Snt 02062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 76 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 2 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB memiliki tantangan berat mencegah pernikahan usia anak atau menikah dini.

Kematian ibu dan bayi menjadi mata rantai yang lahir dari proses “memaksakan” hubungan rumah tangga ini. Regulasi yang ada malah memuluskan tetap langgengnya praktik tersebut.

UNDANG - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara jelas mengatur bagaimana sanksi terhadap seseorang yang memfasilitasi terjadinya pernikahan di bawah umur 16 tahun untuk perempuan. Juga di UU Perlindungan Anak yakni UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002. ‘’Malah di UU Perkawinan memungkinkan adanya dispensasi,’’ ujar Koordinator Divisi Hukum Lembaga Perlindungan Anak

(LPA) NTB, Joko Jumadi, SH, MH ditemui Suara NTB, Selasa (31/5) di Kantornya. ‘’Umpamanya ada yang menikah usia 15 tahun, apa sanksinya? (terhadap yang memfasilitasi). Tidak ada,” sambung Joko.

Pernikahan tersebut bahkan dapat sah secara hukum melalui sidang di Pengadilan Agama. Hal itu, menurut dia, menjadi tantangan berat untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak.

Bersambung ke hal 15

Angka Turun Tapi Tetap Tinggi JUMLAH kematian ibu dan bayi di NTB terbilang cukup tinggi, kendati trennya semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 angka kematian ibu mencapai 251 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 240 kasus per 100 ribu kelahiran.

Jumlah itu masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebanyak 102 kasus. Sementara untuk jumlah kema-

(Ilustrator/kim)

TO K O H

Pegang Posisi Strategis

KO M E N TTAA R Harus Tingkatkan Koordinasi

(Suara NTB/dok)

KALANGAN DPRD NTB berpandangan proses seleksi sampai dilantiknya Sekda NTB yang baru, berjalan dengan cukup baik. Adanya dukungan maupun kritikan dari masyarakat dinilai sebagai bentuk dukungan untuk mendapatkan Sekda NTB terbaik. ‘’Pada hari ini (kemarin) kita mendapatkan Pak Rosiady sebagai Sekda.

Bersambung ke hal 9

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekda NTB yang baru, Ir. H.Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu (31/5) siang kemarin. Pelantikan mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini menjadi Sekda yang baru menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkup Pemprov NTB. Pada kesempatan tersebut, gubernur meminta Rosiady sebagai komandan birokrasi harus mampu menunjukkan kepemimpinannya. Artinya, dia harus mampu memimpin birokrasi Pemprov NTB tidak hanya secara teknokratik. Namun kepemimpinan sebagai Sekda memerlukan integritas dan keteladanan. Sehingga jejak Sekda sebelumnya yang baik-baik , H. Muhammad

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

DILANTIK - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi melantik H.Rosiady H. Sayuti sebagai Sekda NTB menggantikan H.Muhammad Nur. Nur, SH, MH harus diikuti. ‘’Dan juga pada saat yang sama memperbaiki apa yang pada masa sebelumnya dianggap sebagai kekurangan atau hal yang dapat disempurnakan. Saya berharap Pak Ros dapat mengkonsolidir, memimpin dengan baik seluruh perangkat yang ada di pemerin-

tah provinsi,’’ harap gubernur.

Gubernur memberikan penekanan kepada Sekda yang baru untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Mulai dari Asisten I, Asisten II dan Asisten III. Kemudian para staf ahli, kepala dinas, Bersambung ke hal 15

Di Balik Kasus Hubungan Sedarah (1)

Menikah Dini, Gagal Berumah Tangga dan Terhimpit Kemiskinan Orang menikah muda, gagal dalam rumah tangga dan dihimpit kemiskinan adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita. Siapa sangka, situasi ini mampu mengkondisikan penyimpangan dalam relasi antaranggota keluarga. Hal inilah yang menimpa Nur (40) dan Sap (21), tersangka pembuang bayi hasil hubungan incest yang menghebohkan Lombok Timur (Lotim), belum lama ini.

DITEMUI di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Selong, Senin (30/5) lalu, Nur masih terlihat pucat. Kondisinya tampak lemah pasca melahirkan bayi perempuan dari hubungan dengan anak kandungnya sendiri. Kepada Suara NTB yang melakukan wawancara khusus dengannya, Nur mengenang kisah hidup yang telah mengantarkan dirinya ke kondisi ini.

Nur lahir pada 1976. Anak kedua dari lima bersaudara ini lahir dari keluarga kurang mampu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/nas)

MANTAN Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan Sekda NTB yang baru menghadapi perubahan yang radikal terkait dengan pengelolaan keuangan. Tugas sebagai birokrasi merupakan sesuatu yang tidak pernah putus. Artinya terus berkesinambungan dan terus menerus dalam sistem yang paling massif. ‘’Oleh karena itu, ke depan itu pastikan apa yang sudah baik itu dimantapkan lebih baik lagi, yang kurang diimprovisasi untuk menemukan konstruksi yang lebih tepat lagi.

Bersambung ke hal 9

Revitalisasi Program Unggulan

Gubernur: Sekda ’’Imam’’ Para Birokrat

Hadapi Perubahan Radikal

TGH. Mahalli Fikri

tian ibu di NTB selama tahun 2015 sebanyak 95 kasus. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 111 kasus. Kendati menurun, namun jumlah itu terbilang cukup banyak, jika dibandingkan dengan daerah lain secara nasional.

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan NTB, Bersambung ke hal 15

TONGKAT kepemimpinan Sekda NTB beralih dari H. Muhammad Nur, SH, MH kepada Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini dilantik dan diambil sumpah jabatnnya oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Rabu (31/5) siang kemarin di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur.

Rosiady yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan D a e r a h (Bappeda) NTB ini mengatakan dirinya akan mengawal program pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD 20132018. Yakni melakukan revitalisasi terhadap programprogram unggulan yang sudah mulai hilang gaungnya. Selain itu, sesuai dengan arahan gubernur, setiap kepala SKPD lingkup Pemprov NTB harus memiliki program inovasi. ‘’Termasuk ini yang menjadi tugas saya. Bagaimana agar program unggulan yang sudah berjalan lima tahun yang lalu, apakah BSS (Bumi Sejuta Sapi), program dalam pendidikan dan kesehatan, itu harus ada revitalisasi,’’ kata Sekda NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc dikonfirmasi usai pelantikan.

Bersambung ke hal 15 H. Rosiady H.Sayuti (Suara NTB/nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

Halaman 2

Sidak Pasar Mandalika

SAAT gelombang pasang menerjang kawasan pesisir Kota Mataram awal pekan kemarin, ratusan rumah tergenang khususnya di Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Ampenan Tengah. Sementara di Kelurahan Ampenan Selatan yang juga termasuk dekat dari pesisir, gelombang pasang tidak sampai masuk ke dalam pemukiman warga karena jarak yang cukup jauh. Tidak seperti beberapa tahun lalu dimana salah satu lingkungan di Ampenan Selatan langganan terkena gelombang pasang.

(Suara NTB/dok) Sudirman Lurah Ampenan Selatan, Sudirman menyampaikan gelombang pasang yang terjadi pada hari Senin lalu hanya menggenangi jalan yang ada di pinggir pantai Penghulu Agung dan Karang Buyuk. “Airnya hanya sampai jalan. Tidak ada rumah penduduk yang kena karena semua rumah penduduk (yang dekat pantai) sudah direlokasi,” jelasnya kepada Suara NTB kemarin. Beberapa tahun lalu, sebelum rumah warga di Penghulu Agung direlokasi, setiap gelombang pasang air laut selalu menggenangi pemukiman warga.

Sudirman menyampaikan rumah warga yang paling dekat dari pantai berjarak sekitar 50 meter. Karung yang ada di Ampenan Selatan dibawa ke Kelurahan Ampenan Tengah agar bisa dimanfaatkan warga sebagai tanggul untuk menghalau air laut yang pasang. Meski demikian pihaknya juga tetap menyiapkan karung untuk antisipasi.

Ia mengatakan sejak sepekan lalu pihaknya tetap melakukan pemantauan khususnya di wilayah pesisir mengingat cuaca yang tak menentu ini. “Mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang pasang. Dalam sepekan ini kita pantau terus,” ujarnya. Ia memprediksi cuaca dengan ombak tinggi ini akan berlangsung sampai pertengahan Juni mendatang.

Pihaknya juga telah mengimbau kepada para nelayan agar tidak melaut dulu sampai cuaca mulai membaik. Di Ampenan Selatan ada ratusan warga yang bekerja sebagai nelayan baik yang ada di Penghulu Agung, Karang Panas, dan Karang Buyuk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram juga telah mengeluarkan imbauan agar nelayan tidak melaut saat ini. (ynt)

Rawan Narkoba ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengaku prihatin dengan maraknya peredaran narkoba yang diduga telah merambah ke sejumlah lini. Bahkan salah satu lokasi yang dicurigai mulai terkontaminasi narkoba adalah eks Pelabuhan Ampenan. ‘’Di eks Pelabuhan Ampenan ini sudah mulai rawan narkoba,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (31/5).

Karenanya, Fuad bersama pemuda remaja masjid Lingkungan Melayu Bangsal Ampenan ingin menggagas Deklarasi bebas narkoba. Deklarasi ini direncanakan tanggal 3 Juni mendatang. Ia melihat, peredaran narkoba di kalangan masyarakat sudah sampai pada taraf yang meresahkan. ‘’Saya lihat banyak anak - anak mulai malas dan bergaul berkelompok,’’ katanya. Ia bersama remaja masjid setempat patut waspada karena memang beberapa waktu lalu sudah ada beberapa oknum pemuda yang tertangkap terkait narkoba. Namun demikian, Fuad mengklaim bahwa peredaran narkoba di eks Pelabuhan Ampenan dibawa oleh orang luar Mataram. Mengingat eks Pelabuhan Ampenan sejak dilakukannya revitalisasi, tumbuh dan berkembang menjadi salah satu alternatif tempat berwisata. ‘’Kan tidak nyaman kalau ada yang begitu-begitu (narkoba, red),’’ imbuhnya. Pihaknya, lanjut anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, ingin kampung Melayu bebas narkoba. Fuad mengajak semua pihak untuk peduli terhadap persoalan narkoba.

Karena Bagaimanapun, dampak narkoba sangat luar biasa.

Narkoba, tegasnya, bisa menghancurkan generasi muda. ‘’Jadi kita ingin menyatakan perang dengan narkoba,’’ ujarnya. Fuad mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BNN Kota Mataram bagaimana agar dilakukan tes urine di eks Pelabuhan Ampenan. Untuk rencana tes urine ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan ketua RT. Pihak RT, sambung Fuad memiliki data siapa-siapa yang berpotensi dekat dengan narkoba. Direncanakan deklarasi bebas narkoba, kemudian akan disusul oleh tes urine. Politisi PDI Perjuangan ini menginginkan bagaimana agar semua pemuda di sana menjadi duta anti narkoba.

Deklarasi itu, kata Fuad, merupakan perjudan komitmen menjadikan Lingkungan Melayu Bangsal bebas dari narkoba. Setelah deklarasi, diharapkan semua pihak memegang komitmen. ‘’Jadi setelah ini (deklarasi anti narkoba, red), kita harapkan tidak ada lagi temuan narkoba di sana,’’ tandasnya. Yang jelas, deklarasi itu diharapkan tidak sekedar menjadi ajang seremonial belaka. (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Mandalika, Rabu (1/6) siang. Tim ini mendatangi sejumlah pedagang seperti pedagang terasi, kerupuk dan mie basah. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim dari BBPOM, ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya yaitu terasi dan kerupuk.

Terasi positif mengandung pewarna Rhodamin B dan kerupuk mengandung boraks.

Staf Bidang Pemeriksaan BBPOM Mataram, Tito Veriyanto kepada Suara NTB menyampaikan ada beberapa sampel produk yang diambil dari pedagang yaitu terasi, kerupuk, cendol, mie basah, dan agaragar. Setelah positif mengandung bahan berbahaya, pedagang dilarang untuk menjual produk tersebut. Pedagang juga diminta untuk memusnahkan sendiri barang dagangannya.

Menurutnya banyak pedagang tidak mengerti kandungan dalam produk yang dijual. Untuk itulah pihaknya tetap melakukan upaya pembinaan kepada para pedagang. Jika pedagang tetap membandel dan tetap menjual produk yang

mengandung bahan berbahaya, pedagang akan diberikan sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bagi siapa saja yang mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bisa dihukum dua tahun penjara. “Kita ranahnya masih pembinaan. Kalau sudah beberapa kali baru bisa lakukan upaya paksa (penerapan sanksi),” jelasnya.

Tito mengatakan pihaknya juga sering melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait bahan makanan berbahaya ini. Sosialisasi dilakukan baik dengan langsung mendatangi pedagang ke pasar-pasar dan juga mengumpulkan para

(Suara NTB/ynt)

MENGANDUNG RHODAMIN B - Pedagang terasi di Pasar Mandalika menurunkan dagangannya setelah dinyatakan positif mengandung Rhodamin B. pedagang. “Pedagang juga kadang kurang paham. Jadi dia tetap mengambil dan juga karena faktor permintaan juga.

Kita tetap lakukan upaya pembinaan,” jelasnya.

Beberapa tahun lalu juga pernah ditemukan terasi yang

Jual Produk Berbahaya, Izin Pedagang akan Dicabut BAGI pedagang yang tetap bandel menjual produk yang mengandung bahan berbahaya setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan serta peringatan, maka izinnya akan dicabut. Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Taufiqurrahman menyatakan pedagang tersebut tidak boleh lagi berjualan di pasar.

“Memang sudah diingatkan oleh kepala dinas kepada semua kepala pasar, terhadap para pedagang yang sudah dikasih peringatan sampai tiga kali dan belum mau mengikuti ketentuan yang ada, kepala pasar bisa mengambil tindakan melarang pedagang untuk berjualan lagi di pasar itu,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (1/6).

Izin kepemilikan atau penggunaan lapak para pedagang di pasar tradisional dimana mereka berjualan akan dicabut oleh kepala pasar. Kebijakan ini disampaikan Taufiq dikeluarkan baru-baru ini oleh Kepala Diskoperindag Kota Mataram. Namun sebelum pencabutan izin diberlakukan, pihaknya akan memberi peringatan terlebih dulu ke-

pada para pedagang. Setelah pedagang ditemukan menjual produk makanan yang mengandung bahan berbahaya, surat peringatan akan dilayangkan sampai tiga kali. Jika tak dihiraukan sampai tiga kali peringatan, maka izinnya akan dicabut.

Peringatan ini juga berasal dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram karena pihaknya juga rutin bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang dijual di pasarpasar tradisional. “Nanti akan dilihat catatannya, berapa kali peringatan yang sudah dilayangkan oleh Badan POM, nanti direkap berapa kali yang bersangkutan diberikan peringata. Kalau berikutnya masih saja berjualan, maka izinnya akan dicabut,” terangnya.

Taufiqurrahman mengatakan kebijakan ini berlaku untuk pedagang produk apapun. Tidak hanya produk pangan. “Ya berlaku untuk pedagang apapun. Kalau ditemukan melakukan pelanggaran akan diberi sanksi,” ujarnya. Dengan

pemberlakuan kebijakan ini diharapkan ada efek jera bagi para pedagang sehingga tidak lagi menjual produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya.

Ia menerangkan di surat izin berjualan telah ada aturan yang harus ditaati para pedagang.

Dalam salah satu klausul, Taufiq menyebutkan ada aturan yang menyatakan bahwa pedagang harus menyanggupi untuk tidak menjual barang atau produk yang mengandung bahan-bahan yang dilarang atau berbahaya. Klausul itu menurutnya harus dicermati dan ditaati para pedagang. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Tak Sampai Pemukiman

Terasi dan Kerupuk Ditemukan Mengandung Bahan Berbahaya

Nelayan Diminta Tidak Melaut Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi meminta nelayan di sepanjang Pantai Ampenan, selama terjadi gelombang pasang agar sementara waktu tidak melaut. “Ini kan berbahaya. Jadi, kita minta nelayan sementara waktu tidak melaut dulu,” kata Supardi, Rabu (1/6).

Ketinggian gelombang sejauh ini lanjutnya, mencapai dua hingga tiga meter, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan jika nelayan memaksakan diri melaut. Supardi mencontohkan, keganasan gelombang pasang tersebut mengakibatkan sejumlah perahu milik masyarakat rusak.

Bahkan,satu orang warga di

Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro terpaksa dirawat di RS Bhayangkara, karena berusaha menyelamatkan perahu miliknya. “Kita minta jangan melawan alam dulu lah,” pintanya.

Masyarakat yang tidak melaut, tentunya tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah selama tiga hari ke depan akan memberikan bantuan makanan kepada warga.

“Bantuan nasi bungkusnya sekitar 250 tiap hari,” sebutnya.

Untuk bantuan sembako sambung mantan Kadis Tatakota dan Pengawasan Bangunan ini, sedang dilihat tidak urgensi penyaluran bantuan sembako tersebut. Protap pemberian sembako apabila terjadi kelumpuhan ekonomi. Sementara hasil pantauan,

masyarakat masih bisa beraktifitas dan tidak terjadi kelumpuhan ekonomi. “Semua kan berjalan seperti biasa. Cuman mereka tidak melaut saja,” jelasnya.

Bencana ini menurutnya, di luar prediksi Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika. Bahkan, BMKG hingga saat ini belum mengeluarkan prediksi kondisi cuaca. Tapi ia memprediksikan gelombang pasang hanya terjadi hingga pekan depan.

“Diprediksi seminggu ke depan cuaca tidak ada,” katanya.

Meskipun demikian, personel BPBD tetap waspada memantau perkembangan cuaca.

Dengan harapan, selama bulan ramadan kondisi gelombang bisa landai, sehingga nelayan bisa melaut. (cem)

mengandung Rhodamin B beredar di pasaran. Untuk pemberian sanksi kepada produsen terasi ini, Tito mengatakan terasi tersebut datang dari luar daerah. Terkait temuan ini pihaknya melapor ke BPOM RI agar dikoordinasi-

kan dengan daerah darimana datangnya terasi tersebut.

Di NTB sendiri disebutkan ada dua sentra pembuatan terasi yaitu Lombok Timur dan Empang, Kabupaten Sumbawa. Pihaknya telah melakukan sosialisasi ke dua daerah ini. (ynt)

Empat Kelurahan Terendam Banjir Mataram (Suara NTB) Bukan saja gelombang pasang menerjang Kota Mataram, banjir yang terjadi akibat luapan sungai merendam puluhan rumah di empat kelurahan di Kota Mataram, Selasa (31/5) malam.

Empat kelurahan yang terendam yakni, Lingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan, lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur, Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang dan salah satu lingkungan wilayah Cakranegara.

Banjir setinggi 10 - 15 centimeter tersebut masuk ke rumah warga akibat banjir kiriman dari wilayah Lombok Barat.

Tingginya sedimentasi serta konstruksi bendungan tak mampu menampung debit air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi menjelaskan, ketinggian banjir yang terjadi, Selasa (31/5) malam relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya 10 - 15 centimeter air masuk ke rumah warga. Hal ini disebabkan, pertama, intensitas hujan besar. Kedua, debit air tinggi sehingga bendungan tidak bisa menampung air kiriman dari Lombok Barat.

Yang cukup parah, di lingkungan Babakan Kebon. Sebanyak 80 rumah terendam banjir. Sedangkan, di Karang Buaya diprediksi mencapai pulu-

han, tapi hal ini belum dilaporkan oleh Lurah dan Camat. Mantan Kadis Tatakota dan Pengawasan Bangunan ini menyampaikan, banjir di Karang Buaya ini akibat rendahnya elevansi permukaan saluran dengan jalan raya. Selain itu, tumpukan sampah tersangkut di gorong - gorong, sehingga air masuk ke pemukiman warga.

Ia mengakui, titik - titik banjir tersebut jadi langganan tiap tahun dan pihaknya telah mengkoordinasikan ke Dinas PU, supaya mencarikan solusi. “Kita kan bukan instansi untuk infrastruktur. Makanya kita harus koordinasi dengan instansi teknis,” terangnya.

Penanganan jangka panjang, pihaknya sudah merumuskan dengan BPBD Provinsi agar bendungan keroncing yang menjadi titik awal banjir di Mataram harus diperbaiki. Ia bersyukur ada titik terang dengan harapan Balai Wilayah Sungai (BWS) bisa memperbaiki tahun ini. Sementara, BPBD fokus mengamankan masyarakat dari bencana.

Sejauh ini lanjutnya, hanya satu warga yang diungsikan karena kondisi sakit. Sedangkan, masyarakat lainnya tetap bertahan di rumah masing masing. Ia menambahkan, setelah dua jam air mulai surut dan warga kembali beraktifitas. “Tadi malam jam 02.00 wita, air sudah mulai surut,” kata Supardi. (cem)

Tiga Pekan Menganggur

Nelayan Ampenan Selatan Berencana Angkut Perahu ke Lombok Utara Jalanan beraspal di pesisir Ampenan Selatan tertutup pasir akibat gelombang pasang yang menerjang beberapa hari terakhir ini. Tiga orang polisi yang sedang melakukan patroli pun nampak kesulitan menjalankan motornya. Mereka harus berhati-hati dan mencari celah jalan yang tidak tertutup pasir. Hampir sepanjang jalan tersebut tertutup pasir, roda kendaraan akan terbenam dan pengendara khususnya motor harus ekstra hatihati dalam mengendalikan kendaraannya agar tidak terjatuh.

Di sebuah balai bambu kecil, sekitar 50 meter dari bibir pantai, lima orang nelayan duduk sambil bercengkerama. Mereka menanti kapan ombak akan mereda, mengingat ombak di pesisir Kota Mataram dalam beberapa waktu terakhir ini cukup tinggi. Puluhan perahu nelayan yang biasanya diparkir cukup dekat dari bibir pantai, kini berderet tidak jauh dari jalan.

Salah satu nelayan, Syuaib kepada Suara NTB menyampaikan sudah tiga pekan ini ia bersama puluhan nelayan lainnya tidak melaut. “Ombaknya tidak bisa diprediksi karena perubahan cuaca ini,” ujarnya, Rabu (1/6) siang. Ia mengatakan sebenarnya ia sudah tidak sabar untuk segera melaut, tapi daripada membahayakan dirinya, ia

menahan diri dan memutuskan menganggur sementara.

“Sudah melet kita melaut, tapi gimana,” imbuhnya.

Selama hampir sebulan tak melaut, pekerjaannya hanya memperbaiki jaring dan peralatan melautnya. Kadang jika ada yang memintanya, ia akan bekerja sebagai buruh bangunan. Ia menyebutkan di Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan ada sekitar 60 nelayan dan saat ini semuanya menganggur. Sekitar 90 persen warga Karang Buyuk bekerja sebagai nelayan. “Sekarang sampan nelayan dipancang semua, dinaikkan ke atas. Biasanya ditaruh di pinggir pantai, tapi kita takut hanyut nanti,” jelasnya.

