Snt 01042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN

SUARA NTB

JUMAT, 1 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 25 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/why)

DIROBOHKAN – Pagar salah satu rumdis DPRD NTB yang ditempati ASN Pemprov NTB dirobohkan, Kamis (31/3). Langkah ini sebagai bagian dari upaya eksekusi PN Mataram terhadap lahan seluas 70 are yang telah berkekuatan hukum tetap milik I Gusti Putu Wati di Karang Kelok, Monjok Barat, Selaparang, Mataram.

Rumdis DPRD NTB Dieksekusi Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri Mataram mengeksekusi lahan ‘’kebon kopi’’ seluas 70 are di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram, Kamis (31/3) pagi. Pengosongan rumah dinas (Rumdis) DPRD NTB dan lahan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi milik I Gusti Putu Wati itu berlangsung kondusif. Meski salah satu penghuni rumah memelas meminta kelonggaran waktu untuk mengosongkan isi rumah dinas itu.

TO K O H

Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Panitera, Lalu Ihsan, SH, MH, menjelaskan bahwa eksekusi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3004 K/ Pdt/2012 tanggal 26 Juni 2014.

Menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 77/Pdt.G/2011/PN.Mtr tanggal 10 Januari 2012 juncto putusan

Pengadilan Tinggi Mataram nomor 47/PDT/2012/PT.MTR tanggal 22 Mei 2012. ‘’Mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh kuasa hukum para pemohon eksekusi tersebut,” jelasnya kepada warga sebelum dilaksanakan eksekusi yang didampingi oleh aparat satuan Sabhara Polres Mataram dan

anggota Polsek Mataram itu.

Amar putusan MA tersebut juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau jika berhalangan dapat diganti wakil yang sah dengan didampingi dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya, untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Siapkan Tim Pengacara Lakukan PK PENGADILAN Negeri (PN) Mataram tetap melakukan eksekusi terhadap sengketa lahan ‘’kebun kopi’’ di di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram, Kamis (31/3) pagi.

Meskipun sebelumnya Pemprov meminta supaya dilakukan penundaan sampai laporan dugaan pemalsuan dokumen yang telah dilaporkan mendapatkan penyelesaian hukum. Tapi permintaan tersebut diabaikan eksekutor.

Pemprov NTB telah menunjuk tim pengacara untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas

sengketa lahan tersebut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (31/3) siang kemarin mengatakan, Pemprov NTB tak bisa menghentikan eksekusi objek sengketa yang dilakukan PN Mataram.

Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi prosedur hukum. ‘’Eksekusi memang tidak bisa kita hentikan. Karena memang itu sudah prosedur hukum bahwa sudah ada keputusan inkracht. Tetapi upaya hukum tetap kita jalankan,” kata Iswandi.

Bersambung ke hal 15

Batalkan Proyek Kantor Gubernur Gempa 4,5 SR Guncang Mataram Tegur Kepala SKPD Malas Pemprov Pertimbangkan

PEMPROV NTB mengharapkan setiap kegiatan rapat paripurna yang diselenggarakan di DPRD NTB tepat waktu. Pasalnya, rapat paripurna sering molor berjam-jam dari waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, mengenai banyaknya pimpinan SKPD yang tidak menghadiri rapat paripurna, Rabu (30/3) lalu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH langsung menegur pimpinan SKPD bersangkutan.

“Sebenarnya Tuhan menciptakan alam ini dengan waktu yang tepat. Wal ashri (demi waktu),” kata Muhammad Nur ketika dikonfirmasi, Ka(Suara NTB/dok) mis (31/3) siang kemarin.

H. Muhammad Nur Sekda enggan menanggapi adanya anggapan banyaknya Pimpinan SKPD malas menghadiri rapat paripurna lantaran waktu yang sering molor.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gempa mengguncang Kota Mataram dan sekitarnya, Kamis (31/3) pukul 17.34 Wita kemarin. Dengan kekuatan mencapai 4,5 Skala Richter (SR), gempa yang terjadi bersamaan dengan hujan deras

disertai petir, mengagetkan warga. Beruntung gempa tidak berpotensi tsunami.

Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB, titik gempa terjadi pada lokasi 8.52 Lintang Selatan, 115.99 Bujur Timur.

Radius gempa lebih dekat dari Kota Mataram, yakni pada jarak 17 kilometer Barat Laut Mataram. ‘’Kedalaman gempa 12 kilometer,’’ jelas Kepala BMKG NTB Agus Riyanto.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Perceraian Picu Gizi Buruk KASUS perceraian di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi. Hampir tiap tahun kasus perceraian meningkat. Tahun 2015, angka perceraian di daerah ini sebanyak 508 kasus.

Perceraian ini dipicu pasangan menikah pada usia dini yang juga tinggi.

Hampir 50 persen pasangan di Lobar nikah di usia dini. Akibat pernikahan dini dan perceraian ini pun berantai pada anak hasil pernikahan pasangan tersebut.

Karena bercerai, maka anak ditinggalkan sehingga memicu mengalami gizi buruk. ‘’Pernikahan dini menyebabkan perceraian sehingga menyebabkan anak hasil pernikahan itu mengalami gizi buruk.

Karena ditinggal oleh orang tuanya,’’ ujar Plt Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid.

Bersambung ke hal 15 H.Fauzan Khalid

(Suara NTB/ist)

Anggaran untuk Program Strategis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membatalkan proyek pembangunan gedung empat lantai di Kompleks Kantor Gubernur senilai Rp 32 miliar lebih yang dianggarkan dalam APBD murni 2016. Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM pembatalan atau penundaan pembangunan gedung itu lantaran masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program prioritas. ‘’Penundaan ini semata-mata pemerintah beriktikad baik bahwa ada kebutuhan program pembangunan yang lebih besar dari ini. Sehingga kita menunda kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. Kita alihkan untuk pelaksanaan program strategis yang lainnya,” kata Yusron ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (31/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Yusron Hadi

Citra Satelit Gempa (Suara NTB/dok)

Jaringan Bisnis Turki – Lombok

Berharap KLU Jadi Contoh

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ari)

Bupati KLU, H.Najmul Akhyar (kiri) saat menerima kunjungan Redaksi Suara NTB dipimpin Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, kemarin.

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, mengakui keberadaan media massa penting dalam rangka ekspose potensi daerah di samping memberi kritik yang bersifat membangun. Terhadap kondisi KLU sendiri, bupati menyebut sejumlah visi dan misi yang akan dilakannya dalam 5 tahun ke depan. ‘’Sepulang dari Turki, kita di KLU diberi penghargaan oleh pemerintah Australia atas komitmen dan dukungan kepada Madrasah dalam mendukung sektor pendidikan di daerah. Dalam bidang pendidikan juga, kita akan memastikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan,’’ ujar Najmul Akhyar, ketika menerima kunjungan Redaksi Suara NTB yang dipimpin Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, Kamis (31/3) kemarin.

Menurut Najmul, pendidikan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu yang telah digagas adalah, program beasiswa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat KLU dari berbagai latar belakang ilmu, baik keguruan, kesehatan (dokter), hukum, pertanian maupun sosial, untuk melanjutkan karir studi.

“KLU masih kesulitan dengan SDM, sehingga kita pun memikirkan bagaimana supaya guru-guru bisa lanjut sekolah S2, S3 melalui LPDP. Alhamdulillah, beberapa dokter sudah mengajukan diri. Bagi saya dokter juga tidak soal, asalkan bisa dipastikan siapa penggantinya,’’ sambung bupati. Langkah seperti ini harus dilakukan Pemkab KLU, mengingat terbatasnya APBD. Selanjutnya di sektor ekonomi, KLU tengah merin-

tis pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa. Konsep ini dibangun agar desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Jika desa maju, maka kabupaten secara otomatis akan berkembang.

Korelasi dengan upaya itu, Pemerintah KLU mengintegrasikannya dengan penumbuhan wirausaha baru. Keberadaannya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Demikian juga soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Pemda KLU akan berupaya untuk memfungsikan Bumdes semaksimal mungkin. Salah satunya dengan mensuport dana secara optimal. Sehingga masyarakat di pedesaan untuk keperluan keuangannya cukup berusan dengan Bumdes. ‘’Tidak perlu ke bank.

Apalagi berurusan dengan rentenir.’’

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

Halaman 2

Takowasbang Sisir Bangunan Caplok Sempadan Sungai Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) mulai menyisir bangunan-bangunan yang memanfaatkan sempadan untuk perluasan tempat usaha. Seharusnya berdasarkan aturan, sempadan diperuntukkan sebagai ruang publik dan tak boleh digunakan sebagai tempat usaha. Namun banyak bangunan di Kota Mataram seperti ruko yang mencaplok sempadan untuk memperluas ruang usahanya yang seharusnya peruntukannya sebagai tempat parkir.

(Suara NTB/dok)

Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi menyampaikan kemar-

in pihaknya langsung mengerahkan para pengawas bangunan untuk turun ke lapangan menyisir dimana saja ada pelanggaran pemanfaatan sempadan tersebut mulai dari Sandubaya sampai Ampenan. Setelah data terkumpul terkait siapa pemilik bangunan beserta alamatnya, maka Pemkot Mataram akan

mengeluarkan surat teguran.

Namun jika teguran tak dihiraukan, maka bangunan tersebut akan dibongkar.

Teguran akan dilayangkan selama tiga kali dan dalam surat teguran tersebut pemilik bangunan diminta untuk membongkar sendiri bangunannya. “Setelah peneguran

dan pemanggilan pemilik bangunan dan tak juga dilaksanakan, maka akan ada upaya paksa pembongkaran,” tegas Junaidi, Kamis (31/3). Dalam pembongkaran tersebut, Junaidi menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih. “Kita tidak akan pilih kasih. Ini juga sekaligus sebagai permakluman kepada masyarakat kalau bangunannya belum sesuai dengan ketentuan supaya disesuaikan,” ujarnya.

Pemanfaatan sempadan sebagai tempat usaha adalah salah satu bentuk penyalahgunaan ruang publik dan termasuk pelanggaran. Sempadan merupakan salah satu per-

syaratan dalam pengurusan izin. “Saya sudah beri pengarahan kepada pengawas lapangan kita agar bisa benar-benar melakukan pendataan,” ujarnya. Berdasarkan aturan, sempadan diukur mulai dari as jalan sampai batas berdirinya bangunan atau dengan panjang 20 meter. “Itu untuk ruang publik karena di bangunan itu ada aktivitas masyarakat dan perlu lahan untuk parkir,” ujarnya.

Penertiban ini disampaikan Junaidi akan terus menerus dilaksanakan sehingga Kota Mataram terlihat rapi dari segi penataan bangunan. Dengan penertiban yang berkelanjutan ini diharapkan tidak ada lagi pel-

anggaran tata ruang. Penertiban ini nantinya tak hanya dilakukan oleh Dinas Takowasbang tapi bersama SKPD terkait dan juga akan melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan.

Junaidi mengungkapkan pihaknya rutin melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada warga yang bangunannya menyalahi aturan. Sayangnya teguran tersebut kerap dipandang sebelah mata dan tak dihiraukan. “Untuk itu kita akan tegas dengan menerapkan tindakan,” ujarnya. Jika ini terus dibiarkan, maka ke depan bahu jalan yang akan dimanfaatkan menjadi tempat parkir dan akan berdampak pada kemacetan. (ynt)

16 Eks Anggota Gafatar Dikembalikan ke Keluarga Kembangkan Keterampilan TERLETAK di daerah pesisir pantai, masyarakat di Kelurahan Bintaro bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kecenderuangan hasil tangkapan dijual secara konvensional. Padahal, peluang membuka usaha dengan mengolah hasil tangkapan ikan, sangat besar.

Peluang ini menurut Lurah Bintaro, Lalu Mukhsin belum dipikirkan oleh masyarakat. Faktor kualitas pendidikan dengan banyaknya angka putus sekolah dinilai bisa mempengaruhi. Sehingga diupayakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dari sektor informal. “Disana kan banyak putus sekolah, kita upayakan kembangkan keterampilan,” kata Mukhsin Kamis (31/3).

Pengembangan skill berupa pelatihan nantinya, akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Tiap tahun ujar Mukhsin, Disosnakertrans memiliki kegiatan pengembangan serta pemberian bantuan modal dan peralatan kepada masyarakat. “Nanti kita bersurat ke Dinas Sosial,” ujarnya.

Pengembangan keterampilan masyarakat, akunya, telah diusulkan dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat kelurahan hingga kota. Ada harapan, pemberdayaan masyarakat ini direalisasikan. Sebab, kuat hubungannya dengan peningkatan ekonomi serta mengubah pola masyarakat.

Selain program pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur jadi bagian disampaikan. Salah satunya, perbaikan drainase di lima lingkungan. Yakni, lingkungan Pondok Perasi, Telaga Mas, Dende Seleh, Bintaro Jaya dan Lingkungan Bugis.

Kondisi saluran di lima lingkungan tersebut, sudah cukup memprihatinkan. Terjadi penumpukan sedimentasi serta penyumbatan akibat sampah. “Dulu yang awalnya dalamnya satu meter, sekarang sudah 30 centimeter,” sebutnya.

Ini dikhawatirkan memicu genangan. Tak jarang, tingginya curah hujan mengakibatkan pemukiman warga tergenang.

Apakah usulan di MPBM ini terealisasi tiap tahun? Beberapa program sifatnya darurat, dieksekusi oleh Pemkot Mataram. Tetapi, program yang dinilai tidak mendesak dikerjakan tahun berikutnya.

Kondisi ini memang disesuaikan dengan anggaran di SKPD masing - masing.

Apa yang telah diusulkan tersebut, ke depan diharapkan, masyarakat bisa merasakan program yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram, sehingga perekonomian masyarakat bisa stabil. (cem)

(Suara NTB/ynt)

PERIKSA DATA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memeriksa data yang diserahkan lurah dan camat terkait jumlah pedagang miras tradisional atau tuak di sejumlah kecamatan termasuk juga kafe yang diindikasikan menjual miras tradisional, Kamis (31/3) siang.

Terbanyak di Cakranegara

Lurah Diminta Serahkan Data Penjual Tuak Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memberikan tenggat waktu untuk para lurah se-Kota Mataram menyerahkan data penjual tuak atau kafe tuak yang beroperasi di wilayah masing-masing sampai Kamis (31/3) pukul 12.00 Wita. Bagi lurah yang tak menyerahkan data, kinerjanya akan dievaluasi dan dijadikan sebagai catatan oleh Wakil Walikota. “Ini akan jadi variabel untuk mengukur sejauh mana kemampuan lurah dan daya pengaruhnya di tengah warganya,” jelasnya, Kamis (31/3).

Mohan mengatakan pihaknya telah memberikan waktu selama tiga hari bagi para lurah untuk melakukan pendataan.

“Kan mereka yang tahu kondisi wilayahnya, jangan-jangan

kafe yang khusus menjual miras tradisional atau tuak dan tuak yang dijual secara terbuka oleh warga.

Berdasarkan data yang diterima Wakil Walikota, jumlah penjual miras tradisional terbanyak di Kecamatan Cakranegara yaitu 78 orang dan kafe yang menjual miras tradisional ini sebanyak 10 yang tersebar di beberapa kelurahan. Sementara itu di Kecamatan Selaparang sebanyak 47 orang dan paling banyak di Kelurahan Mataram Barat, menyusul Kecamatan Mataram sebanyak 45 pedagang, Kecamatan Ampenan sebanyak 20 pedagang khususnya di Kelurahan Dayan Peken, serta Kecamatan Sekarbela ada dua kafe yang diindikasikan menjual miras tradisional. (ynt)

tauan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Paling penting menurutnya, masyarakat mau menerima sehingga diharapkan bisa terjadi interaksi sosial seperti biasanya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengaku, sudah menerima pemulangan 16 eks anggota Gafatar dari Kalimantan Timur ke keluarga mereka, setelah seminggu mendapatkan pembinaan.

“Tadi kita diundang untuk menerima pemulangan setelah dibina di provinsi,” kata Indra.

Berdasarkan informasi kata Indra, jumlah eks Gafatar asal Kota Mataram akan bertambah. Sebab, ada beberapa warga belum dipulangkan dari Kalimantan Timur, karena dalam kondisi hamil. Diharapkan, masyarakat menerima kepulangan eks anggota Gafatar ini, sehingga bisa kembali berbaur dengan masyarakat sekitar.

Apakah akan dilakukan pemantauan serta pendampingan terhadap korban? Indra mengatakan, pembinaan rohani serta trauma akan dilakukan dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIPULANGKAN - Eks anggota Gafatar asal Kota Mataram yang akan dipulangkan ke keluarga mereka.

Wawali Anggap Khalid Kurang Inovatif

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa tahun, target retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram tak pernah mencapai target. Dalam rangka memaksimalkan capaian retribusi parkir ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Kepala Dishubkominfo, H. Khalid untuk lebih inovatif dalam merancang berbagai program untuk memaksimalkan potensi parkir ini.

Mohan menyampaikan seharusnya retribusi parkir ini bisa menjadi primadona di Kota Mataram. Namun sayangnya tak pernah bisa dimaksimalkan. “Ini sudah beberapa kepala dinas dan sama saja belum

Optimis Janji Wawali

secara optimal sesuai harapan kita soal retribusi parkir ini.

Makanya saya katakan supaya kepala dinas coba untuk lebih berinovasi, bisa memperkuat sistem pengelolaan retribusi parkir,” jelasnya, Kamis (31/3).

Dengan adanya rencananya beberapa titik parkir yang akan dikelola menjadi pajak parkir oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, Mohan mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan bagi Dishubkominfo agar target retribusi di tahun ini bisa tercapai. Seperti diketahui, target retribusi tahun ini meningkat dari Rp 1,5 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 1,7 miliar.

Wakil Walikota menyarankan agar Dishubkominfo tak

hanya mengelola titik-titik parkir yang sudah ada. Namun lebih kreatif bagaimana mengelola titik-titik parkir yang belum terdata atau tidak bertuan. “Kita minta mereka lebih kreatif dan ada terobosan dan bisa menangani titik-titik parkir yang tidak bertuan. Ini potensinya cukup besar kalau dimaksimalkan,” terangnya.

Selain itu, titik-titik parkir yang dikelola oleh masyarakat atau warga juga bisa diambil alih oleh Dishubkominfo.

Parkir-parkir liar juga bisa dijadikan potensi titik parkir yang baru. Mohan menegaskan bahwa Kepala Dishubkominfo juga tak boleh kalah dengan para preman yang diduga menguasai banyak titik parkir di

Eks RSUD NTB Lebih Cantik Jadi RTH

(Suara NTB/fit)

JANJI Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan membenahi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram dalam setahun, diapresiasi positif oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt. Ini, menurutnya, merupakan terobosan yang sangat positif. ‘’Saya pikir ketika pak Wakil Walikota berjanji, itu tidak main-main dan pasti akan dilaksanakan,’’ ujar Wiska kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (31/3) kemarin.

Terkait dengan penertiban, Wiska berharap Pemkot Mataram segera action membenahi bangunan-bangunan yang melanggar RTRW. Wiska mengaku sangat optimis dengan janji orang nomor dua di Mataram itu. ‘’Kami sebagai wakil rakyat, ketika pimpinan berjanji, itu pasti kita akan pegang,’’ katanya. Meskipun Wakil Walikota sendiri meragukan Perda Lahan Abadi yang sejatinya juga berkaitan dengan RTRW. ‘’Kalau lahan abadi itu berbeda. Kalau pelanggaran tata ruang, bagaimana bangunan yang melanggar tata ruang, itu diterbitkan. Sedangkan terkait lahan abadi, sah-sah saja keraguan dari Wakil Walikota. Tapi perlu diingat bahwa amanat undang undang, bahwa lahan pertanian berkelanjutan harus dilaksanakan. Tugas pemerintah daerah bagaimana menindaklanjuti itu itu,’’ terang Ketua Fraksi PDIP ini.

Wiska yakin Wakil Walikota sudah memiliki pertimbangan tersendiri bagaimana melaksanakan janji tersebut. Yang jelas, ketika pimpinan menginginkan penertiban, maka bawahan sudah harus menyiapkan langkah-langkah strategis. ‘’Kerja yang kita harapkan seperti itu. Jangan sampai ketika pimpinan sudah tegas seperti itu, kemudian bawahannya melempem,’’ imbuhnya.

Apalagi Wakil Walikota mengakui ada kecenderungan, lemahnya koordinasi antar SKPD. Dinas PU dan Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) diharapkan segera bertindak.

Penertiban yang dijanjikan Wakil Walikota adalah penertiban tanpa pandang bulu. Ini artinya, bangunan kecil maupun besar, sepanjang melanggar aturan, harus ditertibkan.

Sebab selama ini ada kesan kalau Pemkot Mataram hanya berani menertibkan PKL. Bagaimana pola penertiban, itu menjadi ranah eksekutif. ‘’Kita hanya bisa mendorong dan mengawasi,’’ cetusnya. Komisi III, kata Wiska akan memantau progres dari janji membenahi RTRW Kota Mataram. (fit)

mereka tidak tahu ada yang jual tuak atau ndak,” cetusnya.

Ia mengatakan tidak akan menerima data yang diserahkan di luar batas waktu yang telah ditentukan. “Setidaknya sudah ada catatan bahwa mereka telah mencoba merespons masalah ini. Makanya saya kasih deadline sampai jam 12 dan sudah harus ada di meja saya. Kalau lewat saya tidak akan terima,” tegasnya.

Data yang diminta Mohan juga harus lengkap mulai dari nama warga yang menjual tuak, alamat atau lokasinya dimana, dan skalanya besar, sedang, atau kecil. Pentingnya data yang lengkap dan akurat ini sebagai dasar pihaknya dalam mengambil kebijakan.

Karena Pemkot Mataram berencana untuk menertibkan

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 eks anggota Gafatar asal Kota Mataram, dikembalikan ke keluarga mereka. Pengembalian ini secara simbolis diterima oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan didampingi Kepala Bakesbangpol, Camat Ampenan dan Camat Selaparang serta pihak kelurahan.

Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerjaan Migran Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Ari Yuliani Farouk, MM menjelaskan, pemulangan 64 orang eks anggota Gafatar, setelah mendapatkan kepastian dari pihak keluarga dan masyarakat setempat, bahwa ada jaminan masyarakat mau menerima. Sehingga, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

“Hari ini sudah ada yang kita pulangkan ke rumah mereka,” kata Ari, Kamis (31/3).

Sebanyak 16 eks anggota Gafatar berasal dari Kelurahan Monjok, Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan. Mereka telah dikembalikan ke keluarga dan diterima secara simbolis oleh Asisten I Setda Kota Mataram.

Setelah pemulangan ini lanjut Ari, pembinaan serta peman-

Mataram (Suara NTB) Eks RSUD NTB rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan perkantoran beberapa instansi lingkup Pemprov NTB. Sejak lama, Pemkot Mataram juga mengusulkan agar lahan tersebut dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Jika dilihat dari aspek tata kota, eks RSUD NTB akan lebih cantik jika dijadikan RTH atau taman.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi, Kamis (31/3).

“Provinsi kan kantornya juga di Kota Mataram, saya rasa kalau mau indah itu kita jadikan taman,” ujarnya. Taman tersebut nantinya dapat dijadikan tempat rekreasi dan melakukan berbagai kegiatan oleh warga Kota Mataram.

“Jadi di situ nanti akan ramai, malam-malam kita juga bisa main ke sana dan bisa disediakan berbagai atraksi. Akan lebih indah kalau itu dijadikan RTH. Pandangan kita seperti itu dari Pemkot Mataram,” terangnya.

Junaidi mengatakan saat ini kota-kota besar yang memiliki keter-

(Suara NTB/ynt)

LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR - Eks RSUP NTB di Jalan Pejanggik ini rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan kantor beberapa instansi lingkup Pemprov NTB. batasan lahan pun selalu menyiapkan taman di tengah kota atau square. “Seperti di kota-kota yang sudah teratur, misalnya Singapura walaupun kota besar tetap mempertahankan semacam square atau taman,” cetusnya.

Dengan pertumbuhan kawasan perkotaan saat ini disertai dengan tingginya pertumbuhan penduduk, Junaidi mengatakan RTH semakin diperlukan sebagai tempat yang bisa dimanfaatkan warga untuk rekreasi. “Kita di satu sisi hidup di kota yang tingkat kepadatan penduduknya dan aktivitas perekonomian begitu tinggi.

Dan kita butuh tempat-tempat untuk bersantai, tempat-tempat rekreasi keluarga, dan tempat

anak-anak kita bermain. Itu yang kita butuhkan,” jelasnya.

Namun meski demikian Pemkot Mataram tak bisa berbuat banyak karena yang memiliki lahan adalah Pemprov NTB. Masing-masing pihak disampaikan Junaidi memiliki kepentingan terkait pemanfaatan eks RSUD NTB tersebut. “Tapi semestinya yang jadi pertimbangan utama adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Kita kebetulan yang bertanggung jawab terhadap kota ini, termasuk provinsi juga kan tempatnya di Kota Mataram, akan lebih cantik kalau itu bisa kita jadikan sebagai taman,” tandasnya. (ynt)

Kota Mataram. “Jangan kalah sama preman. Ini kan lembaga resmi, punya instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menekan,” cetusnya.

