Snt 02052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 2 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sebelas Pemda Resmi Gunakan Aplikasi Simda-CMS Kasda Bank NTB Mataram (Suara NTB) Setelah Oktober 2015 lalu enam pemda menandatangani MoU penggunaan aplikasi Simda-CMS Kasda Bank NTB, Kamis (28/4) lalu, menyusul lima kabupaten/kota. Total 11 Pemda telah menyata-

kan komitmennya bekerjasama dengan BPD ini.

Lima kabupaten/kota yang menyusul ini diantaranya, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Perjanjian kerjasama atau

Memorandum of Understanding (MoU) ini sekaligus dilanjutkan dengan penadantangan naskah kerjasama oleh Bank NTB dan BPKP Provinsi NTB, seperti kerjasama yang dilakukan sebelumnya.

Penandatangan MoU peng-

(Suara NTB/bul)

MOU - Enam pemda menandatangani MoU penggunaan aplikasi Simda-CMS Kasda Bank NTB, (kiri). Foto bersama Direktur utama Bank NTB, H.Komari Subakir, Sekda NTB, H.Muhammad Nur, Kepala BPKP, Bonardo Hutauruk, Kepala OJK, Yusri dan utusan enam pemda usai menandatangani MoU penggunaan aplikasi Simda-CMS Kasda Bank NTB, Kamis (28/4) lalu. gunaan Simda-CMS Kasda Bank NTB kali ini disaksikan Sekda NTB, H.Muhammad Nur, SH., MH, Kepala OJK NTB, Yusri, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Suba-

kir dan Kepala BPKP Provinsi NTB, Bonardo Hutauruk.

Hadir juga dari pihak Bank Mandiri yang menjadi mitra Bank NTB. Bersambung ke hal 19

Proyek SPAM Terafiliasi Kota Mataram Diduga Bermasalah BERDASARKAN dokumen kualifikasi tanggal 19 mei 2014 yang diperoleh Suara NTB, proyek itu disebut ‘’SPAM Terfasilitasi PDAM Kota Mataram Provinsi NTB’’.

Bersambung ke hal 19

SUMBER AIR - Reservoir Bug – Bug, yang diklaim jadi sumber air untuk proyek SPAM Terafiliasi PDAM Kota Mataram.

TO K O H MODEL Bank Syariah sudah sepantasnya mulai diadopsi oleh sejumlah bank milik pemerintah daerah di NTB. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dan Bank NTB, disarankan untuk segera mengadopsi model ini Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 ada yang dilaporkan alias investaMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Gubernur NTB, Dr. TGH. M. si tak jalan. Kemudian, bisa juga 1234567890123456789012345678901212345678 Zainul Majdi akan mencabut seki- investasi mereka jalan namun tak 1234567890123456789012345678901212345678 tar 65 izin Penanaman Modal pernah melapor.

1234567890123456789012345678901212345678 ‘’Kita sekarang memang Dalam Negeri (PMDN). Pencabu1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 tan ini dilakukan karena banyak melakukan pengendalian ter1234567890123456789012345678901212345678 perusahaan yang setelah mendap- hadap perizinan-perizinan yang 1234567890123456789012345678901212345678 atkan izin tak kunjung melakukan bermasalah. Sekarang kita sedang 1234567890123456789012345678901212345678 pembangunan, sehingga menyan- menyisir, kita sangat berhati-hati.

1234567890123456789012345678901212345678 Sudah ada 65 PMDN yang akan dera investasi di daerah.

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Hal tersebut dikatakan Kepala diusulkan dicabut. Tapi tak se1234567890123456789012345678901212345678 Badan Koordinasi Penanaman Mod- mudah itu kita cabut izinnya. Izin 1234567890123456789012345678901212345678 al dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) orang kita cabut gara-gara tak 1234567890123456789012345678901212345678 NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP membuat laporan bisa jadi kare1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dikonfirmasi di Mataram, pekan ke- na dia tak tahu. Atau memang dia 1234567890123456789012345678901212345678 marin. Ridwan menyebutkan, jumlah tak melaporkan,’’ jelasnya.

1234567890123456789012345678901212345678 Terkait dengan laju investasi di PMDN di NTB lebih dari 100 perusa1234567890123456789012345678901212345678 haan. “Jadi kita sisir dulu. Yang jelas, NTB tahun 2015, Ridwan menye1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 BKPMPT mengejar investasi iya, tapi butkan sebesar 60,53 persen melam1234567890123456789012345678901212345678 menertibkan yang tidak jalan juga paui target 8,40 persen. Dalam laju 1234567890123456789012345678901212345678 iya. Jadi ada 65 PMDN yang menjadi perkembangan investasi PMDN dan 1234567890123456789012345678901212345678 PMA NTB tahun 2014-2015, jumcalon, kita akan cabut,”ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Dikatakan, jumlah PMDN di lah izin penanaman modal yang ter1234567890123456789012345678901212345678 NTB 100 lebih. Dari hasil evaluasi catat di BKPMPT NTB tahun 2015 1234567890123456789012345678901212345678 yang dilakukan ditemukan ada yang untuk PMDN sebanyak tujuh peru1234567890123456789012345678901212345678 tidak jalan. Kemudian ada perusa- sahaan dengan nilai rencana investa1234567890123456789012345678901212345678 haan yang tidak pernah membuat si yang tertera dalam izin sebesar 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 laporan. Pihaknya bertanya-tanya Rp.1.474.636.338.326. Sedangkan 1234567890123456789012345678901212345678 kenapa mereka tak membuat lapo- untuk PMA sebanyak 139 perusa1234567890123456789012345678901212345678 ran. Bisa jadi, kata Ridwan, mere- haan dengan nilai rencana investasi 1234567890123456789012345678901212345678 ka tak membuat laporan karena tak Rp.6.024.965.104.160. (nas) 1234567890123456789012345678901212345678

Tak Kunjung Membangun, Gubernur Ancam Cabut 65 Izin PMDN

Adopsi Model Syariah

Riduan Mas’ud (Suara NTB/ist)

Tidak Mudah Mengubah Kontrak

Sisir Anggaran ”Standby” KEPALA Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT mengatakan kebijakan pemerintah pusat yang meminta dilakukan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen ditindaklanjuti dengan menyisir paket-paket kegiatan yang masih standby.

Bersambung ke hal 19

PERUBAHAN isi kontrak pada pengadaan barang dan jasa tidak dapat diubah dengan mudah. Pasalnya banyak hal yang harus dilakukan sebelum perubahan itu dilakukan. Terlebih harus ada risalah rapat yang pasti untuk menentukan isi kontrak akan diubah atau tidak. Apalagi jika terkait dengan tahun kontrak, tunggal atau jamak.

“Perubahan isi kontrak itu biasanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena banyak proses yang harus dilakukan. Bisa jadi perubahan itu di-

lakukan karena ada kendala yang dihadapi pada saat pengerjaan proyek,” kata Ketua Asosiasi Profesi Teknik Indonesia Wilayah NTB, Isfanari, MT kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (30/4).

Ia mengatakan, perubahan kontrak proyek harus memerhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ada pengawas sampai realisasi kontrak tersebut. Sementara itu perubahan tidak dapat dengan mudah dilakukan.

Bersambung ke hal 19

Biaya Haji Turun (Suara NTB/dok)

NTB Tunggu Keppres BPIH Embarkasi Lombok Mataram (Suara NTB) Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016 sebesar 2.585 dolar Amerika atau Rp 34.641.304 dengan kurs satu dolar AS sama dengan Rp 13.400. BPIH 2016 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2.717 dolar Amerika. Sementara itu, terkait dengan besaran BPIH masing-masing embarkasi haji, khususnya embarkasi Lombok, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) yang diprediksi akan keluar dalam waktu dekat. ‘’Itu biaya haji rata-rata secara nasional. Terus kemudian pendistribusianya per embarkasi belum. Kita menunggu dulu Keppresnya. Setelah Keppres baru kita tahu untuk BPIH embarkasi Lombok,’’

jelas Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/5) siang kemarin.

Maad mengatakan, jika DPR RI sudah menetapkan BPIH 2016, maka Kemenag tinggal menindaklanjutinya dengan menyiapkan Keppres, Peraturan Meneri Agama (PMA) hingga surat edaran Ditjen PHU mengenai jadwal pelunasan BPIH. ‘’Biasanya aturan ini bersamaan keluar.

Kita berharap minggu ini sudah keluar dan mulai dilakukan pelunasan,’’ imbuhnya.

Maad menjelaskan, jika secara nasional terjadi penurunan BPIH tahun ini, maka BPIH masing-masing embarkasi juga mengalami penurunan. Mulai dari embarkasi Aceh sampai embarkasi Makassar. ‘’Besaran BPIH per embarkasi ditetapkan melalui

(Suara NTB/ars)

Dikerjakan selama 120 hari sesuai kontrak, seharusnya Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terafiliasi Kota Mataram tuntas paling tidak Desember 2014. Tapi proyek berlanjut tahun 2015, bahkan tahun 2016. Padahal sistem kerjanya satu tahun anggaran. Ada dugaan kontrak diubah di tengah jalan.

Keppres itu nanti,’’ terangnya.

Jia dulu, BPIH menggunakan standar dolar Amerika, kata Maad, namun sekarang menggunakan standar mata uang rupiah. Artinya, biaya operasional haji tidak akan mengalami kenaikan meskipun nilai tukar dolar Amerika naik. ‘’Oleh karena itu agak bagus sekarang ini dengan pola rupiah. Walaupun terjadi fluktuasi dolar terhadap rupiah, yang dibayar ke penerbangan itu tetap dalam bentuk rupiah. Kalau misalnya setelah kita tender dengan rupiah, dengan harga Rp 12 ribu per dolar Amerika, ternyata dia naik jadi Rp 15 ribu per dolar Amerika maka ditanggung maskapai,’’terangnya.

Jumlah kuota Jemaah Calon Haji (JCH) NTB tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya, yakni 3.572 orang.

Bersambung ke hal 19

Partisipasi Masyarakat SMAN 2 Mataram, terpilih mewakili NTB dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional. Rabu (27/4) pekan kemarin, empat kementerian yakni, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri, telah mengirim tim juri untuk melakukan penilaian.

Terlepas dari penilaian tersebut, sekolah yang persis berada di dekat pemukiman, maka masyarakat diminta berpartisipasi untuk (Suara NTB/cem) menjaga kebersihan dan Faturrahman kesehatan lingkungan masing - masing. Demikian disampaikan, Lurah Kekalik, Faturrahman pekan kemarin.

Menurutnya, partisipasi masyarakat memiliki poin besar dalam rangka mewujudkan sekolah sehat. Tidak ada artinya, jika tidak ada keikutsertaan masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan perlu menggerakan masyarakat terutama yang berada di radius 500 meter dari sekolah. “Ini juga salah satu poin,” sebutnya.

Sebanyak 106 kriteria penilaian yang dilihat oleh tim juri.

Aspek serta format penilaian berbeda - beda dari masing masing kementerian. Misalnya, Kementerian Agama menilai dari aspek kegiatan Imtaq, tempat peribadahan siswa dan lain - lain. Kementerian Pendidikan, menilai ketersedian sarana prasarana, pelaksanaan ujian dan lain - lain. Kementerian Kesehatan menilai, kebersihan lingkungan sekolah serta kebersihan kantin. “Semua aspek dinilai oleh juri,” ujarnya.

Sebelum masuk ke tingkat nasional, SMAN 2 Mataram mengikuti seleksi secara berjenjang. Mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pemprov NTB selanjutnya, memberikan kepercayaan bagi SMAN 2 Mataram mewakili NTB ke tingkat nasional. Kepercayaan ini menurutnya, adalah prestasi khususnya bagi sekolah dan Pemkot Mataram umumnya untuk mengharumkan nama baik daerah. “Saya pikir ini kebanggan bagi Pemkot Mataram,” tuturnya.

Persoalan kesehatan lingkungan sekolah ini, tidak terlepas dari faktor kebiasaan serta kerja keras siswa dan guru. Artinya, tata tertib di sekolah benar - benar diikuti oleh siswa. Tetapi menurutnya, masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan ini harus menjadi atensi bersama.

Kedepan diharapkan, tidak hanya SMAN 2 Mataram yang mewakili NTB di tingkat nasional, tetapi lahir sekolah - sekolah lain yang memberikan inspirasi serta motivasi untuk bertarung di kancah nasional. “Saya berharap sekolah lain juga mengikuti,” katanya. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

SKPD Harus Mampu Terjemahkan Visi Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram dituntut harus mampu menerjemahkan visi misi atau arah pembangunan kepala daerah dalam menyusun berbagai program kerja. Dengan demikian berbagai program kerja yang dilaksanakan tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Mohan menyampaikan roda penggerak pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang positif. Sedangkan kemajuan suatu daerah diukur dari seberapa besar pertumbuhan ekonominya. “Jadi saya kira jika proses pembangunan berjalan harus paralel dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini secara normatif yang sering kita sampaikan. Na-

mun dalam operasionalnya, kita melaksanakan itu melalui perencanaan-perencanaan yang matang dan SKPD juga harus bisa menerjemahkan arah atau visi kepala daerah dalam menyusun program SKPD sesuai sektor masingmasing,” terangnya.

Berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh setiap SKPD

juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena dengan ini dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan ini, Mohan mengatakan pihaknya tidak bisa hanya bergantung pada dana APBD Kota Mataram, dan harus membuka peluang investasi sebesar-besarnya.

Investasi ini menurutnya

(Suara NTB/ynt)

RENCANA Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akanmelakukan evaluasi SKPD tiap dua bulan, ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha. Menurut Wayan, rentang waktu tersebut terlalu cepat untuk dapat menilai kinerja semua SKPD. ‘’Rasanya itu terlalu cepat. Mungkin bisa saja mereka dievaluasi per empat bulan atau per semester,’’ sebutnya menjawab Suara NTB di Mataram kemarin.

Kalau masalah teknis, seperti apa nanti Walikota dan Wakil Walikota akan mengevaluasi SKPD, itu diserahkan sepenuhnya kepada dua pimpinan daerah tersebut. Hanya saja, lanjut Wayan Sugiartha, dua bulan merupakan waktu yang relatif singkat untuk dapat mengukur capaian kinerja SKPD. ‘’Kalau kaitannya dengan mutasi, mutasi sendiri baru bisa dilakukan sekitar Bulan Agustus,’’ sebutnya.

Sehingga masih tersisa waktu sekitar empat bulan untuk melakukan evaluasi tersebut. Politisi PDIP ini menghargai semangat Pemkot Mataram untuk melakukan pembenahan internal. Meskipun, kata Wayan Sugiartha, tanpa evaluasi itupun Walikota Mataram sejatinya sudah mengetahui mana pejabat yang bisa bekerja dan sebaliknya.

Apalagi, pejabat-pejabat yang akan dievaluasi itu adalah pejabat-pejabat lama. Seandainya benar dilakukan evaluasi setiap dua bulan, maka evaluasi akan berlangsung sekitar Bulan Juni.

Selanjutnya, apabila ditemukan ada pejabat yang kinerjanya kurang maksimal, dengan sisa waktu yang ada sebelum mutasi, Pemkot Mataram tentu tidak dapat berbuat banyak.

Evaluasi yang akan dilakukan Pemkot Mataram terhadap pimpinan SKPD diharapkan fokus pada program-program prioritas. Itu juga harus disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain itu, juga dilihat dari serapan anggarannya. Wayan mencontohkan untuk nilai proyek dibawah Rp 200 juta, sesuai aturan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. ‘’Tidak perlu ditender, sehingga harus cepat dilaksanakan,’’ katanya.

Wayan mengingatkan supaya evaluasi nantinya dilakukan mengacu pada apa yang menjadi keinginan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. ‘’Jangan sampai ada faktor kedekatan, kekeluargaan, sehingga betul-betul diukur dari aspek profesionalitas,’’ imbuhnya. Wayan menegaskan, hasil evaluasi itu harus menjadi rujukan ketika Walikota melakukan mutasi. ‘’Kalau hasil evaluasinya tidak pakai, ya percuma tidak ada artinya melakukan evaluasi,’’ tandasnya. (fit) (Suara NTB/fit)

Pemkot Mataram menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Tiongkok yang berencana untuk berinvestasi di Kota Mataram. “Ini kan harus dikawal. Ini maunya apa, kirakira ada dampaknya secara signifikan tidak,” ujarnya.

Setiap investasi yang masuk di Mataram disampaikan Mohan tidak hanya dengan memikirkan keuntungan yang bisa didapatkan pemerintah, tapi juga dampak positifnya untuk warga dimana warga harus juga ikut terlibat di dalamnya. “Masyarakat bisa punya peran tidak? Ini harus dipertimbangkan atau visinya sesuai sama Kota Mataram atau tidak?” tandasnya. (ynt)

PU Tunda Sejumlah Proyek Fisik

SEMPIT - Ada beberapa ruas jalan di Kota Mataram yang mendesak untuk dilebarkan.

Salah satunya adalah Jalan Arif Rahman Hakim dimana kerap terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu karena sempitnya badan jalan dan tingginya volume kendaraan yang melintas di jalan ini.

Terlalu Cepat

barang langka dan diperebutkan oleh berbagai daerah. Untuk itulah ke depan Kota Mataram juga harus memiliki peta jalan (roadmap) potensi investasi yang bisa dikembangkan di Mataram. Peta jalan ini nantinya bisa menjadi panduan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Mataram. “Karena investasi akan berdampak luar biasa terutama terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu bagian-bagian yang kita upayakan sekarang,” jelasnya.

Setiap rencana investasi dari para pemodal juga harus terus dikawal sehingga tidak hanya sebatas rencana tapi harus ada tindaklanjutnya. Pekan lalu

Pemkot Cari Pola Baru Tangani Sampah Mataram (Suara NTB) Selain persoalan parkir, aset dan lain sebagainya, masalah persampahan di Mataram, masih menonjol dan menjadi bahan kritikan.

Pemkot berencana mencarikan pola baru untuk menangani persoalan sampah.

Demikian disampaikan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pekan kemarin.

Dinas Kebersihan menurut Walikota, harus lebih lebih bekerja keras serta mencari model atau sistem yang dibangun untuk menangani persampahan. Tentunya, tidak cukup sekedar memenuhi sarana prasarana.

Justru kata orang nomor satu di Kota Mataram ini, lebih

penting mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi persampahan ini.

“Tidak cukup hanya mengadakan sarana prasarana saja,” ucap Walikota.

Pengalaman menjabat lima tahun sebelumnya dikatakan Walikota, sudah memberikan gambaran tentang pola penanganan sampah yang baik.

Tapi tidak disebutkan, pola apa yang akan difokuskan untuk menangani persoalan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, ia mengatakan perlu membangun serta meningkatkan budaya hidup bersih dari masyarakat. Hal ini harus dimulai dari diri sendiri.

Sebab, apapun program tidak akan berhasil jika masyarakat

tidak ikut membantu. “Pengalaman yang sudah - sudah cukup berharga perbaikan terhadap kekurangan - kekurangan,” ujarnya.

Disisi lain, persoalan aset dianggap Walikota sangat penting. Penilaian wajar tanpa pengecualian diraih tahun 2015 lalu meski dipertahankan. Catatan - catatan Dewan akan segera ditindaklanjuti. Sebab, ia tidak menginginkan penghargaan dari pengelolaan keuangan dan aset hilang begitu saja.

Ia mengakui, persoalan aset serta ini sangat berat dibandingkan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, Pemkot Mataram menggunakan cash basis dan accrual basis. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tidak hanya dana alokasi khusus (DAK) yang dipangkas 10 persen. Pemkot Mataram juga mengurangi anggaran biaya tambahan seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada APBD Perubahan. Pengurangan ini sangat dirasakan pengaruhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dari Rp 30 miliar anggaran tambahan, hanya disanggupi Rp 15 miliar. Sejumlah proyek fisik terpaksa dikurangi.

“Usulan tambahan saya tahun ini Rp 30 miliar. Cuma diberikan masukan jangan sampai lebih dari Rp 15 miliar. Ya, mau ndak mau, proyek yang harus dikerjakan tahun ini, kita tunda,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura, pekan kemarin.

Seperti diketahui, rencana tambahan pendapatan Pemkot Mataram, pada APBD P tahun 2016 sebesar Rp 41.941.126.374. Anggaran ini didapatkan, dari penyesuaian dana perimbangan sebesar Rp 34.166.617.224., serta bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 7.774.529.149. Sedangkan, belanja modal yang diusulkan SKPD terhadap tambahan pada APBDP sebesar Rp 112.521.164.183. Dari usulan tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dengan belanja sebesar Rp 70.580.017.808.

Artinya, masih ada selisih Rp 30 miliar lebih yang harus dipangkas kembali. Namun, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belum merumuskan SKPD mana saja yang akan dikurangi.

Program - program prioritas diajukan ABT, pertama, kegiatan fisik

yang mendukung musabaqah tilawatil quran (MTQ) Nasional. Yakni, pembuatan trotoar di areal kegiatan, pembangunan gerbang - gerbang di jalan lingkungann penataan lingkungan, serta program Walikota dengan membuat jembatan di Dasan Agung sebelah barat, khusus sepeda motor dan pejalan kaki. “Yang kita drop di ABT program prioritas. Salah satunya, program Pak Wali pembuatan jembatan khusus orang dan sepeda motor,” terangnya.

Proyek fisik terpaksa ditunda ialah, lanjutan peningkatan kualitas jalan dengan mengecor bahu jalan. Sebab, puluhan jalan lingkungan dikerjakan tahun 2013 - 2014 belum dilakukan pengerasan. “Yang sudah dikerjakan tahun 2013 - 2014 ini kan harus dicor bahunya. Karena kena rasionalisasi, itu yang kita tunda dulu,” sebutnya.

Karena, TAPD masih harus mengurangi anggaran Rp 30 miliar dari hasil rasionalisasi.

Dikhawatirkan oleh Mahmuddin, PU akan terkena imbas lagi.

Sehingga, volume serta item proyek yang dikerjakan tahun ini semakin berkurang. (cem)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Petani Lingkar Selatan Didorong Tanam Kangkung Mataram (Suara NTB) Petani yang ada di kawasan lingkar selatan didorong untuk mengganti komoditas pertanian dari padi menjadi kangkung untuk mengantisipasi rusaknya tanaman padi.

Belum lama ini diketahui sekitar lima hektar tanaman padi rusak karena persoalan irigasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli kepada Suara NTB. Mutawalli menyampaikan pihaknya kerap meminta para petani untuk menanam kangkung, namun kebanyakan petani tidak menghiraukan dan tetap memilih menanam padi.

“Kemarin kita suruh kangkung tapi mereka tidak mau karena terbiasa dengan padi,” cetusnya.

Para petani kerap berspekulasi terkait untung rugi sebelum menanam padi. Meskipun ke-

mudian mereka rugi karena gagal panen, mereka tidak mempersoalkan. “Mereka berspekulasi kalau berhasil tidak apaapa, gagal juga tidak apa-apa.

Jadi ya sudah pilihan mereka,” jelasnya.

Meski demikian Mutawalli mengatakan pihaknya tetap mendorong petani untuk menanam kangkung agar tidak mengalami kerugian saat mengalami gagal panen.

Apalagi saat musim hujan dimana tanaman padi para petani kerap terendam.

Menurutnya kawasan lingkar selatan cukup bagus untuk menanam kangkung karena termasuk daerah genangan air. Kangkung yang ditanam dengan air yang melimpah kualitasnya akan bagus.

Belakangan ini diketahui luas lahan padi yang rusak di kawasan lingkar selatan mencapai lima hektar. Mutawalli

mengatakan belum ada laporan lagi terkait bertambahnya tanaman padi yang rusak di kawasan itu. “Yang lima hektar itu saja, belum ada temuan lain,” ujarnya. Ia mengatakan kerusakan ini tidak tiap tahun dialami para petani, namun baru kali ini saja, karena beberapa waktu lalu tanaman padi para petani juga terendam karena banjir.

Pihaknya kemudian meminta para petani untuk membongkar tanaman padi yang rusak tersebut. Ia yakin pada musim tanam kali ini akan berhasil karena musim hujan telah berlalu. “Kalau melihat musim yang kemarin tidak mungkin, dilarang menanam padi waktu musim hujan kemarin karena potensi tergenang masih terus ada. Kalau sekarang masih bisa diatur karena volume air tidak besar sekarang, bisa dialihkan ke irigasi yang menyempit,” demikian Mutawalli. (ynt)

Walikota Ingin Lahan Abadi Tetap Ada Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menginginkan agar lahan abadi di Kota Mataram ini tetap ada dan dipertahankan. Ia ingin agar lahan-lahan pertanian milik masyarakat ini bisa ditetapkan sebagai lahan abadi dan tetap dipertahankan. “Lahan masyarakat ini yang akan jadi lahan abadi dan harus dipertahankan,” cetusnya.

Ia mengatakan agar masyarakat tidak tergiur untuk menjual lahannya, bisa saja Pemkot Mataram memberikan subsidi.

Terkait persoalan ini, Ahyar mengatakan akan dibicarakan dan dibahas selanjutnya.

“Aturannya memang harus seperti itu,” imbuhnya.

Memang disampaikan Walikota pihaknya tidak bisa melarang warga untuk menjual sawahnya. Tapi bisa saja pihaknya mengambil kebijakan jika lahan tersebut akan dialihfungsikan menjadi bangunan, izin

pembangunan tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah karena lahan tersebut telah ditetapkan sebagai lahan abadi. “Kalau mau dijual silahkan dijual, tapi nanti bisa saja izin pembangunan tidak keluar,” jelasnya.

Dalam persiapan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Walikota mengatakan salah satu acuan pihaknya adalah pembangunan yang berkelanjutan (pro environment). Bersama DPRD Kota Mataram saat pembahasan revisi RTRW ini bisa disepakati mana saja lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan atau lahan abadi. “Saya sepakat beberapa wilayah harus dilestarikan dan dipertahankan sebagai lahan pertanian,” jelasnya. Saat ini Pemkot Mataram juga sedang berupaya memenuhi target 30 persen ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih kurang sekitar

delapan persen.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, sisa lahan pertanian di Mataram saat ini 1.992 hektar yang tersebar di semua kecamatan.

Jika lahan pertanian di Mataram habis dialihfungsikan untuk pembangunan, maka 3 ribu petani (petani penggarap dan buruh tani) terancam kehilangan mata pencaharian.

Menurut Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, dengan adanya lahan abadi atau lahan pertanian yang dipertahankan di Kota Mataram, manfaatnya ialah kondisi alam yang tetap terjaga dan seimbang. Hal ini menurutnya juga bisa menjadi contoh di Indonesia bahwa ada kota yang masih memiliki kawasan persawahan. Bahkan menurut Mutawalli ini bisa menjadi objek wisata yang menarik bagi Kota Mataram. (ynt)

Pilkaling Monjok Baru

Pemimpin Diharapkan Mampu Ciptakan Lingkungan Damai PROSES demokrasi tak hanya terjadi pada kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Justru, ini juga mulai terbangun di tingkat akar rumput pada tingkat masyarakat paling bawah yakni lingkungan. Pemilihan kepala lingkungan Monjok Baru Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang, memberikan gambaran bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari angka partisipasi pemilih mencapai 95 persen. Dari total pemilih tetap sebanyak 373 orang, warga menyalurkan hak pilihnya 316 orang.

Uniknya, para kandidat kepala lingkungan ini, berasal dari tokoh masing - masing rukun tetangga dengan kualifikasi pendidikan rata - rata strata satu (S1) bahkan S2.

Pantauan Suara NTB, penghitungan suara berlangsung pukul 13.00 wita ini, empat kandidat kepala lingkungan hadir menyaksikan proses penghitungan suara. Para pendukung berkumpul di aula serbaguna Lingkungan Monjok Baru, berteriak memberikan semangat kepada masing - masing kandidat.

Dari hasil pencoblosan, antara calon nomor urut 1, HM. Mardian, SH yang dijagokan saling kejar perolehan suara dengan kandidat nomor urut 4 Lalu Wirajunep, SH. Namun, di sisa kertas suara justru nomor urut 3, Fazri Erkahadi, SE, mengejar perolehan suara Lalu Wirajunep. Alhasil, dari total 316 suara masuk, HM. Mardian, SH unggul dengan perolehan suara terbanyak yakni 110. Disusul, Lalu Wirajunep 92 suara. Fazri Erkahadi 81 suara.

Sedangkan, sang akademisi hanya memperoleh 30 suara. Dan suara batal sebanyak 3 suara.

Ketua Panitia Pilkaling Monjok Baru, H. Amirin A. Rahim menjelaskan, pelaksanaan Pilkaling ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013, tentang mekanisme dan tata cara pembentukan lingkungan dan rukun tetangga. Berdasarkan aturan itu, pihaknya melaksanan tahapan - tahapan Pilkaling periode 2016 - 2021. “Hasil penjaringan dari 5 rukun tetangga (RT), hanya empat kandidat siap maju,” terangnya, Minggu (1/5).

Keempat kandidat ini merupakan putra terbaik dari Lingkungan Monjok Baru. Dan merupakan, tokoh agama, akademisi, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Tahapan dilakukan, tak jauh berbeda dengan mekanisme dalam pemilihan kepala daerah. Diantaranya, kandidat menyampaikan visi - misi di hadapan masyarakat hingga proses pemilihan langsung.

“Penyampaian visi misi itu, kita melihat intelektual mereka. Dan mereka sangat bagus,” terangnya.

Disamping itu kata Amirin, partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Hal ini, ia lihat dari jumlah masyarakat yang menyalurkan hak pilih mencapai 95 persen dari total DPT. Artinya, proses demokrasi di lingkungan sangat tinggi. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Baru jam 10.30 wita, suara masuk hampir 80 persen,” akunya.

“Kami juga mengundang Babinsa, Bhabinkantibmas dan Kaling di Kelurahan Monjok Timur untuk menyaksikan,” tambahnya.(cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Halaman 3

Kemiskinan di NTB Diduga karena Buta Aksara Tinggi Mataram (Suara NTB) Angka kemiskinan di NTB tetap tinggi, dan salah satu sebabnya karena angka buta aksara penduduknya tinggi. Bahkan angka buta aksara di NTB tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.

Data yang dirilis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada tahun 2015, sebanyak 315.258 atau 10,62 persen penduduk NTB masih buta aksara. Jumlah tersebut jauh di atas rata-rata nasional sebesar 3,7 persen, atau NTB paling tinggi jumlah penduduk tuna aksara di Indonesia dan tercatat urutan 1 dari 34 provinsi.

Menanggapi hal ini, Kepala

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM mengemukakan, secara teori, tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Hal ini dikatakan, karena masyarakat dengan pendidikan rendah, otomatis bidang keahliannya rendah.

“Rata-rata buruh kasar, buruh tani, pabrik, industri dan buruh pasar domainnya adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah,” jelas-

Prioritaskan Naker Lokal ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB mengingatkan seluruh perusahaan, terutama yang menjadi anggotanya untuk tidak memandang sebelah mata para tenaga kerja (naker) lokal. Selagi masih masih mampu dan memiliki kualifikasi, perusahaan yang ada di daerah harus menghargai itu.

Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini menegaskan hal ini, menyusul indikasinya banyaknya pekerja asing masuk ke Indonesia, bahkan berbagai cara dilakukan, termasuk dengan kedok sebagai wisatawan.

Keberadaan tenaga-tenaga kerja asing ini bahkan menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat, dan mengemuka pada dialog hari buruh yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB di Mataram, Minggu (1/5). Dengan menghadirkan seluruh stakeholders terkait.

Wolini mengatakan, ada sebanyak 400-an jumlah anggota Apindo di provinsi ini. Semua perusahaan ditekankan agar lebih mengedepankan naker lokal untuk mendukung upaya mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

“Memang ada beberapa perusahaan yang kami lihat tenaga kerjanya dari luar negeri. Sejauh yang kami ketahui, masih prosedural dan tidak ada yang bekerja tanpa mekanisme.

Kalau memang tenaga kerja kita mampu, kenapa tidak kita manfaatkan tenaga kerja lokal,” katanya pada Suara NTB. NTB dilihat pembangunannya terus meningkat. Ditopang dengan peningkatan jumlah perusahaan yang tumbuh setiap tahun sebesar 20 persen. Terutama perusahaan-perusahaan dimaksud ada di kabupaten/kota.

Semuanya harus memprioritaskan naker lokal, Wolini beralasan, SDM lokal rata-rata sudah memiliki kualifikasi dan sertifikat, sehingga layak dikompetensinya yang tak kalah dengan tenaga-tenaga kerja asing. “Lagipula naker lokal sudah banyak yang lulusan sekolah tinggi, keahliannya sudah ada.

Tinggal dimanfaatkan,” tambahnya.

“Menghadapi MEA, program Apindo bagaimana para pengusaha-pengusaha kecil ini mendapat bapak angkat dari perusahaan besar lainnya. baik perusahaan besar yang ada di NTB maupun nasional. Perusahaan ini harus mendukung pelaku usaha kecil untuk pelatihan-pelatihan, produksi hingga pemasaran. Ini yang akan terus dikembangkan kedepan,” demikian Wolini.

Dengan cara ini menurutnya naker lokal juga dapat dilibatkan untuk membangun dirinya mampu bersaing di persaingan bebas ASEAN. (bul)

Ni Ketut Wolini (Suara NTB/bul)

SABTU, 30 /04/16

nya, baru-baru ini.

Pemprov NTB sebelumnya cukup gencar melaksanakan program keaksaraan fungsional. Di antaranya, Angka Buta Aksara Nol (Absano), Angka Drop Out Nol (Adono), Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol (Akino). Tiga program unggulan ini orientasinya jelas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah pun menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit waktu itu.

Menurut Wahyudin, Absano misalnya, tidak bisa dilaksanakan hanya satu program itu saja oleh pemerintah. walaupun diketahui programprogram tersebut sebenanya telah berhenti dilaksanakan.

Yang paling mungkin dilakukan, menggabungkan program pengentasan buta aksara, lalu memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Perbankan lalu masuk di dalamnya dengan memberikan dukungan kredit lunak. Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satunya yang saat ini cukup memudahkan masyarakat. “Laksanakan program terintegrasi, baru bisa

jelas hasilnya,” demikian ditegaskan Wahyudin.

