Snt 04042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SENIN, 4 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 27 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

14 Tim Verifikasi Bansos Dompu Diperiksa Mataram (Suara NTB) Selama sepekan terakhir, ada 14 tim verifikasi bantuan sosial (bansos) Dompu yang diperiksa penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Penyidik ingin menggali proses verifikasi sebelum bantuan itu diterima pemilik proposal.

Ke 14 tim verifikasi itu diperiksa maraton mulai Senin (28/3) lalu sampai hampir sepekan. Setelah melalui pemeriksaan bertahap, seluruh saksi habis diperiksa Jumat (1/4) lalu. ‘’Semua tim verifikasi sudah kami periksa, sampai Jumat kemarin. Jadi bergilir,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK menjawab Suara NTB, Sabtu (2/4).

Tim ini diketahui terdiri dari orang – orang dari sejumlah satuan kerja (Satker) Pemda setempat. Tugasnya memvalidasi setiap proposal yang masuk, kemudian data itu diserahkan

ke pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan pencairan.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tim itu sesuai dengan petunjuk dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Dompu. ‘’Jadi mereka ini bekerja (memverifikasi) berdasarkan SK Bupati,’’ kata Andy.

Lebih khusus, tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan atau mengukur sejauh mana tim ini bekerja sesuai SK Bupati. Sebab menurut Andy, akan ada hubungannya dengan penyaluran Bansos yang terindikasi bermasalah.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ars)

SAKSI - Salah seorang anggota tim verifikasi proposal Bansos Dompu saat diperiksa tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

Derita Pascabencana

Warga Terisolir, Mobilitas Ekonomi Terganggu Banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Sumbawa, menyisakan persoalan. Akibat bencana alam itu, jalan dan jembatan putus. Sampai saat ini, belum ada aksi nyata pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat dari persoalan sulit ini. Warga menjadi terisolir, akses sulit dan mobilitas ekonominya terganggu.

POTRET daerah terisolir pascabencana terjadi di Desa Senawang Orong Telu, Kabupaten Sumbawa. Supardi tokoh masyarakat setempat menyebutkan, akibat bencana itu warga terisolir.

Bersambung ke hal 19

Lamban Tangani Bencana

TO K O H Gandeng KPK TNI bakal secara maksimal mengawal penyerapan beras petani guna mewujudkan swasembada pangan 2017. Bahkan, TNI akan menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kinerja rantai produksi pangan, khususnya Bulog. Sebab, ketahanan pangan merupakan wujud dari ketahanan negara.

Hal itu disampaikan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, di hadapan para petani NTB dalam Panen Raya, Sabtu (2/4), di Puyung, Jonggat, Lombok Tengah.

Bersambung ke hal 19

UNDANG – Undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan agar penanganannya prioritas. Pemerintah dan instansi terkait dengan kewenangan masing- masing harus melakukan gerakan ekstra cepat, agar dampak sosial dan ekonomi akibat bencana tak semakin parah.

Anggota DPRD NTB dari dapil VI (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima), H. Nurdin pada Suara NTB juga sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di dapilnya.

Pada saat masa reses beberapa waktu lalu, Nurdin mengaku banyak menerima keluhan terkait jalan dan jembatan yang putus akibat bencana banjir lamban ditangani. Akibat dari kelambanan ditangani, masyarakat menjadi kesulitan untuk mengangkut hasil pertaniaannya. ‘’Ya betul itu, kemarin saat saya turun reses itu saya banyak terima masukan dari masyarakat agar segera jalan yang rusak karena banjir itu diperbaiki.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ist_bpbd)

CEK JEMBATAN - Tim BPBD Kabupaten Bima sedang mengecek jembatan rusak berat di Kecamatan Soromandi.

Pastikan UNBK Lancar, Dikpora Koordinasi dengan PLN Gatot Nurmantyo (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16.808 pelajar di NTB siap menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai Senin (4/ 4) hari ini.Guna memastikan pelaksanaan UN sistem UNBK atau online berjalan lancar tanpa gangguan pemadaman listrik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram melakukan koordinasi dengan pihak PT.PLN Area Mataram.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mat-

aram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, MM, mengaku koordinasi dengan PLN ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan UNBK di seluruh area di Kota Mataram berjalan lancar. Harapannya, tidak ada pemadaman bergilir saat UNBK berlangsung.

Tak hanya itu, Hamid mengaku upaya untuk menjamin pelaksanaan UNBK sudah maksimal dilakukan.

Jika pun ada hambatan dan gangguan seperti adanya gangguan dari alam seperti bencana alam, maka semua pihak tidak dapat menghindari hal

tersebut. ‘’Sementara antisipasi pemadaman listrik, Insya Allah sudah kita koordinasi dengan PLN dan PLN sudah datang ke kantor kami berusaha semaksimal mungkin, kami berusaha selama tidak ada gangguan alam,’’ jelas Hamid, Sabtu (2/4).

Di Kota Mataram kata Hamid, sebanyak 10 sekolah melaksanaan UN sistem UNBK yaitu dengan rincian SMK sebanyak 6 sekoah, SMA 2 sekolah dan MA 2 sekolah. Selebihnya UN berlangsung secara offline atau

manual. Pelaksanaan UN online inilah yang membutuhkan kepastian tidak adanya pemadaman listrik dari PLN. Sementara itu, pihak PLN Area Mataram telah menyiapkan pasukan khusus untuk menjamin kelancaran pasokan listrik pada saat pelaksanaan UNBK. ‘’UNBK ini sangat tergantung pasokan listrik. Jadi kita harus memastikan pasokan itu aman dan cukup,’’ kata Manajer PLN Area Mataram Chaidar Syaifullah.

Bersambung ke hal 19

Puluhan Tahun Jadi Petani

Amaq Marian Tinggal di Gubuk Reot, Hidup Dihimpit Utang Banyak petani di Lombok Barat (Lobar) masih terbelenggu kemiskinan.

Mengacu data angkatan kerja di Lobar sebanyak 279.238, sebanyak 98.738 warga yang bekerja disumbang dari kalangan petani. Namun ironis, dari 98.738 warga yang bekerja di sektor pertanian (bertani), sekitar 70 persen hidup di bawah garis kemiskinan.

GUBUK REOT - Marian, petani miskin asal Dusun Jeranjang, Desa Taman Ayu, Gerung digubuknya yang reot.

DATA tersebut disampaikan Plt. Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid pada kegia-

tan panen raya di wilayah Sekotong, belum lama ini. Beragam penyebab petani di

(Suara NTB/her)

daerah bermoto Patut Patuh Patju tersebut masih miskin.

Bersambung ke hal 19

Persiapan Sudah 80 Persen FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) 2016 yang rencananya akan berlangsung 11-16 April ini telah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Pemprov NTB bahkan telah melakukan persiapan hingga 80 persen. Setelah sukses dengan Tambora Menyapa Dunia tahun lalu, Pemprov NTB berharap event ini bisa berjalan lebih sukses lagi. Sekaligus dapat mempromosikan pesona Gunung Tambora yang pernah mencatat sejarah karena letusannya.

Rapat persiapan terakhir berlangsung di Kantor Gubernur NTB pada 29 Maret lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kabupaten yang menjadi lokasi FPT mendatang.

Selain itu juga dihadiri Danlanal, Danlanud, Danrem 162/WB, asososiasi pariwisata dan stakeholders pariwisata lainnya. ‘’Kita sudah lakukan persiapan, sejauh ini persiapan kita mencapai 80 persen. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat,’’ kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (3/4) kemarin.

Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pimpinan SKPD Jangan Asal Buat Program Diterima Masyarakat SEBANYAK 16 eks anggota Gafatar yang dikembalikan ke keluarganya, diantaranya berasal dari Lingkungan Karang Panas dan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan. Kedua pemuda ini, diketahui berangkat dengan alasan bekerja.