“Selama tiga minggu ini nelayan tidak tetap pekerjaannya.

Sementara ada yang jadi tukang. Ada juga yang beternak, tapi sementara,” imbuhnya.

Dengan absen melaut dan

tidak ada penghasilan selama tiga pekan ini, untuk membiayai keluarganya Syuaib mengatakan terpaksa harus berhutang dulu di kios-kios kelontong. Ia bersyukur para nelayan dipercaya untuk berhutang oleh para pemilik kios sehingga ia tidak begitu kesulitan.

Nanti setelah kembali melaut, hutangnya baru dibayar.

Hal yang sama juga disampaikan nelayan lainnya, Ilyas.

Jika terdesak dan membutuhkan biaya, ia akan menggadai BPKB. “BPKB dan sertifikat yang bisa digadai, digadai untuk sementara dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan tidak memiliki pekerjaan lain selain nelayan. Ia juga tidak memiliki sawah yang bisa digarap. “Apa yang bisa kita kerjakan selain nelayan ini. Itu saja yang saya bisa. Sawah juga tidak punya.

Kalau sekarang kita mau garap sawah orang, kita harus punya uang dulu,” jelasnya.

Ilyas berandai-andai jika di Mataram ini ada industri seperti pabrik. Sehingga jika tidak sedang melaut atau cuaca lagi buruk, ia bisa bekerja di pabrik tersebut sebagai buruh. “Kalau angin barat juga kan kita bisa bekerja di sana sementara,” ujarnya.

Angkut Perahu ke Lombok Utara Tak sabar menunggu cuaca membaik, beberapa nelayan di Karang Buyuk, Ampenan Selatan berencana mengangkut perahu mereka ke Lombok Utara. Ilyas mengatakan dua hari lalu ia bersama nelayan lainnya melakukan survei di wilayah Jenggala, Lombok Utara dan cuaca di sana cukup baik, tidak seperti di pesisir Mataram.

“Di sana sudah kami survei dan tidak ada ombak,” ujarnya. Ia berharap hasil tangkapan di Lombok Utara

(Suara NTB/ynt)

PERIKSA PERAHU - Salah satu nelayan Karang Buyuk, Ampenan Selatan sedang memeriksa perahunya yang terparkir di pinggir pantai, Rabu (1/6). banyak dan dalam beberapa hari mereka akan menetap di sana.

Sementara itu, Syuaib menyampaikan rencananya dua perahu yang diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Menurutnya dalam satu

unit mobil jenis Carry, dua perahu nelayan bisa muat.

“Rencananya kami akan membawa dua sampan. Mungkin besok malam kami mulai melaut. Hari ini (kemarin) kami akan antar perahu dulu,” tandasnya. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Silakan PJU Diputus PLN dipersilakan memutus penerangan jalan umum (PJU) yang dipasang secara ilegal di perumahan. Asosiasi para pengembang tidak akan membela perbuatan yang dipandang ilegal, seperti halnya pemasangan PJU liar itu.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH menyatakan, pengembang tidak pernah sama sekali memasang fasilitas PJU ilegal di komplek-komplek yang dibangun para anggotanya.

“Selalu kita katakan, kalau ada yang diketemukan pelanggaran hukum, dibongkar saja sama PLN. Itu namanya pencurian,” katanya.

Ia menanggapi persoalan yang dihadapi oleh PLN tentang adanya kebocoran daya di beberapa komplek perumahan.

Kebocoran daya tersebut salah satunya karena pengembang tidak menyediakan fasilitas umum fasiltas sosial terkait infrastruktur penerangan jalan di dalam kawasan.

Miftahuddin menegaskan, persoalan sambungan ilegal untuk peneragan jalan di dalam komplek perumahan bukan menjadi tanggung jawab pengembang. Namun tidak jarang PLN melayangkan tagihan justru kepada pengembang sendiri.

Beberapa developer pun menerima tagihan cukup besar Rp 60 juta hingga Rp 100 juta lebih.

Miftahuddin Ma‘ruf justru mengibaratkan, lain yang makan di warung, lain yang bayar. “Lain yang punya anak, lain yang diminta tanggung jawab. Nyantol secara ilegal itu kan masyarakatnya sendiri, silakan di bongkar saja,” tambahnya.

Dikatakan, jika persoalannya karena belum jelas penanggung jawab daya listrik yang digunakan di dalam komplek perumahan, anggota REI sendiri sudah melakukan upaya menyerahkannya ke Dinas Pertamanan setelah tanggung jawab komplek tidak lagi menjadi beban pengembang. Namun ada kecenderungan Dinas Pertamanan justru mempersulit pengembang. Di sanalah persoalannya sehingga komplek dimaksud belum resmi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Tugas kami setelah fasos dan fasum tuntas, kita serahkan. Komplek bukan menjadi tanggung jawab pengembang selamanya,” tambahnya. Jikapun masyarakat kemudian menggunakan cara-cara ilegal untuk penerangan jalannya, menurutnya itu wajar karena masyarakat pelanggan listrik telah secara rutin membayar kewajiban untuk PJU sebesar sepuluh persen dari nilai token listrik yang ditebus.

Persoalan ini harus dituntaskan secara bersama-sama untuk kemaslahatan para pihak. Ma‘ruf menyebut perlu dicarikan jalan keluar. Para pihak harus dipertemukan, pengembang, PLN dan pemerintah daerah terkait.

Sebelumnya Manager PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah menyebut PLN banyak kehilangan daya karena pemasangan PJU secara ilegal. Daya yang dihasilkan oleh pembangkit tidak sebanding dengan besaran yang diterima PLN setelah daya tersebut dijual kepada pelanggan. (bul) Miftahuddin Ma’ruf (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

RUMAH KUMUH – Setidaknya 60 persen penduduk di NTB masih tinggal di rumah kumuh alias tidak layak huni. Salah satu rumah kumuh di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, yang dinilai jauh dari syarat-syarat hidup sehat.

60 Persen Penduduk NTB Tinggal di Rumah Kumuh Giri Menang (Suara NTB) Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugiartha, MT menyebutkan, persoalan perumahan di NTB masih tinggi. Sekitar 60 persen rumah di NTB masih kumuh alias tidak layak huni.

Hal ini ditegaskannya saat pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PUPR, Asbanda, dan PT. SMF dalam hal penyediaan kredit perumahan subsidi di NTB. Dari perhitungan awal, tercatat ada 31,2 persen rumah tak layak huni.

Setelah dilakukan penyempurnaan penilaian, ditemukan angka 60 persen tersebut.

“Rumah tak layak huni ini

di dalamnya ada PNS yang angkanya juga cukup banyak.

Kita dorong pengembang untuk mendukung pemerintah untuk menyiapkan perumahan layak huni,” ujarnya.

Jika mengandalkan pemerintah, katanya, cukup berat karena keterbatasan anggaran.

Pengembang harus ambil bagian di dalamnya. Sebab yang dilihat saat ini pengembang justru cenderung menyiapkan peru-

mahan menengah ke atas.

“Nampaknya pengembang kurang tertarik menyiapkan rumah murah,” ujarnya.

Di satu sisi, ia juga menyadari kesulitan-kesulitan para pengembang untuk menyiapkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini. Kesulitan tersebut mengenai lahan di perkotaan yang harganya sudah melambung. Belum lagi

soal perizinan yang rumit dan panjang.

Pemkab/Pemkot harus lebih memberikan perhatian. Persoalan-persoalan mengenai tata ruang dan lahan abadi yang juga selalu menjadi perdebatan diharapkan clear and clean serta tak berkepanjangan.

Pemerintah pusat juga sangat diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih mempermudah masyarakat.

Misalnya, biaya-biaya pengurusan akte tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat diminimalisir. Atau digratiskan jika memungkinkan.

“Sertifikat ini kalau bisa digratiskan saja. Dengan demikian biaya-biaya untuk

menyiapkan perumahan bagi masyarakat dapat diminimalisir,” tambahnya.

Rumah adalah amanat Undang-Undang, di dalamnya dijelaskan bahwa setiap masyarakat berhak mendapat penghidupan yang layak, salah satunya dengan tersedianya rumah layak huni. MoU yang dilaksanakan kemarin diharapkan akan membantu masyarakat memiliki rumah dengan kredit perumahan yang disiapkan oleh perbankan, didukung subsidi dari pemerintah pusat untuk memperbanyak tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. (bul)

Pemerintah Pusat Titip Sumbawa Usulkan Perubahan Anggaran Subsidi Rumah Perda Retribusi ke Kemendagri di Bank NTB (Suara NTB/bul)

AKSI NYATA - Ketua FK-LKPD, Yusri (paling kanan) saat rapat forum membahas aksi nyata program, Rabu (1/6).

Perbankan Diminta Biayai Program SKPD Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FKLJKD) diminta mengakselerasikan rencana pembiayaan dengan program yang dilaksanakan masing-masing SKPD, dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

FK-LJKD ini membawahi anggota yang bergerak di industri keuangan. Perbankan, finance, pegadaian, dan asuransi, seluruhnya tanpa terkecuali harus meperbesar kredit produktifnya. Menyusul telah ditandatanganinya SK Kepengurusan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Saya telah meminta agar kawan-kawan mempercepat realisasi kredit produktifnya untuk meningkatkan akses keuangan daerah. Program pembangunan yang ada di daerah harus mampu diakselerasikan,” kata Ketua FK-LJKD Provinsi NTB, Yusri, Rabu (1/6).

Pertemuan kemarin membahas langkah-langkah program apa yang akan dilaksanakan oleh anggota forum. Yusri menyebut masing-masing telah diminta menyiapkan program mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB ini mengatakan saat ini kredit produktif yang disalurkan jasa keuangan baru mencapai 47 persen dari total kredit yang disalurkan seluruhnya. Ia meminta atas kondisi tersebut, angka tersebut dinaikkan hingga 80 persen kredit produktif.

Caranya, dengan menggencarkan pembiayaan-pembiayaan potensial kepada berbagai sektor, pertanian, peternakan, perikanan kelautan, industri-industri kecil, tanpa terkecuali perkebunan.

“Masing-masing harus membangun koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ada Dinas Kelautan, Pertanian, Industri, semuanya harus di-support. Artinya, apa yang menjadi program dinas dan instansi terkait harus didukung dalam bentuk pembiayaan untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Dorongan ini, lanjut Yusri tidak terbatas imbauan lisan.

Akan dilakukan evaluasi secara berkala. Masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas laporan program masing-masing lembaga jasa keuangan yang telah dibuat.

“Program kerja harus disusun secepatnya, dan ini aksi nyata ,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya yang tak kalah penting dilakukan anggota FK-LJKD ini memperbanyak kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengenal secara utuh tentang industri keuangan dan produkproduknya.

FK-LJKD ini adalah forum yang belum lama ini terbentuk. Keberadaannya adalah mempermudah koordinasi dengan seluruh industri keuangan yang ada di daerah. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) telah menyiapkan anggaran subsidi kepada seribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di NTB. Anggaran subsidi tersebut dititip melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank NTB. Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi jumlahnya tidak kecil di Indonesia. Presiden bahkan telah mencanangkan program sejuta rumah subsidi dalam setahun.

“Karena katanya ada lokasi untuk membangun rumah kepada MBR di sini seribu, kami siapkan anggarannya 90 persen, 10 persen disiapkan oleh Bank NTB,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus usai MoU peningkatan kapasitas KPR dan sumber pembiayaannya untuk BPD antara Kementerian PUPR, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan PT. Sarana Multigriya Financial (Persero) di Senggigi, Lombok Barat, Rabu (1/6).

Hadir beberapa pimpinan perbankan, termasuk Direksi Bank NTB, hadir juga dari Real Estate Indonesia (REI) sebagai asosiasi yang membawahi para pengembang. Maurin mengemukakan, saat ini kebutuhan rumah se-Indonesia mencapai 15 juta dari total penduduk. Sementara di NTB tak kurang dari 250.000 unit rumah yang harus disiapkan.

Anggaran yang disiapkan di Kementeriannya untuk subsidi perumahan ini diperuntukkan kepada siapapun, baik PNS maupun masyarakat umum. Selama penerimanya benar-benar kriterianya layak diberikan dukungan. Maksimal gaji Rp 4 juta/bulan. Diketahui ada sebanyak 4,5 juta PNS di Indonesia. Sebanyak 1 juta lebih di antaranya yang

belum memiliki rumah.

Kenapa Kementerian PUPR begitu kuat mendorong BPD menjadi penyalur subsidi kepada MBR yang disiapkan tersebut? Alasannya, selama ini BPD mengambil porsi sangat kecil, hanya 0,5 persen dari total Rp 28 triliun yang dikucurkan untuk mendukung pembangunan perumahan subsidi sejak tahun 2010 lalu.

“BPD ini sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat di daerahnya. Bahkan PNS gajinya BPD yang langsung salurkan. Karena kedekatan inilah, kita dorong BPD mengambil porsi yang lebih besar menyalurkan anggaran yang sejatinya sudah ada,” terangnya.

Anggaran tersebut diharapkan dapat terserap sepenuhnya tahun ini, didukung dengan kesiapan pengembang untuk membangun kawasan-kawasan yang telah direncanakan. Atau setidaknya tahun 2017 mendatang anggaran tersebut sudah terserap seluruhnya.

“Silakan ajukan melalui Bank NTB, Bank NTB yang akan memverifikasi apakah yang mengajukan berhak menerima subsidi tersebut atau tidak,” tambahnya.

Ia juga meminta perbankan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam hal memanfaatkan kredit pada kepentingan yang semestinya. Sejauh ini, khusus kepada PNS kreditnya di industri keuangan lebih dominan ke sektor konsumtif. Kalau itu yang terjadi, kekhawatirannya akan berat mengakses KPR subsidi. (bul)

(Suara NTB/bul)

SUBSIDI PERUMAHAN - Penyerahan uang muka subsidi perumahan dari Kemen-PUPR yang diterima Dirut Bank NTB, H. Komari Subakir, Rabu (1/6).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Perubahan Perda retribusi telekomunikasi tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri untuk bisa disahkan. Setelah sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, H. Burhan, SH,. MH, Selasa (31/5) menyampaikan, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang menara telekomunikasi, sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Dalam perubahan Perda tersebut, penarikan retribusi tidak lagi 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tetapi penarikan disesuaikan dengan pelayanan dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pihaknya akan segera mengusulkan perubahan tersebut ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. “Insya Allah akan kami usulkan ke Kemendagri dalam hal ini melalui Gubernur untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Nantinya setelah diusulkan, pihaknya akan menunggu hasil eval-

Rabu, 01/06/16

uasi tersebut. Apakah ada masukan dari Kemendagri untuk dilakukan perbaikan ataupun penambahan.

Setelah itu, barulah Perda tersebut disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Sehingga pihaknya baru bisa melakukan penarikan retribusi terhadap menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Disinggung terkait tunggakan retribusi dari salah satu provider, Burhan mengakui sudah menyampaikan hal tersebut ke pihak terkait.

Dan provider sedang memproses untuk melakukan pembayaran. “Kami sudah menyampaikan terkait tunggakannya. Dan mereka mengatakan ini akan kita proses,” tukasnya.

Sebelumnya terhadap Perda retribusi ini, salah satu provider mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini kemudian dikabulkan. Putusannya salah satu pasalnya yakni Pasal 142 menyatakan tidak lagi mengikat terhadap penarikan retribusi. Makanya pihaknya melakukan revisi untuk Perda tersebut. (ind)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

Halaman 4

Amaq Husnul: Lanjutkan Hidup dari Barang Bekas Usianya sudah 75 tahun. Bergelut dengan sampah jadikan sebuah kebiasaan. Berjalan kaki hingga puluhan kilometer dari rumah mencari seberkah rezeki dari barang-barang bekas yang dipungut dari tong-tong sampah.

DIALAH Amaq Husnul alias Sulaiman. Warga Pancor Sanggeng Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ditemui Suara NTB di sela memilah-milah barang berharga di sebuah tong berisi tumpukan sampah depan sebuah kantor perbankan di Selong, Rabu (1/6) kemarin, Amaq Husnul mulai bercerita.

Sebelum menjadi pemulung, Amaq Husnul ini bekerja sebagai pembantu tukang bangunan. Tenaga yang makin melemah seiring usian-

ya yang makin tua tidak lagi dipanggil sebagai asisten tukang. Sementara kebutuhan keluarga menuntut dirinya harus tetap bekerja. Ia pun beralih profesi, mencari barang-barang bekas.

Alasan anak-anak masih sekolah menuntutnya juga tetap bekerja. Ayah dari dua anak, Husnul Khotimah dan Rabiatun Hasanah ini sedang butuh-butuhnya. “Namanya anak kan tidak tahu namanya tidak ada,” terangnya. Sementara sang istri, Pajriah hanya bekerja mengambil upah cuci dari para tetangga.

Pukul 07.00 sampai jam 12.00 Wita, Amaq Husnul ini berada di luar rumah. Setelah merasa cukup barang-barang yang dicari terkumpul, ia pulang. Sekitar pukul 14.0015.00 Wita, ia kembali keluar. Seluruh wilayah Kota Selong menjadi daerah yang jelajahannya.

Ditanya soal pendapatannya sehari, ia sebut terkadang terkumpul 5-10 kilogram. Kalau beruntung seperti kemarin bisa dapat lebih. Satu kilogram dihargakan Rp 1000.

Ia menghitung, harga jual dari barang-barang bekas itu katanya jelas tidak seberapa yang didapat. Meski demikian, Amaq Husnul ini tetap semangat bekerja demi melanjutkan hidup dan masa depan anak-anaknya yang masih kecil.

Laki-laki paruh baya ini

menyadari, tenaga yang makin berkurang membuatnya tidak bisa mengangkat barang-barang berat. Terkadang jika ia mendapatkan barang yang banyak, harus memanggil tukang ojek untuk mengangkut barangbarangnya tersebut.

Usia baginya tidak menghalanginya untuk tetap bekerja. Sebaliknya, makin matangnya usia makin membuatnya semangat untuk bisa memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anaknya.

Terpenting katanya harus tetap bersyukur. Telebih menjelang puasa ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi.

Selama puasa, katanya nanti bukanlah menjadi alasan untuk tidak turun ke jalan-jalan. Keliling mencari barang-barang yang bernilai rupiah untuk dijual. (rus)

(Suara NTB/rus)

POTRET KEMISKINAN - Amaq Husnul salah satu potret kemiskinan di Lotim harus bertahan hidup dari mencari barang bekas.

Keberadaan Aset Lotim Terkendala Fasilitas DALAM upaya memberikan pelayanan yang prima dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), berinisiatif memperluas pelayanan ke tingkat desa. Namun, dalam tahap realisasinya apa yang menjadi target Dukcapil Lotim masih terkendala fasilitas.

(Suara NTB/dok) Kepala Disdukcapil Lotim, Sateriadi Ir. Sateriadi, mengaku, pelayanan pembuatan sejumlah dokumen kependudukan, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta sejumlah dokumen kependudukan lainnya baru sampai di tingkat kecamatan. Pihaknya ingin memberikan pelayanan langsung hingga ke tingkat desa.

“Jumlah masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan memang terus mengalami peningkatan. Namun, pelayanan nanti kita akan jangkau ke desa-desa agar merata masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan itu,” ungkapnya.

Langkah itu, sambungnya, akan dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Pasalnya, berbicara masalah dokumen kependudukan ini merupakan hal yang mutlak harus dimiliki seorang warga, di mana ia bertempat tinggal. Jika tidak terdaftar bahkan tidak memiliki dokumen yang resmi dari daerah tempat ia menetap, maka orang ini tidak diakui bahkan dikatakan ilegal.

“Pengurusan dokumen kependudukan ini sangat penting, sehingga dengan diberikannya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan ke depan bisa merata ke masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan,” ungkapnya.

Di samping upaya pelayanan dilakukan sampai ke desa, pihaknya tetap melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Lotim tertib administrasi kependudukan, seperti melalui program jemput bola yang secara langsung dan terus menerus dilakukan. “Keinginan kita, pelayanan kependudukan sampai ke desa, agar lebih dekat dalam melayani masyarakat,” harapnya, seraya menambahkan, jumlah penerbitan E-KTP saat ini bisa mencapai 650 orang per hari. (yon)

Minim, Kesadaran Masyarakat Taati Tata Ruang Selong (Suara NTB) Masalah tata ruang di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan hal yang sulit untuk ditegakkan, karena banyak faktor. Meski demikian, pemerintah terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau memahami dan menaati berbagai hal yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan mengikat lainnya.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Ir. Sateriadi dalam acara sosialisasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) di Selong, Rabu (1/6).

Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat terkait mengenai penerapan tata ruang. Setelah itu pejabat bersangkutan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai penggunaan tata ruang yang sesungguhnya.

Pemahaman akan peraturan terkait pemanfaatan tata ruang itu, dinilai sangat perlu dimiliki setiap anggota masyarakat.

Sebab, kondisi sumber daya alam yang dimiliki jumlahnya terbatas, sedangkan manusia sebagai pengelolanya terus bertambah jumlahnya. Dengan keterbatasan tersebut, perlu kiranya manusia berpikir sehat dalam memanfaatkan semua sumber daya alam yang dimiliki serta tidak lupa menjaga kelestariannya agar tidak terkikis dari waktu ke waktu.

“Kita harus mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada agar tidak segera punah. Coba bayangkan, hutan kita sudah banyak yang gundul, lahan pertanian mulai terkikis bangunan. Dan yang bikin miris adalah lahan pertanian yang dijadikan perumahan merupakan lahan yang produktif,” ungkapnya.

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, menurut Sateriadi, pemerintah saat ini tidak bisa bertindak langsung dengan merusak bangunan yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang sudah ada.

Alasannya, dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah telah membuatkan surat pernyataan bagi pemilik bangunan untuk siap menyerahkan bangunannya kepada pemerintah jika sewaktu-waktu harus dibongkar untuk kepentingan umum atau negara.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang berencana membangun didorong memiliki kesadaran sendiri untuk meminta izin mendirikan bangunan. Hal ini sebagai langkah antisipasi kesalahan zonasi pemanfaatan ruang atau ketidaksesuaian dengan tata ruang.

“Harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk mentaati peraturan tata ruang. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Itulah sebabnya, sosialisasi digalakkan agar unsur pemerintah dari atas hingga ke tingkat kadus dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat,” harapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi tata ruang oleh Dinas PU Lotim dalam upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menaati tata ruang yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ada dalam Laporan, Fisik Tak Jelas Selong (Suara NTB) Pada akhir tahun 2014, hampir Rp 400 miliar nilai aset yang dimiliki Pemkab Lombok Timur (Lotim) tidak jelas. Hanya ada dalam laporan, namun tidak diketahui keberadaannya. Setelah dilakukan penelusuran mendalam, terakhir diketahui tersisa hanya Rp 51 miliar. Semua sudah ditelusuri dan disinkronkan datanya.