Dilanjutkan, dari data BPS terakhir, terdapat jumlah 14 persen penduduk NTB dengan usia di atas 15 tahun. Artinya, di bawah usia 15 tahun, saat ini tingkat partisipasi masyarakat untuk pendidikan masih tinggi.

“Kalau dikatakan sepuluh persen angka buta aksara kita di NTB, bisa jadi. Dan tidak mungkin masyarakat yang pendidikannya rendah ini akan menjadi pengusaha besar, jika dilihat dari sisi teorinya. Makanya yang paling mungkin dilakukan, pengentasan buta aksara tetap jalan, pendampingan untuk pelatihan tetap jalan, dan dukungan perbankan juga tetap jalan. Persoalan kemiskinan kita bisa tuntas,” demikian dikatakannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Dr. H. Rosyadi Sayuti sebelumnya mengakui data yang dirilis Kemendikbud terkait buta aksara NTB ini. Program pengentasan buta aksara kini tidak lagu menjadi prioritas menurutnya. Namun program yang dilaksanakan lebih mengarah kepada literasi membaca dan melek internet bagi masyarakat. (bul)

Selamat siang....

Saya mau bertanya, saya ada salah kode dalam pembayaran PPh final di bulan agustus, yang mana seharusnya dari pembayaran itu saya tadinya akan membayar PPN masa Agustus 2015. Saya baru tau setelah akan membuat SPT Tahunan PPh Badan, yang ingin saya tanyakan bagaimana nanti saya membuat SPT Tahunannya? apakah saya pindah buku terlebih dahulu atau bagaimana? mohon bantuannya karena saya akan melapor SPT Tahunan. terima kasih Juliawan Putra Selamat Siang Bapak Juliawan, Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Permohonan pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) tempat pembayaran diadministrasikan dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan.

Surat Permohonan pemindahbukuan berisi : 1. Keterangan mengenai berapa jumlah yang akan dipindah bukukan 2. Dari jenis pajak apa dan kepada jenis pajak apa jumlah tersebut diatas akan dipindahbukuan 3. Dari masa pajak apa dan kepada masa pajak apa jumlah tersebut diatas akan dipindahbukuan 4. Surat tersebut dilengkapi dengan dokumen BPN (Bukti Penerimaan Negara) Permohonan pemindahbukuan disampaikan: 1. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau 2. melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Kalau melihat kasus Bapak, dimana terjadi kesalahan penyetoran seharusnya untuk jenis pajak PPN disetorkan atas jenis pajak PPh Final, maka hal ini tidak berpengaruh dengan SPT Tahunan PPh yang akan Bapak laporkan. Jadi silahkan Pak Juliwan memilih, apakah akan melakukan pemindahbukuan dahulu atau melaporkan SPT Tahunan PPh dahulu tidak menjadi masalah.

Demikian disampaikan semoga bisa menjawab semua pertanyaan Bapak, Namun jika ada hal hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Ibu terdaftar atau melalui Call Center 1500200.

(Suara NTB/ist)

NOBAR – Nonton bareng dengan teknologi baru Polytron.

(Suara NTB/bul)

KEMISKINAN - Kemiskinan di NTB belum dapat turun drastis. Salah satu sebab utama kemiskinan tersebut yakni penduduknya yang masih banyak mengalami buta aksara, yang karenanya tidak dapat mengembangkan diri secara ekonomi. Seorang nenek sedang mengamati aktivitas di luar rumah dari jendela rumah panggungnya di pulau Bungin, kabupaten Sumbawa, salah satu potret kemiskinan karena buta aksara.

Bisnis Lebih Untung karena Fasilitas Telepon Gratis Mataram (Suara NTB) “Sebulan bisa habis Rp 200.000, untuk telepon dan paket data,” begitu jawaban dari Pak Sukirman, driver ojek online yang sekarang sedang marak ditemukan di berbagai daerah ketika ditanya mengenai pengeluaran bulanan untuk telepon dan internet.

Ketika ditanya lebih lanjut, biaya tersebut sebenarnya cukup membuat dirinya berfikir untuk mencari cara agar pengeluarannya untuk biaya komunikasi lebih hemat, apalagi biaya paket data untuk internet adalah biaya yang wajib dikeluarkan setiap bulan. Bagaimana tidak, namanya juga ojek online, pasti memerlukan paket internet agar aplikasinya bisa berjalan dengan baik. “Cara supaya lebih irit paling saya SMS saja penumpangnya, tidak sampai

ditelepon, resikonya terkadang kalau tidak ditelepon nunggunya suka lama,” lanjutnya.

Sukirman bukanlah satusatunya orang yang memiliki problem tersebut. Banyak masyarakat yang menganggap biaya untuk komunikasi via telepon (voice) sekarang ini cukup memberatkan. Apalagi beberapa provider memberlakukan sistem pemotongan pulsa per menit, di mana walaupun kita menggunakan telepon tidak sampai 1 menit, biaya yang dikeluarkan tetap dianggap penggunaan 1 menit.

Menanggapi hal tersebut, PT.XL Axiata, Tbk. melalui AXIS hadir dengan solusi IRIT. Provider dengan tagline IRIT ITU AXIS memberikan banyak keuntungan terutama untuk masyarakan yang sering menggunakan fasilitas telepon (voice) untuk berkomunikasi.

Pada tanggal 1 Maret 2016, AXIS meluncurkan tarif GAOL, tarif yang memberikan benefit Gratis telepon ke semua AXIS ini berlaku setiap hari pada pukul 24.00 Wita malam sampai 17.00 Wita. Bagaimana apabila ingin telepon di luar jam tersebut? Tidak perlu khawatir, tarif GAOL juga menghadirkan fasilitas tarif nelpon yang dihitung per detik, dan bi-

aya yang dikeluarkan untuk telepon ke operator lain hanya Rp 15,per detik, bahkan telepon ke semua AXIS diatas jam 17.00 Wita hanya Rp 1 per detiknya. Tidak berhenti sampai disitu, Tarif AXIS GAOL juga memberikan bonus 200 SMS apabila pengguna sudah mengirimkan enam SMS setiap harinya. Dan yang lebih menyenangkan lagi, semua fasilitas tersebut bisa didapatkan hanya dengan cara mengaktifkan kartu perdana denganTarif GAOL. Pelanggan lama juga tetap bisa menikmati fasilitas ini, hanya dengan cara pindah dari Tarif lama mereka ke tarif GAOL, cukup telepon ke *123*99# dan pastikan nomor berada dalam masa aktif. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Tarif GAOL silakan kunjungi www.axisnet.id. (bul) KARTU GAOL Drive ojek Online menunjukkan kartu dengan tarif GAOL.

’’Sound Wave’’ Teknologi Terbaru pada ’’Cinemax Wave’’ Mataram (Suara NTB) Bertempat di Gandaria City, Jakarta, 26 April 2016, PT Hartono Istana Teknologi dengan brand-nya yang bernama Polytron ikut memeriahkan peluncuran premier laga Captain America “Civil War”.

Shasa Eva Marisah selaku Public Relations dari Polytron mengatakan, “Program ini disinergikan dalam rangka peluncuran produk terbarunya pada televisi LED yang dinamakan Cinemax Wave yang beberapa waktu lalu telah dirilis ke pasaran. Di mana Cinemax Wave merupakan inovasi terbaru maha karya dari Polytron”.

Cinemax Wave, sesuai dengan namanya mampu memberikan suara yang membahana seperti halnya bioskop pribadi di rumah Anda. Selain keunggulan pada suara, Cinemax Wave juga mampu memberikan gambar dan warna sesuai penampakan aslinya.

Yang tidak kalah menariknya, Cinemax Wave memberikan fitur unggulannya Soundwave Technology, di mana fitur ini dapat menikmati suara audio yang dipancarkan dari pesawat TV ke alat penerima seperti Headphone Bluetooth dan Speaker Bluetooth.

Soundwave adalah fitur yang sangat ditunggu konsumen yang menginginkan suara dari film yang sedang disaksikan di layar TV-nya secara pribadi atau personal dan juga bisa diaktifkan kedua-duanya baik Headphone Bluetooth dan juga Speaker di pesawat TV secara bersamaan (Dual Sound). Bagi Anda yang suka menonton film di rumah tentunya akan merasa komplit dengan kehadiran Cinemax Wave.

Eddy Ariawan selaku Consumer Electronics Manager Polytron mengatakan, “Menyaksikan film ataupun pertandingan olahraga di rumah dengan serunya tanpa mengganggu orang kesayangan Anda yang sedang tidur lelap disamping, karena suara yang keluar dari TV dapat diMute sedangkan suara audio dapat dialihkan atau dipancarkan ke alat penerima Headphone Bluetooth” Cinemax Wave dapat mengirimkan gelombang suara via Bluetooth dengan menghidupkan fitur Sound Wave di remote Control-nya. Dan gelombang suaranya dapat diterima dengan menggunakan headphone bluetooth. Teknologi ini hanya

dimiliki Polytron di mana sensasi menonton tetap akan menakjubkan.

Anda tidak perlu khawatir sekitar Anda terganggu dengan suara televisi yang dashyat, dengan menggunakan headphone Bluetooth Anda dapat mengatur sedemikian rupa sehingga suara televisi hanya akan terdengar oleh pengguna headphone Bluetooth saja.

Cinemax Wave dirilis dengan dengan 3 ukuran PLD 32T106 dengan ukuran 32 inch. PLD 40T856 dengan ukuran 39 inch dan PLD 43TV866 dengan ukuran 43 inch.

Untuk harga terbilang sangat terjangkau yaitu kisaran Rp 3 jutaan untuk ukuran 32 inch dan kisaran Rp 4 jutaan untuk yang berukuran 39 inch.

Keunggulan lainnya Cinemax Wave juga dilengkapi dengan dua masukan HDMI Input, USB input yang bisa memutar file Movie, YUV component input, VGA input, AV input, juga dengan AV output dan Headphone output. Untuk gambarnya dibekali dengan 8 pilihan mode yaitu Dipe; Standard; Soft Standard; Natural; Soft Natural; Cinema; Action dan User.

Seperti pada fitur TV Polytron generasi sebelumnya, Cinemax Wave juga dibekali Eco Mode yang diyakini sebagai teknologi Eco Green yang concern kepada hemat energy sampai 40%, juga dibekali 3D Comb Filter yang menghasilkan gambar sesuai aslinya.

Untuk keluaran suaranya juga dibekali dengan Preset Equalizer, sehingga Anda dapat mengatur merdu-nya suara berdasarkan selera.

“Program dan hiburan menonton laga premier ini ditujukan sebagai bakti Polytron kepada konsumen setia dan member setia selain daripada edukasi akan teknologi Soundwave,” tambah Eddy. “Dimulai tahun ini Polytron juga mempersembahkan fitur Remote Control Universal. Dengan tanggap dan inovasi Polytron merilis ke pasaran Remote multi fungsi tersebut, dimana Remote tersebut dapat dijalankan untuk perangkat Polytron seperti TV, DVD Player, Home Theatre, Audio Hi-Fi dan Set Top Box Digital TV. Remote Universal ini juga terdapat dalam TV Cinemax Wave yang dapat memberikan atmosfer suara layaknya bioskop juga kemudahan dalam penggunaan perangkat elektronik Anda sehari-hari,” tutup Eddy. (r/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Satpol PP Tarik Personel dari Tempat Penjagaan Pintu Air Selong (Suara NTB) – Setelah hampir satu bulan melakukan aksi pengawalan ketat di sejumlah pintu air di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan sebanyak 20 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditarik dari lokasi penjagaan.

Langkah itu dilakukan lantaran air yang mengalir di jalur itu untuk mengairi areal persawahan masyarakat sudah tidak ada.

Kepala Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, pada Suara NTB, Minggu (1/5), menjelaskan, apabila air yang mengalir ke tiga desa itu sudah ada yang masuk. Maka petugas dari Satpol PP Lotim akan langsung terjun melakukan pengawalan dan pengamanan supaya air bisa sampai ke tempat tujuan. Harapannya, tanaman padi masyarakat yang saat ini terancam gagal panen bisa terselamatkan. “Jika sudah ada air yang masuk ke tiga desa itu, maka kita siap melakukan pengawalan jika ada permintaan, sehingga air itu tidak terpotong-potong di perjalanan. Namun kondisi saat ini air masih berada di atas seperti di Kecamatan Sakra dan Terara,” terangnya.

Dengan dilakukan penjagaan terhadap jalur mengalirnya air di tiga desa itu, Salmun menegaskan tanaman padi masyarakat bisa terselamatkan dari ancaman puso ataupun gagal panen bagi yang sudah terairi. Namun, Salmun juga tidak membantah adanya tanaman padi masyarakat yang mengalami puso, karena faktor kekeringan yang cukup memprihatinkan.

Untuk pendistribusian air ke tiga desa itu sendiri, dijadwalkan sebanyak empat kali dalam satu bulan yang disalurkan secara maksimal 24 jam. Namun, dengan kondisi debit air yang berasal dari Kotaraja dan Tete Batu Kecamatan Sikur yang relatif kecil, akibatnya ada sebagian areal persawahan masyarakat yang secara tidak penuh terairi dan puso pun tidak bisa dihindari.

Pada bagian lain, Salmun juga mengimbau kepada pekasih untuk bersikap adil dalam melakukan pembagian air.

Dalam pembagian air, ia meminta supaya pekasih jangan melihat orangnya yang sudah memberikan uang, namun seorang pekasih harus bersikap adil dalam melakukan pembagian air agar hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari bisa dihindari. Dengan memperbaiki cara kerja seperti itu, misalnya melakukan pembagian air sesuai dengan kebutuhan, ia meyakini tanaman padi masyarakat bisa terselamatkan. (yon)

Minim Alkes

Bidan di Timba Nuh Mengaku Kesulitan Tangani Persalinan Selong (Suara NTB) Bidan di Polindes Desa Timba Nuh Kecamatan Pringgasela, Syarifa Zubaidah mengaku kesulitan untuk menangani proses persalinan. Hal ini disebabkan masih minimnya alat-alat kesehatan (alkes) di tempatnya.

Hal ini disampaikan Syarifa langsung di depan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan yang menyempatkan diri mampir di sela berolahraga ke Polindes, Sabtu (30/4) sore lalu.

Alat-alat kesehatan itu, katanya, sangat diharapkan.

Besar harapannya alat-alat yang menjadi kebutuhan dasar dalam proses persalinan itu segera diberikan Pemkab Lotim. Menurutnya, alatalat kesehatan yang dibutuhkan berupa tabung oksigen, topler dan stelitator serta sejumlah peralatan lainnya.

Pasalnya, dari lokasi puskesmas cukup jauh untuk rujukan. Bagi pihaknya yang paling penting adalah oksigen, karena saat pasien butuh pertolongan oksigen, pihaknya tidak harus merujuk ke puskesmas. Sementara loka-

si puskesmas cukup jauh.

Selain alat, kesempatan bertemu langsung orang nomor satu di Lotim itu dimanfaatkan Bidan Syarifa Zubaidah menyampaikan sejumlah keluhan lainnya. Termasuk soal status kepegawaiannya di Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim.

Ia menyebut, saat ini statusnya masih bidan orientasi yang hanya mendapatkan honor dari dana kapitasi. Besar harapannya bisa diangkat menjadi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan mendapat honor dari daerah.

Bupati Lotim yang menyempatkan diri melakukan pengecekan terhadap tekanan darahnya ini meminta bidan Syarifa Zubaidah bersabar.

Ada rencana awal, katanya, tahun ini akan dilakukan pengangkatan tenaga honor daerah.

Namun masih ditunda. “Sabar

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Warga bersama aparat saat mengevakuasi korban Andi Rahmat yang meninggal di Air Terjun Madu Sembalun, Sabtu (30/4) lalu.

Wisatawan Asal Jombang Tewas di Sembalun Selong (Suara NTB) – Wisata air terjun Madu yang bertempat di Dusun Birak Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun memakan korban, Sabtu, (30/4) lalu.

Korban atas nama Andi Rachmat (25) alamat Kauman Kecamatan Mojo Agung Jombang, Jawa Timur tewas ketika sedang mandi bersama rekannya sekitar pukul 14.00 Wita.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, sebelum kejadian, korban Andi Rahmat bersama rekannya Daniel Sagita datang dari arah Mataram menggunakan dua sepeda motor menuju Air Terjun Madu. Sesampainya di lokasi, kedua wisatawan yang diketahui bekerja sebagai juru masak di Hotel Hard Rock Kuta Bali ini langsung menikmati indah dan sejuknya panorama air terjun.

Sekitar 15 menit mandi, Daniel Sagita (saksi) yang merupakan teman korban berniat mengambil kamera yang dibawanya untuk melakukan kegiatan dokumentasi di sekitar lokasi kejadian. Seketika, Daniel terkejut setelah mendengar suara temannya meminta pertolongan dari bawah air terjun. Daniel yang melihat korban tenggelam langsung lari untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Sayang, tangan korban yang sempat dipegang oleh Daniel terlepas dan korban dibawa air ke lokasi jatuhnya air. Tak lama kemudian, korban keluar dalam kondisi mengapung dan sudah tidak bernyawa.

Melihat temannya yang sudah mengapung, Daniel yang tak bisa berbuat banyak langsung meminta pertolongan terhadap pengunjung dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Sekitar pukul 15.15 Wita, korban berhasil dievakuasi pengunjung, warga serta dibantu dari aparat kepolisian Polsek Sembalun. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Soedjono Selong.

Dikonfirmasi via ponselnya, Minggu, (1/5), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu.

Mochammad Efendi membenarkan insiden meninggalnya salah satu pengunjung di objek wisata Air Terjun Madu di Sembalun.

Saat ini korban sudah berada di RSUD Soedjono Selong sembari menunggu pihak keluarga korban. (yon)

Uang Lotim Diharap Tidak Banyak Keluar Selong (Suara NTB) Uang yang dimiliki masyarakat Lombok Timur (Lotim) diharapkan tidak banyak keluar di luar dari Lotim. Untuk itulah, Pemkab Lotim mencoba memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan mal dan hotel ini sedang kita lelang, mengundang orang yang mau investasi,” ungkap Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin belum lama ini.

Menurutnya, komitmen pemerintah daerah, apapun yang dibutuhkan masyarakat semua bisa dipenuhi di

(Suara NTB/ist)

CEK TEKANAN DARAH - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan mengecek tekanan darahnya di Bidan Syarifa Zubaidah di Polindes Desa Timba Nuh Pringgasela, Sabtu (30/4. dulu ya,” katanya.

Saat ditanya hasil tekanan darahnya, Bidan Syarifa

Zubaidah ini menyampaikan tekanan darah orang nomor satu di Lotim ini sangat bagus.

Bagitupun berat badannya 70 kg saat menimbang ia nilai cukup ideal. (rus)

Tangani Kekeringan, Distannak Diminta Lebih Banyak Berbuat

Beban Kerja Lebih Besar JUMLAH penduduk Lombok Timur (Lotim) sekitar 1,3 juta jiwa. Jumlah itu 26 persen dari jumlah penduduk NTB. Kondisi ini menuntut perhatian yang serius dari pemerintah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim diakui harus bekerja 5-10 kali lebih cepat dan lebih keras dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di NTB. Beban kerja dan jumlah penduduk yang harus dilayani jauh lebih besar.

“Oleh sebab itu kami mengoptimalkan segala sumber daya yang ada baik internal maupun eksternal jajaran BPPKB untuk mencapainya,” kata Kepala BPPKB Lotim melalui Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim, Agus Masrihadi kepada Suara NTB, Sabtu (30/4) lalu.

Banyak kendala dan keterbatasan untuk mengelola 1,3 juta jiwa penduduk agar menjadi penduduk yang berkualitas. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Karenanya, dalam upaya menggalang peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Lotim, semua desa dan kelurahan telah membentuk tim KB. Hal ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi program KB berbasis masyarakat.

Adanya tim KB ini diharapkan, segala persoalan, kendala dan hambatan dapat dipecahkan bersama oleh masyarakat sekaligus memberi kesadaran bahwa program KB itu merupakan kebutuhan dan milik masyarakat.

Menurutnya, setiap program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah kabupaten akan dapat dilaksanakan sesuai harapan bila melibatkan partisipasi masyarakat. Khusus program KB, keterlibatan kepala desa/ lurah, TP PKK, para kader,tokoh agama dan masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pencapaian program tersebut dengan dibentuknya tim KB desa/kelurahan berdasarkan surat keputusan kades/lurah.

Dalam memberikan advokasi dan KIE kepada masyarakat digunakan berbagai media, antara lain media cetak, elektronik berupa radio lokal dan televisi lokal. Penyuluhan KB dilakukan oleh Petugas Lapangan KB bersama PPKBD dan sub PPKBD melalui kunjungan rumah maupun di posyandu, dengan melibatkan setiap institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat.

Untuk itu, banyak kegiatan penyuluhan KB yang dilaksanakan dengan biaya relatif murah bahkan tanpa biaya misalnya penyuluhan KB kepada para pelajar SMP dan SMA tentang pencegahan pernikahan dini, bahaya seks bebas, HIV/AIDS selama 10 sampai 15 menit pada saat sebelum pelajaran pertama dimulai dengan mengumpulkan para siswa di musala sekolah atau bertindak sebagai pembina upacara yang akan memberikan amanah pada saat upacara bendera di sekolah. (rus)

Halaman 4

Lotim, sehingga pertukaran uang di Lotim saja imbal baliknya, terjadi perputaran roda perekonomian masyarakat Lotim. Wabup menaksir, uang masyarakat Lotim ini banyak yang ke luar daerah.

Diakuinya, uang masyarakat Lotim cukup besar. Hal ini tergambar dari remittance dari Bank BRI dalam setahun dicatat sebesar Rp 450 miliar, dari PT Pos Indonesia dihitung sebesar Rp 52 miliar per bulan. Itu artinya, dalam setahun ada Rp 600 miliar per tahun dari remittance ditambah lagi dari per-

bankan yang lainnya, sehingga total remittance mampu menembus Rp 1,5 triliun. “Kemana uang tersebut?

Ke mal yang ada di Mataram, Senggigi dan lainnya,” katanya Selain itu, ujarnya, potensi perekonomian masyarakat Lotim ini cukup besar untuk bisa dikembangkan. Kekayaan alam yang dimiliki Lotim ini semua bisa jadi peluang usaha dan kegiatan ekonomi. Namun, masih banyak yang belum mau meliriknya dan dilirik pelaku usaha dari luar daerah Lotim. (rus)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) lebih banyak berbuat dalam penanganan kekeringan dan ancaman gagal panen.

Bupati juga mengingatkan agar apa yang disampaikan di media seharusnya mengenai apa yang telah dilakukan dalam penanganan kekeringan dan bukan menyampaikan data-data tanpa ada penanganan.

“Apa yang telah dilakukan di dinas itu, itu yang seharus-

nya dipublikasi,” ungkap Bupati Lotim kepada Suara NTB saat ditemui di Pesanggrahan Timba Nuh, Sabtu (30/4) lalu.

Bupati menilai, data yang disampaikan Distannak sebelumnya 1.800 ha kekeringan dan 562,20 ha mengalami puso dianggap tidak akurat. Menurutnya, berdasarkan hasil pengecekannya langsung yang mengalami gagal panen itu tidak sampai 200 hektar. Begitu pula hitungan produktivitas lahan, ujarnya dilihat dari tingkat produktivitas lahan

di kawasan-kawasan yang gagal panen itu relatif rendah, tapi maksimal 4 ton per hektar.

Bupati mengaku tidak ingin membahas jauh soal angka-angka. Penekanannya, dinas dianggap tidak pandai membuat angka-angka. Jika penanganan masalah kekeringan ini bisa dimaksimalkan sejak dini, maka banyak lahan yang bisa diselamatkan. Faktanya yang ditemukan di lapangan banyak air yang tidak terpakai. “Banyak air yang terbuang sia-sia,” demikian katanya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Parlementaria Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Masa Sidang Kedua Tahun 2016

DPRD Loteng Targetkan Tuntaskan Tiga Raperda Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (29/4), telah menutup masa sidang pertama dan membuka masa sidang kedua tahun 2016. Sejumlah target pun telah dicanangkan DPRD Loteng, pada masa sidang kedua kali ini. Di antaranya, menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) baru.

“Ada beberapa agenda yang sudah kita susun pada masa sidang kedua tahun ini. Seperti bimbingan teknis (bintek)

bagi anggota DPRD Loteng dan pembahasan sejumlah raperda,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip.

Adapun raperda yang akan dibahas dan disahkan itu nantinya, dua di antaranya berupa raperda usulan dari pemerintah terkait masalah ketenagakerjaan ditambah satu raperda inisiatif dari DPRD Loteng. “Raperda inisiatif mana yang nantinya akan dibahas, masih kita tunggu.

Yang jelas, sudah masuk dalam agenda kegiatan pada masa sidang kedua tahun ini,” jelas politisi asal Partai Ger-

Deteksi Kekayaan Aparat BANYAK jajaran perwira Polres Lombok Barat (Lobar) baik yang duduk di jajaran menengah hingga jabatan tinggi belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai ketentuan seharusnya yang menyerahkan LHKPN terdiri dari Kapolres, kapolsek dan jabatan dua tingkat di bawahnya seperti penyidik.

“Aturannya kepala kepolisian (kapolres), satu dan dua level di bawahnya (kapolsek) dan para penyidik wajib menyerahkan LHKPN. Sejauh ini ada sejumlah perwira yang belum menyerahkan di Polres,”kata Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo, Sabtu (30/4).

Dijelaskan aturan yang mewajibkan aparat kepolisian menyerahkan LHKPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Perwira kepolisian yang wajib menyerahkan LHKPN sendiri jika ditingkat polres, terdiri dari kapolres, kapolsek dan para penyidik. Penyerahan LHKPN ini juga atas arahan Kapolda kepada jajaran polres di bawah. Penyerahan LHKPN ini dilakukan melalui Inspektorat di Polda NTB. Ketertiban jajarannya menyerahkan LHKPN diakui masih ada yang belum tertib. Diakuinya, sejumlah perwira ada yang belum menyerahkan LHKPN. Dikarenakan kemungkinan oknum ini nakal atau kelupaan karena baru pindah tugas. “Data terkait berapa perwira sudah menyerahkan LHKP ada di polda,” tukasnya.

Mengenai sanksi, ujarnya, hanya sanksi administrasi.

Menurutnya, sanksi ini sama seperti pejabat di lingkup pemda. Menurutnya, penyerahan LHKPN ini merupakan bentuk pengawalan good governance di lingkup jajaran kepolisian. Untuk meningkatkan kesadaran perwira menyerahkan LHKPN, dirinya secara intens memberi imbauan kepada bawahannya untuk menyerahkan LHKPN. (her) Wingky Adhitya Kusumo (Suara NTB/her)

Rencana Pinjaman Tahap Kedua

DPRD Loteng ”Warning” Pemerintah Daerah Praya (Suara NTB) Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan pemerintah daerah supaya lebih cermat dan teliti dalam menyusun rencana pengajuan pinjaman tahap kedua. Terutama terkait program-program yang akan dibiayai dari hasil pinjaman, sehingga mendatangkan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Sampai saat ini memang belum ada usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Baru sebatas rencana saja. Tapi kita perlu ingatkan sejak awal. Supaya rencana pengajuan pinjaman baru ini, harus benar-benar dipersiapkan dengan matang,” harap Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Sabtu (30/4).

Menurutnya, program yang akan dibiayai harus jelas dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pihaknya tidak ingin pemda hanya membuat sekadar program yang tidak jelas bentuk dan manfaatnya.

Ia mencontohkan, program-program yang berkaitan dengan infrastruktur dasar masih butuh perhatian serius seperti penanganan jalan kabupaten yang masih rusak maupun fasilitas dasar yang berkaitan dengan masyarakat banyak.

“Kalau memang pemerintah daerah mengajukan pinjaman dengan fokus pembiayaan untuk infrastruktur dasar, kita dukung,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., mengatakan rencana pengajuan pinjaman tahap II tengah dipersiapkan. Besaran jumlah pinjaman yang akan diajukan juga tengah dihitung dengan memperhatikan program yang direncanakan akan dibiayai dari hasil pinjaman. “Besaran pinjaman nantinya diharapkan bisa lebih besar lagi. Bisa perlu Rp 500 miliar. Sehingga banyak program yang bisa dibiayai,” ujarnya.

Suhaili pun memastikan, kalau hasil pinjaman nantinya akan benar-benar diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan fokus pada pembenahan infrastruktur dasar. Terutama jalan kabupaten yang sampai saat ini belum bisa ditangani, termasuk fasilitas pendukung lainnya.

Penanganan penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan memang penting. Karena dengan kondisi infrastruktur jalan yang memadai, akan bisa menjadi salah satu pendorong kemajuan pembangunan di daerah ini. Terutama infrastruktur jalan yang menuju objek-objek wisata yang ada di Loteng.

Data yang ada menyebutkan, Loteng sampai saat ini masih memiliki kewajiban utang di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini sudah dilebur menjadi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp 48 miliar. Jumlah ini termasuk pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman dari total pinjaman sebesar Rp 86 miliar terhitung sejak tahun 2012 lalu. Rencananya sisa pinjaman tersebut akan diselesaikan selama dua tahun, yakni tahun ini sebesar Rp 24 miliar. Sisanya kemudian dibayarkan pada tahun 2017 mendatang. (kir)

indra ini.

Hanya untuk detail jadwal kegiatannya masih dibahas oleh Banmus DPRD Loteng, mengingat masih ada beberapa kegiatan yang masih perlu penyesuaian-penyesuaian. Tapi diharapkan dalam waktu dekat ini, semua jadwal kegiatan selama masa sidang kedua kali ini sudah selesai disusun.

Adapun pada masa sidang pertama yang baru lalu, DPRD Loteng sudah berhasil menuntaskan sejumlah agenda. Terutama terkait pembahasan dan penetapan beberapa raperda, seperti raperda ten-

tang desa. Dan, terakhir keputusan DPRD Loteng tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun anggaran 2015.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Loteng, H. Awaludin, mengatakan mengatakan, pada tahun ini memang cukup banyak agenda pembahasan raperda yang sudah dipersiapkan. Dari beberapa rencana raperda tersebut, lima di antaranya merupakan raperda inisiatif dari DPRD Loteng.

Di mana saat ini raperdaraperda inisiatif masih dalam

penyusunan di masing-masing komisi. Karena harapannya, raperda sudah matang dulu di tingkat komisi baru kemudian diajukan untuk dibahas melalui pansus.

Dengan begitu pansus tidak perlu harus melakukan pembahasan sejak awal. Tapi tinggal penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang dirasa masih ada pada raperda tersebut. “Jadi polanya, raperda matang di tingkat komisi terlebih dahulu. Baru dibahas di tingkat pansus dan ditetapkan secara paripurna,” pungkas Awaludin. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

BUKA - Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, membuka masa sidang kedua tahun 2016, anggota DPRD Loteng, Jumat (29/4) lalu.

Banyak Pejabat Eselon di Lobar Belum ”Sekolah” Giri Menang (Suara NTB) Banyak pejabat di Lombok Barat (Lobar) belum belum mengikuti “sekolah”, baik Sekolah Pendidikan Kepemimpinan (Spamen), Spama dan Adum atau Diklatpim. Pejabat yang paling banyak belum Diklatpim berasal dari jabatan esleon III dan IV, sedangkan pejabat eselon II sebagian belum ikut spamen.

Banyaknya pejabat Lobar yang belum “sekolah” ini menjadi salah satu item temuan BPK. BPK menyarankan agar para pejabat disekolahkan sesuai dengan jenjang eselonnya.

Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, menjelaskan, Diklatpim ini adalah kewajiban yang harus dilakukan pejabat sebagai syarat pejabat menduduki jabatan eselon II, III dan IV. “Yang banyak

belum diklatpim adalah eselon III dan IV. Kalau eselon II beberapa saja yang belum ikut,” jelasnya akhir pekan Menurutnya, diklat bagi pejabat ini dibagi sesuai tingkatan eselonnya. Diklatpim

tingkat IV atau adum, wajib diikuti oleh ASN yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon IV, pangkat serendah-rendahnya III/b untuk pelaksana dan dasar pendidikan serendah-rendahnya

SLTA. Diklatpim III atau Spama harus diikuti oleh pejabat yang dinilai potensial untuk menduduki jabatan eselon III. Syarat lain, diutamakan pendidikan serendah-rendahnya sarjana /sederajat dengan pangkat serendah-rendahnya III/d. Sedangkan Diklatpim II atau spamen diwajibkan bagi pejabat yang dinilai potensi untuk menduduki eselon II, diutamakan pendidikan serendah-rendahnya sarjana / sederajat, pangkat serendahrendahnya IV/a, sertifikat telah mengikuti Diklatpim

Tingkat III, lulus seleksi.

Ia menambahkan, aturan normatifnya seharusnya sebelum menjabat harus mengikuti diklatpim dulu. Namun diakuinya, terkadang pejabat didudukkan dulu pada jabatan baru dididik, padahal itu menjadi syarat menduduki jabatan.

“Idealnya, dididik dulu baru duduk, namun kadang duduk dulu baru dididik. Bahkan ada juga yang dididik, namun tidak didudukkan pada jabatan,” ungkapnya, seraya menambahkan ke depan hal ini akan menjadi pertimbangan mutasi. (her)

Obat Nyamuk Lupa Dimatikan, Rumah Terbakar

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Inilah sungai yang menjadi lokasi tenggelam dua bocah asal Desa Kuta, Sabtu (30/4).

Main di Sungai, Dua Bocah Tewas Tenggelam Praya (Suara NTB) Nasib malang menimpa dua bocah asal Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Firmansyah dan Jonas Rifaldo. Sabtu (30/4), kedua bocah yang baru berumur lima tahun ditemukan tewas tenggelam di salah satu sungai desa setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya kedua korban tersebut.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Minggu (1/5), menyebutkan, awal mula kejadian berlangsung sekitar pukul 14.20 wita. Kala itu, korban Firmansyah meminta izin kepada ibu Jonas Rifaldo untuk diajak main di sungai belakang rumah. Kakak Jonas, Jonis Rifaldi juga ikut main.