UPTD Perparkiran yang berada di bawah Dishubkominfo juga diminta Mohan agar lebih diberdayakan. Di samping itu juga dilakukan upaya optimalisasi penguatan kapasitas kelembaga-

annya. Terkait usulan dari Anggota DPRD Kota Mataram agar dibentuk badan khusus yang mengelola parkir, Mohan mengatakan akan mengkaji dan mempertimbangkannya. “Kalau melihat kebutuhannya tentang tata kelola retribusi parkir ini saya kira perlu kita pertimbangkan usulan itu,” demikian Mohan Roliskana. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

TIDAK hanya BBM yang turun harga, tarif listrik bulan April 2016 bagi 12 golongan tarif yang sudah mengikuti mekanisme tariff adjustment kembali mengalami penurunan.

Penurunan tarif listrik berkisar antara Rp 8 hingga Rp 12 per kWh (kilo Watt hour).

Menurut Manager Senior Public Relation PLN Pusat, Agung Murdifi, penurunan ini dipengaruhi oleh tiga variabel besaran ekonomi makro. Yakni stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (US$), harga minyak bumi mentah (ICP), dan juga relatif rendahnya inflasi bulanan. Besaran variabel yang mempengaruhi perubahan tarif April 2016 adalah sebagai berikut. Nilai kurs rupiah Januari 2016 sebesar Rp 13.889/US$ turun menjadi Rp 13.516/ US$ pada Februari 2016.

Harga minyak bumi mentah (ICP) Januari 2016 sebesar 27,49 US$/barrel naik menjadi 28,29 US$/barrel pada Februari 2016. Dan penurunan inflasi pada Februari 2016 sebesar -0,09 persen dari Januari 2016 sebesar 0,51 persen.

“Sehingga besaran tarif April 2016 dilakukan penyesuaian,” kata Agung, Kamis (31/3).

Diterangkan, tarif listrik konsumen Tegangan Rendah (TR) turun Rp 12. Dari 1.355/kWh pada Maret 2016, menjadi Rp 1.343/kWh pada April 2016. Pelangggan golongan tarif ini meliputi, rumah tangga kecil (R1/1300 VA & R1/2200 VA), rumah tangga sedang (R2/3500-5500 VA), rumah tangga besar (R3/6600 VA ke atas). Selanjutnya bisnis menengah (B2/6600 VA-200 kVA), pemerintah sedang (P1/6600 VA-200 kVA) dan Penerangan Jalan (P3).

Tarif listrik konsumen Tegangan Menengah (TM), juga turun Rp 9. Dari Rp 1.042/kWh pada Maret 2016 menjadi Rp 1.033/kWh pada April 2016. Pelanggan golongan tarif ini, jelas Agung, di antaranya bisnis besar (B3/di atas 200 kVA), industri menengah (I3/di atas 200 kVA), dan pemerintah besar (P2/ di atas 200 kVA).

Tarif listrik konsumen Tegangan Tinggi (TT) juga turun sebesar Rp 8. Dari Rp 933/kWh pada Maret 2016 menjadi Rp 925/kWh pada April 2016. Pelanggan golongan tarif ini adalah Industri skala besar (I4/di atas 30 MVA). “Penurunan tarif pada April 2016 dapat dimanfaatkan konsumen, khususnya industri untuk meningkatkan daya saing produksinya,” demikian disampaikannya. (bul)

LENGANG - Suasana LEM di siang hari, lengang, Kamis (31/3).

Berjualan di Mal Tak Sesuai Ekspektasi Mataram (Suara NTB) Jangan beranggapan jualan di mal, meskipun sekelas Lombok Epicentrum Mall (LEM), pengusaha akan mendapat keuntungan besar, atau setiap usaha akan dibanjiri pelanggan. Dengan keadaan sekarang, harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan.

Bagi sebagaian pengusaha penyewa outlet di mal yang ditemui Suara NTB, Kamis (31/3), menilai pertumbuhan ekonomi NTB yang begitu tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia pada triwulan III 2015, belum ada efek besar yang dirasakan. Beberapa di antaranya pengusaha di mal, justru sudah mengambil ancangancang untuk berhenti jualan. Sebab biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatannya.

Kamila, salah satu suplier konveksi dan seprai yang mengambil satu gerai di lantai dasar sebelah barat LEM selama di mal itu justru lebih sering minus. Namun kerugian sejak beberapa bulan ada di LEM, bisa ditutupi dengan subsidi silang dari toko pakaian Kamila yang ada di Bertais, Mataram.

“Kita selalu minus, makanya bos bilang lihat dulu. Tidak menutup kemungkinan lebih baik tidak jualan,” kata Sisilia, salah satu pengelola Kamila. Termasuk dia, ada dua rekannya lagi yang setiap hari menjadi penjaga outlet di Kamila. Ramainya berbelanja hanya sesaat menurutnya, ketika

mal tersebut baru dibuka. Dan ketika jelang akhir tahun kemarin. Setelah itu, selalu minus pendapatannya.

Dalam sebulan, untuk sewa gerai, cash service, bersih sampah dan kaca oleh cleaning service, wajib dikeluarkan Rp 5 juta. Belum lagi biaya listrik dalam sebulan sebesar Rp 1,3 juta rata-rata. Sementara penjualannya, selalu di bawah Rp 10 juta. Itu persoalan berat katanya, padahal, barang yang dijual adalah brand dalam dan luar negeri, dengan kualitas yang siap dijamin.

Bahkan untuk memancing pembeli, Kamila memberlakukan diskon hingga 70 persen, minimal 50 persen kapanpun, hingga promosi dengan memanfaatkan IT dan jejaring sosial. Namun tetap saja tak mampu mendongkrak pendapatan bulan-

an. Senada yang disampaikan Very, supervisor salah satu outlet penjualan pakaian remaja di di sebelah escalator lantai II LEM. Outletnya tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan membuka cabang hanya satu di LEM. Sayangnya, harapan penjualan tidak sesuai ekspektasi, dibanding dengan outlet-outlet lainnya yang tersebar di berbagai provinsi.

“Kita kan ada sistem, bisa saling memantau penjualan dengan seluruh outlet di Indonesia, ada seratusan outlet. Bali misalnya, jauh nilai penjualan bulanannya dibandingkan dengan kita di sini,” kata Very kepada media ini.

Pengunjung mal memang ramai, namun tidak sebanding dengan transaksinya, khusus untuk kebutuhan sekunder. Belanja tetap ada menurutnya, itu pun rata-rata yang belanja di tempatnya wisatawan yang kebetulan berkunjung, atau wisatawan domestik dari Pulau Jawa. Ramai belanja hanya saat tahun baru, setelah itu penjualanpun minim.

“Makanya saya juga heran, katanya orang-orang sini kaya, tapi yang belanja bisa dilihat seperti ini,” demikian Very. Perusahaannyapun masih wait and see, terhadap potensi belanja masyarakat di Kota Mataram.

Berbeda halnya dengan usaha kuliner, Akmal, salah satu pelayan Es Teler 77 di LEM menyebut penjualan sehari ditargetkan rata-rata Rp 7 juta/hari. Target tersebut biasanya terlampaui hanya pada akhir pekan. Namun pada hari-hari biasa, relatif pendapatan berkisar sesuai target. Pada waktu tertentu pendapatan harian bisa 50 persen dari target. Di situlah perusahaan menurutnya menggenjot promosi.

Namun disebutkan tak ada yang menonjol pergerakan ekonomi masyarakat. “Ramainya hanya saat kami baru buka, itu sampai kami malah lembur. Sekarang tetap ramai, tapi sesuai target saja,” kata Akmal. (bul)

Pengangguran Terdidik di Mataram Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) Jumlah angkatan kerja tiap tahun di NTB dan Kota Mataram khususnya terus bertambah. Setiap tahun banyak Perguruan Tinggi Negeri dan swasta mewisuda mahasiwa mereka, namun hal itu tidak sejalan dengan daya tampung lapangan kerja. Dampaknya, pengangguran terdidik bertambah.

Data dihimpun Suara NTB, jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2015 mencapai 2. 410.9797 orang. Ini terjadi penambahan sekitar 189.169 orang jika dibandingkan dengan angkatan kerja Agustus 2014 lalu yang berjumlah 2. 221. 810 orang.

Penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sekitar 1.306.134 orang atau 57,02 persen. Penduduk bekerja berpendididkan tinggi hanya sekitar 193.617 orang mencakup 36.853 orang atau 1,61 persen pendidikan diploma dan 6,84 persen atau 156.764 orang berpendidikan S1.

Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2015 lalu, dengan kualifikasi pendidikan menengah kejuruan (SMK) menduduki posisi tertinggi yaitu 16,89 persen disusul TPT Diploma 15,15 persen, sedangkan paling rendah tingkat pendidikan SD hanya 2,98 persen.

Khusus di Kota Mataram dari data Februari 2015, dari jumlah penduduk usia kerja 324.885 yang bekerja hanya 189.308 orang. Pengangguran 9.530 orang. Sementara, total angkatan kerja hanya 198.838, bu-

kan angkatan kerja 126.047 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 61,20 persen. Dan, tingkat pengangguran terbuka 4,79 persen.

Pengangguran terbuka ini didominasi oleh tamatan SMK, Diploma dan perguruan tinggi.

Banyak pengangguran terdidik menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (31/3), karena pola pikir masyarakat hanya berorientasi menjadi pegawai negeri sipil. Sementara, sangat kecil keinginan bekerja di sektor swasta maupun membuka lapangan pekerjan sendiri.

Khalik mencontohkan, rekrutmen pegawai honor di RSUD Kota Mataram, pelamar mencapai tiga ribu. Sedangkan sektor swasta hanya ratusan orang. Artinya, minat masyarakat masih tinggi menjadi PNS. “Pola pikir masyarakat kita ini yang masih ingin jadi PNS, TNI dan Polri. Padahal, sektor swasta masih ada,” terangnya.

Ia mengklaim jumlah pengangguran di Mataram turun 0,8 persen di tahun 2015, sehingga menjadi 8.930 jiwa. Penurunan ini diakui relatif kecil dibandingkan jumlah investasi yang masuk di Mataram. Perusahaan ujarnya, hanya menyerap 57 persen penduduk Kota Mataram.

Memang jadi persoalan kata Khalik, lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi terus bertambah tiap tahun. Ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan.

(Suara NTB/cem)

Tarif Listrik Diturunkan

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

“Memang masih jadi kendala itu soal lapangan pekerjaan. Sedangkan, jumlah tenaga kerja terus bertambah,” akunya.

Antisipasi dilakukan Disosnakertrans, memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja. Di tahun 2015 sebutnya, 455 tenaga kerja mandiri diberikan pelatihan dan bantuan peralatan. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan alokasi anggaran atau APBD, khusus pengembangan keterampilan masih minim atau hanya Rp 300 juta. Justru ini terbantu dari bantuan pemerintah pusat mencapai Rp 1,8 miliar.

Sebenarnya kata Khalik, tantangan paling berat menuntaskan pengangguran di Mataram yakni kemauan masyarakat bekerja pada sektor swasta masih lemah. Investasi tiap tahun bertambah, tapi tak dimanfaatkan dengan baik.

“Tantangannya pada kem a u a n masyarakat itu sendiri,” cetusnya.

Disisi lain, perguruan tinggi juga diharapkan memiliki peran dalam membentuk karakter mahasiswa.

Tidak hanya mewisuda tapi memberikan pengetahuan wirausaha.

Sehingga paling efektif kata mantan Camat Cakranegara ini, masyarakat membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Sehingga, memberikan peluang kerja bagi orang lain. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dikes Lotim Bentuk Jejaring Kerja PTM Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membentuk Jejaring Kerja Penyakit Tidak Menular (PTM).

Jejaring ini terdiri dari pihak-pihak terkait dengan surveilans faktor risiko, registrasi penyakit dan kematian yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan dan strategi surveilans dalam pencegahan dan penanggulangan PTM secara maksimal.

KEPALA Dikes Lotim, drg.

H. Asrul Sani melalui Sekretaris Dikes, drg. Made Pradnya dalam pertemuan dengan tim Jejaring Kerja PTM di Aula Palang Merah Indonesia (PMI) di Selong, Kamis (31/3), menjelaskan, penanggulangan PTM ini akan menjadi salah satu program prioritas Dikes Lotim.

Selama ini, penanganan

(Suara NTB/rus)

PESERTA - Peserta pertemuan jejaring Kerja PTM di Aula PMI Lotim, Kamis (31/3). terkesan fokus pada penyakit menular. Sementara masalah PTM terkesan terlupakan.

Padahal, PTM ini merupakan silent killer, yakni penyakit yang membunuh secara diamdiam. “Kita sering dengar kabar tetangga yang meninggal mendadak, padahal kemarin kita ketemu. Hal ini dikarenakan penyakit serangan jantung,” tuturnya.

Data Dikes Lotim menye-

Bentuk FTKP KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) membentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FKTP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016. Pembentukan FKTP itu dimaksudkan salah satunya mewujudkan tata kelola destinasi wisata terkemuka di Asia tahun 2020 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, ST, MT, mengutarakan, pariwisata dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat perhatian khusus dari semua pihak. sektor pariwisata ini akan terus berkembang. Namun, fakta di Lotim diakui belum ditemukan satu titik pola pengembangan pariwisata.

Pemkab Lotim, katanya, tidak mampu mengelola sendiri.

Hal ini terlihat dari perspektif penganggaran. Di mana, wakil rakyat diketahui cukup kencang menyuarakan agar sektor pariwisata ini menjadi program strategis daerah.

Menurutnya, potensi wisata di Lotim sangat besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Namun, minimnya dukungan anggaran tidak bisa dibandingkan dengan potensi yang ada. Selain persoalan anggaran, juga diperlukan adanya kelembagaan.

Dicontohkannya, Sembalun sebagai salah satu destinasi wisata di Lotim. Keberadaan destinasi wisata Sembalun diakui belum memberikan sumbangan apapun bagi daerah.

Sementara pembangunan kawasan wisata di luar daerah, seperti Gunung Kidul banyak dikunjungi wisatawan, sehingga perlu diterapkan di Lotim. ‘’Besarnya atensi Pemerintah Provinsi NTB perlu ditangkap sebagai peluang,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan Fasilitator Destination Management Organization (DMO) Rinjani, Junaidi Sagir. Menurutnya, dalam pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh Disbudpar sebagai leading sektor.

Melalui FTKP ini diharapkan bisa terbangun komitmen bersama seluruh stakeholders terkait dalam bidang pariwisata dalam pembangunan pariwisata Lotim. DMO, ujar Junaidi, terbentuk dalam rangka melakukan capacity building dalam pembangunan sektor pariwisata.

Apalagi, orang-orang yang berada di sekitar destinasi wisata sejauh ini terkesan menjadi penonton. Investor sebagian besar dari luar dan membawa uang itu keluar. Hal ini tidak diinginkan terjadi lagi. ‘’Masyarakat sekitar objek wisata tidak boleh hanya berdiam diri menyaksikan uang keluar,’’ sarannya. (rus) Achmad Dewanto Hadi

butkan, jenis PTM yang paling banyak ditemukan antara lain hipertensi atau serangan darah tinggi. Pada tahun 2013 lalu jumlah kasus ditemukan sebanyak 23.047. Tahun 2014 melonjak tajam menjadi 51.936 kasus. Sedangkan tahun 2015 ditemukan sebanyak 29.285 kasus.

Berikutnya PTM gagal jantung, pada dua tahun terakhir trennya meningkat dari 2.651

Marak, Nikah Dini di NTB Selong (Suara NTB) – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, dr. Surya Candra Surapaty, M.PH, Ph.D, menegaskan jika sampai saat ini NTB masih dihantui dengan masyarakat yang kerap melakukan pernikahan dini (merariq kodeq). ‘’Fenomena itu, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masih maraknya masyarakat NTB yang melakukan pernikahan di usia 19 tahun ke bawah,’’ ujarnya pada acara Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Berbasis Agama dalam Rangka Deklarasi Tokoh Agama Islam dalam Mendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Selong, Kamis (31/3).

Dengan kondisi masih maraknya masyarakat NTB yang melakukan pernikahan ini, tentu kondisi itu akan sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang saat ini berada di urutan ketiga paling bawah dari 34 provinsi di Indonesia. Pasalnya, pernikahan dini sangat cenderung membentuk keluarga yang tidak disiapkan secara optimal, baik dari segi mental, fisik dan lainnya.

“Tantangan terbesar di NTB yakni tantangan untuk melawan masih maraknya pernikahan dini di NTB,” sebutnya.

Sementara, Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makrifuddin, menegaskan melalui program KKBPK ini diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah bersama tokoh agama dalam menjauhkan masyarakat dan generasi muda dari pergaulan bebas.

Termasuk, penyebaran HIV/AIDS, narkoba dan sejumlah hal-hal negatif yang bisa merusak generasi penerus bangsa. “Bersama bapak tuan guru, program KKBPK ini akan bisa sukses dalam penyamaan persepsi untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan keluarga,” ungkapnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi, mengharapkan masyarakat yang masih menginjak usia 19 tahun ke bawah menjauhi pernikahan dini. (yon)

kasus pada tahun 2014 menjadi 3.249 kasus. Penyakit Diabetes Melitus pada tahun 2014 ditemukan 15.025 kasus turun menjadi 10.662 kasus.

Penyakit Asma Bronkiale, ditemukan 11.673 tahun 2013 meningkat menjadi 31.169 kasus tahun 2014. Tren menurun pada tahun 2015 menjadi 11.911 kasus. Penyakit Rheumtoid Artritis ditemukan kasusnya juga mencapai bela-

san ribu. Tahun 2013 sebanyak 12.993 kasus, meningkat tajam dari tahun 2014 menjadi 18.575. Dan menurun menjadi 11.392 kasus tahun 2015.

Melihat PTM secara kuantitatif, maka penyakit ini merupakan momok bagi masyarakat. Fakta juga menyebutkan, PTM jauh lebih mematikan dibandingkan penyakit menular.

Kondisi PTM ini banyak terlihat, karena faktor usia.

Semakin tua makin banyak PTM. Untuk melakukan pencegahan disarankan untuk memperbaiki pola hidup, yakni atur pola makan dan teratur berolahraga.

Masalah kecelakaan lalu lintas pun masuk kategori PTM. Khusus lakalantas yang diketahui banyak menimbulkan kematian, karena masih rendahnya tingkat kesadaran berlalu lintas. ‘’Rambu-rambu lalu lintas kerap dilanggar,’’ ungkapnya.

Kepala Bidang P2PL, dr.

Kurnia Akmal memaparkan, dalam penanggulangan PTM, Dikes tidak bisa sendiri diper-

lukan sinergisitas dari seluruh stakeholder terkait. Jejaring kerja PTM dibangun dengan maksud melibatkan berbagai sektor untuk bekerjasama. Kerjasama dibangun berdasarkan asas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-masing.

Ada unsur pemerintah, unsur di institusi pendidikan, termasuk media massa. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan secara efisien dan terintegrasi dengan mengoptimalkan sumberdaya yang sudah ada serta mengupayakan penyempurnaan sistem surveilans secara bertahap.

Institusi pendidikan di-

harap bisa menyusun kurikulum pendidikan budi pekerti dan kesehatan secara terpadu. Termasuk menekankan kepada para siswa tentang pentingnya penerapan perilaku sehat dan budaya malu untuk mencelakakan dan membahayakan orang lain. Seperti merokok. Sedangkan media massa antara lain memiliki peran membentuk opini publik tentang perlunya pencegahan dan penanggulangan PTM. (rus/*)

Made Pradnya

Realisasi APBD 2016

Sekda Klaim Tidak Ada Masalah

Tanjung (Suara NTB) Eksekusi APBD 2016 Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih tertatih-tatih.

Sampai akhir triwulan l -2016, Bagian Pembangunan Setda KLU, menyebutkan realisasi APBD di bawah 10 persen.

“Serapan anggaran sampai dengan Maret sebesar 5,34 persen. Kondisi serapan ini hampir sama dengan tahun lalu, jadi tidak ada masalah,” aku Kabag Pembangunan Setda KLU, Faisol, saat mendampingi Sekda Drs. Suardi, MH, Kamis (31/3).

Terhadap serapan anggaran yang dituding nihil oleh DPRD KLU, Sekda menanggapi datar.

Meski diakuinya pelaksanaan anggaran khusus fisik tidak agresif, namun pada periode triwulan ll bisa dipercepat.

“Kita sudah minta ke Dispenda, mana evaluasi provinsi yang memang dilarang supaya diperbaiki di APBD P. Yang tidak dilarang, itu ditindaklanjuti,” kata Sekda.

Dijelaskannya, terdapat 3 item yang menjadi catatan khusus Pemprov dalam evaluasinya. Di antaranya, belanja pegawai menyangkut tenaga

kontrak, belanja pegawai teknis di SKPD seperti RSUD, Dikes, Dispar, Dispenda, Dishub, KPPT, Perpusda, Pol PP dan BPMD. Menurut Pemprov, beban belanja dimaksud belum realistis. Sedangkan poin ketiga, menyangkut penyusunan laporan LAKIP pada Inspektorat KLU. “SKPD hanya menjabarkan secara umum, sedangkan Pemprov meminta ada rincian anggaran sesuai peruntukan,” imbuhnya.

Di luar ketiga item tersebut, Suardi mengklaim eksekusi anggarannya tidak ada masalah. Untuk itu pula, Dispenda diminta untuk mempercepat. Sebagaimana Bupati KLU, juga sudah menerbitkan surat edaran kepada para Kepala SKPD. Melalui surat No. 910/96/bup/2016, serapan anggaran agar dipercepat untuk mendorong perekonomian dan pembangunan di masyarakat.

Sementara, kondisi dimana sejumlah SKPD melaksanakan program visi misi bupati dan wakil bupati di masa 99 hari kerja ini, diketahui banyak yang berutang.

Hal inipun menjadi atensi Sekda. Ia tidak menginginkan, SKPD menggali lubang di tengah keberadaan anggaran yang dapat digunakan.

“Itu tugas DPPKAD, kenapa tidak bisa bayar (hingga SKPD harus ngutang). Sebenarnya pencairannya tidak ada masalah, yang tidak boleh kan hanya hasil evaluasi yang 3 itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., yang dikonfirmasi menegaskan akan segera memanggil pihakpihak yang berkaitan dengan anggaran. Ia akan menanyakan, apa penyebabnya, sehingga anggaran tidak terealisasi hingga saat ini.

(Suara NTB/ari)

H. Suardi “Kita akan panggil Sekda, Dispenda dan pihak terkait.

Karena ini adalah anggaran rutin, jadi harusnya tiap bulan bisa cair,” ujar Najmul.

Hingga kini, bupati belum dilaporkan oleh pejabat terkait mengenai realisasi anggaran.

Namun informasi sepihak dari provinsi, disebutkan evaluasi APBD KLU oleh Pemprov NTB sudah tuntas. (ari)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Pelayanan Akta Kelahiran Disambut Antusias, Wabup Optimis Capai Target Praya (Suara NTB) Pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling di kecamatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) awal pekan ini disambut antusiasme tinggi dari masyarakat.

Terbukti, masyarakat yang mengajukan pembuatan akta kelahiran melebihi target

awal. Melihat kondisi tersebut, Pemkab Loteng pun mengaku optimis target pemenuhan akta kelahiran yang telah dicanangkan pemerintah pusat bagi Loteng tahun ini bisa tercapai.

“Mengingat antusias warga yang begitu tinggi dalam pembuatan akta kelahiran pada pelayanan akta keliling ini, sedikit tidak dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan target pemenuhan akta kelahiran sebanyak 85 persen pada tahun 2016 ini,” ujar Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, terk a i t p e m buatan a k t a kelahiran keH.M. Darwis

liling, Kamis (31/3).

Awalnya Pemkab Loteng pesimis bisa memenuhi target pemenuhan akta kelahiran bagi penduduk berusia 0 sampai 18 tahun. Namun dengan kondisi yang ada kini, optimisme kembali muncul. Bahkan kalau antusiasme masyarakat tetap terjaga, target 92 persen pada tahun 2017, akan jauh lebih mudah untuk dicapai.

Pathul menjelaskan, percepatan pelayanan pembuatan akta kelahiran menjadi fokus perhatian utama pihaknya saat ini. Dan, menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari kerja yang dicanangkan pemerintahan SuhailiPathul kali ini. Sehingga bagaimana pun caranya, program harus bisa diwujudkan.

Atas capaian ini, wabup secara khusus memberikan apresiasi sekaligus ucapan rasa terima kasih kepada Disdukcapil dan Kecamatan Pu-

Jadwal Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Keliling

jut, karena telah menunjukkan pelayanan yang maksimal.

Mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini pun berharap, sukses pelayanan cepat yang diberikan Disdukcapil yang berkoordinasi dengan Kecamatan Pujut bisa diikuti kecamatan yang lain ketika

mendapatkan giliran untuk pelayanan keliling gratis pembuatan akta kelahiran.

“Saya berharap sukses Kecamatan Pujut pada giliran pertama pelayanan keliling gratis ini juga diikuti oleh kecamatan lain. Sekaligus ini juga menjadi penilaian kami

bagi camat yang mau bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Disdukcapil Loteng, H. M. Darwis, SH. Ia mengatakan pada pelayanan pembuat akta kelahiran keliling di Kecamatan Pujut selama tiga hari awal pekan kemarin, total ada 1.200 akta kelahiran yang diterbitkan. Angka tersebut jauh dari apa yang diperkirakan sebelumnya. “Jadi selama tiga hari pelayanan di Kecamatan Pujut, sekitar 1.200 akta kelahiran yang kita terbitkan,” tandasnya menambahkan, jika masih belum selesai

masih ada tambahan pelayanan selama dua hari.

