Snt31102014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 31 OKTOBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 198 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT Menangkan ’’Suara NTB’’ Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tinggi (PT) Mataram akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram dalam perkara gugatan perdata Mr. Giovanni Ardizzon terhadap Harian Suara NTB. Dalam salinan putusan Nomor: 79/PDT/2-14/PT.MTR tanggal 1 September 2014 itu, PT Mataram memenangkan Suara NTB sebagai pihak tergugat.

Dalam amar putusan itu disebutkan bahwa setelah mengutip uraian – uraian putusan PN Mataram Tanggal 15 April 2014, PT

Mataram memutuskan tiga hal, menerima permohonan banding dari penggugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.G/2014/ PN.MTR Tanggal 15 April 2014, menghukum penggugat atau pembanding membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.

Kepastian putusan PT Mataram itu disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Suara NTB, Dr. Umaiyah, SH, MH Kamis (30/10) kemarin, setelah menerima salinan resmi putusan dari PT Mataram. Pihaknya mengapresiasi

putusan pengadilan tingkat banding tersebut, karena sudah tepat sesuai asas hukum. Hakim dipastikannya mempertimbangkan kontra memory yang diajukan, bahwa posisi Undang – Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 adalah lex specialis, sehingga mengabaikan ketentuan umum.

Dimana di dalamnya mengatur kewajiban pers melayani hak jawab ketika ada hal yang dianggap keberatan dalam pemberitaan, sebelum gugatan diajukan pihak yang keberatan dengan pemberitaan. ‘’Kami mengapresiasi

putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri,’’ kata Umaiyah.

Sementara Giovanni dipastikannya tidak bisa mengajukan kasasi, karena batas waktu 14 hari sejak putusan itu diterima sudah lewat. “Bahkan ini sudah 20 h a r i , ” sebutnya.

Bersambung ke hal 5

Umaiyah (Suara NTB/dok)

Tagihan Dana SPPD Tak Digubris

Kejati Siapkan Gugatan Perdata TO K O H Prodi Khusus Pejabat INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat ini telah membuka program studi (Prodi) Kepamongprajaan.

Prodi tersebut merupakan prodi khusus yang diperuntukan bagi para pejabat pemerintahan yang ingin meningkatan kompetensi dalam hal manajemen pemerintahan.

Demikian disampaikan Direktur IPDN kampus NTB, Dr. H. Abdul Malik, MM, kepada Suara NTB, Kamis (30/10). Ia menjelaskan, prodi baru tersebut cukup banyak dimintai oleh pejabat-pejabat dari daerah lain. Seperti dari Papua, Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Terutama bagi pejabat yang baru diangkat oleh kepala daerahnya dan belum memiliki kapasitas manajerial pemerintahan yang diharapkan.

Mengingat fokus dari prodi tersebut, adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahanan aparat atau pejabat pemerintahan, terutama dalam menjalankan program-program pembangunan. Sehingga program pembangunan bisa berjalan maksimal dan mencapai hasil yang optimal pula.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Langkah tagihan kerugian negara dalam kasus dana SPPD di DPRD NTB, sedang diproses tim Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Surat panggilan didistribusikan ke sejumlah oknum anggota Dewan yang belum juga membayar kewajibannya. Jika tidak digubris, maka langkah hukum lain ditempuh. ‘’Kita akan layangkan gugatan perdata,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, Kamis (30/10) kemarin.

Gugatan perdata ini adalah

protap yang biasa ditempuh ketika cara non litigasi itu tidak membuahkan hasil oleh tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Datun Kejati NTB. Karena dalam proses non liti-

gasi ini, akan ditempuh upaya pendekatan persuasif kepada oknum anggota Dewan maupun mantan anggota Dewan yang menunggak.

Bersambung ke hal 5

Realisasi Investasi di NTB Capai Rp 5,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Sampai dengan Oktober ini, realisasi investasi di NTB telah mencapai Rp 5,7 triliun. Sementara itu, realisasi investasi yang ditargetkan Pemprov NTB pada tahun 2014 ini sebesar Rp 6 triliun. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan mendatang, target realisasi investasi sebesar Rp 6 triliun optimis dapat tercapai.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPM dan PTSP) NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/10) siang kemarin di Mataram. “Realisasi investasi sampai saat ini sudah Rp 5,7 triliun,” sebutnya.

Bayu mengatakan, dari realisasi investasi sebesar Rp 5,7 triliun itu, investasi dalam sektor pertambangan menunjukkan nilai tertinggi.

Bersambung ke hal 5

Pesawat Latih Diduga Jatuh di Sekitar Perairan Teluk Saleh Sumbawa Besar (Suara NTB) Pesawat latih jenis Liberty XL2 dengan register PK-LLC milik Sekolah Penerbangan Lift, Mataram, dikabarkan hilang kontak dan jatuh di sekitar perairan Dusun Mekar Jaya, Desa Limung, Kecamatan Moyo Utara atau sekitar perairan Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/10) kemarin. Hingga berita ini ditulis, pencarian pesawat masih terus dilakukan dan awak pesawat pelatih serta seorang siswa belum diketahui nasibnya.

Informasi yang diperoleh pesawat latih dengan Capt. Boon Hua Lua, bersama siswa penerbang Jati Wikanto. Salah seorang saksi mata Rahman, warga Limung mengaku melihat pesawat sekitar 200 meter dari tempat berdiri di sekitar Perairan Teluk Saleh ketika sedang mencari kerang. Pesawat latih itu katanya, sempat memutar dan kemudian jatuh dengan posisi bagian depan (moncong) pesawat jatuh terlebih dahulu.

Koordinator Keselamatan Penerbangan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III, Sumbawa Besar, Eko Purwanto yang diminta konfirmasinya, mengatakan menara Bandara terakhir berkomunikasi dengan pesawat tersebut pada pukul 11.04 Wita. Dari keterangan saksi mata juga diperkirakan pesawat jatuh di perairan. Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bandaran Sultan Muhammad Kaharuddin III, Ahmad, yang telah mengerahkan bantuan pencarian ke lokasi yang diduga jatuhnya pesawat dengan melibatkan tim SAR dan BPBD Sumbawa. ‘’ Tim SAR dibantu TNI AD masih melakukan pencairan,”terangnya.

Kepala BPBD Sumbawa, Mukmin, menambahkan, koordinasi dengan Tim SAR masih terus dilakukan. Namun sampai malam, pesawat jatuh itu belum juga ditemukan. Diduga pesawat jatuh diperairan sekitar Pulau Moyo dan Limung. ‘’Nanti kita informasikan perkembangannya lebih lanjut,” katanya.

Bersambung ke hal 5

Karya Masyarakat Patut Dibanggakan

BLHP NTB Gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna Tahun 2014 Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB

kembali menggelar anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 2014 yang diperutukkan

bagi seluruh masyarakat NTB yang mempunyai karya, ide dan gagasan yang dapat diap-

H. Abdul Malik (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Hery Erpan Rayes

(Suara NTB/ist)

Yayuk Andayani

(Suara NTB/ist)

Masnun Hasbullah

likasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ini, anugerah TTG diikuti oleh 13 peserta dari 10 kabupaten/kota yang ada di daerah ini.

Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya mengundang seluruh masyarakat yang ada di NTB

yang mempunyai ide, gagasan yang diwujudkan dalam bentuk karya untuk ditampilkan dalam anugerah TTG tahun 2014. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 13 orang.

Dari 13 peserta itu, sudah diuji oleh tim juri TTG tingkat provinsi.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Limbah Jadi Ancaman Jumlah Warga Miskin 30 Persen WALAUPUN sebagai pusat perdagangan dan jasa, angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Cakranegara masih ada sekitar 30 persen dari total jumlah penduduk. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi menyampaikan, jumlah warga miskin di wilayahnya dilihat dari jumlah penerima beras miskin (raskin).

Saat ini, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan raskin di Kecamatan Cakranegara 5.166.

“Jumlah Kepala Keluarga di Cakranegara sebanyak 16 ribu leb(Suara NTB/ynt) ih. Yang masuk kategori miskin seM. Salman Rusdi banyak 5.166. Lumayan masih tinggi, sekitar 30 persen,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (29/10).

Kelurahan yang penduduk miskinnya tertinggi adalah SayangSayang. Salman mengatakan jumlah RTS penerima raskin juga paling banyak di Kelurahan Sayang-Sayang sebanyak 940 RTS. Salman menerangkan, walaupun wilayahnya sebagai pusat perdagangan dan jasa, bukan berarti bisa lepas dari persoalan kemiskinan. Kawasan yang menjadi pusat perdagagan maupun jasa dianalogikan seperti gula yang banyak dikerubungi semut.

Banyak warga dari daerah luar berdatangan ke Cakranegara.

“Masyarakat yang datang dan punya skill sesuai kebutuhan tidak masalah. Tapi banyak juga warga yang datang tidak memiliki keterampilan,” ujarnya. Hal inilah yang menjadi persoalan dimana mereka yang tidak punya keterampilan khusus tinggal dan menetap di wilayah ini. “Dan lama-lama mereka jadi penduduk sini. Ada warga yang kemudian menyewa tanah orang dan mendirikan gubuk,” ujarnya. Kendala yang dialami pihaknya adalah tidak bisa memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni karena tanah dimana mereka mendirikan rumah adalah milik orang lain.

Untuk mengentaskan kemiskinan ini, Salman mengatakan beberapa program telah dilaksanakan yang langsung menyasar warga miskin. Tahun 2014 ini, Kecamatan Cakranegara sebagai daerah percontohan dalam rangka pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial.

Dalam program ini ada empat kelurahan yang akan diberikan bantuan modal untuk kelompok usaha masyarakat. “Di tiap kelurahan dibentuk 10 kelompok sebagai penerima bantuan program itu. Empat kelurahan itu Sayang-Sayang, Taliwang, Cakranegara Selatan dan Cakranegara Selatan Baru,” ujarnya. (ynt)

Banyak Usaha Laundry di Mataram Tidak Berizin Mataram (Suara NTB) – Menjamurnya usaha laundry di Kota Mataram mulai menimbulkan keresahan terkait limbah yang dihasilkan dari bisnis cuci pakaian itu. Bahkan salah seorang anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta sampai bejalar khusus mengenai penanganan limbah hotel dan usaha laundry ke Badan Lingkungan Hidup Denpasar.

Ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (30/10) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, M. Saleh mengaku banyak usaha laundry di Kota Mataram tidak mengantongi izin. Padahal, sebetulnya sudah ada aturan terkait itu. ‘’Pertama, ia harus mengurus izin pembuangan limbah cair ke badan air. Itu ada izin sendiri,’’ terangnya.

Aturan tersebut, kata Saleh tidak hanya berlaku bagi hotel tapi juga salon dan laundry. ‘’Itu semua harus punya izin pembungan limbah cair ke badan air. Itu diurus BPMP2T,’’ imbuhnya. Untuk bisa terbit izin dimaksud, ada kajian teknis lingkungan. Para pemilik usaha baik hotel, salon maupun laundry harus memperoleh izin lingkungan

terlebih dahulu.

Setelah izin lingkungan keluar, dilanjutkan dengan menyusun dokumen lingkungan. Kemudian, pemilik usaha harus membuat fasilitas pengelola lingkungan.

Misalnya IPAL. ‘’Kalau ndak ada, itu pelanggaran,’’ cetusnya. Saleh tidak menampik, demam usaha laundry hingga ke rumah-rumah menja-

RENCANA membuat wadah bagi PKL zona merah mendapat apresiasi positif dari kalangan DPRD Kota Mataram. Bahkan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menilai rencana membuat pasar malam bagi PKL yang selama ini berjualan di zona terlarang, cukup bagus. ‘’Karena kan penataan PKL ini makin lama makin berat. Jangan setelah permanen lapak itu, baru ditertibkan,’’ ucapnya.

Menurut dia, penertiban PKL zona merah dengan membuatkan wadah pasar malam dianggap sebagai inovasi yang cukup baik dalam penan(Suara NTB/fit) ganan PKL. Pasar malam yang diHM. Zaini gagas Camat Cakranegara ini, kata Zaini, bisa saja menjadi pilot project. Kalau berhasil, tentu bisa menjadi contoh bagi lima kecamatan lainnya di Kota Mataram.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat ini penertiban PKL zona merah harus dilakukan secara menyeluruh. Karena seperti diketahui, menjamurnya PKL di Mataram bahkan tidak sedikit merampas hak publik.

Zaini mencontohkan di sepanjang Jalan Panca Usaha, Cakranegara yang sebetulnya merupakan zona merah, justru dipenuhi PKL. Ironisnya, tidak sedikit pula PKL yang berjualan di atas trotoar yang dihajatkan untuk para pejalan kaki. ‘’Makanya ada beberapa titik yang menjadi jantung kota, harus disterilkan dari PKL. Jangan nanti semakin lama malah semakin banyak,’’ pintanya. Dalam penertiban PKL zona merah nantinya jangan sampai ada PKL yang luput dari penertiban untuk menghindari kesan pilih kasih.

Zaini menegaskan penertiban PKL di Kota Mataram membutuhkan kesungguhan dari semua pihak. ‘’Jangan setengah-setengah karena tantangan dalam penertiban PKL ini memang cukup berat,’’ imbuhnya. PKL zona merah yang direlokasi ke pasar malam nantinya diharapkan tidak kembali berjualan di lokasi awal. Demikian pula PKL lainnya diharapkan tidak mengikuti jejak PKL zona merah yang berjualan di lokasi yang dilarang. (fit)

BPMP2T Terbitkan 3.680 Izin, PAD Capai Rp 5,6 Miliar Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa mengakui, pascadefinitif, telah menerbitkan 3.680 izin. Dari total izin tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 5,6 miliar lebih. “Sebulan itu, rata – rata 3.68 izin kita terbitkan,” aku Cokorda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/10).

Sumber retribusi yang diperoleh dalam kurun waktu 10 bulan, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reguler dari target Rp 3 miliar sudah mencapai Rp 4,9 miliar lebih. IMB Pemutihan Rp 154 juta. Sementara itu, izin HO baru mencapai Rp 338 juta. Sedangkan izin trayek retribusi berkisar Rp 12,5 juta dan pajak reklame Rp 61 juta lebih.

Dikatakan, setelah dilakukan analisis terkait tingginya penerbitan izin kemudian berimplikasi terhadap PAD tersebut, tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dan kecepatan proses pelayanan perizinan. Selain itu memang, SKPD teknis juga gencar melakukan penertiban izin – izin dan lain sebagainya.

Terkait izin satu paket, Cokorda mengatakan masih dalam tahap ujicoba. Namun, pihaknya sudah melakukan analisis kesederhanaan syarat karena izin paket lebih pada efisiensi waktu dan biaya. Disebutkan, izin paket yang sudah masuk 20.

Yakni, izin usaha atau HO, SIUP,TDP, Pariwisata dan UJK. Izin ini nantinya, akan diproses dan masyarakat hanya mengisi dua rangkap blangko. Dibandingkan dengan pengurusan izin lainnya, jika dikalkulasikan membutuhkan waktu sekitar 14 hari. (cem)

M. Saleh di pemikiran tersendiri.

Mantan Camat Selaparang ini menyebut usaha laundry di rumah-rumah belum lama ada, sehingga pihaknya belum terpikirkan oleh BLH Kota Mataram. namun demikian, untuk membuat fasilitas pengelola limbah, kemungkinan terkendala luas lahan. ‘’Kalau misaln-

BPOM Sita Pengembang Makanan Mengandung Boraks dan Obat Keras

(Suara NTB/ynt)

Bisa Jadi Contoh bagi Kecamatan Lain

’’

Kalau ndak ada, itu pelanggaran

ya mau buat IPAL komunal, lahannya dimana,’’ tanyanya.

Tetapi, pihaknya sudah ada upaya meminimalisir limbah yang masuk ke sungai.

Karena seperti diketahui semua saluran akan bermuara ke sungai. ‘’Maka kita hadang dia di pinggir sungai dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah di pinggir sungai,’’ katanya. Terkait usaha laundry, BLH akan mencoba melakukan pendekatan melalui Camat dan Lurah. Untuk tahap awal, BLH akan mencari data warga yang membuka usaha laundry di tiap-tiap kelurahan untuk kemudian diberi pembinaan. (fit)

Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor menunjukkan rompi seragam dan kartu identitas juru parkir yang akan segera dibagikan.

Jukir Wajib Pasang Kartu Registrasi Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah semakin maraknya parkir liar di Mataram, juru parkir resmi yang tercatat di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram wajib memasang kartu registrasi sebagai tanda pengenal bahwa mereka adalah juru parkir resmi yang terdaftar di Dishubkominfo Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor, Kamis (30/10).

Saat ini Dishubkominfo Kota Mataram telah menyiapkan seragam resmi untuk para jukir disertai dengan kartu pengenal. Mahfuddin mengatakan dalam kartu pengenal tersebut tercantum nomor

registrasi juru parkir dan kode lokasi titik parkir mereka. Selain itu dicantumkan juga statusnya apakah sebagai juru parkir utama atau pembantu.

Dalam waktu dekat ini dipastikan seluruh juru parkir di Kota Mataram akan menggunakan seragam berwarna jingga atau oranye dan memasang kartu pengenalnya.

Mahfuddin mengatakan pihaknya telah melakukan registrasi para juru parkir untuk setiap kecamatan. “Tidak ada lagi juru parkir yang tidak berseragam. Kita sudah registrasi mereka per kecamatan. Kalau tidak ada juru parkir yang tidak berseragam dan membawa kartu pengenal, jangan dibayar,” tegasnya.

Dalam waktu dekat ini, para juru parkir se-Kota Mataram akan dikumpulkan di Kantor Dishubkominfo dan akan

diberikan seragam dan tanda pengenal. Pada akhir tahun 2013 lalu, Dishubkominfo melakukan pendataan atau registrasi ulang terhadap ratusan juru parkir di Mataram.

Para juru parkir ini dicatat dan difoto dan kemudian dimasukkan dalam data base jumlah juru parkir di Kota Mataram.

Saat ini jumlah juru parkir yang terdaftar sebanyak 549 orang dan yang terbanyak adalah di wilayah Cakranegara berjumlah 294 orang.

Dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, diharapkan retribusi parkir bisa terus meningkat dan bisa mencapai target. Target penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2014 sebesar Rp 1,3 miliar. Realisasi sampai saat ini yang sudah tercapai sekitar Rp 917 juta lebih atau 67,94 persen. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Mataram, Kamis (30/10) menyita ribuan bahan pengembang makanan mengandung boraks dan obat keras yang beredar bebas di Pasar Kebon Roek Mataram. Bahan tersebut diantaranya, Cap Ayam Jago yang biasa digunakan untuk membuat mie basah dan krupuk serta obat dan bahan kosmetik berbahaya.

Kepala Seksi (Kasi) Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Mataram, Yosef Dwi Irwan mengatakan, kegiatan yang dilakukan tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dari bahan makanan berbahaya. Pasar tradisional biasanya dijadikan sebagai sasaran empuk oleh para pelaku untuk menyebarkan bahan berbahaya.

Dari tiga pasar yang sudah disisir masing – masing Pasar Mandalika, Sayang – Sayang dan Kebon Roek disita bahan pengembang makanan mengandung boraks atau disebut bleng sekitar 1350, obat – obat seperti Antalgin dan Amoxicilin 1200 butir dan ratusan ko-

smetik berbahaya. “Boraks saja dalam satu keranjang itu sekitar 100 biji, pokoknya ribuan yang sudah kita amankan,”sebutnya.

Produk yang sudah disita tersebut nantinya, akan dikumpulkan terlebih dahulu setelah itu akan dimusnahkan dengan produk lainnya. Penyitaan barang itu tambahnya, untuk memberikan efek jera kepada pedagang atau masyarakat. Sehingga, jangan sampai menjual atau sengaja membeli produk berbahaya tersebut.

Yosef menjelaskan, obat keras yang disita itu seharusnya tidak boleh diperjualbelikan tanpa ada resep dari dokter. Untuk mengenalinya, masyarakat bisa melihat dari kode yang terpampang di boks atau kotak yang diberi kode tanda merah. Sementara itu, Kepala Pasar Kebon Roek, Roshariadi mengatakan, sudah memberikan sosialisasi kepada pedagang. Tetapi, model yang dilakukan para pedagang sembunyi–sembunyi menjual produk tersebut. Yang perlu pengawasan katanya, produsen yang memperjualbelikan produk tersebut. (cem)

Akan Pindah Januari 2015 (Suara NTB/cem)

Pemkot Tolak Hibahkan Lahan untuk KPU Kota Mataram Mataram (Suara NTB) keinginan KPU Kota Mataram untuk mendapat hibah lahan tempat pembangunan kantor, kandas sudah. Pemkot Mataram dengan tegas telah menolak permintaan KPU Kota Mataram terkait hibah aset tanah di Jalan dr. Soejono lingkar selatan itu.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin menjawab Suara NTB di kantornya kemarin.

Menurut Asikin, pihaknya telah menyampaikan permintaan kepada Pemkot Mataram, agar lahan seluas sekitar 25 are di lingkar selatan bisa dihibahkan kepada KPU Kota Mataram. Apalagi di sana sudah berdiri gudang logistik KPU Kota Mataram.

Namun hal itu ditolak Pemkot Mataram. Ainul mengaku pihaknya cukup memahami kehati-hatian Pemkot Mataram terhadap aset, terlebih terkait hibah aset. Namun Demikian, KPU Kota Mataram sebetulnya menginginkan hibah dalam bentuk pembangunan ketimbang uang tunai. ‘’Artinya biar Pemkot yang bangunkan kami kantor, nanti kami tinggal masuk. Saya sudah sampaikan kalau kami butuhnya kantor.

Makanya pertama dikerjakan lewat PU. Dititip PU yang kerjakan. Berikutnya berubah lagi. Langsung konsultasi staf saya ke BPKAD dan langsung dikerjakan Pemda. Kami mengusulkan karena PU sempat cek lapangan. Sekitar Rp 200 juta untuk rehab di dalam,’’ terangnya.

Di atas lahan milik Pemkot

Mataram itu sudah berdiri gudang logistik KPU Kota Mataram. Sementara bangunan Kantor KPU Kota Mataram di sana baru rampung sekitar 80 persen. Dikatakan Asikin, gudang logistik KPU Kota Mataram tersebut dibangun tahun 2005, sedangkan kantor tahun 2008. ‘’Karena kantornya belum selesai, belum bisa ditempati, dijadikan gudang juga,’’ ucapnya.

Namun yang menjadi pemikiran pihaknya, lanjut Asikin, hibah yang diterima dari Pemkot Mataram justru akhirnya harus dikerjakan sendiri oleh KPU Kota Mat-

aram. Saat ini waktu yang tersisa tinggal dua bulan karena KPU Kota Mataram menargetkan pindah ke kantor yang baru Januari 2015. Kondisi kantor yang ditempati KPU Kota Mataram saat ini di Jalan Gajah Mada Jempong, Mataram sudah tidak representatif lagi.

