SUARA NTB 31 JANUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 277 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 31 JANUARI 2013

12 HALAMAN

Pilkada NTB 2013

Dugaan SPPD Fiktif PDI-P Nilai Badrul Munir Selamatkan di DPRD NTB NTB dari Kisruh Politik Ditindaklanjuti Kejaksaan an dari fitnah untuk menjatuhkannya.

Kepada Suara NTB, Rabu (30/1), Sekretaris DPD PDI-P NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menilai langkah yang ditempuh oleh Badrul Munir tersebut menunjukkan karakter seorang negarawan dalam dirinya.

Bersambung ke hal 5

Itu fitnah yang dilakukan lawan politik yang tidak suka kepada figur Pak Amin

Begitu saya kagumi saudara Badrul Munir ini, dengan sikap kenegarawanannya

L.Mara Satria Wangsa

H. M. Husni Djibril

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Langkah politik Ir. H. Badrul Munir, MM, yang mundur dari bursa calon Wakil Gubernur NTB dinilai telah menyelamatkan NTB dari potensi kisruh politik yang meruncing. Sementara, Golkar menilai tudingan yang dialamatkan kepada figur H. M. Amin, SH adalah bagi-

PIHAK Kejaksaan Tinggi NTB langsung menindaklanjuti laporan dugaan SPPD fiktif yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD NTB. Berkas laporan yang disampaikan massa, Selasa (29/1) kemarin langsung dinaikkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nofarida,SH,MH untuk dikaji. ‘’Hari ini berkasnya sudah dinaikkan ke Kajati, kita masih tunggu disposisi beliau seperti apa,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa SH, Selasa

(30/1).

Laporan yang masuk dari massa yang mengatasnamakan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan gabungan organisasi berbeda itu, diperlakukan sebagaimana pengaduan masyarakat lainnya. Ketika laporan sudah masuk, langsung ditindaklanjuti dengan dinaikkan ke pimpinan untuk dikaji. Kelanjutan laporan tersebut, menurut Sutapa, akan tergantung petunjuk dari Kajati. ‘’Intinya, jika sudah turun dari Kajati, Bersambung ke hal 5

Dugaan SPPD Fiktif

Kejati NTB Periksa Wabup Lobar Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati Lobar, H Mahrip, SE, MM akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati)

(Suara NTB/arn)

SISA KERUSUHAN - Seorang anggota TNI AD Rabu kemarin mengamati sisa-sisa perlengkapan toko yang dibakar massa di Jalan Baru, Sumbawa Besar dalam kerusuhan Sumbawa 22 Januari lalu.

Agus Martowardojo

(ant/Bali Post)

Perpanjang Perjanjian Divestasi

Otak Kerusuhan Sumbawa Ditangkap di Mataram Mataram (Suara NTB) Satu per satu para provokator pemicu kerusuhan Sumbawa ditangkap.

Setelah lima tersangka provokator lapangan ditangkap dua hari lalu, giliran otak dari pemicu rusuh massa ditangkap, Rabu (30/1) sore kemarin. Oknum berinisial YP itu dibekuk di Kampus Universitas Mataram (Unram) setelah sempat kabur dari tempat persembunyiannya di kos-kosan Kompleks Irigasi, Kelurahan Taman Sari Mataram.

Dalam kasus anarkis massa yang terjadi Selasa (22/1) lalu itu, YP diduga berperan menonjol. Dimana ketika massa dalam kondisi panas, YP naik ke tembok dan berteriak yang intinya menyerukan

massa untuk melakukan perusakan. Komando dari YP spontan membuat massa bergerak membabi buta melakukan perusakan disertai pembakaran.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Wabup Lobar, H. Mahrip, saat masuk ke ruang Kabag TU Kejati NTB La Kamis untuk dimintai keterangan terkait dugaan SPPD fiktif.

Kyai Zul, Satu dari 19 Kepala Daerah di Indonesia

JadiAgen Perubahan untuk Reformasi Birokrasi TAHUN 2012 silam adalah Tahun Reformasi Birokrasi. Hal ini berdasarkan arahan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012. Dalam rangka pelaksanaan agenda nasional itu, Pemerintah Pusat menetapkan Kyai Zul, Bupati Sumbawa Barat menjadi 1 (satu) dari 19 (sembilan belas) kepala daerah di Indonesia sebagai agen perubahan untuk reformasi birokrasi.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

KH.Zulkifli Muhadli (Kyai Zul)

Serap Aspirasi Masyarakat

Bappeda NTB Lakukan Monev Program Unggulan ke Kabupaten/Kota

(Suara NTB/her)

TINJAU - Kepala Bappeda NTB, H.Rosiady H. Sayuti meninjau lokasi pengembangan industri olahan di Mataram.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai melakukan roadshow monitoring pelaksanaan program terobosan yang telah dilaksanakan selama 4 tahun di masa pemerintahan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Tujuannya, untuk memastikan capaian program terobosan tersebut apakah sesuai seperti dilaporkan SKPD terkait. Tujuan lain, menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan ke depan untuk kemudian dimasukkan menjadi bahan dalam dokumen perencanaan 2014 dan Musrenbang Provinsi NTB mendatang. ‘’Kegiatan (monitoring) ini diawali dari Kota Mataram, selanjutnya nanti ke kabupaten/kota seluruh NTB,” Bersambung ke hal 5

H.Rosiady H. Sayuti

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/her)

TO K O H MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengindikasikan akan memperpanjang lagi waktu perjanjian jual beli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang akan berakhir pada 31 Januari 2013. ‘’Kalau jatuh tempo nanti akan diperpanjang kembali,’’ katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/1).

Agus menambahkan, sekarang masalah ini masih dalam pembahasan di pemerintah dan Bersambung ke hal 5

NTB, Rabu (30/1) kemarin.

Mahrip diperiksa penyidik yang juga Kabag TU Kejati NTB, La Kamis, SH, MH. Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Terbebas BAB Sembarangan PERILAKU masyarakat yang masih Buang Air Besar (BAB) sembarangan merupakan perilaku yang buruk dan harus dihentikan untuk menciptakan kota sehat. Namun membutuhkan kerja keras dan mencari akar permasalahan, sehingga masalah itu dapat dituntaskan.

Seperti yang dilakukan Kelurahan Sapta Marga, Cakranegara yang berhasil (Suara NTB/sir) membebaskan masyarakatI Wayan Sudiartha nya dari perilaku BAB sembarangan. Setelah melalui upaya yang nyata, Kelurahan Sapta Marga kini sudah terbebas dari BAB sembarangan.

Lurah Sapta Marga, I Wayan Sudiartha, Rabu (30/1), mengklaim, kelurahan yang dipimpinnya sudah 100 persen tidak ada warga yang BAB sembarangan. Dari 12 kepala keluarga yang sebelumnya masih BAB sembarangan saat ini mereka sudah tidak melakukannya lagi, karena dari pihak kelurahan telah membujuk mereka dan menyediakan jamban baru melalui program PNPM Mandiri.

Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan warga BAB sembarangan, lanjutnya, tidak adanya fasilitas atau jamban tempat mereka membuang hajat. Jika sudah disiapkan, lanjutnya, maka kesadaran warga masih BAB sembarangan bisa diatasi. ‘’Membujuk masyarakat saja tidak cukup. Harus dengan penyediaan fasilitas, sehingga mereka perlahan mulai sadar,’’ ujarnya.

Sudiarta berharap, meski program ini sudah selesai, warga tetap memiliki kesadaran tidak mencemari lingkungan, baik dengan BAB maupun dengan membuang sampah di saluran. “Kita harapkan masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan,” katanya. (sir)

F IGUR

Mahir Tulis Lagu

MAHIR menulis lagu mungkin tidak dimiliki setiap orang, tetapi siapa bilang pelajar tidak bisa menulis lagu. Andi Dita Loka misalnya.

Siswa kelas XII SMKN 2 Mataram ini bisa disebut pencipta lagu muda, karena karyanya pernah bertengger di ajang cipta lagu hijau tingkat pelajar se-Pulau Lombok.

Berawal dari cobacoba, Andi bersama band sekolahnya mam(Suara NTB/ nia) pu menjadi Juara II FesAndi Dita Loka tival Cipta Lagu Hijau Tingkat Pelajar se-Pulau Lombok. Kemampuan Andi menciptakan lagu sebenarnya sudah tampak sejak ia duduk di bangku SMP. Berangkat dari hobi mendengarkan musik dan menulis lirik, Andi pun terinspirasi menciptakan lagu.

“Dari SMP sih sudah pernah bikin lagu. Ya jujur temanya nggak jauh-jauh dari cinta. Sampai sekarang masih ada catatannya,” tuturnya, Rabu (30/1).

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karya-karya Andi pun semakin berkembang. Tak lagi berkutat masalah cinta tetapi mulai merambah ke berbagai tema, seperti alam dan lingkungan. Menurutnya tidak ada yang susah untuk membuat sebuah lagu, hanya saja untuk merangkai sebuahlirik yang pas dan enak didengar ia masih harus menyesuaikan dengan mood dan suasana hati.

Saat ini beberapa karya Andi telah lahir, terakhir lagu berjudul ‘Ceritaku’ mampu menang di ajang cipta lagu hijau. Dengan menganut aliran musik komersial yang fun, dalam lagu ini Andi dan kawankawannya bercerita tentang keindahan alam pulau Lombok. (nia)

Kasat Reskrim Dituntut Ungkap Kasus Pembunuhan di Rumah Rektor IKIP Mataram (Suara NTB) Sejumlah pekerjaan rumah menanti Kasat Reskrim baru AKP I Gusti Putu Suarnaya yang dilantik beberapa waktu lalu. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah pembunuhan pembantu Asmiawati (25) di rumah Rektor IKIP Mataram.

Sebelumnya, kasus pembunuhan yang diawali perampokan itu terjadi Oktober 2012 lalu. Penyelidikan awal dilakukan saat Kasat Reskrim dijabat AKP Lalu Salehuddin, melibatkan tim penyidik dari Polsek Mataram. Bahkan penyelidikan kasus ini sampai pada tahap rekonstruksi Desember 2012 lalu. Hingga kini aparat belum menetapkan tersangka.

Rektor IKIP Mataram, Dr. H. L Said Ruhpina, bersama istri dan anaknya dilibatkan dalam rekonstruksi tersebut, termasuk dua rekan sekamar korban. Namun hingga Januari 2013, petunjuk ke arah tersangka belum jelas.

Hal itu diakui Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Rabu (30/1) menjadi salah satu kasus berat dan masih menjadi PR pihaknya untuk segera dituntaskan. Sejak serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kapolres pun langsung menekankan agar kasus itu segera dituntaskan sampai tahap penyidikan.

Selain kasus pembunuhan itu, salah satu tugas berat yang harus dilanjutkan adalah kasus pembacokan anggota Identifikasi Sat Reskrim Polres Mataram, Briptu M Daud. Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni oknum Anggota Denpom AD, Serka Usm yang menjalani pemeriksaan di kesatuannya sendiri. Tersangka lainnya, LM, Satpam di BMKG Bandara Internasional Lombok (BIL).

Dalam kasus ini, masih terhambat pada pemeriksaan salah seorang saksi, yakni Ketua DPRD Lombok Barat, US. Penyidik belum juga memanggil US meski sudah turun izin dari Gubernur NTB untuk pemeriksaan. (ars)

(Suara NTB/ham)

MEGATRON - Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram dari sektor periklanan atau reklame terus bertambah. Seperti terlihat di Jalan Selaparang atau depan Arena Buah Cakranegara, rangka untuk potensi iklan menggunakan layar besar atau megatron sedang dalam proses pembuatan. Paling tidak, PAD yang masuk lewat sarana promosi ini memberikan kontribusi besar bagi daerah.

Cegah ”Black Campaign”

Banyak Pertimbangan

Walikota Masih Bimbang Lakukan Mutasi Mataram (Suara NTB) Wacana Pemkot Mataram merombak kembali para pembantunya tidak kunjung dilakukan hingga akhir Januari 2013. Bahkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh masih belum memberikan kepastian kapan mutasi akan dilakukan. Banyaknya pertimbangan membuat Ahyar masih belum bisa menentukan format terbaik dalam perombakan kali ini.

Kepada wartawan Walikota mengaku mutasi jelas akan dilakukan tahun ini, namun dirinya tidak mau sembarangan dalam mengganti pejabat. Dirinya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum seorang pejabat diganti. “Mutasi pasti akan saya lakukan, namun masih banyak pertimbangan yang menjadi perhitungan kami,” katanya, Rabu (30/1).

Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan, lanjutnya, adalah usia pejabat yang sudah memasuki masa pensiun. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan dan faktor pertimbangan lainnya. Dalam hal ini, ujarnya, dirinya bisa melakukan mutasi kapan pun dan tidak perlu terlalu sering ditanyakan.

“Kapanpun saya mau mutasi bisa saja. Sekarang maupun besok, mutasi bisa dilakukan,” jawabnya enteng.

Walikota menekankan mu-

Kapanpun saya mau mutasi bisa saja. Sekarang maupun besok, mutasi bisa dilakukan, H. Ahyar Abduh tasi tidak mesti dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan, karena mutasi merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam birokrasi pemerintahan. “Mutasi itu sesuatu yang lumrah dalam suatu pemerintahan,” katanya. (sir)

Guru Sertifikasi Segera Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota segera melakukan evaluasi kepada para guru sertifikasi. Ini dilakukan dalam upaya mendongkrak kompetensi guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Demikian ditegaskan Kepala LPMP NTB Drs. Muh. Irfan, MM, menjawab Suara NTB mengenai kinerja guru sertifikasi, Rabu (30/1).

Menurut Irfan, sejauh ini

proses sertifikasi sudah dilakukan Kemendikbud pada guruguru sertifikasi. Bahkan, pihaknya mengklaim sudah ada peningkatan nilai, tapi peningkatan tersebut tidak begitu signifikan seperti yang diharapkan, yaitu menjadikan guru profesional dan berkualitas.

“Indikatornya dari hasil uji kompetensi guru yang barubaru ini kita lakukan kepada guru yang sudah disertifikasi.

Untuk dua kompetensi itu ternyata memang petanya itu masih di bawah nilai ideal untuk kriteria guru yang profesional,” ungkapnya.

Saat ini nilai rata-rata guru NTB adalah 42, sementara

yang ideal adalah nilai di atas 60. Itu baru sudah menandakan bahwa nilai ideal seorang guru yang dikatakan profesional. Untuk itu perlu ada upaya untuk mendongkrak kualitas profesional guru, yaitu dengan evaluasi kinerja guru.

Untuk tahun 2013 akan mengarah kepada jumlah jam mengajar guru. Menurut Irfan, semua guru yang telah menerima tunjangan harus mendapatkan jam mengajar selama 24 jam. Jika tidak 24 jam tidak akan dibayar tunjangan profesinya. “Oleh Kementerian dengan berlakunya Kurikulum 2013 akan diatur regulasi jam mengajar guru,” ujarnya. (nia)

Pilkada 2013, Gubernur Instruksikan PNS Tak Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sudah menginstruksikan seluruh jajaran PNS lingkup Pemprov NTB tidak terlibat dalam politk praktis pada pelaksanaan Pilkada NTB 13 Mei mendatang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PNS dilarang kers terlibat dalam politik praktis.

“Meski Pak Gubernur mengambil bagian dalam proses itu, Beliau secara terbuka menginstruksikan kepada seluruh jajaran di pemerintah provinsi untuk tidak terlibat dalam politik praktis itu,” ungkap

Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (30/1).

Ia mengatakan, keberadaan birokrasi adalah memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga, terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2013, sesuai aturan PNS dilarang ikut mengambil bagian secara aktif.

“Dari sisi aturannya yang mewajibkan, mengharuskan untuk kita tidak boleh mengambil bagian secara langsung, secara praktis terkait dengan itu,” ujarnya mengingatkan.

Ditegaskannya, sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang diatur dalam Pasal 4, PNS yang terlibat politik praktis dikenakan sanksi sampai sanksi pemberhentian. “Sudah ada aturannya bagi PNS yang melanggar itu. Tinggal Pengawas Pemilu jika menemukan, masyarakat menemukan, mencatat dia diproses ada ketentuannya.

Dilihat sesuai dengan tingkat kesalahannya, ada tahapan, prosesnya. Sesuai dengan tingkat kesalahannya maka PNS tersebut pasti dikenakan sanksi,’’ tegasnya. (nas)

Islam Diajarkan dengan Jalan Damai Mataram (Suara NTB) Manusia pada hakikatnya diciptakan menjadi rahmat bagi alam semesta dengan menciptakan perdamaian dan keadilan. Demikian pula dengan kehadiran agama untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai sebuah kedamaian. Namun pada kenyataannya, sebagian kalangan umat beragama dengan mengatasnamakan agama menjadi aliran radikal yang identik dengan kekerasan. Padahal dalam Islam sendiri tidak mengajarkan untuk berbuat kekerasan.

“Rasululuh tidak mengajarkan kekerasan untuk mendakwahkan Islam. Kita ingat DII/TII gagal dalam menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam,” ungkap Drs. H. Muh. Mustamiuddin Ibrahim yang hadir sebagai pembicara dalam dialog pub-

lik yang diselenggarakan Badko HMI Nusa Tenggara di Mataram, Rabu (30/1).

Menurutnya, cara menyampaikan agama Islam adalah dengan cara yang baik, lemah lembut, diskusi yang baik, bukan dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum. “Ajaran Islam merupakan ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Sebagai contoh Paman Nabi Muhammad yang tidak mau masuk Islam, meski perjuangan beliau dalam membela Rasulullah luar biasa. Sehingga, kita perlu berdakwah secara lemah lembut tanpa unsur paksaan supaya tidak terjadi antipati,” katanya.

Ia menambahkan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menghindari Islam yang keras. Di antaranya, memahami Islam secara lunak dan

penuh penghayatan, sehingga tidak tersesat pada pemahaman yang setengah-setengah.

Sementara Pimpinan Ponpes NW Narmada, TGH. Juaini Hasanain, mengatakan radikalisme beragama tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam, namun juga terjadi pada semua umat beragama. Terlebih banyaknya anggapan bahwa radikalisme diajarkan di pondok pesantren adalah hal yang salah besar.

“Radikalisme adalah fenomena global,” katanya.

