Snt 02042016

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 2 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 26 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Direktur Teknik PDAM dan Pelapor Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan atas laporan sejumlah kegiatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang terus bergulir. Sejalan dengan pemeriksaan pihak di internal PDAM, giliran pelapor diklarifikasi Jumat (1/4) kemarin. Dalam hari yang sama juga diperiksa Direktur Teknik PDAM Giri Menang, HM Yusuf, ST. Pelapor bernama Syakban datang ke Gedung Kejati NTB sekitar pukul 11.00 Wita, langsung masuk ke ruang Kasi I Intelijen Joseph, SH. Pemeriksaan sempat istirahat untuk salat Jumat. Setelah dilanjutkan, berakhir sekitar pukul 16.00 Wita. Sebelumnya, dalam hari yang sama, HM Yusuf

juga diklarifikasi terkait sejumlah kegiatan di perusahaan daerah itu, sesuai dengan tupoksinya. Keterangan HM Yusuf dikonfrontir dengan 43 item materi laporan pelapor. Dia diperiksa di ruang penyelidik mulai pukul 09.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita. Syakban mengaku dimintai keter-

angan terkait proyek reservoir di hutan lindung Gunung Sasak. Penyelidik intelijen diakuinya, mendalami persoalan izin Kementerian atas pembangunan proyek tersebut, sesuai dengan materi laporannya. Dia menduga, pelanggaran prosedurnya di proses pembangunan. ‘’Apapun alasannya, reservoir harus ada pembebasan lahan. Apakah harusnya mengikuti prosedur harus diselesaikan dulu lahannya baru dibangun. Yang jelas di sana (Gunung Sasak, red) terindikasi belum ada izin Menteri Kehutanan,’’ terangnya. Menurutnya

ada tiga titik pemasangan instalasi SPAM di lokasi. Berdasarkan info masyarakat, pada waktu dioperasikan reservoir hanya satu hari beroperasi, setelah itu tidak ada sama sekali air mengalir. ‘’Sebagai pelapor , saya memantau dan mengontrol terus agar Kejati melakukan penyelidikan secara transparan,” ujarnya. Ditambahkan Sakban, sebagai saksi pelapor dipanggil oleh penyidik terkait isi laporan yaitu 43 nomenklatur sesuai laporannya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAIH PENGHARGAAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima penghargaan dari KPI Pusat sebagai kepala daerah yang peduli terhadap dunia penyiaran.

Dunia Penyiaran Harus Perbanyak Tuntunan daripada Tontonan

TO K O H Awasi Lembaga Penyiaran

TGH. M. Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID untuk menggunakan kewenangan atau otoritas yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang ada. Ia melihat, lembaga penyiaran memegang peranan penting untuk membentuk karakter bangsa. ‘’KPI ini salah satu lembaga negara independen yang lahir pascareformasi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Sanksi Bisa Dipecat BOLA panas perbedaan setoran data PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari tiket masuk wisatawan ke tiga gili, cukup mengusik Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH. Bupati pun tidak akan tanggung menelusuri kasus ini, melainkan sampai tuntas hingga ditemukannya pelaku penjualan tiket palsu dan oknum yang telah menguapkan setoran PAD ke kas daerah. ‘’Masalah tiket palsu dan perbedaan data setoran PAD ini akan kita telaah serius sampai kita temukan orangnya. Apabila ketahuan, pertama mungkin kita beri teguran. Bersambung ke hal 15 H. Najmul Akhyar (Suara NTB/ari)

Giri Menang (Suara NTB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara meminta dunia penyiaran baik lokal dan nasional untuk memperbanyak siaran yang memberikan tuntunan daripada tontonan. Memang katanya, dunia penyiaran tak bisa lepas dari tontonan karena menyangkut bisnis.

‘’Tontonan boleh iya sekalisekali. Tapi bagaimanapun itu adalah industri. Tapi tidak tontonan saja namun tuntunan juga yang senantiasa memberikan nilai tambah bagi bangsa kita,” ujarnya ketika membuka Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Senggigi, Lombok Barat, Jumat (1/4) sore kemarin. Ia mengatakan, KPI Pusat dan

Kementerian Kominfo saat ini sedang bersama-sama membahas beberapa isu besar terkait dengan penyiaran. Seperti rencana revisi UU Penyiaran. Menurutnya, revisi UU Penyiaran ini merupakan proses yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, dalam revisi UU Penyiaran itu akan ditetapkan sejumlah hal yang bersifat strategis men-

Mendagri Resmi Berhentikan Zaini Arony Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi telah memberhentikan Bupati Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Mendagri juga telah menandatangani SK pengangkatan Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai bupati definitif. ‘’Sudah ditandatangani kemarin (Kamis, Red) Pak Menteri. Dua SK yakni SK pemberhentian Bupati Lobar non aktif dan SK pengangkatan Bupati definitif,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/4) siang kemarin di sela-sela pembukaan Rakornas KPI di kawasan wisata Senggigi, Lobar.