Selain ruangan yang sempit, kantor KPU di Jempong hampir tidak punya lahan parkir. Tidak jarang ia dan jajaran KPU Kota Mataram lainnya terpaksa parkir di badan jalan. ‘’Di kantor baru sih ruangannya juga tidak luas tapi setidaknya lahan parkirnya luas,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

KANTOR KPU KOTA MATARAM - Pembangunan Kantor KPU Kota Mataram terus digenjot. Saat ini realisasi pembangunan kantor KPU di atas lahan Pemkot di Lingkar Selatan sudah mencapai 80 persen. KPU Kota Mataram berencana menempati kantor baru ini pada Januari 2015 mendatang.

DISITA - Satpol PP yang ikut dalam sidak tersebut, menunjukan bahan pengembang makanan dan obat keras yang berhasil disita petugas BPOM di Pasar Kebon Roek.

Soal Parkir, Dishubkominfo Segera Tindaklanjuti Arahan Wakil Walikota Mataram (Suara NTB) Terkait beberapa potensi parkir di Kota Mataram yang belum tergarap, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram diminta untuk segera menggarap titik-titik tersebut oleh Wakil Walikota Mataram. Menanggapi arahan Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana tersebut, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti dan telah mempersiapkan beberapa langkah.

Dalam waktu dekat, Khalid mengatakan akan mengumpulkan camat dan lurah untuk sosialisasi mengenai titik parkir di setiap wilayah.

“Dengan adanya pernyataan Pak Wakil Walikota, berarti memberikan kita ruang dan spirit untuk segera menangani dan mengelola parkir itu, dan segera kita tindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (30/10) ditemui di kantornya.

Titik parkir yang belum digarap disebutkan Khalid bukan hanya eks Pelabuhan Ampenan, tapi juga Taman Udayana, Taman Selagalas, Loang Baloq, dan beberapa titik lainnya. Nantinya retribusi parkir di titik-titik tersebut akan masuk ke dalam kas daerah. Selain mengundang camat dan lurah serta pengelola beberapa tempat wisata, akhir pekan ini pihaknya

juga akan rapat dengan tim pengawasan dan pengendalian perparkiran untuk berkoordinasi.

Terkait belum dikelolanya parkir di eks Pelabuhan Ampenan, Khalid mengatakan karena proses pembangunan dan penataan di kawasan itu masih berlangsung sampai saat ini. Untuk pengelolaan parkir di kawasan tersebut, pihaknya akan melibatkan lurah maupun kepala lingkungan sebagai pengelola sementara. Para juru parkir di kawasan tersebut juga tetap melibatkan warga setempat atau juru parkir yang ada saat ini.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Dishubkominfo Kota Mataram untuk mulai menggarap potensi-potensi parkir yang belum dikelola, salah satunya eks Pelabuhan Ampenan.

Dengan perkembangan Kota Mataram saat ini, pendapatan daerah dari retribusi parkir ini menjadi primadona yang bisa terus ditingkatkan jika digarap dengan maksimal.

“Dengan kondisi Kota Mataram seperti sekarang ini, kita berikan penekanan terhadap pelayanan jasa. Parkir harus jadi pendapatan primadona kita sehingga perlu dimanage lagi dengan baik dan juga perlu dikelola dengan baik,” terangnya. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

PENDIDIKAN

Halaman 3

Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar

IPDN Kampus NTB Gandeng Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB secara resmi menjalin kerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Kamis (30/10).

Kerjasama ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap eksistensi IPDN Kampus NTB di Loteng.

Kesepakatan kerjasama ditandatangani Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, dengan Rektor IPDN Suhajar Diantor, bertempat di Auditorium Kampus IPDN NTB. Direktur IPDN Kampus NTB, Drs. H.Abdul Malik, yang dikonfirmasi mengata-

TGH. Muhammad Nasir Syukron (Suara NTB/dys)

Akhiri Dikotomi Sekolah-Madrasah KETUA Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah Ampenan TGH. Muhammad Nasir Syukron, M.Pd, meminta perspektif pendikotomian antara sekolah umum dengan madrasah di tengah-tengah masyarakat harus diakhiri. Hal itu disebabkan konsep dasar bangsa di mana proses pendidikan yang terdapat di dalamnya harusnya tidak membedakan antara sekolah dengan madrasah. ‘’Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita sedang menyalahi konsep bangsa nation tersebut,’’ ungkapnya pada Suara NTB, Kamis (30/10).

Selama ini, jelasnya, adanya pandangan tersebut telah melahirkan banyak efek negatif pada khususnya madrasah.

Masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah umum. Padahal, pelayanan dan prestasi madrasah tidak kalah saing dengan sekolah umum.

Hal ini dibuktikan saat penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Mataram beberapa waktu lalu. Prestasi madrasah sangat luar biasa. Banyak katagori lomba yang dilombakan dijuarai oleh perwakilan madrasah termasuk oleh para siswa Ponpes Nurul Jannah. Oleh sebab itu, dengan fakta demikian masyarakat dan terutama pemerintah harus sadar madrasah sebagai lembaga pendidikan yang potensial dalam membina karakter dan akhlak peserta didik.

“Di pondok bahkan siswa lebih disiplin ketimbang di sekolah. Kita merasakan ada diskriminasi perlakuan dari pemerintah. Padahal para pejabat banyak lulusan madrasah. Kemarin pada OSN juga kita tidak ada wakil dari madrasah. Padahal sama-sama anak bangsa,” protesnya.

Ia pun berharap, pemerintahan baru yang saat ini baru berjalan dapat lebih memprioritaskan dan memperhatikan keberadaan madrasah dan sekolah swasta pada umumnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya, SMA Nurul Jannah Ampenan meraih prestasi dalam bidang pramuka kali menjadi juara I pada ajang Lomba Kegiatan Baris-Berbaris (LKBB) tingkat Kota Mataram yang digelar di MAN 2 Mataram beberapa waktu lalu. Sebelumnya, SMA Nurul Jannah Ampenan pernah meraih juara II pada ajang SMAPUR tingkat Provinsi tahun 2012, juara II LKBB yang diselenggarakan Unram tahun 2013, juara II untuk katagori pionering, P3K dan LKBB di SMAN 2 Mataram tahun 2013 lalu.

Kepada Suara NTB, Kamis (30/10), Faesal Tanjung salah satu siswa yang ikut dalam gerakan pramuka di SMA Nurul Jannah Ampenan mengaku apa yang telah diraih pramuka SMA Nurul Jannah Ampenan tidak terlepas dari pembinaan terus menerus yang dilakukan pihak sekolah.

Diakuinya sebelum mengikuti lomba, setiap minggu para siswa anggota pramuka SMA Nurul Jannah Ampenan menggelar latihan. Di bawah binaan empat orang Pembina, baik untuk yang MTS dan SMA, mereka rutin menggelar latihan. Sementara jelang mengikuti beberapa lomba seperti yang diikuti di SMAN 2 Mataram lalu, latihan digelar hampir setiap hari.

“Kalau umumnya, latihan kita gelar sekali seminggu yakni setiap Sabtu sore. Sementara kalau jelang lomba baru setiap hari,” terang siswa kelas XII ini.

Selain pembina dari sekolah, Faesal mengaku binaan sekali sebulan juga datang dari Koramil 09. Karena sebelumnya, pihak sekolah telah mengadakan kerjasama dengan Koramil 09 untuk membina gerakan pramuka di sekolah. Ia pun berharap agar apa yang telah diraihnya kini dapat dilanjutkan oleh anggota pramuka selanjutnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SMA Hang Tuah Harapkan Bantuan Yayasan Pusat Tuah kali ini bertujuan memantau perkembangan pengelolaan pendidikan di SMA 3 Hang Tuah Mataram sekaligus dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Lombok. Harapannya, pascakunjungan pimpinan pusat yayasan, SMA 3 Hang Tuah lebih mendapatkan perhatian lebih dari pihak yayasan bila dibandingkan dengan perhatian-perhatian sebelumnya.

“Tadi mereka berkunjung dan langsung melihat kondisi rill sekolah. Mereka langsung cek lantai dan semua ruangan.

Mudahan dapat perhatian langsung,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (30/10).

Selain kali ini, ujarnya, pimpinan pusat yayasan sekolah Hang Tuah pernah beberapa kali menyambangi sekolah yang terletak di Ampenan ini. Ia pun berharap kunjungan pimpinan pusat yayasan kali ini dapat berdampak positif terhadap pengembangan sekolah ke depan. Apalagi saat ini SMA 3 Hang Tuah masih kekurangan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Salah satu di antaranya membutuhkan perbaikan lantai sekolah.

“Mudahan diperhatikan lagi sama yayasan agar masyarakat juga semakin tertarik masuk sekolah ke sini,” harapnya. (dys)

Dana Bantuan KIP Disalurkan ke Keluarga Penerima Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan segera diluncurkan, disalurkan langsung ke keluarga penerima, bukan melalui sekolah. KIP akan dibagikan bersama dengan tiga kartu lainnya kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Ketiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dan sim card yang digunakan untuk registrasi sebagai penerima kartu.

Mendikbud menjelaskan, dengan KIP, sekolah dapat menarik kembali siswa yang putus sekolah karena terkendala biaya untuk kembali mengikuti pelajaran di kelas.

(Suara NTB/ist)

Anis Baswedan

Atau, dana KIP ini dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan di balai-balai kerja.

Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

“KIP bukan sekadar mem-

Mengingat, keberadaan pembinaan dan pelatihan masih dirasa belum begitu memadai. Di mana untuk tenaga pelatih, baru ada tiga orang yang disiapkan oleh Pemkab Loteng, sehingga masih perlu untuk terus ditambah. Guna mendukung kelancaran pros-

H. M. Suhaili FT. Diakuinya, Kampus IPDN NTB tersebut merupakan kebanggaan bagi masyarakat Loteng, sehingga apapun kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampus IPDN NTB ini, dan butuh dukungan pemerintah daerah, maka tidak dukungan penuh siap diberikan. “Sebagai bentuk dukungan awal, dalam waktu dekat ini kita berencana akan melakukan penanaman pohon di area kampus,” janji Ketua DPD Partai Golkar Loteng ini. (kir)

SMA Nurul Jannah Ampenan Juara I LKBB

FOTO BERSAMA - Ketua Pusat Yayasan Sekolah Hang Tuah Penny Marsetio, foto bersama para siswa SMA 3 Hang Tuah, Kamis (30/10).

Mataram (Suara NTB) Ketua Pusat Yayasan sekolah Hang Tuah Penny Marsetio menyambangi SMA 3 Hang Tuah Mataram dan beberapa lembaga TK yang berada di bawah naungan yayasan sekolah Hang Tuah, Kamis (30/10). Tujuannya meninjau perkembangan kondisi sejumlah lembaga pendidikan di Kota Mataram, Kedatangan Penny Marsetio beserta rombongan di SMA 3 Hang Tuah disambut siswa yang memainkan alat musik drum band.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Abdul Majid, menjelaskan, kedatangan pimpinan pusat yayasan Hang

kan, adanya kerjasama itu nantinya, maka Pemkab Loteng secara penuh akan mendukung seluruh kegiatan aktivitas belajar mengajar para praja IPDN. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pembina dan pelatih bagi para praja.

es belajar mengajar para praja. “Penambahan ini diharapkan bisa dipenuhi oleh Pemkab Loteng,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Loteng juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan para praja, terutama ketika para praja mengikuti kegiatan praktik-praktik lapangan nantinya. “Kami pemerintah daerah berkomitmen, apabila dibutuhkan untuk mendukung Kampus IPDN NTB ini, siap,” tegas Bupati Loteng,

berikan dana bantuan bagi yang sudah berada di dalam sekolah, tetapi juga kepada anak-anak usia sekolah yang terhenti karena faktor ekonomi,” katanya sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (30/10).

Mendikbud menjelaskan, anggaran KIP diambil dari pos yang sebelumnya digunakan untuk bantuan bagi siswa miskin. Namun, hal ini akan terus didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengingat KIP tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga bagi masyarakat dengan kategori rentan miskin. “Jadi KIP lebih luas (jangkauannya),” ujar Mendikbud. (ham)

(Suara NTB/ist)

BERTANDING - Siswa SMA Nurul Jannah Ampenan saat bertanding LKBB di SMAN 2 Mataram belum lama ini.

Ombudsman Supervisi Sejumlah SKPD di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi menerima Ketua Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, S.H beserta anggota, Kamis (29/10), terkait hasil supervisinya di sejumlah SKPD di Sumbawa. Pada pertemuan tersebut hadir beberapa SKPD yang terkait dengan pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kedatangan tim Ombudsman tersebut untuk menyampaikan Seminar hasil supervisinya di lima SKPD Pemkab Sumbawa yaitu Dinas Dukcapil Sumbawa, Kantor KPPT Sumbawa, RSUD Sumbawa, Kantor Samsat Sumbawa, dan Kantor KUA Kota Sumbawa Besar. Sebelumnya tim telah turun mengevaluasi proses pemberian pelayanan di SKPDSKPD tersebut. Tujuan dari seminar tersebut adalah sebagai upaya membangun pelayanan publik yang baik di Kabupaten Sumbawa.

Sekda pada kesempatan tersebut menyampaikan harapan kepada SKPD di lingkup Pemkab Sumbawa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Ombudsman menyampaikan gambaran kondisi pelayanan di lima SKPD tersebut.

Secara umum kualitas pelayanan sudah cukup baik, hanya ada beberapa hal terkait informasi pelayanan yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui papan-papan informasi sehingga masyarakat dimudahkan dalam memperoleh pelayanan. (arn)

Normalisasi Sungai Nae Dilakukan Mulai dari Muara

SUARA PULAU SUMBAWA

Sumbawa Besar (Suara NTB) BOS Daerah (BOSDA) Pemkab Sumbawa tahun 2014 kini dalam proses penyerahan SPJ oleh sekolah negeri yang mendapatkan bantuan dari APBD tersebut. Secara umum pelaksanaan BOSDA di Sumbawa telah sesuai dengan peruntukanya.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar (Dikdas) Sumbawa, Badron kepada Suara NTB, Kamis (30/10), BOSDA merupakan bentuk bantuan daerah untuk mencukupi dana BOS pusat yang diluncurkan Pemkab Sumbawa setiap tahunnya dari APBD. Peruntukannya juga sudah jelas, untuk pembelian Alat

Tulis Kantor (ATK), pembelian barang habis pakai oleh sekolah. Kemudian pembayaran jasa telepon, air dan listrik. Khusus untuk SLB bisa dialokasikan untuk biaya makan minum asrama siswa. Sedangkan khusus untuk TK, bisa ditambah untuk pembelian Alat Permainan Edukatif (APE).

Pada 2014, sebanyak 25 TK Negeri dan TK Satap diberikan bantuan total sebesar Rp. 250.750.000. Selanjutnya bagi 361 SD Negeri ditambah SLB dengan anggaran Rp. 1.569.498.327. Berikutnya untuk 94 SMP Negeri plus SMP

Badron

(Suara NTB/ula)

Bupati Ingatkan Dewan Pahami Fungsi sebagai Lembaga Aspirasi

BUMDes/LKM Bergegas Benahi Diri Menuju PT Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bidang Ekonomi Beppeda Sumbawa, Z. Arifin M.Si, meminta kepada BUMDes/LKM untuk berbenah mempersiapkan diri. Kaitan dengan upaya mengubah status hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) seperti yang diamanatkan UU o. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Terkait hal ini pula, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu BUMDes/LKM dalam proses pengalihan status badan hukum ini.

“Mulai sekarang teman-teman BUMDes/LKM harus berbenah mempersiapkan diri. Sebab di dalam UU LKM, BUMDes/LKM diminta melakukan perubahan status hukum menjadi PT paling lambat 8 Januari 2016. Makanya sudah harus intensif mulai 2015,” tandas Z. Arifin ketika menutup pelatihan penguatan kapasitas bagi manajer dan forum pemilik BUMDes/LKM di Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/ 10), yang sebelumnya menghadirkan OJK dan Kantor Pajak sebagai pemateri.

UU LKM menuntut paling lambat dua tahun harus dilakukan penyesuaian, terhadap bentuk badan hukum. Di dalam pasal 5 UU No 1 tahun 2013 tersebut, bentuk badan hukum ada dua, yakni koperasi atau PT. Namun tetap dalam koridor BUMDes. BUMDes berpeluang menjadi PT, meski persyaratannya cukup berat. Sebab minimal 60 persen saham yang dimiliki BUMDes adalah milik desa atau Kabupaten seperti yang dipersyaratkan sudah terpenuhi untuk sebagian besar BUMDes yang dinilai layak di Sumbawa.

Nilai kekayaan yang dikelola pun sudah memenuhi. Apalagi di dalam Perda BUMDes pun hal itu sudah dipersyaratkan.

Terkait hal itulah, BUMDes mesti memiliki izin usaha, yang difasilitasi oleh OJK. Artinya, perubahan status badan hukum harus mendapat izin usaha dari OJK. Dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Syaratnya juga tidak terlalu berat. Seperti memiliki susunan organisasi dan struktur kepengurusan serta kepemilikan yang jelas. Dalam hal ini, BUMDes yang sehat di Sumbawa sudah tentu memiliki hal itu. Kepemilikan oleh pemerintah desa yang di-back up oleh Perda.

Proses perubahan status ini penting sesuai harapan OJK, agar tidak ada alasan menyebut BUMDes sebagai lembaga gelap yang keberadaannya selama ini sudah dinaungi oleh Perda. Apalagi mengingat keberadaan BUMDes sebagai bagian dari inovasi daerah untuk meningkatkan perekonomian di desa. Pihaknya juga akan membantu BUMDes/LKM untuk berkoordinasi dengan OJK terkait perubahan status ini. Sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan ini. “Temanteman BUMDes tidak usah galau. Kita akan koordinasi secara intensif dan kita akan tindaklanjuti hasil pelatihan ini dengan OJK. Kita juga akan persiapkan legalitas formalnya,” tukasnya.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan pihak perpajakan. Terkait kesulitan BUMDes/LKM soal pajak akibat ketiadaan realisasi dari komitmen yang sebelumnya sudah dibangun dengan pihak Perbankan. (arn/*)

umum, hasil evaluasi penggunaan BOSDA, Badron menilai telah berjalan dengan baik. “Evaluasi kami, bantuan BOSDA ini telah dipergunakan sekolah sesuai peruntukannya. Apalagi pengawasan juga senantiasa kami lakukan,” tandasnya.

Pantauan Suara NTB, sejumlah sekolah bahkan dari sekolah negeri wilayah terpencil, TK, SDN maupun SMPN seperti SDN Prode di Pelampang terlihat menyerahkan SPJ penggunaan BOSDA di Diknas.

Badron pun langsung melakukan verifikasi terhadap SPJ yang masuk.

Dalam beberapa hari kedepan, diperkirakan penyerahan SPJ ini masih akan terus berlangsung. (arn/*)

Dompu (Suara NTB) Jumlah kunjungan pasien di RSU Dompu hingga Oktober 2014 mencapai 10.000 pasien dan 2.000 di antaranya menolak memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Pasien yang menolak fasilitas BPJS rata-rata warga pinggiran kota dan diklaim sebagai dampak kemajuan ekonomi warga.

GUNDUL - Hutan jati di Mbari Rihu Kempo kini sudah gundul diambil warga dan ingin dikelola untuk dijadikan sebagai tempat perkebunan. Gundulnya hutan ini akan mengancam perkampungan Songgajah dan Kesi dari banjir bandang.

(Suara NTB/arn)

LB dengan nilai anggaran Rp. 1.258.410.527. Sehingga total aanggaran BOSDA yang diluncurkan tahun 2014 sebesar Rp. 3.078.658.854. Bagi sekolah yang nilai nominal anggarannya di atas Rp 10 juta, maka pencairannya selama dua kali. Sedangkan bagi sekolah yang bantuannya di bawah Rp 10 juta hanya sekali pencairan pada 27 Agustus 2014.

Kini anggaran tersebut dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh sekolah melalui SPJ yang diserahkan melalui Dinas Pendidikan Nasional (Diknas).

Secara

Warga Dompu Banyak Menolak BPJS

Dompu (Suara NTB) Sungai Nae yang menjadi pertemuan beberapa sungai besar dalam kota dinormalisasi dengan pengerukan bibir sungai dari muara hingga jembatan Wawonduru. Upaya normalisasi sepanjang 7,5 KM dengan sistem swadaya ini diharapkan bisa mengantisipasi banjir yang selama ini jadi langganan warga bantaran sungai setempat.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada wartawan, Kamis (30/10) mengatakan, upaya normalisasi sungai Nae di Desa Wawonduru hingga muara sungai tengah dilakukan. Sisi kiri dan kanan sungai dilakukan pengerukan, sehingga sungai lebih luas dan diharapkan bisa menampung banyak air saat musim hujan. “Dari pada menunggu anggaran Rp 50 mili yang tidak jelas (dari BNPB), kita lakukan pengerukan sendiri saja,” terangnya.

Namun H Bambang berharap kepada Kepala Dinas PU untuk mengajukan pembiayaan di tempat lain seperti di BNPB agar normalisasi sungai bisa dirampungkan. Upaya normalisasi ini wajib dilakukan dalam rangka meminimalisir genangan air yang menyebabkan banjir bandang. “Kalau muara sungai sekecil ini, tidak heran banjir terjadi selama ini,” terangnya.

Kepala Dinas PU Dompu, Ir A Muis di pendopo Bupati mengungkapkan, normalisasi dengan melakukan pengerukan sisi kiri dan kanan sungai ini dilakukan dari muara hingga jembatan Desa Wawonduru sepanjang 7,5 km. Dengan pengerukan sisi kiri dan kanan sungai, membuat sungai lebih lebar dan mampu menampung banyak air. “Kita hanya sewa alat saja. Anggarannya hanya Rp 100 juta,” kata Muis.

Bila diproyekkan, lanjut Muis, kegiatan normalisasi membutuhkan anggaran cukup besar. Tapi diswadayakan dalam rangka mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. “Tahun depan lagi, mudah-mudahan ada anggaran untuk upaya normalisasi lanjutan hingga sungai Laju,” terangnya. (ula)

Z. Arifin bersama stafnya

Halaman 4

Diknas Proses SPJ BOSDA 2014

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Dompu (Suara NTB) DPRD merupakan lembaga penampung aspirasi rakyat untuk disampaikan ke eksekutif dalam rangka mencarikan solusi. Penyelesaian masalah yang disampaikan rakyat, pemerintah tidak ingin dihadaphadapkan yang justru bisa mengesankan mengadili pemerintah. Pemerintah juga secara terbuka akan menampung aspirasi dari siapapun.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada wartawan, Kamis (30/10) mengaku, tidak mendapat undangan dari Dewan yang menerima hearing ITK NTB. Namun pihaknya mendapat surat dari ITK NTB yang meminta untuk memanggil sejumlah investor di Dompu, tapi tidak dicantumkan waktunya. “Kalau yang kemarin (hearing ITK NTB), kita tidak pernah mendapat undangan (Dewan),” kata H Bambang.