DPD Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi NTB, Muh. Rozi Iskandar, M.Pd, dalam kesempatan itu menjelaskan, agama Islam adalah agama yang menyempurnakan agama yang lain yang sudah diturunkan Allah sebelumnya. Sehingga perlu diciptakan sistem kehidupan yang berdasarkan syariah Islam itu sendiri. (sir)

Kampanye Lewat Media Harus Diatur Mataram (Suara NTB) Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 10 partai politik (parpol) resmi sebagai peserta Pemilu 2014 dan nomor urut parpol telah ditetapkan, kampanye untuk pemilu legislatif baik DPR, DPD, dan DPRD sudah bisa dimulai sejak tanggal 11 Januari 2013. Bentuk kampanye yang diperbolehkan adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum. Sementara yang belum diperbolehkan adalah kampanye melalui media massa dan rapat umum.

“Dua metode (kampanye media dan rapat umum) ini diberi pengaturan secara khusus. Kampanye dengan dua metode ini diberikan waktu 21 hari dari tanggal 16 Maret-5 April 2014,” jelas anggota KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye Pemilu 2014 di Kantor KPU NTB, Rabu (30/1).

Terkait kampanye lewat media massa, baik cetak maupun elektronik dan media jejaring sosial, Darmansyah meminta hal ini perlu mendapat perhatian. Dalam arti, kampanye yang dilakukan tidak dijadikan sebagai ajang kampanye hitam (black campaign), sehingga harus ada aturan jelas dan penerapan sanksi, jika terjadi pelanggaran.

Untuk pemantauan kampanye melalui media ini, Darmansyah menyatakan perlunya penandatanganan kerjasama atau MoU antara KPU

NTB dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Selain kampanye melalui rapat umum juga perlu diperhatikan terkait hal-hal teknisnya.

Mengenai jadwal kampanye khususnya melalui rapat umum, KPU akan berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu. Dalam rakor yang juga digunakan untuk mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, KIP, KPID, Bawaslu, dan perwakilan media.

Perwakilan Kapolda NTB, AKBP. Muhammad, SIK menyarankan agar Peraturan KPU maupun UU yang mengatur tentang kampanye juga disosialisasikan kepada parpol. Karena parpol juga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pemilu. “Bukan hanya tugas kepolisian, tapi pelaksana kampanye juga ikut bertanggung jawab. Kalau terjadi gangguan ketertiban umum, pelaksana kampanye juga bisa dijerat (hukum),” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, Moh. Khuwailid, S.Ag., MH, mengapresiasi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 yang juga mengatur kampanye melalui jejaring sosial.

Menurutnya hal tersebut harus diatur, karena jejaring sosial bisa menjadi ruang efektif untuk melakukan kampanye hitam. Ia pun menyarankan agar hal ini juga diterapkan untuk pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung. (yan)

Perekaman E-KTP Mulai Dilaksanakan Reguler di NTB Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di NTB untuk tahun 2013 ini terus berlanjut hingga 31 Desember 2013.

Mulai Januari ini, perekaman E-KTP sudah tidak dilakukan secara massal, tapi secara reguler di seluruh kecamatan yang ada di NTB. Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH, membenarkan bahwa kelanjutan perekaman E-KTP di NTB tahun 2013 ini sudah mulai menggunakan sistem reguler. ‘’Karena proses perekaman secara massal sudah selesai 31 Desember 2012 lalu maka tahun 2013 ini sudah secara reguler, biayanya masih ditanggung APBN, masih gratis,” ujarnya, Rabu (30/1).

Ia menjelaskan, masyarakat yang sudah melakukan proses perekaman tahun lalu tinggal menunggu untuk dibagikan. Se-

mentara masyarakat yang belum melakukan perekaman data terus melakukan perekaman hingga akhir tahun 2013 ini.”Kemudian KTP manual tetap dipakai sampai 31 Desember 2013,” jelasnya.

Kelanjutan proses perekaman tersebut, lanjutnya nantinya terintegrasi dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang baru-baru ini diterima dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB berdasarkan hasil rekapitulasi dari pemda kabupaten/kota di NTB. Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sudah merencanakan EKTP akan berlaku seumur hidup. “Untuk E-KTP sekarang ini direncanakan untuk seumur hidup, itu merupakan pengarahan dari Pak Menteri, itu akan seumur hidup,” pungkasnya.(nas)

(Suara NTB/ars)

SEPEDA - Sejumlah anggota polisi sedang menjalani program penurunan berat badan di Mapolres Mataram, Rabu (30/1) kemarin. Mereka diwajibkan menjalani program tersebut, dengan harapan gerakan lebih cepat dengan bobot badan yang ideal sebagai anggota polisi.

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Curanmor Marak

Polisi Belum Berhasil Tekan Kasus 3C Praya (Suara NTB) Upaya jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah (Loteng) dalam menekan kasus 3C, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) serta khususnya pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah kerjanya sejauh ini belum membuahkan hasil. Terbukti, kasus curanmor masih saja marak terjadi. Kasus terakhir menimpa M.Yunus (23), Senin (28/1) sore kemarin.

Korban yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Mataram ini kehilangan sepeda motornya yang diparkir di rumah dinas perikanan Kelurahan Praya. Korban pun harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah atas kejadian yang berlangsung sekitar pukul 17.00 Wita itu.

Keterangan yang didapat di Polres Loteng, Rabu (30/ 1) kemarin menyebutkan, kejadian berawal saat korban warga Desa Mangkung Praya Barat datang ke rumah dinas perikanan untuk memanen ikan di kolam belakang rumah. Sesampainya di sana, korban langsung memarkir sepeda motor Yamaha Mio nopol DR 3079 T miliknya di tempat parkir. Setelah mengunci stang sepeda motornya, korban pun langsung menuju kolam ikan untuk memanen ikan. Sekitar satu jam berselang, korban selesai untuk kemudian bergegas hendak pulang.

Namun korban harus kaget begitu sampai di parkiran, tenyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi.

Pencarian pun sempat dilakukan korban. Dengan menyisir wilayah sekitar. Tetapi usaha tersebut siasia. Sepeda motor milik korban pun tidak berhasil ditemukan. Sore itu juga korban langsung mendatangi Polres Loteng untuk membuat laporan setelah memastikan sepeda motornya hilang dicuri.

Sebelumnya, Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik., menegaskan pihaknya saat ini tengah berupaya keras menekan kasus 3C, terutama curanmor.

Berbagai upaya pun terus dilakukan. Termasuk sosialisasi kewaspdaan kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini belum bisa maksimal.

Untuk itu, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat supaya terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap para pelaku curanmor. Karena curanmor bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Karena bagaimanapun keras upaya yang dilakukan pihak kepolisian, tidak akan maksimal jika masyarakatnya sendiri belum sadar,” timpalnya. (kir)

Renovasi Sekolah

SUARA PULAU LOMBOK

Polres Lotim Siap Gelar Perkara Dugaan SPPD Fiktif DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Tahapan pelaksanaan penyelidikan atas dugaan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lingkup DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah sampai tahap terakhir. Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Lotim segera akan melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.

Demikian diucapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SiK kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/1) kemarin. Dijelaskan, semua pihak terkait sudah dimintai keterangan. Mulai dari Sekretaris

Dewan (Sekwan) hingga jajaran Pimpinan Dewan serta tiga orang anggota yang tidak berangkat pada agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Desember lalu.

Yuyan menuturkan, anggota dewan yang tidak berangkat sudah mengembalikan SPPD

dengan total Rp 23 juta. Dimana untuk anggota dewan biaya perjalanan dinasnya Rp 7 juta lebih, sedangkan untuk pimpinan Rp 8 juta. “Bukti pengembalian berupa kwitansi sudah ada,” ungkapnya.

Gelar perkara yang akan dilakukan dimaksudkan un-

tuk melihat apakah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana atau tidak. “Apakah memenuhi unsur telah merugikan negara, melanggar hukum dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau tidak,” pungkasnya.

Adanya bukti pengembalian sebelum penyelidikan digelar kata Yuyan bisa memungkinkan Satreskrim menghentikan penyelidikan. “Kalau tidak memenuhi unsur baru bisa dihentikan, dari kasus ini ada kemungkinan bisa bisa dihentikan karena sudah

dikembalikan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, mencuatnya kasus dugaan SPPD Fiktif DPRD Lotim ini bermula dari agenda kunker semua anggota Dewan ke Kalimantan. Kunjungan para wakil rakyat Lotim itu guna mencari solusi atas problem bahan bakar omprongan tembakau virginia yang tiap musim tanam selalu menyisakan masalah. Ada sejumlah anggota dewan yang tidak berangkat namun diganti orang lain. Namun penggantinya diduga tidak diberikan apa-apa. (rus)

Polisi Ciduk Perambah Hutan TNGR

(Suara NTB/rus)

TIDAK TERURUS - Pos Kehutanan yang terletak tidak jauh dari kawasan Hutan Sekaroh tampak tidak terurus. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Hutan Sekaroh yang terbengkalai.

Dikpora Lotim Dipertanak Diminta Proaktif Prioritaskan Sekolah Petani Loteng Kesulitan Dapat Pupuk Pinggiran Selong (Suara NTB) Program renovasi sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terus dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Lotim. Mulai tahun 2013 ini, renovasi sudah tidak hanya SD dan SMP melainkan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lotim, tahun ini akan diprioritaskan sekolah(Suara NTB/rus) sekolah pinggiran.

H. Syamsuhaidi Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Lotim, Dr. Ir. H. Syamsuhaidi, MS. Menjawab media di Selong, Rabu (30/1) kemarin, Kadis Dikpora menyebutkan sampai tahun 2013 ini masih ada sekolah yang harus direnovasi. Dana perbaikan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

Disebutkan, tahun 2013 ini terbilang cukup besar DAK yang mengucur ke Kabupaten Lotim untuk renovasi sekolah dan pembangunan sejumlah fasilitas pendidikan. Baik berupa Perpustakaan maupun bangunan penunjang pelaksanaan pendidikan lainnya.

DAK 2013 untuk SD saja mencapai Rp 9,3 miliar. SMP Rp 5,2 miliar, SMA Rp 5,2 miliar. Sedangkan SMK dinilai terbanyak Rp 10,3 miliar. Hingga saat ini, Dikpora Lotim masih harus menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) DAK 2013. “Juknis belum kita terima. Seharusnya November lalu sudah terima,” ucapnya.

Ditanya pelaksanaan DAK tahun sebelumnya disampaikan Syamsuhaidi sudah rampung. Begitupun untuk pelaksanaan pembangunan dan renovasi menggunakan dana blokgrant dari Kemendikbud. Seperti pelaksanaan blokgrant renovasi 200 unit ruang kelas berkah pelaksanaan Hari Nusantara (Harnus) yang dihadiri Wapres Boediono beberapa waktu lalu.

Ada blokgrant terakhir di tahun 2012 diakui Syamsuhaidi yang belum tuntas. Namun diberikan batasan hingga Maret 2013 mendatang harus sudah tuntas.

Yakni pembangunan 60 unit perpustakaan SD dan beberapa unit ruang kelas SD. Keterlambatan realisasi anggaran ini karena proses realisasi terakhir Desember lalu. Sehingga secara otomatis pelaksanaannya 2013 ini. Disebutkan, blokgrant yang belum terlaksana tahun anggaran 2012 ini mencapai Rp 10 miliar. “Dana sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah,” ucapnya.

Dijelaskan, pelaksanaan blokgrant yang masuk ke Lotim hingga 4 tahapan. Tahap pertama hingga ketiga sudah rampung. Terakhir tahap ke empat yang diberikan batasan hingga Maret mendatang. (rus)

Halaman 3

Praya (Suara NTB) Kondisi persediaan pupuk di tingkat petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah semakin menipis.

Bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Akibatnya, para petani kini kesulitan memperoleh pupuk. Padahal usia tanaman padi milik petani sudah saatnya untuk dipupuk.

Terkait persoalan itu, pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Disepertanak) Loteng, diminta supaya bisa lebih pro aktif membantu. Mencarikan solusi atas persoalan yang kini tengah dihadapi para petani. Bagaimana tidak, dalam berbagai kesempatan termasuk di media massa, Kadispertanak Loteng selalu mengungkapkan kalau stok pupuk di Loteng aman. Tetapi pada kenyataan, justru sebaliknya.

“Apanya yang aman, sekarang saja kita petani sudah sepekan terakhirnya kesulitan memperoleh pupuk. Lalu mana stok pupuk yang dibilang aman itu,” ke-

luh Supardan, petani asal Praya Barat Daya, kepada Suara NTB, Rabu (30/1) kemarin.

Menurutnya, sudah lebih sepekan petani khususnya petani di wilayah Praya Barat Daya kesulitan mendapatkan pupuk.

Disatu sisi, usia tanaman padi milik petani sudah saatnya untuk dipupuk. Tetapi apa boleh buat, lantaran tidak ada pupuk petani pun belum bisa memupuk tanaman padinya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah penanganan atas persoalan kelangkaan pupuk tersebut. Jangan sampai karena persoalan pupuk, justru akan membawa dampak pada tingkat produktifitas hasil pertanian pada tahun ini. “Harapanya kita persoalan ini bisa segera diatasi. Kuncinya pemerintah daerah juga harus bisa pro aktif membantu petani,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan petani lainnya. Dikatakannya, hampir setiap tahun per-

soalan pupuk selaku menjadi masalah petani. Apakah itu pupuk yang langka atau terlambat datang. “Harusnya persoalan ini bisa diantisipasi sejak dini. Supaya persoalan pupuk tidak menjadi momok bagi petani setiap tahunnya,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, menegaskan kalau pihaknya sudah berupaya maksimal membantu persoalan petani. Khususnya menyangkut persoalan pupuk.

Pun demikian, kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini di luar kemampuan pihaknya.

“Pupuklangkalebihkarenapersoalan bongkar muat di pelabuhan yang sedikit terlambat,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap petani bisa lebih bersabar dan tenang. Pasalnya, dari hasil koordinasidenganDinasPertanian provinsi maupun pihak distributor, kalau kapal yang membuat pupuk untuk Pulau Lombok sudah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Lembar sejak Selasa (29/1) malam. (kir)

Khawatir Ancaman Longsor

Pemda KLU Minta Provinsi Perlebar Jalur Pusuk Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah Lombok Utarasangatmengkhawatirkankondisijalurpusuksaatini.jaluryangmenjadi langganan longsor tiap musim hujan ini sudah tidak representatif.

Dari segi Undang-Undang jalan, lebar ruas jalur pusuk hanya setengah darilebaryangseharusnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, H. Irman, ST., Rabu (30/1) membenarkan Pemda KLU telah memiliki aspirasi pelebaran jalur pusuk ini, dan segera dilayangkan ke Provinsi. Mengingat ruas jalan jalur pusuk adalah ruas jalan nasional yang notabene merupakan tanggung jawab Provinsi NTB. “Melalui Bidang Bina Marga, kita akan usulkan ke Provinsi agar ruas jalan Pusuk yang merupakan ruas jalan Provinsi, saat ini lebarnya 8 meter. Seharusnya ruas jalan ini lebarnya 16 meter. Kalau sudah lebar Pusuk 16 meter, maka ruas jalan pusuk sedikit aman,” kata Irman.

Irman menyatakan, ruas jalur Pusuk dari arah Pusuk Pas (perbatasan KLU – Lobar) ke arah Perempatan Bangsal Pemenang, sepanjang 15 kilometer. Namun tentunya, pelebaran juga mengarah dari ruas jalan seputaran Rembiga ke Pusuk Pas. Bedanya ruas Rembiga – Pusuk Pas, dapat dikatakan tingkat kerawanannya tidak separah Pusuk Pas – Bentek, Pemenang. Jalur Pusuk yang masuk ke dalam wilayah Lobar, hampir tak dijumpai kejadian longsoran sepertihalnyayangberlakudiKLU. Irmanmeyakini,dengandilakukannya pelebaran ruas jalur sedikit tidak akan membantu Pemda KLU untuk dapat mengontrol lalu lintas di ruas tersebut. Selain ancaman longsor, ruas ini juga rawan

kecelakaan yang ditimbulkan oleh perilaku pengendara.

“Semasih di Lombok Barat, kita tidak khawatir karena intensitas kendaraan yang melewati jalur ini tidak begitu tinggi. Tetapi sekarang pascadefinitifnya KLU, kendaraan dari arah Mataram maupun dari arah Tanjung cukup padat, sehingga lebar jalan sekarang tidak representatif lagi untuk dilewati,” jelasnya.

Irman berasumsi, andai Pemprov NTB memperoleh kepastian untuk pelebaran jalur pusuk, dirinya tidak khawatir atas keberadaan hutan pusuk yang merupakan kawasan konservasi. Bagi dia, ketentuan lebar jalur pusuk notabene

telah diatur dalam Undang-Undang jalan, sehingga tidak harus dibenturkan dengan Undang-undang konservasi hutan lindung.

Demikian pelebaran ke depan, Irman memungkinkan pelebaran dilakukan dua arah, yakni arah tebing dan arah bukit. Arah tebig yakni dengan mentalud badan tebing yang dikhawatirkan dapat memicu longsor dari arah bawah. Sedangkan dari arah bukit dengan membuka bukit sepanjang jalur yang rentan longsor. Cara ini ia nilai lebih aman dan dapat mereduksi kemungkinan longsor jangka panjang karena area longsoran akan dapat ditanggul. (ari)

Selong (Suara NTB) Polisi Hutan (Polhut) menciduk tersangka Ayub alias Amaq Husen (45) yang diduga pelaku perambah hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kini tersangka tengah mengikuti proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim.

Hal itu disampaikan Kepala Satreskrim (Kasatreskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SiK kepada wartawan di Selong, Rabu (30/1) kemarin. Katanya, menurut pengakuan Polhut TNGR tersangka yang didata berasal dari Dusun Segantong Beririjarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lotim itu terlihat sedang b e r a k s i melakukan penebangan kayu di zona terlarang pada Selasa (29/1) lalu sekitar pukul 11.00 Wita. Polhut pun langsung membekuk pel-

aku dan menggiringnya ke Mapolres Lotim.

Tersangka pun saat ini bersama sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Lotim. Diantara barang bukti (BB) yang diamankan adalah empat batang potongan kayu jenis lopok, kapak, gergaji dan kayu yang dijadikan alat pemikul.