Inspektur Inspektorat Lotim, Drs. Haris di ruang kerjanya, Rabu (1/6), mengungkapkan, akibat dari persoalan aset yang tidak jelas itu, membuat Lotim seperti langganan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kamis (2/6) hari ini, rencana Lotim akan menerima kembali LHP dari BPK. Haris berharap Lotim bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Doakanlah Lotim dapat WTP. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Lotim rencana akan hadir untuk menerima langsung LHP BPK ini,’’ ujarnya.

Haris menjelaskan, LHP BPK tidak akan diberikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pasalnya, LHP itu bersifat rahasia. LHP akan tak lagi menjadi rahasia saat sudah

diserahterimakan kepada bupati dan pimpinan DPRD. Setelah itu, masyarakat bisa mengakses LHP itu ke lewat bupati atau Ketua DPRD. Diakuinya, Lotim belum pernah mencapai WTP, karena masih minim tindaklanjutnya terhadap rekomendasi LJP BPK. Dituturkan pada tahun 2013 lalu, tindaklanjut terhadap rekomendasi BPK ini hanya 43 persen.

Pascakepemimpinannya, Inspektorat Lotim berusaha untuk memenuhi semua rekomendasi LHP BPK. Pasalnya, cara itulah yang bisa diakukan untuk bisa mendapatkan opini WTP. “Kalau rekomendasi BPK ini tidak ditindaklanjuti, tidak mungkin dapat WTP,” urainya.

Saat ini, tindak lanjut terhadap LHP BPK ini sudah dilaksanakan hingga 85 persen. Harapannya, dari persentase tindak lanjut rekomendasi itu bisa diper-

KLU Raih WTP Kedua

Bupati Nilai Berkat Kerja Keras Seluruh Elemen Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk kedua kalinya, merupakan buah kerja keras seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif, pemerintah desa, LSM, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat tingkat bawah.

Menurut Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, WTP merupakan cermin keberhasilan KLU dalam mengelola keuangan (APBD 2015) agar sesuai dengan standar yang disyaratkan pemerintah. “Alhamdulillah KLU kembali meraih penghargaan WTP dari BPK RI atas LHP LKPD tahun anggaran 2015. Prestasi ini berturut-turut kita raih berkat kerjasama semua elemen di pemerintahan termasuk masyarakat Lombok Utara,” kata Najmul, Rabu (1/6).

Disebutkannya, mencapai opini WTP tidaklah mudah, demikian pula mempertahankannya. Namun berkat komitmen dari semua pihak, maka tujuan penyelenggaraan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dapat diwujudkan.

Meski demikian, bupati juga menyadari masih adanya sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Catatan dan rekomendasi BPK itu, sejatinya mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik lagi.

“WTP ini bukan berarti nol persen masalah, tetapi setidaknya aplikasi keuangan yang dikelola pemerintah daerah memenuhi standar, sehingga WTP itu diberikan. Penilaian yang lebih banyak disorot adalah persoalan aset.

Lebih-lebih KLU sekarang ini berada pada posisi pengalihan arus kas dengan sistem aplikasi yang cukup sulit,” jelasnya.

Sebagai bupati, Najmul lantas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan perolehan opini WTP ini sebagai pemicu untuk berbuat lebih baik. Ia tidak ingin aparatur pemerintah khususnya, justru terlena dan mengabaikan ketentuan pelaksanaan anggaran.

Plt Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Wahyu Priono, Selasa (31/5) di Mataram, memaparkan laporan pemerintah daerah dan pemerintah kota merupakan perwujudan rasa pertanggungjawaban dari semua program kerja yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan selama ini. Pemerintah daerah kabupaten/kota telah mampu melaksanakan tata pemerintahan dengan baik serta mampu untuk menginventarisir semua aset pemerintah daerah.

Oleh sebab itu apa yang dihasilkan dari pelaporan pemda adalah laporan dari hasil pemerintah yang memuat opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemerintah dengan sistem pengendalian intern dan laporanhasil pemerintah dalam keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK juga mengapresiasi capaian tata kelola keuangan yang baik oleh Pemkab Bima, sehingga meraih WTP tahun ini. Sementara bagi kabupaten dan kota yang tahun ini mampu mempertahankan WTP, Wahyu Priono pun meminta agar mampu mempertahankannya di masa yang akan datang. Termasuk masalah aset, diharapkan agar seluruh daerah mampu menyelesaikannya dengan baik. (ari)

(Suara NTB/dok)

Haris oleh opini WTP, karena tindak lanjut di bawah 85 persen diklaim tidak akan bisa dapat opini WTP. Salah satu rekomendasi BPK itu adalah adanya Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Hal ini sudah mulai dilaksanakan di Lotim. (rus)

Lotim Siap Antisipasi Lonjakan Inflasi Selong (Suara NTB) Menjelang Ramadan ini, kenaikan harga sudah mulai dirasakan di pasar-pasar tradisional. Sebagian besar komoditi mengalami lonjakan harga. Menyikapi hal ini, Pemkab Lombok Timur (Lotim) siap mengantisipasi lonjakan terjadinya inflasi.

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Hj. Fauziah kepada Suara NTB, Rabu (1/ 6), harga di pasar-pasar tradisional di Lotim sudah merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit atau cabai kecil saat ini Rp 26.400 per kilogram. Daging sapi Rp 108 ribu per kilogram.

Sementara harga gula pasir dari Rp 15.500 per kilogram menjadi Rp 16.200 per kilogram. Beras yang menjadi kebutuhan pokok saat ini Rp 11.300 per kilogram jenis C4 super dalam kemasan, C4 Medium Rp 8.600 per kilogram.

Tingginya perubahan harga menjelang Ramadan ini, ujarnya, bisa memicu terjadinya inflasi. Karenanya dalam waktu dekat diren-

canakan melakukan operasi pasar. Sebelumnya, bersama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) akan melakukan survai terhadap harga-harga di pasar.

TPID juga akan mengecek ketersediaan stok-stok di pasar. Stok-stok yang kurang yang dinilai nantinya akan memicu lonjakan tajam akan diupayakan penyediaannya, sehingga tidak sampai terjadi kelangkaan. “Tim mulai bergerak sekarang, untuk kegiatan operasi pasar sendiri insya Allah nanti sebelum atau pertengahan puasa,” ucapnya.

Melihat fakta lonjakan harga yang terjadi, ungkapnya, pihaknya mengaku kasihan terhadap rakyat kecil yang akan pasti mengeluh. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Harapannya pemerintah pusat yang banyak mengambil peranan agar harga ini tidak melonjak. Dirinya menginginkan harga bisa sangat rendah dan dinikmati masyarakat.

Namun, daerah terbatas kewenangannya menekan para pelaku pasar. (rus)

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Asal Tidak Melawan Serius Urus Dam Mujur DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan pemerintah daerah supaya serius mengurus rencana pembangunan Dam Mujur Praya Timur. Jangan sampai, rencana pembangunan terus-terusan molor.

“Pemerintah pusat begitu serius untuk mewujudkan pembangunan Dam Mujur.

Sehingga sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk membiayai pembangunannya. Masak kemudian kita di daerah justru tidak serius. Kalau itu benar, harusnya kita (Suara NTB/kir) malu,” ungkap Wakil Ketua H. Burhanudin Yusuf DPRD Loteng, H. Burhanudin Yusuf, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (1/6).

Sejauh ini, pihaknya melihat pemerintah daerah sudah cukup serius untuk mendukung rencana pembangunan Dam Mujur. Hanya saja, bentuk keseriusan belum ditunjukkan secara nyata oleh pemerintah. “Kita ingin pemerintah daerah lebih serius lagi. Supaya rencana pembangunan Dam Mujur benar-benar bisa terealisasi,” tandasnya.

Salah satu bukti keseriusan, Pemkab Loteng harus berani menganggarkan anggaran pembebasan lahan dan tidak harus sekaligus, karena kondisi anggaran daerah juga tidak memungkinkan. Pembebasan lahan, ujarnya, bisa dilakukan secara bertahap, karena rencana pembangunan fisik Dam Mujur baru akan dimulai pada tahun 2019 mendatang.

“Paling lambat pada APBD tahun 2017 mendatang anggaran pembebasan lahan untuk Dam Mujur sudah harus ada. Jika memang pada APBD perubahan kali ini, belum memungkinkan untuk menyiapkan anggaran pembabasan lahan,” ujarnya.

Dalam hal ini, DPRD Loteng pasti akan mendukung penuh. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan keseriusan dari DPRD Loteng terhadap rencana pembangunan Dam Mujur. “Rp 100 miliar yang diajukan oleh Pemkab Loteng, kita setujui. Asalkan itu untuk mendukung rencana pembangunan Dam Mujur,” tegas Ketua DPD PKB Loteng ini.

DPRD Loteng, ujarnya, begitu antusiasi mendukung rencana pembangunan Dam Mujur mengingat dampak positifnya yang begitu besar akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani di wilayah Loteng bagian selatan. Karena keberadaan Dam Mujur itu nantinya, akan mampu menjawab persoalan kekurangan air bagi lahan pertanian yang selama ini dihadapi para petani wilayah Loteng bagian timur dan selatan.

Dampak positif secara tidak langsung, Dam Mujur nantinya akan bisa menekan angka pengangguran sekaligus bisa menekan jumlah kasus kriminal di daerah ini. “Kalau orang sudah ada pekerjaan, maka dia akan berpikir dua kali untuk melakukan aksi kejahatan. Dan, dengan adanya Dam Mujur nantinya akan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Utamanya di sektor pertanian,” tambah Burhanudin.

Terpisah, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, menegaskan Pemkab Loteng sangat serius untuk mendukung rencana pembangunan Dam Mujur. Bahkan, pihaknya saat ini tengah mengupayakan ada anggaran yang disiapkan pada APBD perubahan 2016. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar.

“Tahun ini kita upayakan ada anggaran pendukung. Mesti nantinya tidak terlalu besar,” tandasnya. Baru nantinya mulai tahun 2017, alokasi anggaran lebih besar lagi akan disiapkan. Dengan begitu diharapkan, sebelum pembangunan fisik Dam Mujur dimulai persoalan yang menjadi penghambat, terutama persoalan lahan sudah tuntas. (kir)

Banyak Warga di Perbatasan Lobar Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Banyak warga yang tinggal di daerah perbatasan Lombok Barat (Lobar) dengan Kota Mataram hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal ini disebabkan, warga kesulitan lapangan kerja, sehingga kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh kasar dengan upah hanya Rp 20-40 per harinya. Upah itupun tidak setiap hari diperoleh.

Atas kondisi ini, beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram ingin menuntut keadilan dari Pemda. Tuntutan mereka bukan tanpa alasan, lantaran pemda minim memperhatikan desa-desa ini. Dari sisi program bantuan minim, khususnya terkait pengentasan kemiskinan melalui program rumah kumuh. Program ini sejauh ini belum masuk di desa setempat.

“Di Desa kami warga yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 40 persen, itu rata-rata buruh yang upahnya sangat rendah,” aku Kepala Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Fadelah ditemui di kantornya, Rabu (1/6).

Ia menyebutkan, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh. Jika dilihat penghasilan sehari-hari mereka masih sangat rendah, ada yang memiliki upah Rp 20 ribu dan paling tinggi Rp 40 ribu. Upah itupun, jelasnya, belum tentu tiap hari diperoleh kalau mereka tidak bekerja. Selain menjadi buruh, sebagian kecil warga ada yang berprofesi sebagai pegawai dan pekerja. Mereka yang bekerja sebagai pegawai inipun rata-rata pendatang.

Ia mengaku, warga yang berprofesi menjadi petani di daerah itu hanya sebatas sebagai buruh tani. Sebab mereka bukan pemilik lahan. Rata-rata lahan setempat dikuasai oleh orang luar desa. Luas lahan pertanian di daerah setempat mencapai 63 hektar lebih, sebagian besar dimiliki orang luar. Lahan ini juga tergerus oleh pembangunan perumahan di daerah setempat.

Pihak desa telah mengusulkan bantuan beberapa kali semenjak tahun 2014, namun tak ada realisasi. Bahkan, ketika itu proposal yang dibuat desa setempat menjadi sampel bagi daerah lainnya, karena data yang dimuat lengkap berdasarkan by name by address. Namun, justru program bantuan ini hilang entah ke mana tanpa kejelasan. Padahal, katanya, sudah ada SK penetapan sebagai daerah wilayah kumuh.

Berdasarkan datanya, terdapat 134 KK tinggal di rumah kumuh di desanya, tersebar di 4 dusun. Bahkan katanya, dusun-dusun ini pernah disurvai, namun tidak ada kelanjutannya. Untuk membantu masyarakat miskin tersebut, ia mengaku bersyukur dengan adanya dana desa dan ADD. Melalui dana desa, pihaknya bisa membuatkan program tambahan modal bagi bakulan, petani hasil alam.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Telaga Waru Dahri. Menurutnya, kemiskinan di daerahnya menjadi persoalan. Jumlah kemiskinan masih tinggi di daerahnya diakibatkan minim lapangan pekerjaan. Pemda, katanya, kurang memperhatikan lapangan pekerjaan di daerah setempat. “Banyak yang nganggur juga,” jelasnya.

Keluhan senada disampaikan Kades Terong Tawah, Sahirpan. Di desanya banyak warga miskin, karena tak memiliki upah layak.

Warga sebagian besar berpendidikan rendah, sehingga mereka bekerja kasar. Ke depan ia meminta pemda adil dalam memperhatikan daerah. “Seharusnya daerah perbatasan diprioritaskan, karena itu kan wajah Lobar sebab lokasinya di perbatasan,” harapnya. (her)

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Salah satu potret kemiskinan di daerah perbatasan Lobar dan Kota Mataram Papuq Nuriah, warga Karang Bongkot yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Umar Said Masih Berpeluang Direhabilitasi Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, SH, menegaskan Partai Golkar masih membuka peluang bagi Umar Said, SAg,untuk direhabilitasi dari keanggotaan partai. Asalkan yang bersangkutan taat dan tunduk kepada aturan partai dan tidak terus-terusan melakukan upaya pelawanan.

“Semua masih mungkin.

Kalau sekarang (Umar Said, red) diamputasi dari keanggotaan partai. Peluang untuk direhabilitasi tetap ada. Dan, Partai Golkar terbuka untuk itu,” ungkap H.M. Suhaili FT, kepada Suara NTB, usai melantik pengurus DPD II Partai Golkar Loteng, Rabu (1/6).

Namun, jika yang ber-

sangkutan, tetap melakukan perlawanan dan tidak mau tunduk kepada keputusan serta kebijakan partai, maka partai juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memastikan, semua upaya perlawanan yang dilakukan Umar Said, tidak akan menyurutkan niat dan keinginan Partai Golkar untuk melanjutkan keputusan

yang sudah diambil.

“Mau gugat secara hukum, silakan. Tapi ingat, itu tidak akan merubah sikap partai, terhadap keputusan dan kebijakan yang sudah diambil.

Karena sesungguhnya, keputusan yang diambil oleh Partai Golkar sudah final. Dan, tidak bisa dibatalkan,’’ tegas Suhaili yang juga Bupati Loteng ini.

Dalam hal ini, sarannya, Umar Said harus mundur dengan baik-baik dan tidak melakukan perlawanan yang sesungguhnya tidak akan menghasilkan apapun. “Mundur dengan cara baik-baik saya rasa lebih terhormat. Dari pada terus melawan, namun tidak ada hasilnya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB yang juga calon pengganti Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, mengaku kalau pihaknya sudah ada komunikasi dengan pihak Umar Said. Dalam

hal ini, ujarnya, kemungkinan besar Umar Said akan menerima semua keputusan partai dan siap untuk diganti sebagai Ketua DPRD NTB. “Sudah ada komunikasi sebelumnya. Kemungkinan (Umar Said) akan mundur sendiri dengan baik-baik,” tandasnya.

Adapun terkait gugatan hukum yang dilayangkan oleh pihak Umar Said, Isvie memilih untuk tidak berkomentar.

“Kalau untuk masalah, ada yang lebih berkompeten untuk berkomentar. Kalau saya yang komentar, takut nanti salah,” jawabnya singkat. (kir)

Warga Kuranji Dalang Khawatir Diterjang Gelombang Pasang

(Suara NTB/her)

PARKIR SEMBARANGAN - Satpol PP Lobar mengangkut kendaraan yang parkir sembarangan di halaman kantor Bupati Lobar, Rabu (1/6).

Parkir Sembarangan, Kendaraan Digembosi Giri Menang (Suara NTB) Menyikapi banyaknya kendaraan yang parkir liar di areal kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Satpol PP melakukan aksi penggembosan ban kendaraan. Selain itu, petugas mengangkut semua kendaraan yang terparkir tak sesuai tempatnya menggunakan kendaraan patroli Satpol PP. Kendaraan tersebut diamankan di Kantor Satpol PP untuk memberi efek jera kepada ASN yang parkir sembarangan di areal Bencingah Agung.

Dipimpin Kasi Trantibum dan Tranmas Satpol PP Lobar, I Ketut Rauh, satu per satu kendaraan, baik roda dua dan roda empat digembosi. Selain menggembosi kendaraan, petugas Satpol PP mengangkut kendaraan ke dalam kendaraan patroli untuk diamankan di Kantor Satpol PP. Sontak aksi ini, membuat banyak pemilik kendaraan panik.

“Sudah tiga hari yang lalu, mensosialisasikan agar jangan parkir kendaraan di sembarang tempat, akan tetapi tidak diindahkan, sehingga kita tegas

menyita dan mengembosin kendaraannya, “ tegas Ketut Rauh, di sela-sela operasi, Rabu (1/6).

Dalam operasi itu disita 4 unit motor dan menggembosi 3 unit mobil yang parkir liar di areal bahu jalan yang dilarang untuk lokasi parkir. Operasi itu akan berlangsung seterusnya selama para pemilik kendaraan masih parkir kendaraan di lokasi terlarang. Selama ini, pihaknya kucing-kucingan dengan para pemilik kendaraan. Bila tidak ditegur lagi mereka kembali parkir sembarangan. (her)

Abdul Hakim Pimpinan Pansel Calon Sekda Loteng Praya (Suara NTB) Komposisi Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), akhir terbentuk. Di mana, Dr. H. Abdul Hakim, MM, yang merupakan Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB, didapuk sebagai Ketua Pansel. Kepastian ini diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, ketika dihubungi wartawan, Rabu (1/6).

Ia menjelaskan, selain dari unsur birokrasi keanggotan pada Pansel Calon Sekda Loteng diisi tokoh masyarakat dan akademisi. ‘’Itu sesuai dengan aturan yang ada,’’ klaimnya.

Hanya saja, Suhaili mengaku untuk masalah kapan pansel akan mulai bekerja itu tergantung pansel, karena kewenangan terkait penyusunan jadwal dan lainnya ada di tangan pansel.

Dalam hal ini, pihaknya hanya menerima hasilnya saja.

Ia pun berharap pansel nantinya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak kalah penting, pansel harus objektif supaya sosok Sekda Loteng yang terpilih nantinya, bener-benar figur yang bisa diterima semua kalangan dan bisa mengayomi seluruh jajaran birokrasi di daerah ini. “Sekda itu posisi yang sangat strategis. Jadi kita berharap Sekda Loteng ke depan adalah figur terbaik,” imbuhnya.

Terkait proses seleksinya, mantan Ketua DPRD NTB ini menegaskan, semua diserahkan sepenuhnya kepada pansel dan tidak ada intervensi atau campur tangan. Apalagi yang berkaitan dengan muatan-muatan politis.

Karena pihaknya ingin Pansel calon Sekda Loteng bisa bekerja

secara profesional. “Bebas dari intevensi dan campur tangan pihak manapun,” ujarnya.

Disinggung sosok calon Sekda Loteng yang layak, Suhaili mengaku cukup banyak. Dan, hampir semua pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng saat ini, layak menjadi Sekda Loteng tinggal nanti proses seleksi yang menentukan, siapa figur yang paling layak.

Proses seleksi, ujarnya, dilakukan secara terbuka bagi pejabat lingkup Pemkab Loteng manapun. Asalkan bisa memenuhi persyaratan yang ada.

Silakan untuk berkompetisi secara terbuka. Tapi dengan cara yang santun. ‘’Tidak kemudian menghalalkan segala macam cara hanya untuk mengejar status sebagai Sekda Loteng,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)

WTP Bukan Akhir Segalanya Praya (Suara NTB) Keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait pengelolaan APBD tahun 2015, jadi catatan prestasi tersendiri bagi Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Namun menurut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, raihan ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru dengan predikat tersebut, beban dan tanggung jawab Pemkab Loteng semakin berat.

“Beratnya, dengan predikat WTP tersebut Pemkab Loteng dituntut untuk lebih baik lagi dalam mengelola APBD di masa-masa yang akan datang,” ujar Suhaili, Rabu (1/6).

Untuk itu, ujarnya, predikat WTP bukanlah suatu hal yang harus dibangga-banggakan secara berlebihan. Apalagi menjadikan raihan tersebut untuk kepentingan politik. Menurutnya,

semakin sering predikat WTP diraih, semakin berat pula tanggung jawab yang diemban, karena pemerintah daerah semakin dituntut untuk bisa mengelola anggaran daerah dengan baik.

Terlepas dari itu semua, raihan tersebut juga patut disyukuri, karena dengan predikat ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan-aturan dan mekanisme dalam pengelolaan anggaran yang baik dan benar. Itu semua juga tidak lepas dari dukungan semua elemen masyarakat di daerah ini.

Tinggal bagaimana sekarang, kebermanfaatan dari predikat WTP bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Karena tidak akan ada artinya predikat WTP, kalau manfaat anggaran pembangunan yang ada, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

“Ini juga yang menjadi tantangan pemerintah daerah ke

depan. Bagaimana bisa mengkorelasikan predikat WTP dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan,” terang Suhaili.

Mantan Ketua DPRD NTB ini menambahkan, walaupun berhasil meraih predikat WTP yang ke empat atau yang ketiga secara beruntun, masih ada catatan-catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada pemerintah daerah. Catatan-catatan itulah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sebagai persyaratan untuk bisa meraih predikat WTP. “Syukurnya, dari sekian kabupaten/kota di NTB yang meraih predikat WTP, Loteng yang paling sedikit catatannya,” ungkapnya. Rekomendasi yang ada lebih bersifat administratif, sehingga pihaknya optimis bisa menyelesaikan semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. (kir)

Usulan Pergantian, Nasdem Lobar Berdalih Jalankan Perintah DPP Giri Menang (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) NasDem Lombok Barat (Lobar) H. L. Herwanto alias Mamiq Karde menyatakan pengusulan pergantian Multazam dari jabatan Wakil Ketua DPRD Lobar, karena atas perintah DPP. Ia mengaku, hanya menjalankan surat dari DPP tersebut. Ia menampik jika usulan pergantian didasari atas dasar suka atau tidak suka ke bersangkutan.

“Saya menjalankan perintah partai(DPP), surat dari DPP jelas-jelas berbunyi seperti itu maka saya menjalankan (meneruskan) surat itu,”katanya pada Suara NTB, Selasa (31/5).

