya, selama dua bulan pertama pemerintah belum kerja,’’ sindirnya.

Berdasarkan perhitungan yang dibuatnya, selama Maret, belanja APBN di NTB baru mencapai 7,17 persen.

Mencapai 10,81 persen di bulan April, 15,27 persen di bulan Mei, 22,46 persen di bulan Juni, 30,29 persen di bulan Juli. Kemudian, 37,11 persen di bulan Agustus, 46,81 persen di bulan September, 56,87 persen di bulan Oktober dan baru mencapai 67,53 persen di bulan November. Hingga tanggal 29 Desember kemarin, realisasi belanja APBN di NTB baru mencapai 87,17 persen.

Taukhid menilai, pola belanja yang demikian bukanlah pola belanja yang sehat. Sebab, uang yang demikian besar hanya berputar dalam waktu singkat. ‘’Kalau seperti sekarang, semua orang bayar, tanggal 30 atau 31 misalnya, Rp 1 triliun uang yang keluar.

Tapi ekonomi kita nggak sanggup bergerak memutar uang itu dalam sehari,’’ ujarnya.

Ia berharap, tahun 2016 mendatang belanja pemerintah di NTB bisa memberikan peran lebih maksimal dalam mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah ini. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sejumlah terobosan.

Misalnya, sesuai anjuran

Presiden, proses pengadaan barang sebelum tahun anggaran sudah bisa dimulai saat ini juga.

“Sudah bisa pembuatan kontraknya, tapi nanti diteken pada saat sudah masuk tahun anggaran,” ujarnya. Ia mengharapkan setelah kontrak-kontrak itu dirampungkan, langsung diunggah ke dalam sistim Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

“Dengan demikian, Kementerian Keuangan akan tahu berapa kontrak-kontrak yang sudah dibuat kementerian dan disiapkan uangnya. Uang muka harus dibayar berapa, termin pertama berapa, kedua berapa dan sebagainya,” ujarnya.

Jika model tersebut berjalan dengan baik, Taukhid meyakini akan lebih banyak uang APBN yang bergulir di awal tahun. Ia menilai sudah cukup baik jika belanja APBN di NTB pada Januari 2016 bisa mencapai 5 persen dari total pagu.

Ia mengutarakan, tahun 2015 sebenarnya merupakan tahun perdana penerapan sistim SPAN secara menyeluruh. Namun, selain karena baru diberlakukan pada Februari 2015, ia menilai aparatur pengelola keuangan sepertinya belum familiar dengan sistim tersebut. (aan)

Kejaksaan Maksimalkan Empat Kasus Baru Dari Hal. 1 Menurut Sutapa, penyelidikan kasus yang sudah masuk pengumpulan dokumen kontrak itu masih terkendala ahli konstruksi untuk menghitung volume. Pertimbangan lama koordinasi dengan ahli itu, membuat tindaklanjut penanganan proyek bernilai Rp 4 miliar tahap pertama ini tersendat, sehingga berlanjut tahun 2016 mendatang.

Di bagian lain, ada juga penyelidikan diawali puldata pulbaket untuk proyek Jalan Lingkar Gili Trawangan. Bahkan tim intelijen Kejati NTB sudah turun cek fisik.

Laporan yang sudah masuk dan ditindaklanjuti lainnya, terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Lombok Barat (Lobar). Juga untuk proyek ini sudah dilakukan cek fisik awal untuk 300 lebih titik pemasangan PJU sejumlah ke-

camatan di Lobar.

Ditambahkan juga, terkait proyek Jalur Trekking Rinjani yang kerap menjadi sorotan karena belum juga disentuh. Menurut Sutapa, kendalanya masih seputar ahli dari akademisi, sehingga akan diupayakan tahun depan. Terakhir soal laporan dari Taufik Budiman, SH, terkait penggunaan bahan bakar solar di PLN Wilayah NTB, diidikasikan merugikan negara ratusan miliar.

Sejumlah kasus itu diakui Sutapa penanganannya mengalami sejumlah kendala.

Mengulas pernyataan Aspidsus, Suripto Irianto sebelumnya, bahwa kendala salah satunya dari ahli yang belum punya kesempatan dilibatkan dalam cek fisik. “Namun sejumlah masalah itu akan coba diselesaikan tahun depan,” tegasnya. (ars)

2016, Tak Ada Kepastian Penerimaan ASN Dari Hal. 1 Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pendataan formasi-formasi yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu pemerintah pusat meminta hal tersebut. ‘’Kita sedang lakukan pendataan untuk formasi. Berapa yang kita butuhkan, itu yang sedang didata,’’terangnya.