Menurutnya, pelayanan keliling merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pelayanan pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat.

Dan, dalam proses pembuatan akta kelahiran, masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. (kir/*)

L. Pathul Bahri (Suara NTB/kir)

Soal Mesin Penyulingan Air

Cabut Izin Prinsip Investor Asing BADAN Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar) mencabut 89 izin prinsip (IP) milik investor asing yang menanamkan modalnya di daerah Lobar. Pencabutan izin ini dilakukan atas dasar rekomendasi BKPM RI, menyusul investor yang memegang izin tidak serius menggarap lahannya, sehingga mengakibatkan lahan tersebut telantar.

(Suara NTB/her) “Ada 89 izin prinsip PMA diH. Effendy cabut, itu atas rekomendasi dari Pusat. Izin dicabut, karena investornya tidak serius dan menyalahi izin,” tegas Kepala BPMP2T H. Effendy didampingi Kabid Penanaman Modal, A. Tony Suryawirawan, belum lama ini.

Menurutnya, semua izin prinsip yang dicabut ini adalah PMA yang proses pengurusan izinnya di pusat. Dari hasil koordinasi dan rekomendasi BKPM, terdapat 89 izin ini tak serius digarap, sehingga ditemukan tidak ada realisasi di lapangan. Akibatnya, lahan yang sudah dipegang izinnya terbengkalai. Karena dinilai tidak merealisasikan izin yang diperoleh, maka pusat meminta izinnya dicabut.

Diakuinya, puluhan izin ini terbit ketika perizinan masih vertikal. Investor bisa memperoleh HGU dari BPN, namun sekian tahun lamanya tidak beraktivitas. Rata-rata izin yang dipegang sejak tahun 1992-1995 silam. Kalau melihat ketentuan perizinan, jelasnya, HGU berlaku selama 25-30 tahun, namun karena selama itu tidak ada aktivitas, maka HGU-nya bisa dicabut.

Dalam hal pencabutan izin, ungkapnya, pemda tidak berwenang, namun Pemda bisa mengusulkan. Setelah izin ini dicabut, maka lahan ini masuk lahan telantar. (her)

Pelayanan RSUD Praya Disorot Praya (Suara NTB) Upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diusung manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, nyatanya belum berjalan maksimal sesuai apa yang diharapkan. Terbukti, pelayanan yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini masih saja mendapat sorotan masyarakat. Terkait pelayanan yang masih terkesan lamban dan kurang ramah.

Akibatnya, banyak keluarga pasien RSUD Praya yang mengeluh. Padahal dari sisi peralatan dan ketersediaan tenaga kesehatan, sudah sangat memadai. “Satu yang kami rasakan sangat kurang di RSUD Praya ialah pelayanan yang lamban dan kurang ramah. Sehingga pasien sering kali mengeluh,” ungkap Ihsan Ramdhani, Ketua Formapi NTB, saat hearing di gedung DPRD Loteng, Kamis (31/3).

Kasus terbaru yang menunjukkan lambannya pelayanan RSUD Praya terjadi pada keluarga Hj. Rakmah. Kala itu, pada tanggal 28 Maret 2016, Hj. Rakmah dibawa keluarga untuk berobat di RSUD Praya. Saat itu, pasien menderita penyakit cukup parah sampai harus mendapat bantuan oksigen. Tapi nyatanya, persediaan oksigen yang diberikan pihak rumah sakit tidak mencukupi, sehingga oksigen yang diberikan kepada pasien habis. Namun, petugas kesehatan yang merawat pasien bersangkutan tidak langsung bertindak, karena persediaan oksigen sudah habis. Lantaran tidak kunjung mendapat bantuan oksigen tambahan Hj. Rakmah akhirnya meninggal.

“Yang jadi pertanyaan kenapa rumah sakit sebesar RSUD Praya sampai kehabisan stok oksigen. Padahal kalau pihak rumah sakit tanggap, ketika tahu stok oksigen sudah menipis, seharusnya langsung ditambah,” ujarnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Praya, L. Mutawalli, menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ada pun terkait kasus yang menimpa Hj. Rakmah, ia mengaku kala itu stok oksigen masih ada. Hanya saja, ketika oksigen yang diberikan kepada Hj. Rakmah habis, petugas langsung bergegas mengambil stok oksigen. Namun belum sampai di ruang UGD, Hj. Rakmah sudah meninggal. “Jadi stok oksigen pada saat itu ada. Tapi begitu akan diambil stok tambahan, belum sempat dipasang pasien sudah meninggal dunia,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., di tempat yang sama berjanji akan menelusuri persoalan yang terjadi. Pihak RSUD Praya juga akan segera dipanggil untuk membahas persoalan yang terjadi, khususnya terkait keluhan dan aspirasi masyarakat. (kir)

Plt Bupati Segera Klarifikasi Kepala DKP

Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyayangkan mangkraknya dua unit mesin penyulingan air senilai Rp 4,6 miliar di Gili Gede Kecamatan Sekotong. Plt bupati akan meminta penjelasan (klarifikasi) ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar H. Subandi. Ia berharap agar mesin itu segera bisa dioperasikan lagi, sebab mesin itu sangat vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gili Gede yang kesulitan air bersih.

“Soal itu saya akan tanyakan dulu ke DKP kenapa mangkrak, mesin itu seharusnya dioperasikan, karena itu vital bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air,”kata Plt Bupati Lobar ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/3).

Menurutnya, mesin itu mangkrak tidak ansih, karena kesalahan pemerintah. Sebab mesin itu ditempatkan di Gili Gede, karena untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat. Setelah mesin itu selesai dibangun, mestinya tanggung jawab masyarakat menjaga dan merawatnya agar tidak rusak.

Mangkraknya mesin penyuling air, lanjutnya, bisa jadi diakibatkan perhatian yang kurang dari masyarakat.

Seharusnya setelah dibangunkan oleh pemerintah, maka masyarakatlah yang menjaga

dan merawatnya. ‘’Jika memang dikelola dengan baik oleh masyarakat, artinya masyarakat menyisihkan iuran untuk pemeliharaan mesin. Ketika butuh BBM dan mesin rusak, maka bisa dibelikan dari iuran tersebut. Akan tetapi, masyarakat memang belum bisa diarahkan. Hal inilah perlu dievaluasi oleh SDKP terkait,’’ ujarnya.

Diberitakan sebelumnya dua mesin penyulingan air laut senilai masing-masing Rp 2,9 miliar lebih dan Rp 1,7 miliar lebih bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Gili Gede tahun 2012-2013 lalu mangkrak, penyebabnya alat pada mesin mengalami kerusakan. Rata-rata mesin itu hanya beroperasi dua bulan, selebihnya setelah itu mesin itu tidak beroperasi. (her)

(Suara NTB/dok)

MANGKRAK - Inilah mesin penyulingan air senilai Rp 2,6 miliar yang mangrak di Desa Gili Gede Sekotong. Plt Bupati segera memanggil Kepala DKP Lobar untuk mengklarifikasi masalah ini.

Mutasi Jilid II Dipastikan Setelah Perayaan HUT Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), HM. Taufiq memastikan mutasi jilid II akan dilakukan setelah pelantikan Bupati Lobar definitif dalam waktu dekat. Mutasi akan dilakukan setelah perayaan HUT Lobar tanggal 17 April mendatang. Mutasi ini akan menyasar eselon II, III dan IV. ‘’Saat ini baperjakat tengah bekerja melakukan pengkajian pejabat-pejabat yang bakal dimutasi,’’ ungkapnya, Kamis (31/30.

Diakuinya, mutasi awalnya direncanakan setelah pelantikan bupati yang diperkirakan bulan Februari dan Maret.

Namun ternyata perkiraannya meleset, lantaran pelantikan bupati belum bisa dilaksanakan, karena SK belum

ditandatangani Mendagri.

Akibat pelantikan molor, maka mutasi pun ikut molor.

Terkait persiapan mutasi, ungkapnya, pihak baperjakat sudah melakukan persiapan.

Baperjakat yang diketuai Sekda sedang melakukan kajian dan penggodokan nama pejabat-pejabat yang akan dimutasi.

Dalam melakukan mutasi ini jelasnya, baperjakat akan mempertimbangan kompetensi pejabat. Pihaknya akan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmunya. Menurutnya, penempatan pejabat tak sesuai kompetensinya akan jadikan bahan evaluasi. Pihaknya akan menertibkan pejabat yang menempati posisi tak sesuai dengan kompetensi dan

disiplin ilmunya.

Dalam melakukan mutasi ini, baperjakat akan mempertimbangkan hasil evaluasi, entah itu program tender proyek. Sejauh ini diakuinya ada tender proyek yang belum tuntas. Hal ini, jelasnya, akan menjadi bahan evaluasinya.

Ketua Jaringkobar, Muhazzam Fadli mempertanyakan alasan mutasi pejabat jilid II molor. Sampai saat ini rencana mutasi jilid II baik eselon II, III maupun IV yang dihembuskan oleh pemda tahun lalu setelah mutasi eselon II belum dilakukan. Menurutnya, bagaimana Pemda melakukan mutasi sementara laporan soal mutasi sebelumnya masih diproses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (her)

Draf Pansel Calon Sekda Loteng Masih Digodok Praya (Suara NTB) Komposisi kepanitiaan untuk seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih terus digodok. Setelah sebelumnya, draf awal sempat dikembalikan. Lantaran tidak mendapat persetujuan dari Bupati Loteng.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Kamis (31/3), menjelaskan, awalnya

draf Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekda Loteng sudah sempat diajukan ke Bupati Loteng untuk memperoleh persetujuan.

Ia pun mengaku belum bisa memastikan kapan pansel calon Sekda Loteng bisa disahkan, karena saat ini prosesnya masih tahap penyempurnaan. Tapi diharapkan dalam waktu dekat ini Panselnya sudah bisa terbentuk.

Alasannya, proses seleksi calon Sekda Loteng sudah cukup mendesak dilakukan, karena

tanggal 1 Agustus mendatang, Sekda Loteng saat ini, Drs. H.L. Supardan, M.M, sudah memasuki purna tugas. “Kalau dari sisi waktu memang masih cukup longgar. Tapi tentunya kita tetap berharap pansel bisa segera terbentuk dan bisa segera menjalankan tugasnya,” ujar Herdan.

Ditanya terkait siapa kemungkinan Ketua Pansel calon Sekda Loteng nantinya, Herdan mengaku belum bisa memastikan. Namun, kalau melihat proses seleksi calon sekda di daerah lain, ketua panselnya langsung dipegang oleh pejabat sekda bersangkutan. “Untuk pastinya, nanti saja kalau pansel sudah terbentuk,” imbuhnya.

Disinggung siapa saja yang menjadi kandidat Sekda Loteng, mantan Camat Praya Barat ini mengaku cukup banyak. Jika dilihat dari persyaratan yang ada, yakni minimal PNS dengan pangkat IV C dan sudah memegang jabatan eselon II minimal dua kali pada jabatan yang berbeda.

“Ini persyaratan utamanya. Jadi bagi pejabat yang belum memenuhi persyaratan tersebut, tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon Sekda,” terangnya. (kir)

Plt Bupati Dorong SKPD Libatkan PKK dalam Program Kerja Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) mendorong jajaran SKPD melibatkan Tim Penggerak PKK di dalam berbagai program kerja yang dilaksanakan SKPD. Pelibatan PKK dalam program SKPD sangat penting, sebab anggotanya menyebar hingga ke desa. ‘’Jika semua anggota PKK dilibatkan, maka akan luar biasa menyokong pelaksanaan program Pemda entah itu di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan keluarga,’’ ungkapnya ketika memberikan sambutan pada kunjungan kerja sosialisasi program PKK yang dihadiri Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi di Lobar, Kamis (31/3).

Menurutnya, kalau pengurus PKK bersatu, bersamasama mendukung program pemerintah, maka akan luar biasa mendukung program pembangunan daerah. Terkait itu, jelasnya, ia mendorong SKPD mengajak dan melibatkan PKK disesuaikan dengan 10 program pokok PKK. Sejauh ini, jelasnya, pelibatan PKK oleh SKPD dalam berbagai programnya sudah bagus, namun agar lebih ditingkatkan.Paling banyak, katanya, pelibatan PKK dalam program Dinas Kesehatan.

Sementara Wakil Ketua TP PKK Lobar, Hj. Haeratun Fauzan Khalid, menyatakan, peranan PKK ke depan terus ditingkatkan mulai dari kabupaten hingga desa dan dusun. Baginya, peranan PKK sebagai organisasi wanita sangat besar untuk mendukung program pembangunan pemerintah.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi menekankan beberapa persoalan yang perlu menjadi atensi PKK dan pemda ke depan.

Antara lain kasus gizi buruk yang perlu menjadi perhatian dan disosialisasikan ke PKK. Pihaknya mensinyalir ada hubungan antara kasus gizi buruk dengan kedekatan dengan ibu. Artinya, jika ibu tidak peduli dengan balitanya, maka dapat dipastikan balitanya akan terkena gizi buruk.

Ia menyindir program Generasi Emas NTB (GEN) yang dilaksanakan tanpa melibatkan PKK. Pelaksanaan program ini pun, jelasnya, tak diketahui oleh PKK, sehingga menjadi bahan pertanyaan kalangan ibu PKK khususnya di lokasi di mana diadakan program GEN. Ia menambahkan, dana desa juga harus diarahkan untuk program PKK, khususnya untuk pemberdayaan perempuan. (her)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB, Hj Erica Zainul Majdi memberikan sambutan pada sosialisasi program PKK di Lobar, Kamis (31/3).

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama DPRD KSB dengan Harian Suara NTB

Pansus II Konsultasi 17 Raperda ke Provinsi dan Kemendagri

Abidin nasar Taliwang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menuntaskan kegiatan konsultasinya. Sejak tanggal 29 Maret lalu, Pansus yang bertugas membahas 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raper-

da) itu secara maraton mendatangi pihak-pihak di tingkat provinsi hingga pusat yang terkait dengan regulasi yang akan ditetapkan nanti.

Dalam kegiatan konsultasinya, Pansus II memulai rangkaian kunjungannya ke Biro Hukum provinsi NTB pada 29 Maret lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus II berkonsultasi seputar legal formal dan materi 17 Raperda yang akan dibentuk oleh Pemda KSB. “Konsultasi pertama kita ke Biro Hukum provinsi. Yang kita tanyakan soal materi Raperda kita apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi,” jelas ketua Pansus II DPRD

KSB, Abidin Nasar, SP saat dihubungi media ini, Kamis (31/3).

Usai di tingkat provinsi, konsultasi Pansus II dilanjutkan ke Jakarta. Selama dua hari terhitung tanggal 30 dan 31 Maret, dua Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi sasaran konsultasi Pansus II. Di antaranya ke Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Dirjen Pemerintahan Desa (Pemdes).

Abidin mengatakan, di Dirjen Otda pihaknya mengkonsultasikan khusus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer-

ah (RPJMD/RPJPD) serta sejumlah Raperda terkait visi misi dan janji kampanye bupati periode 2016-2021. Sedangkan di Dirjen Pemdes, Pansus II mengkonsultasikan terkait lima Raperda tentang desa. “Hari pertama kita ke Dirjen Otda dan tadi kita lanjut ke Dijren Pemdes. Jadi untuk konsultasi sudah tuntas semuanya,” terangnya.

Dari kegiatan konsultasi tersebut, Abidin menyampaikan pihaknya mendapatkan beberapa catatan penting yang patut dijadikan pedoman untuk pembahasan Raperda selanjutnya. Di antaranya sebelum Raperda ditetapkan agar Pemda memperhatikan UU

Nomor 23 tentang Pemda. Di mana hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kabupaten/ kota dengan provinsi. “Ini saran Dirjen Otda karena berlakunya UU Pemda yang terbaru, ada beberapa kewenangan kabupaten/ kota yang sudah dialihkan ke provinsi. Nah mereka wanti-wanti jangan sampai membuat aturan yang memang sudah bukan kewenangannya lagi,” paparnya.

Terhadap Raperda yang bersangkutan dengan visi misi dan janji kampanye bupati, Dirjen Otda memberikan ruang kepada daerah untuk membuat regulasinya meski bersifat keari-

fan lokal. Hal itu dibolehkan sepanjang aturannya tidak menyalahi ketentuan yang lebih tinggi. “Ini khusus Raperda pemberdayaan Gotong Royong yang diajukan Pemda. Katanya boleh-boleh saja memuat kearifan lokal asal tetap pada koridor hukum lebih tinggi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sementara itu terkait lima Raperda mengenai desa, Abidin mengaku, Dirjen Pemdes menyarankan agar untuk beberapa Raperda dipertimbangkan dulu untuk dilanjutkan pembahasannya. Hal ini dikarenakan Permendagri sebagai aturan turunan-

nya belum terbentuk. “Dari lima Raperda soal desa itu ternyata ada yang belum memiliki Permendagri.Nahkitadisarankanuntuktunda dulu sambil menunggu terbit Permendagri-nya,” ungkapnya.

Selanjutnya Abidin mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkannya pasca kegiatan konsultasi ini, pekan depan Pansus II akan memulai proses uji publik terhadap 17 Raperda yang ada. “Setelah itu kalau tidak ada halangan pada Rabu sampai Jumat pekan depan kita akan melakukan pendalaman internal dan kalau dibutuhkan kita akan libatkan SKPD dan stakeholder terkait,” pungkasnya. (bug/*)

DPRD Sidak Pegawai Pemkab Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah SKPD di lingkup kabupaten Sumbawa. Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa pegawai yang tidak berada di ruangan, kendati dalam jam kerja.

(Suara NTB/arn)

GELAR AKSI - Para aktivis HMI saat menggelar aksi di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (31/3).

HMI Tuntut Pasar Seketeng Dibenahi Sumbawa Besar (Suara NTB) Para aktivis HMI Cabang Sumbawa menggelar aksi demonstrasi, Kamis (31/3), di kantor Bupati. Mereka mendesak Bupati Sumbawa untuk segera membenahi pasar Seketeng, yang kondisinya makin semerawut.

Sebelum menggelar orasi di kantor Bupati, aktivis HMI membagikan masker kepada pengguna jalan di sekitar Pasar Seketeng.

Ketua HMI Cabang Sumbawa, Rahmat Ramdhani menyebutkan, kondisi pasar Seketeng sudah tidak menentu. Para pedagang membludak hingga menggunakan lebih dari setengah badan jalan di depan pasar. Hal ini menimbulkan kemacetan setiap harinya. “Kondisi ini sudah lama dibiarkan. Bupati yang baru harus menyelesaikan masalah ini.

Sebab pasar tersebut sudah tidak layak untuk ditempati lagi. Pasar Seketeng harus jadi seperti surga bagi para pedagang dan pembeli,” teriaknya saat berorasi.

HMI kemudian diterima berdialog Asisten II Setda Sumbawa, Drs. H. Muhammading.

Pemkab juga memiliki keingi-

nan yang sama untuk menata pasar Seketeng. Bahkan masalah ini sudah dianggap krusial. Mengingat kondisi pasar Seketeng yang tak mampu lagi menampung pedagang yang ada. Pihaknya sudah pernah melakukan pengaturan agar pedagang yang ada berjualan dengan tertib. Pedagang juga diminta untuk berjualan di dalam pasar. Sebab, masih ada los yang kosong di dalam pasar.

Artinya, pendekatan secara persuasif pun telah coba ditempuh. Pemerintah dalam hal ini, tidak bisa serta-merta menempuh tindakan tegas. Pihaknyapun telah merencanakan pembangunan pasar induk di belakang terminal Sumer Payung.

Dengan harapan pedagang bisa terbagi dan tidak menumpuk di pasar Seketeng. Tetapi, perlu waktu untuk mewujudkan hal ini, sebab butuh bantuan pusat.

Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi yang ikut menemui pendemo mengatakan, Pemkab menyambut baik dukungan terhadap penertiban pasar Seketeng. Sekda berjanji dalam waktu dekat, dilakukan penertiban untuk mem-

berikan pemahaman kepada pedagang. Diakuinya kondisi ini pun tak bisa dibiarkan berlarut larut. Sebab akan mengganggu arus lalu lintas dan menambah masalah baru. “Sejak dilantik Bupati dan Wakil Bupati yang baru, sudah memanggil kepala SKPD terkait. Untuk menyusun strategi penertiban dengan Sat Pol PP. Minimal melayangkan surat teguran terlebih dahulu.

Karena jika penertiban langsung dilakukan tanpa peringatan, maka pemda bisa digugat di PTUN,” terangnya.

Dalam hal ini, SKPD sudah melayangkan teguran sebanyak dua kali. Surat teguran terakhir dilayangkan pada 11 Januari lalu.

Karena itu diminta untuk dilayangkan surat teguran ketiga. Jika masih tidak diindahkan, diminta untuk dilakukan pertemuan dengan instansi terkait. Bila perlu juga mengundang aparat TNI/Polri. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada para pedagang di pasar tersebut. Jika masih tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban. Sekda pun mengajak seluruh masyarakat mendukung hal ini. (arn)

Informasi yang diperoleh, bahwa pegawai banyak yang malas untuk masuk kantor di atas pukul 14.00 Wita. Dan itu ditemukan dalam sidak yang langsung dilakukan Ketua Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, Kamis (31/3).

Umpamanya, di Sat Pol PP Kabupaten Sumbawa, yang seharusnya siaga 40 orang tenaga kontrak, namun hanya 11 orang yang berada di ruangan.

Fikri meminta Kasat Pol PP untuk lebih tegas dalam hal disiplin terhadap anggota. Kalaupun tidak bisa melaksanakan disiplin aparatur, diminta untuk memberikan peringatan kepada anggotanya. Kalaupun anggota tidak menerima, maka lakukan pemutusan kontrak untuk anggota tersebut.

Sidak kemudian dilanjutkan ke Bappeda kabupaten Sumbawa. Syamsul Fikri merasa miris saat mengecek masing-masing ruangan kantor tersebut. Nampak beberapa kursi dan meja yang kosong tanpa ada pegawai.

Meskipun di setiap ruangan, masing-masing menyampaikan ada beberapa yang sakit dan beberapa sedang istirahat.

Padahal jika mengacu dengan waktu istirahat pukul 12.00 Wita, sementara jam menunjukkan pukul 14.20 Wita.

Lebih parah lagi, ketika sidak dilanjutkan ke ruangan Staf Ahli. Dari empat staf ahli hanya

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sekda Sumbawa Buka O2SN SD dan SMP Tahun 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi membuka kegiatan Olimpiade Olahraga Sains Nasional (O2SN) tingkat SD dan SMP tahun 2016, Kamis (31/3).

Diikuti 24 kontingen kecamatan dengan total jumlah peserta mencapai 1.575 siswa.

Bertempat di lapangan Cendrawasih kabupaten Sumbawa, kegiatan ini juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Dr. M. Ikhsan, M.Pd, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Muhammading, M.Si dan Kepala Dinas Diknas kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd. Dengan total jumlah peserta sebanyak 1575 orang siswa, terdiri dari 725 siswa SD, dan 850 siswa SMP.Denganjumlahcabangolahraga (Cabor) sebanyak delapan.

Yakni atletik, bola voli, renang, tenis meja, bulu tangkis, karate, catur dan pencak silat.

Sekda kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyebutkan, kegiatan semacam ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang membawa asas manfat cukup besar bagi rakyat Indonesia terutama para siswa-siswi. Baik di tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Oleh karenanya itu para siswa diajak untuk menjunjung tinggi sportivitas. Serta meningkatkan prestasi di bidang pendidikan dan bidang olahraga.

Mengaca dari pengalaman, para siswa - siswi Sumbawa telah mampu menunjukkan beberapa keunggulan dan prestasi baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan dan juga di bidang olahraga. Tahun 2015 lalu O2SN tingak Provinsi mampu meraih juara umum tingkat SMP dan juara 2 tingkat SD. Diharapkan kedepan semakin banyak siswa siswi yang menunjukkan keunggulan dan prestasi di bidang olahraga.

“Saya berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Apa yang disebut dengan Fair Play harus kita lakukan.

Karena di sini tidak hanya mengandung jiwa kompetitip dalam

(Suara NTB/arn/ind)

PESERTA - Tampak salah satu kontingen peserta kecamatan yang akan berlaga di O2SN (atas). Sekda Sumbawa bersama Asisten dan Kadis Diknas saat pembukaan O2SN Sumbawa, Kamis (31/3). berolahraga, akan tetapi untuk membimbing anak-anak kita sedini mungkin untuk bersikap jujur, adil dan berkarakter dalam membawa daerah ini menjadi Sumbawa yang hebat dan bermartabat,” ujarnya.

Dengan digelarkan O2SN ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan kecintaannya di bidang olahraga dan seni yang juga akan meningkatkan mutualisme khususnya. Itulah sebabnya dilaksanakan kegiatan ini, dari SD dan SMP menjadi satu even. Tujuannya agar lebih semangat dan tetap dalam semangat kebersamaan. Selain itu, siswa yang mengikuti kegiatan juga dapat menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan O2SN. Diharapkan para siswa siswi yang mengikuti kegiatan bisa fokus untuk belajar dan meningkatkan prestasi.