Atas tindakan pelanggaran hukum tersebut, tersangka Amaq Husen dijerat UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Ada kemungkinan tersangka sudah berulang kali berbuat aksi illegal loging tersebut di kawasan TNGR. Tersangka Amaq Husen ketika ditanya wartawan mengaku cuma sekali itu saja menebang kayu hutan. Kayukayu yang ditebang bukan untuk dijual. Melainkan untuk kebutuhannya sendiri yang tengah membangun rumah. (rus)

AKP Yuyan Priatmaja (Suara NTB/rus)

Warga Bagek Longgek Temukan Orok di Sungai Selong (Suara NTB) Warga Bagek Longgek Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Rabu (30/1) kemarin dihebohkan dengan penemuan orok di sungai daerah setempat. Orok itu ditemukan sekitar pukul 09.00 Wita oleh Inaq Mar (40) warga Bagek Longgek Barat.

Seperti hari-hari biasanya, Inaq Mar bersama ibu-ibu lainnya, pagi itu pergi ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya untuk mencuci. Saat itu, ia bersama Inaq Pariah warga Kokoq Beleq Lingkungan Bagek Longgek Barat, Kelurahan Rakam. Orok bayi dilihat terbungkus menggunakan kantong plastik berwarna ungu mengapung di sungai.

Setelah dicek baru diket-

ahui bahwa isi bungkusan plastik adalah orok. Inaq Mar pun meminta warga lainnya bernama Ukin untuk mengangkat orok bayi ke atas sungai. Kemudian kepala lingkungan setempat diberitahu yang selanjutnya melapor ke aparat kepolisian sektor (Polsekta) Selong.

Keterangan dari Kapolsekta Selong, Iptu Prayit Hariyanto menguraikan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Selong, berat orok sudah mencapai 300 gram dengan panjang 9 cm. Jenis kelamin laki-laki dan perkiraan usia sudah memasuki 6 bulan. Kasus ini tengah ditangani aparat Kepolisian.

Akan ditelisik siapa pelaku yang kejam membuang orok bayi malang tersebut. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Halaman 4

Tidak Hadiri Sidang

Mantan KPA Setda Dompu Terancam Dipanggil Paksa Dompu (Suara NTB) Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Setda Dompu tahun 2011, Drs. H. Saladin Hasan tidak hadiri sidang gugatan perdata M. Jajuli soal uangnya yang dipinjam bendahara Setda Dompu tahun 2011. Akibatnya, sidang yang seharusnya mendengar jawaban Muhammad selaku mantan bendahara Setda Dompu tersebut ditunda. Bila H. Saladin Hasan kembali tidak hadir, majelis hakim berencana akan memanggil paksa yang bersangkutan.

Majelis hakim yang diketuai Agus Walujo Tjahyono, SH, M.Hum yang menyidangkan perkara gugatan nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Dom dan didampingi hakim anggota AA Gde Mahardika, SH dan Fakihna Fiddin, SH, Rabu (30/1), sempat dibuka. Tapi karena Drs. H. Saladin Hasan, MSI selaku turut tergugat II dan juga mantan KPA Setda Dompu tahun 2011 selaku atasan langsung bendahara Setda Dompu tahun 2011, Muhammad, SE selaku turut tergugat III tidak hadir karena sakit sehingga sidang gugatan ditunda pekan depan.

Dikatakan Agus Walujo Tjahyono, bila pekan depan tergugat II kembali tidak hadir ia perintahkan panitera untuk memanggil paksa. “Turut tergugat II saat ini tidak hadir karena alasan sakit. Surat keterangan dokternya juga ada. Tapi kalau sidang berikutnya tidak hadir juga, panitera agar menjemputnya secara paksa,” kata Agus Walujo Tjahyono.

Sidang lanjutan gugatan M. Jajuli ini semula diagendakan pembacaan pembelaan dari turut tergugat III yang akan disampaikan Muhammad, SE. Kehadiran Saladin Hasan cukup berarti karena disebut-sebut, turut tergugat III meminjam uang M. Jajuli pada 25 Agustus 2011 lalu atas perintah H. Saladin Hasan selaku KPA Setda Dompu. Sementara Drs. H. Bambang M Yasin selaku tergugat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu H. Khairuddin, SH dan dua orang lainnya. Drs. H. Zaenal Arifin HIR mantan Sekda Dompu selaku turut tergugat I diwakili oleh kuasa hukum keluarga, M Saleh, SH dan Furkan, MH, serta turut tergugat III, Muhammad, SE terlihat hadir langsung. Begitu juga dengan M. Jajuli selaku penggugat juga ikut menghadiri persidangan. (ula)

(Suara NTB/arn)

TERTAHAN - Padatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Badas, Sumbawa. Seperti tampak dalam gambar, kapal-kapal besar masih menurunkan bongkar muat beras raskin, sehingga pupuk harus tertahan.

Petani Menjerit

Ratusan Ton Pupuk Tertahan di Pelabuhan Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Bongkar muat pupuk terhambat akibat rusaknya derek kapal pengangkut.

Selain itu, masuknya kapal pengangkut beras raskin membuat ratusan ton pupuk harus tertahan di Pelabuhan Badas dalam beberapa hari terakhir. Hal ini membuat petani di sejumlah wilayah menjerit minta pupuk, mengingat umur tanaman padi maupun jagung mereka yang semakin tua dan belum dipupuk.

Puluhan Pemuda Tuntut Renovasi Pasar di Bima

Pantauan Suara NTB di Pelabuhan Badas, Rabu (30/ 1) menunjukkan, sejumlah kapal besar masih tampak sibuk bongkar muat beras raskin. Sementara kapal pengangkut pupuk harus mundur.

Diperkirakan sore harinya, baru akan dilanjutkan dengan bongkar muat pupuk. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, menyebutkan, sekitar 700 ton pupuk Urea yang masih tersisa di kapal, dari 2.100 ton pupuk Urea yang harus diturunkan sejak Selasa, 22 Januari lalu.

“Kendalanya bongkar muat.

Pupuk yang sudah diturunkan, kini masih dalam proses distribusi,” jelasnya.

Keterlambatan bongkar muat ini, lanjut Thalifuddin, akibat rusaknya salah satu

Kota Bima (Suara NTB) Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gebrak menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Pertokoan Bima, Rabu (30/1). Para pemuda ini menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bima segera merenovasi pasar bawah yang dinilai tak layak.

Aksi puluhan pemuda yang dikoordinir Ifan ini berlangsung dalam pengawalan ketat aparat Polres Bima Kota.

Dalam aksinya, mereka melingkari perempatan setempat agar aspirasinya didengar oleh khalayak ramai.

Ifan saat berorasi mengatakan pihaknya sengaja turun ke jalan menuntut renovasi pasar bawah yang saat ini dinilai tak layak lagi sebagai tempat bertransaksi. Kondisi yang kumuh serta berbau menjadi permasalahan setiap hari. Belum lagi kondisi jalan yang rusak menambah panjang permasalahan di kawasan pasar tersebut. “Apakah kita masih harus bertransaksi jual-beli dengan kondisi pasar seperti itu,” ujarnya.

Oleh karenanya, selan menuntut renovasi pasar, ia dan rekan-rekannya juga meminta Pemerintah untuk memperbaiki jalan setempat. Pemkot diminta tak menutup mata dan tinggal diam melihat kondisi dimaksud.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung sekitar satu jam lamannya. Dalam aksi ini, Gebrak sempat mengekspresikan diri menghadang kendaraan roda empat yang melintas. Namun aksi penghadangan ini tak lama karena dilarang aparat. (use)

derek/katrol kapal pengangkut. Sementara derek satunya lagi juga tidak berfungsi optimal. Hal ini dikhawatirkan menganggu pula pengiriman pupuk lainnya. Sebab saat ini juga sudah menunggu 1.375 ton pupuk Ponska. Sementara, sejumlah kecamatan mendesak membutuhkan pupuk saat ini, seperti di kecamatan Pelampang, Maronge, Moyo Hilir dan Moyo Utara serta Alas. Sebab selain padi, tanaman jagung dengan investasi besar saat ini juga banyak membutuhkan pupuk.

“Petani sudah tidak bisa menunggu, paling ribut di Pelampang. Sebab padi dan jagung membutuhkan pupuk di waktu bersamaan. Sementara pengiriman pupuk Urea berikutnya, sekitar 900 ton

diperkirakan baru pada awal Februari,” katanya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana BP4K Sumbawa, M. Ikhsan, meminta kepada distributor untuk tidak memenuhi semua RDKK. Sebab jatah pupuk untuk Sumbawa masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan pupuk Urea di Sumbawa sekitar 30 ribu ton. Sementara jatah yang diberikan hanya sekitar 21.004 ton. Jadi, agar merata, maka setiap RDKK paling tidak diberikan 60 persen dari kebutuhan. Serta memprioritaskan daerah-daerah yang umur tanamnya sudah tua.

Apalagi memasuki pemupukan kedua, maka Urea sangat dibutuhkan.

Sekaligus mengimbau kepada petani untuk bisa pula menggunakan

Pelanggaran Lalin di Bima Didominasi Pelajar Kota Bima (Suara NTB) Sat Lantas Polres Bima Kota menggelar razia khusus bagi pelajar yang membawa sepeda motor. Razia ini digelar, pasalnya berdasarkan data statistik pelanggaran lalin di Kepolisian, pelajar merupakan pelaku pelanggaran tertinggi.

Razia yang menerjunkan hampir seluruh personel Sat Lantas ini digelar sekitar pukul 12.30 Wita. Kepolisian sengaja menggelar razia pada jam tersebut karena bertepatan dengan siswa dan siswi yang mengendarai sepeda motor pulang sekolah. Tak ayal sejumlah siswa-siswi pun terjaring.

Kasat Lantas Iptu Herman SH yang dikonfirmasi di lokasi razia mengatakan, razia ini merupakan razia ru-

(Suara NTB/use)

RENOVASI PASAR - Para aktivis pemuda menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat Kota Bima, Rabu (30/1), menuntut agar pasar direnovasi.

tin yang ditingkatkan. Razia ini khusus untuk pelajar yang belum berumur 17 tahun namun sudah mengendarai sepeda motor tapi belum memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Pihaknya merasa terpanggil untuk menyadarkan para siswa dan siswi tersebut dalam berlalu lintas.

Alasan mendasar, sebab berdasarkan hasil evaluasi kebanyakan kecelakaan yang terjadi selama ini didominasi oleh pelajar. Sebenarnya, pihanya sudah memberi himbauan kepada orang tua untuk tak mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor sendiri. Bahkan, pihaknya sudah menyurati semua sekolah yang meminta agar menasehati siswa-siswi tak membawa sepeda motor ke

sekolah. “Selain razia dan bersurat ke sekolah kita juga sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan sekolah dan orang tua,” terangnya.

Menurutnya, usia pelajar kecenderungan untuk tak menaati lalu lintas, tinggi.

Seperti tak mengenakan helm, menerobos lampu merah dan berboncengan tiga, bahkan ada juga yang menggunakan knalpot bising. “Ini kan akan membahayakan mereka sendiri,” ujar Herman yang juga menambahkan razia seperti ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan.

Sedianya, saat usia pelajar saat ini para siswa dan siswi tersebut bisa diantar oleh orang tua atau menggunakan bemo maupun ojek. (use)

pupuk-pupuk alternatif sebagai pengganti Urea, seperti NPK, Ponska, ZA dan lainnya.

“Ini agar bagaimana pupuk yang sedikit ini bisa merata kepada petani. Sekaligus mengatasi kekurangan yang ada dengan menggunakan pupuk lain selain Urea yang memiliki kandungan yang sama,” terangnya.

Petugas Administrasi Pelabuhan Badas, Gufron, dalam pertemuan dengan Komisi II DPRD Sumbawa, juga mengakui keterlambatan bongkar muat pupuk karena aktivitas pelabuhan yang ramai. Di saat bersamaan juga terjadi bongkar muat beras raskin.

“Kita bagi waktu, antara bongkar beras raskin dan pupuk. Mungkin nanti sore (kemarin sore,red) kita bisa bongkar 1.700 ton pupuk Ponska,” ujarnya, seraya menyatakan kesiapan pihak pelabuhan membantu dari segi fasilitas.

Perwakilan Pupuk Kaltim, Rinda Sudaryanto, S.H, menjelaskan, pupuk Urea yang yang sudah dikirimkan untuk

Sumbawa sebanyak 1.950 ton.

Ditambah 641 ton NPK. Saat ini tersisa 700 ton Urea di kapal. Pengiriman berikutnya yang semula dijadwalkan 26 Januari baru akan dikirimkan dari Jawa Timur kemarin.

Berupa 900 ton Urea dan 700 NPK. Yang memerlukan waktu sampai Sumbawa sekitar 3-4 hari sehingga diperkirakan tiba di Sumbawa pada 2 Februari mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Fitrahrino, meminta pihak pelabuhan agar memprioritaskan bongkar muat pupuk terlebih dahulu.

Mengingat kebutuhan akan pupuk ini sangat kritis. Kalau terlambat sampai ke petani, maka tak ada gunanya lagi.

Sementara kalau menunggu pengiriman berikutnya sebesar 1.650 ton masih cukup lama, pada awal Februari mendatang. Dalam hal ini, diminta pula kepada PKT agar tak menahan lagi pupuk yang ada.

“Kalau umur tanam sudah 1 bulan, maka pupuk ini sangat penting,” tandasnya. (arn)

Pascarusuh Sumbawa

Pemkab Mesti Segera Rehabilitasi Sosial Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sambirang Ahmadi, S.Ag, M.Si, menyatakan, selain melakukan rehabilitasi fisik, pemerintah juga mesti cepat melakukan rehabilitasi sosial. Dengan membuat program yang dapat mengembalikan kepercayaan dan harapan para warga yang rumahnya terbakar dan rusak dampak dari kerusahan dan kemarahan sosial.

“Kita khawatirkan, peristiwa yang terjadi di Sumbawa ini menimbulkan bencana psikologis atau traumatis berkepanjangan. Sehingga perlu diberikan sentuhan secara psikologis dalam mengembalikan kepercayaan mereka. Bisa kembali berusaha dan datang ke sekolah dengan nyaman tanpa ada rasa ragu,”tandas Sambirang kepada Suara NTB, Rabu (30/1).

Dalam hal ini, Pemkab bisa menggunakan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp 1,9 miliar untuk kelompok yang rentan secara sosial. Seperti bagi mereka yang tidak lagi memiliki usaha. Tentu terlebih dahulu melakukan pemetaan para warga yang sempat mengungsi. Terutama bagi pengungsi yang rumahnya hancur dan tak lagi memiliki tampat usaha. Sebab dari data yang diperolehnya di tiga titik pengungsian, Kompi, Kodim dan Polres, ada sekitar 31 rumah yang terbakar dan 325 rumah yang dirusak dan dijarah. Kemudian enam buah toko yang dijarah dan dibakar, 144 kios yang dijarah di dalam pasar Seketeng. Serta beberapa bengkel yang rusak akibat kerusuhan. (arn)

Warga Belo Laporkan Penambangan Liar

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Warga desa Belo, kecamatan Jereweh melaporkan keberadaan kegiatan penambangan yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha yang beroperasi di daerahnya kepada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pasalnya dalam beroperasi, oknum pengusaha yang berdalih

Dedy Kuswanto

bergerak di bawah bendera koperasi itu disinyalir tak memegang izin.

“Kami datang ke sini melaporkan keberadaan kegiatan pertambangan emas yang ada di desa kami itu. Karena kami duga tidak ada izin, padahal mereka menggunakan alat berat untuk menggali,” jelas kepala desa Belo, Dedy Kuswanto kepada wartawan sesaat setelah menyampaikan laporannya ke kepala Dinas ESDM KSB, Rabu (30/1).

Sinyalemen tidak adanya izin yang dipegang oleh oknum pengusaha yang mengoperasikan alat berat untuk menambang di desa Belo itu, bernar adanya. Menurut Dedy, sejak beroperasi sekitar tiga bulan lalu pihak desa belum sekali pun melihat

bukti fisik jika kegiatan tambang tersebut memiliki izin.

“Kalau memang punya izin, tentu kami di tingkat kecamatan dan desa punya tembusannya. Tapi buktinya kami tidak pernah lihat surat izinnya,” klaimnya.

Protes warga yang berujung pada pelaporan ke Dinas ESDM itu sebenarnya tak hanya soal keberadaan izin kegiatan penambangan oleh oknum pengusaha bersangkutan. Lebih dari itu warga sangat khawatir penambangan menggunakan alat berat itu akan merusak lingkungan desa serta mengganggu sistem irigasi pertanian. Dedy memaparkan, lokasi kegiatan penambangan tersebut berada di kawasan Remban Kalong. Di mana di lokasi tersebut, kegiatan penggalian dilakukan berada di sekitar saluran irigasi yang selama ini dijadikan warga sebagai sumber pengairan persawahan mereka.

Selain itu di lokasi juga, kegiatan penambangan tersebut sekaligus dijadikan tem-

pat pengolahan. Menurut Dedy, berdasarkan hasil pengamatannya, di lokasi penambangan oknum pengusaha tersebut menempatkan beberapa mesin gelondong (mesin pengolah) serta kolam pengolahan menggunakan sistem perendaman. “Kalau tidak salah, ada empat atau lima kolam perendaman yang dibuat di lokasi. Proses itu sama dengan Tong, jadi kami khawatir jangan-jangan saat melakukan perendaman mereka menggunakan bahanbahan kimia berbahaya juga,” timpalnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, status lokasi penambangan yang ditempati oknum pengusaha tersebut patut ditelusuri. Sebab masih berdasarkan pengamatannya, diperkirkan lokasi penggalian masih masuk dalam kawasan hutan lindung. “Kami juga sudah laporkan hal ini ke Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan), karena kami yakin lokasinya masih masuk kawasan (hutan

lindung),” ujarnya.

Sementara itu kepala Dinas ESDM, Hirawansyah, MH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, belum mau memberikan keterangan lebih jauh.

Ia hanya mengatakan, telah memerintahkan jajarannya turun dan mengecek langsung ke lokasi untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkannya. “Kami cek dulu, baru kita bisa ketahui,” katanya singkat sembari menambahkan, terkait izin pihaknya masih butuh informasi mendalam karena dirinya baru saja menjabat sebagai kepala Dinas ESDM. “Nantilah soal itu, yang jelas kita cek lapangan dulu untuk menindaklajuti laporannya,” elaknya.