Dirjaharta mengatakan, pascakeluarnya SK tersebut dari Mendagri, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Lobar terkait dengan pelantikan Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Direncanakan, Fauzan akan dilantik oleh gubernur sebagai bupati definitif pada Kamis, pekan depan. “Pelantikan rencananya Kamis depan. Sekitar 200 orang tamu yang akan diundang,’’ sebutnya. Usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif dan pemberhentian Bupati Lobar non aktif tersebut diajukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi awal Maret lalu. Mengenai kesiapan pelantikan lanjut Dirjaharta, Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar sudah menggelar rapat persiapan. (nas)

yangkut penyiaran dalam 10 -15 tahun ke depan. UU Penyiaran, kata Menkominfo merupakan produk UU tahun 2002. Artinya, revisi itu dilakukan setelah 14 tahun UU tersebut dibuat. Mengingat saat ini terjadi perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti isu digitalisasi. ‘’Mengenai digitalisasi ini, pemerintah po-

sisinya jelas. Digitalisasi sesuatu yang tak bisa dilinierkan. Masalahnya bagaimana menerapkannya,’’ ucapnya. Rudiantara menegaskan, ke depan pemerintah ingin ada digital deviden. Digital dividen ini akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur layanan broadband. Bersambung ke hal 15

Terkait Ketidakhadiran Pimpinan SKPD

Pemprov Minta Dewan Tepat Waktu Laksanakan Paripurna

(Suara NTB/dok)

H.Moh.Faozal

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta kalangan DPRD NTB konsisten dan tepat waktu dalam melaksanakan rapat paripurna. Hal ini menyusul sorotan Dewan mengenai minimnya kehadiran pimpinan SKPD dalam rapat paripurna pada Rabu, 30 Maret lalu. Dewan menuding para pimpinan SKPD malas menghadiri rapat paripurna. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan ketidakhadiran pimpinan SKPD itu bisa jadi disebabkan jadwal rapat paripurna yang sering molor dari jadwal yang telah ditentukan. Bersambung ke hal 15

Kedaulatan Pangan Menjamin Ketahanan Negara Praya (Suara NTB) Program besar TNI dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara adalah memastikan ketersediaan pangan. Karena bagi TNI, ketahanan negara kuat hubungannya dengan kedaulatan pangan. Implementasi tujuan ketahanan pangan itu terlihat Sabtu (2/4) hari ini, di BBI Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dalam bentuk panen raya terbesar di NTB yang dihadiri langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Panen raya itu akan berlangsung di Desa Puyung, Loteng. Alasan ditunjuk NTB, menurut Danrem 162/WB Kol.CZI Lalu Rudy Irham Srigede, karena daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Dalam panen besar itu,diperkirakan hasilnya mencapai 10 ton dalam satu hektar. Hasil maksimal itu menunjukkan bahwa metoda jajar legowo type 21 yang diterapkan sebelumnya sangat efektif dan bibit padinya menggunakan varietas Ciherang.

Untuk menjawab alasan TNI meng- penandatanganan MoU antara TNI de- rangkaian acara nanti, akan ada penandatanganan MoU Bulog dengan intervensi di bidang pangan itu, menu- ngan pemerintah dalam upaya meGapoktan di Loteng. Pointernya, rut Danrem, pangan adalah faktor pent- maksimalkan produksi padi hasil panen padi kelompok ing untuk ketahanan negara. Ini sesuai dan peningkatan pangan tani disiapkan untuk dibeli pada umumnya. Bahkan dengan Nawacita Presoleh Bulog secara keseluruhan. Panglima TNI sangat iden Joko Widodo dan Ada juga penyerahan CSR Rp konsen mengurus Wakil Presiden 250 juta dari Bank Mandiri soal pangan denJusuf Kalla untuk ke Korem, untuk program gan selalu mekurun waktu 3 jambanisasi. Jambanisasi m o n i t o r tahun, harus teresebagai bentuk edukasi perkembangan alisasi swasembamasyarakat agar tidak buang di lapangan. Kegda pangan. Jika tarair sembarangan. “Ini salah iatan panen raya di get ini tercapai, ketsatu cara saya selalu berusaha Loteng itu salah ergantungan pangan carikan bantuan anggaran unsatu bentukdari negara luar tuk bantu masyarakat,” nya. tidak akan terjadi, terangnya. Dalam seiring meningSelain itu, ada katnya produkpenyerahan alat si padi. mesin pertanian dari D i Gubernur NTB, tingkat Dr.TGH.M.Zainul pusat, Majdi kepada seludiseruh Kodim di butNTB. kan, Bersambung telah Lalu Rudy Irham Srigede Gatot Nurmantyo ke hal 15 a d a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.