Pascadikembalikan oleh Dinas Sosial kata Lurah Ampenan Selatan, Sudirman, kedua pemuda itu, masing - masing berinisial Z dan M sudah bisa berbaur dengan masyarakat. “Alham(Suara NTB/dok) Sudirman dulillah, tidak ada persoalan. Mereka diterima oleh masyarakat,” kata Sudirman via ponsel, Minggu (3/4).

Kedua pemuda ini, lanjut Sudirman, pergi ke Kalimantan Timur tepatnya di daerah Kutai Kertanegara dengan alasan bekerja. Dan, diajak oleh salah satu temannya yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak mengetahui hilangnya keduanya diduga bergabung dengan Gafatar. Disisi lain, alasan mereka ke Kaltim karena persoalan ekonomi keluarga.

“Dia berangkatnya baik - baik. Melapor ke orangtuanya untuk bekerja. Makanya tidak ada masalah ketika mereka kembali,” terangnya.

Sebelum dipulangkan, pihaknya melakukan survei ke masyarakat, apakah M dan Z ini bisa diterima kembali atau tidak. Karena ketidaktahuan masyarakat, mereka diterima kembali. Terkait pengawasan dan pembinaan, ketua RT dan Kepala lingkungan diminta tetap mengontrol dan mengawasi.

Bahkan pada kegiatan kelurahan maupun lingkungan, kedua pemuda yang dikenal cerdas sejak duduk di SMA ini, selalu dilibatkan. Selain melihat kompetensi juga menghindarkan hal - hal lain. “Kaling dan Ketua RT, saya minta dimonitor terus,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Mataram juga melakukan pemantauan terhadap 16 eks anggota Gafatar, termasuk M dan Z. Pengawasan dan pendampingan terutama di sisi agama tetap dilakukan. Agar tidak terbangun pola pikir seperti doktrin didapatkan sebelumnya. Yang paling penting, mereka tidak mengajak masyarakat lain. Sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghargai norma - norma yang ada. (cem)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan, jangan ada tumpang tindih program di masing - masing satuan kerja perangkat daerah.

Hal itu, akan menyulitkan kepala daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan program. “Berulangkali saya sampaikan di tiap pertemuan maupun rapat. Tidak boleh ada program yang tumpang tindih. Ini selalu saya tekankan,” kata Mohan menanggapi temuan Inspektorat Kota Mataram terhadap program yang tumpang tindih di tiga SKPD, pekan kemarin.

Jika ini terjadi kata Mohan, pasti akan terjadi lempar tanggungjawab. Selama ini diingatkan, tidak boleh berinovasi terhadap anggaran.

Dimana, kebutuhan harus diprioritaskan terhadap kebijakan politik anggaran. Ada kecenderungan pimpinan

SKPD, membuat programprogram yang tidak bersentuhan dengan hal yang sangat tidak sesuai dengan kepentingan umum. “Kebutuhan itu harus menyesuaikan anggaran. Bukan anggaran menyesuaikan program,” tegasnya.

Pimpinan SKPD harus me-

miliki referensi, baru dituangkan politik anggaran. Jangan sampai terjadi kasus yang sudah - sudah. Contohnya sebut Mohan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum sama - sama buat tossa. Lalu kemudian mau dikemanakan dan diberikan kepada siapa serta pemanfaatan untuk apa.

Setelah diberikan, pasti akan menjadi pertanyaan kembali sejauh mana kemanfaatannya. Makanya, pimpinan jangan asal - asal membuat program, kemudian anggaran akan sia - sia. “Kami bisa melihat efektifitas masalah,” cetusnya.

Sekecil apapun anggaran itu lanjut Mohan, akan sangat penting untuk masyarakat.

Apakah masih ada SKPD yang

(Suara NTB/dok)

WACANA Pemkot Mataram yang akan melakukan sewa kendaraan dinas ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Menurut dia, pengadaan randis maupun sewa randis, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Meskipun memang beberapa daerah seperti DKI Jakarta telah memberlakukan sewa randis.

Namun, kata Zaini, untuk memberlakukan hal yang sama di Mataram, harus dilakukan kajian terlebih dahulu. ‘’Harus dilihat mana yang lebih efektif dan efisien untuk Kota Mataram. Baik dari segi aset maupun segi keuangan,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Sabtu (2/4). Tidak hanya dilihat dari segi kemanfaatan tapi juga regulasi sewa randis itu.

Zaini menggambarkan, keuntungan dan kelebihan pengadaan randis maupun sewa randis. ‘’Kalau pengadaan randis, nanti kan itu akan menjadi aset,’’ cetusnya. Tetapi, lanjutnya, kalaupun menjadi aset, nilai jualnya tentu akan merosot jauh. Sementara, kalau sewa randis, tidak akan menjadi aset Kota Mataram.

Untuk itu, kalau Pemkot Mataram ada wacana ingin melakukan sewa randis, maka harus mulai dilakukan kajian, mana yang cocok untuk Kota Mataram. Untuk pengadaan randis, lanjut Zaini, sebetulnya disesuaikan dengan anggaran yang ada di masing-masing SKPD. Yang perlu dipikirkan pula, kesanggupan pihak ketiga untuk menyediakan kendaraan untuk disewakan.

Ini, kata Zaini, bisa diatur dalam regulasi. ‘’Tapi perlu dikaji dulu, mana yang lebih menguntungkan,’’ katanya. Yang jelas, kalau pilihan Pemkot Mataram menyewa randis, tentu mulai dari pengadaan, pemeliharaan hingga pembayaran pajak kendaraan menjadi urusan pemilik kendaraan. ‘’Kalau lebih menguntungkan, kenapa tidak,’’ imbuhnya.

Randis yang disewa Pemkot Mataram nantinya, tidak terbatas pada randis roda empat tapi juga roda dua.

Kecuali untuk kepada daerah dan wakil kepala daerah. Zaini menyarankan untuk randis Walikota dan Wakil Walikota harus dengan pola pengadaan. ‘’Karena kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah simbol daerah, kurang elok kalau menyewa,’’ pungkasnya. (Fit)

HM. Zaini

PERCONTOHAN - Sebanyak 64 PKL di Jalan Tambora akan ditata. Penataan PKL di Jalan Tambora ini akan dijadikan salah satu model atau percontohan penataan PKL yang akan dilakukan Pemkot Mataram di lokasi lainnya.

Tungku Pembakaran Sampah Harus Ramah Lingkungan Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya penanganan sampah di Kota Mataram, akan digunakan tungku sebagai salah satu alat untuk membakar sampah yang akan ditempatkan di TPST (tempat pembuangan sementara terpadu) milik Dinas Kebersihan Kota Mataram. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh, tungku pembakaran sampah yang akan digunakan Dinas Kebersihan harus ramah lingkungan.

Ia mengatakan belum ada uji emisi terkait penggunaan tungku tersebut. Sebelum mulai digunakan, ia menyarankan agar dilakukan uji emisi terlebih dulu. Menurutnya teknologi apapun yang digunakan untuk pengelolaan sampah disambut baik pihaknya, hanya saja harus ramah lingkungan. Tungku yang

akan digunakan Dinas Kebersihan ini merupakan produk lokal dan untuk itulah pihaknya sangat mendukung.

“Teknologi pengelolaan sampah banyak, tapi harus digunakan mana yang ramah lingkungan,” cetusnya kepada Suara NTB. Ia mengatakan jika tidak ramah lingkungan, maka sama saja dengan membiarkan masyarakat membakar sampah. Apalagi diketahui di dalam Perda warga dilarang untuk melakukan pembakaran sampah. “Selama ramah lingkungan dan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan, kita akan dukung.

Kuncinya di sana,” terangnya.

Penggunaan tungku pengolah sampah ini salah satunya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir).

Seperti diketahui volume sam-

pah di Kota Mataram mencapai 1.396 meter kubik per hari dan tidak semua yang bisa terangkut ke TPA karena keterbatasan armada.