Setelah menerima laporan, Dinas ESDM kemarin langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Informasi yang dihimpun media ini selain Dinas ESDM, Dishutbuntan dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) juga ikut ambil bagian dalam rombongan tersebut. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Otak Kerusuhan Sumbawa Ditangkap di Mataram Dari Hal. 1 Informasi dihimpun Suara NTB, proses penggerebekan berlangsung pukul 17.00 Wita di Kompleks Irigasi Kelurahan Taman Sari Mataram. Aparat gabungan Sat Brimob dan Buser dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB berkumpul di sekitar gang, beberapa meter dari tempat kos di Jalan Irigasi V Blok A RT 04 tersebut.

Satu jam kemudian, petugas masuk ke dalam kos kosan tersebut,namuntidakmenemukanyang dicari. ‘’Dari kamar kos hanya ditemukan seorang wanita, kemungkinantemanwanitaorangyangdicari itu.Wanitaitudibawapetugasmenggunakan mobil Suzuki Escudo,” jelas Ketua RT 04 Azhar Zaini dihubungi Suara NTB sore kemarin.

Sekitar satu jam setelah wanita tersebut dibawa, ia mendapat informasi adanya penangkapan di luar kompleks.

Ditanya mengenai keberadaan Y P di salah satu kamar kos tersebut, Azhartidaktahupersis.Pihaknyakesulitanmendataidentitaspendatang dari kamar kos tersebut.

Juga sulit membedakan mana penghuni kos dan warga lain yang masuk. ‘’Karena di kos kosan itu tinggalnyacampur,lakilakidanperempuan. Hampir semua masih kuliah diMataram.Termasukwanitayang dibawa polisi tadi itu kuliahnya di salah satu universitas kesehatan,” beber Aan, sapaannya.

Sumber lainnya menyebutkan, wanita tersebut dibawa untuk menunjukkan dimana persembunyian YP. Hanya beberapa menit kemudian, lokasi persembunyian YP akhirnya ditemukan dan ia pun ditangkapdiFakultasHukumUnram danlangsungdigelandangkeMapoldaNTBuntukdimintaiketerangan.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH, MM, MH membenarkan penangkapan tersangka YP tersebut. Dihubungi Suara NTB sekitar pukul 20.30 Wita kemarin, kapolda memastikan tersangka di tangkap di Mataram setelah sempat kabur dari Sumbawa. “Ya benar, dia sudah

ditangkap. Kalau mau konfirmasi, bisa langsung ke Direskrimum,” ujar kapolda melalui pesan singkat SMS. Secara detail Direskrimum menjelaskan proses penangkapan tersangka tersebut, setelah tiga hari dilakukan pencarian. ‘’Tersangka sudah kami cari di Sumbawa selama tiga hari, tapi tidak ditemukan. Dia sempat pindah tempat tinggal, sampai akhirnya kabur ke Mataram,” kata Direskrimum, Kombes Pol.Reyinhard Saud Silitonga SH.MH.MSi. Setelah mengetahui keberadaannya di Mataram, tim buser kemudian memburu tersangka di sebuah kos-kosan, namun karena mengetahui kehadiran aparat, kabur ke Mataram. ‘’Kami berhasil membekuknya di Kampus Unram. Sekarang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik kami,” sebutnya.

Mengenai peran tersangka, dipastikannya sudah jelas. YP otak dari kerusuhan tersebut, karena provokasinya memicu gerakan massa membakar rumah ibadah di Sumbawa besar.

Selain menangkap YP, Direskrimsus juga mengungkapkan telah membekuk seorang wanita berinisial F asal Sumbawa Besar.

Wanita ini diduga sebagai penyebar pertama SMS, kemudian menjadi broadcast ke handphone masyarakat, memicu kemarahan massa kemudian melakukan perusakan dan pembakaran. ‘’Wanita ini kita amankan di Sumbawa. Yang bersangkutan sedang diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Sumbawa,” sebut Direskrimum. Penangkapan F ini tidak lepas dari kerja keras Ditreskrimum bersama Ditreskrimsus melacak melalui peralatan khusus untuk mendeteksi penyebar pertama dari SMS yang menyebar ke HP masyarakat. (ars)

Bappeda NTB Lakukan Monev Program Unggulan ke Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 ungkap Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Rosiady H Sayuti MSc, disela-sela kunjungannya ke pengusaha olahan PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut) serta meninjau jalan by pass Gajahmada (Mataram-Lobar) di Jempong. Kegiatan ini ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB. Kepala Bappeda didampingi Kepala Biro AP, Ir.H.M. Azhar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Drs.H.M. Rusdi, sejumlah Kepala Bidang dan Sekretaris Bappeda Kota Mataram, H. L. Martawang serta sejumlah staf.

Lokasi kunjungan di Kota Mataram, berlokasi di tiga titik antara lain Lingkungan Seruni, Kecamatan Ampenan. Disini rombongan melihat dari dekat kegiatan dari kelompok usaha industri olahan PIJAR. Selanjutnya, meninjau pembangunan Jalan Bung Karno.

Terakhir, meninjau pelaksanaan program buang air sembarangan nol (Basnol) di Karang Bagu.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda menyatakan sesuai Instruksi Presiden melalui Unit Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memastikan apakah pemda sudah memberi dukungan terhadap program pro rakyat. Salah satu progam yang pro rakyat itu adalah program pengembangan industri makanan olahan pangan besumber PIJAR atau bahan lainnya.

Dalam RPJM lima tahun, memang diujung RPJM 2009-2013 secara jelas ditekankan bahwa pemerintah provinsi harus mendorong tumbuh kembangnya industri olahan hasil pertanian, kerajinan dan sebagainya. Karena, sektor industri dapat memberi nilai tambah kepada masyarakat. Sebagai gambaran harga rumput laut dijual mentah sekitar Rp 7 ribu per Kg jauh lebih mahal dibanding harga yang sudah diolah yang harganya bisa hingga tiga kali lipat.

Karena itu, Pemprov melalui SKPD terkait menjadikan program ini sebagai khusus dan terus digenjot melalui SKPD khususnya Dinas Koperasi dan UKM serta Disperindag.

Untuk mendukung itu juga, salahsatukebijakangubernuryang sudah dilaunching adalah kerjasama Pemda dengan pihak Alfamart. Sesuai kesepakatan, Alfamart akan menerima hasil industri olahan dari NTB dan sudah dirinci-

kan spesifikasinya. ‘’Bahkan secara simbolis sudah diluncurka mobil boxnya. Dalam komunikasi dengan Alfamart produk pertama hasil olahan berupa tortila akan dikirim. Namun kemasannya harus dibenahi, harus menyesuaikan,” jelas Rosiady.

Target pertama akan menyasar pasar Jabodetabek, terdapat sekitar 2.341 Alfamart. Ia meminta agar ibu-ibu pengusaha siap –siap lembur untuk memenuhi orderan karena satu kali kirim akan dilakukan secara terus menerus tidak boleh putus. Setelah mampu memenuhi Jabodetabek, maka NTB dipersilahkan mengisi autlet Nusa Tenggara di Denpasar.

Kunjungan berlanjut ke Jalan Gajahmada, Jempong.

Disini dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan warga sekitar. Setelah itu Kepala Bappeda bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meninjau kondisi jalan yang baru saja selesai dibangun di sekitar Jalan Gajahmada.

Walikota Mataram berharap bantuan yang lebih besar dari Pemrov NTB. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Kota Mataram banyak dibantu Pemprov NTB. ‘’Salah satu prioritas pembangunan di Kota Mataram adalah infrastruktur, khususnya jalan. Keberhasilannya banyak didukung provinsi,”ujarnya.

Sementara Rosiady menambahkan, dalam hal ini gubernur menugaskan untuk menindaklanjuti kebijakan terkait dengan berbagai fasilitasi provinsi untuk Kota Mataram, seperti pembebasan lahan untuk jalan Gajahmada, Pemprov NTB ikut membantu. “Ada juga kami bantu infrasturktur lain dalam waktu dekat untuk pemebasan by pass (MataramPatung Sapi),”tukasnya.

Walikota Mataram dan Bupati Lobar bersedia menuntaskan masalah pembebasan lahan sehingga akhir tahun 2013 dimulai pembangunan kontruksi jalan Mataram-Lobar.

Pemprov NTB membantu melalui dana sharing sebesar Rp 35 miliar. Sementara itu, kunjungan di Karang Bagu disambut warga dan pelaksanaan progam di wilayah ini cukup berhasil. (her/*)

Dugaan SPPD Fiktif di DPRD NTB Ditindaklanjuti Kejaksaan Dari Hal. 1 kami akan lihat seperti apa isi petunjuknya. Apakah akan ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya (Puldata Pulbaket), atau bagaimana,” jelasnya.

Laporan yang diterima Kejati itu sebelumnya diserahkan koordinator aksi, Wahidjan,SH terkait dugaan penggunaan SPPD fiktif melibatkan oknum politisi Udayana H.M.Amin. Dalam laporan itu, dilampiri nilai perjalanan dinas

yang diduga fiktif mencapai Rp 183.995.222. Indikasi penyimpangan menurut versi pelapor, kaitan dengan kegiatan perjalanan dinas ke sejumlah daerah, dengan agenda mengikuti workshop, kunker, konsultasi, sampai kegiatan reses. Rinciannya, terjadi sejak tahun 2010 sampai 2012. Nilainya bervariasi setiap kali kegiatan, mulai dari Rp 8 juta lebih, Rp 12 juta, Rp 14 juta, sampai paling tinggi Rp 33.870.000. (ars)

Halaman 5

INTERAKTIF GLOBAL FM LOMBOK

Kanwil DJP Nusra Sosialisasi Bendahara Mahir Pajak PPH Pasal 21 Mataram (Suara NTB)Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra), kembali menggelar sosialisasi dengan tema ‘’Bendahara Mahir Pajak PPH Pasal 21” di Radio Global FM Lombok, Selasa (29/1). Hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif berdurasi 60 menit itu, Nur Hasyim selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, Teguh Rahargianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi dan Mashari Taufik selaku Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding I. Mengawali sosialisasi yang bertemakan ‘’Bendahara Mahir Pajak PPH Pasal 21” Nur Hasyim menjelaskan yang dimaksud dengan Bendahara Mahir Pajak itu pada dasarnya bendaharawan adalah pemegang kas dalam sisi pemerintahan, pejabat yang melakukan pembayaran yang pendapatannya berasal dari APBN/ APBD. Menurutnya, bendahara berperan penting untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Peranan bendahara menyumbang proporsi yang besar terhadap sektor pajak yang berkisar sekitar 70 persen.

Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan. Kewajiban untuk melaporkan batas akhir pajak tahun 2012 yaitu bulan Maret tahun 2013. Bukti potong harus ada sebagai bukti lampiran PPH. Ada perbedaan antara penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur yang jumlahnya berbeda.

Sosialisasi Kanwil DJP Nusra yang disiarkan langsung Radio Global FM Lombok ini mendapat respons positif dari masyarakat. Penelepon yang berpartisipasi diantaranya Dedi di Mataram, mempertanyakan tentang

apabila wajab pajak (WP) telah mendapatkan bukti potong pajak, apakah bisa membayar pajak di tempat lain?

Menanggapi pertanyaan Dedi di Mataram, Teguh menjelaskan, jika sudah mendapatkan bukti potong harus di foto copi dan dilampirkan kemudian di masuk kan ke drop box yang sudah disediakan.

Atau bisa juga melalui KPP terdekat serta bisa juga melalui Kantor Pos. Penelepon berikutnya mempertanyakan, apakah pensiunan juga dikenakan pajak. ‘’Saya punya orang tua sudah pensiun, apakah orang tua saya kena pajak juga,” tanyanya.

Dijelaskan Teguh bahwa perlakuannya sama dengan PNS karena mendapatkan penghasilan dari lembaga pensiun tiap bulan dan teratur.

Jadi dikenakan potongan pajak sebesar 5 persen. Tetapi tidak semua penghasilan kena pajak, hanya penghasilan yang memiliki range tertentu saja. ‘’Misalnya saya bekerja di suatu perusaahaan hingga Desember 2012, berarti tahun ini (2013) saya harus lapor Pph tahunan? Lalu bila tahun 2013 ini saya berhenti bekerja

Pendidikan di NTB Masih Perlu Dibenahi Mataram (Suara NTB) Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Olahraga dan Pendidikan Prof. Drs Toho Chalik Mutohir, MA, PhD, menilai pendidikan di NTB masih perlu dibenahi. Menurutnya, pendidikan NTB sudah cukup memiliki kemajuan yang berarti.

Hanya saja, lanjutnya, adanya beberapa hal seperti masih tingginya angka drop out dan masih tersisanya dua kabupaten yang masih memiliki angka buta aksara, pendidikan di NTB masih perlu dibenahi. “Ada kemajuan yang cukup berarti tetapi mungkin perlu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi karena di NTB masih ditemukan adanya drop out, angka buta huruf dan masih ada hal-hal yang perlu dipikirkan ke depan,” terangnya usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional Pendidikan NTB di IKIP Mataram, Rabu (30/1).

NTB, lanjutnya, memiliki

Pantauan Suara NTB, Mahrip ditemani seorang ajudannya dan seorang sopir, tiba di Kejati NTB sekitar pukul 13.00 Wita, menggunakan mobil dinas Wabup DR 5 DL. Wabup kemudian sempat duduk di ruang tunggu lantai dasar selama sekitar 15 menit.

Ditemani ajudannya, ia kemudian naik ke lantai dua menemui Kabag TU La Kamis, dan langsung menjalani pemeriksaan.

Permintaan keterangan Wabup itu kaitan dengan laporan masyarakat atas dugaan penggunaan SPPD fiktif, sejak 2009 sampai 2012. Berdasarkan laporan itu, ada sekitar 90 kali perjalanan dinas yang diduga fiktif, karena menggunakan

(Suara NTB/ nia)

SEMINAR - Suasana Seminar Nasional mengenai Pendidikan NTB di IKIP Mataram, Rabu (30/1) kemarin. berbagai sumber potensi, mulai dari sumber daya alam (SDA) baik sumber alam maupun mineral yang sudah tersedia.

Saat ini hanya tinggal mengelola dengan memberdayakan SDM yang bagus.

Terkait hal ini, SDM IKIP memiliki kontribusi pendidikan

sangat baik. Untuk itu hal ini menjadi tantangan besar ke depan agar pendidikan di NTB bisa lebih baik, dari segi mutu, daya tampung, manajemen dan relevansi. Sehingga bisa menghasilkan lulusan kompeten yang bisa menghadapi tantangan di masa mendatang. (nia)

nama ajudannya.

Hingga pukul 15.00 Wita pemeriksaan masih berlangsung.

Wabup sempat minta izin keluar untuk ke kamar mandi. Mantan politisi Udayana dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu kemudian masuk lagi ruang pemeriksa. La Kamis kembali melanjutkan permintaan keterangan. Bahkan hingga berita ini ditulis sore kemarin, Wabup masih dimintai keterangan.

Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH dikonfirmasi usai menggelar rapat dengan Kajati Nofarida, SH, MH beserta jajaran, mengaku belum mendapat laporan terkait pemeriksaan itu.

Tapi ia tidak menampik, jika pun Wabup Lobar hadir, karena sikap kooperatif atas panggilan yang di-

layangkannya. ‘’Saya belum mendapat laporan terkait pemeriksaan Wabup Lobar, tapi bisa jadi memang dia hadir karena kooperatif atas panggilan yang kami layangkan,” kata Wakajati.

Disebutnya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Jika Wabup Lobar hadir di luar jadwal panggilan, itu menurutnya sah – sah saja, malah dinilai akan mempermudah proses penyelidikan yang dilakukan jajarannya.

Sementara itu, Mahrip yang dikonfirmasi Suara NTB sehari sebelumnya, mengaku siap kooperatif untuk memenuhi panggilan Kejaksaan. Bahkan ia akan membawa dokumen terkait SPPD yang selama ini dilakukannya benar adanya. (ars)

PDI-P Nilai Badrul Munir Selamatkan NTB dari Kisruh Politik Dari Hal. 1 Husni menilai, Badrul tampaknya menyadari adanya gejala meruncingnya konflik politik yang timbul dari panasnya bursa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB pendamping figur incumbent, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Karenanya, demi menghindari konflik yang meruncing, Badrul akhirnya memilih mundur. Husni menilai, langkah ini menjadi bukti bahwa Badrul telah mendahulukan kepentingan NTB di atas kepentingan atau agenda politiknya pribadinya. ‘’Begitu saya kagumi saudara Badrul Munir ini, dengan sikap kenegarawanannya.

Karena beliau mendahulukan kepentingan NTB,” ujar politisi asal Sumbawa ini.

Menurut Husni, pada dasarnya Badrul sangat layak untuk kembali mendampingi Zainul Majdi tampil di Pilkada 2013.

Selama masa kepemimpinan mereka, Badrul juga memperlihatkan sinergi dan loyalitas yang cukup baik dengan Zainul Majdi. Hubungan keduanya pun

tetap harmonis hingga memasuki akhir masa jabatan ini.

Hal inilah yang menurut Husni menjadi nilai tambah Badrul Munir dalam pertimbangan PDIP NTB. Karenanya, dari sekian banyak pasangan calon, PDI-P pun memberikan penilaian lebih kepadanya. ‘’Dilihat dari situ ada poin tersendiri bagi DPP PDI-P. Kemudian Pak Badrul Munir bersama PDI-P melakukan pendekatan. Kita sampaikan kepada beliau bahwa anda layak untuk melanjutkan. Karena dalam pandangan kami seperti itu,” tutur Husni.

Sayangnya, eskalasi kepentingan di bursa cawagub pendamping Zainul Majdi rupanya terlalu riuh bagi Badrul. ‘’Mungkin beliau tidak ingin hiruk pikuk politik ini menjadi bumerang bagi tugas – tugas beliau selama sembilan bulan ini. Sehingga, pasangan ini terganggu karena berbagai faktor. Mungkin pertimbangan objektifnya, beliau lebih baik mundur. Dan langkah ini tentu saja menyelamatkan daerah ini,” ujar Husni.