Sehingga nantinya akan muncul kader-kader muda yang berprestasi yang mampu menunjukkan prestasinya, baik di tingkat kabupaten, Provinsi bahkan Nasional.

Kegiatan semacam ini, diharapkan tetap dilaksanakan setiap tahun. Agar menjadi motivasi bagi anak-anak untuk belajar di sektor pendidikan, serta membangkitkan seman-

gat berolahraga. Supaya menjadi anak yang cerdas, sehat dan tidak ada peluang memikirkan hal-hal yang dapat merusak.

“Makanya saya minta, jauhi narkoba, miras, dan hal-hal negatif lainnya. Supaya lebih fokus untuk belajar dan meningkatkan prestasi,” imbuhnya.

Kepala Dinas Diknas kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd berharap para peserta O2SN dapat menjaga sportivitasnya. Termasuk terhadap panitia, agar dapat menjaga berlangsungnya kegiatan.

Mengingat kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten. Tetapi akan dijaring ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Oleh sebab itu, O2SN ini sangat penting. Selain untuk meningkatkan prestasi anak di bidang olahraga, juga kualitas dari pembelajaran.

“Kami harapkan agar ini benarbenar dilaksanakn dengan baik.

Agar bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan penuh sportivitas,” pungkasnya.

Sementara Kasi Kurikulum Dinas Dikdas Sumbawa, Sudar-

li M.Si, menyebutkan O2SN ini merupakan kegiatan yang sudah terprogram dari pusat. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui kesehatan jasmani, pengembangkan potensi anak, sebagai ajang silaturahim, dan pemetaan potensi anak-anak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan prestasinya. O2SN ini tidak hanya berpijak terhadap peningkatan prestasi saja. Tetapi bagaimana anak-anak meningkatkan prestasi dengan mentalitas yang bagus, serta karakter anak yang berkualitas.

Makanya lebih diutamakan sportivitas dari anak-anak. Kalah menang adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tetapi bagaimana mengikutsertakan serta mengoptimalkan potensi yang ada. Kemudian melakukan evaluasi-evaluasi sehingga dapat meningkatkan prestsi. “Salah satu yang diharapkan dari O2SN ini adalah pemetaan mutu. Kemudian terseleksi anak berprestasi di masing-masing cabor untuk mewakili ke tingkat provinsi. Dan kita berharap bisa lolos ke tingkat nasional,” tukas Darli. (ind/arn/*)

satu yang berada di ruangan, yakni staf ahli bagian fisik. Begitu pula saat memasuki ruangan Bagian Aset, ada beberapa yang sedang istirahat dan tidak berada di ruangan. Padahal sudah waktunya jam kerja.

Ketua Komisi I nampak merasa bangga dengan dua ruangan lainnya yakni bagian Umum dan bagian Humas Protokol. Mengingat semua pegawai berada di ruangan, hanya beberapa yang tidak ada. Itu pun sedang sakit.

Lebih mengejutkan saat melakukan sidak ke Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa, hampir semua ruangan yang dimasuki, terdapat bangku yang tidak diisi oleh pegawai. Pihak Dikes berdalih, para pegawai yang tidak berada di ruangan sedang melaksanakan tugas Dinas. Sehingga ketua Komisi I sempat mempertanyakan terkait keterangan dari Dinas setempat.

“Bagaimana bisa menjadi agen perubahan reformasi birokrasi, untuk menjadikan Sumbawa hebat dan bermartabat. Sementara ASN nya sendiri banyak yang tidak ada saat jam kerja. Ini ada apa.

Apakah pimpinannya yang kurang tegas dan lain sebaginya,” tegas Fikri.

Dalam melakukan sidak, kata Fikri, pihaknya tidak memandang bulu. Siapapun itu, yang penting tetap disiplin.

Dengan beberapa temuannya dari hasil sidak, pihaknya sangat kecewa. Mengingat sudah ada Perbup tentang pelayanan Publik, indeks nilai kepuasan masyarakat. Tentunya instruksi Bupati tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi staf yang masih

(Suara NTB/ind)

SIDAK - Sidak Komisi I DPRD di Dinas Kesehatan kabupaten Sumbawa, Kamis (31/3). belum disiplin. Hal ini harus ditindaklanjuti Bupati.

Disebutkannya, isu pegawai jarang masuk saat diatas pukul 14.00 Wita, menjadi fakta saat sidak yang dilakukannya. Namun demikian pihaknya tidak mengetahui, apakah hal tersebut tetap sama dengan hari selanjutnya. Yang jelas sidak yang dilakukan tidak hanya sekali saja. “Sidak yang kami lakukan tidak sekali. Dan komisi I akan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap hal ini.

Seperti yang pernah saya katakan pilihan ASN surga atau neraka. Di kala dia tidak disiplin, diberikan sanksi. Sanksinya neraka jabatan. Kalau dia disiplin akan mendapat surga jabatan,” tukasnya.

Kasat Pol PP kabupaten Sumbawa, Edi Ratno Sanjaya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa. Apalagi saran serta perintah yang diberikan bersifat membangun. Hal ini akan segera ditindaklanjuti. “Akan kami tindaklanjuti hal ini. Apalagi ini sifatnya membangun. Terhadap anggota yang tidak masuk, diakuinya ada beberapa yang langsung istirahat, setelah melakukan pengamanan demo. Sedangkan yang malas, akan kami tegur,” tugasnya.

Kepala Bappeda kabupaten Sumbawa, Iskandar menyebutkan, terhadap beberapa pegawai yang tidak berada di ruangan, beberapa operator pengimput masih menyelesaikan tugas. Menuntaskan usulan ke Musrenbang Nasional bersama Bappeda Provinsi.

Mengingat beberapa hari yang lalu Pra Musrenbang Provinsi.

“Kalau disiplin memang harus. Tetapi karena beberapa waktu lalu ada Pra Musrenbang Provinsi, masih ada yang belum selesai. Sehingga harus dituntaskan. Meskipun masa tugasnya sudah selesai,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Dikes kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pt M.Si, menyatakan, terhadap beberapa pegawai yang tidak datang, lantaran ada tugas di luar. Beberapa melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan Lantung, dan beberapa melakukan tugas di luar daerah.

Sedangkan Kabag Humas kabupaten Sumbawa, Rahman Ansori mendukung sidak yang dilakukan Komisi I sebagai bagian dari kemitraan eksekutif dan legislatif. Bupati dan wakil Bupati serta Sekda juga telah berulangkali menegaskan pentingnya kedisiplinan PNS. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. (ind)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Harian Suara NTB Nota LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015

Dialokasikan Rp 49 Miliar untuk Sektor Pendidikan Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri membacakan laporan nota LKPJ tahun anggaran 2015 pada sidang paripurna DPRD, di aula utama gedung DPRD setempat, Rabu (30/3).

Untuk mewujudkan fungsi sistem pendidikan tahun 2015 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp 49 miliar lebih melalui beberapa program. Sampai dengan tahun 2015 jumlah fasilitas TK mencapai 290 unit, SD sebanyak 413 unit, SMP sebanyak 121 unit serta SMU dan SMK sebanyak 75 Unit. Adapun rasio antara lokal/kelas dengan jumlah siswa pada tingkat SD sebanyak 23 siswa per lokal, SMP sebanyak 27 siswa per lokal dan SMU sebanyak 30 siswa per lokal. Dengan jumlah guru yang bersertifikat telah mencapai 4.767 orang dari

total jumlah guru sebanyak 12.827 orang.

Dalam penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2015 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp 23 miliar lebih dalam mendukung beberapa program pelayanan. Di samping itu telah dibangun 89 unit Puskesmas Pembantu, 33 unit Puskesmas Keliling, 131 unit Poskesdes, dan 596 unit Posyandu aktif.

Urusan Pekerjaan Umum, tahun 2015 alokasi anggaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 41 miliar lebih.

Penyelenggaraan Urusan Ketenakerjaan tahun 2015, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang dimanfaatkan untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktivi-

Akan Dibentuk Tim Pansel Calon Sekda Kota Bima Kota Bima (Suara NTB)Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bima pada bulan November mendatang dipastikan lowong. Pasalnya Ir. H. Muhamad Rum yang saat ini mengisi kursi tersebut telah memasuki masa pensiun. “Tugas Sekda akan berakhir tertanggal 1 November mendatang,” ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S.Sos menjawab Suara NTB, Kamis (31/3).

Sebab, kata Ghazali, untuk mencari penggantin(Suara NTB/uki) ya, Pemkot kedepan akan Ihya Ghazali membentuk tim panitia seleksi (Pansel) atau tim independen untuk menjaring dan menyeleksi calon Sekda. “Nanti akan dibentuk tim independen untuk menjaring calon Sekda,” katanya.

Menurut dia, semua ASN memiliki hak untuk ikut. Hanya saja harus memenuhi syarat mulai dari status jabatan dan pangkat sampai memiliki pengalaman. Yang tentunya melalui seleksi atau penjaringan secara ketat oleh tim, berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Di samping hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) Revolusi mental yang diikuti pejabat Pemkot Bima, yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB belum lama ini, akan menjadi salah satu indikator proses penjaringannya. “Calon Sekda akan dites secara transparan, objektif dan ketat oleh tim pansel,” akunya.

Nama – nama calon Sekda yang terjaring oleh tim, hasilnya akan dikirim ke Gubernur untuk kemudian dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat.“Saya ingin tegaskan di sini, seleksi Sekda tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Karena calon Sekda akan dites secara objektif dan ketat oleh tim pansel,” tegasnnya. Untuk itu dia berharap agar proses seleksi dan penjaringan Sekda mendatang untuk tidak dikaitkan dengan apapun. Sebab hal itu telah diatur dan dijelaskan oleh aturan yang berlaku. (uki)

tas Tenaga Kerja khususnya tenaga yang mengikuti pelatihan dan Pasca Pelatihan.

Selanjutnya urusan Keluarga Berencana, capaian pelayanannya hingga tahun 2015 sebanyak 79.091 akseptor dari Jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 79.633 akseptor. Urusan Dishubkominfo dianggarkan Rp 2 miliar untuk Penataan Sarana dan Prasarana transportasi antara lain melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dan laut.

Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan dan informasi administrasi kependudukan sebesar Rp 1,6 miliar. Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Bima yang sudah memiliki KTP sejumlah 277.251 orang meningkat menjadi 328.408 orang pada tahun 2015 dari jumlah penduduk wajib KTP 374.762 or-

ang.

Urusan Koperasi dan UKM, tahun 2015 pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah memberikan bantuan kemasyarakatan untuk 18 pelaku UKM di antaranya berupa bantuan pengembangan pertanian (Handtraktor), gerobak jualan, dan bantuan sarana dan prasarana peralatan menjahit dan memasak sebesar Rp 710 juta.

Dalam Bidang Kepegawaian untuk kedua kalinya sejak tahun 2003, terhitung tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2015, mengadakan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS), guna memastikan diri terdaftar secara langsung dalam data ASN secara Nasional di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Untuk mendukung

hal tersebut pemerintah daerah telah mengalokasikan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa APBN (DDA) di tahun 2015 sebesar Rp 142 miliar lebih untuk 191 desa Se- Kabupaten Bima.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan, pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan sertifikat. Sampai dengan tahun 2015 aset tanah pemerintah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 89.893 bidang dengan total luas tanah 45.972,96 Ha. Selanjutnya dapat disampaikan tentang Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.6 miliar melalui dana Tugas Pembantuan untuk mendukung beberapa kegiatan antara lain berupa bantuan sosial terhadap penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah

berpartisipasi langsung dalam mendukung Agenda Nasional Tambora Menyapa Dunia. Kegiatan tersebut merupakan perhelatan akbar memperingati 200 tahun meletusnya gunung Tambora.

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan. Saat ini lebih kurang 3.544 KK nelayan atau 14.201 jiwa yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan yang tersebar pada 64 desa pesisir. Tahun 2015 melalui APBD pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dengan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar; dan penyediaan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dengan pagu dana sebesar Rp 1.2 miliar serta penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan pagu dana sebesar Rp 841 juta.

Urusan Pertanian, tahun 2015 Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Bima melalui Dana Tugas Pembantuan antara lain untuk Program Pengembangan Produksi dan produktivitas Hortikultura ramah lingkungan, dengan anggaran Rp 20,9 miliar; Peningkatan Mutu hasil tanaman pangan sebesar Rp 35,8 miliar; serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar Rp 79 miliar lebih.

Dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, pmerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan urusan perdagangan.

Tahun 2015 pemerintah daerah melalui program pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan mengalokasikan anggara sebesar Rp 2,4 miliar dan Rp 1 miliar untuk pengembangan industri kecil dan menengah. (uki/habis/*)

Laporan Dugaan Penyimpangan ADD Terus Meningkat Dompu (Suara NTB) Pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) maupun dana Desa menjadi persoalan baru di tingkat Desa. Intensitas pengaduan soal pengelolaan Desa meningkat belakangan ini, dan BPMPD diharapkan memberikan perhatian serius untuk meningkatkan pembinaan di lapangan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Mokh. Syaiful HS, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (31/3) mengakui, ada tujuh desa yang sedang dilakukan pemeriksaan khusus, termasuk Desa Rababaka Kecamatan Woja terkait ADD. Namun beberapa Desa telah diselesaikan pemeriksaannya dan akan segera disampaikan hasilnya ke Bupati. “Untuk Desa Rababaka langsung diminta khusus oleh Kejaksaan,” katanya.

Diakui H. Syaiful, ada peningkatan intensitas laporan terhadap pengelolaan ADD. Persoalan ini bisa menjadi senjata lawan politik Kepala Desa. Bahkan selain tujuh desa yang sedang diperiksa khusus, ada beberapa Desa lagi yang masuk laporannya.

“BPMPD dan Camat diharapkan intens melakukan pembinaan di lapangan, sehingga bisa menekan persoalan yang memicu aksi saling lapor. Kalau lapornya sampai ke Kejak-

saan (Penegak hukum), ini bisa panjang urusannya,” ingatnya.

H. Syaiful juga mengatakan, beberapa Desa yang tidak bisa menyelesaikan penggunaan anggaran tahun 2015 hingga akhir tahun anggaran agar diproses kembali anggarannya dan dimasukkan dalam sisa anggaran tahun sebelumnya dalam dokumen APBDes tahun 2016. Perencanaan APBDes sendiri harus dimusyawarahkan bersama dengan lembaga terkait seperti LPM dan lain-

nya. “Jangan sampai langsung dibelanjakan. Nanti penggunaan anggarannya tidak bisa di-SPJ-kan, sehingga tidak bisa dicairkan anggaran berikutnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Dompu, Haeril, SH kepada Suara NTB mengaku, ada 18 Desa yang dilaporkan ke Kejaksaan terkait ADD. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan audit khusus, termasuk Desa Rababaka. Karena oknum Kepala Desa Rababaka dikabarkan membawa kabur uang Desa tahun 2015 lalu sebesar Rp 135 juta. Akibatnya, penggunaannya tidak bisa dipertanggunjawabkan dan ADD tahap pertama

(Suara NTB/ula)

H. Mokh. Syaiful HS tahun 2016 belum bisa dicairkan termasuk untuk gaji. (ula) (Suara NTB/uki)

MENGADU – Para tenaga honorer lingkup Pemda Bima ketika mengadu ke DPRD Bima, Kamis (31/3).

Kadis Dukcapil Bima Nyaris Tertipu Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Andi Sirajuddin, M.Ap, nyaris tertipu. Pasalnya, pada Rabu sore (30/3) sekitar pukul 17.16 wita, dia menerima SMS dari orang tak dikenal (OTK) dengan meminta uang hingga jutaan rupiah.

Modusnya, OTK tersebut menyeret dan mencatut nama Reskrim Polres Bima Kabupaten, AKP Erikson. S.Ik. Andi menuturkan ke(Suara NTB/uki) pada Suara NTB, KaAndi Sirajuddin mis (31/3) mengungkapkan, pada saat itu kaget setelah membaca isi pesan dari nomor baru. Yang berisi tentang permintaan bantuan agar dikirimkan uang sebesar Rp 8 juta, dengan mengaku bernama Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Erikson. “Uang yang diminta itu, dengan alasan dipergunakan untuk membeli empat tiket pesawat dari Jakarta via Bima,” kata Andi.

Bahkan oknum tersebut meneleponnya dengan memohon permintaan yang serupa. Saat itu, Andi sempat mengiyakannya. Hanya saja uang yang diminta itu akan dikirim setelah berkoordinasi dengan Kapolres.

Mendengar nama Kapolres disebut, akhirnya oknum tersebut memutus sambungan telepon.

Sejak dimatikan tanpa sebab itu, Andi langsung menaruh curiga. Memastikan hal tersebut kemudian menelepon anggota Polisi yang bertugas di Mapolres Bima untuk menanyakan nomor asli sang Kasat Reskrim.

Usai mencari tahu dan mencocokkan dengan nomor yang meneleponnya, barulah Andi mengerti dan paham, bahwa ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang hendak menipu dirinya. “Saya makin yakin akan dijadikan korban penipuan, setelah menelepon balik namun nomornya tidak aktif,” ujarnya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada masyarakat agar tidak gampang percaya terhadap pesan SMS walaupun atas nama orang – orang besar. Pasalnya kejadian itu tidak sekali atau dua kali. Selama ini Ia kerap menerima pesan kaleng dengan meminta uang.

“SMS yang masuk baiknya dicek dan dicari tahu dulu keasliannya. Meskipun orang yang meminta sedang kesusahan,” terangnya. Hingga berita ini ditulis Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Erikson, S.Ik yang merupakan korban pencatutan untuk menipu belum berhasil dikonfirmasi.

Pasalnya perwira tersebut diketahui sedang dinas di luar daerah dan dihubungi via ponsel nomornya tidak aktif. (uki)

Tuntut Kenaikan Insentif, Tenaga Honorer Mengadu ke Dewan Bima (Suara NTB) – Belasan tenaga honorer mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (31/3). Mereka meminta anggota dewan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai honorer dengan pemberlakuan upah minimum yang layak bagi mereka. Kedatangan para tenaga honorer ini langsung disambut oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman, MT, SH, di ruang Komisi Dewan.

Pantauan Suara NTB, pada saat beraudiensi, salah seorang tenaga honorer, Salahuddin, S.Pd, mengaku nasib yang

dirasakannya saat ini cukup memprihatinkan. Bersama rekan senasibnya meminta bantuan Dewan sebagai penyalur aspirasi rakyat, untuk menyampaikan ke pihak Pemerintah agar memberlakukan upah minimum yang layak.

“Sudah belasan tahun kami mengabdi sebagai tenaga honorer, dengan upah sebesar Rp 300 ribu per bulan,” ucapnya Menurut mereka, insentif atau upah yang diterima selama ini sangat tidak layak. Jika dibandingkan dengan upah buruh bangunan yang mencapai Rp 70.000 per hari.

“Kalau dilihat dari upah min-

imum memang sangat tidak wajar. Upah buruh bangunan saja sebesar Rp 70.000 per hari, sementara kita yang bekerja selama lima hari dalam seminggu hanya Rp 300.000 per bulan,” katanya. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, lanjut Salahudin, para pegawai honorer terpaksa mencari rezeki tambahan. Seperti, ada yang menjadi buruh kuli bangunan, bertani, tukang ojek, bahkan ada juga yang menjual koran.

Dia Juga menuntut perubahan status dari tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Permintaan terse-

but menyusul nasib tenaga honorer saat ini, termasuk tenaga sukarela yang masuk K2 sangat memprihatinkan. Betapa tidak, mereka dipekerjakan penuh, layak seperti PNS. Padahal gaji pegawai honorer hanya Rp 300.000/bulan, bahkan ada yang tidak terima gaji sama sekali.

“Untuk menuntaskan masalah honorer, Pemerintah harus terlebih dahulu membuat regulasi pengangkatan dari tenaga honorer menjadi CPNS,” desaknya Tidak hanya itu, Salahudin juga mendesak Pemerintah konsisten untuk melaksanakan undang-undang guru dan dosen mengenai penun-

tasan sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tahun 2015.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman, MT, SH mengaku telah menerima aspirasi mereka untuk ditindaklanjuti. Dia berjanji akan memperjuangan nasib tenaga honorer. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan apakah Pemerintah dapat merespon tuntutan pegawai honorer tersebut.

“Untuk sementara aspirasi tenaga honorer soal intensif ini, akan kita tampung untuk dibahas dengan pihak eksekutif secepatnya,” pungkasnya. (uki)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Petani Kopi Tambora Berharap Bantuan

(Suara NTB/ula)

H. A. Rajak.

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu termasuk daerah penghasil kopi jenis robusta yang dihasilkan dari kaki gunung Tambora. Potensi kopi di Dompu saat ini mencapai 3.000

ha dan yang telah berproduksi sekitar 1.700 ha dengan total produksi hingga 600 ton per tahun.

Kelompok tani kopi di lereng Tambora pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk peningkatan nilai produksi. “Kopi menjadi salah satu potensi perkebunan Dompu selain jambu mete.

Potensi kopi dengan luas areal tanaman hingga 3.000 ha ini diharapkan ada dukungan dari pemerintah untuk peningkatan nilai jual pasca panen bagi kelompok,” kata Kepala Bibang P2HP Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. Abdul Rajak kepada Suara NTB, Kamis (31/3).

KopiDomputergolongjeniskopi robusta. Ia dibudidaya dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut seluas 1.700 ha di lahan warga dan 1.000 ha lebih di lahan eks PT Vener yang juga dibudidaya warga. Hasil budidaya kopi, setiap tahunnya bisa

diproduksi hingga 600 ton biji kopi denganhargaRp23.000perkgatau Rp 75.000 per kg kopi bubuk. “Saat ini sudah ada tiga kelompok petani kopi di Pekat yaitu kelompok Lumba Sena, kelompok King Kopi, dan kelompok Bina Tani. Kelompok ini yang sudah memproduksi kopi bubuk dan dijualkan di pasaran,” terang H. A. Rajak.

Selisih harga kopi yang cukup jauh antara bijian dan bubuk, dikatakan A. Rajak, mendorong warga untuk bisa mengembangkan usahanya melalui peningkatan nilai pasca panen. Namun petani masih kesulitan untuk mendapatkan alat – alat pendukung seperti tempat pengeringan,pengupaskopi, huller, dan alat pengepakan. “Saat ini, kelompok tani kopi di Tambora masih membeli kertasnya di Mataram.

Mereka berharap bisa membuat sendiri, sehingga tidak mengeluarkan biaya besar,” katanya.

Beberapa peralatan sudah

(Suara NTB/ula)

SIAP PANEN - Buah kopi yang sudah matang dan siap dipanen untuk menghasilkan kopi kualitas baik. diberikan pemerintah. Seperti merah agar mutu kopi benar – penggilingan dan lainnya. Perala- benar berkualitas baik,” katanya.

Namun H. A. Rajak mengatatan yang dibantu pemerintah ini masih banyak kurang untuk pen- kan, petani kopi di lereng gunung ingkatan persaingan di pasaran. Tambora saat ini masih menghProses pembinaan pun terus di- adapi kendala akibat sapi dilelakukan, termasuk penanganan pas liar dan merusak tanaman pasca panen. Seperti panen kopi kopi. Selain itu, masih banyakndilakukan ketika buahnya sudah ya pencurian kopi di kebun dan merah dan dijemur pada lantai membuat petani harus memanen jemur. “Dipanen saat buahnya muda kopinya. (ula/*)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Diduga Bandar Sabu

RENCANA pemerintah pusat akan merumahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena alasan untuk merampingkan struktur birokrasi dan efektifitas pelayanan, dinilai sangat tidak tepat oleh kalangan anggota DPRD NTB. Anggota DPRD NTB dengan tegas menolak rencana itu.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Sakdudin, SH pada Suara NTB, Kamis (31/3) kemarin mengatakan, jika kebijakan yang sangat tidak (Suara NTB/ars) populis itu benar akan dilakuH. Sakdudin kan oleh pemerinta pusat, hal tersebut akan memicu tumbuhnya orang miskin baru. ‘’Harus diperhatikan juga oleh pemerintah, bagaimana nasib keluarga, istri dan anak-anak para ASN yang dipecat ini nantinya.

Inikan hanya akan mencetak orang miskin baru. Tidak betul itu cara untuk merampingkan struktur birokrasi,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan politisi partai Gerindra itu, jika melihat sasaran ASN yang akan dipensiunkan dini itu adalah orangorang yang masih menggunakan ijazah SMA, tentu mereka para ASN yang masuk dalam golongan rendah, seperti tukang kebun, sopir dan tukang kebersihan. ‘’Coba bayangkan, kan yang jadi ASN menggunakan ijazah SD, SMP dan SMA itu mereka yang golongannya sangat rendah, dan paling-paling jadi kerjaanya menjadi tukang kebun, sopir. Nah lalu kalau ini mau dipecat, mereka kemudian bisa apa. Sementara dia punya anak yang harus dibiayai pendidikannya,’’ ujar Sakdudin.

Ole karena itu, ia tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Karena menurutnya, itu tindakan yang sangat diskriminatif. (ndi)

Pelayanan Hukum Gratis PEMERINTAH menyiapkan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Wujudnya, Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ditempatkan di masing - masing pengadilan.