Terkait tungku pengolahan sampah ini, Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Berata menyampaikan Dinas Kebersihan mengalokasikan dana sekitar Rp 1,2 miliar. Jika fasilitas ini dinilai berhasil dan efektif dalam menangani persampahan, maka ke depan akan ditambah lagi. Berata menyampaikan setiap tahun pihaknya menganggarkan Rp 4 miliar untuk operasional sampah.

Belum juga untuk membayar upah tenaga kebersihan yang mencapai Rp 5 miliar setiap tahun. Sedangkan untuk bahan bakar minyak (BBM), pihaknya mengalokasikan Rp 4 miliar dalam setahun. (ynt)

dilakukan oleh lembaga survei independen. Apalagi, dari ribuan jumlah ASN di Pemkot Mataram, Bagian Organisasi hanya menyebarkan 300 kuisioner untuk semua SKPD seKota Mataram.

Menurut Wayan 300 responden yang mendapatkan lembar kuisioner itu, belum mewakili suara ribuan ASN Kota Mataram. ‘’Malah banyak ASN yang lebih suka lima hari kerja. Karena ada dua hari libur, Sabtu dan Minggu, sehingga mereka bisa berkumpul bersama keluarga,’’ ujarnya.Dikatakan

tidak melaporkan program dan tiba - tiba sudah dieksekusi ke masyarakat? Orang nomor dua di Kota Mataram ini mengatakan, bisa saja itu terjadi. Biasanya, ia dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh hanya melihat program yang sifatnya masif atau skala besar. Nah, program sifatnya kecil dibutu-

Mataram (Suara NTB) Ratusan usaha laundry atau penatu (jasa pencucian pakaian) di Kota Mataram diketahui belum berizin. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram hanya sekitar 20 unit penatu yang telah memiliki izin resmi dari Pemkot Mataram. Keberadaan usaha penatu yang tak berizin ini mengancam penurunan kualitas air khususnya air sumur warga dimana usaha tersebut beroperasi.

Karena penatu yang tak berizin ini tidak memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sebagaimana yang dipersyaratkan Pemkot Mataram.

“Kekhawatiran kita seperti itu. Bisa mengancam kualitas air sumur warga atau air tanah kita,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh kepada Suara NTB belum lama ini.

Ia menerangkan jika air sisa mencuci ini hanya dibuang ke sungai atau saluran, dampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya memicu munculnya gulma dan sedimentasi. Tapi jika pembuangannya langsung ke tanah, maka dapat berbahaya. “Kalau meresap atau tidak dibuang ke saluran tapi sembarangan,

itu yang bahaya,” ujarnya.

Saleh mengatakan bagi pengusaha penatu rumahan yang akan mengajukan izin, salah satu syaratnya adalah harus melengkapi SPPL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) bagi penatu yang kelas internasional. “Itu langsung menjadi izin lingkungan. Itu sistemya,” cetusnya.

BLH Kota Mataram memiliki tiga unit IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dipasang di usaha penatu yang telah berizin. Saat ini baru satu unit yang telah dipasang di salah satu usaha penatu di Jalan Panji Tilaar. IPAL ini berfungsi sebagai penyaring deterjen. “Dia bisa menahan unsur NPK yang di sana seperti nitrogen, fosfat, kalium sehingga tidak masuk ke dalam tanah dan kita bisa lindungi sumur warga. Jadi air yang dibuang sudah netral, kalau dia buang ke badan air atau sungai jadi lebih aman,” terangnya.

Dua unit lagi akan dipasang di penatu yang telah memiliki izin resmi dari Pemkot Mataram. Untuk itulah Saleh meminta kepada BPMP2T untuk menyerahkan daftar usaha penatu y a n g berizi n . (ynt)

Organda Turunkan Tarif Angkot 10 Persen Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, menurunkan tarif angkot sebanyak 10 persen. Penurunan tersebut setelah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak mulai 1 April.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi memastikan, kebijakan penurunan BBM oleh pemerintah, otomatis akan diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan. Pihaknya berencana akan menurunkan tarif angkot 10 persen. Penurunan ini kata Suratman, lebih tinggi dibandingkan dengan instruksi Kementerian Perhubungan yang hanya meminta menurunkan tiga persen.

“Kalau Kementerian minta tiga persen. Kita berani turunkan 10 persen,” kata Suratman pekan kemarin.

Tingginya penurunan tarif angkot di Mataram disampaikan Suratman, lantaran penurunan BBM dari harga Rp 7.600 menjadi Rp 6.950, Organda tidak melakukan penyesuaian tarif. Seh-

(Suara NTB/ist)

Suratman Hadi ingga, penurunan yang ketiga kali ini, dinilai sudah menjadi harapan para sopir angkot. “Kemarin itu (beberapa waktu lalu, red), kita tidak turunkan.

Sekarang kita turunkan lebih tinggi,” ujarnya.

Meskipun belum ada keputusan resmi dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Organda, rencananya, Senin (4/4) hari ini, akan menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika (Dishubkominfo) untuk penyesuaian tarif. “Senin (hari ini, red) kita rapat dengan pihak pemerintah,” katanya.

Tarif angkot untuk penumpang umum turun Rp 500, dari sebelumnya Rp 5.000 menjadi Rp 4.500. Pelajar dan mahasiswa dari Rp 3.750 menjadi Rp 3.250.

Lalu bagaimana dengan harga sparepart yang selalu dikeluhkan sopir, meski harga BBM turun? Suratman mengatakan, harga sparepart kendaraan cenderung mengikuti penurunan BBM. Meski ada satu atau dua barang masih mahal. “Kalau yang lain sudah turun. cuma aki saja masih mahal,” sebutnya.

Catatan Suara NTB, pertama kali harga BBM direvisi pada 18 November 2014. BBM jenis premium naik menjadi Rp 8.500 per liter, dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter. Rata - rata kenaikannya Rp 2.000 per liter.

Kenaikan ini, karena pemerintah melihat cadangan BBM berkurang gara - gara kebutuhan meningkat. (cem)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Ragukan Hasil Survei Enam Hari Kerja Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha meragukan hasil survei soal enam hari kerja yang dilakukan oleh Pemkot Mataram melalui Bagian Organisasi Setda Kota Mataram. Apalagi hasil survei itu tidak dipublikasikan. ‘’Kita sayangkan metode survei yang seperti itu,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Mestinya, kata Wayan, kalau memang Pemkot Mataram ingin menggali respon terhadap rencana kembali ke enam hari kerja, survei harus

( H. Mohan Roliskana )

Usaha ”Laundry” Tak Berizin Ancam Kualitas Air

(Suara NTB/ynt)

Pilih yang Lebih Efisien

”

Kebutuhan itu harus menyesuaikan anggaran.

Bukan anggaran menyesuaikan program

hkan masyarakat tidak jadi masalah jika tidak dilaporkan.

Tapi, jangan sampai ada resistensi dengan masyarakat.

Misalnya, kreatifitas SKPD mengelola anggaran, sehingga memenuhi porsi anggaran dengan membuat - buat program.

“Jangan malah asyik berkreatifitas, malah program dibuat buat untuk memenuhi anggaran,” terangnya.

Idealnya, kata Mohan, kegiatan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat sudah menjadi ukuran serta acuan SKPD. Jangan sampai mengedepankan ego sektoral semata. MPBM ini, lahir dari kesepakatan masyarakat.