Ibu korban langsung mengizinkan. Dan, karena sudah dianggap biasa, ibu korban pun tidak merasa khawatir anakanaknya dibiarkan main di sun-

gai belakang rumah. Sekitar satu jam kemudian, Jonis Rifaldi mendatangi ibunya. Dengan wajah sedikit ketakutan, ia mengabarkan kalau adiknya dan temannya tenggelam di sungai.

Sontak ibu korban kaget bukan main dan langsung berlari menuju sungai tempat kedua korban bermain, sembari minta tolong kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan ibu korban juga langsung berlari mendatangi sungai yang dimaksud.

Lantaran tidak menemukan korban di sungai tempat awalnya bermain, warga kemudian melakukan penyisiran hingga menuju muara sungai. Benar saja, di muara sungai yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, tubuh kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah mengambang.

Tanpa pikir panjang, evakuasi terhadap korban langsung dilakukan. Upaya penyelamatan sempat dilakukan.

Namun apes, nyawa kedua korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi. “Kedua korban memang sudah terbiasa main disungai tersebut. Sehingga orang tuanya tidak merasa khawatir,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut.

Dugaan awal korban tenggelam terseret arus sungai yang saat ini memang tengah besar. Terlebih kondisi air laut juga tengah pasang. Namun untuk memastikan penyebab kematian korban, aparat sendiri juga sudah melakukan olah TKP. “Sementara kita masih selidiki penyebab pasti kematian korban,” sebutnya.(kir)

Ahli Waris Lahan Pasar Tawun Ancam Gugat Pemda Lobar Giri Menang (Suara NTB) Ahli waris yang mengklaim lahan Pasar Tawun Desa Sekotong Barat mengancam akan melakukan tindakan menutup total lahan pasar, sehingga para pedagang tidak bisa lagi berjualan. Ancaman ahli waris ini menyusul pemda dinilai lamban menyelesaikan masalah lahan. Aksi ini rencananya akan dilakukan Sabtu (30/4), namun karena ada Surat pemberitahuan dari Sekda Kabupaten Lobar nomor : 593/118/ DPPKD/2016, sehingga ahli warispun membatalkan aksinya.

Dikonfirmasi di rumahnya, Sabtu (30/4), ahli waris lahan Marzuki Cs, menyatakan, pihaknya merencanakan melakukan penutupan total lahan pasar, lantaran pemda lamban menyelesaikan permasalahan ini. “Kita mau tutup total sebenarnya lahan pasar itu, karena pemda ini lamban respons kami.

Tapi karena ada surat pemberitahuan dari pemda maka aksi penutupan itu kami batalkan

sementara, kami akan gugat perdata Pemda ke pangadilan saja”kata Marzuki.

Marzuki mengaku telah dua kali bersurat ke pemda, surat pertama dilayangkan persisnya tanggal 3 Februari 2016 lalu. Dalam suratnya, ia menyampaikan permakluman bahwa pihaknya akan melakukan aksi pembongkaran pasar.

Akan tetapi surat ini tak diperhatikan Pemda, sehingga kembali bersurat tertanggal 1 Maret lalu yang isinya sama dengan surat pertama.

Surat kedua inipun tak kunjung direspons oleh pemda, sehingga mengancam menutup total lahan tersebut. Barulah setelah itu pemda dalam hal ini Sekda merespon dengan membalas surat dan terkait Terkait dokumen kepemilikan lahan, ia mengklaim semua sudah dipegang, seperti sertifikat, pipil dan sertifikat perubahan serta pemecahan lahan. Ia mengaku tidak pernah menjual lahan itu ke pemda, sebab tidak ada bukit akad

jual beli. Kenapa dipersoalkan sekarang oleh pihaknya?

Sebab sertifikat induk baru diperolehnya, lahan ini adalah sisa lahan miliknya setelah pemecahan. Luas lahan itu sendiri sekitar 19,90 are.

Kades Sekotong Barat Nursimah menyampaikan rencana pembongkaran lahan Pasar Tàwun telah diberikan imbauan untuk melalui prosedur hukum agar tidak berbuat hal -hal yang tidak diinginkan.

Sementara Kapolsek Sekotong Iptu Nurdin menyatakan, pihaknya bersama Kades Sekotong Barat telah melakukan koordinasi dan mediasi terkait adanya rencana pembongkaran tembok Pasar Tawun. Ia mengimbau pada kepala desa agar lebih intens mencermati perkembangan situasi serta memberikan masukan agar proses tersebut melalui jalur hukum dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan yang meluas dengan melibatkan unsur -unsur terkait. (her)

Praya (Suara NTB) Rumah Hj. Aisah, warga Dusuk Mosok Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Minggu (1/5) pagi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun demikian, korban ditaksir mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. ‘’Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan awal, api diduga berasal dari sisa obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan oleh korban.

Penyebab pasti kebakaran masih sedang diselidiki,” aku Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Minggu siang.

Dari keterangan korban, disebutkan sekitar pukul 06.30 wita korban pergi untuk mengikuti pengajian di dusun sebelah. Lantaran terburu-buru, korban tidak sempat merapikan kamar. Termasuk mematikan sisa obat nyamuk bakar yang masih menyala di dalam kamar tidurnya.

Sekitar pukul 07.00 Wita, Wahyuni, tetangga korban melihat kepulan asap keluar dari kamar tidur korban. Melihat hal itu, Wahyuni langsung berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui kejadian itu pun langsung berhamburan menda-

tangi rumah korban. Dan, langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Sayang warga tak kuasa memadamkan api yang saat ini semakin membesar. Kondisi bangunan rumah yang sudah ada lapuk, juga membuat api jadi sulit dipadamkan. Terlebih lagi dalam rumah yang juga berfungsi sebagai art shop tersebut, banyak barang yang mudah terbakar.

Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Loteng datang untuk memberikan bantuan. Selama satu jam lamanya, warga dan petugas kebakaran berjuang mematikan api. Sampai akhirnya api berhasil dipadamkan. Apesnya, sejumlah barang berharga milik korban tidak sempat diamankan.

“Ada sebagian barang milik korban yang berhasil diselamatkan. Tapi banyak juga yang tidak sempat diselamatkan oleh warga,” sebutnya. Karena saat diketahui warga, api sudah membesar. Sementara korban tidak sedang berada di rumah saat kejadian berlangsung.

Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi juga sudah melakukan olah TKP. Sejumlah barang bukti juga sudah dikumpulkan. (kir)

Peringati Hari Buruh dengan Potong Tumpeng Giri Menang (Suara NTB) Seperti tahun sebelumnya, Hari Buruh (May Day) tanggal 1 Mei di Lombok Barat (Lobar) tidak ada aksi demo. Hari buruh diperingati dengan pemotongan tumpeng. Kegiatan ini diinisiasi semenjak beberapa tahun terakhir oleh Polres, Pelindo dan KSOP Lembar untuk menghindari adanya aksi yang merugikan masyarakat.

Ratusan buruh berkumpul di gedung terminal penumpang ‘’ Kedaro ‘’ Pelabuhan Lembar Desa Lembar Selatan Lembar. Hadir dalam kesempatan itu, Kapolres Lobar AKBP Wingky Adhitya Kusumo, General Manager Pelindo Baharudin, pihak KSOP, ASDP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Syahbandar Pelabuhan Lembar.

Seorang tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Mahdan mengaku kesejahteraan para buruh jauh dari harapan. Pasalnya, dalam sehari hanya memperoleh upah Rp 30-60 ribu, jika dibandingkan buruh bangunan dan tukang jauh lebih tinggi sehari Rp 65 ribu hingga Rp 85 ribu. “Sementara pekerjaan kami berat sekali,” keluhnya.

Ha senada dikatakan Ketua Serikat Buruh Lobar, Samsul Bahri. Pihaknya mengharapkan pada hari buruh ini kesejahteraan buruh lebih diperhatikan terlebih dalam upah dan keselamatan kerja.

“Kami menuntut supaya upah lebih layak dan ada jaminan keselamatan kerja,” harapnya.

Sementara itu, General Manager Pelindo III Lembar, Baharudin, mengatakan kegiatan syukuran ini sebagai bentuk kepedulian perusahan kepada buruh. Sejauh ini pihaknya terus berupaya memperhatikan upah para buruh. “Ini bentuk kepedulian kami kepada buruh,” ujarnya. Selain acara sykuran pemotongan tumpeng, para buruh juga diberikan berbagai macam door prize.

Sedangkan Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar,Made Madia menyampaikan dalam rangka hari buruh ini para buruh diharapkan terus berjuang mendapatkan hak-haknya untuk kesejahteraan para pekerja. “Pemerintah dan pekerja serta pengusaha adalah partner kerja,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - General Manager Pelindo III Lembar Baharudin bersama kapolres menyerahkan tumpeng kepada perwakilan buruh pada Hari Buruh di Lembar, Minggu (1/5).

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Menuju BLUD

RSMA Tunggu Penetapan Gubernur

(Suara NTB/ind/arn)

(Suara NTB/ind/arn)

H. Syamsul Hidayat Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. Lalu Manambai Abdulkadir (RSMA) selangkah lagi akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan dari Gubernur untuk penetapannya.

“Informasinya minggu lalu surat keputusan (SK) itu sudah berada di meja Gubernur. Tinggal menunggu keputusan dari Gubernur. Layak atau tidaknya RSMA menjadi BLUD. Kalau itu sudah keluar secara de facto sah boleh menjadi BLUD,” kata Direktur RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat yang didampingi Kabid Penunjang sekaligus Ketua Tim BLUD, dr. Suhardiman.

Untuk menjadi BLUD, pihaknya sudah melakukan persiapan administrasi sejak awal.

Mulai dari dokumen rencana strategis, Standar Pelayanan Minimum (SPM), pola tata kelola dan surat pernyataan bersedia

Direktur dan sejumlah pejabat RSMA Disebutkannya, BLUD ini melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Serta diberikan keleluasan untuk lebsiap diaudit oleh auditor inde- ih fleksibel mengelola pendapapenden. Hal ini pun sudah menda- tan yang ada. “Dengan BLUD pat penilaian yang dilakukan Tim ini kata kuncinya fleksibilitas Penilai BLUD di Kabupaten. Ke- dalam proses penganggaran. tika ada keputusan dari Guber- Kalau kemarin, kita mengadanur, RSMA akan menjadi BLUD an barang, harus menggunakan Penuh, sesuai hasil penilaian yak- Kepres yang terbaru Nomor 5 Tahun 2015. Tetapi kalau sudah ni mendapat nilai 91,2.

Nantinya penganggarannya ada BLUD bisa pengadaan akan menggunakan kaidah langsung,” tambah Direktur.

BLUD, berpatokan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Persiapan Tipe B Direktur RSMA, dr. H. Dayat pedoman petunjuk teknis pola pengelolaan BLUD. Salah satu yang didampingi Kabag TU, yang perlu disiapkan nantinya Chairy, S.Sos juga menyampaiyakni Rencana Bisnis Anggaran kan pihaknya tengah mengupay(RBA). “Kalaupun sudah ada SK, akan percepatan untuk menada beberapa yang harus kita ingkatkan kelas dari RSMA. Di siapkan. Ada beberapa SK un- mana tahun 2018 mendatang dituk bagaimana bekerja dan upayakan sudah menjadi rumah mengelola. Pertama Pergub ter- sakit Tipe B. Sesuai hajat kekait pengadaan barang dan jasa, beradaan RSMA ini sebagai Rukedua pergub terkait kebijakan mah Sakit Rujukan Regional.

Sebelumnya masyarakat dari akuntansinya, dan pergub terkait tata kelola keuangannya,” jelas Sumbawa, Bima, Dompu selama ini dirujuk ke Mataram. Guna dr. Dayat, sapaan akrabnya.

Pemanfaatan Gili Balu’ Terbentur Izin Dishut NTB Taliwang (Suara NTB) Tarik ulur perizinan pemanfaatan kawasan gugusan Gili Balu’ masih terus terjadi. Terbaru, Dinas Kehutanan (Dishut) NTB masih enggan memberikan rekomendasinya, terhadap sejumlah wilayah pulau yang masuk dalam hutan produksi terbatas (HPT) agar ditetapkan sebagai blok pemanfaatan.

Usulan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar blok hutan yang ada di beberapa pulau di Gili Balu’ agar ditetapkan sebagai blok pemanfaatan. Pertimbangan Pemda KSB sebab aktivitas investasi di kawasan tersebut telah ada sejak 2013 lalu atau jauh hari sebelum terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di mana dalam ketentuan tersebut sejumlah kewenangan kabupaten/kota, salah satunya bidang kehutanan ditarik ke pemerintah provinsi (Pemprov).

“Kalau Dishut NTB maunya pakai blok tertentu dengan implikasinya harus kerja sama dengan KPH (kuasa pemanfaatan hutan). Tapi kan di sana sudah ada investasi sejak 2013, artinya kan bisa pakai pemanfaatan saja. Nah karena perbedaan itu, kepala Dishut NTB belum mau tanda tangan mengetahuinya (rekomendasinya) sesuai dengan permohonan kita,” jelas kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., Sabtu.

Terhadap sikap kepala Dishut NTB itu, Pemda KSB telah melakukan sejumlah diskusi dengan Bappeda NTB untuk mencari solusi. Menurut H. Amry, Bappeda NTB akhirnya menyarankan agar Pemda KSB dalam hal ini bupati bersurat kembali mengajukan permohonan yang sama kepada Dihsut NTB dengan ditembuskan ke Gubernur NTB. Jika nanti dalam beberapa waktu, Dishut NTB tidak menandatanganinya, maka gubernur dapat langsung rekomendasi.

“Karena rekomendasi ini penting dalam rangka investasi daerah, maka pilihan itu kita ambil. Dan kita akan segera bersurat dengan menembuskannya ke gubernur,” tegasnya.

Ia mengatakan, Pemda KSB sangat berkepentingan dengan dibukanya ruang blok pemanfaatan di sejumlah pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’. Terlebih sekarang ini telah berkembang wacana jika Pemprov NTB akan menginisiasi terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di selat Alas di mana gugusan pulau di kecamatan Poto Tano ini masuk dalam bagian kawasan. “Kami kira kan tidak terlalu berat permintaan kami. Karena kan kawasan hutan KPH Brang Rea ada 41 ribu hektar, sementara yang kita minta hanya ratusan (hektar) saja yang diberikan rekomendasi jadi blok pemanfaatan,” sambung H. Amry seraya menyatakan alasan normatif Dihsut NTB agar KPH dapat eksis dalam mengelola hutan. “Katanya seperti itu, supaya KPH bisa lebih eksis. Tapi saya tidak tahu kalau ada alasan lain dalamnya,” sambungnya.

Akibat belum tuntasnya perizinan terhadap beberapa kawasan hutan yang ada pembangunannya. Salah satunya PT Nusantara Oriental Permai (NOP) yang mengelola pulau Paserang. Di pulau ini PT NOP atas rekomendasi Badan Kooridniasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) hanya diberikan ruang untuk menempatkan material bangunannya sambil menunggu seluruh izinnya diterbitkan. “Proses fisik sementara waktu belum bisa dilaksanakan kecuali yang sudah ada dibangun sebelumnya. Nah kalau izin tetap jalan. Jadi sederhananya mereka belum boleh beroperasi,” tandas H. Amry. (bug)

Bulog Sumbawa Optimis Realisasi Target Tercapai Sumbawa Besar (Suara NTB) Panen pertama di tahun 2016 sudah mulai dilakukan di berbagai wilayah di Sumbawa. Guna mencapai target pengadaan gabah/ beras yang diberikan pusat sekitar 54 ribu ton lebih, Perum Bulog Subdivre Sumbawa sudah melakukan serapan sejak awal. Termasuk menggandeng sejumlah instansi terkait dan mitra. Sehingga optimis mencapai target dimaksud. “Sampai saat ini total kontrak yang sudah ikut menyerap Gabah Kering Panen (GKP), sudah sekitar 30 ribu ton. Untuk realisasi pengadaan lebih kurang 22 ribu ton setara GKP,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Sumbawa, M. Syaukani kepada wartawan, Sabtu.

Disebutkannya, seiring dengan bertambahnya luas areal panen, pihaknya berharap kontrak serta realisasinya akan meningkat. Sehingga target 130 ton optimis bisa tercapai.

Terhadap gabah yang diambil, kata Syaukani tidak ada ketentuan khusus. Dimana semua varietas gabah dan beras akan diterima. Sementara kriterianya, seperti sebelumnya yang disampaikan, untuk Gabah Kering Panen (GKP) kadar airnya maksimal 25 persen. Sementara Gabah Kering Giling (GKG) kadar airnya maksimal 12 persen. Sedangkan terhadap beras, kadar airnya maksimal 14 persen.

Dengan harga pembelian mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Permentan Nomor 71/2015. Harganya masing-masing beras Rp 7.300 per kilo, GKG Rp 4.760 per kilo, dan GKP di tingkat sawah Rp 3.700 per kilo. (ind)

meringankan masyarakat di Pulau Sumbawa terkait pelayanan, sehingga didirikan RSMA yang dihajatkan untuk menjadi Rumah Sakit rujukan regional. Namun untuk menuju ke arah tersebut, maka kelasnya harus berbeda dengan kelas Rumah Sakit yang ada di Pulau Sumbawa. “Kelasnya masih sama yaitu kelas C. Makanya kita akan berupaya melakukan percepatan untuk menjadi kelas Tipe B,” ujarnya.

Tentunya kata Direktur, untuk menuju ke arah tersebut pihaknya terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal seperti Sumber Daya Manusia (SDM). Mencakup ketersediaan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang yang memadai sesuai dengan Rumah Sakit tipe B. Saat ini untuk dokter spesialis dasar yang sudah tersedia, yakni dokter spesialis Obgyn (kandungan), dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis dalam. Sementara dokter spesialis penunjang yang tersedia yakni dokter spesialis emergency, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis saraf. Dalam bulan Mei juga akan menyusul dokter spesialis jantung dan dokter spesialis mata.

Meskipun ketersediaan dokter spesialis sudah ada, namun pihaknya masih perlu melakukan penambahan sesuai dengan persyaratannya. Untuk itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk RSUD Sumbawa untuk penyediaan dan melengkapi dokter spesialis. Contohnya, seperti dokter spesialis ortopedi yang belum tersedia, bisa bekerjasama dengan RSUD Sumbawa. Begitu pula sebaliknya, terhadap dokter spesialis yang belum tersedia di RSUD.

(Suara NTB/ind/arn)

PROSES BLUD – RSMA Sumbawa sedang dalam proses BLUD, tinggal menunggu ketetapan dari Gubernur NTB. Tampak Gedung RSMA dari depan.

Selain terhadap SDM, pihaknya juga tengah mencoba menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Baik gedung maupun alat kesehatan. Pada dasarnya alat kesehatan sudah tersedia.

Meski demikian, masih perlu menyempurnakan penyediaannya. Sedangkan terhadap gedung, RSMA sudah memiiki gedung ruang kelas tiga. Yakni gedung ruang rawat inap kelas 3 yang dalam waktu dekat ini akan diresmikan.

Persesmiannya nanti bersamaan dengan dua gedung lainnya yang bersamaan dibangun. Yaitu gedung ruang rawat PICU/NICU untuk anak bayi baru lahir dan gedunguntukruangBankDarah.Untuk alat kesehatan sendiri pihakn-

ya tengah mengupayakan alat Hemodialisa (HD) untuk mencuci darah. Harganya lumayan mahal sekitar Rp 2 miliar per unit. Juga terhadap penambahan alat lain seperti USG yang tidak cukup hanya satu unit. Kemudian Rontgen baru memiliki satu yang mobile. Termasuk alat lain juga yang berkaitan dengan tindakan kooperatif. “Itu juga persyaratan untuk mendukung pelayanan Rumah Sakit menuju Tipe B,” tukasnya.

Ketika nantinya beberapa tahapan sudah dilakukan, maka selanjutnya akan mengajukan kepada pemerintah provinsi.

Baik administrasi maupun secara substansi untuk dibuatkan keputusan oleh Gubernur men-

jadikan RSMA sebagai Rumah Sakit Tipe B. Meskipun nantinya perlu ada pengkajian yang dilakukan tim teknis. Direkomendasikan Layak atau tidaknya menjadi Rumah Sakit Tipe B. Dalam hal ini, pihaknya berharap dukungan semua pihak terhadap upaya yang dilakukan untuk menuju Rumah Sakit Tipe B. Baik instansi pemerintah maupun masyarakat Pulau Sumbawa, agar apa yang diupayakan bisa tercapai. Sesuai hajatnya, dapat meringankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. “Jadi tidak perlu lagi harus ke Mataram, karena sudah tersedia di Sumbawa,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Dipecat dari Golkar, Abi Mang Menggugat ke PN Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPD Parta Golkar Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy (Abi Mang), Senin hari ini berencana memasukkan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa. Dia dipecat bersama Agus Salim oleh DPP Partai Golkar.

Hal ini menurut Abi Mang, panggilan akrabnya berdasarkan saran dari tim advokasi DPD Partai Golkar Provinsi NTB. Gugatan pidana yang dimaksudkannya, berupa dugaan pemalsuan SK Pemecatan DPP, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. “Senin kita

masukkan laporan gugatan.

Kita gugat DPD Partai Golkar Sumbawa kubu ARB di Sumbawa, DPD Partai Golkar Provinsi kubu Praya (Suhaili) dan DPP,” cetusnya.

Abi Mang curiga SK pemecatan tersebut dipalsukan oleh oknum - oknum tertentu. Sebab tanda tangan Sek-

retaris DPP Partai Golkar, Idrus Marham sedikit berbeda dengan aslinya. Apalagi pemecatan ini juga tidak sesuai prosedur dan mekanisme aturan partai. Dalam gugatan ini, Abi Mang didampingi Tim Advokasi DPD Partai Golkar Provinsi.

Sebelumnya, tiga pengu-

rus DPP Partai Golkar Sumbawa kubu AL, menerima surat pemecatan dari DPP. Yakni, Abi Mang selaku Ketua yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Agus Salim selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa yang juga pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPRD Sumbawa dan satu pengurus lainnya, Abdul Haji. (arn) Arahman Alamudy (Suara NTB/arn)

Kebudayaan Sumbawa Dijadikan Materi Kurikulum Mulok

(Suara NTB/arn)

SEMINAR - Sekda Sumbawa, H. Rasyidi ketika membuka seminar di UNSA, Sabtu.

Sumbawa Besar tralisasi pendidikan mem(Suara NTB) berikan banyak harapan yang Sekda Sumbawa, Drs. H. besar dalam upaya pembenaRasyidi menjelaskan, desen- han kualitas pendidikan di

daerah ini. Dengan adanya seminar tentang kebudayaan Samawa sebagai materi kurikulum muatan lokal (mulok) bertujuan untuk mencari formula yang tepat. Dalam upaya pembinaan karakter peserta didik guna menjawab berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Demikian disampaikan Sekda, ketika membuka Seminar Kebudayaan Samawa sebagai materi kurukulum muatan lokal, di auditorium Universitas Samawa (UNSA), Sabtu (30/4). Diharapkan kegiatan seminar ini tidak hanya sebatas mengembangkan wacana.

Tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana kegiatan tindak lanjutnya agar menjadi efektif dan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat

kita, sehingga pada gilirannya nanti dapat membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas, yang memiliki kecerdasan intlektual, spiritual, dan emosional.

Hal ini, lanjut Sekda mengingat spektrum dunia pendididkan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Mencerminkan pendidikan merupakan proses yang akan terus berjalan sepanjang hidup manusia (long life education). Pendidikan harus diletakkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui (learning to know); belajar melakukan (learning to do); belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live together); dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be).

Dalam perkembangan yang

demikian pesatnya, mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam menyimak setiap perubahan sehingga secara langsung atau tidak langsung dengan memasukkan kebudayaan Samawa sebagai materi kurikulum muatan lokal diharapkan akan mampu membangun karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

“Disamping itu bagian dari upaya bersama mempertahankan tradisi budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi. Sebab kita semua menyadari betapa pentingnya memelihara nilai-nilai luhur dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa, jati diri Tau Samawa,”urainya. (arn)

Gelar TTG, BBGRM dan HKG PKK NTB Resmi Ditutup Taliwang (Suara NTB) Rangkaian acara gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XIV, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK NTB ke 44 tingkat provinsi NTB sekaligus dirangkaikan dengan launching Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang dipusatkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sabtu malam (30/4) lalu, secara resmi ditutup.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang hadir dan turut ambil bagian dalam seluruh acara yang tersaji event tersebut.

“Sebelum kami selaku tuan rumah menyampaikan selamat jalan, bahwa kami sangat berterima kasih atas partisipasinya dalam memeriahkan acara ini. Dan saya atas nama Pemda KSB mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami ada yang kurang,” sebut bupati saat menyampaikan sambutannya dalam acara penutupan.

Tidak hanya kepada kontingen kabupaten/kota, bupati tak

lupa menyampaikan terima kasih pula kepada panitia dan masyarakat KSB yang turut berpartisipasi. Menurut dia kesuksesan gelaran acara ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang ingin mengambil peran dalam berbagai kegiatan pemerintah. “Ini sebagai contoh kecil gotong royong kita. Di mana pemerintah dan masyarakat secara bersama menyukseskan gawe akbar ini,” sebutnya.

Ia mengatakan, dipilihnya KSB sebagai tuan rumah rangkaian event provinsi ini sebagai sebuah kebanggaan tersendiri.

Karenanya kepada pemerintah provinsi, ia tak lupa menyampaikan terima kasih. “Ini kepercayaan yang membanggakan bagi kami. Dan Alhamdulillah kami bisa menjalankannya walau masih terdapat banyak kekurangan dalam pelayanan kami,” timpalnya.

Terhadap kegiatan TTG, bupati meminta kepada Pemprov selaku penanggung jawab kegiatan dan pihak berwenang dalam menentukan juara dalam lomba stand, agar yang terpilih nantinya adalah kabupaten/kota yang berpartisipa-

si sejak awal kegiatan. “Kami lihat ternyata sudah ada yang bongkar stand sebelum kegiatan berakhir. Jadi saya minta kepada provinsi, pilih secara objektif pemenangnya yang berpastisipasi dalam keseluruhan kegiatan,” pintanya.

H. Bachruddin, M.Pd, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi NTB yang mewakili Gubernur NTB pada malam penutupan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan tersendiri bagi pemerintah KSB. Karena selama pelaksanaan gelar TTG, BBGRM dan hari kesatuan gerak PKK, baru di KSB ini mencetuksan sebuah program inovasi dalam pembangunan. “Inovasi yang ditunjukkan pemerintah KSB harus menjadi contoh, apalagi inovasi itu sendiri bukan hanya berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sebuah semangat bersama dalam membangun daerah yakni Program Pemerintah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR),” paparnya.

Ia menyatakan, Gubernur NTB telah memberikan perintah kepada dirinya sebagai ke-

(Suara NTB/bug)

PEMENANG - Foto bersama Kepala BPMPD NTB, H. Bachruddin, MPd didampingi Bupati dan Wakil Bupati KSB (tengah) berfoto bersama para pemenang stand terbaik di ajang TTG. pala BPMPD untuk mengawal dan membantu Pemda KSB dalam menyuksekan PDPGR. Dan tidak hanya itu, provinsi akan menyarankan kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk mencontoh apa yang dilaksanakan pemerintah KSB. “Nanti jangan kaget jika ke depan akan datang rombongan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB untuk mengunjungi KSB untuk belajar khusus soal PDPGR ini,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pe-

nilaian lomba stand peserta TTG, pihak juri memilih stand kabupaten Sumbawa sebagai yang terbaik dan berhak menyandang predikat juara pertama. Berikutnya juara kedua stand kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan juara ketiga stand milik KSB. Selanjutnya ada stand Kabupaten Lombok Utara (KLU) juara empat dan juara kelima stand dari Lombok Tengah (Loteng) dan juara terakhir menjadi milik stand dari Kabupaten Dompu. (bug/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Halaman 7

Anggota DPRD Bima Diragukan Bebas Narkoba Kota Bima (Suara NTB) – Peredaran narkoba di Bima dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi kekhawatiran publik. Salah satu akademisi, Abdul Kadir, S.Sos, M.Si. Dia meragukan sejumlah anggota DPRD dan ASN di Pemkot Bima dan Kabupaten Bima terbebas dari barang haram tersebut.

Dosen STISIP Mbojo Bima ini meminta untuk membuktikan seseorang baik kepala daerah, anggota Dewan hingga ASN bebas dari narkoba. Maka diperlukan dan diharuskan keterlibatan BNNK Bima untuk melakukan tes urine. “Kalau kita takut tes urine, maka jangan salahkan rakyat ikut menggunakan narkoba. Bahkan anak cucu juga nanti,

tak akan jauh dari narkoba,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu.

Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini meminta Walikota, Bupati Bima, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten dan Kota Bima untuk melakukan tes urine.

Membuktikan kepada seluruh masyarakat jika kedua pemerintahan tersebut bebas dan bersih dari narkoba. “Kalau anggota

Dewan dan ASN juga mengkonsumsi narkoba, maka sangat mustahil narkoba di Bima bisa diberantas. Namun hal itu, justru semakin merajalela,” akunya.

Peredaran narkoba di Kota dan Kabupaten Bima, menurutnya, sudah merajalela. Jika terus dibiarkan, maka akan banyak generasi muda yang rusak masa depannya karena pen-

garuh barang haram itu. “Semua komponen harus serius menanggapi ini. Jika tidak, pasti akan terbentuk watak generasi brutal yang kehilangan akal sehatnya,” ucapnya.

Memberantas narkoba, tidak hanya dengan kata-kata. Harus dimulai oleh legislatif dan eksekutif untuk menunjukkan kepada masyarakat luas. “Jika ini diterima dan dijalankan, maka akan terjawab dengan sendiri orang yang terlibat,” terangnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Bima, H. Armansyah, SE mengaku siap dites urine oleh BNNK Bima. Hal itu merupakan salah

satu cara tepat untuk mengetahui, bahwa 25 wakil rakyat di Kota Bima bebas narkoba. “Jika di antara kami (Wakil rakyat) ada yang positif narkoba, maka biarlah rakyat yang akan menilainya,” katanya.

Dia menegaskan kapanpun waktunya, siap dites urine. Seraya berharap kepada pihak kepolisian, TNI dan BNN untuk serius melakukan pengawasan atas peredaran narkoba di Bima. “Masyarakat juga harus terlibat memberantas narkoba, bukan melindungi, bahkan menjadi budak narkoba,” pungkas Duta PKS ini. (uki)

(Suara NTB/uki)

MELAPOR – H. Ahmad Yanto, anggota Polres Bima sedang melaporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima di Mapolres Bima Kota, Sabtu.

(Suara NTB/ist)

Bajo Pulo akan Dikunjungi Tim Ekspedisi

RUANG KELAS – Kondisi ruang kelas sekolah MTs Al Hidayah di dusun So Nao Desa Punti Kecamatan Soromandi, kabupaten Bima, beratap seng bekas, beralas tanah dan berdinding bedek, Sabtu.

Diduga Menipu

Oknum Dewan Dipolisikan Polisi Bima (Suara NTB) – H. Ahmad Yanto, seorang anggota polisi, melaporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, M, ke Mapolres Bima Kota. Anggota yang bertugas di Mapolres Bima Kabupaten itu merasa ditipu oleh oknum anggota Dewan tersebut. Pasalnya uang berjumlah ratusan juta rupiah yang seharusnya diberikan kepada orang lain justru diambil dan hingga kini belum dikembalikan. Warga Kelurahan Tolobali Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ini melaporkan oknum anggota Dewan itu, didampingi oleh dua orang penasehat hukum (PH), yakni, A. Rahman, SH dan Azwar Anas, SH, Sabtu (30/4). “Saya melaporkan oknum anggota Dewan ini karena dugaan penipuan dan penggelapan,” ucap Yanto kepada Suara NTB. Kata Yanto, kasus tersebut berawal dari ada salah seorang Kepala Dinas di Kabupaten Bima yang membutuhkan uang sehingga dia berniat untuk membantunya. Hanya saja Kadis itu meminta oknum Dewan yang mengambil uangnya. “Saya turuti itu, karena ada kesepakatan antara kami bertiga. Kejadiannya pada pertengahan Januari 2016 lalu,” katanya.

Menurutnya uang itu diserahkan tiga kali tahap. Pertama sebanyak Rp 150 juta, kemudian Rp 350 juta diberikan langsung dan terakhir sebanyak Rp 15 juta.

Uang sebanyak itu dikirim melalui rekening atas nama oknum Dewan ini, juga diberikan secara tunai.

“Uang saya serahkan ada melalui rekening dan secara tunai, totalnya Rp 515 juta. Bukti penyerahan dan tanda terima ada pada saya. Pada saat penyerahan banyak saksi yang melihat,” akunya.

Seiring berjalannya waktu, sebaian uang itu rupanya tidak sampai ke tangan Kadis. Ia mengetahui setelah yang bersangkutan mengembalikan uang sebesar Rp 300 juta, karena tidak sesuai dengan kesepakatan. “Saya kaget tiba – tiba sebagian uang dikembalikan lagi oleh Kadis ini. Di sini baru saya tahu jika M ini tidak menyerahkan semua,” ujarnya.

Merasa tidak ada yang beres, akhirnya dia meminta sisa uang yakni sebesar Rp 215 juta agar dikembalikan. Hanya saja, selama ini, anggota Dewan tersebut hanya berjanji namun tak pernah direalisasikan hingga dia melaporkan ke kantor polisi.

“Biarlah hukum yang akan menuntaskannya,” terangnya. Terpisah, oknum anggota Dewan inisial M, membantah menggelapkan uang tersebut. Kata dia, uang tersebut dipinjamkan oleh Yanto tanpa batas waktu pengembaliannya. Apalagi keduannya sedang merintis sebuah bisnis di sektor pertanian.

