Snt 03052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 52 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 3 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/humas Setda NTB)

MENGAJAR MEMBACA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memanfaatkan Hardiknas dengan berkunjung ke SLB Kota Mataram, Senin (2/5). Tampak gubernur mengajari seorang siswa berkebutuhan khusus membaca. Berita selengkapnya di halaman 10.

KPK Serahkan Kasus iPasar Lotim ke Kejaksaan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek iPasar Lombok Timur (Lotim) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kasus ini ditangani KPK sejak tahun 2015 lalu dan setelah dilimpahkan ke Kejati, kasus iPasar Lotim masuk tahap penyelidikan.

TO K O H

’’

Martono

Sekarang masih dalam penyelidikan

APH Introspeksi Kinerja

Bambang Soesatyo (Suara NTB/ist)

Pertanyakan Legitimasi Global Hub

H. Ridwan Syah

jadi salah satu Korsup KPK, kami yang diminta tangani,’’ sambung Kajati.

Mengawali tindaklanjut instruksi KPK itu, Kejaksaan langsung menggelar pemanggilan dan pemeriksaan. Dua saksi dipanggil sepekan setelah hasil Korsup diterima.

Salah satu saksi itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lalu Ramdana. Dalam kasus tersebut, Lalu Ramdana yang saat ini menjabat sebagai kepala bidang (Kabid) di Bappeda Lotim.

Bersambung ke hal 15

Desak Gubernur Tak Keluarkan Izin

Ratusan Nelayan Tolak Pengerukan Pasir Laut Lotim

APARAT Penegak Hukum (APH) di wilayah NTB sebaiknya menginstropeksi diri, khususnya dalam menangani kasus korupsi. Hal ini demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Kajati NTB, Martono, SH, MH membenarkan telah menerima pelimpahan penanganan kasus iPasar dari KPK. ‘’Sekarang masih dalam penyelidikan,’’ kata Kajati kepada Suara NTB, Senin (2/5). Tim Pidsus langsung menggenjot kasus itu setelah menerima

pelimpahan dari KPK dua pekan lalu. ‘’Seingat saya, diserahkan KPK dua minggu lalu, sekarang masih dalam penyelidikan,’’ tambahnya.

Informasi dari sumber Suara NTB, kasus iPasar merupakan salah satu kasus dalam penyelidikan yang locus (tempat) nya di NTB ditangani KPK tahun 2015 lalu. Karena berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi (Korsup), diminta Kejaksaan untuk menindaklanjuti. Karena selain alasan locus, tempus (waktu) juga terjadi di wilayah NTB. ‘’Memang kasus ini men-

Mataram (Suara NTB) Ratusan nelayan dari pesisir pantai selatan Lombok Timur (Lotim) bersama elemen mahasiswa dan pegiat lingkungan yang menamakan diri Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (2/5) siang kemarin. Mereka menolak rencana pengerukan atau penambangan pasir di wilayah tersebut.

Mereka mendesak Gubernur

NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi agar tidak mengeluarkan izin operasi produksi pengerukan pasir laut di daerah Gumi Patuh Karya.

Perwakilan nelayan, mahasiswa dan pegiat lingkungan diterima di ruang rapat Sekda NTB. Mereka diterima oleh Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM, Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)

NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Perwakilan nelayan dari Tanjung Luar Lotim, Daeng Syaiful Rahman pada kesempatan tersebut mengaku nelayan di wilayah selatan Lotim tak pernah tidur nyenyak dengan adanya isu pengerukan pasir laut tersebut.

Bersambung ke hal 15

Dua Terpidana Teroris Dieksekusi di Lapas Mataram

LEGITIMASIproyek Global Hub atau Bandar Kayangan, Lombok Utara masih dipertanyakan investor. Karena merupakan proyek dengan investasi besar dan j a n g k a panjang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Salman dan Agus Salim tiba di Lapas Mataram, sebelum dimasukkan ke sel tahanan.

Mataram (Suara NTB) Dua terpidana kasus terorisme, Salman alias Nasi Kuning alias Bos Arab dan Agus Salim alias Abdullah, tiba di Lapas Mataram, Senin (2/5). Keduanya dieksekusi setelah putusannya inkracht di Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten.

Keduanya diterbangkan dari Tangerang, kemudian tiba di Lombok International Airport (LIA) sekitar pukul 08.30 Wita. Dikawal tiga personel Densus 88 Mabes Polri dan dua jaksa eksekutor dari Satgas Terorisme Kejaksaan Agung.

Setelah tiba di Lapas Mataram, langsung dilakukan pemeriksaan, Bersambung ke hal 15

165 Negara Bebas Visa Melalui LIA Mataram (Suara NTB ) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 17 tahun 2016 memberikan keleluasaan bagi 165 negara yang terdaftar sebagai negara dengan bebas visa. Lombok International Airport (LIA) merupakan salah satu bandara tempat diberlakukannya bebas visa dari 165 negara tersebut. ‘’Berdasarkan Peraturan Menkumham itu, LIA menjadi bebas visa terhitung sejak hari ini (2/5)(kemarin—red). Kita bisa disejajarkan dengan bandarabandara besar di Indonesia,’’ kata Kepala Dinas kebudayaan dan

pariwisata NTB H.L.Muh. Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (2/5) kemarin.

Dengan diberlakukannya bebas visa melalui LIA, diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan menuju NTB. Terlebih 165 negara yang dibebaskan visa merupakan negara yang ditargetkan masyarakatnya bisa menjadi wisatawan dan mengunjungi NTB untuk berlibur.

Terlebih saat ini NTB dijadikan sebagai salah satu dari destinasi yang di-branding oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan. Bukan hanya itu

saja, NTB juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang bisa dijadikan sebagai destinasi andalan. ‘’Bebas visa ini tentu saja suatu bentuk usaha agar NTB bisa mencapai target tiga juta wisatawan,” kata Faozal.

Ke 165 negara yang dinyatakan bebas visa itu nantinya akan diberikan keleluasaan mamasuki NTB melalui LIA dan beberapa bandara lainnya.

Namun harus mengikuti semua ketentuan yang tercantum di dalam Permenkumham Nomor 17 tahun 2016 itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ron)

TOLAK - Ratusan nelayan dari pesisir pantai selatan Lotim bersama elemen mahasiswa dan pegiat lingkungan yang tergabung dalam FPR NTB menuju Kantor Gubernur NTB, Senin (2/5) siang kemarin. Mereka menggelar aksi menolak pengerukan pasir di Lotim.

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Pendatang di Mataram Tak Terdeteksi Mataram (Suara NTB) Sejauh ini berapa jumlah warga pendatang di Kota Mataram belum bisa terdeteksi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan kepada Suara NTB menyampaikan jumlah warga pendatang yang tidak bisa dideteksi pihaknya ini adalah warga pindahan yang kemudian menetap di Mataram namun tidak melalui mekanisme pindah-datang.

Akibat Genangan JUMLAH kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram selama beberapa bulan terakhir ini terus meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Bahkan ada beberapa orang yang meninggal dunia akibat penyakit ini, salah satunya warga Lingkungan Panaraga Selatan Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara. Jumlah kasus DBD di Kelurahan Sapta Marga juga meningkat sampai tiga kali lipat lebih dibandingkan 2015 lalu.

Lurah Sapta Marga, I Wayan Suarditha kepada Suara NTB menyampaikan tahun lalu hanya empat orang warganya yang terkena DBD. Sementara tahun ini berdasarkan data yang telah diserahkan ke Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, jumlah warganya yang terkena DBD sebanyak 14 orang. “Datanya sudah masuk di dinas, jumlahnya 14 orang dan satu meninggal dunia yaitu pelajar SD kelas satu,” ujarnya, Senin (2/5).

Suarditha mengatakan belasan warganya yang terkena DBD ini didominasi oleh warga di bawah usia 20 tahun. Lingkungan yang paling banyak warganya dilaporkan DBD adalah Karang Blumbang sebanyak enam orang. Dari tujuh lingkungan, hanya satu lingkungan yang warganya tidak ada yang terkena penyakit ini. Enam lingkungan ini juga telah diasapi untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk aedes aegypty.

Menurutnya salah satu penyebab banyaknya warga Sapta Marga yang terkena DBD adalah karena banyaknya genangan pada saat musim hujan. Diduga dari genangan inilah kemudian nyamuk aedes aegypty berkembang biak. Munculnya genangan ini kemudian diikuti dengan masih kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Warganya disebutkan Suarditha kerap kali lebih mengutamakan permintaan pengasapan (fogging) untuk mengatasi penyakit ini. Namun ia selalu menyampaikan agar warganya mengedepankan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) terlebih dulu baru kemudian dilakukan pengasapan. Menurutnya hal-hal sepele di sekitar rumah yang sering dijadikan medium bagi nyamuk untuk berkembang biak harus diperhatikan seperti kaleng-kaleng bekas, bak kamar mandi, maupun tempat air pada saat persembahyangan bagi umat Hindu. “Itu sebenarnya harus diperhatikan kebersihannya,” ujarnya.

Setiap hari Jumat, Suarditha meminta warganya untuk melakukan PSN atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Sampai saat ini telah tiga kali dilaksanakan PSN. Di samping itu, petugas dari Puskesmas membuat jadwal dan berkeliling mengumumkan dan mengajak warga menggalakkan PSN di lingkungan masing-masing. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan Mekanisme pindah-datang ini adalah harus disertakan

dengan surat pindah resmi dari daerah asal dan kemudian dilaporkan ke Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Selama ini yang berhasil dideteksi pihaknya melalui sistem informasi adalah jumlah penduduk yang datang maupun pindah melalui mekanisme resmi. Terkait jumlahnya, sampai saat ini seki-

tar 5 ribu orang baik pindah maupun datang ke Kota Mataram. “Lima ribu lebih, yang keluar dan masuk bedanya 300 orang, lebih banyak yang keluar dibandingkan yang datang kalau dilihat dari mekanisme sistem kita,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru terkait pen-

duduk tidak tetap atau sementara yang terbit beberapa bulan lalu, daerah diminta untuk mendata warga pendatang baik yang menetap atau tidak menetap di Kota Mataram.

Dinas Dukcapil akan mulai melaksanakan pendataan ini tahun depan setelah masuk dalam anggaran APBD Murni 2017. “Ke depan kita harus data dan anggarkan,” ujarnya.

Terkait kenapa pelaksanaan Permendagri ini telat sejak masa diterbitkan, Ridwan mengatakan saat Permendagri tersebut terbit, proses penganggaran sudah dilaksanakan dan belum bisa dianggarkan tahun ini. “Kan Permendagrinya baru, sekitar Februari-Maret baru keluar.

Proses penyusunan anggaran sudah dimulai dari awal dan

kita harus mempelajari juga sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan program ini,” terangnya.

Mengenai kecenderungan perbedaan jumlah penduduk saat siang dan malam karena banyak juga warga luar Mataram yang bekerja siang hari, Ridwan mengatakan belum bisa memprediksi apakah perbandingannya cukup signifikan atau tidak. Pihaknya hanya bisa mendata jumlah penduduk pindah-datang melalui sistem informasi kependudukan.

Ia mengatakan bisa saja pihaknya melakukan pendataan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga kerja dari luar Mataram, namun belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (ynt)

Pekan Ini, Pemberlakuan Karcis Parkir Dimulai Mataram (Suara NTB) Dalam pekan ini direncanakan pemberlakukan karcis parkir dimulai. Ribuan lembar karcis parkir telah dicetak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram dan tinggal menunggu proses porporasi oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Kepada Suara NTB, Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim menyampaikan karcis parkir ini telah selesai dicetak pekan lalu.

Syamsul menyampaikan setelah karcis selesai diporporasi, pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh juru parkir (jukir) untuk sosialisasi. “Insya Allah minggu-minggu ini sudah mulai diberlakukan, nanti kita kumpulkan dulu jukirnya,” jelasnya ditemui di kantornya, Senin (2/5).

Di awal pemberlakuan karcis ini, Syamsul menyampaikan pihaknya menyiapkan sekitar 2 ribu lembar karcis untuk sepeda motor dan 2 ribu lembar karcis untuk kendaraan roda empat. Ke depan setelah kebijakan ini berjalan,

pihaknya akan melihat berapa kebutuhan karcis untuk setiap jukir dan bisa disesuaikan pihaknya. “Kita cetak sesuai kebutuhan di lapangan.

Setelah diporporasi baru kita hitung lagi sesuai jumlah jukir agar nanti bisa kita sesuaikan dengan anggaran untuk pencetakan,” terangnya.

Menurutnya para jukir telah siap menerapkan penggunaan karcis ini dan tinggal dimantapkan dengan sosialisasi. Selain sosialisasi ke jukir, pihaknya juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagi pengendara yang tidak diberikan karcis oleh jukir, tidak harus membayar parkir. Karcis ini akan diberikan baik kepada jukir utama maupun jukir pembantu.

Beberapa tahun lalu penggunaan karcis parkir ini pernah diterapkan namun hasilnya belum maksimal. Ke depan pelaksaaan kebijakan baru ini akan tetap diawasi oleh petugas secara berkala, dengan demikian jumlah retribusi yang masuk tetap bisa dikontrol dengan lebih mudah sesuai dengan jumlah karcis. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

KARCIS PARKIR - Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim menunjukkan karcis parkir yang telah dicetak dan segera diporporasi oleh Dispenda Kota Mataram, Senin (2/5).

Dikerjakan Tahun Ini, Anggota Dewan Perbaikan Jalan TPA Diingatkan Tak Main HP Saat Paripurna Kebon Kongo

Masyarakat Kecewa

Gunakan Tenaga Ahli MASIH banyaknya Perda yang belum memiliki Perwal (Peraturan Walikota), menjadi salah satu atensi Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota tahun anggaran 2015. Bahkan, Pansus menjadikannya sebagai salah satu rekomendasi dalam laporan hasil kerja pansus tersebut. ‘’Kita minta dengan segala cara agar Perda yang belum ada Perwalnya, agar segera dibuatkan Perwalnya,’’ kata mantan anggota Pansus LKPJ Walikota di DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (2/5).

Misban mengakui bahwa Perda yang belum memiliki Perwal merupakan masalah klasik. Sehingga, ia menyarankan agar Pemkot Mataram menggunakan semua elemen yang ada untuk dapat membantu penyusunan Perwal. ‘’Kita berharap ini bisa cepat. Minta bantuan tenaga ahlilah,’’ ujarnya. Karena bagaimanapun, kalau Perwal belum ada, akan menjadi hambatan bagi eksekutif untuk dapat melaksanakan Perda bersangkutan.

Misban menduga, masih banyaknya Perda yang belum memiliki Perwal karena tim penyusun Perwal di eksekutif kesulitan menterjemahkan isi Perda. ‘’Memang, kalau ada yang belum jelas harus diperjelas agar tidak multitafsir,’’ katanya. Sebagaimana yang dilakukan Dewan ketika menyusun Perda inisiatif, kata Misban, tidak menutup kemungkinan eksekutif juga dapat melakukan hal yang sama, yakni menunjuk tim ahli dalam penyusunan Perwal.

Tim penyusunan perwal di internal Pemkot Mataram, diharapkan beranggotakan orang-orang yang berkompeten. ‘’Kan banyak itu akademisi di Unram yang bisa ditunjuk sebagai tim ahli,’’ imbuhnya. Yang jelas, lanjut Misban Dewan tetap mendorong eksekutif menggunakan bantuan tenaga ahli dalam penyusunan Perwal. Politisi PKPI ini berharap eksekutif lebih kreatif dalam menyiasati banyaknya Perda yang belum memiliki Perwal.

Karena kondisi yang berlangsung saat ini dinilai belum seimbang. Apalagi DPRD Kota Mataram cukup produktif dalam membantu membantu membuat regulasi. ‘’Ini harus diikuti dengan ketersediaan tenaga yang berkompeten,’’ katanya.

Namun ke depan, pola pengajuan Perda diharapkan tidak lagi seperti sekarang ini.

Melainkan mengadopsi pola yang telah diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. ‘’Di Tabanan, Bali misalnya. Jadi di sana (Tabanan, red) itu pengajuan Perda sekaligus sama rancangan Perwalnya.

Sehingga tidak ada Perda yang tidak memiliki Perwal,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Ulah sejumlah anggota DPRD Kota Mataram yang bermain HP saat rapat paripurna LKPJ berlangsung Jumat (29/ 4), menjadi bahan evaluasi internal DPRD Kota Mataram.

Bahkan, dalam rapat gabungan Pansus Senin (2/5), Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram sempat mengingatkan hal itu kepada anggota DPRD Kota Mataram.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yang dikonfirmasi usai rapat gabungan Pansus kemarin. ‘’Iya tadi itu (anggota Dewan main HP, red) sempat dibahas. Kita saling mengingat supaya lebih tertib,’’ ujarnya.

Karena, kata Muhtar, dalam tata tertib Dewan sudah ada klausul yang mengatur soal itu. ‘’HP harus silent saat paripurna,’’ imbuhnya.

Muhtar berharap semua anggota Dewan lebih fokus mengikuti rapat paripurna.

Meskipun memang fenomena anggota Dewan sibuk main HP saat paripurna, tidak hanya terjadi di DPRD Kota Mataram. ‘’Kemarin saya juga sempat ke DPR RI, fenomenanya juga begitu. Tapi tentu kita tidak ingin mengikuti yang seperti itu,’’ tutur politisi Gerindra ini.

Sebagai wakil rakyat, segala tindak tanduk anggota Dewan, tentu akan menjadi sorotan publik. ‘’Kan kelihatannya juga kurang bagus.

Makanya semua sudah kita ingatkan,’’ katanya. Malah, katanya, DPRD Kota Mataram sudah berkomitmen agar kejadian tersebut (main HP saat paripurna, red) jangan sampai terulang kembali.

Berbeda dengan Muhtar, anggota BK DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., terkesan membela rekan-rekannya.

Menurut Gus Arik, untuk masalah penggunaan ponsel saat paripurna tidak diatur

dalam tatib Dewan. ‘’Kinerja Dewan diukur dari tingkat kehadirannya,’’ cetusnya. Menurut dia, anggota Dewan main HP saat paripurna tidak termasuk dalam pelanggaran etika. ‘’Itu masih dalam tataran yang wajar,’’ kilahnya.

Sementara itu, sejumlah masyarakat yang dimintai komentarnya terkait ulah anggota Dewan bermain HP saat paripurna, sangat menyayangkan hal tersebut. Bahkan tidak sedikit yang member komentar bernada miring. ‘’Anggota Dewan kan digaji dari uang rakyat. Mereka sudah digaji besar, masak rapat paripurna aja, sambil main HP,’’ sesal Nining, salah seorang masyarakat Cakranegara.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan Azrul, warga Ampenan. Ia mempertanyakan komitmen anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Itu (main HP saat paripurna, red) sama saja mereka tidak serius menjadi anggota Dewan,’’ tandasnya. (fit)

patkan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Sementara, masa jabatan Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito ditunjuk melalui Surat Perintah Walikota Nomor 800/875.1/ 586/BKD/2016, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda telah kadaluwarsa.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

masukan di ABT jadi program prioritas,” kata Mahmuddin.

Kata Mahmuddin, akan ada kerjasama perbaikan jalan tersebut. Artinya, sebagian akan dikerjakan oleh Pemkot Mataram dan sebagian oleh Pemkab Lobar. Disebutkan, ada pecahan jalan ke selatan dan ke pinggir serta jalur utama memang perlu diperbaiki. “Ini yang tetap koordinasi dengan Lobar,” sebutnya.

Yang paling penting menurutnya, bagaimana keinginan Lobar dari segi kualitas pekerjaan jalan. Jika pengerjaan difokuskan peningkatan kualitas, akan membutuhkan biaya besar. Sebab, anggaran Rp 6 miliar dinilai tidak cukup, karena ia memprediksi menelan anggaran Rp 10 miliar.

Anggaran Rp 6 miliar yang dialokasikan oleh Pemkot, hanya bisa mengerjakan lima kilometer. Oleh karena itu, Pemkot Mataram dan Lobar harus sharing anggaran jika menginginkan kualitas jalan. (cem)

Jika ada program yang belum terlaksana, maka harus diketahui pula kendala yang dihadapi SKPD dan bisa ditemukan solusi secara bersama-sama.

Selain mengevaluasi pelak-

sanaan APBD 2016, turunnya Walikota dan Wawali ke lapangan juga untuk mengkonsolidasikan proses penyusunan KUA/PPAS untuk RAPBD Perubahan 2016. (ynt)

Walikota Segera Evaluasi Pelaksanaan APBD 2016 Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan APBD 2016 di semua SKPD akan segera dievaluasi oleh Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) dalam waktu dekat ini. Evaluasi ini akan dilakukan secara langsung oleh kepala daerah ke lapangan sehingga tidak hanya menerima laporan dari pimpinan SKPD, tapi langsung turun ke lapangan bagaimana pelaksanaannya.

Secara rutin Walikota bersama Wawali dijadwalkan turun langsung ke SKPD sesuai zona wilayah masing-masing untuk mengecek kinerja bawahannya.

Jadwal evaluasi dan pengawasan lapangan ini masih disusun dan rencananya akan mulai dilaksanakan dalam bulan ini. Demikian disampaikan

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB, Senin (2/5). Walikota dan Wawali akan mulai turun ke lapangan setelah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP selesai dilaksanakan.

Pekan depan, Alwan mengatakan akan mulai menyusun jadwal ke SKPD mana saja Walikota dan Wawali akan turun mengawasi dan evaluasi dalam bulan ini. “Kemarin sudah ada pemaparan, actionnya akan seperti apa akan dibahas selanjutnya,” imbuhnya.

Melalui program baru ini, Alwan mengatakan kepala daerah tidak hanya sekadar menerima laporan tertulis

maupun lisan dari bawahannya, tapi realisasi lapangannya akan langsung dicek apakah sudah benar-benar terlaksana atau belum. Bahkan turunnya Walikota dan Wawali secara bersamaan tidak hanya sampai di SKPD, tapi dimana lokasi pelaksanaan program juga akan dicek secara langsung.

“Akan langsung ke lapangan juga untuk mengecek pelaksanaan program. Tidak hanya laporan, tapi bagaimana di lapangan akan ditinjau langsung,” terangnya. Dengan demikian kepala daerah akan lebih tahu secara terperinci program mana saja yang telah sampai ke masyarakat ataupun yang belum terlaksana, baik program fisik maupun non-fisik.

Walikota Belum Keluarkan SK Plt Sekda Mataram (Suara NTB) Pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Mataram, hingga kini belum dikeluarkan oleh Walikota Mataram. Padahal, terhitung sejak 1 Mei 2016 jabatan Sekda yang sebelumnya diisi oleh, Ir. HL. Makmur Said, MM., telah lowong.

Makmur Said telah resmi ditarik menjadi pegawai Pemprov NTB dan ditem-

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya bakal memenuhi janjinya. Tuntutan tiga desa di Kabupaten Lombok Barat tahun 2015, akan terealisasi. Perbaikan jalan menuju tempat pembuangan sampah (TPA) Kebon Kongo, dikerjakan tahun ini.

Tuntutan perbaikan jalan ini sebelumnya, disampaikan pada masa Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si,. Akibat desakan serta ancaman memblokir jalan tersebut, Pemkot mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar yang ditandai dengan surat perjanjian di atas materai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pengerjaan jalan menuju Kebon Kongo menjadi program prioritas yang akan dikerjakan di tahun 2016. Pengalokasian ini berdasarkan tuntutan serta komitmen Pemkot Mataram, terhadap tiga desa tersebut. “Kita

Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengungkapkan, pihaknya belum bisa mengeluarkan SK pengangkatan Plt Sekda, karena Walikota Mataram selaku pejabat pembina kepegawaian belum menandatangani surat tersebut. “Plt belum ada. Karena, Pak Wali belum menandatangani SK,” kata Dewi di ruang kerjanya, Senin (2/5).

Kekosongan jabatan Sekda dan belum adanya pejabat

yang ditunjuk, secara otomatis kata Dewi, tanggungjawab sepenuhnya diambil alih oleh Walikota. Namun demikian, dalam waktu dekat ini akan diketahui siapa Plt Sekda. “Insya Allah, besok saya ketemu dengan Pak Wali. Mudah mudahan secepatnya bisa ditunjuk,” pungkasnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito yang sebelumnya diangkat jadi Plh Sekda mengaku, tidak tahu soal

SK Plt Sekda. Sebab, bukti fisik tersebut belum diterima.

Isu yang berkembang, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, bersepakat menunjuk Effendi Eko Saswito sebagai Plt Sekda.

Eko dinilai memiliki kapabilitas serta pengalaman dari segi administrasi serta manajemen birokrasi di Mataram. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

Dampingi Calon WUB SEBANYAK 72 pendamping selama enam bulan akan dilibatkan mengawal para pelaku Wira Usaha Baru (WUB). Mereka yang akan didampingi ini diharapkan akan benar-benar menjadi pelaku-pelaku usaha yang siap berkompetisi di pasar.

Saat ini dilakukan seleksi pendamping oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Mereka yang akan direkrut dan dinyatakan lulus diharapkan dari kalangan akademisi, praktisi atau pelaku usaha yang berpendidikan minimal D3.