Jadi, kebijakan anggaran harus berorientasi di MPBM “Jangan SKPD berimprovisasi. Program diselesaikan di atas meja,” sindirnya. (cem)

Wayan, perubahan pola hari kerja tidak hanya menyangkut ASN, tetapi juga menyangkut masyarakat yang hendak mendapat pelayanan. Ia menyayangkan survei hanya menyasar ASN. Mestinya masyarakat juga ditanya. Namun demikian, soal pola kerja, diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah. Namun, ia mengingatkan kalau Pemkot Mataram tetap akan kembali pada pola enam hari kerja, itu harus disesuaikan dengan waktu kerja. Karena ketika enam hari kerja sebelumnya,

meskipun jam kerja pada hari Senin – Kamis telah ditetapkan hingga pukul 14.00 Wita, namun di sejumlah SKPD sebelum waktu tersebut telah sepi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menyayangkan Kota Mataram akan menganut hari kerja yang berbeda dengan dengan Pemprov NTB serta kabupaten/kota lainnya. ‘’Kita akan kesulitan berkoordinasi dengan daerah lain. Mestinya kita harus menyesuaikan dengan Pem-

prov NTB,’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Mataram nampaknya sudah mantap ingin kembali ke enam hari kerja, setelah sebelumnya melakukan ujicoba lima hari kerja selama enam bulan saat Kota Mataram dipimpin Penjabat Walikotta Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Keinginan ini ditandai dengan dilakukannya survei oleh Bagian Organisasi dengan menyebar kuisioner kepada 300 responden di seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram. (fit)

(Suara NTB/ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Mensos Perintahkan Bisnis Lokalisasi Ditutup Mataram (Suara NTB) Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawangsa tegas mengatakan tidak memperbolehkan adanya bisnis prostitusi di Indonesia. Masing-masing daerah diminta untuk memetakan potensi-potensi lokalisasi untuk segera ditutup dan dilakukan pemberdayaan.

Hal ini disampaikan menteri usai membuka kegiatan Munas Paskibraka di Mataram, Sabtu (2/4) malam. Terlepas dari keberadaan Provinsi NTB sebagai daerah tujuan wisata yang rentan berkembangnya bisnis prostitusi, Khofifah menyatakan, pada 29 Januari 2016 Kementerian Sosial RI mengundang seluruh Dinas Sosial yang ada di kabupaten/kota di NTB. Seluruhnya diminta membangun komitmen Indonesia bebas lokalisasi pada 2019 mendatang. Respon dari kesepakatan tersebut Jakarta telah memulai, menyusul Kalimantan Timur dengan lokalisasi cukup banyak, sedang melakukan persiapan penutupan.

Demikian juga dengan Mo-

(Suara NTB/bul)

Khofifah Indar Parawangsa jokerto dan Tangerang yang telah mempersiapkan diri untuk membabat seluruh lokalisasi. “Artinya komitmen sudah direspon sangat kon-

struktif, ada yang sudah melaksanakan dan ada yang persiapan,” terang Menteri.

Tidak sekadar menutup tanpa solusi, maka yang dilakukan Kementerian Sosial, memberikan support dengan menyiapkan Jatah Hidup (Jadup) bagi masing-masing eks PSK sebesar Rp 900.000, mendapatkan dukungan untuk usaha ekonomi produktif sebesar Rp 3 juta/orang, diberikan pelatihan wirausaha hingga biaya-biaya lain.

“Komponen-komponen itu disiapkan bagi daerah yang punya persiapan khusus,” demikian Khofifah.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Husni Thamrin mengatakan, bersama kabupaten/kota sedang

dilakukan penyisiran terhadap seluruh potensi bisnis prostitusi di NTB. Namun sejauh ini belum ada laporan mengenai adanya lokalisasi.

“Belum ada laporan, Pasar Beras (sekarang jadi pasar Burung), itu kan sudah ditutup,” ujarnya. Dinas sosial provinsi dan kabupaten terus bergerak mendata adanya potensi bisnis penjaja syahwat ini. Mereka yang kedapatan selanjutnya akan diberikan pembinaan secara khusus.

Tahun 2015 lalu, sebanyak 250 tuna susila diberdayakan.

Dengan anggaran dari pusat masing-masing diberikan jatah sebesar Rp 5 juta. “Mereka (PSK) yang eks, maupun yang masih aktif diberikan bantuan untuk diberdayakan. Sambil kita mengajaknya untuk sadar tidak lagi melanjutkan aktivitas haramnya. Kita di NTB termasuk masih tinggi jumlahnya, ini yang terus kita buru,” demikian kepala dinas. (bul)

Program GP3K Petrokimia Diminta Berkelanjutan Mataram (Suara NTB) PT. Petrokimia sukses mengawal petani, melalui program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Koorporasi (GP3K). Program inipun oleh banyak pihak diminta tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Demplot dilaksanakan baru sekali tanam di Kelompok Tani Tenges-Enges, Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Meski program GP3K dilaksanakan baru seumur jagung di NTB, boleh dibilang program ini telah mendapat tempat di hati masyarakat.

Panen dilaksanakan Sabtu (2/4), kelompok Tani Tenges-Enges yang dikawal Petrokimia bersama TNI, serta unsur terkait pemerintah daerah menggunakan sistem taman Jajar Legowo (Jarwo) dan pemupukan berimbang 5 : 3 : 2 per hektar (500 Kg pupuk organik, 300 Kg Phonska dan 200 Kg Urea) plus pupuk hayati terbukti meningkatkan produksi jauh dari yang biasanya.

“Di wilayah kami petani biasanya menggunakan pola lama pemupukan 3 : 2 : 1 (300 Kg Urea, 200 Kg NPK dan 100 Kg KCL) per hektar. Setelah sistem Jajar Legowo dan pola pemupukan 5 : 3 : 2 hasilnya dari yang biasanya 5 sampai 6 ton per hektar, sekarang menjadi 8 sampai 9 ton per hektar,” kata Kepala Desa Dasan Tapen, Alman Faluti.

Di Desa Dasan Tapen ada sekitar 200-an hektar lahan pertanian produktif, setelah dikurangi penyusutan lahan. Seluruh areal tersebut telah masuk dalam program GP3K, maka pendampingan diharapan terus dilaksanakan oleh Petrokimia.

Ketua Kelompok Tani Tenges-Enges, H. Nasrullah juga mengakui peningkatan produksi padi kelompoknya, meski belum seluruhnya dipanen. Dia menilai kualitas produksi padi tahun

ini cukup memuaskan menurutnya. “Ada peningkatan rata-rata 1,5 ton per hektar,” ujarnya.

Harapannya pembinaan PT. Petrokomia seterusnya berkelanjutan. Diakui juga butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada petani-petani agar program GP3K bisa dilaksanakan secara massif. Kelebihan pola tanam sistem Jajar Legowo dan pola pemupukan 5 : 3 : 2 plus pupuk hayati ini diakui juga Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hor(Suara NTB/bul) tiklutura Dinas Pertanian PANEN - Panen di demplot Poktan Tenges-Enges Desa Kabupaten Lombok Barat, Dasan Tapen, Sabtu (2/4).

H. Suhaili. Rumpun anakan dan bulir padi jauh lebih banyak, menerapkan program ini untuk memperkuat dan itupun telah dihitung langsung perproduksi tanaman pangan di NTB,” kata Anang. bedaannya. Bahkan masa panen yang Pendampingan dengan sistem tanam Jarbiasa di atas 100 hari justru menjadi wo dan pemupukan berimbang plus pupuk 92 hari, dengan kualitas produksi yang hayati, Petrokimia juga menyiagakan Bridinilainya cukup bagus. gade pembasmi Organisme Pengganggu Program GP3K yang dilaksanakan Tanaman (OPT). Pendampingan yang diPetrokimia menurut Wuliyono, S. lakukan, murni dilaksanakan sebagai kegPsi.,MM dari Posko GP3K PT. iatan sosial perusahaan ini.

Petrokimia Gresik dan Sales SuperviWuliyono menegaskan, program GP3K sesor PT. Petrokimia Gresik Wilayah benarnya telah dilaksanakan sebagai impleNTB, Anang Agus Riyanto, masih bisa mentasi dari Inpres No 5 tahun 2011 untuk disandingkan hasilnya dengan promenjaga ketahanan pangan negara, saat kongram-program pertanian lainnya. disi ekstrem.

