Snt 03062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 77 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 3 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Disbudpar Tandatangani Kesepakatan

Majukan dan Selaraskan Program Pariwisata NTB bawa, dengan GIZ tentang Sustainable Tourism dan BLKI Lombok Timur tentang SDM Bidang Pariwisata.

Selain itu, dalam waktu bersamaan dengan digelarnya Rapat Kerja Kebudayaan dan Pariwisata se-NTB kemarin, juga ditandatangani kesepakatan dengan Universitas Mataram, PHRI NTB, ASITA NTB dan HPI NTB, terkait dengan dibukanya Politeknik Pariwisata NTB, mulai tahun ini.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Untuk memajukan sektor pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB telah menandatangani kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah lembaga, Kamis (2/6) kemarin. Lembagalembaga itu masing-masing, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wisata Halal, kemudian dengan Telkomsel tentang e-Tourism. Dengan Angkasa Pura tentang Branding Pesona Lombok Sum-

MOU - Kadisbudpar NTB H.L.Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si saat acara penandatanganan MoU dengan sejumlah lembaga di Mataram, Kamis (2/6) kemarin.

(Suara NTB/rus)

TAK LAYAK HUNI - Dua rumah warga di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur yang masuk katagori tak layak huni dan butuh perhatian pemerintah. Berita selengkapnya di halaman 15.

Kejaksaan Terbitkan SP3 Kasus DBHCHT Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akhirnya terhenti. Penyidik Pidsus Kejati NTB menyatakan kasus ini tidak cukup bukti untuk dilakukan ke penetapan tersangka. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), setelah kasus ini diusut di bawah komando tiga Kajati.

TO K O H

Terbitnya SP3 kasus itu diumumkan Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (2/6), dengan sejumlah alasan. ‘’Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, permintaan keterangan ahli, pengumpulan bukti, audit investigasi BPKP, perkara ini tidak cukup bukti sehingga dihentikan,’’ tegas Sutapa,

Audit Perjalanan Dinas Dewan INSPEKTORAT NTB akan melakukan audit terhadap perjalanan dinas tiga Pimpinan DPRD NTB dan 10 pimpinan fraksi yang berangkat ke DPP Partai Golkar di Jakarta untuk mengklarifikasi persoalan yang dihadapi Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S. Ag, belum lama ini. ‘’Nanti kita audit karena menyangkut persoalan transparansi. Jadi belum kita kepada sebuah kesimpulan.

Dari hasil pemeriksaan itu baru kita simpulkan apakah ada pelanggaran adminsitratif. Kalau ada ditindaklanjuti.

Bersambung M. Agus Patria ke hal 15

KO M E N TTAA R

KUMKM Terbaik Nasional Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan penghargaan kepada Pemprov NTB, sebagai pembina Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) terbaik ke-III nasional untuk wilayah Indonesia Timur. Piagam Penghargaan Data K o p e rasi Award diberikan langsung Men-

(Suara NTB/dok)

Siap ’’Berlari Kencang’’

(Suara NTB/dok)

dimintai keterangan. Para pejabat Bappeda lainnya juga sempat diklarifikasi. Dua saksi ahli dari Universitas Airlangga (Unair) dan keterangan ahli dari Universitas Mataram (Unram), juga sudah diperoleh, bahwa tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini, meski sebelumnya sudah dit-

prongan tembakau senilai Rp 29 miliar. Tak ada perkembangan signifikan, kasus ini ketika Kejati NTB dipimpin Kajati Fadil Zumhanna, SH, MH. Di bawah komando Fadil Zumhanna, objek penyelidikan berubah dari omprongan tembakau ke dobel anggaran untuk proyek irigasi desa di Dinas PU NTB senilai Rp 32 miliar.

Bersambung ke hal 15

Komisaris Utama iPasar Diperiksa Menteri Serahkan Penghargaan Kejaksaan NTB Peringkat III Pembina

(Suara NTB/dok)

LIMA komisioner Komisi Informasi (KI) NTB yang baru, dilantik diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang rapat utama Kantor Gubernur, Kamis (2/6) siang kemarin. Mereka dilantik setelah hampir lima bulan terjadi kevakuman komisioner KI NTB, yang seharusnya sudah diisi Januari lalu. Komisioner KI NTB yang baru berjanji akan ‘’berlari kencang’’ mengejar ketertinggalan selama lima bulan tersebut.

Ajeng Roslinda Bersambung ke hal 15

didampingi Kasi Penyidikan Pidsus, Yonie Esau Mallaka, SH. Rangkaian penyelidikan sampai penyidikan kasus ini, sudah diperiksa 29 orang saksi.

Diantaranya mantan Kepala Bappeda NTB Dr. Rosiady H. Sayuti, yang kini menjadi Sekda NTB. Mantan Sekda H.Muhammad Nur juga sudah

ingkatkan ke penyidikan.

Menurut Sutapa, BPKP memperkuat tidak adanya kerugian negara. ‘’Hasil audit investigasi BPKP, tidak menemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini,’’ tandasnya.

Kasus ini diketahui diselidiki sejak 2013 lalu, saat Kajati di bawah komando Sugeng Pudjianto,SH, MH, untuk item yang diusut pengadaan alat om-

teri Koperasi dan UKM RI, Puspayoga kepada Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM pada Rapat Koordinasi Regional KUMKM di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/6) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

H. Supran menerima piagam penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Puspayoga, sebagai peringkat ke-III pembina koperasi terbaik.

H. Supran

Di Balik Kasus Hubungan Sedarah (2)

Korban Perceraian, Terpengaruh Miras dan Film Porno Masa kecil Sap (21), jauh dari kata menyenangkan.

Terpisah dan kehilangan kasih sayang ibu kandung, tersangka pelaku pembuangan bayi hasil hubungan seks dengan ibunya sendiri ini baru bisa bertemu dengan ibu kandungnya saat ia sudah remaja. Saat itu, ikatan emosional keduanya tak lagi sama.

SAP kini hanya bisa tertunduk menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Pemuda yang lahir pada 17 Mei 1995 merupakan anak pertama dari pasangan Nur dan Sapoan. Ia dilahirkan di Kampung Bateang, Desa Labuhan Lombok,

Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim).

Sejak berusia empat tahun, Sap harus rela melihat ayahnya bercerai dengan ibunya yakni Nur. Sejak itu, ia tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Setelah ayahnya

menikah lagi dengan perempuan lain, hidupnya tak membaik. Sap malah merasa kian terpuruk.

Sejak perceraian antara ibu dan ayahnya itu, Sap ikut tinggal bersama ayahnya di rumah neneknya. Posisi ibu kandungnya digantikan dengan perempuan lain.

Hidup bersama ibu tiri, Sap mengaku tidak merasakan kebahagiaan yang ia harapkan. Kasih sayang yang diberikan oleh ibu tirinya tidak seindah yang diberikan oleh ibu kandungnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kamis (2/6) kemarin, Komisaris Utama PT. iPasar Indonesia, Alexander Gee akhirnya diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kehadiran Alexander Gee yang diperiksa sebagai saksi, setelah dua kali dilayangkan surat panggilan oleh Kejaksaan.

Alexander Gee tiba di Gedung Kejati NTB sekitar pukul 11.00 Wita, langsung menemui Kasi Penyidikan Pidsus, Yonie Esau Mallaka, SH. Pukul 12.30 Wita, pemeriksaan dihentikan sementara untuk istirahat.

Alexander Gee akhirnya se-

lesai diperiksa sekitar pukul 13.30 Wita.

Pemilik saham PT. iPasar Indonesia itu menurut Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, diperiksa sebagai saksi dalam kaitan dugaan suap oknum pejabat negara, pada proyek Sistem Resi Gudang (SRG) yang mengelola komoditi jagung dan dipasarkan PT.iPasar Indonesia. ‘’Yang diperiksa pemilik saham iPasar. Dia kita periksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap,” kata Sutapa kepada wartawan, Kamis sore.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Komunikasi dengan SKPD GELOMBANG pasang yang terjadi baru-baru mengakibatkan masyarakat khususnya di kawasan pesisir Pantai Ampenan tidak melaut. Otomatis, nelayan yang tidak memiliki pekerjaan lain merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari - hari.

Di Kelurahan Bintaro, dua lingkungan terkena dampak.

Yaitu, Lingkungan Bugis dan Lingkungan Bintaro Jaya.

Untuk kebutuhan masyarakat, pihak kelurahan mengkomunikasikan de(Suara NTB/dok) ngan instansi terkait untuk HL. Mukhsin menyalurkan bantuan. “Kasi Sosial saya sedang menyusun laporan dan mau dikirim ke instansi terkait,” kata Lurah Bintaro, HL. Mukhsin lewat ponselnya, Kamis (2/6).

Mukhsin mengaku, gelombang pasang sudah mulai redup dibandingkan sebelumnya yang mencapai tiga hingga empat meter.

Setidaknya, empat perahu nelayan dan satu warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka akibat memaksakan diri menyelamatkan perahu miliknya. “Kalau rumah tidak ada yang rusak. Cuman perahu dan satu warga dilarikan ke rumah sakit,” sebutnya.

Bencana ini sebenarnya tiap tahun terjadi dan masyarakat menganggap biasa saja. Setidaknya perlu intervensi dari pemerintah berupa kebutuhan bahan pokok. Sebab, nelayan tidak semuanya berani melaut. Bantuan dimaksud, berupa mie instansi, beras dan lain - lain.

Apakah ada nelayan yang nekat melaut? Meskipun gelombang tinggi akunya, ada saja nelayan memaksakan diri melaut. Alasanya, pertama, selain tidak adanya pekerjaan sampingan. Kedua, gelombang pasang hanya terjadi di pinggir pantai saja. “Kalau di tengah malah gelombang teduh,” ujarnya.

Bagaimanapun juga, pihaknya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau agar masyarakat tidak melaut. Sementara, antisipasi dini yang bisa dilakukan BPBD dengan membangun tanggul sementara.

Ia berharap, kondisi cuaca saat ini berangsur membaik.

Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaut apalagi menjelang ramadan. (cem)

Tuntaskan Persoalan Aset WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengaku bangga dengan perolehan opini WTP yang diraih Pemkot Mataram atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Apalagi, Kota Mataram sudah kali kedua ini mendapat WTP. ‘’Dan ini harus tetap kita pertahankan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Bukan sekadar mendapatkan WTP, ke depan harus (Suara NTB/dok) terus diikhtiarkan bagaimana Muhtar sistem pengelolaan keuangan harus lebih baik lagi. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Muhtar tidak menampik, di balik perolehan opini WTP, sesunguhnya Pemkot Mataram memang masih memiliki pekerjaan rumah bagaimana menuntaskan persoalan aset. ‘’Momen ini sangat bagus untuk kita perbaiki segala sesuatu,’’ ujarnya. Ia meyakini jajaran Pemkot Mataram memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan aset sepanjang ada kemauan kuat. Muhtar mengatakan, tidak akan ada kendala berarti sepanjang semua SKPD memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan persoalan aset di Kota Mataram. ‘’Jangan sampai ini menjadi warisan yang kurang baik,’’ cetusnya. Disinggung mengenai adanya pihak yang menilai bahwa opini WTP yang diperoleh Pemkot Mataram terkesan ‘’abal-abal’’, Muhtar secara diplomatis menjawab bahwa opini WTP itu bukan Pemkot Mataram yang meminta. Penilaian itu diberikan oleh institusi resmi yakni BPK RI. ‘’Ini kewenangan penuh BPK RI untuk memberikan penilaian. Silahkan saja, orang boleh berpendapat sepanjang ini serius kita jalani dan kita dalami,’’ demikian Muhtar.

Diraihnya opini WTP untuk kedua kalinya, lanjut politisi Gerindra ini, karena memang ada kemauan kuat dari jajaran Pemkot Mataram untuk mengelola keuangan daerah dengan baik. Makna dari didapatkannya opini WTP adalah tonggak sejarah kedua bagi Kota Mataram. Pada alkhirnya pengelolaan keuangan yang baik ini diharapkan member implikasi positif bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, Muhtar mengingatkan, capaian ini hendaknya tidak membuat jajaran Pemkot Mataram lengah dan berpuas diri. Pemkot Mataram diingatkan untuk melaksanakan apa yang menjadi catatan BPK. ‘’Apa yang menjadi catatan BPK, itu semua kita perbaiki,’’ cetusnya. Ia berharap WTP bukan dua kali ini saja didapatkan oleh Pemkot Mataram, tetapi seterusnya akan mendapat opini yang sama. (fit)

Relokasi Menyeluruh, Solusi Jangka Panjang Kawasan Pesisir Mataram (Suara NTB) Kawasan pesisir Kota Mataram rawan gelombang pasang. Rumah-rumah yang berjarak cukup dekat dengan pantai pun kerap tergenang saat terjadi gelombang pasang, seperti yang terjadi awal pekan kemarin. Untuk penanganan kawasan pesisir, menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi perlu solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang ini salah satunya adalah pemerintah harus memikirkan bagaimana merelokasi warga yang tinggal di pesisir Kota Mataram secara permanen dan menyeluruh. Selain itu juga harus ditentukan batas atau jarak sampai mana boleh ada pemukiman warga.

“Kalau kita mau pecahkan masalah itu secara permanen dan bersifat jangka panjang, harus kita melakukan relokasi atau membuka area pada garis tertentu untuk tidak jadi tempat pemukiman,” terangnya,

Kamis (2/6). Solusi ini menurut Didi adalah yang paling ideal.

Ia menambahkan untuk melaksanakan relokasi seperti ini harus dilakukan kalkulasi dan perencanaan yang matang.

Hal itu juga menurutnya perlu

dilakukan secara bertahap dimana setiap tahun Pemkot Mataram harus menargetkan berapa warga yang harus direlokasi dan ditargetkan dalam jangka waktu tertentu. “Di sepanjang garis sempadan pantai itu bisa

kita tertibkan dan tidak ada pemukiman di situ,” jelasnya.

Terkait persoalan ini, Didi mengatakan akan segera membahasnya dengan Walikota Mataram. Penanganan persoalan ini tidak bisa secara parsial, tapi harus secara komprehensif sepanjang garis pantai Kota Mataram dari ujung utara sampai selatan atau dari pesisir Ampenan sampai Sekarbela.

“Kalau solusi jangka panjang kaitannya dengan wilayah sempadan pinggir pantai kami harus rapat dengan Pak Walikota untuk menyelesaikan seluruh kawasan itu,” jelasnya.

“Jadi, keseluruhan dari seluruh

sempadan pantai itu kami akan bicarakan dan kami petakan kondisinya seperti apa. Termasuk menentukan alternatif solusi-solusinya yang berdimensi jangka panjang,” sambungnya.

Terkait usulan dibuat tanggul di tengah laut untuk mencegah naiknya air laut ke daratan, Didi mengatakan harus melakukan proses kajian. Selain itu perlu juga dilihat dari segi kesiapan anggaran. “Jangan sampai misalnya ini kita mau selesaikan masalah dengan dana Rp 1 miliar ternyata cost-nya Rp 10 miliar. Harus rasional antara masalah dan option yang akan kita ambil,” jelasnya. (ynt)

Pertahankan WTP

Pemkot Berharap Dana Insentif Daerah Meningkat

(Suara NTB/ynt)

PASAR MANDALIKA - Dalam LHP BPK RI, Pemkot Mataram diberikan catatan untuk melengkapi pengelolaan retribusi pasar dengan SOP yang jelas. Kondisi di dalam kawasan Pasar Induk Mandalika, Bertais yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Mataram.

BPK Beri Catatan Soal SOP Pengelolaan Retribusi Pasar Mataram (Suara NTB) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), Pemkot Mataram diberikan catatan soal standar operasional (SOP) pengelolaan retribusi pasar. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Kamis (2/6). “Kalau konteks catatan BPK menyangkut SOP soal standar bagaimana pengelolaan di situ, yang masuk pada aspek sistem pengendalian pengelolaan,” jelasnya.

Sistem pengelolaan ini menurutnya harus didasarkan pada aturan-aturan baik juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) yang menjadi acuan bagi UPTD Pasar.

“UPTD Pasar yang bisa menjalankan SOP itu,” ujarnya. SOP ini bisa dikeluarkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram dan dijalankan UPTD Pasar. Dalam tataran teknis, bisa juga SOP dikeluarkan langsung oleh Kepala UPTD Pasar.

“Inilah yang dimintai oleh BPK. Ini menjadi penekanan kami bagaimana pengelolaan retribusi pasar itu memiliki SOP yang dijalankan UPTD Pasar,” jelasnya. Selain sistem pengelolaannya, Didi mengatakan pihaknya juga akan fokus untuk memastikan validasi data potensi retribusi pasar. Hal ini menurutnya penting unutk diperhatikan dari waktu ke waktu.

“Untuk dimaklumi bahwa pedagang ini seiring dengan perputaran waktu terkadang bertambah dan berkurang. Kami pastikan kalau di pasar itu bertambah terus, tapi yang berbeda adalah statusnya; pedagang tetap dan tidak tetap,” terangnya. Pedagang tidak tetap atau tidak memiliki lapak khusus juga menurutnya mempengaruhi retribusi yang dicapai.

Apakah pengelolaan retribusi pasar yang belum memiliki SOP dapat berpotensi pada kebocoran PAD? Menanggapi hal ini Didi menyatakan bahwa SOP ini berkaitan dengan pengendalian pengelolaan retribusi. Bukan karena adanya indikasi kebocoran PAD. “Konteksnya pada pengendalian dan sifatnya ad-

81 Nelayan Terkena Dampak Gelombang Pasang Mataram (Suara NTB) Nelayan pesisir Kota Mataram yang terdampak gelombang pasang yang terjadi beberapa hari lalu dan diprediksi masih akan berlanjut sampai pertengahan Juni mendatang sebanyak 81 orang. Jumlah ini berdasarkan data yang diterima Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram.

“Ada 81 orang nelayan kita yang kena dampak,” sebut Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli di Kantor Walikota Mataram, Kamis (2/6).

Dalam kejadian gelombang pasang ini ada nelayan yang kehilangan perahu atau hancur akibat dihantam gelombang. Perahu nelayan yang hilang dan hancur ini sebanyak tiga unit, dua unit di Bangsal dan satu unit di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro Jaya, Ampenan. “Yang lain-lain itu kebanyakan yang putus tali. Ada yang patah sayapnya (lambung perahu), itu yang banyak,” jelasnya.

Di samping itu ada beberapa jenis alat tangkap yang rusak seperti jaring, tali, dan lainnya. Sesuai dengan kewenangan institusinya, Mutawalli mengatakan pihaknya akan membantu para nelayan khususnya terkait alat tangkap seperti perahu, jaring, tali, dan lainnya. “Ini akan segera kita koordinasikan,” imbuhnya.

Bantuan untuk nelayan ini akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2016. ABT yang telah disusun

Halaman 2

(Suara NTB/ynt)

PERAHU - Puluhan perahu nelayan terparkir sampai pinggir jalan di Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan. akan diubah sesegera mungkin sehingga alokasi bantuan untuk nelayan dapat diberikan pada pertengahan tahun ini. Bagi perahu nelayan yang rusak atau hilang, pihaknya akan melakukan pengadaan perahu yang baru bagi para nelayan.

Belum dihitung secara pasti berapa anggaran yang akan dialokasikan. Ia mengestimasikan harga satu unit perahu beserta mesinnya sekitar Rp 25 juta, maka untuk tiga perahu akan dianggarkan Rp 75 juta. Belum juga terhitung untuk jaring dan peralatan lainnya. “Jaring itu rata-rata Rp 5 juta,” ujarnya. Bantuan dari PKP

disebutkan Mutawalli hanya yang berkaitan dengan peralatan tangkap. Sedangkan bantuan seperti sembako bukan kewenangan pihaknya. “Kan ndak boleh kita bantu konsumsi, ada Dinas Sosial dan BPBD. Kita bantu sesuai dengan tupoksi kita,” jelasnya.

Selama gelombang pasang dan ombak tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini ada ribuan nelayan Kota Mataram yang terpaksa berhenti melaut. Namun ada juga beberapa nelayan yang nekat tetap melaut meskipun kondisi cuaca belum membaik. Jumlah nelayan di Kota Mataram mencapai 1.500 orang. (ynt)

alah pencegahan dan optimalisasi pengelolaan,” ujarnya.

Dengan adanya SOP, maka pengelolaan retribusi pasar bisa dijalankan secara efektif dan juga ada sistem yang dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran PAD dari retribusi pasar ini. “Jadi bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan Pemkot Mataram mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Selasa (31/ 5) kemarin, membuka peluang reward dari pemerintah pusat.

Diharapkan dana insentif daerah (DID) yang didapatkan bertambah dari sebelumnya.

Ditahun 2015 lalu, Pemkot Mataram mendapatkan DID dari Pemerintah Pusat Rp 42,6 miliar. Bertambahnya anggaran di Direktorat Keuangan pada Kementerian Keuangan diharapkan menambahkan dana intensif disalurkan ke pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menambah alokasi anggaran untuk daerah yang berhasil mendapatkan WTP dari BPK. Dari alokasi tersebut akan dihitung berapa jumlah dana insentif daerah didapatkan oleh Pemkot Mataram. Namun demikan, ada peluang DID bertambah dari sebelumnya. “Anggaran bertambah. Jadi kemungkinan kita dapat lebih,” kata Yance.

Tahun 2015 lalu sebutnya,

Pemkot Mataram mendapatkan dana insentif Rp 42,6 miliar.

Dengan keberhasilan mempertahankan WTP ini bisa naik menjadi Rp 50 miliar lebih. Selain bertambahnya anggaran di Direktorat Keuangan Kementerian Keuangan, barometer dilihat untuk menambah DID tersebut dari aspek pertumbuhan ekonomi dan IPM. Kementerian Keuangan akan meminta data dari Badan Pusat Statistik untuk mengukur hal tersebut.

Yance belum berani memprediksi ploting penggunaan anggaran tersebut. Yang jelas, daerah memiliki kewenangan mengelola baik untuk fisik maupun non fisik.

“Kalau soal itu biar Pak Wali saja yang jawab,” tandasnya.

Ditanya soal WTP ini tidak hanya mengejar dana insentif?

Mantan Kabag Keuangan Setda Kota Mataram ini menambahkan, pekerjaan rumah pengelolaan aset dan keuangan tidak akan pernah selesai, sehingga harus dilakukan penyempurnaan dan lain sebagainya. Hal sama juga, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Dengan sistem acrual basis pengelolaan keuangan daerah, diharapkan bisa mengejar apa yang diminta oleh BPK. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 3 (Suara NTB/her)

SIDAK - Tim Disperindag dan BPOM saat sidak di Pasar Kediri, Lobar, Kamis (2/6).

Perizinan Disederhanakan PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) berkaitan dengan penyederhanaan perizinan bagi pengembang perumahan yang ingin membangun perumahan bersubsidi.

“Sekitar 42 jenis perizinan dengan biaya dan waktu yang tidak pasti, sering dikeluhkan oleh para pengusaha pengembang perumahan. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan seluruh perizinan perumahan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat memiliki rumah layak huni,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus di Mataram.

Pemerintahpun secepatnya akan mengeluarkan PP terkait untuk memudahkan pengembang. PP dimaksud merupakan produk hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal ini program Satu Juta Rumah Bersubsidi.

Jika PP tersebut sudah terbit, menurut Maurin, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan dengan membuat peraturan daerah yang arahnya pada penyederhanaan perizinan bagi perusahaan pengembang perumahan yang ingin membangun rumah bersubsidi.

“Sekarang PP itu dalam tahap finalisasi di Kemenko Perekonomian, tentunya nanti pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan PP itu dan masyarakat juga bisa mengawasi pelaksanaannya di daerah,” terang Maurin.

Kementerian PUPR sendiri telah meminta seluruh pemerintah daerah mendukung pembangunan satu juta rumah bersubsidi yang akan dibangun hingga 2019 karena merupakan program strategis nasional. “Semua harus mendukung. Kalau tidak, Presiden bisa menjatuhkan sanksi,” ujarnya.

Maurin mengatakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa berupa penyederhanaan berbagai jenis perizinan bagi para perusahaan pengembang yang mem bangun perumahan bersubsidi dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari Kementerian PUPR. Jika persoalan perizinan membangun kawasan selama ini dipersulit oleh oknum, diminta partisipasi masyarakat, pengembang untuk melaporkannya. Pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) Tim gabungan (Timgab) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Satpol PP bersama BPOM melakukan sidak ke pasar dan distributor makanan di daerah Kediri, Labuapi dan Gerung, Lombok Barat, Kamis (2/6). Ditemukan bahan makanan berbahaya di pasar dan tersimpan di gudang distributor.