Apapun kasusnya, mulai dari tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, maupun perkara perdata, ada pengacara yang memang sudah ditunjuk untuk pendampingan.

“Silahkan hubungi Posba(Suara NTB/ars) kum di PN Mataram. MekanisDeny Nur Indra menya, tinggal mendaftarkan saja apapun kasusnya, pidana maupun perdata,” kata pengurus Posbakum, Deny Nur Indra, SH kepada Suara NTB, kemarin.

Kewenangan pendampingan masyarakat kurang mampu ini menurutnya sesuai Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang bantuan hukum. Ini ditanggung negara dan dianggarkan melalui Dipa MA dan Kemenkum HAM. Setiap ada permintaan yang masuk, pihaknya tak langsung melakukan advokasi. Sesuai prosedur, akan ada langkah verifikasi ke lapangan, guna memastikan yang didampingi itu memang benar-benar butuh bantuan hukum gratis karena miskin. “Jangan sampai seperti dalam perkara perdata tanah. orangnya memang biasa biasa aja, orang desa, tapi yang disengketakan tanahnya banyak, tidak pas untuk didampingi lewat Posbakum, karena masih banyak yang lebih membutuhkan,” terangnya.

Jika tak sampai verifikasi lapangan, pihaknya minimal meminta agar pemohon menyertakan surat keterangan miskin dari desa atau keluarahan, KTP,KK. Diakuinya Posbakum saat ini memang belum terlalu familiar, karena bisa jadi belum tersosialisasi di masyarakat sampai lapisan bawah. Selama ini pendampingan yang banyak dilakukan, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, persidangan. Pendampingan hukum dilakukan atas dasar penunjukan dari Polisi ataupun Kejaksaan dan Pengadilan. “Kebanyakan penunjukkan dari polres dan kejaksaan dan pengadilan,” akunya.

Tahun 2016 ini diharapkan tersosialisasi sampai lapisan bawah masyarakat, sesuai jangakaun wilayah pendampingannya Lobar, Mataram dan KLU. (ars)

Taati Aturan di Laut WILAYAH hukum laut menghendaki setiap orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Namun, dalam hal pengelolaan sumber dayanya, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Kerjasama dengan aparat kepolisian dapat menghindarkan masyarakat dari pelanggaran hukum serta menciptakan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut.

Demikian disampaikan Kepala Subdirektorat Pene(Suara NTB/why) gakkan Hukum Direktorat KeCahyo Dipo polisian Perairan Polda NTB, Kompol Cahyo Dipo, Rabu (30/3) dalam kegiatan Sambang Nusa dalam rangka pemeliharaan keamanan di Dusun Gili Gede, Desa Gili Gede Indah, Sekotong, Lombok Barat. Ditpolair Polda NTB menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat setempat perihal penyuluhan hukum terkait tindak pidana di laut.

“Nelayan ataupun setiap orang berhak menangkap ikan dimanapun. Tetapi ada aturan yang harus ditaati,” terangnya di hadapan puluhan masyarakat yang didampingi Kepala Desa Gili Gede Indah, Saidi, S.Adm. Ia menambahkan, kapal penangkap ikan dalam ukuran bobot tertentu harus mendapat perizinan dari dinas terkait, bahkan untuk kapal nelayan yang berukuran kecil sekalipun.

“Kapal nelayan harus daftar ke Dinas Perikanan. Kapal besar izinnya harus lebih lengkap,” tegasnya. Izin dimaksud antara lain surat izin berlayar serta surat izin penangkapan ikan (SIPI). SIPI itupun tidak bisa digunakan untuk menangkap ikan di sembarang tempat.

Cahyo menegaskan, bahwa kapal bersangkutan harus menaati zonasi yang diamanatkan oleh pihak setempat yang mengeluarkan izin tersebut. Ada beberapa zonasi seperti zona perairan dangkal dan perairan menengah hingga dalam. Zonasi itu disesuaikan dengan bobot kapal dan kelengkapan alat penangkapan.

Oleh karena itu, kata Cahyo, apabila ada gerak-gerik kapal yang mencurigakan, terutama yang berukuran menengah hingga besar berlabuh di sekitar perairan Sekotong, agar segera memberikan informasi kepada aparat kepolisian.

“Yang pakai jaring besar jangan ambil ikan di daerah dangkal. Jika melihat jangan ambil tindakan sendiri. Tugas pemeriksaan dilakukan oleh aparat kepolisian,” tegasnya.

Penegakkan hukum juga tidak terkecuali pada penggunaan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan, seperti bom ikan dan potasium yang rentan merusak kehidupan biota laut.

“Penegakkan hukum utamakan keamanan untuk menjaga laut kita. Khusus di Gili Gede, untuk kebutuhan terjaganya aset pariwisata kita. Kalau daerah ini aman, wisatawan akan datang sendiri berbondong-bondong ke sini. Keindahan laut menjadi daya tarik kita. Jadi mari kita jaga,” ajaknya. (why)

Mataram (Suara NTB) Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), SK (41) kini menjadi buronan polisi. Kepala Cabang Dinas (KCD) UPTD Dikbud Lobar Kecamatan Lingsar itu melakukan aksi perlawanan hingga kabur pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya di Dusun Bug-bug Utara, Desa Bugbug, Kecamatan Lingsar, Rabu (23/3) pekan lalu.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB melalui Kanit II, AKP Agus Dwi Ananto, Kamis (31/3) di Mapolda NTB mengatakan, dari penggeledahan di rumah pelaku sekitar pukul 11.00 Wita itu, polisi menemukan barang bukti satu bungkus kristal putih diduga sabu di dalam kotak VCD di lantai kamar tidur pelaku.

“Seberat 0,2 gram dan satu bungkus lagi seberat 0,25 gram. Yang bersangkutan diduga merupakan bandar,” sebutnya, menganalisis temuan 24 plastik klip kosong yang digunakan untuk membungkus sabu siap jual. “Warga di sana juga resah karena di rumah pelaku sering ada pesta narkoba,” katanya.

Ditemukan pula satu tutup botol warna biru yang dirangkai dengan pipet tiga buah sumbu yang digunakan untuk mengonsumsi sabu, dua korek api gas, dan enam potongan pipet. Penggeledahan yang disaksikan kepala dusun setempat itu membuat pelaku kalut.

“Sudah kita pegang tangannya. Tetapi dia melawan kemudian kabur lewat pintu belakang rumahnya,” ujar Agus.

Saat ini polisi telah menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang terhadap pelaku SK,

DPO – Kanit II Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB, Agus Dwi Ananto menunjukkan sejumlah barang bukti narkoba diduga sabu dalam ekspos di Mapolda NTB, Kamis (31/3). Ditunjukkan pula surat DPO terhadap oknum ASN KCD Dikbud Lobar yang kini masih dalam pengejaran polisi. bernomor DPO/10/III/2016/Ditresnarkoba, ditujukan kepada seluruh Kapolres jajaran seNTB untuk memburu pelaku.

Dalam surat DPO itu, disebutkan pelaku beralamat di Jalan Gora II, Bug-bug Utara Timur RT 001, Desa Bug-bug, Lingsar, Lombok Barat. Dengan ciri-ciri fisik khusus, tinggi 175 cm, rambut hitam pendek lurus, hidung biasa tidak mancung, dan berbadan gemuk.

Pencarian tersebut atas dasar yang bersangkutan melanggar pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Dia membawa, memiliki, menjual, dan meng-

uasai barang terlarang narkotika jenis sabut,” jelas Agus.

Tiga Kali Keluar Masuk Penjara Komitmen kepolisian memberantas narkoba tanpa memandang jumlah barang bukti dan pekerjaan para terduga pelaku, diwujudkan dengan kembali ditangkapnya kawanan pelaku yang tengah berpesta di salah satu rumah di Lingkungan Karang Timbal, Punia, Mataram. Penggerebekan pada Senin (26/3) lalu sekitar pukul 13.00 Wita itu, polisi menciduk tiga orang pelaku, yaitu PG (42), RP (25), dan SA (23).

Penggeledahan dilakukan di pekarangan rumah PB yang

BNN Asistensi Pemkab Lotim Mataram (Suara NTB) Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas BNN, bahwa diperlukan penajaman sektor masing-masing instansi Pemerintah dalam mendukung upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara internal maupun eksternal.

Namun demikian terbatasnya resource envelope penanganan permasalahan narkoba dan belum tersedianya instrumen yang efektif bagi kementerian, lembaga, daerah untuk lebih berperan aktif secara konkret dalam berbagai upaya penanganan permasalahan narkoba.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, BNN NTB melaksanakan kegiatan asistensi di Hotel Golden Tulip Mataram, Kamis (31/3). Kegiatan dalam rangka penguatan pembangunan berwawasan Anti Narkoba terhadap 30 SKPD se Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen, sinergi, dan kontribusi seluruh SKPD di tingkat Kabupaten dalam upaya penanganan permasalahan narko-

(Suara NTB/humas bnn)

ASISTENSI – Kegiatan asistensi BNN NTB, dalam rangka penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba diikuti seluruh SKPD Kabupaten Lombok Timur Kamis kemarin. ba melalui program pembangunan daerah dengan sumberdaya program yang ada,” kata Kepala BNN NTB Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si yang jadi pembicara dalam kegiatan itu.

Hadir juga sebagai pemateri Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, Angraini Ninik Murnihati, SH,MH, Kepala Seksi Pencegahan BNNP NTB, Ir-

fan, S.Sos. Pada diskusi penutup kegiatan, disepakati bersama bahwa pada prinsipnya semua SKPD khususnya di Kabupaten Lombok Timur, sepakat mendukung segala bentuk kebijakan dan program P4GN. “Semoga langkah ini dapat terwujud dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan,” tutup Sriyanto. (ars/*)

DPD RI : Perbaikan Tata Kelola, Kunci Penundaan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Jakarta (Suara NTB) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan keprihatinannya atas rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

DPD RI meminta pemerintah dan pihak manajemen BPJS untuk menunda kenaikan iuran yang akan berlaku nasional mulai pada April 2016 tersebut.

“Jangan karena salah manajemen, lalu defisit satu tahun dibebankan pada konsumen. Ini logika penyelenggara pelayanan publik macam apa? Harus diingat bahwa BPJS Kesehatan bukanlah produk komersial, melainkan sistem jaminan sosial kesehatan yang menjadi tangung jawab negara dan diatur oleh UU demi kesejahteraan rakyat. Sejatinya jika diberlakukan, bahkan lebih parah dari perusahaan swasta, sebab para konsumen pasti akan lari bila harga premi naik hanya dalam satu tahun,” tegas Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad di Jakarta (30/3).

Farouk yang pernah menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI 2010 - 2014 ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola adalah kunci dari penyelesaian masalah ini. “Perbaiki dulu tata kelola BPJS Kesehatan, jangan tumpang tindih dengan Kartu Indonesia Sehat atau Jamkesda.

Masyarakat di beberapa daerah, misalnya di Jawa Timur, malah lebih mengapre-

(Suara NTB/aan)

Prof. Farouk Muhammad siasi Jamkesda daripada BPJS. Ini menandakan adanya kelemahan pengelolaan BPJS,” tegas senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Dirinya juga mengkhawatirkan, tanpa adanya perbaikan tata kelola, defisit penyelenggaraan akan terus berlangsung dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat terjadi tiap tahunnya.

Mantan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ini meminta agar penyelenggara BPJS Kesehatan terlebih dahulu melakukan konsultasi publik yang luas agar pemerintah bisa menjelaskan secara detail alasan kenaikan iuran. Ia juga mengingatkan bahwa rekanrekannya di Komisi IX DPR RI

juga secara tegas, tidak menyetujui kenaikan iuran tersebut dan meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden No. 19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12/2014 tentang Jaminan Kesehatan.

“Sebagai pelayanan publik, iuran BPJS Kesehatan harus memperhatikan aspek lain, yakni kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini terjadi perlambatan ekonomi makro yang harus diperhitungkan,” jelasnya.

Farouk, yang pernah menjabat sebagai Gubernur PTIK dan Rektor Universitas Bung Karno, juga menduga bahwa buruknya pelayanan BPJS Kesehatan menjadi salah satu faktor ketidakrelaan masyarakat akan kenaikan iuran tersebut. “Sampai hari ini terdapat sekitar 49.000 laporan dan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan di situs lapor.go.id dan saya juga seringkali menerima keluhan tersebut dari masyarakat selama ini,” pungkasnya.

Sebagai Informasi, pemerintah berencana menaikkan iuran peserta Mandiri melalui Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuansebagai berikut: Kelas I naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000, Kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 50.000, Kelas III naik dari 25.500 menjadi Rp 30.000, sedangkan besaran iuran untuk mereka yang disubsidi (Penerima Bantuan Iuran/PBI) naik dari Rp 19.225 menjadi Rp 23.000. (*)

tak juga kapok setelah tiga kali keluar masuk penjara itu, polisi menemukan barang bukti yang disimpan di dalam botol minyak rambut. “Disembunyikan di lubang di sela-sela tembok rumah,” ungkap Agus.

PB merupakan langganan penjara atas kasus yang sama berulang hingga tiga kali, terhitung sejak 2003 sampai tahun 2014. Yang bersangkutan baru saja keluar dari penjara empat bulan silam. “Belum lama ini keluar dari penjara karena divonis bersalah atas kasus yang sama,” terangnya.

Barang bukti yang diamankan polisi, di dalam botol minyak rambut ditemukan enam

poket kristal bening sabu seberat 0,53 gram, satu bungkus besar plastik klip transparan, satu buah dompet milik PB berisi uang diduga hasil transaksi narkoba sebesar Rp 3 juta, dan empat telepon genggam.

Penggeledahan badan pelaku RP ditemukan uang senilai Rp 1.004.000 dan satu telepon genggam. “Dia ini perannya melakukan transaksi, menerima pembayaran. Bisa dikatakan dia ini kurir. Bandarnya itu PB,” ungkap Agus.

Para pelaku disangkakan pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

Ungkap Pelaku Utama

Polisi Telusuri Sumber dan Tujuan Benih Lobster Mataram (Suara NTB) – Terungkapnya penyelundupan benih lobster via bandara LIA tak hanya berhenti sampai penggagalan pengirimannya saja. Sumber benih dan tujuan pengiriman bakal terus ditelusuri untuk mengungkap pemain besarnya.

Sebab yang tertangkap Rabu (30/3) lalu masih sebatas kurir.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayananan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPB TMP C) Mataram, Jamin mengatakan, proses penyidikan bakal diteruskan dengan bekerjasama dengan Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB. “Belum ada petunjuk soal itu. Kita masih lanjutkan penyidikan,” jawabnya terkait penelusuran asal tempat pembenihan baby lobster sebanyak 7.000 ekor yang bakal diselundupkan ke Singapura tersebut.

Terkait seseorang bernisial Mister WG di Jakarta sebagai pemilik benih seperti penuturan pelaku LD, pihaknya akan melakukan pengembangan dengan menggandeng penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, khususnya Subdit IV Bidang Tindak Pidana Tertentu. Termasuk juga asal baby lobster yang diduga pembenihannya dikembangkan di dua tempat di kawasan pesisir selatan Lombok.

Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, Edi Yustanta, APi, MSi, mengatakan bahwa setelah barang bukti berupa 7000 ekor benih lobster itu selesai ditelisik sesuai kebutuhan penyidikan, maka akan segera dilepaskan ke laut.

“Penyidikan ini belum selesai dilakukan. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya.

Perkiraan benih ini hanya tahan dua hari. Setelah itu kita akan lepas di perairan di sekitar Gili Indah di KLU,” terangnya.

Bea Cukai Mataram

(Suara NTB/why)

Tolak Rencana Pemerintah

Oknum ASN Dikbud Lobar Jadi Buronan Polisi

berkordinasi dengan Aviation Security Lombok International Airport menggagalkan penyelundupan 7.000 benih lobster yang akan diterbangkan ke Singapura (Suara NTB, Rabu 30/3). Pelaku LD (30) yang bertindak sebagai kurir itu, berusaha mengelabui pihak keamanan bandara dengan menyimpan ribuan benih lobster tersebut di koper dan stereofoam dalam 35 plastik bening.

Supir travel warga Penujak, Praya Barat, Loteng itu diminta oleh seseorang di Jakarta, inisial Mister WG, mengantarkan kepada pemesan di Singapura dengan upah Rp 2 juta untuk 2 hari. Terbang dengan Silk Air nomor penerbangan MI123. Aksinya terhenti saat ketahuan lewat pemindai XRay bandara dan pemeriksaan fisik. Benih lobster senilai Rp 210 juta itu diduga bakal dibawa ke Vietnam.

Perbuatan pelaku disangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 102A huruf a UU nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; pasal 31 ayat (1) jo pasal 7 UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pelaku juga diduga melanggar pasal 4 PP nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. (why)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Nasi Goreng Kambing Nikmat di Fave Hotel FAVE Hotel yang berlokasi di Jalan Langko Nomor 23 Kecamatan Mataram, Kota Mataram ini merupakan salah satu hotel yang banyak diminati pengunjung. Konsep yang diusung yaitu konsep magenta dengan interior yang menarik dan warna yang cerah. Hotel ini juga menyediakan menu baru setiap minggunya. Menu yang menjadi favorit saat ini yaitu nasi goreng kambing dengan cita rasa yang khas.

“Minggu ini menu utamanya nasi goreng kambing. Kita gunakan bumbu-bumbu dan ada campuran bumbu rahasia. Tanggapan para tamu juga cukup bagus,” kata Executive Chef Hotel Pratama Erfan Widiarto kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (31/3) kemarin.

Menu spesial itu dapat dinikmati dengan membayar Rp 38 ribu dengan mendapatkan ice lemon tea yang segar. Selain itu, masyarakat juga dapat memesan minuman favorit minggu ini yaitu fave dragon. Perpaduan antara buah naga, susu dan lime jus yang sangat menggugah selera.

“Di hotel ini disediakan 107 jenis makanan yang bisa dipesan selain nasi goreng kambing. Untuk menikmati nasi nasi goreng kambing, fave dragon dan makanan penutup berupa fave tiramisu masyarakat hanya membayar Rp 75 ribu/nett,” kata chef yang sudah bergelut dengan masakan selama 12 tahun ini.

Selain masakan yang menggugah selera, hotel ini juga menyediakan kamar yang sangat nyaman. Terdapat 117 kamar di hotel ini dengan dua tipe kamar, diantaranya deluxe dan standard.

Masing-masing dapat dinikmati dengan membayar sebesar Rp 1.250.000 dan Rp 825.000. Dengan tipe kamar 28 dan 26. Meski demikian harga yang ditawarkan bersifat fleksibel. Jika beruntung, tamu yang datang akan mendapatkan potongan harga.

“Kita juga menyediakan free wifi dengan kecepatan tinggi.

Jadi tamu yang datang bisa menikmati suasana hotel sambil menggunakan wifi sepuasnya,” kata Sales and Marketing Manager Fave Hotel Mataram I Gede Apriantha kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (31/3).

Hotel yang telah beroperasi sejak 2015 ini telah mendapatkan sertifikasi dari trip advisor sebagai hotel di Kota Mataram dengan pelayanan terbaik. Sebab hotel ini sangat mengutamakan pelayanan untuk tamunya. Tidak heran jika hotel ini disebut sebagai hotel bintang dua rasa bintang empat. Sebab fasilitas yang disediakan juga cukup memadai. (lin)

(Suara NTB/met)

LEMBUT - Pemandangan yang lembut disaksikan melalui dermaga di Gili Maringkik. Dari sini, para wisatawan dapat menyaksikan panorama laut, gunung dan matahari terbit maupun tenggelam.

Air laut sedang surut serta cuaca sangat bersahabat.

Perjalanan menuju Gili Maringkik begitu mulus meski terpaksa harus berjalan kaki di hamparan pasir pesisir yang airnya sedang surut. Pemukiman warga yang berjejal tidak mengurangi pesona pulau kecil di Kecamatan Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur ini.

jubkan. Gili yang menjadi tempat bermukimnya para nelayan juga sangat tepat bila dijadikan objek wisata kuliner khusus ikan laut. Wisatawan yang bersafari ke tempat tersebut bisa menikmati ritme kehidupan para nelayan serta mencicip ikan tangkapan yang masih segar - bugar.

melepas penat. Kehidupan sosial masyarakat setempat juga memiliki sisi estetika tersendiri yang wajib diselami siapapun yang berkunjung.

Pesona alam di Gili Maringkik indahnya dari pagi sampai sore. Dermaga baru yang menjulur ke arah utara pulau menjadi gardu pandang moment sunrise di pagi hari. Dermaga itu juga sekaligus menjadi tempat menyaksikan senja atau matahari tenggelam lalu bersembunyi di perut bumi.

Fotographer dari Lombok Landscaper, dr. Yuyun Muhir ketika menginjakkan kakinya di Gili Maringkik, Senin (28/3) kemarin menegaskan bahwa sunrise dan sunset adalah menu wajib baginya saat di Gili Maringkik.

Potensi kepariwisataan di Gili Maringkik betul - betul menak-

Selfie Bersafari terasa belum lengkap selama belum melakukan selfie. Berpose mengabadikan gambar diri sendiri dengan gaya sesuka hati. Perahu maupun kapal nelayan yang kandas lalu tergeletak di hamparan perairan pesisir yang airnya mengering acap kali menjadi lokus pemotretan dengan gaya selfie.

Setiap kali air laut surut, pesisir di gili tersebut akan kering.

Kadang, situasi tersebut juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk memperbaiki perahunya masing - masing. Jangan heran, suara ketukan yang bersumber dari dek kapal itu merupakan aktivitas para nelayan yang sedang memperbaiki kapal atau pun perahunya masing - masing. Selain melakukan perbaikan mesin, para nelayan

Oleh: Sahmat Darmi

(Suara NTB/ist)

Nasi goreng kambing yang tersedia di Fave Hotel.

Terkesan Vakum, PHRI Bantah Sepi Kegiatan Mataram (Suara NTB) – Saat ini pariwisata NTB tengah berkembang dengan banyaknya wisatawan yang mulai berkunjung. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dunia bisnis, salah satunya bidang perhotelan. Namun di tengah ramainya perbincangan tentang pariwisata dan perhotelan di NTB, PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) NTB terkesan vakum.

Padahal banyak hal yang harus dibenahi pada sektor perhotelan.

Menanggapi hal itu, Ketua PHRI NTB I Gusti Lanang Patra menyangkal sepi kegiatan. Ia mengatakan bahwa selama ini PHRI banyak melakukan kegiatan untuk kemajuan perhotelan di NTB, hanya saja tidak dipublikasikan. Meski demikian ia berharap Ketua PHRI di masing-masing daerah dapat melakukan kegiatan untuk membangun sektor perhotelan. Sebab selama ini, PHRI di masing-masing daerah juga terkesan sepi kegiatan.

“Bukan sepi tapi tidak dipublikasikan. Apalagi di masingmasing daerah, mereka juga ada kesibukan. Apalagi saat ini sedang sibuk banyak event,” kata Lanang.

Kegiatan yang dimaksud seperti pembenahan pada bidang SDM (Sumber Daya Manusia), memberikan bantuan melalui CSR (Corporate Social Responsibility), melakukan sales mission dan banyak lainnya. Namun sejumlah kegiatan itu tidak pernah dipublikasikan sehingga PHRI terkesan tidak pernah berkegiatan.

Tidak Terima Hibah Tunai Salah satu kendala minimnya kegiatan PHRI, karena bantuan hibah yang diberikan tidak berbentuk uang tunai. Melainkan program atau kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah.

“PHRI terima hibah bukan dalam bentuk uang. Jadi Disbudpar melalui BPPD membuat rancangan kegiatan dan nanti kita kerjakan. Anggaran dan semuanya itu dirancang mereka,” ungkapnya.

Lanang mengungkapkan bahwa selama ini PHRI hanya menerima rancangan kegiatan yang telah dibuatkan oleh Disbupar melalui BPPD. Sehingga anggaran dan program dibuat dan dirancang bukan oleh PHRI. Oleh sebab itu, kegiatan berpatokan pada apa saja yang disediakan oleh dinas.

“Hal inilah yang membuat PHRI terkesan tidak memiliki kegiatan,” kata Lanang. Dalam waktu dekat, PHRI akan melalukan Musda untuk memilih ketua baru. Lanang berharap siapapun yang menjadi ketua PHRI selanjutnya dapat memajukan perhotelan di NTB dan dapat meningkatkan kualitas SDM bidang perhotelan. (lin)

“TAK ADA hotel, rumah warga pun jadi” begitu pepatah yang tersirat bagi pelancong yang hendak bersiwata lalu bermalam di pulau kecil itu. Penduduk yang bermukim di kawasan tersebut terkesan ramah serta bersedia membuka rumah mereka untuk ditumpangi siapa saja yang ingin menginap.

Tak terkecuali bagi wisatawan yang memang sengaja datang ke tempat tersebut untuk berlibur.

Pesona Gili Maringkik nampaknya tidak kalah esotis, meski kawasan tersebut belum terlalu dikenal menjadi tempat pariwisata yang populer. Kalau diselami secara lebih mendalam, banyak pesona yang dapat dieksplorasi para wisatawan untuk

juga kadang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pengecatan demi mempercantik perahu mereka masing - masing.

Tengok saja misalnya aktivitas yang dilakukan Dahman dan Hairul Anwar nelayan yang menjadi warga di Gili Maringkik.