Program GP3K telah dilaksanakan Dilibatkanlah seluruh perusahaan milik peuntuk dua kali musim tanam padi di merintah melalui Pupuk Indonesia sebagai NTB ini mulai tahun 2015 lalu.

BUMN untuk memperkuat sektor pertanian.

Beberapa kecamatan yang menjadi Di wilayah pemasaran Pupuk Petrokimia, Jawa pilot projek program GP3K di antaranTengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT luas ya, Kecamatan Sekotong, Gerung dan areal program GP3K yang dilaksanakan menLembar. Dengan luas areal pendampcapai 400.000 hektar, lalu diperluas lagi meningan 3.200 hektar. Tahun 2016 ini akan jadi 650.000 hektar. (bul/*) diperluas menjadi 3.700 hektar dengan tambahan di Kecamatan Labuapi (Seluruhnya di Kabupaten Lombok Barat).

“Kita berharap petani lainnya bisa

Halaman 3

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 PERTANYAAN : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat siang, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saya ingin bertanya soal SPT Tahunan PPh Orang Pribadi milik paman saya. Pada saat beliau mengisi SPT 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 melalui system e-filling, beliau bingung saat akan mengisi kolom harta dan hutang yang dimiliki. Paman saya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mempunyai sebuah rumah yang diperoleh pada tahun 2000 dengan nilai pada saat itu Rp. 28.000.000,123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembayaran rumah tersebut dilakukan secara mencicil sampai lunas tahun 2010.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pada akhir tahun 2015, NJOP rumah tersebut senilai sekitar Rp. 125.000.000,123456789012345678901234567890121234567890123456789 Yang ingin saya tanyakan : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Pada kolom harta (dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi), tahun berapa yang cantumkan sebagai Tahun 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perolehan? Apakah tahun 2000 atau 2010?

123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Nilai yang manakah yang dicantumkan dalam SPT Tersebut? Apakah Rp.28.000.000 atau Nilai NJOP 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tahun 2015?

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mohon penjelasannya selengkapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terimakasih.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rila – Mataram 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 JAWABAN : 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selamat Siang Ibu Rila, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dalam formulir SPT Orang Pribadi tabel harta pada ahir tahun terdapat pada bagian A formulir 1770-IV untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 SPT 1770 dan baian B formulir 1770 S-II untuk SPT 1770S. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 1. Isteri yang telah hidup berpisah; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 3. Isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tabel Harta Pada Ahir Tahun terdiri dari lima kolom yaitu kolom Nomor, Jenis Harta, Tahun Perolehan, Harga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perolehan, keterangan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KOLOM JENIS HARTA 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kolom ini diisi dengan tambahan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak dan dicantumkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sesuai dengan jenis harta, misalnya: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah); 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan); 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya); 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan de posito di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya); 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dican tumkan se123456789012345678901234567890121234567890123456789 cara global; 123456789012345678901234567890121234567890123456789 · Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KOLOM TAHUN PEROLEHAN 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KOLOM HARGA PEROLEHAN 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 undangan perpajakan yang berlaku.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KOLOM KETERANGAN 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Contoh pengisian harta pada akhir tahun: 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jadi untuk kasus paman ibu Rila tahun perolehan rumah ditulis tahun 2000 dengan nilai perolehan sebesar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp. 28.000.000,123456789012345678901234567890121234567890123456789 Demikian disampaikan semoga bisa menjawab semua pertanyaan Ibu, Namun jika ada hal hal yang masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Ibu terdaftar atau melalui 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Call Center 1500200.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Awasi Sumur Bor KEPALA Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si meminta agar pengawasan terhadap pengeboran sumur secara ilegal diintensifkan. Terutama yang kemungkinan untuk kepentingan bisnis.

Perhotelan misalnya, mestinya pengawasan kabupaten/kota harus intens dilakukan, guna memastikan apakah ada hotel yang melakukan pengeboran secara diam-diam. “Karena tidak ada laporan, atau tidak ada yang melaporkan, harusnya dilakukan pengawasan. Kalo misalnya ada yang ngebor, kemudian tidak ada laporan, yang rugi kabupaten/kota. Karena dia tidak punya pemasukan pajak,” kata kepala dinas ditemui di Mataram, Sabtu (2/4).

“Siapa yang tahu, kalau dia ngebor ditempat-tempat yang tersembunyi. Kalau tidak ada yang laporkan bagaimana,” tambah kepala dinas.

Setiap pengeboran yang dihajatkan untuk dikomersilkan, menurutnya harus ada rekomendasi pemerintah daerah. Selanjutnya sumur bor dimaksud bisa dipasangkan meter. Agar dapat dipastikan seberapa besar air yang telah dimanfaatkan. Dari situlah dihitung besaran pajak yang harus disetor.

Awal tahun ini, kata M. Husni, sebanyak 30 perusahaan swasta telah mengajukan izin untuk pengeboran. Dari izin-izin tersebut selanjutnya dikaji apakah layak izin diberikan. Sebelumnya izin-izin ini

ada di kabupaten/kota. Tetapi setelah berlakukanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dilimpahkan ke provinsi.

Pengeboran tidak boleh dilaksanakan sembarangan. Salah satu contoh dikemukakan, permintaan izin pengeboran di Gili Trawangan, Lombok Utara. PT. PAL mengajukan izin sejak tahun 2015 lalu, namun Distamben Provinsi hingga saat ini tak merekomendasikan.

Pertimbangannya, karena gili umumnya terbentuk atas tumpukan pasir. Jika izin diberikan, otomatis lambat laun Gili Trawangan berpotensi tenggelam. “Karena di situ pasir, kalau dikasi ngebor, bisa saja pasir yang di dalamnya tersedot naik. Lama-lama bisa seperti tanah yang ambruk,” ujarnya.

Kekhawatiran lainnya, jika satu saja izin pengeboran diberikan, bukan tidak mungkin yang lainnya akan ikut-ikutan.

“Makanya kami tegas, air laut saja yang disuling, toh juga kalau dibor, air yang naik pasti asin,” demikian M. Husni. (bul)

Sabtu, 02 April 2016

(Suara NTB/bul)

M. Husni

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Incar Wajib Pajak PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) terus mengincar potensi-potensi pajak yang belum bayar. Tahun 2016 ini, ditarget perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak saja Rp 45,8 miliar. Catatan selama tiga bulan terakhir, berhasil diperoleh Rp 9,97 miliar atau 21,78 persen.

Sekretaris Dinas PPKA Lotim Iswan Rakhmadi, Sabtu (2/4) menjelaskan, hingga tanggal (Suara NTB/dok) 31 Maret lalu, akumulasi pajak Iswan Rakhmadi diperoleh dari sejumlah potensi di Lotim, yakni pajak hotel telah dikumpulkan Rp 122 juta, pajak restoran Rp 565 juta, pajak reklame Rp 154 juta. ‘’Sementara pajak hiburan yang telah terkumpul sebesar Rp 9,9 juta, pajak penerangan jalan Rp 4 miliar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp 2 miliar, pajak air tanah Rp 313 juta, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Rp 1,1 miliar,’’ terangnya.

Sementara itu, ujarnya, realisasi pada tahun 2015 lalu, dari target Rp 40,6 miliar, berhasil dicapai Rp 33,35 miliar atau 81,36 persen. Sumbernya antara lain dari hotel Rp 575 juta yang didominasi hotel melati sebesar Rp 534 juta. Pajak restoran Rp 2,2 miliar dan potensi pajak lainnya.

Khusus dari perhotelan, utamanya di wilayah selatan diketahui yang intensif membayar pajak sejauh ini Jeeva Bloam, Heaven and Planet dan Ekas Break. ‘’Lain-lainnya sebagian besar belum mengeluarkan pajak,’’ akunya.