Sementara itu, untuk pegawai Pemprov NTB yang pensiun tahun depan, Hariadi mengatakan jumlahnya cukup

banyak. Namun ia tak menyebutkan angkanya secara pasti. ‘’Yang jelas ada banyak yang pensiun. Kemarin karena tertundanya pensiun, ada perpanjangan usia pensiun dua tahun itu.

Sehingga banyak yang pensiun tahun 2016,’’ katanya.

Sesuai dengan UU ASN, batas usia pensiun PNS eselon III ke bawah diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan untuk PNS eselon II dan I dari 58 tahun menjadi 60 tahun. (nas)

Pariwisata Itu Alamiah Dari Hal. 1 Ali BD meyakini, interpretasi syariah itu tidak bisa ditempatkan pada pariwisata. Pasalnya, wisata itu bukanlah syariah.

Terkecuali, objek wisatanya mengedepankan konsep-konsep syariah baru dibenarkan.

Selanjutnya ditegaskan, pariwisata bukanlah induk dari pembangunan suatu daerah. Adapun ukuran kemajuan pembangunan pariwisata itu dilihat dari berapa banyak orang yang bisa bekerja di sektor jasa pariwisata. Bagaimana kemajuan inftrastruktur

dan pendapatan yang masuk dari sektor pariwisata. ‘’Bukan berapa miliar yang yang dikeluarkan untuk promosi,’’ kritiknya.

Kegiatan promosi Gunung Tambora Menyapa Dunia dipertanyakan selama ini apakah sudah dapat menghadirkan berbondong-bondong turis? Prinsip bagi Ali BD, orang datang berinvestasi izin bangun hotel .

Jika benar serius diberikan izin dan jika tidak maka izin dicabut. “Jadi tidak usah bertele-tele,’’ pungkasnya. (rus)

Razia Terompet ’’Kitab Suci’’ Dari Hal. 1 Isi perintah Kapolda itu dibenarkan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tribudi Pangastuti, MM. ini tidak lepas dari merebaknya keresahan di tengah masyarakat, setelah beredarnya terompet dengan lapis sampul kitab suci. “Yang diamankan pertama kali di Lombok Timur. Sekarang di masing masing Polres sedang berlangsung razia,” kata Tribudi kepada Suara NTB, Selasa sore kemarin.

Razia ditekankan agar lebih teliti saat memeriksa terompet yang banyak dijual di pinggir jalan di kabupaten dan kota se NTB. Jika menemukan bahan kertas terompet yang berlafaz kitab suci, harus segera disita meski pedagangnya menolak.

Ini menurutnya, demi menjaga jangan sampai ada gangguan kamtibmas lebih luas.

Menurut Tribudi, terompet ini dipastikan tidak diproduksi di NTB, melainkan di luar daer-

ah. Hasil produksi itu, kemudian menyebar menjadi produk khas untuk meramaikan malam pergantian tahun. Namun fatalnya, ada sampul kitab suci.

Ciri- cirinya, sampul kitab itu didominasi warna hijau, melapisi bagian ujung terompet. Sehingga sangat terlihat jelas ada lafaz kitab suci tertentu di kulit luar.

Kepada masyarakat diminta waspada dan tidak membeli jika menemukan terompet jenis ini. “Atau segera lapor polisi jika menemukan,” tegasnya. Kepada penjual, juga harus melakukan hal sama. Tapi pihaknya menjamin, mereka tidak akan diamankan, melainkan disita dagangannya.

Kepada masyarakat, diharapkan tidak terhasut dengan peredaran terompet terlarang itu, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah ini ke kepolisian. (ars)

Halaman 15

BKKBN Intensifkan Sosialisasi Perencanaan KB Mataram (Suara NTB) Saat ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dengan perencanaan Keluarga Berencana (KB). Setidaknya saat ini NTB memiliki 1.068.573 Pasangan Usia Subur (PUS). Sehingga kecenderungan untuk memiliki anak lebih tinggi.

Sebelumnya peserta KB di NTB sebanyak 114.976 per September 2015. Pengguna KB yang aktif sebanyak 804.252 orang. Sementara untuk pengguna alat kontrasepsi baru sebanyak 110.275 orang. Alat kontarsepsi yang paling banyak digunakan adalah implan sebanyak 19.422 aseptor.

“Kita memang mengurangi penggunaan kontrasepsi yang non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti kondom maupun pil. Namun sebaliknya, kita lebih tekankan penggunaan yang MKJP seperti implan, IUD, MOW, dan MOP. Agar dapat digunakan dalam jangka panjang, tapi saat ini pengguna non MKJP jaubh lebih banyak,” ungkap Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi NTB Setya Budi Irianto, SE kepada Suara NTB, di Mataram.

