Snt 01062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 75 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 1 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ars)

BERKUNJUNG - Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril (ke tiga dari kanan) bersama Bupati Dompu, H.Bambang M.Yasin (ke dua dari kanan), Plt.Kepala BPK NTB, Wahyu Priyono (ke empat dari kanan), Sekda Sumbawa, H.Rasyidi (empat dari kiri), Kepala DPPKAD Kabupaten Sumbawa, H.Baharuddin (dua dari kiri) dan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu,Muhibuddin (paling kiri) dan Ida Bagus Wisnu, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK NTB (tiga dari kiri) foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Selasa (31/5) kemarin.

105 IUP Bermasalah Diserahkan ke KPK Mataram (Suara NTB) Desakan dalam Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba KPK agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditertibkan, akhirnya dipatuhi Pemprov NTB. Melalui dinas terkait, sudah 105 izin pertambangan bermasalah yang diserahkan ke KPK. Sementara sembilan izin perusahaan sedang diverifikasi.

Pihak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, mengaku sudah menyerahkan hasil penertibannya IUP itu ke KPK. ‘’Per tanggal 12 Mei, sesuai deadline itu sudah kita penuhi. Datanya sudah kami serahkan ke KPK,” kata Yuliadi Ismono, Ka-

bid Pertambangan Umum Distamben NTB kepada Suara NTB, Selasa (31/5) di Mataram.

Penjelasan itu dibenarkan juga oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKMPT) NTB. “Sudah resmi kami cabut yang

105 izin,” kata Kabid Pelayanan Perizinan BKMPT, Samsul Rizal, merujuk pada pernyataan Kepala BPMPT Ir.Ridwan Syah, MTP sebelumnya, dari total 114 izin yang berlum clear and clean (CNC).

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

INTERAKTIF - Bupati Sumbawa, Plt.Kepala BPK, Sekda Sumbawa dan Kepala DPPKAD Sumbawa saat interaktif di Radio Global FM Lombok.

TO K O H Jangan Terlena WTP PENILAIAN opini dengan tingkatan berbeda dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), semua akan tergantung dari sikap proaktif pemerintah daerah. Tingkat kesungguhan akan menentukan hasil, disclimer (BPK tak menyatakan pendapat), Wajar Dengan Pengecualian (WTP) atau dengan predikat tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah yang berhasil meraih WTP, tentu untuk mempertahankannya dianggap tidak mudah.

Mempertahankan predikat ini, tidak hanya soal kepatuhan atas aturan saja, Wahyu Priyono Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Jangan Panik

TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB memastikan ketersediaan stok barangbarang kebutuhan masyarakat jelang puasa cukup aman. Melihat itu, inflasi diyakini masih mampu dikendalikan, asalkan masyarakat juga mampu mengendalikan hawa nafsunya.

Kesimpulan ini didapat setelah digelar rapat TPID di ruang rapat utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB dengan seluruh pihak terkait dan stakeholders di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di NTB Selasa (31/5) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

H.Bambang.MYasin dialog interaktif di Radio Global FM Lombok.

Bupati Sumbawa, Dompu dan Plt. Kepala BPK Plt.Kepala Kunjungi ’’Suara NTB’’ dan Radio Global Mataram (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril bersama Bupati Dompu, Drs. H.Bambang M.Yasin (ke dua dari kiri) dan Plt.Kepala BPK NTB, Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak. Selasa (31/5) kemarin berkunjung ke Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Dalam kunjungannya itu, mereka diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Hadir juga Sekda Sumbawa, Drs. H.Rasyidi, Kepala DPPKAD Kabupaten Sumbawa, Drs.H.Baharuddin,MM, Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu,Muhibuddin dan Kepala Sekretariat Perwakilan BPK NTB, Ida Bagus Wisnu. Dalam kunjungannya itu, Bupati Sumbawa bersama Kepala BPK NTB didampingi

Sekda Sumbawa dan Kepala Dinas PPKAD berkesempatan melakukan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok.

Tema dialog interaktif yang dipandu Penyiar Nita, tentang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Sumbawa dalam kurun empat tahun berturut-turut.

Mengambil tema yang sama, usai Bupati Sumbawa, dialog interaktif dilanjutkan Bupati Dompu, H.Bambang M.Yasin. Predikat WTP, diraih Kabupaten Dompu dua tahun berturut turut.

Atas prestasi pengelolaan pemerintahan yang baik, tahun 2015 Dompu diganjar bonus Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 38 miliar. Dengan predikat yang sama, pemerintah pusat diharapkan menggelontorkan DAK dua kali lipat.

Bersambung ke hal 15

Empat Kali Berturut - turut Sumbawa Raih WTP

Tak Sekadar Kejar Insentif DAK Mataram (Suara NTB) Empat kali berturut turut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepastian dari keberhasilan itu adalah meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang

(Suara NTB/dok)

Tugas Sekda Mendorong Birokrasi Lahirkan Inovasi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sudah terpilih dan akan dilantik, Rabu (1/6) hari ini. Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., Ph.D, memegang tanggung jawab baru sebagai komando birokrasi Pemprov NTB menggantikan H. Muhammad Nur, SH. MH. Dalam memegang jabatan Sekda ke depan, ia akan menjalankan inovasi-inovasi agar perjalanan birokrasi tidak monoton.

H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

merintahan bersih, transparan dan akuntabel.

Bersambung ke hal 15

Foto bersama Wagub NTB, Plt, Kepala BPKP NTB dengan Bupati dan Ketua DPRD Sumbawa usai penyerahan hasil laporan keuangan Piagam Penghargaaan WTP Sumbawa

H. Rosiady H. Sayuti Prijono

diprediksi melebihi tahun sebelumnya Rp 39 miliar.

Tapi bukan hanya itu yang dikejar oleh Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibril, Bsc. Hajatan besarnya adalah untuk mewujudkan pe-

DITEMUI Suara NTB di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Rosiady yang pada tahun 2008 sampai dengan 2013 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, mengatakan, sekretaris daerah tugas utamanya adalah menjadi pembantu gubernur dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Dalam menyusun rencana-rencana kebijakan gubernur.

“Serta di dalam pengawasan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari kebijakan gubernur tersebut,” jelasnya.

Artinya, terang Rosiady, Sekda sehari-hari menjadi koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekaligus menjadi supervisor SKPD. Apa yang menjadi kebijakan gubernur sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

AMANKAN - Warga memindahkan barang-barang miliknya ke tempat yang lebih aman dari ancaman gelombang pasang.

TENDA - Tenda yang didirikan Disosnakertrans sebagai tempat pengungsian warga Lingkungan Bagek Kembar yang tempat tinggalnya terkena dampak gelombang pasang.

Waktu Dibatasi KEBERADAAN pedagang kreatif lapangan (PKL) di Jalan Bung Hatta, telah menjadi atensi Pemkot Mataram untuk segera ditertibkan. Pasalnya, kawasan tersebut terlihat kumuh dan diduga dijadikan tempat mesum oleh para remaja.

Dari aspek kewilayahan setidaknya ada tiga kelurahan yang memiliki kewenangan untuk memberikan imbauan serta peringatan kepada para pedagang di Jalan Bung Hatta. Masing - masing, Kelurahan Monjok, Rembiga dan Karang Baru.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Rembiga, Edwin Zamroni, Selasa (31/5) mengatakan, hasil hearing pedagang dengan Satpol PP Kota Mataram meminta batas waktu untuk sementara tidak dilakukan pembongkaran dengan alasan lokasi itu dijadikan tempat mencari nafkah. Akan tetapi, Pol PP tidak memberikan toleransi dan memberikan waktu hingga Rabu (1/6) hari ini, lapak tersebut harus dibongkar. “Senin itu saya, Lurah Karang Baru, Monjok dan pak Camat dampingi pedagang mencari solusi,” kata Edwin.

Ia mengklaim, lapak PKL masuk wilayah Rembiga sifatnya insidentil dan dibangun di atas lahan pribadi serta bentuk bangunan tidak permanen, sehingga sementara waktu diberikan toleransi pembatasan waktu jualan dari pukul 20.00 Wita hingga 22.00 Wita. “Kalau pedagang masuk kawasan saya, mereka hanya gelar tikar saja dan tidak ada bangunan permanen,” klaimnya.

Yang jadi kendala, kata Edwin, tidak ada pedagang yang buat lapak menyalahi aturan. Selain itu, kebanyakan pedagang berasal dari wilayah Kekeri Lombok Barat. “Masalahnya pedagang ini bukan asli warga Kota Mataram,” ujarnya.

Terkait batas waktu pembongkaran lapak, sebelum surat peringatan pembongkaran dikeluarkan Satpol PP, pihaknya telah lama mengingatkan masyarakat, tetapi hal itu tidak diindahkan oleh pedagang. Bagaimanapun juga sambungnya, masyarakat perlu diperhatikan dengan harapan Pemkot Mataram menyediakan tempat bagi pedagang. Selain itu, Pol PP dan Dinas Pertamanan diminta membantu mengontrol agar jumlah pedagang tidak bertambah.

Disisi lain, masyarakat juga diminta mentaati kesepakatan yang telah dibuat. “Disisi lain masyarakat cari rejeki. Saya berharap kita sama - sama mengontrol biar tidak menjamur tempat tongkrongan ini,” harapnya. (cem) (Suara NTB/dok)

Pulihkan Harga Daging ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., angkat bicara terkait melambungnya harga daging sapi di pasaran.

Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi mengingat jargon Provinsi NTB sebagai provinsi BSS (Bumi Sejuta Sapi). Bahkan khusus di Kota Mataram tidak pernah ada ekspor sapi karena harganya tidak terlalu signifikan. ‘’Justru kalau diekspor itu kan dia rugi. Artinya, apa yang menjadi stok sapi potong di Mataram sebetulnya sudah mencukupi. Kalau ada kenaikan itu stok daging berkurang. Itu asumsi,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (31/5). Suriadi mengatakan, perlu ada data yang valid mengenai jumlah sapi potong.

Suriadi mempertanyakan berapa sesungguhnya jumlah populasi sapi. Apakah itu semua sapi potong atau sebaliknya.

Demikian pula jumlah pemotongan per harinya. Harga daging yang mahal biasanya dipicu karena faktor kelangkaan. Kecurigaan DPKP (Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram yang mensinyalir ada pengiriman sapi ke luar daerah melalui jalur tikus, itu masih sebatas asumsi.

Kecurigaan itu, lanjutnya harus didukung dengan bukti. Kalau memang benar itu terjadi, politisi PAN ini menyarankan agar dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. ‘’Kita harus mengambil tindakan, kan gitu,’’ cetusnya. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini meminta SKPD terkait mengungkapkan data yang jelas berapa jumlah pemotongan di RPH (Rumah Potong Hewan) setiap harinya. ‘’Dan berapa jatah untuk Kota Mataram,’’ imbuhnya.

Menurut Suriadi, kalau memang stok sapi potong mencukupi, tidak akan mungkin terjadi kenaikan harga daging seperti saat ini. ‘’Inikan terjadi hukum pasar. Tingginya permintaan tapi penawaran kurang,’’ sesalnya. Karena kurangnya hewan potong, pedagang terpaksa menaikkan harga. Dikatakan Suriadi, apa yang menjadi keinginan presiden agar harga daging sapi Rp 80 per kilogram, akan sulit tercapai.

Suriadi meminta pihakpihak terkait agar memulihkan harga daging sapi. Terlebih menjelang bulan Ramadan. ‘’Tidak perlu dilakukan operasi pasar,’’ imbuhnya. Sepanjang stok mencukupi operasi pasar belum dipandang perlu. Yang penting, tegasnya, harus ada jaminan pasti jumlah sapi yang yang dipotong di RPH agar tidak merugikan masyarakat dengan kenaikan harga. (fit)

Gelombang Pasang

44 KK di Bagek Kembar Diungsikan

Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang setinggi lima meter yang terjadi pekan ini, mengakibatkan puluhan rumah warga terendam. Akibatnya, 42 kepala keluarga di Lingkungan Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai terpaksa diungsikan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, langkah antisipasi dilakukan pemerintah dengan mendirikan tenda pengungsian. Sebab, di Lingkungan Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai, rumah 42 KK terendam sehingga harus direlokasi. “Tenda pengungsian baru empat kita dirikan. Itu untuk 42 KK,” kata Khalik.

Selain bantuan tenda, pi-

haknya juga membagikan nasi bungkus kepada warga. Sementara, pembagian sembako akan dikirim setelah tidak terjadi gelombang pasang. Bantuan sembako ini, karena masyarakat tidak bisa turun melaut. “Kalau kita bagikan sekarang nanti sia - sia. Tidak ada tempat mereka masak juga,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ir. H. Supardi mengatakan, personel dari BPBD sudah disiagakan

di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Mereka memantau perkembangan serta membantu masyarakat membangun tanggul sementara menggunakan karung. “16 personel sudah saya kerahkan.

Kita juga dibantu oleh Tagana,” sebutnya.

Seperti pernyataan sebelumnya, gelombang pasang ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena sudah terjadi tiap tahun. Bahkan, laporan terakhir tidak ada rumah

Pemkot Berhasil Pertahankan WTP Mataram (Suara NTB) Usaha Pemkot Mataram dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berbuah manis. Audit atas laporan keterangan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun 2015, diganjar dengan penilaian wajar tanpa pengeculian oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Artinya, selama dua tahun berturut - turut Pemkot Mataram mampu mempertahankan WTP. Menanggapi keberhasilan tersebut, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, prestasi yang didapatkan oleh Pemkot Mataram dalam mempertahankan WTP, tidak ingin disambut dengan euforia berlebihan. Sebab, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang mesti ditindaklanjuti terhadap temuan - temuan auditor negara tersebut.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan berkualitas, namun rekomendasi - rekomendasi BPK akan menjadi catatan untuk segera diperbaiki. Terutama berkaitan dengan kerugian negara pada kelebihan pembayaran SPPD dan hal - hal lainnya. “Persoalan SPPD yang ditemukan BPK tidak ada pertanggungjawabannya bukan di pemerintah. Tapi okelah, kita akan penuhi karena sudah jadi suatu kewajiban,” kata Mohan.

sementara.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, telah mengkoordinasikan dengan institusi teknis untuk melakukan penanganan terhadap dampak gelombang pasang tersebut. Kawasan - kawasan pemukiman penduduk diminta disupport logistik dan kalaupun perlu dievakuasi harus segera dilakukan.

Mohan menambahkan, laporan diterima sementara waktu masih tidak ada rumah yang rusak akibat gelombang pasang. Namun demikian, ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan nelayan tidak turun melaut. (cem)

Ombak Diprediksi Masih Tinggi

BPBD Bagikan Ribuan Karung

(Suara NTB/cem)

WTP - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didamping Plt Sekda, H. Effendi Eko Saswito, Inspektur Inspektorat, H. Makbul Ma’shum dan Kepala BPKAD, H. Yance Hendra Dirra foto bersama dan menunjukan piagam WTP diraih.

Masuknya dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam APBD menurutnya, ini masih proses sehingga perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan dari BPK maupun BPKP dalam mengendalikan pengelolaan keuangan daerah.

Menjadi catatan penting tegas Wakil Walikota, kepala daerah maupun wakil kepala daerah sangat menaruh harapan terhadap proses pengendalian keuangan di SKPD. Maka sebenarnya komitmen bersama untuk mengawal apa

yang menjadi kepentingan pemerintah dalam hal ini kepala daerah terhadap tanggungjawab akuntabilitas serta transpransi pengelolaan keuangan daerah. “SOP sudah ada di BPK, sehingga kita melaksanakan proses penganggaran keuangan pemerintah daerah sesuai yang ditetapkan,” kata Mohan seraya menambahkan, ke depan akan berusaha lebih baik. Disamping itu, SKPD harus melakukan penguatan secara kelembagaan dan lain sebagainya. (cem)

Lapak PKL Jalan Baru Monjok Belum Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga kini belum membongkar lapak pedagang kreatif lapangan (PKL) di Jalan baru Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang. Padahal, lokasi tersebut diduga menjadi lokasi mesum serta minuman keras.

Pantuan Suara NTB, Senin (30/5) malam aktifitas para pedagang masih terlihat. Tak satupun petugas Satpol PP melakukan pengawasan. Meskipun, sebelumnya Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana menginstruksikan agar kawasan tersebut dilakukan pengawasan intensif.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kabid Trantibum, Bayu Pancapati menjelaskan, camat dan lurah yang mewakili masyarakat meminta permakluman agar penertiban lapak di jalan Bung

warga yang rusak akibat hempasan gelombang.

Bantuan dari BPBD dengan membagikan nasi bungkus kepada 50 KK. Untuk relokasi, sudah disiapkan tenda oleh Tagana.

Salah seorang warga Bagek Kembar, Inaq Sairah menuturkan, sudah memindahkan barang - barang miliknya seperti TV, sound system dan perlengkapan rumah lainnya.

Sebab, rumahnya yang persis berada di bibir pantai dihempas gelombang pasang.

Ia mengaku, tidak tahu harus mengungsi ke mana.

Adanya tenda pengungsian didirikan oleh Tagana ini akan dijadikan lokasi pengungsian

Hatta Kelurahan Monjok diperpanjang hingga tanggal 1 Juni hari ini. Aparat penegak perda ini memberikan kelonggaran dengan catatan Rabu (1/6) hari ini, kawasan tersebut sudah steril dari keberadaan lapak liar. “Pak Camat meminta agar diberikan waktu selama dua hari. Besok (hari ini,red) batas waktunya,” kata Bayu di ruang kerjanya, Selasa (31/5).

Bayu menambahkan, memang dari perwakilan pedagang meminta kebijakan agar lapak tidak dibongkar, tapi kebijakan bukan pada Satpol PP melainkan kepala daerah. Sedangkan,pelanggaran lapak tersebut tetap mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang PKL dan Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang ketertiban umum. “Kalau kepala daerah memberikan kebijakan, iya kita akan laksanakan,” kata Bayu.

Dari aspek pelanggaran lanjutnya, pihaknya tidak memberikan toleransi. Perkara mereka mau sewa lahan dan meminta relokasi pemerintah, sepenuhnya kewenangan Walikota dan Wakil Walikota.

Tetapi tetap harus mengikuti aturan pembangunan lapak.

Pihaknya besok pagi (hari ini, red) akan mengecek apakah lapak sudah dibongkar atau tidak. Jika sebaliknya, maka Pol PP bersama, Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan Kota Mataram akan membongkar. Barang milik pedagang dari hasil pembongkaran baik berupa kursi, terpal dan lain sebagainya diserahkan ke Dinas Kebersihan.

“Terserah Dinas Kebersihan mau dibuang atau dibakar itu terserah. Karena kita sudah berikan toleransi ke pedagang,” demikian Bayu. (cem)

Mataram (Suara NTB) Ombak atau gelombang diprediksi masih tinggi dan untuk mengantisipasi naiknya air laut ke pemukiman warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram telah membagikan ribuan karung kepada warga pesisir. Karung ini dimanfaatkan warga sebagai tanggul yang diletakkan di dekat rumah mereka sehingga ketika air laut kembali pasang, rumah mereka tidak terendam seperti kejadian Senin (30/5) pagi.

Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya telah menyalurkan seribu lembar karung ke tiga kelurahan dimana warganya paling banyak yang terkena gelombang pasang. “Sekarang dikirim lagi 200 lembar karung untuk jaga-jaga,” ujarnya dihubungi Selasa (31/5).

Supardi menyampaikan akibat gelombang pasang pada Senin lalu, pihaknya telah mendata jumlah warga yang terdampak kejadian tersebut. Jumlah terbanyak adalah di Kelurahan Ampenan Tengah mencapai sekitar 200 kepala keluarga (KK). Sementara itu di Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai sebanyak 40 KK. “Ampenan Selatan belum ada lap-

oran dan Bintaro sampai detik ini masih dilakukan pengecekan,” ujarnya.

Ia menerangkan warga yang terdata ini adalah warga yang rumahnya terendam gelombang pasang. Kendati demikian Supardi memastikan tidak ada kerusakan akibat kejadian tersebut. “Ini cuma yang kemasukan air, tidak ada kerusakan signifikan,” imbuhnya. Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) ini menyampaikan pihaknya tetap melakukan pemantuan sampai saat ini. Pemantuan akan terus dilakukan sampai puasa nanti. “Semoga dalam empat hari ke depan cuaca sudah mulai membaik.

Mudah-mudahan pas puasa nanti tidak ada lagi angin,” harapnya.

BPBD Kota Mataram juga mengimbau kepada nelayan untuk tidak melaut di saat cuaca tak menentu seperti saat ini. Supardi mengatakan pihaknya langsung turun menyampaikan himbauan ini dengan pengeras suara di wilayah pesisir Kota Mataram. Ia mengatakan ada satu orang nelayan asal Pondok Prasi yang sempat dibawa ke rumah sakit karena sempat terseret ombak pada saat mengambil perahu yang telah ditambatkan. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

OMBAK - Seorang pengunjung duduk di atas tembok tanggul Pantai Ampenan menyaksikan tingginya ombak di tengah anomali cuaca ini.

(Suara NTB/dok)

Awasi Produk Olahan

Diskoperindag Siapkan Tim Khusus Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengawasi produk makanan olahan menjelang puasa ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram menyiapkan tim khusus. Tim khusus ini nantinya akan melakukan pengecekan berbagai produk makanan olahan yang dijual

di berbagai tempat khususnya yang marak dijual menjelang berbuka puasa. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Diskoperindag Kota Mataram, Taufiqurrahman kepada Suara NTB, Selasa (31/5).