“Pendamping ini masing-masing akan dijatah sekian calon wirausaha yang akan dilatih. Sampai wirausahanya benar-benar mandiri dan mampu berproduksi,” kata Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM di ruang kerjanya, Senin (2/5).

Tahun lalu sebanyak 1.500 WUB telah dicetak. Saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap perkembangannya.

Dengan dilibatkannya para pendamping di tahun ini, diharapkan calon WUB yang dicetak benar-benar sesuai yang diharapkan.

Tahun ini ada ratusan calon WUB yang akan dilatih di Balatkop. Menurutnya, pendampingan dilakukan sejak awal pelatihan hingga pasca pelatihan. Dinas Koperasi juga akan memberikan bantuan peralatan kepadanya yang telah diberikan pelatihan. Harapannya, dengan keberadaan pendamping ini peratalan-peralatan yang diberikan pemerintah daerah benarbenar efektif.

“Pendamping ini juga terlibat mengajari calon WUB membuat proposal, bagi yang tidak beres pembukuannya akan dibantu bagaimana pembukuan yang baik, peran pendamping ini cukup banyak nanti, bahkan bisa dilibatkan kalau ada kegiatan-kegiatan daerah,” demikian diterangkan.

Dari mana anggaran gaji pendamping, H. Zainul Islam mengatakan NTB mendapat DAK sebesar Rp 5 miliar. DAK untuk kegiatan-kegiatan Diklat ini sekaligus dialokasikan untuk penggajian sebanyak 72 pendamping selama kontrak.

“Kita mengusulkan gaji bulanannya Rp 2.200 ke daerah, berapa besarannya yang disepakati gubernur, itu yang akan kita jadikan acuan,” ujarnya. Keberadaan pendamping ini, lanjut dijelaskan, dapat mendukung peningkatan kualitas para calon WUB. Apalagi, calon WUB ini telah dihadapkan langsung pada persaingan pasar ASEAN. Sehingga perlu yang dilatih ini menjadi wirausahawirausaha yang tangguh mendukung kekuatan ekonomi di daerah dalam lingkup regional. (bul)

Halaman 3

Harga Kebutuhan Pokok di NTB Mulai Turun Mataram (Suara NTB) Tren harga sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai turun. Akibat penurunan harga ini, NTB mengalami deflasi sebesar 1,13 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat ada 20 komoditas utama yang mengalami penurunan harga.

Dua kota yang menjadi barometer, Kota Mataram dengan 20 komoditas di antaranya beras, bensin, cabai merah, tarif listrik, cabai rawit, daging ayam ras, cakalang, rampela hati ayam, kembung, kacang panjang, kakap merah, telur ayam ras, tongkol pindang, ambuambu, cumi-cumi, solar, ikan

asin belah, sabun deterjen, tengiri dan ekor kuning.

Sementara di Kota Bima, 20 komoditas yang dipantau harganya turun di antaranya beras, bensin, bandeng, daging ayam ras, cumi-cumi, tarif listrik, teri, udang basah, cabai merah, asam, telur ayam ras, daun singkong, baronang, kentang, semen, daging kambing, oyong, daging ayam kampung, labu siam, dan daun kelor.

Kepala BPS Provinsi NTB,

Drs. Wahyudin, Senin (2/5) mengatakan, saat ini sedang berlangsung musim panen beberapa komoditas utama. Beras mengalami penurunan harga karena dari sebanyak 243 petani yang dijadikan sampel pengumpulan data, 50 persen di antaranya mengaku penurunan harga 9 persen Gabah Kering Panen (GKP).

“Dari Maret harga GKP Rp 4.100 per kilo, April menjadi Rp 3.765 perkilo, dengan kadar

air 25 persen,” kata Wahyudin.

Di konversi ke beras, harga rata-rata di penggilingan untuk kualitas premium turun sebesar 11,68 persen, beras medium 8,72 persen.

“Kesempatan inilah Bulog harus memperbanyak serapan untuk menguatkan stok,” ujarnya.

Di lain pihak, Analis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama mengatakan penurunan harga cenderung karena faktor musiman (panen).

Sebelumnya deflasi (periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang

bertambah) biasanya terjadi pada Maret, namun akibat mundurnya masa panen bergeser ke April.

“Yang paling baik sebenarnya inflasi, tetapi dalam batas yang dikendalikan. Jika deflasi, konsumen memang senang, tapi yang rugi petani,” jawabnya.

Pantauan Bank Indonesia, jika inflasi, relatif masih dalam batas normal. Pada April inflasi NTB masih di kisaran 3,8 persen, target BI 3,5 persen year on year (April 2015 dibanding April 2016). Yang paling bagus, harga barang tetap stabil dan pasokan terjaga. Petani tidak merugi dan masyarakat tidak resah. (bul)

DIAWASI Salah satu hotel di Kota Mataram yang pekerjaan konstruksinya tengah dilaksanakan oleh sejumlah pekerja.

Pemprov NTB memantau pelaksanaan K3 secara terusmenerus dalam pengerjaan konstruksi bangunan jalan, jembatan, dan dotel serta lainnya.

H. Zainul Islam (Suara NTB/bul)

K3 di Perusahaan akan Ditertibkan

Bank NTB Bina Kerajinan UMKM di Lobar

H. Sutarto

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB akan melakukan evaluasi terhadap seluruh peralatan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Evaluasi dilakukan terhadap perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Hasil pantauan, peralatan K3 masih cenderung diabaikan, entah karena kurangnya kelalaian pekerja, atau kelalaian dari perusahaan pemberi kerja. Seperti dilihat, secara fisik saat ini tidak sedikit jumlah proyek yang terlaksana, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, seperti halnya jalan, jembatan dan hotel-hotel.

Alat K3, kata Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. Sutarto, MM adalah hal mutlak dan tak tak boleh diabaikan oleh pekerja maupun perusahaan. “Satu orang pengawas dalam sebulan akan mengecek lima perusahaan dan kegiatan kerjanya. Hal ini menjadi penting karena menyangkut keselamatan pekerja, bukan saja karena melaksanakan amanat undang-undang,” katanya, Senin (2/5).

Selain pengawasan langsung, sosialisasi terus dilakukan guna meminimalisir kecelakaan kerja. Walaupun pada umumnya jarang dijumpai adanya kecelakaankecelakaan kerja dimaksud. Patuh menggunakan alat K3 ini tidak saja oleh perusahaan-perusahaan besar dengan proyek besar (gedung berlantai). Karena amanat undangundang, tanpa terkecuali seluruh perusahaan harus mematuhinya.

“Pengembang perumahan juga tanpa terkecuali harus mengedepankan alat-alat K3 di setiap proyek perumahannya. Alat K3 ini bukan untuk proyek bangunan-bangunan bertingkat saja,” tambah Sutarto.

Tidak saja peralatan K3, perusahaan-perusahaan yang sadar harusnya memasang poster-poster K3 di setiap sudut proyek yang dilaksanakan. Hal ini untuk mengingatkan pentingnya K3 bagi pekerja di lingkungan tersebut.

Perusahaan bahkan berkewajiban melaporkannya kepada Dinas Nakertrans Provinsi NTB, sejauh mana pelaksanaan K3, jumlah pekerja yang dilibatkan, hingga jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (kaitan dengan BPJS).

Undang-undang juga telah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang melalaikan K3. Atas dasar inilah pengawas akan mendikte seluruh perusahaan-perusahaan tanpa terkecuali. Drs. Sutarto juga mengingatkan sadar budaya K3 ini melalui asosiasiasosiasi perusahaan yang menaunginya. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) Bank NTB Cabang Gerung berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Hardiknas di Lombok Barat (Lobar) yang dipusatkan di Lingsar. Bank NTB membuat stand kerajinan hasil nasabah binaannya.

Bank NTB membina kelompok UMKM berupa kerajinan tenun dan gerabah. Kelompok UMKM ini diberikan dana stimulan.

Demikian dikatakan Pemimpin Bank NTB cabang Gerung, Masusung kepada wartawan ditemui di stand Bank NTB di Lingsar.

“Ini bentuk partisipasi kami dalam Hardiknas, kami juga berikan bantuan ke siswa dalam bentuk CSR,” kata Masusung.

Dijelaskan, Bank NTB juga turut serta men-support pendidikan. Bentuknya,

Bank NTB satu-satunya bank di Lobar yang ikut memasang stand dalam peringatan Hardiknas kali ini. Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan ke siswa diberikan dalam bentuk lain.

Bantuan ini didanai dari CSR yang disalurkan tiap tahun. Pemberian bantuan ini dikelola oleh kantor pusat Bank NTB di Mataram.

Bank NTB juga menduku-

ng pengembangan UMKM di Lobar dengan memberikan dana stimulan ke perajin UMKM. Dana ini diberikan dalam bantuk bantuan UMKM ke kelompok yang memenuhi persyaratan. Pihaknya telah membina sejumlah kelompok UMKM tersebar di seluruh Lobar.

Kedepan UMKM ini akan terus di-support agar lebih berkembang.

Hasil kelompok perjain binaan Bank NTB ini dipajang dalam berbagai item. Termasuk pada kegiatan Hardiknas kali ini. Beberapa kerajinan yang dipajang antara lain, gerabah, kain tenun dan kerajinan lainnya. Masusung menambahkan, pengembangan UMKM ini termasuk perhatian Bank NTB kedepan. Sesuai dengan program Pemda Lobar. (her)

Subsidi Pembentukan Koperasi Syariah Tak Dimanfaatkan Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB tahun lalu terpaksa mengembalikan sejumlah anggaran subsidi yang telah disiapkan kepada kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi syariah. Dari Rp 100 juta yang disiapkan, hanya 15 persen yang terserap.

Satu pembentukan akte koperasi disiapkan sebesar Rp 1 juta. Besaran subsidi ini dihitung sesuai biaya pembuatan akte di notaris. Karena kurang terserapnya subsidi tersebut, tahun ini kata Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM, subsidi tersebut tak dianggarkan.

Dikatakan, minat masyarakat untuk mendirikan koperasi syariah masih minim.

Subsidi ini juga disiapkan bagi koperasi konvensional yang ingin berubah status menjadi koperasi syariah.

“Kita memberikan stimulus kepada kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi syariah, atau koperasi konvensional yang ingin menjadi koperasi syariah. Sayangnya banyak yang tidak dipakai dan terpaksa harus dikembalikan lagi ke kas daerah,” demikian diperjelas H. Zainul Islam pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/5).

Sama halnya dengan perbankan syariah, koperasi syariahpun nampaknya belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Sehingga minat masyarakat untuk membentuk koperasi syariah cukup kurang. Padahal, dengan penghargaan-penghargaan ber-

gengsi syariah yang diterima provinsi ini, harus diramaikan dengan lembaga pembiayaan dan koperasi syariah.

“Sebagian besar kita di NTB ini muslim, sangat tepat jika semuanya berpola syariah. Masih butuh proses nampaknya,” tambahnya.

Pembentukan koperasi syariah ini digalakkan sejak 2014 lalu. Hingga 2019 mendatang, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menargetkan sebanyak 500 koperasi syariah dapat terbentuk.

Hingga saat ini, terdapat hanya 158 jumlah koperasi syariah yang bisa direalisasikan.

Minimanya minat pembentukan koperasi syariah ini, lanjutnya, karena ada beberapa kendala. Misalnya SDM pengelola koperasi syariah yang masih tebatas, masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa konvensional dan syariah seperti tidak ada beda. Anggapan lain, perubahan bentuk koperasi dari konvensional ke syariah menurut pandangan pengurus koperasi harus memulai dari nol lagi.

“Padahal tidak demikian, tinggal menyesuaikan saja,” sebut H. Zainul. Meski subsidi langsung telah ditiadakan, kepada koperasi-koperasi syariah, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan support dalam bentuk perangkat kerja (komputer). Tahun ini rencananya kepada sebanyak 50 koperasi syariah.

Untuk meningkatkan motivasi masyarakat membentuk koperasi syariah, katanya diperbanyak kegiatan pelatihan-pelatihan, terutama di tingkat kabupaten. (bul)

(Suara NTB/her)

BINAAN - Pimpinan Bank NTB Cabang Gerung, Masusung bersama staf memperlihatkan hasil kerajinan yang diproduksi perajin binaan Bank NTB, Senin (2/5).

SENIN, 2 /05/16

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terkait Penerbitan Kawasan Hutan Sekaroh

Mantan Bupati Lotim Kembali Diperiksa Kejaksaan Selong (Suara NTB) – Mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Syahdan, SIP untuk kedua kalinya memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Senin (2/5). Panggilan terhadap mantan bupati itu terkait penerbitan sejumlah sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh yang terindikasi bermasalah setelah masuknya laporan masyarakat ke Kejari Selong beberapa waktu lalu.

H. Syahdan yang datang sekitar pukul 09.00 Wita menggunakan kemeja putih celana coklat serta topi berwarna hitam terlihat sangat tenang. Ia berjalan memasuki Kejari Selong dengan membawa selembar surat pemanggilan yang sebelumnya disodorkan ke petugas keamanan (Satpam) di kejaksaan. Sembari menunggu instruksi selanjut-

nya dari petugas keamanan itu, H. Syahdan menyempatkan diri duduk di ruang tunggu dengan santai.

Saat dikonfirmasi Suara NTB, H. Syahdan mengaku jika kedatangannya ke Kejari Selong dalam rangka memenuhi panggilan dari pihak Kejaksaan soal penerbitan sertifikat di kawasan hutan Sekaroh. Pemanggilan ini, katanya, merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya memenuhi panggilan pertama. “Terkait penerbitan sertifikat di kawasan hutan Sekaroh itu, tapi kita tidak tahu, kita disuruh cerita-cerita saja seputaran itu,” ujarnya singkat.

Langkah tegas yang dilakukannya mantan bupati dalam rangka mendukung Kejari Selong untuk menegakkan hukum di Gumi Selaparang ini.

Sehingga, berapa kalipun dan

apapun yang ditanya oleh pihak Kejaksaan akan siap dipenuhi dan jawab selama tetap diberikan kesehatan serta kesempatan untuk memenuhi panggilan pihak kejaksaan. Termasuk juga sejauh mana pengetahuannya soal penerbitan sertifikat di kawasan hutan Sekaroh itu.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan menegaskan jika penyelidikan terhadap dugaan penerbitan sejumlah sertifikat di kawasan hutan Sekaroh saat ini masih tetap berjalan. Dalam penanganannya, puluhan pihak terkait sudah diperiksa untuk dimintai keterangannya. Termasuk Sekda Lotim, H. Rohman Farly yang ketika itu kapasitasnya sebagai Kabag Umum Setda Lotim saat H. Syahdan menjabat sebagai Bupati Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

DIPERIKSA - Mantan Bupati Lotim, H. Syahdan, memenuhi panggilan Kejaksaan terkait penerbitan sejumlah sertifikat di kawasan hutan Sekaroh, Senin (2/5).

ASN Diduga Ber-SK Fiktif

Khawatir Tak Bisa Bersaing BERLAKUNYA pasar bebas melalui ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diindikasi akan makin menyudutkan produksi komoditi-komoditi pertanian di tingkat daerah.

Dikhawatirkan hasil bumi yang dilakukan para petani tidak bisa bersaing. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan proteksi dini dengan membuat regulasi-regulasi agar komoditi yang datang dari luar daerah dan luar negeri ini tidak merusak pasar hasil pertanian di daerah.

Pandangan ini disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani (UGR), (Suara NTB/rus) Eko Prihartono. Kepada Suara Eko Prihartono NTB, Senin (2/5), Eko menguraikan, biaya produksi pertanian petani-petani di Lotim pada khususnya ini sangat besar dibandingkan daerah lain, termasuk dengan Jawa.

Pupuk memang diketahui disubsidi oleh pemerintah. Akan tetapi acap kali terjadi di lapangan, distribusi pupuk bersubsidi ini dikeluhkan petani, karena melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Belum lagi pemenuhan biaya obat-obatan sejenis pestisida, insektisida atau sejenisnya yang menjadi kebutuhan dasar petani.

Harga bibit pun demikian. Dibandingkan dengan di Jawa yang dekat aksesnya dengan pabrik obat dan pupuk dipandang Eko jelas lebih murah biaya produksi pertaniannya. Fakta inilah yang menyebabkan hasil-hasil komoditi pertanian Lotim menjadi tidak bisa bersaing di pasar.

Petani menginginkan harga bisa menutupi biaya produksi.

Namun pangsa pasar tidak bisa menjawab. Kondisi ini tergambar jelas saat ini. Di mana margin keuntungan yang diterima petani relatif kecil. Apalagi diperparah dengan persaingan global.

Untuk itulah, pemerintah perlu mengatur tata niaga ini, sehingga petani bisa terlindungi.

Kondisi yang bisa dilihat saat ini, kata Eko Prihartono, harga komotiti hortikultura seperti tomat misalnya sebelumya bisa tembus Rp 8 ribu/kg, selang dua hari saja langsung anjlok ke Rp 2-4 ribu. ‘’Harga saat ini saja dibiarkan liar seperti tidak terkontrol,’’ kritiknya.

Penanganan pascapanen juga dipandang penting segera dicarikan solusinya. Panen tomat yang berlebihan, bisa diarahkan untuk dibuat pabrik saos, karena pasar saos cukup besar. Terlihat pedagang panganan yang membutuhkan saos cukup banyak. (rus)

42 Koperasi di KLU akan Dibubarkan Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperondagkop dan UMKM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan membubarkan sedikitnya 42 Koperasi di KLU. Lembaga yang akan dicabut badan hukumnya itu diindikasikan tidak aktif, tidak memiliki pengurus hingga tak memiliki sekretariat.

Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, melalui Sekdis, Drs. I Komang Karta, Senin (2/5), mengakui berdasarkan hasil rapat evaluasi dengan provinsi, koperasi tidak aktif tersebut akan dicabut badan hukumnya. Koperasi tersebut akan dibekukan seiring tidak adanya gelagat dari pengurus dan anggota lembaga bersangkutan untuk beraktivitas. “Kita sudah sampaikan ke provinsi, ada 42 koperasi yang akan dibubarkan. Hanya saja nama-namanya belum kita setorkan,” kata Karta di ruang kerjanya.

Di antara koperasi tersebut termasuk KUD Sangkareang yang berkantor di Bayan. Namun untuk KUD itu, dinas akan berkomunikasi kembali dengan pengurusnya mengingat KUD ini memiliki aset yang cukup besar. Persoalan aset sedikitnya akan menghambat proses pembubaran, karena antara pengurus dan anggota KUD harus sepakat menyangkut penyelesaian aset koperasi. Sehingga pihak dinas sejatinya ingin melihat KUD tersebut aktif kembali.

Karta mengatakan, koperasi-koperasi yang dibubarkan diketahui tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur UU. Setiap tahun Koperasi wajib melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban pengelolaan kas anggota. Sayangnya, pengurus yang koperasinya tidak aktif seringkali lalai.

“Variatif, ada koperasi yang tidak RAT 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun tidak pernah RAT. Koperasi-koperasi itu lebih banyak berdiri saat masih bernaung di bawah pemerintahan Lombok Barat. Motifnya kebanyakan karena adanya bantuan. Kalau yang dibentuk semasa KLU, semuanya aktif karena kontrol kita cukup ketat,” papar Karta.

Hingga April 2016, tercatat jumlah koperasi di KLU sebanyak 144 unit. Dari jumlah itu, 102 koperasi tercatat aktif dan 42 lainnya tidak aktif. Diantara koperasi yang aktif, salah satu koperasi yakni Koperasi Karya Bahari, menorehkan prestasi Juara ll tingkat Nasional tahun 2014 dalam penilaian koperasi yang core usahanya di bidang jasa angkutan laut.

Sehubungan dengan penilaian koperasi aktif itu, Disperindagkop dan UMKM KLU disebutkan Karta, akan melakukan evaluasi kinerja. Hal ini untuk menentukan klasifikasi koperasi apakah termasuk koperasi sehat, cukup sehat atau koperasi sakit. “Kita ingin gaungkan pemilihan koperasi KSU/ KSP terbaik kabupaten. Sedangkan yang akan kita cabut izinnya, sambil jalan akan kita pantau, barangkali ada pengurus dan anggota koperasi yang ingin menghidupkan kembali aktivitas koperasinya,” demikian Sekdis. (ari)

Bupati Minta Masyarakat Waspadai Mafia

Tanjung (Suara NTB) Ramai diberitakan bahwa ribuan PNS atau ASN di Indonesia mengantongi SK fiktif alias bodong, diharapkan tidak terdata di daerah. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengklaim tidak menemukan PNS dengan SK dimaksud.

“Sekarang tidak ada, dulu pernah kita temukan 2 atau 3 orang, saat rekrutmen CPNS 2011. Begitu ditemukan, langsung kita lampirkan ke BAKN, dan setelah dicek memang fiktif,” ungkap bupati kepada wartawan, Senin (2/5).

Kendati demikian, dalam proses rekrutmen CPNS 2016 di KLU yang kemungkinan akan memperoleh kuota, ia berpesan kepada masyarakat agar mewaspadai mafia. Ia tak menampik, mafia-mafia CPNS masih eksis dan bergentayan-

gan memberi iming-iming.

“Ada mafia-mafia SK PNS fiktif, SK yang diterbitkan sama persis aslinya tetapi setelah dicocokkan di BAKN, ternyata palsu,” sambungnya.

Bupati menyambung, dalam proses rekrutmen yang dilakukan terkomputerisasi, nyaris tidak ada celah bagi oknum untuk bermain. Apabila ada masyarakat yang dimintai sejumlah uang dengan dalih bisa meloloskan di CPNS, ia minta masyarakat untuk tidak mempercayainya.

Sebaliknya jika ada oknum dimaksud, ia harapkan agar masyarakat segera melaporkannya ke Pemda atau pihak berwajib.

Sehubungan dengan rekrutmen tahun ini, Najmul mengakui kemungkinan besar KLU memperoleh kuota. Hanya saja, pihaknya masih harus mengecek ke pemerintah pusat. “KLU masih membutuhkan PNS untuk terus mengembangkan diri. Termasuk tenaga di bidang kesehatan dan guru. PTT yang diusul-

(Suara NTB/dok)

H. Najmul Akhyar kan sejak masih Lombok Barat akan kita tindaklanjuti,” imbuhnya.

Khusus tenaga guru, bupati menegaskan dirinya akan men-

coba memastikan pemerataan tenaga guru, baik guru olahraga, guru pendidikan agama, maupun guru mata pelajaran lainnya. Tidak satu pun sekolah nantinya yang tidak memiliki tenaga guru dimaksud.

“Penyebaran guru yang tidak merata akan kita atur kembali. Guru Agama, Olahraga, harus diatur, agar semua sekolah memiliki,” demikian bupati.

Sebagaimana diketahui, jumlah PNS di KLU sampai dengan April 2016 sebanyak 2.944 orang, sebaliknya kebutuhan ideal PNS KLU sekitar 4.000 orang. Defisit tenaga tersebut sejauh ini masih ditalangi dari rekrutmen tenaga kontrak yang jumlahnya berkisar 1.400-an orang. (ari)

Pengelolaan Alkes Belum Maksimal Audit Gedung SDN 7 Terara Selong (Suara NTB) Pengelolaan alat-alat kesehatan (alkes) pada fasilites kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun polindes yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terbilang masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari fakta Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola alkes dan manajemen pengelolaan yang masih sangat minim.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. H. Asrul Sani kepada Suara NTB, Senin (2/5), mengaku, alkes ini diketahui jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi data detail mengenai alkes tidak tertuang jelas. Hal ini dimaklumi karena pengelola barang disebut hanya satu orang.

“Masih banyak kendala kita soal alkes ini,” terangnya.

Selain itu, ujarnya, register alat masih kurang bagus. Apalagi yang harganya Rp 15 ribu hingga Rp 50 ribu banyak yang tidak ada berita acaranya. “Apa saja kebutuhan peralatan kesehatan di puskesmas kita belum sempurna datanya,” imbuhnya.

Mengenai masalah kekurangan alkes di Polindes Timba Nuh seperti dikeluhkan Bidan Syarifa Zubaidah, Asrul menga-

(Suara NTB/dok)

H. Asrul Sani takan siap akan melakukan pengecekan langsung. Apalagi, dalam pengadaan alkes diakui selama ini sebagian besar bersumber dari Dikes.

Menurutnya, distribusi terhadap alkes-alkes ke fasilitas kesehatan diihat berdasarkan tingkat kebutuhan. Di samping itu, harus dipastikan ada tenaga yang siap menggunakan alkes dan tidak diinginkan alkes didistribusi, namun tidak dipakai dengan baik. “Tidak semua alkes itu harus disiapkan, terpenting sanggup tidak untuk menggunakan,” paparnya.

Untuk polindes, katanya Dikes Lotim mencoba memberikan standar pelayanan minimal

(SPM), termasuk dalam hal ketersediaan alkes. Setidaknya dalam pelayanan di polindes ada alat untuk proses persalinan dan alat untuk memeriksa ibu hamil. Jika polindes tidak memiliki kelengkapan alat, maka diharuskan melakukan rujukan ke puskesmas yang menjadi induknya.

Berikutnya, dalam pengadaan alkes sejauh ini memang sebagian besar bersumber dari Dikes. Khusus polindes, ujarnya, merupakan Unit Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM), sehingga dalam pengadaan alkes bisa dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Apalagi, tanggung jawab terbesar ada di desa, sehingga tenaga kesehatannya disiapkan oleh Dikes. “Bisa saja desa langsung membelikan polindes, misalnya polindes butuh tempat tidur pasien dan lainnya,” imbuhnya.