Moment tersebut biasanya menjadi kesempatan bagi mereka untuk rehat dari pekerjaannya yakni melaut. Menurut mereka, situasi laut yang seperti itu tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan di saat melaut.

“Ini sudah biasanya begini, setiap hari malah. Kalau sedang surut begini, kita mana bisa melaut, yang kita lakukan paling cuman memperbaiki kapal atau perahu tangkap masing - masing.

Atau kalau tidak, kita beristirahat di rumah sambil memperbaiki jala,” tutur Dahman.

Pengakuannya, saat mereka sedang mempermak perahu, tidak sedikit pelancong menghampiri mereka. Para wisatawan biasanya mendatangi mereka untuk berfoto - foto menciptakan kesan bersama. Keramahan penduduk setempat mewakili karakter masyarakat Suku

Sasak yang terbuka bagi para pendatang yang asing. Bagi mereka, orang - orang yang datang ketempatnya merupakan sahabat yang semestinya diperlakukan dengan sewajarnya.

“Kalau ada wisatawan yang datang kemari ya tentu kita terima dengan baik. Mereka kan juga mungkin jarang melihat kondisi seperti yang kita alami disini. mereka biasanya senang berfoto - foto di bawah perahu atau kapal yang tergeletak karena lautnya kering begini,” tuturnya.

Organisasi pemuda di Gili Maringkik sedang merumuskan kesepakatan untuk menggelar Festival Maringkik. Salah satu konten dari penyelenggaraan festival tersebut adalah Balapan Sampan. Remaja yang tergabung dalam lembaga atau organisasi kepemudaan di kawasan setempat, turut memacu perkembangan wilayahnya agar menduduki posisi sebagai destinasi wisata yang unggul.

Selama ini, Gili Maringkik menduduki pekringkat atau posisi kawasan pariwisata yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan - kawasan lain di wilayah sekitar. (*)

Teater Tanpa Naskah Cenderung Fatal dan Konyol Mataram (Suara NTB) Pertunjukan teater tanpa dilandasi naskah sebagai landasan menyampaikan ide dan gagasan dinilai fatal dan konyol. Seni pertunjukan yang disajikan bisa - bisa terbawa ke arah timbulnya polusi gerak. Wacana yang ingin disampaikan melalui gerak dan bahasa verbal pada panggung pertunjukan pun dapat membias.

“Kalau konsepnya seperti itu, fatalnya adalah ketika di atas panggung yang terjadi tidak lebih dari sekadar tubuh yang bergerak. Kesannya hambar, tidak ada pesan. Sebab, spirit atau ruhnya tidak ada,” kata R. Eko Wahono, sutradara teater di NTB, ketika ditanya seluk beluk pertunjukan yang tidak didasari naskah tertulis, Kamis (31/3).

Menurutnya, kebanyakan jenis pertunjukan teater yang dilakukan berangkat dari teks tertulis. Tanpa teks tertulis, gagasan yang ingin disampaikan bisa jadi tidak terarah. Akhirnya, situasi tersebut akan memacu timbulnya miskomunikasi antara pelaku seni dengan apresian.

“Bisa jadi miskomunikasi. Itu yang saya istilahkan sebagai pertunjukan yang gagal. Ada komunikasi yang terputus antara ak-

tor atau aktris dengan apresian.

Disini saya juga menekankan agar tiap - tiap pemeran yang bermain drama tidak menjadi boneka sang sutradara,” ujarnya.

Bagi Eko, sapaan akrab pengelola teater “Lho Indonesia” di Mataram ini, pemain drama atau teater memiliki interpretasi tersendiri terhadap lakon yang mereka pentaskan. Dirinya tak memungkiri bahwa aktor maupun aktris memang merupakan alat dari sorang sutradara untuk menyampaikan gagasan yang terkandung di dalam naskah. Kendati demikian, masing - masing pemain drama harus mengembangkan diri dengan mencari wawasan melalui literasi dan berdialektika menelusuri banyak wacana.

“Capaian - capaian estetika seperti itulah yang menurut saya sulit digapai oleh aktor

maupun aktris drama sekarang ini. Pelaku seni pertunjukan era belakangan ini kesannya menggampangkan dan akhirnya banyak yang berujung gagal faham mengenai teater,” ujarnya.

Kegagalan faham yang terbangun mengenai teater tersebut memicu degradasi dalam setiap seni pertunjukan yang dilakukan. Konten, pesan, kesan maupun makna dari seni pertunjukan yang awalnya menjadi sasaran, sering kali terkesampingkan. Lebih - lebih terhadap teatrikal, teater yang sifatnya berbeda dengan teater verbal atau konvensional ini sering disalah artikan oleh aktor maupun aktris yang melakoni pertunjukannya.

“Kesannya terlalu digampangkan. Banyak aktor - aktor muda yang mementaskan teat-

rikal sekalipun dia tidak paham mengenai apa yang disampaikannya. Seperti beberapa kasus yang pernah saya temukan, ada yang menggelar mimbar bebas dan itu dianggap sebagai teatrikal. Bagi saya, mimbar bebas ya mimbar bebas, teatrikal ya teatrikal,” katanya.

Meminjam istilah almarhum Arifin C Noor, lanjut sutradara ulung ini, semua pertunjukan teater di atas panggung berawal dari sebuah teks. Ketika seorang aktor tidak memahami apa yang disampaikan dalam teks atau gagal teks, maka sang aktor atau pun aktris tertentu gagal melakukan proses mimesis.

“Proses mimesis maksudnya bagaimana menyajikan realitas sehari - hari ke hadapan penonton di atas panggung. Contohnya pembunuhan, mana mungkin sang aktor atau aktris akan betul - betul melakukan hal yang sama di atas panggung. Disitu membutuhkan proses penghalusan - penghalusan, ada semiotik, ada metafor dan lain sebagainya,” tutur Eko.

Sebagai insan yang mengabdikan diri terhadap seni pertunjukan, Eko Wahono merasa tersinggung ketika muncul aliran dalam berteater tanpa menggunakan naskah teks tertulis. Dirinya khawatir, ketika embrio gagasan tentang konsep berteater yang berbeda itu membesar, akibatnya tidak hanya selesai pada urusan gagal faham tentang teater.

“Kalau hal itu membesar dan menjadi ideologi dalam gaya bermain teater, saya tidak tahu mau mengatakan apa. Bagi saya itu hanya sebuah proses, tetapi harus dikendalikan.

Sebab saya pun pernah mengalami hal serupa,” ujar Eko. Berangkat dari sejarah dan pengalaman yang pernah ia lewati, dirinya menjabarkan, sastrawan kawakan yakni Almarhum Rendra saat mengubah pertunjukan teater verbal menjadi teater gerak, waktu yang dibutuhkan ternyata lumayan panjang.

“Tidak cukup 5 -6 bulan. saya sendiri pernah menggarap Repertoar Anjing dan Arsitektur Kata, waktu yang saya butuhkan tahu sampai berapa lama, lima tahun.

Dikiranya mudah menyampaikan gagasan menggunakan teater gerak, itu justru lebih sulit dibanding teater verbal,” akunya.

Garapan pertunjukan teater verbal menjadi teater gerak membutuhkan proses sublimasi yang utuh. Proses mengkristalkan ide dan gagasan berbentuk wacana verbal kedalam sebuah gerakan, bukanlah perkara yang mudah. Itu sebabnya, Eko memiliki pandangan bahwa setiap nafas yang dikeluarkan oleh aktor di atas panggung mengandung makna dan pesona tersendiri.

“Proses sublimasi ini dibutuhkan agar menghindari terjadinya polusi gerak. polusi gerak itu kan maksudnya gerakan yang berulang - ulang tetapi tidak memiliki makna yang disampaikan. Jadi rasanya hambar. Bagi saya, apapun itu yang mereka lahirkan, saran saya, jangan sampai pertunjukan teater kedepannya terjebak menjadi sebuah pertunjukan sirkus. Sebab proses berteater, dengan lima indra ditambah satu intuisi itu masih belum cukup.

Teater membutuhkan proses panjang dan kajian mengenai persoalan secara lebih mendalam lagi,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

STIKES Mataram Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Lulusan STIKES Mataram menggelar workshop Rancangan Pembelajaran Semester Kurikulum Pendidikan Ners yang digear dari tanggal 30 -31 Maret 2016. Pembicara dalam workshop ini adalah ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Dr. Muhammad Hadi, M Kep. Kepada Global FM Lombok, Kamis (31/3), Muhammad Hadi, menjelaskan dua tuntutan profesi ners tersebut menjadi sangat penting untuk dijaga, terlebih jika berbicara persaingan tingkat ASEAN. Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu bisa dilakukan, jika institusinya mendapat proses akreditasi yang baik minimal akreditasi B. Akreditasi kampus yang baik menciptakan lulusan yang lebih baik pula.

“Terkait Dr. Muhammad Hadi, M Kep. mutu lulusan

Keluarga, Sekolah Pertama bagi Anak KEPALA Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, dr.

Surya Candra Surapaty, M.PH, Ph.D, mengingatkan, jika keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Sehingga, sangat diharapkan kedua orang tua harus mampu menjadi seorang guru dan pendidik yang baik bagi anak.

“Keluarga merupakan basis pembangunan negara karena keluarga merupakan (Suara NTB/yon) guru pertama bagi anak dalam Surya Candra Surapaty mengenyam pendidikan pertama,” ujarnya dalam pembacaan Deklarasi oleh Tokoh Agama dari Tiga Organisasi Islam dalam mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Gedung Birrul Walidain NW Pancor, Kamis, (31/3).

Menurutnya, jika tanggung jawab pendidikan itu tidak sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Melainkan, keluarga termasuk orang tua harus benar-benar berperan menjadi seorang guru yang mampu memberikan pendidikan yang layak terhadap anak serta keluarga tidak boleh meninggalkan anggota keluarga yang lemah. Jika langkah itu dilakukan, maka dikhawatirkan berdampak terdahap kelangsungan hidup seorang anak yang bisa kemungkinan akhlaknya terkikis serta terjerumus kepada hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba dan sejumlah dampak negatif lainnya.

“Anggota keluarga jangan dilepas, karena ancaman sekarang ini adalah narkoba dan pergaulan bebas,” imbaunya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada pondok pesantren (ponpes) dan sekolah agar senantiasa menjadi keluarga yang baik, bagi santri ataupun siswa. Betapa tidak, keberadaan ponpes dan sekolah merupakan keluarga kedua bagi anak setelah mulai menginjak bangku pendidikan formal. “Ponpes juga merupakan rumah dan keluarga bagi para santri dengan tuan guru berepran sebagai orang tua dalam menjadikan generasi penerus bangsa yang berkompetensi dan berkarakter,” jelasnya.

Dengan menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) itu berkompeten dan berkarakter, maka sebelum menikah akan mampu mempertimbangkan dan memiliki komitmen untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. “Kita harapkan keluarga itu berkarakter baik keluarga pribadi maupun pondok pesantren yang merupakan keluarga juga bagi anak ketika menimba ilmu di sana,” harapnya. (yon)

akan bagus jika aspek hasil uji kompetensi nasionalnya, tingkat lulusan pertama mencapai di atas 70 persen.

Itulah yang kita lakukan hari ini untuk itu. Dari sisi mutu tingkat insitusinya dan dari sisi mutu lulusan kita tingkatkan. Kegiatan workshop hari ini untuk menjawab dua hal itu,” katanya.

Dalam hal ini, ujarnya, perawat harus menyiapkan diri, terutama pada penyelarasan kompetensi di tingkat ASEAN. Karena itu workshop peningkatan mutu pendidikan dan lulusan menjadi sangat strategis. Terlebih profesi nursing menjadi salah satu unggulan Indonesia selain profesi pariwisata dan akuntasi .

Dalam jajaran negara-negara ASEAN kata Hadi, posisi perawat Indonesia masih sama.

Jika perawat dari dalam negeri mau bekerja di luar negeri harus lulus uji kompetensi secara yang dilakukan di Indonesia juga uji kompetensi di negara tujuan.

“Sama saja nursing dari Malaysia, Thailand atau Filipina yang

ke Indonesia harus lulus uji kompetensi di negaranya dan luus juga di sini,” katanya.

Namun demikian setidaknya ada dua tantangan yang dihadapi perawat di Indonesia dalam aspek persaingan antar Negara, yaitu kelemahan dalam penguasaan bahasa asing serta keterbatasan teknologi. Menurutnya, teknologi kesehtan baik di pendidikan dan fasilitas pelayanan di Indonesia masih ketinggalan.

“Mahasiswa kita tidak mendapatkan pembelajaran yang mutakhir di kampus karena peralatannya mahal. Misalnya boneka untuk penanganan medis harganya Rp 24 miliar.

Karena itu saran saya kepada pemerintah agar pemerintah menyediakan media pembelajaran yang mutakhir, karena itu mahal. Karena institusi pendidikan tidak sanggup,” ujarnya.

Dia memuji STIKES Mataram yang terus berupaya mengikuti perkembangan yang ada serta komitmen STIKES Mataram yang meningkatkan mutu pendidikannya.(ris/kmb)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Workshop Rancangan Pembelajaran Semester Kurikulum Pendidikan Ners yang digelar di STIKES Mataram, Kamis (31/3).

Biaya Akreditasi Mahal, PTS Mengeluh Yarsi, jadi akreditasi dengan BAN PT itu gratis. Kalau dengan LAM PTKES itu perguruan tinggi harus membayar sebanyak Rp 87 juta belum lagi dengan proses kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan akreditasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Agus meminta agar Menristekdikti tidak memberatkan PTS, termasuk meminta agar proses pengurusan akreditasi Prodi dilakukan gratis sebagaimana BAN-PT. Selain itu, pihaknya meminta akreditasi oleh

Mataram (Suara NTB) Program studi (prodi) yang ada di perguruan tinggi swasta (PTS) kini tak lagi diakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Itu dilakukan sejak pemerintah mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas akreditasi BAN-PT. Hanya saja, perguruan tinggi swasta mengeluhkan mahalnya biaya akreditasi prodi yang sebelumnya gratis oleh BAN PT. ‘’Untuk PTS Kesehatan misalnya, proses akreditasi prodi kini dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKES). Tidak seperti biasanya yang gratis, kini pihak PTS Kesehatan harus mengeluar-

kan biaya sampai Rp 87 juta untuk pengurusan satu akreditasi prodi sebagaimana yang dialami STIKES Yarsi,’’ ungkap Ketua STIKES Yarsi Mataram Agus Supinganto, pada Suara NTB di Mataram, Rabu (30/3) lalu.

Pihaknya mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan akreditasi tersebut. Di tengah krisis keuangan yang mendera kampus swasta, biaya sebesar Rp 87 juta tentu sangat mahal. “Kami mempunyai dua bidang di STIKES

LAM PTKES itu perlakuannya sama dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT, yaitu tanpa berbiaya, karena PTS sangat merasakan mahalnya biaya akreditasi. ‘’Tahun ini kami akan mengakreditasi dua prodi, karena setahun lagi akan habis masa berlakunya. Jadi kami sangat berpikir lebih kencang untuk mencari dananya sementara di satu sisi bantuan untuk PTS dari pemerintah tidak ada.

Kita berharap perlakuan akreditasi sama dengan BAN PT,” ungkapnya. (dys)

Menjaga Integritas dan Nilai UN Tinggi PTS di NTB Butuh Dosen Mataram (Suara NTB) Meskipun Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2015/ 2016 tidak menjadi faktor utama penentu kelulusan siswa. Tetapi pihak sekolah terus melakukan upaya maksimal dalam mempersiapkan siswa menghadapi UN. Karena nilai UN menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk Perguruan Tinggi. Selain itu, juga menjadi penilaian dalam indeks integritas sekolah.

Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM, ditemui Kamis (31/3), mengatakan sekolah yang dipimpinnya terus melakukan upaya pemantapan untuk mempersiapkan UN. “Kami dari tahun ajaran baru sudah mempersiapkan siswa. melalui pengayaan,” katanya.

Ia menekankan, pengayaan terhadap mata pelajaran yang diikuti di UN sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran baru,

bukan pada awal tahun baru ini. Agar siswa benar-benar siap menghadapi UN. Tidak hanya itu, SMAN 3 Mataram juga melakukan tiga kali try out atau uji coba UN. Pihaknya mempersiapkan dengan matang siswanya dalam menghadapi UN, meski tidak menjadi syarat untuk kelulusan, UN tetap menjadi syarat untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Dan menjadi faktor penilaian indeks sekolah berintegritas.

Pada akhir bulan Desember tahun lalu, delapan sekolah di Mataram diundang ke Jakarta untuk menerima Anugerah Integritas Ujian Nasional.

Sekolah yang memperoleh status berintegritas yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Sumbawa Besar, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan SMPN 1Selong.

“Malu kita kalau peringkat

Tetap Kopertis

kita melorot,” ujar Jauhari, ditemui sesaat setelah menerima tim dari kementerian yang melakukan pemantauan ke SMAN 3.

Dalam menjaga kejujuran, pihaknya memasang kamera CCTV di setiap ruangan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan siswa. Karena SMAN 3 Mataram belum mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, maka penggunaan CCTV untuk memantau adalah salah satu cara menjaga kejujuran itu.

“Kalau sekolah yang sudah menggunakan UNBK lebih mudah untuk memantau. Kalau yang masih menggunakan kertas seperti kami, itu agak sulit. Dengan CCTV lebih mudah dipantau. Mudahmudahan kami bisa mempertahankan hasil tinggi dan tingkat kejujuran tinggi,” kata Jauhari. (ron)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan dosen tetap Kopertis di suatu perguruan tinggi swasta (PTS) merupakan keharusan untuk memastikan kualitas suatu PTS. Untuk menjamin kualitas, PTS wajib memiliki dosen tetap Kopertis.

Rektor Universitas 45 Mataram, Ir. I Made Sunantra, MP., menjelaskan terwujudnya kualitas PT apabila rasio dosen dan mahasiswa tercukupi. Tak hanya itu, sarana dan prasarana penunjang perkuliahan juga terpenuhi dengan baik. Dari semua itu, ketiga unsur tadi sama-sama penting, khususnya pemenuhan rasio dosen.

Hanya saja, kata Made Sunantra, kebutuhan akan dosen tetap Kopertis bagi seluruh PTS di NTB belum bisa terwujud lantaran dosen tetap Kopertis masih terpusat di PTS yang ada di Bali yang merupakan pusat Kopertis Wilayah 8 meliputi Bali, NTB dan NTT. Hal itu berpengaruh pada tingkat kualitas PTS di NTB. “Kopertis Wilayah 8 membawahi Bali, NTB dan NTT, suatu yang wajib ada ialah dosen, mahasiswa dan sarana dan prasarana. Kalau kita lihat salah satu poinnya itu dosen di mana dosen Kopertis yang ada di situ dominan di Bali, sedang

Kemenristekdikti Tambah Kuota ”Student Mobility” Surabaya (Suara NTB) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menambah jumlah kuota “student mobility” menjadi 2.250 pada tahun ini, dari tahun sebelumnya hanya 100 kuota untuk memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP di Surabaya, mengatakan sesuai kebijakan Menristekdikti, Mohammad Nasir, jika kuota program “student mobility” tahun ini ditambah menjadi 2.250 secara nasional untuk semua program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Dalam range kami hanya 1.500, namun kuota ditambah menjadi 2.250 sesuai keputusan Menristekdikti, karena saat ini kita telah memasuki era MEA, sehingga harus meningkatkan kualitas dengan baik,” katanya seusai acara ilmiah tentang kebijakan pendidikan tinggi di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Ia mengatakan dari kebijakan penambahan kuota “student mobility” (pemeringkatan akademik bagi sivitas akademik) itu, maka akan turun sebuah sistem. Sistem itu nanti akan memilih mahasiswa secara daring, termasuk registrasi dan semua persyaratan yang masuk ke Kemenristekdikti.

“Kami di lapangan harus menerjemahkan sebuah kebijakan dengan baik, sehingga kami akan membuat sistem. Sistem itu nanti akan memilih mahasiswa secara daring, kemudian akan dihitung oleh mesin komputerisasi secara daring untuk menentukan mahasiswa yang lolos,” kata dia.

Ia mencontohkan jika yang mendaftar sekitar 4.000, namun kuota hanya 2.250, maka sistem komputerisasi akan bekerja dengan sendirinya kemudian keluar nama sebanyak 2.250. Dengan begitu, dapat menghindari adanya kecurangan yang dilakukan pendaftar.

“Dulu kami jarang membagikan program ini ke PTS, namun karena kebija-

kan baru dari Menristek Dikti, maka PTS diberikan minimal 200 mahasiswa untuk universitas, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebanyak 200 mahasiswa, dan 200 untuk Politeknik secara nasional,” tuturnya.

Terkait permasalahan teknis, Kemenristekdikti akan memfasilitasi komunikasi dengan universitas-universitas di luar negeri, kemudian akan melakukan persiapan pemberangkatan bagi mahasiswa yang sudah lolos. Setelah itu, baru diberangkatkan ke luar negeri. “ Program mobility student tidak hanya ke luar negeri, namun juga disediakan di dalam negeri, misalnya Untag dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, dan lainnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia kita di tingkat internasional,” terangnya.

Selain itu, Kemenristekdikti juga akan memberikan opsi memilih model pembiayaan bagi mahasiswa yang telah terpilih, yaitu berdasarkan orang tua atau institusi yang terbagi atas pembiayaan transpor, pengeluaran hidup, atau pun keduanya.

“Sedangkan dari Kementerian akan menanggung biaya lainnya. Hal ini perlu disampaikan kepada orang tua dan institusi supaya mereka mengetahui bahwa untuk mencapai student mobility atau kredit transfer karena pemerintah serius mencari bibit unggul,” tuturnya.

Di sisi lain, Kemenristekdikti akan memfasilitasi diskusi kurikulum dengan institusi partner, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian akan berbagi dari segi sistem dan pembiayaan.

“Persyaratan mahasiswa untuk lolos dalam program mobilty student tidak hanya ditentukan dari nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK), bisa saja mahasiswa berbakat dan memiliki tingkat sosial yang bagus, namun akan dibagi sesuai karateristiknya,” jelasnya.

Rencananya, program “mobility student” yang memiliki waktu pembelajaran selama satu semester itu akan diluncurkan pada 2 Mei mendatang yang bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional.(ant/bali post)

di NTB sedikit. Padahal PT berkualitas wajib ada dosen yang berkualitas,” jelasnya pada Suara NTB, Rabu (30/3) lalu.

Untuk itu, pihaknya meminta agar dosen-dosen yayasan yang sudah ada dan telah diakui kompetensinya sebagai dosen, terutama dosen-dosen yang telah disertifikasi untuk mempertahankan kualitas PTS itu agar menjadi dosen tetap Kopertis dan ditempatkan di NTB. “Jadi putra-putri NTB bisa diusulkan menjadi dosen tetap NTB tidak lagi pindah-pindah. Di sini sudah sedikit jumlah dosennya balik lagi ke Bali, bagaimana NTB bisa maju?” tanyanya.

Selain itu, Made Sunantra juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kampus swasta. Tak seperti dulu, pemerintah selalu memberikan bantuan hingga Rp 100 juta untuk tiap PTS. Kini bantuan-bantuan tersebut hampir tidak pernah ada.

“Bantuan Pemda untuk PT ini hampir tidak ada, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, padahal masa depan bangsa ke depan ditentukan oleh generasi bangsa dan pemuda serta mahasiswa saat ini. Kalau PT tidak diperhatikan pemerintah apa jadinya masa depan bangsa?” tanyanya. (dys)

Indonesia Masih Kekurangan Guru Besar Gorontalo (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, mengatakan, Indonesia masih kekurangan guru besar yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi.

“Ini salah satu masalah SDM di perguruan tinggi se Indonesia,” kata Nasir, saat kunjungan kerjanya di Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Kamis.

Selain masih kurang guru besar, masalah lain adalah masih banyak dosen yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal alias masih di strata 1 dan juga jumlah dosen yang berpendidikan doktor (S3) masih kurang. “Termasuk publikasi ilmiah dosen/ ilmuan dan HAKI masih sangat rendah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ini tantangan kita bersama, sehingga harus diselesaikan dahulu masalah SDM di perguruan tinggi khususnya dosen, sebelum melakukan perbai-

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram berupaya terus meningkatkan m u t u kualitas pendidikan serta mutu lulusa n nya.

Untuk itu

kan pada mahasiswanya.

Jika dilihat data jumlah perguruan tinggi di Indonesia, untuk negeri sebanyak 134 PTN sementara Perguruan Tinggi Swasta ada sekitar 4.225, dan jumlah dosen yang menempati PT tersebut ada sekitar 230.633 orang. “Dari jumlah dosen tersebut, yang masih S1 sebanyak 53.031 orang atau sekitar 22,99 persen dan ini jadi masalah” ujarnya.