“Insya Allah kita siapkan tim khusus dan tim ini juga

akan turun memantau pada saat bulan puasa nanti,” ujarnya. Selama ini di dalam melakukan pengawasan bahan makanan pihaknya selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Selain berasal dari BBPOM, tim khusus ini juga berasal dari berbagai lemba-

ga terkait seperti Diskoperindag Kota Mataram, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram, dan juga Satpol PP Kota Mataram.

Taufiqurrahman menyampaikan pihaknya harus melibatkan BBPOM karena hal ini

menyangkut dengan makanan dan minuman. Ia mengatakan pada saat ditemukan makanan maupun minuman yang diduga mengandung pengawet atau bahan berbahaya, maka untuk membuktikannya harus melalui tes oleh BBPOM. “Insya Allah kita akan turun rutin pada saat bulan Ramadhan untuk memeriksa

bahan makanan yang dijual di berbagai tempat apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak,” ujarnya.

Setiap tahun memang rutin dilakukan pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) di berbagai pasar tradisional.

Taufiq menyampaikan hari ini, Rabu (1/6) pihaknya juga akan turun bersama BBPOM untuk

sidak. Belum lama ini pihaknya juga melakukan sidak ke tokotoko yang menjual bahan pembuatan kue yang ada di Kota Mataram. Sidak berikutnya akan khusus menyasar bahan pangan untuk memeriksa apakah masih ada bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti pengawet dan pewarna kimia. (ynt)

Rabu, 1 Juni 2016

SUARA NTB

Halaman 3

Kafe di KSB Tutup Selama Ramadan Taliwang (Suara NTB) Untuk menjaga kesucian bulan Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberlakukan ketentuan penutupan seluruh kafe atau tempat hiburan malam yang ada di wilayahnya.

Di mana sesuai surat edaran (SE) Pemda KSB, penutupan harus dimulai terhitung H7 hingga H+7 pascalebaran. “Surat imbauannya sudah kita edarkan ke seluruh pemilik dan pengusaha kafe,” ujar Kasat Pol PP KSB, Agus Hadnan kepada media ini, Selasa (31/5).

Ia mengatakan, bagi tempat hiburan malam yang tidak mengindahkan perintah penutupan itu akan ditindak tegas. Satpol PP pun akan melakukan razia rutin untuk memastikan tidak satu pun kafe beroperasi selama Ramadan yang akan mengganggu kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. “Kalau ada yang tetap ngotot, kami akan tertibkan. Menyita semua peralatan dan seluruh yang diperdagangkan di tempat hiburan malam itu,” tandasnya.

Tidak hanya terhadap tempat hiburan malam, dalam edarannya Pemda KSB juga menyasar, rumah makan dan warung dilarang untuk berdagang di siang hari. Agus menjelaskan, bagi warung makan dan sejenisnya itu selama bulan Ramadan diatur waktu bukanya. Di mana baru diperbolehkan berdagang mulai pukul 16.00 wita. “Kalau ada yang buka lebih awal apalagi di siang bolong kami pastikan akan kami tertibkan,” timpalnya seraya meminta warga agar melaporkan jika melihat ada warung yang tetap buka di waktu yang dilarang pemerintah.

“Kami mohon partisipasi masyarakat juga. Laporkan kalau memang ada warung yang tetap buka di siang hari. Dan bukan soal itu saja, tapi seluruh kegiatan yang mengganggu kesucian bulan Ramadan laporkan ke kami,” tegas Agus. (bug)

SUARA PULAU LOMBOK Lagi, Dua Personel Polres Lotim Dipecat

Halaman 4

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Lapangan Kerja Minim ADA banyak faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk bekerja di luar negeri meninggalkan tanah airnya. Salah satunya adalah minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh daerah asalnya. Kondisi itulah yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Berdasarkan data tahun 2015, Kabupaten Lotim merupakan pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak keluar negeri jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yakni tidak kurang (Suara NTB/yon) dari 29.510 TKI dan diikuti KabuNuso Pranoto paten Indramayu Jawa Barat.

Plt. Asisten II (Bidang Ekonomi Pembangunan) Setdakab Lotim, Nuso Pranoto, tidak menampik jika Kabupaten Lotim merupakan daerah yang berada di urutan tertinggi pengirim TKI ke luar negeri.

Selain pengangguran, penyebab masih tingginya masyarakat Lotim yang menggantungkan hidupnya menjadi pahlawan devisa itu dikarenakan menjadi TKI sudah menjadi suatu idaman beberapa kalangan masyarakat, baik yang berpendidikan tinggi terlebih berpendidikan rendah.

Ia menambahkan, menjadi TKI merupakan suatu langkah yang menjanjikan bagi kehidupan seseorang dalam merubah taraf perekonomiannya, apabila dibandingkan dengan bekerja di daerah asalnya. Namun, tidak pula menutup kemungkinan adanya masyarakat yang pulang menjadi TKI dengan tangan hampa walaupun bertahun-tahun mengantungkan hidupnya bekerja di luar negeri.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan TKI dapat menyesuaikan gaya hidup dengan biaya hidup di tempatnya bekerja. “Jika kita lihat dari sisi positifnya, banyak masyarakat yang menjadi TKI mampu mendongkrak taraf kehidupannya, namun banyak juga yang pulang membawa utang,” ungkapnya.

Ironisnya lagi, sambungnya, ada beberapa TKI yang pulang dengan penuh keberhasilan, namun terpuruk kembali dirasakan ketika berada di kampung halamannya. Kondisi itu disebabkan karena TKI tidak mampu mengolah keberhasilan yang didapatkannya dengan membuat suatu usaha yang bisa bermanfaat bagi dirinya termasuk bagi masyarakat luas. (yon)

Harga Cabai Melejit, Tomat Anjlok Selong (Suara NTB)Menjelang bulan Ramadan, harga-harga sebagian besar komoditi di pasar mengalami kenaikan. Terlihat paling melejit lonjakannya adalah cabai kecil. Pantauan selama sepekan terakhir harga kebutuhan pokok sebesar Rp 26.400/kg dari sebelumnya Rp 25.000/kg. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga tomat yang justru anjlok dari kisaran Rp 6.000/kg menjadi Rp 3.400/kg.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Suwardi, Selasa (31/5).

Kenaikan cukup signifikan juga terjadi pada harga gula pasir dari Rp 15.500/kg menjadi Rp 16.200/kg.

Sementara daging sapi masih bertengger pada posisi Rp 108 ribu/kg. Khusus daging ini diprediksi kuat, akan terjadi lonjakan. Di mana harga sebelum puasa tahun sebelumnya mencapai Rp 90 ribu/kg. Setelah puasa tembus menjadi Rp 110 ribu dan terjadi kenaikan Rp 20 ribu/kg. ‘’Keinginan presiden yang harga daging ini Rp 80 ribu dinilai sulit bisa diwujudkan di Lotim. Harga Rp 100 ribu /kg saja dianggap sudah sangat bagus bagi masyarakat Lotim,’’ ungkapnya.

Sementara harga beras C4 Super dalam kemasan Rp 11.300/kg. Sedangkan harga beras tidak dalam kemasan mencapai Rp 9.100. Harga beras medium mencapai Rp 8.600/ kg. Naik dari sebelumnya Rp 8.300/kg. Bawang merah terjadi penurunan hingga 14 persen lebih dari sebelumnya Rp 36 ribu menjadi Rp 30 ribu.

Persoalan harga ini, diakui tidak lepas dari stok yang ada di pasaran. Bicara beras, bersama komoditi pertanian lainnya bersama daging menjadi kewenangan dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Sedangkan komoditi lainnya, seperti gula pasir serta barang toko lainnya hanya bisa diawasi oleh Dinas ESDM dan Perindag ini. Untuk menindak distributor tidak bisa dilakukan, karena distributor sebagian besar di Mataram. “Hanya gudangnya di Lotim,” akunya. (rus)

(Suara NTB/yon)

UPACARA - Kapolres Lotim, Karsiman memimpin upacara PTDH terhadap dua anggota Polres Lotim Selasa (31/5). Upacara ini dirangkai dengan penyerahan kendaraan dinas pada anggota Bhabinkamtibmas.

Selong (Suara NTB) Sebanyak dua personel Polres Lombok Timur (Lotim) kembali dipecat dari institusi Polri, yakni Brigadir Muhammad Yamin dan Briptu Syamsul Lutfi. Keduanya mendapatkan hukuman Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena telah melanggar aturan dan ketentuan dalam institusi Polri.

Proses pemecatan secara resmi dilakukan dengan dilaksanakannya upacara PTDH yang dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, di Mapolres Lotim, Selasa (31/5).

Kapolres mengatakan, pemecatan terhadap dua anggota Polri dengan cara PTDH itu dikarenakan dua anggota Polri yang bertugas di Mapolres Lotim tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota Polri. Padahal, selaku

anggota Polri tugas pokok dan fungsi utama yang harus dilaksanakan adalah sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

“Kita tidak pandang bulu, siapapun anggota Polri yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, akan kena sanksi PTDH yang sebelum diproses melalui sidang kode etik,”jelasnya.

Di samping dilakukannya upacara PTDH terhadap dua anggota Polri itu, dirangkaikan pula dengan upacara wisuda purna bhakti terhadap Bripka Ikhwanto, Banit Binmas Polsek Labuhan Haji serta penyerahan kendaraan bermotor roda dua bagi Bhabinkamtibmas, Bripka Parsiyan yang merupakan Bhabinkamtibmas Dasan Borok Sukamulia dan Bripka Saipudin, Bhabinkamtibmas Desa Labuhan Haji Polsek Labuhan Haji. (yon)

Implementasi Akta dan KTP Tak Sesuai Jelang Ramadan, Masyarakat Keluhkan Suara Petasan

Wabup KLU Kecewa

Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifudin, SH, merasa kecewa dengan kinerja salah satu dinas dalam proses penajaman visi misi di momen 99 hari kerja. Dinas dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Saya kira pencetakan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran sudah mencapai ribuan, tetapi yang dilaporkan terakhir hanya 200-an. Saya kecewa, karena Dukcapil sejatinya hanya punya 2 pekerjaan, cetak KTP dan bikin akta kelahiran,” cetus Wabup, Selasa (31/5).

Terhadap kinerja perolehan pencetakan akta yang rendah itu, ia pun menuding para pejabat di Dukcapil belum bekerja optimal. Saat ia minta pejabat dinas terkait menyampaikan data, masih ada beragam alibi yang dikedepankan.

“Dan itu saya tidak suka, peja-

bat yang terlalu banyak alasan,” cetusnya lagi.

Menurut hematnya, dirinya hanya menginginkan pencetakan akta kelahiran menyasar anak baru lahir dan memprioritaskan anak sekolah yang kemungkinan tidak memiliki akta. Untuk dua sasaran itu, seharusnya dapat dijalankan secara sederhana. Yaitu, Dukcapil berkoordinasi dengan SKPD yang membawahi sekolah, yakni Dinas Dikbudpora. Selain itu Dinas Dukcapil berkoordinasi dengan Dikes KLU yang membawahi puskesmas, poskesdes dan polindes.

“Klaimnya mereka sulit berkoordinasi dengan sekolahsekolah. Wajar sekolah tidak mau dengar Dukcapil, karena yang mengendalikan sekolah adalah Dikpora. Mendapat data saja lamban, apalagi mau melayani,” ujarnya ketus.

Meski kecewa, namun Sarifudin mencoba berskap bijak dalam menyikapi keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada.

Tidak hanya di Dukcapil, tetapi juga di SKPD lain. Oleh karenanya, ia memi n t a ke-

Sarifudin

pada seluruh SKPD untuk mencermati adanya nota kesepakatan yang dibangun oleh Pemda KLU bersama Pemkot Surabaya. Banyak hal yang menurut dia dapat dipelajari terkait pola pelayanan masyarakat oleh pemkot setempat.

Sebagaimana Pemkot Surabaya menerapkan e-Government, maka seluruh pelayanan kepada masyarakat memudahkan masyarakat, tidak mempersulit. Dalam proses pencetakan KTP atau Akta Nikah, warga Kota Surabaya cukup mengetik via SMS identitasnya. SMS itu selanjutnya ditindaklanjuti, dan beberapa hari kemudian, KTP diterbitkan.

Warga juga tidak perlu repot untuk mengambil KTP, karena Staf Dukcapil Kota Surabaya-lah yang mengantar berbagai jenis dokumen yang dicetak ke rumah penduduk.

Hingga warga tidak hanya bebas dari administrasi, tetapi bebas juga dari biaya transportasi, bahkan bebas dari kemungkinan sikap ketus staf pelayanan di Dukcapil.

“E-Government ini yang harus kita tata kembali. Saya tidak ingin reformasi birokrasi cuma jargon, tetapi memalukan dalam implementasi. Namun perlu juga kita melihat, apakah di dinas bersangkutan perlu dilakukan pengembangan bidang atau tidak, dan bagaimana beban tupoksinya,” demikian Sarifudin. (ari)

Selong (Suara NTB) Seminggu menjelang bulan Ramadan 1437 Hijriah.

Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mengeluhkan suara petasan yang dibunyikan warga. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang beristirahat, jika tidak disikapi sejak dini akan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beribadah di bulan Ramadan.

Salah seorang warga di Pancor, Inaq Bahrian mengeluhkan bunyi petasan yang saat ini marak dilakukan oleh anak-anak dan kaum remaja di Lotim. Apa yang dilakukan ini, ujarnya, bisa mengganggu ibadah umat yang sedang berpuasa. Selain itu, katanya, membunyikan petasan harus benar-benar disikapi dan diawasi dengan serius. Sehingga ia berharap supaya petugas keamanan dapat melakukan pengawasan, termasuk menertibkan para pedagang petasan yang marak bermunculan di berbagai kawasan di Lotim.

“Kita tidak bisa istirahat dengan nyaman, anak-anak di sana-sini membunyikan suara petasan, apalagi nanti ketika bulan Ramadan tiba,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Drs. Salmun Rahman, berjanji menyita sejumlah petasan yang mengganggu masyarakat yang sedang istirahat, berpuasa dan

beribadah ketika bulan Ramadhan tiba. Tindakan itu, katanya, mengacu pada Perda No 4 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). “Jika ada yang membunyikan petasan secara langsung dan itu mengganggu masyarakat. Maka akan langsung kita angkut,” tegasnya.

Namun, jenis petasan yang nantinya dapat disita akan dikoordinasikan dengan aparat kepolisian terkait kadar ledak yang terdapat dalam petasan. ‘’Jika petasan dibunyikan di tengah sawah dan tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat yang sedang berpuasa, tentu itu tidak apa-apa. Pokoknya yang mengganggu masyarakat langsung akan kita angkut,” ujarnya.

Hal senada disampaikan, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammad Efendi. Membunyikan petasan ketika Ramadan akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Dalam penanganannya, ada pasal-pasal tertentu yang akan menjeratnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Nanti, akan ada surat edaran resmi yang disebarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lotim bersama aparat kepolisian ke masyarakat untuk tidak boleh membunyikan petasan. Berdasarkan surat edaran itu nanti personel akan bergerak,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

MoU Pemkot Surabaya - KLU

Pelayanan Dinas Sederhana, Cukup Lewat SMS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil langkah strategis dalam proses pembangunan pada 5 tahun ke depan. Menggenapi perwujudan visi misi di momen 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, maka pada Selasa, 31 Mei 2016, Pemda KLU berkesempatan menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkot Surabaya di bawah kendali, Walikota, Dr. Ir. Tri Rismaharini, MT. PENANDATANGANAN MoU dilaksanakan di Aula Kantor Walikota, lantai II usai beberapa bupati dan walikota undangan mengikuti HUT Kota Surabaya ke 723. Sebanyak 17 kabupaten dan kota terlibat dalam penandatanganan MoU itu. Antara lain, KLU NTB, Kabupaten Bogor, Rembang, Lamandau, Sumba Timur, Ngada, Kepulauan Morotai, Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Mojokerto, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Singkawang, Kota Tual dan Kota Jayapura.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., usai MoU menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemkot Surabaya yang bersedia menggandeng KLU dalam proses pembangunan di daerah. Keberadaan KLU yang memasuki usia 8 tahun, tentu belum apa-apa dibandingkan dengan Surabaya yang memiliki sejarah, budaya, dan peradaban di usia 723 tahun.

“Surabaya akan menjadi salah satu referensi kita untuk belajar dalam membangun daerah, walaupun beberapa hal seperti geografis, karakter berbeda dengan Lombok Utara. Tetapi setidaknya, kita bisa mencontoh bagaimana proses reformasi birokrasi, eprocurement, maupun pembangunan lain yang dilakukan

Pemkot Surabaya,” ujar wabup.

Untuk diketahui, objek dan ruang lingkup nota kesepakatan yang dibangun mencakup beberapa sektor, seperti teknologi dan informasi, perdagangan dan perindustrian, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, kesehatan, perizinan, pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi dan bidang lain sesuai kebutuhan.

Para bupati dan walikota dari 17 daerah berkesempatan menyaksikan konsep dan implementasi singkat penggunaan teknologi informasi yang mulai diterapkan, per 1 Juni 2016 oleh Pemkot Surabaya. Di antaranya, implementasi e-wadul (wadah keluhan dan layanan elektronik) dan Uji Coba Nomor Emergency Call Center 112 yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sekilas implementasinya, nomor Call Center bisa diakses oleh masyarakat baik nomor telepon rumah atau seluler dalam 1x24 jam, untuk melaporkan kejadian gawat darurat di masyarakat. Operator yang menerima laporan (dalam hal ini, ditangani SKPD Kesbangpol Kota Surabaya) menindaklanjuti informasi dengan meneruskan ke SKPD terkait emergensi, mencakup rumah

(Suara NTB/ari)

TANDA TANGAN - Walikota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani MoU disaksikan Wabup KLU Sarifudin di Aula Kantor Walikota Surabaya, Selasa (31/5). sakit, BPBD, Dinas Pertamanan dan Tata Kota, atau dinas lain yang terkait. Dalam 1x24 jam sejak laporan diterima, masalah yang dilaporkan harus sudah tertangani.

“Pada beberapa visi misi yang sudah kita launcing seperti Penerbitan Akta Kelahiran 1x24 Jam dan pembuatan KTP, hampir sama dengan yang dilakukan Pemkot. Tinggal bagaimana menyempurnakannya saja. Yang jelas, kita akan terus memacu motivasi dan inovasi. Sebagai laki-laki, kita tidak ingin kalah dari Bu Risma,” ujar Sarifudin berseloroh.

Terhadap objek MoU yang dilakukan, wabup mengisyaratkan tidak akan dilakukan secara keseluruhan melainkan dipilih menurut skala prioritas. Namun yang paling menarik menurut dia adalah, reformasi birokrasi, pelayanan online kesehatan, dan

optimalisasi aparat Satpol PP. Mencontoh Walikota Risma, Pol PP hanya dilibatkan pada saat penagihan pajak.

Sebaliknya, walikota perempuan itu menghindari keterlibatan Satpol PP dalam penyelesaian masalah yang bersentuhan dengan masyarakat. Pantang bagi Risma mengizinkan Satpol PP untuk menggusur atau menertibkan PKL, melainkan ia sendiri turun tangan untuk melakukan pendekatan persuasif. Dari lokasi PKL di salah satu sudut kota Surabaya, akhirnya diresmikan sebagai sentra kuliner, per 31 Mei kemarin.

“Tergantung good will pemerintah, karena di KLU sendiri banyak roi pantai yang dilanggar, juga objek pajak yang terkesan tidak taat pajak. Di sini mungkin akan kita paksa Pol PP untuk bersikap tegas,” demikian Sarifudin.

Sementara, Walikota Sura-

baya, Tri Rismaharini, justru merendah saat 17 kabupaten/ kota di Indonesia belajar kepadanya. Baginya tidak ada daerah yang merasa lebih maju dari yang lain, juga tidak menganggap daerah lain sebagai pesaing. Dalam kamus kepemimpinannya sejak awal, ia juga tidak menanamkan pelayanan semata-mata untuk meraih penghargaan, tetapi bagaimana melayani.

“Saya ajarkan kepada semua staf, tujuan membangun dan berinovasi bukan untuk penghargaan. Beberapa kali saya ditelepon kementerian untuk mendaftar, tetapi tidak saya respons. Sebab kalau pelayanan hanya untuk memperoleh penghargaan, maka saya katakan kami tidak ikut,” katanya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Risma mengaku tidak pernah mendikte jajaran SKPD. Ia cukup memberikan petunjuk arah kebijakan pelayanan melalui surat dinas. Tak disangka, kepercayaan yang diberikan itu justru mampu diimpelentasikan SKPD dengan baik.

Dikes Kota Surabaya misalnya, telah menerapkan keinginannya dalam memberikan pelayanan kesehatan hanya melalui pesan singkat seluler (SMS). Masyarakat yang sakit menjadwalkan pemeriksaan cukup mengirim SMS ke nomor layanan yang disiapkan. Tak berapa lama langsung ada balasan ke nomor bersangkutan, dengan kepastian jam penjemputan, nomor antrean, poli yang dituju dan sebagainya.

“Jadi kalau bapak-bapak melihat ada ambulance, itu mereka tidak mengangkut pasien, tetapi hanya mengontrol,” tandasnya. (ari/*)

(Suara NTB/yon)

MAIN PETASAN - Foto anak-anak yang bermain petasan saat istirahat jam sekolah.

Sekda Minta Masalah Diselesaikan Secara Berperadaban Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mencoba memediasi jemaah As-Sunnah dengan masyarakat Dusun Cempaka Desa Suela. Proses perdamaian kedua kelompok yang sempat terlibat konflik ini berlangsung di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dipimpin Sekretaris Daerah, H. Rohman Farly.