Sidak tersebut bertujuan untuk memantau kesediaan stok dan harga bahan pokok di pasar jelang bulan puasa Ramadan. Ditemukan juga kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Namun ada juga bahan pokok yang harganya turun.

Selain memantau harga, Timgab tersebut menemukan bahan makanan positif mengandung bahan berbahaya seperti boraks. Penemuan bahan makanan ini setelah BPOM melakukan pemeriksaan terhadap kerupuk dan terasi.

Tim yang dipimpin Kadis Perindag, Hj Lale Prayatni dan Kasi

Pemeriksaan BPOM NTB, Yosep Irwan serta ikut turun Kapolsek Kediri, AKP Nuraini. Tim pertama kali sidak di pasar Kediri.

Menurut penuturan H. Munawar, harga bumbu-bumbuan mengalami kenaikan. Seperti jahe, Laos dan merica naik berkisar Rp 5.000 - Rp 10.000. Harga merica dari sebelumnya Rp 190.000 naik menjadi Rp 200.000. Bawang putih naik dari harga Rp 30.000 menjadi Rp 35.000.

Sedangkan bawang merah mengalami penurunan dari Rp 36.000 menjadi Rp 34.000. Sedangkan harga minyak goreng dan

cabai posisi normal Rp 12.000 dan Rp 23.000 per kilogram.

Telur mengalami kenaikan yang lumayan, dari biasanya Rp 33.000 – Rp 34.000 menjadi Rp 40.000 satu terai. Sedangkan harga daging ayam turun sebesar Rp 5.000, dari Rp 40.000 menjadi Rp 35.000. Sedangkan harga daging sapi, masih pada posisi Rp 100.000 – Rp 120.000 per kilogram. “Malah karena diberitakan di TV, harga turun pembeli hanya menawar Rp 80.000 per kilogram,” tutur seorang pedagang daging, Hj Sar. Sedangkan harga beras juga relatif normal, per kilogram beras super harganya Rp 7.000 sedangkan beras kualitas medium Rp 8.000.

Selain tim Disperindag memantau harga bahan pokok, tim BPOM melakukan pemeriksaan kandungan bahan makanan.

Sejumlah bahan makanan dicek, seperti kerupuk dan terasi serta bahan makanan lainnya. Alha-

sil ditemukan kerupuk mengandung boraks. Setelah sidak di pasar Kediri, Tim selanjutnya memeriksa stok di gudang distributor JB. Di gudang tersebut, ditemukan kondisi stok masih aman. Tak lama di gudang distributor barang di perbatasan Lobar-Mataram. Disini, Disperindag menyarankan agar penyimpanan barang rapi dan tak bedempetan dengan tembok. Terakhir tim melakukan sidak ke pengolahan air di Gerung.

Kadisperindag, Hj Lale Prayatni menyatakan, kegiatan sidak tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan bahan pangan menyambut bulan puasa. Diakuinya, ada beberapa bahan pokok naik dan turun harganya. Rata-rata kenaikan harga bahan kebutuhan 5-9 persen. Haga bawang merah misalnya, naik dengan kisaran 2.000 dari Rp 28.000 menjadi Rp

30.000. “Harga gula ini naik begitu masuk bulan Mei (akhir april),”aku Lale. Sementara itu, Kasi Pemeriksaan BPOM NTB, Yosep Irwan menyatakan, sidak ini dilakukan bersama Disperindag untuk memastikan bahan pangaanan aman dikonsumsi warga jelang Ramadan.

Dari hasil temuan pihaknya, penyimpanan barang yang masih campur. Tempat penyimpanan makanan campur dengan sabun, dan deterjen dengan obat serta obat nyamuk. Seharusnya, katanya bahan tersebut dipisah. Ada juga penyimpanan tepung di lantai. Ia mengaku pada sidak yang dilakukan sebelumnya di Gunung Sari menemukan ada kerupuk berbahan berbaya mengandung boraks. Pihaknya sudah mengingatkan pedagng agar tidak menjual lagi. Selain itu pihaknya mengawasi kosmetik ilegal dan obat tradisional ilegal. (her)

(Suara NTB/bul)

Asosiasi Petani Aren NTB Segera Dibentuk BLK Mataram Cetak Naker Bersertifikat Internasional Mataram (Suara NTB) Dalam waktu dekat direncanakan akan segera terbentuk asosiasi petani aren di NTB. Hal ini untuk menjawab berbagai persoalan, tantangan dan peluang kedepan para produsen gula merah. Asosiasi ini akan dibentuk serempak dari tingkat nasional dan beberapa daerah penghasil aren, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah di pulau Jawa.

“Hari ini ada penanaman 100.000 pohon aren di Sumatera, dan kita akan melakukan pertemuan sekaligus membahas pembentukan asosiasi ini,” kata Ketua Kelompok Petani Aren Bukit Tuan, Gunung Sari, Lombok Barat, H. Mustaan saat berangkat mengikuti kegiatan, Kamis (2/6). Penanaman pohon aren dalam jumlah besar ini sekaligus menjadi cikal bakal pengembangan aren dan produksi gula merah secara massif kedepannya. Apalagi Malaysia telah mengambil peluang dengan pemanfaatan 2 juta hektar pengembangan kawasan aren untuk memproduksi gula merah besar-besaran. Sawit telah mulai akan ditinggalkan perlahan oleh pengusaha di negeri jiran itu.

H. Mustaan menyebut gula adalah peluang usaha yang menjanjikan di tingkat nasional. Belum lagi negara-negara maju di Eropa, Amerika, Australia dan Timur Tengah membutuhkan gula merah tidak sedikit. “Itu sebabnya banyak yang melirik pengembangan potensi gula merah ini,” terangnya.

Lalu kondisi di NTB, ia menyebut potensi yang ada dan pengembangan aren cukup besar. Terutama di kawasan Rinjani Barat dari Lombok Gunung Sari Lombok Barat, Narmada, Batukliang Lombok Tengah hingga Lombok Utara. Dalam sehari produksi gula merah se-NTB hampir dipastikan tak kurang dari 1, 5 ton jika seluruhnya nira yang diambil petani pekebun diproduksi jadi gula merah. Potensi aren di NTB belum maksimal digarap petani, alasannya masih tak banyak di antaranya yang memanfaatkan aren menjadi gula merah. Petani masih enggan bekerja keras

untuk produksi gula merah, karena masih menggunakan cara-cara tradisional. Bahkan pada spot-spot tertentu, masyarakatnya justru menjadikan aren sebagai minuman keras tradisional, atau tuak.

“Aren ini bisa dibuat gula merah oke, buat minuman segar (tuaq manis) juga banyak yang minat. Ini yang kita harapkan didorong untuk terus dikembangkan. Tantangan besar pengembangan kawasan di Lombok khususnya, masih banyak masyarakat yang menebang pohon aren produktif hanya untuk memproduksi sagu. Padahal, jika dipelihara akan menjadi potensi secara bisnis dalam waktu panjang.

H. Mustaan mengatakan masyarakat kurang memahami itu dan belum sepenuhnya melihat peluang besar. Oleh karena perlu disadarkan. Caranya disarankan, pemerintah peralatan produksi dan bimbingan-bimbingan teknis kepada petani aren.

Apalagi jika di-support dengan peralatan-peralatan produksi gula merah yang lebih modern. Jika persoalannya karena keterbatasan anggaran, perusahaan, perbankan dan stakeholders lainnya bisa dilibatkan melakukan pembinaan dengan dana-dana sosialnya. “Kita memang dibina tapi masih terbatas sekali,” sebutnya.

Harga gula aren dalam dua tahun terakhir sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari sebelumnya maksimal Rp 15.000/Kg naik menjadi Rp 30.000/Kg sampai 40.000/Kg saat ini. Belum lagi kalau dibuat dalam bentuk gula merah semut yang banyak diminati hotel-hotel, harganya bisa mencapai Rp 50.000/Kg. Hanya saja petani aren masih terbatas peralatan produksi.

“Provinsi lain malah sudah banyak minta bibit pohon aren dari kita. Sampai sebegitu semangatnya, masak kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang nyata-nyata sudah ada,” katanya. “Selain kita membangun jaringan pasar, teknologi produksi dan mempermudah komunikasi untuk menjaga harga jual yang lebih baik,” demikian H. Mustaan. (bul)

harus dilalui. Penilaian mencakMataram up kesiapan BLK Mataram di(Suara NTB) lihat dari sarana dan prasaraBalai Latihan Kerja na pendukung, serta dukungan (BLK) Mataram di Dasan instruktur-instruktur bersertiCermen kini semakin perfikasi asesor. caya diri mencetak tenaSecara umum persoalan sega kerja (naker) profesionlama ini, peserta latihan BLK al di bidangnya. Menyusul Mataram belum disertifikasi telah diterimanya Sertikompetensi karena BLK Matfikat Tempat Uji Kompearam belum memiliki Tempat tensi (TUK) Jejaring dari Uji Kompetensi / TUK dan aseLembaga Sertifikasi Prosor sertifikasi terhadap tenafesi (LSP) BLK Surabaya ga kerja yang dilatih BLK Madi bawah naungan Badan taram. Padahal menjadi kebuNasional Sertifikasi Pro(Suara NTB/bul) tuhan mendesak yang tidak fesi (BNSP).

SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI - Kepala DisnakerSertifikat TUK Jejar- trans NTB, H. Wildan menunjukkan Sertifikat Tempat bisa ditunda dalam rangka menjawab tantangan kedepan ing LSP Surabaya ini diUji Kompetensi (TUK) bagi BLK Mataram yang yaitu meningkatkan daya saterima oleh Kepala Dinas diterima dari LSP BLK Surabaya, Kamis (2/6). ing tenaga kerja Provinsi NTB. Tenaga Kerja dan Trans“Sekarang BLK Mataram sudah benar-benar dinyatamigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Wildan, Kamis (26). Dengan demikian, menambah kemandirian NTB men- kan layak untuk dilaksanakan uji kompetensi. Alat-alat cetak generasi berketerampilan dengan sertifikat nasional. kita dilihat sudah lengkap. Kita sudah diakui secara pro“Gubernur selalu mengarahkan untuk berinovasi, fesional,” tambah Wildan. BLK Mataram sementara ini inilah salah satu wujud inovasi itu. Sudah diserahkan dipercaya mengeluarkan sertifikat bertaraf internasional sertifikat dari LSP Surabaya bekerjasama dengan untuk dua kompetensi, komputer dan teknik sepeda moBNSP, bahwa BLK Mataram telah menjadi jejaring tor. Ia menyebut masih harus memperjuangkan lima kodan telah diakui mencetak SDM profesional dalam mpetensi lain yang sudah ada di BLK Mataram.

Beberapa manfaat pembangunan TUK, peserta pelatimenghadapi tantangan MEA,” kata H. Wildan.

Sebelumnya, sertifikat profesi dari BLK Mataram han bisa diuji dan mendapat sertifikat kompetensi. Dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi sertifikasi kompetensi lebih mudah memperoleh pekerjaan NTB. Mencetak lulusan BLK yang diakui secara dalam di Perusahaan karena keterampilan yang dimiliki telah dikonteks negara, peserta pelatihan harus mengikuti uji ko- akui secara nasional. Masyarakat umum juga bisa memanfaatkan uji kompetensi di TUK BLK Mataram, namun saat mpetensi yang dilaksanakan oleh BLK Surabaya.

Saat ini proses tersebut otomatis tak berlaku lagi, dengan ini prioritas utama adalah peserta latihan BLK Mataram diterimanya sertifikat TUK Jejaring LSP Surabaya oleh BLK terlebih dahulu (untuk peserta umum sesuai persyaratan Mataram, kepala dinas meyakini, NTB akan menghasilkan yang berlaku secara Nasional dikenakan biaya uji kompetenSDM-SDM yang tangguh dan bekualitas, serta siap disand- si yang sebagian akan masuk sebagai penerimaan PAD. H. Wildan kemarin sekaligus melakukan peninjauan langingkan dengan SDM-SDM dari berbagai daerah dan luar negeri. Mendapat sertifikat TUK Jejaring LSP Surabaya ini sung mereka yang mendapat pelatihan dari BLK Mataram. bukanlah hal mudah. Beberapa penilaian Bagaimana proses awal hingga sertifikat layak diberikan. (bul/*)

Kamis, 02/06/16

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Kesehatan Lotim dengan Harian Suara NTB

Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Belajar di Lotim Kamis (2/6), rombongan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Rombongan dipimpin H. Sukamto. Kabid Promkes Dikes Provinsi Kalsel.

Hadir lengkap bersama seluruh Kepala Dikes kabupaten/kota se Provinsi Kalsel.

KEHADIRAN pelaksana program kesehatan di Provinsi Kalsel itu, kata H. Sukamto ingin belajar tentang pelaksanaan program kesehatan di Lotim. Terutama, belajar mengenai pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, rombongan Dikes Provinsi Kalsel ini mengunjungi Desa Aikmel Utara. Salah satu desa di Lotim yang telah menjalankan program desa siaga aktif.

Harapan dari Dikes Kalsel ini, Pemkab Lotim bisa memberikan informasi mengenai cara meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga Kalsel bisa meningkatkan kinerja dalam pengembangan desa siaga.

Disebut Sukamto, jumlah penduduk Provinsi Kalsel 3,8 juta jiwa. Jumlah ini tersebar

di 13 kabupaten/kota. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diakui, Kalsel lebih tinggi dari NTB. Akan tetapi, dari segi IPKM Kalsel kalah jauh dari NTB, yakni berada pada peringkat nomor tiga dari bawah dari 33 provinsi se Indonesia. “IPM memang urutan 25, tapi IPKM, Kalsel nomor 3 dari bawah,” akuinya.

Sebelum tinjauan lapangan, rombongan Dikes Kalsel ini diterima di Kantor Dikes Lotim oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. Hariyadi Djoewaeny dan Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani.

Dalam pemaparannya, Asisten I menyampaikan, NTB memiliki jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa dan terbanyak mendiami Lotim dengan 1,3

(Suara NTB/rus).

CINDERAMATA - Asisten I Setda Lotim, H. Hariyadi Djoewaeny didampingi Kepala Dikes Lotim, Asrul Sani saling tukar cinderamata dengan perwakilan Dikes Kalsel di Dikes Lotim, Kamis (2/6). juta jiwa penduduk. Di mana, tingkat kepadatan 648 jiwa per meter persegi. Penduduk Lotim terbilang cukup padat. Karena itu, Lotim juga tidak lepas dari masalah kesehatan. Fasilitas kesehatan hanya satu rumah sakit pemerintah dan dua rumah sakit swasta dan beberapa klinik.

Diakuinya, perhatian ter-

hadap sektor kesehatan oleh Pemkab Lotim cukup besar.

Alokasi anggaran pada tahun 2015 lalu disebut mencapai Rp 150 miliar. Upaya di bidang kesehatan banyak kemajuan. Indikatornya, angka Kematian Ibu (AKI), mengalami penurunan 140/100 ribu kelahiran menjadi 135/100 ribu kelahiran hidup. Begitu-

(Suara NTB/rus)

BERKUNJUNG - Perwakilan Dikes se Kalsel saat berkunjung ke Dikes Lotim.

pun kasus Angka Kematian Bayi, mampu ditekan dari rata-rata 18/1000 kelahiran menjadi 17 /1000 kelahiran.

Kasus gizi buruk dicatat terus mengalami penurunan.

Data terakhir dari 132 kasus menjadi 98 kasus orang gizi buruk. Hanya saja akrena jumlah penduduk yang tinggi membuat Lotim selalu masih

berada pada peringkat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota yang lain di NTB. Terhadap program desa siaga akif, dari 254 desa/kelurahan yang ada di Lotim, sebagian besar sudah dibentuk desa atau kelurahan aktif, yakni sebanyak 234 desa sudah membentuk desa siaga.

Dari jumlah ini, tidak seluru-

hnya aktif.

Salah satu desa yang sudah berhasil menjadi desa siaga adalah Desa Aikmel Utara.

Meski sebagai desa pemekaran, Desa Aikmel utara bisa juara dalam lomba tingkat provinsi Lomba Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mewakili NTB ke tingkat nasional. (rus/*)

Kasus SDN 7 Terara Kawal Rekomendasi BPK INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui perolehan Opini BPK atas pengelolaan Keuangan APBD 2015 bukan tanpa “cacat”. Sejumlah catatan BPK diberikan kepada pelaksana anggaran di daerah, dari sistem pengendalian, taat asas kepatuhan perundangundangan hingga pengembalian dana ke kas daerah.

“Kita siap mengawal catatan-catatan yang diberikan BPK. Ada beberapa, seperti (Suara NTB/ari) Sistem Pengendalian ada 8 Zaenal Idrus item, kepatuhan terhadap undang-undang 3 item, masalah aset, dan pengembalian dari kelebihan akibat perjalanan dinas di SKPD,” ujar Inspektur pada Inspektorat KLU H. Zaenal Idrus, SH, Kamis (2/6).

Ia menerangkan, catatan yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti tidak seberat catatan atas penyelenggaraan APBD tahuntahun sebelumnya. Menyangkut aset misalnya, BPK hanya menekankan agar aset dilakukan inventarisasi, memperjelas asetaset mana saja yang akan disusutkan atau bahkan dihapus.

Bagaimana dengan perjalanan dinas, tidakkah real cost sudah intim di SKPD, sehingga tidak seharusnya terjadi kelebihan SPPD? Zaenal menerangkan, kelebihan anggaran perjalanan dinas hanya terjadi di 4 SKPD. Hanya saja, ia menolak membocorkan 4 SKPD tersebut. “Kelebihan dana ini terjadi di travel, jadi bukan kesengajaan pejabat SKPD,” bantahnya.

Menurut Zaenal, nyaris tidak ada catatan BPK yang relatif berat untuk diselesaikan oleh daerah. Menurut nominal dana yang harus dikembalikan oleh pihak ketiga (kontraktor), maupun SKPD, totalnya relatif kecil, hanya puluhan juta rupiah (baca: kurang dari Rp 100 juta). Tak lama usai LHP BPK keluar, pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. “Ada 3 perusahaan yang sudah menyanggupi untuk mengembalikan. Melalui Majelis TPTGR, pengembalian ini akan kita proses lebih lanjut,” terangnya.

Inspektur berharap, proses penyelesaian terhadap sejumlah catatan BPK diharapkan tidak akan berlarut-larut. Sebab sesuai ketentuan, pihaknya hanya diberikan tenggat waktu 60 hari sejak LHP keluar, tanggal 31 Mei lalu. Dirinya optimis, dengan sikap kooperatif dari pihak ketiga dan aparatur pemda, maka rekomendasi BPK akan selesai dalam 2 bulan waktu yang ditargetkan.

“Mengenai aset Amor Amor dan aset di Trawangan, penyelesaiannya itu antar pemerintah daerah,” pungkas Zaenal Idrus sembari berharap persoalan itu juga dapat diselesaikan. Terlebih Pemda KLU sudah mengadukan masalah tersebut ke Kemendagri. (ari)

Implementasi JKN Butuh Komitmen Tinggi Selong (Suara NTB)Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah daerah bersama fasilitas kesehatan yang dimiliki, serta dari para peserta JKN sendiri.

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, M. Farid tidak menampik banyaknya keluhan dari sejumlah pihak terhadap sistem pelayanan terhadap para peser(Suara NTB/rus) ta BPJS Kesehatan yang dilakuM. Farid kan di tingkat fasilitas kesehatan (faskes). Namun satu sisi, para peserta juga, utamanya yang mandiri banyak yang tidak melaksanakan kewajiban.

Ia berharap besar, kepada peserta mandiri bisa menunaikan kewajibannya membayar premi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi secara akumulatif jumlah yang menunggak di Lotim ini cukup besar.

Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Selong, Khoirun Nisa menambahkan, sekitar Rp 6 miliar tunggakan dari peserta mandiri. Jumlah yang nunggak ini bahkan lebih tinggi dari yang melaksanakan kewajiban.

“Mungkin karena belum sadar,” ucapnya.

Pihak BPJS meminta seluruh peserta mandiri ini melaksanakan kewajiban membayar premi. Soal pelayanan di tingkat faskes, lanjutnya, penggunaan JKN ini ada proses awal yang harus dipenuhi. Hal inilah yang kurang dipahami oleh peserta.

BPJS Kesehatan siap memberikan sikap tegas terhadap faskes yang tidak memberikan pelayanan maksimal, khususnya pada rumah sakit swasta. Rumah sakit yang dikategorikan nakal dan tidak memberikan pelayanan baik, maka bisa diputus kerjasamanya.

Sejauh ini, banyak keluhan menyangkut adanya perlakuan yang berbeda antara peserta BPJS kesehatan dengan yang melalui jalur umum. Terhadap hal itu, permintaan BPJS Kesehatan Lotim ini meminta seluruh faskes tidak membeda-bedakan cara pelayanannya. “Jangan ada perbedaan perlakuan pelayanan kepada pasien,” demikian imbuhnya.

Diketahui, sebagain besar faskes di Lotim ini belum terakreditasi. Mengacu pada aturan, tidak bisa dilakukan kerjasama kepada lembaga yang tidak jelas. Akan tetapi, khusus puskesmas meskipun belum terakreditasi, namun sudah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan keberadaannya sudah lama di tengah masyarakat. “Secara perlahan pelayanan diperbaiki, akreditasi juga tidak saja dari sarana prasarana di faskes, tapi juga Sumber Daya Manusia,” ucapnya. (rus)

Plt Kepala Sekolah Mengaku Sudah Diperiksa Kejaksaan Selong (Suara NTB) Upaya pengusutan dugaan penyimpangan pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara Lombok Timur (Lotim) terus dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Sejumlah pihak sudah diperiksa terkait kasus ini, mulai dari pelaksana tugas kepala sekolah, pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim hingga pihak lain.

Kepala Unit (Kanit) Dikpora sekaligus Plt. Kepala SDN 7 Terara, H. Sabarudin, menjelaskan, proyek SDN 7 Terara merupakan salah satu proyek yang harus dikerjakan dengan swakelola murni. Namun pada kenyataannya, gedung sekolah yang berjumlah 6 lokal ini dikerjakan dengan cara dipihakketigakan oleh oknum tertentu. Kondisi itu, katanya, membuat panitia yang sudah terbentuk seolah-olah tidak artinya, termasuk dirinya selaku pelaksana dalam proyek dianggap sebagai

boneka oleh oknum yang mengaku orang penting di Lotim.

“Ya sebelumnya saya sudah laporkan kasus ini Kejati NTB, tapi harus diproses dulu di Kejari Selong. Laporan saya itu terkait penyelewengan wewenang,’’ ungkapnya.

Ironisnya, kata Sabarudin, dalam pembangunan gedung sekolah, oknum ini mencatut nama Bupati Lotim, H. Moch.

Ali Bin Dachlan, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, bahkan menjual dan lembaganya, yakni DPRD Lotim hanya untuk

mendapatkan bagian dalam pembangunan gedung sekolah.

Dalam pencairan anggaran dilakukan secara bertahap, yakni sebanyak 3 termin hingga mencapai Rp 762 juta. Dari dana itu, ungkapnya, jumlah dana yang diduga ditilep sebesar Rp 353 juta. Dalam tahap pengambilan pertama sebesar Rp 175 juta, tahap kedua Rp 125 juta dan tahap ketiga juga diambil sebesar Rp 125 juta. Selain itu, dalam tahap pengambilan ke empat, oknum itu mengambil sebesar Rp 108 jutaan dan terakhir

(Suara NTB/yon)

H. Sabarudin dalam tahap pengambilan kelima, oknum mengambil Rp 2 juta.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengaku sudah diperiksa pihak Kejak-

saan terkait persoalan pembangunan gedung SDN 7 Terara. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Dikdas.

Dirinya diperiksa hari Rabu (1/6) siang lalu bersama bagian keuangan Dinas Dikpora Lotim.

Dalam pemeriksaan itu, Zaini mengaku dicecar dengan sejumlah pertanyaan seputar SDN 7 Terara oleh pihak Kejaksaan. Ia juga diminta keterangan terkait proses penggunaan anggaran DAK yang ketika itu tidak boleh dipihakketigakan sesuai dengan juklak-juknis dalam DAK. “Kita di Bidang Dikdas sama sekali tidak mengetahui kronologis pembangunan gedung SDN 7 Terara itu, kita sangat dukung Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini,” jelasnya. (yon)

Tawarkan Asuransi bagi Rakyat Kecil Raperda KTR Ditolak Tiga Fraksi Dewan

Selong (Suara NTB) BRI menawarkan salah satu produk strategis guna meningkatkan tingkat kesejahteraan dari pelaku usaha mikro, yakni Asuransi MikroKecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM).