Disampaikan Karde, surat pengusulan pergantian Multazam

langsung dari DPP bukan DPD Lobar, sehingga dirinya selaku pengurus di bawah menjalankan isi surat tersebut. Atas dasar itulah dirinya melayangkan surat ke DPRD Lobar untuk diproses.

Ditanya perihal alasan kenapa Multazam diganti, karena terkait penyegaran di tubuh organisasi. Menurutnya, di manapun organisasi perlu penyegaran.

Terkait penilaian di partai terhadap Multazam, ia menilai selama ini bagus. Dari sisi loyalitas bersangkutan tidak ada masalah. “Jadi dia bagus-bagus saja, ini untuk penyegaran organisasi,” terangnya.

Ia menampik informasi yang beredar pengusulan pergantian Multazam, disebabkan kha-

watir disaingi di internal pengurus partai. Ia menegaskan, jika ada yang beranggapan seperti itu maka pemikiran itu terlalu kerdil dan picik.

Terkait sengketa dengan pengurus lama, ia menganjurkan sejak awal agar menempuh upaya ke mahkamah partai. Ia menyarankan kalau ada yang tidak puas terkait penunjukannya sebagai ketua, sebaiknya melakukan upaya ke mahkamah partai saja. Sebab ia mengaku, bahwa ia menerima SK langsung dari ketua DPD Nasdem NTB, Dr. Kurtubi. Terkait proses selanjutnya pengusulan pergantian Multazam, ia menunggu proses selanjutnya setelah surat usulan dibacakan di paripurna. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan rumah warga di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi diterjang banjir rob akibat gelombang pasang yang terjadi sejak Selasa (31/5). Akibat banjir rob ini, puluhan rumah warga tergenang air sampai lutut orang dewasa.

Ketua RT 1 Dusun Kuranji Bangsal, Muslim menuturkan, gelombang pasang terjadi sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu, warga tengah berada di rumah, sebagian ada di pesisir pantai.

Gelombang setinggi satu meter menerjang hingga masuk ke pemukiman warga.

Gelombang pasang berkalikali terjadi dalam waktu terakhir ini, namun terparah yang terjadi Rabu kemarin. Ia mengaku, beberapa waktu terakhir ini telah terjadi tiga kali banjir rob. Pertama terjadi sekitar beberapa pekan lalu, namun itu air tidak terlalu besar masuk ke pemukiman warga. Lalu disusul sepekan kemudian, banjir rob menerbang pemukiman warga. “Tapi yang paling parah yang terakhir kemarin, karena masuk sampai ke pemukiman warga,” terangnya.

Ia menyebut, jumlah KK di dusun setempat sebanyak 230 KK, sekitar 60-70 KK terendam banjir rob. Warga tidak sampai mengungsi, sebab air tidak lama menggenangi pemukiman warga. Namun,wargamerasakhawatiradanya gelombang pasang susulan.

Menurutnya, kondisi gelombang tak bisa diprediksi, warga hanya bisa melihat kondisi. Jika gelombangnya tinggi sekali, barulah mereka akan mengevaluasi diri. Gelombang pasang, jelasnya, kerap kali terjadi di dusun setempat. Sebelumnya, setiap tahun terjadi, namun selama dua tahun terakhir tidak pernah terjadi. Baru pada tahun ini saja terjadi gelom-

bang pasang yang parah.

Akibat gelombang pasang, tidak saja menggenangi pemukiman warga namun warga yang sebagian berprofesi sebagai nelayan takut melaut, karena khawatir terjangan gelombang.

“Nelayan coba turunkan sampan, namun naik ombak, naikkan lagi. Turunkan sampan, lagi naik gelombang. Makanya kami tidak berani melaut,” ujarnya.

Selama tak melaut, ungkapnya, sebagian besar nelayan nganggur. Sebab mata pencaharian mereka hanya dari nelayan. Ia berharap di saat kondisi seperti ini, pemda memberikan bantuan ke warga untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi katanya jelang bulan puasa perlu persiapan sembako.

Sementara itu, Kepala BPBD HM Najib menyatakan, pihaknya telah turun ke lokasi mengecek kondisi warga yang terkena banjir rob. Rencananya Rabu (1/6) kemarin pihaknya akan melakukan droping bantuan sembako berupa sarden, minyak, beras, mie dan air minum, namun ditunda sampai besok (hari ini red). “Besok (hari ini, red) kami akan droping bantuan sembako ke warga, karena mereka tak melaut akibat gelombang pasang,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait perlu mewaspadai cuaca ekstrem, sehingga dampaknya pada warga bisa diminimalisir. Terkait antisipasi abrasi di lokasi, pihaknya akan memberikan bantuan karung sebagai beronjong menahan gelombang. Selanjutnya, nanti masyarakat diharapkan bergotong royong membangunnya. Pihaknya sudah membagikan karung 80 karung ke daerah Kuranji untuk antsipasi abrasi pantai. (her)

Mangkrak, Proyek TPI Senilai Rp 600 Juta di Kuranji Giri Menang (Suara NTB) Proyek tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibangun di dusun Kuranji Bangsal Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini mangkrak. Kondisi bangunan proyek ini memprihatinkan, hampir semua bangunannya rusak parah.

Proyek ini dibangun beberapa paket, bangunan dua lokal ditambah dermaga sandar kapal nelayan menuju ke TPI. “Bangunan ini rusak, tak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat di sini, kami tidak tahu kenapa batal dilanjutkan,”kata Muslim Ketua RT di dusun setempat, Rabu (1/6). Menurutnya, hajatan awal pembangunan TPI sebagai lokasi singgah kapal-kapal dan perahu nelayan dari luar baik itu dari Tanjung Luar dan Madura.

Bangunan TPI ini sendiri ada beberapa paket, diantaranya dua lokal bangunan berupa kantor, satu lokal bangunan untuk pemindangan serta satu lokal lagi toilet. Selain itu, untuk memudahkan nelayan dari luar nyandar di TPI ini dibangun juga dermaga sepanjang puluhan meter.

Namun, karena lokasi bangunan dermaga yang kurang pas, maka perahu tak berani nyandar, karena khawatir dihempaskan ombak. Posisi bangunan ini terlalu dipinggir, sehingga ombak bisa menghantam

perahu nelayan, sehingga terbentur ke bangunan dermaga.

Sejak dibangunm katanya, bangunan ini tak pernah dimanfaatkan. Terkadang katanya, kalau ada kegiatan Dinas Perikanan bangunan ini dipakai untuk pertemuan. Masyarakat setempat khususnya nelayan tak pernah memanfaatkan bangunan, karena belum selesai dibangun. Kondisi bangunan ini sendiri rusak parah. Khususnya bangunan kantor, bangunannya lapuk. Pintu dan plafonnya jebol, karena tak pernah diurus. Dermaga juga rusak parah. Dermaga ini hanya dipakai sebagai lokasi pemancingan nelayan setempat.

TPI dibangun senilai Rp 600 jutadantidakberfungsisejaktahun 2008 lalu. Waktu itu pihak desa tidak tahu kapan serah terima bangunan. Sejak dua tahun lalu, salah satu bangunan dipakai sebagai kantor desa dengan sistem sewa tahunan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar.

Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan setempat melalui Kabid Penangkapan, Ir. Martajaya, MM. menyatakan, program TPI dibangun tahun 20082009 di bidang pesisir. Terkait langkah dinas untuk memanfaatkan TPI masih terkendala, karena lokasinya kurang pas. “TPI ini dulu di Bagian Pesisir sejak tahun 2008-2009 lalu,” akunya. Ia enggan berkomentar lantaran tak tahu banyak soal ini. (her)

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Kondisi bangunan TPI dan dermaga yang ada di Kuranji Dalang tak dimanfaatkan, karena kondisinya rusak parah.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

WTP Harus Menjadi Kewajiban Pemerintah

(Suara NTB/bug).

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menilai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 KSB bukanlah prestasi.

Baginya, predikat tanpa cacat dalam pengelolaan keuangan dan aset oleh pemerintah itu merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan dan aset sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. “Sudah sepatutnya pemerintah seperti itu. Jadi bukan prestasi tetapi sudah menjadi kewajiban kita,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/6).

Menurut dia, raihan WTP yang diperoleh Pemda KSB tahun ini belum sepenuhnya sempurna. Sebab BPK masih menyematkan sejumlah catatan yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah ke depannya. “Predikat itu tentu menjadi motivasi kita. Tapi kita tidak harus berpuas diri karena BPK masih memberikan sejumlah catatan bagi kita yang harus diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk memenuhi standar pengelolaan keuangan dan aset terbaik, banyak hal yang harus masih dibenahi. Dalam praktiknya pengelolaan keuangan dan aset tidak saja sekadar mengelola anggaran dan menjaga aset yang dimiliki. Lebih dari itu pemerintah harus juga mampu menyampaikan penyajian yang benar, kecukupan informasi hingga kepatuhan pemerintah terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset yang berlaku. “Banyak sekali parameter yang jadi penilaian dan praktiknya itu tidak bisa kita hilangkan,” paparnya.

Capaian predikat WTP yang diperoleh tahun ini ke depan harus terus dapat dipertahankan. Karenanya bupati mengingatkan, kepada seluruh aparatur selaku penggerak pemerintah agar bisa bekerja lebih maksimal lagi terutama memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengalami kemunduran. “Target kita ke depan lebih berat lagi, selain mempertahankan (predikat WTP) juga harus bisa berupaya menghapus sejumlah catatan BPK yang hari ini masih ada sebagai sebuah kekurangan,” urainya seraya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh aparatur yang telah bekerja maksimal sehingga KSB mampu memperoleh predikat WTP untuk kedua kalinya.

“Ini sebenarnya sesuatu yang biasa toh juga kita yang kedua kalinya mendapatkan predikat ini. Tapi kita tidak boleh terlena, karena ke depan sistem pengelolaan keuangan pemerintah semakin ketat dan toleransi kesalahan juga semakin kecil. Jadi mari kita bersama-sama bekerja lebih baik lagi, supaya kita bisa pertahankan pada tahuntahun mendatang bagaimana mengelola keuangan dan aset dengan cara terbaik,” imbuhnya. (bug)

IGD Baru RSUD Sumbawa Kekurangan Daya Listrik Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski sudah rampung pengerjaannya, IGD baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa tak kunjung dipergunakan. Padahal masyarakat sudah tak sabar mendapatkan pelayanan atas terbangunnya IGD yang katanya fasilitasnya lebih baik dari IGD sebelumnya.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi yang didampingi Kabag TU, H. Ahmadi, SE mengakui sudah rampungnya pembangunan IGD tersebut. Pemasangan listrik juga sudah dilakukan dengan daya tampung sebesar 10.600 PA. Awalnya pihaknya memperkirakan daya tersebut mampu menampung alat IGD yang tersedia. Namun ada beberapa penambahan jumlah alat di IGD. Seperti ventilator, pasien monitor dan lain sebagainya yang membutuhkan daya yang cukup besar. Sementara untuk bisa mengoperasikan alat-alat tersebut membutuhkan daya sebesar 33.000 PA. “Kami membutuhkan penambahan daya untuk mengoperasikan alat itu supaya bisa dioperasikan,” ujarnya.

Pihaknya sudah mengusulkan ke pihak PLN untuk penambahan daya listrik. Pihaknya tinggal menunggu kepastian PLN untuk penambahan daya. Mengingat belum ada jawaban dari PLN terhadap hal tersebut. “Belum ada jawaban dari PLN untuk penambahan daya dari 10.600 PA menjadi 33.000 PA. Kami tinggal menunggu kapan waktu akan dilakukan penambahan daya,” pungkasnya.

Ditambahkannya, terhadap IGD baru RSUD masih dalam tahap pemeliharaan hingga Agustus mendatang. (ind)

Sumbawa Siapkan RSUD untuk Rawat Penderita Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tengah mempersiapkan RSU daerah untuk merawat penderita ketergantungan narkoba. Pemkab juga menyiapkan alat untuk tes urine.

Karenanya Pemkab Sumbawa bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumbawa yang dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, tengah gencar mensosialisasikan antinarkoba.

Salah satunya yakni jalan santai yang diikuti dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Kasubag Humas Setda Kabupaten Sumbawa, R. Rudi Yulianto menyampaikan kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan pada Minggu (5/6) mendatang di kantor Bupati Sumbawa. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang bahaya narkoba. Mengingat status Kabupaten Sumbawa sudah termasuk darurat narkoba. “Selain penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap narkoba, perlu adanya kegiatan preventif, supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba,” ujarnya, Rabu (1/6).

Disebutkannya, guna meramaikan kegiatan ini panitia akan menyiapkan berbagai door prize bagi peserta.

Untuk itu masyarakat Sumbawa diharapkan beramairamai dapat mengikuti kegiatan tersebut. “Di akhir kegiatan nantinya, akan ada deklarasi antinarkoba dengan membubuhkan tanda tangan di kain panjang yang disediakan panitia. Hal itu sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk memerangi narkoba,” pungkas Rudi.

Selain melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, sambung Rudi, untuk mendukung perang terhadap narkoba, tahun 2016 ini Pemkab Sumbawa akan menyiapkan RSUD Sumbawa sebagai tempat untuk rehabilitasi. Khususnya rawat jalan bagi pengguna narkoba. Disamping itu juga mengadakan tes kit (alat penguji) narkoba. (ind)

Halaman 6

Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Brang Biji Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian membongkar arena sabung ayam yang berada di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Pembongkaran ini melibatkan puluhan anggota yang bersenjata lengkap dipimpin langsung Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK. Hal ini dilakukan mengingat informasinya di wilayah setempat kegiatan sabung ayam sudah cukup lama dilakukan dan sangat kental dengan praktek perjudian.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Rabu (1/6) menyampaikan pembongkaran yang dilakukan berawal dari laporan masyarakat via telepon seluler. Pihaknya kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Setiba di lokasi, pihaknya tidak mendapatkan adanya aktivitas sabung ayam. Hanya ditemukan arena yang kosong dan sejumlah tenda-tenda pedagang kaki lima. Diperkirakan, kedatangan polisi sudah terlebih dahulu diketahui. Kapolres kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembongkaran terhadap arena dan tenda-tenda di sekitar lokasi. “Saat itu juga kami melakukan pembongkaran.

Dengan harapan tidak ada lagi yang melakukan aktivitas tersebut,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya sudah menghimpun keterangan di lapangan serta mengidentifikasi orang-orang yang berada di belakang kegiatan tersebut.

Informasi yang diperoleh, ada

keterlibatan oknum-oknum aparat yang membekingi kegiatan tersebut di wilayah setempat. Bahkan pihaknya sudah mengantongi identitas oknum aparat termasuk asal institusinya. “Untuk pembuktiannya harus kita dalami lagi,” pungkas Kapolres.

Ditegaskan Kapolres, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila ada kegiatan semacam ini. Terlebih apabila ada oknum-oknum aparat yang membekingi kegiatan perjudian sabung ayam, akan ditindak tegas. Mengingat aturan harus ditegakkan.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada koordinator perjudian yang mengadakan kegiatan di wilayah setempat untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Dimanapun tempatnya, pihaknya pasti akan melakukan tindakan hukum.

Begitupun di tempat lain, Kapolres menghimbau untuk tidak lagi dilakukan. Hal ini sebagai shock therapy bagi yang bersangkutan maupun pihak yang terlibat. “Saya juga sudah menginstruksikan jajaran Polsek, apabila ada kegiatan seperti itu di wilayahnya untuk segera dilakukan tindakan,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

BONGKAR TENDA - Anggota Polres Sumbawa saat membongkar arena sabung ayam dan tenda-tenda di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Polres KSB Bekuk Kawanan Curanmor Taliwang (Suara NTB) Jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membekuk lima anggota kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang selama ini beroperasi di wilayah KSB. Kaporles KSB melalui Kasubag Humas, Iptu Hofni Nepa Bureni, Rabu (1/6) mengatakan, penangkapan terhadap kelima pelaku curanmor ini merupakan hasil pengembangan kasus pencurian motor yang terjadi pada 29 Mei lalu di kelurahan Sampir Taliwang. “Sebelumnya ada laporan kehilangan, dari situ kita kembangkan kemudian berhasil menangkap kelima pelakunya,” katanya.

Kelima komplotan Curanmor yang berhasil ditangkap itu, masing-masing atas nama An alias Ragil (35) warga Sekongkang Atas; M.H alias Iyek (34) dan Zn alias Ger (36) asal Alas Barat Kabupaten Sumbawa; serta TM dan BH (25), keduanya warga desa Kelanir Seteluk.

Hofni menjelaskan, penangkapan terhadap kelimanya dilakukan di kediaman masing-masing tersangka.

Dari tangan mereka polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy dan Vario serta uang tuani sebesar Rp 750 ribu. “Selain mereka anggota juga menyita barang bukti hasil kejahatannya,” paparnya.

Saat ini para tersangka telah diamankan di tahanan Polres setempat. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyelidikan. “Kasusnya juga terus kita kembangkan untuk menelusuri kemungkinan

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti sepeda motor yang berhasil diamankan petugas dari tangan para tersangka, Rabu (1/6). masih adanya anggota komplotan mereka yang masih berkeliaran. Ini bisa saja, karena aksi Curanmor kebanyakan dilakukan secara berkelompok dan jarang sekali sendirian,” ungkap Hofni.

Selanjutnya ia mengatakan, para tersangka yang berhasil ditangkap itu akan

dikenakan pasal berbeda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hofni mengatakan, tiga dari anggota komplotan akan dikenai Pasal 480 ayat 1 KUHP sementara dua orang lainnya akan dikenai Pasal 362 KUHP KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (bug)

17 Jemaah Calon Haji KSB Belum Lunasi BPIH Taliwang (Suara NTB) Dua pekan berlangsung sejak dibukanya kegiatan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2016, tercatat sebanyak 69 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah melakukan pelunasan.

Jumlah ini sudah melampaui setengah dari jumlah total JCH KSB yang akan diberangkatkan tahun ini. Di mana tahun ini KSB hanya akan memberangkatkan sebanyak 86 JCH. “Data kita per Jumat pekan lalu, tinggal 17 orang saja yang belum melakukan pelunasan,” jelas kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KSB, Drs. H. Syarifuddin, MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/6).

Terhadap JCH yang belum melakukan pelunasan itu, Kemenag KSB terus memantaunya. Syarifuddin mengatakan, mereka yang belum melakukan pelunasan tersebut bukan dikarenakan tidak memiliki biaya. Hanya saja kesempatan untuk menuju bank yang masih terkendala karena beberapa di antaranya masih berada di luar daerah.

“Kalau secara ekonomi 17 orang yang belum melunasi itu mereka terhitung mampu. Tapi ada di antaranya yang masih belum punya kesempatan untuk ke bank melakukan penyetoran,” klaim Syarifuddin.

Ia memastikan, 17 JCH yang masih belum tuntas BPIH-nya tersebut akan segera melunasinya sebelum batas waktu pelunasan berakhir pada 10 Juni mendatang. “Kami akan terus mengingatkan mereka agar seg-

(Suara NTB/bug)

H. Syarifuddin era melakukan pelunasan,” timpalnya.

Pada tahun ini, dana BPIH untuk JCH embarkasi NTB ditetapkan sebesar Rp 37.728.961. Syarifuddin menyatakan, pelunasan BPIH tahun ini memberikan kemudahan kepada jemaah karena pemerintah pusat menetapkan pembayaran menggunakan rupiah.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya pakai dolar.

Sekarang nilainya cenderung stagnan karena pakai rupiah bayarnya,” timpalnya.

Selanjutnya ia mengatakan, dari seluruh BPIH yang disetorkan jemaah. Pemerintah nantinya akan mengembalikan sebesar Rp 5 juta kepada masing-masing jemaah. Dana itu akan nantinya akan dijadikan sebagai biaya hidup (living cost) para jemaah selama menjalankan kegiatan ibadah haji. “Mereka akan diberikan biaya untuk pegangan selama di sana,” imbuhnya. (bug)

Pemkab Sumbawa Gelar Asesmen Kompetensi Eselon II Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menggelar asesmen kompetensi eselon II yang digelar di aula lantai tiga kantor Bupati Sumbawa, Rabu (1/6). Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyatakan, kompetensi ini diharapkan dapat menciptakan pekerja profesional di lingkup Pemkab. Kedepannya, seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada hal rutin, tapi harus mampu berinovasi.

Selanjutnya, Haji Mo, sapaan akrab Wabup menambahkan, ujian kompetensi ini harus bisa bermanfaat.

Jadi, dalam asesmen banyak hal yang bisa dinilai, di

antaranya potensi intelektual, kerja, hingga kepribadian.

Pada intinya, kegiatan ini untuk mengukur kemampuan, kompetensi manajemen, kecepatan, hingga ketepatan berfikir. ”Termasuk menganalisa kemampuan bekerja sama dalam perencanaan, berorganisasi, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dalam asesmen kompetensi yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II lingkup Pemkab Sumbawa, peserta diberikan tes tertulis sekitar 500 soal, dan juga tes kemampuan lainnya. Yang akan berlangsung selama tiga hari,. Yakni, 1 hingga 3 Juni dengan tim asesor dari Provinsi NTB. (arn)

(Suara NTB/arn)

ASESMEN – Para pejabat eselon II Pemkab Sumbawa saat mengikuti asesmen, Rabu (1/6).

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kesadaran Membayar Zakat Masih Kurang di Dompu

Malas Ngantor Saat Puasa

TKD ASN di Bima akan Dipotong Kota Bima (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran (SE), tentang aturan jam kerja pegawai saat bulan puasa. Pemkot akan memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang malas ngantor pada bulan Ramadan.

ASN yang bolos pada saat jam kerja serta malas pada bulan puasa, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

“Soal ASN bolos dan malas tidak hanya kita tekankan pada bulan puasa saja. Namun di hari biasa tetap diberlaku-

kan aturan serupa,” akunya.

Dijelaskan, ASN atau pegawai yang tidak mematuhi SE itu, selain diberikan sanksi, berupa pembinaan, juga akan dipotong tunjangan kinerja daerah (TKD) mulai dari 20 hingga 50 persen.

“Selain dikenakan sanksi disiplin juga akan dikenakan sanksi administrasi,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat agar terus mengawal dan memantau kinerja ASN. Jika menemukan adanya hal itu atau pelayanan yang diberikan oleh SKPD tidak maksimal, diharapkan melapor ke pihaknya untuk segera disikapi dan ditindaklanjuti.

“Jika pelayanan diberikan selama bulan puasa tidak efektif, segera melapor BKD. Baik melalui lisan, ataupun via telepon,” pungkasnya (uki)

Polres Bima Kota Bentuk Tim Pengamanan Ramadan Kota Bima (Suara NTB) Menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Polres Bima Kota sudah membentuk tim pengamanan. Tim itu akan dikerahkan, salah satunya untuk mengatur arus lalu lintas di setiap masjid.

“Kami tidak ingin warga yang sedang melaksanakan ibadah, seperti shalat tarawih, akan terganggu,” kata Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin kepada Suara NTB, Rabu (1/6).