BKKBN tidak melarang pasangan yang baru menikah untuk memiliki anak, namun harus dilakukan dengan perencanaan yang matang.Apalagikasusperkawinan di usia dini saat ini masih cukup tinggi. Oleh sebab itu BKKBN telah melakukan antisipasi dengan membagikan alat kontrasepsi ke-

pada masyarakat untuk menekan kehamilan terutama pada pasangan yang menikah pada usia dini.

PUS terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 295.154 pasang. Selanjutnya adalah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat masing-masing sebanyak 233.396 dan 146.615 pasang.

Selanjutnya adalah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa masing-masing sebanyak 90.187 dan 89.066 pasang. Sementara untuk Kota Mataram dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 69.970 dan 50.949 pasang. Selanjutnya adalah Kabupaten Dompu dan Kota Bima masing-nasing sebanyak 48.377 dan 22.336 pasang.

Terakhir adalah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 22.336 pasang. Sementara dari jumlah itu yangmenggunakanalatkontrasepsi sebanyak 72,68 persen atau sebanyak 776.604 pasang.

BKKBN sudah memberikan alat kontarsepsi kepada peserta KB baru sebanyak 110.275 atau sebanyak 95,91 persen hingga bulan September. Sasaran pasangan usia subur yang diberikan alat kontrasepsi adalah pasangan yang menikah di usia yang relatif muda atau yang berada di bawah 21 tahun tahun.

“Dalam usia subur itu kemungkinan untuk hamil lebih tinggi. Sebenarnya yang diatur oleh KB itu adalah jarak kehamilan setelah melahirkan. Jaraknya jangan terlalu dekat karena itu memengaruhi kondisi kesehatan baik ibu maupun anak,” kata Setya Budi. (lin)

(Suara NTB/ars)

SILATURAHMI - Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) yang juga Manager Santika Hotel Mataram, Reza Bovier (paling kiri) bersama tim, Selasa (29/12) kemarin bersilaturahmi ke Harian Suara NTB. Sebelumnya, Reza dengan timnya dari Santika Hotel Mataram menggelar dialog interaktif di Radio Global FM Lombok. Reza diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kanan).

Amankan Tahun Baru, Polda NTB Siaga 1 Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB meningkatkan kewaspadaan jelang perayaan pergantian tahun, dari 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2016 mendatang. Pengamanan berlapis dilakukan dalam wujud siaga 1.

Siaga 1 ini merupakan perintah langsung dari Mabes Polri, kemudian ditindaklanjuti Polda NTB, dengan memaksimalkan peran dan fungsi pengamanan masing - masing Polres. Menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj.Tribudi Pangastuti, MM, siaga 1 ini merupakan

Fauzan Khalid Diusulkan Jadi Bupati Lobar Dari Hal. 1 Jika ada upaya kasasi, jelasnya, maka tentunya pengusulan ini menunggu putusan hukum kasasi dari MA. Jika selama 14 hari ke depan setelah bersangkutan menerima putusan dan H. Zaini Arony tidak melakukan upaya kasasi, maka otomatis Fauzan akan diusulkan oleh gubernur ke Mendagri sebagai bupati.

Sementara pihak keluarga yang diwakili Muazzam Fadli masih mikir-mikir untuk melakukan kasasi. Dalam hal ini, ujarnya, pihak keluarga sedang membahas dengan tim pengacara terkait tindakan hukum selanjutnya.

Selain itu, pihak keluarga belum menerima putusan banding PT Tipikor Denpasar mengenai ka-

sus yang menimba Bupati Lobar non aktif ini.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lobar non aktif H. ZainiArony diganjar hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Bali. Hukuman ini memperberat putusan Pengadilan Tipikor Denpasar Bali sebelumnya yang memvonis Zaini Arony dengan pidana penjara selama empat tahun.

Kepastian turunnya putusan banding ini sudah diterima oleh pihak KPK melalui Jubir KPK Yuyuk Indriati. Disebutkannya, amar putusan PT Tipikor diterimanya dengan nomor PT 13/ PID.SUS-TPK/2015/PT. DPS tanggal 14 Desember 2015.

Dalam putusan itu dijelaskan

Zaini Arony tidak hanya dihukum tujuh tahun penjara, tapi menambah beban membayar denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya, denda hanya Rp 200 juta.

Yuyuk menyatakan, putusan hukum tingkat banding sesuai harapan pihaknya. Sebab saat mengajukan tuntutan di pengadilan tingkat pertama, tuntutan jaksa KPK adalah tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Ini didasarkan ketentuan pasal 12 huruf e UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (her)

tindak lanjut peningkatan keamanan, mulai dari Pilkada serentak, berlanjut ke perayaan Natal. ‘’Sekarang siaga 1 diberlakukan untuk perayaan tahun baru,” kata Tribudi kepada Suara NTB, Selasa (29/12).