Produk asuransi ini cukup dengan premi Rp 50 ribu saja per tahun untuk perorangan dan Rp 90 ribu untuk pasangan. AM-KKM ini akan menjadi produk asuransi yang pas untuk rakyat kecil dengan penghasilan rendah.

Pimpinan AMBM BRI Cabang Selong, H.M. Dandy Wardana kepada Suara NTB, mengklaim, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah. Alasannya, produk asuransi BRI untuk para pel-

aku usaha mikro ini sangat kecil nilai preminya. ‘’Hitungan per bulan hanya membayar sekitar Rp 4 ribu,’’ ujarnya.

Persyaratan menjadi peserta AM-KKM BRI ini pun diklaim sangat sederhana.

Hanya dengan KTP, sudah bisa menjadi peserta. Keanggotaan memang sebentar, yakni hanya setahun, namun bisa diperpanjang otomatis dengan identitas yang sama.

Menjadi peserta AM-KKM ditegaskan tidak butuh watu dan proses lama. Produk BRI yang baru ini nantinya akan dipasarkan melalui agen-agen BRI Link yang di pelosokpelosok desa. “Begitu stor melalui mesin EDC, langsung dapat aktif dan tidak perlu menunggu lama,” ucapnya.

Dengan hanya Rp 50 ribu setahun, akan mendapatkan peggantian rawat inap Rp 100 ribu per hari sampai batas maksimal 90 hari per tahun. Bagi yang melakukan operasi/pembedahan per tahun diberikan Rp 2,5 juta, meninggal akibat kecelakaan diberikan Rp 19,5 juta. Meninggal dunia akibat sakit Rp 2,5 juta dan cacat total dan sebagian akibat dari kecelakaan diberikan Rp 5 juta.

AM-KKM diakui tidak ada kerjasama dengan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Klaim terhadap asuransi ini cukup dengan menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir klaim yang dikirim ke BRIngin Life, maka dipastikan bisa langsung dicairkan klaimnya. (rus)

Investor Korea Siap Bangun PLTS di KLU Tanjung (Suara NTB) Investor asal Korea Selatan, PT. Cheongsu Engineering menandatangani Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kamis (2/6), manajemen Cheongsu yang menggandeng perusahaan dalam negeri, PT. Bagaspati Hashil Energindo, melakukan ekspose. Hanya saja, penandatanganan MoU dilakukan tertutup di ruang Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Perwakilan PT. Cheongsu, Victor Lee, mengakui kehadirannya kali ini adalah yang kedua di Lombok. Namun kali ini, pihaknya hadir dengan membawa misi strategis dalam proses pembangunan daerah di bidang kelistrikan. Cheongsu sangat yakin akan berinvestasi di Lombok Utara, menyusul potensi yang besar di daerah ini, baik potensi pariwisata, maupun sektor ekonomi sehubungan dengan rencana pembangunan Global Hub. “Kami akan menginvestasikan 45 juta dolar Amerika (setara Rp 585 miliar dengan kurs Rp 13.000 per dolar) untuk memproduksi listrik 20 MW (Mega Watt). Kami juga butuh tanah 50 hektar untuk proyek ini,” ungkap Victor Lee dalam ekspose di Aula Bappeda.

Biaya sebanyak itu akan dialokasikan antara lain untuk peralatan senilai 40,5 juta dolar, biaya desain 1,395 juta dolar dan biaya lain-lain mencakup pemeliharaan senilai 3,105 juta dolar. Investor Cheon-

gsu memperkirakan, tahapan proyek akan dimulai dengan perkiraan waktu 3 bulan feasibility study (studi kelayakan), setelah itu pembebasan lahan, dan kepengurusan izin, Amdal dan sebagainya di pemerintah daerah. Begitu semua administrasinya lengkap, proyek siap digelar dengan masa pengerjaan paling cepat 6 bulan dan paling lama 8-12 bulan.

Masuknya Cheongsu ke KLU, kata Victor Lee, tidak lepas dari potensi bisnis. Bahwa rasio kelistrikan di NTB, baru sebesar 60 persen. Sedangkan secara umum, ada 7 alasan Cheongsu hadir dan berinvestasi di Lombok. Meliputi, mendorong peningkatan kebijakan pelayanan kelistrikan masyarakat, menciptakan pasar, menyiapkan tarif dan harga jual yang terjangkau, pendanaan dan dukungan lain, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatkan penelitian serta mengembangkan wilayah kerjasama dengan berbagai negara di dunia.

“Pola kerjasama yang kami bangun adalah bagi hasil antara perusahaan lokal dan PLN. Pembangunan PLTS dilakukan dengan sistem Build Operate and Transfer (BOT) untuk 25 tahun.

Setelah 25 tahun, seluruh peralatan akan menjadi milik pemerintah daerah,” papar Victor Lee. Sekilas dalam pemaparannya, perusahaan Cheongsu sudah sangat siap untuk menanamkan modalnya. Dengan catatan, adanya kepastian lahan serta jaminan keamanan. Seluruh peralatan yang ada sudah siap dibawa dari Korea Selatan dengan kapal barang yang panjangnya

300 meter. Sebagai gambaran pula, untuk menghasilkan 1 MW PLTS, Cheongsu memerlukan lahan 1-2 hektar. Dikalikan 20 MW, maka untuk lahan peralatan saja diperlukan 40 hektar.

Kebutuhan lahan masih akan bertambah, seiring kebutuhan perusahaan untuk kantor, gudang dan sebagainya.

Sementara, Direktur PT. Bagaspati Hashil Energindo, Dwi Murti, menambahkan ketertarikan Cheongsu merambah KLU tidak lepas dari pertumbuhan permintaan listrik di NTB, serta kemajuan sektor pariwisata daerah. Produksi PLTS yang dihasilkan nantinya akan tersambung dengan transmisi 150 KV milik PLN. “NTB termasuk salah satu daerah yang masih terjadi krisis listrik. Kapasitas yang ada saat ini 136 MW, sementara pemakaian pada beban puncak mencapai 145 MW. Dengan industri pariwisata yang berkembang sedemikian pesat,” katanya.

Ia memastikan, dalam proses pengerjaan proyek ini akan melibatkan tenaga kerja lokal, terkecuali untuk teknisi yang memang memerlukan keahlian.

Namun kepastian proyek ini, akan sangat bergantung dari hasil kajian (studi kelayakan) yang akan dilakukan dalam waktu 3 bulan ke depan.

Menutup ekspose investor Korsel, Sekda KLU, Suardi, meminta kepada seluruh jajaran SKPD, camat dan kepala desa untuk senantiasa memberikan dukungan. Tidak terkecuali menyangkut jaminan keamanan, agar proses investasi berjalan lancar. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Tiga dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok yang diajukan eksekutif. Penolakan itu bukan murni sikap politik untuk menjaga hajat perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, melainkan substansi raperda yang diajukan Pemda c.q Dikes KLU, belum mencakup aspek sosiologis, psikologis, bahkan regulasi.

Dalam sidang istimewa penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, Kamis (2/ 6), diketahui 3 fraksi yang menolak, antara lain, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Sedangkan fraksi yang mendukung Raperda adalah Fraksi Perjuangan, Kebangkitan Nasional (PKN) dan Fraksi Merah Putih. Perbedaan fraksi ini kebalikan dengan penyampaian akhir fraksi terhadap raperda pengembangan dan pemanfaatan sistem irigasi, di mana kelima fraksi menyatakan setuju.

Pendapat Fraksi Hanura yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Narsudin, S.Sos., mensyaratkan adanya penjabaran atas jaminan dan perlindungan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Fraksi berpendapat bahwa Raperda KTR penting hanya saja dalam penetapan sebuah produk hukum, tidak boleh gegabah, apalagi sampai menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Mencermati laporan Pansus, terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan dalam draf raperda tersebut, antara lain menyangkut legal drafting, aspek hukum, dan substansi dari rancangan terzebut,” kata Narsudin.

Hanura pun berkesimpulan untuk menolak meluluskan raperda tersebut disertai pula dengan saran agar eksekutif memperbaiki, menyempurnakan untuk selanjutnya diuaulkan kembali pada masa sidang ke III tahun 2016 atau tahun 2017.

Hal senada dikemukakan Fraksi Demokrat melalui juru bicara, Putrawadi, S.Sos. Mengacu pada pembahasan pansus I, Demokrat melihat

masih banyak persoalan mendasar yang perlu disempurnakan. Tak hanya perbaikan pada legal drafting tiap bab, dasar hukum, tetapi substansi raperda memerlukan penyesuaian terhadap naskah akademik.

“Yang lebih berat, Dinas Kesehatan sebagai pengusul raperda justru mengaku tidak banyak paham. Kami melihat ini suatu hal yang lucu bin ajaib,” cetus Putrawadi.

Esensi pembentukan raperda untuk menjamin hak-hak perlindungan kesehatan dari bahaya merokok, Demokrat pun memahami persoalan tersebut.

Hanya saja, Demokrat belum melihat kesesuaian draf dengan esensi yang dituju. Dasar itulah, fraksi mengembalikan draf ke eksekutif untuk disempurnakan.

Ketua Fraksi Golkar, Ikhwanudin, turut mengungkapkan penolakan atas raperda tersebut. Mengacu kawasan tanpa rokok di Indonesia, sebagian besar kabupaten/kota masih belum mengatur dalam produk hukum.

“Dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia, hanya 166 kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Dan berdasarkan laporan pansus I, maka Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok perlu disempurnakan agar produk hukum yang dibuat memiliki kualitas akademik yang diharapkan,” tegas Ikhwan.

Sementara dua Fraksi yang setuju, yakni Fraksi PKN dan Fraksi Merah Putih, lebih melihat urgensi raperda sebagai salah satu jaminan perlindungan hak-hak masyarakat. Jubir PKN, Abdul Gani mengatakan, seiring konsumsi rokok semakin tinggi, ditambah masalah kesehatan sebagai HAM, maka PKN menyetujui raperda dimaksud.

Terhadap pro kontra Fraksi itu, pimpinan sidang pun meminta waktu skorsing 2 menit untuk menyamakan persepsi antarpimpinan fraksi. Selesai rapat, unsur pimpinan fraksi tetap bersikukuh untuk menolak draf dimaksud agar diperbaiki. “Hasil rapat unsur fraksi memutuskan untuk tetap mengembalikan draf agar diperbaiki. Draf itu boleh diajukan lagi di masa sidang berikutnya,” tandas Anggota Dewan, Sengrajib. (ari)

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Rasionalisasi PNS Bukan Perkara Mudah Praya (Suara NTB) Rencana pemerintah pusat yang akan merasionalisasi sekitar satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini, diakui bukan perkara mudah untuk dilaksanakan. Apalagi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang masyarakatnya masih banyak menggantungkan hidup sebagai PNS. “Kalau dipikir lebih dalam, agak susah juga kalau mau merasionalisasikan jumlah PNS yang ada saat ini. Termasuk kita di sini (Loteng, red). Karena hal itu akan berdampak pada banyak aspek.

Bukan hanya dari sisi PNS itu sendiri. Tetapi aspek lainnya yang berkaitan langsung dengan keberadaan PNS,’’ ungkap Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, SH, kepada Suara NTB, Rabu (1/6) lalu.

Dalam hal ini, pihaknya lebih memilih, kalaupun harus tetap ada rasionalisasi PNS, bukan pada arti mengurangi jumlah PNS. Tetapi lebih pada refungsi dan reposisi PNS itu

sendiri. Mengingat kalau dilihat dari rasio jumlah PNS sebenarnya masih kurang. Bahkan untuk posisi-posisi tertentu masih sangat kurang.

Ia mencontohkan, kenapa tidak PNS yang akan dirasionalisasi ini diberdayakan di sekolah-sekolah. Karena dari sisi sumber daya manusia, sekolah-sekolah, di Loteng pada khususnya saat ini banyak yang belum memadai. Bahkan bila

perlu, dialihkan sebagai tenaga pendidik. Tentunya bagi yang memenuhi kompetensi.

Apalagi, jumlah tenaga pendidik yang dimiliki sekarang ini masih sangat kurang, sehingga tidak perlu harus ada rasionalisasi, karena dikhawatirkan bisa memicu persoalan sosial. “Secara pribadi, sulit rasanya saya bisa menerima kebijakan tersebut. Karena dampa-

knya begitu luas dan menyentuh banyak aspek,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Tapi itu semua merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam hal ini hanya bisa melaksanakan.

Namun, jika masih ada solusi yang jauh lebih baik, kenapa tidak itu yang diambil sambil menunggu seleksi oleh waktu.

Alasannya, jika kebijakan moratorium tetap dijalankan,

dengan sendirinya jumlah PNS akan berkurang, karena hampir tiap tahun, PNS yang pensiun juga cukup banyak.

“Posisinya memang serba dilematis. Di satu sisi pemerintah pusat ingin mengurangi beban anggaran bagi belanja pegawai. Tetapi di sisi lain, efek dari rasionalisasi PNS tersebut juga harus dipikirkan dan dicarikan solusi yang tepat,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Lagi, Tiga Balita Gizi Buruk Ditemukan di Lobar Beratkan Masyarakat Miskin PEMDA Lombok Barat (Lobar) dikritik menarik retribusi terlalu tinggi dari masyarakat miskin yang seharusya diberi keringanan.

Hal ini menyusul diberlakukannya kenaikan tarif mengacu Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan pada unit pelaksana teknis BLUD Puskesmas.

“Kenaikan tarif ini tak pernah dikomunikasikan ke dewan, selain itu memberatkan masyarakat miskin karena terlalu tinggi. Pemda (Suara NTB/dok) seharusnya jangan menarik Sulhan Mukhlis Ibrahim PAD dari masyarakat miskin dong,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim di Giri Menang, Kamis (2/6).

Sulhan mengktirisi pertimbangan pemda menaikkan tarif tersebut. Sebab yang namanya retribusi itu mengganti biaya operasional pelayanan. Artinya retribusi ini masuk sebagai PAD juga di Lobar. Dirinya mengaku tidak bangga jika Pemda memungut PAD dari orang sakit dan orang miskin. Sebab nota bene warga yang dilayani di puskesmas itu warga kurang mampu.

Menurutnya wajar-dan sah-sah saja memberlakukan kebijakan kenaikan tarif ini, namun jangan terlalu tinggi, sehingga membebani dan terkesan pemda mempersulit warga yang kurang mampu. Seharusnya peranan pemerintah tidak boleh membebani dan hitung-hitungan ke masyarakat. Apalagi katanya, Pemda mengambil PAD yang tidak pantas, karena memberatkan.

Sulhan mempertanyakan apa dasar kenaikan tarif. Mestinya, diberlakukan kenaikan tarif baru harus jelas komponen apa saja yang harus naik dan apa bahan kajiannya. Namun faktanya, justru Pemda dalam hal ini Dikes tak pernah mengkomunikasikan ke dewan, sehingga dewan pun bertanya-tanya soal kebijakan ini. Memang diakui dalam Perda, disebutkan tidak mesti dikonsultasikan ke dewan, namun pihak dewan sudah menekankan pada pembahasan retribusi sebelumnya agar semua bentuk perubahan perda retribusi dikomunikasikan ke dewan sebagai bentuk kontrol.

Ia mencontohkan tarif yang memberatkan seperti belanja barang habis pakai yang diganti oleh masyarakat atau pasien terlalu besar mencapai Rp 200 ribu, selain itu ada biaya persalinan Rp 600 ribu. Ada juga pelayanan pemeriksaan di puskesmas Rp 12 ribu naik dari Rp 5 ribu dan pelayanan pemeriksan di pustu naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 7 ribu.

Menurutnya jika dalih kenaikan tarif, karena memaksimalkan pelayanan puskesmas yang menjadi BLUD, tak rasional.

Sebab BLUD itu hanya mandiri dari sisi pengelolaan administrasi, sedangkan dari sisi anggaran tetap didukung pemda.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dikes Lobar dr. Aan Suryanatha menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan, karena perlu izin kepala dinas. Ditanya perihal kenaikan tarif, dirinya juga enggan berkomentar. “Saya tidak bisa komentar, lebih baik nanti konfirmasi ke pak kadis,” katanya via ponsel. (her)

Anggaran Proyek ”Salah Kamar”

Dewan Tuding Salah Perencanaan dan Unsur Kesengajaan Giri Menang (Suara NTB) Pos anggaran tiga proyek senilai Rp 300 juta lebih yang “salah kamar” di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) mengundang tanya kalangan DPRD. Kalangan dewan mempertanyakan kenapa bisa terjadi anggaran proyek salah kamar, sehingga batal dilaksanakan.

Terjadinya hal ini, menurut Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muklis Ibrahim, ST, tidak boleh dibiarkan pimpinan daerah.

Dalam hal ini bupati dan sekda harus melakukan penyisiran dan pengawasan terhadap perencanaan SKPD. Sebab dewan mensinyalir ada kesalahan dalam perencanaan proyek di dinas terkait.

Bahkan, dewan menuding hal ini ada unsur kesengajaan.

Menurut Sulhan, kesalahan pos anggaran proyek ini bukan salah ketik, namun pada proses perencanaannya yang salah.

Dampak dari dibatalkannya proyek ini tentunya merugikan masyarakat sebab dalam APBD sudah dibahas dan disepakati, jika proyek tersebut dibangun. Padahal dalam kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif pada saat pembahasan APBD jelas-jelas pada APBDP tidak ada pekerjaan fisik hal ini untuk mengantisipasi supaya tidak ada proyek terlambat.

“Di sini jelas bukan salah ketik, kok bisa anggaran itu salah kamar, karena perencanaannya yang salah. Bisa jadi juga ada unsur kesengajaan menyelipkan program ini,” tegas Sulhan. Alasannya menyebut salah perencanaan dan ada unsur kesengajaan, sebab dalam proses pembahasannya sudah melalui berbagai tahapan.

Dijelaskan, alurnya DAK itu turun ke Pemda atas dasar usulan Pemda melalui proposal yang diajukan ke pusat. Lalu turunlah program itu ke Pemda. Menurutnya, pemahaman aparatur soal regulasi juga kurang, sehingga terjadi persoalan ini. Semestinya, aparatur di SKPD memahami regulasi perencanaannya.

Anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan tidak bisa di SKPD, sebab statusnya jalan lingkungan. SKPD bisa menganggarkan jalan yang berstatus jalan kabupaten. Sedangkan jalan lingkungan atau jalan desa bisa dialokasikan menggunakan dana desa.

Menurutnya, aparatur di SKPD harus banyak dilatih terkait pengerjaan penyusunan anggaran. Apalagi dalam penyusunan anggaran ini SKPD diberi rentang waktu yang lama.

Penyusunan dibahas tiga tingkatan, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, hingga ke kabupaten. Ada juga forum RKPD barulah dibahas menjadi APBD. Seharusnya kata politisi PKB ini, adanya anggaran salah kamar ini bisa dideteksi pada saat penyisiran dan clearing pada saat klinis pembahasan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas PU Lobar Ir. Sakri melalui Sekretaris Dinas PU Made Artadhana, menampik jika pos anggaran tiga paket proyek salah kamar. Menurutnya, pos anggaran yang dimaksud bukan salah kamar. Pihaknya mengklarifikasi, jika ada dana infrastruktur desa berupa proyek jalan lingkungan masuk di belanja modal. ‘’Mestinya, sesuai ketentuan itu melalui proses mekanisme dana hibah melalui usulan proposal lalu diverifikasi barulah masuk ke belanja barang dan jasa. Namun ini persoalannya, masuk begitu saja. Hal ini diketahui setelah APBD berproses,’’ kilahnya beberapa waktu lalu. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kasus balita gizi buruk kembali ditemukan di Lombok Barat (Lobar). Kali ini, tiga balita gizi buruk dirawat di Rumah Sakit Umum Tripat Gerung. Ketiga balita ini tidak murni mengalami gizi buruk, namun diakibatkan penyakit bawaan. Kondisi ketiga balita masih lemah, sehingga perlu perawatan.

Ketiga balita ini dijenguk Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khaeratun didampingi Camat Labuapi, L Hakam, ketua TP PKK Kecamatan Labuapi serta pengurus. Istri bupati dalam kesempatan itu memberikan santunan kepada orang tua balita.

Tiga balita yang dirawat ini adalah Ziyad Azizah Ibrahim (2) tahun dari Lingkungan Menang Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung, Ahmad Ali Akbar (3) tahun dari Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi, dan Nur Aisyah (10) bulan beralamat Dusun Embung Pas Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar.

Ketiga pasien ini tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Tripat.

Menurut pengakuan Nurhidayati ibu pasien Nur Aisyah, balitanya lahir dalam keadaan normal dengan usia 9 bulan.

Saat lahir balitanya memiliki berat badan 2,7 kilogram, namun kondisi keluarga yang han-

ya mengharapkan mata pencaharian mencari ikan dari menyetrum menyebabkan pemberian asupan makanan ke balitanya kurang maksimal. “ Anak saya lahir normal, pada usia 6 bulan kondisinya menurun,” akunya.

Awalnya, balitanya mengalami demam tinggi kemudian selama enam bulan terakhir kondisi kesehatannya turun drastis, sehingga berpengaruh terhadap berat badannya.

Selama sakit, anak ketiga dari pasangan Sanusi dan Nurhidayati ini tidak pernah mendapatkan perawatan intensif secara maskimal, lantaran perekonomian yang tidak bisa membaik. Aisyah sendiri telah mendapatkan perawatan itensif baru empat hari ini, setelah dirujuk ke rumah sakit dari Puskesmas Sigerongan.

Ia mengaku, selain memiliki anak gizi buruk, dua anaknya mengalami lumpuh total, sehingga saat ini beban perawatan yang dibutuhkan sangat banyak sementara keluarganya tidak memiliki penghasilan.

Ketua Tim PKK Lobar, Hj. Khaeratun, mengaku telah meminta ke pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan intensif. “Saya sudah cek kelengkapan BPJS pasien lengkap. Saya juga sudah koordinasikan dengan pihak ru-

(Suara NTB/her)

JENGUK - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun saat menjenguk pasien gizi buruk di RSUD Tripat Gerung, Kamis (2/6). mah sakit dan dinas terkait agar memberikan perawatan dan bantuan secara maksimal sampai pasien sehat,” ujarnya.

Menurutnya, ketiga pasien bukan gizi buruk murni, tetapi disebabkan ada penyakit bawaaan. Selain itu, SDM orang tua dalam perawatan masih minim, sehingga pola asuhnya tidak teratur. Terkait bentuk penanganan khususnya balita gizi buruk yang me-

miliki penyakit TBC perlu perawatan enam bulan, dan pihaknya meminta untuk dipantau terus menerus.

Sementara itu, Kabid Pelayanan RSUD Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni menyatakan, berdasarkan data pemeriksaan RSUD Tripat, ketiga pasien mengalami gizi buruk berbeda-beda. Ziyad Azizah Ibrahim mengalami gizi buruk tipe marasmik fase stabil den-

gan penyakit TB OAT, anak yang berusia 2 tahun seharusnya berat badan mencapai 15 kg akan tetapi Azizah hanya mempunyai berat badan 6,9 kg, kemudian Ahmad Ali Akbar mengalami penyakit CP, epilepsi yang termasuk gizi buruk dengan berat badan 8,1 kg, dan Nur Aisyah memiliki penyakit pneumonia yang termasuk gizi buruk mempunyai berat badan 4,6 kg. (her)

Masjid Agung Loteng Siap Jadi Loteng Penyumbang Pelanggan PLN Tertinggi di NTB Lokasi MTQ Nasional Praya (Suara NTB) Penyelesaian pembangunan fisik bangunan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) diklaim sudah hampir tuntas. Hal itu kian menambah keyakinan pemerintah daerah setempat, kalau gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional siap digelar di daerah ini.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, saat meninjau langsung persiapan lokasi gelaran MTQ tingkat nasional di Masjid Agung Loteng, Kamis (2/6).

Supardan mengaku, secara fisik kondisi bangunan sudah selesai dikerjakan. Tinggal proses finishing di beberapa titik saja, sehingga saat ini fokus pekerjaan pada penambahan dan pemasangan asesoris pendukung, baik itu di bangunan utama masjid maupun bangunan pendukung di luar masjid. ‘’Tinggal dipoles-poles saja. Kalau pengerjaan fisik bangunan utamanya sudah selesai,” klaimnya.