Asrul Sani menambahkan, ke depan pihaknya inginkan ada tata kelola alkes yang lebih baik begitu saat pengadaan dan pemeliharaannya. Pihaknya tidak menginginkan alkes yang seharusnya bisa berumur puluhan tahun, namun tidak dipelihara dengan baik menjadi hanya sampai usia dua tahun. (rus)

Rasionalisasi DAK 10 Persen

Dinas PU Kehilangan Dana Rp 8 Miliar Tanjung (Suara NTB) Kebijakan pusat menyangkut rasionalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara otomatis berdampak ke daerah.

Dari postur APBD 2016 Kabupaten Lombok Utara (KLU), porsi DAK sebesar Rp 137,5 miliar, dengan pemotongan 10 persen, maka setidaknya Rp 13,75 miliar dana di seluruh SKPD Pemda KLU yang terpangkas.

Kepala Bidang Anggaran pada Dispenda KLU, Abdul Hafiz, Senin (2/5), mengakui kebijakan pemotongan anggaran didasari adanya Surat Edaran Menkeu RI No. 10/ MK.07/2016. SE tersebut mengatur adanya pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri tahun anggaran 2016.

Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, mencatat jumlah pendapatan pada APBD 2016 KLU sebesar Rp 803,8 miliar. Rinciannya dana perimbangan sebesar Rp 553,9 miliar, PAD sebesar Rp 76,3 miliar dan lain-lain PAD

yang sah, Rp 173,5 miliar.

Pada komponen dana perimbangan, terdiri dari pajak bagi hasil sebesar Rp 18,2 miliar, DAU sebesar Rp 398,2 miliar dan DAK sebesar Rp 137,5 miliar. Artinya, jika DAK dirasionalisasi 10 persen, maka besaran anggaran yang terpotong sekitar Rp 13,75 miliar.

Lantas bagaimana dampaknya di SKPD? Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. Raden Nurjati, mengakui rasionalisasi DAK Dinas PU sebesar Rp 8 miliar. Akibatnya terdapat sejumlah program yang kemungkinan tidak bisa tereksekusi.

“Saya tidak tahu pasti kenapa dipotong, yang jelas akibat pemotongan itu, sejumlah kegiatan terutama yang PL (Penunjukan Langsung) tidak bisa dieksekusi,” kata Nurjati.

Di PU, nilai proyek bervariatif, dari proyek PL di bawah Rp 200 juta hingga proyek yang nilainya Rp 11 miliar. Pemotongan DAK merata di setiap bidang di Dinas PU, sehingga

dampaknya beberapa kegiatan di irigasi dan bina marga tertunda. “Ada kegiatan yang hilang, sehingga harus diusulkan lagi di anggaran berikutnya,” tandas Nurjati.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, mengakui total rasionalisasi DAK di SKPD yang dipimpinnya sebesar Rp 416 juta lebih. Hanya saja, tidak ada kegiatan yang tidak tereksekusi. “Semua dana yang bersumber dari DAK mengalami pemotongan 10 persen. Pada prinsipnya semua bisa terlaksana, cuma 3 lokasi kegiatan saja yang tidak bisa,” katanya.

Di antara kegiatan yang tak terlaksana itu seperti, 1 Jalan Usaha Tani Perkebunan (JUT Bun), 1 JUT tertunda sehingga programnya masih harus menunggu APBD Perubahan, karena menyesuaikan dengan harga satuan yang menjadi lebih kecil. (ari)

Segera Dilakukan

Selong (Suara NTB) – Langkah Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan audit khusus terhadap pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara semakin dekat. Setelah diundur proses auditnya para pertengahan April lalu, lembaga auditor ini kembali mengagendakan untuk dilakukan audit khusus pada awal Mei minggu ini.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/5), Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, menjelaskan, proses audit secara regular rutin dilakukan oleh Inspektorat Lotim. Namun, untuk pembangunan gedung SDN 7 Terara, audit yang akan dilakukan berupa audit khusus, karena persoalan pembangunan

gedung sekolah senilai sekitar Rp 762 juta itu mengeluarkan isu-isu yang tidak sedap beredar di masyarakat. “Saat ini tim yang sudah kita bentuk hanya tim audit regular, kalau tim khusus untuk audit khusus SDN 7 Terara belum kita bentuk,” akunya.

Disinggung apakah penanganan proyek gedung SDN 7 Terara sudah ada koordinasikan dengan BPK. Haris mengaku jika langkah itu belum dilakukan, karena sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan, baik dari masyarakat baik secara tertulis ataupun lisan. Namun, Haris mengaku sudah diperintah oleh Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan segera turun dan menangani gedung yang proses pengerjaannya molor 3 bulan itu. (yon)

Kekeringan di Lotim, Masuk Katagori Bencana Selong (Suara NTB) Musibah kekeringan yang melanda sekitar 1.800 hektar lahan pertanian dan ratusan hektar di antaranya terkena puso dinyatakan sebagai sebuah bencana. Di mana, terjadi penurunan drastis intensitas hujan yang berujung tidak bisa terairi lahan-lahan yang mengandalkan air tadah hujan.

“Kita sepakat, ini adalah bencana karena di luar prediksi akan terjadi cuaca ekstrem,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan Tanaman (Perlintan) Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lotim, Zulkifli, Senin (2/5).

Pada lokasi-lokasi yang irigasi teknis pun diakui mengalami sedikit kendala, sehingga diperlukan pengaturan dalam pembagian air. “Semua tempat diterapkan sistem gilir dalam pengairan,” demikian.

Kondisi di wilayah Kecamatan Suela, disebut Zulkifli sebagai contoh petani mengandalkan rembesan air dari mata air Lemor. Rembesan air ini ditampung di waduk Kembar.

Air dari waduk ini kemudian terbagi ke sejumlah subak di seluruh wilayah Kecamatan Suela. Akan tetapi, karena makin merosotnya debit air membuat pembagian air ini

tidak bisa ke seluruh wilayah, namun hanya di Suela dan Suntalangu. Sementara daerah Ketangga dan Selaparang terpaksa tidak bisa dapat.

Menurutnya, sejumlah upaya telah dilakukan untuk melakukan penyelamatan terhadap tanaman yang terancam kekeringan.

Bupati Lotim sendiri, H. Moch Ali Bin Dachlan memimpin langsung penyiraman sejumlah lahan beberapa waktu lalu sebagai salah satu upaya untuk melakukan penyelamatan. Perintah bupati pun, lanjutnya, langsung dilaksanakan dengan melakukan penyedotan air dari sungai-sungai yang titiknya dekat dengan sawah petani.

Namun, terhadap lokasi tanaman yang jauh dari mata air, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Bupati Lotim, juga sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawalan terhadap pembagian air. Cara ini dipandang cukup efektif sehingga terjadi pembagian air cukup merata di sejumlah petani.

Zulkifli menambahkan, lahan-lahan yang mengalami kekeringan ini awalnya hanya mengandalkan air tadah hujan. Saat hujan melimpah, lokasi ini tidak pernah mengalami gagal panen. (rus)

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DPD RI Dukung KPK Usut Pengadaan Mesin Pembangkit PLN Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPD RI, H. Farouk Muhammad mendukung langkah KPK yang akan mengusut pengadaan mesin pembangkit listrik di NTB. Namun jangan sampai pengusutan pengadaan mesin pembangkit ini menghambat pekerjaan pembangunan kelistrikan di NTB umumnya. Apalagi NTB sedang dihadapkan dengan krisis listrik.

“Silakan diusut, tapi jangan sampai menghambat pekerjaan proyek PLN ini,” katanya usai reses di Lembar, Senin (2/5).

Setahunya, persoalan yang

dihadapi PLN untuk pengembangan PLTU Jeranjang II disebabkan benturan masalah harga mesin. Jika itu benar, maka ia meminta agar PLN

menunjuk pengacara negara untuk mengawal.

Senator asal NTB ini mengaku, persoalan kelistrikan di NTB belum bisa diatasi. Untuk

menambah daya, telah didatangkan mesin 2x10 MW masuk bulan Januari lalu, selanjutnya masuk bulan Mei ini masuk lagi kapal pembangkit listrik dengan kapasitas 60 MW. Pihaknya tidak tahu kapal itu akan diparkir di mana, namun yang jelas kapal itu masuk dulu.

Sementara PLTU Jeranjang II yang tadinya ada persoalan harga karena masalah harga mesin naik, dipastikan akan diselesai-

kan. Masalah ini pun masuk ke ranah hukum, diminta untuk diselesaikan, karena bukan salah PLN. Hal ini lebih disebabkan kenaikan harga, sehingga tidak bisa dilanjutkan oleh PLN. Rencana lain, ujarnya, pembangkit PLTD Ampenan masih terkendala masalah Tata Ruang. Terkait persoalan ini, gubernur sudah berkirim surat ke pusat dan pihaknya telah mengawal surat itu supaya segera

disetujui untuk perubahan tata ruang. Di samping itu, ada pembangkit di Sambelia Lotim. “Insya Allah awal 2017 masalah listrik di NTB relatif aman,” ujarnya yakin.

Dalam kegiatan Korsup pada saat Rapat Koordinasi Supervisi Sektor ESDM di Senggigi, Rabu (27/4) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo memberi sinyal akan menangani masalah pe-

ngadaan mesin pembangkit di PLN. Ketua KPK meminta data pengadaan mesin pembangkit yang dipergunakan PLN di sejumlah lokasi Pembangkit Listrik di NTB. Termasuk pengadaan mesin di PLTD Tanjung Karang dan PLTU Jeranjang. KPK meminta data ini menyusul adanya usulan dari Anggota Komisi VII agar KPK mengecek pengadaan mesin pembangkit tersebut. (her)

Mengecewakan, Peringatan Hardiknas di Loteng Jemput ke Pusat KETERLAMBATAN pencairan DD (Dana Desa) pada tahun 2016 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi keluhan banyak kepala desa. Dana yang bersumber dari APBN untuk akomodasi dan penguatan kepentingan warga desa belum juga dikucurkan. Seharusnya, DD sudah cair pada awal bulan April ini.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Lobar, Drs. H. Mahyudin, M,Si, berupaya menjemput ke pusat dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Dikatakan, DD untuk Lobar tahun ini memang belum cair. Pasalnya, banyak berkas belum memenuhi persyaratan yang dikirim lewat email ke pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

“Untuk mencairkan DD tersebut Dinas PKKAD akan berencana untuk mencairkan dengan cara paralel. Kami kirim berkas dari desa dan kita akan kirim lagi ke pusat. Kami akan jemput langsung ke sana,” jelasnya belum lama ini.

Menurutnya, banyak desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) ke pemerintah daerah untuk dikumpulkan oleh BPMPD. Hal ini juga yang menjadi permasalahan, sehingga pihaknya tidak mungkin mengirim data setengah-setengah.

DPPKAD, katanya, hanya mengajukan persyaratan ke pusat apabila sudah lengkap diterima dari BPMPD. Ia juga menegaskan, secara soft copy sudah diterima, namun untuk dicairkan belum bisa, karena pihaknya mesti mengusulkan ke pusat dengan membawa persyaratan. “Insya Allah, dalam waktu dekat ini mudahan bisa dicairkan,” harapnya.

Perlakuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan sama dengan perlakukan pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Jika pemerintah desa belum mencukupi persyaratan, maka pemerintah daerah tidak akan memberikan dana. Hal ini sudah jelas pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur NTB tentang pembagian DD. Adapun besaran DD yang diterima setiap desa di Lobar sekitar Rp 565 juta per tahun, kemungkinan akan lebih tinggi pada tahun ini. Dijelaskan, DPPKAD tidak boleh menahan uang tersebut dalam jangka waktu 7 hari lebih. (her)

(Suara NTB/dok)

Empat Kepala SKPD Duduki Jabatan Lampaui Batas Maksimal Giri Menang (Suara NTB) – Banyak pejabat eselon II, III dan IV di Lombok Barat (Lobar) menduduki jabatan lebih dari 5 tahun. Bahkan sebagian besar pejabat eselon III dan IV tercatat menjabat “abadi”, lantaran menjabat 7-8 tahun pada posisinya. Pejabat setingkat eselon II pun terdapat 4 kepala SKPD menduduki jabatan lebih dari 5 tahun, sebagian menduduki jabatan selama 4 tahun.

Mengacu aturan UU ASN, jabatan empat kepala SKPD yang menduduki jabatan lebih dari lima tahun ini melebihi batas waktu maksimal jabatan pimpinan tinggi (JPT) setingkat kepala SKPD. Ditemui akhir pekan kemarin, Sekda Lobar, H.M. Taufiq mengakui, banyak pejabat eselon III dan IV yang “parkir” lantaran belum naik pangkat atau promosi, sehingga mereka pun terpaksa duduk pada jabatannya selama 7-8 tahun. Menurut UU ASN Pasal 117 Ayat (1,2) UU Nomor 5/2014, ujarnya, jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Ke empat SKPD adalah, mantan Inspektur pada Inspektorat, H. Agus Rahmad Hidayat, Kepala Bappeda, Dr. H. Baehaqi, Kepala Dinas Kesehatan, Rahman Sahnan Putera, Dinas Pertanakbun, H. Chaerul Bahtiar. Termasuk beberapa pejabat, seperti Kepala Dinas PPKD hampir lima tahun. Sejumlah jabatan ini bakal diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi, entah berapa lama perpanjangan ini tergantung dari pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini bupati. “Apakah diperpanjang sampai 6 tahun atau cukup 5 tahun saja,” ujarnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tidak menampik, jika ada empat kepala SKPD yang menjabat lebih dari 5 tahun. Jabatan empat kepala SKPD ini sudah diperpanjang enam bulan ke depan, “mereka sudah saya perpanjang selama enam bulan, nanti itu dievaluasi lagi,” katanya di Lingsar, Senin (2/5).

Menurut UU ASN jelas Bupati, jabatan kepala SkPD boleh diperpanjang enam bulan ke depan jika hasil evaluasi bagus, maka boleh diperpanjang. Dalam UU boleh diperpanjang enam bulan, lalu dilakukan evaluasi enam bulan berikutnya. (her)

Praya (Suara NTB) Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ditandai dengan upacara bendera di Lapangan Umum Desa Sengkol Pujut, Senin (2/ 5) mengecewakan. Alasannya, kegiatan pelaksanaan acara tidak berjalan seperti dari apa yang diharapkan. Kurang maksimalnya persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, ditengarai sebagai penyebab utamanya.

Kekecewaan diutarakan langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, yang bertindak sebagai inspektur upacara yang juga dirangkaikan dengan pencanangan Loteng sebagai kabupaten layak anak. “Terus terang saya kecewa dengan penyelenggaraan peringatan hari pendidikan tahun ini. Bahkan sejak masuk lokasi acara pun, auranya sudah tidak baik,” kritik orang nomor satu di Loteng ini.

Bagaimana tidak, dari sisi peserta upacara saja, hanya sekadarnya dan tidak banyak instansi yang hadir. Padahal kegiatan upacara Hardiknas memiliki makna yang sangat penting.

Bukan hanya bagi dunia pendidikan saja, tapi bagi yang lain.

Karena inilah salah satu cara untuk bisa mengenang dan menghormati jasa para tokoh pendidikan di negara ini.

Kemudian dari sisi petugas upacaranya, banyak yang demam panggung sampaisampai pemimpin upacara salah menyebutkan tanggal Hardiknas. Semestinya tanggal 2 Mei justru menyebut tanggal 26 Mei. “Ini salah satu bukti kalau panitia penyelanggara kurang koordinasi dan latihan,” ujarnya dengan nada kesal.

Suhaili pun berharap penyelenggaraan peringatan Hardiknas tahun ini bisa menjadi pelajaran. Untuk tidak diulang lagi pada tahun-tahun mendatang. Caranya, pola pikir dalam memandang kegiatan peringatan Hardiknas dan kegiatan sejenisnya harus diubah. Tidak lagi dipandang sebagai kegiatan biasa yang tidak memiliki makna dan arti. Tetapi harus dilihat sebagai kegiatan yang memiliki makna penting.

Di Lombok Barat (Lobar), peringatan Hardiknas diperingati di Lapangan Umum Lingsar. Sementara Gebyar SMA/SMK, SMP dan SD sederajat dipusatkan di Kantor Camat Lingsar.

Bupati Lobar, H Fauzan

HARDIKNAS Suasana peringatan Hardiknas tingkat Kabupaten Lobar di Lapangan Lingsar, Senin (2/5).

(Suara NTB/her)

Khalid ditemui usai apel, mengaku, pada Hardiknas ini banyak persoalan dari sisi infrastruktur pendidikan yang harus terus diperbaiki dari tahun ke tahun. ‘’Demikian juga dari sisi kualitasnya anak didik, faktor-faktor yang mendukung anak didik mengembangkan kreasi dalam mendorong di

bidang pendidikan,” ujarnya.

Selain dari sisi sarana prasarana, pemda juga memberi perhatian terhadap kaulitas anak didik. Untuk menunjang kaulitas anak didik ini, perlu dibangunkan dan dibuka sarana penunjang untuk mengembangkan kreasi anak didik supaya berkembang. Terkait adanya

anak didik yang ditemukan pesta minuman keras (miras) di Kediri, menurutnya hal ini menyangkut pengawasan bukan saja tugas pemda, namun semua pihak termasuk orang tua, masyarakat dan media massa.

Solusinya bagi anak didik tersangkut masalah ini, bukan dipecat namun dibina. (kir/her)

Randis DPRD Loteng Diperiksa BPK RI Anggaran Dipangkas Dinas PU dan ESDM Loteng Kurangi Volume Kegiatan

Praya (Suara NTB) Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (2/ 5), melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dinas (randis) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan, kesesuaian data randis yang ada dengan kondisi riil di lapangan.

“Tadi tim dari BPK RI memang sudah turun untuk memeriksa randis yang ada di DPRD Loteng. Yang diperiksa semua randis tanpa terkecuali. Baik itu roda dua maupun roda empat. Termasuk sepeda motor dinas yang dipegang oleh masing-masing anggota DPRD Loteng, juga ikut diperiksa,” aku Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MH, kepada wartawan.

Namun ia memastikan, pemeriksaan randis bukan karena ada dugaan penyimpangan.

Tetapi dilakukan pemeriksaan rutin tahunan yang dilakukan oleh BPK RI sebagai bagian dari proses audit terhadap keuangan pemerintah daerah.

“Tidak ada yang aneh, pemeriksaan ini hanya pemeriksaan

(Suara NTB/kir)

PERIKSA KENDARAAN - Sejumlah randis milik DPRD Loteng sedang dicek tim BPK RI, Senin (2/5). Pemeriksaan ini untuk memastikan kendaraan sesuai data di lapangan. rutin saja,” imbuhnya.

BPK RI dalam hal ini, ujarnya, hanya ingin memastikan kalau randis-randis masih ada secara fisik, sehingga semua randis jelas datanya. Kondisinya masih baik atau sudah rusak. Termasuk surat-surat kelengkapannya

masih ada atau tidak.

Memang jumlah randis yang diperiksa tahun ini cukup banyak. Karena pada akhir tahun 2015 lalu, ada penambahan 40 sepeda motor yang diperuntukan bagi anggota DPRD ditambah empat mobil dinas bagi unsur pimpinan. (kir)

Kondisi Jalan Kian Parah

Ruas Batunyala-Sengkol Dikerjakan Tahun Ini Praya (Suara NTB) Kondisi kerusakan di ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Batunyala-Sengkol semakin parah. Padahal ruas jalan ini merupakan jalur utama menuju kawasan wisata dan Lombok International Airport (LIA), melalui jalur timur.

Panjang ruas jalan yang rusak mencapai 7 km lebih dari total 10 km ruas jalan yang ada.

Namun demikian, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan kerusakan di ruas jalan tersebut tahun ini akan ditangani seluruhnya.

“Ruas jalan Sengkol-Batunyala memang kita rencanakan digarap tahun ini,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, kepada Suara NTB, Senin (2/5).

Saat ini rencana pengerjaan ruas jalan strategis kabupaten sudah masuk tahap tender dengan pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11 miliar. Tapi berapa anggaran pastinya, tergantung hasil tender.

“Besaran alokasi anggarannya untuk ruas jalan ini bisa saja berkurang. Tergantung hasil tendernya. Bahkan, ada kemungkinan beberapa kegiatan pada proyek ini juga akan dikurangi.

Menyusul adanya kebijakan pemotongan DAK dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Praya (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar minimal 10 persen, mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meninjau kembali alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk mensiasati kebijakan ini, beberapa kegiatan fisik rencananya juga akan dikurangi volumenya sesuai dengan besaran anggaran yang terpotong.

“Mau tidak mau kebijakan ini harus kita ambil. Karena memang kondisi anggaran yang mengharuskan demikian,” aku Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H. L. Rasyidi, ST, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/5).

Namun, pengurangan volume kegiatan tersebut hanya pada pekerjaan pendukung saja. Tidak pada pekerjaan utamanya. Karena kalau volume pada pekerjaan utama yang dipotong, khawatirnya akan bisa berpengaruh pada kualitas proyek.

Ia mencontohkan untuk proyek perbaikan jalan misalnya, yang akan dikurangi hanya kegiatan pendukungnya atau kegiatan minornya saja. Semen-

tara kegiatan utamanya, yakni seperti pengaspalan jalan, volumenya tetap sama, baik itu panjang aspal maupun dari sisi kualitas aspal itu sendiri.

“Ambil contoh pada proyek perbaikan jalan, ada kegiatan pasangan batu dan sebagainya.

Kegiatan itulah yang nantinya akan dikurangi atau dihapus dari rencana. Sedangkan untuk aspalnya sendiri tetap sesuai rencana. Misalnya direncanakan panjang 7 km, tetap sepanjang 7 km,” ujarnya.

Hanya saja, seluruh kegiatan fisik yang dibiayai dari DAK tahun 2016 saat ini sudah masuk tahap tender, sehingga untuk penyesuaiannya nanti akan dilakukan setelah proses tender selesai dilakukan. Karena kalau sekarang dilakukan penyesuaian, jelas tidak bisa. Lantaran spesifikasi kegiatan dan pagu anggaran sudah tertera dalam pengumuman tender.

Tahun ini, ujarnya, Dinas PU dan ESDM Loteng kebagian DAK sebesar Rp 88 miliar dari total Rp 157 miliar DAK yang diterima Loteng dari pemerintah pusat pada tahun ini.

Itu artinya, dengan pemontongan DAK sebesar 10 persen, maka besaran DAK Dinas PU dan ESDM yang bakal terpotong sekitar Rp 8,8 miliar. (kir)

Membeludak, Permintaan Pembuatan Akte Kelahiran

(Suara NTB/kir)

JALAN RUSAK - Inilah kondisi ruas jalan Batunyala – Sengkol yang semakin parah. Pemda berjanji segera memperbaikinya tahun ini.

Diakuinya, pengerjaan ruas jalan memang sudah lama disusun. Tapi baru tahun ini bisa direalisasikan. Karena kesiapan anggaran baru tersedia pada tahun ini. Karena sebelumnya, perbaikan ruas jalan direncanakan akan dikerjakan pemerintah provinsi.

Namun, karena sampai tahun lalu, anggaran dari pemerintah provinsi tidak kunjung ada, sehingga pemerintah daerah yang kembali menangani ruas jalan tersebut. “Anggaran yang disiapkan memang cukup besar. Karena kondisi ruas jalan tersebut yang sudah cuk-

up parah kerusakannya,” tegas Rasyidi.

Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan strategis kabupaten yang kondisinya masih rusak parah dari total sekitar 240 km ruas jalan kabupaten lainya. Tapi dengan ditanganinya ruas jalan, panjang ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak bisa dikurangi. “Secara umum, untuk menyelesaikan sisa ruas jalan kabupaten yang masih rusak, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 300 miliar lagi,” pungkas mantan Kepala BPMD Loteng ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kewalahan dengan membeludaknya permintaan pembuatan akte kelahiran. Di mana tercatat dalam dua bulan terakhir, permintaan pembuatan akte kelahiran dari masyarakat menembus angka hingga 11 ribu usulan.

Kepala Disdukcapil Loteng, H.M. Darwis, S,H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/ 5), menyebut, angka tersebut diperoleh saat pelayanan pembuatan akte kelahiran di kecamatan. Tidak termasuk usulan yang masuk di pelayanan di kabupaten. “Kalau ditotal seluruhnya, jumlahnya di atas 11 ribu usulan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 4 ribu akte kelahiran yang sudah bisa diselesaikan,” sebutnya.

Jumlah tersebut dipastikan masih akan terus bertambah.

Mengingat, proses pelayanan pembuatan akte kelahiran secara keliling di semua kecamatan sampai saat ini masih berlangsung. Dan, masih ada beberapa kecamatan yang belum

terlayani pelayanan pembuatan akte keliling tersebut.

“Saat ini pelayanan akte keliling masih di Kecamatan Batukliang,” tambahnya.

Beberapa kecamatan saat ini juga ada yang meminta kembali untuk dilayani, seperti Kecamatan Janapria, walaupun sebelumnya sudah mendapat layanan serupa.