Kata dia, tim yang dibentuk itu akan mengupayakan agar terciptanya suasana Kamtibmas yang aman selama bulan Ramadan. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan tentram.

Menurut dia, selama bulan puasa, tim tersebut juga akan lebih rutin dan meningkatkan operasi penyakit masyarakat (Pekat). Seperti, minuman keras (Miras), Narkoba, kafe dan tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya perbuatan mesum.

“Kita akan sita bila ada kios yang menjual miras.

Apalagi narkoba, kafe dan tempat prostitusi,” akunya.

Namun sebelum melakukan penindakan, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan himbuan kepada pihakpihak terkait yang menjual barang itu. Jika hal itu tidak diindahkan, akan disikapi dan ditindak dengan tegas.

“Yang bisa mengganggu ibadah puasa akan kita sikapi segera. Agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujarnya.

Selain operasi atau razia, aparat juga akan meningkatkan patroli di beberapa kawasan yang rawan terjadinya kasus kriminal. Terlebih juga mengantisipasi adanya kasus Curanmor selama bulan puasa.

“Yang jelas kita akan tingkatkan patroli selama bulan puasa ini,” terangnya.

Nurdin mengajak, hal tersebut juga didukung masyarakat. Untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan.

Seperti tidak membunyikan petasan, mercon ataupun menggunakan knalpot bising.

“Prinsipnya terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari peran dan dukungan masyarakat.

Dan itu yang kami harapkan,” pungkasnya. (uki)

Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kasus Kekerasan terhadap Anak Belum Gunakan Hukuman Kebiri Dompu (Suara NTB) Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Dompu telah dikirim berkasnya ke Kejaksaan untuk diteliti.

Penyidik belum menggunakan ancaman hukuman kebiri bagi para tersangka.

Kasus ini masih menggunakan undang – undang perlindungan anak yang lama dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhartono, S.IK kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/6) menerangkan, dari tiga kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang ditangani pihaknya sejak Mei 2016 lalu, baru dua berkas yang dikirim ke Jaksa untuk diteliti lebih lanjut. Kedua kasus yang dikirim, masih menggunakan ketentuan undang – undang lama. “Iya, dua berkas kasus yang dikirim ke Jaksa masih menggunakan undang – undang lama,” katanya.

Kanit PPA Reskrim Polres Dompu, Bripka Ismi Andri mengatakan, ketika Perpu pengganti undang – undang perlindungan

(Suara NTB/ula)

SE itu telah disebarkan ke seluruh SKPD. “Aturan jam kerja selama bulan puasa sudah dikeluarkan dan sudah disebarkan,” kata Kabid Pengembangan dan Pembinaan Pegawai (KP2) BKD Kota Bima, Ichwansjah, M.Si menjawab Suara NTB, Rabu (1/6).

Kata dia, dalam SE itu tertera beberapa aturan, salah satunya perubahan jam kerja pegawai. Pasalnya dalam bulan biasa, ASN di Kota setempat, mulai dari Senin hingga Jumat masuk pada pukul 07.30 Wita dan pulang 16.00 Wita.

“Kini pada saat puasa, ASN masuk kerja mulai jam 08.00 Wita dan pulang pukul 15.00 wita,” katanya.

Menurut dia, himbauan jam kerja tersebut wajib diikuti dan dipatuhi. Jika ditemukan ada

anak langsung diberlakukan tidak bisa langsung diterapkan terhadap kasus hukum yang sedang ditangani. Namun undang – undang tersebut akan berlaku maju. “Dua berkas sudah kita kirim ke Kejaksaan.

Kita gunakan undang – undang lama. Penerapan undang – undang kebiri belum ada petunjuk. Kalau langsung diberlakukan, diterapkan

terhadap kasus setelah penetapan undang – undang, tidak berlaku mundur,” kata Ismi.

Kapolsek Woja, Ipda Hendry CH yang dihubungi terpisah mengatakan, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh tukang ojek di Riwo dengan korban anak di bawah umur asal Kempo telah dikirim berkasnya ke Kejaksaan. Kasus ini pun masih menggunakan undang – undang perlindungan anak yang lama.

“Kita sudah kirim berkasnya ke Kejaksaan, sampai sekarang belum ada hasil penilaian (dari Jaksa). Kita gunakan undang – undang lama,” katanya.

Kasus pencabulan terhadap anak yang dikirim oleh Reskrim Polres Dompu dengan tersangka Z (30) warga Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa dengan korban anak usia (5) warga Tekasire dan tersangka A (17) warga Selaparan dengan korban anak usia enam tahun warga Selaparang.

Sementara kasus dengan korban anak SD kelas 2 oleh siswa SMA di Bakajaya masih dalam tahap penyidikan di Polres Dompu. (ula)

Warga Diminta Waspadai Penyakit Musim Kemarau Kota Bima (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Bima, menghimbau masyarakat agar mewaspadai beberapa penyakit yang muncul pada musim kemarau ini.

Seperti infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk, serta penyakit kulit. Sebab ketiga jenis penyakit ini mudah menyerang dan menjangkit.

“Beberapa penyakit ini sangat rawan terjadi pada saat musim kemarau,” k a t a Sekretaris

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Potensi zakat di Kabupaten Dompu mencapai Rp 3 miliar lebih untuk zakat fitrah, namun yang terserap melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 0Kabupaten Dompu tahun 2015 hanya Rp 1,7 miliar. Banyaknya warga yang tidak membayar zakat setara 2,5 kg beras (bahan makanan pokok) diduga akibat kepercayaan masyarakat pada Baznas masih kurang. Baznas Kabupaten Dompu meyakinkan, zakat yang terkumpul akan didistribusikan pada penerima dan kemaslahatan umat.

Ketua Baznas Kabupaten Dompu, Drs. H. Burhanuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (1/6) mengungkapkan, potensi zakat fitrah di Kabupaten Dompu bisa mencapai Rp 3 miliar, tapi kupon yang disebarkan ke pengumpul zakat 150 ribu lembar dikali Rp 20.000 per lembar, hanya terkumpul Rp 1,7 miliar. Masih rendahnya serapan pembayaran zakat melalui Baznas disebabkan kebiasaan banyak warga membayar zakat melalui guru ngaji, dukun beranak atau tempat lain yang sudah jadi kebiasaan selama ini.

Total zakat yang terkumpul melalui Baznas tahun 2015 sebesar Rp 3,081 miliar. Terdiri dari zakat fitrah Rp 1,7 miliar, zakat profesi Rp 237 juta, zakat mal hanya Rp 442,677 juta, dan infak/sedekah sebanyak Rp 607,437 juta. Rendahnya penyerapan ini dibantah akibat kekurangpercayaan publik pada lembaga Baznas dalam pengelolaan zakat. “Insya Allah sampai dengan hari ini, kami belum mendapat keluhan dari masyarakat terhadap keberadaan Baznas. Namun dari pihak kami sendiri tetap siap untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi dan yang lain – lain,” kata H. Burhanuddin.

Pada Ramadan 1437 H tahun ini, H. Burhanuddin mengatakan, pihaknya sudah siap dengan tim safari Ramadan yang akan mendatangi 40 masjid di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu untuk menyampaikan ceramah dan penyuluhan serta sosialisasi atas ketentuan pembayaran zakat.

Dia menjelaskan, ada dua pendapat terkait pembagian zakat fitrah. Harus dibagi habis sebelum shalat idhul fitri kepada delapan golongan penerima zakat dan ada juga yang berpendapat, boleh dibagi sebagiannya sebelum shalat Idhul Fitri terutama hak bagi fakir dan miskin 2/8 persen dari zakat yang terkumpul.

“Pendapat kedua ini yang kami laksanakan selama ini. Masing – masing pengumpul zakat langsung membagikan hak fakir miskin sebelum diserahkan ke Baznas,” jelasnya.

Dari total zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul melalui Baznas Kabupaten Dompu sebanyak Rp 3,081 miliar tahun 2015 diarahkan untuk fakir miskin sebanyak Rp 888,610 juta di luar pembagian yang dibagikan sebelum shalat idul fitri oleh pengumpul zakat. Bantuan juga diberikan kepada jompo miskin 460 orang sebanyak Rp 700 ribu per orang, fakir miskin 500 orang sebanyak Rp 600 ribu per orang dan lainnya sebagai program tahun 2016. “Tahun ini kita juga akan memberikan bantuan masing – masing Kecamatan 1 kelompok Rp 12,5 juta per kelompok yang dibimbing langsung oleh UPZ (unit pengumpul zakat) tingkat Kecamatan,” katanya.

Adapun 8 golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, Amil (pengumpul zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), hamba cahaya (pembebasan budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). (ula)

DILIRIK INVESTOR Keindahan Pantai Bajo Pulo, Bima, yang tersembunyi. Airnya yang membiru dan dinding karang cukup memukau pengunjung.

Pantai ini belakangan dilirik investor dan mulai ramai dikunjungi wisatawan dalam daerah.

Dikes Kota Bima, Ahmad, S. Sos, menjawab Suara NTB, Rabu (1/6).

Kata dia, penyakit ISPA dipengaruhi polusi udara. Serta dipengaruhi juga akibat perubahan cuaca, yang tidak diimbangi dengan kondisi tubuh yang tidak stabil. Sehingga penyakit tersebut mudah menyerang.

“Penyakit ISPA kebanyakan akan menjangkit anak kecil. Untuk itu, apabila keluar rumah disarankan untuk selalu memakai alat penutup hidung dan mulut (masker),” katanya.

Menurut dia, penyakit yang juga harus diwaspadai pada saat musim kemarau adalah batuk.

Sebab banyaknya debu, tidak menutup kemungkinan ma-

suk ke rongga mulut hingga ke tenggorokan.

“Jika debunya sudah masuk ke dalam tenggorokan akan membuat infeksi dan luka sehingga menimbulkan batuk,” akunya.

Selain itu, penyakit yang rawan terkena pada musim kemarau adalah penyakit kulit. Seperti infeksi jamur, panu dan kudis. Hal itu dipengaruhi banyaknya keringat yang keluar dari tubuh akibat cuaca panas.

“Tubuh lembab jika bercampur dengan pakaian akan terjadi gatalgatal. Dari situlah berawal dari penyakit ini,” jelasnya.

Untuk itu, Ahmad berharap, jika ada masyarakat yang mengalami sejumlah penyakit itu, untuk segera membawa ke Puskesmas terdekat.

Agar dapat diantisipasi dan penyebarannya itu dapat dihentikan. Karena penyakit tersebut masuk kategori jenis penyakit menular.

“Kita juga akan selalu memberikan penyuluhan tentang kemungkinan penyakit yang berkembang saat kemarau serta pencegahannya,” pungkasnya. (uki)

Kamis, 2 Juni 2016

SUARA NTB

Rangkaian HUT Bhayangkara Ke-70

Polda NTB Sumbangkan Darah untuk Kemanusiaan Mataram (Suara NTB) – Darah sebagai entitas sosial dipandang sangat penting dalam pengejewantahan nilainilai kemanusiaan. Mewujudkan itu, personel Polda NTB mendonorkan darahnya sebagai bagian dari peringatan HUT Bhayangkara ke-70.

Rabu (1/6) pagi sekitar pukul 08.00 Wita, di selasar Aula Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, berjejer enam ranjang pendonor darah.

Dua diantaranya, terbaring Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH dan Wakapolda NTB, Kombes Pol (Suara NTB/ist_Humas Polda NTB) Drs Imam Margono.

DONOR DARAH – Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono (paling kanan) berSecara bersamaan, pimpi- baring saat mendonorkan darahnya di Aula RS Bhayangkara Mataram, Rabu (1/ nan tertinggi kepolisian 6), didampingi Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono (paling kiri). wilayah NTB itu mendonorkan darahnya, difasilitasi oleh PMI Lobar. Hari itu, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB, sejumlah pejabat tinggi Polda NTB juga melakukan AKBP Kadek Sumantra seusai kegiatan menjelaskan, hal yang sama. Diikuti oleh personel kepolisian dari donor merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan. satuan fungsi lainnya lingkup Polda NTB. Selain dalam peringatan HUT Bhayangkara, juga dalam kegiatan peringatan hari penting lainnya.

“Ini kegiatan kemanusian yang penting, yang harus disambut dengan baik,” jelasnya. “Kebutuhan masyarakat tinggi terkait pentingnya setetes darah,” katanya.

Ia menjelaskan, donor darah yang diikuti oleh 146 pendonor itu adalah salah satu rangkaian bhakti sosial kesehatan. Sebagai pelaksanaan titah pimpinan tertinggi, Kapolri. Pada 30 Mei lalu juga telah diadakan pengobatan gratis kepada 220 warga Bilelando, Praya Timur, Praya, Loteng.

Ia berharap, donor darah tersebut dapat membantu mengatasi kebutuhan darah warga NTB yang semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (why/*)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

Harus Tingkatkan Koordinasi Dari Hal. 1 Saya melihat semuanya sudah cukup baik. Tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada masa akan datang terutama koordinasi,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri dikonfirmasi usai pelantikan Sekda NTB yang baru di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu (31/5).

Menurutnya, Sekda NTB yang baru harus mampu mengefektifkan koordinasi internal dan ekternal. ‘’Ini yang perlu ditingkatkan. Bukan sebelumnya tidak ada koordinasi pada masa lalu tetapi ini harus lebih ditingkatkan,’’ imbuhnya.

Apalagi, kata Mahalli, NTB saat ini menjadi primadona bagi orang luar. Dengan target kunjungan wisatawan yang banyak sebanyak 3 juta wisatawan tahun ini berarti semakin banyak tugas-tugas yang harus dilakukan Pemda. ‘’Maka di sini, koordinasi sebagai kata kunci diantara sekian kata kunci yang lain,’’ kata politisi Demokrat ini.

Sesuai dengan pesan gubernur kepada Sekda yang baru, lanjut Mahalli, prestasi yang diraih sebelumnya harus tetap dijaga dan dipertahankan. Sementara hal-hal yang belum sempurna harus disempurnakan. ‘’Pak Rosiady itu yang kalem itu wajahnya. Kalau wajahnya itu memang orangnya misteri.

Artinya, orang tidak bisa menyimpulkan kalau hanya melihat wajah Pak Rosiady. Apakah dia suka atau tidak suka sama saja. Iya atau tidak sama saja. Senyumnya itu penuh makna,’’ kata Mahalli.

Meskipun kelihatan kalem, namun Rosiady, kata Mahalli kerja-kerja yang dilakukan aplikatif. ‘’Tetapi kerja-kerja dia, aplikatifnya itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat ketika dia di Bappeda. Kita juga melihat ketika dia menjadi Asisten I. Dan ketika di Dikpora juga beberapa waktu kemarin dia kita lihat cukup berhasil,’’ pungkasnya. (nas)

Hadapi Perubahan Radikal Dari Hal. 1 Dan memang ada sesuatu yang berubah secara radikal ke depan,’’ kata Muhammad Nur dikonfirmasi usai pelantikan Sekda NTB yang baru, Rabu (31/5) siang kemarin di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Ia mengatakan, jika sebelumnya dalam pengalokasian anggaran, program yang mengikuti uang. Namun, sekarang paradigma dalam penyusunan anggaran adalah uang harus mengikuti program. ‘’Pastikan program itu tepat, pastikan program itu tepat sasarannya dan pastikan program itu menghadirkan manfaat bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), katanya untuk memastikan pelayanan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era

demokrasi sekarang ini, kata pria yang menjabat Sekda NTB lebih dari lima tahun ini, pengelolaan keuangan harus tertib.

Yakni tertib administrasi, tertib tata kelola uang, aset dan personalia menjadi kata kunci dalam pengelolaan keuangan yang baik. ‘’Oke tujuan kita baik, tapi kalau tak didukung oleh tertib administrasi kita juga menjadi kesulitan sebagai birokrasi. Saya pikir, sebagai pemimpin hadirlah dengan rendah hati. Karena bekerja itu tidak bisa hanya satu seorang. Dia bekerja secara total dalam sebuah sistem yang saling mengisi, melengkapi dan memperkuat.

Keberhasilan birokrasi itu di bawah kepemimpinan kepala daerah itu, kita harus berpegang kuat pada sistem,’’ pungkasnya. (nas)

BUDAYA DAN HIBURAN HPI akan ”Sweeping” Pramuwisata Tak Berizin

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB merasa perlu mengambil tindakan terkait beroperasinya sejumlah guide yang tidak memiliki izin operasi. HPI menganggap hal inilah yang banyak merusak citra dari pekerjaan pramuwisata. Sebab jika tidak berizin, maka tidak memiliki lisensi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga tidak dianggap berkompetensi dalam melayani tamu yang datang ke NTB. Pada Rabu (1/6) kemarin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB bersama dengan HPI NTB dan DPRD NTB telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pramuwisata.

“Kami menuntut aturan khusus yang mengatur tentang pramuwisata. Tapi sampai saat ini tidak ada legal hukumnya, sehingga kami akan melakukan sweeping terhadap guide tak berizin ini terutama yang dari luar daerah. Dan kami akan turunkan beserta dengan penumpangnya,” ujar

Ketua HPI NTB Ainuddin.

Ainuddin melihat keberadaan oknum yang mengaku diri sebagai pramuwisata ini cukup mengkhawatirkan.

Terlebih belum lama ini Polda NTB telah menangkap oknum yang mengaku sebagai pramuwisata karena diduga melakukan jual beli narkotika.

Menurut Ainuddin, tersangka tidak terdaftar dalam keanggotaan HPI dan tidak pantas menjadi seorang pemandu wisata. Menurutnya, pramuwisata memiliki aturan yang harus di-

jalankan saat membawa tamu dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan kejahatan.

“Sekarang ini kita sedang membahasa tentang peraturan daerah yang berkaitan dengan pramuwisata. Nanti semua tentang kepramuwisataan akan diatur disini,” kata Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. Alip kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (1/6) kemarin.

Menanggapi rencana sweeping

HPI NTB itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa rencana sweeping HPI NTB tidak dapat dibenarkan. Sebab hal itu bukan menjadi kewenangan HPI. “Sabar dulu, kita masih tunggu Perdanya disahkan.

HPI tidak boleh melakukan sweeping. Karena itu bukan ranahnya dan bukan haknya,” kata Faozal. Faozal berharap HPI NTB dapat bersabar

menunggu peraturan daerah tentang pramuwisata. Sebab menurutnya melakukan sweeping bukan merupakan tindakan yang tepat. (lin)

”Kami akan melakukan sweeping terhadap guide tak berizin ini terutama yang dari luar daerah. Dan kami akan turunkan beserta dengan penumpangnya”

Ainuddin

Minim, Inisiatif Hotel dan Restoran Urus Sertifikat Halal Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB menyerukan agar para pengelola hotel dan restoran segera mendaftarkan diri ke MUI agar mendapatkan sertifikasi halal. Sebab hal itu akan sangat menunjang kepercayaan pelanggan yang lebih banyak merupakan wisatawan. Sayangnya, hingga saat ini jumlah hotel dan restoran yang terdaftar mendapatkan sertifikasi halal masih sangat minim.

“Hanya ada dua manajer hotel yang datang dan mengurus sertifikasi halalnya sendiri kemarin setelah kita melakukan sosialisasi. Yang lainnya belum ada inisiatif, jadi harus dipanggil,” kata Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. Alip kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (1/6).

Disbudpar telah menyediakan anggaran untuk sertifikasi halal setiap hotel dan restoran

sebanyak Rp 295 juta. Sebab sertifikasi ini dianggap menjadi suatu keharusan apabila masyarakat NTB ingin membangun wisata halal. Apalagi saat ini jumlah wisatawan muslim mencapai 50 persen lebih dari total kunjungan ke NTB. Sehingga sertifikasi halal pada berbagai jasa bidang pariwisata dianggap sangat penting.

Pihak hotel dan restoran diharapkan dapat mengurus sertifikasi halalnya. Sebab wisatawan muslim cenderung menginginkan hotel dan restoran yang telah berlabel halal.

“Label halal itu semacam kebutuhan bagi wisatawan. Sebenarnya banyak juga hotel dan restoran yang sudah menjalankan konsep halal itu, hanya saja belum didaftarkan di MUI,” ujarnya.

Sebelumnya, Disbudpar telah mendaftarkan 10 gerai makanan yang ada di Lombok International Airport (LIA). Saat ini semua gerai makanan di LIA sudah memiliki label halal. Sehingga wisatawan muslim tidak perlu khawatir saat ingin memasuki gerai-gerai makanan yang ada.

“Kita upayakan sebelum MTQ Nasional, semua hotel dan restoran ini sudah mendapatkan sertifikasi halal,” kata Alip. (lin)

(Suara NTB/met)

TROFI - Kepala Museum Negeri NTB, Baiq Rahmayati ketika menyerahkan trofi untuk para juara lomba menyanyi lagu daerah, Rabu (1/6).

Museum Beri Penghargaan kepada Pecinta Lagu Daerah Mataram (Suara NTB) Museum Negeri NTB memberikan penghargaan terhadap pecinta lagu daerah, khususnya lagu - lagu yang berkembang di daerah NTB. Enam pelajar di daerah ini meraih penghargaan sebagai penyanyi terbaik.

Keenam pelajar lintas SMA yang meraih penghargaan tersebut merupakan pemenang lomba menyanyi lagu daerah. Lomba menyanyi lagu daerah diselenggarakan oleh Museum Negeri NTB bersama MM Production. Tujuannya untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan pemuda terhadap lagu daerah. Selain demikian, lomba tersebut juga dipandang sebagai alternatif yang dapat meningkatkan kecintaan para pemuda pada lagu - lagu, yang merupakan warisan para leluhur.

“Lagu - lagu daerah ini memang harus sering - sering diperdengarkan kepada anak muda, agar mereka mengenal serta mencintai lagu atau kesenian daerahnya. Selain karena lagu itu mengandung nilai pendidikan yang tinggi, lagu daerah juga harus dilestarikan agar eksistensinya tidak terkalahkan dengan lagu asing,” tutur Kepala Museum Negeri NTB, Ir. Baiq

Rahmayati, M.Si usai penyerahan hadiah/penghargaan terhadap para pemenang lomba cipta lagu daerah yang juga dirangkai dengan lomba menyanyi lagu daerah, Rabu (1/6).

Upaya meningkatkan apresiasi dan kecintaan para pemuda terhadap lagu daerah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepunahan. Mempertahankan eksistensi hasil produksi seni dan budaya masyarakat daerah NTB agar tidak punah ditelan waktu. Hal ini juga dilakukan atas dasar pesatnya arus global yang berpotensi menyeret beragam kearifan lokal yang mampu terselamatkan sampai saat ini.

“Sekarang, arus globalisasi sudah cukup pesat. Anak - anak kelihatannya lebih dekat dengan lagu - lagu asing, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Kalangan pemuda lebih menggemari lagu - lagu Korea ketimbang lagu daerahnya sendiri. Namun tentu mereka tidak bisa kita salahkan begitu saja,” katanya.