Tri Budi menjelaskan, siaga 1 dimaksud tak berati merujuk pada situasi keamanan yang darurat. Tapi status siaga tingkat tinggi itu diberlakukan untuk internal. Dengan begitu, semua pejabat utama, perwira menengah, perwira pertama sampai brigadir yang sudah diberikan job jelas, agar meningkatkan kewaspadaan.

“Siaga 1 karena ada kemungkinan kerawanan yang diprediksikan terjadi, sehingga pimpinan memutuskan personel Polri siaga 1. Mulai dari Pilkada serentak, dilanjutkan pengamanan Natal dan sekarang sudah mulai tahun baru. Ini kemudian disebut operasi bersandi Lilin 2015,” beber Tribudi.

Ditanya soal fokus pengamanan tempat wisata sebagai bentuk mewaspadai ancaman teror, dipastikan itu sudah dilakukan pihaknya. Teror adalah salah satu yang paling diwaspadai dan diantisipasi. Karena menurutnya, selain pengamanan atas ancaman gangguan kamtibmas, gangguan lalu lintas darat laut dan udara, ancaman kejahatan konvesnional dan ancaman teror. ‘’Jadi teror ini jadi salah satu yang kita antisipasi

dalam operasi ini,’’ tegasnya.

Karena bagaimana pun juga pihaknya harus memprediksi hal yang paling buruk, sehingga lebih awal bisa dilakukan deteksi dini. Ancaman seperti ini diakuinya selalu diwaspadai saat Natal sampai perayaan tahun baru.

Sasaran pengamanan seperti tempat keramaian atau tempat – tempat hiburan. Karena disadari pihaknya, Lombok dan NTB umumnya menjadi destinasi wisata dan pusat kunjungan wisata.

Tidak hanya masyarakat lokal atau wisatawan mancanegara, juga banyak dari wisatawan asing. “Jadi kami harus memberi jaminan keamanan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk wisatawan asing dalam menikmati liburan,” tegasnya.

Hal yang sedang dilakukan jajaran Polda NTB, dengan memperketat pengamanan karena aktivitas masyarakat semakin meningkat. Langkahnya, seperti preentif dan prefentif serta penegakan hukum. “Deteksi dini, monitoring dan melaksanakan imbauan, serta penegakan hukum, ini yang kami lakukan,” katanya.

Kepada masyarakat disampaikannya, agar tetap menikmati libur dan pergantian malam tahun baru dengan nyaman. Soal antisipasi teror, masyarakat diminta mewaspadai mulai dari lingkungan masing -masing. (ars)

Pendidikan Belum Merata, Siswa dan Guru Masih Terpusat di Perkotaan Dari Hal. 1 Misalnya pada Sekolah A, daya tampung untuk siswa baru berjumlah 10 kelas, perkelas ditentukan jumlah siswa 32 orang (sesuai Permen Dikbud).

Jadi daya tampung sekolah A adalah 320 orang. Kalau misalnya ada kebijakan Dinas Dikpora perkelas dapat diisi atau digemukkan dari 32 orang menjadi 40 orang perkelas, maka siswa yang dapat diterima melalui jalur BL berjumlah 80 orang (10x8 orang siswa). Dengan demikian, proses belajar mengajar di sekolah A tidak berlangsung dalam dua shift, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum dan kualitas out put pendidikan.

Akibat tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan aturan yang mereka buat (Perwal dan Juknis Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram), Dewan Pendidikan Kota Mataram banyak menemukan ketidakwajaran pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2015/2016 lalu. Seperti banyak nota/surat sakti dari para pejabat padahal nilai UN rendah di bawah standar dan tidak berasal dari lingkungan sekolah namum memaksakan anaknya masuk di sekolahsekolah tertentu atau sekolah yang diklaim favorit.

“Kepala Dinas Dikpora dan kepala sekolah tidak memiliki nyali atau keberanian untuk menolak nota/surat sakti dan desakan masyarakat. Walaupun nyata-nyata sekolah sudah melebihi daya tampung dan bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan,’’protes Adnan.

Selain itu, peserta didik yang mendaftar melalui jalur BL, harus mengikuti seleksi melalui tes tulis. Hasil tes akan menentukan lulus atau tidak sebagai siswa BL. Tetapi kenyataannya sekolah yang melaksanakan tes, merima semua siswa tanpa melihat hasil tes dan daya tampung sekolah, bahkan dari luar Kota Mataram pun diterima. Tes hanya bersifat formalitas saja menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Akibat siswa yang diterima melebihi daya tampung, pungutan rentan terjadi di sekolah dengan dalih kekurangan ruangan, dan kekurangan meja kursi. Alhasil, pungutan terhadap siswa tak dapat dihindari meski dalam jenjang pendidikan dasar yang notabenenya bebas biaya. Imbas lain ialah sebagian sekolah terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar dalam dua shift pagi dan sore.