Pada proses mediasi kali ini, dihadirkan lengkap seluruh jajaran FKPD Kabupaten Lotim, mulai dari Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, Kejari Selong, Tri Cahyo Hananto, Ketua Pengadilan Negeri Selong, H. Hisbullah Idris, Kasdim Dandim 1615 Lotim, Mayor CZI Edi Gusmanan.

Sekda Lotim Rohman Far-

ly pada kesempatan ini mengingatkan agar dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan jemaah As-Sunnah ini bisa diselesaikan secara berperadaban. Selain itu, antara kedua belah pihak harus terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antarsesama.

“Marilah kita bersatu, berpisah, teruskan tingkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita,” harap sekda.

Hal senada disarankan Kejari Selong Tri Cahyo Hananto. Kepada masyarakat diminta bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tidak menjadikan konflik ini terjadi terus dan berkepanjangan hingga menimbulkan dendam turunan. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan antara jemaah AsSunnah dengan warga Suela di kantor Bakesbangpoldagri, Selasa (31/5).

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diduga ’’Salah Kamar’’ Tuntaskan Empat Kasus Korupsi KAPOLRES Lombok Barat (Lobar), AKBP Wingky Adhitya Kusumo menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang merekomendasikan dua kasus korupsi ditindaklanjuti oleh Polres. Selain menargetkan dua kasus, pihaknya juga menargetkan menuntaskan dua kasus lain. Tahun ini, minimal empat kasus korupsi ditargetkan dituntaskan Polres.

“Sesuai hasil Korsup KPK itu kami akan tindaklanjuti. Kan ada dua kasus yang direko(Suara NTB/dok) mendasikan. Tidak itu saja, Wingky Adhitya Kusumo kami targetkan empat kasus korupsi tuntas tahun ini,” tegasnya, Selasa (31/5).

Dijelaskan, sesuai hasil Korsup KPK ada dua kasus korupsi yang direkomendasikan ditindaklanjut oleh Polres. Dua kasus dimaksud, antara lain kasus SMPN 3 Gerung dan kasus landscape Kabupaten Lombok Utara (KLU). Terkait penanganan kasus SMPN 3 Gerung sudah ada arahan dari tim KPK mengenai langkah apa yang perlu dilakukan oleh penyidik. Demikian pula kasus landscape KLU, pihaknya telah menentukan langkah apa yang perlu dilakukan.

Dijelaskannya, sesuai arahan Bareskrim dan Kejagung pihaknya diminta untuk menuntaskan tunggakan kasus yang belum maksimal penanganannya. Pihaknya pun akan menindaklanjuti dengan menargetkan tunggakan kasus bisa dituntaskan, seperti BSS. “Kami targetkan emmpat kasus bisa selesai tahun ini,”tukasnya.

Empat kasus yang dimaksud, termasuk dua kasus yang dikorsup KPK. Selain itu ada kasus BSS yang telah dilimpahkan ke kejaksaan menyusul keluarnya hasil PKN dari BPKP. Penanganan kasus ini, jelasnya, sudah berlanjut, setelah dilimpahkan berkas kasus ini ke JPU pihaknya akan mendalami adanya keterlibatan tersangka lain. Dalam waktu dekat ini, katanya, akan ditetapkan tersangka baru.

Sedangkan satu kasus lainnya, masih dilakukan identifikasi. Apakah kasus Bimtek AKAD, menurutnya kemungkinan bukan kasus ini.

Sebab pihak penyidik masih perlu pendalaman. (her)

Sejumlah Paket Proyek Bernilai Rp 300 Juta Dibatalkan Giri Menang (Suara NTB) Hasil pra rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, Jumat (27/5) lalu mengemuka sejumlah paket proyek yang belum ditender di SKPD. Selain itu, ada tiga paket proyek jalan lingkungan yang salah kamar atau salah pos anggaran ditemukan di Dinas Pekerjaan Umum (PU), sehingga proyek ini batal dilaksanakan pada APBD murni ini. Proyek ini ditunda pelaksanaannya hingga APBD-P mendatang.

“Sejumlah paket proyek salah kamar, sehingga tak bisa dilaksanakan di APBD murni ini. Itu diubah dulu dan baru bisa dilaksanakan pada APBD-P,” kata Sekda Lobar Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, pada Suara NTB, Selasa (31/5).

Namun, sekda mengaku belum mendapatkan laporan

paket proyek yang salah kamar. Baginya, proyek yang salah kamar tidak hanya ada di Dinas PU, tapi di sejumlah SKPD lain. Jika pos anggaran proyek salah kamar, maka dilakukan perbaikan dulu. Misalnya dari modal ke barang jasa atau sebaliknya dari barang jasa ke modal. Pos ang-

garan ini harus diperbaiki barulah bisa dilaksanakan.

Kemungkinan ini terjadi di SKPD lain bakal diidentifikasi. “kalau keliru pos anggaran maka diubah di perubahan, tidak bisa dilaksanakan pada APBD ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Ir. Sakri melalui Sekre-

Tinggi, Ketergantungan Masyarakat Loteng di Sektor Pertanian Praya (Suara NTB) Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor unggulan dan utama di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Bagaimana tidak, hampir sebagian besar masyarakat di daerah ini bekerja di sektor tersebut. Sehingga wajar jika kemudian sektor pertanian tetap mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Hampir 80 persen penduduk di daerah ini, menyandarkan hidupnya di sektor pertanian,” aku Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT, SE, Selasa (31/5). Hal itu menandakan, kalau tingkat ketergantungan masyarakat Loteng pada sektor pertanian masih sangat tinggi. Dengan kata lain, sektor pertanian masih menjadi pilihan utama dalam hal lapangan pekerjaan masyarakat di daerah ini.

Kondisi itulah yang membuat, sektor pertanian tetap mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Berbagai program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor secara berkelanjutan terus dijalaninya. Mulai pada peningkatan kualitas infrastruktur fisik, seperti irigasi sampai pada persoalan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola sektor tersebut.

Hanya saja, lanjut politisi Partai Golkar ini, tetap mengandalkan sektor pertanian sebagai penyangga ekonomi daerah juga cukup berisiko. Mengingat, perkembangan pembangunan daerah yang begitu pesat, mengancam keberlangsungan luas lahan pertanian di daerah ini. Di mana luasan area pertanian dari waktu ke waktu terus menyusut.

Sehingga Pemkab Loteng saat ini selain fokus pada pengembangan sektor pertanian juga fokus pada pengembangan sektor lain. Dan, pilihannya jatuh pada sektor pariwisata. Mengingat, potensi besar pariwisata yang dimiliki daerah ini. “Pada RPJMD mendatang, sektor pariwisata menjadi fokus utama untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Pihaknya berkeyakinan pilihan fokus pada sektor pariwisata merupakan pilihan yang tepat dan logis. Hal ini bisa dilihat dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) misalnya. Sektor pariwisata sejauh ini menjadi penyumbang PAD terbesar bagi daerah. baru kemudian diikuti sektor-sektor lainnya.

Dengan kata lain, jika sektor pariwisata bisa dikembagkan dengan maksimal, maka efek positifnya bagi daerah akan begitu besar. Dan, ke depan sektor pariwisata juga menjanjikan lapangan pekerjaan yang jauh lebih luas lagi.

Hanya saja, fokus pada pengembangan sektor pariwisata bukan tanpa masalah. Karena dengan semakin berkembangnya pariwisata, angka kunjungan wisatawan juga akan semakin banyak. Efeknya, itu bisa membawa pengaruh kepada perubahan pola dan tatanan sosial di tengah masyarakat. “Di sinilah dilematisnya. Semakin maju pariwisata, wisatawan juga semakin banyak yang datang. Tatanan sosial dan nilai adat istiadat juga bisa ikut berubah,” imbuh Puaddi.

Persoalan itulah yang sampai sejauh ini terus diupayakan dicarikan solusi dan formulasi pemecahannya. Dengan harapan, pariwisata bisa tetap berkembang. Tapi tatan sosial yang menjadi nilai luhur dan kearifan lokal tetap bertahan. “Ini juga tantangan kita bersama ke depan yang harus dijawab,” ujar Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

DAK, pos anggaran untuk pemukiman masuk belanja modal. Dana ini dianggarkan untuk pembangunan jalan lingkungan, namun karena ketentuan aset itu masuk menjadi aset desa, maka pihaknya belum berani memproses. Ia menyebut, total anggaran sejumlah paket tersebut mencapai Rp 300 juta lebih.

Solusinya, tiga paket proyek yang ditunda pada APBD ini akan dikonsultasikan ke Jakarta, karena ini masuk DAK. Sebab jika dipaksakan dikerjakan tidak mungkin, sebab perlu melalui prosesproses sesuai ketentuan. (her)

Polisi Ancam Sita Petasan dan Kembang Api Langgar Ketentuan

Loteng Kembali Raih WTP Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali mencetak sejarah sekaligus mempertajam rekor sebagai daerah yang mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, terkait pengelolaan APBD, sebanyak empat kali. Kepastian ini diperoleh saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan APBD Loteng tahun 2015, bertempat di kantor BPKP Perwakilan NTB di Mataram, Selasa (31/5).

Dalam LHP yang diterima langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, dan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Loteng kembali memperoleh predikat WTP dan merupakan predikat WTP ke empat. WTP pertama kali diraih pada tahun 2012 lalu.

Raihan ini menjadikan Loteng sebagai satu-satuya kabupaten/kota di NTB yang mampu mencetak rekor mengesankan tersebut. “Raihan ini berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat di daerah ini. Tanpa itu, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, via ponselnya.

Diakuinya, sedari awal pihaknya sebenarnya sudah sangat optimis mampu meraih predikat tertinggi dalam hal pengelolaan keuangan. Mengingat, Pemkab Loteng sudah melakukan berbagai upaya dan pembenahan untuk bisa mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik dan benar sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran yang ada.

Menurut Herdan, predikat WTP menunjukkan kalau pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Loteng sudah sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. “Tapi ini juga sebagai tantangan kita ke depan, untuk bagaimana kemudian bisa mengelola anggaran dengan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Kendati kembali meraih predikat WTP, Pemkab Loteng tidak lantas berpuas diri. Mengingat, masih banyak persoalan yang masih harus diselesaikan dan dibenahi. Karena walaupun memperoleh prediket WTP, kalau kemudian kebermanfaatan anggaran daerah belum bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat, juga tidak ada artinya.

Disinggung reward yang akan diterima oleh Pemkab Loteng atas raihan predikat WTP yang ke empat kalinya ini, mantan Camat Praya Barat ini mengaku belum bisa memastikan, karena menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan. (kir)

taris Made Artadhana, menampik jika pos anggaran tiga paket proyek salah kamar.

Menurutnya, pos anggaran yang dimaksud bukan salah kamar.

Pihaknya mengklarifikasi, jika ada dana infrastruktur desa berupa proyek jalan lingkungan masuk di belanja modal. ‘’Mestinya, sesuai ketentuan itu melalui proses mekanisme dana hibah melalui usulan proposal lalu diverifikasi barulah masuk ke belanja barang dan jasa. Namun ini persoalannya, masuk begitu saja. Hal ini diketahui setelah APBD berproses,’’ kilahnya.

Selain itu ada paket proyek

(Suara NTB/her)

GELOMBANG PASANG - Gelombang tinggi menerjang lapak PKL di Pantai Endok dan Kuranji. Tampak nelayan menyelamatkan perahunya dari arus gelombang besar, Selasa (31/5).

Cuaca Buruk, Seorang Nelayan Nyaris Tewas Dihantam Gelombang Giri Menang (Suara NTB) Salah seorang nelayan asal Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, bernama Sahabudin nyaris tewas dihantam gelombang ketika mencari ikan di sekitar perairan setempat.

Untungnya Sahabudin bisa menyelamatkan diri, namun perahu miliknya hancur akibat diterjang gelombang.

Informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat Sahabudin nekat pergi melaut di tengah kondisi cuaca tak menentu. Ia nekat melaut karena ingin mencari ikan, sebab kondisi saat ini cenderung banyak ikan yang keluar.

“Tiba-tiba gelombang tinggi setinggi lima meter datang menghantam perahu saya, menyebabkan oleng namun untung saya bisa selamat,” terang Sahabudin ditemui, Selasa (31/5). Ia mengaku, ketika berangkat mencari

ikan kondisi cuaca memang tak bagus, namun ia memaksakan diri berangkat.

Setiba di tengah laut, ia pun kaget dengan gelombang tinggi yang datang menghamtam perahunya.

Akibat terjangan gelombang tersebut, perahunya hancur terbelah. Ia mengaku, sempat pingsan akibat benturan pada bagian kepalanya.

Kepalanya terbentur mesin perahu yang oleng.

Namun beruntung dirinya bisa menyelamatkan diri. Berbekal serpihan perahunya, ia mencari perahu nelayan lain yang melintas di sekitar lokasi. Sehingga akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan diri menggunakan perahu milik nelayan lain.

Sementara itu, menurut perkiraan BMKG Kediri, gelombang tinggi diakibatkan

rendahnya rekanan di laut samudera. “Kami mengimbau agar masyarakat khususnya nelayan mewaspadai itu,”kata Restu Patria Megantara petugas Prakirawan BMKG Kediri ditemui di kantornya.

Menurutnya, cuaca buruk gelombang tinggi disebabkan rendahnya tekanan di laut samudera, sehingga angin timur menjadi melemah. Akibat gelombang tinggi, lanjutnya, terjadi abrasi laut di sejumlah pesisir di Lobar.

Abrasi terparah, katanya, terjadi di Pantai Kuranji dan Pantai Endok Gerung.

Menurut perkiraan, gelombang tinggi di laut wilayah NTB diprediksi mencapai dua hingga empat meter. Gelombang tinggi ini, jelasnya sangat membahayakan pelayaran dan nelayan. “Perkiraan kami ini akan terjadi selama empat hari ke depan,” jelasnya. (her)

Catat Aset, SKPD di Lobar Dibagikan Laptop Giri Menang (Suara NTB) Pencatatan aset di Lombok Barat (Lobar) kerap kali terkendala sarana pendukung yang kurang memadai, seperti piranti laptop bagi bendahara barang untuk mencatat dan mensinkronkan aset dengan bagian keuangan. Untuk memaksimalkan pencatatan aset ke depan, Pemkab Lobar memberikan sarana prasarana pendukung berupa laptop ke masing-masing SKPD. ‘’Laptop ini diharapkan dimanfaatkan untuk memaksimalkan pencatatan berbasis sistem elektronik Simda,’’ ujar Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan, S.STP, di sela-sela pembagian piranti laptop kepada 42 bendahara barang masing-masing SKPD dan kecamatan, Selasa (31/5). Penyerahan laptop diserahkan Asisten III Setda Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi. Dijelaskan, kebijakan pembagian laptop ini diinisiasi oleh Bupati Lobar sejak pertama kali memperoleh opini WTP. Saat itu, hasil evaluasi bahwa pengurus dan bendahara barang terhambat minimnya sarana prasarana untuk menunjang kerja mereka berupa tidak ada Laptop. Kebanyakan mereka menggunakan laptop pribadi, meski ada laptop pemda, namun tidak memenuhi spek aplikasi pelaporan aset.

Karena itulah, pihaknya

(Suara NTB/dok)

SERAHKAN - Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim menyerahkan laptop ke petugas barang di masing-masing SKPD untuk memudahkan pelaporan aset, Selasa (31/5). mengupayakan agar bisa diadakan pengadaan laptop. Akhirnya setelah perencanaan tahun 2015 lalu disetujui pengadaan 42 unit laptop. Pengadaan 42 laptop ini dilaksanakan melalui sistem katalog di ULP dengan nilai total Rp 420 juta dengan harga satuan masing-masing laptop sekitar Rp 10 juta.

Adanya laptop ini, jelasnya, diharapkan mampu menopang kerja bendahara aset. Sebab pola kerja pelaporan aset ini menggunakan IT Simda. Laptop ini telah dilengkapi aplikasi sesuai standar spek pelaporan aplikasi komputer. Diharapkan dengan spek yang ada bisa membantu pengurus barang mengaplikasi pelaporan aset mengacu sistem yang

ada. “Pelaporan aset SKPD berbasis IT menggunakan aplikasi simda BMD,” ujarnya.

Menurutnya, sistem melalui aplikasi ini mempermudah dan mempercepat SKPD dalam pelaporan aset. Sebab dalam aplikasi ini menyangkut pencatatan dan penatausahaan aset. Tentu diharapkan adanya sarana ini memaksimalkan pelaporan aset, sebab sesuai arahan bupati terkait penuntasan masalah aset SKPD diminta bertahap, minimal dua kali dilakukan evaluasi. “Bupati mengarahkan jangan pekerjaan 1 tahun dikerjakan dalam satu bulan, tapi pekerjaan satu tahun dikerjakan per bulan. Artinya dicicil setiap bulan,” katanya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) akan mengawasi ketat penjualan petasan dan kembang api yang tak sesuai ketentuan, artinya petasan yang memiliki daya ledak. Jika ada ditemukan pedagang menjual petasan akan langsung disita barangnya. Bahkan, akan dikenakan sanksi sesuai UU darurat. Hal ini untuk memberi ketenangan umat muslim beribadah selama puasa.

Demikian disampaikan Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (31/5).

Dijelaskannya, terkait pengawasan dan penertiban petasan dan kembang api melanggar ketentuan telah ada instruksi dari Mabes dan Polda NTB. Pihaknya menindaklanjuti dengan meningkatkan patroli dan kegiatan operasi.

Pihaknya sudah melaksanakan operasi pekat beberapa waktu terakhir untuk cipta kondisi. Selain itu, pihaknya mengawasi adanya aksi balap liar yang kerap terjadi pada bulan puasa. Beberapa lokasi

rawan balap liar telah diidentifikasi seperti di BIL, jalur di daerah Sekotong, di daerah Pemenang, Bayan. Di beberapa lokasi ini jelasnya akan diiintensifkan patroli.

Terkait peredaran petasan dan kembang api, sudah ada ketentuan dari Mabes Polri menyangkut spesifikasi kembang api yang boleh diperjualbelikan.

Kembang api yang tanpa menimbulkan bunyi diperbolehkan, sedangkan yang menimbulkan bunyi dilarang. Sementara itu, petasan dilarang sama sekali dijual selama puasa. “Itu sudah diatur ada ukuran kembang api yang boleh dijual,”katanya.

Untuk membatasi peredaran kembang api yang melanggar ketentuan, izin penjualannya diatur oleh polda. Izin penjualannya juga diatur oleh Mabes Polri sejauh mana pengawasan di lapangan, pihaknya telah menginstruksikan polsek dan bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan di bawah. Pihaknya sudah memberikan pengarahan agar selama bulan puasa aktif mengawasi peredaran petasan di masyarakat. (her)

Polres Lobar Usut Kasus Perusakan Pipa di Gangga Giri Menang (Suara NTB) Terjadinya aksi perusakan ratusan pipa dan alat berat eksavator di Dusun Senjajak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga (23/5) lalu berbuntut panjang. Pasalnya pihak BWS selaku empunya proyek melaporkan aksi perusakan tersebut ke pihak Polres Lobar.

Penyidik Polres Lobar menindaklanjuti dengan memanggil sejumlah saksi-saksi.

Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo membenarkan adanya laporan dari pihak BWS tak lama setelah aksi perusakan. “Kasus perusakan pipa dan alat berat di Gangga KLU sudah masuk laporan ke kami, itu dilaporkan ke Polsek lalu dilimpahkan ke polres,” akunya, Selasa (31/5).

Dijelaskan, laporan perusakan tersebut masuk ke polsek lalu dilimpahkan ke Polres Lobar. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dengan pemanggilan beberapa saksi baik dari pekerja dan warga. Pemanggilan saksi-saksi akan berlanjut, karena banyak yang warga di lokasi saat aksi perusakan terjadi.

Sebagaimana diberitakan Suara NTB sebelumnya, warga dari Kayangan melakukan aksi perusakan pipa dan alat berat di lokasi proyek pipa di Dusun Senjajak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga. Aksi warga ini sebagai bentuk penolakan warga terhadap pembangunan sarana perpipaan Kokoq Sekeper Desa Santong yang dibangun oleh BWS NTB. (her)

Tersengat Listrik, Bocah 8 Tahun Meninggal Praya (Suara NTB) Nasib naas menimpa Hirwandi, warga Karang Bejelo Kelurahan Gonjak Praya Lombok Tengah (Loteng). Senin (30/5) sore lalu, bocah 8 tahun ini harus meregang nyawa. Setelah tersengat listrik, saat sedang bermain dengan teman-temannya di sawah tidak jauh dari rumahnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB di Mapolres Loteng, Selasa (31/5), menyebutkan, korban sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit.

Namun nyawa korban sudah tak tertolong lagi, lantaran arus listrik yang menyengat tubuh korban. “Korban tersengat listrik, disalah satu tiang listrik yang ada di persawahan kampung setempat,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta.

Kejadian bermula sekitar pukul 13.30 wita sepulangnya dari sekolah. Korban yang saat ini masih duduk di bangku kelas II SD setempat, pergi bermain di sawah dekat rumahnya bersama teman-temannya. Saat berjalan, korban yang berada di depan dan memegang tiang listrik di tengah persawahan. Seketika itu juga, tubuh korban langsung gemetar tersengat listrik.

Teman korban yang melihat korban tersengat listrik, sem-

pat berusaha menarik tubuh korban yang menempel di tiang listrik tersebut. Tapi tubuh teman-teman korban justru terpental jatuh. Dengan perasaan penuh ketakutan, salah satu teman korban kemudian bergegas memberitahukan keluarga korban perihal kejadian yang dialami korban.