Peringatan keras dari Dewan soal ketidakhadiran Bupati dan perwakilannya dalam undangan Dewan, dikatakan H Bambang, sebagai lembaga penampung aspirasi. Usai menyerap aspirasi, Dewan baru melakukan rapat dengan eksekutif untuk dicarikan so-

(Suara NTB/dok)

H. Bambang M Yasin

lusinya. “Bukan kita dihadaphadapkan dengan masyarakat dan LSM. Kalau dihadaphadapkan, nanti akan terkesan pemerintah diadili (LSM) dan itu tidak baik,” katanya.

Bila ingin didengarkan secara langsung aspirasinya oleh esekutif, dikatakan H Bambang, pengunjuk rasa bisa bertemu langsung ke Pemda setelah menyampaikan aspirasinya di Dewan. “Kita akan sangat terbuka menerimanya,”

jelas H Bambang.

Sebelumnya, Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengngatkan Bupati yang sudah dua kali tidak menghadiri undangan Dewan terkait penerimaan hearing. Ia bahkan mengancam tidak akan menghadiri undangan eksekutif bila ketiga kalinya tidak menghadiri undangan Dewan.

Sementara di DPRD Dompu, Kamis kemarin, Fortani Dompu kembali diterima Dewan terkait kerusakan hutan. Kerusakan hutan di Dompu dinilai cukup memprihatinkan dan bahkan ada kesan pembiaran dari aparat pemerintah. Hearing yang dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Dompu, Drs H A Gani, M.Si ini bahkan dideklarasikan gerakan anti illegal logging (GANI). “Kita sepakat hari ini membentuk gerakan illegal logging atau disingkat GANI,” kata Yuliadin.

Hasil pertemuan ini juga disepakati, Dewan akan melakukan pertemuan dengan eksekutif untuk menindaklanjuti tuntutan Fortani. “Ini akan menjadi acuan kami (Dewan) dalam rapat dengan pemerintah,” ungkapnya. (ula)

Anggota DPRD Kabupaten Bima Diduga Adu Jotos Bima (Suara NTB) Dua oknum anggota DPRD Kabupaten Bima diduga terlibat adu jotos di runag kerja Ketua DPRD sementara setempat, Kamis (30/10). Mereka, masing-masing Na dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sym perwakilan Gerindra.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, adu jotos tersebut masih terkait masalah perubahan agenda mengenai penyampaian laporan Pansus tata tertib DPRD, kode etik dan tata tertib beracara Badan Kehormatan. Salah satu pihak masih keberatan karena perubahan tersebut diduga menguntungkan salah satu partai. Hanya saja tak jelas siapa yang memukul dan yang dipukul. Sebab, peristiwa ini ditutup rapat oleh para

anggota Dewan khususnya dari rekan separtai. Hanya saja, menurut seorang anggota Dewan setempat, dengan adanya insiden ini menandakan jika anggota Dewan Kabupaten Bima belum mampu berdiplomasi dan berpolitik secara santun.

Praktisi Partai Gerindra yang juga merupakan anggota Dewan setempat, Sulaiman MT mengaku tak mendengar adanya peristiwa adu jotos rekanrekan parlemennya dimaksud.

Sebab saat itu peristiwa terjadi dalam ruangan Ketua DPRD Sementara. Untuk itu, dia pun tak bisa memberikan tanggapan maupun mengambil sikap selanjutnya ketika ditanyai Suara NTB. Lantaran terjadi di ruang Ketua, dia pun mengarahkan untuk mengkonfirmasi Ketua DPRD Sementa-

ra. “Kejadiannya di ruang Ketua, mau ngomong, kita ga tahu,” dalihnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh kader PAN Kabupaten Bima, Fahrirahman saat dikonfirmasi awak media.

Fahri bahkan mengaku sama sekali tidak tahu adanya peristiwa tersebut. Hanya saja, salah seorang anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak ingin disebutkan namannya mengatakan peristiwa adu jotos tersebut memang ada. Sementara itu, Ketua DPRD Sementara, Murni Suciyanti yang dikonfirmasi mengenai masalah ini tak berhasil dimintai keterangan via handphone, pasalnya istri mantan Wakil Ketua DPRD periode sebelumnya ini tak menjawab telepon. (use)

Kesehatan bayi di Dompu juga mengalami peningkatan sebagai dampak ketersediaan pangan di rumah tangga.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kepada wartawan di Dompu, Kamis (30/10) mengaku, hasil ekspose RSU Dompu terdapat 10.000 pasien yang berkunjung selama 2014 dan 2.000 pasien di antaranya menolak memanfaatkan BPJS kesehatan. Mereka memilih memanfaatkan fasilitas berbayar untuk mendapatkan pelayanan maksimal.

Menariknya, mereka yang menolak fasilitas BPJS kesehatan adalah mereka yang datang dari pelosok. “Semua dari pelosok. Tidak ada dari dalam kota. Apa yang saya sampaikan selama ini tentang pertumbuhan ekonomi Dompu makin nyambung dengan data sebenarnya,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut H Bambang, data bayi sangat kurus di Kabupaten Dompu

saat ini hanya 2,1 per seribu bayi. Begitu juga dengan kelahiran bayi dengan berat di bawah normal, juga semakin kecil. “Itu menunjukkan, ketersediaan pangan di rumah tangga cukup tersedia dan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup,” terangnya.

Selain itu, tren penyakit yang dialami warga Dompu tahun 2014 tidak lagi didominasi penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti diare dan lainnya. Tapi tren penyakit seperti hipertensi (darah tinggi) dan diabetes. “Itu artinya, ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan,” ungkapnya.

Untuk tahun 2015, kata H Bambang, RSU Dompu tidak lagi meminta dana dari APBD untuk beberapa programnya karena sudah mendapat dana dari klaim BPJS Kesehatan dan Jakkad. Dukungan dana dari APBD hanya untuk biaya operasional seperti listrik dan gaji pegawai. (ula)

(Suara NTB/use)

SOLIDARITAS – Aksi solidaritas notaris Bima-Dompu saat mendatangi kantor Kejari Raba Bima, Kamis (30/10).

Notaris di Bima Protes ke Kejari Bima (Suara NTB) Sejumlah notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bima Dompu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas atas tindakan kriminalisasi atas rekan sejawat, Theresia Pontoh, SH M.Kn yang ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan di Jayapura. Padahal Theresia yang dilaporkan terkait perkara jual beli tanah yang ditanganinya, hanya melaksanakan perintah pengadilan.

Kedatangan para notaris Bima - Dompu ini diterima oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, L M Rasidi, SH. Kepada Rasidi, rombongan yang dipimpin Ketua INI menyampaikan maksud kedatangannya. Mereka meminta agar Theresia yang telah dilimpahkan kasusnya, ditangguhkan penahanannya. Apalagi, saat ini Theresia dalam keadaan sakit sehingga bisa ditangguhkan. Usai pertemuan tersebut, para notaris ini meninggalkan kantor Kejaksaan dan pulang ke rumah masingmasing. Sebab, sebagai bagian dari aksi solidaritas mereka juga tidak berkantor satu hari.

Sekretaris INI Bima - Dompu Umaiyah, SH, MK.n menyebutkan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap

rekan mereka PPAT di Kota Jayapura yang dikriminalisasi terkait dengan penanganan oleh penyidik dan Penuntut Umum. Aksi ini, lanjutnya, dilakukan serentak oleh INI, bahkan ada yang melakukan aksi unjuk rasa di jalan. Namun pihaknya tidak melakukan aksi turun ke jalan melainkan mendatangi langsung Kantor Kejaksaan.

Pernyataan sikap yang diberikan yakni menyampaikan ke Penuntut Umum untuk memberikan penangguhan kepada Theresia yang saat ini dalam keadaan sakit. “Mungkin lebih bijak, orang sakit tidak boleh dipakai keterangannya maupun tandatangannya, ”ujar Umayah. Ditambahkannya, sebagai bagian bentuk solidaritas tersebut pihaknya maupun persatuan notaris seluruh Indonesia tidak berkantor satu hari.

Kasi Pidsus, L M Rasidi, SH yang dikonfirmasi mengatakan apa yang menjadi tuntutan INI akan ditindaklanjuti pihaknya dengan disampaikan ke pimpinan. Terkait materi sendiri pihaknya tak bisa berpendapat karena berada di wilayah hukum lain. “Tapi intinya ini aksi solidaritas atas penangkapan dan penahanan terhadap rekan mereka,” tutur Rasidi. (use)

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Kejati Siapkan Gugatan Perdata Dari Hal. 1 Mereka yang namanya tercatat berkontribusi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 4,5 miliar dalam penggunaan dana SPPD yang diduga menyalahi aturan itu, akan diberi waktu sampai melunasi. Namun ketika itu tidak diindahkan, maka langkah gugatan perdata ditempuh, yang akan berujung pada penyitaan harta benda tergugat jika tak kunjung dibayarkan.

Menurut Sutapa, gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri ini, juga bagian dari cara pemulihan kerugian negara yang terlanjur tercatat timbul dari dugaan penyalahgunaan SPPD tersebut. ‘’Itu lah kewenangan Datun, dalam rangka pemulihan kerugian negara yang timbul. Jika proses non litigasi tak efektif, maka langkah gugatan perdata yang ditempuh,’’ jelasnya, namun pada dasarnya ada harapan proses litigasi itu tidak akan terjadi, sepanjang para penunggak dana SPPD bersikap kooperatif menyetor temuan itu ke kas daerah.

Sebelum Surat Kuasa Khusus (SKK) diserahkan Gubernur NTB melalui Inspektorat NTB kepada Datun Kejati NTB, sebenarnya pengembalian melalui proses pendekatan internal di Setwan DPRD NTB sudah nampak. Dalam kurun waktu dua bulan sejak temuan Inspektorat itu diumumkan, sudah ada pengembalian bertahap.

Menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH ketika itu, menyebut pengembalian tercatat mencapai Rp 700 juta lebih. Karena dalam setiap pekan, ada saja anggota Dewan maupun yang tidak aktif secara kooperatif menyerahkan dana bukan haknya itu ke Setwan.

Per hari, pengembalian rata-rata ratusan ribu, bahkan ada yang sekali bayar mencapai Rp 100 juta. Namun dengan pertimbangan ingin proses pengembalian lebih cepat, akhirnya Pemprov NTB menyerahkan penagihan itu melalui Kejaksaan. (ars)

Pesawat Latih Diduga Jatuh di Sekitar Perairan Teluk Saleh Dari Hal. 1 Informasi adanya pesawat latih jatuh di Sumbawa juga dibenarkan Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP. ‘’Ada laporan dari Sumbawa bahwa ada pesawat latih jatuh di sekitar Pulau Moyo.

Kehilangan kontak sekitar jam 11-12 Wita,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (30/ 10) sore kemarin.

Ardi mengatakan, pihaknya masih belum mendapat-

kan informasi detil mengenai pesawat itu. Namun yang jelas, pesawat yang diduga jatuh itu adalah pesawat latih.

Dikatakan, saat ini tim dari Basarnas Mataram, TRC BPBD Sumbawa dan Kodim Sumbawa telah merapat ke lokasi mencari lokasi jatuhnya pesawat tersebut. “Petugas sedang dilokasi mencari, namun belum ketemu,” pungkasnya. (arn/nas)

BLHP NTB Gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna Tahun 2014 Dari Hal. 1 Para peserta mempresentasikan inovasi dan hasil karyanya. Ke 13 hasil karya TTG itu diuji sebanyak 13 orang tim juri dari akademisi. Kegiatan penjurian dilakukan di Hotel Mataram Square, Kamis (30/10) kemarin.

“Jumlah tim juri sebanyak 13 orang dari akademisi. Tim juri menguji bagaimana hasil kreativitas. Dan karya masyarakat itu.

Itu nanti kita munculkan juara I, II dan III,” jelas Erpan kepada Suara NTB disela-sela kegiatan penjurian di Hotel Mataram Square, kemarin.

Para juara TTG tingkat Provinsi NTB tahun 2014, nantinya akan diumumkan pada puncak peringatan HUT NTB ke 56. Bagi juara I dan II akan dikirim untuk mengikuti loma sejenis tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2015 mendatang.

Erpan menceritakan, tahun ini salah satu peserta dari NTB berhasil menyabet juara II nasional dalam anugerah TTG tahun 2014 yang diselenggarakan di Samarinda Kalimantan Timur. Peserta yang memperoleh juara II tingkat nasional itu merupakan juara anugerah TTG tahun 2013 tingkat Provinsi NTB dengan hasil karya inbatron.

“Juara tahun 2013, kita ikutkan di perlombaan serupa kemarin di Samarinda, dengan hasil karya inbatron memperoleh juara II nasional. Mudah-mudahan yang sekarang ini, kita ikutkan lomba lagi, bisa memperoleh juara I nasional,”harapnya.

Erpan menambahkan, banyak sekali hasil TTG hasil kreativitas masyarakat NTB yang bagus-bagus dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti ada hasil karya TTG remote anti maling untuk kendaraan bermotor. Misalnya, jika ada kendaraan seseorang yang hilang, dengan hasil karya TTG itu, jika dipencet apabila kendaraan hilang maka otomatis kendaraan itu tak akan bisa hidup atau mengeluarkan bunyi terus menerus. Selain itu, ada juga hasil karya TTG mengenai pemanfaatan limbah listrik dan baterai. Dimana, limbah-limbah itu bisa dimanfaatkan lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Juri Anugerah TTG Tingkat Provinsi NTB, Dr. Yayuk Anday-

ani mengatakan terdapat delapan kriteria penilaian dalam lomba tersebut. Delapan kriteria penilaian itu antara lain kebaharuan, keberlanjutan, mudah diterapkan, ekonomis, ramah lingkungan, aman digunakan dan aman diterima.

Dari 13 hasil karya TTG yang dinilai, secara umum idenya cukup bagus namun masih ada kekurangan dari aspek kajian teoritis. Ia memaklumi hal itu lantaran para peserta kebanyakan dari masyarakat akar rumput.

“Tentu tidak selalu punya latar belakang keilmuan yang komprehensif. Tetapi yang kita tangkap di sini adalah bagaimana ide-ide mereka dan mereka sudah mencoba menghasilkan suatu karya. Sehingga, pemenang inipun nanti perlu institusi terkait untuk menyempurnakan dengan bekerjasama dengan para pakar yang di bidangnya,”sarannya.

Dari delapan kriteria yang dinilai itu, lanjut Yayuk, memiliki bobot masing-masing.

Dimana bobot penilaian dari kriteria kebaharuan paling tinggi yakni 25 persen. Kemudian keberlanjutan dengan skor 20 persen dan mudah diterapkan serta ekonomis skornya 15 persen. ‘’Kami bangga di NTB ini masyarakat akar rumput itu punya suatu kemauan dan kemampuan untuk kreatif menghhasilkan sesuatu. Jadi, tidak hanya lahir di institusi pendidikan tinggi yang formal.

Tetapi di masyarakatpun ada. Nah ini yang seharusnya bisa kita banggakan. Seperti kemarin kita juara II tingkat nasional. Artinya, kita di NTB bisa juga berkompetisi di tingkat nasional,”imbuhnya.

Ketua Tim Juri Anugerah TTG Tingkat Provinsi NTB, Ir. H. Masnun Hasbullah, Sp1, MM menambahkan, para peserta yang nantinya memperoleh juara I, II dan III ada keberlanjutan dalam pembinaan. Sehingga mereka akan lebih siap lagi untuk mengikuti perlombaan sejenis di tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah daerah harus mempunyai perhatian dalam membina para juara yang akan dikirim mewakili NTB di tingkat nasional tahun mendatang. (nas/*)

Prodi Khusus Pejabat Dari Hal. 1 Malik pun berharap, keberadaan prodi khusus tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkab Loteng, termasuk daerah-daerah lainnya di NTB dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat-pejabatnya. Mengingat sampai sejauh ini belum ada pejabat dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang mengikuti prodi tersebut.

Untuk proses perkuliahan prodi tersebut, lanjut mantan Sekda NTB ini, seluruh dipusatkan di kampus pusat dengan lama perkuliahan selama 5 bulan. Selama mengikuti prodi tersebut, peserta akan digembleng dan diberikan

pengetahuan tentang pemerintahan dan berbagai aspek pendukung lainnya.

Bagi pihaknya prodi ini sangat tepat, baik itu bagi pejabat lama, utamanya pejabat-pejabat yang mungkin baru diangkat sebagai pejabat. ‘’Kan banyak fenomena yang terjadi sekarang, ada dokter yang diangkat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) maupun guru-guru yang angkat pada jabatan-jabatan tertentu. Secara keilmuan sudah memadai.

Tapi secara ilmu pemerintahan, belum mencukupi. Sehingga perlu diberikan pengetahuan tentang pemerintahan,’’ pungkas Malik. (kir)

RAGAM Cermati Kerjasama Aset Pemprov NTB

Halaman 5

Mataram (Suara NTB) Sejumlah kalangan di DPRD NTB meminta dilakukannya upaya untuk mencermati kerjasama aset milik Pemprov NTB yang dianggap hanya menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang sangat minim.

Anggota DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/10) kemarin menjelaskan bahwa Pemprov NTB sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk memperoleh pendapatan dari kerjasama aset-aset yang berada di bawah pengelolaannya.

Sayangnya, sejumlah item ker-

jasama yang dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan aset ke pihak ketiga, tampaknya tidak benar-benar menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Ruslan menyebutkan, dalam pembahasan APBD NTB tahun anggaran 2015, Pemprov NTB hanya mengajukan target pendapatan dari kerjasama aset sebesar Rp 1,8 miliar dari sejumlah aset yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum. Pihaknya kemudian meminta agar target itu didongkrak menjadi Rp 2,5 miliar pertahun. Angka itupun, menurutnya, masih terlalu kecil untuk besarnya

potensi aset yang dikerjasamakan.

Karena itulah, politisi PDIP ini mendesak sejumlah pihak seperti BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap asetaset milik Pemprov NTB yang telah dikerjasamakan. “Kerjasama aset ini perlu ditelusuri,” sarannya. Ia menilai, dengan adanya audit atau upaya-upaya lain untuk menelusurinya, aset-aset milik Pemprov NTB yang sudah dikerjasamakan mungkin saja bisa menghasilkan keuntungan langsung yang lebih besar dari sekarang.

Sebelumnya, BPK RI dalam

Aset Belum Diserahkan

Pengelolaan Rusunawa Masih Sistem Paguyuban Mataram (Suara NTB) Belum diserahkannya aset milik Pemerintah Pusat kepada Pemkot Mataram, membuat pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) seperti di Selagalas masih dikelola dengan sistem paguyuban. Hasil sewanya pun hanya digunakan untuk biaya pemeliharan saja. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/10).

Ia mengakui, persoalan tersebut menjadi kendala pihaknya untuk mengambil alih pengelolaan rusunawa, padahal keberadaannya sangat potensial. Selain itu, sistem sewa yang ditawarkan kepada masyarakat relatif sangat

murah. Yakni, dari Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu perkamar.

“Harga sewanya mulai Rp 100 ribu sampai Rp 120 ribu,” sebutnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Mataram patut bersyukur karena rusunawa tersebut bisa mengurangi keberadaan rumah kumuh dan lain sebagainya. Disinggung belum dimanfaatkanya rusunawa di Mandalika? Mahmuddin Tura mengatakan, masih terkendala terkait daya listrik dan belum adanya fasilitas air bersih atau PDAM yang masuk. Sejauh ini, pihaknya pun masih mengusahakan agar segera rumah susun itu segera dimanfaatkan.

Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga mendapatkan jatah peralihan dari Pemerintah Pusat tahap keti-

ga rencananya akan dibangun di Montong Are. Pemerintah Pusat lanjutnya, meminta agar dokumen seperti bukti kepemilikan lahan, pemetaan lahan, penyedian listrik dari PLN serta penyertaan dari DPRD yang mendukung rusunawa itu segera dikirim. “Kita diminta segera kirim dokumen dan alhamdulillah sertifikat sudah ada,” katanya.

Bantuan anggaran yang diberikan pemerintah sebutnya, sekitar Rp 28 miliar. Tetapi, Pemkot Mataram juga menyiapkan dana sharing pada APBD 2015 sekitar Rp 1,5 miliar untuk pembangunan rusunawa tahap tiga di Monton Are. “Kita hanya diminta siapkan daya listrik dan PDAM. Makanya, anggaran kita siapkan sekitar Rp 1,5 miliar,” demikian ujarnya. (cem)

Pelaku Pencabulan Terancam Dipecat Jadi PNS Mataram (Suara NTB) DS pelaku pada kasus pencabulan siswa SD 2 Cakranegara yang sudah resmi di tahan oleh Kejaksaan Mataram terancam akan di pecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Effendi, M.Pd mengatakan, proses hukum yang dihadapi oleh pelaku akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang – undang yang berlaku. Tetapi, Ruslan tidak menyebutkan undang – undang dan bunyi peraturan yang dimaksud.

“Pokoknya, kita akan proses,” jawab Ruslan singkat ketika dikonfirmasi Suara NTB di

Kantor Walikota Mataram, Kamis (30/10).

Yang jelas tambahnya, pelaku akan dikenakan sanksi tentang kedisiplinan pegawai.

Sejauh ini, Dikpora hanya menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk memproses. Terkait apakah ada usulan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dipecat? Ia mengatakan, sejauh ini belum ada usulan seperti itu. Akan tetapi, kalau aturan perundangundangan menyarankan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan pelaku akan diusulkan untuk dipecat secara tidak hormat.

“Kalau sekarang belum, tapi kalau sudah aturan begitu akan kita usulkan,” tegasnya.

Ia tidak mau terlalu men-

gambil spekulasi terkait sanksi apa yang diberikan, namun Dikpora tetap mengacu pada aturan baik peraturan perundangan – undangan maupun peraturan pemerintah (PP).

Diketahui, DS sebelumnya sempat mengajukan kasasi terhadap kasus yang melilitnya. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Mataram tidak mengabulkan Kasasi pelaku.

Terdakwa yang divonis bersalah dijerat dengan pasal 82 UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2003, jo pasal 65 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum penjara selama lima tahun. Selain divonis bersalah, DS juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 60 juta, subsider empat bulan kurungan. (cem)

Perbaiki Rumah Kumuh

Banyak Warga Lotim Tidak Berdaya Selong (Suara NTB) Rumah tidak layak huni alias rumah kumuh di kabupaten Lombok Timur (Lotim) tertcatat sebanyak 55 ribu lebih. Dari jumlah itu ada 10 persen yang dinyatakan tidak berdaya sama sekali membangun rumah.

Seperti tidak punya pekerjaan dan tidak punya lahan untuk membangun rumah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lotim, H. Syamsudin. Menjawab media di Selong, Kamis (30/10) kemarin, ia mengatakan untuk menyentuh itu Pemerintah Provinsi NTB sudah memulai tahun 2014 ini dengan menyentuh sebanyak 270 rumah dengan alokasi Rp 20 juta per unit rumah.