Ia menjelaskan, untuk lokasi gelaran MTQ tingkat nasional itu nantinya, semua tergantung pemerintah provinsi bersama panitia pusat. Pihaknya dalam hal ini hanya menyiapkan lokasi saja.

Kalau lokasi sudah selesai, tinggal pemerintah provinsi memilih di lokasi mana MTQ akan digelar. “Yang pasti kita sudah sangat siap,” tandas Supardan.

Orang nomor satu di jajaran

(Suara NTB/kir)

MENGECEK - Sekda Loteng, H.L. Supardan mengecek kesiapan Masjid Agung Loteng sebagai lokasi pelaksanaan MTQ tingkat Nasional, Kamis (2/6). birokrasi Loteng ini pun berharap, kesiapan ini bisa didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah ini. karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jika tidak didukung oleh masyarakat juga tidak akan ada artinya. “Paling tidak masyarakat bisa mendukung dengan samasama menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Masjid Agung, itu sudah cukup.

Apalagi bisa memberikan dukungan lainnya,” ujarnya.

Karena bagaimanapun juga, penyelenggaran MTQ tingkat nasional kali ini merupakan pertaruhan nama baik daerah. Jika sukses, maka nama daerah akan

ikut terangkat. Tapi kalau tidak, citra daerah juga bisa tercoreng.

Mengingat, akan banyak peserta yang akan datang ke Loteng, melihat dan merasakan langsung kondisi daerah.

Diakuinya, tidak semua daerah berkesempatan sebagai tuan rumah penyelenggaran event besar tersebut. Apalagi itu berskala nasional, sehingga tidak ada alasan, MTQ tingkat nasional harus sukses. Dan, itu semua tidak akan bisa terwujud jika masyarakat tidak ikut mendukung. “Ini kerja bersama pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat di daerah ini,” pungkas Supardan. (kir)

Praya (Suara NTB) Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga tahun 2016 ini tercatat sudah menyentuh angka sekitar 180 ribu pelanggan. Jumlah ini menempatkan Loteng sebagai daerah dengan jumlah pelanggan PLN tertinggi di NTB. Dengan jumlah pelanggan terbanyak berasal dari pelanggan rumah tangga.

Demikian diakui Kepala PLN ranting Praya, H.L. Mulyadi, kepada Suara NTB, Kamis (2/6). Menurutnya, jumlah pelanggan PLN di Loteng berpotensi masih akan terus bertambah. Mengingat saat ini saja, sudah ada sekitar 900 calon pelanggaran masuk daftar tunggu. Dan, pihaknya menargetkan tahun ini juga seluruh calon pelanggan yang sudah masuk daftar tunggu tersebut bisa terlayani.

“Daftar tunggu inilah yang jadi fokus kita saat ini, untuk bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri optimis bisa menyelesaikan jumlah daftar tunggu tersebut. Karena dari manajemen wilayah, juga sudah memberikan dukungan untuk bisa menyelesaikan jumlah daftar tunggu ini.

Sebagai daerah dengan

jumlah pelanggan tertinggi di NTB, konsekuensinya persoalan kelistrikan terjadi di daerah ini juga cukup banyak.

Mulai dari pencurian listrik hingga persoalan meter yang bermasalah. “Di satu sisi kita cukup bangga, karena pelanggan di sini tertinggi di NTB. Tapi juga prihatin, karena persoalan yang terjad juga tidak kalah banyak,” aku Mulyadi.

Atas kondisi ini, sejak setahun terakhir pihaknya terus melakukan pembenahan dan perbaikan dengan melakukan penertiban terhadap sambungan ilegal, termasuk menekan kasus-kasus pencurian listrik.

Pembenahan di internal manajemen PLN Ranting Praya juga tidak luput dari perhatian. Karena disinyalir, persoalan-persoalan yang terjadi di luar juga disebabkan kondisi internal manajemen PLN yang lemah. Terbukti sudah ada beberapa karyawan PLN Ranting Praya yang ditindak tegas. Bahkan ada yang sampai dipecat.

“Jadi internal kita benahi. Eksternal juga demikian. Karena tidak akan ada artinya, pembenahan eksternal dilakukan, tanpa didukung pembenahan di internal manajemen,” tambahnya. (kir)

Tak Serius Membangun

Investor Nakal Diminta BPBD Lobar Serahkan Bantuan Hengkang dari Loteng

Sembako ke Warga di Kuranji

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) H. M. Najib, mengklaim, pihaknya telah turun memberikan bantuan sembako kepada puluhan KK yang terdampak banjir rob (gelombang pasang). Puluhan KK di dusun yang terkena banjir rob diberikan bantuan lantaran warga setempat tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tak bisa melaut akibat gelombang tinggi.

“Kami sudah serahkan bantuan tadi siang (kemarin) ke warga yang terkena dampak gelombang tinggi, bantuan berupa sambako,” jelasnya, Kamis (2/6).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah turun ke lokasi mengecek kondisi warga yang terkena banjir rob. Bantuan yang diberikan berupa sembako berupa sarden, minyak, beras, mie dan air Ia menyatakan, terkait antisipasi kondisi ekstrem, pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait perlu waspadai cuaca ekstrem. Terkait antisipasi abrasi di lokasi, pihaknya akan memberikan bantuan karung sebagai beronjong menahan gelombang. Selanjut-

(Suara NTB/her)

TAKUT MELAUT - Warga di Kuranji lebih memilih duduk di pinggir pantai, karena takut pergi melaut akibat cuaca ekstrem. nya, nanti masyarakat diharapkan bergotong royong membangunnya. Pihaknya sudah membagikan karung 80 karung ke daerah Kuranji untuk mengantisipasi abrasi pantai.

Sementara itu, puluhan rumah warga di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi diterjang banjir rob akibat gelombang pasang yang terjadi Selasa (31/ 5) lalu. Ketua RT 1 Dusun Kuranji Bangsal, Muslim, mengaku, gelombang pasang terjadi sekitar pukul 08.00 Wita.

Saat itu, warga tengah berada

di rumah, sebagian ada di pesisir pantai. Gelombang setinggi satu meterpun menerjang, hingga masuk ke pemukiman warga. “Air laut setinggu lutut masuk ke pemukiman, sempat merendam puluhan rumah warga yang ada di pinggir pantai,” kata Muslim.

Akibat gelombang pasang mereka jadi takut melaut, karena khawatir terjangan gelombang.

“Nelayan coba turunkan sampan namun naik ombak, naikkan lagi.

Turunkan sampan, lagi naik gelombang. Makanya kami tidak berani melaut,” tukasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Keberadaan investor nakal yang sudah begitu banyak menguasai lahan-lahan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui menjadi salah satu faktor penyebab tak kunjung majunya sektor pariwisata di daerah ini. Untuk itu, para investor nakal diminta segera merealisasikan rencana investasinya. Jika tidak sebaiknya para investor nakal segera hengkang dari Loteng.

“Kalau memang tidak mau membangun, silakan keluar dari daerah kami,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Rabu (1/6). Pemerintah dan masyarakat di daerah ini tidak membutuhkan investor yang hanya mengumbar janji. Tapi tidak pernah dipenuhi, karena yang dibutuhkan adalah investor yang mau serius membangun di daerah ini.

Untuk itu, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah pusat yang telah mencabut izin investasi puluhan investor nakal yang sudah menguasai lahan di daerah ini.

“Seandainya pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mencabut izin investasi inves-

tor nakal, sudah kita cabut izin-izin investor nakal sejak dulu,” ujarnya.

Tapi karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihaknya dalam hal ini hanya bisa mendukung secara moral sembari berharap pemerintah pusat juga tetap tegas dalam menindak investorinvestor nakal yang ada di daerah ini. ‘’Karena bagaimanapun juga, pariwisata di daerah ini masih akan sulit berkembang. Kalau lahan-lahannya banyak dikuasai investor yang tidak jelas,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng, Ir. Winarto, mengungkapkan dari sekitar 130 lebih izin investasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat, sudah ada sekitar 39 izin investasi yang dicabut yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA).

Pihaknya pun berharap, pencabutan tersebut bisa memberikan pelajaran bagi investor-investor lainnya, sehingga segera merealisasi rencana investasinya jika tidak mau izin investasinya ikut dicabut. (kir)

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bulan Ini Ditargetkan Rampung Pencairan BOP PAUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa telah melakukan sosialisasi dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) di seluruh kecamatan.

Untuk selanjutnya dilakukan pencairan yang ditargetkan rampung dalam bulan ini.

Sebagaimana disampaikan Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis S.Pd, pencairan BOP ditargetkan pada minggu ke dua bulan Juni 2016 mendatang. Paling telat

akhir bulan ini. Setelah dilakukan sosialisasi oleh tim manajemen. Dengan turun ke sejumlah kecamatan, yang tersebar di wilayah Timur Sumbawa, Selatan, Barat, hingga wilayah Kota. “Sosialisasi rampung sebelum puasa,” terangnya.

Setelah itu, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak bank penyalur yang telah ditentukan. Dilanjutkan penandatanganan naskah hibah oleh lembaga penerima ban-

Masyarakat Sumbawa Diajak Optimalkan Lahan Pekarangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Lahan pekarangan memiliki sejumlah fungsi apabila dapat dimanfaatkan. Mulai dari sumber pangan keluarga, bank hidup, warung hidup, apotek hidup, dan sumber estetika.

Untuk itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmansyah mengajak masyarakat Sumbawa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan.

Menurutnya, lahan pekarangan ini bisa ditanami tanaman untuk pangan keluarga seperti ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya. Selain itu juga bisa dijadikan bank hidup, dengan ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan. “Jadi selain untuk sumber pangan, juga bisa dijual,” ujarnya, Kamis (2/6).

Tak hanya itu lahan pekarangan juga bisa dimanfaatkan untuk dibuatkan kolam ikan, dan tempat ternak kecil.

Bahkan dijadikan apotek hidup dengan ditanami tanaman obat. Termasuk sebagai estetika dengan ditanami bunga dan lainnya.

“Bupati Sumbawa sebelumnya berkunjung ke Surabaya.

Dan melihat warga di sana sangat kreatif. Mereka mengoptimalkan fungsi lahan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik untuk dimanfaatkan, dijual bahkan sebagai estetika keindahan. Gambaran ini diharapkan dapat dilakukan di Sumbawa. Dengan mengoptimalkan lahan pekarangan yang ada di kota maupun di desa,” pungkas Darmasyah.

Kebetulan sambungnya, apa yang diterapkan di Surabaya sesuai dengan program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Sumbawa, yakni kegiatan kawasan rumah kawasan lestari. Program ini diakuinya sudah berjalan sejak lama.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sudah ditumbuhkan di 24 lokasi terpilih yang tersebar di beberapa desa. Seperti di Kelurahan Samapuin, Kelurahan, Lempeh, Desa Uma Bringin dan lokasi lainnya. Termasuk di tahun ini ada penambahan 6 lokasi untuk pengoptimalan fungsi pekarangan ini. Kegiatan ini akan terus dilakukan termasuk akan melakukan sosialisasi di tempat lain secara bertahap. “Kedepan lebih prioritaskan untuk pengembanagan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di kota, dan beberapa kecamatan di sekitarnya,” tukasnya. (ind)

Sumbawa Terus Pantau Paham Radikal Sumbawa Besar (Suara NTB)Paham radikal sudah bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Termasuk informasi adanya bermunculan komunisme. Untuk itu Sumbawa mewaspadai adanya gerakan dimaksud dengan aktif melakukan pengawasan serta pendataan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa, Drs. Arif, M.Si, Kamis (2/6) menyampaikan, berdasarkan Rakorda forum kewaspadaan dini masyarakat, yang dilanjutkan dengan Rakor tim terpadu penanganan konflik sosial pada 12 Mei lalu di Provinsi, sejauh ini dari pendataan yang dilakukan, belum ditemukan adanya aliran tersebut di Kabupaten Sumbawa. Meskipun demikian pihaknya tetap waspada. “Belum ditemukan di Sumbawa, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya sensitif dengan adanya informasi ataupun gejala-gejala masuknya aliran radikal dan lain sebagainya. Guna mengantisipasi hal tersebut, semua yang berkaitan dengan tugas pokok itu digerakkan di semua lini. Dalam hal ini juga perlu adanya peran masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai apabila adanya gerakan ataupun paham yang mencurigakan. “Kami berharap kepada masyarakat, apabila menemukan ataupun melihat adanya gerakan ataupun paham baru yang mencurigakan di tempat tertentu agar segera melaporkan,” tukasnya.

Diakuinya, sebelumnya terdapat 23 orang atau 8 keluarga dari Kabupaten Sumbawa yang menjadi pengikut Gafatar. Tujuh keluarga sudah kembali ke Sumbawa dan melakukan aktivitas di wilayah masing-masing. Dalam hal ini pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna melakukan pengawasan dan pembinaan. Salah satunya dengan Dinas Sosial, yang kemudian menyantuni para keluarga tersebut. “Informasinya mereka sudah beraktivitas dengan lancar dengan masyarakat sekitar. Dan belum ada laporan yang mengkhawatirkan,” kata Arif seraya berharap para keluarga tersebut dapat kembali ke ajaran awal yakni Islam yang benar. (ind)

tuan. Ada pun jumlah lembaga penerima 501 lembaga, termasuk 6 TK Negeri.

Tahapan selanjutnya yakni verifikasi berkas oleh tim MBS, hasilnya diteruskan ke Dewan Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Sumbawa.

Dari DPKA, uang sejumlah Rp 8,32 miliar ditransfer ke bank penyalur dan seterusnya disalurkan ke rekening masingmasing lembaga penerima. ‘’Kami tergetkan minggu ke dua bulan Juni BOP sudah disalurkan. Memang di juklak-juknis

sampai akhir bulan Juni. Tapi kami targetkan dalam minggu kedua bulan Juni sudah disalurkan,’’ jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mukhlis juga menyampaikan, soal penerapan kurikulum 2013 yang mestinya sudah harus terimplementasikan pada semua lembaga PAUD. Sesuai amanat aturan perundang undangan. Kurikulum PAUD memang sedikit berbeda dengan kurikulum di SD dan SMP. Sebab Kurikulum PAUD dirancang secara utuh. Agar bisa ter-

(Suara NTB/arn)

Mukhlis

lembaga PAUD lainnya untuk penerapan kurikulum. Jadi nanti lembaga PAUD yang ingin belajar penerapan kurikulum secara baik dan benar bisa belajar ke lembaga yang telah dipilihnya sebagai rujukan.

Sebab kalau berbicara soal mutu dan kualitas layanan PAUD, maka kurikulum harus terimplementasi dengan baik.

Terkait hal itu pula, Diknas masih akan menggelar dua kali lagi pelatihan untuk pendalaman dan pengkajian materi kurikulum PAUD. (arn/*)

Puluhan Pejabat Eselon II di Sumbawa Dites Urine Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya 34 pejabat eselon II lingkup Pemkab Sumbawa menjalani tes urine, Kamis (2/6). Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memerangi narkoba.

(Suara NTB/arn)

TES URINE – Tes urine para pejabat eselon II lingkup Pemkab Sumbawa di Sumbawa Besar, Kamis (2/6).

Pembangunan Komplek SIKIM di Sumbawa Sedang Ditender Sumbawa Besar (Suara NTB)Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) di Kabupaten Sumbawa rencanakan dilakukan di tahun 2016 ini. Pembangunan yang dianggarkan melalui APBN dengan nilai Rp 65 miliar ini dimungkinkan akan dilakukan dalam tiga sampai empat tahap.

“Tahun ini rencananya dilakukan tahap pertama. Dan saat ini masih dalam proses tender di Pusat,” kata Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin kepada Suara NTB. Disebutkannya, dalam tahap pertama nantinya akan dibangunkan gerbang, jalan serta kantor pengelola. Dimungkinkan juga untuk pembangunan semacam ruangan untuk sentra industrinya. Dalam hal ini pihaknya hanya menerima pembangunan. Mengingat dananya dari APBN. “Tanahnya sudah disediakan di Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu. Kami hanya menerima pembangunannya,” pungkas Zainal.

Nantinya, pihaknya akan bekerjasama dangan UTS dalam mengisi sentra-sentra industri kecil. Tentunya terlebih dahulu diutamakan untuk yang berada di sekitar Kecamatan Moyo Hulu.

Dalam menentukan UMKM, menurutnya terhadap yang bisa dikembangkan yang bahan bakunya bisa berkelanjutan. Seperti Sapi, jagung dan rumput laut (Pijar). “Inilah yang akan kita coba kembangkan produk di SIKIM ini. Tentu bukan hanya pengolahannya saja, sekalian dengan sistem pengepakannya,” pungkasnya.

Kedepan dengan adanya SIKIM tersebut, diharapkan menjadi suatu kompleks di mana tersentral industri-industri kecil bisa berkembang di Sumbawa. Artinya apa yang menjadi produk unggulan daerah bisa disatukan seluruhnya di SIKIM. (ind)

Sekolah Dilarang Pungut Biaya Masuk Murid Baru Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melarang seluruh sekolah melakukan pungutan biaya pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2016/2017 yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

“Tidak boleh ada penarikan dalam bentuk apa pun dari wali murid baik dalam bentuk uang atau barang yang berkaitan dengan kegiatan PPDB tahun ini,” tegas kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis, MM kepada wartawan, Rabu (1/6).

Larangan ini sudah tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPDB tahun ajaran 2016/ 2017 yang akan segera disebarkan ke seluruh sekolah. Menurut Mukhlis, sekolah tidak memiliki alasan untuk membebankan wali murid baik dalam bentuk uang mau pun

implementasi secara baik, pihaknya akan memilih empat lembaga (dua PAUD formal dan dua PAUD non formal) sebagai percontohan penerapan kurikulum PAUD secara utuh. “Kita akan plih satu TK Negeri, satu TK swasta dan dua kelompok bermain untuk implementasi kurikulum PAUD 2013,” terangnya.

Pada keempat lembaga tersebut nantinya, pihaknya akan melakukan pembinaan secara intensif. Sebab nantinya akan menjadi rujukan bagi

barang. Sebab hal tersebut dilarang sesuai aturan yang berlaku di daerah. “Ketentuan ini bukan tahun ini saja. Tapi tahun-tahun sebelumnya sudah seperti itu,” urainya.

Dijelaskannya, larangan memungut biaya itu tahun ini semakin tegas. Mengingat terhitung tahun ajaran baru 2016/2017, Pemda KSB memiliki program baju seragam gratis bagi siswa baru mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Dengan diterapkannya program tersebut, diharapkan tidak ada lagi pungutan oleh sekolah di luar ketentuan yang berlaku. “Tiap siswa baru kan disiapkan tiga stel seragam. Untuk TK baju putih, baju olahraga dan batik, sedangkan untuk SD, SMP dan SMA disediakan baju seragam putih, pramuka dan olahraga,” timpalnya.

“Harusnya dengan program baju seragam gratis tersebut bisa menekan biaya yang dikeluarkan wali

murid. Karena mereka tidak punya beban lagi untuk membeli seragam utama sekolah yang pada tahuntahun sebelumnya ditanggung para wali murid,” sambung Mukhlis.

Ditanya mengenai pengadaan baju di luar tanggungan pemerintah?

Mukhlis mengaku, pemerintah tetap memberikan otonomi kepada masingmasing sekolah. Hanya saja pengadaan baju seragam itu harus terlebih dahulu disepakati oleh seluruh wali murid dan baru kemudian kesepakatan itu disampaikan kepada bupati melalui sekolah untuk mendapatkan persetujuan. “Jadi kalau ada mau membeli seragam tambahan seperyti baju batik atau almamater itu boleh sekolah mengadakan. Tapi dimusyawarahkan dulu dengan wali murid di tingkat komite. Baru itu disampaikan ke sekolah untuk disampaikan ke bupati. Kalau disetujui bupati, ya silakan diadakan,” imbuh Mukhlis. (bug)

Tes dilakukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumbawa, bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Tes urine juga bentuk kewajiban bagi PNS untuk bersih dan menjauhi pengaruh narkoba.

Ketua BNK Sumbawa yang juga Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyatakan, kegiatan tes urine ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah memerangi narkoba. Langkah awal dimulai dari pimpinan SKPD yang nantinya akan dilanjutkan oleh seluruh PNS di lingkup Pemda Sumbawa.

Sebab semua PNS harus bersih dan terhindar dari pengaruh dan penggunaan narkoba. “PNS harus bersih dari narkoba. Ketika ada yang terindikasi menggunakan narkoba akan segera dilakukan rehabilitasi,” tandasnya.

Namun Wabup menegaskan tes urine yang dilaksanakan bukan rangkaian dari kegiatan asesmen yang dilaksanakan bagi pejabat eselon II. Hanya kebetulan tes urine ini dilaksanakan di sela sela kegiatan asesmen.

Sejauh ini BNK Sumbawa telah bersurat ke Kemenpan RB terkait usulan pembentukan BNN. Bahkan Kapolda NTB telah menunjuk Kompol Syirajuddin Mahmud sebagai Ketua Harian yang dipersiapkan untuk pendirian BNN Sumbawa. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 7

Pemakaian Obat Berlebihan Diduga Marak di Bima

(Suara NTB/ula)

ANTISIPASI BENCANA - Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK memeriksa perahu karet milik Polres dalam pada gelar pasukan antisipasi bencana di Mapolres Dompu, Kamis (2/6).

Dompu (Suara NTB) Jajaran Polres Dompu dari Satuan Sabhara bersama Sat Brimobda, BPBD dan pasukan Tagana melakukan gelar pasukan untuk mengantisipasi bencana alam. Kendati memasuki musim kemarau, gelar pasukan dilakukan untuk antisipasi banjir akibat anomali cuaca.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK dalam arahannya pada gelar pasukan di Mapolres Dompu, Kamis (2/6) mengatakan, gelar pasukan ini sudah direncanakan lebih awal dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi keadaan yang memerlukan persamaan semua pihak untuk mengantisipasinya.

Cuaca alam saat ini sudah sulit diprediksi dan aparat keamanan bersama tim penanggulangan bencana harus bisa mengantisipasinya dengan perencanaan yang lebih baik.

“Kita melihat dinamika alam ini tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi hal tersebut. Tapi jauh hari dipersiapkan apabila bencana itu terjadi. Dari jauh – jauh sebelumnya sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut karena kita tidak tahu dinamika alam seperti apa,” kata Aryanto.

Diakui Aryanto, gelar pasukan dilakukan untuk mengantisipasi bencana dan khususnya banjir. Tapi seluruh bencana itu sudah harus diantisipasi atau mungkin bisa terjadi di Kabupaten Dompu.

Gelar pasukan juga diikuti oleh kendaraan dan perahu karet milik Polisi serta perahu yang dibuat dari jeriken bekas. (ula)

Dugaan Korupsi Pengadaan Bawang

Polisi Periksa Kelompok Tani

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 34 dari 100 lebih kelompok tani (poktan) yang terdaftar menerima bibit bawang pengadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima tahun 2015, telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bima Kabupaten.

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Konsumsi obat generik seperti Tramadol, THD dan Distro, diduga marak dan sering disalahgunakan oleh masyarakat di Kota Bima. Padahal obat tersebut jika digunakan dengan resep dokter akan berfungsi menghilangkan nyeri pasca operasi.

Kasi Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Kota Bima, Taufikurahman, S.Si A.pt kepada Suara NTB, Kamis (2/6) menerangkan, semestinya obat itu dapat diminum tiga kali sehari sesuai resep dokter. Yang bertujuan untuk menghilangkan batuk maupun nyeri pada tubuh pascaoperasi.

“Intinya sangat bagus dikonsumsi. Tapi harus sesuai dengan anjuran dokter,” akunya.

Dia menjelaskan, ketiga jenis obat itu masuk kategori obat keras. Jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter, akan mengakibatkan kerusakan sistem dan fungsi saraf.

“Efek yang muncul, setelah meminum secara berlebihan, pengguna akan merasakan ketenangan karena mampu menekan rasa gelisah. Sehingga berujung ketagihan dan ingin meminumnya lagi,” jelasnya.

Dalam menekan peredaran obat tersebut, pihaknya diberikan kewenangan untuk memonitoring. Dan tidak berhak melarang apotek dan toko yang menjual obatobat tersebut.

“Proses pembeliannya bisa saja dilakukan, namun harus ada resep dokter,” katanya.

Dia menduga maraknya obat itu karena ulah oknumoknum tertentu yang sengaja memanfaatkan kesempatan.