Sebelumnya Camat Jerowaru, L. Zulkifli, menyebut, dari wilayah selatan Lotim terdapat sebanyak 39 kegiatan usaha yang bergerak di bidang pariwisata perhotelan. Dari jumlah itu kata Zulkifli, sebagian besar belum bayar pajak. Harapannya semua bisa membayar pajak sebagai sumber pendapatan asli bagi daerah Kabupaten Lotim. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Indisipliner, 132 ASN di Lotim Terancam Kena Sanksi Selong (Suara NTB) Sebanyak 132 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) terancam menerima sanksi. Mereka dinyatakan melanggar sejumlah disiplin sebagai pegawai. Ratusan ASN yang terdeteksi melakukan pelanggaran disiplin dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk usai libur wafatnya Isa Al Masih Jumat (25/3) lalu.

Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah dan Diklat (BKD) Lotim, H. Najamudin menyebutkan jika 132 ASN Lotim yang tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan itu terdeteksi dari 155 unit kerja sampai ke tingkat kecamatan. Semua nama yang telah dikantongi saat ini sudah diserah-

kan ke Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan untuk selanjutnya diberikan sanksi oleh bupati selaku kepala daerah.

“Dari sekitar 4.000 lebih jumlah ASN di Lotim dari 155 unit kerja, kita temukan sebanyak 132 ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari Sabtu (26/3) yang hari itu

diapit oleh hari libur. Namanamanya sudah kita serahkan ke bupati, soal kelanjutannya kita tunggu kebijakan dari bupati,” ucap Najamudin.

Disinggung masalah sanksi tahun lalu, Najamudin menjelaskan sanksi yang diberikan berupa tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja Daerah

(TKD)nya. Namun, pada tahun ini, dirinya tidak tahu, apakah sanksi itu kembali akan diterapkan terhadap 132 ASN yang indisipliner. “Kita lihat saja nanti sanksi apa yang akan diberikan oleh bupati, apakah sanksinya seperti tahun lalu atau ada sanksi lain,” ujarnya.

Tindakan ini dilakukan, sambungnya, karena Pemkab Lotim tengah menggencarkan untuk menumbuhkan budaya disiplin terhadap ASN di Lotim dalam mengemban amanah yang dititipkan kepadanya. Jika seorang pe-

gawai sudah disiplin dalam bekerja yang benar-benar tumbuh dari hati para ASN itu, ujarnya, maka hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil yang baik.

“Kita ingin budaya disiplin ini benar-benar tumbuh dari hati para ASN ini. Jangan sampai hari kerja yang dihimpit dengan hari libur dimanfaatkan untuk menambah libur. Seharusnya pekerjaan itu dijalankan dengan baik, karena saat ini begitu sulitnya mencari pekerjaan,” ujarnya mengingatkan. (yon)

Najmul Tegaskan Perjuangan NW Bukan untuk Kelompok

Pelabuhan Labuhan Haji Kembali Dianggarkan Rp 40 Miliar Selong (Suara NTB) Tahun 2016 ini, Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar untuk Pelabuhan Labuhan Haji.

Anggaran tersebut merupakan anggaran terakhir. Tahun 2017 diharapkan Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji bisa menjadi pintu masuk seluruh barang-barang ke Kabupaten Lombok Timur.

Wakil Ketua DPRD (Suara NTB/rus) Lotim, Daeng Paelori, menDaeng Paelori gaku, sudah cukup banyak anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Labuhan Haji. ‘’Awalnya Rp 82 miliar ditambah lagi tahun ini Rp 40 miliar,’’ ujarnya, Sabtu (2/4).

Sementara pada tahun 2015 lalu, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 35 miliar. Namun akibat panjangnya proses perencanaan membuat anggaran dialihkan. Perencanaan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji diharapkan bisa dipercepat.

Alokasi anggaran tahun 2016 ini diketahui akan digunakan untuk memperdalam kolam labuh. Daeng Paelori yang juga warga Labuhan Haji ini menegaskan, meski Labuhan Haji tidak masuk dalam akses tol laut Presiden Joko Widodo, namun Bupati Lotim bisa mengambil kebijakan sendiri untuk distribusi keluar masuknya barang dari dan yang masuk ke Lotim.

Beberapa waktu lalu, disebut Daeng sudah ada aktivitas bongkar muat kapal pengangkut cangkang sawit untuk kebutuhan omprongan petani tembakau di Lotim. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan pelabuhan yang pada akhirnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim. “Kan ada sewa labuh, pemanfaatan areal dermaga dan lainnya,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, tidak perlu diperdebatkan lagi soal dermaga yang belum bisa dimanfaatkan optimal. Karena persoalan mendasarnya adalah kolam labuh. Menurutnya, setelah kolam labuh dikeruk, maka makin banyak kapal-kapal besar yang bisa bersandar.

Pelabuhan Labuhan Haji, klaimnya, merupakan pelabuhan paling lengkap di NTB. Di mana sudah ada fasilitas-fasilitas penunjang. Termasuk tempat sandar kapal sudah ada tiga titik, sehingga akan makin mudah.

Pemkab Lotim pun selanjutnya bisa bekerjasama dengan kabupaten yang ada di Sumbawa, termasuk dengan pihak PT Newmont Nusa Tenggara. Jalur pengangkutan para karyawan PT NNT itu diketahui saat ini melalui Pelabuhan Kayangan.

Bupati dengan kebijakannya bisa memindahkan ke Labuhan Haji. Karena menurut pengakuan nakhoda, persoalan jarak jauh jadi kekhawatiran. Dari Pelabuhan Labuhan Haji, katanya jauh lebih dekat dengan dermaga PT NNT di Sumbawa. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

NASKAH SOAL - 360 dus naskah soal UN SMA sederajat tahun 2016 saat dicek pihak Dinas Dikpora Lotim, Sabtu (2/4).

Hari Ini, 14.746 Siswa SMA Sederajat di Lotim Ikuti UN Selong (Suara NTB) Sebanyak 14.746 siswa SMA/MA/SMK dan paket C di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hari ini akan mulai mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016.

Dalam pelaksanaan UN yang dimulai hari ini, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim meyakini semua siswa yang sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) akan hadir.

Dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela mengecek kedatangan naskah soal UN di Aula Dinas Dikpora Lotim, Sabtu (2/ 4), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, menjelaskan saat ini naskah

soal UN bagi sekolah yang melaksanakan UN dengan sistem manual sudah tiba di Lotim. Setelah itu, masingmasing sub rayon yang telah ditunjuk untuk bersiap menerima naskah soal yang akan didistribusikan panitia UN tingkat kabupaten. ‘’Untuk jumlah naskah soal UN yang tiba di Lotim sendiri, sebanyak 360 dus yang akan mencakup 14.746 siswa. Rinciannya, untuk siswa yang berasal dari paket C sebanyak 651 siswa, SMK sebanyak 3.473 siswa dan SMA/MA sebanyak 10.621 siswa,’’ terangnya.

Untuk jadwal pelaksanaan UN dijadwalkan mulai dari tanggal 4 hingga 6 April 2016 untuk SMA/MA. Sedangkan untuk SMK pelaksanaan UN

mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 April 2016. Selain itu, kata Bambang, kriteria kelulusan dalam UN tahun ini seorang siswa harus memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di masing-masing sekolah, mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mulai dari awal sampai akhir.

Disinggung masalah siswa yang sudah menikah, hamil dan terjerat hukum, ia menegaskan, tidak ada PP yang melarang siswa untuk tidak mengikuti UN. Asalkan, siswa yang bersangkutan sudah masuk dalam DNT peserta UN tahun 2016. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan kalaupun ada siswa yang hamil atau terjerat hukum tetap mengikuti UN. (yon)

Sejumlah Vila di Malaka Diduga Beroperasi Tanpa Izin Tanjung (Suara NTB) Izin investasi sejumlah vila di kawasan wisata Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU), diakui masih ada yang belum mengantongi izin. Berdasarkan identifikasi pemerintah desa, sedikitnya ada 6 vila yang sedang dibangun, dan yang sudah beroperasi namun belum mengantongi IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Kepala Desa Malaka, Akmal Ikhwan, Sabtu (2/4), mengungkapkan beragam modus yang dijadikan alasan oleh pengelola vila untuk tidak menyetorkan retribusi dari IMB dan HO (izin gangguan). Misalnya, pengelola mengklaim sarana yang dimiliki merupakan bangunan milik pribadi. Namun belakangan diketahui, bangunan tersebut justru disewakan atau dikomersilkan.