Mendapat laporan dari salah satu teman korban, kakak korban langsung mendatangi lokasi kejadian. Ketika itu, korban sudah pingsan dengan posisi tubuh masih menempel di tiang listrik.

Dengan susah payah, tubuh korban akhirnya berhasil ditarik dari tiang listrik. “Begitu berhasil ditarik dari tiang listrik, korban langsung dilarikan ke RS Yatofa Bodak, untuk mendapat perawatan medis,” sebut Suparta.

Namun apes, belum sempat mendapat perawatan medis nyawa korban sudah tak tertolong lagi. Atas kejadian itu, aparat kepolisian sempat akan melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Tapi oleh pihak keluarga korban menolak dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Usai menjalani pemeriksaan di RS Yatofa Bodak, tubuh korban langsung diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan Selasa kemarin. (kir)

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Halaman 7

Kerjasama Program BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Rakorda Program KKBPK Sumbawa 2016 Agendakan Evaluasi Program Sumbawa Besar (Suara NTB) 157 Kabupaten/Kota dari 11 Provinsi yang berBadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan langsung di Mataram, 1 Juni 2016.

Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumbawa Momentum ini juga akan dilakukan pemmenggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pro- berian penghargaan dan apresiasi kepada gram Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemmitra kerja (Camat, Ketua TP PKK bangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Kabupaten Kecamatan, KUPT Puskesmas, Sumbawa tahun 2016 di Wisma Daerah, Selasa KUPT KBPP, Bidan dan Kepala (31/5). Hadir dalam kegiatan tersebut, para angDesa) yang berprestasi dalam gota Forkopimda, Asisten Pemerintahan, Kepala mendukung pembangunan SKPD, ketua TP PKK Sumbawa, Ketua GOW, kependudukan, keluarga beCamat, tokoh agama dan masyarakat. rencana dan pembangunan Dalam laporan Kepala BKBPP Sumbakeluarga di Kabupaten wa, Ir. A. Yani, peserta Rakorda KKBPK Sumbawa. terdiri dari unsur kabupaten mitra kerWakil Bupati Sumbaja, stakeholder, unsur kecamatan dan TP wa, Drs. H. Mahmud PKK Kecamatan. Narasumber terdiri Abdullah mengatdari Bappeda Kabupaten Sumbawa denakan, Ragan materi strategi pembangunan korda KKBPK dalam RPJMD Kabupaten KKBPK Sumbawa 2016- 2021, dan BPM-PD selain Kabupaten Sumbawa dengan materi penmenjadi agenda guatan program KKBPK di perdesaan melaevaluasi program, lui alokasi dana desa (ADD). Buah dari kerjuga menjadi acuan perja keras dan ikhtiar yang sama – sama diencanaan pelaksanaan lakukan dalam konsepsi – konsepsi gerakan program kedepbersama. Dalam menjadikan program ini sean. Kesemuanya dibanbagai program hulu dan milik bersama. Begun dengan keintegrasian berapa bulan yang lalu Tana Samawa yang dan semangat gotong royIr. A. Yani mendapatkan kunjungan dan terselenggaranong, Program KKBPK di ya event - event yaitu studi banding pemerinSumbawa telah dibangun tah kota Yogyakarta dan mekanisme pelakdengan penguatan kesanana BKB holistik integratif di BKB lestari mandirian, holistik-inteDesa Lopok Kecamatan Lopok pada 16 Maret gratif, kekuatan kemi2016, kunjungan monitoring dan evaluasi dari traan serta revitalisasi Yayasan Cipta Cara Padu Pusat terkait pelakprogram dengan dukunsanaan kegiatan advokasi ICMM atau metode gan-dukungan regulasi kontrasepsi jangka panjang pada tanggal 15 april operasional yang dise2016, tuan rumah dan penyelenggaraan rapat koorsuaikan dengan kondidinasi daerah program KKBPK tingkat provinsi si dan karakter NTB 23- 24 Mei 2016 dan Bupati Sumbawa mendaerah. Untuk jadi pembicara pada pertemuan nasional talk show itu, Wabup dan menerima penghargaan atas kontribusinya mengapresiadalam revitalisasi program KB yang dihadiri oleh si Rakorda

(Suara NTB/arn)

PENGHARGAAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama Ketua PKK, Hj. Amien Rahmani dan penerima penghargaaan. ini. Selain sebagai tindak lanjut Rakorda KKBPK tingkat Provinsi NTB Tahun 2016 dengan lokusnya Sumbawa sebagai tuan rumah, apalagi temanya berlinier dengan visi-misi Pemerintahan Sumbawa yang hebat dan bermartabat. ”Tentunya kami sangat berharap dalam kekuatan komitmen dan dukungan kolektif perlu diperkuat dalam kandungan dan nilai-nilai revitalisasi agar program ini menjadi ‘milik kita bersama’, para SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/Kelurahan maupun mitra kerja mampu menjalin koordinatif dalam penggerakan dan pelayanan,” ujarnya.

Kesemuanya terbentuk secara strukturalisasi dalam tim KB desa, tim KB kelurahan, tim KB kecamatan dan pembentukan kampung KB. Sehingga menjadi rumah bersama dalam membangun rumah besar dan komunitas besar yang bahagia dan sejahtera. Program ini menjadi program masa depan – melahirkan dan penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk masa mendatang, mencetak anak-anak cerdas pada periodik ‘golden age’ terutama pada usia 2-3 tahun, mempersiapkan remaja-remaja dalam menyongsong memasuki dunia keluarga dengan pros-

es perencanaan keluarga, sehingga menjadi bagian untuk merencanakan kehidupan masa depan dalam konsepsi pranata keluarga.

Program ini di sisi lain juga membangun mindset dan edukasi. Membangun cara berpikir keluarga untuk suatu perencanaan kedepan sehingga akan ‘bernilai kualitas’, baik dalam membangun keluarga kecil yang berkualitas, keluarga bahagia yang berkualitas serta membangun keluarga sejahtera yang berkualitas. Untuk itulah kekuatan untuk membangun keluarga perlu kiranya penguatan dari muatan-muatan koordinasi dan kemitraan dalam

hajatan program yang sama yang memberikan efek dampak yang besar dalam percepatan dan realisasi capaian sesungguhnya. ”Semoga ekspektasi dan cita-cita ini menjadi terpatri dalam konsep-konsep besar dan definisi lapangan bersama untuk membawa perubahan yang mendasar dalam kerangka menjadi Tana Samawa semakin lebih baik dan progresif dalam derap langkah pembangunan secara komprehensif, sehingga menjadi titian bersama terciptanya masyarakat Sumbawa yang hebat dan bermartabat. Ikhtiar-ikhtiar tersebut menjadi aksi untuk branding Kabupaten Sumbawa seb a g a i ‘ S u m b a w a MKJP’ (metode kontrasepsi jangka panjang). Kami juga sangat mengapresiasi terhadap inspirasi bidan-bidan atas komitmennya membangun ‘gerakan satu-satu’, bahwa setiap bidan dalam setiap bulannya minimal mendapat/melayani 1 (satu) akseptor MKJP. Kami juga sangat mengapresiasi apa yang telah diperbuat oleh seluruh jajaran BKBPP Kabupaten Sumbawa sampai lini lapangan, sehingga daerah ini acap menjadi pilot project, penyelenggara event regional, pembicara dan narasumber, lokus riset, bahkan diraihnya berbagai torehan prestasi baik level provinsi dan nasional”, ungkap Haji Mo, sapaan akrabnya. (arn/*)

Diduga Marak Penyalahgunaan Obat di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyalahgunaan obat di Kabupaten Dompu diduga marak terjadi. Tidak heran, tumpukan sampah sekitar Taman Kota Dompu banyak ditemukan bungkusan obat seperti tramadol dan komix.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Selasa (31/ 5) mengakui sudah mendapatkan gambar sisa bungkusan obat seperti tramadol yang

dibuang di tempat sampah sekitar Taman Kota Dompu.

Infonya, obat tramadol dijual orang di kios – kios. Karena di apotek, tramadol sudah tidak diperjualbelikan dan produknya sudah dihentikan.

“Tramadol ini sudah termasuk obat yang tidak diproduksi lagi dan tidak dijual di apotek,” katanya.

Penggunaan tramadol yang sebelumnya digunakan untuk penghilang nyeri, oleh pihak rumah sakit sudah tidak lagi.

Karena obat ini memiliki efek

Dompu dan Bima Raih WTP Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu dan Kota Bima kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemda tahun 2015. Opini ini patut diapresiasi setelah perubahan basis pelaporan keuangan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Selasa (31/5) mengungkapkan, laporan keuangan Pemda Dompu tahun 2015 hasil audit reguler BPK RI tahun 2016 telah diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Dompu di Mataram.

Opini WTP, kata Abdul Sahid, merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan pemerintah dari BPK. Itu menunjukkan dalam pelaporan keuangan daerah telah sesuai peruntukan dan aturan yang mengaturnya. Apalagi sistem pelaporan keuangan mulai tahun 2015 menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Dimana pelaporan tidak hanya terkait aliran kas, tapi juga harus jelas peruntukan dan bukti fisiknya. “Opini WTP menunjukkan pelaporan keuangan Pemda tidak diragukan dan telah sesuai peruntukan,” jelasnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH akan tetap mempertahankan kesuksesan yang diraih selama ini dan terus membenahi kekurangan. “Ini menunjukkan komitmen pasangan HBY – Arif untuk menata pemerintahan lebih baik dan terus membangun daerah,” katanya.

Terkait dengan beberapa catatan BPK atas laporan keuangan, dikatakan Abdul Sahid, pasti ada dan itu tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Beberapa catatan itu akan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Sementara itu, berdasarkan LHP BPK, Kota Bima kembali meraih opini WTP. Walikota yang didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Sekda, Inspektur, dan Kepala DPPKAD menyatakan rasa bangganya karena ini berarti Kota Bima telah berhasil meraih status WTP selama dua tahun berturut-turut.

“Ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima,” kata Walikota melalui siaran pers yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali, S.Sos. Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003.

LKPD merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah. ·Mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD. BPK selanjutnya melakukan penilaian secara komprehensif untuk menghasilkan suatu opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi.

Walikota berharap dan menghimbau seluruh jajaran untuk tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian ini, melainkan terus berupaya meningkatkan kinerja dan menciptakan inovasi-inovasi untuk membangun daerah. (ula/uki)

samping dan pihak rumah sakit kini menggunakan obat injeksi dan obat lainnya. “Kita dapat informasi, di Surabaya ada produsen pengoplosnya yang sudah ditangkap. Kemungkinan dari sisa obat ini yang masih beredar. Kalau ada yang masih menjual agar kami dikasi tahu biar ditindak tegas bersama BPOM,” harapnya.

Terkait dugaan penyalahgunaan komix yang semula diperuntukkan sebagai obat batuk, dikatakan Gatot, obat komix tergolong obat bebas

diperjualbelikan. Namun ia menghimbau kepada pedagang untuk ikut mengontrol peredarannya. “Kalau ada orang yang belum dalam jumlah banyak agar dipertanyakan,” himbaunya.

Dugaan penyalahgunaan obat – obatan ini diduga menyasar pada anak sekolahan dan ini menjadi titik awal penggunaan narkotika. Terlebih obat – obatan ini mudah didapat dan harganya cukup terjangkau, sehingga sering disalahgunakan. (ula)

(Suara NTB/ula)

BUNGKUS OBAT - Bungkus obat yang diduga disalahgunakan dan dibuang di tumpukan sampah sekitar taman Kota Dompu, Selasa (31/5).

Lagi, Dua Pemuda Dibacok di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Kasus pembacokan di Bima marak terjadi. Dalam semalam dua warga tumbang usai dibacok oleh orang tak dikenal (OTK) di tempat yang berbeda. Ironisnya, pembacokan tersebut dilakukan di tempat terbuka.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin mengatakan, kasus pembacokan terjadi di batas kota atau tepatnya antara Dusun Niu Desa Panda Kecamatan Palibelo dengan lingkungan Niu Keluarahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Senin (30/5) malam sekitar pukul 21.00 wita.

Salah seorang warga Desa Kananta Kecamatan Soromandi, Sunaryo (16) dibacok oleh OTK. Pemuda yang baru

selesai ujian SMA itu, dibacok saat duduk santai di tempat kejadian perkara (TKP).

Akibatnya, Ia mengalami luka pada bagian wajah.

Kasus pembacokan tersebut telah ditangani Polsek Rasanae Barat. Sementara korban tengah dirawat di RSUD Bima.

“Pelaku masih proses lidik. Sementara, informasi yang didapat motif pembacokan terkait masalah asmara,” katanya, Selasa (31/5).

Pada malam yang sama, kasus serupa terjadi di jembatan lingkungan Bina Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat. Yanto, warga desa Naru Kecamatan Woha, tiba – tiba dibacok dari belakang saat mengendarai sepeda motor, sekitar pukul

21.30 wita.

Saat itu dia sedang berboncengan dengan adiknya, hendak pulang ke rumah dari Kelurahan Tanjung. Namun tiba – tiba di TKP, dibuntuti oleh beberapa orang yang menggunakan sepeda motor dan langsung membacok. Akibatnya, ia mengalami luka robek pada perut bagian kanan dan punggung.

Usai membacok pelaku kemudian, melarikan diri. Sementara korban yang dibantu oleh warga langsung membawa ke Puskesmas Paruga, namun kemudian dirujuk ke RSUD Bima untuk ditangani lebih lanjut.

“Untuk pelakunya masih dilidik. Anggota sedang memburu para pelakunya,” pungkas Nurdin. (uki)

KSB Segera Bersihkan Danau Lebo Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana akan membersihkan danau Lebo pada bulan Agustus mendatang.

“Kita baru-baru ini ada rapat dengan BKSDA, BWS, serta beberapa pihak lainnya.

Dan rencananya kita akan mulai melakukan pembersihan Lebo mulai bulan Agustus nanti,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, H. Usman. HI kepada media ini, Selasa (31/5).

Ia mengatakan, pembersihan area genangan danau Lebo akan dilaksanakan secara bersama melalui gerakan bersama seluruh pihak. Tak terkecuali pelibatan aktif masyarakat di dalamnya sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari keberadaan danau. “Masyarakat juga kita libatkan supaya kerjanya bisa ringan,” timpalnya.

H. Usman mengaku, gerakan bersama ini diharapkan ke depan dapat menggugah Kemenhut LH, sehingga membantu proses pembersihan danau yang selama ini menjadi salah satu penyokong ekonomi masyarakat sekitar danau. “Lebo memang masuk dalam program penyelamatan danau nasional. Tapi sepertin-

(Suara NTB/ist)

MENYUSUT – Beberapa warga sedang memancing di danau Lebo, Taliwang, KSB, Selasa (31/5). Danau ini terus menyusut akibat sedimentasi dan tanaman gulma. ya kita bisa mulai lebih dulu supaya cepat programnya turun,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, untuk pembersihan danau Lebo membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan perhitungan BLH KSB, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar guna membebaskan seluruh areal genangan danau dari gulma dan ancaman sedimentasi serta mengembalikan ekosistem dana seperti sedia kala. “Makanya untuk menekan biayanya kita bisa melibatkan

masyarakat di dalamnya,” tukasnya.

Pada bulan Agustus mendatang, pihaknya menargetkan area genangan danau yang bisa dibersihkan cukup sekitar 5 hektar. Di areal itu nantinya pemerintah dan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi dan pariwisata. “Sementara ini kita bersama masyarakat akan bersihkan seperlunya dulu. Minimal untuk kebutuhan keseharian masyarakat dan pemerintah,” imbuhnya. (bug)

Kasus ’’Illegal Logging’’

Sejumlah Saksi Diperiksa PPNS Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa, tengah melakukan penyelidikan, menyusul diamankannya truk pengangkut kayu diduga hasil illegal logging beberapa hari yang lalu. Dalam hal ini memintai keterangan saksi-saksi.

“Kami masih dalam proses memintai keterangan saksi,” kata Kepala Dishutbun Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, M.Si, Selasa (31/5).

Disebutkannya, pihaknya sudah memintai keterangan dari sopir truk serta dua orang lainnya yang berada di atas truk.

Sopir truk tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap atas kayu. Yang mana kayu tersebut rencananya akan dibawa ke

Kabupaten Bima. Saat ini yang bersangkutan sudah dititipkan di Lapas Kelas II Sumbawa.

Mengenai kepemilikian kayu tersebut, pihaknya masih melakukan pendalaman. “Kami masih melakukan pengembangan,” ujarnya.

Ditegaskannya, pihaknya akan serius dalam hal menindak para terduga pelaku illegal logging. Sehingga menjadi efek jera terhadap oknum lainnya yang melakukan tindakan serupa. Aparat TNI dan Polhut mengamankan truk di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir beberapa hari yang lalu.

Diduga kuat truk bernopol A 1780 BE yang dikemudikan Ka (26) warga Temanggung, Jawa Tengah tersebut, mengangkut kayu hasil perambahan hutan dari Kawasan Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir. (ind)

DPRD Bima Soroti Kinerja Eksekutif Bima (Suara NTB) – Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bima, Februari lalu, Pemkab Bima di bawah kendaliHj.IndahDhamayantidanDrs. Dahlan M. Noer, dinilai belum efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab aktivitas kegiatan keduanya, kebanyakan di luar daerah, yang juga diikuti oleh SKPD Pemkab setempat.

Juru bicara fraksi Pejuang Restorasi DPRD Kabupaten Bima, Ilham Hamzah, pada saat menyampaikan pandangan umum terhadap enam Raperda di ruang rapat utama DPRD Bima, Selasa (31/5).

Semestinya, katanya, kendati kepala daerah kerap ke luar daerah, itu tidak masalah, asalkan tidak berada dalam kegiatan dan tempat yang bersamaan. Hal itu bisa diwakilkan oleh satu orang.

“Kami menilai, Bupati dan Wakil Bupati ke luar daerah, fungsi pengawasan dan kontrol kepada SKPD tidak ada. Imbasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mandek,” katanya.

Dia menilai lima hari kerja yang diberlakukan oleh Pemkab Bima disarankan ditinjau kembali. Pasalnya selama ini,

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang efektif dan tidak maksimal.

Tidak maksimalnya pelayanan ditengarai tidak adanya biaya insentif ataupun biaya tambahan kepada para pegawai, seperti di daerah – daerah lain yang sudah memberlakukan lima hari kerja.

“Persoalan tidak ada anggaran tambahan membuat pelayanan lima hari kerja mandek,” tegasnya.

Untuk itu, dia berharap eksekutif melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait lima hari kerja itu.

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengaku, baik dirinya dan Bupati bepergian ke luar daerah dalam agenda dinas. Meski bersamaan namun tujuannya berbeda. Sebab untuk membangun pemerintahan yang baru berjalan seumur jagung tersebut dibutuhkan banyak referensi.

“Kami ke luar daerah juga untuk menghadiri undangan, serta mengetahui isu yang ada dari pusat dan provinsi sehingga bisa disinergikan dengan program pemda kedepannya,” tegasnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

POLHUKAM

Halaman 8

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Kekeringan dan Kemiskinan PROGRAM pengentasan kemiskinan Pemprov NTB dinilai masih belum mengarah pada persoalan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan hanya sebatas retorika, masih sangat minim ditunjukkan dengan aksi nyata.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV, DPRD NTB, H. Sakdudin, SH kepada Suara NTB. Dalam hal menangani kekeringan, pemerintah masih menanganinya dengan cara setengah hati, bahkan ekstremnya, kata Sakdudin, bahwa pemerintah sengaja melakukan pembiaran.

“Kalau sudah semua (Suara NTB/dok) petani bisa mendapatkan H. Sakdudin air, saya yakin akan habis kemiskinan itu. Karena apa, sebagian besar penduduk miskin kita adalah petani. Contoh sekarang, kalau Lombok Timur Bagian Selatan itu tidak kering, sampai Mataram orang akan makan. Sumber utama itu adalah air, sudah kita tahu setiap tahun akan terjadi kekeringan, tetapi selalu kita melakukan pembiaran, tidak akan pernah cukup dengan membawa air dengan tangki saja,” ujarnya.

Hal yang sangat disayangkan oleh Sakdudin yakni, pemerintah sudah mengetahui bahwa kekeringan akan selalu terjadi setiap tahunnya. Namun pemerintah masih belum berpikir jauh ke depan untuk berbuat dan bertindak sebagai ayah untuk rakyat.

“Tidak masuk akal, padahal banyak potensi air yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak misalnya air laut itu kita jadikan air tawar. Alatnya sudah ada. Sistemnya seperti apa, ayo kita kerjasama. Tetapi kadang orang yang memerintah ini, belum berpikir sebagai orang tua, yang berusaha bagaimana mensejahterakan keluarganya. Tetapi saya lihat ini tidak, masih memikirkan diri sendiri,” sesalnya.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa hal tersebut hanya tinggal kemauan pemerintah saja. Karena anggaran untuk perogram kemiskinan tersebut sudah sangat besar. Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah anggaran yang besar untuk pengentasan kemiskinan itu sudah tepat sasaran atau tidak. Hal itu bisa dilihat dari masih kurangnya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

“Bagaimanapun Lombok ini sesungguhnya tidak akan ada penduduknya yang miskin, kalau benar digalakkan. Mari sharing dengan kabupaten/kota, di mana titik kekeringan itu. Tetapi apa yang terjadi, Kabupaten/kota dengan provinsi terkesan bermusuhan,” ujarnya. (ndi)

Kecelakaan Meningkat PENYULUHAN hukum mengenai tertib berlalu lintas dalam Operasi Patuh Gatarin 2016 meningkat. Begitupun dengan pencegahan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Namun, jumlah kecelakaan justru meningkat.