Karena obat itu paling dicari dan laris untuk dijual.

“Obat ini dipasok dari luar daerah oleh oknum tertentu.

Kalaupun pengadaan apotek atau toko obat resmi, akan ditahu oleh kami,” terangnya.

Dia menambahkan, meski di RSUD Bima ada tempat untuk merehabilitasi pengguna yang kecanduan menggunakan obat-obat tersebut. Namun hal itu tidaklah membuat pengguna sembuh dalam waktu singkat. Karena obat ini langsung menyerang saraf.

“Harus dipulihkan secara bertahap. Rehabilitasi juga tidak menjamin bisa menyembuhkan,” terangnya.

Hanya saja, jika ada keinginan yang besar atau dukungan dari orang terdekat, tidak menutup kemungkinan pengguna obat ini sembuh, yang sifatnya tidak total.

Disamping itu, yang paling penting, apabila ada anggota keluarga yang kecanduan memakai obat ini, peran keluarga yang paling utama untuk melaporkan dan membawanya ke dokter.

“Yang jelas pengguna akan berhenti mengkonsumsi obat, tergantung kesungguhan yang dimulai dirinya sendiri serta ada dukungan dari orang terdekat,” pungkasTaufikurahman nya. (uki)

Polres Dompu Gelar Pasukan Antisipasi Bencana

“Sejauh ini, sudah 34 Poktan yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus bawang,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, AKP Erikson S.Ik, menjawab Suara NTB, Kamis (2/6).

Menurut dia, kasus tersebut masih pada tahap penyelidikan, pengumpulan alat bukti dan keterangan dari para saksi.

Dia menjelaskan, kasus

dugaan korupsi yang ditangani oleh pihaknya tersebut, terkendala pada pemeriksaan para saksi. Pasalnya Poktan yang ada, begitu dipanggil tidak sepenuhnya hadir dan langsung datang, tapi kerap mangkir.

“Lagipula satu kelompok anggotanya ada lima sampai tujuh orang. Mereka ini, diperiksa tidak cukup membutuhkan waktu yang singkat,” akunya.

Hanya saja, Erikson tidak menjelaskan secara rinci, dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat pada awal tahun 2016 lalu, lantaran persoalan data.

“Kita hanya tindaklanjuti saja, soal rinciannya belum bisa dibeberkan karena menyangkut data dan angka,” terangnya.

Meski begitu, Erikson menegaskan, pihaknya secepatnya

akan menuntaskan kasus tersebut. Sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kita berkomitmen menuntaskan kasus ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menindaklanjuti laporan yang masuk,” terangnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, pengadaan bibit bawang merah yang diperuntukkan bagi 100 Poktan di Kabupaten Bima, yang anggarannya bersumber dari APBN 2015 dengan total Rp 18 miliar, diduga terjadi banyak penyimpangan.

Mulai dari penyediaan bibit bawang merah dengan kualitas

baik, dengan harga kontrak Rp 3.250.000/100kg. Namun diduga membeli bibit tidak berkualitas seharga Rp 700.000 hingga Rp 800.000/100kg.

Anggaran itu juga digunakan pengadaan, 5 ton bagi setiap kelompok tani. Namun justru di lapangan hanya diberikan 3 ton. Sedangkan untuk obat pestisida, yang tertulis 500 liter untuk per kelompok, tapi kenyataannya tidak dibagikan sama sekali.

Tidak hanya itu, ada pembagian pupuk 100 sak pada setiap kelompok tani. Hanya saja yang direalisasikan sebanyak 80 sak per kelompok. (uki)

Pedagang Pasar Tente Tuding Dewan Ingkar Janji Penyidik akan Sita Dokumen Kasus K2 Dompu di BKN

Bima (Suara NTB) – Puluhan pedagang pasar Tente, Kecamatan Woha, kembali berunjuk rasa dikantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (2/6). Mereka menuding Dewan ingkar janji dalam menindaklanjuti tuntutan sebelumnya, terkait pembagian los pasar.

Pedagang yang kebanyakan ibu-ibu tersebut datang menggunakan dua unit mobil terbuka.

“Anggota Dewan yang terhormat, kalian jangan bersembunyi dan hanya memberikan janji yang tidak ditepati. Harap kalian temui kami sekarang juga,” teriak salah seorang pedagang, Nurhayati (49).

Pedagang yang membawa serta anaknya tersebut juga menyampaikan unek-uneknya terkait kejelasan mereka dalam menempati pasar itu.

Sebab, hingga saat ini, statusnya masih digantung.

“Anak dan keluarga kami tidak akan bisa makan, jika kami tidak berjualan. Sebagai wakil rakyat, kalian harus

bertanggungjawab adanya hal ini,” ucap Nuraini Sahlan (45).

Bergantian mereka berorasi mengungkapkan nada kekecewaan. Para pedagang itu sempat ditemui oleh salah seorang anggota Dewan, M. Natsir. Namun mereka enggan merespon anggota DPRD dari Komisi II itu. Sebab mereka inginkan adalah Ketua beserta pimpinan Dewan langsung yang turun tangan.

“Kami butuh Ketua DPRD ibu Murni Suciyanti yang merespon aspirasi kami, bukan anggotanya. Karena tuntutan sebelumnya tidak direspon,” ujarnya.

Akibat tidak direspon dan tidak ditemui oleh pimpinan Dewan. Para pedagang itu kemudian merangsek masuk ke gedung utama kantor Dewan setempat. Karena saat itu, di dalam ruangan tengah berlangsung rapat. Hanya saja, aksi tersebut mampu digagalkan dan dihadang oleh personel gabungan Aparat Kepolisian dan Sat Pol PP. Merasa tidak direspon oleh

(Suara NTB/uki)

DIJAGA KETAT – Para pedagang Pasar Tente ketika merangsek berusaha masuk ke ruang rapat DPRD Bima, namun berhasil dihalau personel aparat yang menjaga keamanan cukup ketat, Kamis (2/6).

Dewan, beberapa pedagang berteriak histeris, membuat suasana berlangsung dramatis. Hingga akhirnya mereka membubarkan diri dan pulang kembali ke rumah masing-masing.

Terpisah, Kabag Ekonomi Setda Pemkab Bima, Iwan Setiawan, SE, yang juga ketua panitia pembagian los pasar Tente

mengaku, pihaknya belum bisa memenuhi tuntutan para pedagang itu. Karena menurutnya, pembagian los pasar tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

“Kami tegaskan, pembagian pasar Tente sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas,” pungkasnya singkat. (uki)

STQ di Dompu Berhadiah Sapi Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menutup pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kabupaten Dompu ke 26 tahun 2016. STQ ini menjadi teramai selama pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kabupaten dan berhadiah sapi bagi para juara.

Hadiah sapi disengaja sebagai untuk memotivasi para qari’ dan qari’ah serta menjadi kenangan. “Tahun ini untuk pertama kalinya kita beri hadian sapi. Selama ini dalam bentuk uang tabungan.

Supaya ada yang dibicarakan oleh anak – anak yang mengaji. Mudah – mudahan ini akan menjadi motivasi bagi yang belum berprestasi. Bagi yang sudah juara, saya ucapkan selamat. Supaya pada kesempatan berikutnya, kualitas bacaan akan semakin baik,” kata bupati pada penutupan STQ ke 26 di lapangan bola Ranggo, Kecamatan Pajo, Rabu (1/ 6) malam.

Bupati juga memberikan apresiasinya kepada warga Kecamatan Pajo yang sudah meramaikan pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Dompu. Pelaksanaan STQ ini bahkan dinilai paling ramai selama dirinya menjabat sebagai Bupati Dompu. “Yang paling ramai MTQ dan STQ selama saya jadi Bupati, nomor 1 Pajo. Saya pertama masuk tadi, subhanallah ramainya,” katanya.

(Suara NTB/ula)

PENYERAHAN HADIAH - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin memperlihatkan duplikat kunci motor sebelum diserahkan kepada Turmuzi yang meraih hadiah juara umum perorangan pada lomba STQ tingkat Kabupaten Dompu, Rabu (1/6).

Bupati mengungkapkan, kemajuan infrastruktur Desa, perkotaan dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Dompu sudah cukup memadai, sehingga tidak termasuk tertinggal. Namun tetap dikategorikan tertinggal karena perilaku masyarakatnya yang masih sering terlibat perkelahian antarkampung dan Desa

dengan mengangkat parang serta tombak. “Tapi kita mesti bersyukur, sekarang intensitasnya sudah berkurang sangat jauh dibandingkan beberapa tahun lalu,” jelasnya.

“Mari kita jaga anak kita.

Kalau ada masalah, jangan berkelahi ramai – ramai,” tambahnya.

Tahun 2016, produktivitas

pertanian cukup stabil dengan harga yang cukup baik. Namun ia minta agar masyarakat mengeluarkan zakat dari hasil pertanian sebesar 5 persen bagi mereka yang mendapatkan hasil setara 28 gram emas. “Ini bukti rasa syukur kita pada Allah SWT, agar tanaman akan datang hasilnya lebih baik dan lebih banyak, karena sudah keluarkan hak orang lain dari usaha kita,” himbaunya.

Ketua Panitia STQ, Ir. Ruslan, M.Si dalam laporannya, mengatakan, pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2016 ini diikuti oleh 74 orang peserta dari semua mata lomba. Panitia menyiapkan hadiah berupa dua unit sepeda motor untuk juara umum perorangan dan juara umum wilayah. Sebanyak 16 ekor sapi betina juga disiapkan panitia untuk peraih juara 1 di setiap mata lomba dan 1 buah kulkas untuk juara umum kedua serta uang tunai bagi juara 2 hingga juara harapan 1.

Juara umum perorangan diraih Tamrujin M. Saleh (31) warga Tembalae Kecamatan Pajo. Ia memperoleh hadiah utama sepeda motor jenis Revo dan juara umum wilayah diraih Kecamatan Dompu. Selain hadiah sepeda motor, peraih juara umum wilayah ini juga mendapatkan piala bergilir yang pada tahun sebelumnya juga diraih Kecamatan Dompu. (ula)

Dompu (Suara NTB) Penyidikan kasus pengangkatan honorer K2 sebagai CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen. Penyidik direncanakan akan melakukan penyitaan terhadap dokumen surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) di BKN regional Denpasar.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Kamis (2/6) menegaskan proses penyidikan dalam kasus pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Dompu oleh Polres Dompu dilakukan secara prosedural dan profesional.

Setiap aturan dan tahapan dalam pemeriksaan dilakukan. Permintaan dokumen SKTJM pada BKN regional

Denpasar juga sudah dilakukan melalui surat. “Kita akan lihat dulu bagaimana tanggapan (pihak BKN) terhadap apa yang kita lakukan. Pokoknya, kita akan lakukan penyidikan ini secara prosedural dan profesional,” katanya.

Jon Wesly Aryanto merasa optimis, permintaan dokumen SKTJM akan dipenuhi pihak BKN regional Denpasar. Karena beberapa waktu lalu, pihak BKN juga telah memberikan keterangan terhadap penyidik atas kasus honorer K2.

“Buktinya kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap mereka (BKN),” jawabnya terkait koordinasi dengan pihak BKN. Ia pun meminta kepada publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan atas kasus K2. Karena hingga saat ini pihaknya masih terus lakukan pemeriksaan – pemeriksaan dan pengumpulan dokumen untuk melengkapi berkas yang

ada. “Kita masih terus lakukan pemeriksaan – pemeriksaan. Sabarlah, nanti hasilnya seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, tiga orang penyidik Polres Dompu mendatangi BKN regional Denpasar untuk meminta keterangan sebagai saksi ahli terkait kasus K2. Tiga pejabat di BKN telah dimintai keterangan yaitu Sekretaris BKN, Kasi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian, dan Analisis kepegawaian muda.

Sementara Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhartono, SIK yang dihubungi terpisah mengatakan, permintaan dokumen SKTJM sudah disampaikan ke BKN. Untuk memastikan surat permintaan itu, pihaknya akan kembali mendatangi BKN. “Karena ini sudah masuk proses yustisi, kita berharap dokumen ini bisa diberikan,” terangnya. (ula)

Jumat, 3 Juni 2016

SUARA NTB

Halaman 8

SUARA NTB

Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 9

Program Jambanisasi Dapat Penghargaan LEPRID Taliwang (Suara NTB) Ide Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakilnya, Fud Syaifuddin, ST menjadikan gotong royong sebagai landasan membangun daerah melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berbuah manis.

Melalui ide membumikan semangat gotong royong tersebut, duet pemimpin KSB yang baru menjabat sekitar tiga bulan itu, akan diganjar sebuah penghargaan. Adalah Lembaga Prestasi Indonesia – Dunia (LEPRID) yang akan memberikan penghargaan kepada keduanya, yang dinilai telah berhasil melakukan penuntasan kebutuhan fasilitas jamban bagi masyarakat dengan PDPGR sebagai bentuk aksi pelaksanaannya dalam rangka mendukung program pemerintah menuju masyarakat Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (Tubabas). LEPRID sendiri adalah lembaga independen yang mencatat prestasi insan Indonesia secara profesional, akuntabel, bermartabat dan transparan.

Penyerahan penghargaan oleh LEPRID itu sendiri akan dilaksanakan, Jumat (2/6) hari ini. Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, sangat mengapresiasi penghargaan yang akan diberikan oleh LEPRID ini.

“Ini tentu sebagai sebuah kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat KSB secara luas,” katanya.

Menurut dia, penghargaan yang akan diberikan LEPRID itu tentu telah melalui seleksi secara ketat dalam mengkaji program jambanisasi yang digerakkan melalui PDPGR di daerah. Dan pemerintah KSB sendiri dalam hal ini tidak turut campur dalam hal penilaian. “Pasti ada pihak lain yang melihat aksi kita ini dan dinilai sebagai sesuatu yang baik. Dan LEPRID menangkap itu dan tentu mereka juga ingin me-

nambah catatan rekor yang dicatatkan pada lembaganya,” timpalnya.

Bupati menegaskan, dibalik kesuksesan pelaksanaan PDPGR dengan aksi jambanisasinya bukan sekedar keberhasilan pemerintah semata. Lebih dari itu ada andil terbesar dari masyarakat secara luas dan khususnya tim agen PDPGR di seluruh tingkatan hingga peliuk serta daya dukung penuh TNI dan Polri yang dilibatkan dalam kegiatan aksi jambanisasi ini.

“Ini sebuah aksi bersama karena semangat gotong royong kental di dalamnya. Jadi terima kasih kami kepada tim, TNI dengan Babinsa-nya dan Polisi dengan Bhabinkamtibmasnya. Karena tanpa semuanya, mustahil program ini berjalan sampai sekarang ini,” tukasnya.

Bupati selanjutnya berharap, kebersamaan dalam semangat gotong royong ini dapat terus ditumbuhkan dan dipermanenkan di masyarakat. Sebab Pemda KSB masih akan banyak menggelontorkan kegiatan melalui PDPGR di mana seluruh masyarakat dan stakeholder terlibat di dalamnya. “Dalam dua atau tiga tahun ke depan kita akan arahkan (program) untuk pengentasan kemiskinan. Dan polanya tetap akan seperti ini dengan semangat gotong royong,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup KSB Fud Syaifuddin, ST menyatakan, PDPGR akan menjadi identitas daerah. Sebab ke depan setiap kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat selama dapat dikerjakan oleh masyarakat akan dilaksanakan dengan pola PDPGR. “Ini tidak sekedar sebuah program pemerintah tapi ini indentitas diri kita dalam ber-KSB,” cetusnya.

Ia pun menyampaikan, apresiasi terhadap perhatian LEPRID yang selama ini turut memantau jalannya kegiatan PDPGR dengan aksi jambanisasi. “Tentu ini sebuah kebanggaan bagi kita semua.

Bahwa aksi kita ternyata dipantau oleh banyak pihak terlebih dianggap sebagai sebuah inovasi ide yang mampu menginspirasi,” imbuhnya. (bug/*)

Kata Mereka tentang PDPGR dengan Aksi Jambanisasi PELAKSANAAN Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) dengan aksi kegiatan jambanisasi bagi masyarakat miskin yang saat ini tengah berjalan telah mendorong partisipasi masif masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang digerakkan sekitar 1.044 agen mulai tingkat kecamatan hingga peliuk (blok) itu tidak saja didominasi masyarakat.

Tetapi pelibatan aktif TNI dan Polri melalui anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtimas) sebagai pendamping, telah menyulap program gebrakan Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST memperat hubungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam sinergitas kerjasama membangun daerah.

Kapolres KSB, AKPB Andy Hermawan, S.Ik memberikan atensi dan penghargaan atas apa yang telah dijalankan Pemda KSB melalui PDPGR dengan aksi kegiatan perdananya pembangunan sebanyak 6.106 unit jamban bagi masyarakat miskin.

“Semangat kerja dan programnya sangat bagus. Terutama programnya yaitu pembangunan jamban, karena salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk kesehatan,” katanya.

Menurutnya, pelibatan semua pihak termasuk Polri dan TNI

pada kegiatan program jambanisasi ini merupakan ide cemerlang.

Karena aksi ini sekaligus mendekatkan elemen Polri dan TNI dengan masyarakat sekaligus menyinergikan kedua elemen aparat keamanan negara. “Jadi rasa kebersamaannya lengkap, karena di sana ada pemerintah, masyarakat dan kami dari TNI dan Polri juga,” timpalnya.

Tidak hanya itu, Kapolres mengatakan, banyak sekali nilai positif yang dapat diperoleh dari PDPGR dengan pembangunan jamban ini.

Salah satunya kecepatan pemerintah merespon kebutuhan masyarakat dan menyediakannya dalam waktu yang tidak lama. “Bayangkan saja ada ribuan jamban yang dibangun dan bisa diselesaikan dalam waktu hanya beberapa minggu. Dan penting lagi fasilitas jamban itu memang dibutuhkan masyarakat,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, sebagai kegiatan yang sangat positif Kapolres menjamin ke depan, untuk berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah melalui pola PDPGR pihaknya akan turut mendukungnya semaksimal mungkin.

“Saya akan perintahkan seluruh jajaran kami untuk menyukseskan program pemerintah. Tidak saja yang sekarang ini (jambanisasi) tapi yang ke depannya juga,” klaimnya.

Sepanjang perjalanan pembangunan jamban ini berbagai pengalaman dan kesan pun dirasakan oleh para pelaksana di lapangan. Baik di tingkat tim agen PDPGR, anggota Babinsa serta Bhabinkamtibas selaku perpanjangan tangan TNI

dan Polri punya pandangan masingmasing. Brigadir Rino Ansori, Bhabinkamtibmas, Desa Tamekan Kecamatan Taliwang mengatakan, selama pendampingannya ia melihat masyarakat bersatu padu membangun tiap unit jamban warga. Tanpa melihat siapa penerimanya, masyarakat bergerak bersama tanpa pamrih. “Memang ada persoalan di tengah jalan tapi masyarakat bisa mengatasinya dengan baik,” timpalnya.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemui di lapangan adalah terkait data penerima. Di desa binaannya, terdapat beberapa warga yang tidak masuk dalam daftar penerima. Karena itu ke depan untuk program lainnya yang akan dilaksanakan melalui PDPGR, agar menguatkan data calon penerima bantuan. “Secara keseluruhan saya menilai aksi ini luar biasa, karena bisa menarik peran serta masyarakat dalam membangun daerah secara aktif,” tukasnya.

Kapolsek Taliwang, AKP Dewa Suparta, menyebutkan pelaksanaan PDPGR ini secara langsung telah menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat. Terlebih dalam aksinya, pemerintah menyediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Jamban ini kan kebutuhan dasar masyarakat. Dan pemerintah kita (Pemda KSB) tahu betul itu, sehingga masyarakat secara sadar turut berpartisipasi dengan sangat baik,” timpalnya.

Pengalaman yang sama juga dirasakan Sertu Zulkifli, anggota Babinsa kelurahan Dalam Tali-

wang. Ia menyebutkan, kebersamaan masyarakat terjalin lebih erat melalui kegiatan PDPGR ini.

“Wilayah binaan saya ini termasuk kota di mana pola hidup masyarakatnya sudah cenderung individual. Tapi dengan program ini, hal itu hilang. Buktinya masyarakat bersatu padu saling membantu dan kini pembangunannya sudah 100 persen,” tukasnya.

Ia pun menyarankan, tidak sekedar untuk kegiatan program fisik.

Ke depan pemerintah harus terus mampu memanfaatkan PDPGR sebagai cara satu-satunya untuk menarik partisipasi masyarakat dalam membangun. “Ini ide pimpinan daerah yang sangat brilian.

Jadi saya kira apa pun kegiatannya masyarakat harus dilibatkan dengan PDPGR ini,” sebutnya.

Pandangan Zulkifli ini diamini Sertu Abdul Kasim, Babinsa pembina Desa Mura Kecamatan Brang Ene. Di desa binaannya, banyak masyarakat yang meski tidak masuk dalam tim agen PDPGR tetapi rela turun tangan membangun setiap unit jamban warga penerima.

“Ini membuktikan bagaimana kemudian PDPGR ini sudah menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya kerja sama dan gotong royong,” timpalnya.

Sama dengan di desa lainnya, di Desa Mura dirinya menemui sejumlah kendala. Hanya saja dengan kerja sama dan kesadaran masyarakat semua kendala dapat ditanggulangi. “Kegiatan ini anggarannya terhitung minim. Tapi dengan gotong royong semuanya tertutupi. Jadi kegiatan ini sangat bagus,” sebut Abdul

“Secara keseluruhan saya menilai aksi ini luar biasa, karena bisa menarik peran serta masyarakat dalam membangun daerah secara aktif,”

“Ini mungkin yang paling berkesan bagi kami, bahwa kerja sama kami dengan Polri semakin erat. Kami selalu bersama di lapangan dalam membina masyarakat, tidak saja dengan program itu tetapi juga terkait hal lainnya”

Brigadir Rino Ansori, Bhabinkamtibmas, Desa Tamekan Taliwang

Sertu Abdul Kasim, Babinsa Pembina Desa Mura Kecamatan Brang Ene

Kasim seraya menambahkan melalui kegiatan ini sinergitas antara TNI dan Polri semakin baik.

“Ini mungkin yang paling berkesan bagi kami, bahwa kerja sama kami dengan Polri semakin erat.

Kami selalu bersama di lapangan dalam membina masyarakat, tidak saja dengan program itu tetapi juga terkait hal lainnya” tukasnya Pengalaman lain juga dirasakan oleh tim agen PDPGR di tingkat peliuk. Tim yang menjadi garda terdepan pelaksanaan PDPGR di lapangan ini mengaku kegiatan PDPGR ini telah memberi ruang masyarakat untuk berinovasi. Ketua Peliuk Raboya, Kelurahan Telaga Bertong, Jayadi Nyompa mengatakan, di wilayah kerjanya jumlah jamban yang dibangun hanya sebanyak 28 unit. Tetapi berhubung ada warga yang membutuhkan, tim bersama masyarakat berupaya memenuhinya.

“Jadi kita buatkan bagi warga yang sebelumnya tidak masuk data itu. Dan semuanya dari hasil gotong royong kita bersama,” klaimnya.

Pria yang akrab disapa Jayus ini pun mengaku, program yang dijalankan pemerintah ini sudah sangat baik. Karenanya ke depan untuk seluruh kegiatan pemerintah agar tetap melibatkan masyarakat.

“Menurut saya PDPGR ini sangat luar biasa karena membuat masyarakat semakin satu dalam kebersamaan,” cetusnya.

Lain lagi dengan Nursiat. Ketua tim Peliuk Batu Putih, Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene ini mengaku bangga. Pasalnya dari ratusan tim Peliuk yang ada, timnya adalah satu-satunya beranggota-

kan perempuan semua. Menurut dia, ada rasa bangga tersendiri karena hampir seluruh pekerjaan tim dilaksanakan anggota.

Tidak sampai di situ, tim juga turun tangan dalam pembangunan jamban.

“Kita bekerja sampai malam hari membantu masyarakat.

Dan sebagai perempuan kami merasa bangga,” tegasnya.

Rasa bangga Nursiat semakin tinggi, terlebih timnya mampu menyelesaikan seluruh pembangunan jamban dengan waktu singkat. “Dulu pak bupati sempat ragu karena kami semua perempuan. Tapi kami buktikan. Dan di sini saya katakan bahwa dengan gotong royong perempuan juga bisa mengerjakan apa yang dikerjakan kaum laki-laki,” timpanya bangga.