Dengan dua shift ini pelaksanaan kurikulum tidak akan berlangsung secara adil antara

siswa/guru yang masuk pagi dan siswa/guru yang masuk sore yang akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas out put.

“Sekolah-sekolah banyak yang dibangun oleh Pemda Kota Mataram di wilayah selatan dan utara Kota Mataram. Dengan maksud mendekatkan masyarakat dengan sekolah, seperti SMPN 17, SMPN 18, SMPN 19, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 24, SMAN 4, SMAN 6, SMAN 8, SMKN 6, SMKN 7, SMKN 8, dan SMKN 9. Tetapi justru masyarakat memilih dan memaksakan anaknya masuk ke sekolah di wilayah tengah, seperti SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 13, SMPN 15, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 7, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, dan SMKN 4.’’

Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berlokasi di pinggiran kekurangan murid (kelas-kelas ada yang kosong), Di pihak lain sekolah-sekolah yang berlokasi di wilayah tengah overlouded, melebihi daya tampung, ruang kelas diisi lebih dari 40 orang sehingga terpaksa memakai ruang laboratorium, perpustakaan, lesehan di mushala, aula, bahkan di tempat parkir. Akibat lain dari pelaksanaan BL yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, sekolah swasta tidak mendapat peserta didik yang memadai. Bahkan ada sekolah swasta yang berencana gulung tikar karena tidak mendapat murid.

Dengan berkurangnya jumlah siswa di sekolah negeri pinggiran dan sekolah swasta, berdampak pada kurangnya jam mengajar guru yang dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi atau tunjanganprofesional guru.Guru-guru di sekolah negeri pinggiran dan swasta mengalami kesulitan memperoleh jam mengajar minimal 24 jam di sekolahnya sendiri maupun menambah jam mengajar di sekolah lain. Sementara di sekolah yang berada di wilayah tengah, jumlah jam mengajar guru jauh melebihi 24 jam sehingga sertifikasi atau tunjangan profesional guru tidak akan distop.

Oleh karena itu, Dewan Pendidikan Kota Mataram mendukung wacana penghapusan sistem PPDB jalur BL pada tahun pelajaran 2016/2017 mendatang. Selain itu, Adnan Muchsin meminta pejabat pemerintah di Pemda kota/provinsi/DPRD, Kepala Dinas Dikpora dan seluruh jajarannya, kepala sekolah dan dewan guru, dan komite sekolah, harus memiliki komitmen bersama dan bersikap tegas. Menolak berbagai bentuk pemaksaan, melalui nota/surat sakti maupun

dari masyarakat yang memaksakan diri agar anaknya diterima di sekolah tertentu.

“Kepada warga sekolah, komite sekolah, orang tua dan masyarakat, agar paham tentang tiga pilar pendidikan. Orang tua dan masyarakat mau mengerti dan dengan sukarela memilih sekolah-sekolah negeri/ swasta sesuai dengan kemampuan anaknya/siswa (nilai UN/ US/tes), dan tidak lagi memaksakan kehendak agar anaknya harus masuk di sekolah tertentu. Padahal nilainya jauh dari standar atau passing grade”, pinta Adnan Muchsin.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kota Mataram Drs H Lalu Abdul Hamid, MM, membantah jika pihaknya disebut tak konsisten dalam menjalankan kebijakan BL. Menurutnya, pihak Dikpora sudah bekerja maksimal menjalankan BL sesuai dengan aturan. Kalau pun pada tataran pelaksanaan BL terjadi ketidaksesuain dengan ketentuan yang berlaku yakni tidak menerima lebih dari 20 persen kuota BL, Hamid menegaskan itu semata-mata disebabkan oleh masyarakat sendiri yang tidak memahami BL. Menurut Hamid, program BL dinilai sebagai program terbaik milik Dikpora untuk melindungi masyarakat Kota Mataram agar tetap bersekolah.

“Niatnya kan bagus untuk melindungi masyarakat agar semua bersekolah”.

Selain itu, Hamid menyebut Dikpora memberikan perhatian dengan porsi yang sama antara sekolah negeri dengan swasta.

Tidak benar jika selama ini ada anggapan sekolah swasta di anaktirikan sebagaimana yang dituduhkan sebagian masyarakat. Justeru dengan sistem BL, Dikpora memberikan peluang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan murid.

Senada, Sekretaris Dikpora Kota Mataram, H. Isin mengklaim pihaknya sudah bekerja maksimal. Pihaknya pun tak dapat berbuat banyak ketika masyarakat mendesak agar diterima di sekolah-sekolah tertentu. Sementara menanggapi permintaan banyak pihak agar sistem BL tak lagi digunakan dalam sistem PPDB tahun 2016 mendatang, Isin tak memberi jawaban pasti. Masih kata Isin, khusus bagi sekolah swasta agar senantiasa meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk masuk sekolah.