Hal itu tergambar dari data hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Ditlantas Polda NTB terkait operasi yang digelar 1629 Mei lalu. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengungkapkan, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat 7 persen.

“Tahun 2015, 45 kasus lakalantas. 2016 ini, meningkat tiga kasus, menjadi 48 kasus,” ujarnya dalam rilis media yang diterima Selasa (31/5). Dari puluhan kasus tersebut, menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Turun 50 persen dari tahun 2015 yang mencapai 14 orang.

Dari sejumlah lakalantas tersebut juga mengakibatkan peningkatan jumlah korban luka berat, yakni 163 persen.

Dimana 21 korban pada 2016 ini, sementara 8 korban pada 2015. Korban luka ringan 43 orang, menurun dibandingkan 2015 yang mencapai 51 orang.

Kerugian material meningkat drastis 183 persen. Pengguna jalan terlibat lakalantas menderita kerugian total Rp 109,2 juta. Dari tahun 2015 yang hanya Rp 38,65 juta.

Namun, menurut Tri Budi, komitmen personel Polda NTB dan Polres jajaran meningkat. Menurut data tersebut, pada Operasi Patuh 2016 penyuluhan dan penerangan hukum berjumlah 1.911 kegiatan, meningkat 130 persen. Sementara program keamanan Lantas dan program keselamatan Lantas juga meningkat.

Masing-masing secara berurutan, 892 dan 427 kegiatan. (why)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist_Humas Polda NTB)

BERI ARAHAN - Kapolda NTB, Umar Septono memberi 102 Bhabinkamtibmas Polres Mataram arahan langsung di Kandang Kumpul Karya Mandiri, Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong, Sekarbela, Selasa (31/5). Sebagai ujung tombak Polri, Bhabinkamtibmas harus selalu berada dekat dengan masyarakat binaannya guna memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman.

Pengusutan Bansos KLU

Kejati NTB Klarifikasi Sekda dan Kabag Kesra Mataram (Suara NTB) – Pengusutan dugaan korupsi Bansos KLU 2015 bergulir pada penelisikan nomenklatur penerima serta mekanisme penganggaran dan pencairan. Menguak itu, Kejati NTB mengklarifikasi Sekda KLU, Drs H Suardi, MH, dalam kapasitasnya sebagai Ketua TAPD. Mengenakan baju batik warna biru, Sekda hadir memenuhi panggilan sekitar pukul 14.30 Wita. Begitu tiba, Sekda lalu menuju ruangan Penyelidik Intelijen, I Kadek Topan Adiputra, SH. Pemeriksaan usai sekitar pukul 16.35 Wita.

Sekda dicecar sejumlah pertanyaan terkait pencairan dana Bansos tahun 2015. Topan didampingi Juru Bicara Kejati NTB, I Made Sutapa membenarkan pemanggilan yang bersangkutan.

“Terkait Bansos KLU 2015,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (31/5) sore.

Ditemui usai pemeriksaan, Sekda menjelaskan bahwa teknis pencairan Bansos dilakukan oleh masing-masing SKPD. “Dari sisi TAPD, itu mulai dari KUA-PPAS sampai penjabaran APBD,” ujar Suardi.

Ia menambahkan, khusus untuk Sekretariat Daerah berkaitan dengan tiga macam bantuan, yakni bantuan kaitan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara ia menampik ada penggelontoran dana bantuan Parpol.

“Itu ranah Kesbangpol,” kilahnya. Begitu juga, lanjut Suardi, dengan dana aspirasi dewan yang diduga dititip melalui Bansos. Nomenklatur dana aspirasi disalurkan dengan skema Bansos.

“Yang jelas tidak ada aspirasi dewan. Yang jelas program yang dilaksanakan pe-

merintah daerah untuk bantuan masyarakat,” jelasnya menampik tudingan adanya proposal titipan. “Tidak ada masuk. Yang jelas ini adalah Bansos,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada proposal titipan sembari menjelaskan bahwa penyaluran dan pencairan sudah sesuai aturan.

“Insya Allah, sepanjang sesuai dengan ketentuan,” jawab Sekda ditanya terkait pandangannya mengenai dugaan penyimpangan.

Mengenai sejumlah item bantuan, Suardi menjelaskan bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Pelaksana teknisnya adalah Disnakertrans KLU. “Yang melaksanakan, merencanakan Dinas Sosial. Termasuk KuBE,” ungkapnya.

Ia pun mengakui bahwa memang ada perubahan nilai anggaran Bansos. Dari yang semula 3,7 miliar pada APBD 2015 murni menjadi 10,373 miliar pada APBD Perubahan 2015.

“Peningkatan itu setelah ada perubahan di APBD-P,” terangnya. Ditanya mengenai jumlah penerima, Sekda mengaku tidak mengingat.

Hanya saja, ia menegaskan bahwa pencairan dan pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh SKPD. “Yang banyak di Dinas Sosial,” ungkap Suardi yang hari itu datang tanpa

membawa dokumen.

Ia menjelaskan, kewenangannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekda adalah membantu Bupati dalam melaksanakan dan mengakomodasi kebijakan. Termasuk Bansos. “Ini kewajiban sebagai Sekda,” ujarnya sambil berlalu.

Kabag Kesra Diperiksa Terkait SK Daftar Penerima Beberapa jam sebelumnya, Kabag Kesra Setda KLU, H Kartono juga turut hadir memenuhi panggilan. Kartono yang mengenakan baju safari warna abu-abu hadir memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 Wita.

Kabag Kesra yang menjabat sejak awal tahun 2015 itu tak sendirian. Di ruangan yang sama dengan Sekda, ia didampingi bawahannya, Kasubbag Dikbudpora, Arnowadi yang hadir dengan pakaian warna krem khas ASN. Ditemui seusai pemeriksaan sekitar pukul 14.30 Wita, Kartono mengungkapkan, bahwa dirinya ditanyai mengenai proposal yang diajukan masyarakat.

Terkait kesesuaian Surat Keputusan Bupati soal daftar penerima Bansos. SK tersebut dibawanya untuk melengkapi pemeriksaan.

“Sudah sesuai. Kalau tidak sesuai nanti kita perbaiki,” ungkap Kartono didampingi Arnowadi.

Terungkap dalam pemeriksaan bahwa ada dugaan pro-

Wakil Walikota Marah, PKS Mengecam Mataram (Suara NTB) Aksi para model menunjukan lekung tubuh mereka secara sensasional saat event car wash di LEM mengundang protes masyarakat. Protes keras tersebut disampaikan lewat akun media sosial, karena menganggap hal itu mencoreng citra daerah terutama visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana marah dan kecewa terhadap pengelola mall serta EO yang melangsungkan pertunjukan yang tidak pantas di depan publik. Mohan yang mendapatkan laporan serta komplain dari masyarakat langsung menegur manajemen mall dan meminta menghentikan kegiatan tersebut.

Atraksi vulgar para model tersebut memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat, terutama anak - anak. Wawali menegaskan, bukan saja soal motto serta Kota Mataram menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional, melainkan tanggungjawab moral perlu dijaga kepada generasi.

Kekecewaan Wawali ini langsung memerintahkan Kepala

(Suara NTB/fit)

TUNJUKKAN - Anggota DPRD Kota Mataram, Parhan didampingi Ismul Hidayat menunjukkan aduan masyarakat yang masuk ke ponselnya terkait kegiatan car wash di LEM. Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri untuk berkoordinasi dengan pihak mall. Setiap penyelenggaraan event apapun harus meminta izin ke Pemkot.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati juga mengaku kecewa dengan manajemen mall. “Kami kecewa. Mana ada izin mereka minta. Jangan sampai masyarakat berpikir ini budaya Kota Mataram,” katanya.

Ditempat terpisah, anggota DPRD Kota Mataram dari PKS, Parhan, SH., memberikan pernyataan sikap. LEM dianggap tidak memperhatikan visi misi Kota Mataram sehingga kegiatan

seperti itu. ‘’Kita kecam kegiatan semacam ini. Karena yang menyaksikan itu, bukan hanya orang Dewasa tapi juga anakanak. Kita khawatir nanti hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah,’’ ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini meminta LEM menghentikan kegiatan seperti itu. Ditambahkan anggota Dewan dari PKS lainnya, yakni Ismul Hidayat. Menurut dia, tidak hanya sebatas event car wash, kegiatan itu justru lebih menonjolkan sisi hiburan. ‘’Itu memang pola manajemen publik. Tetapi ketika ada tontonan yang menyalahi watak ketimuran, harus dikritisi,’’ terangnya. Ismul menegaskan konsep halal bukan saja identik dengan makanan, tontonanpun harus halal.

Apalagi Mataram sedang mencanangkan jadi Kota Layak Anak. PKS menyerukan agar LEM meminta maaf kepada masyarakat dan EO yang melaksanakan kegiatan itu agar dicabut izinnya. (cem/fit)

(Suara NTB/why)

PENUHI PANGGILAN – Sekda KLU, H. Suardi memenuhi panggilan Kejati NTB, Selasa (31/5). Ia dimintai keterangan di ruangan penyelidik intelijen dalam kapasitasnya sebagai KetuaTAPD KLU. posal titipan. Diantaranya dana aspirasi dewan. “Tidak ada yang terlibat dewan itu.

Nanti kita lihat,” kilahnya.

Ia menjelaskan, Bansos tersebut dibagikan kepada 56 kelompok. Terdiri dari bantuan rumah ibadah berupa masjid, musala, pura, dan vihara.

“Kita bawa data pendukung,” imbuh Arnowadi. Ia menambahkan, memang ada perubahan nilai anggaran di kala masa jabatan Penjabat Bupati KLU, H Ashari.

“Perubahan lebih besar karena ada RTLH dan KuBE,” ungkapnya. Dana itu masuk dalam nomenklatur pencairannya lewat Bagian Kesra Setda KLU. Dalam APBD murni dialokasikan sebesar Rp 3,7 miliar untuk item dana Bansos kemasyarakatan. Muncul lagi pencairan pada APBD Perubahan Rp 10,373 miliar,

untuk nomenklatur RTLH. Sehingga untuk tahun 2015 total Bansos mencapai Rp 14 miliar. Dari jumlah itu, telah terserap anggaran Rp 13, 2 miliar, peruntukan organsiasi kemasyarakatan Rp 3 miliar lebih serta rehab rumah tidak layak huni Rp 10 miliar.

Selain itu, untuk kelompok usaha bersama (Kube) sebesar Rp 2 miliar. Sebagian dialirkan untuk Ormas dan untuk dana bantuan Parpol. Sehingga totalnya menjadi Rp 14,2 miliar.

Dalam kasus ini, Kejati NTB sedang mendalami dugaan penyimpangan penetapan besaran penerima Bansos. Diduga ada penerima yang masuk dalam SK tapi tidak menerima bantuan. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyelidikan, menelisik penyimpangan pada bantuan RTLH. (why)

Tampilkan Kegiatan Erotis

LEM Mendapat Teguran Keras Mataram (Suara NTB) Kegiatan car wash yang berlangsung di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram, Minggu (29/5), menampilkan aksi tarian erotisme oleh sejumlah wanita dengan berpakaian seksi mendapat kecaman keras dari masyarakat NTB. Kegiatan tersebut dinilai bertetangan keras dengan nilai-nilai relegiusitas masyarakat NTB. Merespon itu, Komisi V (bidang sosial dan agama) DPRD NTB langsung bereaksi dengan mendatangani manajemen LEM untuk mengklarifikasi kegiatan tersebut dan sekaligus meminta pihak manajemen agar meminta maaf pada masyarakat, serta tidak mengulangi lagi kegiatan serupa.

Pertemuan antara Komisi V dengan Manajemen LEM itu menghasilkan beberapa rekomendasi. Pertama, bahwa kegiatan itu dinyatakan sebagai kegiatan porno aksi. Kedua, bahwa atas keteledorannya, pihak LEM bersedia meminta maaf kepada masyarakat NTB dan berjanji untuk tidak akan lagi terulang kegiatan serupa. Dan yang terakhir kejadian tersebut menjadi pelajaran oleh semua pihak untuk tidak lagi menggelar kegiatan berbau porno.

Demikian disampikan langsung oleh Ketua Komisi V, Hj.

Wartiah dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan pihak LEM. “Kami melihat acara itu sebagai acara porno. Namun kami dapat penjelasan bahwa pada dasarnya kegiatan itu tidak ada dalam proposal kegiatannya. ini semata-mata keteledoran dari EO (Event Organizer),” ucapnya.

“Pak GM (General Manajer) sudah meminta maaf. Kita juga nanti akan meminta agar EO tidak lagi membuat acara liar di NTB ini. Ada batasannya.

Kenapa karena kita beda dengan wilayah lain. Kita ini adalah pulau seribu masjid, mendapat sertifikat halal internasional dan kita sedang merancang perda wisata halal. Nah jangan sampai ini mencoreng,” ujar politisi PPP itu.

Ditempat yang sama, GM LEM, Salim Abdad, mengakui keteledorannya. Ia berjanji akan mengevaluasi kegiatan yang menampilkan tampilan yang tidak cocok dengan karekter masyarakat NTB. Untuk itu ia sebagai penanggungjawab LEM meminta maaf sebesar-besarnya pada masyarakat NTB atas keteledoran pihaknya.

“Kami memohon maaf atas keteledoran kami. Ke depan tidak ada lagi seperti ini. Ke depan kami akan menggelar kegiatan lagi, saya pastikan tidak akan lagi keluar dari batasan,” ujarnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

TEGUR - Komisi V DPRD NTB saat mendatangani Managemen LEM untuk mengklarifikasi kegiatan promosi yang menampilkan tarian erotisme yang mengundang kecamanan masyarakat, Selasa, (31/5) kemarin.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Halaman 9

Kualitas Udara di Mataram Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Kualitas udara di Kota Mataram masuk ambang batas yang mengkhawatirkan. Kualitas rendah tersebut rentan terhadap timbulnya beragam jenis penyakit.

(Suara NTB/dok)

H. Husni Fahri

(Suara NTB/dok)

Hj. Budi Septiani

Awasi Jalur Tikus DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB menyiapkan tim untuk menelusuri adanya indikasi pengiriman sapi ke luar daerah via jalur tikus, yang diduga memicu kenaikan harga daging sapi di dalam daerah.

Santer terdegar kabar bahwa masih ada pengiriman sapi potong keluar daerah dengan mengabaikan rekomendasi kuota yang disiapkan pemerintah provinsi melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan). Meski itu telah terbentuk tim pengawas.

“Namanya pengusaha/peternak, bagaimana mau dilarang menjual sapi-sapinya. Kalau dilihat harga lebih menjanjikan di luar, otomatis dijualnya ke pembeli-pembeli yang lebih berani dengan harga. Masih ada itu pengiriman sapi potong ke luar daerah ketimbang ke Lombok,” kata salah satu sumber kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (31/5).

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani menampik tidak ada pengiriman sapi keluar daerah di luar kuota. Baru-baru ini pihaknya menerima laporan tentang adanya pengiriman sapi ke luar daerah melebihi kuota, timnya bergerak langsung melakukan pengecekan atas informasi tersebut dan dipastikan tidak benar.

“Kalau persoalan harga ini kan karena psikologis pasar saja. Tidak ada kaitannya dengan pengiriman ke luar daerah,” kata kepala dinas pada Suara NTB. Di tingkat kabupaten/kota disebut-sebut sudah ada kerjasama dengan institusi yang menjalankan fungsi pengawasan, untuk memantau pengiriman sapi oleh pengusaha dan peternak ke luar daerah. Jikapun ada temuan, pastinya pihaknya akan menerima laporan dari pihak-pihak terkait.

Saat ini jumlah populasi sapi di NTB mencapai 1.053 juta ekor lebih. Dari populasi tersebut terus dipantau agar suplai keluar daerah sesuai dengan kuota yang diberikan. Pengiriman sapi ke luar daerah secara tidak ada pembiaran.“Tolong kasi tahu dimana jalur-jalur tikus itu, biar kami bisa koordinasikan langsung dengan kabupaten/kota terkait,” demikian Hj. Budi.

Sementara Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM mengatakan secepatnya menurunkan tim pengawasan perdagangan yang di dalamnya termasuk pihak aparat penegak hukum. Tim akan menelusuri kemungkinan jalur-jalur yang digunakan untuk pengiriman sapi secara ilegal ke luar daerah.

Memantau situasi telah dilakukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pihaknya hingga sejauh ini belum mendengar adanya informasi maraknya pengiriman sapi menggunakan jalur tikus tanpa kuota resmi.

Persoalan tingginya harga daging di Pulau Lombok yang mencapai Rp 120.000/Kg menurutnya hanya situasional saja. Di beberapa pasar besar dilihat, pada pagi hari harganya memang demikian ditawarkan. Setelah situasi pasar mulai akan sepi, pedagang akan menurunkan penawaran menjadi Rp 105.000/Kg. Disperindag berencana akan menggelar kegiatan pasar lelang ternak. Koordinasi akan dilakukan dengan Disnakeswan untuk menyiapkan peternak penjual sapi potong. Selanjutnya Disperindag posisinya sekaligus menyiapkan para pembeli untuk memutus mata rantai penjualan sapi dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa yang dirasanya cukup panjang.

“Di tingkat peternak harga sapi memang naik, kemudian harus dikirim ke Lombok, lalu ke jagal, sampai ke jagal lalu ke pedagang pengecer, hingga ke pembeli. Dengan pasar lelang ternak, petani akan dipertemukan langsung dengan pembeli sehingga harga dapat ditekan.

Pihaknya juga mendorong dinas teknis untuk mendorong suplai sapi ke pasar-pasar hewan dan rumah potong.

Sejauh hasil pentauan langsung Disperindag, saat ini jumlah sapi potong yang masuk ke pasar hewan mengalami pengurangan, demikian juga ke rumah-rumah potong.

“Yang terpenting sekarang kita sama-sama mendorong suplai tercukupi dan mata rantai penjualan dapat kita pangkas untuk menurunkan harga daging sesuai harapan Presiden,” demikian H. Husni Fahri. (bul)

Karena itu Badan Lingkungan Hidup (BLHP) Provinsi NTB melalui laboratorium lingkungannya selamatigaharikedepanakanmelakukan uji emisi setidaknya bagi 1.500 unit kendaraan roda empat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisigasbuangsetiapkendaraankarena terancamnya kualitas udara khususnya di Kota Mataram.

Uji emisi ini juga merupakan program nasional dan sesuai dengan RPJM NTB yakni kualitas lingkungan antara lain, kualitas air, udara dan vegetasi. NTB termasuk kategori kota sedang yang mewajibkan adanya uji emisi kendaraan di atas.

“Sasaran kita kendaraan pribadi dan pelat merah. Rencananya 2.000kendaraanharusujiemisidan setidaknya 1.500 kendaraan harus lulus uji emisi,” kata Kepala LaboratiriumLingkunganBLHPProvinsi NTB, H. Syaiful Insan saat pelaksanaan kegiatan, Selasa (31/5).

Saat ini jumlah kendaraan terus bertambah,tentufenomenainiakan

menjadi ancaman apabila tidak dilakukan penertiban. BLHP NTB akanmelakukanpengujianterhadap 2.000 kendaraan bermotor yang dilakukandibeberapatitikdikotaMataram.SyaifulInsanmengakui,melalui uji emisi ini maka akan dapat diketahui kualitas udara saat ini.

Data tahun 2015 menunjukkan kualitas udara NTB kurang bagus akibat tingginya gas buang kendaraan bermotor terutama Hidrokarbon atau HC dan Karbon Monoksida atau CO. Tahun 2012 lalu kualitas udara di NTB masuk tiga besar nasional, yakni 87 PPM, tahun 2015 menjadi 92 PPM, padahal ambang batasnya 94 PPM. Dampak yang ditimbulkan akibat tingginya HC dan CO bagi kesehatan antara lain, mengakibatkan tekanan darah tinggi, iritasi mata, gangguan jantung, memicu asma dan kanker paruparu, menurunkan tingkat kecerdasan dan perkembangan mental anak, mengakibatkan pusing, tenggorokan gatal dan batuk,

(Suara NTB/bul)

UJI EMISI – Uji emisi kendaraan di Mataram, Selasa (31/5). Kualitas udara di Kota Mataram masuk dalam kualifikasi mengkhawatirkan. mengganggufungsiginjaldanmen- ua jalan tersebut. Berdasarkan terian Lingkungan Hidup dan gurangi fungsi reproduksi laki-laki. hasil uji emisi gas buang ken- Kehutanan. Sayangnya di NTB Dua jalan di Kota Mataram daraan bermotor, Hidrokarbon di peraturan bersama itu belum ditsaat ini kualitas udaranya sudah jalan tersebut sudah di atas am- erapkan sehingga cukup berdamcukup mengkhawatirkan. Yakni di bang batas mencapai 520 MPP. pak terhadap kualitas udara.

Untuk penertiban gas buang, jalan Majapahit dan Selaparang “Mestinya kalau hasil uji emisMataram. Tingginya gas buang terdapat peraturan bersama tiga inya tidak bagus, perbaiki dulu kenkendaraan bermotor terutama menteri agar HC dan CO tidak daraannya di bengkel. Kalau tidak Hidrokarbon dan Karbon Monok- melewati ambang batas. Masing- sesuai standar, jangan kasi persida sangat berdampak terhadap masing Kepolisian Republik In- panjang surat-surat kendaraanburuknya kualitas udara di ked- donesia, Kemendagri dan Kemen- nya,” demikian harapannya. (bul)

Tidak Laku, Stok Bawang Merah Menumpuk di Gudang Bulog Mataram (Suara NTB) Perum Bulog harus menghentikan sementara pembelian bawang merah di tingkat petani. Bawang merah hasil serapan dari petani di Bima kini menumpuk di gudang Bulog Jakarta karena belum laku.