Kini, setelah Badrul mundur dari bursa, PDI-P tentu harus kembali berembuk untuk merespon perkembangan tersebut. Ia juga berharap komunikasi politik pihaknya dengan figur incumbent tetap terjaga. Kepada figur cawagub lainnya, Husni mengimbau agar tetap menjaga kondusivitas NTB meski saat ini sudah memasuki titik krusial menjelang dibukanya pendaftaran calon di KPU NTB. Sementara itu, mengenai demonstrasi yang mengungkap kasus perjalanan dinas fiktif yang diduga melibatkan figur H. M. Amin, DPP Partai Golkar memberikan respon yang cukup tegas. ‘’Itu fitnah yang dilakukan lawan politik yang tidak suka kepada figur Pak Amin,” tandas Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB, Selasa kemarin.

Mara menilai, pengungkapan kasus ini tak lain merupakan politisasi dan tidak terlepas dari mulai menghangatnya situasi NTB menjelang Pilkada. (aan)

Perpanjang Perjanjian Divestasi Dari Hal. 1 belum dimintakan persetujuan kepada DPR untuk melakukan pembelian tujuh persen saham tersebut. ‘’Belum-belum, justru ini masih di pemerintah,’’ katanya.

Sejak ditandatangani kesepakatan divestasi tujuh persen saham Newmont senilai 246,8 juta dolar AS pada Mei 2011 oleh Pusat Investasi Pemerintah dan Newmont hingga saat ini belum juga dieksekusi.

Pemerintah pusat awalnya akan membeli tujuh persen sa-

bagaimana status NPWP saya karena saya sudah tidak terima penghasilan , bagaimana cara pelaporannya,” tanya penelepon berikutnya.

Dijelaskan bahwa dilaporkan tahun 2013 adalah yang sudah dibayar di tahun 2012, jadi tahun 2013 harus melaporkan pemotongan tahun 2012 untuk orang pribadi batas akhir tanggal 31 maret

ham Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun demikian, hal ini ditunda seiring dengan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pembelian divestasi saham tersebut seizin DPR. Hal ini membuat pemerintah kemudian meminta perpanjangan waktu SPA enam bulan pada November 2011 hingga Mei 2012. Setelah kedaluwarsa, pemerintah kembali meminta perpanjangan waktu enam bulan. Pemerintah kemudian menunggu keputusan MK ter-

kait sengketa kewenangan keharusan meminta izin DPR dalam divestasi tersebut.

MK kemudian memutuskan bahwa pemerintah harus meminta izin DPR sebelum mengeksekusi divestasi tujuh persen saham tersebut. Keputusan ini kembali membuat pemerintah meminta perpanjangan waktu SPA. Perpanjangan waktu SPA tersebut akan habis masanya pada 31 Januari nanti. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menginginkan tujuh persen saham tersebut. (ant/Bali Post)

2013. NPWP berlaku selama masih hidup, bila sudah meninggal NPWP itu dicabut.

NPWP adalah sarana penyampaian pelaporan penghasilan yang didapatkan. Konsultan pajak dalam hal ini harus yang resmi, yang sudah terdaftar bukan konsultan gelap. Untuk lebih jelasnya, aturannya bisa dilihat di www.pajak.go.id (ian/*)

Jadi Agen Perubahan untuk Reformasi Birokrasi Dari Hal. 1

Kejati NTB Periksa Wabup Lobar Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Para nara sumber dari DJP Nusra, Nur Hasyim selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, Teguh Rahargianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi dan Mashari Taufik selaku Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding I dalam interaktif di Radio Global FM Lombok.

Kepastian informasi ini berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 21 November 2012 dengan nomor: und/1270/S.PAN-RB/11/ 2012 perihal Kick-Off Meeting Program “Penguatan Agen Perubahan Daerah Untuk Reformasi Birokrasi”. Acara ini sendiri diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Januari 2013 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Acara Kick-Off Meeting Program “Penguatan Agen Perubahan Daerah Untuk Reformasi Birokrasi” ini diselenggarakan oleh Kemen PAN-RB bekerjasama dengan Decentralisation as Contribution to Good Governance Bureaucracy Reform Internationale Zusammenarbeit (DeCGG BRGIZ), bertujuan mendukung 19 pemerintah daerah terpilih dalam mempersiapkan dan melaksanakan reformasi birokrasi melalui penerapan dan pengembangan pendekatan reformasi yang paling tepat untuk daerahnya masing-masing. Sedangkan 19 kepala daerah yang terpilih adalah 19 kepala daerah yang bersama Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2011 mengikuti pelatihan “Transforming Leaders in Indonesia” di Harvard Keneddy School, Amerika Serikat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri PAN-RB yang menjelaskan regulasi-regulasi pendayagunaan aparatur negara dan keharusan melaksanakan reformasi birokrasi, didampingi oleh para pakar yaitu Prof. Dr. Eko Prasojo, Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si., Dra. Nadimah, MBA dan Rusfi Yunairi dan difasilitasi oleh lembaga DeCGG BR-GIZ dari Jerman.

Sebagai langkah awal, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan penyusunan roadmap, coaching, asistensi pelaksanaan roadmap (implementasi program reformasi birokrasi), pembentukan learning hub reformasi birokrasi dan sharing experience. Pada kesempatan itu pula Kyai Zul memaparkan pemahaman terhadap kebijakan reformasi birokrasi, program penguatan agen perubahan, dan peran agen perubahan dalam proses reformasi birokrasi.

Kyai Zul, Bupati Sumbawa Barat merupakan salah satu bupati yang mengikuti pelatihan “Transforming Leaders in Indonesia” di Harvard Keneddy School, Amerika Serikat pada tahun 2011 yang didaulat bersama 18 kepala daerah lainnya yang juga alumni Harvard Kennedy School menjadi Ketua Forum Transformasi Indonesia (FTI) dan mereka telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut

yang berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Yahya Soud, Kabag Humas PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada 30/01/2013 di sela-sela rapat kerja Sekretariat Daerah menyatakan bahwa terpilihnya Kyai Zul menjadi salah satu agen perubahan reformasi birokrasi dari Kemen PAN-RB akan menjadi tantangan dan motivasi baru bagi birokrasi di KSB untuk melaksanakan amanah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga patut disyukuri karena Kyai Zul adalah 1 dari 19 kepala daerah yang diamanatkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi sehingga pada waktunya nanti dapat bermanfaat bagi wilayah yang lebih luas.

Yahya juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat siap mengemban amanah menjadi agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah KSB telah memulai upaya reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi yang melibatkan Staf Ahli di dalamnya. “Kabupaten Sumbawa Barat sangat siap untuk menjadi agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi,” ujar Yahya optimis.

Terkait dengan kesiapan Kyai Zul sebagai agen perubahan dalam agenda reformasi birokrasi di Pemkab Sumbawa Barat, Yahya merasa yakin karena kapasitas Kyai Zul dan soliditas birokrasi di Sumbawa Barat yang tak perlu diragukan lagi. ‘’Keyakinan kami berdasar pada komitmen dan kapasitas Kyai Zul sebagai Bupati Sumbawa Barat dan segenap jajaran pemerintahan yang solid dan kondusif dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan,’’ Kata Yahya, sambil mengungkapkan contoh pola kepemimpinan Kyai Zul yang pro rakyat dengan inovasi kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) dan selama dua periode pemerintahannya melakukan pembinaan birokrasi yang kondusif.

Yahya mengungkapkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Sumbawa Barat yaitu dengan mengefektifkan Staf Ahli dalam Tim Percepatan Reformasi Birokrasi KSB. “Pemda telah membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi yang melibatkan Staf Ahli. Untuk itu, Sumbawa Barat juga terbuka menerima saran dan akan mencontoh program-program inovasi terbaik yang dapat diterapkan di KSB,” ujar Yahya mantap. (humas/*)

Inilah daftar 19 kepala daerah terpilih dalam Program “Penguatan Agen Perubahan Daerah untuk Reformasi Birokrasi yang akan memulai dan meng-endorse pelaksanaan reformasi birokrasi: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bupati Sumbawa Barat, NTB Walikota Denpasar, Bali Bupati Gresik, Jatim Walikota Kediri, Jatim Bupati Malang, Jatim Bupati Banyuwangi, Jatim Walikota Banjarbaru, Kalsel Bupati Kutai Kertanegara, Kaltim Bupati Mamuju, Sulbar Bupati Luwu Utara, Sulsel Bupati Poso, Sulteng Walikota Ternate, Maluku Utara Bupati Serdang Bedagai, Sumut Bupati Samosir, Sumut Bupati Bengkalis, Riau Bupati Agam, Sumbar Bupati Solok Selatan, Sumbar Bupati Lampung Selatan, Lampung Bupati Sukabumi, Jabar

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

OPINI

Halaman 6

Konflik dan Masyarakat Kreatif Oleh :

Evaluasi Guru Bersertifikasi MENYANDANG guru sertifikasi merupakan sebuah kebanggaan bagi tenaga pendidik di negeri ini. Dengan label guru sertifikasi, mereka sudah dianggap berkompeten dalam mengajar mata pelajaran sesuai bidang studi di sekolah masing-masing. Selain itu, setelah mendapat label sertifikasi, mereka bisa mendapatkan tunjangan yang jumlahnya cukup besar.

Namun, cukup disayangkan. Ternyata setelah mendapat label guru sertifikasi dan tunjangan besar, kinerjanya masih jauh dari harapan. Label guru sertifikasi yang melekat pada guru-guru tersebut hanya sekadar label semata. Sertifikasi yang diikuti pemberian tunjangan diharapkan mampu mendongkrak kinerja guru. Bahkan, kinerjanya tidak jauh beda sebelum menyandang predikat guru sertifikasi.

Pernyataan Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, mengenai kinerja guru sertifikasi harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga pendidik. Jangan sampai, guru-guru mendapatkan predikat guru sertifikasi hanya orientasi mendapatkan tunjangan sertifikasi tanpa dibarengi dengan perbaikan kinerja.

Justru dengan adanya pengakuan sebagai guru sertifikasi harus mampu menunjukkan kinerja terbaik. Dalam arti, guru tidak hanya sekadar masuk dan memberikan tugas pada siswa, tapi bagaimana membuat siswa cepat mengerti dan memahami mata pelajaran yang diberikan.

Evaluasi terhadap guru-guru sertifikasi, juga harus dilakukan.

Saran dari Rektor Unram ini patut menjadi bahan pertimbangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi. Guru-guru yang sudah disertifikasi harus kembali dilakukan penilaian mengenai kinerjanya. Termasuk membebankan kerja pada guru bersangkutan, khususnya mengenai jumlah jam mengajar hingga prestasi siswa, sehingga bisa diketahui kinerja guru yang sebenarnya.

Harus disadari oleh guru-guru di NTB, jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih rendah. Disinilah peranan guru-guru dalam mengabdikan diri membangun daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kualitas lulusan sekolah di NTB mampu bersaing dengan sekolah di daerah lain.

Untuk itu, kewajiban guru dalam mendidik siswa di sekolah atau di masyarakat harus dikedepankan. Apalagi pemerintah telah memberikan perhatian besar kepada para pendidik dengan memberikan tunjangan sertifikasi. Semuanya tidak lain bertujuan hanya satu, yakni bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa demi persaingan di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu juga harus diingat, jangan sampai orientasi guru mendapatkan sertifikasi hanya mendapatkan tunjangan semata-mata dan mengorbankan kepentingan lain yang lebih besar. (*)

ONFLIK tidak selalu terjadi karena perbedaan ras atau agama.

Konflik terjadi lebih karena perebutan kepentingan. Tak jarang kita mendengar perihal konflik yang terjadi sesama suku atau agama. Ini menunjukkan bahwa perbedaan ras atau agama hanyalah isu yang dikonstruksi sebagai latar.

Peristiwa-peristiwa kekacauan berbau SARA yang selama ini terjadi di Indonesia selalu dimulai dengan kejadian-kejadian yang bersifat personal, dan tak mempunyai hubungan langsung dengan ajaran dalam agama atau karakter kesukuan.

Sebagai masyarakat yang hidup dalam perbedaan - bila kita memang bisa menyebut Indonesia ini sebagai sebuah bangsa- tentu bukan hal baru apabila perbedaan itu berlangsung dalam keseharian kita. Dan apabila kita kembali pada ajaran agama maupun kebijaksanaan lokal yang menjadi kode-kode kultural, tak pernah ada perintah, anjuran atau apapun namanya untuk menyerang kepercayaan atau komunitas lain.

Tetapi, masyarakat yang terbiasa dalam ekosistem yang plural belum tentu memiliki kesadaran yang sepadan. Ini persoalan yang menjadi sisi lemah dari keberadaan masyarakat plural.

Sebab apa yang disebut sebagai kepentingan kerap kali menjadi parasit yang sewaktu-waktu bergerak begitu cepat dan menunggangi perbedaan itu sebagai alasan untuk melakukan tindakan perusakan secara massal. Pada saat itulah kita seperti disodorkan pada fenomena mayoritas-minoritas.

Perihal yang satu ini memang telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban dunia. Kaum mayoritas cenderung lebih dominan ketimbang kaum minoritas.

Itu sudah hukum alam. Tidak sedikit peristiwa penindasan oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas tercatat dalam sejarah dunia. Bahkan lebih mengerikan lagi, misalnya yang pernah terjadi di Jerman, Serbia dan beberapa negara Afrika, adanya aksi genosida, pembersihan etnis yang mengorbankan banyak sekali jiwa-jiwa tak berdosa.

Tetapi semua itu terjadi karena adanya kepentingan, baik kepentingan politik maupun ekonomi.

Dan sebagian besar berlangsung manakala apa yang disebut sebagai “negara” mengalami gegar dan berada di posisi lemah bila kita kembalikan fungsinya sebagai sarana atau pengatur berlangsung-

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram)

nya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Tersebab disfungsi tersebut, pada tingkatan yang lebih bawah berlangsung perebutan kepentingan, terutama dalam ranah ekonomi, yang seolah tak memiliki kepercayaan apa-apa pada sistem dalam negara yang sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Kecemburuan sosial bisa muncul apabila yang minor tampaknya lebih menguasai aset-aset ekonomi, meskipun itu memang pantas mereka dapatkan sebab kerja keras dengan etos yang kuat.

Dari sini bibit-bibit konflik mulai tersemaikan.

Keadaan tersebut diperparah dengan melemahnya pula kepercayaan masyarakat pada tiang utama penegakan keadilan, yakni hukum. Apabila hukum negara tak lagi dipercaya maka hukum-hukum baru bermunculan secara spontan tanpa diketahui siapa yang menggagasnya. Apalagi jika ada kepentingan gelap yang memanfaatkan situasi tersebut dan memasukkannya dalam sebuah skenario grand design untuk tujuan yang lebih besar. Tak ayal, yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. “Korban” dalam konteks ini adalah menjadi pelaku sekaligus korban. Tentu saja, secara tidak langsung, kerugian yang dialami sekelompok masyarakat dapat menjadi kerugian bagi masyarakat lainnya, sebab interaksi sosial-ekonomi kerap membentuk jaringan, sehingga apabila jaringan tersebut terputus seluruh bagian dari jaringan tersebut akan merasakan akibatnya.

Kesadaran Apa yang terjadi di Sumbawa telah menambah daftar hitam konflik berbau SARA di negara ini. Kejadian yang terus menerus di seluruh pelosok nusantara ini sepatutnya disikapi dengan cara pandang yang lebih bijak. Bukan sekadar bereaksi apabila peristiwa telah terjadi, tetapi lebih daripada itu membangun kekuatan dan kesadaran dalam masyarakat untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi lagi. Kuncinya ada pada masyarakat, sebab masyarakat telah ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek.

Kalau masyarakat menyamakan dasar pola pikir dan pandangnya terhadap perbedaan, dapat diharapkan munculnya kesadaran akan perbedaan tersebut.

Pepatah lama mengatakan: Di-

mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maksud dari pepatah ini jelas, bahwa siapa saja harus menghormati lingkungan di mana dia tinggal dan menjunjung kesepakatan-kesepakatan yang telah berlangsung lama di lingkungan tersebut.

Kita dapat menarik garis ke belakang, dimana sebenarnya secara politis telah berlangsung perubahan pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Reformasi 1998 menimbulkan banyak hal dalam pelbagai sisi kehidupan masyarakat, termasuk cara memandang perbedaan. Demokrasi dan otonomi memungkinkan terjadinya kumparan kepentingan akibat dari kontestasi politik yang makin kompleks, seperti yang pernah diuraikan terhadap reformasi di Indonesia oleh Prof.

Baladas Ghoshal dari Institute Of Peace and Conflict Studies (2004).

Dalam keadaan begitu apa yang kemudian terjadi dalam berbagai konflik yang pernah timbul adalah menguatnya pengaruh isu.

Sentimen SARA menjadi serupa daun kering di tengah hutan yang tinggal dipercikkan api dari isu tersebut, maka terbakarlah hutan tersebut. Terhadap kekuatan isu itulah masyarakat harus memiliki imunitas yang kuat.

Kita dapat mengurai sejumlah faktor penyebab dasar dari munculnya konflik, misalnya kurangnya komunikasi antarmasyarakat. Isu bisa menguat pula akibat dari kurangnya komunikasi ini. Seakan ada dinding tebal antarkelompok masyarakat untuk menyampaikan pikiran, perasaan maupun situasinya. Akumulasi dari kebuntuan komunikasi ini adalah meletusnya tindakan massif yang menurutkan hasrat purba penghancuran.

Kemudian faktor masalah lama yang tidak tuntas. Dendam, dan ingatan akan luka lama bisa menimbulkan luka yang lebih besar apabila hal yang sama terulang kembali. Di samping itu faktor wibawa kepemimpinan yang lemah juga membuat masyarakat tak berniat mengadukan masalahnya kepada pemerintah dan memilih mencari solusi sendiri. Di samping masyarakat pun tak memiliki rasa sungkan dan segan kepada pemimpin yang tak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah minimnya produktivitas

STASIUN RADIO

dan kreativitas masyarakat. Di sinilah fungsi seni dan dunia penciptaan menemukan tempatnya.

Dengan seni dan kreativitas masyarakat sesungguhnya sedang berlatih untuk mengontrol diri sekaligus bersikap kritis dan awas terhadap fenomena di sekitarnya.

Bagaimanapun juga setiap individu membutuhkan aktualisasi diri, dan karenanya membutuhkan ruang dimana aktualisasi itu bisa berjalan wajar dan mendapat apresiasi.