Senada dengan Nursiat, ketua tim Desa Beru, kecamatan Brang Rea, Suri Hadijah mengatakan, dirinya sempat ragu karena ditunjuk menjadi ketua tim. Namun demikian dengan pola kerja gotong royong, seluruh pekerjaan terutama di lapangan dalam pembangunan jamban menjadi ringan. “Kami tanggal 12 Mei sudah selesai semua jamban yang ada di blok kami,” klaimnya.

Menurutnya dari pelaksanaan PDPGR membangun jamban, dirinya memperoleh satu pelajaran.

Bahwa tidak ada pekerjaan yang berat atau sulit selama dikerjakan bersama-sama. “Karena itu semangat gotong royong harus menjadi semangat kita membangun daerah. Dan PDPGR adalah jawabannya,” imbuhnya. (bug/*)

“Jamban ini kan kebutuhan dasar masyarakat. Dan pemerintah kita (Pemda KSB) tahu betul itu, sehingga masyarakat secara sadar turut berpartisipasi dengan sangat baik,” AKP Dewa Suparta, Kapolsek Taliwang

“Ini ide pimpinan daerah yang sangat brilian. Jadi saya kira apa pun kegiatannya masyarakat harus dilibatkan dengan PDPGR ini,”

“Dulu Pak Bupati sempat ragu karena kami semua perempuan. Tapi kami buktikan. Dan di sini saya katakan bahwa dengan gotong royong perempuan juga bisa mengerjakan apa yang dikerjakan kaum laki-laki,”

“Menurut saya PDPGR ini sangat luar biasa karena membuat masyarakat semakin satu dalam kebersamaan,”

“Karena itu semangat gotong royong harus menjadi semangat kita membangun daerah. Dan PDPGR adalah jawabannya,”

Sertu Zulkifli, anggota Babinsa Kelurahan Dalam Taliwang

Nursiat, Ketua Tim Peliuk Batu Putih, Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene

Jayadi Nyompa, Ketua Peliuk Raboya, Kelurahan Telaga Bertong

Suri Hadijah Ketua Tim Desa Beru, Kecamatan Brang Rea

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Takut Gagal, Lulusan PT Enggan Berwirausaha Mataram (Suara NTB) Potensi peternakan NTB sangat besar. Bahkan mencanangkan sebagai Bumi Sejuta Sapi (BSS). Meski memiliki potensi besar, banyak mahasiswa yang merupakan lulusan dari Fakultas Peternakan (Faperta) enggan menjadi peternak.

Hal ini disinyalir, karena mereka tidak mau berwirausaha.

Hal itu diungkapkan oleh Dekan Faperta Unram, Dr. Maskur Moehid, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/6).

Menurutnya, hal ini terjadi karena banyak lulusan Faper-

ta yang takut berwirausaha.

“Sebenarnya mereka takut pada risiko gagal, risiko bangkrut. Itu masalah di lulusan kita,” ungkapnya.

Padahal hasil yang didapatkan dari berwirausaha san-

gat besar. Ia mengatakan, melalui program nasional keinsiyuran yang tengah digodok di tingkat nasional, mengarahkah mahasiswa menjadi pengusaha. Dan menghasilkan lulusan yang berwirausaha,

sehingga tidak berharap menjadi pegawai negeri, karena daya tampung pegawai negeri yang semakin sedikit.

“Jadi lulusan kita diharapkan berwirausaha, kemarin kita mengundang alumnialumni untuk memberikan sharing pengalaman menjadi usaha, kita datangkan semua.

Sekarang kita arahkan lulusan ke situ,” kata Maskur.

Maskur mengemukakan, seorang lulusan perguruan

tinggi di bidang peternakan, akan berbeda dengan peternak yang bukan merupakan lulusan perguruan tinggi. Karena lulusan perguruan tinggi memiliki arah bisnis. Selain mereka juga memiliki keahlian praktis beternak.

“Itu yang mau kita hasilkan lulusan praktisi dan berbisnis. Sementara peternak yang turun temurun, keahliannya memelihara saja, jarang yang mengarah ke bisnis,” katanya.

Rangkul Orang Tua KASUS pernikahan dini atau belum cukup umur di sejumlah daerah di Indonesia masih banyak terjadi, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (lotim) yang merupakan daerah terpadat penduduk di NTB. Dalam menangani persoalan masih maraknya kasus pernikahan dini ini, pihak sekolah diminta merangkul para orang tua siswa.

Demikian disampaikan (Suara NTB/yon) Kepala Unit (Kanit) Dikpora Yunus Kecamatan Sikur, Yunus, S.Pd, pada Suara NTB, Kamis (2/6).

Menurut Yunus, maraknya kasus perceraian yang terjadi kerap dipicu oleh pernikahan dini. Anak-anak muda yang masih belum cukup umur tanpa berpikir panjang nekat untuk melangsungkan pernikahan. Kondisi itu, tentu akan membuat perjalanan kehidupan ke depannya semakin suram, karena dari segi fisik, mental, ekonomi semua belum bisa dipikirkan secara matang.

Bahkan, kasus kematian ibu dan bayi sudah mengancam.

Untuk menyikapi hal ini, Yunus mengakui jika pihaknya sudah melakukan pendekatan terhadap orang tua para siswa di Kecamatan Sikur. Orang tua, katanya, memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

Dari catatan praktisi pendidikan di Kecamatan Sikur, beberapa kali kasus pernikahan dini berhasil digagalkannya, baik siswa itu masih duduk dibangku SD/SMP dan SMA yang belum menginjak usia pernikahan sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Namun, pencegahan terhadap pernikahan dini kerap bertentangan dengan adat istiadat yang ada di masyarakat. (yon)

Sebagai seorang sarjana di bidang peternakan, kata Maskur, ia harus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti teknologi produksi, teknologi pakan dan pengolahan. Serta bagaimana seorang sarjana menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir.

“Mulai dari mengusahakan pakanya, makanannya, mengusahakan bibitnya. Sampai ke hasil pascapanen. Kalau itu

yang dihasilkan, luar biasa,” katanya.

Sedangkan, masyarakat hanya mengandalkan makanan yang ada di alam. Maskur menegaskan, harus ada inovasi baru, seperti dalam pengolaha pakan. “Terutama dari limbah pertanian. Seperti teman-teman dosen yang sedang mengembangkan limbah jerami, sebagai pakan ternak yang bergizi dan memiliki nilai ekonomis tinggi,” pungkasnya. (ron)

Faperta Unram

Kembangkan Kurikulum Berbasis KKNI

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI ZAKAT - Kanit Dikpora Kecamatan Sikur, Yunus dalam sosialisasi Optimalisasi Zakat Profesi bersama pengawas dan guru di satuan pendidikan setempat, Kamis (2/6).

Praktisi Pendidikan Sikur Dukung Zakat Profesi Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Lotim saat ini terus memaksimalkan penggarapan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Lotim. Di kalangan pendidikan, pemotongan 2,5 persen untuk zakat profesi disambut baik oleh praktisi pendidikan di Unit Dikpora Kecamatan Sikur.

Kepala Unit Dikpora Kecamatan Sikur, Yunus, S.Pd, mengaku berterima kasih terhadap semua pihak di lingkungan Unit Dikpora yang

telah mendukung dan menyambut baik program pemerintah dalam pemotongan gajinya untuk zakat profesi. Hal itu tidak terlepas dari sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan, terlebih perekonomian para guru saat ini rata-rata sudah bagus, sehingga terpanggil untuk mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan setiap bulannya.

“Dengan pendekatan yang dilakukan secara halus dengan acuan perundang-undangan dan syariat, ajakan untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi di lingkungan Unit Dikpora Sikur memenuhi target,”ungkapnya.

Pada bulan Mei 2016, Unit Dikpora Sikur berhasil mengumpulkan sebesar Rp 16.370.487 lebih zakat profesi dari pemotongan 2,5 persen itu. Sementara, pada bulan Juni kembali berhasil dikumpulkan sebesar Rp 18 juta lebih.

Melihat adanya peningkatan itu, Yunus memandang jika pengumpulan zakat profesi pada satuan pendidikan Kecamatan Sikur akan terus meningkat seiring dengan masuknya surat pernyataan dari para guru. “Kita targetkan pada bulan Juli bisa mencapai Rp 28 juta lebih, ini terus akan kita maksimalkan,” harapnya.

Adapun, jumlah nominal zakat profesi yang dikeluarkan oleh guru dan staf dari pemotongan 2,5 persen itu bervariasi tergantung dari besar kecilnya gaji bersih ASN. Jika gajinya besar, ungkap Yunus, secara otomatis zakat profesi yang dikeluarkan juga lebih besar dibandingkan yang lain. “Setelah terkumpul, uang itu selanjutnya akan diserahkan langsung ke Bazda Lotim,” ujarnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Fakultas Peternakan (Faperta) Universitas Mataram (Unram) mengembangkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Harapannya, lulusan Faperta dapat bersaing di tingkat nasional dan regional.

“Di bidang pendidikan, kita sekarang mengembangkan kurikulum berbasis KKNI. Pengembangan kurikulum, supaya lulusan kita bisa disetarakan di tingkat regional dan nasional,”ungkapDekanFapertaUnram, Dr. Maskur Moehid, M.Si, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/6).

Itu artinya, ketika alumni Faperta Unram mencari kerja di tingkat ASEAN, sebagaimana menjawab tantangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mahasiswa Faperta Unram dapat bersaing.

Selain itu, menurut Muskar, untuk mengembangkan kualitasnya, pihaknya sudah berlangganan e-journal. Dan bisa mengakses jurnal internasional dalam jumlah yang cukup besar. “Mahasiswa tidak perlu bayar, karena sudah dibayar fakultas dan universitas.

Selain juga meningkatkan infrastruktur, seperti peningkatan bandwidth,” katanya.

Saat ini juga, secara nasional, sudah ada program nasional mengenai keinsinyuran. Nantinya, jelas Maskur, ada program profesi insinyur, setelah seorang mahasiswa mendapatkan gelar sarjana. “Menambah keterampilan sehingga dapat gelar profesi insinyur tadi. Sama seperti profesi kedokteran,” katanya.

Di tahun ini, Faperta Unram menerima mahasiswa sebanyak 300 orang untuk pro-

(Suara NTB/ron)

Maskur Moehid gram S1 Peternakan, dan 120 orang untuk jurusan D3. Ada tiga jalur penerimaan untuk S1, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Tes Mandiri.

“Kecenderungan yang mendaftar cukup banyak. Tapi daya tampung hanya segitu, karena tidak ada penambahan kapasitas ruang,” aku Maskur.

Ia juga mengemukakan, Faperta Unram saat ini melakukan penelitian di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional merupakan program regular. Sementara penelitian di bidang internasional, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak Asia. Dan ada beberapa staf Faperta Unram yang menjadi konsultan di Timor Leste.

Dalam bidang pengabdian masyarakat, Maskur menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian membina sentra peternakan rakyat. Termasuk, membina sentra peternakan rakyat di Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu.

“Di sentra peternakan rakyat, pengembangan peternakan berbasis kawasan, dikembangkan ke arah bisnis. Tapi basisnya adalah kawasan berbasis wilayah,” katanya. (ron)

Puluhan Mahasiswa Gabung Jadi Relawan Pembelajaran Rekognitif Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram menyatakan diri bergabung menjadi relawan Pembelajaran Rekognitif. Para relawan ini nantinya akan menjadi mentor bagi peserta kelompok belajar di sejumlah lokasi di Kota Mataram yang terpilih sebagai pilot project implementasi pembelajaran rekognitif.

Ketua Yayasan Waqaf Pembelajaran Gelar Hidup (YWPGH), Ahmad Zuhairi, SH, MH, menyatakan puluhan volunter pembelajaran rekognitif pascamengikuti Training Of Trainer (ToT) nantinya akan diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat.

Mereka akan membentuk kelompok-kelompok belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan identifikasi sebelumnya. Identifikasi kebutuhan penting dilakukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat.

Setiap kelompok belajar ditentukan koordinator untuk memudahkan proses belajar. Selain itu, kelompok-kelompok belajar nantinya akan dievaluasi perkembangannya setiap periodik.

Sebagai gambaran, kelompok belajar yang nantinya akan dibentuk hampir sama dengan kelompok belajar yang telah terbentuk sebelumnya di Dusun Bangket Bilong, Desa Perampuan, Lobar.

Kelompok belajar ini kurang lebih berjalan setahun. Mereka belajar menghormati sesama dan menepati janji, termasuk belajar tentang semua mata pelajaran baik agama dan umum.

Sementara itu, Koordinator Divisi Bidang Rekognitif, Sahabudin, menjelaskan relawan yang terbentuk merupakan kelompok belajar bukan kelompok kerja. Untuk, sistem kerjanya berbasis pada pembelajaran

yang dilakukan setiap saat.

Guna mempererat hubungan antar relawan dari berbagai kampus seperti

IAIN Mataram, Unram, UNW dan lain sebagainya, secara berkala akan diadakan pertemuan dan kunjungan antarkampus. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Puasa, Atlet Tetap Jalani TC Mataram (Suara NTB) – Memasuki bulan puasa nanti, para atlet atletik akan menghadapi ujian berat. Pasalnya selama bulan puasa atlet harus tetap menjaga stamina karena tidak ada libur bagi atlet Pelatda atletik yang akan menjadi kontingen NTB pada PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

“Tidak ada libur bagi atlet atletik yang akan menjalani Pelatda PON. Mereka tetap latihan terpusat di GOR selama bulan puasa,”ucap Pelatih Atletik NTB, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (2/6) lalu.

Dikatakan Akrin, atlet atletik yang akan memperkuat kontingen NTB Bumi Gora di PON Jabar 2016 tetap menjalani pemusatan latihan atau TC (training center). Sebab tak ada lagi waktu untuk istirahat karena mereka harus tetap menjaga stamina guna menghadapi PON Jabar 2016.

Diakuinya tantangan terberat atlet atletik latihan di bulan puasa adalah di hari pertama hingga hari kelima puasa. Setelah itu atlet akan terbiasa.

Diakuinya atlet atletik muslim yang biasa minum dan makan setelah latihan harus mampu menahan lapar dan dan haus karena disamping latihan mereka harus tetap menjalani ibadah puasa.

Namun demikian, kata Akrin atlet tak perlu khawatir karena program latihan atlet akan disesuaikan. Bila atlet tak mampu latihan di pagi hari maupun di sore hari, bisa diganti dengan program latihan malam hari. “Setelah sholat tarawih atlet bisa latihan malam, nanti kita sesuaikan program latihan mereka,” jelasnya.

Intinya kata Akrin, sebanyak 17 atlet atletik yang akan mengikuti PON harus tetap latihan. Pasalnya mereka harus tetap menjaga stamina dan kondisi fisik mereka dalam menghadapi PON Jabar 2016.

Selama puasa para atlet diminta untuk tidak mudik lebaran, karena bisa mengganggu persiapan atlet dalam menghadapi PON. (fan)

(Suara NTB/ist)

Gundogan Gabung Manchester City London Gelandang Jerman Ilkay Gundogan bergabung dengan Manchester City dari klub liga Jerman Borussia Dortmund lewat kontrak empat tahun, demikian diumumkan klub liga Inggris tersebut pada Kamis.

Pemain berusia 25 tahun merupakan pemain pertama yang teken kontrak sejak klub itu memastikan pelatih asal Spanyol Pep Guardiola akan mengambil alih tugas pelatih di Etihad dari Manuel Pellegrini untuk awal musim depan, lapor Reuters.

“Saya senang telah menandatangani kontrak untuk Manchester City,” kata Gundogan dalam pernyataannya di laman resmi Manchester City.

“Ketika saya mempelajari City, hati saya tertarik dan datang ke sini dan semuanya berjalan dengan cepat,” tambahnya. Pemain internasional Jerman itu sempat cedera lutut saat latihan pada Mei, dan memaksa dia tidak ikut Piala Eropa 2016 di Prancis. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Del Bosque : Spanyol Favorit di Euro 2016 Salzburg Pelatih Timnas Spanyol Vicente del Bosque mengaku senang atas persiapan timnya untuk Piala Eropa namun belum siap untuk mengklaim mereka bisa merebut gelar juara untuk ketiga kali berturut-turut pada turnamen yang kali ini digelar di Prancis itu.

“Kami favorit (Euro 2016) karena kami masuk setelah juara empat tahun lalu...hanya karena landasan itu,” kata Del Bosque kepada wartawan setelah Spanyol menghajar Korea Selatan 6-1 dalam laga persahabatan di Salzburg, Austria, kemarin.

“Ada tim-tim nasional lain namun adalah impian kami

kembali menjadi juara. Kami dalam momen yang baik.

Kami sudah melewati musim yang sulit, sangat bernafsu, kami siap memasuki Euro dengan kondisi terbaik.”

“Kami siap mengawali, untuk juara adalah lain hal. Ada lawan-lawan yang bagus dan dalam sepak bola segalanya mungkin.”

Spanyol menghadapi Georgia pada laga pemanasan terakhir di Getafe Selasa pekan depan sebelum mengawali kampanye di Grup D melawan Republik Ceko di Toulouse pada 13 Juni. Sedangkan dua lawan lainnya adalah Turki dan Kroasia, demikian Reuters. (ant/bali post)

Mataram FC Kerja Sama dengan Klub Jepang Mataram (Suara NTB) Untuk pertama kalinya tim futsal Mataram FC membuat gebrakan besar, yakni membangun kerjasama dengan klub futsal asal Jepang, Bardral Urayasu.

Kerja sama antara kedua tim ini sudah dilakukan 28 Mei lalu dengan membuat nota kesepakatan untuk bekerjasama mengembangkan futsal di Indonesia khususnya di NTB. Dalam hal ini pemilik Mataram FC, Aryanto Prametu dan Presiden Bardral, Shioya sudah membuat kesepakatan bersama untuk mengembangkan futsal di Indonesia.

“Kerjasama ini pada intinya untuk mengembangkan futsal di Asia, karena memang banyak perusahaan Jepang dibangun di Indonesia,” ucap Ketua Asosiasi Futsal Daerah NTB, Aryanto Prametu saat dikonfirmasi Suara NTB di kantornya di Mataram, Kamis (2/6).

Perwakilan Bardral sendiri kata Aryanto sudah beberapa kali datang menyaksi-

kan Pro Futsal League (PFL) 2016. Selain datang menonton PFL, perwakilan Bardral memang intens berbicara mengenai kerja sama Bardral untuk membantu perkembangan futsal di Indonesia. Hingga akhirnya dibangun kesepakatan dengan Mataram FC. Tentunya kerja sama antara Bardral dan Mataram FC ini diharapkan dapat membantu perkembangan futsal di Mataram dan tentu saja Indonesia secara keseluruhan.

Bardral sendiri pada 2015 lalu sempat berujicoba dengan timnas futsal Indonesia.

Pertemuan Aryanto salah seorang pemilik futsal Mataram FC dengan Presiden Badral, Urayasu tahun 2015 lalu akhirnya berlanjut. Dan kedua pemilik tim futsal itu telah menyepakati kerjasama mengembangkan futsal di Indonesia khususnya di NTB. “Awalnya saya ketemu dengan presiden klub Jepang di Jakarta tahun 2015 lalu.

Kita bicara soal kerjasama membangun futsal di Asia,” jelasnya. (fan)

Dua Petarung NTB Pukul Jatuh Petarung Jabar Mataram (Suara NTB) – Dua atlet tarung derajat NTB, Lukman dan Kurniawan tampil perkasa dalam uji tanding yang digelar di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 28 hingga 31 Mei lalu. Kedua atlet itu berhasil memukul jatuh petarung unggulan tuan rumah PON, Jabar.

Demikian Informasi dari Pelatih Tarung Derajat NTB, Abdul Khair yang diwawancara Suara NTB, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (2/6) kemarin. “Dua atlet kami berhasil memukul jatuh petarung asal Jabar,” ucapnya.

Abdul Khair yang akrab disapa Khair ini mengatakan dua atlet NTB yang berhasil memukul jatuh petarung PON Jabar itu adalah Lukman dan Kurniawan. Lukman yang tampil di kelas 55,1-58 Kilogram (Kg) putra itu memukul jatuh M. Drajat dari Jabar. Sementara itu, Kurniawan yang tampil di kelas 75,180 Kg merobohkan petarung Jabar, Hari.

Keberhasilan petarung NTB memukul jatuh petarung tuan rumah Jabar itu menunjukan bahwa peluang NTB meraih prestasi di PON semakin terbuka lebar karena lawan yang sangat ditakuti adalah Jabar. “Jabar itu gudangnya atlet nasional, kalau atlet kita bisa mengalahkan atlet Jabar maka peluang atlet kita meraih medali di PON semakin terbuka,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, cabor tarung derajat menurunkan 10 atlet try out yang berlangsung di Jabar 28-31 Mei lalu. Dari 10 atlet itu hanya Lukman dan Kurniawan yang mampu memukul jatuh lawan, sementara hasil

pertandingan delapan atlet lainnya masih imbang. Karena hasil pertarungan delapan atlet itu hanya menang tipis.

Itu artinya performance delapan atlet masih harus ditingkatkan, mengingat persaingan di kelas mereka masih imbang. Di sisa waktu tiga bulan ini Khair bersama atlet dan rekan sesama pelatih akan berusaha membenahi beberapa kelemahan atlet, sehingga kedepan atlet NTB bisa tampil lebih baik di PON Jabar 2016. Sebagaimana diketahui, KONI NTB memasang target dua emas di cabor tarung derajat, dan 10 atlet tarung derajat NTB kata Khair punya peluang meraih target dua emas tersebut. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 12

Jaringan Pedofil dan Gay Terdeteksi di Senggigi Pemkot Belum Serius Tangani Gelombang Pasang Mataram (Suara NTB) – Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi SH, MH menduga, ada jaringan pedofilia dan gay di kawasan Senggigi. Terungkap dari barang bukti gawai yang juga membawa terbongkarnya aksi cabul WN Inggris, SRP terhadap remaja SMA. “Dari pembicaraan di tablet itu.

Kelompok di Senggigi jumlahnya lumayan,” ujarnya ditemui pada eskpos media di Mapolda NTB, Kamis (2/6).

“Korbannya anak-anak, khususnya di Lombok,” imbuhnya didampingi Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Putu Bagiartana, dan Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti.

Menurut dia, bahkan jaringan tersebut secara terang-terangan menggunakan grup facebook tertutup. Berkomunikasi bahkan diduga juga sampai bertransaksi. “Ini masih kita menyelidiki lagi,” ujarnya.

Sementara tempat eksekusi tindak pidana pencabulan terhadap anak, ungkap Joko, masih di kawasan Senggigi. Modusnya sendiri masih cenderung heterogen.

Yakni membuat nyaman calon korban yang dimanjakan dengan pemberian uang jumlah tertentu secara terus-menerus. Seperti kasus yang baru terungkap, dengan tersangka SRP (44) dan BR, serta korbannya X (17).

Mengomentari kasus tersebut, Joko mengatakan bahwa tersangka BR membuat nyaman korban.

“Dia yang merekrut,” ungkapnya.

Setelah nyaman, sambung dia, korban menjadi ketergantungan sehingga lama-kelamaan dieksploitasi secara seksual.

Tahun ini pun, kata Joko, pihaknya mencatat kasus pencabulan yang melibatkan tersangka warga negara asing tidak hanya SRP dari Inggris yang ditangkap 1 Mei silam itu saja.

Ada pula dua kasus lain yang juga pelakunya dari Inggris, satu lagi pel-

(Suara NTB/why)

DIDUGA CABUL - Tersangka SRP (kiri) dan BR (tengah) dalam pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di Mapolda NTB, Kamis (2/6). aku warga negara Australia. “Korbannya semua anak-anak,” sesalnya.

Untuk kasus dengan tersangka SRP pun ia menduga korbannya tidak hanya satu orang. “Ada juga dugaan ke arah WN asing lain dan WN Indonesia,” ungkapnya.

Mengenai ketelibatan SRP dalam jaringan tersebut, ia masih mengordinasikan pengembangan kasusnya dengan pihak kepolisian.

Dalami Keterlibatan WN Asing Lain Sementara itu, Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Putu Bagiartana mengungkapkan saat ini pihaknya masih dalam tahap pengembangan kasus. Terhadap indikasi keterlibatan warga negara asing lain.

“Untuk saat ini belum terbukti ada WN lain. Kalau memang ada nanti kita akan lakukan sebagai pendukung penyidikan,” ujarnya.

Terkait kasus dengan korban X, pihaknya pun melakukan penelusuruan terkait jika masih adanya anakanak lain yang menjadi korban.