Kabupaten Lotim, lanjutnya tetap memiliki komitmen untuk merehab rumah-rumah tidak layak huni. Tahun 2014 sudah dilaksanakan rehab rumah sebanyak 4000 unit.

Dana dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dilakukan rehab rumah kumuh sebanyak 2.000 unit.

Tahun 2015 mendatang, janjinya, pihaknya berencana merehab sebanyak 4 ribu unit lagi. Hanya saja sejauh ini masih dalam bentuk pemberdayaan, karena melihat keterbatasan anggaran. Jika terealisasi, masing-masing rumah diberikan dana sebesar Rp 7,5 juta. “Kita ada unsur pemberdayaannya,” imbuhnya.

Diakuinya, Kementerian Perumahan Rakyat yang sekarang digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum belum ada kepastian menggelontorkan bantuannya lagi ke Lotim. Namun, pihaknya yakin akan ada lagi bantuan yang sama untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui renovasi rumah kumuh.

Mengenai adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari bantuan untuk warga miskin ini, pihaknya masih melakukan pengecekan di lapangan. Mengetahui indikasi itu, Kepala BPMPD menyatakan pihaknya tengah melakukan kroscek langsung di lapangan. Dugaannya apakah dilakukan oleh oknum-oknum, seperti ketua kelompok penerima atau pendamping proyek.

Mantan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini menyatakan akan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut.

“Kita akan suruh untuk kembalikan jika terjadi mark up harga kelebihan. Pelaksanaan bantuan ini harus disesuaikan dengan ketentuan,” ujarnya.

Info yang diperoleh Suara NTB, bentukbentuk praktik pemotongan bantuan antara lain jatah asbes yang seharusnya 36 dikurangi menjadi 34 saja. Harga semen di toko dicantumkan Rp 59 ribu di-mark up harganya menjadi Rp 63 ribu per zak. (rus)

Realisasi Investasi di NTB Capai Rp 5,7 Triliun Dari Hal. 1 Namun tak dirinci jumlahnya.

Sementara dari sektor pariwisata merupakan sektor yang paling banyak perusahaannya.

Dari capaian realisasi itu, lanjutnya, Penanaman Modal Asing (PMA) cukup dominan dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). ‘’Sehingga kita optimis tercapai target realisasi investasi Rp 6 triliun tahun 2014 ini.

Dari realisasi itu, yang dominan PMA,” terangnya.

Untuk menarik minat investor menanamkan investasinya di daerah ini, BKPM dan PTSP NTB telah menyusun

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang investasi.

Dalam Raperda investasi itu nantinya akan diatur juga mengenai kemudahan apa saja yang didapat investor.

Selain itu, juga akan diatur mengenai kewajiban investor.

Sementara itu, realisasi investasi di daerah ini pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 4,7 triliun. Realisasi investasi ini dinilai jauh melebihi target sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2013 sesuai dengan target yang tertuang RPJMD NTB 2008-2013. Dengan capaian itu, pada tahun 2014, target investasi yang dibebankan sebesar Rp 6 triliun.

Pada tahun 2012, realisasi investasi sebanyak 79 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 1, 777 triliun yang terdiri dari PMDN sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 738.608.217.869,- dan PMA sebanyak 61 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 115.447.250 dolar Amerika atau Rp. 1.039.025.250.000.

Realisasi investasi tersebut diatas di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, prbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan investasi rumah tangga. (nas)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menyebutkan, Pemprov NTB memiliki 1.349 persil tanah seluas 48.294.997,20 meter persegi senilai Rp 6,4 triliun lebih (termasuk tanah kemitraan dengan pihak ketiga).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.144 persil seluas 28.280.190,20 meter persegi senilai Rp 5,6 triliun belum memiliki sertifikat tanah.

Tanah tidak bersertifikat tersebut, tersebar di 14 SKPD. Pemprov NTB melalui Biro Umum Setda NTB juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 160 juta untuk belanja sertifikasi. Dana itu dianggarkan pada APBD

2013. Namun, dari anggaran tersebut, ternyata hanya Rp 4,5 juta yang direalisasikan atau hanya 2,87 persen dari total anggaran.

Pihak Biro Keuangan Setda NTB melalui Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian Aset dalam LHP BPK menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pemenuhan sertifikasi tanah karena dokumen persyaratan permohonan sertifikasi tanah sulit diperoleh. “Khususnya tanah yang diperoleh atau dikuasai di bawah tahun 1990-an,” sebut BPK dalam dokumen LHP yang salinannya diperoleh Suara NTB. (aan)

Pejabat Pemkot Diberikan Pemahaman Hukum Kota Bima (Suara NTB) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima harus memahami tentang peraturan-peraturan yang ada.

Agar tidak tersangkut dengan masalah hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima memberikan sosialisasi Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada pejabat termasuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), Camat serta Lurah.

Sosialisasi tersebut dilakukan di aula Kantor Walikota Bima, Kamis (30/10). Para peserta yang hadir, tidak hanya pejabat eselon I, melainkan juga Kepala SKPD. Acara ini dibuka secara langsung oleh Walikota Bima HM Qurais H. Abidin.

Selain dari lingkup Pemkot dan jajaran, hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksanaan Negeri (Kejari) Raba Bima Eko Prayitno.

Walikota Bima HM Qurais H. Abidin, SE dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah harus bena-benar memahami tentang peraturanperaturan yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan tersangkut dengan masalah hukum. Demikian pula halnya dengan kebijakan Pemkot mengenai program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mam-

pu, khususnya hukum perdata.

“Untuk melaksanakan kebijakan tersebut tentu melibatkan koordinasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan Kejaksaan Negeri Raba Bima,” paparnya.

Dikatanannya, selama ini pihak Kejari telah banyak berkontribusi untuk Pemkot diantaranya dengan mencairkan uang di BRI sebilai Rp 6,5 Milyar beberapa waktu lalu. Dia berharap kerjasama yang sudah berlangsung baik ini dapat terus berjalan. Di sisi lain, Qurais juga mengapresiasi komitmen Kejaksaan Negeri Raba dengan adanya sosialisasi tersebut. Tak lain, agar semua pihak termasuk aparatur di Pemkot paham bagaimana prosedur dan sebagainya. “Upaya ini dilakukan untuk merespon harapan masyarakat yang begitu besar terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang adil, khususnya yang terkait dengan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kajari Raba Bima Eko Prayitno SH menyebutkan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini selain untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Bima. “Khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah hukum perdata dan tata usaha Negara,” tandasnya singkat. (use)

Kejagung Tahan Pejabat Kementan Terkait Korupsi Pengadaan Benih Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung telah menahan “H”, kepala sub direktorat budidaya di Dirjen Perkebuhan Kementerian Pertanian, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih kopi se-Indonesia tahun anggaran 2012.

“Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014, tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI terhitung dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai 18 November 2014,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana di Jakarta, Kamis (30/10).

Dugaan tindak pidana ko-

rupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Benih Kopi Se-Indonesia (Benih Somantik Embryogenesis, Kopi Arabika Benih Somantik Embryogenesis, Kopi Robusta dan Kopi exelca Konvensional), berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp8 miliar.

Adapun Pasal yang akan dipersangkakan kepada Tersangka adalah melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam kasus tersebut, Kejagung juga sudah menetapkan satu tersangka dari pihak swasta, yakni YS (Direktur PT Cipta Terang Abadi). (ant/Bali Post)

PT Menangkan ’’Suara NTB’’ Dari Hal. 1 Sehingga dalam perkara ini, dipastikan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. ‘’Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang,’’ tambah Umaiyah mengutip salinan Putusan PT Mataram.

Perkara ini diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Nyoman Sumaneja, SH,M.Hum, sebagai Ketua Majelis dan anggota Suhartanto, SH, MH, Herlina Manurung, SH, MH. Putusan itu setelah menimbang memory banding yang diajukan penggugat dan kontra memory dari terguat Suara NTB. Bahwa hakim tinggi berpendapat,

alas an-alasan yang termuat memory banding tidak dapat mengubah putusan hakim tingkat pertama. ‘’Oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian,’’ demikian petikan putusan hakim tinggi.

Poin yang menjadi dasar pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana ditentukan bahwa pers wajib melayani hak jawab. “Artinya, apabila seseorang merasa dirugikan olehkarena pemberitaan yang dilakukan oleh pers, harus menempuh hak jawab sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan” sambung pentikan putusan itu. (ars)

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Tak Ada Kompromi dalam Hukum BERLANJUTNYA kasus program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menjadi pelajaran bagi jajaran pengguna anggaran di instansi pemerintah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Para pengguna anggaran diminta berhati-hati dalam menggunakan anggaran, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang berdampak pada proses hukum. Banyak kasus penyelewengan anggaran melibatkan oknum pejabat, baik di provinsi atau kabupaten/ kota sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

Namun, vonis terhadap oknum pejabat dari pengadilan seakan belum menjadi efek jera bagi pejabat lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ironisnya, kesalahan yang dilakukan oknum pejabat ini lebih parah. Bahkan, berusaha melakukan berbagai macam cara atau motif agar penyelewengan yang dilakukan tidak terendus hukum.

Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Itulah gambaran, jika ada pejabat yang sengaja melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran, mereka pasti akan ketahuan dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Inilah yang menjadi tugas berat pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, dalam mengawal pembangunan NTB sesuai dengan programprogram yang sudah ditargetkan.

Penetapan dua tersangka dalam penyidikan kasus BSS, mengindikasikan ada penyimpangan dalam pelaksanaan program unggulan Pemprov NTB ini. Sejumlah pihak telag diperiksa, termasuk Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewa, Ir.Hj.Budi Septiani. Keterangan saksi-saksi tujuannya untuk memperjelas sangkaan jaksa bahwa dalam proyek program unggulan ini ada indikasi kuat telah terjadi penyimpangan.

Apa yang disampaikan juru bicara Kejati NTB I Made Sutapa, SH, terhadap pemeriksaan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB ini paling tidak memberikan gambaran pada masyarakat, jika proses hukum BSS tidak main-main. Dalam arti, pihak-pihak yang meragukan apakah kasus tersebut bisa berlanjut ke proses hukum selanjutnya, setidaknya mereka bisa percaya.

Selain itu, kasus yang berlokus di Lombok Tengah dan Sumbawa ini menjadi pintu pembuka bagi kasus-kasus yang kemungkinan terjadi di daerah lain. Tidak menutup kemungkinan, kasus dugaan penyalahgunaan penyimpangan dana BSS terjadi di seluruh NTB, sehingga diperlukan keseriusan dari aparat penegak hukum menyelesaikannya. Paling tidak, kasus-kasus yang terjadi di daerah lain dan selama ini disembunyikan akan terungkap serta menyeret pelaku ke meja hijau.

Meski demikian, kita berharap aparat penegak hukum serius menyelesaikan kasus BSS ini dan tidak ada kompromi pada pihak yang bersalah. Artinya, siapapun yang terbukti bersalah, apakah staf, kepala bidang, penerima bantuan hingga kepala dinas harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika ada kompromi hukum, maka kasus-kasus yang selama ini belum terungkap akan menjadi ‘’bahan transaksi’’ dalam penyelesaian hukum. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi dan hukum harus ditegakkan. Tidak hanya itu, aparat kejaksaan harus membidik kasus-kasus lain, karena masih banyak dugaan penyelewengan penggunaan anggaran yang dilakukan oknum-oknum, baik di provinsi dan kabupaten/kota.

Inilah yang menjadi tugas aparat penegak hukum dalam menyelamatkan anggaran negara dengan tidak ada kompromi hukum pada pihak yang terbukti bersalah. (*)

OPINI

Halaman 6

Medsos dan Para Pengintai Oleh: Budaya kita dibentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi, demikian kata Marshall McLuhan.

Dan cara kita berkomunikasi dipengaruhi oleh teknologi. Terutama teknologi media. Media bukan cuma menempatkan kontennya saja sebagai pesan, tapi media itu sendiri adalah sebuah pesan. Determinasi teknologi memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Karenanya teknologi (dan) media berperan besar membentuk karakter kita.

ERKEMBANGNYA medsos (media sosial) di jaringan internet, memungkinkan bagi siapa saja untuk ikut serta dalam melempar opini dan melakukan komunikasi secara massif. Jarak dipangkas dan keterbatasan lalu lintas komunikasi dinisbikan.

Cukup dengan melakukan satudua klik kita sudah bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada banyak orang sekaligus. Meskipun begitu, “orang” dalam hal ini harus dibedakan dengan “orang” yang bisa kita temui secara fisik lengkap dengan informasi biografis yang melingkupinya. “Orang” dalam hal ini hadir sebagai sebuah akun.

Semacam “makhluk halus” yang terindera hanya melalui fotografi dan aksara.

Dalam keadaan seperti itu orang sebagai makhluk fisik melakukan pemecahan identitas. Apabila secara fisik ia tetap dan tunggal, maka sebagai sebuah akun ia bisa banyak dan berubah-ubah. Kemungkinan manipulasi sedemikian besar, hingga kita sulit memastikan apakah yang melempar konten di medan itu adalah “sama” dengan ia yang (kebetulan) kita kenal secara fisik. Situasi itu cenderung melahirkan hipokrasi yang ganjil.

Masalahnya, entitas yang dilabelkan pada medan itu memberi jarak yang tajam antara kenyataan dan kemayaan.

Kehadiran media sosial dalam hubungannya dengan keterbukaan informasi, memang memberi peluang besar penyebaran dan distri-

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon)

busi informasi secara cepat dan massif. Tetapi itu juga diiringi dengan penukilan yang tendensius. Seolah-olah sebuah akun dibuat sengaja untuk mengintai dari celah-celah informasi yang terbatas untuk melakukan serangan pada suatu dan lain hal. Ditambah suatu kenyataan bahwa kebebasan informasi juga berimbas pada manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu.

Kaitan yang paling tajam terhadap itu adalah bagaimana wacana politik kemudian merembes ke medan itu. Membuat genangan yang kadang-kadang terasa menjengkelkan. Suatu berita ditautkan, dikutip dan mengalami klaim kebenaran. Lantas terjadi benturan dengan pihak lain yang berada dalam jaring pertemanan.

Saling lempar komentar berlangsung. Dan sulit dihindari kemudian emosi meletup dan kata-kata yang mungkin tak mungkin terlontar bila berhadap-hadapan muka, dengan mudah dilepaskan. Mungkin secara psikologi itu memang tidak sulit, mengingat tak ada tekanan etika yang dibebankan disebabkan tak terjadi kontak fisik.

Apabila budaya dibentuk dari bagaimana kita berkomunikasi, maka budaya yang terbentuk dari perilaku berkomunikasi di medan ini adalah budaya nyinyir, budaya asal cuap, dan kerap melepaskan tanggung jawab. Sekarang sangat jelas terlihat bagaimana medsos dimanfaatkan untuk saling mengintai kesempatan untuk melemparkan komentar yang tak jarang provokatif dan memancing perdebatan. Tentu tak masalah apabila perdebatan itu dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadapnya. Dengan begitu tak muncul perilaku sembarangan, dan dengan itu pula konten yang muncul bisa lebih bernas dan bermanfaat.

Pikiran seperti itu barangkali berlebihan, mengingat perihal kesadaran ini akan mengalami benturan dengan kebebasan yang disertakan bersamanya. Dalam ruang yang riuh dan berkerumun susah diharapkan suatu kesadaran yang tersepakati bersama. Apalagi kesadaran yang terbentuk darisana adalah kesadaran memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk

menyerang, mengganggu dan menimbulkan kekacauan. Medsos menjadi alat bidik bagi para pengintai untuk menebarkan paku yang tujuannya memperbanyak perpecahan.

Di Medsos sebuah akun bisa dengan mudah memaki, mengumpat, mengejek dan menjatuhkan.

Bentuk-bentuk provokasi via akun-akun gelap seringkali tak bisa dihadapi dengan mudah.

Sebab semakin ditanggapi semakin menyala provokasi itu bagai api yang melalap hutan-hutan. Para pengintai itu dengan lihai menyelipkan isu yang tajam untuk memancing reaksi yang keras. Semakin banyak akun yang bereaksi semakin terang nyalanya, seakan-akan itu bahan bakar yang kuat.

Peran medsos sebagai bentuk revolusi media untuk menyebarkan informasi, wacana, opini serta membuka ruang sosial yang lebih luas mengalami distorsi yang gelap. Distorsi ini bertumpuk sebagai sampah saiber dan menerbitkan pandangan tertentu terhadap keberadaan medsos itu sendiri sebagai media yang otonom. Maka mengikuti pandangan McLuhan, sebagai sebuah media, medsos sendiri adalah pesan yang mesti dibaca dengan kesadaran.

Membaca medsos sebagai pesan itu sendiri mesti menggiring kita pada cara pandang yang berbeda dalam menanggapinya. Dan sebagai sebuah pesan pula, medsos telah membawa kita pada cara berkomunikasi yang seolah-olah langsung dan tajam. Ibarat seseorang yang membidik dari balik tembok dan kemudian sembunyi setelah amunisi terlempar. Tembok itu melindunginya, dan dengan tenang ia membidik terus-menerus.

Wacana politik yang semakin terbuka dengan mudah dibawa ke medan itu, bersama kebebasan berkomentar, sengkarut yang timbul karenanya semakin tajam sudut-sudutnya. Setiap aktifitas seakan-akan tak luput dari intaian untuk diangkat keburukannya. Beberapa di antaranya bahkan terlihat dibuat-buat. Tanpa filter dalam diri, kita bisa dengan mudah menelan bulat-bulat apa yang terpampang disana dan pada gilirannya turut membentuk persepsi kita.

Persepsi yang kemudian dibawa kembali ke “dunia nyata” dan menjadi gegar yang lain lagi.

Sudah lama memang akibat dari perkembangan teknologi (dan) media memunculkan hasrat akan kampanye “melek media”. Supaya masyarakat tidak cuma menjadi konsumen atau pemakai, tapi juga bisa bersikap kritis terhadapnya.

Meski begitu badai medsos seakan mengandung zat adiktif dimana sulit rasanya bisa lepas dari ketergantungan. Tak membuka medsos dalam waktu tertentu serasa seperti berada jauh dari pergaulan, jauh dari informasi yang berkembang.

Karenanya teknologi menangkap itu sebagai peluang pasar. Kebutuhan akan medsos harus bisa dipenuhi dengan mudah dan praktis. Maka aplikasi internet jadi menu utama di setiap gadget, agar bisa dibawa kemana-mana, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Peluang untuk menjadi bagian dari para pengintai itu semakin besar. Dengan akun-akun baru, identitas baru, saling jerat dalam medan yang semakin padat. Maka sebagai sebuah pesan, medsos adalah pesan yang menyiratkan suatu kecenderungan budaya.

PT menangkan ‘’Suara NTB’’ Kemenangan Kemerdekaan Pers

*** Warga Dompu banyak menolak BPJS Butuh sosialisasi intensif

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pemahaman Tentang Keuangan Rendah Jadilah Pengusaha, Bukan PNS MENJADI pengusaha digambarkan seperti raja-raja kecil yang apapun keinginannya secara materil dapat diwujudkan. Generasi muda harus mulai tertarik berwirausaha, di tengah kompetitifnya persaingan dan perkembangan zaman.

Demikian ajakan “Ayo Menjadi Pengusaha” yang dilontarkan Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, L. Anas Amrullah, menjawab kekhawatiran akan dilakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS oleh pemerintahan baru, se(Suara NTB/bul) lama lima tahun kedepan.

L. Anas Amrullah Orientasi masyarakat mestinya sudah harus dibalik, dari tujuan pendidikan sebagai PNS menjadi orientasi pengusaha. Hal itu didorong karena apa yang didapatkan seorang pengusaha, jauh lebih besar dari yang didapatkan oleh PNS, secara materiil disebutkan. Pemegang salah satu perusahaan property dan penyalur jasa tenaga kerja di NTB ini memberikan gambaran tentang nikmatnya menjadi pengusaha.

Di antaranya, menjadi pribadi yang mandiri secara finansial, pengusaha jauh lebih mapan dari PNS, meskipun dengan golongan tertinggi. Tetapi tentunya ada proses yang harus dilalui dalam berusaha. Selain itu, menjadi pengusaha menurutnya sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Sebab pengusaha yang sudah jalan bisnisnya, akan mampu memberi ruang pekerjaan bagi pengangguran-pengangguran lainnya (pengangguran berpendidikan maupun yang tak berpendidikan).

Soal pekerjaan apa yang harus digeluti dalam kondisi sesulit ini, L. Anas Amrullah menyebutkan tidak ada hal yang sulit jika dilakukan ikhtiar. Melihat dari potensi yang berkembang di Provinsi NTB saat ini, pariwisata misalnya. Banyak bidang usaha yang bisa dikembangkan dari perkembangan dunia pariwisata. Misalnya membuat kerajinan-kerajinan yang menjadi ikon NTB, Islamic Center, Gunung Rinjani, atau pantai-pantainya yang bisa dituangkan dalam bentuk industri kaos, kerajinan, atau sejenisnya yang bisa dijual.

Yang paling ringan misalnya, terlibat langsung sebagai penyedia kuliner, dengan memaksimalkan kreativitas untuk membuat menumenu yang khas NTB. Ataupun melaksanakan program peternakan dan segala pernak-perniknya. “Hal itu bisa saja dilakukan, asalkan ada kemauan,” katanya memberi dorongan. Yang mesti diperangi saat ini adalah gengsi dari masyarakat untuk mengakui bahwa menjadi pengusaha sesungguhnya tataran strata sosialnya sudah tinggi.

“Kalau mencari pacar menjadi PNS selalu diprioritaskan. Belum kita dengar ada orang yang berbangga mendengar sebutan kita pengusaha. Padahal dari sisi pendapatan, pengusaha itu besar,” tambahnya. Pola pikir yang berkembang di masyarakat seperti itulah yang harus diperangi. Bagaimana membentuk image bahwa menjadi pengusaha itu adalah sesuatu yang luar biasa.

Saat ini karakter generasi muda menjadi wirausaha harus dibangun. Setidaknya harus ada bekal berwirausaha ditanamkan oleh pendidikan formal maupun pendidikan usia dini. Dunia pendidikan harus bergerak menyediakan sarana-sarana pendidikan berwirausaha. Dengan demikian, dapatlah dipangkas image yang berkembang di masyarakat, bahwa sekolah itu harus menjadi PNS. “Mengubah pola pandang masyarakat menjadi pengusaha bisa dilakukan, asalkan terus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, dan ini butuh proses,” demikian Pendiri Komunitas Tangan Di atas (TDA) Provinsi NTB ini. (bul)

Pergerakan Ekonomi NTB Masih Lamban Mataram (Suara NTB) Pengetahuan masyarakat tentang industri keuangan masih tergolong cukup rendah di NTB. Keterbatasan pengetahuan tersebut setidaknya dapat berimbas pada lambannya pergerakan ekonomi. Industri keuangan tersebut diantaranya menyangkut tentang pasar modal, dana pensiun, finance, dan termasuk perbankan.

“Kalau perbankan, lumayan masyarakat mengetahuinya.