Bulog saat ini mendapat tekanan cukup besar dari petani, terutama Sub Divre Bima yang membawahi daerah sentra produksi bawang merah yang saat ini telah memasuki masa panen. “Bulog pusat meminta kami menghentikan sementara pembelian bawang merah. Yang kami serap dari NTB dan kami kirim ke Jakarta justru banyak tak laku dan numpuk di gudang Bulog DKI,” kata Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu, Selasa (31/5).

Ia menyadari betul betapa ekspektasi petani bawang cukup besar. Apa yang terjadi di NTB telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk secepatnya dicarikan solusi. Saat ini pemerintah pusat sedang membahas persoalan petani bawang pada rapat terbatas.

Arif Mandu mengatakan agar secepatnya ada kebijakan strat-

egis turun dari pusat.

“Kami di daerah mau bagaimana lagi, diminta beli, kami akan beli. Diminta hentikan pembelian, kami juga ikuti.

Tapi kami tetap menyampaikan kondisi petani bawang di NTB di tingkat pusat. Kita tunggu saja kebijakan susulannya,” demikian Arif Mandu.

Kronologis dihentikan sementara pembelian bawang merah ini, karena sebanyak 477 ton bawang yang dikirim dari NTB hanya beberapa di antaranya yang laku.

Belum lagi pasokan bawang dari beberapa daerah sentra penghasil lainnya di Indonesia. Arif Mandu memperkirakan lebih dari seribuan ton bawang merah sedang menumpuk di gudang Bulog di Jakarta.

Jika pembelian terus dilakukan, sementara bawang yang dibeli dari masing-masing daerah belum dipastikan laku atau tidaknya. Otomatis negara akan mengalami kerugian yang tidak kecil. Sebab bawang merah yang tidak laku memiliki masa waktu bertahan tidak lama.

Baru-baru ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI merevisi kemba-

li target serapan bawang merah dari NTB, dari sebelumnya diminta Bulog menyerap sebanyak 750 ton direvisi kembali menjadi 2.000 ton.

Revisi target serapan ini setelah adanya pertemuan antara Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan pada 11 Mei 2016. Bersamaan dengan revisi target serapan bawang merah di lima wilayah lainnya di Indonesia.

SELASA 31/05/2016

Menanggapi ini, Arif Mandu memastikan pada intinya, apapun yang menjadi kebijakan pusat akan siap dilaksanakan oleh Bulog di daerah. Sebab apapun bentuk kebijakan tersebut pastinya akan mengacu pada anggaran.

“Kondisi ini sudah kami sampaikan kepada petani dan sudah kami diskusikan dengan Dinas Pertanian,” ujarnya. (bul) Arif Mandu (Suara NTB/bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Halaman 10

Lulusan Ponpes Belum Mampu Bersaing di SNMPTN Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram, Prof. Ir. H. Sunarpi menyebutkan alumni pondok pesantren (ponpes) yang lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2016 di kampusnya relatif rendah, yakni sekitar satu persen dari kuota sebanyak 3.500 orang.

“Jumlah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat (NTB), relatif banyak, sehingga kalau dipersentase kecil jumlah yang diterima, sekitar satu persen,” kata Sunarpi.

Ia mencontohkan, Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

hanya dua alumninya yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dengan pilihan Universitas Mataram (Unram).

Demikian juga dengan Pondok Pesantren Qamarul Huda, Kabupaten Lombok Tengah, hanya satu alumninya yang

lulus. Padahal, dua pondok pesantren di bawah Kementerian Agama itu tergolong besar.

Berbeda halnya dengan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), kata Sunarpi, relatif banyak yang bisa lulus seleksi SNMPTN, bahkan ada yang diterima di Fakultas Kedokter-

an Unram. “Kalau MAN relatif mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah terakreditasi,” ujarnya.

Menurut dia, relatif rendahnya alumni pondok pesantren yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN disebabkan perubahan pola penerimaan SNMPTN pada 2016.

Calon mahasiswa baru jalur SNMPTN yang diterima prioritasnya adalah dari sekolah atau madrasah yang sudah ter-

akreditasi. Komposisinya adalah akreditasi A sebesar 75 persen dari kuota, akreditas B 50 persen dan akreditasi C sebesar 35 persen.

Pada saat pengolahan data calon mahasiswa yang masuk jalur SNMPTN, panitia nasional melakukan pemeringkatan sekolah/madrasah.

Pada proses ini, calon mahasiswa dari pondok pesantren yang tidak terakreditasi otomatis gugur, meskipun nilai rapornya bagus.

“Berbeda dengan pola penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN pada 2015 yang boleh diikuti semua sekolah/madrasah tanpa mempertimbangkan akreditasi sekolah dan tidak dilakukan pemeringkatan sekolah/ madrasah,” ucap Sunarpi.

Ia mengatakan, alumni ponpes yang ingin masuk perguruan tinggi negeri masih memiliki kesempatan melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SB-

MPTN) dan jalur seleksi mandiri.

SBMPTN digelar pada 31 Mei 2016, sedangkan penerimaan mahasiswa baru Unram melalui jalur seleksi mandiri akan dilaksanakan setelah pengumuman hasil SBMPTN. Unram menerima sebanyak 3.500 mahasiswa baru pada 2016, melalui jalur SNMPTN sebesar 40 persen dari kuota, begitu juga melalui jalur SBMPTN 40 persen, sedangkan jalur seleksi mandiri 20 persen. (dys)

Puluhan Miliar Dana BSM SD-SMP Terancam Hangus PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, diminta tetap melanjutkan rencana pembangunan SMK Negeri Sengkerang sesuai rencana semula. Kendati mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Loteng, Legewarman, saat dihubungi Suara NTB, Selasa (31/5).

Menurutnya, tidak semestinya pemerintah daerah harus mundur hanya lantaran ada penolakan dari beberapa pihak. Karena penolakan tersebut bukanlah aspirasi masyarakat secara luas.

Tetapi lebih kepada kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

“Bijak juga pemerintah memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat. Tapi juga harus dilihat, apakah itu aspirasi masyarakat secara luas atau aspirasi pihak tertentu saja,” imbuhnya.

Masyarakat Desa Sengkerang pada khususnya dan Kecamatan Praya Timur pada umumnya, sangat setuju ada SMK negeri yang dibangun di wilayahnya. Dengan harapan, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut nantinya bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar. Sekaligus bisa juga mendorong peningkatan ekonomi di desa setempat.

“Dari serapan yang kita lakukan, masyarakat sangat setuju ada SMK Negeri yang dibangun di wilayahnya,” tambah Legewarman. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda apalagi sampai membatalkan rencana pembangunan SMK tersebut.

Terlebih pemerintah daerah juga sudah melakukan proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan fasilitas pendidikan, sehingga kalau rencana tersebut batal, pemerintah juga rugi sudah membebaskan lahan dengan menghabiskan anggaran yang begitu besar. Masyarakat juga, tidak bisa menikmati manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perkara muncul penolakan, karena dikhawatirkan akan mematikan Madrasah Aliyah (MA) di desa setempat, anggota Komisi I DPRD Loteng ini mengaku tidak masuk akal. Justru dengan semakin banyak fasilitas pendidikan di tempat tersebut, semakin baik. Bukan hanya bagi masyarakat. Tetapi juga bagi pengelola lembaga pendidikan lainnya.

Karena dengan keberadaan SMK itu bisa menjadi pendorong dan pemacu motivasi untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. “Kalau kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan MA setempat jauh lebih baik, maka mayarakat pasti akan memilih untuk menimba ilmu di MA tersebut. Jadi baik sekolah maupun masyarakat sama-sama bisa merasakan manfaat baiknya,” terang Legewarman. (kir)

(Suara NTB/ron)

Prodi Budidaya Perairan Berjuang Jadi Fakultas POTENSI kelautan yang ada di NTB begitu tinggi. Oleh karena itu, Program Studi (Prodi) Budidaya Perairan Unversitas Mataram (Unram) tengah berupaya menjadi Fakultas Perikanan dan Kelautan.

“Sebenarnya pembentukan fakultas dari berbagai pihak sudah mendukung, tidak hanya dari kawasan NTB, malah pihak di luar NTB menawarkan kami. Bahkan dari luar NTB mempertanyakan kami, kok NTB tidak punya fakultas perikanan, padahal potensinya cukup besar,” ujar Ketua Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram, Nunik Cokrowati, S.Pi., M.Si., ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Nunik menargetkan pada tahun 2017 nanti Prodi Budidaya Perairan dapat menjadi fakultas. Secara administrasi, pihaknya sudah mengusulkan pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. “Itu sedang kami usulkan. Sekarang tidak mudah membangun fakultas. Tapi secara administrasi kami sudah usulkan pendirian fakultas,” ungkapnya.

Selain itu, pengembangan ke depan nantinya akan dimunculkan prodi Ilmu Kelautan. Karena ketika sudah menjadi fakultas nantinya, paling tidak harus ada dua prodi. “Dasar pendirian ilmu kelautan bukan hanya karena akan jadi fakultas. Tapi karena potensi sumber daya ini di NTB. SDM perikanan dan kelautan sangatsangat dibutuhkan. Perlu dicetak banyak-banyak,” katanya.

Nantinya, pihaknya akan mengedepankan stasiun budidaya laut yang ada di perairan Teluk Ekas. Stasiun budidaya laut itu akan digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan praktikum, skripsi, penelitian dosen, dan pengabdian masyarakat.

Prodi Budidaya Perairan berdiri sejak tahun 2006 di bawah Fakultas Pertanian Unram. Pada tahun 2012, Prodi Budidaya Perairan mulai dikelola di bawah rektor. Setiap tahunnya menerima mahasiswa baru sejulah 100 orang melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. “Sumber daya dosen masih perlu dikembangkan. Karena jumlah masih terbatas. Harapannya, dari tahun ke tahun, kami segera punya guru besar perikanan,” ungkap Nunik.

Secara khusus, Nunik berharap Prodi Budidaya Perairan dapat mengakomodir anak nelayan yang berasal dari daerah pesisir. Dengan kondisi ekonominya yang lemah.

Agar ketika sudah lulus, dapat membangun daerah pesisir. “Agar setelah lulus dari prodi mereka bisa kembali ke daerahnya dan membangun daerah pesisir,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/kir)

Harus Tetap Dilanjutkan

Selong (Suara NTB) Sedikitnya Rp 10 miiliar lebih dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa miskin di tingkat SMP dan sekitar Rp 1520 miiar di tingkat SD terancam hangus. Dana ini terancam kembali ke kas negara dan tidak bisa dibagikan ke siswa dikarenakan amburadulnya sistem data dan distribusi PIP atau yang dulu disebut Beasiswa Miskin (BSM).

Hal ini diakui Kepala Bidang Dikdas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Drs. M. Zaini. Menjawab Suara NTB, Selasa (31/5), saat ini Lotim diberikan batasan waktu sampai Juli 2016 mendatang harus sudah habis distribusinya. Jika tidak, maka terpaksa tidak bisa dibagikan.

Melihat kondisi ini, pihaknya mengaku kaget, karena ada anggaran yang menjadi hak dari para siswa ini tersendat.

Pemerintah pusat, katanya, sudah menyampaikan kabar ini ke Dinas Dikpora Lotim. Setelah dianalisa penyebabnya, tidak ditampik ada kesalahan dari Dikpora. “Kita akui kita (Dikpora, red) yang kurang sosialisasi,” uacapnya.

Penyebab lainnya adalah, para kepada sekolah sekolah yang kurang aktif. Atau

(Suara NTB/rus)

ANTRE - Para siswa SDN 2 Gandor terlihat antre di kantor Unit BRI Imam Bonjol saat pembayaran BSM beberapa waktu lalu. setidaknya, ada tenaga operator yang melihat data sisa siswa yang belum dapat. Di mana, ada peranan penting juga dari Satuan Pendidikan untuk mengecek.

Adapun proses pencairan PIP atau BSM ini melalui sebelas tahap pencairan. Sekolah diminta untuk tekun melihat data pokok pendidik (dapodik)nya.

“Jadi, operator sekolah tidak aktif. Kalau aktif melihat websitenya dinas. Akan tergambar

siswa yang dapat ini, karena pencairannya kan tidak satu tahap,” terangnya.

Berikutnya, disampaikan, persoalan lainnya juga karena kesalahan dari pihak perbankan, yakni dari PT Bank BRI yang melayani pembagian BSM di luar jam kerjanya. BRI selalu beralasan soal jaringan. BRI disarankan membagi dengan jemput bola.

Menyikapi hal ini, Kabid Dikdas berencana akan

melakukan pengambilan BSM/ PIP ini secara kolektif. Para kepala sekolah yang nantinya datang ke BRI mengambil secara keseluruhan dan membagikannya kepada para siswa. “Kita akan buat rekomendasi penarikan dengan sistem kolektif, cukup Kepala sekolah yang datang ke BRI,” urainya.

Pimpinan BRI Cabang Selong, Rahmad Budi Sulistia yang dikonfirmasi terpisah me-

ngurakan, BRI memberikan pelayanan penarikan PIP ini tiap hari. Bahkan di luar jam kerja, yakni pada hari Sabtu BRI tetap membuka pelayanan.

Menurutnya, terjadi keterlambatan pencairan ini bukan karena kesalahan BRI. Melainkan syarat dokumen pencairan dana yang belum lengkap dari sekolah maupun Dikpora. BRI memastikan, jika semua dokumen pencairan lengkap, dipastikan langsung dicairkanoleh BRI. “Jika dokumen lengkap pasti proses pembayaran lancar. Semua kantor pelayanan BRI dari cabang sampai tingkat unit siap memberikan pelayanan pembayaran,’’ jaminnya.

PIP untuk tahun 2016 ini pun sudah mulai siap dibayarkan.

Yang terkendala belum tuntas pembayarannya diakui adalah BSM sejak 2014 lalu. Untuk BSM ini, BRI siap memberikan pelayanan sampai 30 Juni 2016 mendatang. Sedangkan untuk PIP 2015, pencairan masih dilayani sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 mendatang. “Kalau BRI kan pembayar, Kalau dokumen lengkap ya pasti dibayar.

Kalau dokumen tidak lengkap ya nggak boleh dibayar. Selama dokumen betul dan komplit tidak ada alasan bagi BRI untuk tidak membayar,” ujarnya. (rus)

IAIN Tuan Rumah Raker Asosiasi Dosen Jurusan PGMI Mataram (Suara NTB) IAIN Mataram menjadi tuan rumah rapat kerja (Raker) Asosiasi Dosen Jurusan PGMI se Indonesia yang berlangsung tanggal 27-29 Mei 2016 lalu.

Kegiatan Raker yang dirangkai dengan seminar nasional ini secara resmi dibuka Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag., dan dihadiri Wakil Rektor I dan III, Dekan FITK Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd, dan Wakil Dekan I, II dan III beserta beberapa ketua dan sekretaris jurusan se FITK. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Mataram, H. Mutalli memberikan apresiasi kepada pengurus Asosiasi Dosen PGMI se Indonesia yang memberikan penghormatan pada IAIN Mataram sebagai tuan rumah pada kegiatan nasional ini.

“Mudahan agenda rapat koordinasi pengurus AD PGMI, seminar nasional, workshop penyusunan SAP dan silabus berbasis KKNI, FGD penyusunan SAP dan silabus berbasis KKNI dan pleno hasil penyususunan SAP dan silabus dapat berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Lebih jauh, Mutawalli menye-

but kegiatan ini penting dalam rangka penguatan, penyatuan visi dan orientasi institusi khususnya AD PGMI dapat berjalan maksimal. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat berjalan dengan baik dan mudahan juga segala kegiatan ke PGMI-an terlaksana dengan baik di IAIN Mataram,” ujarnya sambil menutup kegiatan pembukaan yang di hadiri langsung Ketua Asosiasi Dosen PGMI se Indonesia, Dr. Fauzan, MA. Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Dosen PGMI Se Indonesia, Fauzandalam sambutannya menyatakan rasa kegembiraan atas sambutan yang luar biasa yang telah diberikan IAIN Mataram. “Bagaimanapun juga, kegiatan di IAIN Mataram adalah kegiatan yang paling istimewa,’’ ucapnya di depan peserta Raker.

Lebih jauh menurut Fauzan, menjelaskan kepada para peserta raker, bahwa sejak tahun 2011 di UIN Syarif Hidayatullah para dosen melakaukan interaksi antardosen PGMI, termasuk membicarakan problematika jurusan PGMI di tanah air. Sebagai misal banyak pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah PGMI

setara atau sama dengan PGSD atau dengan jurusan lainnya di PTAIN/PTAIS? “Sejak tahun 2011 hingga 2016 kamisecaraberkelanjutanmelakukan pertemuan, seminar hingga workshop ke PGMI-an. Kami terus mendiskusikan apakah prodi/jurusan PGMI yang lahir tahun 2007 dapat mengejar eksistensinya dengan prodi lain. Akhirnya, tahun 2014 kami sepakat lewat pertemuan-pertemuan untuk mendirikan Asosiasi Dosen (AD) Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’yah (PGMI),” terangnya.

Menurutnya, PGMI adalah prodi/jurusan muda. Namun bagaimana upaya bersama untuk meningkatkan kualitas. Berikutnya, tentunya harus disepakati kembali bahwa profil alumni (output) PGMI adalah guru kelas di SD/PGMI di Indonesia, bukan yang lainnya. Akan tetapi jika ada jurusan/prodi PGMI yang mengembangkan silabusnya tidak jadi masalah.

Sementara dalam laporan ketua Panitia, Dra. Hj. Rabiatul

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Rektor IAIN Mataram H. Mutawali memberikan sambutan pada Raker Asosiasi Dosen PGMI se Indonesia di IAIN Mataram beberapa waktu lalu.

Adawiyah, MA., menyampaikan kegiatan Rapat Kerja AD PGMI akan dirangkaikan dengan seminar nasional dengan tema Pengembangan Kapasitas SDM Prodi PGMI Menghadapi MEA dengan narasumber Prof. M. Syrozi, Ph.D (Rektor UIN Raden Fatah Palembang).

Sebagai bagian dari pengin-

tegrasian program dan pertemuan selama tiga hari, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain rapat koordinasi pengurus AD PGMI, Workshop Penyusunan SAP dan Silabus Berbasis KKNI, FGD Penyusunan SAP dan Silabus Berbasis KKNI dan pleno hasil penyusunan SAP dan Silabus. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

Ingin Lahirkan Pesilat Andal MASIH ingat dengan nama I Komang Wahyu? Mantan atlet silat yang pernah meraih medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2009 ini sudah pensiun dari kegiatan pencak silat.

Dia tak punya waktu lagi untuk berlatih silat, pasalnya saat ini dia tengah fokus menjalankan tugasnya sebagai polisi.

“Saya sudah lama tak lagi latihan, karena waktu saya saat ini benar-benar difokuskan untuk pekerjaan dan keluarga dulu.

Sepulang kerja ngurus anak saya yang baru berusia tiga (Suara NTB/fan) I Komang Wahyu tahun”ucap peraih medali emas PON/2012 pada Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (31/5). Kedatangan Wahyu di GOR 17 Desember Mataram saat itu bukan untuk latihan silat, namun dia datang untuk mengawasi siswa calon polisi yang sedang mengikuti tes calon polisi. Maklum Wahyu diberi tanggung jawab sebagai tim penguji jasmani calon polisi.

Prestasi tertinggi Wahyu adalah meraih medali emas di SEA Gemas di Laos 2009 lalu. Hasil prestasi yang diukir Wahyu itu membuat bendera bangsa Indonesia dikibarkan paling atas di acara penyerahan medali emas di SEA Games 2009.

Tak hanya pemimpin bangsa Indonesia yang bangga, namun setidaknya pemerintah provinsi dan pelaku olahraga di NTB juga ikut senang atas prestasi I Komang Wahyu. Sebab atas prestasi Wahyu Pemprov NTB mendapat kucuran dana kurang lebih Rp 4, 5 miliar dari Kemenpora untuk pembangunan Padepokan Silat yang kini telah berdiri kokoh di depan halaman GOR 17 Desember Mataram.

Padepokan silat itu kini dijadikan sentral pelatihan Olahraga beladiri di NTB. Itu artinya semua atlet beladiri bisa menikmati jerih payah Wahyu. Harapan Wahyu dengan adanya Padepokan Silat itu bisa melahirkan Wahyu-Wahyu lainnya. Dan Wahyu sendiri berharap kelak bisa menjadi pelatih dan berkontribusi melahirkan pesilat-pesilat andal asal kabupaten/kota di NTB. (fan)

Yuli Gagal Raih Medali Mataram (Suara NTB) Penembak unggulan putri NTB, Ni Wayan Yuliarthi gagal menyumbang medali di Kejurnas Menembak di Jawa Barat (Jabar), Senin (30/5) malam lalu.

Penembak asal Kota Mataram itu hanya mampu bertahan di peringkat lima besar dari delapan finalis yang tampil di babak final.

Tim Pendamping Satgas Menembak, Dachlan A. Bandhu yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (31/5), menyebut Yuli menempati peringkat lima besar nasional dari delapan finalis kelas 10 air rifle putri.

Dachlan tidak menyampaikan secara rinci siapa saja atlet yang menempati peringkat satu hingga delapan besar di nomor 10 air rifle putri itu.

Namun dia menegaskan penembak unggulan putri NTB menempati peringkat lima.