Kendati mengaku kewalahan, Darwis mengaku apresiasi kepada masyarakat. Hal itu menunjukkan kalau minat masyarakat membuat akte kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan utama, cukup tinggi. Dengan kata lain, masyarakat di daerah ini kini sudah mulai sadar mengenai pentingnya keberadaan akte kelahiran.

Mengingat usulan pembuatan akte kelahiran yang begitu banyak, ia pun berharap masyarakat bisa lebih bersabar. Jika kemudian akte kelahiran yang dibuat belum juga selesai sampai sekarang ini.

Pasalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki tidak akte kelahiran tidak bisa cepat diselesaikan. (kir)

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Serapan Anggaran Triwulan Pertama

Sumbawa Masuk Lima Besar Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk triwulan pertama tahun ini, Kabupaten Sumbawa masuk dalam lima besar nasional dengan serapan anggaran paling tinggi se-Indonesia. Keberhasilan ini tentu saja berkat percepatan kinerja semua pihak di daerah ini.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, H. Baharuddin, S.Sos, kepada Suara NTB, Senin (2/5), memperli-

hatkan data dari Kemendagri RI. Disebutkan, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten/Kota pada trwulan I tahun 2016 rata rata sebesar 5,8 per-

sen. Penyerapan tertinggi diraih Kota Pagaralam 21,6 persen. Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 per-

sen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa melengkapi lima besar dengan realisasi 16,4 persen.

Sementara secara nasional untuk Provinsi, NTB juga masuk lima besar meski serapan anggarannya baru 14,6 persen.

Artinya keberhasilan NTB juga karena didongkrak oleh cukup tingginya serapan anggaran di

patan ini juga sekaligus menghindari keterlambatan yang bisa berbuah sanksi dari pusat.

Dalam aturan disebutkan, kalau masih ada tersisa uang di kas daerah di atas 30 persen dari realisasi, maka DAU atau DAK bisa ditahan, ditunda tranfernya ke daerah. Atau bahkan bisa berujung pemotongan.

“Inilah yang tidak kita ingin-

Kabupaten Sumbawa.

Hal ini, lanjut H. Bahar, sapaannya, tak lepas komitmen semua SKPD untuk melakukan percepatan. Sesuai Instruksi percepatan oleh Presiden RI No 1 tahun 2016 terhadap kegiatan strategis. Instruksi yang kemudian diturunkan ke KementErian, Gubernur hingga Bupati/Walikota. Upaya perce-

kan,” tandasnya.

Meski demikian, Sumbawa tidak boleh terlena dengan hasil serapan yang ada saat ini.

SKPD dan semua sektor harus terus bekerja keras memacu kinerja. Hal ini sesuai pula dengan harapan Bupati dan Wakil Bupati, Husni Mo. “Kebersamaan itu yang terpenting,” pungkas H. Bahar. (arn)

Kafe di Poto Tano Imigrasi Intensifkan Ditertibkan Pol PP Soal WNA Ber-KTP Bima

Koordinasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini Cerly (23), Warga Negara Asing (WNA) ber-KTP Bima masih diamankan di Kantor Imigrasi Sumbawa. Mengingat belum ada kejelasan terkait kewarganegaraannya. Guna menelusuri kejelasan pemuda yang sebelumnya mengaku asal Canburi, Thailand ini, Imigrasi intensif melakukan koordinasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa melalui Kasi Wasdakim, Sarwono, SH, MH, Senin (2/5), mengakui pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik konsulat Thailand maupun Kamboja. Hal ini guna memastikan kejelasan kewarganegaraan yang bersangkutan.

Mengingat belum ada kejelasan apakah yang bersangkutan berasal dari Thailand atau Kamboja, seperti keterangan yang sebelumnya disampaikan.”Sebelumnya dia ngaku sebagai warga Thailand, namun setelah dikirimkan blangko oleh Konsulat untuk diisi identitasnya, dia tidak mengerti dan tidak tahu bahasa Thailand. Dari hasil pengembangan dia juga ngaku dari Kamboja. Kami masih berkoordinasi untuk mencari kejelasan status kewarganegaraannya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengupayakan untuk berkomunikasi denga pihak keluarga yang bersangkutan.

Namun pihaknya masih kesulitan, lantaran yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan keluarga yang bisa dihubungi.

Untuk itu, jika pihaknya tidak mendapatkan kejelasan dari kewarganegaraannya, yang bersangkutan akan dikirimkan ke Rumah Detensi Imigras (Rudenim). Untuk Rudenimnya sendiri, pihaknya belum mengetahui. Tergantung dimana yang bisa menerima. Sementara penanganan tindak pidananya terkait dokumen yang dipalsukan ditangani Polres Bima yang sebelumnya menangkap yang bersangkutan. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Jajaran Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menertibkan kafe di Poto Tano. Tempat hiburan malam di sana dinilai tidak mengantongi izin.

Kepala Satpol PP KSB, Agus Hadnan, Senin (2/5) mengatakan, operasi penertiban yang berlangsung pada Sabtu malam lalu itu merupakan kegiatan gabungan antara Satpol-PP KSB dan Sumbawa di bawah komando Satpol PP Pemprov NTB. Tujuan utama operasinya yakni penertiban di wilayah berbatasan antara KSB dengan Sumbawa yang selama ini masih dalam status quo akibat masih terjadinya tarik ulur kesepakatan perbatasan antar dua kabupaten. “Tetapi kafe yang ditertibkan jelas masuk wilayah kita,” tegasnya.

Saat melakukan penertiban di lokasi, Agus Hadnan mengaku, tak banyak barang bukti yang berhasil diamankan.

Sebab sesaat sebelum operasi, agenda rahasia Satpol PP gabungan itu diduga sudah bocor sehingga para pemilik kafe mengamankan sebagian besar peralatan alat hiburan malamnya itu. “Dari kafe di sana kita hanya mengamankan barang bukti beberapa botol minuman, peralatan hiburan mereka. Tetapi itu sudah cukup,” timpalnya.

Ia menyebutkan, pemilik kafe di sana dinilai menyalahi aturan atas operasionalnya. Sebab selain tidak memiliki izin, lokasi tempat mereka beraktivitas berada di atas lahan milik negara. “Pemilik tidak bisa buktikan

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Kasat Pol PP KSB, Agus Hadnan memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita dari kafe di Poto Tano. kepemilikan lahannya. Dan mereka memang tidak punya izin selama ini,” tandasnya seraya menyampaikan, sebelum dilakukan tindakan tegas pemilik kafe sudah beberapa kali diberikan peringatan agar menghentikan kegiatannya.

“Kita sudah sesuai SOP. Sebelum-

nya pihak kecamatan sudah melayangkan surat peringatan sampai terakhir sebelum ditertibkan. Tapi si pemilik tidak juga mengindahkannya,” klaim Agus Hadnan.

Kepada pengelola kafe diminta tidak lagi membuka usahanya tersebut.

Bahkan si pemilik telah diberi tenggat

waktu untuk merobohkan seluruh bangunan kafenya karena selama ini berada di atas lahan bukan milik. “Karena lokasinya di pinggir pantai kami kira itu milik negara. Makanya kami minta mereka selain menghentikan kegiatannya, juga merobohkan seluruh bangunan yang ada,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

MOTIVASI - Bupati KSB, H. W. Musyafirin menyematkan pin motivasi kepada siswa SMP yang hendak mengikuti UN, Senin (2/5).

Siswa SMP KSB Gelar Doa Bersama Taliwang (Suara NTB) Ribuan siswa SMP/MTs se Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (2/5), berkumpul di masjid agung Darussalam, KTC. Kehadiran mereka ini, dalam rangka gelar doa berama jelang persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN), 9 Mei mendatang.

Gelar doa bersama ini memberi motivasi tersendiri bagi para siswa, sebab bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM hadir sekaligus memberikan motivasi kepada siswa yang hadir.

“Kami selaku orang tua hanya bisa memberi motivasi kepada anak-anak agar bisa lebih menyiapkan diri menghadapi UN nanti,” kata bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, keberhasilan anak-anak dalam setiap jenjang kehidupannya pada akhirnya untuk kepentingan si anak sendiri. Di mana orang tua hanya bertugas memberi motivasi dan menjembatani si anak dalam meraih cita-citanya. “Maka dari itu di UN nanti berusahalah semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik,” paparnya seraya menambahkan, jika para siswa saat ini masih memiliki waktu mempersiapkan diri menghadapi UN nanti.

“Masih ada waktu sampai delapan hari ke depan. Jadi manfaatkan waktu itu untuk belajar sungguh-sungguh,” lanjut bupati.

Selanjutnya, terkait pengaruh negatif yang mengancam generasi mudah sekarang ini. Bupati meminta kepada para siswa agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi. Menurutnya, laju perkembangan perangkat teknologi informasi saat ini sangat kencang dan semakin mempercepat globalisasi di seluruh lini. Dan hal itu tanpa disadari telah banyak menjerumuskan generasi muda dalam pergaulan yang salah. “Terutama pemakaian HP (handphone). Anak-anak harus lebih bijak menggunakannya karena dari situlah banyak hal negatif datang merusak tanpa disadari,” tegasnya.

Pada bagian lain, bupati mengatakan, terhadap kegiatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkannya dengan cara memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) seluruh sekolah. Dalam kaitannya dengan UN bupati berjanji, Pemda KSB menargetkan pada tahun 2017 mendatang seluruh sekolah akan melaksanakan UN dengan sistem komputerisasi (UNBK). “Tadi dilaporkan baru dua sekolah yang bisa UNBK. Insya Allah tahun depan semua sekolah bisa UNBK semua. Dan untuk itu saya minta kepada dinas, sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk siswa disiapkan juga,” pungkasnya.

Usai memberikan motivasi, bupati bersama istri Hj. Hanifa menyematkan secara simbolis pin kepada para siswa.

Dalam pin tersebut tertulis kalimat motivasi yang diharapkan akan dapat memberikan semangat kepada para siswa.

“Saya harap selama mengikuti ujian, anak-anak selalu memakai pin ini,” pinta bupati. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menagih kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT Trillion Glory Nusantara (TGN) pada proyek fasilitas KTC tampaknya mulai terlupakan.

Pasca diberi tenggat waktu hingga akhir tahun 2015 lalu di mana PT TGN tidak memenuhi janjinya tersebut, kini tidak ada informasi yang jelas mengapa PT TGN tetap mangkir dari kewajibannya itu. “Belum ada informasi terbaru soal itu lagi,” sebut Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Abdul Azis, MH saat ditanya Suara NTB, Senin (2/5).

Terakhir kata dia, upaya penagihan kerugian negara sekitar Rp 1,5 miliar kepada PT TGN itu ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sesuai dengan komitmen PT TGN, perusahaan konstruksi asal Jakarta itu siap melakukan pengembalian setelah aset miliknya laku terjual sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Pemda KSB. “Tenggat waktunya sampai akhir tahun 2015.

Tapi ternyata kan mereka tidak juga menepatinya,” sesal Abdul Azis.

Ia mengakui, sebelumnya kasus PT TGN itu sempat ditangani oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (MP-TPTGR). Hanya saja dalam perkembangannya, setelah pihak PT TGN menunjukkan niat baiknya

untuk melakukan pengembalian, upaya penagihan pun dilakukan. Namun beberapa kali berjanji dan diberi tambahan waktu perusahaan jasa konstruksi itu tak kunjung memenuhi komitmennya. “Terakhir itu kalau tidak salah diberi waktu sampai Januari 2015.

Tapi tidak juga ada hasilnya,” tandasnya.

Terhadap persoalan ini, Abdul Azis mengaku, dirinya belum melaporkannya kepada bupati. Sehingga tindaklanjut untuk menguber kerugian negara itu sementara tetap ditangan Dinas PU. “Saya akan sampaikan ke bupati.

Karena beliau belum tahu soal ini. Kan kasus ini sudah terjadi sebelum beliau (bupati) menjabat,” sebutnya.

Menurutnya, langkah tepat untuk menagih kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT TGN itu saat ini sudah diperlukan keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Karena itu jika nantinya hal itu diambil alih oleh MP TPGR, maka proses penagihan akan melibatkan pihak kejaksaan di dalamnya. “Saya kira sudah saatnya melibatkan jaksa.

Karena ini kan sudah lama tapi tidak ada niat baik dari trillion,” tukasnya.

Selanjutnya Abdul Azis berpendapat, untuk menutup ruang terjadinya praktik serupa yang dilakuk a n oleh

PT TGN. Pemerintah harus mulai mempertimbangkan, proyek yang dikerjakan dengan memberikan jaminan melalui perbankan maupun asuransi. Sebab selama ini adanya jaminan tersebut, memberikan ruang pihak pelaksana untuk mendapatkan pembayaran di muka tanpa memperhatikan progres kerjanya di lapangan. “Kan kerugian negara di fasilitas KTC itu dikarenakan ada kelebihan pembayaran oleh pemerintah kepada trillion dibanding volume pekerjaannya.

Ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi, karena itu harus dievaluasi jaminan kerja itu supaya rekanan tidak mengambil keuntungan lebih dulu,” imbuhn y a . (bug)

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Bangun Kelebihan Pembayaran Pembangunan KTC Belum Dikembalikan Rekanan Lima Lumbung Pangan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Di Kabupaten Sumbawa, tercatat sekitar 34 lumbung pangan masyarakat yang sudah terbangun. Tahun 2016 ini akan ada penambahan pembangunan lima gedung beserta lantai jemur.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, Senin (2/5) menyebutkan, kelima gedung tersebut akan dibangun di Pungkit, kecamatan Moyo Utara, Jurumapin Kecamatan Buer, Poto Pedu Kecamatan Rhee, Juran Alas Kecamatan Alas, dan di Kecamatan Moyo Hilir.

“Sekarang dalam penandatanganan kontrak. Setelah itu baru akan dibangun.

Kurang lebih satu bulan sudah terbangun. Ketika itu sudah terbangun maka total

gedung yang ada menjadi 39 lumbung,” ujarnya.

Disebutkannya, pembangunan lima gedung lumbung tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016. Dengan anggaran Rp 600 juta. Masing-masing gedung sebesar Rp 120 juta.

Pihaknya juga sudah mengusulkan penambahan di tahun 2017 sebanyak 38 gedung. Dari hasil rapat yang dilakukan di Bandung, hal ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Bappenas.

“Kami belum mengetahui berapa yang bakal disetujui,” pungkasnya.

Pihaknya berharap, nantinya pembangunan lumbung pangan masyarakat ini bisa terealisasi di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di mana ada 165 desa/kelurahan yang ada. Sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana pada 2013 lalu KPK melakukan monitoring tentang program kegiatan Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia. “Harapannya di 165 desa/kelurahan yang ada bisa terbangun lumbung pangan masyarakat. Karena diharapkan lumbung pangan ini betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat bawah untuk cadangan pangan masyarakat.

Cadangan inilah yang penting untuk bisa membantu masyarakat saat kekuarangan. Ataupun ada musibah baik banjir, atau kekeringan bisa dikeluarkan untuk membantu masyarakat,” tukasnya. (ind)

Kantor Perizinan Sumbawa Segera Terapkan Aplikasi ’’Cantik’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sumbawa segera menerapkan layanan aplikasi si Cantik (Cerdas, Layanan Terpadu Untuk Publik). Artinya, pengajuan permohonan izin bisa dilakukan melalui internet.

Pendamping dari Direktorat E Government Kementerian Kominfo RI, Khaerina kepada Suara NTB, Senin (2/5) menjelaskan, Kominfo memberikan pendampingan bagi pelatihan aplikasi Cantik untuk semua Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki perizinan. Termasuk Kabupaten Sumbawa, untuk mendorong implementasi e government, salah satunya perizinan. Dalam hal ini, Kominfo memiliki aplikasi untuk perizinan yang bisa dimanfaatkan secara

general. Meski setiap daerah memiliki kekhasan masing masing. “Misalnya pengurusan IMB, mungkin di daerah tertentu ada yang beda, makanya kita bikin aplikasi Cantik,” terangnya.

Terkait hal inilah, pihaknya ditugaskan untuk pendampingan bagi pelatihan di Sumbawa sampai Rabu mendatang. Setelah sebelumnya beberap petugas dari Sumbawa juga telah diundang ke Jakarta. Sebab memang rata - rata daerah belum menerapkan aplikasi ini. Keberadaannya penting untuk mempercepat perizinan lewat online selain juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengurusan izin. “Dengan aplikasi ini, mayarakat bisa mengajukan permohonan izin lewat internet. Masyarakat pemo-

honan juga bisa mengecek sampai sejauh mana proses perizinan yang diajukan melalui website,” ujar Khaerina.

Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan, S.Si, M.T, menambahkan, kini sedang dilakukan bintek perizinan online yang disebut aplikasi Cantik. Hibah gratis dari Kominfo. Tak hanya dalam bentuk software, tetapi juga pendampingan untuk pelatihan. Sehingga software-nya nanti bisa diaplikasikan di KPPT Sumbawa untuk memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat.

“Begitu Bintek selesai maka di-launching Bupati Sumbawa paling lambat Senin mendatang,”jelasnya. Seryaa menyebutkan penerapan aplikasi ini juga sesuai Instruksi Presiden Jokowi berupa percepatan kinerja birokrasi terutama bidang pelayanan publik. (arn)

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dorong Partisipasi Pendidikan

Dompu akan Larang Orang Tua Bawa Anak ke Ladang Dompu (Suara NTB) Pendidikan di Kabupaten Dompu masih dihadapkan dengan persoalan kurang pedulinya wali murid terhadap pendidikan anak dan penyebaran guru yang tidak merata.

Pemerintah daerah (Pemda) Dompu akan melarang wali murid membawa serta anak usia sekolah ke ladang saat waktu belajar. Siswa yang ditinggal orang tuanya ke ladang akan menjadi beban pemerintah daerah (Pemda).

Kebijakan ini masih dipelajari pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Pemerintah akan bekerjasama dengan PAUD di desa atau PKK Desa sebagai tempat penitipan anak. “Budaya wali murid yang suka membawa anak-

anaknya ke lahan, itu akan menjadi tanggungjawab pemerintah. Anak-anak usia sekolah tidak boleh lagi dibawa ke lahan. Nanti akan kita siapkan makannya,” kata Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada wartawan usai upacara hari pendidikan nasional (Hardiknas) di lapangan beringin Setda Dompu, Senin (2/5).

Namun kebijakan ini masih dikaji lebih lanjut. Kebijakan ini untuk mendorong partisipasi anak usia sekolah dan mewujudkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan pemerintah.

Karena hakekatnya, pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi juga tanggungjawab masyarakat, dan wali murid.

Untuk pemerataan guru, H. Ichtiar mengaku, tetap menjadi program pihaknya. Karena pemerataan guru menjadi wajib untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkeadilan.

“Guru harus mau ditempatkan di mana saja. Kalau mau terima sertifikasi, jangan hanya mau di kota. Sudah menumpuk di kota. Dalam waktu dekat, kita akan sebarkan,” katanya.

Sementara upacara Hardiknas di Kabupaten Dompu dilangsungkan di lapangan beringin Setda Dompu. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bertindak sebagai inspektur upacara dan Abdul Basir, S.Ag sebagai komandan upacara.

Kepada wartawan, H. Bambang M. Yasin mengingarkan, tanggungjawab mendidik bukan hanya menjadi tanggung-

jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat dan wali murid. Ketika ada masalah pada anak sekolah, tidak boleh langsung menyalahkan guru, karena bisa jadi karena kekurang pedulian wali murid itu sendiri. “Ketika anak bermasalah, jangan langsung dituding gurunya yang bermasalah. Bisa jadi itu karena kurang peduli orang tua, karena banyak anak hingga larut malam justru tidak ditanya orang tuanya,” katanya.

Terkait dengan masih adanya sekolah yang masih menggunakan bedek, dipastikan H. Bambang, itu bukan sekolah tanggungan pemerintah. Tapi sekolah tersebut buah dari kepedulian dan inisiatif masyarakat mendirikan sekolah.

“Dibandingkan dengan di Jawa,

sekolah kita di Dompu jauh lebih baik,” katanya.

Ia pun mengatakan, anak – anak Dompu tidak kalah dengan warga di luar untuk pendid-

ikan. Lulusan Dompu juga sudah banyak yang lolos ke Unram, UGM, Universitas Brawijaya, ITB dan universitas bergengsi lainnya. Bahkan putranya yang pindah dari SMAN 1 Dompu ke Jakarta, kini berhasil meraih juara umum 2 di sekolahnya dan lolos tes masuk di UPH, Universitas Prasetiya Mulya, dan UI. “Ketiga – tiganya lulus, malah sekarang dia bingung mau pilih di mana,” terangnya. “Ini karena motivasi anak – anak itu antara lain menjadi sebabnya,” tambah H. Bambang. (ula/*)

H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa belum menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh empat Warga Negara Asing (WNA) asal Tahiland yang sebelumnya ditemukan tengah berada di lahan jagung di Kecamatan Labangka beberapa waktu lalu. Hal ini berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari sponsor serta empat WNA dimaksud.

“Mereka memiliki paspor pelancong bisnis. Untuk sementara belum ada kegiatan yang melanggar yang dilakukan mereka,” kata Kepala Imigrasi Sumbawa melalui Kasi Wasdakim, Sarwono, SH., MH, Senin (2/5).

Disebutkannya, dari keterangan sementara yang diperoleh, keempat WNA tersebut tidak melaksanakan pekerjaan di wilayah setempat. Namun kedatangannya untuk keperluan bisnis. Di mana mereka datang untuk melakukan survei terkait dengan mesin pipil jagung yang rencananya akan digunakan oleh masyarakat. Apakah sesuai atau tidak mesin tersebut untuk dioperasikan di wilayah setempat. Selain itu juga sebagai penerjemah kepada operator yang akan menjalankan alat. Mengingat terhadap pengoperasian alat tersebut menggunakan bahasa Thailand. “Kalau hanya menerjemahkan, tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai melakukan kegiatan di sana. Kalau melakukan pekerjaan tidak boleh, hanya boleh melakukan hal sesuai dengan batasannya saja. Sesuai dengan visa yang dimiliki,” ujarnya.

Pihaknya pun sudah mengingatkan kepada sponsor ataupun penjamin keempat WNA tersebut supaya tidak melakukan pekerjan yang melebihi bisnis. Mengingat kalau melakukan pekerjaan, mereka akan langsung dipulangkan. “Kami sudah memanggil penjaminnya untuk mengingatkan supaya empat WNA ini tidak melakukan pekerjaan yang melebihi bisnis. Dan penjamin mengatakan mereka datang untuk keperluan bisnis,” tukasnya.

Guna menelusuri kegiatan dari WNA tersebut, sebut Sarwono, anggotanya sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Serta mengecek foto-foto dari masyarakat terhadap aktivitas WNA tersebut. Namun dari hasil pengecekannya, sementara ini belum dikategorikan melakukan pekerjaan. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Sumbawa dalam hal penanganannya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa dan Disnakertrans Sumbawa menemukan empat WNA asal Thailand di lahan jagung yang berada di wilayah Kecamatan Labangka. Masing-masing tiga orang laki-laki atas nama Sanboonma Khomsun, Wongyai Thawiphon, Kromsamon Prasong, dan satu perempuan atas nama Kaewsringam Pimchan.

Ditemukannya empat WNA ini berdasarkan laporan masyarakat yang melaporkan keberadaan orang asing di wilayah setempat. Dari pemeriksaan awal yang dilakukan WNA tersebut belum melengkapi dokumen lengkap. Hanya memiliki paspor dalam hal ini paspor pelancong bisnis. Di mana ketentuan Tenaga Asing yang bekerja di Indonesia, harus memiliki dokumen yang mensponsori Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Kemudian Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Guna menelusuri kegiatan dari keempat WNA ini, Imigrasi dan Disnakertrans berkoordinasi dalam penanganannya. (ind)

Korban Penembakan Berharap Polisi Segera Temukan Pelaku Dompu (Suara NTB) Kasus pembacokan dan penembakan di Kandai Dua dan Simpasai akhir pekan lalu hingga saat ini belum berhasil diungkap pelakunya. Polisi belum mendapatkan saksi dan bukti yang mengarah pada pelaku. Korban pun meminta Polisi agar serius mengungkap para pelaku dari rentetan kasus pembacokan dan penembakan.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada wartawan, Senin (2/5) mengungkapkan, pihaknya masih kesulitan mendapatkan saksi dari rentetan kasus pembacokan dan penembakan di Simpasai maupun di Kandai Dua. Dari empat orang saksi yang telah dimintai keterangan, tidak satupun mengarah ke pelaku. “Pelapor saja minim. Kita cari-cari pelapor belum ketemu. Kita akan tetap berusaha. Kita akan mencari pelapornya dan memeriksa saksi – saksi,” katanya.

Untuk kasus penembakan M. Rum, warga Bali 2, Simpasai yang hendak ke sawahnya, Minggu (1/5) pagi, dikatakan Brury, juga tidak ada saksi.

Korban juga tidak mengetahui pelaku. Karena pelaku diduga menggunakan cadar. “Saksi – saksi tidak ada. Korban juga tidak mengetahui pelakunya,” jelas Brury.

Untuk mengantisipasi terjadinya perkelahian antarkampung, Brury mengaku, melakukan pengamanan di tempat perbatasan. Kepala Lingkungan, dan Lurah di Kandai Dua maupun Simpasai serta Camat juga telah dikumpulkan. “Sekarang kita kumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari dua Kelurahan,” ungkapnya.