Tetapi pasar modal, dana pensiun, banyak sekali yang tidak tahu,” terang Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri pada Suara NTB, Kamis (30/10). Dia mengatakan, kondisi ini membuat OJK memiliki PR besar untuk terus melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pasar modal sebagai keg-

iatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal ini juga menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan,

dan sebagainya.

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.

Berlangsungnya fungsi pasar modal, adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka pan-

jang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan Demikian juga soal dana pensiun disebutkan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. kemudian finance yang fungsinya sendiri bertanggungjawab tidak saja untuk membiayai tiga fungsi utama operasi, finance dan marketing, tetapi bertanggung jawab pada keuntungan perusahaan.

Yusri mengatakan, sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang industri

keuangan ini terutama diberikan kepada kalangan intelek, mahasiswa, pada akademisi. Yang kemudian diharapkan akan menjadi corong pengatahuan kepada masyarakat lainnya.

“Mereka inilah yang paling dipercaya masyarakat, mereka yang kita edukasi untuk memberikan pengetahuan kembali kepada masyarakat,” sebut Yusri Bahkan ia merencanakan akan memberikan edukasi kepada masyarakat marginal semisal nelayan. Pergerakan ekonomi salah satunya dipengaruhi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk mengikuti perkembangan industri keuangan itu sendiri. (bul)

PANEN KACANG – Seorang ibu membawa hasil panen kacang panjang yang masih segar, di area persawahan Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Lombok Timur.

Kacang panjang ditanam sebagai tanaman sela, di pematang sawah yang ditanami padi atau palawija lainnya. Produk dari desa ini dikenal sebagai salah satu desa dengan hasil pertaniannya yang mengisi pasar-pasar tradisional di Lombok Timur.

(Suara NTB/ars)

Penanganan Kemiskinan di Kota Mataram Diteladani Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Dua daerah belajar bagaimana penanganan kemiskinan dan persoalan ketenagakerjaan yang dilakukan Pemkot Mataram. Kedua pemerintah daerah tersebut melakukan studi banding ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram belum lama ini.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan dua daerah tersebut yaitu Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.

“Dari Kabupaten Bengkalis belajar tentang pola penanganan masalah ketenagakerjaan,” ujarnya, Kamis (30/10).

Pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis mencari informa-

si melalui situs Pemkot Mataram dan didapatkan informasi bahwa penanganan permasalahan ketenagakerjaan cukup baik. Sebagai indikatornya adalah tidak adanya demo tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ataupun di lembaga pemerintahan maupun DPRD. “Disamping itu tidak ada kasus ketenagakerjaan yang penyelesaiannya sampai masuk ke peradilan hubungan industrial,” cetusnya.

Selama ini untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan, Khalik mengatakan pihaknya memperkuat intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Selain melibatkan pengawas, dalam pengawasan juga dilibatkan peran mediator hubungan industrial dan pejabat struk-

tural yang membidangi hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. “Disamping itu kami juga mendorong perusahaan untuk memahami regulasi ketenagakerjaan yang ada melalui bintek, penyuluhan dan pembinaan langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram,” jelasnya.

Disosnakertrans juga mendorong kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dari semua perusahaan yang ada untuk membentuk serikat unit pekerja perusahaan. Hal ini menurutnya penting untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang timbul di perusahaan. “Karena kalau ada serikat unit pekerja maka secara bipartit permasalahan tersebut cepat dilokalisir, dianalisis dan dilakukan pembahasan dan

penyelesaian bersama sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan,” jelasnya.

Khalik menambahkan pihaknya juga mendorong perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja sehingga masing-masing pihak baik pekerja dan pengusaha tahu hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah juga memperkuat komunikasi tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah melalui pertemuan rutin tiga bulan sekali.

Untuk pola penanggulangan kemiskinan yang dipelajari Pemkot Tanjung Balai, Khalik mengatakan perlunya gerakan terpadu pola pemberian dan penyaluran bantuan dari semua SKPD yang ada di

lingkup Pemkot Mataram.

Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih bantuan di lapangan. “Tidak lagi ada pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Warga miskin yang mendapatkan bantuan juga harus jelas dan terdaftar dalam data yang dimiliki Pemkot Mataram. Selain itu penting juga dilakukan penguatan pemberian bantuan pada kepala keluarga miskin yang bersifat tuntas. “Misalnya dia sudah dibantu rehab rumah, maka secara ekonomi juga harus dikembangkan dengan cara memasukkan mereka dalam kelompok usaha bersama yang didanai APBN atau diberikan pelatihan keterampilan sederhana yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi rumah tangga,” jelasnya. (ynt)

Pedagang Dilarang Jualan di Luar Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengantisipasi kemacetan di sekitar kawasan

30

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

Pasar Kebon Roek yang kerap terjadi setiap pagi dan sore hari, para pedagang dilarang berjualan di luar dan juga kendaraan dilarang parkir di tepi jalan. Kendaraan harus masuk ke dalam terminal.

Untuk menjaga keteraturan itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram menempatkan sebanyak 20 petugas untuk memantau kondisi lalu lintas yang ada di sekitar pasar. Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid ditemui di kantornya, Kamis (30/10).

Saat ini sedang dilakukan penembokan di depan terminal Kebon Roek sehingga nantinya kawasan tersebut semakin tertata. “Nanti tidak akan ada jualan di luar tembok. Nanti akan ada petugas disana yang akan menjaga. Nanti di luar pagar itu tidak akan ada lagi parkir kendaraan dan pedagang. Semua pedagang sekarang sudah berjualan di dalam,” terangnya.

Setelah pembangunan pagar tembok yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) selesai, Dishubkominfo akan membuat rambu dan marka jalan. “Di sana juga akan kita pasang papan penunjuk jurusan sesuai dengan jalur trayek bemo maupun angdes (angkutan desa),” jelasnya.

Khalid mengatakan setiap hari pihaknya menempatkan 20 petugas di sekitar terminal Kebon Roek. Mereka bertugas memantau arus lalu lintas pada jam rawan macet pada pagi hari mulai pukul 05.15-10.00 dan pada sore hari pada pukul 16.0018.00. “Sebanyak 20 petugas itu dijadwalkan pakai sistem shift.

Personel dibagi untuk jam rawan pagi dan sore. Kawasan di sekitar seperti Pasar ACC dan Simpang Tiga juga kita intervensi biar makin lancar lalu lintasnya,” jelasnya.

Selain bertugas untuk mengurai kemacetan, 20 petugas

(Suara NTB/ynt)

TAHAP PEMBANGUNAN - Tembok di depan terminal Kebon Roek masih dalam tahap pembangunan. Setelah tembok selesai dibangun, para pedagang dilarang berjualan di luar tembok. ini juga memiliki tugas pokok untuk pengaturan dan penertiban lalu lintas serta bagaimana menjaga fungsi terminal Kebon Roek. Dalam menjaga fungsi terminal, para petugas mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar-masuk, mengatur kendaraan tak bermotor seperto cidomo, dan juga pengendalian perparkiran.

RUPA-RUPA

Sirkulasi cidomo di sekitar kawasan itu juga akan diatur sesuai jalur trayeknya. Kalau jalur trayeknya ke arah selatan seperti Pelembak dan Pejeruk, maka pintu keluarnya lewat jalur selatan. Dan jika cidomo tersebut trayeknya ke arah utara seperti Meninting dan Gunung Sari, maka pintu keluarnya lewat belakang Pasar Kebon Roek. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Dukung Kepengurusan Romy

PPP NTB Ancam Pecat Kader ”Mbalelo” Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB menyatakan dukungannya terhadap hasil muktamar VIII DPP PPP di Surabaya yang menghasilkan keputusan Ir. H. M Romahurmuziy (Romy) sebagai Ketua Umum dan Aunur Rofik sebagai Sekretaris Jenderal. Jika ada kader yang “mbalelo” atau tak patuh terhadap putusan itu, maka DPW PPP NTB telah menyiapkan sanksi pemecatan.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPW PPP NTB, Dra. Hj. Wartiah, (Suara NTB/dok) M.Pd usai Musyawarah Kerja Hj. Wartiah Wilayah (Mukerwil) IV di Mataram, Kamis (30/10). “Sesuai keputusan Rapimnas, bagi mereka (kader) yang hadir ditempat lain maka diambil tindakan tegas. Yaitu pemberhentian pengurus maupun akan ditarik atau di PAW dari anggota DPRD. Kader yang hadir ditempat lain, yang tak sah maka kami menyiapkan PAW, karena itu perintah pusat,” katanya.

Wartiah menjelaskan, pihaknya sedang melaksanakan instruksi DPP PPP. Dimana, Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan hasil muktamar VIII di Surabaya yang menetapkan Ir. H. M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Aunur Rofik sebagai Sekretaris Jenderal.

“Kami tidak ingin bermain-main. Kami menghargai apa yang menjadi keputusan Menkum HAM. Oleh karena itu kami ingin segera bekerja seperti yang dikatakan Kabinet Jokowi-JK, hari ini kami buktikan. Dan insya Allah kami solid,” imbuhnya.

Dikatakan, kader PPP di NTB sangat solid seratus persen mendukung kepengurusan DPP PPP yang baru dibawah Ketua Umum, Romahurmuziy. Dalam Mukerwil IV itu, lanjut Wartiah, hadir 10 DPC se NTB. “Mukerwil hari ini dalam rangka mengikuti hasil perkembangan pusat. Hasil pertama adalah kita mensosialisasikan surat Menkum HAM yang turun untuk Muktamar VIII di Surabaya,”terangnya.

Di NTB sendiri, katanya tak ada perpecahan kader PPP. Kalaupun terdengar adanya SK pengangkatan Ketua DPW yang baru, hal itu otomatis batal demi hukum. Pasalnya, SK itu sudah ditarik oleh Mahkamah Partai. Dan memang jata Wartiah, SK tersebut tak sah karena memang yang diberikan SK sudah tak menjadi pengurus PPP NTB. Selain itu, dalam Mukerwil itu disepakati perubahan nomenklatur kepengurusan DPC PPP menjadi DPD PPP. Kemudian, PAC menjadi DPC. “Ini dalam waktu dekat sampai tanggal 31 Oktober, seluruh DPC akan kami sesuaikan nomenklaturnya menjadi DPD,” pungkasnya. (nas)

Pasca Penetapan Tersangka

Isu Perlawanan Warga Selatan Mencuat Praya (Suara NTB) Penetapan status tersangka kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putria, memicu munculnya sejumlah isu tidak sedap. Salah satunya isu adanya aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga Loteng bagian selatan lantaran langkah aparat kepolisian tersebut, dinilai kurang tepat.

Pasalnya, perusakan yang terjadi di Hotel Lombok Baru beberapa waktu lalu, dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama.

Sebagai langkah penertiban. Bukannya oleh H.L. Putria sendiri.

“Sekarang isu-isu akan adanya perlawanan dari warga selatan sudah mulai muncul dimasyarakat,” aku Camat Pujut, L. Mujiharta.

Menurutnya, jika tidak segera diredam isu-isu tersebut dikhawatirkan bakal membawa dampak negatif di tengah masyarakat.

Dan, tentunya juga akan berimplikasi bagi pembangunan sektor pariwisata Loteng yang masih terus berkembang.

Ia mengatakan, isu akan adanya perlawanan oleh warga Loteng bagian selatan tersebut muncul karena masyarakat tahu betul kondisi yang terjadi pada waktu penertiban itu berlangsung. Dimana masyarakat sendiri yang melakukan penertiban.

Bukan atas perintah pemerintah daerah maupun tim penertiban yang diketuai oleh H.L. Putria.

Hal senada juga disampaikan Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Loteng, L. Sungkul. Kendati tidak masuk sebagai anggota tim penertiban, ia mengaku sedikit tidak tahu bagaimana kondisi saat penertiban berlangsung. Bahwa yang menggerakan alat berat yang digunakan untuk merobohkan bangunan hotel, adalah masalah sendiri. Bukan tim penertiban.

Justru tim penertiban kala itu, berada dilapangan untuk mencegah warga. Agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi karena warga sudah terlalu bergerak, sehingga tim penertiban kesulitan mengendalikan kondisi dilapangan.

“Jadi penertiban hotel Lombok Baru itu murni keinginan dan aspirasi masyarakat. Dan, masyarakat sendiri itu terlibat didalamnya,” imbuhnya, Rabu (29/10) kemarin.

Hormati Proses Hukum Dikonfirmasi terpisah, Ketua FORMAPI NTB, Ramdani, mengajak semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Karena persoalan ini telah ditangani secara hukum, maka mari semua kita hormati proses hukum yang berjalan. Berikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pihak kepolisian tentunya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri sampai menetapkan Kadisbudpar Loteng sebagai tersangka. Tidak mungkin aparat kepolisian melanjutkan proses hukum, jika memang tidak ada unsur perbuatan melanggar hukum dalam kasus tersebut. (kir)

Bahas Nota Keuangan APBD

DPRD Lobar akan Libatkan Tim Ahli Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat tidak ingin dinilai hanya sekadar sebagai tukang tandatangan dalam pembahasan rencana dan nota keuangan RAPBD tahun 2015, akan tetapi dalam proses pembahasan nota keuangan RAPBD ini pihak dewan akan mengawal ketat pengkajian nota keuangan tersebut.

Tidak sekadar mengawal pembahasan, dewan juga berencana melibatkan tim ahli dari Unram jika dalam proses pembahasan ada kendala yang tak bisa dipecahkan. Demikian dikatakan Wakil Ketua I DPRD, H Nursaid kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (30/10). Diterangkan, saat ini dewan tengah mengkaji rencana dan nota keuangan RAPBD 2015. Dalam pengkajian, masing-masing komisi dibagi sesuai leading sektornya. Per komisi, juga dibagi per orang untuk mendalami masalah di leading sektornya sesuai kemampuan personal.

Menurutnya, kebiasaan keliru manakala dewan tak terlibat aktif dalam pembahasan anggaran.

Karena sesuai tupoksinya, disamping anggaran, dewan menjadi pengontrol pihak eksekutif. Lebih jauh dijelaskan, hasil pengkajian masing-masing komisi yang dilakukan selama tiga hari dibahas bersama. Hasil kajian komisi ini digodok dan dipadukan semua komisi, sehingga dihasilkan kajian yang utuh.

Jika ada kesulitan dalam proses pembahasan ini, maka dewan akan melibatkan tim ahli dari Unram.

Rencana dan nota keuangan eksekutif jelasnya akan dikaji secara mendalam per item. Setelah dikuasai dan didalami materinya barulah dibahas bersama eksekutif. Masingmasing komisi akan membuat pertanyaan ke eksekutif sesuai leading sektornya. (her)

AKSI - Para notaris PPAT yang tergabung dalam INI Provinsi NTB menggelar aksi solidaritas penahanan notaris Papua Theresia Pontoh

INI NTB Gelar Aksi Solidaritas Penahanan Notaris Theresia Pontoh di Papua Mataram (Suara NTB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB Kamis (30/ 10) menggelar aksi solidaritas atas penahanan Theresia Pontoh, salah seorang notaris di Papua. Aksi damai ini diikuti oleh puluhan notaris di NTB, tujuannya adalah Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi.

Aksi yang dilakukan kemarin, sebagai bentuk solidarias penahanan Notaris-PPAT Theresia Pontoh oleh penegak hukum di Papua sejak 23 Juli 2014 karena dituduh melakukan penggelapan sertifikat tanah. Peristiwa tersebut bermula saat Theresia ýdiminta oleh seseorang bernama HD untuk membuat akta tanah atas nama RD. Namun karena persyaratan belum

lengkap, Theresia hanya membuatkan sertifikat tanah saja atas nama RD. Pembuatan ini disepakati oleh kedua belah pihak. HD sebagai penjual dan RD sebagai pembeli.

Setelah itu, pada 30 Maret 2011, HD ingin mengambil dua sertifikat tersebut. Tapi Theresia tidak lantas memberikan, kecuali datang bersama dengan RD. Karena pada saat penyerahan sertipikat mereka datang bersama-sama.

Kasus ini tambah runyam, saat HD meminta kembali kepada Theresia untuk tidak melanjutkan proses jual beli, karena dua sertifikat tersebut sudah dijual sebelumnya ke S dalam bentuk tanah hak ulayat. Dan S-lah yang

membiayai proses penerbitan 2 sertipikat tersebut di BPN. Guna mencari solusi atas persoalan tersebut, Theresia meminta kepada ketiga orang tersebut untuk bertemu di kantornya. Namun, setelah dilakukan pembicaraan ketiga orang tersebut tidak menuai kesepakatan.

Hingga akhirnya Theresia dilaporkan ke Polisi oleh mereka dengan tuduhan pengecapan sertifikat. Ketua INI Provinsi NTB, M. Aroman yang mengomandoi aksi kemarin menerangkan cukup prihatin dengan penegakan hukum yang dianggap tidak professional tersebut.

Selain aksi damai, pelayanan kenotarisanpun ditutup selama sehari dan tidak menutup kemungkinan hingga Sabtu

pekan ini. Aksi kemarin menurutnya bukan untuk menghalangi proses hukum, tetapi prosedur hukum harus dilaksanakan secara profesional dan harus dipahami profesi notaris. Kegiatan kemarin sekaligus sebagai moment untuk menguatkan barisan para notaris untuk terus bersatu dan tetap saling mengingatkan.

“Kasus di Papua ini sebenarnya sudah selesai. Penetapan pengadilan menyuruh notaris menyerahkan sertifikat sudah selesai. Tetapi kenapa ada pihak yang mengalihkan kasusnya ke ranah pidana yang sebelumnya perdata sudah selesai,” sebutnya. Sekretaris INI NTB, Eddy Hermansyah juga menyatakan

keprihatinannya pada kasus rekan notaris di Papua itu.

Menurutnya notaris bukan kebal hukum. Akan tetapi, hukum tersebut harus ditegakkan secara professional.

Dijelaskan, sudah ada putusan perdamaian antar pihak pada persoalan akta itu.

Tapi dalam pelaksanaan, salah satu pihak yang merasa dirugikan melapor secara pidana. Disinyalir ada rekayasa hukum karena ada kedekatan dengan aparat hukum setempat. Hal itulah yang mebuat kasus tersebut kemudian mencuat. “Dimohon agar aparat melaksanakan fungsi dan tugas sesuai undang-undang secara profesional,” demikian Eddy Hermansyah. (bul/*)

Putusan MA

Kathlyn Dunn Dihukum Seumur Hidup Mataram (Suara NTB) Terpidana kasus penyelundupan sabu-sabu 2,6 Kilogram, Kathlyn Dunn harus menerima kenyataan pahit, setelah Mahkamah Agung (MA) menambah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Bule asal Afrika Selatan ini sempat lega setelah hukumannya ditingkat banding turun menjadi 20 tahun penjara. Namun Jaksa kasasi, kemudian MA menambah hukumannya menjadi seumur hidup.

Atas putusan itu, Kathlyn mengajukan kasasi Kamis (30/10) melalui Pengadilan Negeri Mataram. Alasannya, hakim MA dianggap ada kekeliruan dalam hal memutuskan perkara tersebut, sehingga ganjaran hukumannya bertambah.

Kasasi dihadiri langsung terpidana, Kathlyn Dunn didampingi kuasa hukumnya, Denny Nur Indra, SH. Sementara dari JPU, hadir Indra Gunawan, SH. Sidang dipimpin ketua majelis hakim I Made Seraman, SH, MH, anggota Abu Achmad Sidqi, SH, MH dan Sri Hartono, SH, MH. Dalam pembacaan memory kasasi, Denny Nur Indra menilai ada kekeliruan hakim MA dalam memutuskan hukuman atas kliennya. Sebab tidak sesuai dengan materi

kasasi yang diajukan JPU. “JPU hanya mempersoalkan tentang barang bukti (sabu sabu 2,6 kilogram) yang disita oleh negara. Namun yang diputus oleh hakim MA justru lamanya hukuman. Disini kami lihat ada kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini,” terang Denny.

Dalam catatan MA, putusan kasasi Nomor 1837K/ PID.SUS/2013 itu turun Tanggal 9 Desember 2013 lalu.

Dengan demikian Kathlyn tetap harus menjalani hukuman berdasarkan putusan kasasi itu. Sementara PK yang diajukan, tidak menghalangi eksekusi yang akan dilakukan Jaksa.

Setelah mendengar pemaparan soal materi PK Kathlyn, giliran hakim memberi kesempatan kepada JPU

menanggapi. Disampaikan Indra Gunawan, SH, bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan asas hukum. Sebaliknya ia menilai, PK yang diajukan tim kuasa hukum Kahlyn dianggap mengada ada.

Setelah mendengar pemaparan dari kedua belah pihak, hakim kemudian memberi kesempatan kepada penerjemah untuk menjelaskan materi PK dan tanggapan JPU tersebut kepada Kathlyn. Setelah itu, hakim menjelaskan, akan segera menyampaikan memory PK itu ke MA. “Kami melalui PN Mataram akan segera menyampaikan materi kasasi ini ke MA, pungkas wakil ketua PN Mataram ini kemudian menutup sidang.

Sementara Kathlyn yang dimintai komentarnya usai sidang, memilih bungkam. Wan-

Diduga Salah Peruntukkan

(Suara NTB/ars)

DENGANKAN PENJELASAN - Kathlyn Dunn, terpidana kasus penyelundupan sabu-sabu saat mendengarkan penjelasan penerjemah, dalam sidang dengan agenda pengajuan kasasi, Kamis kemarin. ita lajang yang kini berusia 30 tahun ini kemudian dijemput penjemput tahanan dari Kejaksaan dan petugas Imigrasi yang membawanya kembali ke Lapas Mataram. Kathlyn ditangkap petugas Bea Cukai Mataram di Bandara Internasional Lombok

Tanggal 11 Oktober 2012 lalu, saat membawa koper berisi sabu sabu seberat 2,6 kilogram. Ia naik pesawat Silk Air dari Singapura, dan diduga barang haram itu akan diserahkan kepada seseorang di Lombok untuk diedarkan. (ars)

Pemekaran SKPD

Polisi Amankan 3.274 Liter Pansus Syaratkan Anggaran dan SDM Terpenuhi BBM Bersubsidi Selong (Suara NTB) Aparat Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur (Lotim) terpaksa mengamankan 3.274 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diangkut menggunakan empat unit mobil pick up. Tindakan aparat Polres Lotim ini karena BBM jenis solar itu salah peruntukan. Dibeli di SPBU Labuhan Haji dan didistribusikan ke nelayan di wilayah Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Demikian penjelasan Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu I Komang Samia, kepada media di Selong, Kamis (30/10). Pengamanan BBM jenis solar dilakukan aparat kepolisian sektor Labuhan Haji sekitar pukul 9.30 Wita.

Sebanyak 4 unit pickup dicegat petugas saat hendak berangkat usai mengisi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Labuhan Haji.

Empat unit kendaraan hendak bertolak ke Tanjung Luar. Setelah diperiksa, pengakuan para supir solar yang akan dibawa ke Tanjung Luar itu akan dijual ke para nelayan.