Distribusi Guru Belum Merata Tidak hanya keberadaan siswa yang masih terpusat di

sekolah-sekolah tengah kota.

Penyebaran guru di sekolahsekolah juga masih belum merata. Distribusi guru yang masih terkonsentrasi di pusat kota menyebabkan prestasi sekolah pinggiran dan kota mengalami jomplang yang cukup jauh.

Kepala LPMP Provinsi NTB, Drs. Muhammad Irfan, MM, menyebut persoalan pendidikan di Provinsi NTB saat ini ialah, guru-guru yang memiliki kompetensi bagus masih terpusat di ibu kota kabupaten/kota. Akibatnya, mutu pendidikan yang cenderung bagus tersebut hanya ada di sekolah-sekolah di pusat perkotaan. Sementara sekolah yang ada di pinggiran apalagi di daerah pedalaman di kabupaten/kota mutunya jauh dari harapan “Kalau pemerintah daerah mau mutu pendidikan itu merata, maka pendistribusian penugasan guru disebar secara merata. Jangan hanya menumpuk di pusat perkotaan. Persoalan mendasar pendidikan di NTB terkait mutu itu adalah distribusi guru yang tidak merata antara perkotaan dan perdesaan dan pinggiran”, kata Irfan.

Dengan pendistribusian guru secara merata di setiap sekolah, setidaknya akan bisa menghilangkan sekat-sekat dan sebutan sekolah tertentu menjadi favorit dan unggulan. Karena, dengan persebaran guru yang berkualitas akan berdampak kepada pemerataan mutu pendidikan. Sehingga setiap pelaksanaan PSB setiap tahunnya tidak selalu menumpuk di sekolah favorit yang ada di pusat perkotaan.

Berbeda, Ketua PGRI NTB, Drs H. Ali Rahim, menilai mutu pendidikan akan baik jika jumlah tenaga pendidiknya terpenuhi terlebih dahulu. Artinya, rasio guru dan sekolah tercukupi dengan baik.

Saat ini, jumlah honorer K2 mencapai 82.000 orang di NTB, guru PNS sebanyak 60.061 orang. Sementara yang akan pensiun mencapai angka ribuan karena berkaitan dengan pengangkatan massal PNS tahun 1975 silam. Sehingga dengan memasuki usia pensiun di tahun 2016 mendatang, pemerintah harus mengangkat honorer K2 menjadi PNS secara bertahap untuk mencegah terjadinya kekosongan yang cukup banyak.

Hanya saja harapan tersebut masih belum menemui titik terang setelah pemerintah tak memasukkan anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi PNS secara bertahap dalam APBN 2016. Padahal jumlah riil kekubutuhan guru di NTB men-

capai 125.000 orang.

“Kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan pengangkatan guru honorer dan K2 ke dalam APBN 2016 bertentangan dengan janji Menpan RB saat bertemu dengan DPR RI Pada 22 september dilakukan pertemuan internal antara Menpan dengan komisi 10 DPR”, ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah memenuhi janjinya mengangkat guru honorer secara bertahap hingga 2019 mendatang dan mampu memberikan perhatian khusus sehingga kekurangan guru ke depan bisa tercukupi.

Kalau ingin menjadikan prioritas utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. ‘’Jangan kita bermimpi untuk menuju akselerasi pendidikan jika pemerintah masih melihat sebelah mata terhadap dunia pendidikan,’’ katanya.

Direktur Pusat Studi Budaya Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (PSBPM) Bina Pusaka, Lalu Idham Zahir menilai pemerintah belum memiliki political will yang cukup kuat membenahi sektor pendidikan.

Belum meratanya akses pendidikan (guru dan siswa) antara sekolah yang ada di pinggir dan tengah kota masih saja terjadi di hampir semua kabupaten/kota di NTB yang berakibat pada lahirnya mindset ‘’oposisi binari’’ di tengah masyarakat yakni munculnya stigama sekolah favorit yang ada di tengah kota dan sekolah non favorit di pinggiran kota.

“Jika sudah demikian, maka jangan heran kalau sekolahsekolah di pusat kota jadi perhatian masyarakat, siswa numpuk, guru juga numpuk.’’

Dalam catatannya, Idham menyebut Dikpora Kota Mataram kerapkali tak konsisten menerapkan BL, banyak sekolah yang menerima kuota lebih dari 20 persen berdasarkan aturan yang berlaku. Tak hanya persoalan kuota yang melebihi kuota 20 persen, banyak siswa dari luar Kota Mataram juga memanfaatkan sistem BL seperti ada siswa dari Lotim namun diterima masuk dalam sistem BL. “Padahal ini kan untuk warga Mataram, tapi banyak orang yang manfaatkan kebijakan tersebut”.