M. Thamrin alias Ripen, suami dari Siti Atikah, korban penembakan yang dirujuk ke RSUP NTB di Mataram yang

Brury Soekotjo AP

M. Tamrin alias Ripen

Padahal ia dirawat di RSUD Dompu. “Bila ini tidak bisa diungkap dengan cepat, para pelaku akan semakin leluasa.

Sementara kami yang tidak tahu apa – apa, justru ikut menjadi korban,” ungkapnya.

Terkait kondisi istrinya yang menjadi korban penembakan,

Ripen mengaku, rencananya akan dioperasi (Selasa, 3/5) hari ini. Kondisinya sudah membaik dan tinggal dikeluarkan benda asing yang ada di kepalanya.

“Sejauh ini, kami keluarkan biaya sendiri untuk beli obat dan menunggui istri di (Mataram) sini,” katanya. (ula)

BKD Bima Luncurkan Kartu Kendali

Gadis di Bawah Umur Nyaris Diperkosa Kota Bima (Suara NTB) Melati (nama samaran), gadis belia yang berusia 16 tahun nyaris diperkosa di kediamannya oleh SY alias One (39). Untungnya warga di salah satu desa di Kecamatan Sape itu berteriak sehingga pelaku tidak jadi melakukan aksi nekatnya itu dan langsung melarikan diri. Kasus tersebut telah dilaporkan dan sedang ditangani di Unit PPA Satreskrim Polres Bima Kota.

Paman korban, Saifullah, SE kepada Suara NTB, Senin (2/5) mengaku, dugaan pemerkosaan tersebut terjadi pada Kamis (28/4) pagi. Saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, hanya ada korban.

“Ibu korban sedang berbelanja di pasar, sementara ayahnya lagi bekerja di sawah,” ucap Saifullah saat ditemui di kantor Satreskrim Polres Bima Kota.

Menurutnya, korban saat itu sedang menonton televisi, tiba – tiba pelaku masuk ke dalam rumah. Pelaku juga sempat memegang tubuh korban dan melucuti satu per satu pakaiannya. Namun korban berlari menuju dapur untuk menyelamatkan diri dan sembari berteriak.

“Bahkan pelaku sempat memberikan uang Rp 50 ribu kepada korban. Namun hal itu ditolak, korban tetap saja berteriak minta tolong,” katanya.

Mendengar teriakan korban, lanjut Saifullah, para tetangga sekitar mendatangi rumah tersebut untuk memberikan pertolongan. Kondisi korban saat itu hanya menangis meratapi nasibnya yang hendak dilakukan percobaan pemerkosaan. Sementara pelaku keburu melarikan diri.

“Tetangga juga ada yang menelepon kedua orang tuanya, memberitahukan kejadian yang menimpa anaknya ini,” lanjutnya.

Kedua orang tuanya lalu datang, disusul keluarga besar korban dan selanjutnya mencari tahu keberadaan pelaku yang diketahui tetangga korban tersebut.

“Karena pelaku tidak berhasil ditemukan, keluarga melampiaskan amarahnya dengan merusak rumah pelaku,” ujarnya.

Setelah peristiwa itu, sejumlah perwakilan pihak keluarga melaporkan kepada Mapolres Bima Kota untuk diproses secara hukum. Sembari berharap agar pelaku bisa dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya.

“Walaupun hanya percobaan pemerkosaan, namun hal ini tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut soal moralitas. Lagipula pelaku diduga kerap melakukan tindakan amoral di kampung namun berujung pada perdamaian karena diproses secara kekeluargaan,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F Gea mengatakan, pihaknya telah menerima laporan kasus percobaan pemerkosaan itu. Kata dia, saat ini sedang diproses dan ditangani di Unit PPA Polres setempat.

“Sedang diproses, bahkan pelakunya juga telah kami amankan. Untuk selanjutnya tunggu saja hasil perkembangannya,” pungkasnya. (uki)

dihubungi terpisah, meminta aparat Kepolisian Resort Dompu untuk serius mengusut kasus pembacokan Udin, anak buahnya dan istrinya yang menjadi korban penembakan, Sabtu dini hari. “Yang menyerang ke rumah saya itu ada 20-an orang, masa tidak bisa diungkap satupun pelaku oleh Polisi,” tanya.

Sebagai penegak hukum, kata Ripen, Polisi memiliki cara dan teknik untuk mengungkap para pelaku. Apalagi beberapa kasus ini diduga memeiliki keterkaitan satu sama lain dan melibatkan orang banyak. Tapi justru anak buahnya, Udin yang menjadi korban pembacokan di tempat usahanya baru diminta no HP.

(Suara NTB/ula)

Empat WNA Asal Thailand Gunakan Paspor Pelancong

(Suara NTB/ula)

HARDIKNAS - Massa aksi saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Dompu memperingati hari buruh dan hari pendidikan nasional, Senin (2/5).

Aktivis Pemuda Dompu Tuntut Perbaikan Kualitas Pendidikan Dompu (Suara NTB) Hari pendidikan nasional (Hardiknas) dan hari buruh di Kabupaten Dompu dimanfaatkan persatuan ormas (Poros) pemuda Dompu turun ke jalan melakukan aksi terkait persoalan pendidikan dan buruh. Kualitas pendidikan yang masih rendah sebagai akibat dari minimnya fasilitas pendidikan dan kualitas guru menjadi sorotan. Sistem pengupahan bagi buruh yang berada di bawah UMK dan tidak adanya jaminan sosial bagi buruh juga menjadi tuntutan.

Poros pemuda Dompu sebagai gabungan dari PMII, HMI, SMI, LMND, IMM, KUMPA, THE AMPE, PIP, SEC, dan KSPSI dengan koordinator lapangan (korlap) Eko ini melakukan long march dari simpang masjid raya Baiturrahman, Dompu, hingga kantor DPRD Dompu, Senin (2/5).

Massa sempat melakukan orasi di pasar Dompu, simpang empat Koramil Kota, di depan Dinas Dikpora dan di DPRD Dompu.

Afril, salah seorang orator dalam orasinya di depan kantor DPRD Dompu, Senin kemarin, mengatakan, persoalan pendidikan di Dompu terkait masih adanya ketimpangan antara sekolah di kota dan di desa. Baik dari

fasilitas pendidikan maupun guru – gurunya. “Fasilitas pendidikan di SMAN 1 Dompu sangat jauh berbeda dengan sekolah di pedesaan. Ini menjadi persoalan serius pendidikan kita,” katanya.

Ia juga mengungkapkan soal buruh di Dompu yang masih jauh dari upah layak dan jaminan sosial. Upaya buruh di Dompu masih jauh dari standar upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,5 juta per bulan, karena masih banyak yang diupah Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta. Belum lagi persoalan jaminan sosial seperti tidak adanya jaminan kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja. Persoalan lain, para buruh ini tidak diangkat sebagai karyawan tetap dan persoalan lain. “Kita minta agar dibuatkan Perda terkait tenaga kerja yang bisa memberi jaminan pada hak – hak buruh,” katanya.

Dalam selebaran yang dibagikan, untuk sektor pendidikan Poros menuntut peningkatan alokasi anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas di seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas guru, transparansi gaji honorer, dan naikkan gaji honorer. Untuk hari buruh, massa menuntut Perda yang

mengatur upah buruh, jaminan kesehatan bagi buruh, dan tolak masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Di DPRD, massa diterima oleh Ketua Komisi II, Drs. Wildan Haris, M Iksan, S.Sos (anggota Komisi II) dan Syafruddin, SH alias guru Din (komisi I) di ruang rapat terbatas. Dalam pertemuan tersebut, Dewan sepakat untuk melanjutkan tuntutan massa aksi ke pimpinan Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Karena untuk Perda tentang tenaga kerja juga sudah mulai dibicarakan oleh Komisi III dan bahkan sudah diajukan ke paripurna agar bisa dibuatkan Perda-nya.

Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada wartawan usai upacara hari pendidikan nasional mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Dompu sudah melebihi standar minimal 20 persen. Namun ia mengatakan, baik buruknya pendidikan tidak semata – mata karena faktor anggaran. “Buruknya kualitas pendidikan bukan semata karena anggarannya yang kecil. Kita anggaran untuk pendidikan sudah melebihi standar minimal anggaran pendidikan,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, M. Antonius, M.Ap, mengatakan, pihaknya akan menerapkan kartu kendali untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang indisipliner pada saat jam kantor.

“Kartu kendali mulai diberlakukan pada tahun ini dan akan dikendalikan langsung oleh masing – masing dinas,” ucapnya kepada Suara NTB, Senin (2/5).

Kata dia, penerapan kartu kendali agar disiplin ASN bisa diatur dan terorganisir. Agar tidak ada lagi ASN yang keluar masuk kantor saat jam kerja.

“Keluar masuk kantor harus punya kartu kendali. Kartu ini akan dipegang oleh Kadis masing-masing dinas,” katanya.

Kartu tersebut akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat. Sejauh ini pembahasan penerapan kartu kendali masih terus dilakukan.

“Kita masih menggelar rapat untuk membahasnya. Tapi sudah jelas kartu ini akan diberlakukan,” akunya.

Pembuatan kartu tersebut dalam rangka menghidupkan budaya kerja. Sehingga tidak ada lagi kesan kevakuman dalam

satu instansi pada Pemerintahan Kabupaten Bima.

“Tidak boleh ada kekosongan pegawai. Tentu ini akan berakibat fatal dan kevakuman pemerintahan,” sambungnya.

Antonius menjelaskan, budaya kerja di pemerintahan setempat memang masih perlu dievaluasi.

Minimal kata dia, ada kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat.

Ia menilai ada kesalahpemahaman masyarakat melihat kinerja pemerintah daerah. Seperti, ada sorotan seringnya kepala dinas dan kepala daerah keluar daerah.

“Jadi tidak seperti itu. Kepala Dinas dan kepala daerah keluar daerah itu dalam rangka kedinasan. Terkait kekosongan jabatan itu ada pelaksana tugas yang ditunjuk. Jadi tidak ada kekosongan,” ujarnya.

Antonius meminta masyarakat turut mengambil andil dalam menyukseskan program kartu kendali tersebut. Jika ada pegawai yang keluyuran, agar dilaporkan kepada dinas terkait atau pada pihaknya.

“Jika ada pelanggaran tentu akan diproses. Tapi dengan syarat ada laporan secara resmi,” pungkasnya. (uki)

Bupati akan Sambut Tim Ekspedisi Bakti Nasional Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri akan menyambut kedatangan Tim Ekspedisi Bakti Nasional Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Tim direncanakan akan mengunjungi Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape, Rabu (4/5) besok.

“Tim ekspedisi ini akan disambut oleh Bupati dan saat ini persiapannya sudah rampung,” ucap Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak. M.Si, kepada Suara NTB, Senin (2/5).

Kata dia, tim ekspedisi tersebut dijadwalkan akan tiba di Bima, Selasa (3/5) sore dengan menggunakan kapal laut milik TNI AL. “Tim ini akan bersandar di Pelabuhan Sape Selasa sore,” katanya.

Menurutnya, pada kegiatan tersebut tim ekspedisi akan melakukan berbagai kegiatan.

Salah satunya melakukan pengobatan gratis dan membantu warga setempat. Selain menggelar bakti sosial, tim tersebut akan memberi-

kan bantuan secara langsung.

“Banyak kegiatan yang akan dilakukan nanti, tidak bisa kami sebutkan satu – satu dan semua masyarakat bisa diperbolehkan mengikuti kegiatan ini,” akunya.

Sebelumnya, Kepala Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape, Bambang H. Ahmad menyebutkan tim ekspedisi itu antara lain, dari Kementerian Pariwisata, Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemenpera, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, Perwakilan IPB, Unpad dan BII. Menurutnya, kedatangan tim tersebut bertujuan untuk mengunjungi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Juga melakukan penelitian mengeksplorasi wilayah yang akan dikunjungi.

“Membawa misi pembangunan pulau terluar,” akunya.

Bambang mengaku, warga desa bajo Pulo sangat antusias menanti kedatangan tim tersebut. Dengan harapan kehadiran tim itu dapat membawa perubahan bagi masyarakat desa setempat. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

Belum Memenuhi Amanat Konstitusi KALANGAN anggota DPRD NTB mengaku kaget dengan data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kementerian Pendidikan dan Kubudayaan RI yang menempakan Provinsi NTB dalam nomor urut buncit. Yakni kedua terendah atau di urutan 33 dari 34 provinsi seluruh Indonesia dalam hal pengalokasian anggaran biaya pendidikan per siswa dalam APBD tahun 2015.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB (bidang pendidikan), HMS. Kasdiono, SH pada Suara NTB mengaku terkejut dengan data yang (Suara NTB/dok) dirilis oleh BPKLN itu. DimaHMS Kasdiono na NTB ternyata masih sangat minim alias belum memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di NTB yang hanya 1,57 persen dari total APBD NTB tahun 2015 itu sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam mengejar ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Ini akan menjadi perhatian kita (Komisi V), karena dengan semangat yang ada sekarang ini dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi anggaran kita sangat rendah untuk itu,” ujarnya. Karenanya, Kasdiono berjanji dengan adanya data tersebut, maka ke depan akan menjadi catatan bagi pihak eksekutif maupun legislatif. Sehingga ke depan di dalam merumuskan anggaran pendidikan dapat memenuhi amanat konstitusi untuk wajib dialokasikan sebesar 20 persen.

“Ini tentu akan menjadi catatan kita ke depan, untuk lebih meningkatkan anggaran pendidikan yang ada. Dan nanti kita akan cek datanya lagi,” pungkasnya. (ndi)

Ungkap Motif Penembakan POLDA NTB menerjunkan satu tim ke Dompu.

Pascapenembakan empat warga oleh Orang Tidak Dikenal (OTD) yang terjadi sepanjang akhir pekan lalu.

“Korban belum bisa dimintai keterangan. Masih menjalani perawatan,” kata Dirreskrimum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK MSI seusai Kunker Komisi III DPR RI di Gedung Sasana Dharma, Senin (2/5).

“Tim kita masih di sana.

Masih membantu penyelidikan,” tambah dia. Mengenai motif konflik tersebut, pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan.

Sejumlah pihak juga (Suara NTB/dok) masih dimintai keterangan Anom Wibowo sebagai saksi.

Kejadian pembacokan yang disusul dengan sejumlah penembakan tidak serta merta menjadikan itu adalah konflik antarwarga. Hanya saja, kata Anom, masyarakat cenderung terprovokasi. “Sensitivitas masyarakat seringkali persoalan individu memicu konflik komunal. Ini yang sekarang kita antisipasi,” ujarnya.

Pengamanan pascakejadian, sambung dia, menjadi kewenangan Polres Dompu. Pihaknya hanya menurunkan tim untuk membantu penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. “Pengamanan wilayah, Kapolres yang tangani,” jelasnya.

Sebelumnya, secara beruntun sejak Jumat (29/4), terjadi pembacokan dan penembakan di sejumlah desa di Dompu. Pertama, warga Kandai Dua, Amirullah diduga dibacok pada hampir tengah malam di daerah Renda Simpasai.

Kemudian yang kedua terjadi pada Sabtu (30/4) di tempat berbeda, warga Lanci, Manggelewa, Udin juga dibacok oleh orang tak dikenal di Ginte, Kandai Dua. Ia bekerja pada Tamrin dan Atikah, sementara nama yang disebut terakhir mendapat luka di kepala kiri, akibat tembakan.

Tak sampai di situ, di perbatasan Kandai Dua, seorang petani, M. Rum H Idris, warga Bali 2 Simpasai, juga ditembak orang tak dikenal pada Minggu (1/5). Berdasarkan kesaksian sementara, penembakan dilakukan oleh pelaku bercadar. (why)

Pojok Konseling BNN Ramaikan Deklarasi Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Kemeriahan deklarasi anti narkoba di KLU, Sabtu (30/4) lalu, semakin lengkap dengan hadirnya pojok konseling. Mahasiswa, pegawai, pejabat yang hadir turut konsultasi dan meminta informasi terkait narkoba.

Pojok konseling yang selama ini hadir di arena car free day Jalan Udayana Mataram, ekspansi ke berbagai acara. Penanggungjawab pojok konseling dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB memang berusaha menghadirkan stan mini sebagai sumber informasi masyarakat yang hadir di acara dimaksud. “Kami berusaha hadir di mana saja, memberikan edukasi tentang apa itu narko-

ba, bagaimana bahayanya, juga pentingnya pencegahan,” kata Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, Anggraeni Ninik Muniharti, SH,MH kepada Suara NTB. Di kegiatan deklarasi besar besaran itu, turut hadir Gubernur NTB Dr.TGH.M Zainul Majdi, MA, Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH., M.Si, serta pejabat muspida lainnya, Ketua DPRD se NTB, Bupati dan Walikota.

Masyarakat, mahasiswa dan pelajar turut meramaikan, sehingga kalkulasi yang hadir diperkirakan mencapai 1.000 orang lebih. Deklarasi semakin lengkap dengan hadirnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang turut kampanye anti narkoba dan mengangkat tema kesehatan.

Menurut Anggraeni, maksud mengisi setiap kegiatan, agar pojok konseling lebih familiar di ingatan masyarakat. Sehingga ketika menyebut soal informasi dan pencegahan tentang narkoba, maka ingatan akan tertuju ke stan pojok konseling. Itu menurutnya terbukti saat stan dibuat di arena deklrasi itu, masyarakat, terutama pelajar antusias berkunjung dan bertanya banyak hal. Apalagi stan juga memberi ruang bagi siapapun yang ingin melapor soal keinginan rehabilitasi diri dan keluarga. “Kami sangat siap menampung keinginan masyarakat untuk tahu tentang narkoba dan bahayanya. Juga mereka yang melaporkan keluarganya karena pengguna narkoba,” jelasnya.

Kedepan, pojok konseling tidak

(Suara NTB/ars)

SALAMAN - Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi bersalaman dengan siswa siswi di arena deklarasi anti narkoba dan pojok konseling. akan henti hentinya hadir di tengah masyarakat, di acara acara seremonial dan sosial lainnya.

Baik yang kegiatan internal BNN maupun kegiatan pemerintah dan masyarakat umumnya. (ars/*)

CINDERAMATA Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo dalam Kunker di Mapolda NTB, Senin (2/5).

(Suara NTB/dok)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Halaman 8

APH di NTB Keluhkan Anggaran Minim Mataram (Suara NTB) – Aparat Penegak Hukum di NTB mengeluhkan anggaran yang minim. Kerjakerja penegakan hukum tidak maksimal sebab keterbatasan anggaran. Komisi III DPR RI akan mengawal kebutuhan APH tersebut ke Senayan.

“Persoalan klasik. Masih soal anggaran yang minim dan keterbatasan sarana prasarana,” ungkap Ketua Komisi III DPRI RI, H Bambang Soesatyo, SE., MBA., ditemui sesuai kunjungan kerja di Mapolda NTB, Senin (2/5). Kunjungan Kerja 16 wakil rakyat Senayan dalam rangka Reses Masa PersidanganIVBidangHukum,HAM, dan Keamanan itu diselenggarakandiGedungSasanaDharma.Dihadiri Kapolda NTB, Kajati NTB, Kejari se-NTB, Pengadilan Tinggi NTB, dan Pengadilan Negeri seNTB, Kemenkumham Wilayah NTB beserta kepala Lapas, serta Kapolres jajaran.

Kepolisian, Kejaksaan, serta APH lain di NTB mengeluhkan minimnya anggaran serta keterbatasan sarana dan prasarana.

“Ini yang akan kita bawa ke Jakarta,” ujarnya. Bahkan lanjut dia, ada APH yang hanya memiliki satu pistol dan dua senapan. Untuk Kemenkumham wilayah NTB, kata Bambang, perlu dicarikan solusi mengenai daya tampung Lapas yang sudah

melebihi ambang batas.

“Jadi hari ini kita menyerap informasi dan aspirasi APH di NTB dulu. Kita kaji untuk kita tindaklanjuti,” sebutnya.

“Pengajuan perkara pun m e r e k a terseok-seok karena terbatasnya anggaran,” imbuh Bambang.

Di tempat yang sama, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH menjelaskan, kunjungan para wakil r a k y a t Senayan itu dalam rangka evaluasi

Empat Pelaku Judi Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) – Sebanyak empat orang pelaku perjudian jenis dengan menggunakan kartu domino berhasil diringkus oleh parat kepolisian dari Satuan Reserce Kriminal (Satreskrim), Senin (2/5) sekitar pukul 01:00 Wita. Keempat pelaku perjudian tersebut diamankan saat tengah asyik bermain judi di Kecamatan Pringgabaya, mereka diantaranya Misban (43), Nurujah (43), Muhdan (35) dan Sukrin (45), “Mereka kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat.

Jumlah pelaku pemain judi sebanyak empat orang,” ujar Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK di ruangannya.

Penangkapan dilakukan atas adanya infomasi yang diberikan oleh warga sekitar yang merasa resah dengan aktifitas di lokasi tersebut karena sering mengganggu ketenangan warga yang sedang beristirahat di malam hari. Informasi itu segera ditindaklanjuti oleh Tim buru sergap (Buser) Satreskrim Polres Lotim untuk melakukan penyelidikan ke lokasi. Dari hasil penyelidikan itu, ternyata informasi tersebut benar adanya terdapat empat orang laki-laki yang sedang asyik bermain judi domino.

Dari tangan keempat pelaku domino yang berhasil diringkus itu, sambungnya, aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) berupa kartu domino, uang tunai dan sejumah BB lainnya yang digunakan oleh pelaku judi dalam menjalankan permainannya. Untuk saat ini, keempat pelaku sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk proses hukum lebih lanjut. (yon)

kekurangan penegak hukum.

“Dari segi sarana dan prasarana, anggaran, personel dan penetapan dalam menentukan

tindakan,” sebutnya. Diskusi yang berjalan cair tersebut untuk mencarikan solusi dari hasil evaluasi yang berlangsung selama lima jam.

Kapolda mengatakan, masukan dari seluruh aparat hukum menjadi titik tolak tindak lanjut perbaikan kekurangan. “Agar bisa berbuat lebih dalam melay-

ani masyarakat. Itu komitmen kita bersama,” ujarnya. Sinergitas antarAPH, kata Kapolda, memang perlu dilakukan pembenahan, pun demikian dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Daerah yang menjunjung tinggi hukum berimplikasi pada perkembangan kemajuan di masa mendatang. (why)

SUARA NTB

Selasa, 3 Mei 2016

PARLEMENTARIA

Halaman 9

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

DPRD NTB Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Mataram (Suara NTB) Setelah menjalani rangkaian pembahasan yang cukup mendalam, DPRD NTB resmi menyerahkan Keputusan DPRD Provinsi NTB Tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur NTB. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di ruang rapat utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Senin (2/5) kemarin. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag dan didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan H. Abdul Hadi, SE, MM. Rapat Paripurna Istimewa diikuti oleh puluhan anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi.

Dari pihak eksekutif, Guber-

nur NTB diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemprov NTB. Hadir pula para perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB dan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam pidato sambutannya sebelum menyerahkan keputusan tersebut, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag menegaskan bahwa walaupun hanya berupa progress report,

namun rekomendasi yang mereka sampaikan ini diharapkan bisa menjadi standar penilaian yang objektif bagi kinerja Gubernur pada tahun anggaran yang berikutnya.

“Sedangkan yang menjadi perhatian DPRD dalam penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2015 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan capaian pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 pada urusan pemerintah-

an, hukum dan HAM, perekonomian, keuangan perbankan, infrastruktur dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Untuk itu, Umar menegaskan harapan pihaknya agar rekomendasi-rekomendasi yang telah mereka susun mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari kepala daerah. Perhatian itu bisa diwujudkan dengan menjadikan rekomendasi ini bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Setelah menyampaikan sambutan, Umar kemudian menyerahkan Keputusan DPRD Provinsi NTB Tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Berpidato usai menerima keputusan tersebut, Muh. Amin menegaskan apresiasinya atas kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB. Ia menegaskan, keluarnya rekomendasi ini tentunya merupakan bagian dari upaya mencapai hasil kinerja yang lebih baik sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Amin, Pemprov NTB memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas partisipasi dan dukungannya dalam setiap program pemerintah untuk

melanjutkan pembangunan di daerah yang kita cintai ini.

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang telah dibuat oleh DPRD NTB, Insya Allah akan menjadi perhatian, masukan dan acuan bagi pihak eksekutif. Amin berjanji pihaknya akan betul-betul memberikan perhatian terhadap rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti dan memperbaiki kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Mewakili Gubernur NTB dan jajaran eksekutif, Amin juga menyampaikan dengan ketulusan hati ucapan terima kasih atas berbagai rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Provinsi NTB. “Melalui kesempatan ini pula saya sampaikan permintaan maaf bilamana

dalam proses pembahasan dokumen LKPJ ini terdapat halhal yang menurut para anggota dewan yang terhormat kurang memenuhi harapan dan kurang berkenan, termasuk dalam menyampaikan penjelasan oleh eksekutif selama proses pembahasan dianggap masih terdapat kelemahan argumentasi dan dinamika yang menyertainya,” ujarnya.