Dalih lainnya, sebagian pemilik yang dihubungi mengklaim telah menyetorkan dana kepengurusan izin melalui guide (perantara).

Namun oleh guide, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana amanat pemilik.

“Contohnya, vila yang ada di depan Hotel Living Asia (Setangi) ada plang luar tetapi setelah kita cek, izinnya membangunnya tidak ada. Di Klui juga begitu, klaimnya rumah pribadi tetapi kalau ada bule yang kontrak, rumah itu disewakan,” ungkap Akmal.

Selain di 2 lokasi itu, Kades Malaka juga menyebut lokasi lain yakni di Teluk Nara, tidak jauh dari Vila Pasir Putih. Di lokasi ini, izin rumah tinggal disalahgunakan untuk meraup pundi-pundi dolar.

Bagi pemerintahan Desa Malaka, rekomendasi yang disalahgunakan oleh pemilik bangunan harus segera ditindak oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, dengan praktik seperti ini serapan retribusi dan bagi hasil pajak yang akan diperoleh pemerintah desa tidak akan maksimal.

“Kalau usaha miliknya Adi Wijaya yang berada dekat PKL Nipah, cuma dapat rekomendasi dari desa dan camat, mereka mau mengurus izin tapi belum dikabulkan. Hanya, alat berat sudah ada di lokasi,” sambungnya.

Selain diperlukannya tindakan tegas untuk menertibkan, Akmal menilai, perlunya SKPD terkait melakukan sosialisasi perizinan kepada para pelaku usaha dan calon pengusaha.

Khusus calon investor yang mayoritas warga negara luar, SKPD disarankan untuk menerbitkan informasi perizinan berbahasa Inggris. Selanjutnya, informasi dimaksud dapat disebarluaskan melalui website resmi pemerintah daerah, sehingga dapat diketahui publik. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Konferensi Daerah (Konferda) Nahdlatul Wathan (NW) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibuka, Sabtu (2/4) malam. Ratusan jamaah NW di KLU tumpah ruah di lokasi acara, Medana Bay Marina, usai sorenya menggelar pawai ta’aruf di Lapangan Umum Tanjung.

Ketua PD NW KLU yang juga Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, dalam sambutannya menegaskan organisasi Islam NW lahir dan besar dari seluruh kalangan. NW tidak berdiri sendiri melainkan berjuang bersama untuk kemajuan dan kemaslahatan umat.

“NW tidak berjuang untuk sekelompok orang, tetapi kita berjuang untuk semua orang,” tegas Najmul di hadapan peserta NW, termasuk Dewan Penasehat PBNW NTB, Drs. H. Syahdan Ilyas.

Konferda NW tingkat KLU ini, sebut Najmul, mengambil tema harmonisasi untuk masyarakat dan umat. Tema ini diangkat lantaran keluarga besar NW ingin menyampaikan organisasi ini dibentuk bagi seluruh umat dan masyarakat yang ada di KLU. Dalam perjuangan NW yang mengajak ke jalan amar ma’ruf, nahi mungkar ini, tentulah NW tidak bisa bekerja sendirian. Organisasi Islam lain, semisal, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, yang juga besar di KLU,

merupakan organisasi yang memiliki tujuan sama dengan NW. Oleh karenanya, bagi Najmul, perjuangan yang akan dilakukan bersama-sama hasilnya akan menjadi lebih baik.

Pada Konferda kali ini, PDNW KLU juga akan menggelar evaluasi kinerja yang dilakukan oleh PDNW KLU dalam 5 tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, akan dirumuskan pula rencana kerja PDNW KLU untuk 5 tahun berikutnya sebagai pedoman pengurus baru. ‘’Saya yakin dengan kepengurusan yang baru bisa menyegarkan kerja-kerja sebelumnya,” ucap Najmul optimis.

Diakuinya, selama ini, PD NW KLU telah banyak berkiprah di berbagai bidang, seperti investasi SDM (pendidikan) melalui madrasah-madrasah. Demikian juga investasi bidang kesehatan, NW akan membangun Klinik Kesehatan NW. “Dalam proses pembebasan lahan maupun operasional, tidak ada sepersen pun APBD yang terpakai, ini murni dari kas jamaah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasehat PB NW NTB, Syahdan Ilyas, menilai perlunya pemberian motivasi bagi para pengurus PD NW KLU dalam proses pembangunan daerah. Sebagai sebuah organisasi yang eksis, Sahdan pun berpesan agar tidak melepas peran serta tokoh pemuda NW. (ari)

(Suara NTB/ari)

BUKA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memberikan sambutan pada pembukaan Konferda NW KLU, Sabtu (2/4) malam.

Masih Ditunggu, SK Pensiun Dini Asisten II Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih menunggu SK pensiun dini yang diajukan oleh dua Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Lotim. Pensiun dini yang diajukan oleh H. Syarif Waliyullah yang juga Asisten II Setda Lotim dan Sanusi sebagai Camat Selong atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (2/4), Kepala Bidang Mutasi pada BKD Lotim, Siti Aminah mengakui jika pihaknya sampai saat ini masih menunggu SK pensiun dini yang diajukan keduanya. Hingga kini, katanya, pengajuan pensiun dini yang diajukan masih diproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Meski demikian, ujarnya, pihaknya tetap menjalin koordi-

nasi dengan BKN pusat dalam pengurusan pengajuan pensiun dini yang diajukan oleh dua pejabat Lotim itu. Sementara, syarat pensiun dini yang diajukan oleh keduanya sudah memenuhi syarat yakni dari segi usia sudah 50 tahun ke atas.

Begitu SK itu sudah turun, sambungnya, maka SK akan langsung diterima oleh pejabat yang mengajukan pensiun dini.

Adapun, yang mendasari pejabat itu lebih memilih pensiun dini dari pada harus diberhentikan secara tidak hormat agar ke depan mereka tetap bisa menikmati gaji pensiun sampai hari tuanya nanti.

“Intinya, kita masih menunggu sampai sekarang SK pensiun dini yang diajukan oleh mereka karena sampai saat ini belum pasti. Namun kita berharap secepatnya bisa turun,”harapnya. (yon)

Pertengahan April, SDN 7 Terara Diaudit Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dijadwalkan mulai melakukan audit terhadap proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara. Audit dilakukan, karena terjadinya sejumlah persoalan dalam pembangunan gedung sekolah senilai Rp 762 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015. Untuk proses audit, lembaga auditor ini merencanakan pada pertengahan April 2016, karena terlebih dahulu akan menyiapkan sejumlah hal.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (2/4), Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, menjelaskan, setelah diresmikannya gedung SDN 7 Terara, Jumat (1/4)

lalu. Pihaknya saat ini sudah bersiap melakukan audit yang dijadwalkan akan dilakukan pada pertengahan bulan April 2016 mendatang. Dalam penanganan proses audit itu, pihaknya segera membentuk tim yang menguasai baik di bidang teknis, keuangan, termasuk tim yang paham akan pengadaan barang dan jasa.

Dalam proses audit, ujar Haris, akan dilakukan secara mendetail menelusuri mekanisme pengerjaan proyek mulai dari tahap perencanaan, penunjukan kepanitiaan, termasuk pengelolaan DAK itu. Pasalnya, proyek senilai ratusan juta yang seharusnya dikerjakan dengan swakelola murni itu indikasinya dipihakketigakan.