Anak-anak muda bergerombol di jalan, kebut-kebutan atau aktivitas “negatif” lainnya adalah bentuk dari aktualisasi diri yang tidak produktif. Aktualisasi diri yang produktif membutuhkan kreativitas dan dunia seni serta penciptaan adalah tempat yang paling tepat untuk kreativitas.

Oleh karenanya salah satu langkah untuk mencegah maraknya konflik dari isu-isu yang tak bertanggung jawab, sangat perlu kiranya membangun masyarakat yang kreatif, masyarakat yang produktif. Kesadaran terhadap perbedaan dapat menjadi ilham sekaligus bahan yang luas bagi kreativitas tersebut. Dan bila hal itu memang benar ingin diterapkan, maka sasaran utama adalah anak-anak dan para remaja yang kelak akan berhadapan dengan situasi yang barangkali lebih kompleks dari sekarang.

POJOK Banyak pertimbangan, walikota masih bimbang lakukan mutasi Jangan bimbang

*** Pengusaha olahan PIJAR masih terkendala pasar Sulit berkembang

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Halaman 7

Angkat Ekonomi Kalangan Bawah

(Suara NTB/fit)

MASIH SEMRAWUT - Keberadaan PKL di Bandara Internasional Lombok belum juga tertata rapi. Nampak dalam gambar sejumlah PKL bebas menggelar dagangannya di lantai bandara. Hal ini mengesankan penataan PKL di BIL masih semrawut.

Pengusaha Olahan Pemprov Terkesan dengan Pemerintah Australia PIJAR Masih Terkendala Pasar Perlindungan TKI NTB

Mataram (Suara NTB) Kelompok usaha industri kecil menengah khusus olahan dari komoditi unggulan sapi, jagung dan rumput laut (PIJAR) terkendala pasar dan minimnya peralatan. Hal ini menjadi masalah besar untuk mengembangkan usaha olahan PIJAR untuk mendukung program Pemda.

Hal ini diakui salah seoraang pengusaha berdomisili di Seruni. “Kami mengalami masalah dalam pemasaran dan peralatan yang masih konvensional (manual),”ungkap salah seorang anggota kelompok usaha di bawah binaan aneka olahan rumput laut dan tomat (Askot) ketika berdiskusi dengan tim dari Pemprov, Rabu (30).

Dikatakan, usaha kelompok yang dikembangkan lebih banyak berbahan baku rumput laut dan jagung, selain itu ada juga bahan lainnya. Selama menjalankan usaha itu, hampir semua kelompok mengalami hal serupa, yakni terkendala pemasaran produk rumput laut. Ia merasa iri, karena pemerintah yang merancang program, justru mengesampingkan produk yang dihasilkan.

Ia mencontohkan, pada waktu kegiatan kantor seperti rapat dan kegiatan besar lain, tidak pernah memesan makanan yang dihasilkan oleh kelompok usah-

anya. Kebanyakan memesan makanan di outlet yang produknya justru dari luar. Hal ini disayangkannya padahal kelompok usaha Askot sudah banyak menghasilkan produk yang membuat jajanan. “Kami iri, kok produk kami tidak pernah dipesan ketika kegiatan rapat di kantor pemerintah,”ujarnya.

Kendala peralatan sendiri, selama ini mereka membuat jajanan menggunakan peralatan manual. Artinya, belum ada sentuhan teknologi yang bisa memudahkan mereka.

Kelompoknya juga mempunyai mimpi besar, mitra kerja Askot, selain mengembangkan aneka olahan rumput laut juga bisa mengembangkan olahan kepala ikan. Menurutnya, kemampuan kelompok Askot cukup memadai untuk mengembangkannya.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ir. H. Moh Rusdi menyampaikan bersedia mengakomodir produk yang dihasilkan kelompok usaha ter-

kait. Ia bersedia, pada pertemuan dan kegiatan yang memerlukan jajanan akan dipesan ke kelompok terkait. “Diskop yang pertama memesan makanan untuk keperluan rapat di kantor,” imbuhnya.

Terkait kendala peralatan, pihaknya juga bersedia membantu alat. Mekanisme pemberian bantuan alat ini, diberikan ke kelompok bukan per orang. Pihaknya juga akan melatih 250 orang tahun ini sebagai lanjutan pelatihan bagi pengusaha produk olahan PIJAR tahun lalu.

Sementara itu Kepala Bappeda, Dr. H. Rosiady H Sayuti, Msc mengaku akan berupaya memfasilitasi pengusaha. Ia sangat setuju dengan ide pengembangan usaha kuliner kepala ikan, karena menurutnya cukup prospektif. Selain itu, cukup menguntungkan. Seperti halnya kuliner kepala ikan khas Manado, cukup diminati meskipun harganya mahal.

“Satu posri kepala saja dihargai Rp 130 ribu,”ujarnya. (her)

Baru 36 Persen Wajib Pajak di Mataram yang Bayar PBB

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

KEINGINAN mengangkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah, adalah menjadi sebuah keinginan besar. Salah satu langkah yang tepat adalah melakukan sentuhan, melalui pengembangan kredit secara tersistem dan saling menguntungkan, tentunya dari koperasi.

Cita-cita besar semacam inilah yang sedang dijalani I Nengah Arsana, SE, MM yang saat ini, sejak bertahun-tahun mendapat kepercayaan memegang kendali, di Koperasi Madani, koperasi yang masuk pada hitungan koperasi berskala besar di NTB dan Indonesia.

Dukunjungi Suara NTB di salah satu kantor cabang koperasi Madani di Kota Mataram, ayah tiga anak ini cukup hangat menyambut kehadiran media. Sikap seperti inilah yang secara umum ia terapkan dalam sistem manajemen yang ia kembangkan. Tak mengherankan, atas sentuhan kenyamanan dan jiwa kepemimpinannya ini, motivasi pengurus koperasi yang notabenenya sebagai karyawannyapun begitu terlihat nyata.

Lahir di Bali sekitar 48 tahun lalu, Nengah, ia biasa dipanggil, pada dasarnya adalah seorang perantau di Lombok. Namun kerja keras dan keseriusannya dalam menjalankan rutinitasnya telah mengantarkannya pada posisiposisi strategis di bidang keuangan secara kelembagaan.

Saat krisis melanda Indonesia beberapa tahun silam, Nengah yang hanya lulusan SMA itu mencoba mengadu nasib untuk bekerja di bidang perbankan. Dengan ijazah dan keinginan bekerja yang ia miliki ini, Nengah pun diterima di Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Swastika di Mataram waktu itu.

Cuma saja, dosen di beberapa Perguruan Tinggi ini hanya dipercayakan sebagai tukang tagih keliling. Masih cukup terbeban, karena tidak ada fasilitas apapun yang dimilikinya, apalagi yang bentuknya kendaraan.

“Saya tetap berusaha memberikan yang terbaik, tiap hari harus jalan kaki keliling tagih setoran. Jangankan kendaraan, pakaian yang saya punya dari Bali saja, hanya tiga lembar, tapi saya tidak mau mengalah,” tuturnya.

Dalam perjalanan karirnya, iapun tak lama ditarik di bagian administrasi. Kesempatan tersebut ia gunakan sambil kuliah di Saraswati, pada jurusan Manajemen Ekonomi.

Lengkap sudah ilmunya, atas dasar itu juga iapun kemudian tak lama diangkat menjadi kepala kantor unit, bahkan diutus untuk memegang kendali di salah satu cabang di Surabaya.

Karena harus memulai dari awal, tak begitu menjanjikan hingga Nengah pun memutuskan untuk kembali ke Lombok, memadukan bekal pengalaman di bidang perbankan, serta melihat lemahnya perekonomian di tingkat bawah. Ia lalu mendirikan koperasi dengan hajat sebagai alternatifnya. Meskipun ia sempat bergelut di dunia kontraktor.

Tidak atas dasar kelembagaan, namun melihat sosok dan perannya di masyarakat, koperasi yang digagasnya dengan 23 orang lainnya, seiring itu pula jumlah anggotanya terus bertambah hingga mencapai tiga ribuan saat ini.

Demikian pula pada jumlah modal dan asetnya yang mencapai miliaran rupiah.

Memantapkan ilmunya untuk menjadi pemimpin, Nengah terus mengimbanginya dengan menyelesaikan S2-nya di Unram, dan hingga kini. Selain menjadi ketua koperasi yang sukses, penghoby permainan catur ini aktif sebagai dosen pada jam-jam di luar rutinitas koperasi.

“Dari apa yang saya alami dan lihat, serta pelajari, koperasi ini tetap saya harapkan untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tetapi pada akhirnya suatu saat akan tetap dikembangkan seperti ini oleh penerus selanjutnya, semoag koperasi Madani pun tetap menjadi tempat bergantung masyarakat,” I Nengah Arsana katanya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku terinspirasi terkait dengan sikap pemerintah Asutralia dan Selandia Baru yang proaktif mempertanyakan salah satu warga negaranya yang meninggal di gili Trawangan, akibat minum minuman keras oplosan beberapa waktu lalu. Sikap kepedulian yang ditunjukkan kedua negara tersebut patut dicontoh oleh pemerintah Indonesia, khususnya NTB yang mempunyai ribuan warga bekerja di luar negeri.

Hal tersebut dikatakan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, M.H dikonfirmasi usai menerima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Ir. H. Mokhlis, MM di ruang kerjanya, Rabu (30/1). ”Itu menginspirasi kita semua. Saya dua kali menerima keluarga Liam Davies, ternyata orang Australia dan Selandia Baru itu negara yang benarbenar memperhatikan warga negaranya, tetapi yang lebih spesifik keluarganya juga ikut,” kata Muhammad Nur. Menurutnya, kedatangan duta besar dan keluarga korban ke pemprov NTB beberapa waktu lalu bukan mencari siapa yang salah. Tetapi mereka ingin mendapatkan pembelajaran dari peristiwa tersebut supaya tidak terjadi bagi warga negaranya yang lain yang berkunjung ke Indonesia, khususnya NTB. “Itu adalah kehebatan berpikir yang respek sekali, bukan melakukan

Perusahaan akan Kurangi Pembelian Tembakau Tahun 2013

Mataram (Suara NTB) Perusahaan mitra petani tembakau memastikan akan mengurangi serapan tembakau petani pada musim panen tahun 2013 ini. Perusahaan dimaksud Mataram (Suara NTB) yang belum bisa tergarap den- gram pembangunan. “Mari mempermaklumkannya kepada Meski Pemkot Mataram gan maksimal. Jika semua kita lebih sadar membayar pemerintah daerah jauh-jauh hari berhasil melampaui target wajib pajak sudah membayar pajak agar program pemban- sebelum rangkaian musim tandalam perolehan Pajak Bumi maka pendapatan daerah gunan bisa berjalan lancar,” am tembakau dimulai tahun ini. dan Bangunan (PBB) sepan- dari sektor PBB akan mam- tandasnya.

Kepala Dinas Perkebunan jang tahun 2012 lalu, yakni pu didongkrak dengan signifiSementara itu, Ketua NTB, Hj, Hartina menyebutkan, Rp 11 miliar, namun ternya- kan. “Ini menjadi catatan DPRD Kota Mataram, H. M. saat ini ada empat perusahaan ta tingkat partisipasi penting yang harus terus dis- Zaini, mengatakan, rendah- mitra tembakau Virginia Lommasyarakat dalam mem- elesaikan agar PAD kita nya partisipasi masyarakat bok sudah mengajukan rencana bayar pajak masih rendah, makin bertambah,” katanya. dalam membayar pajak kuota pembeliannya pada tahun yakni hanya 36 persen dari Untuk meningkatkan PAD harus segera diselesaikan. ini. Salah satu di antaranya te96 ribu wajib pajak.

Kota Mataram, ia juga telah Angka 36 persen menurutnya lah memastikan penurunan sera“Kita sudah mampu membentuk tim ekstensifika- sangat rendah. Dinas terkait pan, yakni PT. Djarum. melampaui target, namun si PAD di mana mereka akan dalam hal ini Dispenda Kota “Pastinya ada empat yang dari sekian ribu wajib pajak bertugas untuk melakukan pe- Mataram harus berupaya sudah masuk, saya belum hidi Kota Mataram, yang sudah nyisiran kembali terhadap agar 100 persen wajib pajak tung pasti berapa total kebumembayar pajak baru 36 para wajib pajak yang belum membayar kewajiban mereka tuhan dan pengurangan tersepersen,”ungkap Walikota terdata. “Banyak langkah untuk meningkatkan PAD but, karena beberapa perusaMataram, H. Ahyar Abduh, yang akan kita tempuh, terma- Kota Mataram. haan lainnya belum mengajuRabu (30/1).

“Harus dikejar agar men- kan secara keseluruhan,” tersuk dengan membentuk Tim Kondisi itu menurutnya Ekstensifikasi PAD,” katanya. capai 100 persen. Kalau tidak angnya menjawab Suara NTB menjadi catatan penting, m a m p u , di Mataram, Rabu (30/1).

Ahyar juga mengharapkan karena ganti saja kepada masyarakat untuk Sebenarnya, dengan ditetapmenununk e p a l a kannya Peraturan Pemerintah lebih sadar lagi dalam jukkan d i n a s - (PP) nomor 109/2012, yang mengmembayar pajak, karem a s i h n y a , ” atur tentang pengamanan zat na pajak yang disetorbanyak t e g a s adiktif pada rokok, pihaknya kan akan kembali juga potensi Zaini. sudah mengambil langkah memuntuk mereka dalam P B B (sir) inta laporan kepada masing-masbentuk program-proing perusahaan, terkait rencana pembelian tembakau Virginia Lombok di tahun 2013 ini. Bahkan telah di-deadline sebelum akhir bulan Januari, laporan-laporan tersebut sudah bisa disimpulkan secara akumulatif.

Hanya saja, sedikit meleset, hingga pada bulan Februari ini, Hartina menyebut kemungkikarena perBanyak langkah yang akan kita nannya Harus dikejar agar mencapai soalan masih banyaknya kegiatan tempuh, termasuk dengan mem100 persen. Kalau tidak mampu, dan rencana kerja bentuk Tim Ekstensifikasi PAD ganti saja kepala dinasnya perusahaan yang masih harus diselesaikan. Karena H. Ahyar Abduh H. M. Zaini pada sebelumn-

”

investigasi tetapi ingin melakukan pembelajaran bersama atas peristiwa ini,” tuturnya.

Dalam pertemuannya dengan Kadisnakertrans, Muhammad Nur mengatakan mereka membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada TKI. Pihaknya akan berusaha bagaimana mempercepat hal-hal yang bersifat administratif sebagaia bentuk kemudahan bagi para TKI yang ingin berangkat ke luar negeri.

Sementara itu, terkait dengan perlindungan TKI NTB yang berada di daerah konflik seperti Suriah, ke depan pihaknya akan melakukan langkah antisipasi. ”Saya akan panggil bagaimana kita antisipasi, bagaimana kita membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Dalam struktur pemerintahan, katanya, jika penduduk NTB sudah berada di negara orang lain maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara terkait dengan keselamatan dan lainnya. Tetapi, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah yakni Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). ”Kita tidak bisa langsung lompat masuk ke negara lain. Kita komunikasikan dengan pemerintah pusat jika ada TKI NTB yang bermasalah di luar negeri,” tandasnya. (nas)

ya, laporan kebutuhan biasanya diserap pada bulan April.

“Mereka (perusahaan) mungkin kaget, karena kita minta lebih awal, PP yang ditetapkan pemerintah juga baru kita terima,” jelasnya.

Menanggapi kemungkinan terjadinya penurunan kebutuhan dan harga pembelian tembakau oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sejak diberlakukannya PP tersebut, Hartina memastikan belum ada kesimpulan pasti, sebelum adanya kesepahaman dengan para perusahaan. Tetapi pada kisaran harga, ia menyebut tetap akan disesuaikan dengan besarnya biaya produksi pada hitungan penghabisan/hektarnya.

Mempercepat laporan kebutuhan perusahaan, disebutkan, Disbun telah bersurat kepada masing-masing perusahaan, guna menetapkan pengajuannya dalam waktu dekat. Setidaknya tak lebih dari bulan Februari, guna menentukan kebijakan yang akan diberlakukan terhadap komoditi andalan di NTB ini.

Dipertegas kembali mengenai PP terbaru ini, jumlah pembelian diperkirakan berkurang, “Tetapi tidak murni karena ditetapkannya PP oleh pemerintah pusat. saya juga tidak pastikan, peraturan tersebut tidak mempengaruhi sama sekali produksi tembakau di daerah,” ungkapnya.

Apalagi pada tahun lalu, banyak perusahaan mitra yang membeli tembakau petani melebihi batas kebutuhannya. Akibatnya masih terdapat ketersediaan stok.

Ketetapan PP yang sudah berjalan saat ini disebut sebenarnya hanya membatasi pada konsumsi rokok, termasuk rokok kretek (rokok putih), serta pembatasan iklan. Tetapi jelas secara langsung, akan berimbas pada berkurangnya serapan tembakau, sebagai bahan bakunya. (bul)

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Lazio Singkirkan Juventus Roma Lazio mengalahkan Juventus 2-1 pada semifinal kedua Piala Italia pada Selasa (Rabu WITA), untuk mengamankan tempat mereka di partai final melawan Inter Milan atau rival sekota AS Roma.

[

GEMBIRA - Pemain Lazio meluapkan kegembirannya setelah berhasil menyingkirkan Juventus dalam laga Coppa Italia di Stadium Olimpico dengan skor 2-1.

]

(Suara NTB/ist)

Dengan semifinal pertama yang berakhir imbang 1-1 pada pekan lalu di Turin, Lazio membuka keunggulan di Stadion Olimpico ketika Alvaro Gonzalez menanduk bola untuk menyambar umpan silang Cristian Ledesma.

Gol itu sempat terlihat sudah cukup untuk membawa pasukan Vladimir Petkovic melaju ke final Piala Italia pertama mereka sejak 2009.

Kemudian Juve menyamakan kedudukan pada menit-menit

akhir melalui sepakan Artuto Vidal dari dalam kotak penalti.

Untuk sesaat kubu Lazio tampak terkejut, namun tidak lama kemudian sundulan Sergio Floccari meneruskan tendangan sudut membuat tuan rumah kembali memimpin.