“Soal uang itu hanya miskomunikasi. Lagipula pemberian uang ini murni untuk urusan pengembangan bisnis dan tidak ada sangkut paut dengan orang lain,” katanya. Dia juga berjanji akan mengembalikan sisa uang itu secepatnya. Akan tetapi kalaupun telah dilaporkan dan akan diproses ke ranah hukum, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, dia tetap kooperatif.

“Intinya uang ini akan tetap dikembalikan karena sifatnya wajib, hanya saja belum tepat waktu. Tapi jika sudah dibawa ke ranah hukum, kita buktikan sama – sama, siapa yang salah dan benar. Karena memang hal itu miskomunikasi dan urusan bisnis saja,” tegasnya. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea dikonfimasi membenarkan laporan tersebut. Kata dia, pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

“Laporannya sudah diterima. Untuk sementara berkasnya masih diperiksa,” pungkasnya. (uki)

Setiap tanggal 2 Mei, penduduk Republik Indonesia ini akan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Namun meskipun pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran yang besar untuk memajukan dunia pendidikan, namun rupanya hal itu belum dirasakan sepenuhnya oleh warga di dusun So Nao Desa Punti Kecamatan Soromandi.

SAAT Suara NTB berkunjung ke dusun yang dihuni belasan Kepala keluarga (KK) itu, terdapat salah satu sekolah bernama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Hidayah. Para siswa di sana belajar dengan fasilitias sekolah yang dibangun menggunakan pagar bedek, beratap seng bekas, serta lantainya pun masih beralaskan tanah. Tidak ada jaringan listrik ataupun fasilitas penunjang seperti kebanyakan sekolah.

Sekolah Islam atau setara dengan SMP itu dibangun dari ide dan gagasan Ustad M. Guntur, pada tahun 2013. Namun selama setahun membangun dengan perlahan yang dibantu warga, barulah awal tahun 2014 sekolah itu bisa difungsikan.

Bupati Apresiasi Kontribusi YAPIS bagi Kemajuan Pendidikan Dompu

Dewan Desak Pemkab Tekan ’’Illegal Fishing’’ di Teluk Saleh Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa mendesak Pemkab Sumbawa agar menekan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Teluk Saleh.

Menindak tegas pelaku agar tidak semakin merajalela.

Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, Sabtu mengatakan, pemkab mesti melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pengeboman ikan dan penggunaan potasium dalam menangkap ikan. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada minimnya hasil tangkap nelayan dan berimplikasi terhadap kesehatan manusia. “Selain itu, penggunaan bom dalam penangkapan ikan berdampak pada rusaknya terumbu karang,” cetusnya.

Selain illegal fishing, Budi juga mendesak Pemkab lebih tegas dan serius serta lebih optimal dalam menjaga dan mengawasi hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam menekan dan meminimalisir terjadinya penebangan liar atau illegal logging. (arn) (Suara NTB/dok)

Budi Suryata

“Kami membangun sekolah ini dengan perlahan. Menggunakan biaya sendiri dan hasil patungan warga setempat,” katanya. Sekolah itu didirikan lantaran merasa prihatin terhadap generasi penerus bangsa di desa setempat. Apabila ingin sekolah mereka harus menempuh jarak sekitar 3 kilometer jalan kaki, agar sampai di SDN yang berada di dusun Sarita.

“Ini usaha kami agar mereka bisa bersekolah dan belajar dengan rajin tanpa harus menempuh jarak yang jauh lagi,” ujar Guntur.

Selain prihatin, yang membuat Guntur percaya diri dan bersemangat untuk membangun sekolah itu, karena kemauan warga setempat yang sangat tinggi. Meski

semua kebutuhan dan biaya keluar dari kantung sendiri.

Yang paling ironis, hingga saat ini satu sen pun bantuan uang atau fisik dari pemerintah tidak pernah didapatkan dan tidak pernah singgah di sekolah yang dibangun dan aktif dua tahun silam ini.

“Sekolah sangat membutuhkan bantuan. Namun selama ini, kami belum mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi hingga pusat,” terangnya.

Pada momen Hardiknas yang jatuh pada Senin hari ini. Guntur tidak meminta banyak. Dia hanya berharap agar pemerintah memberikan kepedulian terhadap sekolah itu sehingga siswa di sekolah setempat dapat belajar dengan giat. Tanpa lagi memikirkan kepanasan ataupun beceknya ruang kelas pada saat musim penghujan.

“Sekolah yang layak adalah impian anak bangsa sehingga mereka bisa fokus meraih masa depan yang baik. Lagipula, bukankah itu adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali?,” pungkas Guntur. (uki)

Dompu (Suara NTB) Yayasan pendidikan Islam (YAPIS) Dompu terus mendorong kemajuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) binaannya. Kini semua program studi (Prodi) di STKIP telah diakreditasi seiring diakreditasinya pendidikan teknologi informasi (PTI) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Sabtu (30/4).

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 2 Setda Dompu, Ir. Ruslan, M.Si, mengungkapkan, keberadaan YAPIS dengan dua perguruan tingginya yaitu STIE dan STKIP-nya sudah cukup banyak berkontribusi dalam pengembangan SDM di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) maupun masyarakat Dompu. Ini terlihat dari banyaknya pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan dan penyetaraan di kampus STIE dan STKIP YAPIS Dompu. “Kampus ini harus jadi milik semua (yayasan, pengurus, dosen, mahasiswa, masyarakat dan pemerintah), karena cukup membanggakan bagi daerah ini,” katanya.

Ia pun berharap, perguruan tinggi di bawah binaan YAPIS tidak hanya bisa berprestasi di lokal Kabupaten Dompu. Tapi juga harus bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di luar Dompu, termasuk lulusannya.

“Keberadaan beberapa perguruan tinggi ini diharapkan bisa menjadi embrio lahirnya universitas di Dompu,” harapnya.

Dengan demikian, image harus keluar daerah untuk kuliah bisa tertarik untuk kuliah di daerah sendiri karena kualitasnya tidak kalah jauh dari perguruan tinggi di luar. Bahkan warga luar daerah, kedepannya diharapkan bisa berkuliah ke Dompu dengan program studi yang bergensi. “Jika semua persyaratan akreditasi yang bisa di-

(Suara NTB/ula)

TIM ASESOR - Pengurus YAPIS Dompu dan pengurus STKIP YAPIS Dompu foto bersama dengan asesor BAN PT dan Asisten 2 Setda Dompu yang mewakili Bupati serta dosen saat asesmen dari tim asesor BAN PT di kampus utama YAPIS Dompu, Sabtu (30/4). sodorkan pihak kampus hanya menghasilkan empat sehat, asesor BAN PT lah yang menyempurnakannya menjadi empat sehat lima sempurna,” kata Ruslan dengan kelakar khasnya.

Sebelumnya, Ketua STKIP YAPIS Dompu, Drs. M. Gunawan, M.Pd dalam sambutannya mengatakan, reakreditasi yang dilakukan asesor BAN PT ini merupakan tindak lanjut dari borak yang dikirim pihaknya beberapa waktu lalu sebagai laporan untuk persyaratan akreditasi jurusan pendidikan teknik informasi. “Untuk jurusan teknik informasi ini, kami sudah memiliki enam orang dosen keahlian dan mereka ini menjadi dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2 semua,” terangnya.

Untuk prodi TI, lanjut Gunawan, pihak kampus juga sudah memiliki ruang laboratorium, perpustakaan, gedung perkualihan, bahkan mahasiswanya sudah ada satu angkatan diwisuda dan sedang mengikuti KKN. “Ijazahnya belum dikeluarkan (masih menunggu hasil akreditasi),” terangnya.

Sementara tim asesor BAN PT, Dr. Agus Harjoko dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dalam sambutannya menegaskan, asesmen yang dilakukan pihaknya bukan untuk

ditakuti. Tapi ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup berbangsa. “Jika di Jakarta standarnya empat, di sini tidak bisa satu. Harus sama – sama empat, agar bisa memiliki kualitas yang sama. Makanya saya akan mencatat apa adanya,” katanya.

Dr. Syahrul dari Univesitas Negeri Makassar, anggota tim asesor BAN PT menambahkan, evaluasi bukan hanya pada jenjang pendidikan. Tapi menjadi keharusan pada setiap tahapan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup dan standar pendidikan.

“Kita hanya akan melakukan klarifikasi atas borak yang disampaikan sebelumnya,” katanya.

STKIP YAPIS Dompu tergolong perguruan tinggi yang maju dan berkembang. Perguruan tinggi swasta ini memiliki enam prodi yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi (PJKR), dan pendidikan teknik informasi (PTI). Semua program studi ini telah diakreditasi BAN PT, termasuk PTI yang dilakukan akreditasi, Sabtu (30/4). (ula/*)

Bima (Suara NTB) – Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, akan didatangi tim Ekspedisi Bhakti Nasional 2016, di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Rabu (3/ 5). “Alhamdulillah, tahun ini desa Bajo terpilih sebagai salah satu tujuan ekspedisi bhakti nasional PMK,” ucap Kepala Desa Bajo Pulo, Bambang H. Ahmad, kepada Suara NTB, Sabtu.

Kata Bambang, tim yang akan hadir tersebut antara lain, dari Kementerian Pariwisata, Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen-PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, Perwakilan IPB, Unpad dan BII. “Tim ini akan tiba di pelabuhan Sape pada Selasa (2/5) sore,” katanya.

Menurutnya, kedatangan tim bertujuan untuk mengunjungi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Juga melakukan

penelitian mengeksplorasi wilayah yang akan dikunjungi.

“Membawa misi pembangunan pulau terluar,” akunya.

Menurut Bambang, di desa setempat terdapat tiga dusun yang berada di satu pulau dan di sekitarnya dua kepulauan yang tidak dihuni oleh masyarakat. Sementara hasil bumi yang akan ditawarkan kepada tim tersebut antara lain sarang burung walet (SBW), udang, kerapu dan ikan tuna semuanya akan diekspor ke luar negeri.

“Semua hasil ini, merupakan penghasilan andalan masyarakat kami,” terangnya. Bambang mengaku, warga desa bajo Pulo sangat antusias menanti kedatangan tim tersebut. Dengan harapan kehadiran tim itu dapat membawa perubahan bagi masyarakat desa setempat.

“Kehadiran tim ini merupakan momen terbaik untuk masyarakat desa Bajo pulo.

Mudah – mudahan membawa harapan khususnya bagi para nelayan,” pungkasnya. (uki)

Empat Warga Jadi Korban Penembakan di Simpasai Dompu (Suara NTB) Pembacokan dan penembakan di Kandai Dua dan Simpasai terjadi secara beruntun dalam tiga hari. Namun parat kepolisian belum berhasil mengungkap pelaku serta motif pembacokan dan penembakan dengan korban empat orang itu.

Keributan di Kandai Dua dan Simpasai Dompu ini diduga dipicu oleh kasus pembacokan terhadap Amirullah, warga Kandai Dua, Jumat (29/ 4) malam sekitar pukul 23.30 wita setelah pulang dari nonton voli di wilayah Kandai 1 (Dorebara). Dalam perjalanan, diduga beberapa orang tersinggung dengan sikap Amirullah dan melakukan pengejaran hingga terjatuh di sekitar Renda Simpasai. Amirullah pun dirujuk ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan atas luka bacok yang dideritanya.

Sekitar pukul 03.00 wita, Sabtu (30/4) dini hari, Udin, warga Lanci Kecamatan Manggelewa yang menjadi karyawan Tamrin alias Ripen di bacok di tempat usaha dan kediaman Ripen lingkungan Ginte Kandai Dua. Istri Ripen, Atikah juga terkena tembakan diduga menggunakan senjata api (senpi) rakitan pada bagian kepala sebelah kiri. Udin dirawat di RSUD Dompu, sementara Atikah dirujuk ke RSUP NTB untuk dilakukan tindakan operasi mengeluarkan peluru di kepalanya. “Istri saya tidur di kios. Ia sempat keluar buka pintu belakang karena mendengar anak buah teriak minta tolong. Tapi ia justru kena tembakan,” kata Ripen kepada wartawan, Sabtu (30/4).

Ripen mengaku, dirinya sempat ditembak. Namun langsung melarikan diri ke rumah dan ia juga sempat dilempari menggunakan tombak dan bom molotof. Syukurnya saya cepat masuk ke rumah. Bom molotofnya tidak sampai masuk ke rumah dan sempat membakar terpal atap terop yang ada di emperan rumah. “Saya tidak ingin ribut, karena saya punya usaha. Saya minta kepada aparat Kepolisian untuk segera

menangkap pelaku, itu saja saya minta,” kata Ripen.

Selain ketiga korban, Minggu (1/5), M. Rum H. Idris warga Bali 2 Simpasai juga ditembak dan mengenai dada sebelah kanan saat ke sawahnya yang berbatasan dengan wilayah Kandai Dua. Pelaku diduga mengenai cadar agar tidak dikenali. Akibat insiden ini, M. Rum dilarikan ke RSUD Dompu untuk mendapat perawatan. Warga Bali 2 dan Mangge Maci yang kesal dengan kejadian ini langsung melakukan aksi blokir jalan, menuntut pelaku segera ditangkap. Warga Kandai Dua pun melakukan aksi blokir jalan di simpang Ginte karena mengaku tidak mengetahui kejadian penembakan tersebut.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK yang dihubungi di Mapolres Dompu, Sabtu (30/4) mengatakan, pihaknya masih mendalami pelaku dan motif pemacokan serta penembakan di Simpasai maupun di Kandai Dua. Ia pun belum bisa memastikan antara kasus pembacokan Amirullah dan pembacokan Udin serta penembakan Atika memiliki keterkaitan. “Untuk jelasnya kita belum tahu. Korbannya masih (dirawat di RSU), kita belum bisa ambil keterangan.

Yang kita ambil keterangan saksi – saksi di TKP saja dan belum menunjukkan pelakunya,” terang Brury.

Brury juga mengaku, belum bisa menyimpulkan Atika ditembak menggunakan senpi jenis apa. Untuk menyimpulkan itu, tim vorensik yang akan menyelidikinya. “Saat ini, kita tingkatkan penjagaan dan patroli di wilayah Kandai Dua dan Simpasai,” katanya.

Ia pun menghimbau kepada para pelaku untuk menyerahkan diri. Pemilik senpi rakitan pun diminta untuk menyerahkan senjatanya agar situasi keamanan tetap terjaga. Ia pun menegaskan, kasus pembacokan dan penembakan di Simpasai dan Kandai Dua merupakan ulah segelintir orang. “Ini cuma oknum saja, bukan antarkampung,” tegasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BLOKIR – Aparat kepolisian menyingkirkan kontainer sampah yang digunakan memblokir jalan, Sabtu (30/4).

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Stop Cetak Sawah Baru DPRD NTB kembali menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi terhadap program cetak sawah baru di NTB. Cetak sawah baru yang dinilai telah menghabiskan anggaran besar, tetapi hasil yang diharapkan kurang maksimal.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM kepada Suara NTB, pekan kemarin kembali menyarankan agar program cetak sawah baru lebih baik distop dulu. Mengingat ba(Suara NTB/dok) nyaknya persoalan hukum yang Made Slamet terjadi dalam program tersebut.

“Kami sudah minta pada Kementrian Pertanian waktu itu, supaya menyetop dan mengevaluasinya. Karena sepanjang tahun itu selalu menimbulkan permasalahan hukum,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Slamet, bahwa pihaknya bukan dalam posisi menolak program cetak sawah baru. Tetapi hanya menyarankan saja untuk dievaluasi, mengingat setiap tahunnya anggaran untuk cetak sawah baru yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu, selalu bermasalah.

“Kami tidak menolak, cuma minta dievaluasi. Kan judulnya ini cetak sawah baru. Tetapi kenyataannya yang dicetak itu ladang. Nah ini yang perlu dikaji. Ini kan numpuk, bukan terjadi pada tahun ini saja, dari dulu. Kan ini tiap tahun ada masalah, terus saja dikasi anggaran,” ujarnya.

Sebagai bentuk kritiknya atas program cetak sawah baru itu, politisi PDIP itu melihat program tersebut hanya setengah hati. Karena di satu sisi, infrastruktur pendukungnya tidak pernah menjadi perhatian. Sementara keberadaan infrastruktur pendukung akan sangat menentukan sawah-sawah tersebut bisa maksimal berproduksi, seperti ketersediaan air.

“Bagaimana mau cetak sawah baru, tetapi di satu sisi hutan terus digundululi. Seharusnya itu dulu disediakan, bagaimana air bisa dialirkan. Ini mata air kita setiap tahun hilang, bagaimana mau cetak sawah baru. Jika ingin fokus sebenarnya kementerian itu lebih mengarahkan pada produkproduk potensial. Ya seperti bawang, jagung, rumput laut, itulah yang lebih diberikan dukungan,” ujarnya.

Akibat bermasalahnya program cetak sawah baru itu, kata Made Slamet, telah mempengaruhi penetapan asumsi ketersediaan beras. Karena angka yang ditunjukkan oleh lahan pertanian seharusnya tidak sesaui target akibat cetak sawah baru yang bermasalah. (ndi)

Jaksa Masuk Sekolah REMAJA sekolah di sekolah menengah sebaiknya mengenal aturan hukum.

Serta bagaimana penanganan tindakan hukum. Terutama yang berkaitan dengan Narkotika, ITE, Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Anak, dan Perlindungan Anak.

“Jadi kita kenalkan kepada mereka apa-apa saja aturan yang menyangkut anak sekolah,” kata Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo SH, Jumat (29/4).

Pagi kemarin, Kejari Mataram memberikan penera(Suara NTB/dok) ngan hukum kepada ratusan Fajar Alamsyah Malo siswa-siswa SMAN 7 Mataram. Sebagai bagian dari program Jaksa Masuk Sekolah, yang secara rutin dilakukan per-bulan.

Penerangan hukum di sekolah, kata Fajar, berangkat dari sejumlah perkara yang menonjol yang ditangani kejaksaan.

Sejumlah undang-undang terkait itu diperkenalkan kepada siswa.

“Agar mereka bisa melaporkan dan tahu melaporkannya kemana ketika melihat suatu tindak pidana. Serta agar tahu bagaimana penanganannya.”

Sebab, setiap perkara yang diusut melibatkan sejumlah aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Dijelaskan bagaimana peran masing-masing APH tersebut.

Dalam kegiatan penerangan hukum itu juga diselipkan mengenai undang-undang lalu lintas. Bagaimana persyaratan berkendara serta keselamatannya.

“Kita singgung sedikit walau itu ranahnya kepolisian. Karena itu dekat dengan remaja sekolah juga,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam sejumlah sesi tanya jawab, para siswa tampak antusias mengenal hukum. Terutama siswi ketika dijelaskan terkait undang-undag perlindungan anak.

Para siswi merasa terlindungi.

Yang menarik perhatian, kata Fajar, adalah bagaimana undangundang nomor 11 tahun 2008 bekerja. Para siswa menyadari bahwa mereka harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Ya kan remaja-remaja ini sangat menggandrungi media sosial. Apalagi tren kekinian. Hal itu dapat menghindarkan mereka dari jerat pidana. Mereka menyadari mereka harus lebih berhati-hati,” terangnya.

Kejari Mataram yang melingkupi tiga Kabupaten/Kota, yakni Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara akan terus bergerilya memberikan penerangan hukum ke sekolah-sekolah. (why)

Deklarasi Anti Narkoba

Gubernur Minta Pejabat Terlibat Narkoba Dihukum Mati

Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi, menyampaikan pernyataan sikap keras saat deklarasi Anti Narkoba di Lapangan Supersemar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu (30/4) lalu. Dengan tegas dimintanya, agar pejabat yang terlibat kasus narkoba diganjar hukuman paling berat, “Bila perlu hukuman mati,” tegas Gubernur.

Sikap keras ini menurut Gubernur sebagai cerminan semangat dan komitmen bersama memerangi narkoba di NTB, diawali dari jajaran pemerintahan memberikan contoh baik. Pejabat dan pegawai pemerintahan harus bersih dari pengaruh narkoba. Namun jika ada yang tertangkap menjadi pemakai atau pengedar, dianggapnya sebagai preseden paling buruk sehingga paling tepat menurutnya diganjar dengan hukuman berat tadi.

“Kenapa dihukum seberatberatnya?, karena narkoba adalah musuh terbesar kita,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengimbau kepada pelaku wisata di KLU dan khususnya Bupati, juga dimintanya tegas. Jika ada pelaku

wisata memakai narkoba diminta agar izin usahanya dicabut.

Dalam deklarasi itu, selain dihadiri pejabat Muspida, juga dihadiri ribuan siswa. Gubernur berpesan khusus siswa siswi yang hadir, agar sebagai generasi KLU menjamin masa depannya tanpa narkoba.

Sebab generasi tersebut diyakininya akan jadi pemimpin masa depan. “Maka saya pesan, kalian adalah masa depan. Oleh karena itu mari raih masa depan itu dengan kondisi sehat lahir dan batin.

Cintai dan hargai diri kalian dengan menjaganya sebaik baiknya, potensi yang Allah berikan jangan sampai rusak karena Narkoba,” tegasnya.

Maka deklarasi itu disebutnya sebagai komitmen yang harus

Lalu Rudy Resmi Menjabat Irdam IX/Udayana Mataram (Suara NTB) Tindaklanjut terbitnya surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tentang mutasi di jajaran Kodam IX/Udayana, ditindaklanjuti dengan sertijab di Makodam, Sabtu (30/4) lalu. Salah satunya Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si. Dia resmi diganti dan mendapat promosi di jabatan baru sebagai Irdam IX/Udayana.

Prosesi itu berjalan khidmat di Hall Makodam IX Udayana, pukul 10.50 Wita. Bertindak selaku Inspektur upacara (Irup), Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Setyo Sularso, didampingi Danden Hubdam IX/Udayana Letkol Chb. M. Anom Kartika. Dengan sertijab itu, menandai pergantian posisi Komandan Korem yang sebelumnya dijabat Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Serigede kepada pejabat baru Kolonel Inf. Farid Makruf, M.A. Sementara Lalu Rudy, Perwira TNI asal NTB ini, menggantikan pejabat lama Kolonel Inf. Hassanudin, SIP. Diketahui Irdam disingkat Inspektorat Daerah Militer adalah jabatan orang ketiga dalam struktur di jajaran Kodam IX Udayana. Tugas fungsinya pengawasan dan pemeriksaan internal.

Pukul 10.55 Wita serah terima jabatan, penyerahan Duaja Korem 162/WB kepada Irup, penyerahan tongkat komando, tanda jabatan dan pangkat, penandatatanganan naskah serah terima dilanjutkan laporan resmi serah terima jabatan. Selain Danrem, sertijab juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat lingkup Kodam IX/Udayana. Usai prosesi resmi, dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Pejabat lama dan pejabat baru.

Sementara Kolonel Lalu Rudy saat dihubungi Suara NTB, mengutip pernyataan Pangdam IX/Udayana. “Beliau (Pangdam, red) mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan tugas yang selama ini saya jalankan, dinilai sangat baik,” sebutnya.

Bahkan ada pernyataan pujian dari Pangdam. “Kalau saya beri penilaian, ini adalah lulus dengan nilai cumlaude dan saya melihat Insya Allah akan menjadi pemimpin yang cemerlang di masa depan,” demikian Lalu Rudy mengutip pernyataan Pangdam. Setelah sertijab itu, menurut agenda, pisah sambutnya akan berlangsung Selasa (3/5) mendatang. (ars)

Sejumlah Perwira Tinggi dan Menengah Polres Lobar Belum Serahkan LHKPN Giri Menang (Suara NTB) Jajaran perwira kepolisian Polres Lombok Barat baik yang duduk di jajaran menengah hingga jabatan tinggi belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai ketentuan seharusnya yang menyerahkan LHKPN terdiri dari Kapolres, kapolsek dan jabatan dua tingkat di bawahnya seperti penyidik.

“Aturannya kepala kepolisian (kapolres), satu dan dua level dibawahnya (kapolsek) dan para penyidik wajib menyerahkan LHKPN. Sejauh ini sejumah perwira yang belum menyerahkan di Polres,” kata Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo Sabtu (30/4).

Dijelaskan aturan yang mewajibkan aparat kepolisian menyerahkan LHKPN diatur dalam

Halaman 8

undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Perwira kepolisian yang wajib menyerahkan LHKPN sendiri jika di tingkat Polres, terdiri dari kapolres, kapolsek dan para penyidik. Penyerahan LHKPN ini juga atas arahaan Kapolda kepada jajaran polres di bawah. Penyerahan LHKPN ini dilakukan melalui Inspektorat di Polda NTB. Ketertiban jajarannya menyerahkan LHKPN diakui masih ada yang

belum tertib. Diakuinya, sejumlah perwira ada yang belum menyerahkan LHKPN. Dikarenakan kemingkinan oknum ini nakal atau lupa karena baru pindah tugas.

Lantas apa sanksi bagi perwira tak melaporkan LHKPN? Terkait sanksi bagi aparat yang tak menyerahkan LHPKN tegas Wingky jika mengacu UU KPK sanksinya administrasi saja.

Menurutnya, sanksi ini sama seperti pejabat di lingkup pemda. Menurutnya, penyerahan LHKPN ini sendiri bentuk pengawalan good govermence di lingkup jajaran kepolisian. Untuk meningkatkan kesadaran perwira menyerahkan LHKPN, ia sendiri secara intens memberi imbauan kepada bawahannya untuk menyerahkan LHKPN. Adanya pelaporan LHKPN ini juga untuk mendeteksi harga kekayaan yang dimiliki perwira. (her)

diimplementasi dalam langkah nyata, stop dan jauhi narkoba.

Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Gubernur NTB, Moh. M. Amin, SH., M.Si, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Martono, SH., MH., Bupati KLU Najmul Akhyar, SH dan Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. Hadir selaku penyelenggara Kepala BNN NTB, Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si, Dir Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. H. Agus Sarjito, Dandim 1606/Lombok Barat, Basarnas, Ketua DPRD se NTB, PKK NTB, seluruh Direktur Bank, termasuk organisasi masyarakat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Peserta sekitar 1.000 orang membanjiri lapangan.

Tema deklarasi, “Stop Narko-

SALAM KOMANDO - Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Setyo Sularso, salam komando dengan Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Serigede dan Danrem baru, Kolonel Inf. Farid Makruf.

(Suara NTB/humasbnn)

DEKLARASI – Gubernur NTB TGH M.Zainul Majdi bersama Kepala BNN Sriyanto dan sejumlah pejabat muspida, organisasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tanda tangan prasasti deklarasi anti narkoba. ba 2016 Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas NTB yang Berbudaya, Beriman, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Keg-

(Suara NTB/pendam IX/udy)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

iatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi anti narkoba oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan tamu undangan. (ars/*)

SUARA NTB

Senin, 2 Mei 2016

Halaman 9

H. Ahmad Rusni, SE, MM

Boyong Investor Masuk dan Tetap Gigih Mendukung Pembangunan NTB Mataram (Suara NTB)H. Ahmad Rusni, SE, MM tetap bertekad kuat dan gigih mendukung pembangunan di Provinsi NTB bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Dikenal sebagai tokoh entrepreneur, dengan caranya ia mulai banyak membangun relasi sesama pebisnisnya dari dalam dan luar negeri. Niatnya, mendatangkan sebanyak-banyaknya investor masuk ke provinsi yang dipimpin Dr. TGH.M. Zainul Majdi ini.

H. Amad Rusni, pengusaha bertangan dingin di sektor property ini telah mampu memikat beberapa investor luar negeri, diantaranya Mr. Mark, salah satu pebisnis property dari Inggris. Dikenal ketika H. Ahmad Rusni menjalankan salah satu cabang bisnisnya di Turki. Investor

lainnya, Mr. Charles, dari Thailand. Para investor tersebut notabene bergerak di bidang investasi perhotelan di beberapa negara. ‘’Mereka sudah sangat tertarik dengan NTB, bahkan sudah meminta data langsung dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk memonitor perkembangan okupansi hotel,’’ katanya H. Rusni di kediaman sekaligus kantornya di Jalan TGH, Ali Batu No 1 Lingkar Selatan Mataram, Sabtu (29/4) kemarin.

Presiden Komisaris Dasar Group ini, membawa nama salah satu anak perusahaan yakni PT. Dasar Ilham Sakinah, bahkan telah menyepakati kerjasama dengan PT. Darmawan Internasional Limited, perpanjangan tangan dari salah satu perusahaan property di luar

H. Ahmad Rusni bersama rekan di Turki

negeri.

Kerjasama ditandatangani di atas materai Rp 6.000 pada 26 Maret 2016 kemarin di Jakarta. Diwadahi oleh China State Construktion Eight Enginering Corporation Limited (CSCEC) H. Ahmad Rusni menanamkan saham sebesar 30 persen, dan dari pihak PT. Darmawan Internasional Limited melalui Chif Executive Finance, Chandra Dewi sahamnya sebesar 70 persen.

Para pihak telah bersepakat menanamkan investasi di NTB sebesar Rp 400 juta dolar Amerika. Mencakup rencana pembangunan hotel, mal dan perkantoran, rumah sakit, gedung serbaguna, gedung parkir dan pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit. ‘’Kerjasama dalam bentuk penggabungan saham ini sedang dirancang investasi apa yang paling pas dengan kondisi yang ada di NTB. Apakah hotel, rumah sakit, atau mal.

Untuk merealisasikan investasi ini, lahan saya yang akan digunakan, baik yang di Kota Mataram dan Lombok Barat,” sambungnya.

Investor-investor ini telah didatangkan, pastinya telah kepincut dengan progress investasi di NTB sehingga begitu bersemangat ingin segera masuk berinvestasi. Tinggal, menurut H. Rusni giliran pemerintah daerah, apakah memberikan dukungan atau tidaknya untuk pelaksanaan investasi yang telah digagasnya itu. Pembangunan proyekproyek yang direncanakan, tentunya dapat dilaksanakan jika pemerintah daerah benar-benar memberikan lampu hijau.

Artinya, perizinan-perizinan diharapkan tak mengalami kendala. Inginnya, pemerintah daerah terbukanya sama dengan pemerintah pusat (Presiden Jokowi) yang begitu besar membuka keran investasi masuk. Pemerintah pusat telah menyederhanakan beragam kebiajakan-kebijakan untuk mempermudah investasi, terlebih dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid XII. “Harapan kita, semangat pemerintah pusat akan mampu dilaksanakan di tingkat

MoU dengan beberapa investor

H. Ahmad Rusni bersama rekan di Turki provinsi, terutama di kabupaten/kota,” ujar H. Ahmad Rusni.

Ia membayangkan NTB akan mengadopsi kebiajakankebijakan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Di mana investor ibaratnya disiapkan karpet merah. Yang membuatnya pesimis, jangan setelah komunikasi dibangun cukup intens dengan investor-investor dari berbagai negara, lalu dipandang sebelah mata ketika mereka ingin ikut men-

H. Ahmad Rusni dan rekan investor juangkan para investor ini masuk, lalu disambut dengan perizinan yang tidak berbelitbelit, tergantung pemerintah daerah,” kata H. Rusni.

Yang terpenting, ia telah komitmen ikut bersama-sama membangun NTB dari berbagai bidang, misinya adalah mewujudkan Doa, Usaha, Ikhtiar dan Taqwa (DUIT), serta mewujudkan misinya sumber daya manusia yang Taat, Energik, Nyaman, Toleran, Rapi, Amanah dan Mampu (TEN-

dukung pembangunan di NTB. Namun menurut H. Ahmad Rusni, yang telah banyak menerima penghargaan dan prestasi di tingkat nasional ini, inginnya hanya ikut terlibat mendukung pembangunan NTB. serta mendatangkan manfaat yang besar bagi banyak orang, kini esok dan kemudian hari.

“Semoga kita mendapat ridho, demi anak dan cucu kita nanti. Tinggal pemerintah saja, apakah setelah kita per-

TRAM).

Seperti diketahui, PT. Dasar Group memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor property.

Bahkan perannya adalah menjembatani pemerintah melaksanakan program satu juta rumah subsidi secara nasional. Beberapa proyek rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. (bul/*)

Hari Buruh Dilaksanakan dengan Dialog

ketegangan, dialog ini berjalan sukses dan lancar. Hari Buruh di NTB berjalan lancar dan nyaris tak ada aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum dan kondusivitas daerah.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan mengatakan, dialog menurutnya menjadi solusi, selain memperkuat hubungan silaturahmi tripartid antara pekerja, pengusaha, pemerintah serta stakeholders hubungan industrial. Dialog juga mampu menjembatani kesenjangan informasi antar pelaku hubungan industrial dan yang berkontribusi terhadap terciptanya ketenangan dan berusaha serta terjaminnya stabilitas invetasi dan ketenagakerjaan di NTB. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menurut H. Wildan terus berupaya memperbaiki nasib pekerja secara terus menerus dan berkesinambungan antara lain dengan kebijakan sistem kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan kese-

dari FE Unram (Pengembangan Sistem Hubungan Industrial Berdasarkan Budaya Daerah NTB).

Dialog berjalan kondusif selama setengah hari, setelah penyampaian materi masingmasing pihak diperkenankan berdialog terkait hal-hal yang ingin disampaikan. Beberapa diantaranya mengemuka mengenai peran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan beserta efektivitasnya bagi peserta BPJS, diskriminasi peserta BPJS. PHK oleh perusahaan, perusahaan gulung tikar, maraknya pekerja luar negeri masuk Indonesia, ketidakjelasan status pekerja outsourching di perusahaan, pemotongan gaji hingga upah pekerja di beberapa jenis pekerjaan di bawah UMK. Persoalan-persoalan tersebut dibahas secara utuh. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti, hingga memungkinkan akan dilahirkannya kebijakan yang saling menguntungkan antara para pihak. Tidak ada

menjadi cara yang tepat untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Harmonisnya hubungan antara pekerja dengan perusahaan menjadi kunci mendukung pembangunan perekonomian negara (daerah).

Pengusaha dan tenaga kerja adalah dua komponen yang sangat dibutuhkan dan proses pembangunan di maksud, ketika kebijakan sudah akomodatif, maka antara pengusaha dan pekerja bisa lebih dinamis dan harmonis. ‘’Ketika kondisi sudah dibangun dengan tenang dan nyam a n , maka stabilitas negara daerah pasti akan maksimal,’’ ujarnya. (bul/*)

jahteraan lainnya. ‘’Dari pada turun di jalan, lebih baik tertib dan kita dialog sama-sama membahas apapun persoalan hubungan industrial. Dialog bahkan hasilnya lebih berkualitas.