Pemprov NTB menurutnya akan mengupayakan, program pembangunan yang masih belum mendapatkan perhatian khusus, akan dibenahi dengan disertai dengan inovasi-inovasi. “Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua,” pungkasnya. (*)

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menerima Keputusan DPRD Provinsi NTB Tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si berpose bersama Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan H. Abdul Hadi, SE, MM usai serah terima Keputusan DPRD Provinsi NTB.

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag

Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si

Para anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi-fraksi di DPRD NTB saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Para anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi-fraksi di DPRD NTB saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Jajaran pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTB, turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Para perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB.

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Momentum Hardiknas, Gubernur Berbagi Perhatikan Guru Honorer dengan Siswa Berkebutuhan Khusus

SAMA-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, nasib guru honorer masih jua tak kunjung baik. Gaji yang diterima tidak seberapa bila dibandingkan dengan masih guru yang berstatus PNS. Terlebih lagi, guru honorer hanya menerima gaji sekali dalam tiga bulan.

Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali Arahim, MSi, menyebut pemerintah saat ini belum mampu mensejahterakan nasib guru.

Pemerintah juga belum mampu mencukupi kebutuhan guru, tapi hanya sebatas melengkapi kebutuhan guru.

“Namanya melengkapi jasa orang tidak mau dibayar dengan bagus, jadi honor yang diterima oleh guru-guru menurut saya tidak manusiawi, itu bukan honor tapi uang saku,” ujarnya terkait Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), belum lama ini.

Oleh sebab itu, PGRI meminta perlunya regulasi baik berupa Perda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk dituangkan agar ada standarisasi tertentu terhadap jumlah gaji guru K 2 maupun honorer.

“Karena peran guru PNS maupun non PNS perannya sama, tidak ada bedanya sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” ujarnya.

Adapun dalih 20 persen anggaran untuk dana pendidikan yang diklaim kabupaten dan kota tuntas dianggarkan, Ali Arahim menyebut itu hanya dalih belaka, padahal riilnya hanya 19 persen dari 20 anggaran yang tersedia dan itupun habis untuk gaji guru.

“Tidak ada yang disiapkan oleh APBD, perlakuan pemerintah ini beda terhadap yang PNS dan non PNS. Kalau yang PNS sudah mulai sejahtera ada gaji ke 13, ke 14 lalu guru honor itu apa? Ini harus dibuka mata hati pemerintah kabupaten dan kota dibuka dan digugah, sehingga mereka membuat regulasi agar di APBD perubahan ini dituangkan di dalam satu kebijakan itu”.

Selain itu, momentum Hardiknas ini merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan kondisi pendidikan saat ini yang masih belum ada perubahan signifikan. Tidak saja terhadap kondisi gaji guru honorer yang dirasa tidak manusiawi, tapi juga pada jumlah kebutuhan guru di NTB yang mencapai puluhan ribu guru.

PGRI NTB meminta agar pemerintah melakukan analisis kebutuhan jumlah guru di NTB. Saat ini jumlah guru PNS di NTB berjumlah 62.221 orang guru. Jika ditambah dengan jumlah guru K 2 mencapai 73.442 orang guru. Jumlah tersebut belum mencapai kekurangan jumlah guru yang mencapai ratusan ribu guru.

“Artinya guru yang ada di NTB masih sangat banyak kekurangannya, kalau kita bicara kebutuhan guru dibandingkan dengan jumlah sekolah harusnya jumlah guru mencapai 101 ribu guru.

Kepala daerah harus memperhatikan SDM yang tersedia dan melakukan pembinaan secara kontinu,” pungH. Ali Arahim kasnya. (dys)

Perhatikan Sekolah Terpencil

Puluhan Pendemo Datangi Dikpora NTB Mataram (Suara NTB) Puluhan pendemo dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kota Mataram menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Senin (2/5).

Para pendemo menuntut pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Dikpora Provinsi NTB tidak melakukan diskriminasi dan komersialisasi dunia pendidkan di NTB. Termasuk meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib sekolah-sekolah terpencil yang ada di pelosok desa.

Koordinator Lapangan M. Romi Saefudin mengemukakan jika selama ini Dikpora NTB cenderung tebang pilih memperhatikan dunia pendidikan di NTB. Terjadi ketimpangan perhatian antara sekolah yang ada di perkotaan dengan sekolah yang ada di pelosok-pelosok desa.

Akibatnya ialah terjadi ketidakmerataan dalam dunia pendidikan dari segi mutu dan kualitas pendidikan di NTB. Untuk itu, ia meminta agar Kepala Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti lebih memperhatikan nasib sekolah terpencil dengan cara turun langsung ke lapangan dan berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Karena kondisi di lapangan sangat jauh berbeda dengan data-data yang disampaikan pemerintah selama ini.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, secara singkat berjanji mengakomodir segala tuntutan mahasiswa. Pihaknya berjanji akan memperhatikan nasib guru dan sekolah yang selama ini tidak diperhatikan.

Sementara di Lombok Timur (Lotim), mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lotim menyoroti sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi Lotim yang dinilai bobrok dan amburadul.

Ketua Umum HMI Cabang Lotim, Anwar Saputra, mengharapkan dunia pendidikan seharusnya memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.

Selain itu, massa aksi yang tergabung dalam HM Lotim ini juga menuding jika pengawasan Dinas Dikpora terhadap sekolah dan siswa sangat ini minim jika dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan terdahulu. Terbukti, saat ini barang haram berupa narkoba sudah masuk ke dunia pendidikan di Lotim yang bisa merusak masa depan siswa.

Menanggapi tudingan ini, Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H.Muhammad Juhad mengatakan jika Dinas Dikpora Lotim sudah bekerja sesuai tupoksi Dikpora. Bahkan, katanya, sebagai bentuk dukungan dalam pemberantasan narkoba.

Sekitar dua bulan yang lalu semua staf/pegawai di Dikpora Lotim telah ikut berpartisipasi dalam memberantas peredaran narkoba melalui tes urine. (dys/ron/yon)

(Suara NTB/dys)

JANJI - Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady Sayuti menemui para demonstran dan berjanji memenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka.

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016 dengan mengunjungi siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Kota Mataram, Senin (2/5).

Orang nomor satu di NTB tersebut disambut Kepala SLBN, sejumlah guru dan orang tua siswa. Saat itu, Gubernur menyampaikan kepada orang tua siswa untuk bersabar dan tetap merasa bang-

ga dengan anak-anaknya, mengingat keberadaan anak mereka yang berkebutuhan khusus ini menjadi ladang pahala yang berlipat ganda dibanding dengan orang tua yang memiliki anak normal.

“Saya bangga dengan kalian, anak-anakku. Tetaplah rajin belajar dan yakinlah suatu saat kalian akan meraih prestasi hebat,” ungkap gubernur saat berinteraksi dengan siswasiswa tersebut.

Terkait dengan momentum Hardiknas tahun ini, gubernur berpesan kepada guru-guru di sekolah untuk tetap bersabar mengingat mereka membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. “Memang mere-

ka ini anak-anak istimewa, kebutuhannya khusus. Harus kita lebih sabar, harus lebih menyayangi. Insya Allah semuanya akan jadi anak-anak hebat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SLBN Pembina Kota Mataram, Sungkono, S.Pd mengungkapkan rasa bangga atas perhatian dan kepedulian Gubernur NTB bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Kami bangga sekaligus

terharu dengan kepedulian Bapak Gubernur kepada sekolah kami. Kami akan terus berusaha agar anak-anak kami ini memiliki masa depan yang baik, seperti anak-anak normal lainnya,” jelasnya.

Sungkono berharap ke depan SLBN tersebut dapat berkembang dan maju serta siswa yang tamat dari sekolah tersebut dapat hidup mandiri dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah. (ham)

Baru Menjabat

Kepala SDN 36 Mataram Lakukan Sejumlah Gebrakan Mataram (Suara NTB) Baru sebulan menjabat, berbagai gebrakan dilakukan Kepala SDN 36 Mataram Sri Hartini, S.Pd, dalam menata keberadaan sekolah. Mulai dari menata fisik sekolah dengan melakukan pengecatan seluruh dinding sekolah, hingga pembenahan struktur pembelajaran dengan dibentuknya empat ekstrakurikuler (ekskul) sekolah yang sebelumnya tidak pernah ada.

Ditemui Suara NTB usai apel bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (2/5), Sri Hartini mengaku empat ekskul yang telah dibentuk yaitu ekskul drumband, ekskul seni tari, pramuka dan dokter kecil.

Sebelum menjadi Kepala SD Negeri 36 Mataram, Sri Hartini mengaku tidak ada kegiatan eksktrakurikuler di tempatnya. Padahal keberadaan ekstrakurikuler bagi siswa sangat penting sebagai sarana mengekspresikan berbagai potensi yang dimiliki anak.

Imbas dari tidak adanya ekstrakurikuler di SDN 36 Mataram ialah sekolah terlihat tidak hidup dan tidak memliki kegiatan lain di luar kegiatan belajar mengajar yang normal dilakukan. Begitupun pada saat memperingati momen-momen tertentu seperti Hari Kartini dan Hardiknas yang dirayakan seadanya tanpa adanya kegiatan rangkaian yang dapat memicu motivasi belajar warga sekolah. Efeknya ialah minat masyarakat memasukkan putra-putrinya menurun.

“Kami melakukan ini untuk menarik minat orang tua supaya mereka kembali menyekolahkan putra-putrinya di SDN 36 Mataram. Selama ini belum ada sama sekali, jadi orang tua mereka karena kemampuan anak-anak ini

baru pertama kali diasah, respons mereka sangat positif bahkan mereka meminta penambahan jam belajar, baik ekskul maupun akademik,” ujarnya.

Oleh karena itu kata Sri Hartini, pada dua momentum ini, SDN 36 Mataram mengupayakan agar peringatan dilakukan dengan cara berbeda.

Misalnya untuk apel hardiknas didesain sekaligus untuk menunjukkan hasil pembinaan ekskul sekolah yaitu ada drumband sebagai pengiring upacara, petugas bendera dari ekskul pramuka dan dirangkai dengan tari-tarian.

“Drumband itu merupakan sumbangan dari masyarakat yang peduli akan pendidikan terhadap SDNegeri 36 Mataram. Kemudian di hari Kartini kemarin kita himpun masyarakat untuk membagikan paket seragam bagi siswa yang tidak mampu. Hari ini saya mengevaluasi hasil kerja selama satu bulan ini, bisa dilihat drumband digunakan mengisi upacara, kemudian formasi untuk siswa kami yang ikut upacara dari pramuka,” terangnya.

Dengan upaya bersama seluruh warga sekolah ini, Sri Hartini berharap agar SDN 36 Mataram dapat diminati masyarakat, sehingga tidak menyekolahkan anak-anak mereka di luar. Tak terkecuali ialah menjadikan SDN 36 Mataram bersaing di bidang akademik dan non akademik di Kota Mataram.

“Anak-anak ini harus mampu bersaing untuk memberikan warna bagi pendidikan di Kota Mataram terutama bagi non akademik dan akademik, sehingga setelah mereka keluar dari SD Negeri 36 Mataram mereka bisa masuk ke SMPSMP favorit lainnya dan bisa bersaing dengan sekolah lain,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

DRUMBAND - Ekskul drumband di SDN 36 Mataram baru ditampilkan pertama kali di Hardiknas yang digelar, Senin (2/5).

(Suara NTB/humas Setda NTB)

LUNCURKAN - Wagub NTB H. Muh Amin didampingi KetuaTim Literasi NTB H. Mahsun meluncurkan NTB sebagai Provinsi Literasi di halaman Kantor Dinas Dikpora NTB, Senin (2/5).

Jadi Provinsi Literasi, Pendidikan Harus Maju Mataram (Suara NTB) Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2016 dijadikan momentum oleh Pemprov NTB untuk mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Literasi Tahun 2016.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH. MSi langsung melaunching Provinsi NTB sebagai Provinsi Literasi 2016 yang dirangkaikan dengan Launching Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Launching Lumbung Canggih di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Senin (2/5).

Launching ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh wagub didampingi Ketua Tim Literasi NTB, Prof. H. Mahsun dan Kepala Dinas Dikpora. NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti.

W a g u b berharap program literasi di NTB ini dapat menjadikan pendidikan NTB menjadi lebih maju, karena pola pikir siswa akan semakin diasah dengan dengan pendayagunaan segala bentuk media sebagai sumber pelajaran. “ Literasi leb-

ih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikif tingkat tinggi menggunakan sumber pengetahuan dalam berbagai media dan Pemerintah Provinsi NTB terus berusaha menyediakan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa,” ujarnya.

Sementara Prof. Mahsun menjelaskan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis yang terkait dengan keberaksaraan sangat menentukan kemajuan peradaban suatu komunitas negara bangsa. “Masyarakat NTB harus menjadi komunitas negara bangsa yang berada pada gerda terdepan dalam memajukan peradaban bangsa melalui kemampuan literasi. Apa lagi bangsa ini memliki per-

ingkat kemampuan literasi yang kurang menggembirakan,” ungkapnya.

Menurutnya, deklarasi ini bukan hanya formalitas sesuai Permen Dikbud Nomor 23 Tahun 2015 yang salah satu poinnya mewajibkan siswa membaca 15 menit sebelum jam pertama di mulai, namun program literasi NTB lebih terencana, teraarah dan terukur.

“Kegiatan Literasi di NTB kita awali dengan pengembangan bahan literasi dengan melakukan penulisan kembali ceritacerita lokal, biografi tokohtokoh lokal yang dapat memberi inspirasi tentang budi pekerti yang baik serta memberi pengetahun tentang implikasi jika suatu perilaku tertentu diterapkan dalam kehidupan,” pungkasnya. (r)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016 Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Minggu, 8 Mei 2016 09.00 UMM FC vs Sail Stone 09.45 Setwan NTB vs Energi FC 10.30 Faris Bakery vs Kubota B 11.15 Kojib A vs Hamzanwadi FFC 14.00 Alamo vs Villa Donal 14.45 Imigrasi FC vs Griya Furniture FC 15.30 Lombok TV vs Golden Palace Hotel 16.15 KSP Lombok Sejati vs Alcatras B Pool B Minggu, 8 Mei 2016 09:00 Fatabama FC vs Poonar FC 09.45 Jayakarta Futsal vs Panaraga FC 10.30 Sunflower vs Smanda 11.15 Alcatras A vs Lombok Garden 14.00 Kingdom 45 vs BPN FC 14.45 Kojib B vs Dogma 15.30 Forester FC vs Persimala FC 16.15 Kubota A vs Air Force

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 4 Mei 2016 02:45 Bayern Munchen vs Atletico Madrid @RCTI Kamis, 5 Mei 2016 02:45 Real Madrid vs Manchester City @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Minggu, 1 Mei April 2016 21:05 Manchester United 1 vs 1 Leicester City 23:30 Southampton 4 vs 2 Manchester City Serie A Italia Senin, 2 Mei 2016 02:45 Lazio 2 vs 0 Inter Milan

Iswandi Tercepat di Asia Tenggara Mataram (Suara NTB) Setelah setahun gagal mengukir prestasi di event nasional, kini pelari peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012, Iswandi Abdullah sukses mengembalikan performa terbaiknya. Tak tanggung-tanggung, pelari kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat itu berhasil menjadi manusia tercepat di Asia Tenggara. Dia meraih medali emas di nomor 100 meter putra Kejuaraan Atletik “Singapore Open” di Singapura, 30 April lalu.

Tidak hanya meraih medali emas, Iswandi juga sukses mempertajam limit waktu di nomor andalannya. Dari 10.41 detik yang dicatat di PON/ 2012, kini dia berhasil mencatat waktu 10.40 detik di Singapore Open. Itu artinya catatan waktunya lebih lebih tajam 0,1 detik dari hasil PON. Sebagaimana diketahui sebelumnya Iswandi pernah dijuluki manusia tercepat di Indonesia lantaran berhasil meraih medali emas PON/ 2012 di 100 meter putra. Namun dua tahun belakangan prestasi Iswandi redup. Terbukti di Pra-PON 2015 dia gagal meraih emas dan menempati peringkat empat.

Di tahun ini prestasi Iswandi mulai bersinar lagi. Dia tidak hanya tercepat di Indonesia, namun dia juga telah mengantongi label pelari tercepat di Asia Tenggara karena sukses meraih medali emas di Singapore Open dengan catatan waktu lebih tajam 0,1 detik dari sebelumnya.

Pelatih Atletik NTB, Suba-

gio, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (2/5) kemarin mengatakan kejuaraan atletik Singapore Open diikuti oleh sejumlah atlet terbaik di tingkat Asia Tenggara. Hasilnya pelari NTB, Iswandi berhasil menjadi yang tercepat di event itu, mengalahkan pelari nasional lainya, Yaspi Boby, Dwi Nugroho dan Fadlin.

Tak sampai disitu, Iswandi juga berhasil membawa tim estafet 4x100 meter putra Indonesia juara. Pada event itu tim estafet Putra 4 x 100 meter putra I n d o n e s i a diperkuat dua pela r i NTB Iswandi Abdullah dan Fadlin, Yaspi B o b y dari Sumbar, dan Yudi Dwi Nugroho dari Jatim.

Iswandi dan kawan-kawan berhasil mengangkat marwah Indonesia di ajang Singapore Open 2016 dengan meraih medali emas. Hasil itu sekaligus membukukan rekor nasional baru, dari 39,32 detik menjadi 39, 28 detik. (fan)

Jamie Vardy, Pemain Terbaik Versi FWA London Penyerang Leicester City, Jamie Vardy sukses mengikuti capaian kompatriotnya, Riyad Mahrez yang merebut gelar Pemain Terbaik PFA Musim Ini. Vardy dinobatkan sebagai Pemain Terbaik versi FWA alias Football Writer’s Association (Asosiasi Jurnalis Sepakbola).

Dikutip dari Goal Indonesia, Vardy menjadi motor serangan utama The Foxes dan telah mengontribusikan 22 gol plus enam buah assist dalam 34 penampilan di Liga Primer Inggris 2015/16 sejauh ini.

Striker 29 tahun ini menyabet anugerah tersebut usai mengumpulkan 36 persen suara dalam poll yang diikuti 290 jurnalis, mengungguli dua kandidat lain yang seluruhnya merupakan rekannya di King Power Stadium, Mahrez serta N’Golo Kante.

Akibat hukuman larangan bertanding yang dijatuhkan untuknya, Vardy terpaksa melewatkan dua partai terbaru Leicester. Namun, ia sudah bisa kembali pekan depan menghadapi Everton dan saat itu bisa jadi pasukan Claudio Ranieri telah resmi menjadi juara Liga Inggris.

Menyusul skor imbang 1-1 Leicester kontra Manchester United di Old Trafford, Minggu kemarin, The Foxes hanya harus berharap pesaing terdekat Tottenham Hotspur tidak menang melawan tuan rumah Chelsea, Selasa (3/5) dini hari. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Atlet Renang Segera Diakomodir dalam Pelatda Mataram (Suara NTB) Atlet cabang olahraga renang dipastikan mendapat kesempatan mengikuti Pelatda persiapan mengikuti PON XIX di Jabar 2016. Pasalnya Pengprov PRSI NTB melalui pelatih renang NTB, M. Jaelani, Senin (2/5) kemarin telah mengajukan data atletnya untuk segera diakomodir sebagai atlet Pelatda PON 2016.

Pelatih Renang NTB, M. Jaelani ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (2/5) kemarin mengatakan cabor renang mendapat jatah satu tiket mengikuti PON Jabar 2016.

Tiket itu diberikan kepada atlet renang putri NTB, Putri Angky yang berhasil merebut

tiket PON di Pra-PON renang di Semarang tahun 2015.

“Kita meloloskan satu atlet di PON 2016, dan sekarang kita serahkan data atlet kami ke KONI NTB untuk segera dipanggil Pelatda,” ucap Jaelani yang saat itu menyerahkan data atletnya ke KONI NTB. Putri Angky adalah atlet terbaik di NTB, atlet yang baru duduk di bangku kelas 3 SMA itu pernah mempersembahkan delapan medali emas dan tiga perak untuk kontingen Lobar di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014. Tahun ini dia akan mewakili NTB di multi event tertinggi di kancah nasional.

Di tempat yang sama Ketua Satgas Pelatda PON KONI NTB, Wibowo Budi Santoso

membenarkan bila pihaknya akan mengajukan satu nama atlet renang di Pelatda PON. Pengajuan data atlet renang itu berdasarkan kuota atlet renang yang lolos PON 2016.

“Renang dapat satu tiket ke PON. Kita akan panggil atletnya untuk mengikuti Pelatda PON,” ucapnya Belum tahu kapan atlet renang akan mengikuti Pelatda PON, namun KONI NTB memastikan renang akan masuk Pelatda paling cepat bulan Juli. Namun sambil menunggu pemanggilan mengikuti Pelatda PON terpusat di GOR, pihaknya meminta dukungan Pengprov PRSI NTB untuk melaksanakan pelatda desentralisasi untuk atletnya. (fan)

Atlet Panjat Tebing Harus Bekerja Keras Lagi Mataram (Suara NTB) Target atlet panjat tebing NTB meraih medali emas di PON 2016 sepertinya masih jauh dari harapan, pasalnya prestasi mereka masih berada diposisi empat besar nasional.

Hasil Kejurnas Panjat Tebing yang berlangsung di Surabaya, belum lama ini kontingen NTB hanya mampu menempati diperingkat empat nasional. Mereka gagal membawa pulang satupun medali di ajang nasional. Atlet NTB harus latihan lebih keras dan maksimal lagi bila ingin meraih medali di PON Jabar 2016.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (2/5) kemarin mengatakan, kontingen

NTB yang diperkuat delapan atlet hanya mampu menempati peringkat empat besar di level nasional.

“Peringkat empat besar diraih oleh Nurul Iqamah di nomor boulder putri, sementara untuk atlet putra menempati peringkat tujuh besar nasional di kategori lead perorangan lewat Azhar Wan Akbar,” ucapnya.

Prestasi yang diraih oleh kontingen NTB di kejurnas panjat tebing di Surabaya berbeda jauh dari hasil yang dicapai NTB pada Pra-PON 2015 dengan menyumbang lima emas . Hal ini diakui Adi dikarenakan semua provinsi ambil bagian, sementara di Pra-Pra-PON 2015 hanya diikuti tujuh provinsi Wilayah Timur.

Padahal hasil kejurnas di Surabaya salah satu ajang

untuk mengukur kekuatan atlet secara nasional. Sayangnya atlet NTB belum bisa berbuat banyak. Ia menyimpulkan kontingen NTB hanya mampu berada di peringkat empat besar nasional. Itu artinya target cabor meraih medali emas di PON 2016 masih jauh dari harapan.

Menurut Adi, atlet NTB harus bekerja keras lagi agar bisa meraih medali di PON. Sebab, saat ini NTB hanya mampu menempati peringkat empat besar di kelas boulder putri. Terutama latihan penguasaan jalur harus ditingkatkan lagi, karena kelemahan atlet NTB adalah belum mampu menguasai jalur yang yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Terutama atlet putra masih sangat tertinggal dibanding atlet dari Pulau Jawa. (fan)

SUARA NTB Danrem 162/WB Pimpin Sertijab Dandim Sumbawa

Halaman 12

Selasa, 3 Mei 2016

Mataram (Suara NTB) Kegiatan dinas pertama sejak dilantik, Danrem 162/ WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A memimpin sertijab Dandim 1607/Sumbawa.

Sertijab berlangsung di Aula Jenderal Soedirman

Makorem, Senin (2/5).

Pergantian jabatan itu, dari Letkol Inf Agus Supriyanto kepada Letkol Arm Somanto, berlangsung khidmat diikuti perwira Korem dan jajaran. Dalam sambutannya, Danrem menyam-

paikan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan salah satu pembinaan personel. Tujuannya, memberikan penyegaran kepemimpinan yang senantiasa terus dilakukan TNI AD, khususnya jajaran Korem 162/WB, secara terencana dan berlanjut.

Dalam rangka Tour Of Duty and Tour Of Area bagi para perwira, diharapkannya memelihara kesinambungan

organisasi sehingga selalu mampu memberikan karya nyata terbaik dalam pelaksanaan tugas organisasi.

“Memberikan pengalaman melalui penugasan yang beragam dan berjenjang, diharapkan para perwira yang terkait dengan alih tugas dan jabatan, dapat meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya,” beber Danrem.

Dalam kesempatan terse-

but, Danrem 162/WB juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Letkol Inf Agus Supriyanto beserta isteri. Sebab dedikasinya yang sukses mengemban tugas dan pengabdian selama menjabat sebagai Dandim 1607/Sumbawa dan sebagai Ketua Persit KCK Cabang Kodim 1607/Sumbawa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim jajaran Korem 162/WB, Danyonif 742/ SWY, Para Kasi Korem 162/ WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, seluruh anggota dan Ibu-ibu Persit KCK Koorcab Rem 162. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

SALAM KOMANDO - Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf melakukan salam komando dengan mantan Dandim 1607/Sumbawa Letkol Inf Agus Supriyanto dan penggantinya Letkol Arm Somanto.