Juventus nyaris mampu menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu, ketika Sebastian Giovinco bergerak dari sisi kiri dan tinggal menaklukan kiper Federico Marchetti pada menit keenam sekaligus

Gagal Cetak Atlet Berprestasi

Status PPLM NTB Diturunkan Mataram (Suara NTB) Istilah degradasi ternyata tidak saja berlaku pada atlet. Istilah itu juga diberlakukan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM). Bagi atlet yang gagal mengukir prestasi di level nasional sudah pasti didegradasi atau dikeluarkan dari PPLM NTB. Begitu juga dengan PPLM yang gagal mencetak atlet berprestasi di level nasional akan dirubah satatusnya menjadi PPLM rintisan.

Hal inilah yang dialami oleh PPLM NTB saat ini, dimana pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku pihak yang mendanai kegiatan PPLM NTB

telah menurunkan status PPLM NTB menjadi PPLM rintisan. Penurunan satus PPLM NTB ini disebabkan pihak PPLM NTB gagal mencetak atlet nasional.

Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Surya Bahari, kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (30/1) kemarin membenarkan bahwa status PPLM NTB mulai Januari 2013 ini telah berubah menjadi PPLM rintisan. Hal ini dikarena PPLM NTB dianggap gagal oleh Kemenpora.

Alasannya, selama ini 6 atlet pencak silat binaan PPLM NTB gagal mengukir

prestasi di POMNAS tahun 2012 lalu.

Diakuinya, dalam rapat bersama pihak terkait di Kantor Dinas Dikpora NTB, Selasa (29/ 1) lalu menjelaskan, setelah berubah menjadi PPLM rintisan, pihak Kemenpora tidak lagi menyalurkan dana konsumsi dan pemeliharaan asrama. Dalam hal ini, pihak Kemenpora hanya bertanggung jawab menganggarkan dana ekstra puding untuk atlet.

Untuk diketahui, mulai awal tahun 2013 ini pihak Dikpora NTB selaku penanggung jawab atlet PPLP dan PPLM NTB membina 52 atlet PPLP dan untuk atlet PPLM rintisan rencananya akan membina 6 atlet pencak silat dan 4

atlet voli pantai.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dikpora NTB, H. Suhaimi SH, menjelaskan, pihak Dikpora NTB, bersama KONI, BAPOMI dan Perguruan Tinggi di Mataram akan mencarikan solusi untuk penanganan progrogram pembinaan atlet PPLM NTB yang saat ini mengalami penurunan status.

Dalam hal ini, pihaknya akan mengupayakan anggaran lain untuk menanggulangi tempat penginapan atlet, sehingga atlet bisa fokus dalam menjalani latihan, begitu juga dengan pelatih diupayakan pelatih-pelatih terbaik NTB. (fan)

menit terakhir tambahan waktu. Hal ini memastikan Lazio melaju ke final, dan bukan Juve, juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen Liga Italia.

Lazio harus menunggu sampai 17 April untuk mengetahui siapa lawan mereka di partai final. Roma mengalahkan Inter 2-1 di semifinal pertama pada pekan lalu, namun mereka sekarang akan menunggu selama hampir lebih dari tiga bulan untuk kembali ke San Siro. (ant/bali post)

Absen di SEA Games Myanmar MESKI atlet kempo asal NTB Dwi Putri Kisnasari pernah menyumbangkan medali perak untuk tim embu Indonensia di SEA Games 2011 lalu, bukan jaminan kembali membela Indonesia di SEA Games Myanmar akhir 2013.

Alasannya, atlet kelahiran Lombok Tengah (Loteng) ini gagal mengukir prestasi di PON XVIII Riau 2012 lalu.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (30/1) kemarin Putri – sapaan akrabnya – mengaku, kegagalannya di PON XVIII Riau lalu berdam(Suara NTB/dok) pak pada kurangnya keperDwi Putri Kisnasari cayaan PB Perkemi terhadap kemampuannya. Di mana, pihak PB Perkemi tak lagi memanggilnya ikut membela tim SEA Games Indonesia di Myanmar tahun 2013.

Meski tak mendapat kesempatan tampil di SEA Games 2013, namun tak lantas membuat Mahsiswa IKIP Mataram ini harus mengakhiri karirnya sebagai atlet kempo. Atlet kebanggaan masyarakat NTB ini mengaku tetap fokus menjalani latihan, meski saat ini ia tengah sibuk dengan tugas-tugas kampus.

Maklum ia masih berambisi tampil di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014 mendatang. Bila sukses di Porprov NTB ia pun siap membela tim kempo NTB di level nasional. (fan)

Rayuan Benitez, Chelsea Tidak Ingin Terbuai London Chelsea tidak ingin terbuai oleh bujuk rayu dari mulut manis pelatih sementara Rafael Benitez. Janji-janji akan menuai prestasi di masa depan akan terbawa angin di jagat bola yang mewajibkan setiap pemain dan pelatih untuk berbuat konkret, bukan sebatas berkata-kata.

Benitez mengatakan ia akan coba berusaha dan terus berjuang di ajang Piala FA dan Liga Eropa. Bahkan ia juga telah memprioritaskan Chelsea agar masuk ke peringkat empat besar Liga Primer.

Mantan pelatih Liverpool itu juga berharap agar The

Blues dapat lolos kualifikasi Liga Champions di musim depan. Ini memenuhi harapan pemilik Chelsea Roman Abramovich agar klubnya itu mampu masuk ke jajaran elite sepak bola Eropa.

Benitez yang akan berakhir kontraknya sebagai manajer di Stamford Bridge di akhir musim ini, telah bertemu dengan Direktur Teknik Michael Emenalo di pusat latihan Cobham pada Rabu.

Emenalo yang kerapkali bertindak sebagai wakil dari Abramovich terkesan dengan tekad Benitez membawa Chelsea ke peringkat empat besar Liga Primer, ketimbang

gelar Piala FA atau Liga Eropa.

Posisi Benitez belakangan ini berada di ujung tanduk.

Suporter Chelsea merasa gerah dengan ‘’janji-janji’’ Benitez.

Terdengar suara bahwa Benitez tidak lama lagi akan hengkang dari Stamford Bridge.

Sejumlah kandidat yang bakal menggantikan Benitez, antara lain Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Michael Laudrup dan David Moyes.

“Segala sesuatunya telah saya bicarakan sejauh yang saya tahu. Saya telah mengikuti pertemuan. Kami telah bicara mengenai perkembangan situasi dan sudah jelas bagi kami bahwa prioritasnya yakni masuk ke empat besar Liga Primer.

Pendapat saya tidak berubah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya tidak akan kehilangan fokus,” kata Benitez.

Sementara itu, pemain Chelsea John Terry mengharapkan suntikan moral agar dapat bangkit. Hal ini penting bagi para pendukung dan klub. ‘’Liga Champions harus menjadi fokus kami di musim depan. Kini kami berada di peringkat ke enam. Kondisi ini tentu menyulitkan kami. Kami perlu melakukan rotasi pemain,” ujarnya. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUPA-RUPA KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB

Kamis, 31 Januari 2013

Halaman 10

(Suara NTB/sir)

(Suara NTB/sir)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan arahan saat launching pengelolaan PBB P2 oleh Kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram resmi mengelola Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan Perkotaan (P2) per tanggal 1 Januari 2013. Hal itu ditandai dengan launching Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah untuk wilayah Kota Mataram oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh di Halaman Pendopo Walikota Mataram, Rabu (30/1) kemarin.

Dalam sambutannya, Ahyar mengatakan, lauching PBB P2 ini, merupakan momen yang sangat besar dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan percepatan pembangunan di Kota Mataram, serta merupakan satu kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemkot Mataram. Oleh karena itu, peran serta semua aparat pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program pengalihan PBB P2 sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perolehan PBB P2 akan kembali untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan maka ke depan perlu dianggarkan secara khusus untuk pengelolaan PBB. “Bila perlu ada alokasi dana khusus untuk optimalkan pungutan PBB P2,” tegasnya di hadapan ratusan tamu undangan.

Ia menegaskan, untuk menjaga kepercayaan dan antusiasme wajib pajak, dalam tahap sosialisasi pengalihan PBB P2 ini hendaknya pengenaan pajak tidak ada perubahan.

Sebaliknya, wajib pajak yang belum terdata harus dioptimal. Pasalnya dari 96 ribu wajib pajak baru terakomodir 36 persen. “Karena itu, kerja keras harus terus ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yakni Rp 11 miliar di tahun 2013,” katanya.

Kegiatan launching pengalihan PBB P2 untuk Kota Mataram ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan PBB P2 oleh Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram H. Syakirin Hukmi bersama Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivani, S.E., M.Si dan Kepala KPP Pratama Mataram Timur, Wahyu Santosa, A.k., M.Si, yang disaksikan oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Ketua DPRD Kota Mataram Drs. H. Muhamad Zaini. Dilanjutkan dengan penyerahan SPPT PBB secara simbolis oleh Walikota Mataram kepada lima orang wajib pajak di Kota Mataram. Diantaranya kepada Kakanwil DJP Nusra Drs. Pontas Pane, Ak., M.M, SPT rumah Dinas, Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM., menerima SPT Pendopo Walikota.

Sebelumnya Kakanwil DJP Nusra Drs. Pontas Pane, Ak., M. M mengatakan, PBB P2 merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola Pemerintah Pusat, namun dengan telah adanya pengalihan resmi ini, PBB P2 resmi dikelola oleh Pemkot Mataram.ArtinyasemuaperolehandariPBBP2100persendikelola oleh Pemkot Mataram, sesuai dengan amat Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan pengalihan ini diharapkan proses pendataan, penilaian, pelayanan, pemungutan dan pengadministrasian yang dikelola Pemkot Mataram bisa lebih baik, pihaknya siap untuk membantu pemerintah daerah untuk memperlancar pelaksanaanya “Kami dari Direktorat Pajak siap membantu dan bekerjasama,” katanya.

Pontas Pane juga berharap kepada masyarakat Kota Mataram agar bisa melakukan perubahan dari PBB yang merupakan kewajiban, menjadi PBB hak Kota. Karena pembayaran PBB kembali ke pembangunan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempermudah pembayarana PBB ke depan perlu dipertimbangkan untuk menerapkan sistem e-banking sehingga para wajib pajak bisa membayar dengan mudah tanpa harus antre lama. “Kita berharap ke depan ini bisa diterapkan Pemkot Mataram agar memudahkan masyarakat,” harapnya. (sir)

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram H. Syakirin Hukmi bersama Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivani dan Kepala KPP Pratama Mataram Timur, Wahyu Santosa berita acara penyerahan PBB P2, disaksikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Ketua DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini.

(Suara NTB/sir)

(Suara NTB/sir)

Kepala KPP Pratama Mataram Timur, Wahyu Santosa menyerahkan Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivani menyerahkan berita acara penyerahan PBB P2 Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) berita acara penyerahan PBB P2 Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram H. Syakirin Hukmi.

Kota Mataram H. Syakirin Hukmi.

(Suara NTB/sir)

(Suara NTB/sir)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh secara simbolis menyerahkan SPPT PBB kepada Kakanwil DJP Nusra Pontas Pane.

Kakanwil DJP Nusra Pontas Pane memberikan pidato saat launching pengelolaan PBB P2 oleh Kota Mataram.

(Suara NTB/sir)

Dari kiri ke kanan, Sekda Kota Mataram H. L. Makmur Said, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Ketua DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini, dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat menghadiri launching PBB P2.

(Suara NTB/sir)

Petugas Dispenda Kota Mataram membacakan sejarah singkat pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah.

(Suara NTB/sir)

(Suara NTB/sir)

Para kepala lingkungan dan masyarakat umum yang diundang di dalam acara launching PBB P2.

Fose bersama para pejabat, dari kiri : Kepala KPP Pratama Mataram Timur, Wahyu Santosa, Kepala KPP Pratama Mataram Barat, Ahmad Rivani, Kakanwil DJP Nusra Pontas Pane, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi dan Sekda Kota Mataram H. L. Makmur Said.

(Suara NTB/sir)

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram H. Syakirin Hukmi saat berdoa.

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

KPK Perlu Periksa Priyo

Jakarta Cerah Berkat Modifikasi Cuaca Jakarta (Suara NTB) Cuaca cerah dan hanya hujan ringan di Jakarta beberapa hari terakhir adalah berkat teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan tidak adanya siklon tropis.

“Ada dua faktor yang menyebabkan cuaca Jakarta cerah dan hujan ringan sedang sejak dilakukan TMC pada 26 Januari. Pertama, awan-awan sebelum masuk di Jakarta dijatuhkan sebagai hujan di luar Jakarta dengan TMC,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho yang dihubungi di Jakarta, Rabu kemarin.

Profesor Hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu mengatakan awan-awan juga dihambat pertumbuhannya dengan flare yang mengeluarkan bahan higroskopis. Hal ini membuat di Jakarta tidak timbul awan yang berpotensi menurunkan hujan.

Faktor kedua adalah cuaca regional di wilayah Jabodetabek menyebabkan Jakarta tidak berpotensi terkena hujan ekstrim karena tidak adanya siklon tropis, seruak dingin dan “dipole mode”. Ketika hal itulah, kata dia, yang bisa menyebabkan terjadinya hujan ekstrim.

“Kedua faktor itulah yang membuat cuaca Jakarta seperti saat ini, yaitu cerah dan hujan ringan sedang, dalam beberapa hari ini,” tuturnya. Pada Rabu pagi, langit Jakarta sempat diselimuti awan hitam yang cukup tebal, tetapi menjelang siang cuaca berubah menjadi cerah. (ant/bali post)

(ant/bali post)

CERAH – Langit Jakarta tampak cerah berkat penerapan teknologi modifikasi cuaca. BMKG memperkirakan cuaca di kawasan Jabodetabek hingga seminggu ke depan dengan rata-rata curah hujan sekitar 10-30 mm per harinya.

Penerimaan Migas Diperkirakan di Bawah Target Jakarta (Suara NTB) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi berada di kisaran 27,9 miliar sampai 29,5 miliar dolar AS, di bawah target APBN 2013 sebesar 31,7 miliar dolar AS. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, mengatakan, penerimaan migas kemungkinan turun karena tingkat produksi minyak dan gas juga di bawah target APBN. Menurut dia, pada 2013 produksi minyak antara 830.000-850.000 barel per hari dan gas 6.939 MMSCFD atau 1,24 juta barel setara minyak per hari.

Berdasarkan perkiraan itu, SKK Migas memproyeksikan produksi minyak dan gas 2013 antara 2,07 juta hingga 2,09 juta barel per hari. Sementara produksi minyak sesuai target APBN 2013 adalah 900.000 barel per hari dan produksi gas 7.890 MMSCFD sehingga total produksi migas 2,26 juta barel setara minyak per hari. Menurut Rudi, tingkat produksi migas itu sudah merupakan hasil upaya optimal.

Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan cuaca buruk pada pertengahan bulan ini menyebabkan produksi minyak dan gas bumi menurun. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas SK Migas Hadi Prasetyo di Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan laporan sementara, penurunan produksi minyak diperkirakan minimal 4.900 barel per hari. “Cuaca buruk menyebabkan gangguan pada kegiatan produksi di lapangan,” katanya.

Penurunan produksi antara lain terjadi di PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) sebesar 2.300 barel per hari akibat gangguan cuaca disertai ombak tinggi dan angin kencang, sehingga aliran listrik terputus dan menyebabkan kerusakan kapal. “Satu `boat` penumpang tenggelam, namun empat awaknya selamat,” kata Hadi.

Sementara, kapal pendukung operasi seperti kapal akomodasi dan material pemboran sudah diamankan dan ditarik ke Gresik. (ant/bali post)

Tiga Terduga Penyuap Ditangkap KPK

PKS Jamin Kadernya Tak Terlibat Impor Makanan Jakarta (Suara NTB) Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan tidak ada anggota dewan dari partainya yang terlibat dalam kasus penyuapan terkait impor makanan.

“Pimpinan Fraksi PKS sudah memastikan kepada semua anggota di Komisi IV. Tidak ada anggota DPR dari PKS yang terlibat suap,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy, di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.

Dia mengemukakan pernyataan itu menanggapi rumor tentang adanya anggota DPR RI dari PKS berinisial SY yang pada Rabu dini hari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Le Meridien Jakarta karena diduga terlibat suap.

“Jangan sampai hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, atau untuk pembunuhan karakter partai tertentu, itu tidak benar. Saya

sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan keterlibatan anggota Komisi IV dari PKS,” katanya.

“Saya perlu mengingatkan, berpolitik haruslah tetap santun, jangan sampai menyebarkan fitnah, itu tidak baik,” kata anggota Komisi III DPR RI itu. Menurut dia, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang duduk di Komisi IV DPR RI adalah Abdul Hakim, Nabil Al Musawa, Hermanto, Tamsil Lindrung dan Ma’mur Hasanuddin.

“Di antara anggota Komisi IV Fraksi PKS tersebut ada yang sedang umroh, ada yang sedang di luar kota. Nama-nama tersebut tidak ada yang berinisial SY,” kata Indra, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang lain.

”

Tidak ada anggota DPR dari PKS yang terlibat suap (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, penyidik KPK perlu memanggil Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan komputer di Kementerian Agama.

“Salah satu pintu masuk penyelidikan suatu kasus adalah fakta di persidangan. Sangat terbuka bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut,” kata (ant/bali post) Priyo Budi Santoso Yusuf, di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan, pemanggilan Priyo dapat dilakukan dari tahap penyelidikan dari fakta persidangan. Menurut dia apabila ternyata fakta itu hanya asal sebut, itu tidak masalah namun yang penting penyidik menelusuri hasil di persidangan.

“Pemanggilan itu dalam berarti pengumpulan data, fakta, dan kesaksian oleh penyidik,” ujarnya. Menurut dia, Priyo bisa saja menyangkal atas fakta yang terungkap di persidangan, karena itu bagian dari ranah publik. Namun menurut dia, penyidik berkewajiban secara hukum menindaklanjuti benar atau tidak fakta yang terungkap di persidangan.

“Setelah ada penyelidikan dan fakta-fakta yang kuat dan meyakinkan maka bisa ditetapkan menjadi tersangka baru nanti ada penyidikan hingga sampai penuntutan di pengadilan,” katanya.