Artinya kita juga sama-sama menjaga kondusivitas daerah dan mendukung investasi masuk ke NTB,’’ kata kepala dinas.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans NTB, H. Sutarto mengatakan, apa yang mengemuka di dialog akan diupayakan difasilitasi untuk diselesaikan secara tuntas. Nanti direncanakan akan dibangun program yang lebih baik untuk mengkomunikasikan pekerja dengan perusahaan serta stakeholders terkait.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh, Amin melalui Asisten I Setda NTB, Dr.H. Abdul Hakim juga menyambut baik kegiatan dialog Hari Buruh. Dialog menurutnya

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Drs. Sutarto, MM (Strategi Pengendalian Sistem Kerja Alih Daya Berdasarkan Peraturan UU yang Berlaku).

Dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB (Kebijakan Program Kesehatan Pekerja dan Implementasinya pada Lembaga Pelayanan Kesehatan), Kepala BPJS Kesehatan NTB, Sisri Sembodo (Strategi dan Kebijakan BPS Bidang Kesehatan dan Implementasinya pada Lembaga Pelayanan Kesehatan di NTB), dari BPJS Ketenagakerjaan NTB, Ihsan, SE (Strategi dan Kebijakan BPJS Bidang Kesehatan dan Implementasinya Terhadap Pekerja di NTB).

Sementara dari Ketua Apindo NTB, Ketut Wolini (Peran Apindo dalam Penguatan Sistem Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan di NTB) Ketua KSPSI Yustinus Harbur (Peran SPSI dalam Mendukung Sistem Hubungan Industrial dan Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan di NTB), Dr. Sahri

Suasana dialog hari buruh

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Suasana dialog hari buruh

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melalui Bidang Pembinaan Hubungan Industrial telah dua tahun ini mengawal perayaan Hari Buruh (May Day) internasonal yang jatuh setiap 1 Mei dengan pola dialog. Tak lagi mengedepankan penyampaian aspirasi pekerja dengan aksi demonstrasi di jalan, para pihak yang terkait dengan hubungan industrial dipertemukan dalam satu meja.

Cara ini dipilih karena lebih intelek, serta lebih elegan untuk meningkatkan kualitas pekerja dengan perusahaan yang menaunginya, juga dengan para pihak terkait di dalamnya. Sekaligus telah mendapat apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Dialog Hari Buruh dilaksanakan di Gedung Sangkareang Komplek Kantor Gubernuran Provinsi NTB Minggu (1/5) kemarin.

Mengambil tema “Dengan Dialog Ketenagakerjaan, Kita Bangun Sistem Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkualitas di NTB” unsur yang dihadirkan diantaranya dari SPSI, SBSI, SPLEM, SPN, SB jahtra, Asokadira, mahasiswa, dan pengusaha. Untuk pemateri dialog, dihadirkan juga dari Polda NTB (Stabilitas Keamanan di NTB), mewakili DPRD NTB sekaligus tokoh agama, TGH. Mahali Fikri (Peran Dialog dalam Menyelesaikan Persoalan Umat), Sementara Kepala Dinas Nakertrans NTB, H, Wildan (Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hubungan Industrial di NTB) dan Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial,

H. Wildan

(Suara NTB/bul)

Mengurai Benang Merah Persoalan Hubungan Industrial di Atas Meja

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Kerajinan Cukli Desa Sesela

Kedepankan Orisinalitas dan Kualitas Produk SESELA merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar). Desa Sesela memiliki 11 dusun atau lingkungan, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu Sesela juga terkenal sebagai salah satu sentra usaha kerajinan ukir-ukiran di wilayah Lobar, salah satunya adalah kerajinan ukir cukli.

Kerajinan cukli merupakan kerajinan yang berbahan dasar dari kulit kerang dan beberapa bahan dasar yang berasal dari laut seperti mutiara. Dibandingkan dengan perajin di daerah lain, perajin ukir cukli di Desa Sesela Gunung Sari memiliki ciri khas tersendiri. Para perajin lebih mengedepankan origsinalitas dan kualitas, sehingga mampu tampil beda.

Para perajin ini akan menempelkan kulit kerang yang sebelumnya sudah dipotong-potong menjadi berbagai motif dengan bentuk yang beragam, seperti bentuk segi tiga, segi empat hingga segi enam pada sejumlah aneka kerajinan kayu yang mereka buat dalam bentuk kursi, meja, peti, kotak hingga ukir-ukiran khas Lombok.

Para perajin cukli di Desa Sesela biasanya menggunakan kayu Mahoni sebagai bahan dasar pembuatan sejumlah ukiran yang akan diberikan cukli.

Beragam jenis barang yang ditempelkan cukli seperti sofa dan bufet, bingkai cermin, kursi, meja, lemari, dan sejumlah kerajinan unik lainnya, seperti ukirukiran dalam bentuk binatang.

Untuk membuat satu set sofa, para perajin di Sesela membutuhkan waktu sekitar satu bulan setengah. Lama waktu tergantung dari jenis kerajinan yang dibuat mulai dari dua, tiga sampai empat hari.

“Kalau untuk satu set sofa kita butuh waktu sebulang setengah itu mulai dari nol sampai dengan finishing,” ujar Ahyar salah seor-

ang perajin, Sabtu (30/4).

Berbagai kerajinan cukli telah dihasilkan Ahyar seperti kursi, penyekat ruangan, meja dan lain-lain. Hasil kerajinan cukli yang dibuatpun sudah diekspor ke sejumlah daerah seperti Kalimantan, Bali, Jakarta dan Jerman.

Di Pasar Seni Sesela, kita juga akan melihat proses pembuatan cukli untuk topeng, piring, asbak dan lainnya atau dikenal dengan istilah painting.

Sama halnya untuk sofa, pembuatan cukli ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut, Tajudin salah satu perajin cukli painting Sesela mengaku membutuhkan waktu paling lama seminggu hingga 10 hari untuk menyelesaikan satu buah kerajinan cukli painting, sedang yang paling cepat ialah dua hari. Tajudin mengaku, lama proses pengerjaan tergantung dari jenis motif yang akan dibuat. Motif-motif tersebut memiliki tingkat kerumitan berbeda-beda, sehingga waktu pengerjaannya pun berbeda.

“Yang paling lama saya buat jenis ukirannya topeng cukli juga, tapi yang lain modelnya yang agak primitif sampai 10 hari dengan ukuran satu meter,” ujarnya.

Tajudin mengakui, kerajinan ukir cukli Desa Sesela memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan kerajinan cukli di tempat lain. Perbedaan yang paling menonjol ialah terletak pada motifnya yang khas dan tidak akan pernah dijumpai di tempat lain. Orisinalitas hasil kerajinan tersebut memiliki nilai tersendiri bagi para perajin di Desa Sesela yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan orang. (dys)

Para perajin Desa Sesela sedang membuat berbagai jenis kerajinan cukli ukir mulai dari meja, kursi, sofa dan lain-lain.

Akses Menuju Pasar Seni Belum Memadai

il karya cukli Desa li ukir painting menunjukkan has Tajudin salah seorang perajin cuk yang khas. if Sesela yang memiliki ciri dan mot

BERBAGAI hasil kerajinan tangan para perajin Desa Sesela dapat dijumpai di Pasar Seni Desa Sesela yang merupakan wadah yang disediakan Pemkab Lombok Barat (Lobar). Di lokasi ini, banyak jenis kerajinan yang dipamerkan, seperti cukli, kain tenun, gerabah, batu permata, hingga perlengkapan mebel yang berciri khas Lombok juga ada.

Tak hanya itu, Pasar Seni Desa Sesela juga dijadikan sebagai tempat pertunjukan kesenian tradisional seperti peresean, tari-tarian dan kesenian tradisional lainnya. Lokasi yang sangat strategis dengan kawasan wisata Senggigi dan Kota Mataram menjadikan Pasar Seni Desa Sesela pilihan terbaik bagi para wisatawan yang ingin mencari suvenir khas Lombok sekaligus mengetahui cara pembuatannya.

Trend kunjungan wisatawan ke Pasar Seni Desa Sesela cukup baik, meski tidak setiap hari juga terbilang bagus. Apalagi dengan banyaknya kegiatankegiatan berskala nasional memberikan pengaruh yang signifikan.

“Kalau musim ramai itu bisa sangat ramai sekali bisa mencapai ribuan, apalagi ada kunjungan kapal pesiar bisa sampai 10 bus. Tahun 2015 lalu ada tiga kali kunjungan bisa sampai ribuan orang,” terang Iwan Sastrawan Pengelola Pasar Seni Desa Sesela.

Hanya saja, akses jalan yang sempit dari arah kawasan wisata Senggigi serta dari arah Kota Mataram menjadi persoalan tersendiri bagi para perajin Pasar Seni Desa Sesela. Tidak saja sempit, akses jalan di sepanjang jalan dari Desa Sesela ke arah Senggigi juga banyak yang berlubang. Kondisi tersebut setidaknya memberikan pengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan ke Pasar Seni Desa Sesela.

“Pelebaran akses jalan ini penting untuk menunjang transportasi karena berpengaruh juga dengan tingkat kunjungan, mereka agak kesulitan, agak malas ya lewat sini”, ujarnya.

Untuk itu, Iwan bersama para perajin Pasar Seni Desa Sesela berharap agar pemerintah dapat memperlebar akses jalan yang dapat mempermudah kunjungan wisatawan.

Selain berharap ada pelebaran jalan, perajin Pasar Seni Desa Sesela juga berharap agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur keberadaan guide atau pelaku wisata lainnya. Harapannya, kunjungan wisatawan ke sentra-sentra kerajinan dapat merata dan tidak dimonopoli pada satu tempat tertentu. sehingga tidak menyebabkan sentra industri kerajinan sepi bahkan tutup.

Biasanya kata Iwan Sastrawan, wisatawan akan berkunjung ke sentrasentra industri kerajinan tergantung dari guide atau pelaku wisata yang membawa mereka.

Permainan guide nakal di situ muncul dengan menggunakan rumus siapa yang paling banyak memberikan komisi, maka guide bersangkutan akan mengarahkan tamu atau wisatawan ke sentra industri tertentu atau yang bersifat perorangan. Biasanya, guide nakal lebih memilih bekerjasama dengan para pelaku kerajinan yang bersifat perseorangan.

“Kasihan kawan-kawan yang di sentra industri dan UKM ini, lebih banyak diarahkan ke individu. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus soal ini, agar para pelaku wisata ini bisa diajak duduk bersama,” ungkapnya. (dys)

Hasil karya cukli yang sudah jadi berupa cukli ukir painting dalam bentuk topeng, piring dan asbak.

Jelajah

Senin, 2 Mei 2016

Halaman 11

Kalender Rowot Sasak diserahkan ke Pemda

Situs Sejarah Benda Pusaka

Banyak Hilang hingga Diperjualbelikan Keberadaan benda pusaka di masyarakat masih tersimpan sampai saat ini. Namun tidak sedikit dari situs sejarah tersebut yang hilang karena dipinjamkan atau bahkan diperjualbelikan.

kan. Sebagai bukti peninggalan nenek moyang, benda pusaka tidak hanya diyakini mengandung nilai mistis tetapi juga artistik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, saya sampaikan yang tinggi kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, yang telah melestari benda sejarah di KLU. Insya Allah, Pemda akan menindaklanjuti dengan membuat Perda dan Perbup sebagai tindak lanjut untuk melestarikan apa yang kita miliki ini,” sebut Sarifudin.

Dikatakannya, benda pusaka merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh KLU. Peninggalan sejarah ini memiliki arti penting sebagai alat pemersatu masyarakat KLU. Oleh karenanya, ia memiliki kebijakan bahwa benda-benda pusaka ini tidak akan dimuseumkan atau diserahkan ke lembaga lain. Benda tersebut dipercayakan tetap di tangan masyarakat untuk dijaga dan dirawat, sehingga sewaktu-waktu bisa dikunjungi oleh wisatawan.

“Saya tegaskan bahwa benda sejarah ini tidak akan kita serahkan ke Museum NTB. Pemda akan membangunkan museum yang dihajatkan untuk menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah yang ada di KLU,” demikian Sarifudin. (ari)

“Saya tegaskan bahwa benda sejarah ini tidak akan kita serahkan ke Museum NTB. Pemda akan membangunkan museum yang dihajatkan untuk menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah yang ada di KLU,” Sarifudin untuk datang meneliti. Tetapi sebagaimana permintaan masyarakat, benda pusaka ini tidak boleh dibawa keluar, penelitiannya agar dilakukan di tempat,” katanya.

Sementara itu tokoh masyarakat Genggelang, Intiha, S.IP., sebelumnya mengakui benda pusaka lempeng tembaga ini sempat hilang selama 2 tahun. Diyakininya, banyak lagi benda pusaka yang diduga hilang sehingga tidak bisa diabadikan.

“Masih banyak peninggalan sejarah di Genggelang ini yang belum sempat diabadikan. Kurang pahamnya masyarakat akan benda pusaka dan sejarah, sehingga banyak yang dirusak bahkan mungkin diperjualbelikan. Semoga dengan kembalinya pusaka ini akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai sejarah yang ada,” harap Intiha.

Situs sejarah Dusun Kerurak, sejatinya menjadi cagar budaya yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Sebab di Dusun Kerurak, terdapat air terjun Tiu Pupus yang bisa menjadi magnet masuknya wisatawan. Terlebih, masyarakat memiliki rencana untuk melakukan ritual pencucian benda pusaka setiap setahun sekali.

“Kami ada rencana untuk menggelar ritual pencucian benda pusaka setiap tahunnya. Rencananya akan kita mulai pada 27 Rajab, semoga tidak ada halangan,” tambah Wira.

Dukungan Perda/Perbup Benda Pusaka Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., menegaskan keberadaan benda pusaka di Lombok Utara patut untuk dilestari-

Parang peninggalan Kerajaan Genggelang

(Suara NTB/ari)

SEPERTI yang terjadi di Dusun Kerurak, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, belum lama ini. Sebuah lempengan tembaga yang diyakini bertuliskan tinta emas, belakangan telah kembali. Lempengan tembaga ini disebut Takepan oleh masyarakat.

Jumlahnya 7 lempeng. Tiap lempeng bertuliskan huruf kuno, yang hingga kini belum diketahui makna di balik pesan pembuatnya.

Hampir di setiap Dusun di Lombok Utara, menyimpan benda pusaka peninggalan sejarah. Termasuk di Kerurak, sedikitnya 35 jenis benda pusaka yang dikeluarkan seiring prosesi tasyakuran ke balinya 7 lempeng (Takepan) peninggalan sejarah. Antara lain, piagam (lempeng) tembaga 7 lembar, keris, tombak, guci, parang, keroncong (biasa tergantung di leher sapi), sepatu kuda, gitar, takepan lontar dan takepan bambu, mata bor

(pertukangan), batu bekas telapak tangan (patih tempang), dan lainnya.

Menurut Sekretaris Pengurus Benda Pusaka Dusun Kerurak, Wira Maya Arnadi, seluruh benda pusaka itu kini dikumpulkan menjadi satu.

Benda-benda itu kemudian disimpan di kediaman salah seorang tokoh masyarakat setempat, Inaq Tiren. Disimpan di sana karena yang bersangkutan masih memiliki hubungan keluarga dengan leluhur yang memegang benda pusaka pada zaman dahulu.

“Di antara beberapa jenis benda pusaka, menceritakan tentang perjalanan Raja (Ratu) Gangga dan Ratu Magada, untuk mengunjungi beberapa wilayah kekuasaan Kerajaan Gangga.

Diperkirakan benda tersebut digunakan sejak era Majapahit dan Singasari, dilihat dari nama desa, nama pepohanan dan bentuk tulisan, maupun bahan material. Arkeolog meyakini benda pusaka ini berasal dari Zaman Singosari dan zaman Majapahit,” kata Wira. Termasuk warga lokal, hingga kini masih belum bisa mendeskripsikan makna di balik tulisan-tulisan yang tergores di 7 lempengan tembaga. Namun demikian, seiring waktu pihaknya mengundang peneliti untuk mengetahui lebih jauh.

“Kami persilahkan para peneliti

Takepan lontar di atas helai bambu

Benda-benda pusaka

Takepan

Takepan lempeng baja

Aneka tembikar bersejarah

Senin, 2 Mei 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Membaca Arsip Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008-2016

Pembangunan Itu Adalah Keberlanjutan Pengantar

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga resmi negara yang mengelola arsip, sedang mendokumentasikan proses pembangunan tiap-tiap daerah di tanah. Salah satu bentuknya adalah wawancara mendalam terhadap para gubernur, bupati dan walikota..

Pada penghujung April 2016, Tim ANRI di pimpin DR. Andi Kasman, Deputi Bidang Pembinaan ANRI dan didampingi Drs. Imhal, M.M, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, berkesempatan mewancarai langsung Gubernur NTB, DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi di ruang kerjanya. Berikut hasil olahan wawancara tersebut disajikan kepada publik sebagai bagian pertanggungjawaban publik sekaligus sosialisasi memanfaatkan arsip secara cerdas.

Banyak kalangan mengakui, anda berhasil mengangkat pamor NTB di tingkat nasional, apa pendapat anda?

Pertama-tama, saya ingin katakan bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses berkelanjutan. Bukan sesuatu yang sekali jadi. Saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan gubernur sebelum saya. Soal beda pendekatan atau pilihan prioritas pembangunan itu bisa saja terjadi. Tetapi yang pasti, saya tidak memulai dari ruang kosong, tetapi saya memulai dari titik dimana pendahulu saya selesai. Ini penting saya sampaikan, agar kita semua tepat menyikapi dan memperlakukan pemimpin.

Kedua, Alhamdulillah jika pembangunan di NTB dikatakan cukup berhasil. Saya sampaikan disini, apa yang sudah NTB capai saat ini, bukan karena saya, tetapi sedikit banyak juga karena warisan dari apa yang sudah pendahulu saya lakukan. Dan di atas itu semua, capaian itu adalah buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat di NTB. Saya berdoa semoga energi positif kebersamaan dan kerja keras itu, bisa terus kami rawat di NTB untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan dan terus memajukan daerah kami tercinta ini.

Anda memimpin NTB dua periode, apa sebenarnya visi pembangunan yang anda usung?

Alhamdulillah rakyat NTB mempercaya diri saya. Ini amanah yang berat dan tak mungkin saya pikul sendiri tanpa dukungan nyata segenap elemen masyarakat. Pada periode pertama (2008-2013), kami menetapkan visi Beriman dan Berdayasaing atau disingkat NTB Bersaing. Dengan visi itu, kami ingin menjadi daerah yang kompetitif, yang berdiri sama tegak dengan daerah lainnya. Bersamaan dengan itu, dayasaing yang kita ikhtiarkan haruslah bersandar pada nilainilai religiusitas yang kuat dan berakar di tengah masyarakat. Nilai religiustitas itulah yang hendak kami kelola menjadi modal sosial yang produktif, untuk menjadi landasan NTB yang berdayasaing.

Visi yang menarik, lalu pada periode kedua (2013-2018), ada tambahan visi berbudaya dan sejahtera, apa maknanya?

Kata berbudaya kami maksudkan sebagai satu acuan, panduan daan rujukan kolektif bahwa apapun kemajuan pembangunan yang NTB capai, tak boleh lepas apalagi menyimpang dari nilai-nilai budaya. Lalu kata sejahtera, untuk menegaskan bahwa tujuan akhir dari proses panjang pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik lahir maupun batin. Ringkasnya, kami di NTB sedang berjuang menjadikan daerah kami ini sebagai rumah bersama, dimana penghuninya memiliki kecakapan untuk berkompetisi, teguh keimanannya, tidak tercerabut akar budayanya dan berkecukupan secara sosial ekonomi hidupnya.

Muhamad Zainul Majdi, ketika terpilih pada Mei 2008 tercatat oleh Rekor Museum MURI sebagai gubernur termuda di tanah air.

Usianya kala itu belum lagi genap 37 tahun. Ia peraih gelar Doktor Ilmu Tafsir Quran dari Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir, ia juga Ketua Umum Nahdatul Wathan (NW), sebuah ormas Islam terbesar di NTB dengan jemaaah ditaksir mencapai 1,5 juta orang. Sebuah media nasional menyebutnya sebagai “Gubernur muda berlatar santri yang berwawasan moderat,”.

Mengapa peningkatan dayasaing menjadi perhatian penting anda?

Ini soal kehormatan dan kebangaan kami sebagai warga NTB. Dengan meningkatkan dayasaing daerah, kami ingin melakukan dua hal secara simultan. Pertama, mengangkat harga diri dan kebanggaan menjadi orang NTB. Kedua, menunjukkan bahwa NTB pun mampu mewarnai secara positif perjalanan sejarah bangsa besar bernama Indonesia ini. Insya Allah, kami dari NTB akan terus berupaya memberikan kabar baik untuk Indonesia tercinta. Kabar baik berupa prestasi-prestasi pembangunan.

Seperti apa potret dayasaing NTB saat ini?

Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kebersamaan kami di NTB, ada beberapa capaian yang patut kami syukuri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB saat ini sudah makin membaik. Merujuk data yang dikeluarkan BPS pada 2015, kinerja pembangunan manusia di NTB termasuk yang terbaik dan tercepat dalam lompatan. Sehingga pemerintah pusat memasukkan NTB dalam “top movers” kinerja pembangunan manusia.

Tentu saja kami harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan manusia ini. Terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat. Di sektor kesehatan kami masih dihadapkan pada persoalan klasik soal menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sektor pendidikan, Alhamdulillah angka putus sekolah untuk SD dan SMP sederajat bisa kami tekan menjadi di bawah satu persen. Sekarang, sembari terus meningkatkan angka lama sekolah, kami bisa memberi perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di bidang ekonomi, daya beli masyarakat NTB berada di papan tengah nasional. Ini cukup baik, tetapi saya yakin dengan potensi ekonomi yang ada, daya beli masih bisa ditingkatkan hingga masuk 10 besar nasional.

Bagaimana dengan dayasaing komoditas unggulan NTB? Kami memang tidak memiliki komoditas yang berorientasi ekspor, seperti karet atau kelapa sawit. Tapi kami punya PIJAR, yaitu singkatan dari sapi, jagung dan rumput laut yang terus-menerus dibutuhkan masyarakat dan cendrung mengalami lonjakan permintaan yang stabil. Komoditas PIJAR juga merupakan peyangga ketahanan pangan kami di NTB, sekaligus juga berkontribusi signifikan kepada ketahanan pangan nasional.

Kami pun kantong penghasil beras nasional. Tak kurang 1,2 juta ton tiap tahun kami hasilkan. Lebih dari 50 persennya kami kirim ke daerah lain yang memerlukan. Kami penghasil bibit sapi bali terbaik. Ribuan bibit sapi itu tiap tahunnya dibeli banyak daerah. Kami juga belakangan merintis penanaman tebu rakyat dalam skala besar di daerah lingkar Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Di sana telah hadir pabrik gula yang merupakan investasi swasta. Insya Allah pabrik itu akan beroperasi penuh pada tahun ini juga.

Jadi lima komoditas strategis nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, sapi dan tebu, kami punya semua dengan rata-rata produksinya surplus. Semuanya Menumbuhkan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita bersyukur, di saat ekonomi nasional tidak terlalu mengembirakan, ekonomi NTB tumbuh hingga 21 persen pada 2015.

Pertumbuhan tertinggi secara nasional. Tingkat kesenjangan di NTB pun, Alhamdulillah sekali jauh di bawah rata-rata nasional. Jika di tingkat nasional terakhir saya dengar data BPS, gini rasio kita berada di poin 0,40. Kita di NTB hanya 0,29 poin. Kontribusi komoditas

Gubernur NTB menerima Dr. Andi Kasman, Deputi Bidang Pembinaan (dua dari kanan) dan M. Sumitro, Deputi Bidang Pembinaan Arsip Nasional Republik Indonesia (paling kiri) yang didampingi Drs. Imhal, M.M, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, di penghujung April 2016.

unggulan terasa sekali disini.

Kami mendengar, sektor pariwisata NTB juga berkembang baik. Seperti apa potretnya?

Alhamdulillah pariwisata NTB tumbuh dengan baik. Tingkat pertumbuhan kunjungan ke NTB termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Saat ini, sejak awal 2015 kami mengarap satu ceruk wisata, yaitu wisata halal. Menjaring wisatawan dari Timur tengah, terutama wisatawan keluarga. Pemerintah pusat merespon dengan baik. NTB dijadikan sebagai provinsi pertama, pelopor wisata halal bersama Aceh dan Sumatra Barat.

Kita yakin dalam waktu yang tak terlalu lama, wisata halal bisa berkembang dengan lebih cepat di Indonesia, seperti di Malaysia saat ini.

Dan NTB berdiri terdepan dalam pengembangan wisata halal itu.

Wisata halal memang menjadi ikon baru wisata NTB, setelah sebelumnya NTB makin dikenal sebagai destinasi wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exibition) yang kian ramai dijadikan tujuan. Pada akhir 2015, Lombok membuat kejutan dengan meraih dua penghargaan, yaitu World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination pada hajatan World Halal Travel Award 2015 yang digelar di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.

Bukan hanya di sektor pariwisata, di sektor tata kelola aset dan keuangan daerah, sejak 2011 tanpa putus NTB mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP), opini tertinggi dari BPK. Dalam inovasi pelayanan publik, program unggulan “Kampung Media” berkali-kali mendapatkan penghargaan nasional, dan puncaknya “Kampung Media” menjadi wakil Indonesia dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat dunia pada 2015.

Satu lagi Dalam bidang olahraga, Pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau, atlet NTB membuat kejutan besar. 11 medali emas mereka peroleh dan duduk di peringkat 13 nasional. Padahal pada setiap PON sebelumnya, NTB tak pernah bisa beranjak dari lima besar peringkat terbawah.

Persoalan terberat yang biasanya daerah keluhkan adalah pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar, bagaimana dengan NTB? Anda benar, ini juga persoalan besar bagi kami. NTB adalah satu dari tujuh provinsi kepulauan di Indonesia. Keterhubungan antar satu titik atau wilayah menjadi sentral bagi percepatan pembangunan kami. Sejak saya menjadi gubernur delapan tahun lalu, program pembenahan infra struktur besar-besaran kami mulai. Baik itu infrastruktur transportasi di darat, udara dan laut. Infrastruktur penopang ketahanan pangan seperti bendungan dan irigasi. Juga infrastruktur kebutuhan dasar seperti rumah layak huni dan sanitasi.

Alhamdulillah, hasilnya sekarang bisa terlihat nyata. Jalan di Pulau Sumbawa telah sebagian besar menjadi mantap. Akses jalan ke wilayahwilayah potensial untuk pengembangan pariwisata dan pertanian juga

makin membaik. Bandara Internasional Lombok telah beroperasi sejak 2011. Sejumlah bendungan di Pulau Lombok dan Sumbawa kami percepat beroperasi. Air bersih dan rumah layak huni menjadi tantangan tersendiri untuk makin cepat dinikmati rakyat.

Dengan semua kerja keras dan capaian di atas, apakah ada dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat NTB? Tentu saja apa yang kami lakukan di NTB, kita ikhtiarkan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat. Angka kemiskinan di NTB terhitung masih besar. Hampir mendekati 17 persen atau setara dengan 800 ribu jiwa. Pada waktu saya menjadi gubernur 2008, angkanya tercatat 24,99 persen. Dalam lima tahun pertama saya memimpin, terjadi penurunan rata-rata kemiskinan 1,4 persen pertahun. Ini merupakan salah satu prosentase penurunan tertinggi di tanah air. Atas prestasi itu, NTB mendapatkan penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) Award. MDGs adalah program dunia yang disponsori Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk penanggulangan kemiskinan global.

Kami menyadari sepenuhnya besarnya angka kemiskinan itu.

Lebih dari sekadar angka statistik, kemiskinan adalah musuh bersama kita. Perang melawan kemiskinan tak boleh patah atau berjalan di tempat. Kami di NTB bertekad menekan kemiskinan menjadi serendah mungkin. Saya pribadi menghendaki pada akhir masa jabatan saya, angka kemiskinan bisa ditekan dibawah 15 persen.

Salah satu caranya adalah mendorong nilai tambah baik di sektor industri maupun di sektor jasa. Nilai tambah di sektor industri bisa kami kembangkan melalui hilirisasi komoditas unggulan kami. Ini yang sedang kami usahakan terus di NTB. 17 September 2013, Zainul Majdi kembali terpilih untuk kedua kalinya hingga 2018 nanti. Ia meraih dukungan suara mayoritas rakyat NTB pada Pilkada Mei 2013. “Kami harus kerja lebih keras dan cerdas. Banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Ikhtiar membangun NTB harus terus dilakukan,” begitu pernyataan Tokoh Perubahan Indonesia 2010 pilihan Harian Republika dan Peraih Bintang Maha Putra pada 2012 ini, menyikapi periode kedua masa kepemimpinannya di NTB. Apa arti sejumlah penghargaan bergengsi yang anda terima selama ini?

Alhamdulillah, itu semua saya maknai sebagai penghargaan publik atas ikhtiar keras kita bersama di NTB. Penghargaan itu bukan milik saya pribadi. Memang sebagian besar saya yang menerimanya langsung. Tetapi itu hanya simbol saja. Esensinya yang mendapat penghargaan itu adalah rakyat NTB. Bagi saya penghargaan tertinggi adalah dari rakyat. Banyaknya penghargaan itu memberikan kita keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan di NTB tidaklah business as usual. Tidak semata pekerjaan rutin harian. Ternyata kita juga punya terobosan dan berani melakukan inovasi. (*)

Membuat Arsip Jadi Berharga BOLEH jadi banyak masyarakat yang tak tahu kalau kantor Arsip NTB adalah satu satu yang terbaik di tanah air. Setidaknya itu tergambarkan pada penilaian tingkat nasional di tahun 2015.

“Persisnya kita peringkat keenam nasional. Kita sedang terus membenahi kearsipan kita agar pada tahun depan kita bisa masuk tiga besar nasional,” terang Drs. H. Imhal, M.M, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, ketika menemani DeputiDR. Andi Kasman, Deputi Bidang Pembinaan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghadap gubernur NTB belum lama berselang.

Apapentingnyaarsipdalamkonteks pembangunan daerah? Pertanyaan ini memang penting diajukan ketika timbul kesan kantor arsip di daerah cuma sekadar pelengkap saja. Sejatinya tidaklah demikian,arsipadalahelemenyang tak kalah vital dan selayaknya tak bolehdiabaikan.Kantorarsipsepatutnyamenjadipusatinformasidan data yang relatif lengkap, mudah diakses dan akurat. Proses pembangunanmemerlukandukungan arsipyangterkelolabaik,sebabdari

sana kita bisa belaja banyak hal. Bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga yangterpentingmenjadibahanuntuk menggagas proyeksi masa depan.

Kantor arsip NTB punya ribuan dokumen yang sudah dan sedang terus diolah. Dari arsip sejarah, budaya, sosial ekonomi, hingga dokumen resmi pembangunan NTB. Bukan pekerjaan mudah mengelola arsip.

Butuh tenaga arsiparis terlatih dan sarana prasarana penunjang, seperti ruang anti api dan jaringan IT. “Kita

masih membutuhkan tenaga arsiparis dan melengkapi sarana penunjang lainnya,” papar Imhal.

Imhal juga menguraikan pentingnya setiap instansi pemerintahan sadar arsip. Idealnya di tiap dinas provinsi ada satu orang tenaga arsiparis yang harus secara berkala mendapatkanpeningkatankapasitas dan sarana untuk bekerja.

Masyarakat pun diminta untuk melek arsip. Terutama mereka yang tergolong kaum terpelajar agar ikut

memberikan edukasi tentang penting dan bermaknanya arsip sebagai sebuah dokumen yang bernilai intelektual tinggi.

“Kantor Arsip NTB akan terus membenahi diri. Dukungan dari segenap kalangan sangat kami harapkan. Kesadaran akan pentingnya arsip adalah gambaran dari kesadaran kita akan perjalanan panjang pembangunan daerah kita tercinta ini,” tandas Imhal. (*)

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Siswa SMPN 5 Lembar Juarai Ajang O2SN Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Meski berasal dari keluarga tak mampu, ayahnya seorang sopir tak membuat Afriandi Eka Hartawan, siswa kelas VII SMPN 5 Lembar ini minder. Ia justru mendulang prestasi di level Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabupaten. Siswa asal Dusun Penimbung Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Lombok Barat berhasil merebut juara 1 di ajang tersebut.

Putra pertama dari pasangan Muzakki dan Suriani seorang sopir ini berhasil menjuarai O2SN Cabang Tenis Meja Tingkat Kabupaten Lobar yang berlangsung tanggal 9 dan 11 April 2016. Ia merupakan petenis andalan Kecamatan Lembar.

Bahkan ia berhasil juara mewakili SMPN 5 Lembar di awal keikutsertaannya dalam O2SN tahun 2016 di tingkat Kabupaten Lobar. Orang tua dari Hendri – panggilan akrabnya, Muzakki menuturkan, dirinya tidak menyangka anaknya mampu menyelesaikan lomba pada saat final, walaupun keterbatasan fasilitas yang diperoleh dari orangtuanya.

Namun itu semua tidak menjadi sebuah halangan untuknya membawa nama baik sekolah dan kampung halaman.

“Hendri termotivasi dari kedua orang tuanya yang langsung hadir memberikan dukungan dan semangat sehingga ia mampu memenangkan lomba Tenis Meja tersebut,” tutur Muzakki belum lama ini. Lebih jauh ia menuturkan pertandingan final yang berlangsung sangat ketat antara Hendri sebagai wakil Kecamatan Lembar melawan wakil Kecamatan Labuapi. Namun pada babak final tersebut Hendri dengan meyakinkan mampu mengalahkan wakil Kecamatan Labuapi.