HILANG HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR3921HA NOKA/ NOSIN : MH1JF131XAK16977/JF13E-0166491 AN. FUJITA KYOKO HLG DSKTR JL. RAYA SENGGIGI

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 3 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

Wakil Rakyat Harus Serius WAKIL rakyat yang duduk di parlemen sejatinya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi duduknya mereka di parlemen mewakili konstituen yang tentu berharap banyak kepada mereka. Tetapi apa yang dipertontonkan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Mataram pada rapat paripurna Jumat (29/4), jauh dari harapan masyarakat.

Bagaimana tidak, saat paripurna yang beragendakan penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ, sejumlah anggota DPRD Kota Mataram justru sibuk bermain HP. Hal ini tentu sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi. Karena, sebagai pejabat apalagi anggota Dewan, segala tindak tanduk mereka tentu akan menjadi sorotan. Terlebih kalau tindakan itu kurang terpuji.

Meskipun Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi terkesan membela anggotanya. Wajar kalau akhirnya masyarakat mencibir anggota Dewan.

Kehadiran anggota Dewan dalam paripurna juga menggambarkan kinerja berikut kualitas anggota Dewan. Mestinya sebagai anggota Dewan, sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka.

Meskipun tidak secara konkret disebutkan bagaimana seharusnya etika anggota Dewan di dalam rapat paripurna, namun anggota Dewan yang baik seharusnya dapat menimbang kepatutan sikap mereka. Sehingga hal-hal yang kurang baik itu tidak sampai menjadi konsumsi publik. Namun, teguran yang disampaikan Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman dalam rapat gabungan Pansus DPRD Kota Mataram merupakan langkah cepat untuk memperbaiki citra DPRD Kota Mataram.

Namun diharapkan, BK tidak sebatas menegur, tetapi harus ada output yang jelas dari teguran itu. Apalagi katanya, DPRD Kota Mataram sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kejadian yang sama. Komitmen ini akan tergambar pada paripurna berikutnya, dimana mestinya tidak ada lagi anggota Dewan yang tidak serius mengikuti jalannya paripurna.

Karena sulit dilogikakan kalau anggota Dewan yang notabene representatif masyarakat, justru tidak menunjukkan sikap sebagai anggota Dewan yang bertanggungjawab. Anggota Dewan sebagai pemangku amanah rakyat, sebetulnya memiliki beban moral yang sangat besar. Tetapi, sikap-sikap yang tidak berempati kepada masyarakat, membuat citra Dewan sebagai lembaga legislatif kerap tercoreng.

Contohnya saat rapat paripurna berlangsung.

Mestinya semua anggota Dewan hadir tepat waktu dan menghadiri paripurna sesuai aturan yang telah ditentukan dalam tata tertib. Itu sebagai bentuk tanggungjawab moral mewakili rakyat yang telah memilih mereka. Karena, rapat paripurna sebetulnya merupakan kegiatan Dewan. Sehingga idealnya, sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan itu wajib mengikutinya dengan sungguh-sungguh.

Seperti halnya ketika rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus LKPJ. Mestinya, semua anggota Dewan mengikutinya dengan seksama, karena bagaimanapun, laporan yang disampaikan di hadapan rapat paripurna itu merupakan produk Dewan. Sikap tidak serius yang ditunjukkan anggota Dewan saat mengikuti paripurna itu membuat masyarakat sulit percaya. Dengan adanya komitmen untuk tidak bermain HP saat paripurna berlangsung, diharapkan sikap-sikap tidak empati tidak lagi terlihat di ruang rapat paripurna. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menggugah Apatisme Masyarakat terhadap Pendidikan DA kecenderungan bahwa tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan otomatis terhenti manakala masyarakat telah menunaikan sebagian kewajibannya hanya dengan materi/uang yang telah dikeluarkannya. Bila sumbangan sekolah telah terbayarkan, maka segala tanggung jawab pendidikan anak, telah berpindah beban kepada lembaga pendidikan atau sekolah.

Paham-paham yang berkembang seperti ini, sebenarnya telah menggerus nilai dan pondasi pendidikan itu sendiri. Dengan pandangan seperti ini, pendidikan di sekolah, hanya dianggap seperti tempat penitipan barang/benda mati. Lembaga pendidikan atau sekolah masih dilihat sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan anak-anak kita. padahal, sejatinya kita tahu, bahwa anak-anak kita bukanlah benda mati atau barang yang sedang berada di sebuah tempat penitipan. Anak-anak kita tersebut jelas sangat jauh berbeda dengan barang atau pun benda mati yang dititip itu.

Selain itu, dengan paradigma berpikir di atas, bukankah kita secara otomatis, telah menganut paham materialistis? Paham yang mengukur segala sesuatu hanya berdasarkan materi yang terlihat di depan mata. Paham yang menganggap bahwa manusia tidaklah berbeda dengan benda-benda sebagai sebuah kejadian alam. Padahal, manusia itu harus dilihat sebagai makhluk kompleks yang memiliki keagungan yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain.

Manusia sebagai mahluk yang memiliki bentuk lahiriah dan rohaniah yang paling sempurna, merupakan penjelmaan sifat tuhan yang melekat pada dirinya, maka tidaklah bijaksana rasanya, bila kita lepas tangan, meski anak telah berada di sekolah. Bagaimanapun, partisipasi aktif kita, masih sangat dibutuhkan pendidikan.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayan Kegiatan Rembuk Nasional pendidikan yang telah digelar oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dua tahun berturut ini, telah memberikan bentuk lain yang sangat patut diapresiasi oleh kita.

Rembuk nasional pendidikan yang digelar ini, merupakan pertemuan dari semua elemen pendidikan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh nasional pendidikan maupun tokoh masyarakat, yang dihajatkan untuk dapat terlibat langsung dan peduli pada nasib pendidikan, yang sampai sekarang dirasa masih belum menemukan bentuk dan formula yang tepat.

Pelibatan-pelibatan semua komponen lapisan masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan menjadi modal dasar dan utama menjalan proses berpendidikan dan berkebudayaan. Hal ini diakui oleh

Oleh:

Lalu Mungguh, S.Pd. (Guru SMAN 1 Gunungsari-Lombok Barat NTB)

Suharti sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud dengan mengatakan bahwa pelibatan publik dari dulu sampai sekarang luar biasa. Penyelenggara pendidikan dari masyarakat berperan sangat besar.

Untuk itu, keterlibatan masyarakat ini akan dipayungi. “Karena bisa jadi mereka punya solusi-solusi atas masalah pendidikan. Best practice terkadang sudah ada di masyarakat,” (kemdikbud, 2016).

Pengakuan besar pemerintah terhadap keterlibatan publik dalam proses pendidikan dan kebudayaan, lebih ditegaskan lagi dengan telah berdirinya lembaga-lembaga atau yayasan pendidikan, baik yang lembaga pendidikan yang bersifat keagaamaan maupun lembaga pendidikan umum. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan ini tentu saja dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti keprihatinan terhadap nasib anak bangsa yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan/sekolah negeri, sampai keinginan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas, unggul dan berkualitas dengan cara yang berbeda.

Harapan besar dengan kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilaksanakan tentu saja bahwa pendidikan dan kebudayaan kita, akan terus meningkat dan memiliki kualitas yang patut disandingkan dengan negara-negara maju lainnya di dunia ini. Pendidikan yang menjamin bahwa anak-anak bangsa, akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera melalui berbagai keterampilan dan skill yang diperolehnya. Pendidikan yang tetap mempertahankan nilai-nilai pancasila sebagai sumber nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Anakanak yang berpendidikan dan berkebudayaan yang sesuai dengan norma-norma hidup nusantara yang agung. Gerakan Rembuk Nasional Pendidian dan Kebudayaan, mestinya juga digalakkan di daerah. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Hal ini tidak lain untuk men-sinergikan programprogram pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam dunia pendidikan.

Masyarakat dan Akuntabilitas Sekolah Baedhowi (2007) dalam tulisannya Otonomi Pendidikan Di Indonesia memaparkan bahwa desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di Indonesia.

Dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan yang diatur berdasarkan Undangundang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Amanat undangundang ini ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmen tersebut, Dewan Pendidikan dan komite Sekolah memiliki peran sebagai, 1) Pemberi pertimbangan/advisory agency; 2) Sebagai pendukung kegiatan layanan pendidikan/supporting agency; 3) Pemantau kegiatan layanan pendidikan/controling agency; dan 4) mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Belakangan ini, kita tentu terhenyak setelah mendengar, melihat

dan membaca berita tentang beberapa oknum tenaga pendidikan yang harus berurusan dengan hukum karena berbagai tindakan tidak terpuji. Mulai dari penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sampai pada kasus-kasus asusila. Tentu pula, bahwa terseretnya beberapa orang oknum tenaga kependidikan ke ranah hukum tersebut, merupakan tamparan keras dunia pendidikan. Terlebih lagi, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sadar untuk kesenangan sendiri semata.

Adanya stigma negatif masyarakat (anggota komite sekolah) terhadap kinerja pengurus komite sekolah hanya bahwa sebagai formalitas semata yang melegalkan segala program sekolah tanpa pertimbangan dan kontrol yang jelas mungkin benar adanya.

Bahkan selentingan yang paling mengusik kita adalah jika ada oknum-oknum pengurus komite sekolah yang ikut terlibat ‘permainan’ dalam proyek-proyek sekolah.

Lalu, kontrol seperti apa yang kita harapkan bila keadaan seperti ini?

Maka tidaklah mengherankan apabila akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa oknum-oknum tenaga kependidikan harus terseret kasus pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi atau penggelapan anggaran dan sebagainya.

Ada kesimpulan yang menyakitkan yang harus kita terima, bahwa ternyata dunia pendidikan, sebagai tempat sakral mendidik, membentuk calon generasi penerus bangsa, ternyata tidak luput pula dari ‘kerakusan’ akan uang dan materi.

Tidak luput pula dari tindakan-tindakan amoral dan asusila. Lalu, telah gagalkah kita?

Masalah anggaran sekolah, masyarakat dan komite sekolah memegang posisi yang strategis guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan perundangundangan. Transparansi dan akuntabilitas ini, diyakini akan menjamin terhindarnya penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan atau pun sekolah dari masalah hukum yang akan mencoreng citra pendidikan itu sendiri. Bukankah komite sekolah beserta masyarakat berhak mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, yang telah dijamin aturan perundang-undangan?

Sejatinya, kejadian yang telah mencoreng muka dunia pendidikan ini, tidak mesti terjadi, apabila kontrol dari masyarakat (komite sekolah) itu kuat. Kontrol komite sekolah, sebagai salah satu perpanjangan tangan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah, yang menjamin akuntabilitas sekolah itu sendiri. Kontrol yang sebenarnya menyelamatkan para tenaga kependidikan dari masalah-masalah hukum dan tindak pidana. Kontrol yang dijiwai dengan rasa kepedulian yang tinggi demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah dicanangkan.

Bukan kontrol yang penuh dengan muatan ketidaksukaan dan ketidaksenangan terhadap sosok individu atau pribadi seorang.

Apatisme Masyarakat Terhadap Pendidikan Sikap apatis masyarakat tehadap pendidikan di negara kita, masih dirasakan tinggi. Meski Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni masyarakat pada pendidikan semakin tinggi, namun ternyata hal ini belum sejalan dengan tingginya rasa peduli terhadap pendidikan itu sendiri.

Rasa peduli ini, tentu saja bukan hanya kepada angka dan kuantitas anak-anak kita yang telah mengenyam bangku pendidikan/ sekolah, namun lebih kepada

bagaimana peran orang tua terhadap keberlangsungan proses belajar dan berpendidikan anak itu, baik ketika mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Apatisme di zaman ini, lebih kepada sifat kita bahwa kesibukan kita mencari nafkah, tidak ingin terggangu walau sejenak, bahkan pun itu oleh masalah anak yang merupakan tanggung jawab kita. sehingga, pemikiran dan perilaku yang kita terapkan dan kembangkan adalah bahwa semua permasalahan akan terselesaikan dengan menyiapkan materi/uang.

Sikap apatis masyarakat pada pendidikan dirasakan sebagai sikap yang perlu mendapat perhatian serius. Bagaimanapun, pendidikan harus mendapatkan perhatian penuh dari semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat sampai pada masyarakat bawah sekalipun. Mungkin saja bahwa tawuran antarpelajar, tindakan asusila pelajar ataupun kenakalankenakalan lainnya, yang sering ‘menghias’ kolom-kolom berita media-media kita adalah sebagai akibat sikap apatis kita pada pendidikan. Tidak mau tahu, acuh tak acuh dan cuek pada masalah pendidikan adalah awal menuju kehancuran dunia pendidikan kita sendiri.

Tidakkah ini membahayakan?

Cita-cita, tujuan dan target nasional pendidikan kita, akan sulit tercapai dan terwujud apabila kita sebagai masyarakat, masih memiliki sikap apatis. Sikap yang akan melahirkan sifat-sifat individualisme, egoisme, hedonisme diri sendiri tanpa mau peduli pada keadaan sekeliling.

Sikap yang akan menjadikan bangsa ini lemah, karena mudah diporakporandakan dengan urusan pribadipribadi. Sikap yang mengancam negara kesatuan (NKRI) yang besar dan kaya dengan sumber daya sampai budaya, menjadi negara yang lemah tak berdaya.

Penutup Apapun bentuk program sebuah lembaga pendidikan (sekolah), jelas akan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan mulai dari proses perencanaan program, hingga tahap evaluasi terhadap program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Apatisme masyarakat pada pendidikan saat ini, juga dirasakan masih tinggi. Terutama bila dikaitkan dengan kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap proses pembelajaran.

Masih banyak orang tua yang sekedar mengukur kewajibannya terhadap pendidikan hanya berupa kewajiban membayar iuran, sumbangan atau dana-dana pendidikan.

Padahal, pengawasan dan krontrol serta bimbingan terhadap seluruh aspek dan komponen proses pendidikan harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan, guna mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan target dan tujuan pendidikan. Sehingga pada akhirnya, out put pendidikan kita adalah out put yang patut dibanggakan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

165 negara bebas visa melalui LIA Berdampak positif tapi antisipasi dampak negatifnya

*** Bank NTB bina kerajinan UMKM di Lobar Patut dicontoh oleh bankbank lainnya

***

SUARA NTB Selasa, 3 Mei 2016

Ingin Terjun ke Industri Musik Nasional Mataram (Suara NTB) Keinginan yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi di industri musik nasional, serta didukung dengan banyak prestasi yang diraih di bidang menyanyi, mengantarkan salah satu siswi asal NTB, Fitri Novianti masuk ke babak live show di ajang The Voice Indonesia 2016.

Ditemui Suara NTB di sebuah kedai, Senin (2/5), Fitri, yang saat ini duduk di bangku kelas XI SMAN 5 Mataram, mengatakan dirinya sejak kecil memiliki hobi dalam menyanyi. “Saya memang hobi menyanyi sejak berumur empat tahun. Sering menyanyi dari lomba ke lomba, dan dari satu event ke event lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, dirinya memiliki keinginan untuk dapat sukses dan berkarya di industri musik nasional. Keinginannya itu didukung penuh oleh keluarganya. “Orang tua sangat mendukung, terutama papa,” kata Fitri, anak pasangan Bernol dan Hasanah. Saat ditemui, ia didampingi ibunya, Hasanah.

Fitri tengah mempersiapkan diri menghadapi babak live show The Voice Indonesia, salah ajang pencarian bakat di bidang menyanyi yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional. Fitri menceritakan, ia mengikuti audisi The Voice Indonesia di Surabaya pada Desember tahun lalu.

Di bulan Januari, gadis kelahiran Mataram, 25 Februari 1999 ini, dihubungi untuk mengikuti blind audition, yang dilaksanakan di bulan yang sama. Di saat itu semua juri, yang terdiri dari Judika, Kaka Slank, Ari Lasso, dan Agnes Mo memencet tombol yang menandakan memilih dirinya.

Fitri memilih dilatih atau coaching olehAgnes.Karenamerasasreg dengan Agnes. Setelah itu ia loloas ke babak battle , dan kemudian lolos juga ke babak knock out. Hingga akhirnya ia mendapat satu kursi di babak live show yang akan dihelat pada bulan Mei ini.

Di babak live show nanti ia berharap bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat NTB. Di babak live show ini, ditentukan melalui SMS. “Harapannya bisa dapat dukungan penuh, karena membawa nama NTB ke nasional,” ujar Fitri, yang juga aktif sebagi vokalis di band-nya, Juztone.

Ia yang menggemari musik beraliran jazz blues, juga pernah meraih sejumlah prestasi di bidang menyanyi, antara lain meraih juara regional NTB/NTT Bintang Radio Indonesia. Serta meraih prestasi di Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), saat SD ia berhasil meraih juara 2 nasional, dan SMP masuk ke 10 (Suara NTB/ist) besar. (ron) Fitri Novianti

KPK Serahkan Kasus iPasar Lotim ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Selain itu, telah diperiksa juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim.

Ditanya soal pemeriksaan saksi-saksi, Kajati tak bisa membeberkan karena semua informasi teknis di Pidsus. Juga soal modus kasusnya, Kajati belum mau membeberkan. ‘’Pokoknya masih didalami Pidsus, semua saksi- saksi masih diperiksa juga,’’ pungkasnya.

Sebagai gambaran, proyek iPasar dibangun di Kecamatan Pringgabaya Lotim, dihajatkan untuk memasarkan jagung pe-

tani di wilayah itu. Nilai proyek mencapai Rp 4,4 miliar. Pembangunan ini melibatkan kontraktor lokal dan PPK dari Bappeda yang terdapat di Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lotim mengingat melimpahnya produksi jagung di lokasi tersebut.

Mengawali penyelidikan kasus itu, KPK sekitar Februari 2015 lalu sudah meminta keterangan banyak pejabat dan mantan pejabat di Lotim. Saat itu para saksi diperiksa KPK meminjam gedung Ditreskrimsus Polda NTB (Suara NTB, 2 Februari 2015). (ars)

APH Introspeksi Kinerja Dari Hal. 1 Sebab, ada kecenderunagn masyarakat di NTB lebih percaya mengadukan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi III DPR RI, H. Bambang Soesatyo, SE, MBA menyebutkan, hal tersebut menjadi tolok ukur penting penegakan hukum di NTB. Karena pengaduan yang didominasi ke KPK dianggapnya jadi tamparan bagi Kejaksaan maupun Kepolisian di NTB. ‘’Ini tamparan keras bagi penegak hukum di daerah ini,” tegasnya saat ditemui di Gedung Sasana Dharma Mapolda NTB, dalam rangkaian kunjungan kerja di NTB Senin (2/5).

Kemarin, ia bersama 15 anggota Komisi III DPR RI lainnya yang membidangi Hukum dan HAM menyambangi pimpinan APH seluruh NTB. Hadir pada kesempatan itu, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs.Umar Septono, SH., MH bersama Kapolres se NTB, Kajati NTB Martono, SH., MH bersama Kajari seNTB, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Amiryat, SH.,MH dan Pengadilan Negeri se-NTB, Kakanwil Kemenkumham NT, Sevial Akmily, SH., MH beserta Kepala Lapas dan Rutan se-NTB. ‘’APH di daerah ini harus instrospeksi. Agar hal itu tidak ter-

jadi lagi,’’ politisi Golkar ini mengingatkan. Ia berharap hal itu agar tidak mempengaruhi kinerja penegakan hukum di NTB. Terlebih ini mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ada beberapa yang selama ini mandeg kita dorong agar segera dituntaskan.

Seperti PDAM, dan pembangkit listrik,” katanya.

Kesadaran anti-korupsi masyarakat terwujud dalam beberapa laporan pengaduan ke sejumlah APH di wilayah NTB. Beberapa yang menjadi temuan APH sendiri pun tak sedikit yang sampai berulang tahun alias menjadi tunggakan.

Bahkan tak jarang pula ada kasus dugaan korupsi yang dihentikan penyelidikannya seperti proyek pembangunan RSUD NTB di Dasan Cermen. Dugaan korupsi kasus ini dihentikan oleh Kejati NTB –hasil cek fisik tidak ditemukan indikasi penyimpangan.

Wakil rakyat Dapil Banjarnegara, Jawa Tengah ini menyayangkan masyarakat NTB yang harus menuntut keadilan hingga ke ibukota negara. ‘’Jangan sampai rakyat jauh-jauh lapor ke pusat, ke KPK.Seharusnya APH di daerah mampu menangani itu,” tandasnya. (why)

Dua Terpidana Teroris Dieksekusi di Lapas Mataram Dari Hal. 1 registrasi, kemudian diberi arahan di ruang Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Mataram.

“Mereka hari ini (kemarin) dieksekusi setelah kasusnya memperoleh kekuatan hukum tetap. Salman diputus 3 tahun dan 6 bulan penjara dan Agus Salim 4 tahun penjara,” jelas Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH, kepada Suara NTB di Lapas Mataram, Senin (2/5) Salman yang berasal dari Kelurahan Rabangodu Kota Bima, tahun 2015 lalu ditangkap di sekitar rumahnya. Sedangkan Agus Salim asal Seteluk Sumbawa Barat, ditangkap tim depan

SPBU Alas Barat Sumbawa Besar oleh tim Densus 88. ‘’Mereka ditangkap karena masuk dalam Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia Timur (MMIT) khusus wilayah Bima,” terangnya. Selanjutnya keduanya akan menjalani proses pidana di Lapas Mataram.

Sementara Kalapas Mataram Hanibal, BC.Ip,SH.,MH membenarkan sudah menerima dua terpidana terorisme.

Menurutnya, kedua narapidana baru itu akan diperlakukan sama dengan narapidana dan tahanan lainnya.

“Tidak ada perbedaan.

Hak dan kewajibannya sebagai warga binaan akan sama,” sebutnya. (ars)

RAGAM Farouk Muhammad : DPD akan Protes Pemotongan DAK Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad menegaskan pihaknya akan menyampaikan protes terhadap adanya kebijakan pemotongan Dana Alokasi Khusus infrastruktur untuk daerah sebesar 10 persen. Pemotongan ini dinilai memberatkan bagi daerah yang sudah telanjur menyusun kontrak proyek berdasarkan pagu awal.

Hal itu disampaikan Farouk Muhammad saat berbincang dengan wartawan di Mataram, Senin (2/5) kemarin. Farouk mengaku pihaknya keberatan atas kebijakan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur sebesar 10 persen.

“Kalau belanja pusat, oke dipotong semua, 20 persen lebih. Tapi ternyata dana transfer khususnya DAK mau dipotong juga 10 persen. Ini bisa memberatkan karena di daerah sudah ada yang kontrak sudah ada segala macam,” ujar Farouk.

Menurut Farouk, pihaknya selama ini terus berupaya mendorong pemerintah agar memperbesar porsi belanja transfer ke daerah. Sejak diberlakukan-

nya undang-undang desa, porsi belanja transfer ke daerah memang terus mengalami kenaikan. Tren ini diharapkan berlanjut dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran berikutnya.

“Biasanya 30-31 persen, dengan adanya undang-undang desa, ada dana desa dia menjadi 33-34 persen.

Kita harapkan nanti kalau sudah full 10 persen dari dana transfer untuk desa, berarti kan kalau 32 sekarang tambah 10 persen kan bisa mencapai 35 persen dana yang dialirkan ke desa,” ujarnya.

Ia menegaskan, platform itulah yang selalu dijadikan pedoman oleh pihaknya untuk memperjua-

ngkan porsi dana yang lebih besar bagi daerah. Farouk mengutarakan, Dalam Nota Keuangan yang diajukan pemerintah, semula besaran dana transfer mencapai Rp 778 triliun. Sementara, belanja pusat hanya sekitar Rp 760 triliun. “Waktu masuk RAPBN, berubah, dipotong.

Kita protes lagi. Itu sudah bulan Desember, sebelum diketok (APBN),” ujar Farouk.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2016 ini NTB memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 207 miliar lebih. Akibat pengurangan ini, DAK infrastruktur jalan untuk NTB bisa berkurang menjadi sekitar R p 20,7 miliar.

Prof. Farouk Muhammad

Halaman 15

Sementara itu, seluruh paket proyek infrastruktur jalan yang pembiayaannya bersumber dari DAK tersebut sudah tuntas lelang.

Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP sebelumnya menjelaskan bahwa, pemotongan anggaran DAK ini berasal dari pemerintah pusat. Dimana, dalam APBN Perubahan 2016, akan berkurang dari APBN murni. Sehingga dilakukan pemotongan anggaran sebesar 10 persen. Ardhi menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengenai revisi anggaran DAK ini.

DAK infrastruktur jalan ini khusus digunakan untuk menangani perbaikan jalan provinsi. Seperti jalan strategis menuju kawasan pariwisata. Namun Ardi memastikan perbaikan jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak akan dikurangi anggarannya. Kemungkinan pada paket-paket pekerjaan lainnya yang akan kena pengurangan.

“Kalau yang ndak kena potong, besar kemungkinan yang terkait dengan mendukung KEK Mandalika. Itu prioritas, itu dah kuncinya. Yang lain-lain tinggal lihat,” imbuhnya. (aan/*)

(Suara NTB/dok)

Ratusan Nelayan Tolak Pengerukan Pasir Laut Lotim Dari Hal. 1 Dikatakan, para nelayan mulai dari Labuhan Haji, Keruak dan Tanjung Luar menggangtungkan hidupnya dari menangkap ikan. Bahkan, katanya Tanjung Luar, dulu pada tahun 1980-an merupakan penghasil cumi terbesar di Asia Tenggara. “Jadi, akibat ini (rencana pengerukan pasir laut) kami para nelayan sangat terpukul,” kata Syaiful.