Terpisah, direktur MM Production, L. Yodi Asrianto alias Yodi D’Kock berpendapat, para pecinta lagu daerah di NTB ini harus mendapat akses untuk tampil di panggung nasional. Potensi bakat

dan kemampuan yang mereka miliki lumayan berdaya saing. Ia berharap, para penyanyi dan pecinta lagu daerah di NTB ini mendapat kesempatan untuk tampil di panggung nasional.

Bakat dan kemampuan yang mereka miliki harus diasah sehingga berpotensi memenangkan persaingan di kancah nasional. Pemuda - pemudi berbakat di daerah ini harus dibina dengan baik serta siap mengharumkan nama NTB. Selain menyerahkan penghargaan terhadap pemenang lomba menyanyi lagu daerah, Museum Negeri NTB juga menganugerahkan tiga orang pencipta lagu daerah NTB terbaik.

Satu diantaranya ialah Hj. Fitriani, pekerja seni yang menciptakan Mars Polda NTB, Mars SMA Negeri 1 Mataram dan Mars SMA Negeri 2 Mataram.

Sementara itu, para penyanyi lagu daerah yang meraih penghargaan dari Museum antara lain Friskilla Afrianti dari SMA Negeri 1 Mataram, Joy Fernando, dan Karina Aulia Miharja. Dewan juri mengatakan, tidak ada peringkat satu dua dan tiga dalam lomba tersebut, semua pemenang dianggap penyanyi terbaik dengan posisi yang setara. (met)

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kekurangan Ribuan Tenaga Pengajar

Loteng Wacanakan Angkat Guru Honor

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang mengkaji peluang untuk bisa mengangkat guru honor. Hal ini sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan kekurangan guru yang masih dihadapi Loteng.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, usai mengukuhkan SMK Negeri 1 Praya Tengah sebagai SMK Rujukan, Rabu (1/6).

Bupati mengaku, kekurangan tenaga pendidik berupa guru menjadi persoalan kronis yang dihadapi pemerintah daerah. Dan, hampir setiap tahun jumlah guru di Loteng terus berkurang. Akibat ban-

yaknya guru yang pensiun.

Di satu sisi, peluang menambah jumlah guru melalui penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) saat ini belum bisa dilakukan. Alasannya, masih adanya moratorium penerimaan PNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk semua golongan. Termasuk tenaga guru. “Untuk pastinya, saya lupa. Tapi yang jelas, kita masih

kekurangan ribuan guru. Terbanyak guru Sekolah Dasar (SD) yang menyentuh angka sekitar 1.500 orang. Belum lagi untuk SMP maupun SMA,’’ ujarnya.

Untuk menjawab persoalan ini, Pemkab Loteng saat ini sedang berupaya mencari jalan keluar, supaya kekurangan guru yang terjadi bisa ditutupi. Kalaupun tidak bisa seluruhnya, paling tidak

bisa mengurangi kekurangan tenaga guru yang ada.

Misalnya, dengan memberdayakan guru atau tenaga pengajar lepas yang ada. Kalaupun masih kurang, jika memang diperbolehkan akan diangkat guru honor baru.

“Nanti guru-guru lepas yang ada di sekolah-sekolah akan coba kita buatkan SK pengangkatan. Sehingga ada dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan honor bagi guru tersebut,” sebut Suhaili.

Walaupun nantinya jumlah honor yang diberikan tidak terlalu besar. Tapi paling tidak

ada bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah. Adanya SK ini bisa memfasilitasi para guru honor dan lepas untuk bisa memperoleh tunjangan guru dari pemerintah pusat.

“Kan aturanya untuk bisa memperoleh tunjangan dari pemerintah pusat, seperti tunjangan sertifikasi dan sebagainya harus ada pengakuan dari pemerintah daerah. Yang dibuktikan dengan SK dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Meski demikian, tidak semua guru lepas akan diberikan SK, tapi secara bertahap den-

(Suara NTB/kir)

H. Suhaili FT

gan memperhatikan kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Pemberian SK dimulai dari guru SD, baru setelahnya guru SMP. Karena kalau sudah ada SK dari pemerintah daerah, maka konsenkuensinya pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran.

“Pemerintah daerah dalam hal ini juga tidak akan sembarangan membuatkan SK. Guru yang dibuatkan SK nantinya haruslah guru yang sudah memenuhi kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan,” tambah Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Upayakan Segera Balik MASIH banyaknya naskah-naskah kuno dan bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia yang masih ada di luar negeri menjadi persoalan penting bagi dunia pernaskahan tanah air. Termasuk naskahnaskah kuno dari NTB yang konon masih banyak terdapat di Universitas Leiden, Belanda.

Plt. Kepala Perpusnas RI, Dedi Junaidi mengaku pihaknya terus mengupayakan agar seluruh naskah kuno tanah air yang kini (Suara NTB/dys) masih tersimpan di Dedi Junaidi sejumlah negara dapat kembali ke tanah air, mengingat pentingnya naskah tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia.

“Naskah-naskah kuno langka tanah air yang belum tersimpan dan berada di luar negeri akan diupayakan balik ke Indonesia,” ujarnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Salah satu kendala sulitnya mengembalikan naskah kuno yang ada di luar negeria kata Junaidi ialah masih adanya keberatan dari negara di mana naskah kuno tersebut tersimpan.

Meski tidak dapat dipulangkan seluruhnya, Dedi Junaidi mengaku pihaknya tidak masalah jika naskah kuno yang ada di luar negeri hanya dialihmediakan dalam bentuk salinan.

“Kendala pengembalian naskah kuno dari luar negeri ke Indonesia mungkin mereka keberatan tapi paling tidak kita minta untuk dialihmediakan”.

Selain itu, pemerintah beberapa waktu lalu telah mengusulkan Babad Diponegoro, dan Babad Kertagama ke UNESCO dan kini telah ditetapkan menjadi milik dunia.

“Tahun ini kita juga mengusulkan naskah Panji ke UNESCO tinggal lagi sidang-sidang. Tahun depan kita menjadi konsorsium, karena naskah Panji ada di banyak negara”.

Dedi Junaidi mengimbau masyarakat yang memiliki naskah kuno agar dengan sukarela menyerahkan naskahnya untuk dipelihara dengan baik. “Bagi masyarakat NTB yang memiliki naskah perorangan dan kelompok yang belum terawat dan terpelihara disilahkan diusulkan melalui kabupaten/kota, sehingga kami akan mereservasi dan merawat naskah tersebut. Kita akan alihmediakan dan kita komunikasikan untuk memberikan penghargaan dan kompensasi ke masyarakat,’’ ujarnya. (dys)

Bangun Citra Daerah Lewat Ekskul Pramuka

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - Narasumber pada pelatihan dasar energi terbarukan untuk guru SMK di Pulau Lombok dengan tujuan menghasilkan lulusan yang bersaing.

Peka Sinergi Bangun Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi di Unram Mataram (Suara NTB) Konsorsium Proyek Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Energi Terbarukan (Peka Sinergi) akan membangun Center of Excellent atau Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Energi Baru Terbarukan yang dipusatkan di Universitas Mataram (Unram).

Guna mengkondisikan pendirian Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Energi Baru Terbarukan ini, Peka Sinergi telah melatih guru dari 12 SMK di Pulau Lombok NTB, mengenai teknologi energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, hidro dan biomassa.

Sebanyak 12 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menjadi percontohan di antaranya SMKN 3 Mat a r a m ,

SMKN 1 Lingsar, SMKN 2 Kuripan, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Kopang, SMKN 1 Batukliang Utara, SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Tanjung, SMKN Bayan dan SMKN Al-Bayan.

Koordinator Project Peka Sinergi, Prof. Ir. Tri Rahmanto mengatakan 50 orang guru dari 12 SMK yang dilatih dipersiapkan menjadi trainer pada tahap pertama ini. Mereka juga akan diberikan dukungan berupa peralatan teknologi energi baru terbarukan di antaranya peralatan teknologi surya, teknologi angin, photovoltaic, teknologi biomassa, dan hydro power (PLTMH).

Pembangunan Peka Sinergi di Unram ini diharapkan akan menjadi salah satu bentuk pencapaian daya saing di Unram di tingkat regional dan

internasional.

Ditambahkan Tri Rahmanto, 12 SMK percontohan selanjutnya akan dibina dan didampingi Unram sebagai mitra kerjasama dalam menyiapkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi profesional di bidang energi terbarukan. Hal ini sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi di bidang energi terbarukan, sehingga mereka dapat masuk dan berkompetisi ke dalam pasar kerja nasional, regional dan pasar kerja global pada bidang energi terbarukan.

“Untuk mendukung pendirian itu, Unram telah pula menyiapkan laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya serta SDM yang akan mendukung dan memfasilitasi terdiri dari dosen yang kompeten dan ahli di bidang energi terbarukan,” tukasnya. (dys)

SEKOLAH negeri dan swasta di Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengembangkan ekstrakurikuler pramuka untuk membangun citra daerah. Sebab sekolah-sekolah di Lobar mewakili Lobar, bahkan NTB secara otomatis akan menjaga citra daerah di tingkat regional dan nasional.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Ilham, MPd, mengakui, banyak sekolah di Lobar Ekskul Pramukanya cukup maju. Bahkan sejumlah sekolah mampu mendulang prestasi di level nasional.

Seperti salah seorang siswi, yakni Erika Fitriana dari MTsN Model Kuripan Lobar bisa mewakili NTB dalam ajang Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional (PPMN) Nasional II tahun 2016. Erika Fitrana terpilih bersama 15 anak lainnya asal NTB berangkat ke Maluku.

Kondisi ini juga membuat Kepala MTsN Model Kuripan Sahimi tak bisa menutupi kebanggaan dan

rasa syukurnya. Alasannya, salah seorang peserta didiknya mewakili NTB ke ajang nasional yang cukup bergengsi itu.

Pihak madrasah patut berbangga sembari berharap agar Erika bisa menimba pengalaman dan ilmu sebanyakbanyaknya dari kegiatan tersebut. “Kelak ia bisa membagi ilmu dan pengalamannya ke teman dan adik kelasnya,” harap Sahimi.

Sahmi menilai kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa yang bersangkutan. khususnya untuk menimba ilmu dan berbagi pengalaman dengan sesama anggota pramuka seIndonesia.

Sementara Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Ahmad Zaini memberi apresiasi yang sama, yakni bisa menjadi motivasi. “Ini bagus untuk terus meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan di madrasah. Termasuk dalam rangka bersaing merebut hati dan ekspektasi masyarakat bersama sekolah lainnya,” ujarnya. (her)

H. Ilham (Suara NTB/dok)

Kemenag Gandeng PTIQ Perluas Program 5.000 Doktor Jakarta (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) guna memperluas akses masyarakat terhadap Program 5.000 Doktor yang dicanangkan pemerintah.

“Harapan ke depan, PTIQ akan menjadi mercusuar untuk berbagai disiplin keilmuan dalam perspektif Alquran dan tafsir,” kata Ketua Panitia Seleksi “Program 5.000 Doktor” di PTIQ, Nur Arfiyah Febriyani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Dia mengatakan PTIQ fokus pada keilmuan berbasis studi Alquran dan tafsir agar berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Menurut dia, prodi ilmu Alquran dan tafsir memiliki kekhasan, antara lain mencetak periset tafsir yang mengintegrasikan ilmu naqliyah, amaliah dan ilmiah.

Program 5.000 Doktor pada 2016 memasuki tahun kedua.

Selain Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Kemenag juga bermitra dengan sejumlah PTKI swasta.

Sebelumnya kementerian ini menggandeng UNISMA Malang dan UMY Yogyakarta.

Menurut Nur, “Program 5.000 Doktor” di PTIQ diminati lebih dari 100 orang peserta. Akan tetapi, setelah validasi, hanya 51 orang peserta yang dinyatakan layak untuk mengikuti seleksi tahun ini.

“Khusus di kampus PTIQ sendiri, terdapat 30 orang peserta yang mendaftar dengan tempat tes dan kampus tujuannya di PTIQ. Selebihnya, sebanyak 21 orang tersebar di berbagai perguruan tinggi penyelenggara dengan kampus tujuan studi di PTIQ,” kata dia.

PTIQ sejauh ini berstatus akreditasi BAN-PT dengan kategori B dengan angka 349 pada tahun 2015 sehingga menjadi nilai tawar tersendiri bagi para lulusan “Program 5.000 Doktor”.

Sementara itu, masih kata dia, terdapat 11 peserta yang mengikuti seleksi 5.000 Doktor di PTIQ dengan kampus tujuan yang berbeda-beda.

Terdapat enam peserta dengan tujuan UIN Medan, dua peserta memilih UIN Bandung, satu peserta membidik UIN Palembang, satu peserta menyasar UIN Arraniry Aceh dan satu peserta menarget UIN Walisongo Semarang. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

PBVSI Bidik ”All NTB Final” Mataram (Suara NTB) Tanpa ingin mendahului kehendak tuhan, cabor voli pantai optimis dapat meraih satu medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Satu medali emas diyakini bisa diraih lewat pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana, peraih emas Pra-PON voli pantai putri di Sidoarjo, Jawa Timur 2015. Tak hanya satu emas, PBVSI NTB juga menargetkan dua tim putri NTB masuk final di PON 2016 alias All NTB Final. Selain itu tim putra pasangan Danang Syah dan Tyo, peraih medali perak di Pra-PON voli pantai putra tahun 2015 juga berpotensi meraih medali emas.

“Satu medali emas dapat diraih lewat tim putri pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana, karena mereka merupakan tim terbaik Indonesia, namun kita juga menargetkan dua tim putri kita masuk all final,” ucap Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (1/6).

Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB itu mengatakan bahwa peluang NTB meraih satu medali emas lewat tim putri di PON Jabar 2016 sangat realistis. Pasalnya tim voli pantai putri NTB, Putu Dini Jasita- Diata Juliana merupakan atlet voli pantai terbaik Indonesia. Ditambah lagi dengan prestasi Putu-Dita di kejuaraan level internasional membuat Surya optimis atletnya bakal mampu menyumbangkan minimal satu emas.

Meski punya peluang meraih satu medali emas di tim putri, namun tak lantas membuat PBVSI NTB cukup dengan target satu emas. Dalam hal ini PBVSI NTB kata Surya akan terus mengembangkan sumber medali lainnya dengan menargetkan dua tim voli pantai putri masuk final.

Menurut Surya, target PBVSI NTB membawa dua tim putri NTB masuk final atau all final sangat realistis, karena NTB punya tiga atlet putri yang ikut Pelatnas. Selain itu tim putra pasangan Danang-Tyo juga ditarget masuk final karena Danangsyah juga sudah masuk Pelatnas.

Masuknya empat atlet NTB di Pelatnas akan terus membuka peluang tim putra dan putri NTB masuk final. Karena pengalaman tanding mereka akan bertambah karena terus mengikuti kompetisi level internasional. Empat atlet yang masuk Pelatnas itu yakni Putu Dini Jasita, Dita Juliana, Desi Ratnasari dan Danangsyah.

Putu-Dita merupakan tim lapis satu Indonesia, sementara Danangsyah dan Desi Ratnasari juga masuk di salah satu tim terbaik Indonesia. Keikutsertaan empat atlet asal NTB di Pelatnas kata Surya akan membuka peluang NTB untuk memperbesar sumber perolehan medali emas di PON. Sebagaimana diketahui NTB akan menurunkan empat tim di PON, Mereka terdiri dari dua tim putri dan dua tim putra. Keempat tim itu diakui Surya berpeluang meraih medali emas di PON Jabar 2016. Khususnya dua tim putri di targetkan masuk all final. (fan)

Lintasan Atletik Sintetis Ditambal Sulam Mataram (Suara NTB) Upaya perbaikan lintasan sintentis atletik yang rusak akhirnya dapat diatasi. Perbaikan lintasan atletik yang dibangun oleh Kemenpora dengan anggaran 7,5 Miliar itu dikerjakan 25 Mei lalu dan telah rampung dikerjakan dengan cara tambal sulam.

Salah seorang pekerja yang melakukan perbaikan, Sutrisno mengatakan, proses pengerjaan tartan hanya dilakukan dengan tambal sulam (hanya memperbaiki yang rusak). Namun ia menjamin kualitas bahan yang digunakan. “Bahan-bahannya impor semua. Jadi kualitasnya terjamin,” ungkapnya.

Proses pengerajaannya cukup memakan waktu lama karena terkendala dengan cuaca hujan yang terus-menerus turun. Namun syukurnya pengerjaan sudah selesai dilaksanakan. Soal perawa-

tan, idealnya dilakukan penyiraman sekali sebulan. Alat penyemprot yang dipakai tidak sembarang, harganya lumayan mahal yakni berkisar Rp 20-30 juta.

“Rumput sintesis ini sangat sensitif. Paling lama bertahan tujuh tahun.

Apalagi yang tidak terawat dua, tiga tahun rusak. Cepat rusak kalau tidak dirawat,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, rencana renovasi tartan oleh KONI NTB sebetulnya sempat terlontar sejak beberapa bulan yang lalu. Namun karena

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

SUDAH DIPERBAIKI - Tampak lintasan atletik sintetis di GOR Turide Mataram, Rabu (1/5) kemarin terlihat sudah rapi diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan cara tambal sulam.

Degradasi dan Promosi Atlet PPLP NTB Bulan Ini Mataram (Suara NTB) Belasan atlet PPLP NTB siap-siap dirumahkan. Pasalnya, dalam waktu dekat ini PPLP NTB akan melakukan program degradasi dan promosi atlet. Kabarnya penyusunan SK degradasi dan promosi atlet akan rampung akhir Juni ini. Itu artinya ada sekitar 16 atlet yang didegradasi dan sebaliknya ada 16 atlet yang dipromosi sebagai atlet PPLP NTB. Kepala Seksi (KASI) Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya menjelaskan program dan degradasi atlet merupakan program tahunan PPLP NTB dalam rangka evaluasi presatasi atlet. Dalam program degradasi dan

promosi atlet itu akan ada atlet yang didegradasi dikarenakan prestasi menurun dan kelebihan usia.

Untuk tahun 2016 ini terdapat sedikitnya 16 atlet yang akan didegradasi dan dipromosi. Mereka terdiri dari enam atlet dari cabor taekwondo, empat atlet dari pencak silat, dan sisanya enam atlet lainnya dari voli indoor dan atletik.

“Saat ini kita sedang menyelesaikan nama-nama atlet yang akan kami degradasi. Khususnya di cabor silat ada empat atlet dan taekwondo enam atlet, selain itu atlet dari cabor atletik dan bola voli indoor juga akan ada yang didegradasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, sejumlah atlet yang didegradasi sebagi-

Barcelona Tawar Daley Blind Rp 277 Miliar Daley Blind

terkendala curah hujan yang turun masih terlalu tinggi, akhirnya baru bisa terealisasi bulan Mei. Ketua KONI NTB Andy Hadianto yang dikonfirmasi, Rabu (1/6) kemarin membenarkan lintasan sudah diperbaiki. “Alhamdulillah lintasan sudah diperbaiki oleh KONI NTB. Pihak dari Jakarta yang perbaiki,” terangnya.

Setelah lintasan atletik diperbaiki para atlet khususnya atlet atletik bisa kembali fokus latihan sehingga diharapakan bisa berprestasi di PON 2016. (fan)

Barcelona Barcelona mengajukan tawaran sebesar 14 juta pound (Rp277 miliar) setelah Manajer Manchester United Jose Mourinho membuka opsi melepaskan pemain Belanda yang sebelum ini menjadi favorit Louis van Gaal.

Jose Mourinho kabarnya tidak akan menahan kepergian bek Timnas Belanda yang sudah 84 kali bermain dengan MU sejak didatangkan dari Ajax pada 2014.

Menurut surat kabar Catalan, “Sport”,

pemain berusia 26 tahun itu diinginkan oleh bos Barcelona Luis Enrique untuk menutup kelemahan pada pertahanan Barca.

Sebaliknya Javier Mascherano kabarnya telah menyepakati pindah dari Barca untuk mengikat kontrak tiga tahun dengan Juventus, demikian juga dengan Dani Alves.

Juan Mata menjadi pemain Manchester United lainnya yang terancam dijual pada era Mourinho, demikian The Sun. (ant/bali post)

EURO 2016 Rentan Jadi Sasaran Teror Jakarta (Suara NTB) Amerika Serikat memperingatkan bahwa turnamen sepak bola Euro 2016 yang diadakan di Prancis bulan depan bisa menjadi target serangan teror para militan.

“Jumlah besar wisatawan yang mengunjungi Eropa pada bulan-bulan selama musim panas akan menghadirkan target-target besar untuk teroris,” kata Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip BBC. Piala Eropa 2016 akan diadakan dari 10 Juni sampai 10 Juli di berbagai kota di Prancis.

Prancis sudah pernah dinyatakan dalam kondisi darurat menyusul serangan kaum islamis tahun lalu di Paris. Ancaman serangan teror sekarang bisa menerjang situs-

situs pariwisata, restoran, pusat perdagangan dan transportasi, kata Deplu AS itu.

Peringatan AS itu juga mencakup situssitus yang dilewati balapan sepeda Tour de France dan Hari Pemuda Gereja Katolik di Krakow, Polandia, yang diperkirakan akan menarik 2,5 juta pengunjung. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Persiapan Euro 2016

an besar karena lewat usia.

Sebab akan ada beberapa atlet yang tamat SMA, sementara atlet PPLP harus berstatus pelajar. Selanjutnya atlet

yang dipromosikan adalah atlet yang berprestasi di POPDA NTB. Selain itu ada juga yang diambil dari hasil seleksi tim pemandu bakat dari

PPLP NTB. Kabarnya pihak PPLP NTB akan menerbitkan SK program degradasi dan promosi atlet akhir Juni ini. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 2 Juni 2016

Lapak PKL di Jalan Baru Monjok Dibongkar Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menunjukan komitmennya. Setelah memberikan tenggang waktu selama dua hari, malah pedagang tak membongkar lapak mereka. Akhirnya, Pol PP bersama Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan Kota Mataram membongkar lapak di sepanjang jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok.

Informasi dihimpun Suara NTB, penertiban tersebut berlangsung sekitar pukul 08.00 wita tanpa ada perlawanan dari masyarakat. Bahkan, pedagang yang belum membongkar lapak mereka, membantu petugas dan membawa material lapak miliknya.

Kepala Bidang Trantibum Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menjelaskan, pihaknya dibantu Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan membongkar seluruh lapak yang terdapat di jalan Baru kelurahan Monjok. Sebab, pedagang yang telah diberikan toleransi selama dua hari membongkar lapak milik mereka sesuai perjanjian hingga Rabu (1/6) kemarin belum juga membongkar lapak miliknya. “Kita sudah berikan waktu dua hari. Setelah ditelusuri

Halaman 12

Korban Meningkat

DBD Renggut 20 Korban Jiwa di NTB Mataram (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTB terus mengalami peningkatan. Jumlah penderita DBD di NTB sampai dengan 27 Mei 2016 sebanyak 2.037 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 20 orang.