Berhasilnya Hendri menjuarai O2SN Tenis Meja tingkat SMP Se-Kabupaten tidak hanya membuat bangga keluarga ataupun sekolahnya, tetapi juga kebanggaan Kecamatan Lembar. Sebab ia merupakan siswa pertama yang lolos di bidang tenis meja dari SMP Kabupaten Lobar dari Kecamatan Lembar pada O2SN tahun 2016.

Prestasi yang diraih Hendri merupakan hasil dari latihan keras dan pengalaman yang ia dapatkan selama mengikuti lomba tenis meja dan ia berharap agar anaknya terus konsisten, sehingga mampu membanggakan Lobar di tingkat provinsi bahkan bisa lolos di tingkat nasional. Harapan besarnya anaknya mendapatkan perhatian dan pembinaan yang bagus dan ekstra ketika melakukan persiapan di kabupaten untuk menuju O2SN Provinsi. (her)

PENDIDIKAN

Halaman 13

Mutasi Guru Hambat Data Peralihan Dikmen ke Provinsi Mataram (Suara NTB) Kebijakan mutasi terhadap guru SMA/SMK, pengawas dan tenaga administrasi di SMA/SMK di kabupaten/kota berpengaruh besar terhadap data kepegawaian yang sudah disusun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Guru dan pengawas yang sudah masuk datanya di provinsi harus berubah lagi, karena sudah digeser pemerintah kabupaten/kota ke tempat lain. Hal ini berakibat, data pegawai yang seharusnya masuk menjadi pegawai provinsi setelah nanti diambil alih tetap menjadi pegawai kabupaten/kota berubah.

Akibat perubahan ini menurut Sekretaris Dinas Dikpora NTB H. Wahibullah, SIP, membuat, pihaknya harus kembali melakukan pendataan/verifikasi ulang terhadap guru, pengawas, tenaga administrasi dan tenaga honorer di SMA/SMK yang akan masuk menjadi pegawai provinsi. Sementara dari imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2016, tidak boleh ada mutasi guru-guru SMA/ SMK. “Tapi yang namanya imbauan belum dipatuhi kabupaten/kota. Malahan belakangan ini banyak mutasi guru-guru SMA/SMK di kabupaten/kota.

Apalagi di imbauan tidak ada sanksi pada daerah yang melaksanakan mutasi,” ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur

NTB akhir pekan kemarin.

Diakuinya, dengan dipindahkannya tanggung jawab Pendidikan Menengah (Dikmen) ke provinsi ada sekitar 8.000 penambahan pegawai, baik PNS dan non PNS. Jumlah ini, ujarnya, membutuhkan waktu lama untuk didata atau diverifikasi ulang.

Namun, ketika ada lagi mutasi guru SMA/SMK di kabupaten/ kota berpengaruh terhadap pendataan yang sudah dilakukan.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi melakukan penggeseran tenaga pegawai di tingkat SMA/SMK, karena berpengaruh terhadap data yang ada. Apalagi, masalah data pegawai yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/

kota harus selesai secepatnya.

Pihak Dikpora provinsi, ujarnya, menargetkan akhir Oktober 2016 masalah aset harus tuntas.

Namun, adanya mutasi yang dilakukan di kabupaten/kota membuat data aset juga berubah, khususnya aset bergerak dan tidak bergerak. “Guru juga termasuk aset, yakni aset bergerak. Kalau nanti ada mutasi maka data aset juga berubah. Untuk itu, kita mengharapkan tidak ada lagi mutasi,” harapnya.

Namun, hingga saat ini masih belum memiliki acuan untuk menetapkan pegawai kabupaten/kota masuk ke provinsi. Penetapan pegawai yang akan masuk provinsi setelah data yang diserahkan sudah ditandatangani sekda kabupaten/kota mas-

PENDIDIKAN di NTB atau di nasional secara umum, memiliki berbagai masalah. Salah satunya yang masalah dalam dunia pendidikan adalah masih belum meratanya sarana dan prasarana, serta staf pengajar di sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok atau pedalaman.

Hal itu disampaikan oleh Januar Wahyu Priyanto, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Minggu (1/5). “Dunia pendidikan kita masih kurang, sarana dan prasarana tidak tersebar merata, masih berpusat di daerah perkotaan. Guru-guru yang terbaik juga kebanyakan hanya diposisikan di sekolah di kota. Di daerah pelosok kadang ditempatkan guru honorer, bahkan tidak ada guru,” ujarnya.

Ia juga aktif sebagai pengurus inti di program 1.000 guru, sebuah program sosial yang turun langsung memberikan bantuan pendidikan anak-anak di daerah pedalaman atau pelosok. Menurut Wawak, sapaan akrabnya, dengan tidak meratanya sarana dan prasarana ini, membuat ada wilayah-wilayah yang tertinggal.

“Apalagi kalau dilihat dari nilai Ujian Nasional, yang terlihat menonjol di sekolah-sekolah di kota,” kata mahasiswa semester VIII Program Studi Kimia ini.

Selain itu, Wawak juga menyoroti perihal kualitas guru yang perlu ditingkatkan. Terkadang, katanya, beberapa guru enggan mengikuti kurikulum terbaru, seperti kurikulum 2013, yang melatih kreativitas siswa. banyak guru yang tidak mengembangkan itu.

Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini (2/5). Ia berharap melalui momentum Hardiknas, bagi pemerintah dan segenap stakeholders dunia pendidikan untuk menjadi titik balik agar fokus dalam pemerataan pendidikan di seluruh daerah.

“Mudah-mudahan momentum hari pendidkan menjadi titik balik, untuk fokus meratakan, baru mengembangkan.

Pengembangan nya pun jangan di kota-kota saja. Karena pengalaman dari 1.000 guru itu, ada sekolah yang numpang di pabrik kentang, kandang, dan tempat lain yang tidak layak,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap kualitas guru bisa terus meningkat.

Perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan yang kelak menjadi guru, juga bisa melahirkan lulusan yang berkompeten menjadi guru.

“Agar bisa m e n g a t a s i kekurangan dunia pendidikan kita,” ujar Wawak, yang saat ini juga menjabat sebagai Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pena Kampus F K I P Unram. (ron)

(Suara NTB/ham)

H. Wahibullah ngan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat,’’ terangnya.

Sementara di Pulau Lombok, beberapa daerah yang berpeluang ada KCD sendiri adalah, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram. ‘’Kalau untuk Lombok Barat bisa saja digabung dengan Kabupaten Lombok Utara. Itu hanya contoh dan belum ada keputusanyangjelas,’’terangnya,seraya menambahkan, pembentukan KCD masih dalam kajian di Biro Organisasi Setda NTB. (ham)

Latih Pemahaman Kepsek

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Pembantu Ketua I STIE AMM, I Made Suardana, saat meninjau stand bisnis mahasiswa dalam kegiatan Bazar Kuliner Nusantara 2 yang diadakan P2KPN STIE AMM Mataram.

Bazar Kuliner Nusantara 2

Pendidikan Harus Merata

ing-masing. Nantinya, jika guru SMA/SMK sudah berada dalam kewenangan provinsi, anggaran yang harus disiapkan pemerintah mencapai Rp 1,3 triliun dalam setahun. ‘’Anggaran ini untuk gaji dan sertifikasi, termasuk gaji ke 13,’’ terangnya.

Melihat beban yang begitu berat dengan digabungnya Bidang Dikmen ke Dinas Dikpora NTB, Wahibullah mengaku, pihak Pemprov NTB sudah mengantisipasi. Dalam hal ini, Dinas Dikpora bersama Biro Organisasi Setda NTB sedang merancang pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) setingkat eselon III di kabupaten/kota.

Pembentukan KCD ini, ujarnya, sedang dalam tahap kajian, apakah di setiap kabupaten/ kota akan dibentuk KCD atau digabung. Menurutnya, jika ada penggabungan KCD di kabupaten/kota dilihat dari jumlah maupun intensitas tanggung jawabnya. ‘’Sebagai contoh, di Bima, bisa saja di satu KCD itu mencakup wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. Begitu juga di Sumbawa, digabung de-

STIE AMM Dorong Lulusan yang Mampu Ciptakan Lapangan Kerja Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, melalui Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (P2KPN) menggelar Bazar Kuliner Nusantara 2 di Halaman STIE AMM Mataram, Sabtu (30/4).

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam berwirausaha, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Kepala P2KPN STIE AMM Mataram, Usman TS, saat ditemui mengatakan, kegiatan Bazar Kuliner Nusantara 2, melibatkan 40 kelompok mahasiswa atau 40 stand/lapak bisnis. Setiap kelompok terdiri dari maksimal 10 orang dan minimal 7 orang. “Sehingga kegiatan di tahun ini totalnya diikuti 273 mahasiswa. Mahasiswa sangat antusias mengikutinya,” katanya.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk melatih mahasiswa berwirausaha. Kaitannya dengan bagaimana mahasiswa mencoba melihat peluang pasar dan berinovasi dalam bisnis. Sehingga ketika mahasiswa diwisuda, dan menjadialumnidapatmenciptakan lapangan kerja serta bukan hanya sebagai peminta-minta kerja.

“Itu harapan ke depan. Mela-

lui acara yang diselenggarakan oleh P2KPN ini, alumni STIE AMM tidak ada yang menganggur,” ujar Usman.

Para mahasiswa menjajakan sejumlah produk, antara lain makanan-makanan tradisional Lombok dan Sumbawa. Termasuk juga makanan ringan. Dan sejumlah produk lainnya.

Kegiatan Bazar Kuliner Nusantara 2 ini, kata Usman, dapat terselenggara karena ada kerja sama dengan ketua jurusan dan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Didukung juga oleh seluruh civitas akademika dan karyawan dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa.

“Di satu sisi, kita juga mengundang perguruan tinggi lain untuk datang. Sehingga anakanak yang berwirausaha, dapat berbahagia juga,” katanya.

Selanjutnya, mahasiswa yang ikut bazaar saat ini. Pada bulan Juni mendatang akan mengikuti kegiatan diklat kewirausahaan selama tiga hari.

Setelah mengikuti diklat, mahasiswa kembali membuat kelompok dan mempersiapkan proposal bisnisnya. Setelah membuat proposal, maka proposal itu akan dinilai oleh tim P2KPN.

“Jika proposal disetujui, maka kelompok mahasiswa akan memasuki masa praktik, melalui inkubator yang kami siapkan di kampus,” kata Usman.

Inkubator ini, jelasnya, akan berusaha melayani mahasiswa dalam praktik kewirausahaan.

Dengan cara memberikan pendanaan dan motivasi. “Inkubator merupakan suatu wadah pembinaan mahasiswa. Di toko-toko yang ada di STIE AMM. Sementara ini memiliki 12 toko dan satu unit mobil keliling,” katanya.

Usman menambahkan, Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH. MM., sangat antusias dan memperhatikan kegiatan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh P2KPN STIE AMM, karena mewujudkan visi misi kampus. Bazar Kuliner Nusantara 2 dibuka Pembantu Ketua I STIE AMM Mataram, I Made Suardana, SE., MM. (ron)

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah melakukan pendataan terhadap 560 kepala sekolah (kepsek) tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri/swasta untuk dilatih dalam pemenuhan Program Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas tahun 2016. Pelatihan yang dilakukan terhadap 560 kepsek itu akan dilakukan selama empat hari di tujuh tempat dengan 14 angkatan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengaku optimis dengan pelatihan SPM terhadap ratusan kepsek untuk tingkat SD ini. Harapannya, dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap kepsek dalam pemenuhan program SPM pada sekolah yang dipimpinnya.

Adanya pelatihan ini, ujarnya, maka secara kelembagaan kebutuhan-kebutuhan sekolah ke depannya akan dapat terpenuhi dengan keluarnya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing sekolah. “Dengan dilakukannya pelatihan ini, secara kelembagaan kepsek akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada hubungannya dengan program sekolah,” sebutnya.

Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud, sambung Zaini, dilihat dari ketersediaan dan kesesuaian kebutuhan pogram sekolah dengan 27 indikator SPM Dikdas. Dengan demikian, selain kepala sekolah mengetahui hak dan kewajibannya dalam memenuhi program SPM, pelatihan ini juga dapat memberikan ruang terhadap Dikpora dalam menggali data untuk

(Suara NTB/dok)

M. Zaini program yang direncanakan maupun dalam mengeksekusi program-program yang belum tuntas.

“Dengan adanya pelatihan terhadap Kepsek dalam pemenuhan program SMP ini, data yang diserahkan oleh masing-masih sekolah akan menjadi acuan bagi kabupaten dalam merencanakan program yang belum tuntas dan akan dimasukkan ke dalam rencana strategis bidang Dikdas,” ujarnya.

Dalam pelatihan yang akan dilaksanakan selama 4 hari itu, sebanyak delapan fasilitator akan dilibatkan mulai dari fasilitator yang didatangkan dari pusat, provinsi maupun fasilitator dari Lotim. Delapan fasilitator itu, jelasnya, secara penuh akan membahas dan mengupas bagaimana teknis dan strategi dalam melaksanakan pemenuhan SPM Dikdas agar segala macam kebutuhan di masing-masing sekolah khususnya tingkat SD dapat terpenuh sesuai dengan 27 indikator dalam SPM Dikdas. “Delapan fasilitator yang akan dilibatkan dalam pelatihan ini,” sebutnya. (yon)

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Momentum Hardiknas 2 Mei 2016

Jadikan Evaluasi Nasional Sektor Pendidikan Oleh:

Cabut Izin Investasi Tak Serius SEBAGAI sebuah daerah dengan kemampuan belanja yang minim, Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di dalamnya memang sangat membutuhkan dukungan dalam bentuk belanja sektor swasta. Belanja sektor swasta yang diwujudkan dalam investasi atau penanaman modal ini bisa menjadi pendorong saat belanja pemerintah kekurangan tenaga dalam memacu laju ekonomi kita.

Investasi sektor swasta memegang peranan penting dalam pembangunan. Investasi penting tidak saja karena ia mampu memutar uang. Lebih dari itu, investasi juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja – yang pada gilirannya akan mampu menekan angka pengangguran, juga angka kemiskinan.

Dengan investasi, terjadi interaksi antara modal yang didatangkan dari luar dengan komponen komoditas yang dihasilkan di dalam daerah. Daerah yang mampu mengelola dan memaksimalkan manfaat investasi sektor swasta dengan baik, biasanya akan memiliki tingkat kemakmuran yang baik pula.

Hal ini sudah terbukti pada banyak daerah di negara lain.

Tergiur ingin meniru pencapaian itu, dalam waktu beberapa waktu terakhir pemerintah dan pemerintah daerah terus berlomba-lomba mendatangkan investor ke daerah. Kemudahan demi kemudahan diberikan. Perizinan dipersingkat dan dibuat seringkas mungkin. Jalur birokrasi yang dulunya rumit dan berbiaya mahal kini dibuat lebih sederhana. Perubahan regulasi memungkinkan investor menanamkan modalnya semudah Lionel Messi mencetak gol ke gawang yang kosong.

Namun, negeri dan daerah kita sepertinya dipandang terlalu lunak terhadap para pemodal. Kemudahan-kemudahan yang diperoleh tidak dijadikan peluang untuk berkontribusi membangun daerah, melainkan justru untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampaknya bagi daerah dan masyarakat.

Kemudahan justru membuat banyak investor yang tak serius menanamkan modalnya ke daerah ini. Begitu banyak pemodal yang setelah mengantongi izin penanaman modal lalu menghilang tak jelas rimbanya. Pemodal semacam ini seringkali sulit untuk ditindak karena banyaknya regulasi yang terlanjur menguntungkan posisi mereka.

Dalam situasi itulah, rencana Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang ingin mencabut sekitar 65 izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) patut disambut dengan antusias dan didukung penuh.

Terhadap investor yang tak serius, pencabutan izin sudah seharusnya dilakukan dengan segera. Sebab, para pemodal yang mendapatkan izin dan tak kunjung melakukan pembangunan, memang pantas disebut menyandera investasi di daerah. Tak berlanjutnya izin investasi di tangan perusahaan tertentu membuat lokasi investasi kerap tak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Padahal, bisa saja lokasi tersebut dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Beberapa perusahaan diketahui tidak pernah membuat laporan hasil investasi yang mereka lakukan. Hal ini tentu membuat pemerintah daerah selaku pemberi izin bertanyatanya soal kemajuan yang mereka catatkan dalam investasi yang diberikan. Tidak adanya laporan memang bisa disebabkan karena investasi mereka tidak jalan. Atau, investasi sudah jalan tapi investor abai memberikan laporan.

Untuk diketahui, laju investasi di NTB tahun 2015 lalu, mencapai sebesar 60,53 persen, melampaui target sebesar 8,40 persen. BKPMPT NTB mencatat, tahun 2015 terdapat tujuh perusahaan pemilik izin PMDN dengan nilai rencana investasi yang tertera dalam izin sebesar Rp 1.474.636.338.326.

Sedangkan untuk PMA sebanyak 139 perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp 6.024.965.104.160.

Angka-angka tersebut benar-benar menggiurkan. Jika benar-benar direalisasikan, seharusnya angka-angka itu bisa menjadi bahan bakar pendorong laju ekonomi di daerah ini.

Syaratnya, investor dan pemerintah sebagai dua aktor ekonomi di daerah seharusnya saling bertaut hati dan keinginan.

Skenario ‘perkawinan’ antara investor dan pemerintah daerah seharusnya mampu melahirkan anak-keturunan berupa kemakmuran bagi daerah tujuannya. Namun, jika investor tak serius dan pemerintah daerah membiarkannya, hal ini akan terlihat seperti kisah gadis malang yang ditinggal pergi kekasih pujaannya. Para penentu kebijakan di daerah ini sudah tentu menyadari itu dan tak ingin kisah ini berakhir demikian. (*)

RADIO

“Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) jatuh pada 2 Mei yang diperingati setiap tahunnya, merupakan perhelatan akbar bagi rakyat Indonesia.

Terlebih bagi pemerhati pendidikan, momentum besar ini dijadikan hari evaluasi nasional di tubuh pendidikan Indonesia” ENDIDIKAN merupakan sektor pokok bagi kehidupan anak bangsa saat ini. Terlebih di abad 21, tentunya hal ini memacu adrenalin pemburu pendidikan untuk terus berkompetitif di modern era ini. Tidak heran berbagai upaya dilakukan baik itu program yang langsung ditelurkan dari pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Bahkan bisa saja dilakoni oleh personal atau kelompok-kelompok tertentu yang benar-benar konsen di ranah pendidikan. Ini menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Tentu kita tidak heran ada momentum besar di setiap tahunnya untuk kita sambut dengan gegap gempita, tepatnya tanggal 2 Mei rakyat Indonesia menyambut Hari Pendidikan Nasional, biasanya pada peringatan Hardiknas ini, media gencar memamerkan potret pendidikan Indonesia. Hardiknas harusnya dimaknai sebagai momentum untuk mengevaluasi serta refleksi untuk kita bangsa Indonesia mengenai kondisi pendidikan sejak era sebelum kemerdekaan hingga era reformasi sekarang. Bukan sebaliknya dimaknai sebagai euphoria atau serimoni sehingga sikap kita hipokrit terhadap perkembangan pendidikan di sekitar kita.

Kita meyakini bahwa pemerintah telah melakukan terobosan besar demi memenuhi janji kemerdekaan yaitu (mencerdaskan kehidupan bangsa-red). Meskipun kenyataan berkata lain bahwa rakyat Indonesia belum sepenuhnya cerdas. Kita juga tidak mengesampingkan kaitan dengan anggaran pendidikan, bahwa besaran anggaran tak kalah jauh dari sektorsektor lain. Pendidikan merupakan pembiayaan yang menelan anggaran 20% dari total APBN. Tahun 2014 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 375,4 triliun, tahun 2015, Rp 404,0 triliun khusus digelontorkan untuk anggaran pendidikan, angka yang cukup fantastis.

Di sisi lain kita telah banyak disuguhkan sederet prestasi pendidikan meskipun itu hanya diraih oleh perguruan tinggi nomor wahid di Indonesia serta sekolah-sekolah yang bernapas nasional dan internasional. Namun kita juga tidak bisa menutup mata dan telinga yang dirasakan sebagian daerah yang masih berpangkat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) Indonesia. Kategori 3T juga diraih oleh NTB dan NTT, daerah ini IPMnya hanya bertengger pada urutan nomor dua dan tiga dari belakang. Karena IPM selain diukur pada sisi ekonomi, kesehatan bahkan yang menjadi acuan dasar juga adalah mutu dan kualitas pendidikan. Sehingga kita tidak menafikan ada problem besar yang enggan diselesaikan secara serius oleh pemerintah kaitan dengan pendidikan. Contoh misalnya meskipun

Mudzakkir AB, M.Pd (Direktur Reform Institut, for social research)

NTB sejak periode pertama kepemimpinan Dr.TGH. M. Zainul Majdi, sejumlah gebrakan diluncurkan untuk mendongkrak IPM NTB dengan menelurkan program unggulan seperti Angka Buta Aksara Menuju Nol (ABSANO), Angka Drop Out Menuju Nol (ADONO) dan Angka Kematian Ibu Menuju Nol (AKINO). Namun di sisi lain tahun 2015 yang dipersoalkan Badan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alokasi anggaran pendidikan hanya 1,75% dari total APBD, kalaupun diperinci lagi masing-masing siswa hanya mendapat Rp. 41.500 per tahun, masih di atas satu tingkat dari NTT yaitu Rp. 36.700 per siswa. Jika ini benar adanya yang dirilis oleh BPKLN, tentu keseriusan pemerintah untuk meningkatkan SDM NTB patut dipertanyakan, (Suara NTB, 4/16).

Di samping itu secara nasionalpun di beberapa daerah yang tidak luput dari sorotan mata rakyat misalnya kondisi sekolah bocor, sekolah hampir roboh, mahalnya biaya pendidikan hingga angka putus sekolah tidak terhitung. Realisasi penggunaan anggaran yang kurang transparan bahkan mutu yang amat sulit terakomodasi. Kenyataan riil ini tak sejalan perintah UUD 45 UUD 1945. Karena pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Bahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Kata diskriminasi ini dimaknai bahwa kewajiban negara memberikan pendidikan tanpa adanya sekat antara kaya dan miskin, ayat (2) secara tegas pemerintah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan.

Ada juga soal yang menjadi PR besar negara dan kita sekarang,karena negarapun masih kelabakan soal bagaimana cara mengatasi peringkat pendidikan Indonesia di mata dunia.

Karena Indonesia masih menempati posisi yang jauh di bawah negaranegara tetangga lainnya. Dari 76 negara yang ikut berpartisipasi dalam tes PISA tahun 2015 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Semua yang dites adalah siswa yang berumur 15 tahun bahwa Indonesia berada pada urutan 69. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011. Di sisi lain, kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi. Berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi; anak – anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga; dan pernikahan di usia dini (Sekretaris Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng, Sc di Jakarta). Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam IPM dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga Asean yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683 (Sumber. USAID, From the American people).

Agenda Liberalisasi Pendidikan Bagian Dari Skema WTO-GATS Liberalisasi mempertontonkan dalam penyelenggaraan pasar secara bebas dan keterlibatan negara hanya sebagai fasilitator pasar bebas dengan mengeluarkan regulasi atau undangundang. Perlu dicermati bahwa secara harfiah, liberalisasi berasal dari bahasa Latin “Liberalis” yang berasal dari kata “Liber” yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat dan tidak tergantung”.

Menilik sejarah, liberalisasi pendidikan merupakan konsekuensi pokok karena keikutsertaan negara Indonesia dalam WTO (World Trade Organization), yaitu sejak tahun 1994.Melalui DPR secara

jelas sudah setuju untuk bergabung dengan WTO, tepatnya sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization”. Tergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO, tentu Indonesia tidak dapat menghindari dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan.

Apalagi, sejak negara-negara anggota WTO pada bulan Mei 2005 menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa.

Namun Indonesia masih belum menyetujui liberalisasi jasa pendidikan. Karena Indonesia menawarkan lima jasa selain jasa pendidikan untuk diliberalisasi, yaitu jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, jasa bisnis, jasa angkutan laut, jasa pariwisata, dan jasa keuangan.

Tidak sampai di sini, sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-4 dari negara-negaradi dunia, ternyata Indonesia merupakan incaran utama negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan. Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea, dan Selandia Baru telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, dan pendidikan vokasi dan profesi. Cina bahkan minta Indonesia membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina.

Yang kemudian terwujud dengan munculnya UU PT, Dalam Undang-Undang PT No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Ke-5 Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 62, (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

Dilanjutkan dalam Pasal 36 bahwa Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) Akuntabilitas, (b) Transparansi, (c) Nirlaba, (d) Penjaminan Mutu ;dan, (e) Efektivitas dan efisiensi. Dalam bab ini juga disebutkan bahwa Penyelenggara Pendidikan Tinggi memiliki hak Otonomi yang meliputi bidang akademik dan non akademik.

Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 6 bahwa perguruan tinggi menentukan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Selanjutnya dalam Pasal 51 Ayat 2, pengelolaan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Berdasarkan paket kebijakan tersebut, memang tidak secara terbuka pemerintah mendukung liberalisasi pendidikan. Namun dengan adanya otonomi Pendidikan Tinggi memberikan kebebasan kepada setiap perguruan tinggi secara leluasa membuka keran praktek liberalisasi.

Dukungan paket regulasi tersebut, akan memperjelas campur tangan pemerintah akan lebih diminimalisir dalam menentukan arah perguruan tinggi. Karena hal ini akan berdampak langsung terhadap sulitnya akses bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas. Karena adanya deregulasi atau hilangnya peran pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, justru dilaksanakan oleh asing yang cenderung liberal dalam menetapkan biaya pendidikan yang mahal.

Seperti yang dialami mahasiswa asal Surabaya inisial MT yang terancam DO (Drop Out) lantaran biaya kuliah yang terlampau mahal. Hal ini terjadi di salah satu universitas berlabel PTNBH di Surabaya yang saat ini menempati peringkat 4 Indonesia, meskipun kabar ini lenyap dan kurang terekspos media.

Dengan beban UKT yang hampir Rp 7.000.000 tiap semester sekalipun dengan menempuh jalur Banding UKT untuk mengharap keringanan dari manajemen universitas, hal itu nihil. Dengan semangat solidaritas, beberapa kawan mahasiswa lainnya saling gotong-royong menyisahkan uang untuk membantu MT hingga terkumpul uang hampir Rp 8.000.000 dimana uang tersebtu dialokasikan untuk membayar UKT dan biaya hidup di Surabaya.

Ini bukti nyata lemahnya pemerintah dan kuatnya liberalisai pendidikan tinggi di tanah air. (Sumber, Ihwanudin, 02/16). Selain itu contoh riil negara melepas tanggung jawabnya terhadap pendidikan seperti UI, ITB, UGM, UNAIR, IPB, USU,dan UPI yang semakin mahal dan sulit terjangkau oleh kalangan bawah yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah sesuai amanat UUD 1945. Potensi liberalisasi pendidikan tinggi begitu besar melalui otonomi pendidikan tinggi bagi PTNBH. Dalam hal ini juga, perlu dicermati dalam-dalam bahwa pendidikan dan khususnya pendidikan tinggi bukan se-

mata-mata jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik dan terampil.

Tetapi yang penting adalah proses untuk ”to preserve national identity”, “to sustain and develop the intellectuial and cultural base of the society”, “to give inspiration and pride to citizens”, dan “to promote dialoge for the respect of cultural and social diversity”. Tujuan-tujuan nasional tersebut terlalu penting untuk diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi asing dan seharusnya menjadi tanggung jawab bangsa negara karena tidak mungkin mendapat perhatian sepenuhnya dari penyedia jasa pendidikan komersial luar negeri. Untuk itu pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi dan sub sektor pendidikan lainnya haruslah dilakukan secara bertahap dan dengan memperhitungkan kesiapan nasional kita untuk mengembangkan hubungan yang simetris dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain.

Momentum Hardiknas hendaknya dijadikan momen kolektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan menanamkan tanggung jawab kita agar terwujud dan terimplementasi nyata sebagai peran serta kita untuk memperbaiki pendidikan. Ada hal penting yang harus dilakukan untuk pencapaian kualitas pendidikan Indonesia yang bermutu dan serta menjamin setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas.

1. Negara harus lebih tegas untuk mengembalikan martabat bangsa kepangkuan kita sendiri bukan sebaliknya hanya ketergantungan kepada negara-negara lain yang akhirnya hanya bisa mendikte dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara kapitalis 2. Pemerintah seharusnya secara konstitusional, ikut bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Anggaran 20% APBN merupakan langkah produktif untuk memenuhi peningkatan kualitas pendidikan.

Namun perlu diingat, bahwa dana besar saja tidak cukup menjadi jaminan pendidikan kita bisa lebih baik.

3. Sekolah haruslah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, hendaklah sekolah kembali pada filosofi “Taman Siswa” yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, dimana sekolah adalah sebuah tempat belajar yang menyenangkan dan dirindukan anak-anak. Guru adalah tokoh utama yang memainkan peranan penting di sebuah sekolah. Sehingga sudah semestinya, guru harus terus meningkatkan kualitas diri untuk menjadi fasilitator yang mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.

4. Orang Tua dan Masyarakat.

Peran serta orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua dan masyarakat sebagai kontrol sosial harus mampu memainkan perannya dengan baik. Di tengah era global yang kian gencarnya, membuat kemajuan teknologi memiliki dampak buruk bagi generasi bangsa. Kini media massa dan elektronik berlomba-lomba menjajakan tontonan yang bisa merusak moral anak-anak kita. Di sinilah peran orang tu dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan anakanak kita tumbuh dengan baik dan bebas dari pengaruh-pengaruh negatif yang merusak masa depannya (Ulfah M, 05/15).

Proyek SPAM Terafiliasi Kota Mataram diduga bermasalah Harus ditelisik penegak hukum

***

Tak kunjung membangun, gubernur ancam cabut 65 Izin PMDN Investor serius antri berinventasi di NTB

***

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016 Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Minggu, 8 Mei 2016 09.00 UMM FC vs Sail Stone 09.45 Setwan NTB vs Energi FC 10.30 Faris Bakery vs Kubota B 11.15 Kojib A vs Hamzanwadi FFC 14.00 Alamo vs Villa Donal 14.45 Imigrasi FC vs Griya Furniture FC 15.30 Lombok TV vs Golden Palace Hotel 16.15 KSP Lombok Sejati vs Alcatras B Pool B Minggu, 8 Mei 2016 09:00 Fatabama FC vs Poonar FC 09.45 Jayakarta Futsal vs Panaraga FC 10.30 Sunflower vs Smanda 11.15 Alcatras A vs Lombok Garden 14.00 Kingdom 45 vs BPN FC 14.45 Kojib B vs Dogma 15.30 Forester FC vs Persimala FC 16.15 Kubota A vs Air Force

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 30 April 2016 22:00 Newcastle United 1 vs 0 Crystal Palace 22:00 Everton 2 vs 1 Bournemouth 22:00 WBA 0 vs 3 West Ham United Minggu, 1 Mei April 2016 00:30 Arsenal 1 vs 0 Norwich City 19:00 Swansea City 3 vs 1 Liverpool La Liga Spanyol Sabtu, 30 April 2016 22:00 Real Sociedad 0 vs 1 Real Madrid Minggu, 1 Mei April 2016 00:15 Atletico Madrid 1 vs 0 Rayo Vallecano 02:30 Real Betis 0 vs 2 Barcelona Serie A Italia Minggu, 1 Mei 2016 02:45 Chievo Verona 0 vs 0 Fiorentina 18:30 Juventus 2 vs 0 Carpi

(Suara NTB/ist)

JAMU PERSEKAM - Skuad PSSB saat menjamu Persekam Metro Malang di GOR Lalu Magaparang, Minggu kemarin.

Hasil Buruk di Laga Pembuka PSSB Taliwang (Suara NTB) Torehan buruk membuka perjalanan Persatuan Sepakbola Sumbawa Barat (PSSB) di kompetisi Indonesia Soccer Champhionship (ISC) Seri B. Pada pertandingan perdananya, Minggu (1/5) kemarin, klub berjuluk Laskar Undru ini kalah saat menghadapi Persekam Metro Malang dengan skor 1 – 2.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Selasa, 3 Mei 2016 03:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur @beIn Sport 3 Serie A Italia Selasa, 3 Mei 2016 03.00 Napoli vs Atalanta @beIn Sport 1 01:00 Genoa vs Roma @beIn Sport 1 Liga Champions Rabu, 4 Mei 2016 02:45 Bayern Munchen vs Atletico Madrid @RCTI Kamis, 5 Mei 2016 02:45 Real Madrid vs Manchester City @RCTI

Bertanding di GOR Lalu Magaparang, atmosfir kandang belum bisa maksimal menyemangati skuad PSSB. Sejak awal pertandingan, para pemain PSSB lebih banyak bertahan di areal pertahanannya sendiri. Alhasil di babak pertama, PSSB yang lebih dulu kebobolan masih bisa menahan imbang Persekam Metro Malang dengan skor 1 – 1. Di mana skor PSSB diperoleh dari

titik penalti yang sukses dieksekusi Joni Suprianto, salah satu pemain senior di PSSB. Memasuki paruh kedua pertandingan, para pemain PSSB yang seluruhnya pemain lokal KSB ini mulai kehilangan konsentrasi. Meski semangat tinggi, stamina yang mulai lelah dan tempo permainan yang terus meningkat semakin sulit mengimbangi pola permainan Per-

sekam Metro Malang. Dan terbukti sekitar menit ke 70, Persekam Metro Malang pung berhasil membobol gawan PSSB untuk kedua kalinya dengan memanfaatkan blunder yang dilakukan penjaga gawang. Hasil itu pun akhirnya bertahan hingga laga usai dengan kelahan KSB 1 – 2.

Usai pertandingan, Wakil Sekretaris PSSB Manurung mengatakan, meski kalah

Lokasi Penyelenggaraan Tengah Disempurnakan

Mari Dukung Kontingen NTB di PON 2016

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Mantan Kepala Dinas Pertambangan NTB, Heriyadi Rachmat dan Ketua Tim Humas KONI NTB, Nasrudin Zein berpose bersama mahasiswa IMSB di Museum Geologi Bandung, Sabtu (30/4) lalu.

musatan latihannya juga belum lama sebelum mereka turun hari ini,” urainya.