Sementara S2 ada sekitar 134.522 dosen atau sekitar 58,33 persen dan S3 ada 26.199 orang atau sekitar 11,36 persen. Sehingga misi utama dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ke depan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM berkualitas, meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah p r o d u k inovasi. (ant/ bali post)

Mohammad Nasir

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 2 April 2016 19:45 Aston Villa vs Chelsea @beIn Sport 3 22:00 Arsenal vs Watford @beIn Sport 1 22:00 Bournemouth vs Manchester City @beIn Sport 3 22:00 Stoke City vs Swansea City @beIn Sport 2 Minggu, 3 April 2016 00:30 Liverpool vs Tottenham Hotspur @Indosiar 20:30 Leicester City vs Southampton @beIn Sport 3 23:00 Manchester United vs Everton @SCTV La Liga Spanyol Sabtu, 2 April 2016 22:00 Atletico Madrid vs Real Betis @Festival Orange TV Minggu, 3 April 2016 00:15 Las Palmas vs Valencia @Festival Orange TV 02:30 Barcelona vs Real Madrid @RCTI Serie A Italia Minggu, 3 April 2016 00:00 Carpi vs Sassuolo @beIn Sport 2 02:45 Juventus vs Empoli @beIn Sport 1 18:30 Udinese vs Napoli @beIn Sport 1 21:00 Lazio vs Roma @beIn Sport 1 21:00 Atalanta vs Milan @beIn Sport 2 21:00 Fiorentina vs Sampdoria @Festival Orange TV Senin, 4 April 2016 02:45 Inter Milan vs Torino @Festival Orange TV Selasa, 5 April 2016 02:45 Bologna vs Hellas Verona @beIn Sport 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Menangkan El Clasico Demi Cruyff Barcelona Gelandang Barcelona, Andres Iniesta, bertekad memberikan kemenangan pada laga El Clasico, Sabtu (3/4), sebagai perhormatan untuk Johan Cruyff yang meninggal pada pekan lalu.

Barcelona akan menghadapi musuh bebuyutan, Real Madrid, di stadion Camp Nou pada akhir pekan ini, atau pertandingan pertama kedua tim setelah Cruyff meninggal.

Legenda Belanda, Cruyff, meninggal di usia 68 tahun setelah lima bulan berjuang melawan kanker paru-paru. Iniesta mengatakan ada motifasi ekstra untuk menghadirkan kemenangan demi menghormati mantan pemain dan pelatih tim Katalan itu.

“Penghormatan terbaik untuk apa yang ia berikan kepada kami semua, khususnya penggemar Barcelona, juga untuk dunia sepak bola,” kata Iniesta dilans i r dari Skysports, Rabu kemarin.

“Bagi kami, dalam sebuah pertandingan spesial, tanpa rasa ragu ini menjadi motivasi ekstra bagi kami untuk mencoba dan memenangkan pertandingan,” jelas Iniesta.

Setidaknya sekitar 90.000 penonton akan memadati stadion Nou Camp sekaligus akan ambil bagian dalam pertujukan mosaik bertema “Gracies Johan” (Terima kasih Johan) dan para pemain akan menyampaikan pesan pada baju mereka.

Pada laga itu juga akan disiarkan video perjalanan karir Cruyff dan hening selama satu menit untuk mengenang dia. Laga ini juga akan dihadiri semua mantan presiden Barcelona.

Pernah memenangkan satu gelar liga dan Copa del Rey, Cruyff merevolusi raksasa Catalan dalam delapan tahun sebagai pelatih dengan mempersembahkan empat gelar La Liga dan Piala Liga Champions.

Cruyff juga menanamkan mental bermain menyerang pada teknis di pendidikan akademi pemain Barca yang melahirkan Lionel Messi dan Iniesta kendati setelah Cruyff meninggalkan klub. (ant/bali post)

Tak Ada Anggaran

Atlet Balap Motor Batal Ikut Uji Coba Mataram (Suara NTB) Dua atlet balap motor NTB, Dony Kalbuadi dan Alvin batal mengikuti try out alias uji coba. Kedua atlet yang dipersiapkan membela NTB di PON Jawa Barat (Jabar) 17-29 September itu tak mendapat dukungan anggaran untuk mengikuti program try out yang dijadwalkan 1 April 2016.

Informasi yang diterima Suara NTB dari pengurus cabang olahraga balap motor NTB, Kamis (31/3) kemarin, salah satu program try out atlet PON cabor balap motor tahun ini adalah mengikuti Kejurnas Sidrap Prix di Sidrap Sulawesi Selatan (Sulsel), 1-2 April 2016. Sayangnya kedua wakil NTB tak bisa ambil bagian di event nasional itu lantaran tak mendapat dukungan dana try out dari KONI NTB. “Kami sudah menyurati KONI NTB untuk meminta dukungan tapi surat kami tidak dibalas,” ucap Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin S.Sos saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (31/3).

Karena surat Pengprov IMI NTB tidak dibalas, M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo akhirnya membatalkan pengiriman atlet mengikuti try out. Edo merasa upaya mereka dalam membina atlet tidak dihargai oleh KONI NTB. “Bagaimana kita mau mengirim atlet, dukungan dari KONI NTB tidak ada. Kita sudah dua kali menyurati KONI NTB untuk memberitahukan

program try out kami, namun tidak pernah dibalas,” jelasnya.

Surat pertama IMI NTB mengajukan semua program latihan Pra Pelatda selama delapan bulan. Kemudian surat kedua menindak lanjuti program try out disampaikan IMI NTB seminggu yang lalu, juga tidak dibalas.

Pihak IMI NTB sudah menyiapkan dua atlet untuk try out, yakni Doni Kalbuadi dan Alvin. Sayangnya persetujuan dari Ketua KONI NTB tidak ada. Akibatnya dua atlet batal ikut try out.

Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto yang dikonfirmasi via ponsel mengatakan dana try out cabor balap motor sudah disetujui namun IMI NTB batal mengirim atlet. Sementara itu IMI NTB berdalih tidak jadi mengirim atlet karena dana yang disetujui KONI NTB telat disampaikan ke IMI NTB. Meski batal ikuti try out bulan April, menurut Andy pihak IMI NTB bisa menggunakan dana try out tersebut di event lain, karena jatah try out masing-masing cabor hanya satu kali. (fan)

(Suara NTB/fan)

FOKUS LATIHAN - Lambatnya pencairan anggaran olahraga tidak mengganggu aktifitas Pelatda PON atlet panjat tebing NTB. Sejumlah atlet panjat tebing tetap fokus menjalani pemusatan latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (31/1) kemarin.

BPPSPO NTB Cari Solusi Perbaikan Lintasan Atletik Mataram (Suara NTB) Kepala (Balai Pengelola Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga (BPPSPO) NTB, Dra. Hj. Asnirawati, M. Si mengatakan turut priha-

tin dengan kondisi Lintasan Atletik Sintetis GOR 17 Desember yang mulai rusak.

Selaku pengelola aset olahraga di NTB dia akan segera mencarikan solusi terbaik untuk perbaikan lintasan yang dibangun dengan anggaran Rp 7,5 Miliar dari Kemenpora tahun 2008 lalu.

Hal itu disampaikan Hj. Asnirawati saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (31/3) kemarin. “Yang pasti akan mengupayakan untuk perbaikan lintasan itu secepatnya. Karena lintasan ini sedang dibutuhkan untuk kegiatan latihan atlet NTB yang akan mengikuti PON XIX/2016,” ucapnya.

Asnirawati mengatakan, seluruh sarana olahraga yang dibangun di NTB menjadi tanggungjawab pihaknya. Namun khusus lintasan

atletik sintetis yang dibangun Dinas Dikpora NTB tahun 2008 itu menjadi tanggungjawab bersama KONI NTB dan pihaknya.

“Pengelolaan aset olahraga yang ada di GOR sebenarnya sudah dilimpahkan ke KONI NTB. Hal itu agar memudahkan KONI memanfaatkan GOR, karena kegiatan latihan atlet cabor terpusat di GOR,” ucapnya. Meski pengelolaan aset olahraga yang ada di GOR dilimpahkan ke KONI NTB namun pertanggungjawabannya masih tetap menjadi tanggungjawab bersama pihaknya dengan KONI NTB. Terkait dengan kerusakan aset olahraga itu pihaknya mencarikan jalan keluarnya untuk perbaikan sarana tersebut. Menurutnya perbaikan sarana tersebut akan menelan anggaran relatif besar karena memang kondisi sarana tersebut

Kemenpora. “Secara lisan kami sudah melaporkan ke Kemenpora terkait kerusakan lintasan itu. Dan semoga bisa diperbaiki secepatnya,” akuny a . (fan)

Hj. Asnirawati (Suara NTB/fan)

Ainun dan Endang Bertemu di Final

Andres Iniesta

Mataram (Suara NTB) Petinju NTB tampil memuaskan di Kejurnas Terbuka Gubernur Maluku Cup II, di Maluku, Kamis (31/3) kemarin. Selain merebut tiket final, dua petinju NTB, Endang dan Ainun Azizah berhasil masuk final.

Kedua petinju putri binaan Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu akan bertarung di final untuk memperebutkan gelar juara di kelas 48 Kilogram putri.

“Ainun dan Endang akan ketemu di babak final,” ucap Pelatih NTB, Indah Dugi Cahyo n o y a n g dikon-

firmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (31/3) kemarin.

Endang berhasil maju ke putaran final setelah mengalahkan atlet asal Maluku Utara, Zalzan Amoraga di babak semifinal kemarin. Sementara Ainun Azizah mengalahkan atlet PON asal Jawa Barat (Jabar), Meitrina Nenohi.

Kemenangan Ainun atas Meitrina benar-benar mengejutkan pemerhati olahraga tinju NTB. Pasalnya Ainun yang merupakan petinju berstatus pelajar SMA kelas 2 berhasil menaklukan petinju senior unggulan Jabar.

Kemenangan di babak semifinal tersebut mengantarkan kedua petinju NTB bertemu di final, yang dihelat, Sabtu (2/4). Ainun akan meladeni seniornya, Endang petinju yang akan membela

(Suara NTB/ist)

tim yang berasal dari London.

Ferguson meraih 13 gelar selama 27 tahun berkiprah di Old Trafford.

Ia yakin bahwa pasukan asuhan pelatih Claudio Ranieri itu akan mampu meraih trofi pada musim ini.

Berbicara kepada Sky Sports, manajer yang telah berusia 74 tahun itu mengatakan, “Mereka harus cermat berhitung jika tertinggal dalam pengumpulan poin. Jika saja kehilangan tiga poin maka mereka perlu bekerja lebih keras. Inilah Liga Inggris, laga yang berlangsung ketat.”

“Saya hanya melihat bahwa Tottenham dapat saja berada dalam situasi bahaya. Saya beranggapan bahwa mereka mampu menampilkan gaya sepak bola yang terbaik dalam perjalanan Tottenham selama ini.”

“Hanya saja Leivester dapat saja memimpin. Mereka mengandalkan kebersamaan,” katanya. (ant/bali post)

Sir Alex Ferguson

(Suara NTB/ist)

Ferguson Prediksi Leicester Juara Liga Inggris London Pelatih legendaris, Sir Alex Ferguson menyebut bahwa kepercayaan diri merupakan modal positif bagi Leicester City untuk keluar sebagai juara Liga Inggris (Premier League) musm kompetisi 2015/16.

Mantan manajer Manchester United (MU) juga memprediksi bahwa Tottenham di bawah asuhan Mauricio Pochettino bakal menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris musim ini.

Ia bahkan menyebut bahwa Tottenham mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan “tahuntahun lalu”, sebagaimana dikutip dari laman squawka.

Leicester yang berjuluk The Foxes kini unggul lima poin dari Tottenham di peringkat klasemen Liga Inggris. Manajer legendaris MU itu berharap bahwa juara Liga Inggris muncul dari persaingan ketat antara tim-

cukup memprihatinkan.

Untuk memastikan besar anggaran untuk perbaikan lintasan itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menurunkan tim yang akan mengidentifikasikan kerusakan.

Setelah teridentifikasi kerusakan barulah pihaknya merumuskan biaya perbaikan.

Meski belum mengetahui besar anggaran perbaikan sarana, namun demikian pihaknya sudah melaporkan kondisi lintasan atletik yang rusak ke

NTB di PON Kabar 2016.

Selain Ainun, petinju putri NTB,Huswatun juga sukses maju keputaran semifinal setelah mengalahkan petinju PON tuan rumah Maluku, Yuliana Patty. Keberhasilan ketiga petinju NTB itu sayangnya tidak

diikuti Jubaitul. Jubaitul yang turun di kelas 51 Kg putri menyerah di tangan atlet Pelatnas asal Maluku. Hingga berita ini ditulis dua petinju putra NTB, Nasrudin dan Putra Samada sedang siap-siap mengikuti pertandingan. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 1 April 2016

Halaman 12

BKKBN Optimis Tekan Jumlah Pernikahan Dini Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sebab hal itu dapat meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Karena cara berpikir anak muda masih belum matang dan belum siap membina rumah tangga.

“Kita optimis untuk menekan jumlah pernikahan dini, terutama di NTB. BKKBN masing-masing daerah sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan sosialisasi,” kata Kepala BKKBN Indonesia Surya Chandra Surapaty kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (30/3).

Data tahun 2015 memperlihatkan bahwa 50,1 persen pernikahan di NTB dilakukan oleh anak berusia di bawah 19 tahun. Hal ini mencerminkan tingginya angka pernikahan dini di NTB. Tentu saja ini

menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat, salah satunya BKKBN. Menurut Surya, merubah mindset atau cara berpikir masyarakat tidaklah mudah.

Dibutuhkan ketekunan dan waktu yang lama untuk melakukan itu. Kendati demikian, selama ini BKKBN selalu melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi juga dilakukan di tingkat sekolah menengah.

“Di sekolah sudah ada Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Ada yang menjadi pendidik dan konselor sebaya. Ini juga salah satu bentuk upaya yang dilakukan BKKBN,” ungkapnya.

Surya berharap agar masyarakat dapat memerhatikan kondisi lingkungan dan sosialnya. Sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa menikah di usia dini bukanlah ide yang baik. Bahkan banyak kerugian yang bisa didapatkan, baik untuk anak maupun untuk keluarga. (lin)

Tawarkan Menu Bebek

RM Taliwang H. Moerad Buka Cabang di Jalan Adi Sucipto Mataram (Suara NTB) Usaha rumah makan Taliwang terus berkembang di Kota Mataram. Kini rumah makan Taliwang H Moerad melayani pelanggan di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram. Lokasinya persis di samping warung bakso H. Anang yang tersohor itu. Rumah makan ini resmi melayani pelanggan Rabu (30/3) malam kemarin. Jika rumah makan taliwang di tempat lain hanya menawarkan menu ayam bakar atau goreng, rumah makan Taliwang H Moerad Jalan Adi Sucipto menawarkan aneka menu spesial dari bahan bebek.

Pengelola rumah makan Taliwang H Moerad Hadi Suryatno menuturkan, beberapa menu spesial yang ada di rumah makan ini adalah ayam bakar sasak, ayam beberuk, ayam goreng pelalah, bebek pelecing taliwang, bebek goreng taliwang, bebek beberok taliwang dan bebek bakar sasak. “Menu-menu lain tidak ada di tempat lain,” katanya.

Menurutnya, usaha rumah makan taliwang menjadi kuliner khas Lombok. Pasar masakan taliwang dari kalangan wisatawan juga masyarakat lokal. “Kami menjual rasa di lokasi yang manarik. Taliwang tidak akan merubah rasanya. Ada ayam kampung dan bebek muda dengan bumbu taliwang. Target penjualan kami paling tidak 25 ekor ayam dan 10 ekor bebek sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, rumah makan taliwang memiliki nama dan ikon sendiri karena dicetuskan oleh almarhum H. Moerad. Rumah makan Taliwang H Moerad Jalan Adi Sucipto ini juga ikut dikelola oleh cucu dari H Moerad sehingga cita rasa masakan tetap terjaga. “Kita juga sudah punya tawaran ke mana-mana. Misalnya dari Bima, Surabaya untuk buka cabang di sana. Namun kita belum berani, yang punya ini jelas keluarga H. Moerad” katanya.

Menurutnya, dengan dibukanya rumah makan baru ini setidaknya sudah menyerap angkatan kerja baru. Dimana baru sekitar 10 karyawan dipekerjakan di RM H Moerad Adi Sucipto. (ris/kmb) PEMBUKAAN - RM Taliwang H. Moerad Jalan Adi Sucipto pada saat pembukaan Rabu malam kemarin.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 1 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Jumat, 1 April 2016

SUARA NTB

RADIO

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 1 April 2016

Rumdis DPRD NTB Dieksekusi Dari Hal. 1 Sengketa lahan seluas 70 are antara termohon eksekusi Gubernur NTB dan Lalu Unggah melawan pemohon eksekusi, I Gusti Ayu Putu Wati itu berlangsung sejak sembilan tahun lalu. Lahan tersebut meliputi sebidang tanah kosong dan tanah yang dulunya kosong kini berdiri bangunan berbatas antara lain. Di sebelah utara, yaitu Kantor Dinas PU Kota Mataram, sebelah timur berupa gang kecil. Di sebelah Selatan yaitu perumahan DPRD dan asrama SPMA, serta Kantor Kimpraswil di sebelah selatan. ‘’Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan putusan inkracht dan demi kepastian hukum terhadap para pihak yang bersengketa,’’ terang Ihsan. Sejumlah pagar dari dua rumah dinas DPRD yang dibangun empat tahun lalu itu dirobohkan.

Berikut isi rumah pun ikut dikeluarkan. Pagar tembok pembatas dengan jalan kecil di sebelah timur dihancurkan.

Salah seorang penghuni rumah, Lale Rifaati yang hadir di tengah-tengah proses eksekusi memelas kepada kuasa hukum pemohon eksekusi, I Ketut Sumertha, SH dan Ruslan Jayadi, SH, meminta kelonggaran waktu untuk memindahkan isi rumah. ‘’Beri waktu satu minggu saja, atau paling tidak tiga hari,’’ harap PNS pada Setda Provinsi NTB yang menyewa salah satu rumah sejak tiga tahun silam itu.

Kapolsek Mataram, AKP Taufik , SIP pun menanggapi dengan melakukan mediasi di tempat. Namun, kuasa hukum tetap bersikeras menolak lantaran surat teguran dan pemberitahuan telah disampaikan sejak 26 Februari 2016 lalu.

Menurut Lale, dirinya tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait hari pelaksanaan eksekusi. ‘’Saya tahu kalau lahan ini disengketakan. Tapi tidak diberitahu eksekusinya,’’ ujarnya. Kuasa hukum pemohon, Ruslan Jayadi pun menjawab bahwa suami yang bersangkutan telah diberitahukan sebelumnya dan tidak menanggapi sepatah kata pun. ‘’Hari ini harus dikosongkan. Kalau butuh biaya transportasi untuk angkut barang. Akan kami tanggung,’’ jawab Jayadi.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Karang Kelok Baru, Sukismoyo, mengaku bahwa pihaknya telah mendapat pemberitahuan sepekan sebelumnya perihal pelaksanaan eksekusi.

Hanya saja dirinya tidak tahu-menahu warganya yang akan terdampak tersebut. ‘’Mereka di sini kan nyewa. Tidak terlalu tahu siapa mereka-mereka ini. Pindah ke sini tanpa pindah identitas di KTP. Jadi tidak pernah ketemu,’’ ujarnya. (why)

Pemprov Siapkan Tim Pengacara Lakukan PK Dari Hal. 1 Upaya hukum yang dilakukan, kata Iswandi dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Dikatakan, dalam proses persidangan, pihaknya menemukan adanya bukti-bukti yang digunakan untuk memenangkan perkara sengketa lahan itu diindikasikan menggunakan dokumen palsu. ‘’Nah ini yang sedang kita proses di Pengadilan. Supaya dilakukan proses penyelidikan sampai pada perkara di Pengadilan. Untuk membuktikan bahwa mereka menggunakan dokumen palsu,’’ imbuhnya.

Meskipun eksekusi telah dilakukan, namun pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada BPN untuk tidak memfasilitasi peralihan hak sampai proses PK selesai. “Jadi, silakan saja dia mengkesekusi tetapi kita tetap melakukan upaya hukum,”ujarnya.

Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini menambahkan, proses yang dilakukan saat ini adalah sedang membuktikan di Pengadilan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan penggugat pada persidangan-persidangan sengketa lahan itu diduga palsu.

“Sudah ditunjuk pengacara dari LBH Tri Sukses. Kita haqqul yakin,’’ pungkasnya.

Persilakan Pemprov Buktikan Dugaan Pemalsuan Sementara itu, kuasa hukum Ahli Waris I Gusti Made Mambal, Ruslan Jayadi, SH menanggapi santai laporan dugaan pemalsuan dokumen yang dilayangkan Pemprov NTB ke aparat penegak hukum. Ia mempersilakan Pemprov untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Sesuai dengan putusan PN Mataram nomor 77/pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 10 Januari 2012, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat ahli waris I Gusti Made Mambal sebagai pemilik sah atas lahan yang dikenal area ‘’kebun kopi’’. “(Laporan) itu sah-saha saja. Sedangkan juru sita tadi sudah jelas-jelas membaca-

kan amarnya bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Waktu yang dilaporkan oleh Pemprov sudah melampaui batas waktu. Sedangkan kita ini jalur Polda sudah, DPRD sudah, semua sudah kita lalui prosedur itu. Sehingga Polda menyarankan dalam SP2HP nya itu untuk ke Pengadilan.,” kata Ruslan ketika dikonfirmasi disela-sela pelaksanaan eksekusi di Mataram, Kamis (31/3) siang kemarin.

Pantauan Suara NTB, dari sejumlah perumahan DPRD yang dibangun di lahan ‘’kebun kopi’’ tersebut, hanya dua bangunan (perumahan Dewan) yang kena eksekusi. Luas tanah yang dieksekusi sekitar 70 are.

Tampak penghuni rumah dibantu dengan aparat kepolisian dan juru sita Pengadilan mengeluarkan seluruh barang-barang penghuni dua unit rumah perumahan Dewan tersebut.

Dalam serangkaian persidangan lanjut Ruslan Jayadi, kliennya memenangkan sengketa lahan itu. Ia menganggap upaya hukum yang dilakukan Pemprov sah-sah saja.

Karena setiap warga negara berhak untuk itu.

Ruslan Jayadi menegaskan, semua bukti-bukti yang diajukan dalam kasus sengketa lahan itu telah diuji di Pengadilan. Ia menganggap, selama ini Pemprov kadang-kadang mengulur waktu. Solusi yang ditawarkan ahli waris supaya lahan itu dibayar oleh Pemprov tidak ada tanggapan.

“Untuk bertemu saja sulit.

Karena sejak 2007 kita sudah komunikasi ke DPRD, Pemprov sendiri sudah. Saya yang komunikasi ke Pemprov.

Artinya kan tidak memberikan ketegasan. Akhirnya ahli waris menempuh jalur hukum.

Yang kita lawan juga bukan orang sembarangan. Pemprov juga punya jaksa pengacara negara yang sudah teruji kemampuannya,’’tandasnya. (nas)

Tegur Kepala SKPD Malas Dari Hal. 1 “Kalau saya komentari, itu kan saya menilai kinerja di sana (Dewan). Biarkanlah semuanya kita menilai kita sendiri,”ucapnya.

Mengenai ketidakhadiran pimpinan SKPD dalam rapat paripurna pada Rabu (30/3) lalu, lanjut Sekda, dirinya sudah melakukan teguran. Kalaupun mereka tak bisa hadir maka harus jelas alasannya. Pasalnya, bisa jadi pimpinan SKPD berhalangan menghadiri rapat paripurna karena harus ke lapangan dalam rangka memonitoring program yang dilaksanakan. ‘’Kalau seperti itu kan ndak mungkin hadir. Karena operasional kegiatan (SKPD) juga harus dikawal. Kemudian pada saat yang sama terjadi itu, ndak bisa hadir,’’ terangnya.

Yang terpenting, kata Muhammad Nur, harus jelas alasan tidak menghadiri rapat paripurna. Dikatakan, pihaknya tidak dalam posisi membela pimpinan SKPD. Pasalnya, rapat paripurna merupakan tempat pengambilan tertinggi dalam pemerintahan ibarat rapat pemegang saham pada

suatu perusahaan.

Ia mengaku sudah menghubungi pimpinan SKPD yang tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda pembacaan pendapat gubernur atas empat buah Raperda prakarsa DPRD NTB itu.

Empat buah Raperda prakarsa Dewan itu adalah Raperda tentang penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan, Raperda tentang kartu ternak dan sistem tata niaga.

Kemudian, Raperda tentang pramuwisata dan Raperda tentang wisata halal.

Jika pimpinan SKPD berhalangan menghadiri rapat paripurna karena ada agenda penting yang tak dapat ditinggalkan, maka mereka harus melimpahkan wewenang kepada bawahannya. ‘’Dengan saya menghubungi seperti itu bisa bermakna teguran, bisa bermakna himbauan, bisa bermakna perintah, bisa bermakna direktif. Harus ada stafnya, kepala bidangnya yang hadir. Alur distribusi kewenangan itu harus jelas,”tandasnya. (nas)

Halaman 15

Gubernur Serahkan LKPD 2015 ke BPK

Jumlah Aset Pemprov Turun Rp 1,1 Triliun Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Kamis (31/3). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kepala daerah menyerahkan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam LKPD tersebut, jumlah aset Pemprov mengalami penurunan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan LKPD tersebut diterima langsung Kepala BPR RI Perwakilan NTB, Sumardi, SH. Menurut Iswandi, LKPD 2015 disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. “Sekaligus LKPD tahun 2015 merupakan LKPD pertama kali berbasis akrual,” ujarnya.