Priyo sendiri menyatakan siap memenuhi panggilan jika KPK membutuhkan keterangannya terkait kasus korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. “Namun saya sangat keberatan jika disebut-sebut terlibat karena tidak ada kaitannya,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.

Priyo menegaskan, dirinya tidak terkait sama sekali dengan kasus korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama, yang salah satu tersangkanya adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabbar.

Jika kemudian KPK meminta keterangannya, menurut Priyo, dia siap hadir dan memberikan keterangan. “Saya bersikap kooperatif dengan KPK,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, dirinya tidak tahu sama sekali isi dakwaan jaksa penuntut umum untuk tersangka Zulkarnaen Djabbar. “Saya 100 persen tidak tahu dan tidak ada kaitannya,” katanya. Priyo menjelaskan, sebagai pimpinan DPR RI ia membidangi politik, hukum dan keamanan, sedangkan Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama berada di bidang kesejehteraan rakyat yang bukan kewenangannya.

Sebelumnya diberitakan, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap tersangka Zulkarnaen Jabbar dan Dendy Prasetyo menyebutkan, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso juga menerima fee satu persen dari proyek pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah tsnawiyah pada 2011 dan 2012, dengan nilai proyek Rp 31,2 miliar.

Kemudian menerima fee sebesar 3,5 persen untuk pengadaan Al Quran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama dengan nilai proyek Rp 22 miliar. Pada dakwaan JPU juga menyebutkan, Zulkarnaen bersama Dendy Prasetya Zulkarnen Putra dan Fahd El-Fouz menerima Rp 14,39 miliar yang berasal dari pengadaan laboratorium komputer dan Al Quran. (ant/bali post)

Halaman 11

Aboe Bakar Al-Habsy

(ant/bali post)

DIGELADAH KPK - Karyawan PT Indoguna Utama melintas di depan kantornya di Jalan Taruna, Jakarta, Rabu (30/1). KPK menggeledah kantor perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian tersebut, berkaitan dengan penangkapan KPK seorang supir dan seorang kurir yang membawa uang kontan yang ditengarai sebagai uang suap terhadap anggota dewan yang membidangi pertanian.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan penyuapan terkait impor makanan. Ketiganya dibawa ke gedung KPK Jakarta pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Tiga orang yang ditangkap di Hotel Le Meridien, Jakarta tersebut terdiri atas dua orang pria berinisial A dan S serta satu orang perempuan berinisial R, namun belum dapat

diketahui kaitan ketiga orang tersebut. Pria berinisial A itu adalah pengusaha dari PT Indoguna Utama yang beralamat di Jalan Taruna No 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur yang juga telah dilakukan penggeledahan oleh KPK. PT Indoguna Utama bergerak dalam bidang impor makanan, terutama daging dan impor seafood, kaviar, keju serta wine berkualitas tinggi sekaligus menyuplai daging-

daging untuk hotel, restoran dan supermarket ternama di Indonesia dan negara-negara lain.

Saat penangkapan, petugas KPK menemukan tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu yang belum dikonfirmasi jumlah keseluruhannya, buku tabungan dan sejumlah dokumen. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan masih akan melakukan pengecekan terkait peristiwa tersebut. (ant/bali post)

Zat Baru di Rumah Raffi Kemenperin Dorong Investasi di Luar Jawa Sudah Diatur UU Jakarta (Suara NTB) Dokter Lula Kamal mengungkapkan zat baru yang diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari rumah Raffi Ahmad - diketahui sebagai methylenedioxymethcathinone yang merupakan turunan dari cathinone - sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang.

“Di Undang-Undang itu cathinone ada, methcathinone ada, semua turunannya dari itu ya narkoba juga,” ujar Lula Kamal mengenai zat yang bisa membuat orang ketagihan itu, ketika mengunjungi gedung BNN di Jakarta, Rabu siang.

Dilihat dari segi efeknya, Lula menjelaskan, turunan cathinone tersebut sama berbahayanya dengan ekstasi.

Zat itu bisa membuat penggunanya ketagihan, bahkan kalau dikonsumsi terus menerus bisa sakit jiwa. “Ya pantes banget masuk sebagai bagian dari narkoba,” papar dokter yang juga aktris dan pembawa acara tersebut.

Dia mengatakan, di Indonesia zat tersebut memang belum terlalu populer penggunaannya. Namun di Eropa, turunan katinon itu sudah digolongkan berbahaya.

Sementara itu, BNN meminta keterangan dari para saksi ahli untuk penetapan status hukum kelompok artis Raffi Ahmad terkait dugaan kasus narkoba. “Saat ini, BNN sedang meminta keterangan saksi para ahli yakni farmakologi, gizi dan ahli lain untuk ke depan sesegera mungkin menetapkan status terperiksa,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN, Kombes Pol Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Rabu.

Para ahli kemarin dimintai keterangan untuk menentukan status hukum sepuluh orang yang masih menjalani pemeriksaan termasuk di dalamnya artis Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah. “Karena kami lihat saat ini, setiap hari BNN dan petugas kepolisian melakukan penyelidikan yang kita lihat heroin, kokain, ganja, sabu dan ekstasi. Ternyata ada barang-barang lain yang berkeliaran, termasuk zat baru yang saat ini kita temukan,” kata Sumirat.

Zat baru bernama 3,4 Methylenedioxymethacathinone pada beberapa wilayah di Indonesia sudah beredar, katanya. “Dengan beredarnya zat ini dan bahaya yang menyerupai ekstasi mempunyai sifat halusinogen, dan stimulansia yang mengakibatkan gangguan saraf pusat. Jika zat ini tidak muncul, pasti tidak akan seperti sekarang ini,” kata Sumirat.

BNN Rabu kemarin juga mengumumkan tiga lagi rekan Raffi Ahmad yang terbukti tidak menyalahgunakan narkoba. BNN menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan SD, W, dan WH terbukti tidak menggunakan narkoba.

Dengan demikian masih ada tujuh orang lagi yang belum diumumkan hasil pemeriksaannya, termasuk Raffi.

“Ada beberapa (yang akan dipulangkan) tapi sabar dulu,” kata Sumirat. Hingga pukul 16.00 WIB, belum ada satu orang pun yang terlihat dipulangkan. BNN juga mengungkapkan bahwa ada tujuh orang yang positif mengonsumsi narkoba jenis derivat katinon yaitu K, W, M, MF, J, R, dan RJ. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong investasi yang masuk di Indonesia dilakukan di luar Pulau Jawa.

“Pemerintah mendorong para investor untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa, dan pemerintah memberikan insentif untuk beberapa sektor industri yang melakukan investasi di luar Pulau Jawa,” kata Panggah, di Jakarta, Rabu kemarin.

Panggah menjelaskan, hingga saat ini, minat para investor masih tetap tinggi karena berbagai faktor yang dianggap menjanjikan bagi para investor, dan pada beberapa sektor investasi di luar Pulau Jawa banyak diminati industri. “Parameter yang digunakan investor untuk melakukan investasi di Indonesia antara lain adalah

pertumbuhan ekonomi, dan juga potensi yang ada, sementara di negara lain perkembangan investasi terbatas,” ujar Panggah.

Beberapa sektor investasi yang menarik minat para investor, lanjut Panggah, antara lain adalah industri logam dasar, petrokimia, tekstil, karet, semen, dan lain-lain. “Untuk saat ini sebagian besar investor memilih Jawa sebagai lokasi investasi, namun pemerintah melihat di Jawa memiliki keterbatasan dengan lahan yang semakin kecil,” ujar Panggah.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2012 di luar Jawa tercatat sebesar Rp 137,6 triliun atau sebesar 43,9 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 lalu, telah terjadi peningkatan sebesar 33,3 persen dari nilai sebelunya Rp 103,2 triliun. (ant/bali post)

Mantan Jubir FPI Jadi Caleg PPP Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, mengatakan mantan juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, akan menjadi calon legislatif (caleg) dari partainya untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II. “Saya lihat Munarman ini memiliki kualifikasi yang cukup tinggi, pengetahuannya baik, pengacara,” kata Suryadharma usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung MPR/ DPR/DPD RI Jakarta, Rabu kemarin. Dia yakin mantan Panglima Komando Laskar Islam itu tidak akan menimbulkan resistensi terhadap PPP dan justru akan memberikan nilai tambah bagi partainya.

“Ada yang mengatakan FPI baik-baik saja dan ada juga yang katakan FPI itu garis keras. Katakanlah FPI itu garis keras itu, apakah mau dimusuhi atau dirangkul. Kalau saya, harus dirangkul,”

Munarman

(ant/bali post)

katanya. Selain Munarman, Yusron Ihza Mahendra—mantan anggota Komisi I DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB)— juga akan menjadi caleg PPP dari daerah pemilihan Bangka Belitung.

Sebelumnya, PPP baru saja ditinggalkan kadernya yang menyeberang ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Maiyasak Johan, mengundurkan diri sebagai

anggota DPR RI dan sebagai kader PPP untuk bergabung dengan Nasdem.

“Saya resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan juga sebagai kader PPP mulai hari ini. Tapi suratnya tertanggal 1 Februari 2013. Saya bergabung ke Partai Nasional Demokrat,” kata Maiyasak di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.

Politikus PPP yang sudah dua periode menjadi anggota DPR RI itu menyatakan mundur dari PPP karena ingin mencari tantangan baru.

Dia mengaku menyukai ide perubahan yang diusung Partai Nasdem dan sering berkomunikasi dengan tokoh yang dia anggap sebagai pembawa perubahan,Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita.

“Saya sering komunikasi dengan kedua tokoh itu. Kemungkinan tenaga saya ada gunanya. Tidak ada janji, cuma tanggung jawab yang dijanjikan kepada saya,” katanya. (ant/bali post)

Persulit Warga, Kepala UPT Rusun DKI Dipecat Jakarta (Suara NTB) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan akan memecat Kusnindar dari jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta karena mempersulit warga menempati rumah susun Marunda di Jakarta Utara.

“Saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di dinas perumahan, kalau dia ada terus menerus mempermainkan,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu kemarin. “Bagi kami dia terus menghambat,” katanya.

Ahok mengaku mendapat laporan bahwa ada lebih dari 1.000 unit rumah susun (rusun) yang belum siap huni dan lantai empat gedung rusun belum mendapat pasokan air karena pipanya pecah. “Saya bilang kenapa tidak diperbaiki. Dia mengaku mau cari tukang las. Masak paralon mau dilas?” katanya.

Ahok mengatakan sudah meminta Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Novrizal, menunjuk pengganti Kusnindar. Menurut dia, Novrizal memilih Jati Waluyo yang sebelumnya men-

jabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan untuk menempati posisi yang ditinggalkan Kusnindar.

Ahok menambahkan, selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta berencana mengibah status rusun Marunda dari UPT ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebelumnya, Ahok menyatakan siap menjadi pemasar rumah susun (rusun) untuk memindahkan korban banjir di tepi Waduk Pluit, Jakarta Utara, ke lokasi pemukiman baru.

“Hari ini saya jadi sales apartemen,” kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sekitar 6.000 unit tempat tinggal di kompleks rusun yang ada di Marunda, Pegadungan, dan Pulo Gebang untuk memindahkan warga dari kawasan Pluit. “Nanti mereka akan tempati unit yang belum terisi,” katanya serta menambahkan rumah susun itu disediakan bagi warga yang tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta saja.

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan lokasi pemukiman

(ant/bali post)

KORBAN BANJIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berbincang dengan warga korban banjir yang sebelumnya tinggal di bantaran Waduk Pluit di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta, baru – baru ini. di Muara Baru yang berada tidak jauh dari Waduk Pluit kalau rusun yang tersedia belum mencukupi dan masih ada warga yang tidak mau pindah karena lokasi tempat baru jauh.

Menurut dia, warga bisa menempati rumah-rumah susun itu dengan

biaya sewa Rp 300 ribu per bulan. “Ini nanti bisa dipakai seumur hidup, sampai ke cicit juga,” katanya. Pemerintah DKI Jakarta memindahkan warga dari Pluit untuk membersihkan kawasan sekitar waduk dari pemukiman warga. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 31 Januari 2013

Hongkong Medistra TCM , merupakan pengobatan tradisional Tioghoa dengan obat herbal Tiongkok yang diproses dengan teknologi terdepan, sebagai pusat terobosan baru dan pengobatan penyakit yang professional, bisa mengatasi berbagai macam penyakit kronis dengan pengobatan eksklusif TCM (Tradisional Chinese Medicine). Memiliki metode pengobatan yang lengkap, pelayanan yang memuaskan.

Bidang pengobatan utama di Hongkong Medistra TCM adalah pengobatan penyakit kanker/tumor, merupakan basis pencegah dan pengobatan kanker/tumor dengan metode TCM yang ternama di Indonesia. Ada konsultan sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok dan Profesor yang hadir membimbing pengobatan, menerapkan ilmu pengobatan TCM tiongkok untuk diagnosa serta metode pengobatan eksklusif yang sngat special, dalam mengatasi penyakit kanker memiliki hasil efektifitas yang sangat menakjubkan, pernah mendapat liputan pemberitaan dari puluhan media,mendapat respon positif dari masyarakat dunia, menjadi pusat perhatian dunia pengobatan TCM dan masyarakat luas, sudah

banyak pasien penderita kanker yang datang berkonsultasi dan berobat.

Hongkong Medistra TCM, hadir konsultan pakar penyakit anker yakni sinshe ternama, merupakan sinshe senior yang sangat pakar dalam bidang pengobatan penyakit kanker. Team yang pernah di bimbing mereka, melalui penelitian dan kerja keras dalam waktu yang panjang , pengamatan berulang kali, menyimpulkan pengalaman klinis puluhan tahun, dipadukan teknologi pengobatan modern, pernah bekerja sama dengan lembaga penelitian & pencegah penyakit kanker dengan pakar dari beberapa Negara di dunia, berhasil menghasilkan terobosan baru TCM yakni “Shuang Liang Kang Ai Fang Fa”. Berdasaran prinsip pengobatan TCM “diagnose dari sumber penyakit yang tepat”, dengan ratusan jenis obat herbal alami berharga, bahan obat tumbuh-tumbuhan yang dipilih secara cermat, dan diolah dengan teknologi tinggi dan hiegenis, diolah sehingga menghasilkan “Shuang Lian Ke Liu San” dan serangkaian gabungan resep herbal mujarab, efektif mengatasi penyakit kanker, antara lain : kanker usus & lambung, paru-paru, liver, sirosis hati, ascites, getah bening, kandung kemih, ginjal, saluran

TEH PUCUK HARUM UKURAN 350 M SUDAH BEREDAR DI AREA LOMBOK

pencernaan, hidung dan tenggorokan, payudara, limpa, tulang, otak, rahim, ovarium, dan berbagai jenis kanker ganas lainnya. Penyakit kanker sebenarnya tidak sulit diobati, mengatasi hingga tuntas, dan sampai ke akar penyakit adalah kunci utamanya.

Siapa yang tidak kenal produk-produk dari Mayora seperti Roma Kelapa, Beng-² dan Kopiko ? Kali ini Mayora sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terbesar mempersembahkan Teh Pucuk Harum, minuman Teh Jasmine berkualitas dan terlaris di pasar.

Setelah sukses dengan Teh Pucuk Harum kemasan besar / 480ml, kali ini Mayora merilis Teh Pucuk Harum kemasan 350ml yang praktis dan harganya sangat terjangkau yaitu Rp. 3.000 / botol.

Teh Pucuk Harum diolah dari Pucuk teh pilihan, bukan dari daun teh biasa.

Proses pengolahannya pun spesial. Pucuk teh terbaik di ekstrasi menggunakan teknologi khusus bersuhu rendah agar rasa dan aroma pucuk teh tetap terlindungi.

Kandungan nutrisinya pun tetap terjaga.

Teh Pucuk Harum dikemas dalam botol 1X pakai (botol baru) dan di isi secara cepat, otomatis dan tidak tersentuh tangan. Semuanya ini demi tersajinya rasa teh ternikmat dan terjamin kebersihan / higienitasnya.

Berbagai sertifikasi / pengakuan pun telah di raih oleh Teh Pucuk Harum seperti Sertifikasi Halal dari MUI dan Sertifikasi Keamanan Pangan / ISO 22000 dari Badan Sertifikasi Internasional / SGS.

WNI Aman dari Bencana Banjir Australia Jakarta (Suara NTB) Tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban banjir besar yang melanda Australia, demikian kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) P.L.E. Priatna.

“Berdasarkan kordinasi kami dengan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Sidney, sejauh ini dilaporkan tidak ada WNI yang menjadi korban banjir,” ujar Priatna ketika dihubungi, Rabu kemarin. Namun, Priatna menegaskan bahwa perwak-

ilan RI melalui Konjen di Sidney terus melakukan pemantauan terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Brisbane.

Banjir yang cukup parah terjadi di kota Brisbane, ibukota negara bagian Queensland dan wilayah Gympie mengakibatkan hampir 250 ribu rumah warga di wilayah Queensland tidak mendapat pasokan listrik. Diperkirakan, banjir ini juga meluas ke negara bagian lain, yakni New South Wales.

Sejumlah wilayah ping-

giran di negara bagian tersebut sudah mulai terisolasi akibat banjir. Meski masih dalam masa musim panas, wilayah timur laut Australia memang biasa dilanda topan yang kemudian memicu banjir. Sejauh ini, banjir yang melanda Australia sudah menewaskan empat orang, termasuk seorang bocah berusia tiga tahun.

Badai yang disertai hujan deras ini melanda sebagian wilayah negara bagian Queensland dan New South Wales, Australia. Kondisi

semakin parah karena Burnett River yang berada di wilayah Bundaberg meluap setelah mencapai ketinggian air 9,6 meter.

Akibat luapan sungai ini, sedikitnya 2.000 rumah dan 300 bangunan di kawasan bisnis itu digenangi air, sekitar 7.500 warga pun terpaksa mengungsi dari rumah masing-masing. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 orang sempat terisolasi di atap rumah mereka sebelum akhirnya dievakuasi petugas penyelamat. (ant/ bali post)

(ant/bali post)

BANJIR - Banjir akibat meluapnya Sungai Burnett merendam sebagian wilayah Bundaberg, 300 km sebelah utara Brisbane, Selasa (29/1) dari foto handout yang disediakan kantor pemerintah perwakilan Queensland.