Untuk itu, pemerintah harus berusaha membenahi pendidikan mulai dari hulu hingga hilirnya yakni mulai dari proses PPDB dengan cara membatasi jumlah kuota di setiap sekolah dan berani bersikap tegas serta konsisten dalam menjalankan aturan yang berlaku. (dys)

Rabu, 30 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Dompu Siap Sukseskan Festival Tambora 2016

FESTIVAL Tambora dan Festival Lakey akan kembali digelar tahun 2016. Pemkab Dompu siap mendukung dan mensukseskan event tahunan pariwisata tersebut. Selain menjadi media promosi untuk destinasi Tambora dan Lakey, Dompu juga menyiapkan destinasi alternatif untuk dikunjungi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/12) kemarin, mengungkapkan, akses jalan dan

transportasi menuju destinasi Taman Nasional Gunung Tambora dan Pantai Lakey dalam kondisi baik. Beberapa fasilitas juga telah disiapkan pemerintah, selain fasilitas perhotelan untuk objek wisata Lakey. Begitu juga dengan jalur pendakian Gunung Tambora juga sudah disiapkan WC umum dan tempat peristirahatan.

Selain dua destinasi utama pariwisata Kabupaten Dompu ini, terdapat beberapa destinasi pariwisata baru yang sedang dibangun dan akan ditata pemerintah ke depan. Seperti air

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

panas dan Pantai Nangadoro yang ada di sebelah selatan Pantai Lakey, Huu Dompu.

Di sekitar Kota Dompu juga terdapat air terjun Panca Desa Saneo. Air terjun yang diperkirakan tertinggi di NTB dengan ketinggian sekitar 70 meter ini memiliki kubangan cukup besar sehingga bisa digunakan untuk mandi para pengunjung dan debit airnya tidak terpengaruh oleh musim kemarau atau musim hujan.

Sekitar Taman Nasional Gunung Tambora juga terdapat tiga mata air yang muncul di pinggir pantai. Mata air Hodo, mata air Rao, dan mata air Wau. Mata air ini berasal dari sungai dari arah Gunung Tambora, tapi tertimbun oleh letusan Gunung Tambora, sehingga membentuk mata air di pinggir pantai. Kemunculannya di pinggir pantai membuat pengunjung bisa menikmati air laut dan air tawar sekaligus.

Begitu juga dengan Pulau Satonda yang dikenal sebagai Pulau Purba karena keunikan dan keindahannya yang memiliki danau yang tidak berhubungan dengan air laut. Akses menuju pulau ini telah dibenahi pemerintah dengan membuat tambatan perahu dan tempat peristirahatan. “Kita memiliki destinasi alternatif yang bisa dikunjungi selain destinasi Gunung Tambora dan Pantai Lakey. Destinasi – destinasi ini mulai ditata pemerintah,’’ kata Hj. Sri Suzana. (ula/*)

Penjabat Bupati Dompu, M.Agus Patriamenumpang perahu ke rumah pantai surfing Lakey

Mata air Hodo yang bersumber dari mata air Gunung Tambora berada di pinggir Pantai Hodo

Air panas di selatan Lakey Danau Satonda

Tambatan perahu di Desa Nangamiro Pekat sebagai akses ke Pulau Satonda

Pantai Nangadoro di selatan Lakey Pendakian tambora jalur doroncanga (Suara NTB/ula)

Belum Jelas, Pemanfaatan Lahan Eks RSUP NTB Mataram (Suara NTB) -

Pemanfaatan lahan eks bangunan RSUP NTB yang berada di Jalan Pejanggik, Kota Mataram bakal diperuntukkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Belakangan muncul, lahan itu akan digunakan sebagai lokasi perkantoran SKPD Pemprov NTB. Selain itu, ada juga permintaan dari Pemkot Mataram yang akan menjadikan eks lahan RSUP NTB sebagai ruang terbuka hijau.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang dikonfirmasi Suara NTB, Se-

lasa (29/12) kemarin mengatakan Pemprov NTB masih melihat peruntukannya yang paling tepat.’’Beberapa waktu

yang lalu kan ada mengemuka alternatif bisa dijadikan perkantoran, bisa seperti pernah dulu disampaikan sementara untuk ruang terbuka hijau. Kepastiannya kita lihat nanti, kebutuhan yang paling tepat dari waktu ke waktu bisa saja berbeda-beda,’’ kata Yurson.

Dikatakan, pemanfaatan eks lahan RSUP NTB itu masih dilakukan kajian mana yang lebih memberikan kemanfaatan. Supaya tak salah pemanfaatan, kata Yusron, maka pemanfaatannya akan disesuaikan dengan RTRW Kota Mataram dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) jika sudah ada.