“Keterangan sopir itu untuk nelayan, alasan mereka (supir sekaligus pemilik, red) karena di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Tanjung Luar kosong. Petugas tidak mau kecolongan dan langsung menggeret empat kendaraan ke markas Kepolisian resor Lotim untuk di-

(Suara NTB/rus)

DIAMANKAN - BBM Bersubsidi jenis solar terpaksa diamankan aparat Polres Lotim di Mapolres Lotim, Kamis (30/10) karena diduga salah peruntukan. periksa lebih lanjut.

Dicincikan Komang, dari 3.274 liter BBM jenis solar tersebut masing-masing diangkut oleh supir bernama Hasanuddin, warga Tanjug Luar. Diatas mobil pick upnya dengan Nomor Polisi DR 9465 KB mengangkut sebanyak 980 liter yang diisi dalam 30 jeriken.

Sopir kedua, Fauzan Wadi, warga Keruak mengangkut sebanyak 17 tong berisi 850 liter menggunakan Pick Up dengan nomor polisi DR 9035 LC. Sopir ke tiga bernama Suryadi, warga Tanjung Luar mengangkut BBM dengan nomor polisi DR 1014 LC. Suryadi mengangkut sebanyak 6 jeriken berisi 204 liter. Tera-

khri sopir bernama Heri Hamdani, juga warga Tanjung Luar menggunakan mobil pick up dengan nomor polisi DR 9578 K sebanyak 40 jeriken atau 1.240 liter.

Melihat jumlah semuanya, tidak ayal katanya jumlah BBM jenis solar di Labuhan Haji yang sejatinya untuk angkutan umum itu habis dibeli para sopir untuk kebutuhan nelayan tersebut. Harga beli katanya sesuai dengan harga subsidi, Rp 6.500/liter.

Semua kendaraan merupakan milik pribadi para sopir.

Saat dicek surat menyurat sebagai dasar dokumen pembelian BBM diakui sah berdasarkan surat rekomendasi dari dinas Koperasi dan UKM Lotim. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perubahan atas Perda No. 11/2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah DPRD KLU, tak ingin buruburu menyetujui usulan Pemekaran SKPD yang diajukan eksekutif Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebaliknya Pansus mensyaratkan pemekaran hanya boleh dilakukan dengan pertimbangan Anggaran (APBD), Sumber Daya Manusia (SDM) terpenuhi serta disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah pusat.

“Pemekaran SKPD masih banyak persoalan. Pada Perubahan Perda No.11/2010, kita lebih ingin memenuhi keinginan masyarakat, bukan semata pembentukan lembaga. Takutnya, jangan sampai pembentukan lembaga baru hanya untuk memenuhi nafsu pejabat,” cetus Ketua Pansus DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., usai rapat di Cafe Ken Arok, Kamis (30/10).

Menurut Tusen, dari pertemuan perdana Pansus dengan eksekutif, terungkap sejumlah persoalan yang belum diklirkan oleh eksekutif, seperti struktur lembaga di mana urusan dinas masih tumpang tindih. Di samping itu, aspek SDM yang akan mengisi lembaga baru nantinya juga belum siap. Meski belum final, namun Tusen akan melihat kembali nomenklatur di Pemerintah Pusat agar setelah Perda pemekaran SKPD ini disahkan tidak terjadi penyesuaian yang berlebihan.

Persetujuan Ranperda ini,

kata Ketua Pansus, tampaknya diharapkan eksekutif bisa diketok lebih cepat, sebelum RAPBD 2015 disetujui. Namun demikian, Pansus akan memastikan lebih dulu apakah APBD KLU cukup kuat untuk mendukung pembiayaan di 3 SKPD baru nantinya. Adapun 3 SKPD yang diusulkan yaitu, Dinas Pariwisata KLU, terpisah dari Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kominfo, Badan Koordinasi Penyuluh dan Ketahanan Pangan (terpisah dari Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan), serta Kantor Pertamanan dan Kebersihan terpisah dari UPTD Dinas PU Tamben.

Wakil Ketua Pansus, Ardianto, SH., menuturkan dari konteks peraturan yaitu skor wilayah 40 maka pemekaran SKPD di KLU masih memungkinkan. Namun demikian, jika memang ingin dibentuk maka sebisanya ditetapkan sebelum APBD disetujui agar memperoleh penganggaran.

Sebaliknya ketiga usulan itu bisa saja ditolak apabila APBD tidak cukup kuat dan mengancam porsi anggaran publik.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda KLU, H. Kholidi Kholil, memastikan tidak adanya masalah yang dikhawatirkan baik pada aspek Anggaran maupun SDM. Penganggaran pada SKPD baru nantinya hanya harus displit (pecah) dari SKPD induk. Sedangkan pada pemenuhan SDM, keberadaan aparatur yang ada akan mengalami perubahan. (ari)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Halaman 9

Pagelaran Wayang Kulit dan ”Blues Night” akan Semarakkan HUT NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (Ant/Bali Post) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rahayu Saraswati, pemeran Taminah di film ‘Gunung Emas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Almayer’ saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, (29/10).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Jakarta (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Setelah sukses berperan sebagai Senja dalam film 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ‘Merah Putih’, Rahayu Saraswati kembali tampil di la1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yar lebar terbarunya, “Gunung Emas Almayer”.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Film yang diadaptasi dari novel klasik Joseph Con1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 rad tahun 1895 yang berjudul “Almayers Folly” ini ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cerita tentang seorang pedagang asal Belanda yang ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 obsesi menemukan gunung emas.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Film ini berlatar belakang budaya Melayu di akhir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 abad 19.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Menjalani proses yang objektif, detail, dan panjang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dalam casting yang dilakukan oleh U Wei 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sebagai director, sangat menantang saya bermain total 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dalam film ini,” kata Rahayu Saraswati yang berperan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sebagai Tamiah di Jakarta, Rabu, (29/10).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Saat itu audisi lewat youtube untuk peran Nina dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Taminah. Setelah selesaifilming ’Merah Putih’ langsung 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ke sana untuk reading dan dipilih mewakili Indonesia,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 katanya lagi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Almayer adalah seorang arkeolog dan penjual Belan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 da yang mati-matian bertahan hidup di Malaka pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 masa kolonial.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dia mengirimkan anak perempuannya, Nina, ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sekolah di Singapura untuk mendapat pendidikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 barat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sepuluh tahun kemudian, ketika Nina kembali, dia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mendapati bisnis dan keluarganya dalam kehancuran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akibat obsesi sang ayah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Pembuatan film ini diambil di tiga lokasi di Malay1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sia seperti Kuala Lipis, Kenong Park, dan Pekan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Menurut Sam Siregar dari Media Desa Indonesia se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 banyak seribu orang terlibat dalam pembuatan film ini.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 “Total crew kira-kira seribu orang,” ujarnya. “Tim kre1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 atifnya dari berbagai negara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mislanya director dan costume designer dari Malaysia, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sinemafotografer dan komposer Polandia, production 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 designer Australia.”

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Film Gunung Emas Almayer ini diproduksi kerja sama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 antara rumah produksi Tanah Licin Malaysia dan Me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dia Desa Indonesia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Film ini akan diputar di seluruh bioskop di Indonesia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pada 6 November 2014. (Ant/Bali Post) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Mataram (Suara NTB) Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 56 tahun ini akan disemarakkan dengan berbagai hiburan rakyat seperti pagelaran wayang kulit dan “blues night and comedy show”. Dengan harapan, melalui pagelaran wayang kulit dan “blues night and comedy show itu, program-program pemerintah provinsi dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Rahayu Saraswati Ambil Bagian dalam Film Gunung Emas Almayer

(Suara NTB/nas)

“Pertunjukan wayang kulit oleh dalang di NTB itu diarahkan untuk mengkomunikasikan hasil pembangunan yang telah dicapai pemprov NTB kepada segenap lapisan masyarakat.

Karena melalui wayang masyarakat akan lebih

mudah memahami programprogram pemerintah daerah terutama pada masyarakat golongan tua,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (30/10).

Sementara untuk golongan pemuda, akan digelar blues night and comedy show.

Dengan harapan yang sama pesannnya menginformasikan program-program pemerintah provinsi NTB kepada masyarakat. Fathul mengatakan, kedua hiburan takyat dalam rangka menyambut HUT NTB ke 56 itu akan dipusatkan di Gelanggang Pemuda Mataram. Selanjutnya akan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media elektronik baik TV dan Radio yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Dikatakan, peringatan HUT NTB ke 56 akan dipusatkan

(Suara NTB/ist)

lang) dari kerajaan kafir saat Selandir (kiri) dan tentara (huluba atau r Dau Alam IT KUL ANG bok ini kembali akan diperWAY Wayang kulit tradisional Sasak Lom er 2014 mendatang. pertempuran dalam suatu lakon. emb Des 17 , NTB m memperingati HUT tontonkan semalam suntuk dala

di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Pada tahun 2013 lalu, peringatan HUT NTB dipusatkan di Kabupaten Dompu. Fathul Gani menambahkan, terkait dengan perayaan HUT NTB itu, telah dilakukan rapat persiapan yang melibatkan seluruh SKPD Pemprov NTB. “Disampaikan beberapa

hal terkait dengn rencana kegiatan yang dimulai minggu kedua November - 17 Desember 2014,”tambahnya.

Seluruh kegiatan baik skala lokal dan nasional SKPD dan Kementerian yang diadakan di NTB, lanjutnya harus diarahkan serangkaian menyambut HUT NTB ke 56. Sejumlah

program lainnya yang dilaksanakan antara lain program NTB menanam.

Dimana akan dilakukan sejumlah kegiatan seperti penanaman 1.000 pohon di kawasan Gunung Jae Lombok Barat. Kemudian penanaman mangrove.

Kemudian lomba sepeda sepanjang 56 km. (nas)

Pelajar Presentasikan Opini Tentang Museum Taylor Swift Donasikan

Keuntungan Lagu ”Welcome To New York”

Mataram (Suara NTB) Agenda Gebyar Pemuda Cinta Museum yang diselenggarakan Kamis (30/10) diisi dengan kegiatan lomba menulis opini tentang museum untuk tingkat SMA/sederajat seKota Mataram. Sebanyak 20 orang finalis diminta untuk mempresentasikan karya tulisnya di hadapan dewan juri.

Usai presentasi, para finalis lomba itu dilempari beberapa

(Suara NTB/met)

PERAIH JUARA- Sejumlah enam orang pelajar yang menjadi peraih juara lomba menulis opini yang diselenggarakan oleh Museum Negeri NTB. pertanyaan oleh dewan juri untuk menguji tingkat orisinil karya mereka.

Sebelumnya, Plt Museum Drs. Hafid, MM menyampaikan lomba tersebut merupakan salah satu upaya untuk menggali pemikiran dan masukan serta kritik terhadap museum dari kalangan siswa.

Selain itu, hal tersebut juga dinyatakan salah satu upaya untuk mendekatkan museum dengan siswa agar eksistensi museum selalu terjaga. Terlebih di kalangan para pemuda, saat ini, menurut Hafid, terlihat enggan dan bahkan terkesan apatis untuk mencari tahu tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

“Kegiatan seperti ini merupakan salah satu langkah dari kami untuk mengakomodir pemikiran baik berupa kritik, saran dan masukan terhadap museum, yang berasal dari kalangan luar khususnya kaum pelajar. Saat ini kami mengundang seluruh siswa se Kota Mataram untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, namun setelah diverifikasi hanya ada duapuluh finalis yang kita tetapkan untuk melaju dan meraih juara satu sampai tiga, serta juara harapan satu sampai tiga,” katanya.

Menyadari peran museum

sebagai media edukasi bagi kaum pelajar maupun umum merupakan salah satu latar belakang yang memunculkan inisiatif untuk mengadakan kegiatan tersebut. Selain dapat menambah wawasan, baik mengenai segala hal yang ada di dalam museum, agenda tersebut juga diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan karakter terhadap sisiwa. Menurut Hafid, siswa yang berkarakter adalah mereka yang menjadi kaum pelajar yang terampil dan memiliki keberanian untuk tampil di depan umum.

“Museum adalah media edukasi dan belajar yang mampu memberikan inspirasi berupa kesadaran dan demi kecerdasan. Dengan pengenalan siswa terhadap museum juga kita harapkan agar mereka memiliki rasa kepedulian serta mau turut berjuang untuk melestarikan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa kita,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir menyampaikan, kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian dari peringatan perayaan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang ke-56. Perayaan hari ulang tahun yang jatuh pada tanggal 17 Desember 2014 mendatang itu juga akan dirangkai dengan berbagai agenda lainnya.

Adapun beberapa siswa di antara ke-20 finalis yang telah mempresentasikan hasil karya tulis mereka yang menjadi pemenang lomba masingmasing Sonia A. Febriani dari SMA Negeri 3 Mataram sebagai juara I, Siti Fatimah dari MAN 1 Mataram sebagai Juara II, dan Maulina N Fitri dari SMA Negeri 3 Mataram sebagai Juara III. Sementara itu tiga pelajar yang meraih juara harapan dalam lomba tersebut adalah, Samsul Zali dari SMA Negeri 5 Mataram dengan peringkat Juara Harapan I, Tiara Safitri siswi SMA Negeri 3 Mataram meraih juara harapan II dan Nuroti Ani sebagai peraih Juara harapan III. Para peraih juara diberikan tropi dan piagam sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. (met/*)

Jakarta (Suara NTB) Bintang pop Taylor Swift ambil bagian dalam peran barunya sebagai duta wisata New York dengan menyumbangkan seluruh hasil dari lagu barunya Big Apple untuk membantu mendanai sekolah umum di kota tersebut.

Pelantun “Shake It Off” ini baru saja merilis lagu “Welcome To New York”, tentang pengalamannya sejak pindah ke Manhattan awal tahun ini.

Ia berencana untuk membantu sistem sekolah kota dengan menyerahkan sejumlah uang.

Dalam penampilannya di AS dalam acara The View, ia menjelaskan, “Saya senang di sini. Saya sangat menyukainya (New York) dan benar-benar berakhir dengan menulis sebuah lagu yang berjudul “Welcome to New York” tentang bagaimana rasanya pindah ke sini.”

Ia juga menambahkan, “Lagu ini ... terjual dengan laris, dan itu bagus karena aku menyumbangkan semua hasil penjualannya ke sekolah umum New York City.”

Pengumuman itu terjadi sehari setelah Swift duduk dengan sekelompok anak sekolah New York City di markas penerbit buku sekolah, Soho, dalam acara cinta membaca dan menulis bagi anak-anak.

Lebih dari 100 anak-anak lainnya dari sekolah di Michigan dan California juga ikut bergabung dalam sesi khusus melalui Skype.

Penyanyi tersebut dinobatkan sebagai juru bicara pariwisata New York pada Senin (27/10), dan akan memimpin kampanye global untuk mendorong lebih banyak orang untuk mengunjungi Big Apple.

Swift juga kan memeriahkan kota tersebut dalam acara malam tahun baru 2015, pada 31 Desember mendatang.

Demikian seperti dilansir laman Hollywood.com. (ant/Balipost)

Aksi panggung penyanyi Taylor Swift dalam konser bertajuk “The Red Tour” di Jakarta,

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Fasilitas Terminal Haji BIL Banyak Hilang

Satu Formasi Tidak Terisi SETELAH melalui proses tes CAT terakhir Rabu (29/10) sore, Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya memastikan dari kuota sekitar 30 formasi untuk 49 orang CPNS, 1 formasi akan mengalami kekosongan. Hal ini diketahui setelah tes selesai, formasi Elektro Medik di RSUD KLU tidak akan terisi, karena 2 pelamar yang mengikuti tes tidak memenuhi passing grade.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Setda KLU, Hj. Titik (Suara NTB/ari) Hidayati, SIP., kepada warTitik Hidayati tawan di ruang kerjanya, Kamis (30/10), mengungkapkan setelah dilakukan verifikasi, tercatat sekitar 350 orang atau 31,17 persen pelamar yang memenuhi passing grade akan mengikuti perankingan di tingkat pusat. Sebaliknya dari 1.161 orang pelamar yang dinyatakan lulus ke tahap tes CAT, 773 orang dinyatakan gagal, karena tidak memenuhi passing grade dan 38 orang dinyatakan gugur atau tidak berhak ikut tes.

“Satu formasi yaitu Elektro Medik tidak masuk passing grade, di mana hanya 2 orang pelamar dan keduanya tidak memenuhi nilai minimal yang ditetapkan pusat. Situasi ini masih lebih baik dari tahun 2013 lalu, di mana ada 5 formasi yang tidak terisi,” ungkap Titik.

Titik menerangkan dari 350 orang yang masuk ke tahap passing grade, nilai tertinggi untuk Pelamar CNPS KLU hanya mampu mengantongi 410 atas nomor dan nama peserta 230 – Karmelius Yohanes Molo dengan formasi Pemeriksa Pariwisata. Yang bersangkutan mengantongi Nilai TKP, TIU dan TWK masingmasing 145, 130 dan 135.

Meski passing grade minimal yang ditetapkan masing–masing TPK, TIU, dan TWK adalah 126, 75, dan 70, namun standar nilai keseluruhan yang diperoleh pelamar dari KLU masih kurang dari nilai yang ditentukan pusat, yakni nilai total 500. Pemda KLU berharap, capaian nilai yang tidak mencapai 500 ini tidak mutlak menjadi pertimbangan pusat untuk tidak memenuhi kuota CPNS yang ada di daerah.

“Kota Mataram saja, nilai tertingginya hanya sedikit lebih tinggi, 429. Artinya pelamar di Kota Mataram pun belum ada yang mencapai 500 seperti yang diharapkan pemerintah pusat,” ungkapnya.

BKD Setda KLU masih akan mengurus berkas fisik pelaporan pelaksanaan dan hasill CPNS di daerah, untuk ditandatangani oleh Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Begitu selesai, maka berkas ini selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk menguatkan laporan online yang telah dikirim sebelumnya.

“Terkait Pengumuman CPNS yang akan lulus, kita hanya bisa menunggu informasi dari Pemerintah pusat. Sama denga SK CPNS tahun lalu maupun SK CPNS K2, sampai sekarang belum ada kepastian,” ungkapnya. (ari)

Pencairan Anggaran Suplai Air Bersih Tahap II Tertunda Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat menerima kucuran anggaran Rp 172.

200.000 dari pemerintah pusat melalui pemprov untuk penanggulangan bencana kekeringan, khususnya untuk biaya penyuplaian air bersih ke daerah krisis. Anggaran tahap I sebesar Rp 86.100.000 sudah selesai di(Suara NTB/her) laksanakan selama 30 hari Akhmad Alwan kerja.

Untuk anggaran tahap II, BPBD telah menerima transfer dari provinsi sebesar nominal yang sama dengan tahap I. ‘’Namun anggaran agak tertunda dicairkan, karena pergantian kepala BPBD yang baru. Pihak bank perlu penyesuaian spesimen tanda tangan kepala badan dan pihak bank meminta SK mutasi Kepala BPBD terkait,’’ ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar, Akhmad Alwan, SP kepada Suara NTB, Kamis (30/10).

Dirinya juga mengklarifikasi pemberitaan yang disampaikan sebelumnya terkait anggaran penyuplaian air bersih. Menurutnya, kehabisan dana yang dimaksudkan adalah anggaran tahap I. Namun anggaran tahap II masih ada dengan nominal yang sama dengan tahap I, akan tetapi pencairannya agak lamban, karena beberapa kendala.

Lebih jauh dijelaskan, dari dana tahap I yang dikucurkan provinsi baru dicairkan dan terpakai 50 persen dari total dana Rp 172.200.000. Anggaran tahap I itu sudah selesai dilaksanakan selama 30 hari kerja dan segera dicairkan. Dana tersebut, ujarnya sudah masuk ke rekening daerah. ‘’Dana tahap II sudah ditransfer, kenapa tertunda? Karena pergantian Kepala Badan,’’ ungkapnya.

Pihaknya menjanjikan dana suplai air bersih segera cair, karena pihak bendahara sedang mengurus. Paling lambat, pihaknya mulai bekerja menyuplai air Hari Senin mendatang, setelah dana dicairkan dari bank. (her)

PJU Dibongkar Sepihak, Pemda KLU akan Tegur PLN Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, akan menyurati PLN dalam waktu dekat. Pemda akan memberi teguran kepada PLN agar dalam pengerjaan proyeknya, berkoordinasi dengan Pemda.

Menurut Kepala Dinas PU Tamben KLU, Ir. H. Raden Nurjati, didampingi Kepala Bidang Pertambangan dan Energi, Rusdi, ST, Kamis (30/10), sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan Montong, Lading-Lading, Kecamatan Tanjung mengalami masalah, padam. Lantaran pekerja PLN yang mengerjakan proyek perbaikan, turut membongkar PJU. Alih-alih PJU dapat menerangi jalur yang menuju pemukiman padat penduduk itu, pekerja PLN justru tidak bisa memasang kembali PJU tersebut.

“Kami akan surati PLN, meminta agar dalam pelaksanaan proyek berkoordinasi dengan Pemda. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi sampai merugikan masyarakat,” ucap Nurjati.

Kabid Tamben, Rusdi, yang mendampingi Kadis, menerangkan walaupun PJU yang tidak menyala ada di beberapa titik, namun ulah pekerja PLN tersebut mengundang reaksi di masyarakat. Pihaknya sampai mendapat teguran dan permintaan dari masyarakat untuk segera memperbaiki PJU yang tidak menyala tersebut.

Rusdi mengatakan, sejumlah PJU yang dibongkar oleh pekerja PLN wilayah tersebut berada strategis di perkampungan Montong dan Lading – Lading, Kecamatan Tanjung.

PJU yang dibongkar itu kini diamankan oleh PLN di Kantor Ranting Kecamatan Tanjung.

Sebenarnya, para PLN telah meminta cincin lagi ke Pemda namun problemnya, Pemda tidak memiliki cincin cadangan. Sedangkan untuk mengadakan cincin atau proyek PJU, harus melalui mekanisme APBD. Itulah sebabnya, PLN seharusnya berkoordinasi lebih dulu sebelum proyek dikerjakan, sehingga tidak merugikan Pemda dan masyarakat. (ari)

Dishubkominfo NTB Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2 Miliar

Praya (Suara NTB) Kondisi terminal haji yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) secara fisik bangunan sudah hampir selesai. Sayangnya, terminal tersebut hingga kini belum bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Belum lagi, banyak fasilitas pendukung terminal yang hilang maupun rusak.

Untuk mengganti dan menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut, pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB bakal mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 2 miliar, pada tahun 2015 mendatang. “Secara fisik bangunan, terminal haji BIL sudah bisa dikatakan selesai. Hanya persoalannya

sekarang, banyak fasilitas terminal haji yang hilang maupun rusak,” aku Kadishubkominfo NTB, Agung Hartono, kepada Suara NTB usai menjadi pembicara pada sosialisasi UU. Keterbukaan Informasi Publik di kantor Bupati Loteng, Kamis (30/10).