“Kami berupaya mendalami.

Kepada orang tua di sekitar lokasi (Senggigi) atau lokasi lain, silahkan melapor ke kami,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak tinggal diam.

Koordinasi dengan Konsulat Jenderal Inggris pun telah dilakukan.

“Mereka siap menfasilitasi untuk melacak latar kehidupan tersangka SRP. Serta kegiatan-kegiatannya selama di Lombok,” papar Bagiartana. (why)

Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang seolah menjadi persoalan klasik yang dihadapi Pemkot Mataram. Tiap tahun, bencana ini menghempas bangunan rumah milik masyarakat di sepanjang pantai Ampenan. Tetapi tak pernah ada solusi mumpuni untuk menangani.

Diakui memang, puluhan kepala keluarga di Bagek Kembar dan Bintaro direlokasi ke BTN Nelayan. Relokasi ini belum menyelesaikan masalah, puluhan bahkan ratusan warga masih dihantui gelombang pasang tiap tahunnya.

Bukan saja kerugian materiil diderita oleh warga notabene mengandalkan hasil laut sebagai penyambung hidup, persoalan sosial karena hilangnya pekerjaan selama berbulan - bulan serta gangguan psikologi terhadap anak - anak karena harus kehilangan keceriaan akibat mengurus rumah mereka yang terhempas gelombang.

Keganasan gelombang pasang sepekan terakhir ini mengakibatkan 42 kepala keluarga di Bagek Kembar direlokasi ke tenda pengungsian. Dan perahu nelayan di Lingkungan Bugis rusak. Fenomena seperti ini kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt menunjukan sikap Pemkot Mataram yang tidak serius menangani bencana tiap tahun tersebut. “Seharusnya Pemerintah Kota punya pengalaman, karena bencana itu - itu saja,” sesal Wiska saat dikonfirmasi lewat ponsel, Kamis (2/6).

Mestinya ada langkah atau program lebih komprehensif dan mengena ke masyarakat.

Misalnya, pemasangan jetty dan paling

penting merelokasi nelayan dengan membuatkan BTN atau rusunawa dekat dengan sumber mata pencaharian mereka.

“Paling tidak situasi begini ada yang lebih dahsyat programnya,” tandasnya.

Kalau melihat perhatian Pemkot Mataram lanjutnya, memang cukup baik.

Dengan memberikan bantuan sembako dan lain - lain. Hal itu hanya bertahan sesaat saja. Namun, kejadian yang tidak bisa diantisipasi itu, Dinas PU, Bappeda dan instansi terkait melakukan terobosan serta perencanaan lebih matang dan serius menangani hal itu. Artinya, jangan hanya masyarakat kecil menjadi korban.

Secara kajian teknis lanjutnya, pembangunan infrastruktur di pinggir pantai harus dipelajari dan dikaji, sehingga tak terkesan mubazir. Menurutnya, peluang melobi pemerintah pusat dengan menggambarkan situasi dan kondisi riil masyarakat, dipastikan memberikan kemudahan bagi Pemkot Mataram untuk mendapatkan bantuan.

Apalagi program Presiden Jokowi memperhatikan masyarakat pinggiran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, untuk menangani masalah gelombang pasang perlu penanganan serius yang membutuhkan anggaran besar. Dan ini bukan saja tanggungjawab Pemkot Mataram, melainkan tanggungjawab bersama daerah dan Pemerintah Pusat. Pembangunan jalan di sepanjang pantai Ampenan lan-

jutnya, merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi hal itu.

Menyangkut besaran anggaran tambahnya, masih dilakukan kajian sesuai Detail Engineering Design.

Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi menyampaikan, tupoksinya secara garis besar hanya melakukan antisipasi dan penyelamatan korban bencana.

Persoalan fisik jadi tanggungjawab instansi terkait. “Kita kan bukan instansi fisik,” cetusnya.

Inaq Saehin warga Ampenan Selatan mengeluhkan, gelombang pasang hampir tiap tahun terjadi, tapi tidak pernah ada solusi dari pemerintah. (cem)

SALON SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 3 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 3 Juni 2016

Halaman Halaman 14 14

Bantuan Keuangan Empat Parpol di NTB Terancam Dibekukan Mataram (Suara NTB) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 2016, untuk empat partai politik (Parpol) di NTB, terancam dibekukan. Karena empat parpol tersebut sampai saat ini belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dari APBD tahun lalu.

Demikian disampaikan oleh Kabid pembinaan parpol dan ormas, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Dwi Wahyudi, kepada Suara NTB, Kamis

(2/6) kemarin. “Dari 11 parpol itu, empat masih belum menyerahkan laporannya. Nah kalau itu tidak akan dilaporkan, maka sanksinya bisa bantu-

an keuangan tahun ini tidak bisa diberikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bakesbangpoldagri meminta kepada empat parpol yang ber-

Bule Inggris Diduga Cabuli Siswa SMA Mataram (Suara NTB) –

Lima tahun mengais nafkah di Lombok, SRP (44) warga negara Inggris ternyata tega diduga berbuat cabul. Korbannya remaja SMA 17 tahun, X (samaran), warga Senggigi. Kini, instruktur selam itu mendekam di dinginnya sel tahanan Mapolda NTB, bersama mucikarinya, BR. Aksi bejatnya itu dibongkar polisi Sabtu (30/4) silam. Berbekal satu unit gawai kiriman anonim ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, barang bukti kunci tersebut menjadi bekal polisi menemukan jejak para tersangka.

Kasubdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda NTB, AKBP I Putu Bagiartana menjelaskan, suatu malam pada hari itu korban melangkah keluar dari salah satu hotel di Senggigi, Lobar. Mengantongi sejumlah uang.

“Hasil pemberian tersangka SRP. Diduga baru selesai dicabuli,” ungkapnya didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM dan Kordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, SH, MH dalam ekspos kepada media di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB, Kamis (2/6).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka di salah satu kamar hotel itu mencabuli korban dengan cara handjob dan blowjob. Ditemukan barang bukti berupa kondom dan minyak pelumas.

Korban diberi uang sebagai imbalan. Perbuatan cabul tersangka ternyata tidak hanya satu kali itu dilakukan. “Berkali-kali. Tetapi tersangka mengaku tidak ingat kapan,” terang

Bagiartana.

Imbalan uang yang diterima korban pun beragam. Mulai dari Rp 100 ribu hingga yang terakhir Rp 700 ribu. “Pernah juga Rp 200 ribu dan Rp 500 ribu.”

Maksud tersangka memberikan uang, sambung dia, sedari awal memang untuk membuat korban nyaman dan ketagihan. Perkenalan tersangka dengan korban difasilitasi BR, pemilik tempat hiburan biliar di bilangan Senggigi.

“Turut serta memfasilitasi.

Korban sering main ke tempatnya BR. Dia turut serta membantu. Diduga dia juga turut mencabuli korban,” jelasnya.

“Kedua tersangka ini akrab dengan korban,” katanya.

Dalam menangani kasus ini, Subdit IV Ditreskrimum turut menerjunkan tim dari Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus.

Untuk melacak percakapan

transaksi antartersangka lewat pesan instan. Berbekal petunjuk foto-foto yang ada di dalam gawai.

“Ada beberapa dokumen elektronik, gambar dan percakapan. Salah satu isinya (percakapan), ada yang berbau cabul. Yang menimbulkan birahi. Ada juga ucapan menawarkan,” ungkap Bagiartana.

Para tersangka diancam dengan pasal 76 E juncto pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sementara korban kini dalam tahap rehabilitasi psikologis difasilitasi oleh LPA NTB. (why)

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN BARANG BUKTI – Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Putu Bagiartana menujukkan barang bukti kondom dan minyak pelumas dalam pengungkapan kasus pencabulan anak dengan tersangka SRP warga negara Inggris di Mapolda NTB, Kamis (2/6).

sangkutan untuk segera menyampaikan laporan pertangungjawaban keuanganya.

Disebutkan Wahyudi, adapun empat parpol yang belum menyerahkan pertanggungjawaban pengunaan bantuan keuangan dari APBD NTB itu, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PBB. Dikatakan Wahyudi, jumlah bantuan APBD untuk setiap

parpol itu dihitung berdasarkan jumlah suara yang didapatkannya pada saat pemilu. Setiap satu suara diberikan bantuan sebesar Rp 718,70. “Itu untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD saja, kalau tidak punya ya tidak dapat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Wahyudi, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memberikan toleransi. Terutama dalam hal

kelengkapan administrasi. Namun pihaknya berjanji akan lebih tegas dan tidak akan mentolerirnya lagi. “Meskipun jumlah bantuan itu terbliang kecil. Namuan sekecil apapun, itu uang rakyat,” ujarnya.

Dikonfrimasi terpisah, Ketua Fraksi Partai Partai Demokrat di DPRD NTB, Kasdiono, SH mengatakan bahwa ia belum mengetahui kalau lap-

oran keuangan untuk partai Demokrat itu sampai saat ini belum disampaikan ke Bangkesbangpoldagri. Tetapi ia berjanji bahwa ia akan menayakan hal tersebut untuk memastikan kejelasannya. Karena menurut pengakuannya, selama ini Partai Demokrat selalu rutin dan patuh melaporkan penggunaan bantuan keuangan dari pemerintah tersebut. (ndi)

Polda NTB Siap Tanggulangi Bencana Mataram (Suara NTB) – NTB termasuk dalam daerah rawan becana erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Diperlukan kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang mumpuni untuk merespons bencana dan kecelakaan.

Melalui pelatihan dan simulasi secara terpadu.

Demikian disampaikan Dirsabhara Polda NTB, Kombes Pol Harries Budiharto SIK, MSi dalam Apel Gelar Pasukan dan Sarpras Satgas IX Penanggulangan Bencana, Kamis (2/6) di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB. “Kita pelatihan dan nanti kita simulasikan. Bersama instansi terkait kita laksanakan sehingga ketika bencana sesungguhnya terjadi, kita sudah siap,” ungkapnya didampingi Kasatbrimob, AKBP Taufiq Hidayat SH; Dirpolair, AKBP Edwin Rachmat Adikusumo; dan Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, BPBD NTB, BNPB, Basarnas, Damkar, dan Tagana Disosnakertrans Provinsi NTB. Sejumlah Sarpras penanganan SAR darat dan laut dipajang.

Uniknya, tampak dua perahu sederhana hasil kreasi Satbrimob turut mejeng. Perahu ukuran delapan orang dan enam orang. Dirakit sedemikian rupa menyerupai perahu berbahan drum bekas. Direkatkan dengan papan alumunium. Ketangguhannya diklaim teruji.

“Nanti tinggal mana yang akan kita terjunkan, berdasarkan keperluan,” kata Harries. Pihaknya telah melakukan pemetaan mengenai titik rawan bencana. Koordinasi dengan Polres jajaran setempat pun dikuatkan. “Keselamatan warga yang utama. Tidak ada sebutan poli-

(Suara NTB/why)

CEK SARPRAS – Kasatbrimob Polda NTB, AKBP Taufiq Hidayat; Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti; Dirsabhara, Kombes Pol Harries Budiharto dan Dirpolair, AKBP Edwin Rachmat Adikusumo (baris depan dari kanan ke kiri) mengecek kondisi perahu rakitan hasil kreasi Satbrimob dalam Apel Gelar Pasukan dan Sarpras Satgas IX Penanggulangan Bencana di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Kamis (2/6). si atau sipil. Semua punya tugas yang sama dalam menanggulangi bencana,” tegasnya.

Ia menuturkan, bencana dapat mengancam dan mengganggu aktivitas kehidupan. Mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis pascabencana. “Juga menimbulkan permasalahan lain, seperti pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi, kerawanan penyakit menular, dan masalah keamanan harta benda yang ditinggalkan korban,” paparnya.

Untuk itu, kata Harries, diperlukan langkah proaktif dari seluruh anggota Polri bekerjasama dengan instansi terkait untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat yang terdampak bencana.

Polri dalam bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup, sambung dia, memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Ia berpesan kepada peserta apel bahwa kerjasama dalam

mendirikan pos pengungsi dan dapur umum bilamana terjadi bencana harus ditingkatkan.

“Begitu juga dengan mendirikan pos pengamanan di wilayah terdampak bencana,” ujarnya.

Selain itu, patroli juga diintensifkan. Untuk mengantisipasi penjarahan dan pencurian harta benda di rumah-rumah warga yang menjadi korban. Ia menegaskan bakal menindak secara hukum terhadap oknum atau orang lain yang memanfaatkan situasi bencana untuk berbuat kriminal. (why/*)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 3 Juni 2016

Pemprov Hanya Mampu Perbaiki 1.000 Unit Rumah Tak Layak Huni Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku hanya mampu memperbaiki 1.000 unit rumah tak layak huni (RTLH) per tahun. Data dari Dinas PU NTB, dari jumlah rumah di NTB sebanyak 1.056.163 unit, sebanyak 27,11 persen atau 286,287 unit diantaranya adalah rumah tidak layak huni. Dalam RPJMD NTB 2013-2018, Pemprov menargetkan perbaikan 5.000 unit RTLH selama lima tahun. ‘’Kalau dari provinsi sementara kita tetap perbaiki masih dia 1.000 rumah tak layak huni per tahun. Yang lain-lain kita belum ada. Tapi kita mencoba di APBN menangani itu,’’ kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/6) siang kemarin.

Dikatakan, pola yang dilakukan Pemprov untuk memperbaiki RTLH adalah bangun baru. Sementara pola yang berasal dari APBN menggunakan pola stimulan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rusunawa, rusunami dan rumah khusus.

Menurut Ardi, hal inilah yang diupayakan Pemprov NTB selain pola bangun baru yang ditargetkan sebanyak 5.000 unit sampai 2018 mendatang. Untuk perbaikan bangun baru RTLH 2016, pemprov telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar dalam APBD 2016. Disinggung apakah langkah Pemprov NTB in sudah diikuti oleh 10 pemda kabupaten/kota? Ardhi mengatakan hal itu belum diikuti oleh kabupaten/kota. ‘’Sepengatahuan saya belum ada model kita membangunkan baru, belum ada. Kalau upaya mau kerjasama (sharing anggaran), dengan pola bangun baru ini yang mungkin masih harus dibicarakan dengan teman-teman kabupaten/kota,’’ ucapnya.

Mengenai kabupaten/kota yang jumlah RTLH paling banyak, Ardhi menyebutkan daerah-daerah yang padat penduduknya seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah paling banyak ditemukan RTLH. Namun, ia kembali menegaskan, Pemprov NTB menargetkan perbaikan RTLH sesuai RPJMD sebnayak 5.000 unit. ‘’Kalau itu, target RPJMD 5.000 unit, tapi kita tetap berusaha kalau lebih dari itu kita upayakan. Tapi kita upayakan dari APBD,’’pungkasnya.

RTLH yang diperbaiki provinsi, lanjutnya, berdasarkan usulan dari pemda kabupaten/kota. Berdasarkan usulan itu, Dinas PU kemudian melakukan verifikasi di lapangan apakah RTLH yang diusulkan tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan untuk diperbaiki. RTLH yang menjadi prioritas untuk diperbaiki, lanjut Ardhi selain warga miskin yang rumahnya tidak layak, juga warga miskin yang rumahnya rusak akibat bencana alam seperti di Bajo Pulo Bima dan Sakra Lombok Timur.

Perbaikan RTLH dengan pola bangun baru yang dilaksanakan Pemprov NTB dimulai sejak tahun 2014.

Dimana dialokasikan dana dari APBD NTB sebesar Rp. 20 miliar untuk melaksanakan pola pembangunan baru sebanyak 1.000 unit dan dilanjutkan pada tahun 2015 sebanyak 800 unit dengan alokasi Rp 25 juta/ unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB secara proporsional. (nas)

Kejaksaan Terbitkan SP3 Kasus DBHCHT Dari Hal. 1 Penyidik menyusuri aliran dana Rp 32 miliar itu yang kemudian diklaim dialihkan ke empat program unggulan di Pemprov NTB. Menjelang kepindahannya 2015 lalu, Fadil Zumhanna menaikkan kasus ini ke penyidikan, kemudian dilanjutkan oleh Kajati Martono, SH, MH. Setelah ditingkatkan ke penyidikan, penyidik mengarahkan kasus ini ke dugaan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Namun sampai dengan awal Mei 2016, Kajati tak mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. ‘’Tapi setelah kami lakukan gelar perkara terakhir tanggal 23 Mei 2016, tidak ditemukan cukup bukti untuk menetapkan tersangka dan melanjutkan kasus ini ke penuntutan,’’ urai Sutapa.

Sebenarnya untuk menjerat calon tersangka, penyidik mengarahkan ke Pasal 9 UU Tipikor, terkait pemalsuan dokumen atas laporan penggunaan DBHCHT ke Kementerian Keuangan. Namun dengan pasal ini juga tak ampuh untuk menjerat calon tersangka. ‘’Sebab menurut ahli, kalau ingin menjerat dengan Pasal 9, harus ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan kerugian negara. Tapi

karena tidak ada kerugian negara ditemukan, tidak bisa diberlakukan pasal ini,’’ ungkap Sutapa.

Teknis penyidikan kasus ini pada dasarnya sudah diarahkan ke penggunaan anggaran untuk empat program unggulan dimaksud.

Diantaranya, peruntukkan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 5 miliar untuk program Integrasi Ternak dan Tanaman. Untuk program industri olahan Pijar Rp 3,2 miliar Satker Disperindag.

Untuk rumah tidak layak huni Rp 20 miliar dimasukkan ke BPMPD, pembangunan gedung serbaguna Rp 2 miliar di Lotim dan Loteng oleh Disnakertrans.

Ditambahkan Yonie Esau Mallaka, penyidik sudah turun ke lapangan untuk cek fisik atas empat item kegiatan. Pemeriksaan dokumen, pengecekan Surat Perintah Membayar (SPM), serta bukti pencairan anggaran lainnya. Namun demikian, tetap tidak cukup bukti untuk dilanjutkan dari penyidikan dan penetapan tersangka.

Kendati dihentikan, tapi tidak menutup kemungkinan kasus ini dibuka lagi.

“Kalau ada bukti -bukti baru, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dibuka kembali,” pungkas Sutapa. (ars)

Komisaris Utama iPasar Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Alexander merupakan salah seorang dari sejumlah saksi yang diperiksa dalam penyelidikan kasus ini, setelah sejumlah petinggi iPasar lainnya dimintai keterangan.

Beberapa waktu lalu,penyidik juga sudah memeriksa Adi Sasono, Direktur Utama iPasar, yang juga mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Saksi lainnya Direktur iPasar Dean Novel. ‘’Kalau dari pihak iPasar sudah semua kami periksa,” sambung Sutapa, didampingi Yonie Esau Mallaka.

Sementara dari pihak Pemda Lombok Timur

(Lotim), juga sudah semua dimintai keterangan. Mereka yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut, sudah diklarifikasi semua. ‘’Orang pemda sudah semua. Tinggal mantan bupati. Kita juga panggil yang bersangkutan hari ini, tapi sampai sekarang (kemarin sore) belum ada kelihatan hadir,’’’ sambungnya.

Untuk saksi - saksi diakuinya sudah diklarifikasi seluruhnya. Hanya tinggal meminta keterangan mantan Bupati Lotim. Disebutkan, sudah dua kali panggilan, namun belum ada keterangan apakah akan hadir atau tidak. (ars/why)

Halaman 15

Hari Ini

Rencananya Sejumlah Pejabat Dimutasi Mataram (Suara NTB) Hari ini, Jumat (3/6) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan melakukan mutasi pejabat secara besar-besaran. Selain memutasi pejabat eselon II, gubernur iniformasi juga akan memutasi pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB. Informasi yang diperoleh Suara NTB dari pejabat internal Pemprov NTB, mutasi akan dilaksanakan usai salat Jumat hari ini sekitar pukul 14.30 Wita.

“Iya habis Jumat,” ujar sumber Suara NTB, Kamis (2/6) malam.

Saat ini ada sejumlah jabatan eselon II yang sedang lowong.

Yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, yang ditinggal Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc yang diangkat dan ditetapkan menjadi Sekda NTB. Kemudian ada satu posisi jabatan Staf

Ahli Gubernur yang sudah lama lowong.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM membenarkan adanya mutasi yang akan dilaksanakan. ‘’Ada agenda seperti itu. Kita tunggu bersama yang pasti dijadwalkan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (2/6) malam.

Ketika ditanya berapa banyak pejabat yang akan dimutasi?

Yusron hanya menjawab diplomatis. ”Belum bisa kita pastikan (jumlahnya), besok saja (dilihat). Berapa jumlahnya, apakah mengisi ini itu belum bisa kita pastikan,”ucapnya singkat.

Sinyal adanya mutasi sudah berhembus sejak pekan lalu. Sebelum turunnya surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan Sekda NTB, Kepala BKD dan Diklat

NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan mutasi pejabat lingkup Pemprov NTB tinggal menunggu waktu. Suruji pada waktu itu mengatakan pelantikan Sekda akan terpisah dengan mutasi pejabat.

Ia mengatakan, mutasi kemungkinan akan dilaksanakan satu hari atau dua hari setelah pelantikan Sekda. Sebelum adanya sinyal mutasi ini, gubernnur telah menerima hasil evaluasi terhadap 24 kepala SKPD. 24 SKPD itu telah dievaluasi oleh tim independen yang dibentuk gubernur. Tim independen itu semuanya berasal dari akademisi sejumlah perguruan tinggi di NTB. Dari hasil evaluasi yang dilakukan sebanyak dua tahap itu, hasil evaluasi tahap pertama menunjukkan bahwa kinerja sejumlah kepala SKPD tak memuaskan. (nas)

Audit Perjalanan Dinas Dewan Dari Hal. 1 Namun kesimpulan kita belum sampai ke situ,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (2/6) siang kemarin.

Agus menjelaskan, untuk memperoleh kesimpulan dari hasil suatu pemeriksaan penggunaan anggaran daerah, pihaknya perlu meminta beberapa keterangan mengenai peruntukan penggunaan anggaran. Untuk hal ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) yang lebih tahu. ‘’Kita belum lihat anggarannya. Kita akan turun, kita belum melihat secara cermat.

Jadi ndak boleh kita memberi-

kan kesimpulan,’’ imbuhnya.

Ketika ditanya apakah ada potensi perjalanan dinas pimpinan dewan dan pimpinan fraksi itu melanggar ketentuan? Agus mengatakan perlu dilihat aturan yang ada. Namun, jika ada aturan yang dilanggar maka Inspektorat akan merekomendasikan bahwa ada aturan yang dilanggar. ‘’Tapi Inspektorat belum turun (melakukan audit). Jadi saya belum bisa memberikan penilaian tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Laporan kepada kita secara formal belum ada. Baru pemberitaan koran saja. Kita akan lihat data-datanya,’’tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga

pimpinan dan seluruh fraksi di DPRD NTB mendatangani DPP Partai Golkar di Jakarta, untuk mengklarifikasi kejelasan informasi antara pengakuan Umar Said yang telah direhabilitasi namanya. Sementara di satu sisi Fraksi Partai Golkar terus mendesak untuk segera memproses usulan pemberhentian Ketua DPRD NTB itu.

Kepergian tiga orang pimpinan dan 10 Ketua Fraksi ke DPP Golkar itu, diduga menggunakan SPPD dari Sekretariat DPRD NTB. Di mana biaya perjalanan dinas untuk satu orang anggota Dewan dengan tujuan Jakarta, berkisar sampai Rp 15 juta. (nas/ndi)

Siap ’’Berlari Kencang’’ Dari Hal. 1 Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt mengatakan, lima komisioner yang baru telah keluar SK penetapannya dari Gubernur pada 24 Mei lalu. Sejak keluarnya SK tersebut, mereka mengaku sudah mulai langsung bekerja. ‘’Jadi, PR-PR yang kemarin kita selesaikan terkait dengan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Kemarin kami bilang, kami harus ‘’berlari kencang’’,” ujarnya dikonfirmasi usai pelantikan di Kantor Gubernur NTB, Kamis (2/6).