Ia mengatakan, nelayan Lotim sudah melakukan penolakan rencana pengerukan pasir laut yang akan digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali tersebut sejak Februari lalu. Namun, aksi yang digelar di Lotim tak mendapat tanggapan dari Pemkab setempat. Sehingga, sekarang pihaknya melanjutkan aksi itu ke pemerintah provinsi. Mereka meminta, Pemprov NTB berpihak kepada nelayan, bukan kepada pengusaha. ‘’Mana yang lebih dibela pengusaha atau nelayan.

Bayangkan 1.000 hektar akan dikeruk. Sedangkan lokasi kami mencari nafkah hanya di situ,”ucapnya.

Ia mengatakan, para nelayan akan kesulitan untuk mencari nafkah jika Pemprov NTB mengizinkan dilakukan pengerukan pasir laut di wilayah tersebut. ‘’Tolong dengan hati nurani bapak sebagai wakil kami di tingkat provinsi tolong diperhatikan. Jangan sampai izin prinsipnya terbit, kemudian izin operasionalnya terbit lagi,”pintanya.

Hal senada disampaikan nelayan asal Desa Ketapang Raya Keruak Lotim, Amin Abdullah. Ia mengaku para nelayan sangat miris dengan kebijakan Pemprov NTB yang mengeluarkan izin prinsip dari BKPMPT dan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari BLHP perihal rencana pengerukan pasir laut Lotim di sekitar wilayah selat Alas.

“Kami risih karena perairan Lombok Timur ini menjadi tumpuan hidup banyak orang.

Ada 16.364 kepala keluarga dari 32 desa pesisir yang ada di Lombok Timur. Bayangkan kalau terjadi pengerukan,”ujarnya. ‘’Jadi, jangan hanya lihat kepengnya (uang) saja. Menurut informasi banyak uang yang akan digelontorkan ke Lombok apabila pengerukan pasir itu disetujui. Jangan lihat itu. Tidak ada gunanya CSR (Corporate Social Responsibility). Jangan hanya melihat CSR , lingkungan kita rusak dan kepala keluarga yang begitu banyak tidak bisa mencari nafkah,” ujarnya mengingatkan.

Mengenai pembahasan Amdal yang dilakukan pemrakarsa, dalam hal ini PT. Dinamika Atria Jaya (DAR) dan pemda diduga banyak bohongnya. Pasalnya, para nelayan tak diundang dalam sosialisasi di tingkat desa.

Malah yang diundang para petani dan sopir. Dalam sosialisasi yang dilakukan pihak investor kepada masyarakat di Labuhan Haji, Tanjung Luar dan Ketapang Raya, kata Amin menolak segala aktivitas rencana pengerukan pasir laut tersebut.

“Kalau sosialisasi di nelayan di Tanjung Luar, Ketapang Raya dan Labuhan Haji, dia menolak. Tidak jadi pertemuannya, hampir terjadi bentrok. Kemudian dilakukan sosialisasi Amdal di Jerowaru, diambil petani. Sehingga Amdal yang dibikin adalah Amdal yang (diduga) tak benar,”ucapnya.

Amin mengatakan, sebelumnya masyarakat cukup senang dengan kebijakan gubernur yang menolak pengambilan material di Lotim untuk reklamasi Teluk Benoa pada tujuh bulan lalu. Di mana, Bupati Lotim pada waktu itu mengizinkan adanya pengambilan material untuk merekl-

masi Teluk Benoa. Tapi fakta yang terjadi sekarang, tambah Amin, gubernur malah mendukung rencana pengeruskan pasir laut Lotim dengan mengeluarkan izin prinsip kepada PT. Dinamika Atria Jaya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani mengatakan pihaknya sejak awal intens mengikuti proses pembahasan perizinan, termasuk sidang Amdal mengenai isu pengerukan pasir laut Lotim tersebut. Dikatakan, proses Amdal masih belum tuntas. Karena pada saat sidang Amdal telah disepakati bahwa belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga pada waktu itu, studi kelayakan dikaji ulang.

“Tim komisi Amdal pada waktu itu menyepakati akan ada sosialisasi kepada masyarakat, baru studi kelayakan dikeluarkan. Tetapi faktanya sampai hari ini, itu tidak ada dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi selaku pemegang kendali izin Amdal maupun pemrakarsa,” bebernya.

Ia mempertanyakan dasar hukum jika persetujuan Amdal telah keluar dari BLHP. Dalam dokumen Amdal rencana pengerukan pasir laut Lotim, katanya tidak ada satupun yang membicarakan tentang dampak terhadap kehidupan nelayan. Termasuk juga dampak sebelum dan sesudah pengerukan pasir itu jika benar akan dilakukan. ‘’Oleh karena itu, baik dalam forum resmi maupun hari ini tetap pada posisi awal bahwa itu harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan jelas, sampai hari ini perwakian yang kami bawa dari 32 desa pesisir tidak pernah dilakukan sosialisasi,’’ imbuhnya.

Ia mengingatkan jangan sampai studi Amdal yang dibuat hanya sebagai alat legitimasi untuk menguntungkan kelompok-kelompok pen-

gusaha. Kemudian pihak tetap tegas menolak pemberian izin pengerukan pasir di Lotim.

Menanggapi hal itu, Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan di dalam dokumen Amdal tersebut ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan pemrakarsa, salah satunya sosilisasi kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi bukan hanya pada saat selesainya dokumen Amdal, namun harus dilakukan tahapan demi tahapan. ‘’Dan itu jelas disangggupi (pemrakarsa). Sehingga secara administrasi bahwa Amdal itu kami anggap sudah selesai dan kami ajukan ke BKPMPT,’’ ujarnya.

Erpan menjelaskan, persetujuan Amdal dari BLHP NTB itu bukan pengerukan pasir untuk Teluk Benoa. Disebutkan, dari 1.000 hektar tempat pengerukan pasir laut di Lotim, 500 hektar Amdalnya di bahas ditingkat provinsi. Sementara 500 hektar Amdalnya dibahas di pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”Jadi, sosialisasi yang disampaikan itu sudah disepakati dalam dokumen.

Bahwa akan ada sosialisasi tahapan demi tahapan. Kalau tidak disosialisasikan, tentu nanti kami akan pertanyakan.

Aspirasi dari masyarakat juga akan kami perhatikan,”t andasnya.

Sementara itu, Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP menjelaskan Pemprov NTB belum mengeluarkan izin operasi produksi terkait rencana pengerukan pasir laut Lotim. “Belum ada legalitas yang memberikan kewenangan kepada PT Dinamika Atria Raya untuk melakukan operasi produksi, masih dalam proses.

Tahapan-tahapan untuk keluarnya perizinan itu memang sudah diatur dalam peraturan

perundangan,”jelasnya.

Ia mengatakan, izin operasi produksi bisa keluar setelah semua persyaratan lainnya telah terpenuhi. Seperti kelayakan lingkungan, kelayakan teknis dan kelayakan operasional. Ia mengatakan, apa yang menjadi harapan masyarakat akan didengar oleh pemerintah daerah. ”Ketika ada kesepakatan dalam tahap sosialisasi akan dilakukan tercantum dalam dokumen Amdal atau izin lingkungannya, itu wajib dilakukan. Dan itu harus kami paksa mereka (pemrakarsa), karena itu kewajiban,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam izin lingkungan tertuang hak dan kewajiban investor. Salah satunya mengenai sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, mengenai informasi belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan pemantauan.”Kita akan pantau, untuk memastikan bahwa seluruh kewajibannya untuk penerbitan izin operasi produksi itu terpenuhi,”ujarnya.

Mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini menyebutkan, amdal pengerukan pasir laut Lotim dibagi dua. Ykni ada yang dibahas di tingkat provinsi dan ada yang dibahas ditingkat pusat. Amdal tingkat provinsi sudah keluar, sementara amdal pusat belum keluar. “Kalau di provinsi sudah selesai, sudah ada rekomendasinya dari BLHP bahwa Amdalnya sudah selesai. Kita masih punya waktu dan menagih kewajiban-kewajiban perusahaan,” tandasnya.

Luas areal penambangan pasir yang diberikan sekitar 1.000 hektar. Potensi pasir laut di Lotim 223 juta meter kubik. Namun yang masuk dalam dokumen yang diajukan investor sekitar 167 juta meter kubik. Investor itu hanya akan mengambil 30 juta meter kubik. (nas)

Pertanyakan Legitimasi Global Hub Dari Hal. 1 maka proyek tersebut harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu, pemeirntah pusat sedang mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) supaya proyek Global Hub Kayangan masuk RPJMN. ‘’Dari sisi legitimasinya penting. Karena investor manapun, tetap dia akan nanya, bagaimana posisi proyek ini dalam kacamata perencanaan nasional secara luas.

Bukan persoalan dibiayai oleh

negara, tidak,’’ kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/5) siang kemarin.

Setelah ada legitimasi, maka baru disusul dengan Feasibility Study (FS) dan lainnya sebagai dasar kajian lebih teknis mengenai kelayakan proyek Global Hub Kayangan.

Ditanya progres Global Hub Kayangan saat ini, Ridwan mengatakan, rencana revisi RTRWN sudah masuk di meja Presiden Joko Widodo. Jika sudah ditandatangani Pres-

iden, maka selanjutnya revisi RTRWN itu akan diusulkan ke DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

“Nanti akan disusul dengan revisi dokumen lainnya, termasuk RTRW Lombok Utara memasukkan rencana Global Hub itu yang sesuai dengan peruntukannya. Kawasan industri, pelabuhan dan lainlain,’’terangnya.

Dari sisi investasi, lanjut Ridwan, pihaknya masih memegang komitmen investor Rusia dan Cina yang akan membangun kilang minyak.

Kemudian Port of Rotterdam yang akan membangun pela-

buhan. “Dua dulu ini yang kita giring. Kita nunggu legitimasi itu. Karena investor itu akan nanya,”ucapnya.

Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, sudah membuat draf masterplan pembangunan Global Hub Kayangan tersebut. Dengan adanya draf masterplan ini, menjadi acuan awal sambil menunggu Global Hub masuk perencanaan nasional. Menurutnya, revisi RTRWN yang akan memasukkan proyek Global Hub masuk dalam perencanan nasional itu akan berjalan mulus. Karena pemerintah dan DPR/DPD RI sangat menduku-

ng pembangunan “Singapura Besar” di Selat Lombok itu.

“Dukungan dari DPR dan DPD RI itu luar biasa untuk Global Hub,”ucapnya.

Selain itu, dukungan untuk pembangunan Global Hub Kayangan juga datang dari Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group, Dr. Ahmad Mohamed Ali. Pada Agustus mendatang, IDB akan memboyong 200 investor ke Jakarta terkait dengan investasi di Indonesia. ‘’Di situ kita harapkan ada tandatangan kerjasama yang riil di Jakarta.

Mereka serius IDB ini,”tandasnya. (nas)

165 Negara Bebas Visa Melalui LIA Dari Hal. 1 Sebab pemberlakukan bebas visa ini juga sebelumnya sempat dikhawatirkan akan menjadikan Indonesia terutama NTB sebagai kunjungan dari para pendatang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

“Kita berpikir positif saja, ini bisa mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan. Sehingga perkembangan pariwisata kita bisa semakin baik, dan perekonomian masyarakat bisa meningkat,” kata Faozal.

Kendati demikian, pemberlakuan bebas visa ini disambut baik oleh sejumlah industri pariwisata.

Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata yang semakin berkembang di NTB. Disambut Antusias Pemberlakuan bebas visa di

LIA disambut antusias sejumlah biro perjalanan (travel agent).

Sebab hal itu dapat berdampak padajumlahkunjunganwisatawan yang berkujung ke NTB. Kendati saat ini dampaknya belum terasa. ‘’Mungkin karena baru, jadi dampaknya belum begitu terasa.

Tapi kedepannya saya rasa ini akan sangat besar dampaknya. Ini saja sudah ada masuk dari RRT tanpa visa. Jadi ini sangat baik untuk perkembangan pariwisata kita,” kata Owner Bidy Tour, Bing Hamidy kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (2/5) kemarin.

Bing Hamidy mengatakan bahwa hal itu sangat baik dampaknya terhadap pertumbuhan pariwisata di NTB. Terlebih saat ini terdapat banyak tempat wisata baru di NTB yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Namun ia juga sangat menyayangkan masih kurangnya fasilitas umum di

sejumlah tempat wisata. Sebab hal ini dapat menjadikan citra pariwisata di NTB menjadi kurang baik.

“Wisatawan itu banyak yang suka tempat wisata di NTB, katanya bagus-bagus. Tapi mereka juga menyesalkan kurangnya fasilitas umum, seperti toilet dan tempat bilas,” ujarnya.

Apresiasi terhadap pemberlakuan bebas visa ini juga disampaikan oleh Totok dari Lima Vita Tour and Travel. Ia mengatakan bahwa dengan diberlakukannya bebas visa itu akan menambah jumlah wisatawan dan membuat destinasi wisata menjadi semakin ramai. ‘’Kalau pariwisata ramai, perekonomian juga bisa semakin baik. Saya rasa ini sangat baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan rasa optimisnya terhadap target kunjungan tiga juta wisatawan ke

NTB. Menurutnya selama ini NTB sudah banyak dikenal oleh masyarakat baik domestik maupun mancanegara.

Hanya saja perlu adanya peningkatan sejumlah fasilitas umum untuk menunjang kedatangan tiga juta wisatawan ke NTB itu.

“Sebelum diberlakukan bebas visa ini kita sudah optimis dengan tiga juta wisatawan, sekarang jadi tambah optimis.

Tapi harus perhatikan juga fasilitas yang masih kurang ini,” kata Totok.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mikha Amelia dari Tanaya Holiday Tour and Travel. Ia mengatakan bahwa ini akan meningkatkan peluang bisnis bagi masyarakat NTB. Dengan bertambahnya kunjungan wisatawan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat

NTB pada umumnya. ‘’Dampak pemberlakuan bebas visa ini akan sangat bagus nantinya. Memang ini baru awal, jadi belum begitu terlihat dampaknya. Tapi ke depannya ini akan sangat berdampak terhadap kunjungan ke NTB,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan masih kurangnya fasilitas di sejumlah destinasi wisata yang ada.

Padahal potensi pariwisata di NTB ini menurutnya sangat besar. Namun masih sangat kurang dalam peningkatan kualitas dan fasilitasnya.

“Pemerintah pusat sudah berupaya untuk meningkatkan kunjungan dengan bebas visa ini, sekarang tinggal pemerintah daerah. Bagaimana caranya untuk membenahi destinasi ini agar wisatawan merasa puas saat datang berlibur,’’ katanya. (lin)

Selasa, 3 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ingat…!!!!

Laksanakan Norma K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja

H. WIldan DARI hasil pengamatan terhadap pusat-pusat gedung bertingkat dan tempattempat publik lainnya diketahui bahwa sarana dan prasarana umumnya, belum diimbangi dengan perhatian khusus pada aspk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Oleh karena itu, mengantisipasi potensi bahaya dan makin kompleksnya sarana dan prasarana di pusat perbelanjaan, gedung bertingkat tinggi seperti hotel, apartemen, perkantoran dan tempat-tempat publik lainnya, perlu dilakukan penerapan terhadap norma K3.

Sebagai mana diketahui bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industrial. Maka dengan demikian semua pihak yang terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan, serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja di setiap sektor kegiatan, yang pada akhirnya dapat mencegah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK).

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja sekaligus dapat menjamin setiap sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien, maka dalam rang-

ka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya komitmen dari semua pihak yang terkait terutama unsur pengelola industri dan perusahaan mampu membebaskan Lingkungan Kerja dari berbagai faktor bahaya baik fisik, kimia, biologi, psikologi/ergonomic. Begitu pula dengan peralatan yang digunakan dalam proses produksi di perusahaan harus berada pada kondisi layak.

Sehingga dengan demikian tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tenang dan terhindar dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya produktivitas kerja dapat meningkat dan memberikan kesejahteraan bagi perusahaan dan pekerja.

Dalam upaya mengantisipasi hal-hal tersebut, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau pengurus, pengelola dan pengusaha di pusat perbelanjaan, hotel, gedung bertingkat tinggi dan tempat publik lainnya yang meliputi : 1. Sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi tamu dan pengunjung 2. Sistem Tanggap Darurat 3. Instalasi Listrik 4. Instalasi Pemadam Kebakaran 5. Instalasi Pengolah Limbah 6. Instalasi ruang tertutup/confined space 7. Penanganan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya dan beracun.

8. Instalasi pemipaan dan plumbing 9. Konstruksi 10. Pesawat angkat angkut 11. Instalasi ventilasi dan pendingin udara 12. Ergonomi

13. Sanitasi dan Hygiene 14. Kantin dan ruang makan 15. Pesawat uap dan bejana tekan 16. Pelayanan Kesehatan Kerja (Klinik) 17. Alat Pelindung Diri.

18. Melaksanakan prinsip-prinsip Sistem Manajemen K3 (SMK3) 19. Melatih personil di bidang K3 sesuai dengan tugas dan kewenangannya 20. Melengkapi rekomendasi teknis dan perijinan di bidang K3 bagi semua objek K3 21. Membentuk tim tanggap darurat (emergency response team) 22. Memberikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai bagi pengunjung dan tamu 23. Tidak menugaskan petugas yang tidak memiliki sertifikat pelatihan “K3 confined space” melakukan pekerjaan instalasi ruang tertutup (confined space) Terhadap hal-hal tersebut di atas, pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan secara bertahap dari tahun ke tahun telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengadakan Sosialisasi K3 di perusahaan / tempat kerja : 2. Melaksanaan Pembinaan pelaksanaan Norma K3 di perusahaan / tempat kerja.

3. Melaksanaan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia K3 4. Pemeriksaan dan Pengujian Sarana / peralatan K3 di beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Pengawas spesialis K3 Diantara imbauan terhadap objek K3 pada poin (1) sampai dengan (23) diatas yang paling utama adalah tempat kerja baik

Tuntas, Evaluasi Kinerja 12 Kepala SKPD Tahap Dua Mataram (Suara NTB) Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, evaluasi terhadap 12 Kepala SKPD tahap kedua telah tuntas. Hasil evaluasi tersebut langsung diserahkan oleh tim evaluasi kinerja kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Tadi pagi saya diberitahu oleh Sekretaris Tim dan hari ini mau lapor ke gubernur. Baru tadi pagi saya diberitahu kalau itu sudah selesai. Hari ini (kemarin) mau lapor gubernur hasilnya,’’ kata Suruji dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/5) siang kemarin.

Mengenai hasil evaluasi itu, sepenuhnya diketahui oleh gubernur. Dengan tuntasnya evaluasi Kepala SKPD tahap kedua ini apakah akan dilanjutkan dengan evaluasi tahap ketiga?

Suruji mengatakan, dirinya be-

lum mengetahui. Biasanya, kata Suruji, ia akan dipanggil oleh gubernur jika ada evaluasi tahap berikutnya. ‘’Kalau sudah lapor, baru nanti saya dipanggil Pak Gubernur. Diberikan arahan,’’ ungkapnya.

Sesuai SK Gubernur, Tim Evaluasi Kinerja ini semuanya merupakan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB. Diantaranya, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA (Rektor IKIP Mataram), Dr. Prayitno Basuki, MA (akademisi Unram), Prof Dr. Tatok Asmoeni (Unram),

TGH. M. Zainul majdi

Dr. Kadri, M.Si (IAIN Mataram) dan Dr. Agusdin (Unram).

Sementara SKPD yang dievaluasi pada tahap II ini antara lain Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP), Biro Kerjasama dan SDA, BPMPD. Kemudian Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM, BLHP, BPBD, Disperindag, Sekwan, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM. Sedangkan pada evaluasi

tahap pertama, tim tersebut diketuai oleh Prof. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno. Keduanya merupakan akademisi Unram. Sementara tiga orang anggota tim lainnya adalah Rektor IKIP Mataram, Prof. H. Toho Cholik Mutohir MA PhD. Ke 12 SKPD yang dievaluasi pada tahap pertama itu antara lain Biro Umum, Biro A d m i n i s t r a s i Kesra,Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. (nas)

H. Muh. Amin

swasta maupun pemerintah atau proyek pembangunan di Provinsi NTB yang menggunakan fasilitas atau sarana K3 seperti : 1. Pesawat Uap/Boiller, 2. Pesawat Angkat dan Angkut (Tower Crane, Mobile Crane dll), 3. Pesawat Tenaga Produksi (Peralatan produksi), 4. Instalasi Listrik, 5. Lift, 6. Proteksi Kebakaran ( Hydrant, Sprinkler, Alarm Kebakaran Automatis, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 7. Instalasi Penyalur Petir 8. Konstruksi Bangunan Wajib memiliki teknisi atau operator yang berkompeten di bidangnya/ memiliki SI0 (Surat Ijin 0perasi) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan wajib melakukan perawatan rutin baik harian, mingguan, bulanan, tahunan terhadap sarana K3 dan secara berkala wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas Spesialis K3 yang membidangi ketenagakerjaan terhadap kelayakan pemakaian.

Di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan terlaporkan Jumlah Perusahaan sebanyak : 7.019 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak : 96.690 orang. Dari data tersebut adalah merupakan objek dari pembinaan dan pengawasan Ketenagakerjaan termasuk objek pengawasan K3 dan pada pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Sumber Daya Pengawas yang tersedia,

karena kegiatan pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan harus diuji oleh Pengawas Spesialis K3 yang sudah ditunjuk berdasarkan kriteria dan kompetensi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pegawai pengawas yang dimiliki Bidang Pengawasan Kertenagakerjaan se NTB, saat ini yaitu Pengawas Umum sebanyak : 24 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang dan pengawas spesialis K3 sebanyak 4 orang Untuk mengetahui batasan tugas-tugas pengawas spesialis K3 perlu disampaikan hal-hal sbb: 1. Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja atau serikat buruh dihadiri oleh pihak ketiga 2. Menjaga, membantu dan memerintahkan pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja agar mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 3. Memberikan peringatan atau teguran terhadap penyimpangan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

4. Melakukan pengujian teknik persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. Menetapkan dan menyelesaikan masalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja 6. Memanggil pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja atau serikat buruh 7. Melarang pemakaian dan menggunakan bahan/alat yang berbahaya. (*)

Petani Sembalun Desak Pemerintah Tolak Permohonan Izin HGU PT. SKE Mataram (Suara NTB) Selain ratusan nelayan yang melakukan unjuk rasa menolak pengerukan pasir laut di Lombok Timur (Lotim), petani asal Kecamatan Sembalun juga turut turun menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (2/5) siang kemarin. Salah seorang perwakilan petani Sembalun yang diterima hearing bersama nelayan di Ruang Rapat Sekda NTB, Amaq Reni meminta pemerintah tidak menerima permohonan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE). ‘’Masyarakat Sembalun itu 95 persen petani. Yang kami tuntut, pemerintah jangan mengeluarkan izin HGU PT SKE. PT. SKE itu masih memohon izin HGU ke BPN,’’ katanya. Amaq Reni menduga tanah mereka dirampas, diukur diam-diam untuk dimintakan menjadi HGU. Ia menyebutkan luas lahan yang selama ini digarap oleh petani di Sembalun itu mencapai 270 hektar.

Masyarakat Sembalun sudah berpuluh-puluh tahun menggarap tanah tersebut. “Kami gigih untuk mempertahankan tanah seluas 270 hektar itu. Setiap hari masyarakat Sembalun ‘’bertelur’’ (melahirkan) sementara tanah tidak

(Suara NTB/nas)

Amaq Reni bertambah,”ucapnya.

Menurutnya, lahan seluas 270 hektar itu merupakan satu-satunya lahan yang dimiliki masyarakat dari nenek moyang mereka. Sementara jika mereka mau membuka lahan baru, sebelah kanan merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan sebelah kiri merupakan hutan lindung.

“Tolong perhatikan petani di sana. Jangan berikan izin kepada PT SKE dan berikan kami alas hak kepada kaum tani yang sudah mengerjakan mulai dari leluhur kami. Sekarang akan diberikan menjadi HGU, pengusaha sudah sejahtera, sementara masyarakatnya di sana be-

lum sejahtera,’’ terangnya.

Ia menambahkan, petani selalu dalam posisi yang dirugikan. Ketika harga komoditas produksi pertanian menurun maka hari itu juga petani akan jatuh miskin.

Sehingga banyak yang lari ke pemilik modal untuk meminjam uang yang bunganya cukup tinggi. Petani terdesak oleh harga pupuk, obat-obatan. Harga produksi semakin rendah, pasar tidak menentu. Ini yang tak pernah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian tanah kami mau diberikan kepada PT SKE,’’ tandasnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian Pemprov NTB. Persoalan ini katanya berada di Dinas Perkebunan NTB. Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan mengenai persoalan tersebut.

Namun yang jelas, kata Yusron pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. ‘’Tentunya Dinas Perkebunan akan turun ke lapangan untuk mengambil keputusan terbaik bagi masyarakat di Sembalun. Pada intinya Pak Gubernur akan mengutamakan untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya. (nas)