Adanya kondisi seperti itu, ujarnya, membuat pihaknya harus melakukan pembenah-

an kembali, khususnya terkait fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang. ‘’Dan, untuk itu jelas butuh anggaran yang tidak sedikit. Fasilitas yang banyak hilang berupa instalasi listrik seperti lampu. Termasuk fasilitas air bersih juga banyak yang rusak,” sebutnya.

Terhadap fasilitas yang kurang tersebut pihaknya memang berencana akan men-

gusulkan tambahan anggaran tahun depan agar terminal haji sudah bisa digunakan sesuai target pemerintah 2015 mendatang. “Target kita tahun depan terminal haji sudah bisa digunakan. Untuk itu, semua fasilitas yang hilang maupun rusak akan dipenuhi tahun depan,” janjinya.

Besaran anggaran tambahan yang diusulkan belum pasti, karena pihaknya sampai saat ini masih melakukan inventarisasi kembali fasilitas-fasilitas terminal haji yang hilang ataupun rusak.

Termasuk menghitung besaran kebutuhan anggarannya.

Tapi kalau dilihat secara

umum, usulan tambahan anggaran antara Rp 1 miliar sampai 2 miliar.

Disinggung proses pembangunan terminal haji BIL, ia mengaku tetap berjalan. Di mana saat ini ada beberapa fasilitas terminal yang juga tengah dibangun. Misalnya, akses jalan masuk ke terminal dan beberapa fasilitas pendukung terminal lainnya.

Adapun terkait proses hukum dalam proses pembangunan terminal haji, Agung mengaku itu bukan menjadi ranah pemerintah. Namun yang jelas, proses pembangunan masih tetap berjalan sampai sekarang ini. (kir)

APBD Loteng 2015 Sentuh Rp 1,5 Triliun

(Suara NTB/rus)

SUASANA TERMINAL - Suasana di Terminal Pancor. Meski terlihat masih sepi, tampak beberapa mobil rent car parkir di kawasan terminal.

Terminal Pancor akan Dihidupkan Kembali Selong (Suara NTB) Bertahun-tahun lamanya Terminal Pancor terbilang mati suri. Terminal ini bahkan sempat diwacanakan akan dijadikan tempat membangun pusat perbelanjaan sekelas mall. Belakangan, jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Timur (Lotim) mencoba untuk menghidupkannya kembali.

Kadishubkominfo Lotim, Lalu Suandi saat diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (29/10) lalu, menjelaskan soal tekadnya menghidupkan kembali terminal yang terletak di samping kantornya itu. Penataan terminal sudah dilakukan. Di antaranya dengan memasang lampu di setiap sudut, sehingga pada malam hari terminal tidak terlihat gelap.

Atap bangunan utama terminal pun sudah direnovasi dan telah ditempatkan petugas khusus di terminal tersebut. Termasuk dalam hal pengamanan pihak Dishubkominfo Lotim sudah menjalin kerjasama

dengan aparat kepolisian resort (Polres) Lotim dan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim.

Ditambahkan, pascaberoperasinya Bus Pemadu Moda dari Selong menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) atau sebaliknya dari arah BIL ke Selong ini cukup membuat hidup suasana terminal. Setelah sepekan lamanya beroperasi, masyarakat Lotim yang menggunakan jasa pemadu moda ini terbilang cukup besar.

Meski dikabarkan bus Damri ini hanya berisi satu orang penumpang saja yang berangkat. Kondisi ini dipandang cukup baik oleh Kadishubkominfo. Dibandingkan dengan ada di daerah lain yang terkadang beberapa bulan awal bahkan sepi sama sekali tidak ada penumpang. “Kita ini sudah cukup baik, karena banyak warga Lotim yang bisa memanfaatkan bus pemadu moda ini,” katanya.

Bus pemadu moda Pancor-Bandara ini beroperasi sejak tanggal 20 Oktober lalu. Dijadwalkan dalam se-

hari tujuh kali pemberangkatan. Bus mulai beroperasi mulai pukul 04.00 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita.

Standby sebanyak tiga unit bus. Jika dibutuhkan, siap ada penambahan.

Komitmennya, berapapun penumpang yang berangkat atau diangkut pulang pada waktu-waktu yang telah ditetapkan langsung diberangkatkan. Paling lama menunggu dari jadwal hanya lima menit. Cukup dengan Rp 25 ribu saja sekali jalan dipastikan akan jauh lebih menghemat.

Kondisi pascaberoperasinya bus pemadu moda ini, aktivitas terminal pun terlihat mulai ada geliatnya.

Dampak turutan dari beroperasinya terminal mulai terlihat. Salah satunya, toko-toko di lingkungan terminal sudah mulai sumringah dengan adanya pengunjung.

Selain itu, sudah ada beberapa rent car mobil yang sudah mendaftar untuk ikut ngetam di terminal. Rent car yang ada siap untuk mengantar penumpang yang rumahnya jauh dari terminal. (rus)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merencanakan anggaran pembangunan tahun 2015 mendatang sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Anggaran tersebut termasuk yang paling tinggi di NTB. Ironisnya, belanja pegawai masih mendominasi struktur anggaran yang ada. Sementara belanja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum, masih kalah jauh.

Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Loteng 2015, yang diajukan oleh Pemkab Loteng, menunjukkan belanja pegawai seperti untuk gaji, tunjangan jabatan dan sebagainya direncanakan sebesar Rp 959 miliar. Sedangkan belanja langsung program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak sampai setengah dari belanja pegawai, yakni hanya Rp 433 miliar.

Di satu sisi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan berupa fasilitas umum dan program masih tinggi.

“Posisi belanja tidak langsung, terutama untuk belanja pegawai sampai sejauh ini masih cukup besar,” aku Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, saat menyampaikan pengantar KUA-PPAS APBD Loteng 2015, Kamis (30/10).

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti anggaran untuk belanja langsung tidak mengalami peningkatan. Tetapi karena anggaran masih kalah dari belanja tidak langsung, sehingga nampak kalau belanja langsung masih kecil.

Wabup menjelaskan, pada tahun anggaran 2015 mendatang, agenda pembangunan diprioritaskan pada lima 5 aspek, yakni peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Ditambah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Prioritas pembangunan tersebut disesuaikan dengan target dan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2011-2015,” sebutnya. Dengan fokus pada aspek pembangunan tersebut, diharapkan Loteng ke depan bisa semakin maju. (kir)

Kelurahan Tidak Dapat Transfer Dana Pusat Selong (Suara NTB) Sebanyak 15 kelurahan di Lombok Timur (Lotim) tidak dapat dana transfer pusat seperti halnya desa-desa. Termasuk janji Rp 1 miliar dana transfer pusat itu dalam bagian yang akan di terima kelurahan.

Hal ini diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lotim, H. Syamsuddin. Lurah katanya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran yang dikelola di tingkat kelurahan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi anggaran di pemerintah daerah.

Karena SKPD, maka kelurahan akan mendapatkan sumber dana dari APBD. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 itu memang secara spesifik mengatur tentang desa. Termasuk dana transfer pusat untuk tahap pertama Rp 43 miliar itu hanya diperuntukkan ke 239 desa se-Lotim.

H. Syamsuddin mengakui, anggaran desa pascapemberlakuan UU tentang Desa akan jauh lebih besar dibandingkan kelurahan. Meski demikian, pihak Pemda Kabupaten Lotim akan berusaha untuk menyesuaikan. “Paling tidak mendekati, memang tidak sama,” katanya.

Dana yang digelontorkan ke kelurahan nantinya akan mengacu pada SK bupati. Pascapemberlakuan UU tentang desa tersebut, pihak BPMPD sudah memberikan penjelasan. “Kalau untuk kelurahan saat ini kan ada Rp 200 juta, tahun 2015 tidak jauh bedalah,” imbuhnya.

Diketahui, persoalan yang ada di tingkat desa dan kelura-

han di wilayah Kabupaten Lotim ini secara prinsip tidaklah jauh berbeda. Bedanya hanya pada aspek status pegawai yang ada di dalamnya. Kelurahan mendapat gaji dari pemerintah dan desa sendiri diatur berdasarkan APBD-desa sendiri. Tugas pokok dan fungsi dari lurah dengan kepala desa pada umumnya sama. Ditanya apakah nantinya tidak akan menimbulkan kecemburuan? H. Syamsuddin mengatakan pihaknya akan mencoba mengatur dan menyesuaikan.

Selanjutnya, mengenai rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang desa sejauh ini masih belum dilayangkan usulannya ke DPRD oleh BPMPD. Aasannya, pihak BPMPD masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa dan PP Nomor 60 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Desa.

Perda baru hasil revisi, katanya, akan membuat penjabaran secara lebih teknis. Secara hirarkis aturan hukum, memang tidak disebut ada klausul menegaskan harus mengikuti Permendagri dalam penyusunan Perda. Namun Pemkab Lotim menginginkan hasil yang sempurna. Diyakini pula sebenarnya, Permendagri tidak akan jauh beda kontennya dengan PP dan UU. Ada infomasi sebut H. Syamsuddin, segera diturunkan Permendagri Nomor 5 tahun 2014. Akan tetapi, kabar tersebut buyar karena

(Suara NTB/dok)

H. Syamsuddin

Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi belum menandatangani Permendagri tersebut. Permendagri tersebut nantinya diharapkan akan ditandatangani oleh Mendagri yang baru, Tjahjo Kumolo.

Melihat perkembangan situasi di pusat, Pemkab Lotim ini siap akan mengambil langkah lain jika Permendagri yang ditunggu-tunggu tersebut tidak kunjung turun sampai dengan akhir tahun 2014 ini. “Kita sudah sepakat dengan DPRD Lotim, Desember akan diajukan draf revisinya. Karena ini memang sifat mendesak,” demikian ucapnya.

Sementara Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) menyambut positif kebijakan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan yang menyerahkan sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya ditangani di tingkat kabupaten untuk sepenuhnya dilaksanakan di tingkat desa.

Ketua FKKD Lotim, Lalu

Muhir di Selong, Kamis (30/10), menjelaskan, kebijakan populis Bupati Ali Bin Dachlan itu dianggap menjadi bentuk nyata kepercayaan bupati terhadap pemerintah desa. Desa nantinya bisa menjalankan proyek pembangunan sejumlah infrasktruktur di desa, seperti jalan, irigasi dan sarana desa lainnya termasuk rumah kumuh.

Kebijakan ini, ungkapnya, merupakan yang pertama di Indonesia, karena menganggap desa bisa melaksanakan proyek pembangunan dengan hasil yang lebih besar dibandingkan dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. “Kita sambut positif kebija-

kan bupati yang bagus ini,” ucap Lalu Muhir yang juga Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga itu.

Bahkan, lanjutnya diberikan dana Rp 1,4 miliar sesuai janji Presiden Joko Widodo saat kampanye dulu pun siap akan dilaksanakan di tingkat desa. Persoalan ada indikasi desa tidak mampu atau akan disalahgunakan menurut Muhir hal itu menjadi persoalan lain. Sejauh ini, sumber daya manusia (SDM) para kepala desa se-Lotim ini dianggap sangat bagus dan diyakini mampu untuk menjalankan amanah sesuai yang dihajatkan pemerintah. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Puji Langkah Cepat PSSI MENTERI Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi setuju dengan langkah cepat Komisi Disiplin PSSI dalam kasus lima gol bunuh diri pada pertandingan antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang.

Komdis PSSI memutuskan dua tim ini didiskualifikasi dari babak delapan besar Divisi Utama dan hukuman bisa ditambah karena Komdis akan melakukan investigasi menyeluruh dalam dua pekan ke depan.

“Saya belum melihat rekaman pertandingannya. Tapi kami ucapkan terima kasih atas gerak cepat PSSI,” kata Imam Nahrawi usai serah terima jabatan di Wisma Kemenpora Jakarta, Rabu.

Pengganti Roy Suryo itu menghimbau semua pihak yang terkait dengan pertandingan sepak bola untuk segera menghentikan intrik yang akan mencederai olahraga Indonesia.

“Hentikan main mata dan permainan skor. Siapa pun yang salah harus ditindak tegas,” kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tegas.

Kasus lima gol bunuh diri oleh pemain PSS Sleman dan PSIS Semarang itu selain menjadi perhatian di Tanah Air juga dikancah internasional. Bahkan media olahraga asing mengulas dugaan adanya mafia di balik kasus tersebut.

Pria kelahiran Bangkalan, Madura, ini dalam waktu dekat mengaku akan berkomunikasi langsung dengan PSSI guna mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia termasuk timnas pada semua level. “Tidak hanya ke PSSI, dalam satu bulan ke depan saya akan turun langsung ke lapangan. Kami ingin mengetahui kondisi atlet dan sarana dan prasarana latihannya,” kata Imam.

Dia berjanji meminta masukan dari internal Kemenpora, atlet, pelatih dan tokoh olahraga nasional. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

VARANE - Bek tengah Madrid, Raphael Varane mencetak gol keduanya untuk Madrid dalam laga Piala Raja Spanyol melawan UD Cornella, Kamis.

Madrid Buka Piala Raja dengan Kemenangan Madrid Real Madrid memulai misi mereka untuk mempertahankan gelar Piala Raja dengan kemenangan 4-1 atas tim strata ketiga UD Cornella pada pertandingan pertama putaran keempat yang dimainkan Kamis kemarin.

Dengan pemain terbaik dun-

ia Cristiano Ronaldo menjadi salah satu dari sejumlah bintang yang menghancurkan kubu tuan rumah, justru bek tengah Raphael Varane yang melakukan sentuhan akhir pada babak pertama ketika tandukan kerasnya membawa tim tamu unggul saat pertandingan baru berlangsung sepuluh menit, lapor AFP.

Cornella, yang berasal dari pinggiran Barcelona, mendapatkan momen istimewa mereka sepuluh menit kemudian, ketika Oscar Munoz menghindari hadangan Varane dan Alvaro Arbeloa sebelum sepakannya gagal dihentikan Keylor Navas untuk membuat skor menjadi imbang 1-1.

Bagaimanapun, pada pertandingan yang dimainkan di markas Espanyol itu, Varane

merestorasi keunggulan Real dari situasi tendangan penjuru lainnya sembilan menit sebelum turun minum, dan Javier Hernandez semakin membenamkan tim Katalan itu saat babak kedua baru berlangsung delapan menit.

Pelatih Real Carlo Ancelotti kemudian menarik James Rodriguez, salah satu dari empat pemain yang mempertahankan tempatnya dari pertandingan

“El Clasico” saat mereka menang 3-1 atas Barcelona, untuk digantikan dengan Marcelo.

Dan pemain Brazil itu menyumbang gol ketika ia melepaskan sepakan dari sudut sempit setelah Jose Manuel Segovia menahan sepakan Isco.

Dengan pertandingan kedua yang akan dimainkan di Santiago Bernabeu pada awal Desember, Real tetap berada di jalur yang tepat untuk pertemuan di fase 16 besar melawan juara bertahan Liga Spanyol Atletico Madrid. (ant/bali post)

Kasus PSS Sleman dan PSIS Semarang

KONI Minta Sanksi Diperberat Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman meminta PSSI memperberat hukuman terhadap PSS Sleman dan PSIS Semarang, terkait lima gol bunuh diri pada laga delapan besar Divisi Utama Liga Indonesia.

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

Imam Nahrawi

Peraih Medali Emas PON Tak Dijamin Jadi PNS Mataram (Suara NTB) Harapan atlet untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat jalur olahragawan berprestasi tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Meski atlet itu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) namun tak menjadi jaminan bisa lulus PNS. Di NTB ada satu atlet peraih medali emas PON, yang tidak lulus administrasi tes CPNS, yakni Rissa Septiarini.

Padahal secara fakta atlet yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS. Dia adalah peraih medali emas di PON Riau 2012 lalu.

Sebagaimana persyaratan untuk menjadi CPNS lewat jalur khusus minimal pernah meraih medali emas di PON. Sayangnya atlet asal Kota Mataram ini dinyatakan tidak lolos administrasi.

Pengurus KONI NTB, Eroflan Kamil yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (30/10) kemarin membenarkan bila mantan atlet tarung derajat NTB, Risa Septiarini gagal mengikuti tes CPNS lewat jalur khusus olahragawan dan pelatih berprestasi tahun 2014 lantaran tidak lulus administrasi. Tidak tahu kenapa atlet tersebut tidak lulus administrasi, namun ditegaskan Eroflan hasil itu adalah keputusan pihak pusat.

“Ya, Risa Septiarini tidak lulus admistrasi tes CPNS. Tidak tahu kenapa dia tak bisa lulus, yang pasti itu keputusan pusat,” ucapnya.

Untuk diketahui kuota formasi CPNS yang bisa diisi oleh atlet NTB sebanyak 13 formasi, namun dari jumah tersebut hanya 8 atlet yang lulus persyaratan admninistrasi. Yang menghebohkan lagi, dari 8 atlet yang lulus administrasi CPNS tidak diakui oleh cabor sebagai pelatih voli PBVSI NTB, namun bisa lulus administrasi tes CPNS. Hal ini menimbulkan protes dari beberapa atlet dari cabor unggulan NTB. Di cabor bola voli pasir misalnya, ada salah satu nama yang diprotes oleh atlet dan pelatih bola voli.

Padahal, nama tersebut tidak diakui oleh Ketua Umum PBVSI NTB, H. Surya Bahari sebagai pelatih bola voli pasir NTB, namun atlet ini bisa lulus administrasi tes CPNS. Namun di lain pihak, informasi yang diterima Suara NTB dari pengurus KONI NTB bahwa ia pernah melatih atlet voli pasir NTB. Ia diakui memiliki sertifikat pelatih voli pasir dan lulus admnistrasi tes CPNS tahun 2014.

Sebagaimana dijelaskan dalam persyaratan CPNS bahwa pelatih yang diusulkan lewat jalur khusus yakni pernah mengabdi di instansi yang menunjang kepntingan nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan di tingkat pusat dari PB/PP dan/atau KONI Pusat, di tingkat daerah dari Pengurus Provinsi cabang olahraga dan/atau KONI Provinsi. (fan)

“Saya sudah menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI Djohar Arifin untuk menambah hukuman yang lebih dari yang sudah diberikan, dan dia menyetujuinya,” katanya di Jakarta, Kamis. Tono mengatakan hukuman tambahan bisa diberikan kepada klub, pelatih, ofisial, atlet, pemain cadangan dengan tidak boleh bermain seumur hidup.

“Hukuman tambahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi kita semua,” katanya. Dia mengatakan gol-gol bunuh diri pada laga PSS Sleman dengan PSIS Semarang, Minggu, 26 Oktober, sangat berpengaruh buruk terhadap cabang olahraga di Indonesia seperti futsal, voli dan basket.

“Apa yang terjadi di sepakbola tidak boleh terjadi di cabang olahraga lain. Kita bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain,” katanya.

Hukuman berupa diskualifikasi yang dijatuhkan PSSI terhadap dua klub itu dinilai Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai sesuatu yang pantas untuk menunjukkan ketegasan.

Ketika mengunjungi pengurus cabang-cabang olahraga di Gelora Bung Karno, dia mengatakan mengapresiasi terhadap kinerja PSSI yang cepat memberikan sanksi kepada

dua klub yang telah melanggar dan merusak semangat sepakbola. “Saya memberikan penghargaan kepada PSSI yang telah menghukum dengan tegas,” katanya.

Sebelumnya, sidang Komisi Disiplin PSSI memutuskan mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari keikutsertaannya pada kompetisi sepak bola divisi utama yang sekarang telah mencapai babak delapan besar.

“PSS Sleman dan PSIS Semarang berhenti sampai di sini. Selanjutnya akan dilakukan investigasi satu per satu mulai pemain, pelatih, maupun official,” kata Ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca Panjaitan usai sidang komisi disiplin di kantor PSSI di Senayan, Jakarta, Selasa.

Untuk melakukan investigasi, kata dia, pihaknya membutuhkan waktu sekitar dua pekan. Untuk itu pihaknya meminta kepada PT Liga Indonesia selalu operator kompetisi untuk menghentikan semua pertandingan sisa.

“Pertandingan semifinal dan final kami harapkan baru bisa dilaksanakan setelah investigasi selesai. Biar tidak ada lagi alasan yang aneh dalam menyikapi babak delapan besar ini,” katanya menambahkan.

Hinca mengatakan, keputusan itu diambil setelah pihaknya memanggil pemain, pelatih, dan official dari kedua klub. Bahkan semua yang dipanggil diajak menonton pertandingan antara PSS Sleman melawan PSIS yang diwarnai lima gol bunuh diri. (ant/bali post)

Milan Genoa memberikan kekalahan perdana di Liga Italia musim ini kepada pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Juventus, ketika Luca Antonini mencetak gol pada menit keempat masa pertambahan waktu untuk membuat mereka menang 1-0 pada Rabu (Kamis WIB).

Napoli, yang menang 6-2 atas Chievo pada Minggu dengan trigol Gonzalo Higuain, bermain imbang 1-1 di markas Atalanta setelah penyerang Argentina itu mencetak gol larut penyama kedudukan, namun kemudian gagal mencetak gol melalui eksekusi penalti,

lapor Reuters.

Inter Milan menorehkan kemenangan 1-0 berkat penalti kontroversial untuk dua pertandingan secara berturutturut, kali ini saat mereka melawan Sampdoria, ketika Mauro Icardi mengkonversinya pada menit ke-89 di tengah protes dari para pemain lawan.

Mattia Destro dan Danielle De Rossi membawa AS Roma menang 2-0 atas tim promosi Cesene, ketika mereka menyamai koleksi 22 angka milik Juventus di puncak klasemen setelah sembilan pertandingan. (ant/bali post)

Cabor Diminta Tidak Patah Semangat

Tono Suratman

“Tak ada kata lain, kita harus memenangakan game ini dengan kemenangan minimal 2-0 bila ingin lolos keputaran LN Wilayah Timur,” ucapnya.

Memenangkan pertandingan kandang bukanlah perkara yang mudah. Apalagi sebelumnya tim PS Mataram baru saja dipermalukan oleh tim Pro Kundalini FC di kandang sendiri. Namun demikian pelatih berdarah Arab ini tak ingin pesimis. Baginya, dalam pertandingan sepak bola tidak ada yang tak mungkin.

Itu artinya mereka memiliki rasa percaya diri memenangkan kompetisi itu.

“Semua mungkin, tidak ada yang tak mungkin. Dan tim kita punya peluang untuk memenangkan game ini,” ucapnya.

Menurut Alex, tim PS Mataram punya ambisi besar

Juve Telan Kekalahan Perdana

Hadapi PON Remaja

PS Mataram akan Bermain Menyerang Mataram (Suara NTB) Setelah menelan kekalahan 1-2 di kandang sendiri, tim PS Mataram tentu akan tampil lebih agresif lagi menghadapi tim tuan rumah Pro Kundalini FC di laga tandang Liga Nusantara (LN) Wilayah Nusra di Denpasar, Bali, Jumat (31/10) hari ini. Tak ada kata lain, para panggawa Bajang Mentaram itu harus bermain menyerang agar bisa memenangkan pertandingan.