Ajeng mengatakan, pihaknya sudah menerima sengketa informasi yang masuk dari Somasi. Sengketa informasi ini sedang ditindaklanjuti oleh KI

NTB dengan melakukan rapat majelis dan juga menyampaikan jawaban KI terkait dengan sengketa informasi. ‘’Baru masuk satu sengketa informasi. Kemarin edukasi dan advokasi belum bisa dilaksanakan. Tapi sekarang masyarakat sudah bisa melakukan permohonan informasi karena komisioner sudah siap melaksanakan tugasnya,”imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua KI NTB periode pertama ini mengatakan, komisioner yang baru akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Di samping itu, pihaknya juga akan mendorong masyarakat untuk memperoleh haknya dalam informasi. Pasalnya, sebelumnya, sengketa informasi lebih banyak diajukan oleh

lembaga masyarakat. ‘’Sekarang kami akan mendorong untuk masyarakat yang lebih tahu haknya untuk memperoleh informasi yang diberikan oleh lembaga publik. Kami sudah dan beberapa menyiapkan rancangan yang lebih langsung. Apalagi sekarang sudah menyentuh MoU terbaru antara KI dengan Kemendes,’’ tambahnya.

Ajeng mengaku sedang menyiapkan gebrakan untuk tahun 2016 ini. Namun ia tak menyebutkan gebrakan yang akan dilakukan tersebut. “Apakah kami bekerja berjalan-jalan atau ‘’berlari kencang’’? Kami akan buktikan bahwa KI akan ‘’berlari sangat kencang’’. Gebrakan itu akan kami buat prestasi di tahun 2016,”tandasnya. (nas)

Korban Perceraian, Terpengaruh Miras dan Film Porno Dari Hal. 1 Bahkan, akunya, ia kerap mendapatkan perlakuan yang keras dari ibu tirinya. Ia sering dimarahi walaupun kesalahan yang ia perbuat begitu kecil. “Sejak ayah dan ibu saya ini bercerai, saya tidak pernah bertemu dengan ibu saya hingga belasan tahun,” akunya kepada Suara NTB, Rabu (1/6) lalu.

Namun, ketika Nur yang tidak lain ibu kandung dari Sap pulang merantau dari Arab Saudi sekitar 13 tahun lamanya, kisah Sap dan Nur memasuki babak baru.

Antara Sap dan Nur sebelumnya tidak saling kenal, bahkan sulit dipercaya bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dari segi fisik Nur masih terlihat cukup muda sementara Sap terlihat jauh lebih dewasa. Posturnya pun cukup tinggi dan besar.

Sap yang dibantu dengan masyarakat ketika itu sempat mengakui dan menjelaskan kepada ibunya bahwa ia adalah anaknya. Namun sang ibu sempat tidak percaya walaupun beberapa lama kemudian Nur mengakuinya.

Dengan rasa senang dan bahagia melihat ibunya pulang dalam kondisi sehat, Sap set-

iap hari tinggal bersama ibunya di Dusun Gegerung Cemporonan Desa Pringgabaya Utara.

Di rumah sederhana itu, Sap dan Nur sehari-hari selalu bersama layaknya dua insan yang haus kasih sayang. Sikap yang diperlihatkan keduanya tak urung menimbulkan kesan negatif dari masyarakat. Mereka sempat ditegur oleh masyarakat agar tidak terlalu sering bersama sampai berduaan di dalam rumah maupun di tempat umum. Namun, keduanya selalu mengelak jika kemesraan yang mereka umbar tidaklah lebih dari kasih sayang antara ibu dan anak.

Sap beberapa kali menceritakan kepada ibunya tentang apa yang dialaminya selama hidup dengan ayah dan ibu tirinya. Ia pun berkeinginan besar untuk menyatukan kembali orang tuanya agar semua keluarganya bisa berkumpul dan bahagia lagi.

Namun sayang, apa yang diinginkan oleh Sap tidak semulus yang diharapkan. Keinginannya itu harus bertentangan dengan pihak keluarga dari ayahnya.

Sap yang hanya taman SMP di SMPN 2 Pringgabaya merupa-

kan anak yang pandai bergaul. Selain mencangkul di sawah, sesekali ia bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Kayangan. Dari sana, ia bisa memperoleh sedikit uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

Pengaruh miras diperolehnya dari teman sepermainan.

Suatu ketika, tuturnya, beberapa temannya datang ke rumahnya untuk mengajaknya minum minuman keras. Namun, setelah dibujuk, Sap mau menuruti permintaan temannya untuk pergi mabuk sebanyak tiga kali.

Dalam keadaan mabuk itulah, Sap tergoda untuk menyetubuhi ibunya sendiri. Kala itu, ia pulang dalam keadaan mabuk dan langsung menggerayangi ibunya yang tengah tertidur.

Sap secara khusus tidak menyebutkan darimana keinginan tersebut berasal. Ia mengaku, sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan seks dengan orang lain. Ia mengaku pernah memiliki pacar yang kebanyakan hanya ia hubungi melalui ponsel. Namun, dengan pacarnya ini, ia tidak pernah berhubungan seks. Hanya saja, akunya, ia sering menonton film porno di ponsel milik kawannya. (yon)

Sekda NTB Langsung Pimpin Rapat Persiapan Sambut Ramadan Mataram (Suara NTB) Pascadilantik menjadi Sekda NTB yang baru pada Rabu (1/6), Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc langsung action.

Pada sore harinya, ia langsung memimpin rapat persiapan pawai taaruf dan lari 5 K/10K dalam menyambut bulan suci Ramadan 1437 H. Sementara pada hari kedua, Rosiady melakukan aktivitas seperti biasa yakni menghadiri pelantikan Komisioner KI NTB periode 2016-2020 dan mewakili gubernur pada perayaan HUT salah satu Ponpes di Gerung Lombok Barat. ‘’Langsung action. Pada hari pertama kemarin, beliau langsung memimpin rapat persiapan menjelang bulan suci Ramadan tiba,’’ kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron hadi, ST, MUM dikonfirmasi di Mataram, Kamis (2/6) siang kemarin.

Dalam rapat tersebut, sebut Yusron, ada dua agenda besar pemprov untuk menyambut bulan suci Ramadan.

Pertama, melaksanakan pawai taaruf yang akan diikuti 15 ribu orang. Baik itu unsur ASN provinsi, Kota Mataram dan pelajar se Kota Mataram yang akan berlangsung Jumat (3/6) pukul 06.30 Wita start dan finish di Islamic Center.

Kedua, pada Minggu, 5 Juni akan dilaksanakan lom-

ba lari sehat menjelang Ramadan yang mengambil start di Islamic Center. Ada lari 5 km dan 10 km. Lomba lari ini mengambil rute dari Islamic Center sampai ke SMAK Kesuma Mataram, kemudian balik lagi ke Islamic Center. ‘’Ada keramaian sepanjang Jalan Pejanggik. Disediakan hadiah Rp 50 juta untuk semua kalangan. Pak Sekda langsung memimpin persiapan itu,’’ucapnya.

Sementara itu, H+1 setelah pelantikan, kegiatan yang dilakukan Sekda NTB hanya menghadiri kegiatan yang sudah terjadwal. Yakni pelantikan komisioner KI. “Dan sekarang (kemarin, Red) menuju Gerung mewakili pak Gubernur dalam rangka peringatan HUT salah satu Ponpes di Gerung,” pungkasnya.

Mantan Kepala Dinas Dikpora NTB itu dilantik menjadi Sekda NTB berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkup Pemprov NTB. Ia menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah lebih dari lima tahun menjabat sebagai Sekda NTB. Muhammad Nur sendiri sekarang diberikan amanah menjadi Komisaris di PT. Bank NTB. (nas)

NTB Peringkat III Pembina KUMKM Terbaik Nasional Dari Hal. 1 Penghargaan Data Koperasi Award ini diberikan kepada provinsi-provinsi yang progresif mengakselerasikan program-program kerja yang menjadi visi misi Kementerian Koperasi kini.

Untuk Wilayah Indonesia Timur, Provinsi Bali keluar sebagai peringkat I, disusul Kalimantan Selatan dan Provinsi NTB. Secara nasional, masingmasing wilayah, Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, provinsi terbaiknya diranking dari I, II dan III. Sehingga keluar ada sembilan provinsi terbaik hasil penilaian Kementerian Koperasi dan UKM. Provinsi NTB sendiri mendapat penghargaan peringkat ke-III, karena dianggap sangat aktif menyampaikan data-data terkait perkembangan koperasi dan UMKM di provinsi ini, serta merespons secara cepat arahan serta program Kementerian.

NTB dinilai sangat rutin menyampaikan data setiap perkembangan Koperasi dan UMKM. Data-data tersebut tentulah data yang benar-benar akurat. Sebab dari data tersebut, Kementerian Koperasi dapat membuat kesimpulan untuk melahirkan kebijakan program. Dengan data base berkala itulah, Kementerian Koperasi juga dapat menyimpulkan programprogram nasional yang dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. ‘’Alhamdulillah, kita selalu menyampaikan rutin terkait perkembangan koperasi, baik yang aktif maupun

yang tidak aktif. Demikian juga UMKM. Kementerian Koperasi rupanya memberikan penilaian khusus terhadap itu dan tentu menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah NTB,’’ ujar kepala dinas.

Provinsi-provinsi yang mendapat penghargaan sekaligus akan di berikan reward, berupa dukungan anggaran dan program-program strategis yang berkaitan dengan KUMKM. Kepada provinsi yang tak mendapat ranking, Menteri Koperasi sendiri mendorong untuk termotivtasi dengan provinsi-provinsi terbaik.

H. Supran menambahkan, tentu tidak sekadar berbangga ketika penghargaan telah diberikan pemerintah pusat. Pihaknya meminta seluruh kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Provinsi NTB untuk meningkatkan kreativitasnya menggalakkan dan mendukung keberadaan pelaku UMKM dan Koperasi.

Melihat keseriusan Kementerian Koperasi dan UKM, tahun ini Pemprov NTB telah melaksanakan berbagai program, terutama program Diklat dan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kepada 900 pelaku usaha UMKM dan koperasi di NTB. ‘’Kita berharap support itu terus ditingkatkan. Tapi kita juga harus bersamasama meningkatkan komitmen. Bukan atas dasar penghargaan tetapi atas kerja dan pengabdian agar koperasi dan UMKM berkualitas berkembang di daerah kita,’’ demikian H. Supran.(bul/*)

Majukan dan Selaraskan Program Pariwisata NTB Dari Hal. 1 ‘’Kita telah melakukan pendatanganan MoU dengan Telkomsel, MUI dan lainnya. Ini merupakan bentuk upaya kita untuk memajukan pariwisata NTB. Terlebih saat ini kita sudah mem-branding wisata halal,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB H.L.Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, kemarin.

Sementara untuk Politeknik Pariwisata tahun ini mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru. Rencananya akan diterima sebanyak 180 peserta didik. Politeknik ini membuka empat program studi diantaranya D4 Prodi Bisnis Perjalanan, D3 Seni Kuliner, D3 Tata Hidang, dan D3 Manajemen Divisi Kamar. Keempat program studi (Prodi) ini dianggap paling dibutuhkan untuk pariwisata NTB saat ini. ‘’Setelah melakukan survei, kami melihat keempat Prodi ini merupakan yang paling mendesak untuk pemenuhan SDM yang dibutuhkan di NTB saat ini.

Kami juga memprioritaskan

masyarakat NTB, sehingga betul-betul yang menjadi pelaku pariwisata itu merupakan masyarakat NTB,’’ tambah Direktur Institut Pariwisata Bali Drs. Dewa GN Byomantara, M.Ed yang merupakan pendamping Politeknik Pariwisata NTB. Selain itu, Disbudpar NTB juga menandatangani MoU dengan MUI agar sama-sama mendukung wisata halal NTB. Sejauh ini peran MUI cukup baik dalam mendukung wisata halal. Terlihat dengan dilakukannya penilaian terhadap sejumlah industri pariwisata misalnya perhotelan, rumah makan maupun biro perjalanan. ‘’Kita lakukan MoU dengan MUI juga, agar kita bisa bersama-sama memajukan wisata halal ini,” kata Faozal.

Penandatanganan MoU juga dilakukan dengan Telkomsel yang turut mendukung e-Tourism. E-Tourism merupakan aplikasi elektronik yang bergerak pada sektor pariwisata. E-Tourism ini berfungsi sebagai aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk mengunjungi situs wisata pada sebuah negara dan dalam hal ini adalah daer-

ah NTB. Pada e-Tourism biasanya terdapat beberapa fitur yang tersedia di dalamnya, seperti fitur untuk booking hotel pada sebuah tempat wisata, fitur daftar harga tiket berbagai tempat pariwisata, dan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pariwisata.

Selaraskan Pariwisata NTB Penandatanganan sejumlah MoU merupakan suatu upaya pemerintah dalam memajukan dan menyelaraskan pariwisata NTB. Hal itu juga untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan baik domestik manupun mancanegara untuk menjadikan NTB sebagai salah satu destinasi liburannya.

Memasuki triwulan kedua, Disbudpar NTB memperkirakan jumlah wisatawan yang telah memasuki NTB sebanyak satu juta orang. Kendati demikian, tahun ini Disbudpar telah ditargetkan mendatangkan sebanyak tiga juta wisatwan. Untuk memaksimalkan target itu, perlu adanya sinkronisasi dari semua daerah. Setiap daerah diharapkan dapat membuat program tentang kepariwisataan

yang sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah provinsi. ‘’Pariwisata ini menjadi salah satu program unggulan di NTB setelah sektor pertanian. Kita berbicara mengenai kualitas dan kuantitas, ini harus diselaraskan antardaerah maupun antara Pemprov dengan kabupaten/kota.

Promosi harus kita lakukan secara bersama-sama,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB H.Muh.Amin, SH, M.Si saat membuka Rapat Kerja Kebudayaan dan Pariwisata se-NTB, di Mataram, kemarin.

Wagub juga mengingatkan kepada semua daerah agar semakin gencar melakukan promosi pariwisata. Terlebih saat ini NTB telah mem-branding wisata halal. Ini katanya, sebuah kesempatan bagi NTB untuk semakin meningkatkan jumlah kunjungan. Namun perlu adanya kerjasama antara Pemda kabupaten/kota dengan Pemprov. Sehingga program yang dijalankan untuk memajukan pariwisata di NTB dapat berjalan dengan baik. ‘’Kebijakan anggaran juga akan ditata. Kemarin Pak Gu-

bernur mengatakan kebijakan anggaran akan kita arahkan ke sektor pariwisata. Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua kita,’’ ujarnya.

Penyelarasan program antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten/Kota dianggap sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Sebab Pemda tidak dapat memajukan promosi pariwisata tanpa adanya sinkroniasi dari semua pihak. ‘’Saya pikir ini sangat penting, karena yang menjalankan program ini kan di daerah semua. Sehingga kita perlu melakukan penyelarasan program kita,’’ ujarnya.

Wagub melihat peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bisa didatangkan melalui sektor pariwisata.

Sehingga harus dikelola dengan sungguh-sungguh oleh semua daerah. Kerjasama yang baik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. (lin/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Jumat, 3 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sukseskan Program 10 Juta Sambungan PDAM GIRI MENANG

Giri Menang (Suara NTB) Dirut PDAM Giri Menang, HL Ahmad Zaini menyatakan, pihaknya siap mensukseskan program nasional 10 juta sambungan air. Dari program nasional ini, NTB pun memperoleh jatah dari pusat. Ia sendiri tengah memperjuangkan agar NTB mampu memperoleh program sambungan rumah (SR) PDAM tahun 2016-2019 yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut.

Secara umum, dari hasil verifikasi tim Perpamsi dan Sekretariat Wakil Presiden, dari target 10 juta SR tersebut NTB secara umum butuh tambahan SR sebanyak 432.764 dengan nilai investasi Rp 2,96 triliun lebih. ‘’432.764 sambungan ini sudah kami usulkan ke pusat dan itu kami kawal agar NTB dapat program ini sesuai dengan usulan kita,’’kata Dirut PDAM .

Ketua DPD Permapsi NTB ini menjelaskan, terkait pelayanan dasar dan pokok menyangkut kebutuhan air men-

jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Mengacu RPJMN hingga tahun 2019 pelayanan dasar air tercapai 100 persen, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi. Untuk mencapai target tersebut, perlu langkah semua stakholder mengingat kondisi pelayanan air minum di Indonesia baru 68 persen. Itu baru dicapai dalam waktu 40 tahun, sementara untuk mewujudkan menjadi 100 persen butuh waktu 4 tahun. Menurutnya, hal ini tantangan yang besar.

Ia menyebut, jumlah SR skala nasional sendiri 9,5 juta SR . Kondisi 9,5 juta SR ini dibangun selama 40 tahun. Untuk mewujudkan program SR 100 persen tersebut, pemerintah pusat membuat program10 juta SR dengan dana mencapai Rp 80 triliun.

Program ini jelasnya harus mampu

tercapai dalam jangka waktu hingga 2019-2020 atau lima tahun ke depan.

Kemudian dari target 10 juta SR tersebut, berapa untuk NTB ? Ia menyebut, di NTB, jumlah pelanggan total mencapai 279.485 pelanggan.

Jumlah SR ini jelasnya yang akan ditambah melalui program nasional 10 juta SR. Disebutkan, hasil verifikasi tim Perpamsi dan Sekretariat Wapres bahwa dari target 10 juta SR tersebut, NTB butuh tambahan SR 432.764. Tambahan produksi 3.539 liter per detik dengan total investasi Rp 2,96 triliun.

Secara nasional jelasnya, kabupaten dan kota ditargetkan ibu kota provinsi 100 persen SR, sedangkan kabupaten ditargetkan terlayani 80 persen. Menurutnyaa jika dirinci anggaran Rp 2,96 untuk NTB, maka per kabupaten/kota,

maka Rp 1,757 triliun ada di Mataram.

Sedangkan jika diturunkan lagi untuk wilayah Pulau Lombok, maka total dana untuk tambahan SR mencapai Rp 2,4 triliun sedangkan tambahan SR untuk Pulau sumbawa mencapai Rp 549 miliar lebih.

Untuk mengawal program ini jelasnya, pihaknya akan terus koordinasi di Perpamsi pusat. Selain itu, ia berharap agar bupati/walikota mendukung untuk menyiapkan lahan, jika perlu lahan supaya tidak menghambat program nasional di NTB. ‘’Ferivikasi di pusat akan dilaksanakan, kami akan kawal di sana,’’ujarnya. Ia juga berharap agar program 10 jua SR ini disosialisasikan ke masyarakat. Ia menambahkan, jika program ini jalan tahun ini bisa dilaksanakan. (her/*) (Suara NTB/ist)

H.L. Ahmad Zaini

PDAM Giri Menang Perjuangkan NTB Peroleh 432 Ribu SR

Dirut PdAM Giri Menang HL Ahmad Zaini bersama pengurus Perpamsi pusat di Jakarta saat menghadap Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla UNTUK MEWUJUDKAN TARGET NASIONAL DI BIDANG PELAYANAN AIR MINUM, TERMASUK PROGRAM 10 JUTA SR PADA TAHUN 2019 SANGAT DIBUTUHKAN KOMITMEN DAN UPAYA BERSAMA DARI SEMUA PIHAK, BAIK DARI PIHAK PEMPUS, PEMDA, MASYARAKAT PIHAK STAKEHOLDER PDAM DI DAERAH MASING-MASING.

Dirut PDAM (Ketua DPD Perpamsi NTB), HL Ahmad Zaini (paling kanan) bersama Wapres (tengah) dan pengurus Perpamsi pusat.

Didi Sumardi Siap Maju di Musda Golkar Mataram (Suara NTB) Petarungan memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar Kota Mataram, rupanya akan diwarnai dengan kompetisi antara politisi senior dengan politisi muda partai berlambang beringin ini. Selain H. Mohan Roliskana, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi juga menyatakan siap bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD Golkar Kota Mataram.

(Suara NTB/penrem)

SOSIALISASI - Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf saat membuka kegiatan sosialisasi kanker serviks kemarin.

Meski canggung menjawab, namun Didi Sumardi yang juga Ketua DPRD Kota Mataram mengaku siap bertarung sesuai dengan mekanisme partai.

“Iya, selama itu sesuai mekanisme partai. Iya, siapapun akan

Danrem 162/WB Buka Kegiatan Sosialisasi BPJS Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf, M.A., membuka acara sosialisasi “Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim dan Pemeriksaan Papsmear”, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Mataram, Kamis (2/6).

Kegiatan yang bertempat di Aula Kompi Markas Korem 162/WB tersebut diikuti oleh Kowad, PNS putrid dan Ibu-Ibu Persit KCK Koorcab Rem 162/WB. Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB meminta seluruh Kowad dan PNS putri yang ada Korem 162/WB untuk memperhatikan setiap materi dalam sosialisasi tersebut. Mengingat, menurut dia, sosialisasi ini sangat penting untuk diketahui oleh kaum wanita. “Karena dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut para wanita dapat melakukan deteksi dini kanker, sehingga akan segera memeriksakan diri ke dokter,” saran Danrem. Materi sosialisasi disampaikan oleh dr. Edy Prasetyo Wibowo, SP.OG. Selain sosialisasi para peserta juga dipersilahkan untuk memeriksakan diri atau Papsmear secara gratis. (ars/*)

siap,” jawab Didi, Kamis (2/6).

Didi sebelumnya mengelak dan menganggap isu yang berkembang di luar terkait potensi dirinya yang kuat memimpin Partai Golkar di Mataram. Sebab, secara me-

kanisme aturan kepartaian dilakukan proses persiapan Musda dengan bersurat ke DPD I. Kedua, pihaknya bersama dengan kader ingin mensosialisasikan hasil Munaslub di Denpasar. “Saya pikir tidak

terlalu penting untuk mendengar isu di luar untuk saya nyatakan diri maju,” kilahnya Disamping itu, belum ada pembahasan dengan Ketua Umum Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk membahas siapa kader yang dicalonkan. Dijelaskan, Partai Golkar di Kota Mataram, terbangun sistem sudah lama dan berbeda dengan daerah tertentu. Di Kota Mataram betul - betul menghayati filosifi partai dan mengedepankan serta membangun se-

mangat kebersamaan dan persatuan yang dimana mengedepankan musyawarah.

Perihal kekinian baik di eksternal dan internal partai nantinya akan dibicarakan.

“Siapa calonnya nanti dibahas di internal partai,” tandasnya.

Ditanya soal kemungkinan terjadi aklamasi saat Musda mendatang? Didi berharap, proses Musda berlangsung dengan baik dan melalui proses demokrasi, sehingga memberikan pendidikan politik terhadap kader. (cem)

TMMD Ke-96 Ditutup Mataram (Suara NTB) Setelah sekitar 30 hari dilaksanakan, kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-96 akhirnya ditutup Rabu (1/6) lalu.

Penutupan secara serentak seluruh Indonesia. Untuk wilayah NTB kegiatan TMMD berlangsung di Loteng dan Dompu.

Untuk wilayah Lombok Tengah kegiatan upacara penutupan TMMD ke-96 digelar di Lapangan Mujur Desa Mujur Kecamatan Praya Timur.

Bertindak selaku inspektur upacara yaitu Plh. Kasrem 162/ WB Letkol Inf Handoyo, S.H. Pada kesempatan tersebut Handoyo membacakan amanat

Loteng, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, SKPD Kab. Loteng dan Toga, Tomas setempat. Amanat Kasad setelah kegiatan upacara penutu-

(Suara NTB/penrem)

PENUTUPAN TMMD - Personel TNI dalam upacara penutupan TMMD ke-96 di Lombok Tengah, Rabu lalu. dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Kasad menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak dan elemen masyarakat yang telah membantu baik secara moril maupun materiil. Karena berkat kerja keras dan kesungguhan dari semua unsur kegiatan TMMD ke-96 dapat berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. “Program TMMD telah berlangsung kurang lebih selama 35 tahun dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Handoyo.

Program ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan. Sehingga keterlibatan TNI dalam ikut membangun sarana, prasarana dan insfrastruktur wilayah masih sangat relevan.

Selain pembangunan sarana dan prasarana serta insfrastruktur yang menjadi sasarannya, non fisik juga menjadi prioritas. Seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, proxy war, wawasan kebangsaan, terorisme.

Oleh sebab itu kegiatan TMMD ini juga merupakan salah satu upaya TNI AD dalam memperkuat pemberdayaan ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wilayah, sebagaimana tema “Dengan Semangat Kemanunggalan Serta Kerjasama Lintas Sektoral dan Lintas Komponen Bangsa, Kita Wujudkan Percepatan Desa Dan Membangun Indonesia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,”.

Hadir dalam upacara penutupan TMMD ke96 tersebut yaitu Dandim 1620/Loteng, Dandim 1606/Lobar, Sekda Loteng, Kapolres Kab.

pan TMMD ke-96, acara dilanjutkan dengan kegiatan pemasangan alat KB gratis yang bertempat di Lapangan Mujur. (ars/*)