Diakuinya, Yuli sudah tampil maksimal di event tersebut bahkan tembakan Yuli di dua puluh butir pertama nyaris sempurna, yakni mendapatkan poin 100 di 10 butir pertama dan 100 poin lagi di 10 butir kedua, hanya saja

Yuli gagal mempertahankan nilainya di 20 butir tembakan terakhir. “Nilai tembakan atlet kita menurun di akhir-akhir pertandingan. Itu karena Yuli mengalami kram-kram. Kalau saja dia terus konsisten dengan nilai sepuluh, kemungkinan dia bisa juara,” jelasnya.

Dachlan menyimpulkan kelemahan Yuli di Kejurnas adalah masalah fisik. Hal itu disebabkan karena atlet NTB tidak terbiasa dengan suasana ruangan dingin atau AC,

karena selama di NTB atlet NTB latihan dengan kondisi lapangan yang panas karena tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC. Selain itu ketahanan fisik atlet menembak NTB kurang bagus, pasalnya Yuli sempat mengalami kram pada tangannya di babak final. Hal itu menyebabkan Yuli tak bisa fokus, akibatnya poin tembakan Yuli menurun di dua puluh butir terakhir dan hanya mampu meraih peringkat lima besar. (fan)

H. Iswandi Pimpin Cabor Drum Band NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Ir. H. Iswandi Ibrahim, akhirnya dilantik sebagai Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) NTB di Taman Budaya Mataram, Selasa (31/5). Pelantikan Iswandi sebagai pimpinan PDBI NTB ini langsung dilakukan Wakil Ketua PB PDBI, Ir. Gatut Sutanta. Hadir pada pelantikan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, Ketua Umum KONI NTB H. Andy Hadianto, SH, MM, dan lainnya.

Kepada Suara NTB, usai pelantikan, Iswandi, menargetkan, cabor drum band mampu berprestasi di kancah nasional, termasuk meraih medali di PON 2020.

Untuk mengembangkan pembinaan atlet, pihaknya akan membentuk kepengurusan PDBI di kabupaten/kota di NTB. Selain itu pihaknya akan turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi kegiatan dan pengembangan potensi atlet usia dini,remaja hingga pra dewasa.

“Kita akan mensosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk pembinaan atlet usia muda. Selain itu pembentukan pengurus PDBI di kabupaten/kota akan segera dilakukan. Hal itu kami lakukan agar cabor drum band bisa dipertandingkan di Porprov NTB tahun 2018,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan persyaratan cabor yang dapat dipertandingkan di Porprov NTB harus memiliki minimal lima Pengcab. Dan PDBI NTB disarankan untuk segera membentuk lima pengcab bila ingin dipertandingkan di Porprov NTB tahun 2018.

Dalam kepengurusan ini, H. Iswandi dibantu Wakil Ketua I, Ahmad Nur Aulia, Wakil Ketua II, Sabarudin, Wakil Ketua III Muhariadi Kurniawan, Bendahara Umum, Abdul Nabil Azis, Sekretaris Umum, Muhammad Ishak.

Di sisi lain, menurut Wakil Ketua PB PDBI Gatut Sutanta, saat ini drum band telah dipertandingkan di PON dengan memperebutkan 10 medali emas. Tentu hal tersebut membuka kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunjukkan prestasi melalui drum band. ‘’Bila sepak bola hanya memperebutkan 1 medali emas, maka drum band memperebutkan 10 medali,’’ ungkapnya.

Pihaknya mengkritisi, jika kompetisi drum band selama ini cenderung dilaksanakan di dalam ruangan. Padahal, menurutnya, permainan drum band dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang bernuansa pariwisata, seperti pantai.

Selain mempromosikan daerah wisata, juga menjadi ajang untuk membentuk karakter generasi muda terkait potensi daerah.

“Semoga di NTB ini ada agenda tahunan untuk kegiatan drum band. Tentu sangat menarik bila tahun 2017 bisa kita laksanakan di Pantai Senggigi,” harapnya.

Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady Sayuti yang mewakili Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengungkapkan, jika drum band terus berkembang di NTB, terutama di sekolah-sekolah. Banyak hal positif yang diperoleh murid sekolah dari kegiatan drum band, karena sebagai salah satu cabang olah raga, selain diajarkan keterampilan bermain musik, juga diajarkan tentang disiplin, kreativitas, sportivitas, semangat juang, prestasi dan kerjasama.

Menurutnya, saat ini minat masyarakat dan anak muda dalam bermain drum semakin meningkat. Apalagi dengan bermain drum band pemuda memiliki kesempatan untuk meningkatkan inteligensi mereka, selain fisik, yang pada gilirannya akan membentuk karakter, akhlak mulia dan kedisiplinan. (fan)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TERIMA - Ketua Pengrop PDBI NTB H. Iswandi Ibrahim (kanan) menerima pataka PBDI untuk memimpin PDBI NTB selama lima tahun ke depan di Taman Budaya Mataram, Selasa (31/5).

SUARA NTB

Rabu, 1 Juni 2016

Dukung MTQ Nasional di NTB

Maskapai Penerbangan Siapkan Pesawat Jumbo Mataram (Suara NTB) Untuk mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional yang akan diselenggarakan di NTB sejak 28 Juli-7 Agustus mendatang, maskapai penerbangan menyiapkan pesawat jumbo untuk mengangkut para peserta yang datang ke daerah ini. Saat ini, baru maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia Airlines yang sudah mengkonfirmasi akan mengganti pesawat boeing 737-900 dengan Airbus A330.

“Dalam rangka mendukung MTQ, transportasi udara sudah siap. Tapi ini disesuaikan dengan perkembangan nanti. Kalau peserta meningkat, maskapai tidak akan menambah frekuensi tapi nambah kapasitas pesawat. Dua hari sebelum pembukaan MTQ dan dua hari setelah penutupan, Garuda akan change (ganti) pesawat dari Boeing 737 900 menjadi Airbus A330. Dari kapasitas 200 penumpang, itu menjadi 325 penumpang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram, Selasa (31/5) siang kemarin.

Ia mengatakan, baru satu maskapai yang akan mengganti pesawat dua hari menjelang pelaksanaan MTQ dan dua hari sesudah pelaksanaan MTQ di NTB. Penggantian pesawat ini dilakukan jika jumlah penumpang dari Jakarta, Surabaya, Makassar maupun Bali mengalami peningkatan yang signifikan.

“Sejak mengajukan flight approval sudah ada approve dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Itu tujuan Jakarta, nanti disesuikan.

Kalau Surabaya juga padat maka akan ada change pesawat, begitu juga Makassar,” imbuhnya.

Agung menjelaskan, alasan maskapai penerbangan melakukan pergantian pesawat. Dikatakan, untuk bandarabandara yang besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya untuk memperoleh slot time agak susah. Saat pelaksanaan MTQ di NTB, katanya, semua

peserta dari 34 provinsi di Indonesia akan fokus ke daerah ini.

Salah satu transportasi yang menjadi pilihan masyarakat adalah transportasi udara.

“Tentunya ini yang sudah diantisipasi. Bahkan itu bisa bertambah lain nanti sesuai dengan demand yang ada. Baru satu maskapai yang memberikan informasi, belum yang lain,”pungkasnya.

Pelaksanaan MTQ ini diharapkan dapat dijadikan ajang promosi potensi-potensi yang dimiliki NTB terutama potensi pariwisata. Lebih-lebih saat ini Nusa Tenggara Barat (Lombok) telah menjadi Destinasi Halal Dunia dan Destinasi Halal Dunia untuk Bulan Madu. Diharapkan event ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan muslim nusantara dan mancanegara untuk berkunjung ke NTB, tentunya harus dibarengi dengan publikasi dan penyebarluasan informasi yang optimal, baik melalui media cetak, elektronik maupun media online.

Persiapan Venue Utama (Isamic Center) terus dilakukan, disamping venue-venue lain termasuk Taman Budaya NTB yang akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan MTQ ini. Destinasi-destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh para khafilah dari 34 provinsi seluruh Indonesia terus dipersiapkan, dan pada setiap stop over akan disajikan atraksi budaya (terutama yang benuansa islami) untuk menyambut kunjungan para khafilah pada kegiatan city tour. Pada MTQ ini diperkirakan ribuan tamu dari seluruh Indonesia akan menghadiri kegiatan nasional ini. (nas)

Halaman 12

Ombak Kembali Naik, Warga Ampenan Tengah Tetap Siaga Aktivitas warga Kelurahan Ampenan Tengah, khususnya yang bermukim tak jauh dari pantai di Lingkungan Melayu Bangsal kembali normal, Selasa (31/5). Tidak seperti hari sebelumnya dimana warga tampak panik dan sibuk menghalau air laut agar tidak masuk ke dalam rumah mereka akibat gelombang pasang yang merendam ratusan rumah warga Melayu Bangsal.

MESKIPUN ombak tidak setinggi satu hari sebelumnya, warga tetap waspada dan siaga. Seperti yang disampaikan salah satu warga Melayu Bangsal, Trisno kepada Suara NTB kemarin. Trisno yang rumahnya cukup dekat dari bibir pantai ini mengatakan air laut masih naik, namun disyukurinya tidak separah yang terjadi pada Senin lalu.

“Tadi malam jam satu (Selasa dini hari) naik lagi airnya. Tapi tidak separah kemarin,” ujarnya. Ombak pasang ini tidak sampai menggenangi pemukiman warga, hanya menggenangi jalan yang ada di dekat tembok tanggul pantai.

Trisno mengatakan walaupun ombak tampak lebih tenang dibandingkan dua hari lalu, namun warga masih khawatir air laut akan kembali menggenangi rumah-rumah mereka. Ia mengatakan pada malam hari ombak lebih besar dibandingkan pagi atau siang hari. Tapi ombak pada malam hari datang dari tengah laut, sementara di pagi

(Suara NTB/ynt)

MASIH TERGENANG - Jalan pinggir pantai di Lingkungan Melayu Bangsal, Ampenan Tengah ini masih tergenang karena gelombang pasang yang terjadi pada Selasa (31/5) dini hari. hari hanya ombak pantai atau pinggir sehingga naik ke jalan.

“Warga tetap siaga dan khawatir. Lingkungan juga sudah mengimbau kepada warga agar tetap siaga dan melakukan pemantauan,” ujarnya. Trisno menuturkan di Kampung Bugis Kelurahan Bintaro Jaya ada dua perahu nelayan yang rusak karena terjangan ombak. Saat ini warga telah melakukan antisipasi dengan memasang tanggul dengan menggunakan karung di depan rumah mereka. “Kita sudah dibagikan karung dan kemarin juga Wakil Walikota sudah datang memantau,” ujarnya.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Jaelani. Ia mengatakan kejadian Senin pagi merupakan terparah dalam beberapa tahun terakhir ini. “Masih khawatir sampai sekarang. Kemarin rumah saya juga terendam.

Semua barang basah,” katanya. Agus, warga Melayu Bangsal lainnya berharap saluran yang ada di dalam lingkungan diperbaiki dan diperlebar. Se-

hingga jika air laut pasang maka bisa langsung diarahkan mengalir ke saluran. “Kalau hujan di sini juga pasti tergenang,” keluhnya. (ynt)

SALON

COMPUTER

SALON RUDI HADISUWARNO PROMODISC20%ALLSERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHANRAMBUT,JL.CATURWARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR4126BD NOKA/NOSIN : MH32P20047K43/2P2436299 AN. ELI MURNIASIH HLH DSKTR LEMBAR LOMBOK BARAT

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 1 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Rabu, 1 Juni 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 1 Juni 2016

105 IUP Bermasalah Diserahkan ke KPK Dari Hal. 1 Dalam melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang masih bermasalah itu, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No 43 tahun 2015. Dalam Permen ESDM itu mengatur secara jelas mengenai evaluasi IUP batuan, logam dan non logam. Dalam ketentuan, sebutnya, IUP ekplorasi berlaku selama 8 tahun.

Jika ada IUP ekplorasi yang sudah lebih dari 8 tahun maka pihaknya tinggal merekomendasikan untuk dicabut.

Pencabutan ini menurutnya tidak lepas dari rekomendasi yang disampaikan tim Korsup KPK bidang Minerba April 2016 lalu. Di mana permintaan tim Korsup agar 114 izin, termasuk penekanan khusus yang disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo saat berkunjung ke NTB April lalu.

Pencabutan itu sebenarnya proses yang otomatis dilakukan, karena izin itu sudah kedaluarsa. Pihak perusahaan tidak memperpanjang atau mengurus sama sekali. Ditambahkan Yuliadi, bahwa data yang bersumber dari Kementerian ESDM kemudian jadi dasar Korsup KPK itu ad-

alah data lama di tingkat kabupaten. Hanya, tetap ditindaklanjutinya, dengan menerbitkan izin dengan mencabutnya.

Yuliadi menambahkan, dari total 114 yang di Korsup KPK dan 105 yang sudah resmi dicabut, sebenarnya masih ada sembilan perusahaan sedang dalam proses CNC. Lokasinya lebih banyak di Sumbawa Barat, namun tak disebutkan nama perusahaan dan jumlahnya. Kendati demikian, ditargetkan akan selesai secepatnya, untuk kemudian diserahkan ke tim Korsup KPK. ‘’Yang sembilan sedang di CNC ini sebenarnya yang diperpanjang izinnya oleh kabupaten sebelum keluarnya aturan itu. Ada yang diperpanjang setelah dua tahun, setelah tiga tahun, makanya kita CNC berikutnya,” ujar Yuliadi.

Ditanya soal tunggakan pajak IUP yang belum tertagih sejak 2013 – 2015 mencapai Rp 30 miliar lebih, tak detail disebutkan.

Alasannya menjadi bagian dari strategi penagihan pihaknya. (ars)

Tak Sekadar Kejar Insentif DAK Dari Hal. 1 ‘’Hajat besar kami, Sumbawa harus bersih, transparan, dibawah komando Sekda, di bawah pengawasan pengelolaan keuangan. Juga dukungan semua ASN di Sumbawa,” kata Bupati Sumbawa saat interaktif di Radio Global FM Lombok, Selasa (31/5), usai penerimaan penghargaan WTP di Kantor BPK Perwakilan NTB. Memang ada dampak siginifikan dirasakan dari postur anggaran dengan peningkatan perolehan DAK dari pusat, sejak WTP tiga kali sebelumnya.

Hadir dalam interaktif itu, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak., Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M. WTP keempat kali berturut – turut ini diakui Bupati buah dari kerja pendahulunya, mantan Bupati Jamaludin Malik dan Wakilnya Arasy Mukhan. Mereka dianggapnya punya jasa besar, sehingga pihaknya tinggal melanjutkan dan kini mempertahankan predikat itu. “Pada 17 Februari saya dilantik. Saya sudah wanti wanti Sekda dan jajaran, jangan sampai WTP turun. Dan Alhamdulillah, kerja keras kami tercapai,” ujarnya.

Bahwa peran paling besar diakuinya dari para ASN di Sumbawa sampai di tingkat paling bawah, karena opini ini akan tergantung bagaimana mengelola keuangan yang dilakukan oleh ASN. Sebab jika masih ada satu atau dua SKPD saja bermasalah, maka berakibat penilaian, karena pengelolaan keuangan sifatnya terintegrasi.

Sementara Sekda menambahkan, tahun keempat WTP tidak lepas dari support Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, kepada dirinya sebagai petinggi birokrasi. Hal lain, peran serta strategis dari Kepala BPK NTB dan seluruh auditor yang dianggap membantu pihaknya. “Kami tidak hanya diperiksa, tapi diberikan bimbingan menyajikan laporan dengan wajar. Mereka (BPK) sangat support kami, sehingga penghujung laporan, kami diberikan rekomendasirekomendasi. Kami tindaklanjuti sesuai harapan tima auditor,” tegasnya.

Plt. Kepala Wahyu Priyono ditanya bagaimana akhirnya Sumbawa berhasil mempertahankan WTP? Menurut Wahyu, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah setempat memenuhi kewajiban mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “BPK ini kan sebagai lembaga keuangan. Tugas kita ikut mendorong agar pemerintahan itu bisa mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab,” tegasnya.

Dengan peran dan fungsi auditor, pihaknya mengecek apakah pemerintah sudah menyajikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Mulai dari perencanaan, peklaksanaan, sampai pelaporan. Institusinya kemudina akan mengecek bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan daerah lainnya melakukan penyajian laporan keuangan. “Jadi salah satu tugas BPK menyampaikan laporan ke DPRD, namun sebelumnya dilakukan audit selama dua bulan. Artinya, ini membandingkan antara realisasi sesungguhnya dengan kenyataan di lapangan denghan kriteria yang dilakukan,” paparnya.

Terhadap Kabupaten Sum-

bawa yang selama empat tahun memperoleh predikat WTP, diyakinkannya karena pengelolaan keuangan sudah sesuai standar aturan pemerintah. Bupati dan jajarannya dianggap berhasil menghidupkan fungsi pengendalian internal. Sehingga kalau pun ditemukan kesalahan-kesalahan pengelolaan keuangan itu masih dalam batas yang wajar . “WTP bukan berarti celar 100 persen tidak ada penyimpangan. Tetapi penyimpangannya kecil, di banding jumlah uang yang dikelola,” sebutnya.

Bagaimana mempertahankan WTP tahun depan? Bupati mengakui telah merancang upaya dan strategi, salah satunya percepatan penyelesaian seluruh tindaklanjut yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Jika ada ditemukan kerugian, maka akan langsung diperbaiki. “Kadang kelalaian kita untuk menyikapi temuan itu yang ujungnya nanti akan menjadi penilaain opini. Yang kita hindari ini (opini) tidak turun,” imbuhnya.

Mengisi dialog Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, Drs.H.Baharuddin M.M menyebut, sebelumnya sudah ada komitmen dari birokrasi tingkat atas sampai ke bawah. Ada kerja keras dan kebersamaan.

“Sempat was-was memang. Tapi dengan kebersamaan semua teman teman SKPD, kami menindaklanjuti apa yang jadi perintah bupati, apa yang jadi rekomendasi BPK,” ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin.

S.H, M.Si, disela sela penganugerahan WTP, berharap Kabupaten Sumbawa dapat terus mempertahankan penilaian laporan keuangan dengan opini WTP. Sebab WTP keempat kalinya Sumbawa ini tetap merupakan prestasi sendiri. Meski memang masih ada yang harus dibenahi.

Sebagai suatu kewajiban konstitusi bagi para pemerintah daerah.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, yang ikut menandatangi hasil laporan keuangan bersama bupati, juga sangat mengapresiasi Pemkab Sumbawa, bupati bersama jajarannya khususnya Sekda dan DPPK yang telah konsisten selama empat kali berturut berturut berhasil mempertahankan hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2015. Penilaian WTP ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Baik itu menyangkut penyajian material laporan maupun kepatuhan Pemkab terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Sekali lagi kami sampaikan peristiwa ini merupakan suatu kebanggaan prestasi yang membanggakan dan patut diapresiasi setinggi tingginya.

Pihaknya berharap prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.

Adapun masukan dan saran yang diberikan BPK hendaknya segera ditindaklanjuti. Serta dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku. (arn/ars/*)

Halaman 15

Belanja Perjalanan Dinas Dewan Masih Jadi Temuan BPK Upaya Penyebarluasan dan Pemanfaatan

Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan

Hasil Kajian

Mataram (Suara NTB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Diseminasi Analisis Dampak Kependudukan; Upaya Peningkatan Kesehatan Gizi Ibu dan Anak, dalam Menyongsong Era Bonus Demografi. Bertempat di Kantor BKKBN Perwakilan NTB, Selasa (31/5).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, H. Lalu Makrifudin. Serta Dr. Drs. Tris Eryando, M.A., selaku narasumber diseminasi sekaligus tim penyusun kajian analisis damapak kependudukan. Serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Surya Chandra Surapaty, mengatakan, diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil kajian analisis dampak kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan (Ditdamduk) BKKBN. Bekerjasam dengan para pakar dari berbagai universitas ternama di Indonesia.

“Hasil kajian analisis dampak kependudukan ini diharapkan akan dimanfaatkan sebagai bahan penentuan arah dan kebijakan serta perencanaan pembangunan.

Hal ini dikarenakan pembangunan baru dikatakan berhasil apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek,” ujar Surya.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah aspek penduduk dan dampaknya. Pembangunan yang berwawasan kependudukan menempatkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Penduduk dijadikan titik sentral pembangunan.

Surya melanjutkan, Provinsi NTB baru akan memasuki periode bonus demografi mulai tahun 2029. Saat itu rasio ketergantungan diperkirakan sebesar 49,84.

Hingga tahun 2035 rasio ketergantungan di NTB masih akan

bertahan di bawah 50.

Ia mengatakan, mempersiapkan kualitas penduduk dalam menyongsong bonus demografi berarti mempersiapkan potensi yang ada dalam siklus kehidupan manusia. Siklus hidup yang paling penting untuk diperhatikan adalah siklus hidup yang dimulai sejak berupa janin sampai berusia dua tahun pertama. Atau 1.000 hari pertama kehidupan seorang manusia.

Sayangnya, katanya, status kesehatan anak di Provinsi NTB masih memprihatinkan. Angka kematian bayi adalah indikator sosial ekonomi yang juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan.

Sebagaimana ditunjukkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, di NTB angka kematian bayi sebesar 57 kematian per 1.000 kelahiran; angka kematian anak 18 kematian per 1.000 kelahiran; angka kematian anak di bawah usia 5 tahun 75 kematian per 1.000 kelahiran; angka kematian neonatal 33 kematian per 1000 kelahiran; dan angka keamtian perinatal 33 kematian per 1.000 kelahiran.