(Suara NTB/ist)

BONGKAR - Satpol PP Kota Mataram saat membongkar lapak di Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok. masih ada. Iya, kita bongkar dan angkut semua lapak disana,” kata Bayu, Rabu (1/6).

Pembongkaran lapak yang menerjunkan 60 personil Pol PP dibantu satu pleton linmas kecamatan, menemukan lapak ditinggalkan pemiliknya membangun di atas saluran dan terotoar. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015, hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Lapak yang ditinggalkan kebanyakan dibangun di atas saluran dan terotoar,” sebutnya.

Material lapak seperti kayu, terpal, meja dan lain sebagainya oleh Dinas Kebersihan diangkut dan rencananya akan

dibuang ke TPA. Sebagian pula, pedagang mengambil sisa material lapak milik mereka.

Terkait kebijakan Walikota Mataram, sejauh ini belum ada komunikasi dengan Camat Selaparang, Irwan Rahadi ke Sat. Pol PP. Walikota juga belum mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap pedagang di Jalan Bung Hatta, apakah direlokasi ataukah diberikan izin berjualan. “Kita belum tahu apa hasilnya,” tandasnya.

Pol PP dalam hal ini, akan terus melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut, supaya celah - celah untuk membangun lapak baru. (cem)

‘’Sudah 2.030-an jumlah penderitanya. Yang meninggal kemarin sudah 20 orang. Data sampai 27 Mei,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, drg. Eka Junaidi dikonfirmasi usai pelantikan Sekda NTB di Mataram, Rabu (31/5) siang kemarin.

Dikatakan, meningatnya jumlah kasus penderita DBD ini akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti hujan yang kadang-kadang turun meskipun tidak terlalu besar.

Meskipun terjadi peningkatan kasus DBD di daerah ini, Eka mengatakan peningkatannya sedikit. Pasalnya, puncak musim hujan sudah lewat yakni Februari lalu.

Dirinci, dari 2.037 kasus DBD yang ada di NTB saat ini, masing-masing Kota Mataram sebanyak 633 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak tujuh orang. Lombok Barat sebanyak 168 kasus, dengan jumlah korban meninggal dua orang. Lombok Tengah dengan jumlah 84 kasus, dengan jumlah korban meninggal satu orang.

Selanjutnya Lombok Timur dengan jumlah 565 kasus, dengan jumlah korban meninggal tujuh orang. Lombok Utara sebanyak 102 kasus, korban meninggal tidak ada. Sumbawa Barat dengan jumlah 34 kasus, Sumbawa 249 kasus dengan jumlah

korban meninggal dua orang.

Dompu dan Bima masingmasing 86 kasus dan 83 kasus, tidak ada meninggal dunia. Sementara Kota Bima sebanyak 33 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak satu orang. Sepanjang 2015 lalu, kata Eka, jumlah kasus DBD sebanyak 1.273 orang dengan korban meninggal sebanyak tiga orang.

Eka mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menekan kasus DBD ini. Masing-masing kabupaten/kota, katanya, saat ini telah dikoordinasikan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Bahkan, kata Eka, Lombok Timur (Lotim) telah membentuk juru penangkal jentik nyamuk (Jumantik).

Menurutnya, penyakit DBD ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Menurutnya, perlu

Dalami Dugaan Pidana "Car Wash" Erotis

EO dan Manajemen LEM Bakal Dipanggil Mataram (Suara NTB) – Kisruh atraksi cuci mobil erotis para model dalam salah satu acara di Lombok Epicentrum Mall berlanjut. Kepolisian pun turun tangan. Pihak Event Organizer dan manajemen mall bakal dipanggil.

Demikian ditegaskan Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/6). “Kita panggil untuk diklarifikasi,” tegasnya. “EO yang punya kegiatan, LEM sebagai penyedia tem-

patnya,” katanya.

Menurut informasi yang dihimpun pihaknya, jelas Kapolres, manajemen mall sendiri mengklaim tidak mengetahui detail kegiatan.

Pihak EO dituding tidak melampirkan rincian, bahwa car wash bakal menyertakan wanita beraksi mencuci mobil.

“Polres memanggil dalam rangka memverifikasi, mengklarifikasi. Apakah ada miskomunikasi atau ada asas kesengajaan,” ujarnya.

Begitu juga dengan permohonan izin keramaian yang diajukan kepada pihak kepolisian.

Kapolres pun menegaskan bakal mengkroscek prosedur penerbitannya.

Mulai dari rekomendasi satuan intelijen Polres Mataram, hingga diterbitkan oleh Polda NTB. “Nanti itu (izin keramaian) juga akan kita kroscek,” ungkapnya. “Nanti akan dipelajari,” katanya.

Menurutnya, pihak penyelenggara juga tidak merinci bentuk kegiatan, yang salah satunya, yakni car wash erotis kini dikecam publik. Untuk mendalami itu, kata Kapolres, pihakpihak terkait bakal dipanggil.

Bahkan, karena derasnya kecaman publik, pihaknya bakal mengambil inisiatif dengan mendatangi para pihak tersebut. “Demi kecepatan, bisa dipanggil, bisa mereka kita data-

ngi,” katanya.

Mengenai adanya dugaan tindak pidana, diantaranya yang mengarah pada pelanggaran Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Kapolres mengungkapkan, akan melakukan pengkajian terlebih dahulu.

Tidak ingin larut dalam spekulasi. Sebab, sebagai APH pi-

haknya harus bertindak sesuai prosedur dan atas dasar hukum.

“Dikaji dulu. Apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kita lidik dulu,” ujarnya.

“Kalau ada kita proses. Kalau tidak apakah akan dijatuhkan sanksi teguran atau sanksi lain. Kita cek apakah ada pornografi atau tidak,” jelas Kapolres normatif. (why)

digalakkan kerja bakti membersihkan lingkungan di kabupaten/kota. Eka mengatakan, perlu upaya bersama untuk mencegah munculnya sarang-sarang nyamuk yang dapat menyebabkan serangan DBD. Ia mengatakan, SKPD lainnya seperti Dinas PU juga perlu terlibat, terutama untuk memperbaiki saluran-saluran drainase. (nas)

SALON SALON RUDI HADISUWARNO PROMODISC20%ALLSERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHANRAMBUT,JL.CATURWARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 2 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 2 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Pancasila ’’Re-born’’ Selamat Bekerja Sekda Baru GUBERNUR NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi akhirnya melantik Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, sebagai Sekda NTB menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH, di Kantor Gubernur NTB, Rabu (1/6). Pelantikan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB merupakan sebuah jawaban atas teka-teki siapa yang dipercaya sebagai pejabat tinggi madya (eselon l) di lingkup Pemprov NTB dari 6 pejabat tinggi pratama (eselon II) yang ikut seleksi beberapa waktu lalu.

Menjadi sekda merupakan jabatan karir tertinggi seorang PNS di lingkup pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Itu artinya, apa yang dipercayakan pada Rosiady sebagai sekda harus dilaksanakan penuh tanggung jawab, sehingga kinerja pejabat di bawahnya hingga staf harus tetap mendapat pengawasan. Sebagai seorang sekda, Kak Ros — sapaan akrabnya di kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini tidak lagi bersikap sebagaimana sebelumnya, yakni bersikap saat memimpin sebuah SKPD. Sekarang ini, tanggung jawab seorang sekda lebih besar dari tanggung jawab seorang pimpinan SKPD. Di mana seorang sekda harus bertanggung jawab terhadap kinerja pimpinan SKPD dan pelaksanaan program di lapangan. Sementara, pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap kinerja atau pelaksanaan program di SKPD yang dipimpinnya.

Koordinasi atau konsolidasi dengan seluruh jajaran harus dilakukan. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, kepolisian, militer dan lembaga penegak hukum lainnya. Dari koordinasi atau konsolidasi ini akan menghasilkan kesamaan persepsi dalam membangun NTB di masa mendatang. Belum lagi, banyak program unggulan yang harus dikawal, sehingga mampu membumi dan berhasil seperti diharapkan.

Di satu sisi, kita tidak menafikan, jika program unggulan harus mendapat perhatian serius. Ada kesan, program unggulan sekarang ini masih belum berjalan optimal, sehingga membutuhkan keseriusan SKPD untuk menanganinya. Untuk itu, jajaran birokrasi yang kini berada di bawah komando Rosiady Sayuti ini harus berbenah agar program unggulan mampu bergema. Malahan, hasilnya lebih baik lagi dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini tentu sejalan dengan harapan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi ketika memberikan sambutan pada pelantikan Rabu kemarin.

Tidaklah salah, jika Gubernur NTB mengingatkan agar sekda baru harus mampu menjaga amanah yang telah diberikan. Jangan sampai, ketika sudah menduduki jabatan sebagai seorang sekda tidak mampu bekerja sesuai harapan atau ekspektasi masyarakat.

Atas dasar itu, maka Rosiady yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini harus mampu melaksanakan penugasan Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan penuh tanggung jawab, jujur dan penuh dedikasi. Selain itu, Rosiady juga harus menempatkan diri di seluruh kalangan atau organisasi kemasyarakatan, terutama dalam menyerap atau mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada.

Kita tidak menginginkan muncul ada pengkotak-kotakan masyarakat yang berujung pada situasi keamanan yang tidak kondusif.

Kita mengharapkan jajaran birokrasi di lingkup Pemprov NTB di bawah komando Rosiady Sayuti mampu bekerja lebih maksimal lagi.

Berbagai program atau kebijakan yang belum selesai di era Muhammad Nur harus dilanjutkan kembali agar program yang sudah dibiayai dengan dana besar tidak sia-sia. Begitu juga dengan programprogram baru harus ada inovasi yang lebih baik, sehingga NTB semakin mampu menempatkan diri di jajaran terdepan di tingkat nasional. Untuk itu, terima kasih pada sekda sebelumnya, H. Muhammad Nur atas dedikasinya selama ini dan selamat bekerja untuk H. Rosiady Sayuti. Semoga NTB semakin lebih baik ke depan! (*)

NGKA 5 (Lima) memiliki keistimewaannya sendiri. Dalam urutan bilangan angka 5 berada di tengah-tengah, antara 1-4 dan 6-9. Manusia memiliki 5 indra utama; penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Konon, setiap manusia punya indra ke-enam (sixth sense), tapi itu masih misterius. Dalam soal ini memang akan selalu ada ‘yang lain’, seperti indra ke-enam itu, atau angka 0 (nol).

Pangkat tertinggi dalam kemiliteran adalah bintang 5. Hotel dengan pelayanan terbaik dan harga termahal dilabeli bintang 5.

Kadang-kadang angka 5 juga bernasib kurang mujur, seperti pedagang kaki lima, yang sering digusur.

Bagi Indonesia angka 5 tentu juga sangat istimewa. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, lima sila yang menjadi prinsip negara. Pancasila diperingati kelahirannya setiap tanggal 1 Juni. Soekarno berbicara dalam pidato spontannya tentang prinsip-prinsip itu. Prinsip yang terbilang lengkap, sangat mendasar dan selalu relevan untuk dibicarakan. Burung garuda mengemban semua itu di dadanya. Dalam lambang-lambang yang berpuluh tahun kemudian dimutilasi oleh banyak partai politik untuk menjadi lambang mereka.

Bukan suatu kebetulan jika angka 5 cukup untuk menampung prinsip-prinsip itu. Angka 5 melambangkan keseimbangan. Tidak lebih tidak kurang. Hal terbaik adalah yang di tengah-tengah. Timbangan harus seimbang, tak boleh berat kanan, ataupun berat kiri. Keseimbangan menjadi pilihan utama. Keseimbangan menunjukkan keadilan.

Setiap hari Senin, sila-sila dalam Pancasila dibacakan oleh anak-anak sekolah dalam upacara yang diharuskan khidmat. Pada waktu kita sekolah, kita hafal di luar kepala kalimat-kalimat dalam setiap sila. Tetapi setelah itu banyak di antara kita yang tidak lagi menghafalnya. Almarhum Harry Roesli pernah diinterogasi lantaran melakukan parodi terhadap lagu “Garuda Pancasila”. Barubaru ini penyanyi dangdut yang suka bergoyang meniru itik, Zaskia Gotic, menjadi bulan-bulanan di medsos lantaran mencoba melucu dengan obyek lambang negara.

Tetapi setelah berpuluh tahun apakah apa yang tertera dalam Pancasila sudah terlaksana dengan

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

baik?

Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, membuka semua prinsip. Menjadi pintu yang harus dilalui. Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama.

Dalam praktiknya agama memang diurus negara. Ada Departemen Agama yang bertanggung jawab mengurus persoalan agama. Tetapi seringkali agama menjadi sumber perpecahan. Bukan cuma perpecahan satu-dua orang, atau satu-dua keluarga. Tragedi kemanusiaan yang disebabkan sentimen agama sudah memakan banyak korban jiwa. Agama juga sering dijadikan alasan untuk berbagai perilaku ofensif dan vandal. Beberapa ormas yang mengatasnamakan agama kerap melakukan tindakan-tindakan di atas hukum. Membuat hukum sendiri untuk membubarkan atau menyerang kegiatan atau acara yang berseberangan dengan mereka. Agama juga menjadi tameng untuk berbagai perilaku teroris. Itu membuat fungsi agama banyak dipertanyakan. Agama seperti menjauh dari “Ketuhanan yang Maha Esa” itu.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan adalah hakikat utama manusia.

Sebagai apapun, manusia tidak bisa lepas dari kemanusiaannya.

Jika lepas, bisa dibilang ia bukan lagi manusia. Pada kenyataannya saat-saat ini, kemanusiaan kita semakin menipis. Peristiwa-peristiwa kekerasan merajalela. Itu terjadi di tingkat masyarakat: anakanak disiksa, orang saling membunuh, saling menginjak. Di tingkat pejabat, intrik licik untuk menyembunyikan kebusukan terus terjadi.

Kemanusiaan tidak hanya antarmanusia, tapi juga terhadap lingkungan. Perusakan lingkungan sudah sedemikian parahnya. Dan di atas semua itu adalah ketidakpedulian. Hilangnya empati terhadap sesama, dan lenyapnya ketakziman terhadap alam. Karena kemanusiaan harus ‘adil dan beradab’ maka ia harus dilandasi oleh logika dan rasa. Keduanya sekarang ini kerap lenyap ditelan gebalau persaingan dan perlombaan gila-gilaan menuju kesejahteraan.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

Sila ini terus mengalami ancaman dari masa ke masa. Upaya-upaya untuk lepas dari Indonesia terutama

berlangsung di ujung gugusan pulau.

Yang paling esensial sebenarnya adalah pertanyaan, “apakah Indonesia” itu? Indonesia sering muncul di gelanggang olahraga. Di mana para penonton dan pemirsa dari berbagai suku dan agama menyeru nama Indonesia.

Serentak menyanyikan lagu kebangsaan sebelum atlit bertanding dan tak jarang demikian terharunya sampai mengucurkan airmata. Saat-saat seperti itu Indonesia serasa demikian dicinta. Tetapi ‘Indonesia’ lenyap entah kemana ketika terjadi perang berbau suku atau agama. Indonesia tidak ada saat itu, yang ada hanya suku, yang ada hanya agama. Indonesia tampak kuat karena perbedaan berbagai suku dan agama. Tetapi Indonesia juga tampak rapuh karenanya. Indonesia yang bersatu bukanlah Indonesia yang lebur. Ia seperti lidi yang terikat dan bisa bersama-sama membersihkan halaman.

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ini adalah Sila yang paling sulit dihafal. Dan agak rumit juga menafsirkannya. Tapi di sana ada ‘Perwakilan’, juga ada ‘Permusyawaratan’. Jadi Sila ini merujuk pada peran wakil rakyat. Untuk soal wakil rakyat, apakah kita sudah benar-benar diwakili? Mewakili rakyat yang banyak sekali tentu tidak mudah. Banyak kepentingan yang bertentangan. Disitulah tugas wakil rakyat untuk bermusyawarah demi mencapai ‘kebijaksanaan’ atas nama kepentingan rakyat. Ada jargon terkenal “dari rakyat untuk rakyat”. Negara mengolah semua yang didapat dari tanah-air melalui rakyat, lalu memberikannya lagi pada rakyat. Kenyataannya hal itu masih jauh. Jelas sekali orang-orang berlomba menjadi wakil rakyat hanya untuk memperkaya diri. Peluang menjadi wakil rakyat sama dengan peluang menjadi kaya-raya. Wakil rakyat yang seharusnya melayani, sering minta dilayani. Hidup seharihari mereka jauh dari rakyat.Mereka cuma datang di musim pemilihan. Menebar sedikit uang dan bantuan, dan tentu saja janji-janji. Setelah terpilih kita ditinggalkan dan janji dilupakan. Banyak di antara yang tidak terpilih marah-marah dan meminta kembali bantuan yang sudah diberikan.

Mana ada ‘Hikmat Kebijaksanaan’ dalam perilaku seperti itu.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila terakhir yang mestinya menghapus kelas-kelas sosial. Pada kenyataannya segala dimensi di masyarakat seperti merujuk ke kelas-kelas tersebut. Mulai dari bahasa (kalau berbahasa daerah itu kelas sosialnya lebih rendah dari yang berbahasa Indonesia), institusi pendidikan (sekolah favorit dan bertaraf internasional), sampai ke lokus pergaulan dan dunia benda-benda. Di mana kau belanja, berapa kau habiskan uang menunjukkan kelas sosialmu. Menghapus kelas-kelas sosial di masyarakat adalah impian akan kesejahteraan dan keadilan bersama. Meskipun nominalnya tentu tak mungkin sama. Tapi pelayanan publik terhadap siapa saja harus sama. Itulah ‘keadilan sosial’.

Melihat semua kondisi aplikasi terhadap kelima sila itu, Garuda kita nampaknya harus mengepakkan sayapnya lagi. Pancasila harus reborn. Apakah untuk itu kita membutuhkan ‘yang lain’ itu. Seperti indra ke-enam, seperti angka 0 ?

Sekda NTB yang Baru Dilantik Semoga menjadi ‘’imam’’ para birokrat

*** Revitalisasi program unggulan Masyarakat menunggu realisasi

***

SUARA NTB

Kamis, 2 Juni 2016

Menikah Dini, Gagal Berumah Tangga dan Terhimpit Kemiskinan Dari Hal. 1 Jenjang pendidikan formal yang dilaluinya pun hanya sampai kelas tiga SD. Dengan kondisi tersebut, tak heran jika saat memasuki usia remaja, ia tak punya banyak pilihan. Di usia demikian, menikah dini adalah salah satu solusi yang paling memungkinkan. Maka, setelah berpacaran selama tiga bulan, Nur lalu menikah dengan pujaan hatinya, Sapoan (41).

Kala itu usianya baru 16 tahun.

Awalnya, pernikahan Nur dan Sapoan berjalan normal, dengan direstui keluarga kedua belah pihak. Perjalanan keluarganyapun awalnya harmonis. Dari pernikahan itu, Nur dan Sapoan dikaruniai dua anak. Sap adalah anak tertua, sementara anak keduanya yang juga laki-laki saat ini telah berusia 19 tahun.

Namun, beberapa tahun berlalu, badai mulai menghampiri rumah tangga mereka. Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi hingga mengharuskannya berpisah dengan suami dan dua orang anaknya. Saat itu, Sap masih berusia empat tahun.

Perceraian itu menjauhkan Nur dengan anak-anaknya.

Nur mengaku, keluarga dari mantan suaminya kerap menyembunyikan anak kandungnya itu darinya. Bahkan, meski ia ingin menengok dan memberikan uang jajan untuk Sap kecil yang sedang sakit, Nur seringkali harus mengalami kesulitan.

Perceraian juga membuat Nur mengalami guncangan ekonomi. Dengan latar belakang keluarga yang juga terjerat problem serupa, Nur tak punya pilihan lain selain harus mandiri. Ia memerlukan sumber penghidupan baru untuk dirinya.

Namun, daerah ini rupanya tak bisa menjanjikan banyak hal untuk seorang perempuan desa yang tak tamat SD. Nur sadar dengan situasi ini.

Dirinya tak akan mendapatkan peluang jika bertahan di daerah sendiri. Maka, ia pun memilih hidup di negeri orang sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Selama 13 tahun Nur membanting tulang menjadi TKW di Arab Saudi. Setelah 13 tahun itu, Nur masih harus menambah daftar ‘petualangannya’ dengan menjadi TKW di Malaysia. Selama delapan bulan ia hidup di negeri Jiran itu. Di sana, Nur menikah lagi dengan laki-laki lain asal Songak, Aik Bukaq Lombok Tengah (Loteng). Namun pernikahan ini juga tak awet. Keduanya tak dikarunai anak dan akhirnya bercerai. Selain di Malaysia, Nur sempat pula bekerja di Mataram sekitar tiga bulan lamanya.

Waktu yang demikian lama, rupanya membuat ikatan emosional antara Nur dengan anakanaknya terkikis. Saat kembali ke kampungnya, Nur menemukan Sap telah remaja. Ia pun bisa kembali hidup bersama dengan sang anak yang telah ditinggalkannya selama belasan tahun. Namun, ikatan emosional keduanya rupanya sudah berada dalam kondisi yang berbeda.

Nur menuturkan, sebelum hubungan sedarah yang dilakukan bersama anak kandungnya itu terjadi, Sap, katanya, berkeinginan kuat untuk mempersatukannya kembali dengan mantan suaminya

yang tidak lain adalah ayah kandung dari Sap. Namun, apa yang diinginkan Sap tidak bisa terpenuhi. Selain suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, nenek dari Sap sendiri sudah tidak setuju lagi untuk ia bersatu kembali dengan mantan suaminya itu. ‘’Sap ini pengen sekali lihat saya dan amak ne (bapaknya) bersatu lagi karena ia tidak tahan diperlakukan kasar oleh ibu tirinya. Saya mau saja kalau rujuk, namun bapak dan neneknya Sap yang sudah tidak mau,” tuturnya.

Dengan kondisi yang begitu rumit, Nur sebelumnya meminta kepada Sap untuk memberikannya izin agar bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Namun, permintaan sang ibu ini tidak diindahkan oleh Sap. Alasannya, Sap tidak tega melihat ibunya hidup dengan laki-laki lain.

Hidup seatap dengan anak sendiri yang anak sendiri yang sudah belasan tahun ditinggalkan rupanya memicu lahirnya ikatan kasih sayang yang berbeda antara Sap dengan ibunya.

Nur menuturkan, hubungan badan pertama mereka terjadi saat dirinya tertidur di dalam kamar.

Saat itu Sap pulang dalam kondisi mabuk. Ia terlihat berada dalam kondisi tertekan dan langsung menggerayanginya. Nur mengaku sempat memberontak dan menasehati jika perbuatan itu salah. Namun, hubungan terlarang itu rupanya tak bisa dihindari.

Nur mengaku, suatu ketika ia sempat berkeinginan untuk membunuh Sap dengan pisau dapur miliknya. Rencana ini sempat melintas di benaknya pada kali ketiga aksi bejat itu dilakukan. “Sempat saya ingin membunuhnya dengan pisau, namun pas saya lemparkan pisau itu hanya mengenai kakinya,” ungkapnya.