Manurung optimis, dengan semangat tinggi yang ditunjukkan pada hari ini, ke depan PSSB akan bisa berbicara banyak di kompetisi ISC Seri B ini. Ia mengungkapkan, para pemain akan dipersiapkan lebih matang lagi karena pada tanggal 7 Mei mendatang, PSSB akan kembali melakukan laga keduanya melawan Persewangi Banyuwangi.

“Yang kedua nanti masih laga kandang. Nah mudahmudahan para pemain sudah lebih siap dan bisa meraih poin penuh,” imbuhnya. (bug)

PON 2016

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Bandung (Suara NTB) Keikutsertaan kontingen NTB di PON XIX 2016 di Jabar mendapat dukungan penuh dari masyarakat NTB yang ada di Bandung. Sejumlah tokoh masyarakat NTB dan mahasiswa yang ada di Bandung siap mengerahkan sedikitnya 200 orang untuk mendukung kontingen NTB yang sudah memasang target 15 emas di pesta puncak olahraga multi event tingkat nasional itu.

“Pada prinsipnya masyarakat NTB yang ada di Bandung siap mendukung dan menyukseskan target NTB meraih 15 emas di PON,” ucap Heriyadi Rahmat saat menerima tim Humas dan Pengerahan Masa Kontingen PON NTB, Nasrudin Zein bersama tiga wartawan olahraga, Afandi (Harian Umum Suara NTB), Muhammad Zainuddin (Lombok Post) dan Abdi Jaelani (Radar Lombok) ketika meninjau persiapan Panitia Besar PB PON di Bandung, Sabtu (30/4) kemarin.

Kedatangan tim Humas KONI NTB itu diterima mantan Kepala Dinas Pertambangan NTB, Heriyadi di Musium Geologi Bandung, Jabar, Sabtu (30/4) kemarin. Saat itu Heriyadi didampingi 35 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Sasambo Bandung (IMSB).

Perkumpulan mahasiswa Lombok, Sumbawa dan Bima itu juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh kontingen NTB di PON. “Kami siap kerahkan semua mahasiswa NTB di Jabar,” kata Pembina IMSB Brilyan Anindya Dayfi.

Brilyan Anindya yang disapa Aan mengatakan jumlah anggota IMSB yang aktif sebanyak 60 orang. Sementara yang berhasil terdata, jumlah mahasiswa NTB di Jabar kurang lebih sebanyak 200 orang. “Sekadar diinformasikan, kami siap-siap saja,” tegasnya lagi.

Heriyadi Rahmat juga menyatakan kesiapan dirinya mendukung penuh para atlet NTB. Ia mengaku akan mendorong masyarakat NTB khususnya di Kota Bandung dalam memberikan dukungan.

“Kehadiran supporter saat atlet bertanding, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat para atlet dan membuktikan jika para atlet tidak berjuang sendiri tapi didukung masyarakat,” harapnya.

Dukungan supporter atau pendukung nanti dapat memberi motivasi terhadap kontingen NTB. Hal itu mendorong KONI NTB menyiapkan suporter untuk mendukung perjuangan atletnya di PON XIX pada 17-29 September 2016 mendatang.

Selain memantau persiapan PON, kedatangan Humas KONI NTB ke Jabar untuk mendata masyarakat NTB yang ada di Jabar.

Diharapkan masyarakat NTB yang ada di Bandung dapat memberikan dukungan terhadap Pengerahan suporter dilakukan untuk mendukung perjuangan atlet dalam mencapai target 15 emas (dibaca: Libas) pada PON XIX/2016. Dengan harapan kehadiran suporter menambah motivasi atlet NTB saat bertanding nanti. (fan)

tetapi pihaknya cukup puas dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain. “Terutama semangat mereka, sangat tinggi sekali. Saya kira ini modal besar terlebih para pemain kita itu kebanyakan baru turun di pertandingan resmi sebesar ini,” timpalnya.

Ia melihat, faktor penyebab kekalahan PSSB lebih dikarenakan jam terbang.

Banyak dari pemain yang masih deman panggung sehingga sulit mengambil keputusan cepat dalam memainkan bola secara cermat. “Kalau pemain Persekam mereka kan sudah lebih siap. Sementara pemain kita baru, dan pe-

(Suara NTB/ist)

GOL SUAREZ – Penyerang Barcelona, Luis Suarez mencetak gol untuk mengamankan kemenangan timnya melawan Real Betis dengan skor 2-0, Minggu dini hari kemarin.

Persaingan La Liga Masih Ketat Madrid Persaingan tiga klub besar yang berada di papan atas La Liga, Spanyol, hingga akhir pekan kemarin masih berlangsung ketat.

Barcelona, Atletico Madrid dan Real Madrid samasama mengemas kemenangan untuk memanaskan perebutan gelar juara liga negeri matador itu.

Barcelona berhasil kembali mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) pekan ke-36 seusai menghentikan perlawanan Real Betis dengan skor 2-0 lewat gol Ivan Rakitic dan Luis Suarez, Minggu pagi waktu Indonesia.

Tambahan tiga poin hasil kemenangan itu mengantar Barcelona memuncaki klasemen dengan perolehan 85 poin, menggeser Atletico ke posisi kedua dengan poin yang sama namun kalah head to head, sementara Real Madrid ke posisi tiga dengan 84 poin.

Adapun tim tuan rumah Real Betis tetap di peringkat 13 dengan 41 poin.

Pada jalannya laga, Real Betis terpaksa bermain dengan 10 orang setelah pemain bek tengah tim, Heiko Westermann, menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Ivan Rakitic pada menit 35. Skor 0-0 menutup babak pertama.

Barcelona unggul 1-0 le-

wat gol yang diciptakan dari tendangan kaki kanan Ivan Rakitic menyusul umpan panjang dari Lionel Messi yang tidak di antisipasi bek Real Betis, German Pezzela, pada menit 50.

Suarez menggenapkan kemenangan 2-0 Barcelona setelah menerima umpan Messi untuk berhadapan langsung dengan kiper Betis, Antonio Adan, yang tidak mampu menjangkau bola tendangan Suarez pada menit 80. Musim kompetisi ini Luis Suarez mengoleksi 35 gol.

Tiga menit sebelum laga selesai, Barcelona menarik kiper Claudio Bravo yang cedera kemudian memainkan penjaga gawang cadangan Andre Ter Stegen. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Dalam dua pertandingan La Liga tersisa, Barcelona akan melakoni derbi Katalan melawan Espanyol di Camp Nou pada 8 Mei, dan mengunjungi markas Granada pada 16 Mei, demikian Marca.

Beberapa jam sebelum Barcelona bermain, puncak klasemen La Liga ditempati dua klub ibu kota Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid, secara bergiliran.

Real Madrid memuncaki tabel klasemen sementara setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor tipis 10 lewat gol Gareth Bale. Pemain timnas Wales itu menciptakan peluang emas saat meneruskan umpan terobosan James Rodriguez pada menit

21. Tendangan Bale tidak menjadi gol karena membentur mistar gawang Sociedad.

Bale yang berdiri bebas di mulut gawang Sociedad gagal menyempurnakan bola liar yang terjatuh dihadapannya menyusul kecerobohan kiper Sociedad, Rulli, yang menepis bola umpan silang James ke hadapan Bale pada menit 58.

Namun, dua jam kemudian posisi Real Madrid digeser Atletico Madrid yang naik ke puncak klasemen sementara La Liga usai menekuk Rayo Vallecano 1-0 lewat gol Antoine Griezmann. Gol tunggal kemenangan pasukan Diego Simeone diciptakan Antoine Griezmann, yang baru masuk menggantikan Oliver Torres pada menit 55. Pemain tim nasional Prancis itu melepaskan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang membuat bola meluncur masuk ke sudut kiri atas gawang Rayo.

Namun, situasi itu tak bertahan lama. Sebab, posisi Atletico kemudian digeser lagi oleh Barcelona pada Minggu pagi. Di papan bawah klasemen, Granada untuk sementara merintis asa terhindar dari jurang degradasi setelah membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Las Palmas. (ant/bali post)

Bandung (Suara NTB) Ketua Kompartemen III PB PON, M. Solihun mengatakan sejumlah lokasi penyelenggaraan masih harus disempurnakan. Pasalnya hingga kini proses pengerjaan baru 90 persen, dan dipastikan pembangunannya akan rampung bulan Juli.

“Kami pastikan bulan Juli sudah clear,” ucapnya saat ditemui Suara NTB di Sekretariat PB PON Jabar di Gedung Sate, Jumat (29/4).

Dikatakannya, untuk mengantisipasi keterlambatan pembangunan, pihaknya telah menyiapkan lokasi penyelenggaraan alternatif. Lokasi penyelenggaraan cadangan ini disiapkan di sejumlah kabupaten/kota di Jabar. “Jadi jika ada problem, bisa gunakan venues cadangan,”jelasnya.

Untuk menggelar multieven empat tahunan itu, Jabar menyiapkan total 59 lokasi penyelenggaraan. Tersebar di 15 kabupaten/kota berupa arena, lapangan, maupun gelanggang pertandingan.

Dari 59 lokasi penyelenggaraan tersebut sebagian kecil yang merupakan lokasi penyelenggaraan baru. Sebagian besar adalah lokasi penyelenggaraan lama yang dioptimalisasi.

Sebagian lainnya adalah lokasi penyelenggaraan sewaan. Tercatat ada delapan lokasi penyelenggaraan baru. Sementara lokasi penyelenggaraan yang dioptimalisasi sebanyak 42. Sembilan lainnya sewaan.

Beberapa lokasi penyelenggaraan yang belum rampung antara lain: Gymnasium FPOK UPI (tekwondo), GSG Tinju Pelabuhan Ratu (tinju), Sirkuit Gery Mang di Kabupaten Subang (balap motor), Sport Hall FPOK UPI (sepaktakraw) dan Bukit Pasir Pajang (Gantole).

Sebagian besar tinggal pemasangan sarana penunjang, seperti pemasangan kursi. Pengerjaannya sudah memenuhi stan-

dar nasional bahkan internasional.

Lanjutnya ada 44 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON XIX. Jumlah itu belum termasuk sembilan cabor eksibisi. Dengan total 53 cabor utama, PON XIX akan menjadi PON dengan jumlah cabor terbanyak.

Jumlah medali yang diperebutkan pun ikut bertambah.

Yakni sebanyak 753 medali emas yang tersedia di PON XIX. Sebagai perbandingan, PON XVIII 2012 di Riau menyediakan 600 medali emas.

Di luar urusan lokasi penyelenggaraan, panitia penyelenggara juga gencar melakukan sosialisasi keliling kepada masyarakat Jabar pada khususnya. Hampir setiap minggu panitia bersama Gubernur Aher (sapaan Ahmad Heriawan) keliling ke masingmasing kabupaten/kota.

“Karena PON adalah tanggung jawab bersama. Sosialisasi ke masyarakat intens dilakukan,” ujarnya. Bahkan demi mensukseskan pesta olahraga terakbar di tanah air itu, mulai awal Mei, panitia penyelenggara sosialisasi melalui televisi.

Merangkul media patner dari sejumlah televisi nasional.

Menurut Solihun, mulai bulan Mei ini, empat media itu siap bekerjasama mempublikasikan kegiatan PON 2016.

Bagi pihaknya penyelenggaraan PON XIX/2016 merupakan momen tepat sekaligus mempromosikan wisata daerah. Sebab itu, penunjukkan media patner diharapkan mampu menambah sukses multi even itu.

Kemudian untuk menunjang pekerjaan para jurnalis dari berbagai daerah yang ingin meliput kegiatan PON, pihaknya juga telah menyiapkan media center. Bahkan rencannya media center akan dibuka di setiap 15 kabupaten/kota di Jabar. “Media center sudah disiapkan demi menunjang kerja teman-teman jurnalis,” terangnya. (fan)

M. Solihun (Suara NTB/fan)

SUARA NTB Izin Penambangan Pasir Laut Lotim Tunggu Amdal Pusat

Senin, 2 Mei 2016

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak mempermasalahkan jika DPRD NTB membentuk Pansus penambangan pasir laut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah,

MM, MTP mengatakan, hal tersebut sepenuhnya hak legislatif.

Mengenai rencana penambangan pasir laut Lombok, Ridwan mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan izin operasi produksi untuk penambangan pasir laut di Lombok Barat (Lo-

bar). Sementara, untuk Lombok Timur (Lotim) belum mengeluarkan izin operasi produksi, lantaran masih menunggu persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari pusat.

“Siap kita berikan penjelasan. Kalau kita ranahnya melakukan proses perizinan sesuai ketentuan yang ada.

Kalau memang DPRD menganggap ada persoalan yang dipansuskan tentu kita hargai itu sebagai suatu hak legislatif,” kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Ridwan melihat rencana Komisi IV DPRD NTB yang mem-

bidangi masalah pertambangan untuk membentuk pansus itu sebagai hal yang positif. Menurutnya, DPRD sebagai penerima aspirasi dari masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dari eksekutif terkait dengan penmabangan pasir laut di dua wilayah tersebut. ‘’Kalau kita siap saja.

Sudah ada kita menjelaskan itu. Saya melihat dari sisi positif saja. Sepanjang kita melaksanakan sesuatu aturan, ketentuan ndak masalah. Tujuannya (bentuk Pansus) untuk memperjelas,’’ucapnya.

Ridwan mengatakan, untuk penambangan pasir di Lobar, pi-

haknya sudah mengeluarkan izin operasi produksi kepada PT. Timur Sukses Bersama. Investor tersebut diberikan izin menambang pasir laut di sekitar wilayah Sekotong selama 1,5 tahun dengan luas 1.000 hektar.

Investor itu akan menambang pasir laut sebanyak 10 juta meter kubik dari jumlah cadangan sekitar 50 juta meter kubik.

Sementara untuk rencana penambangan pasir laut di Lotim, lanjut mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini masih dalam proses. Pihaknya belum mengeluarkan izin operasi produksi meskipun investornya sudah mendapatkan per-

setujuan Amdal provinsi.

Pasalnya, terang Ridwan, investor penambangan pasir laut Lotim, PT. Dinamika Atria Jaya juga harus mendapatkan persetujuan Amdal pusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Yang Lombok Timur masih dalam proses. Karena proses Amdalnya belum selesai. Lama karena Amdal untuk Lombok Timur dibagi dua. Ada yang amdalnya berproses di provinsi, ada yang Amdalnya berproses di pusat. Beda dengan di Lobar. Karena di Lombok Timur itu ada MoU antara perusahaan ini dengan PT. TWBI yang melakukan

Halaman 16

reklamasi Teluk Benoa. Dalam suatu klausulnya bahwa Amdal untuk reklamasi harus jadi satu dengan Amdal untuk penambangan pasirnya, PT. Dinamika Atria Jaya,”terangnya.

Menurut Ridwan, Amdal untuk penambangan pasir laut di Lotim dipecah menjadi dua. Yakni Amdal yang dibahas untuk tingkat provinsi dan Amdal yang dibahas di Kementerian LHK, satu paket dengan rencana reklamasi Teluk Benoa Bali. Sebenarnya, pembahasan Amdal ini berjalan paralel, tapi Amdal pusat ini yang masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK. (nas)

HILANG HILANG BPKB R4 ISUZU DR1694WZ NOKA/NOSIN : MHCTBR54BTCOO5657/ E005657 AN. SUPARNO HLG DSKTR JL. BRAWIJAYA GG. KAMBOJA CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6567BG NOKA/NOSIN : MH1HB61128K396661/ HB61E-1393180 AN. SITI RAHMA WARNI HLG DSKTR KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 2 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 2 Mei 2016

Segera Dibuka, Hotel Aston Inn dengan Lokasi Strategis

(Suara NTB/lin)

HOTEL Aston Inn merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang akan segera dibuka pada Juli mendatang.

Hotel ini merupakan salah satu hotel yang berada di tengah Kota Mataram. Lokasinya yang sangat strategis memungkinkan para tamu untuk bisa lebih mudah mengakses apapun. Baik itu rumah makan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain.

“Kami akan segera buka Hotel Aston Inn pada awal Juli mendatang. Kami sudah siapkan tenaga kerja juga dan beberapa masih rekrutmen,” kata Human Resources Hotel Aston Inn, Dicky Ardian kepada Suara NTB, di Mataram belum lama ini.

Hotel ini dibangun dengan kapasitas 133 kamar dengan berbagai tipe dan harga yang terjangkau. Setiap tamu juga bisa menikmati fasilitas lain yang telah disediakan pihak hotel.

Hotel tujuh lantai ini memiliki kolam renang di lantai tiga.

Sehingga masyarakat bisa berenang sambil menikmati suasana Kota Mataram. Selain itu, hotel ini juga menyediakan ballroom dengan kapasitas hingga seribu orang.

Hotel ini juga menyediakan restoran dengan masakan Indonesia dan masakan Cina. Sehingga masyarakat bisa menikmati makanan nikmat yang dimasak oleh chef hotel. Apalagi hotel ini telah menyediakan setidaknya 75 orang tenaga kerja untuk melayani setiap tamu yang datang.

Konsep interior hotel menggunakan minimalis modern sehingga suasananya bisa lebih nyaman bagi tamu. Selain itu, hotel ini juga menyediakan basement yang luas untuk parkir tamu.

Sehingga para tamu tidak perlu khawatir kendaraannya terkena panas atau hujan.

“Kita delapan lantai sebenarnya kalau dihitung sama basement.

Karena di lantai dasar kita sediakan basemen untuk tamu,” ujarnya.

Ia berharap dengan kehadiran Hotel Aston Inn di Kota Mataram, dapat menambah referensi tempat menginap setiap orang.

Sebab hotel ini juga menyediakan berbagai hal dan fasilitas yang mungkin dibutuhkan oleh tamu. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Ras Muhammad akan Konser di Mataram Mataram (Suara NTB) – Reggae Ambasador Indonesia “Ras Muhammad” akan tampil di Kota Mataram pada Kamis (26/5) – Minggu (28/5) mendatang. Band reggae internasional ini akan konser dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Negeri 2 Mataram.

Konser tersebut disajikan bukan hanya untuk menciptakan hiburan semata. Namun, kegiatan itu menjadi ajang untuk menjaring minat dan bakat para siswa di bidang kesenian. Pasalnya, selain menyediakan panggung khusus untuk Ras Muhammad, para pelajar

dari Smanda – Akronim SMA Negeri 2 Mataram – ini juga menyediakan panggung festival musik lintas pelajar.

“Ini agenda tahunan OSIS Smanda Mataram. Tujuannya ialah untuk menjaring minat dan bakat siswa di bidang seni.

Ita juga mengadakan lomba

dalam puisipuisi liris ini.

Beberapa puisi juga membawa kita pada ken a n g a n dalam adegan film AADC pertama yang dirilis tahun 2002 s i l a m .

Salah satunya adalah pada puisi Aku Tidak Pernah Betul-Betul Pulang.

Rangga mengenang masa saat ia tinggal berdua bersama ayahnya dan pada suatu malam tiba-tiba ada seorang tak dikenal melempar rumahnya sebelum ia berangkat

mewarnai untuk anak – anak, festival band dan kompetisi tari,” kata Ketua Panitia Muhammad Fian Ardiansyah ketika ditanya Suara NTB, Sabtu (30/4) di sekolahnya.

Dalam konser yang berlangsung tahun lalu, OSIS SMA setempat menghadirkan grup band yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Mereka berharap, penyelenggaraan yang dilakukan tahun ini bisa berlangsung lebih meriah dari tahun – tahun sebelumnya.

Untuk kompetisi band, para pelajar yang menyelenggarakan

festival ini memberi kesempatan bagi seluruh pelajar se-pulau Lombok sebagai peserta.

Selain kompetisi untuk band lokal, mereka juga sudah menyiapkan penampilan beberapa band lokal untuk menambah kemeriahan kegiatan.

“Untuk band – band lokal, sementara ini kami rahasiakan. Sebab, ini kami jadikan sebuah kejutan, yang jelas banyak band lokal yang akan kita tampilkan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua OSIS Smanda Mataram mengemukakan, kegiatan yang mereka seleng-

garakan itu juga dalam rangka mempererat tali persaudaraan pelajar lintas sekolah. Selain demikian, ajang itu menjadi ruang ekspresi serta tempat menggali bakat siswa – siswi dengan keterampilannya masing – masing.

Mereka yakin, di NTB ini tidak sedikit pelajar berprestasi dan berbakat di bidang seni. Untuk itu, panggung yang mereka sajikan diharap dapat menjadi ajang untuk mengeksplorasi kebolehan remaja – remaja yang beranjak dewasa ini. (met)

Konser

Mantra dan Semangat Pelestarian Alam Mataram (Suara NTB) – Sejumlah komposisi instrumental disajikan oleh kelompok musik Suara Mantra dan Organic Mind, dalam konser penutupan Malam Apresiasi Bandini, Sabtu (30/4) malam. Konser itu merupakan rangkaian penyelenggaraan Jazz World Music, Sabtu (20/8) – Minggu (21/8) mendatang.

Melalui komposisi yang disajikan, Mantra Ardana pimpinan kelompok bermusik mengajukan bahan renungan atau kontemplasi bersama tentang lingkungan dan alam. Bagi Mantra, alam memiliki intelektualitas tersendiri yang sejauh ini acap dikangkangi oleh manusia. Akibatnya, keseimbangan alam mulai terganggung sehingga bencana terus melanda. Sedianya, lima komposisi ciptaan musisi, seniman dan komposer (Mantra Ardana), yang ditampilkan malam itu menjadi bagian dari daya untuk mengembalikan semangat pelestarian alam.

“Komposisi ini ialah perjuangan untuk mengingatkan kembali agar manusia menghargai intelektualitas alam.

Alam itu punya intelektual, cuman kadang – kadang manusia terlalu pintar untuk memanipulasi,” cetus seniman kawakan ini ketika diwawancara Suara NTB menjelang pertunjukan.

Adapun kelima komposisi yang ditampilkan malam itu masing – masing berjudul; Sekar Agung, Majapahit, After Dream,

Give Me Hight dan The Wind.

Komposisi – komposisi bertajuk pelestarian alam ciptaan Bli Mantre – Sapaan akrab Mantra Ardana – ini menggunakan empat bahasa sebagai lirik lagunya.

Keempat bahasa yang digunakan diantaranya; Bahasa Jawa Kuno, Bahasa Bali Halus, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Komposisi Majapahit yang telah menembus pasar global melalui situs musik internasional (I-Tone) awalnya berjudul Mandalika.

“Komposisi Majapahit saya rekomposisi ulang, yang awalnya komposisi tersebut berjudul Mandalika. Komposisi itu sudah masuk situs musik internasional dan bisa diakses melalui itone,” katanya.

Kecintaan maupun keresahannya terhadap kerusakan alam memacu kreatifitasnya untuk terus mencetuskan karya.

Tidak sungkan – sungkan, saat tampil di khalayak publik, Bli Mantre menyarankan agar publik mulai mengurangi ketergantungan pada penggunaan kantong plastik. Alasannya, ekosistem baik di darat maupun di lautan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebab, dirinya sangat percaya ketika lingkungan ini terus mengalami kerusakan, maka aspek keseimbangannya akan menghilang.

Selain komposisi Majapahit, Bli Mantre juga menyerukan kampanye untuk publik melalui Sekar Agung, bahwa manusia harus mengargai alam serta

ke New York.

“Kulihat ayah di pekarangan memasukkan serpihan-serpihan kaca jendela ke saku celana.”

Puisi Di Bandara Hari Itu mengingatkan akan perpisahan Cinta dan Rangga di bandara saat Rangga akan berangkat ke New York. Itulah awal dari tenggelamnya Rangga dalam cerita cinta yang dalam, yang terus menyeretnya selama belasan tahun.

Dalam Ciuman Perpisahan, Rangga mengenang tentang ciu-

(Suara NTB/met)

INSTRUMENTAL – Kelompok musik Suara Mantra dan Organik Mind ketika menyajikan komposisi instrumental demi memantik kontemplasi tentang perlindungan alam. sang penciptanya. Baginya, manusia tidak bisa semena – mena dalam mengotak – atik keberadaan alam yang pada akhirnya mengundang kemarahan sang pencipta-Nya. “Melalui Sekar Agung, manusia harus menghargai alam dan Tuhan sebagai zat pencipta.

Tuhan itu Cuma satu, cuman Dia memiliki banyak nama.

Secara universal kami percaya bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini ada yang mencip-

takan, yaitu Tuhan. Kita respek sama alam,” tuturnya.

Ia menjelaskan, intelektual alam dapat dimanifestasikan dalam wujud naturalitasnya.

Semisal, ketika hendak turunnya hujan, manusia sejatinya tidak diperkenankan untuk menghalanginya. Akan tetapi, kadang – kadang karena dasar kepentingan tertentu, hujan yang seharusnya dibiarkan turun dipengaruhi oleh kelompok manusia agar hal tersebut tidak terjadi.

“Tapi kadang – kadang karena kecerdasan manusia, awan itu ditembaki laser sehingga tidak terjadi hujan. Ini yang bagi saya, manusia tidak menghargai intelektual alam tersebut,” jelasnya.

Komposisi – komposisi yang diproduksinya ditujukan untuk memengaruhi perilaku manusia di dunia. Sebab, ia berkeyakinan, pengaruh pengerusakan yang dilakukan dititik manapun akan tetap berlaku di seluruh muka Bumi. (met)

Persembunyian dan Misi Winston Churchill

Mengenang Cinta TIDAK Ada New York Hari Ini, buku yang dirilis berbarengan dengan pemutaran perdana film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 2 secara serentak di seluruh bioskop tanah air pada tanggal 28 April lalu. Buku ini berisi sekumpulan puisi yang khusus ditulis Aan Mansyur yang terinspirasi dari skenario film ini.

Puisi-puisi dalam buku ini berisi tentang perasaanperasaan Rangga yang masih dipendamnya untuk Cinta, perempuan yang memberinya ciuman terakhir di bandara sesaat sebelum terbang ke New York, belasan tahun silam. Belasan tahun lamanya Rangga tinggal dan bekerja di New York. Selama belasan tahun itu pula kenangannya akan Cinta tetap hidup. Rangga mengajak kita mengenang Cinta, merasakan bagaimana kerinduan mendalamnya akan sosok kekasih lamanya

Halaman 18

man terakhir di bandara bersama Cinta. Ciuman itu abadi dalam ingatannya, membuatnya kerap diserang kegalauan mendalam setiap malam yang seolah membakarnya jadi abu.

“Ciuman itu. Ciuman itu. Aku terbakar jadi abu setiap malam.

Tapi—sialan!—kau selalu mampu menyusun tubuhku lagi sebelum pagi.”

Buku ini berisi 31 puisi yang ditulis dengan sangat indah dan disertai dengan foto-foto hitam putih tentang kehidupan New York. Beberapa foto juga merupakan bagian dari adegan pada saat penggambilan gambar untuk film ini. (ynt) Judul : Tidak Ada New York Hari Ini | Penulis : M. Aan Mansyur | Foto : Mo Riza | Penerbit : Gramedia Pustaka Utama | Tahun : 2016 | ISBN : 978-602-03-2723-5.

PADA usia 78 tahun, Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill mengalami serangan stroke ringan di kantornya yang berada di Downing Street, 23 Juni 1953. Pada saat itu ia sedang berpidato saat menjamu tamunya untuk makan malam. Namun sakitnya Perdana Menteri ini dirahasiakan kepada publik. Apalagi waktu itu Chruchill dijadwalkan akan segera menghadiri Konferensi Bermuda musim panas.

Kondisi kesehatannya terus menurun sampai akhirnya ia dibawa ke kediaman keluarga di pinggir kota Kent agar dapat menjalani perawatan intensif. Sakit dan kepindahan Churchill ini dirahasiakan oleh segenap jajarannya. Perdana menteri ini kemudian dirawat oleh seorang perawat Millie Appleyard (Romola Garai).

Dalam kondisi sakit, isteri

(Suara NTB/ist) Churchill’s Secret

Churchill, Clementine ‘Clemmie’ Churchill (Lindsay Duncan) ingin suaminya mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan tidak kembali lagi ke London. Setelah bisa berkomunikasi dan bangun dari tempat tidur, Churchill menolak saran isterinya. Ia tetap ingin menjabat sampai masa jabatannya selesai dan upayanya untuk menciptakan perdamaian tercapai. Usia tua tidak ingin dijadikan penghalang dalam mencapai misinya. Ia takut kematian meng- hampirinya sebelum cita-citanya terwujud. “Aku ingin mencoba

membuat bom-bom mengerikan itu tak berguna sebelum aku mati. Semua orang sudah tak bisa. Tinggal aku seorang. Bolehkah perdamaian jadi kemenangan terakhirku?” katanya pada isterinya yang bersikeras memintanya mundur.

Dalam kondisi sakitnya perdana menteri, ada pihak yang tentu senang dan berharap bisa segera menggantikan Churchill sebagai perdana menteri. Ia adalah Anthony Eden (Alex Jennings). Meski demikian Eden sangat fasih menyembunyikan ambisinya dan tetap menjadi bawahan Churchill yang patuh.

Bisakah Anthony menggantikan Churchill dan membujuknya untuk mengundurkan diri?

Apakah publik mengetahui sakit yang diderita Churchill?

Film yang diangkat dari novel The Churchill Secret-KBO (Keep Buggering On) karya Jonathan Smith ini tidak hanya difokuskan pada kehidupan politik Churchill, tapi sebenarnya bagaimana upaya dan semangatnya untuk sembuh dari sakitnya serta kehidupan keluarganya. (ynt) Judul : Churchill’s Secret | Sutradara : Charles Sturridge | Tahun : 2016 | Pemain : Michael Gambon, Lindsay Duncan, Romola Garai, Daisy Lewis, Rachael Stirling, Tara Fitzgerald.

SUARA NTB

Senin, 2 Mei 2016

Tidak Mudah Mengubah Kontrak Dari Hal. 1 Apalagi jika perubahan itu dilakukan pada perubahan teknis penambahan pekerjaan dan penambahan lain yang bersifat mayor.

Jika kontrak merupakan kontrak jamak atau multi years maka pelaksaannya memerlukan waktu satu tahun anggaran merubahnya.

Pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, melainkan dilakukan secara utuh. Sementara paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam kontrak jamak harus tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Selain itu, menurut Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini, kontrak tahun jamak tidak dapat diubah menjadi kontrak tahun tunggal, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Untuk perubahan kontrak, tidak boleh dilakukan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak atau multi years. Jadi sejak awal kontrak itu harus multi years atau sejak awal adalah tahun tunggal, jadi tidak bisa diubah begitu saja,” kata Isfanari.

Terlebih jika proyek dalam kontrak senilai Rp 17 miliar lebih, maka sebelumnya telah ada proses untuk menentukan apakah pengadaan itu dilakukan pada tahun tunggal atau tahun jamak. Jika memang proyek tersebut merupakan tahun jamak, maka harusnya di dalam kontrak tercantum pada tahun pertama akan menghabiskan anggaran sesuai ketentuan dan kesepakatan. Begitu pula pada tahun kedua.

Jika pengerjaan proyek tersebut melebihi batas waktu kontrak, maka kontraktor harus membayar sejumlah denda. Jumlah denda pun tercantum di dalam klausul kontrak yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Alam Soal pemasangan SPAM Terafiliasi PDAM Kota Mataram, ada keraguan soal elevasi, karena tekanan dari hulu tak mampu mengangkat air ketika elevasinya lebih rendah. Sehingga penggunaan air tidak maksimal ketika sampai di area Asrama Haji Jalan Lingkar Selatan.

Dalam Sistem Perpiaan Air Minum (SPAM), sistem yang digunakan sangat bergantung dari kondisi alam. Terdapat dua macam sistem yang digunakan, yaitu menggunakan gravitasi atau menggunakan pompa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Air Baku (PAB) I Balai Wilayah Sungai (BWS), Uzaimi, ditemui pekan kemarin, menjelaskan, jika mata air berposisi di bawah, sedangkan tempat yang dituju untuk menyalurkan ke masyarakat berada lebih tinggi, maka SPAM itu menggunakan sistem pompa.

Sedangkan, jika mata airnya berposisi di atas, dan daerah yang dituju berada di bawah, barulah menggunakan sistem gravitasi. “Semua tergantung dari kondisi alamnya,” terang Uzaimi.

Sementara itu, tugas dari PAB BWS, katanya, hanya bertugas sebagai pelaksana.

Sejak dari pengambilan air, dari hulu ke jaringan atau penampungan. Sampai ke reser-

voir. Sedangkan sejak dari reservoir, penyaluran menggunakan pipa sampai ke daerah tujuan, itu di bawah wewenang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). ‘’Kami hanya sebagai pelaksana saja, dari intake sampai reservoir,” katanya.

Ketika ditanya mengeni proyek SPAM terafiliasi Kota Mataram tahun 2014, Uzaimi tidak dapat menjelaskan. Karena ia tidak mengetahui proyek itu. ‘’Kita hanya pelaksana.

Kalau dari pelaksanaan, setelah didesain baru kita akan melaksanakan. Yang mengetahui adalah Satker SPAM,” tandasnya.

Pola Koordinasi Pertanyaan terkait SPAM Terafiliasi PDAM Kota Mataram ini masih seputar turunnya proyek, terutama tanda tanya soal tak dilibatkannya Satker Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Satker PSPAM) Provinsi NTB. Kepala Satker PSPAM, H. R. Sarwono Rochmat ST MT menjelaskan, kontraktor pelaksana proyek hanya mengajukan. Terkait pola koordinasinya dengan Satker PSPAM Strategis, kata Sarwono, hanya sebatas memberikan saran karena secara struktur berada di bawah pimpinan yang sama. Masing-masing memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan proyek berdasarakan DIPA masing-masing pula.

Proyek PSPAM strategis melibatkan Satker tersendiri, langsung di bawah Direktur Direktorat Jenderal. Karena itu terkait prioritas pembangunan serta bentuk kordinasi yang lebih luas, yakni antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

“Itu mungkin PSPAM strategis. Bukan di sini.