Disebutkan, LKPD 2015 terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam LKPD tersebut, disajikan total aset Pemprov NTB sebesar Rp 10.863.219.709.979,00. Mengalami penurunan sebesar Rp

1.100.461.329.505,80 atau 9,20 persen.

“Penurunan ini disebabkan karena perubahan regulasi tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Yakni adanya akun penyusutan aset tetap dan amortisasi asset tak berwujud serta akun penyisihan piutang,” terangnya.

Mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB ini menambahkan, laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran pada tahun 2015.

Realisasi pendapatan daerah

sebesar Rp 3.448.582.899.668,75 atau 96,99 persen dari yang dianggarkan dalam APBD 2015.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 2.789.427.241.814,45 atau 95,41 persen dari target yang dianggarkan. Sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp 659.155 657.854,30 atau 23,63 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah termasuk transfer sebesar Rp 3.364.898.563.265,20 atau 92,95 persen dari yang dianggarkan dalam APBD 2015.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 2.614.100.101.360,92 atau 90,22 persen, mengalami peningkatan sebesar Rp750.798.461.904,28 atau 28,72 persen sehingga terdapat surplus sebesar Rp 83.684.336.403,55 atau mengalami peningkatan 130,09 persen dari target anggaran tahun 2015.

Selanjutnya, laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu peri-

(Suara NTB/humasntb)

TANDA TANGAN - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi (kiri) menandatangani LKPD 2015 bersama Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Kamis (31/3) di Kantor BPK NTB. ode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp1.541.064.396,31 atau 0,78 persen. Arus masuk kas dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periodik bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir 31 Desember 2015.

Ekuitas awal sebesar Rp

11.861.054.915.095,60, surplus/defisit-LO pada periodik bersangkutan sebesar Rp 608.546.560.357,07, koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir sebesar Rp 10.730.869.502.944,50.

“Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna ataupun Pembaca Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang halhal yang termuat dalam Laporan Keuangan, dan terhindar dari kesalahpahaman dalam menggunakan ataupun membacanya,” tandasnya. (nas)

KSB Bahas Aturan Larangan Kader Berharap Berjualan dalam Kota Taliwang Rekonsiliasi Golkar NTB Lebih Cepat

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tengah menyusun draf regulasi yang akan mengatur soal larangan pedagang “Ngampas” - pedagang barang dari luar daerah menggunakan mobil masuk ke dalam kota Taliwang.

“Sesuai perintah pak Wabup, kami sekarang sedang menyusun draf aturan yang akan kita gunakan untuk menghentikan pedagang Ngampas masuk ke dalam kota,” jelas kepala Disperindadgkop dan UMKM KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar kepada wartawan.

Draf aturan untuk menghadang penjaja barang kebutuhan sehari-hari yang asalnya dari luar daerah itu sementara disiapkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Menurut Lalu Azhar, melihat kebutuhannya yang mendesak, Perbup menjadi alternatif tercepat agar kebijakan pemerintah itu

dapat memiliki payung hukum.

“Kalau pakai Perda butuh waktu. Sementara perintah pak Wabup ini mengakomodir keluhan para pedagang di pasar Taliwang,” cetusnya.

Lalu Azhar menargetkan, penyusunan draf Perbup akan segera diselesaikan. Setelah itu pihaknya akan menyampaikan kepada bupati untuk ditetapkan. “Kalau sudah ada regulasinya, secara otomatis larangan itu akan berlaku tanpa terkecuali,” tegasnya.

Sementara menunggu draf Perbup-nya rampung dan ditetapkan. Lalu Azhar mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah melalukan upaya persuasif kepada para pedagang Ngampas yang datang hampir setiap hari. Kepada mereka Disperindagkop dan UMKM memberi tahu jika dalam waktu dekat Pemda KSB akan memberlakukan larangan berjualan ke dalam kota Taliwang. “Nah sementara ini mereka kita arahkan sampai ke pasar Tana Mira saja. Nanti kalau Perbup-nya

diberlakukan, kita akan tindak tegas mereka yang tidak mematuhinya,” ujarnya.

Selain terhadap pedagang Ngampas, Disperidagkop dan UMKM bersama Satpol PP juga tengah mempersiapkan penertiban sejumlah titik pasar liar di dalam kota. Pendekatan persuasif kepada para pedagang pun juga sudah mulai dilakukan dengan mengarahkan pedagang berjualan di pasar Tana Mira sebagai pasar rersmi untuk wilayah kota Taliwang. “Ini juga permintaan Wabup dan kami sudah jalankan juga,” tukas Lalu Azhar.

Sebelumnya Wabup KSB Fud Syaifuddin, ST memerintahkan, Disperindagkop dan UMKM untuk menertibkan pedagang Ngampas dan pasar liar dalam kota Taliwang. Hal ini dilakukan Wabup setelah menerima banyak keluhan dari pedagang di pasar Tana Mira yang mengaku merugi sebab pembeli tidak ada yang mau ke pasar karena hadirnya pedagang Ngampas dari luar KSB dan pasar liar dalam kota. (bug)

Gempa 4,5 SR Guncang Mataram Dari Hal. 1 Namun sejauh ini dia memastikan belum ada potensi tsunami dari guncangan gempa tersebut. Hanya saja, pihaknya terus memantau perkembangan lapangan.

Getaran gempa juga terasa hingga di Denpasar mencapai 2-3 modified mercalli intensity (MMI), tapi kalau di Mataram, lebih besar, yakni 3-4 MMI karena lokasi pusat gempa.

Gempa cukup membuat panik warga Kota Mataram. Mere-

ka yang masih aktivitas di dalam kantor, panik berhamburan.

Demikian juga di pusat perbelanjaan, dilaporkan warga berusaha menjauhi gedung karena khawatir roboh. Sejauh ini belum ada informasi kerusakan gedung kantor, toko maupun rumah. (ars)

Berharap KLU Jadi Contoh Dari Hal. 1 ‘’Kunjungan ke Turki bersama APKASI kemarin, kita sudah ekspose potensi Lombok Utara. Hasilnya Turki akan datang ke KLU dengan membawa wartawan. Dengan Turki kita akan membuka jaringan bisnis, sehingga setiap ekspor ke Turki selalu melalui KLU,” paparnya.

Bupati mencermati, pen-

duduk Turki rupanya cukup doyan dengan cokelat. Kebutuhan cokelat negara itu sangat besar.

Namun negara itu justru kesulitan bahan baku. Hal yang sama juga berlaku untuk produk kopi, dimana Turki selalu mengimpor dari Indonesia. Selama ini kopi diambil dari Timika, Papua.

Potensi pasar ekspor inilah yang ditangkap bupati. Ia berhasrat, setiap ekspor cokelat

melalui Lombok Utara. Mewujudkan hal itu, pihaknya akan berkomunikasi di tingkat APKASI agar kepala daerah yang lain bersedia mendukung. ‘’Lombok Utara termasuk produsen kakao terbesar di Indonesia, akan kita upayakan KLU corong untuk ke luar negeri. Kalau kopi, kita juga punya potensi tapi kemungkinan diambialih Timika,” demikian Najmul. (ari)

Mataram (Suara NTB)Kabar akan ada upaya rekonsiliasi dari dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar NTB ditanggapi kader Golkar. Kader partai berlambang pohon beringin itu berharap agar penyatuan itu lebih cepat dilakukan.

Karena akibat konflik diinternal partai yang selama ini terjadi, telah menguras banyak energi, sehingga menyebabkan agenda-agenda politik masyarakat tidak bisa berjalan.

Bendahara Umum DPD Partai Golkar NTB, hsil Musda Praya, Wahidin HM Noer, SE yang ditemui oleh Suara NTB, mengaku sangat mengharapkan Partai Golkar kembali bersatu. Karena akibat konflik di tubuh partai geringin itu, menurutnya hanya akan membawa Partai Golkar pada kehancuran. ‘’Kita sangat menyambut baik itu dan ini langkah maju para kader partai. Jadi sudah saatnya kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar untuk membesarkan partai. Bagus itu, bila perlu lebih cepat,’’ ujarnya.

Ditambakan Ketua Komisi IV DPRD NTB itu, bahwa ia sangat sedih dengan keadaan Partai Golkar belakangan ini. Seharusnya, sikap pengurus Golkar di tingkat pusat harus diikuti juga oleh para pugurus di daerah. Untuk itu ia sangat mengaharapkan rekonsiliasi itu lebih cepat terjadi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD Golkar NTB. L. Satriawandi, ST juga mendukung penuh upaya rekonsiliasi itu. Hal itu menurutnya demi semata-mata untuk Partai Golkar. ‘’Kita harapkan juga agar lebih cepat upaya perdamaian itu,’’ ujarnya.

Sementara juru bicara pengurus DPD Golkar NTB hasil Musda Senggigi, Rofik Ashari, SH pada Suara NTB, juga mengaku bahwa pihaknya sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak pengurus hasil Musda Praya. Sehingga jikapun saat ini ke dua belah pihak memiliki komitmen yang sama untuk menyatukan Partai Golkar, maka ia juga akan sangat mendukungnya. (ndi)

Perceraian Picu Gizi Buruk Dari Hal. 1 Persoalan ini jelasnya menjadi perhatian Pemda ke depan.

Saat menikah pada usia dini jelasnya, kondisi emosi paasangan tidak sbabil. Ha ini berdampak pada kondisi keluarga pasangan sehingga rawan bercerai. Nota bene pasangan yang menikah usia dini menyumbang percerian lumayan besar.

Dampak buruk dari persoalan ini jelasnya tentunya anak yang dilahirkan dari perninahan tersebut. Karena orang tua bercerai, ibu dan bapaknya sama-sama memiliki pasangan baru. Maka

anaknya pun ditinggal dan dititip di orang tuanya. Kondisi inilah menyebabkan anak menjadi kurang perhatian sehingga rawan mengalami gizi buruk.

Karena itu untuk mengantisipasi pasangan bercerai lantaran pernikahan dini, ia mendorong semua desa di Lobar untuk membuat awig-awig agar pasangan tidak menikah dini.

Sejauh ini baru dua desa yang sudah membuat awig-awig yakni Desa Kekait dan Lembah Sari. ‘’Ini berdampak positif.

Sampai saat ini tidak ada yang menikah dini di dua desa itu,’’jelasnya. (her)

Pemprov Pertimbangkan untuk Anggaran Program Strategis Dari Hal. 1 Ia mengatakan, Pemprov NTB masih membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai program-program strategis.

Manakala ada program yang dipandang masih bisa ditunda untuk tahun depan, maka akan dilakukan penundaan. Terlebih, kata Yusron, mengenai rencana pembangunan kantor gubernur itu ada sinyal dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengalokasikan anggaran pada tahun 2017 mendatang.

Dari sisi kapasitas, katanya, pembangunan kantor gubernur memang sangat dibutuhkan.

Artinya, gedung yang dibangun tahun 1977 itu sudah over kapasitas. Dengan jumlah pegawai di Sekretariat Daerah (Setda) yang saat ini mendekati 1.000 orang lebih sehingga menurutnya gedung yang ada saat ini sudah tidak layak. ‘’Kita tidak berhitung kebutu-

han ruang orang per orang. Di samping manusia, ada juga barang dan lainnya. Kalau itu diperhitungkan. Kalau naik ke atas (lantai II, III), banyak dokumen-dokumen itu yang ditaruh di luar, ndak ada tempatnya. Kan kantor ini orang bekerja butuh nyaman,”ucapnya.

Ditambahkan, pembangunan kantor gubernur tahun 2016 ini ditunda sampai 2017 mendatang. Hal-hal yang menjadi pertimbangan, sebutnya, supaya pembangunan kantor gubernur dilakukan secara menyeluruh.

Artinya, pembangunan tidak dilakukan secara parsial. Sehingga, Dinas PU NTB telah diperintahkan untuk membuat dua master plan. Yakni master plan pembangunan kantor gubernur pada kawasan kantor gubernur saat ini. Kemudian, master plan rencana pembangunan kantor gubernur sampai lahan eks RSUD NTB. Dalam konteks ini, kata Yus-

ron, Pemprov tidak ingin melakukan pembangunan secara parsial. “Jadi lebih baik kita menunggu master plan secara keseluruhan saja dulu sembari kita menanyakan kepada pemerintah pusat keseriusannya akan membantu Pemprov NTB,”ujarnya.

Master plan secara keseluruhan akan dituntaskan tahun ini oleh Dinas PU NTB. Sementara Detil Engineering Design (DED) akan dibuat tahun depan. Dari master plan inilah, kata Yusron akan diketahui berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor gubernur, yang menurut rencana konsepnya green building tersebut. Setelah master plan itu jadi, maka akan disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Catatan Suara NTB, Gubernur NTB juga pernah membatalkan pembangunan lobi utama Kantor Gubernur NTB dengan pagu anggaran sebesar Rp 9,3 miliar lebih yang bersum-

ber dari APBD NTB 2014. Rencana pembangunan lobi Kantor Gubernur, sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2010.

Banyak Kebutuhan “Banyak kebutuhan Pemprov, banyak. Banyak sekali.

Belum masih ditentukan.

Masih sedang diinventarisasi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB usai shalat zuhur di masjid Gubernuran, Kamis (31/3) siang kemarin, terkait pembatalan pembangunan Kompleks Kantor Gubernur NTB. Pada Selasa (29/3) lalu katanya, sejumlah pimpinan SKPD terkait seperti BPKAD, Biro Umum, Dinas PU dan Asisten III Setyda NTB melakukan ekspos Detil Engineering Design (DED) rencana pembangunan gedung empat lantai di belakang kantor gubernur yang ada saat ini kepada Guber-

nur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Sesuai rencana awal, gedung empat lantai tersebut akan diperuntukkan untuk BPKAD, Satpol PPP dan Biro Humas dan Protokol.

Namun, setelah dilakukan ekspose, gubernur mengambil kebijakan untuk menunda pembangunan gedung tersebut. Iswandi mengatakan, pascaproyek pembangunan gedung itu dibatalkan tahun 2016 ini, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas pengalihan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 32 miliar lebih tersebut. Iswandi menegaskan semua program-program penting yang strategis akan menjadi perhatian.

“Yang jelas itu kebutuhan terkait dengan pengamanan, penertiban aset, kemudian kebutuhan program-program strategis.

Pokoknya, semua program yang dipandang penting. Besok hari Selasa (pekan depan) mau diadakan rapat,” tandasnya. (nas)

Jumat, 1 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sebuah Kehormatan pat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan dapat menarik minat investor ke depan. Sehingga ekselarasi perekonomian perdesaan dapat terwujud.

Pemerintah kabupaten yang mempunyai KTM, diharapkan keseriusannya untuk mengelola dan memelihara aset-aset yang sudah diserahkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinisi. Salah satunya dengan cara menempatkan pejabat se tingkat eselon IV dan beberapa staf sesuai kebutuhan untuk mengelola KTM. Wagub juga meminta pola pengembangan ekonomi masyarakat transmigrasi melalui bantuan non standar yaitu pada tahun ke 4 dan seterusnya atau sebelumnya diserahkan menjadi urusan daerah. Agar lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi produksi jangka panjang dan berdaya saing pasar tentunya sesuai kemampuan dan potensi daerah masing-masing. Sehingga masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemerintah secara terus menerus. Misalnya di NTB dapat di programkan untuk pengembangan Pijar khususnya di lokasi transmigrasi.

Sementara Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan bahwa sebuah kehormatan ketika NTB selalu ditunjuk sebagai tuan rumah.

“Kita berupaya memberikan dukungan yang baik, untuk sinergi kita dengan pusat. Dan syukur kita sebagai daerah destinasi wisata, pusat tertarik. Semoga bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih baik untuk kemaslahatan para transmigran,” harapnya.

Dalam laporannya disampaikan, tujuan Forkasi yakni mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Tahun Anggaran 2016. Memantapkan rancangan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Tahun Anggaran 2017. Menjalin komunikasi yang lebih intens dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan kebijakan bidang pengembangan kawasan transmigrasi Tahun 2016.

Sasarannya, terlaksananya program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Tahun Anggaran 2016 yang tepat waktu, te-

(Suara NTB/bul)

Dirjen dan Wagub

Peserta Forkasi

Forum Literasi Media

KPI Ajak Masyarakat Kritisi Media Siaran Mataram ( Suara NTB) Dalam rangkaian Rakornas KPI dan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) bulan

April ini, Komisi Penyiaran Indonesia(KPI)menggelaracaraForum Literasi Media di kampus IAIN Mataram Kamis ( 31/3). KPI

(Suara NTB/ris/kmb)

Suasana kegiatan Forum Literasi Media yang berlangsung kemarin.

kembali mengajak masyarakat untuk memantau dan mengkritisi media penyiaran, karena banyak konten siaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik.

Ketua KPID NTB Sukri Aruman dalam kegiatan Forum Literasi Media mengatakan, persaingan media siaran yang semakin ketat membuat lembaga penyiaran terutama televisi terkadang lebih mementingkan aspek bisnis dalam bentuk rating. Karena itulah kesadaran masyarakat untuk memantau isi siaran sangat penting. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan melaporkan tayangan televisi atau siaran radio yang dinilai melanggar aturan ke KPI. ‘’Persaingan media sangat ketat, sehingga dalam memproduksi siaran tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan publik. Lebih banyak kepentingan bisnis, karena berdasarkan apa yang disebut dengan rating,’’ katanya.

Sukri mengatakan, di NTB terdapat 130 lembaga penyiaran baik radio dan televisi. KPI dalam tugasnya tidak mampu melakukan pengawasan sendiri karena memiliki banyak keterbatsan.

Sehingga lembaga ini butuh peran serta masyarakat. Melalui Forum Literasi Media ini peserta diharapkan memiliki kesadaran untuk lebih bijak dalam memilih program siaran yang berkualitas agar tidak berdampak buruk bagi pribadi maupun keluarga.

Sementara itu Komisioner KPI Pusat, Fajar Isnugroho dalam kesempatan itu mengatakan, di sejumlah daerah di Indonesia sudah terbentuk forum atau kelompok masyarakat peduli penyiaran. Misalnya di Kalimantan Selatan sudah terbentuk Kelompok Masyarakat Peduli Siaran yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat dan mendapat anggaran dari APBD. Kelompok ini menjadi mitra kerja KPI dalam mengawasi penyiaran.

Selanjutnya di Jawa Timur ada Forum Pondok Pesantren Peduli Media yang terdiri dari pengurus sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur yang peduli pada dampak media, khususnya penyiaran. Mereka aktif melakukan kajian terhadap program siaran televisi dan radio. Karena itu di NTB diharapkan muncul gerakan untuk memperhatikan kualitas penyiaran sehingga bisa menjadi mitra kerja KPI dalam memperbaiki kualitas siaran baik lokal maupun nasional.

Dalam kegiatan literasi media tersebut, tampil sebagai narasumber adalah Komisioner KPI Pusat Fajar Isnugroho, Dosen IAIN Mataram Dr. Kadri dan Dr. Suprawoto yangmewakiliKemnterianKominfo. Hadir pula Rektor IAIN Mataram Dr. Mutawalli pada saat pembukaan acara. (ris/kmb)

pat mutu, tepat sasaran dan akuntabel. Peserta dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Bappeda dari tiga wilayah peserta Forkasi.

Menghadirkan nara sumber Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan para direktur lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Materinya membahas arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, evaluasi pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2016. Strategi dan langkah-langkah penyusunan program dan kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi untuk tahun anggaran 2017. (bul/*)

H. Moh. Amin

(Suara NTB/bul)

Tingkatkan kinerja pelaporan (laporan mandirian satuan permukiman.

Mengingat keterbatasan APBN SAK, laporan Simak BMN, laporan triwulan PP 39, PMK 249, laporan pelak- Ditjen PKTrans, sejak awal agar dilakusanaan tugas secara tepat waktu sesuai kan kolaborasi dan sinergitas program dengan ketentuan dan tingkatkan kuali- dengan lintas sektor terkait di pusat, tasnya, untuk pelaporan harap menjadi provinsi dan kabupaten /kota, serta menperhatian, berkaca pada tahun – tahun gupayakan dukungan APBD setempat. ’’Saya harapkan agar peran Bappesebelumnya masih banyak Satker yang da Provinsi / Kabupaten / Kota untuk tidak mengirimkan pelaporan . ‘’Melalui forum ini saya harapkan dap- mewujudkan hal tersebut di tingkat at didiskusikan hambatan dan solusi daerah,’’ tegas Dirjen.

Mengenai kekurangan lahan, pengudalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2016. Pembahasan lebih detail rusan sertifikat dapat diselesaikan pelaksanaan focussing Program PKTrans pada T+3 sehingga transmigran menpada Kimtrans T+3 dan T+4, serta pe- jadi betah dan mempunyai prospek ke menuhan pengalihan tanggung jawab depan lebih baik. pembinaan kepada pemerintah Kebutuhan kemandirian satudaerah setempat pada T+5 dan T+6 an permukiman pada T+5, dan (28SatuanPermukiman),sertaevalT+6 harus segera dipenuhi tidak uasi perkembangan KTM Prioriboleh menunda persoalan. Pemtas di Tahun 2016 ini (sebanybangunan dan pengembangan ak 7 KTM),’’ katanya.

KTM yang masih berUntuk program 2017, masalah pada aspek legal diharapkan skala priorilahan, untuk sementara betas kegiatan yang belum dapat diprogramkan nar-benar menyentuh tahun 2017. Pembankebutuhan gunan dan pengembanmasyarakat (pro gan KTM diprioritaskan rakyat), mendukung pada fungsionalisasi sapencapaian sasaran rana prasarana penRenstra Ditjen PKdukung kegiatan Trans, focussing proekonomi yang telah dibangram dalam rangka gun di pusat KTM pembermeningkatkan kuali- Roosari Tiyas Wardani dayaan masyarakat hintertas permukiman land dan berfungsinya transmigrasi dan kaBadan Pengelola KTM. wasan transmigraDi hadapan 195 pesersi, penanganan perta dari tujuh provinsi dan masalahan mende37 kabupaten di tiga kasak di kimtrans, wasan transmigrasi ini, dan pemenuhan keWagub NTB, berkesembutuhan kemandipatan mempromosirian satuan perkan segala potensi mukiman. yang ada di NTB. TeruProgram percepatama yang terkait dengan tan kemandirian program unggulan sapi, jagung Kimtrans T+3, T+4 dan rumput laut (Pijar) dan obharus sudah diberijek wisatanya. kan kegiatan non Pembangunan dan pengemstandar terutama terbangan Kota Terpadu Mandiri kait dengan lahan us(KTM) di kawasan transmigraaha yang bersi merupakan bagian integral masalah sehingga dari arah kebijakan dan strateperlu kreativitas gi bidang ketransmigrasian. dan inovasi untuk Harapannya, kebijakan mendukung ketersebut dapat memperce-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

H. Wildan

Forkasi dibuka Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Moh. Amin, SH, M. Si, Rabu (30/3) malam, dihadiri Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ir. Roosari Tiyas Wardani, M. MA, pimpinan daerah dan yang mewakili.

Roosari Tiyas Wardani mengatakan, ditetapkannya NTB sebagai tuan rumah secara rutin, atas dasar kesepakatan bersama. Sebab melihat NTB yang memiliki daya tarik yang lebih di banding daerah-daerah lainnya seperti, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Bali, NTT. ‘’Jadi ini keinginan bersama, bukan dipaksakan. Selain karena suksesnya kegiatan sebelumnya, Pak Wildan (Kepala Dinas Nakertrans NTB) melaksanakannya sukses,’’ kata Dirjen.

Terkait Forkasi, Dirjen mengatakan bahwa DIPA/POK, SK KPA, SK Pengelola Keuangan telah dibagikan lebih awal kepada seluruh Satker. Seluruh Satker diminta segera melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2016. Guna percepatan pelaksanaan program dan anggaran guna meningkatkan kinerja Ditjen PKTrans.

Beberapa hal ditekankan, pengelolaan keuangan Satker agar berpedoman pada peraturan yang berlaku mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan lainnya terkait beserta petunjuk pelaksanaannya.

Secepatnya agar dilakukan lelang terhadap paket-paket pekerjaan yang belum diproses pengadaannya dan wajib melaporkan progres pengadaan barang dan jasa ke pusat tiap bulan. Wajib melaporkan capaian kinerja ke pusat, maksimal pada awal bulan berikutnya.

Harus meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi secara maksimal antara pusat, provinsi, kabupaten /kota dan lembaga/lintas sektor terkait. Optimalkan seluruh potensi yang ada untuk mempercepat pencapaian sasaran bidang PKTrans.

Sesegera mungkin menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Internal dan Eksternal, utamanya temuan kerugian negara agar segera diselesaikan pada kesempatan pertama dan sebaiknya membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP).

(Suara NTB/bul)

TELAH beberapa tahun terakhir, Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) didaulat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Komunikasi (Forkasi) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Wilayah Kalimantan, NTB dan NTT. NTB tentu telah sekian tahun pula menjadi saksi lahirnya rumusan kebijakan nasional untuk tiga kawasan transmigrasi ini.

Tahun ini, Forkasi kembali dilaksanakan di NTB, mulai 30 Maret sampai 1 April 2016. Atas persetujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah kesepakatan peserta Forkasi tahun lalu.

Pun tahun 2017 mendatang, NTB mendapat kehormatan lagi sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini.

(Suara NTB/bul)

NTB Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forkasi Ketransmigrasian