Selama berhubungan sebanyak enam kali dengan Sap yang merupakan anak kandungnya sendiri, Nur mengaku tidak mengalami tekanan batin apapun.

Bahkan, tidak ada rangsangan yang istimewa dirasakannya karena ia menganggap jika anaknya “haus” kasih sayang seorang ibu yang sudah ia tinggalkan sejak berusia empat tahun.

“Saya sering menasehati dan menyuruh dia pulang ke rumah bapaknya.

Namun dia ngotot mau tinggal sama saya. Sap ini anaknya manja, bahkan pernah suatu hari ingin dimandikan sama saya, tapi saya tidak mau,” ujarnya.

Sementara, saat Suara NTB menelusuri rumah Nur di di Dusun Gegerung, Cemporonan Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya. Letak rumahnya berada di wilayah yang cukup terpelosok. Selain kondisi jalan tanah yang rusak, siapapun yang ingin ke dusun itu harus menempuh jarak sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya Desa Labuhan Lombok-Pringgabaya dengan dikelilingi perkebunan dan pohon-pohon besar yang sepi dari pemukiman warga di sepanjang perjalanan. (yon)

Revitalisasi Program Unggulan Dari Hal. 1 Menurutnya, salah satu target Pemprov NTB adalah menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Revitalisasi programprogram unggulan yang ada dinilai akan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih tersisa sekitar 16,54 persen atau 802.029 orang.

“Melalui program BSS, program unggulan itu arahnya ke sana. Target 2 persen pertahun itu yang harus menjadi target semua SKPD dan berkoordinasi dengan semua kabupaten/kota,”imbuhnya.

Dikatakan, Sekda adalah komandan birokrasi. Semua pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB harus berada di bawah koordinasi Sekda untuk memastikan arahan dari gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh setiap kepala SKPD. Termasuk uuga dalam penganggaran, Sekda bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ‘’Apakah anggaran yang

kita alokasikan khususnya untuk belanja pembangunan sudah sesuai ndak skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Seperti pariwisata, ketahanan pangan, mempertahankan NTB sebagai lumbung pangan nasional, apakah ada jaminan dari porsi anggaran yang dianggarkan,’’ tandasnya.

Selain itu, Rosiady mengaku telah menerima arahan dari gubernur supaya dirinya memastikan agar semua SKPD punya inovasi, ada program non rutin yang harus dikreasikan oleh setiap kepala SKPD dalam rangka mempercepat apa yang sudah direncanakan rencana kerja setiap SKPD. ‘’Kalau hanya rencana kerja yang dilaksanakan, itu hanya rutin saja. Beliau meminta supaya ada program non rutin atau inovasi. Ini yang ditunggutunggu oleh Bapak Gubernur sehingga setiap SKPD harus ada inovasi,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Kematian Ibu, Bayi dan Sisi Suram Pernikahan Dini Dari Hal. 1 Menurut dia, hal itu salah satunya tidak terlepas dari adat-istiadat yang berlaku di masyarakat, khususnya di Lombok. ‘’Kebiasaan di masyarakat, kalau dikembalikan menjadi aib bagi si perempuan. Bagi si pria, hal itu mencoreng harga diri,’’ jelasnya. ‘’Seringkali dinikahkan secara terpaksa.’’ Di sisi lain, sambung Joko, pemisahan sementara guna menunggu hingga anak dewasa kerap menemui kendala.

Ia menyebutkan bahkan pada satu kasus, ada anak yang masih duduk di kelas 2 SMP sudah menikah. Namun, berselang satu minggu kemudian sudah diceraikan. ‘’Yang perempuan menjadi korban,’’ ujarnya.

Ia menuturkan, ada norma atau adat yang sudah dilanggar. Meskipun norma itu tidak mengatur secara jelas mengenai batas minimal usia menikah. Dalam pernikahan, bahwa tidak hanya cukup terpenuhi prasyarat balig-nya saja, namun juga akil-nya.

Seperti, kemampuan si perempuan dalam mengatur rumah tangga dan mengatur keuangan sebagai tanda kedewasaan. Begitu pun bagi si pria yang dinilai sudah mampu memikul tanggung jawab memimpin sebuah keluarga. ‘’Yang dilihat masyarakat, kalau sudah balig ya sudah dinikahkan. Nah ini yang menurut saya tidak benar,’’ tegasnya.

Sebab kematangan sosioligis dan psikologis sangat diperlukan. Banyak risiko sosial yang bakal timbul.’’Pernikahan usia dini bisa diakibatkan kemiskinan dan juga dapat menyebabkan kemiskinan,’’ sebut joko.

Risiko lainnya, sambung dia, mempengaruhi tumbuh kembang anak yang dilahirkan diakibatkan pola asuh yang tidak tepat. Hingga mengakibatkan penelantaran anak oleh orang tua usia muda yang juga cerai dini. ‘’Tingginya kasus perceraian di NTB juga akibat itu. Menikah usia dini di emosi yang masih labil, begitu ada sedikit masalah langsung diceraikan,’’ paparnya.

Anak yang orang tua usia mudanya berpisah kemudian

dititipkan ke neneknya, ini fenomenanya banyak terjadi di Lombok.

Oleh pasangan-pasangan yang masih di bawah umur, memaksakan dirinya untuk membentuk sebuah rumah tangga. Padahal untuk ukuran mereka, secara psikologis maupun biologisnya, belum dikataan siap untuk menjalin hubungan sebagai suami-istri.

Ketika banyak anak-anak di daerah ini yang terbilang masih dibawah umur melakukan pernikahan dini. Telah memberikan kita potret kehidupan yang cukup memiriskan. Pernikahan dini ini kemudian telah melahirkan dua “wajah”, tidak saja kebahagiaan dan kesedihan, tetapi juga merembet menjadi persoalan sosial. ‘’Ini memiliki dampak turunannya, seperti kemiskinan, angka putus sekolah, kematian ibu melahirkan, bayi gizi buruk dan angka kawin cerai yang cukup tinggi,’’ ujar anggota Komisi V, DPRD NTB, Misfalah, S.Pd pada Suara NTB, Selasa (31/5) kemarin.

Melihat masih tingginya angka pernikahan dini di NTB itu, politisi Partai Demokrat itu mengungkapan bahwa hal tersebut akan mengancam realisasi program generasi Emas NTB yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memikirkan bagamana upaya untuk menekan angka pernikahan dini di NTB. ‘’Karena kalau tidak, hal tersebut akan semakin memberikan pekerjaan berat pada pemerintah di sektor-sektor lainnya. Seperti menurunkan kemiskinan, menekan kematian ibu melahirkan dan sebagainya itu. Nah kita sekarang bagaimana menekannya dari sumbernya langsung,’’ ujarnya.

Dampak Bagi Kesehatan Dari sisi psikologi, Psikolog Ika Shinta Sari, S.Psi., PSI., MNLP menyebut ketidaksiapan mental juga sangat mempengaruhi. Karena pasangan muda harus berhadapan dengan ketidaksiapan mental. ‘’Jadi nanti kalau bayi lahir dengan sempurna. Dalam perkembangannya bayi tidak akan tumbuh dengan sempurna,’’ terangnya.

Ia menceritakan, dirinya pernah masuk ke kampung, dan menemukan seseorang yang berusia 18 tahun sudah memiliki tiga orang anak. ‘’Jika bayi itu lahir sempurna, taruhlah dia lahir sempurna, tapi kan dia tidak lahir saja.

Tapi dia tidak tumbuh. Isi otak dan perkembangan selanjutnya tidak terstimulasi dengan sempurna,’’ terangnya.

Saat itu, ketika seorang anak mendapat perlakuan negatif dari lingkungannya, baik dari rumah maupun sekolah. Maka otaknya mengeluarkan hormon dopamin. ‘’Itu hormon stres, dan itu racun bagi dirinya. Tidak hanya kemudian pengaruhi fisik anak tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan emosi anak.

Hidup dalam stres atau orang tuanya sering bertengkar. Dan itu racun bagi anak,’’ katanya.

Dampak buruk bagi kesehatan yang paling jadi ancaman adalah rusaknya organ reproduksi, terjadi keguguran, bayi lahir cacat atau berat di bawah garis merah. Kemudian mengalami pendarahan hingga terjadi kematian, baik bagi ibu yang melahirkan maupun bagi anak yang dilahirkan. ‘’Banyak hal yang bisa terjadi, misalnya tulang panggul yang retak, bayi lahir tidak normal hingga terjadinya kematian,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg. Eka Junaedi kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (30/5).

Pernikahan dini bukan menjadi satu-satunya sebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di NTB. Tetapi hal ini cukup menjadi kekahwatiran semua pihak. Mengingat kondisi psikis remaja yang menikah muda dianggap belum siap untuk mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Apalagi harus memikirkan pula keadaan ekonomi yang terbilang kurang. Remaja yang tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja di sektor swasta maupun negeri kemudian memilih untuk menjadi TKI dan TKW. Hal ini juga berdampak pada tumbuh kembang bayi yang dilahirkan. Sebab bayi akan diasuh oleh orang lain selain orang tuanya. ‘’Dampak pernikahan dini itu banyak. Bukan hanya

masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan banyak masalah lainnya.

Karena usianya yang belum matang dan belum mampu untuk memikirkan masalahmasalah itu,” ujarnya.

Faktor Kemiskinan Kemiskinan ditengarai sebagai salah satu penyebab tingginya angka pernikahan dini di NTB, khususnya Lombok. Menurut Ketua Solidaritas Perempuan, Baiq Zulhiatina biasanya kerap terjadi pernikahan dini khususnya di kalangan warga miskin untuk mengurangi beban keluarga.

Ia mencontohkan misalnya ada seorang anak perempuan dari keluarga miskin, orang tuanya tidak akan mempersoalkan dia menikah muda atau sebelum usianya matang.

Dengan demikian orang tuanya akan lepas dari tanggung jawab. Karena setelah menikah, suami yang akan bertanggung jawab menafkahinya. ‘’Faktor kemiskinan itu berpengaruh terhadap pernikahan dini. Karena banyak yang berpikir ketika tidak ada pekerjaan, maka lebih memilih untuk menikah. Orang tua juga merasa lepas dari tanggung jawab,’’ jelasnya.

Perempuan yang akrab disapa Lia ini mengatakan, memang Solidaritas Perempuan belum melakukan penelitian terkait tingginya pernikahan dini yang dipengaruhi oleh kemiskinan. Ia menyatakan, belum memiliki data kuantitatif terkait hal itu. Namun berdasarkan beberapa temuan, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebab tingginya pernikahan dini di daerah ini.

Menikah di usia dini juga menurutnya menjadi salah satu penyebab perceraian.

Karena pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini belum memiliki pemahaman yang matang terkait orientasi sebuah pernikahan. ‘’Orientasi atau fungsi pernikahan yang berkelanjutan itu belum terbangun,’’ jelasnya. Pada saat suami menceraikan isterinya, isteri juga tidak melakukan perlawanan dan menuntut hak-haknya. Hal inilah yang juga menurutnya kawin-cerai cukup marak terjadi.

Solidaritas Perempuan pernah melakukan penelitian di daerah tambang Sekotong, Lombok Barat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Lia mengatakan pada saat menikah isteri biasanya diberikan perhiasan emas oleh suami.

Tapi ketika hasil tambang suami menurun, perhiasan tersebut akan diminta kembali dan dijual oleh suami. Begitupun ketika perceraian terjadi, isteri tidak melakukan penuntutan terhadap hakhaknya.

Perceraian juga menurutnya karena lembaga pernikahan tidak dianggap sebagai ruang untuk mencapai mimpi bersama. “Pernikahan hanya dianggap kepentingan jangka pendek,” kata Lia. Selain faktor kemiskinan, tingkat pendidikan juga ditengarai sebagai salah satu penyebab tingginya pernikahan dini, di mana anak yang tidak melanjutkan sekolah cenderung akan memilih untuk menikah.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra.Wismaningsih Drajadiah mengamini soal faktor kemiskinan itu. Ia mengatakan, kemiskinan banyak yang menjadi faktor penyebab dan pemicu. Selain itu, ada juga pemicunya terkait dengan sisi negatif kemajuan teknologi. ‘’Kemiskinan itu banyak jadi faktor penyebab. Tetapi pemicunya juga. Pemicunya berbeda-beda seperti tayangan pornografi, pemicu kawin muda. Karena kondisi ekonomi, jadi disuruh orang tuanya untuk menikah supaya mengurangi beban ekonomi orang tua,”ucapnya.

Selain itu, faktor pendidikan juga mempengaruhi angka pernikahan dini. Banyaknya siswa yang drop out akibat kemiskinan. Rata-rata, katanya, remaja yang nikah dini merupakan tamatan SMPSMA. ‘’Kebanyakan karena mengurangi beban orang tua, penyalahgunaan sisi negatif teknologi. Budaya ikut-ikutan menikah. Ada nyongkolan membuat tertarik. Senang melihat temannya diarak sehingga ikut-ikutan mendorong mereka menikah,’’ imbuhnya. (why/ndi/ron/ynt/nas/lin)

Angka Turun Tapi Tetap Tinggi Dari Hal. 1 kasus kematian ibu selama tahun 2015 di Kota Mataram sebanyak 10 kasus. Kemudian Lombok Barat dan Lombok Utara masing-masing sebanyak 5 dan 2 kasus. Sumbawa Barat dan Sumbawa masingmasing sebanyak 1 dan 10 orang. Bima dan Kota Bima masing-masing sebanyak 8 dan 3 kasus. Lombok Tengah dan Dompu masing-masing sebanyak 16 dan 12 kasus. Sementara kasusu kematian ibu terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 28 kasus. Dimana Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah perikahan dini terbanyak di NTB. Pernikahan dini cenderung membuat anak putus sekolah.

Sehingga minim edukasi terhadap cara merawat diri selama mengandung. Sehingga rentan terjadinya kematian terhadap ibu malahirkan. ‘’Faktor pendidikan juga sangat menentukan kesehatan ibu hamil. Biasanya anak yang menikah di usia muda itu cenderung putus sekolah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Eka Junaidi.

Terlihat indeks kesehatan reproduksi masyarakat NTB terbilang masih rendah, berada di angka 0.4728 di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0.4756. Ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terutama remaja terhadap kesehatan reproduksi dan perlu ditingkatkan. Sehingga tidak tergiur untuk melakukan pernikahan dini.

Sementara data Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

NTB menyebutkan, tahun 2014 lalu, persentase angka pernikahan dini di NTB sebesar 51,8 persen. Tahun 2015, persentasenya menurun menjadi 34,9 persen. Jumlah remaja di NTB sekitar sepertiga dari jumlah total penduduk NTB yang mencapai 4,8 juta jiwa.

Kepala BP3AKB NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, isu mengenai pernikahan dini atau pernikahan anak saat ini menjadi isu nasional dan internasional.

Pasalnya, pernikahan dini berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).

Saat ini, pemerintah ingin meningkatkan daya saing, apalagi dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Artinya, Indonesia terbuka untuk menerima tenaga kerja dari negara lain dari ASEAN. Untuk itu, pernikahan dini harus ditekan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompetetitif. ‘’Tahun 2014 angka pernikahan dini 51,8 persen. Untuk tahun 2015 turun menjadi 34,9 persen. Alhamdulillah terjadi penurunan. Tapi bukan berarti kita diam saja,” kata Wismaningsih ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (31/5) lalu.

Ia menyebutkan, tahun 2015 lalu, kabupaten/kota yang tertinggi angka pernikahan dininya di NTB adalah Lombok Utara, Kota Mataram dan Lombok Barat.

Tahun 2014, katanya, Lombok Timur dan Lombok Tengah terjadi penurunan angka pernikahan dini. Namun, tahun 2015, lanjutnya, justru Kota Bima yang sebelumnya sedikit angka pernikahan dini, sekarang justru naik. Untuk

itu, dalam menekan angka pernikahan dini ini, pemeirntah punya strategi melalui program ketahanan keluarga.

Lalu upaya apa saja yang dilakukan pemda menekan pernikahan dini? Wismaningsih mengatakan Pemprov NTB telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Selain itu, Pemprov juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 150/1138/ Kum tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), di mana direkomendasikan agar usia perkawinan untuk lakilaki dan perempuan minimal adalah 21 tahun. Surat Edaran Gubernur tentang PUP ini untuk mendorong seluruh SKPD beserta bupati/walikota se-NTB, untuk melaksanakan upaya-upaya PUP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Terkait program pendewasaan usia perkawinan ini, kata Wismaningsih pihaknya telah merangkul remaja dan mendeklarasikan Forum Remaja NTB sebagai perpanjangan tangan BP3AKB, yang bertugas melakukan pendekatan khususnya kepada generasi muda/remaja terkait upaya pendewasaan usia perkawinan. ‘’Ini sebagai salah satu upaya menekan angka pernikahan dini di NTB,’’ tandasnya.

Wismaningsih berharap, batas usia perkawinan yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, bisa direkomendasikan untuk direvisi menjadi minimal 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sesuai hasil rekomendasi yang diusulkan NTB ke pusat. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya regulasi atau peraturan daerah yang bisa mendorong implementa-

si dari upaya pendewasaan usia perkawinan, seperti mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun dan larangan bagi remaja untuk menikah pada usia sekolah.

Pemprov, katanya sedang mendorong pemerintah pusat untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan, revisi UU Perkawinan ini sedang diupayakan didorong bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) NTB. Tahun lalu, pernah juga dilakukan judicial review terhadap UU Perkawinan ini. Namun, upaya itu tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditambahkan, pernikahan dini erat kaitanya dengan angka kematian ibu dan bayi yang terbilang masih tinggi di NTB. Pasalnya, remaja yang menikah dini, fungsi reproduksinya masih belum berkembang dan belum siap. ‘’Tentu itu memicu anaknya meninggal, ibunya meninggal.

Kedua, secara mental dia juga belum stabil membina rumah tangga.’’

Angka kematian ibu dan bayi di NTB dari tahun 2013 ke tahun 2014 memang mengalami penurunan. Kendati demikian, angka kematian ibu dan bayi di daerah ini masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian ibu dan bayi secara nasional. Di NTB, angka kematian bayi di atas nasional.

Tetapi untuk angka kematian ibumasihdi bawah nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merekomendasikan gerakan massif menyadarkan masyarakat untuk tidak memandang pernikahan dini sebagai fenomena biasa.

BPS memotret angka kematian bayi dan ibu melahirkan ini dengan pendekatan usia pernikahan dini atau pendekatan secara tidak langsung melalui melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. ‘’Angka kematian bayi kita 58/1.000 kelahiran. Sementara angka kematian ibu melahirkan 356/100.000, itu masih tinggi,’’ kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM. Hal itu karena usia menikah di bawah 19 tahun.

Menikah di usia dini, meskipun di bolehkan oleh Undang-Undang pada usia 16 tahun untuk perempuan. Namun dianggap sangat berisiko. Kesiapan secara fisik yang tidak matang akan mengakibatkan makin tinggi risiko kematian, baik kepada bayi maupun ibunya.

Oleh sebab itu, usia pernikahan itu idealnya setelah usia 21 tahun. BPS merekomendasikan perlunya memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama di tingkat pedesaan dan pelosok untuk mempertahankan usia pernikahan ideal. ‘’Advokasi masyarakat agar menikahkan anaknya di usia matang untuk menghindari risiko-riskio yang harus ditanggung. Semakin matang usia reproduksi, justru akan mengurangi risiko kematian tersebut,’’ tambahnya.

Peran penting pemerintahan di desa untuk menggalakkan sosialisasi. Demikian juga tak kalah penting libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap situasi sosial masyarakat. (nas/bul/lin)

Gubernur: Sekda ’’Imam’’ Para Birokrat Dari Hal. 1 kepala badan dan seluruh pejabat eselon II yang ada di Pemprov NTB harus dapat dipimpin dengan baik. ‘’Dikoordinasikan dengan baik oleh Bapak Rosiady sebagai Sekda. Dalam UU ASN yang baru itu, Sekda memegang posisi yang sangat strategis, sebagai ‘’imam’’ dari para birokrat,’’ tambah gubernur.

Sebagai komandan birokrasi, orang nomor satu di NTB ini meminta Sekda yang baru untuk memimpin penuh integritas dan tidak keluar dari arahan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan apa yang tertuang dalam visi misi dan program prioritas yang ada. Yang tak kalah pentingnya, lanjut gubernur, pemerintahan adalah

suatu system yang integral.

Artinya, tidak ada istilah pemerintah provinsi terpisah dengan pemerintah pusat atau lepas dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam konteks ini, katanya, arahan dari presiden dan wakil presiden juga menjadi acuan dan pedoman. Contoh secara konkretnya, bahwa presiden sudah menetapkan ada peralihan dalam politik anggaran, baik secara nasional, regional maupun di daerah sampai perangkat pemerintahan terkecil. Intinya, politik anggaran dalam kemanfaatan uang (anggaran) negara baik APBN dan APBD, presiden menyampaikan bahwa tidak boleh lagi sekarang money follow function tapi money follow programme.

“Sekarang tidak boleh lagi uang itu dibagi rata.

Kalau dibagi rata seperti itu di tengah situasi keterbatasan fiscal maka kita akan kehilangan fokus dan pada akhirnya seperti menggarami air laut, tidak ada artinya. Maka sekarang money follow programme, atau kita pertajam lagi money follow priority, uang itu mengikuti prioritas kita, uang itu mengikuti program utama kita,” katanya.

Arahan ini, lanjut gubernur harus mampu diterjemahkan oleh seorang Sekda yang sekaligus menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dikatakan, Rosiady bertugas menerjemahkan arahan tersebut dalam RAPBDP 2016 dan RAPBD 2017. Sehingga, akan

kelihatan anggaran itu mengalir atau dialokasikan untuk program-program prioritas baik nasional maupun Pemprov NTB. ‘’Kita punya program prioritas di pariwisata.

Itu harus kelihatan baik itu diperubahan, lebih-lebih di APBD 2017. Termasuk sektorsektor prioritas yang lainnya,’’ kata gubernur.

Selain itu, Zainul Majdi meminta agar tugas-tugas yang kaitannya dengan keseharian masyarakat yang menjadi tugas Sekda harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu tugas Sekda adalah mewakili Pemprov dalam Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID). Dalam waktu dekat, akan memasuki bulan Ramadan, dimana potensi inflasi bisa naik. ‘’Tugas bapak konsolidasi-

kan dengan TPID, agar kalaupun ada dinamika harga jangan sampai meresahkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat kehilangan konsentrasi beribadah,’’ katanya mengingatkan.

Termausk juga kata gubernur, seorang Sekda juga menjadi pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Dimana, pada 30 Juli-7 Agustus mendatang, NTB menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional ke 26 tahun 2016. Sekda diminta memastikan persiapan-persiapan pelaksanaan MTQ tersebut dengan matang. ‘’Agar semangat masyarakat NTB dan komitmen kita menjadikan MTQ di NTB ini istimewa dan lain dari yang lain bisa terwujud,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Kamis, 2 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257