Langsung di Jakarta. Di sini koordinasi terkait proyek tidak ada. Mereka berhubungan langsung dengan Pemda terkait,” ujar Sarwono.”Kita di sini paling-paling diminta bantu untuk fasilitasi dengan Pemda,” imbuhnya.

Satker PSPAM strategis tersebut menangani daerah khusus dan dapat menjangkau seluruh provinsi se-Indonesia. Yang beragam kebutuhan prioritas kebutuhan pemenuhan air bakunya.

“Menangani daerah khusus yang strategis, yang mendesak prioritasnya.

Yang mungkin tidak mampu ditangani provinsi,” jelasnya.

Satker PSPAM di daerah berperan sebagai advisor terhadap setiap usulan yang disampaikan kabupaten/kota, terkait pengembangan jaringan SPAM. Satker PSPAM menangani jaringan distribusi utama dengan pola Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). Distribusi utama diambil dari intake melalui reservoir. Pengerjaan itu dilakukan oleh Satker SPAM. Lantas ditindaklanjuti oleh daerah dengan melakukan penyambungan sekunder dan tertier ke rumah-rumah pelanggan. (lin/why/ron)

Adopsi Model Syariah Dari Hal. 1 demi menjawab tantangan baru yang kini sedang berkembang.

Saran itu disampaikan Pengamat Ekonomi Islam, Dr. Riduan Mas’ud, saat menanggapi hasil sidang tahunan IDB ke-41 di Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat baru-baru ini.

Riduan berpendapat, pernyataan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang menegaskan rencana besar untuk membangun pusat ekonomi syariah di NTB perlu ditindaklanjuti oleh dunia perbankan. Tindaklanjut tersebut bisa dimulai oleh bank-bank milik daerah.

Menurutnya, sejumlah BPR yang segera melakukan penggabungan bisa segera hijrah menjadi BPR Syariah.

Langkah serupa juga sebaiknya ditempuh oleh Bank NTB. Riduan menegaskan, dengan jaringan Timur Tengah yang dimilikinya, plus dukungan dari Islamic Development Bank (IDB), Gubernur NTB bisa saja mendatangkan banyak investor ke daerah ini.

Disini, mereka tentu akan membutuhkan kerjasama dengan bank-bank lokal. Dengan konsep syariah, model kerjasama ini akan lebih dimudahkan.

Riduan menegaskan, konsep perbankan Syariah

memang lebih kompatibel dengan kultur daerah NTB yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terlebih, Pulau Lombok yang dikenal sebagai pulau seribu masjid juga akan segera memiliki sebuah ikon Islam dalam wujud Islamic Center (IC).

Mengutip pernyataan Gubernur NTB, Riduan menegaskan bahwa Islamic Center nantinya akan diarahkan tidak saja sebagai pusat peribadatan, melainkan juga akan menjadi sebuah pusat perekonomian Islam di daerah ini. Jika demikian adanya, Riduan menilai perubahan model perbankan daerah dari sistem konvensional ke syariah seharusnya sudah segera dimulai.

“Harus sekarang, pihak stakeholder Bank NTB jangan sungkan-sungkan melakukan perubahan menuju ke syariah. Kita akan melakukan perubahan BPR menjadi BPR Syariah. Itu ungkapan beliau di hadapan Menteri Keuangan. Ini sinyalemen juga, bukan hanya BPR saja yang berubah, tapi Bank NTB juga harus berubah,” saran Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram ini. (aan)

Proyek SPAM Terafiliasi Kota Mataram Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Dikerjakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Pokja Direktorat Pengembangan Air Minum Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2014.

Dokumen ini menunjukkan bahwa proyek untuk satu tahun anggaran, tahun 2014.

Pada bagian berbeda, ada dokumen aanwijzing atau rapat pemberian penjelasan untuk paket pekerjaan. Rapat digelar Selasa (10/6) tahun 2014, bertempat di Kantor Satker Pengembangan SPAM Strategtis Jalan. PAM Baru I No. 1 Pejompongan Jakarta Pusat, dipimpin Ketua Pokja Aryananda Sihombing, ST,MT. Dalam penjelasan pekerjaan itu, jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 120 hari kalender, sejak kontrak dilaksanakan, dengan besaran jaminan penawaran ditetapkan sebesar Rp. 337.500.000.

Di tengah jalan diduga muncul keanehan setelah pengumuman pemenang lelang. Proyek itu pada akhirnya dimenangkan PT.JSE, dengan nilai kontrak Rp 17.685.000.000. Adanya indikasi keanehan karena terjadi perubahan kontrak menjadi 390 hari, sejak kontrak diteken tanggal 5 Agustus 2014.

Jika dihitung 390 hari sejak kontrak, maka proyek itu harusnya selesai minggu keempat Sabtu 29 Agustus 2015. Tapi kenyataan di lapangan, proyek masih berlanjut hingga akhir 2015.

Proyek ini diduga diubah di tengah jalan, sehingga terindikasi dibuat konsep multi years. ‘’Ada (dugaan) yang merubah nomenklatur penetapan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan undang – undang untuk waktu pelaksanaan,’’ ujar sumber Suara NTB. Proyek itu jelas sumber tadi bersumber dari APBN tahun 2014 atau tahun tunggal. Kalaupun menjadi multiyears, sumber mengaku tidak melihat ada perubahan kontrak. Tata cara perubahan kontrak dipertanyakan. Jika itu terjadi, maka otomatis aturan akan berubah.

“Merubah satu item saja, ketika sudah tercantum dalam RAB sesuai dalam DIPA, itu tidak mungkin. Menunda waktu pelaksanaan saja lewat dari tanggal 31 Desember tidak bisa, kecuali bencana alam,” tegasnya.

Keberadaan proyek ini, pipa HDPE terpasang dari Dusun Bug – Bug Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Penelusuran lapangan tim Lipsus Suara NTB, dari Reservoir Bug Bug, pipa dihubungkan ke instalasi sekunder di Kelurahan Sayang-Sayang Cakranegara.

Terhubung melalui jalan baru di Tohpati Cakranegara, hingga Jembatan Sungai Jangkuk, Ampenan. Pipa kemudian dibelokkan ke arah SPBU Primkopal Ampenan, lantas ditembuskan ke Jalan Energi Ampenan.

Penelusuran berakhir di Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Ampenan Selatan. Empat pipa tergeletak di pinggir jalan. ‘’Proyek pipanya selesai sampai di sana,’’ lanjut sumber. Seharusnya pipa tersebut terhubung hingga ke Jalan Lingkar Selatan, kompleks Asrama Haji Mataram.

Kahar, penjaga Reservoir Bug Bug yang ditemui Sabtu (30/4) lalu, mengaku belum ada sambungan baru dari reservoir tersebut. Meski sudah pensiun, namun ia hanya in-

gat sambungan baru sekitar tiga tahun lalu, dari instalasi primer dialirkan melalui pipa HDPE dengan tujuan aliran ke Kota Mataram. ‘’Pernah ada proyek dari pusat, tahun 2014,mau ngebor di tanahnya PDAM ini (tempat reservoir), tapi ditolak warga. Padahal alat mesin bor sudah masuk,” kata Kahar. Penolakan warga itu juga diakui Kepala Dusun Bug Bug Utara, Haeruman. ‘’Alasannya, takut air sawah disedot, makanya warga keras menolak. Proyek dari pusat itu batal,” jelasnya.

Proyek Tahun Jamak Upaya konfirmasi ke sejumlah pihak dilakukan tim Lipsus Suara NTB, salah satunya ke Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi NTB. Diperoleh informasi bahwa, Proyek SPAM itu merupakan proyek pusat. Dikoordinasikan langsung lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Satker PSPAM Provinsi NTB hanya memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Satker PSPAM) Provinsi NTB, H. R. Sarwono Rochmat ST., MT menjelaskan, kontraktor pelaksana proyek hanya mengajukan permakluman. ‘’Perencanaan dia sendiri.

Paling ke sini permisi saja, sowan saja pada saat akan mengerjakan proyek itu,’’ ungkapnya ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (28/ 4).

Proyek SPAM Terafiliasi Kota Mataram tahun anggaran 2014 dikerjakan PT.JSE. Proyek pembangunan saluran primer itu dilakukan dengan skema tahun jamak (multiyears).

Dimulai pada 19 Mei 2014 hingga 19 juli 2014. Kemudian dilanjutkan 5 Agustus 2014 sampai harus selesai pada 1 September 2015.

Menurut sepengetahuannya, proyek pipa diameter 12 inch itu dikerjakan selama dua tahun. Sesuai proyek yang memaklumatkan pekerjaan tahun jamak.

“Kalau belum beroperasi mungkin ada masa pemeliharaan selama enam bulan,” terangnya menceritakan perihal pihak pelaksana konstruksi yang mendatangi kantornya.

Namun ia mengaku tidak mengetahui mengenai detail proyek. Sebab, penanganannya langsung ke pusat. Ia hanya mengetahui bahwa proyek dikerjakan dalam dua kontrak. Jalur pipa diakui bermula di Tohpati, Cakranegara Utara melalui Cemara, Monjok Timur, hingga ke Ampenan melalui Karang Kelok, Monjok Barat.

Terkait indikasi proyek yang belum selesai hingga melebihi batas waktu, ia menjelaskan bahwa bisa saja berbagai hambatan ditemui selama proses pengerjaan.

“Pasang pipa ini kan kadang-kadang ada kendala sosialnya,” ungkapnya. Sehingga dengan target waktu yang ditentukan, bisa saja tak dapat dicapai karena terhalang seperti izin hingga penolakan dari masyarakat.

Kemudian juga ada faktor cuaca yang membuat pipa yang didatangkan dari luar NTB melalui laut terkendala.

“Bisa jadi juga karena masalah teknis seperti itu,” tegasnya.

Mengenai koneksi sistem, sambung Sarwono, proyek pusat bertanggung jawab terhadap koneksi primer yang kemudian ditindaklanjuti dengan koneksi sekunder dan tersier oleh daerah setempat.

Penyambungan itu bergantung pada kesiapan pemerintah daerah melalui PDAMnya. ‘’Ini kemungkinan ada sesuatu yang belum disambung.

Ini hanya minor item. Tapi secara kontraktual bisa saja sudah diselesaikan,” ujar Sarwono.

Bantah Kontrak Tunggal Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum membantah bahwa proyek tersebut kontrak tahun tunggal.

Daftar pertanyaan Suara NTB via email dijawab pihak Ditjen Cipta Karya bahwa sejak awal kontrak tersebut merupakan kontrak multi years. Proyek ini bertujuan untuk membantu penyehatan PDAM Kota Mataram, berakhir pada Desember 2015.

Saat diverifikasi informasi bahwa ada indikasi kontrak dari tahun tunggal menjadi multi years, pihak Ditjen Cipta Karya menegaskan bahwa sejak awal kontrak tersebut merupakan multi years dan tidak ada perubahan. Berbeda dengan temuan sebelumnya, terdapat dua kontrak untuk item proyek yang sama.

Perbedaannya, pada kontrak pertama proyek dikerjakan dalam tahun tunggal dan kontrak kedua dikerjakan dalam multi years.

Menurut Ditjen Cipta Karya, bahwa PAM tersebut telah diserahterimakan ke PDAM Kota Mataram dan telah difungsikan. Sementara itu, kontraktor dinyatakan tidak menerima hukuman berupa denda karena dianggap telah menyelesaikan kontrak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan saat ini proyek tersebut masih dalam proses pemeliharaan.

Belum Serahterima PDAM Soal proyek SPAM itu, diakui Direktur PDAM Giri Menang, L. H. Ahmad Zaini terafiliasi dengan perusahaan daerah dipimpinnya itu, berawal dari usulannya. SPAM dikategorikan proyek yang sifatnya strategis, sehingga Satker SPAM DJCK langsung merespons. Karena jika tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu.

Soal operasional, sebagian instalasi yang terpasang sudah ada yang difungsikan, meski sebagian lagi masih dalam pengerjaan.

“Wilayah-wilayah yang kena, sebagian sudah kita fungsikan, airnya sudah kita salurkan ke rumah-rumah warga. Jadi sebisa mungkin sejak kita uji coba beberapa waktu lalu, dan setelah ada perbaikan, kita langsung fungsikan,” terangnya.

Soal proyek yang tidak tuntas 2014 sesuai kontrak, Zaini mengakui ada sejumlah kendala teknis di beberapa tempat. Seperti izin dan proses penggalian tempat penanaman pipa. ‘’Di beberapa jalur yang dilewati seperti di Jalan Udayana, di jalan baru itu bahkan sampai ribut, tetapi sekarang sudah terpasang. Nah yang sudah dilewati dan bisa difungsikan, kita fungsikan.

Yang penting proses rekonstruksi jalan sedang berjalan,” ujarnya.

Instalasi SPAM itu sampai saat ini belum ada serahterima dari Ditjen Cipta Karya ke pemerintah daerah, karena prosesnya rumit. Meski demikian untuk pengelolaannya sudah diserahkan pada pemerintah daerah. (ars/why/lin/ndi)

NTB Tunggu Keppres BPIH Embarkasi Lombok Dari Hal. 1 Kemudian ditambah dengan Panitia Penyelenggara Haji

Daerah (PPHD) sebanyak 24 orang. NTB masih berharap ada tambahan kuota JCH tahun ini, sesuai janji Pemer-

intah Arab Saudi yang akan menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 orang. (nas)

Halaman 19

Inflasi, Penyebab Terbesar Angka Kemiskinan Bertambah Mataram (Suara NTB) Inflasi merupakan salah satu faktor terbesar dari faktor-faktor lainnya yang menjadi pemicu angka kemiskinan terus meningkat. Karena ketika terjadi inflasi, maka seketika itu juga, garis kemiskinan akan ikut naik. Sehingga orang-orang yang berada dalam posisi rentan miskin, secara otomatis dipastikan langsung jatuh menjadi miskin.

Demikian disampaikan Pemerhati Ekonomi dari Universitas Mataram, Prof. Dr. Mansur Afifi pada Suara NTB. Menurutnya, jika diteliti secara nasional bahwa peningkatan kemiskinan paling besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan.

Yang mana kemudian bahan pangan merupakan penyumbang terbesar inflasi. ‘’Pangan merupakan porsi pengeluaran terbesar dari kebutuhan masyarakat. Nah ketika terjadi gejolak harga dan masyarakat yang pendapatannya tidak segera naik, maka dia akan segera terjatuh dalam kategori miskin. untuk itu pemerintah harus memastikan ketercukupan ketersediaan kebutuhan bahan pangan itu memadai. Sehingga tidak rentan terjadi gejolak harga,’’ ujarnya.

Begitu juga halnya dengan angka pengangguran terbuka.

Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia tentu tidak memiliki pendapatan.

Ketika seseorang tidak memiliki pendapatan, maka orang tersebut pasti miskin. Untuk itu pemerintah harus mampu mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan aktivitas perekonomian. ‘’Makanya untuk penurunan angka kemiskinan itu, salah satunya dengan mengurangi angka pengangguran.

Yang tidak bekerja harus berikan pekerjaan, disamping menjaga bahan pangan. Pemerintah punya alat untuk itu, caranya anggaran harus begerak terus, serapan harus diperhatikan. Karena kalau anggaran itu hanya ditumpuk-tumpuk, bagaimana APBD itu akan bisa bekerja. Sementara ekonomi harus bergerak terus dan itu bisa distimulan melalui APBD,” ujarnya.

Mansur Afifi juga mengingatkan pada pemerintah daerah agar terus memperbaiki serapan anggaran. Jangan sampai pengalaman pada tahun 2015, per 31 Juli, sangat besar anggaran ada di

(Suara NTB/ist)

Mansur Afifi bank, menganggur tidak dibelanjakan. Untuk itu pada tahun anggaran 2016 ini harus tetap dikontrol realisasi serapan anggaran. Lebihlebih dengan semangat penurunan kemiskinan yang tinggi dan dengan dibarengi anggaran yang memadai, yakni sebesar Rp 850 miliar yang tersebar di SKPD. “Cara-cara lama ini harus diperbaiki terus, pada triwulan pertama ini (2016) serapan anggaran kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ada tender-tender proyek disegerakan untuk ditender, jangan ditender pada bulan Juni. Dengan begitu proyek-proyek tersebut bisa memberikan manfaat lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah bisa memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan konsumsi. Tetapi bagaimana dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. ‘’Misalnya petani, mereka itu juga harus diedukasi. Jangan sampai seluruh pendapatannya habis untuk dikonsumsi. Tetapi bagaimana petani juga dilatih supaya bisa beratahan. Semua pendapatannya tidak habis untuk konsumsi.

Tetapi bagaimana bisa diinvestasikan misalnya dalam bentuk aset, seperti ternak, perhiasan, dan barang-barang lainnya,” pungkasnya. (ndi)

Sisir Anggaran ”Standby” Dari Hal. 1 Sementara, untuk paket-paket kegiatan atau proyek yang anggarannya bersumber dari DAK namun sudah tuntas dilakukan lelang, tak akan dilakukan pengurangan anggaran. ‘’Tentunya dari pengurangan itu kembali kita evaluasi kemampuan penyerapan kita sendiri. Di mana, kegiatankegiatan yang sudah dilakukan kontraktual, pelelangan itu tidak untuk dilakukan pengurangan DAK tentunya.

Yang dilakukan pengurangan DAK adalah anggaran-anggaran yang sifatnya masih standby,” kata Sugihartha dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/ 5) siang kemarin di Mataram.

Namun, katanya, seberapa besar kegiatan DAK yang masih standby untuk dilakukan pengurangan merupakan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tapi yang jelas, proyek DAK yang sudah tuntas lelang tidak akan mendapatkan pengurangan anggaran.

Menurut Sugihartha, tidak mungkin kegiatan yang sudah tandatangan kontrak dilakukan pengurangan. Ia mengatakan, paket-paket kegiatan yang pembiayannya bersumber dari DAK 2016 masih ada yang belum berproses, sedang

berproses dan sudah ada yang tuntas lelang. Untuk kegiatan yang masih standby, lanjutnya, itu yang masih bisa dilakukan rasionalisasi. Selain itu, paket kegiatan yang sudah tuntas lelang dan tanda tangan kontrak, pasti ada sisa lelangnya.

Maka, sisa lelang itu yang bisa menjadi rasioinalisasi. ‘’Yang akan dirasionalisasi itu kan sisa lelang. Sisa lelang itu kan misalnya, rekanan menawar 90 persen. Berarti masih ada anggaran sisa lelang 10 persen. Itu saja yang bisa dilakukan rasionalisasi itu,’’pungkasnya.

Tahun 2016, NTB memperoleh DAK fisik sebesar 255 miliar. Sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) awal April ini, jumlah DAK fisik yang dipangkas sebesar Rp 25,5 miliar. Sebagian besar DAK fisik tersebut berada di Dinas PU NTB. Tahun 2016, NTB memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 207 miliar lebih.

Akibat pengurangan ini, DAK infrastruktur jalan untuk NTB dikurangi sekitar Rp 20,7 miliar. Sementara itu, seluruh paket proyek infrastruktur jalan yang pembiayaannya bersumber dari DAK tersebut sudah tuntas lelang bahkan sudah kontrak. (nas)

Sebelas Pemda Resmi Gunakan Aplikasi Simda-CMS Kasda Bank NTB Dari Hal. 1 H. Komari Subakir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Bank NTB harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyeluruh. Sebab itulah, dimanfaatkan sistem teknologi informasi yang dalam hal hal ini dikembangkan oleh BPKP. MoU kemarin sekaligus memastikan pemanfaatan layanan Bank NTB, diantaranya CMS Kasda yang manfaatnya pada proses pencairan SP2D lebih aman, cepat dan akurat.

Monitoring pengeluaran dan saldo kas daerah secara online dan real time, mempermudah rekonsiliasi pencairan SP2D dan mendukung tertib administrasi pencairan SP2D yang dilakukan.

Demikian juga layanan JPP (Jasa Payroll Package) dalam meningkatkan transaksi non

tunai dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan proses pembayaran gaji lebih efektif dan efisien.

Demikian juga dengan PBB online yang dihajatkan untuk mendukung sistem aplikasi online untuk pembayaran pajak, seperti PBB dan BPHTB. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui teller, ATM, mobile banking, EDC maupun pada UPTD DPPKD. Ada juga layanan kastadian atau layanan surat berharga, PDAM online, mobile banking, Co-Branding Kartu Kredit yang merupakan bentuk kerjasama/aliansi penerbitan kartu kredit antara bank pemerintahan melalui mekanisme co-branding, ditujukan untuk memberikan kemudahan transksi (kredit) perbankan oleh nasabah. ‘’Sesuai tupoksi kami, men-

dukung pembangunan di daerah, maka kami melakukan semua terobosan salah satunya seperti kerjasama ini,’’ ujar H. Komari Subakir.

Seperti diketahui, layanan CMS Kasda merupakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Bank NTB dan diintegrasikan dengan aplikasi Simda melalui konsep interfacing guna membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien serta tepat waktu.

Pengelolaan dan penatausahaan rekening kas daerah oleh pemerintah daerah, khususnya proses pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilakukan secara manual, sehingga dalam kondisi itu dibutuhkan penyempurnaan dengan memanfaat-

kan/mengoptimalisasi kemajuan teknologi yang ada.

Atas dasar itu, PT Bank NTB selaku perusahaan daerah mengembangkan aplikasi teknologi informasi pengelolaan rekening kas daerah, berupa layanan CMS Kasda yang diintegrasikan dengan aplikasi Simda milik pemerintah daerah.

Kepala Perwakilan BPKP NTB, Bonardo Hutauruk menjelaskan tujuan pengembangan program aplikasi Simda adalah, menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Selain itu, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemer-

intah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

Tujuan lainnya adalah mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurutnya, aplikasi Simda dapat memotret anggaran yang ada di setiap pemerintah daerah, bagaimana realisasi dan saldonya. Langkah ini sebagai upaya menuju e-budgeting, sehingga mudah dikontrol. ‘’Melalui aplikasi ini, bisa dilihat mana pos yang salah dan mana yang harus didalami. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan betul aplikasi yang kami kembangkan tersebut,” demikian Bonardo. (bul/*)

Senin, 2 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Masterplan dan DED Kantor Gubernur Ditargetkan Tuntas September Mataram (Suara NTB) Dinas PU NTB menargetkan penyusunan masterplan dan Detailed EngineeringDesign(DED)kantorGubernurNTBakantuntas pada September mendatang. Masterplan dan DED kantor Gubernur harus sudah tuntas September karena proposalnya harus dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan lampu hijau akan mengalokasikan anggaran dalam APBN 2017.

“Sudah, saya sedang susun masterplannya. Kita sudah selesaikan bersama teman-teman IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) NTB untuk pra desainnya,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Ardhi mengatakan, pihaknya akan menyusun dua msterplan.

Pertama, masterplan untuk kawasan Kantor Gubernur saat ini.

Kemudian kedua, masterplan Kantor Gubernur yang juga meliputi eks gedung RSUD NTB. Rencananya, sejumlah SKPD strategis seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Satpol PP akan berkantor di Sekretariat Daerah (Setda) NTB. Rencananya, Kantor Gubernur akan dibangun menjadi delapan lantai.

Dikatakan, SKPD strategis seperti BPKAD, Bappeda dan Satpol PP dirancang akan berada dalam satu tempat yakni di kawasan kompleks kantor Gubernur. Rencana pembangunan kompleks kantor Gubernur sampai eks gedung RSUP NTB itu, kata Ardi juga akan mempertimbangkan aspirasi mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jadi, katanya, RTH tersebut akan dibangun di dalam kawasan Kantor Gubernur. RTH yang akan dibangun berupa RTH inklusif yang dimiliki Pemprov NTB yang berada di dalam kawasan Kantor Gubernur.

“DED juga Insya Allah tahun ini kita upayakan, supaya bisa tender tahun depan. Masterplannya dulu dalam APBD murni 2016. DED nya mudah-mudahan di APBDP kita selesaikan.

Insya Allah tuntas tahun ini,” pungkasnya.

Dalam APBD murni 2016, Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 32 miliar lebih untuk pembangunan gedung lantai empat di kompleks Kantor Gubernur. Setelah dilakukan ekspos oleh sejumlah SKPD terkait yakni Dinas PU, Biro Umum dan BPKAD, Gubernur memutuskan untuk membatalkan proyek senilai Rp 32 miliar lebih yang dianggarkan dalam APBD murni 2016.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membeberkan alasan dirinya membatalkan proyek pembangunan gedung itu, salah satunya karena DED yang tidak cocok.

Gubernur mengatakan, dengan DED yang sudah diekspos kepada dirinya oleh Dinas PU, Biro Umum, BPKAD dan Asisten III Setda NTB, beberapa waktu lalu terlalu banyak lahan yang digunakan. Dirinya menginginkan, jika dibangun gedung kantor Gubernur, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga ada. “Jadi ruang terbuka hijaunya banyak. Jadi jangan lahan satu hektar, lahan 80 are bangunan semua. Kalau bisa naik tinggi sedikit (bangunannya) tapi banyak menyisakan RTH,” katanya beberapa waktu lalu.

Zainul Majdi juga membeberkan dirinya membatalkan pembangunan proyek senilai 32 miliar tersebut. Yakni adanya informasi bahwa pembangunan Kantor Gubernur akan dibiayai oleh APBN. Untuk itu, ia telah memerintahkan Asisten III, Biro Umum dan BPKAD untuk mencari tahu ke Kemendagri.

Alasan terakhir, katanya lahan eks RSUD NTB yang tidak terpakai. Dirinya sudah meminta Dinas PU NTB untuk membuat dua masterplan pembangunan kantor gubernur. Pertama, masterplan Kantor Gubernur untuk lahan yang ada saat ini. Kedua, masterplan pembangunan Kantor Gubernur untuk lahan saat ini sampai lahan eks RSUD NTB. “Jadi memang itu faktor-faktor objektif yang saya putuskan ndak usah lah (dibangun) tahun ini,” terangnya.

Terkait permintaan Pemkot Mataram supaya dihibahkan lahan eks RSUD NTB sebagai RTH? Gubernur mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan telaahan dan kajian. Namun, ia mengatakan esensi dari RTH adalah penyediaan ruang terbuka. Jika nanti pemanfaatan eks lahan RSUD NTB sebagai kawasan Kantor Gubernur yang memperhatikan ruang terbuka hijau maka akan membantu persentase RTH di Kota Mataram. “Tapi secara umum, apa yang diminta oleh Kota Mataram itu sedang kita kaji, disesuaikan dengan kebutuhan kita,” tandasnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pasangan Kekasih Diduga Edarkan Sabu Mataram (Suara NTB) Polisi menggerebek pasangan kekasih di salah satu rumah di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Sabtu (30/4) pagi. Sang pria IS (22), bersama kekasihnya YA alias UP (24) diamankan bersama barang bukti sabu seberat 10,8 gram.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra, Minggu (1/5) menjelaskan, kedua tersangka digerebek saat tengah akan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam poket-poket kecil.

“Itu sudah mau diedarkan.

Tapi kita gagalkan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pada saat penggerebekan sekitar pukul 06.45 Wita, dengan disaksikan oleh aparat lingkungan setempat, barang bukti ditemukan di saku celana IS. Setelah mengambil dari tempat penyimpanan di belakang rumah milik YA tersebut.

“Atas perintah YA, IS mengambil barang di belakang rumah. Barang itu kemudian dimasukkan ke dalam saku celana kiri,” jelas Satra. Sabu seberat 10,8 gram itu kemudian dibawa masuk ke rumah.

IS bersama YA bermaksud memecah sabu yang masih berada di dalam satu poket besar

itu menjadi poket kecil. Tampak pada saat digerebek, telah disiapkan plastik klip beserta timbangan elektronik.

Adapun barang bukti yang diamankan tim Buser Subdit II Ditresnarkoba itu, antara lain, satu poket besar sabu seberat 10,8 gram, lima bungkus plastik klip transparan yang masih kosong, satu timbangan elektronik merek Camry, dua telepon genggam, dan satu sendok takar.

Pada saat penggerebekan tersebut, kata Satra, tim sempat mendapat perlawanan dari warga setempat, yang melempari batu dari arah belakang.

Diduga sebagai bentuk intimidasi terhadap upaya pengungkapan tindak pidana narkoba. “Tapi dapat segera diatasi,” ujarnya.

Dari pengembangan sementara, ia menyebutkan barang didapatkan dari seseorang dari lingkungan yang sama. “Di

dalam sana ada jaringannya.

Barang berputar di dalam sana,” ungkap Satra.

Barang haram tersebut diduga akan dijual kepada pembeli dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. “Calon pembeli datang sendiri mengambil di sana. Dijual di gang-gang. Ini kita dalami lagi. Masih pengembangan,” terangnya.

IS diduga berperan sebagai kurir atau pengedar. Sementara kekasihnya, YA diduga sebagai pemilik barang. Mereka diduga mengumpulkan modal secara urunan untuk menjalankan bisnis haram tersebut.

Saat ini pihaknya tengah menunggu uji lab dari tes urine kedua tersangka. Untuk menelisik adanya indikasi para tersangka sebagai pengguna selain sebagai pengedar.

Pasangan kekasih itu disangkakan pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) undang-un-

(Suara NTB/ist)

GELEDAH - Petugas saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Sabtu (30/4) pagi. dang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kita menunggu hasil tes urine-nya. Apakah mereka juga

dapat dijerat pasal 127-nya.

Kalau terbukti kita ajukan assesment untuk direhabilitasi juga,” tandasnya. (why)

Pasangan Kekasih Diduga Telantarkan Usai Dilantik, Danrem 162/WB Bayi hingga Tewas Silaturrahmi ke Ponpes Qamarul Huda

Giri Menang (Suara NTB) Seorang perempuan muda inisial AFN (18) asal Seganteng Kelurahan Cakranegaraa Kota Mataram tega menelantarkan bayinya sesaat setelah melahirkan di Puskesmas Lingsar. Si bayi malangpun meninggal di rumah sakit di Mataram setelah beberapa lama dirujuk. Kini aparat dari Polsek Lingsar tengah memburu ibu dan bapak dari bayi tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini Kapolsek Lingsar

(Suara NTB/ist)

Perempuan yang diduga melahirkan bayi lalu menelantarkannya di Puskeskas Lingsar.

AKP Made Kartha Minggu (1/5) membenarkan kejadian ini. “Seorang ibu inisial AFN asak Cakranegara telah menelantarkan bayinya seberat 900 gram di Puskesmas Lingsar, Jumat (29/4) sekitar pukul 14.00 Wita. Akibatnya, bayi yang ditelantarkan tersebut meninggal di RSUD Mataram,” kata Kapolsek via ponsel.

Hal ini diketahuinya setelah pihaknya menerima laporan dari pihak puskesmas, Sabtu malam.

Menindaklanjuti laporan ini, pihak kepolisian telah bertindak mencari pelaku yang diduga menelantarkan anaknya tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Lingsar Billi Milkan mengaku pihaknya telah melaporkan secara resmi kasus ini ke Polsek.

Dalam laporannya dilengkapi dengan identitas, kronologi termasuk foto-foto pelaku yang sempat diambil petugas.

Kronologi kejadian ini jelasnya, pelaku datang ke puskesmas sekitar pukul 09.30 Wita dibonceng seorang laki-laki yang mengaku sebagai suaminya inisial MP (22) asal Kampung Tangsi Ampenan Kota Mataram. Pelaku pada saat itu berencana memeriksa kandungannya yang berusia 7 bulan, setelah dilakukan pengecekan pihak puskesmas ternyata si perempuan hendak melahirkan.

Pihak puskesmas pun menawarkan ke pelaku supaya dirujuk saja ke RSUD Mataram, namun pelaku beralasan tidak punya uang dan mau menunggu orang tuanya. Si perempuan ini lalu menjawab petugas medis berbagai alasan, sehingga membuat pihak petugas curiga dan sempat mengambil fotonya. Ketika pihak petugas mempertanyakan orang tuanya mana, pelaku mengaku tidak punya orang tua dan telah dibuang dan dia sekarang indekos di Muhajirin Narmada.

Ketika itu, laki-laki yang mengantar si pelaku tetap menemani perempuan tersebut. Laki-laki ini berdalih akan menghubungi keluarga di Gerung supaya mengajak si perempuan pulang, karena beralasan tidak punya jaminan untuk kesehatan tersebut. Ketika melihat perempuan ini semakin pusing, pihak puskesmas menawarkan pasiennya untuk tetap dirawat karena bahaya.

“Perempuan ini mengikuti arahan petugas,”tukasnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Setelah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Sabtu (30/4) lalu di Kodam IX/Udayana, Komandan Korem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf, M.A., langsung aksi. Danrem mengawali kegiatannya dengan silaturahmi ke Pondok Pesantren.

Diketahui sebelumnya, pergantian jabatan terjadi dari Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si kepada Kolonel Inf Farid Makruf.

Minggu (1/5) kemarin, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf beserta Ibu, ketika tiba di Pulau Lombok langsung silaturrahim ke Ponpes Qamarul Huda Bagu, di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Sesampainya di Ponpes Qamarul Huda Danrem 162/WB beserta rombongan disambut langsung oleh pimpinan Ponpes, TGH Turmuzi Badarudin. Setelah silaturrahim kegiatan dilanjutkan dengan Salat Magrib berjamaah.

Sebagai warga baru di wilayah NTB khususnya di Pulau Lombok, Danrem mengaku ingin saling mengenal dengan seluruh elemen lapisan masyarakat. “Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang,” ujar Danrem.

Untuk itu Danrem beserta Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Korem/162 mengawali kegiatan silaturrahimnya mulai dari para pemuka agama yang ada di wilayah Lombok. Kegiatan ini nantinya akan terus dilaksanakan, dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah NTB dapat terus bersatu dengan aparat khususnya Korem 162/WB. “Dengan begitu, upaya menjadikan wilayah NTB yang aman, damai, maju dan sejahtera dapat terwujud,” ujarnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

SILATURAHMI - Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf bersalaman dengan Pimpinan Ponpes Qamarul Huda, TGH Turmuzi Badarudin, Minggu petang.