Pelatih PS Mataram, Alex Sungkar yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (30/ 10) kemarin mengatakan, para pemain PS Mataram bertandang ke Bali pukul 16.00 wita untuk mengikuti laga tadang dengan tim Denpasar Bali, Pro Kundalini FC. Sedikitnya 22 pemain diboyong untuk mengikuti pertandingan penentu Liga Nusantara tersebut.

KEMENANGAN - Luca Antonini mencetak gol kemenangan Genoa atas Juventus dalam lanjutan Liga Italia.

untuk memenangkan pertandingan laga tandang. Pasalnya mereka telah membenahi kelemahan di setiap lini, terutama lini pertahanan belakang akan diperkuat. Begitu juga dengan lini depan harus lebih agresif lagi bergerak menembus pertahan lawan. Oleh karena itu mereka akan memasang dua penyerang di lini depan. Itu artinya, formasi yang digunakan akan mengalami perubahan. Bila sebelumnya bermain bertahan, kini akan menggunakan pola bermain menyerang.

Penyerang PS Mataram, Jumarsih dan kawan-kawan diharapkan bisa menyuguhan permainan yang apik dalam laga tandang nanti, sehingga impian tim PS Mataram untuk mengalahkan Pro Kundalini FC dengan skor minimal 2-0 bisa diwujudkan. (fan)

Mataram (Suara NTB) Saat ini KONI NTB memang belum mengantongi anggaran untuk biaya keberangkatan kontingen NTB di PON Remaja di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) buan Desember mendatang. Namun demikian pengurus cabor diminta tidak patah semangat untuk mempersiapkan atlet menghadapi event bergengsi tersebut, sebab pihak KONI NTB akan berupaya mengirim atlet-atlet terbaiknya.

Demikian disampaikan oleh Plt. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto saat ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (26/10)kemarin. “Saat ini kita memang belum punya anggaran, namun kita akan upayakan mengirim atlet ke PON Remaja,” ucapnya.

Dikatakannya, KONI NTB telah mengantongi sejumlah nama atlet yang lolos ke PON Remaja, yakni atletik, pencak silat, voli pasir, bulutangkis, judo, senam, tenis lapangan, tenis meja dan menembak.

Kesembilan cabor itu diakui telah mengikuti Pra-PON dan lolos PON Remaja. Potensi atlet yang dimiliki sembilan ca-

bor itu diakui Andy cukup memuaskan. Pasalnya mereka lolos PON dengan prestasi peringkat satu hingga tiga besar nasional.

Sayangnya, pihak KONI NTB belum memiliki anggaran untuk melaksanakan Pelatda terpusat. Oleh karena itu pihak KONI NTB mengharapkan masing-masing cabor yang lolos PON Remaja agar melaksanakan pelatda desentralisasi dalam rangka persiapan menghadapi PON Remaja. Diakui KONI NTB, saat ini sejumlah cabor sedang melaksanakan pelatda terpusat dalam rangka mempersiapkan atlet menghadapi PON Remaja.

Kerja keras pengurus cabor melaksanakan Pelatda Desentralisasi diharapkan tidak sampai putus, pasalnya KONI NTB akan mengupayakan sebanyak sembilan cabor untuk dikirim ke PON remaja. Sebab dalam keterbatasan anggaran KONI NTB akan berupaya menyakinkan Pemprov NTB agar mendanai keberangkatan atlet-atlet itu. Dan proses pencairan dana pun sedang diupayakan oleh Pemprov NTB secepatnya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 31 Oktober 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

700

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 31 Oktober 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Jumat, 31 Oktober 2014

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Presiden Minta Pengungsi Erupsi Sinabung Direlokasi Secepatnya Kabanjahe (Suara NTB) Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Karo agar secepatnya merelokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung ke tempat yang telah disediakan.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo, Rabu sore, usai mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang tinggal di penampungan Gedung KNPI Jalan Pahlawan dan Universitas Karo (UKA) Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe.

Presiden Joko Widodo mengatakan, segala mengenai administrasi pembebasan lahan hutan produksi di Kabupaten Karo yang akan ditempati pengungsi Sinabung harus secepatnya diselesaikan.

Relokasi pengungsi tersebut, menurut dia, tetap dilaksanakan dan mengenai kendala yang dihadapi harus segera diselesaikan oleh institusi terkait.

“Saya juga telah menghubungi Menteri Kehutanan agar membantu dan menyelesaikan mengenai perizinan pemakaian kawasan hutan produksi untuk pengungsi tersebut,” jelas Presiden.

Jokowi juga menjelaskan, hutan produksi yang akan dijadikan tempat tinggal dan dikelola pengungsi Sinabung adalah agropolitan.

“Tidak ada lagi mengenai kendala relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung dan harus berjalan dengan baik,” katanya.

Lahan yang akan dijadikan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung adalah hutan produksi dan berada di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Luas lahan yang akan dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi Sinabung sekitar 30 hektare dan daerah perladangan sekitar 450 hektare. Sedangkan jumlah pengungsi Sinabung yang akan direlokasi sekitar 1.700 keluarga. Tempat relokasi itu hanya berjarak lebih kurang 7 kilometer dari Kota Kabanjahe, Ibu kota Kabupaten Karo. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Menteri Kelautan Moratorium Izin Kapal Besar 2014 Jakarta (Suara NTB) Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bakal memberlakukan moratorium atau memberhentikan pemberian izin penangkapan ikan untuk kapal-kapal berukuran besar pada 2014.

“Saya ingin moratorium izin kapal-kapal besar sampai akhir tahun 2014,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beraudiensi dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (30/10).

Susi mengutarakan bila kebijakan tersebut dinilai menghambat aktivitas usaha maka dirinya meminta maaf tetapi itu merupakan kebijakan yang dibutuhkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa kapal-kapal asing masih menangkap sumber daya ikan di sejumlah kawasan perairan Indoensia seperti di perairan sekitar Maluku, Sumatera, dan Samudera Hindia.

Ia mengemukakan bahwa

(ant/Bali Post)

HILANG HILANG BPKB R4 ISUZU DR9155AE NOKA/NOSIN: MHCTBR54B4K119315/ E119315 AN. PT. INDONUSA TENGGARAMARINEHILANG DISEKITAR JL. AMIR HAMZAH NO. 88 MATARAM MENUJU RUMAH, NO.BPKB 0109343.0

HILANG BPKB R2 HONDA DR4761BS NOKA/NOSIN:MH1JF7118AK029118/JF71E1029057 NO. BPKB H.05853984.0 AN. I WAYAN RASNA.SH HILANG DISEKITAR JEMBATAN BARU DASAN AGUNG KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

fakta tersebut membuatnya sedih dan mengajak para pengusaha Indonesia untuk bisa lebih mandiri. “Anda ingin toh berdiri di laut sendiri, mengapa orang lain yang memanfaatkan (kekayaan sumber daya perairan Indonesia),” katanya.

Menurut Susi, tekad untuk mengatasi pencurian ikan itu antara lain karena hal tersebut termasuk merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara.

Terkait dengan program 100 hari, ia menyatakan selama beberapa bulan mendatang akan meneruskan beragam program yang telah dilaksanakan selama ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AUDIENSI - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beraudiensi dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta, Kamis kemarin.

Pelantikan Pimpinan DPR Tandingan Tak Disumpah oleh MA Jakarta (Suara NTB) Anggota DPR RI dari PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, DPR tandingan akan melakukan pelantikan pimpinan DPR RI Jumat (31/10) hari ini. Tapi pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR tandingan itu tidak disumpah dihadapan Ketua MA, sebagaimana yang selama ini terjadi.

“Pimpinan DPR RI cuma disumpah di depan anggota, tapi tidak disumpah oleh Ket-

DIALOG - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, berbincang dengan warga dan pengungsi erupsi Gunung Sinabung, di Desa Guru Kinayan, Karo, Sumut, Rabu (29/10).

Halaman 15

ua Mahkamah Agung. Belum sampai memanggil Ketua MA. Memang ada yang usul untuk memanggil Ketua MA, tapi diputuskan dalam rapat koordinasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum sampai memanggil Ketua MA,” kata Hendrawan di Jakarta, Kamis (30/10).

Dikatakan oleh Hendrawan, tidak dipanggilnya Ketua MA karena KIH tidak ingin melibatkan lembaga lain dalam masalah DPR.

‘’Kita tidak mau menariknarik MA dalam ketegangan di Senayan,” ungkap mantan rektor Institut Bisnis Indonesia (IBI).

Untuk pimpinan rapat paripurna DPR tandingan sementara adalah Utut Adianto.

Rapat paripurna DPR akan dilakukan mulai pukul 10.WIB di ruang rapat paripurna DPR RI. ‘’Silahkan KMP datang, tapi kami tidak mengundang sama sekali,” kata Hendrawan. (ant/Bali Post)

KPK Pertanyakan Lapas karena Terpidana Bisa ’’Jalan-jalan’’ Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas minta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengevaluasi jajaran lembaga pemasyarakatan. Hal itu berkaitan dengan terpidana mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad yang “jalan-jalan” keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung.

“Saatnya juga evaluasi penyatuan penjahat korupsi di LP Sukamiskin. Mereka akan solid dan sharing pengalaman, tidak mustahil menyusun desain modus baru

untuk keluar masuk LP dan mengendalikan korupsi dari dalam,” kata Busyro pada Rabu (29/10) malam.

Mochtar adalah terpidana kasus korupsi yaitu suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyalahgunaan anggaran makan-minum.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta ditambah uang pengganti Rp 639 juta. Putusan MA itu dijatuhkan pada 2012. Terkait hal itu

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Handoyo Sudrajat menyatakanm, akan membentuk tim untuk menginvestigasi hal tersebut.

Menurut Handoyo, pada Selasa (28/10) dini hari yaitu pukul 00.00, Mochtar sudah kembali ke Lapas Sukamiskin. Handoyo juga membantah bahwa keluarnya Mochtar karena ia sudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).

“PB belum diberikan. Dia hari itu mengajukan keluar, sekarang lagi diteliti, tidak semua kejadian tiap hari diketahui atau dilaporkan ke pusat,” ungkap Handoyo. (ant/Bali Post)

Pimpinan DPR Tandingan Ciptakan Stagnasi Pemerintah Jakarta (Suara NTB) Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. “Manuver KIH ini bahkan bisa menyeret pemerintahan Jokowi-JK ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan mereka,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10).

Manuver KIH dengan membentuk pimpinan DPR ilegal, jelas dia, secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis. Karena KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, yakni mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR illegal yang dibentuk koalisi Parpol pendukung mereka.

Mengakui pimpinan DPR yang sah, tambahnya, adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK. “Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR ilegal bentukan KIH. Artinya, Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah. Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi-JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya,” kata Bambang.

Lebih dari itu, medan konflik baru yang dibangun KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, terutama terkait anggaran. Kalau konflik ini berlarut-larut, pemerintahan JokowiJK bisa mengalami stagnasi.

“KIH harus menyadari bahwa jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius. Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Tetapi, jika suasana di DPR sarat konflik seperti hari-hari ini, pemerintahan Jokowi-JK tentu saja dipaksa menunggu sampai situasinya kondusif. “Persoalannya, sampai kapan KIH akan berhenti berulah?” tanya Bambang Soesatyo. (ant/Bali Post) Bambang Soesatyo (ant/Bali Post)

ALAT MUSIK

MEBEL

RUPA-RUPA

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

SUARA NTB Jumat, 31 Oktober 2014

Catat Sejarah Baru

Pariwisata NTB Promosi Lewat Garuda Indonesia Mataram (Suara NTB) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)-NTB, akan mencatat sejarah baru, dalam memacu kunjungan wisatawan ke Lombok-Sumbawa. Sejarah baru, karena NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil melakukan promosi melalui video maskapai Garuda Indonesia.

Ketua BPPD NTB Taufan Rahmadi, menjelaskan, kepastian mengenai in-flight promotion di Garuda Indonesia Airlines ini diperoleh setelah Secretary to Vice President In-Flight Services, Rossana Manurung, bersurat secara resmi ke BPPD NTB tertanggal 30 Oktober 2014. Surat Garuda Indonesia Airlines nomor GARUDA/JKTCIGA/20034/14 ini kemudian akan ditindaklanjuti melalui penayangan perdana tanggal 19 November mendatang.

“NTB akan mencatat sejarah baru di bidang promosi. In flight promotion pada video Garuda Indonesia ini adalah yang pertama kita lakukan. Dan menjadi kehormatan bagi NTB karena menjadi satu-satunya provinsi yang meng-inject video promosi di maskapai kebanggaan Indonesia ini,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (30/10).

Jika tidak ada halangan, lanjut Taufan, 19 November nanti, kita akan lakukan launching penayangan perdana video promosi di Garuda Indonesia. ‘’Kami harap Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi, bisa melakukan ini bersama-sama Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Kami harap ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat NTB, dan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik bisa menunjukkan grafik peningkatan signifikan ke Lombok Sumbawa,” lanjut Taufan.

Diakuinya, setelah menunggu cukup lama, impian masyarakat NTB bisa berpromosi melalui maskapai milik negara ini akhirnya menjadi kenyataan. Selebihnya,NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapat kehormatan dari Garuda Indonesia menggunakan fasilitas teknologi terbaru Garuda Indonesia. “Kami harapkan semua akan berjalan lancar, dan harapan NTB mencapai kunjungan wisatawan tertinggi bisa terealisasi,” imbuhnya.

Promosi melalui tayangan video maskapai penerbangan ini dapat mewujudkan cita-cita TGB (sapaan akrab Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi) menjadi NTB sebagai salah satu tujuan wisata syari’ah di Indonesia.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Drs. Muhammad Nasir, menjelaskan, selain memanfaatkan teknologi canggih maskapai penerbangan ini, pihaknya bersama BPPD NTB tetap menggunakan metode lama untuk berpromosi. “Promosi melalui pameran, promosi konvensional, penyebaran brosur, compact disk (CD) dan sarana promosi lain tetap kita lakukan sebagai pendukung promosi di maskapai itu,” tambahnya.

Secara teknis, penayangan video promosi pariwisata NTB di Garuda Indonesia, menurut Pelaksana harian VP Inflight Service Garuda Indonesia, Jaya Avianto akan keluar atau tayang 15 menit sebelum maskapai kebanggaan rakyat Indonesia ini mendarat (landing) di bandara tujuan. Penayangannya akan dilakukan secara serentak di semua seat (ekonomi dan bisnis) pesawat yang sudah dilengkapi layar monitor. (ham)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mutasi Jilid Dua

Puluhan Pejabat Eselon III dan IV di Lobar Terancam Dicopot

Giri Menang (Suara NTB) – Setelah melakukan mutasi puluhan pejabat eselon II, Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony bersama Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, berencana kembali melakukan mutasi tahap II, Jumat ini. Mutasi kedua ini, menyasar pejabat eselon III dan IV. “Sifat mutasi ini mirip mutasi eselon II. Ada yang promosi, digeser sejajar dan ada yang non job. Pejabat yang non job mencapai puluhan,” ungkap Wakil Bupati Lobar Fauzan Khalid beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua KPU NTB ini menerangkan, setelah mutasi pejabat eselon II berlanjut ke mutasi eselon III dan IV. Ia menegaskan, mutasi ini mirip

pada mutasi eselon II, terdiri dari pejabat digeser, dipromosikan dan ada yang non job.

Ia menyebut, bisa saja pejabat yang non job mencapai puluhan, karena setelah tim yang dibentuk bupati melakukan evalusi dari sisi kinerja, keahlian, sehingga perlu dilakukan penyegaran di lingkup pejabat di bawah eselon II. Sebelumnya, Bupati Lo-

bar H. Zaini Arony memutasi 21 pejabat eselon II. Bupati mencopot lima pejabat dari jabatan eselon II dan dijadikan staf. Kelima pejabat ini, ditempatkan sebagai staf fungsional pada SKPD. Di samping itu, enam pejabat diberi reward dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dan 10 pejabat digeser ke eselon setingkat. (her)

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Sebagian Besar Daerah di NTB Belum Memenuhi SPM

(Suara NTB/her)

DIKOMPLAIN WARGA - Perusahaan pengolah limbah plastik di Dusun Setirek Desa Jembatan Gantung dikomplain warga, karena diduga beroperasi tanpa izin.

Dikomplain Warga

Perusahaan Pengolah Limbah Plastik Diduga Beroperasi Ilegal Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Keritek Desa Jembatan Gantung Lembar Lombok Barat (Lobar), mengeluhkan keberadaan perusahaan pengolahan limbah plastik yang ada di dusun setempat. Pasalnya keberadaan perusahaan PT Trio Plastik Raya ini menimbulkan polusi, seperti suara bising dan bau tidak sedap yang mengganggu warga.

Perusahaan yang telah beroperasi sekitar setahun setengah ini dibiarkan saja. Padahal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lobar tak pernah mengeluarkan izin kepada perusahaan terkait.

Salah seorang warga Dusun Ketirek, Widayatmoko mengatakan sejak awal warga sekitar perusahaan pengolah limbah keberatan dengan keberadaan perusahaan. Tokoh masyarakat tidak setuju jika ada perusahaan tersebut di sekitar pemukiman warga.

“Karena getaran mesin pengolah limbah plastik ini menggangu warga, di samping itu bau tidak sedap, warga juga mengalami penyakit gatal-gatal,” keluhnya Kamis (30/10).

Diakuinya, warga sudah

menyampaikan keluhannya tersebut ke pihak RT dan kepala dusun. Namun warga mempertanyakan mengapa keluhannya tidak pernah direspons, warga menduga kalau keluhannya tidak sampai ke pihak desa. Warga juga sangat khawatir, karena banyak anak-anak yang rawan terserang sesak nafas akibat polusi limbah tersebut.

Pihak perusahaan PT. Trio Plastik Raya melalui petugas administrasi, Yasir menyatakan terkait perizinan usaha perusahaan ini pihak pimpinan menyerahkan ke kepala dusun dan kepala desa. Pemilik perusahaan, menyerahkan pengurusan izin ke pihak terkait.

Ia mengaku, setelah dikomplain warga pihak perusahaan tidak lagi membakar sampah sisa pengolahan. Namun dicarikan solusi membuang ke TPA. Sehari perusahaan ini mampu mengolah satu ton sampah menjadi bahan mentah, setelah cukup 6 ton baru dikirim ke Surabaya. Jumlah pekerja sebanyak 20 orang, berasal dari warga sekitar dan Flores. Ia mengaku setiap ada keluhan warga, pihak perusahaan memanggil warga terkait untuk membicarakan so-

lusinya.

Pihak Desa Jembatan Gantung melalui Sekretaris Desa, Sahwan mengaku tidak tahu terkait rekomendasi izin usaha perusahaan,karena yang tahu adalah kepala desa setempat. “Saya tidak terlalu tahu soal itu, karena kades yang tahu itu,” kilahnya.

Petugas desa lainnya mengaku desa pernah mengeluarkan rekomendasi izin usaha ke perusahaan terkait ketika awal beroperasi. Namun apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti pihak desa tidak tahu. Pihak desa akan turun menelusuri hal ini, pihak desa akan memusyawarahkan persoalan ini dengan warga sekitar.

Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan BPMP2T Lobar, Junaidillah, menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin usaha pengolahan limbah di daerah Ketirek Jembatan Gantung. Menurutnya mekanisme perizinan seharusnya melalui pengkajian BLH lebih dulu, baru ke Bidang Perizinan. “Tidak ada kami terbitan izin usaha pengolahan limbah plastik di daerah itu,” tegasnya. (her)

Selong (Suara NTB) Sebagian besar daerah di NTB ini belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Banyak indikator yang bisa diperlihatkan dalam SPM. Di antaranya pemenuhan hak-hak masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih, adanya tim percepatan penyerapan penyerapan anggaran (TPPA), terlapornya penggunaan keuangan sesuai ketentuan waktu dan sehat dan berapa indikator lainnya.

Demikian disampaikan Koordinator Lapangan Lembaga Pengkajian Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Muhammad Irwan saat acara penilaian SPM Award di kantor Bupati Lotim, Kamis (30/10).

LPPM Unibraw, kata Irwan yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB, lembaga Donor dari Australian Aid yakni Australian Indonesia Partnership For Decentralisation (AIPD).

Fakta lainnya yang menjadi sorotan tim SPM Award ini, sebagian besar daerah di NTB ini masih belum mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan utamanya ada pada aspek aset yang tidak kunjung beres.

Dilakukan penilaian dan akan diberikan penghargaan kepada daerah ini, lanjutnya, untuk memancing dan memberikan bimbingan mengatur tata pelaporan dan pelayanan pemerintahan yang sesuai dengan standar minimal.

SPM, jelasnya merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal. Sedangkan pelayanan dasar sedniri merupakan pelayanan publik yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan permerintahan. (rus)

Molor, Pemasangan Peralatan Pajak ’’Online’’ Giri Menang (Suara NTB) – Pemasangan peralatan pajak online pada 20 wajib pajak (WP) mencapai sekitar 90 persen, namun sesuai target pemasangan sejak dimulai pemasangan tuntas dalam waktu 30 hari (satu bulan). Artinya target waktu sedikit molor. Di sisi lain, dalam proses pemasangan kas register yang berbeda dengan WP, sehingga menjadi kendala.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar, Fauzan Husniadi mengaku kalau pemasangan peralatan hampir tuntas. ”Proses pemasangan hampir rampung 90 persen, namun yang menjadi kendala antara lain tidak semua WP yang dipasangkan itu sama kas registernya,” ujarnya, Kamis (30/10).

Ketidaksesuaian kas register ini sedikit menghambat, karena harus disesuaikan. Namun secara umum sistem pajak online mulai beroperasi. Ia menampik jika server pajak on-

(Suara NTB/dok)

Fauzan Husniadi

line mengalami gangguan, sehingga tak bisa berfungsi.

Dibandingkan di daerah lain, Pemkab Lobar mungkin lebih lancar, karena pemda langsung memasang kas register ke WP bersangkutannya. Pemasangan peralatan pajak online dimulai sejak bulan lalu. Pada pertengahan September baru realisasi sekitar 15 peralatan yang terpasang, hingga tanggal 30 Oktober belum tuntas 100 persen.

Pemasangan perangkat ini tidak sekadar ditempel saja, sehingga butuh waktu. Untuk server disiapkan dua unit, satu di antaranya dipasang di Kantor Dinas PPKD. Untuk tahap pertama, pemasangan perangkat terbatas 20 unit pada 20 WP terdiri dari restoran, hiburan dan hotel. Dari tiga ini, kebanyakan di restoran dan hiburan. Peralatan perekam data dipasang di masing-masing WP yang nantinya akan terkonek secara online dengan server di Kantor Dinas PPKD. Sistem ini, ujarnya, merupakan salah satu sistem untuk memenuhi kepatuhan WP terhadap pelaporan dan kepatuhan membayar pajak.

Tahap pertama ini merupakan masa percobaan, jika ini berhasil dan efektif, maka akan diupayakan ditambah tahun depan. Nantinya, WP akan membayar pajaknya melalui Bank NTB. (her)