Hasil kajian analisis dampak kependudukan tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Gizi Ibu dan Anak dalam Menyongsong Era Bonus Demografi, studi kasus di NTB menunjukkan beberapa hal. Surya mengatakan, untuk mengantisipasi peluang bonus demografi , maka perlu penguatan beberapa aspek terkait. Seperti

peningkatan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM, akses kesehatan, pendidikan, dan keterampilan.

“Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM yang penting dimulai dari peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai awal terbangunnya penduduk yang sehat. Peningkatan akses pelayanan kesehatan diutamakan pada kelompok ibu dan anak. Terutama untuk program promotif dan preventif, karena kelompok ini adalah kelompok kunci yang rentan,” ujar Surya.

Ia menekankan, perhatian terhadap asupan gizi pada anak penting untuk menghindari kejadian gizi kurang dan buruk. Pendekatan yang paling mudah adalah kembali menggiatkan inisiasi menyusui dini (IMD), pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, pengenalan makanan pendamping ASI yang baik, dan pemanfaatan tumbuh kembang anak dengan pelibatan masyarakat secara aktif.

Setelah pembukaan yang dilakukan oleh Kepala BKKBN Pusat. Diadakan Diseminasi, sebgagai narasumber diseminasi sekaligus tim penyusun kajian analisis dampak kependudukan, yaitu Dr. Drs. Tris Eryando, M.A. Selain itu, juga Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, Dra. Widati, MM. Diseminasi ini mengundang 60 orang, terdiri dari pemerintah daerah Provinsi NTB, BPS, Dikes NTB, Disdukcapil, mitra kerja, tokoh masyarakat, koalisi kependudukan, dan mahasiswa. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty saat memberikan sambutan pada Diseminasi Analisis Dampak Kependudukan; Upaya Peningkatan Kesehatan Gizi Ibu dan Anak, dalam Menyongsong Era Bonus Demografi. Bertempat di Kantor BKKBN Perwakilan NTB, kemarin.

Tugas Sekda Mendorong Birokrasi Lahirkan Inovasi Dari Hal. 1 “Kemudian, tentu arahan-arahan yang istilah Pak Gubernur, ada program-progarm non rutin, program inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi gubernur.

Mungkin saja secara teknis tidak tertulis dalam RPJMD. Tugas Sekda mendorong lahirnya inovasi-inovasi,” ungkap Rosiady.

Karena tanpa adanya inovasi, kata Rosiady, maka perjalanan birokrasi akan menjadi monoton.

Dan, kegiatan-kegiatan menjadi stagnan, hanya melaksanakan pekerjaan rutin yang sudah ada dari tahun ke tahun.

Rosiady menyelesaikan kuliah magister dan doktoralnya di

The Ohio State University, Columbus, OH, USA. Berturut diselesaikan adap tahun 1992 dan 1995. Dengan mengambil jurusan sosiologi pedesaan.

Selain kesibukan sebagai Kepala Dinas Dikpora beberapa waktu belakangan ini, Rosiady juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti menjadi Ketua Umum PW Nahdatul Wathan NTB tahun 2011 sampai sekarang. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTB, tahun 2009 sampai sekarang, juga sebagai penasihat Masjid Raya Attaqwa Mataram, dari tahun 2015 sampai sekarang.

Ketika ditanya mengenai pendapat mengenai kondisi

birokrasi saat ini, ia mengatakan sudah cukup baik. Tingkat kedisiplinan pegawai di pemerintah provinsi relatif tinggi. ‘’Sehingga sebagai pejabat baru, sesungguhnya tinggal meneruskan, apaapa yang dilaksanakan Sekda sebelumnya,’’ ujar Rosiady, yang lahir di Kotaraja, 8 Juni 1961.

Kalaupun ada hal yang baru akan dilakukan. Rosiady mengaku akan lebih sering turun ke SKPDSKPD. Untuk memastikan apa yang menjadi kebijakan gubernur, kebijakan dalam RPJMD, serta memastikan berbagai infrastruktur di SKPD sudah kondusif. ‘’Termasuk rekomendasi dari Ombudsman untuk optimalisasi pelayanan publik. Itu yang akan saya lakukan,” katanya. (ron)

Jangan Panik Dari Hal. 1 Rapat dipimpin Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si. Hadir juga Wakil Ketua TPID Provinsi NTB yang juga Pimpinan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM, Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu, serta perwakilan kepala dinas terkait.

Melihat dari sisi stok barang, diketahui bahwa cadangan beras tersedia cukup hingga tujuh bulan ke depan di gudang Bulog. Demikian juga sapi potong yang tersedia 24.000 dari kebutuhan 12.000 ton/tahun, serta beberapa kebutuhan lainnya yang dipastikan cukup tersedia.

Menurut Prijono, mestinya masyarakat yang harus mengendalikan hawa nafsunya. Artinya sedapat mungkin untuk tidak panik terhadap isu-isu kenaikan harga barang. Lalu membeli barang dalam jumlah besar untuk distok. Kepanikan itulah yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harga.

“Inflasi kami melihatnya masih bisa dikendalikan, hanya saja tinggal masyarakat juga harus mendukung untuk mengendalikan diri, terutama ibuibu. Jangan sampai kalap berbelanja karena kekhawatiran yang tidak beralasan akan kenaikan harga barang dan kekurangan stok,” katanya.

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir, inflasi pada bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri rata-rata sebesar 1,35%

(mtm). Komoditas penyumbang inflasi yang berulang pada bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri terutama berasal dari bahan pangan yaitu daging sapi, kangkung, beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Ketersediaan komoditas bahan pangan tersebut perlu mendapatkan perhatian baik di tingkat Provinsi NTB, maupun kota/kabupaten.

Provinsi NTB dan kota/kabupaten memantau ketersediaan pasokan secara langsung di pasar.

Keterjangkauan Harga, terkait dengan tingginya inflasi pada saat memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, diperlukan upaya pengendaliannya antara lain dengan menjaga dan memastikan keterjangkauan harga bahan pokok/pangandan stabilitas harga melalui pasar murah atau operasi pasar. (bul)

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015, sebanyak delapan kabupaten/kota memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, BPK memberikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian delapan pemda, yakni belanja perjalanan dinas khususnya Dewan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. ‘’Jadi perhatian adalah belanja perjalanan dinas. Kita sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan menemukan perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK RI perwakilan NTB, Wahyu Priyono usai memberikan LHP atas LKPD 2015 kepada delapan pemda se NTB, di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Selasa (31/5) sore kemarin.

Wahyu mengatakan, temuan BPK mengenai belanja perjalanandinasyangbelumdidukungbukti pertanggungjawaban itu seperti bukti tiket yang tidak ada. Kemudian ada juga bukti tiket yang berbeda setelah dicek di maskapai.

“Ada yang sama sekali tidak ada surat tugasnya, tiketnya tidak ada, ini masih kita jumpai seperti itu.

Bagi pimpinan Dewan, masih ditemukan di DPRD, ada belanja perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban,” tambahnya.

Delapan kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP atas LKPD 2015 adalah Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sementara dua kabupaten lainnya yakni Lombok Barat dan Lombok Timur, BPK belum menyerahkan LHP lantaran kedua pemda terlambat menyerahkan LKPD yang akan diaudit BPK itu.

“Lombok Barat dan Lombok Timur bukan ada sesuatu karena memang penyerahan mereka yang terlambat. Kami sangat mengapresiasi seluruh jajaran Pemda yang kami periksa. Selama dua bulan penuh mereka, auditor melakukan audit. Kemudian pemda menyiapkan data, menyediakan waktu, wawancara, konfirmasi, fisik dan sebagainya dalam rangka kita meyakini laporan keuangan yang disajikan betulbetul disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah,”ucapnya.

Audit yang dilakukan BPK, lanjut Wahyu untuk mengetahui

apakah sudah cukup pengungkapannya dalam laporan keuangan, apakah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dan apakah sudah mencerminkan sistem pengendalian internal yang baik dan memadai. Menurutnya, delapan Pemda yang memperoleh predikat WTP tahun ini mencerminkan usaha yang luar biasa.

“Apalagi tahun 2015, pemda untuk pertama kali menerapkan pencatatan atau metode akuntasi berbasis akrual. Tentu saja, dengan diterapkannya akrual basis ini, ada perubahan-perubahan. Terutama dalam laporan. Dalam laporan yang sebelumnya hanya empat, dengan akrual basis menjadi tujuh laporan,”sebutnya.

Wahyu menambahkan, sebelumnya, aktiva tetap atau asset belumadapenyusutan.Denganakrualbasisadapenyusutan.Begitujuga denganpiutang,adapenyesuainpiutang. Hal ini katanya, menuntut kerja keras, erja cerdas dan kerja ikhlas oleh seluruh insan yang ada di Pemda. Sehingga mereka bisa menyajikan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

“Berkualitas atau tidaknya laporan itu, kami BPK yang menilai. Akhirnya pada sore ini, menyerahkan laporan atas delapan kabupaten/kota. Dari hasil pemeriksaan kurang lebih 30 hari dan ditambah dengan 3 minggu penyusunan laporan di BPK, selama proses penyusunan itu kami masih ada perkembangan data, informasi tambahan yang menjadi pertimbangan kami dalam memberikan opini. Dari hasil epemriksaan itu, opini yang kami berikan untuk delapan daerah adalah wajar tanpa pengecualian,”ucapnya.

Dari delapan kabupaten/kota yang memperoleh predikat WTP, kata Wahyu, Pemkab Bima perlu diapresiasi lebih. Pasalnya, kabupaten paling timur NTB ini berhasil naik kelas dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun sebelumnya, sekarang berhasil meraih predikat WTP untuk LKPD 2015.

Selain persoalan belanja perjalanan dinas, BPK juga menyebutkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemda. Diantaranya masalah pengelolaan aset. BPK mengakui, pekerjaan paling berat dan kompleks terkait dengan LKPD adalah persoalan aset yang dihadapi masing-masing daerah. Sehingga perlu tekad bersama dari seluruh aparat yang ada di pemda mengelola aset secara tertib dan memadai. Sehingga aset itu menunjukkan kondisi yang ada di lapangan. (nas)

Jangan Terlena WTP Dari Hal. 1 tapi kemauan untuk upgrade setiap aturan dan mengaktualisasikannya pada pengeloaan keuangan daerah tiap tahun.

Ini kemudian dianggap bisa mempengaruhi predikat WTP atas kepatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Plt. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB Wahyu Priyono SE., MM., CA., Ak., memberi gambaran. “Misal tahun ini pemerintah daerah dapat WTP. Tahun depan aturan pengelolaan keuangan berubah lagi, tapi tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah melalui penyesuaian penggunaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Nah ini bisa mempengaruhi opini,” kata Wahyu saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB dan interaktif di Radio Global FM Lombok, Selasa (31/5).

Untuk itu, gubernur, bupati dan walikota diminta tidak terlena dengan penilaian WTP yang sudah diraih. Predikat WTP memang diperoleh karena semua pos anggaran dan akun akun pengelolaan keuangan yang dinilai wajar. Namun perlu diantisipasi di tahun berikutnya terkait perubahan aturan. ‘’Sebab sekali lagi kita berikan penilaian itu kan berdasarkan kepatuhan atas aturan pengelolaan keuangan. Bagaimana pun

perubahan aturan, itu yang diikuti,” ujarnya menyebut kata kunci dari predikat WTP. Atas kesadaran upgrade aturan seperti ini, BPK mengaku sangat apresiasi, sebab melihat ada sikap proaktif pemerintah untuk memperbaiki semua lini pengelolaan aset sampai keuangan.

Sekali lagi Wahyu memberi gambaran, bahwa pemantauan pengelolaan keuangan agar Pemda terus mendapat predikat WTP konsisten dilakukan setiap tahun.

Tapi semua itu akan kembali lagi sikap keterbukaan dari Pemda.

Karena lembaganya ada di posisi asistensi untuk berperan aktif dalam pengelolaan keuangan negara.

Diberikannya catatan, meski pun pemda terus di jalur WTP setiap tahunnya, tetap saja ada catatan yang harus diperbaiki, dengan cara terus membentuk sistem yang baik. Kelemahan-kelemahan yang jadi temuan bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Pengawasan internal di pemerintah daerah, baik yang melekat dari atasan maupun tidak langsug dari Inspektorat, BPK dan BPKP dianggap sebagai proteksi paling efektif mencegah penyimpangan atau pun maladministrasi. ‘’Ini untuk menjaga agar penyimpangan yangterjaditidakterulanglagi,agar tidak ada penyimpangan baru,’’ pungkasnya. (ars)

Bupati Sumbawa, Dompu dan Plt. Kepala BPK Kunjungi ’’Suara NTB’’ dan Radio Global Dari Hal. 1 Perjuangan memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Bupati Dompu, Drs. H. Bambang Yasin cukup terjal. Awal Tahun 2010, sampai 2011 ketika dirinya menjabat bupati mencatat warisan disclimer dari BPK. ‘’Karena dulu banyak masalah aset dan kas, jumlahnya cukup besar yang belum jelas,’’ kata Bambang Yasin kepada Suara NTB. Dengan opini yang mencerminkan sebagai daerah sarat masalah pengelolaan aset sampai keuangan itu, kemudian menjadi pelecut pihaknya melakukan perbaikan.

Peta persoalan yang diberikan BPK dijadikan anatomi untuk menelusuri sampai assessment item per item masalah.

Sampai akhirnya, tahun 2012 naik ‘’derajat’’ menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berlanjut tahun 2013.

Tidak puas sampai WDP,

kerja keras bersama jajarannya di Kabupaten Dompu terus digenjot. Semua hal yang menjadi rekomendasi BPK, dilakukan pembenahan. Dana pemerintah yang dipakai swasta, masyarakat, ditagih Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ), baik secara fisik. Sampai akhirnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih tahun 2015 lalu, untuk pengelolaan anggaran tahun 2014. Kini, tahun 2016, berkat kepatuhannyanya, BPK memberi opini yang sama (WTP). ‘’Pertanggungjawaban secara fisik itu seperti apa, halhal itu yang kami lakukan sampai hari ini,’’ tegasnya.

Sebab bagaiman pun juga, WTP disadarinya wajib bagi semua Pemda. Sebab di sanalah kejelasan tentang SPJ penggunaan anggaran, pengelolaan aset.

Konsekwensi dari prestasi diraih pemerintahannya itu, tahun 2015 Bambang Yasin

mengaku menerima reward penambahan DAK tahun 2015 mencapai Rp 38 miliar. Anggaran itu dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. ‘’Tahun 2015 kami mendapat hadiah Rp 38 miliar, sebagai hadiah insentifinya. Sebab tahun ini dapat WTP lagi, mudah-mudahan ada tambahan lagi, dua kali lipat kalau bisa,’’ harap Bambang Yasin.

Peningkatan anggaran DAK ini diakuinya sangat dirasakan. Pertama soal apresiasi dari pemerintah pusat yang menilai positif atas pengelolaan keuangan, sehingga tidak ragu menambahkan anggaran.

“Ibaratnya begini, kemarin saja tidak jelas (pengelolaan keuangan), bagaimana kami mau menambah uang untuk kamu? (Pemda),” demikian ilustrasi Bupati Dompu. Kini pemerintahnya sudah memperjelas pertanggungjawaban

penggunaan anggaran. Hal kedua dirasakan, APBD Kabupaten Dompu naik menjadi Rp 1 triliun. Tahun 2016 diharapkan meningkat lagi.

Dengan anggaran itu lah kini pihaknya mendorong perbaikan, sehingga semakin banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat.

Mimpinya kini sudah menjadi kenyataan. Menjadikan masyarakat nyaman dengan profesi masing masing, khususnya petani. Mereka diharapkan tidak lagi susah mendapatkan air, melalui akses jalan hotmix di setiap kecamatan, perekonomian terdongkrak.

Ke depan pembenahan akan terus dilakukan untuk terus mengkatrol perekonomian masyarakat. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kelurahan dijadikan sarana identifikasi kebutuhan masyarakat.

Ditanya, apakah akan

tetap menjadikan jagung sebagai komoditi unggulan? Bupati yang dijuluki ‘’profesor jagung’’ ini mengaku sudah berpikir, agar yang diproduksi masyarakat tidak jagung pipilan saja. Tapi pada saatnya Dompu akan memproduksi panganan dari jagung. Ada sederet potensi lain, dengan adanya pabrik rumput laut meski pun belum final beroperasi. Ada juga pabrik gula, diharapkan tahun 2016 sudah final beroperasi. ‘’Intinya, kami ingin berubah. Kalau dulu kan ekonomi Dompu tergantung APBD. Hasil pertanian padi, sebagian besar, sebagian tambahan. Sekarang perekonomian ditopang oleh jagung, masyarakat 100 persen mengusai hasilnya,’’ tegasnya.

Sebab investasi petani jagung Dompu untuk 10 hektar saja dengan modal Rp 5 juta, maka ada Rp 200 miliar setiap tahun panen. ‘’Ini riil bisnis petani,’’ ujarnya bangga. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Rabu, 1 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Roemah Langko’’ Resmi Dibuka Wakil Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) – ‘’Roemah Langko’’ merupakan rumah makan yang menggunakan konsep kota tua sebagai konsep interiornya. Makanan yang disajikan pun beragam, namun tetap mengutamakan cita rasa masakan nusantara.

Restoran ini juga memiliki ruang pertemuan yang nyaman dengan hidangan yang nikmat. Rumah makan ini juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga hidangan yang disajikan dipastikan halal dan nikmat.

Rumah makan ini juga mendapatkan perhatian

dari Pemda Kota Mataram. Melihat tempatnya yang mempertahankan konsep bangunan tua yang rapi dan unik. ‘’Dengan adanya ‘’Roemah Langko’’ ini, bangunan tua di Kota Mataram dapat dilestarikan. Arsitekstur dapat dipertahankan dan perekonomian bisa bergerak, serta dapat meningkatkan tenaga kerja,” kata Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana saat membuka secara resmi ‘’Roemah Langko’’, di Mataram, Selasa (31/5) kemarin.

Rumah di Jalan Langko ini dulunya merupakan tempat dansa pada zaman Belanda.

Salah satu t u j u a n dibangun-

nya rumah makan ini sebagai pecinta kuliner dan travel untuk memperkenalkan keunikan Lombok secara tradisi dan kekayaannya di dunia kuliner.

Rumah kuno yang akrab dengan panggilan rumah di Jalan Langko ini konon adalah tempat dansa pada zaman Belanda di awal tahun 1.900 sebelum diambil alih oleh salah satu keluarga yang cukup terpandang di Mataram. Dengan bantuan arsitek dari Bali, Popo Danes yang sangat memahami nilai sejarah dan tradisi.

Dianggap cukup mudah untuk menggabungkan visi manajemen ‘’Roemah Langko’’ dalam mempertah-

ankan bangunan ini seperti bentuk semula dengan teknik modern.

Menurut Mohan, dengan adanya ‘’Roemah Langko’’ ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan iklim investasi dan perekonomian masyarakat Kota Mataram. Apalagi saat ini Kota Mataram merupakan salah satu

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA Jajaran Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumbawa Menyampaikan

SELAMAT ATAS DIRAIHNYA Opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ke-4 kalinya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, di Mataram tanggal 31 Mei 2016 Semoga prestasi ini akan menjadi motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumbawa guna mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat

DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sumbawa

Drs. H. RASYIDI Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

Drs. H. MUHAMMADING, M.Si Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa

pusat destinasi MICE. Sehingga kehadiran rumah makan sebagai pusat kuliner dianggap sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sebab salah satu tujuan wisatawan selain berlibur yaitu menikmati wisata kuliner di sebuah daerah. Dengan kehadiran ‘’Roemah Langko’’ sebagai salah satu rumah makan di Kota Mataram dapat menjadi salah satu pilihan lokasi wisata kuliner. ‘’Selain rumah makan di sini juga ada ruang pertemuan. Ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Ini juga peluang bagi masyarakat kita untuk membuka pe-

luang usaha karena di sini juga disajikan kuliner-kuliner khas yang disajikan oleh ‘’Roemah Langko’’,’’ kata Mohan. ‘’Kami bisa merawat bangunan ini. Semoga bangunan ini dia menjadi ikon Kota Mataram . Fungsi utama tetap sebagai restoran dan tempat pertemuan,’’ kata General Manager ‘’Roemah langko’’ Irawan Wahyudi, di Mataram, Selasa (31/5) kemarin.

Irawan mengemukakan ide awalnya untuk membangun ‘’Roemah Langko’’ berdasarkan kecintaannya terhadap barang-barang antik. Sehingga saat bangunan ini dijual oleh pemiliknya, Irawan tanpa berpikir panjang untuk membelinya dan dijadikan sebagai rumah makan. Saat ini Irawan telah mempekerjakan 60 orang karyawan yang berasal dari warga Kota Mataram. ‘’Semua karyawan kita merupakan orang lokal, dekat-dekat sini. Kita ingin dengan adanya ‘’Roemah Langko’’ ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi bany-

ak orang,’’ ujarnya.

Salah satu menu favoritnya adalah Sop Asam Ikan Laut. Di rumah makan ini juga tersedia toko oleholeh bagi para pengunjung yang ingin berbagi souvenir dan makanan ringan khas Lombok. Dengan desain bangunan yang unik, ‘’Roemah Langko’’ pun menjadi salah satu tempat favorit untuk merayakan acara khusus dengan keluarga dan teman-teman. Selain itu juga menjadi tempat gathering untuk eventevent tertentu. ‘’Roemah Langko’’ juga sering didatangi oleh tamutamu dari luar daerah maupun dari luar negeri. Kesan pengunjung sangat baik, terutama pada suasana yang diberikan. Terkesan unik, antik dan sangat nyaman untuk menikmati sejumlah hidangan yang disediakan oleh juru masak yang handal dan berpengalaman. (lin/*)