“Bilamana dalam RTRW/ RDTR peruntukan perkantoran ya sementara yang pas perkantoran. Karena kan tata ruang dibuat dengan analisa multi aspek. Tidak saja kondisi kini tapi tren ke depan berdasarkan kondisi sebelumnya,”ucapnya.

Menurut mantan Sekretaris Bappeda NTB ini, jika ada rencana peruntukan yang ber-

beda dengan RTRW/RDTR Kota Mataram, maka perlu dikaji kembali sesuai dinamika ruang yang berkembang.

Sehingga, perlu dilakukan kajian oleh instansi terkait yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) baik provinsi dan Kota Mataram.

Terkait dengan permintaan Pemkot Mataram supaya eks lahan RSUP NTB dijadikan ruang terbuka hijau, Yusron mengatakan boleh-boleh saja Pemkot meminta demikian dan itu akan menjadi perhatian. Namun pemanfaatan eks lahan rumah sakit milik pemprov NTB itu harus disesuaikan dengan tata ruang.

Menurut rencana, lahan eks RSUP NTB itu akan dijadikan oleh Pemprov sebagai lokasi perkantoran beberapa SKPD seperti Bappeda dan Inspektorat NTB. Sehingga, nantinya menjadi satu kompleks dengan kantor Gubernur.

“Itulah ada wacana perkantoran seperti itu karena mengingat beban kapasitas ruang kantor yang ada saat ini terkadang tidak memenuhi apalagi ada tambahan SKPD baru dan belakangan pula ada permintaan Kota Mataram untuk ruang terbuka hijau dan ini tentu menjadi atensi Pemprov mencari peruntukan terbaik,”pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/ars)

SILATURAHMI - Manajemen Starbucks Indonesia, Selasa (29/12) kemarin bersilaturahmi ke Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Dalam silaturahmi yang diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kanan), pihak Starbucks juga menginformasikan rencana pembukaan gerai pertamanya di Lombok pada 31 Desember 2015 mendatang.

Ajang Otomotif Terbesar di Pulau Lombok

’’Lombok Auto Show’’ segera Digelar PERKEMBANGAN dunia otomotif berjalan beriringan dengan bertambahnya komunitas club otomotif dan pecinta modifikasi di Pulau Lombok. Para pecinta otomotif ini sangat mengharapkan hadirnya LOMBOK AUTO SHOW yang pertama kali digelar pada tahun 2013. Menjawab keinginan tesebut, DECKPRO|Brand Activator selaku pemilik Brand LOMBOK AUTO SHOW kembali menggelar ajang bergengsi dunia otomotif “LOMBOK AUTO SHOW” yang kali ini akan digelar di LOMBOK CITY CENTER selama 2 hari pada tanggal 9 – 10 Januari 2016.

LOMBOK AUTO SHOW 2016 akan dimeriahkan dengan ada berbagai macam kegiatan : - CAR MODIVICATION CONTEST Ajang modofikasi mobil dengan kategori : Racing Style, Street Racing, The Best Racing Body Kit, The Best Elegant Body Kit, The Best Elegant, The Best Racing, The Best Extreme, The Best Racing Interior, The Best Elegant Interior, The Best Audio Design, The Best Wheel, The Best Cutting Sticker, The Best Paint, Thai look style, Too Damn Low, Road Scrapper, The Best Stance, The Best Slammed, The Best Display, The King Modification dan katagori menarik lainnya dengan hadiah Jutaan Rupiah!

- Car Models Exhibition Untuk menarik atensi pengunjung, event akan dimeriahkan dengan Car Models Exhibition. Audience dapat terlibat aktif dalam ajang ini dengan mem – vote models favorite mereka.

- Live Band & DJ Performance Event akan semakin meriah dengan penampilan Top 40 Band dan Female DJ terbaik Lombok.

- Photography Hunt Bekerjasama dengan Komunitas Photography Lombok, dalam event ini akan digelar kontes photo dengan kosep hunting.

Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi : MARKETING COMMUNICATION DECKPRO|Brand Activator Jl. Panjitilarnegara No.144 Mataram LOMBOK Telp. (0370) 7501712 Contact Person : GIOVANNY SOESANTO 0819 077 00047 (XL) 0852 0518 6375 (TELKOMSEL) PUTU WICAKSANA 0878 656 20201 (XL) 0812 3630 5364 (TELKOMSEL) LOMBOK AUTO SHOW 2016 didukung oleh : FOCUS AUTO DESIGN, YOONG MOTOR, NO NAME VARIASI, 20APPAREL, ANNO URBAN CLOTH, TEH PUCUK HARUM, TORABIKA, MINESTREAM dan SUARA NTB. (*)