Hal itu, kata Haris, yang menjadi salah satu item yang nantinya dite-

(Suara NTB/yon)

Haris lusuri oleh Inspektorat. “Indikasinya, proyek itu dikerjakan dengan cara dipihakketigakan. Seharusnya itu dikerjakan secara swakelola murni,”ucapnya.

Selain itu, dalam proses audit ini sejumlah pihak terkait

akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pembangunan gedung sekolah yang terkesan molor sekitar tiga bulan lamanya itu. Bahkan, untuk lebih memastikan apakah bangunan sudah sesuai dengan spek, besar kemungkinan Inspektorat akan melibatkan tim ahli uji laboratorium untuk menguji campuran yang digunakan dalam pembangunan fisik gedung sekolah yang berdiri di lahan seluas 2 are itu.

Itu artinya, proses audit terhadap gedung SDN 7 Terara dengan 6 Ruang Kelas Belajar (RKB) diyakininya bisa tuntas selama satu bulan. Sehingga, hasil audit yang telah dilakukan itu akan segera diserahkan langsung ke bupati untuk kelanjutan penanganannya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Halaman 5

Kasus Mesin Suling

DPRD Lobar Segera Panggil Kepala DKP

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan, persoalan sejumlah proyek mangkrak di Lobar perlu jadi atensi kepala daerah. Menurutnya, perlu dicari tahu penyebab mangkraknya proyek, sehingga tidak terulang.

“Nanti kita panggil Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meminta keterangan kena-

pa mesin penyulingan air itu tidak berfungsi, klarifikasi itu untuk mengetahui terkait mesin penyuling air itu,” katanya, Sabtu (2/4).

Ia mengaku belum tahu banyak soal proyek pengadaan mesin suling air, sehingga akan mencoba menanyakan ke anggota DPRD daerah pemilihan Sekotong-Lembar. Termasuk menyarankan anggota DPRD segera

turun ke lokasi mengecek langsung kondisinya. ‘’Perlu diketahui apa penyebab mesin itu tak berfungsi, apakah karena pembinaan masyarakat kurang, mesinnya rusak atau minimnya perhatian, pengawasan dan pembinaan pemda ke masyarakat.

Ataukah disebabkan masyarakat setempat kurang merawat mesin itu,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Jaringkobar Lobar Muazzam Fadli, mengaku sedang melakukan investigasi terhadap sejumlah proyek SKPD yang diduga mangkrak. Termasuk, pengadaan mesin penyuling air Kementerian Kelautan dan Perikanan di

Sekotong. Pengadaan ini,, termasuk akan diinvestigasi.

Hal ini dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya, apakah ada unsur penyimpangan atau tidak. Selain melakukan investigasi, pihaknya juga mendesak agar aparat seperti kejaksaan turun melakukan investigasi terhadap pengadaan mesin suling yang mangkrak.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Agus Rahmat Hidayat mengaku terkait pengadaan mesin penyulingan air di Gili Gede pihaknya belum sama sekali melakukan audit. Pasalnya, sejauh ini belum ada perintah dari atasan terkait perlu dilaku-

kan audit. “Belum kami audit itu, karena belum ada arahan dari atasan,” kata Agus. Terkait persoalan pengadaan mesin itu pihaknya tidak tahu, sebab leading sektornya di DKP. Sebelumnya, Kepala DKP Lobar, Ir. H. Subandi mengakui mesin penyuling tak berfungsi. Menurutnya, mesin itu tak berfungsi, karena jarang diperhatikan masyarakat. Pihaknya sudah mengarahkan agar warga menyisihkan sebagian dana untuk pemeliharaannya. “Tapi sulit sekali masyarakat ini, kita sudah arahkan agar sisihkan biaya pemeliharaannya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kaukus Lobar Bangkit Minta Plt Bupati Bijak Menerima Masukan

SMPN 5 Lembar Mendulang Prestasi di Tingkat Kabupaten SMPN 5 Lembar Lombok Barat (Lobar) tergolong sekolah baru berdiri. Namun berbagai prestasi telah mampu diraih oleh sekolah ini, mulai tingkat kabupaten dan provinsi. Pembinaan berjenjang dilakukan pihak sekolah setempat untuk bisa mencetak murid yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik. Selain itu, dilakukan pembinaan spiritual melalui imtaq dan doa rutin sebelum belajar di ruang kelas.

Ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin, Kepala SMPN 5 Lembar, Karnaen didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum M. Wajdi, M.Pd, menyatakan, awal mula merintis sekolah ini pada tahun 2012 begitu banyak kendala yang dihadapi, namun bisa diatasi.

Untuk mempromosikan sekolah, dirinya turun ke sejumlah SD dan kampung dengan melibatkan masyarakat setempat. Dari apa yang diupayakan, ujarnya, berhasil dilakukan. Di mana, dari jumlah murid awalnya hanya 112 orang menjadi 312 siswa saat ini.

Begitu juga jumlah rombongan belajar (rombel) kelas yang dibuka sebanyak 10 rombel dengan masing-masing rombel diisi 32 murid. “Awal mula kami merintis sekolah ini kami keliling sosialisasi ke SD-SD, yang berat itu ketika memulai sekolah dengan dua ruang kelas satu musala dan satu perkantoran,” ujarnya.

Awalnya, para wali murid tentu berpandangan akan mencari sekolah lengkap sarana prasarana untuk memasukkan anaknya. Namun pihaknya terus meyakinkan dengan menggandeng toga, toma dan pihak desa, sehingga wali murid pun memasukkan anaknya ke sekolah tersebut.

Jika berbicara masalah prestasi, baik bidang akademik dan non akademik murid dan guru sekolah ini telah mendulang prestasi. Muridnya, mampu juara olimpiade tahun 2014, meski baru juara harapan I. Prestasi lainnya, siswa sekolah memperoleh juara III pada olimpiade IPS. Dalam hal ini, pihak sekolah mengembangkan anak didik di bidang akademik, seperti MIPA, IPS dan English Club.

Untuk pembinaan anak-anak tersebut, pihak sekolah melakukan secara berjenjang, mulai kelas 7-8 dilakukan pembinaan secara berjenjang. Pihak sekolah mengelompokkan kelas unggulan dan kelas biasa. Kelas unggulan diisi anak-anak berprestasi. Mereka nanti dipersiapkan menjadi calon peserta di setiap lomba.

Ia mengaku, antusiasme murid ikut pembinaan untuk perlombaan, cukup tinggi. Dari 300 lebih murid di sekolah itu, rata-rata 40 persen ikut pembinaan.

Di luar bidang akademik prestasi menonjol yang diraih siswa -siswi di sekolah itu pernah juara I lomba futsal yang diadakan di tingkat kabupaten. SMP ini berhasil menjuarai lomba yang digelar baru-baru ini menyisihkan SMP lain di Lobar. Selain menonjol di bidang olahraga, murid sekolah ini juga kerap kali diminta mewakili pentas seni mengisi kegiatan budaya Festival Senggigi. “Kami pernah diminta mewakili Kecamatan Lembar,” kata Wakil Kepala Bidang Kurikulum M. Wajdi, M.Pd. Selain mengembangkan olahraga futsal, pihak sekolah juga membina murid setempat dibidang olahraga bola voli, ekstrakulikuler karate. Di samping murid-muridnya yang berprestasi, guru di SMP 5 itu itu juga memperoleh prestasi sebagai guru berprestasi. Ia sendiri menjadi juara II sebagai guru berprestasi tingkat provinsi. Ia menambahkan, jumlah guru di sekolahnya sebanyak 32 orang,terdiri dari 11 PNS dan sisanya guru tidak tetap. (her)

(Suara NTB/her)

DAMPINGI - Kepala SMPN 5 Lembar Karnaen didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, M. Wajdi.

Dalam hal ini, pihaknya dalam posisi dilematis, sebab di samping pihaknya mendorong agar masyarakat bisa menikmati dengan bantuan mesin penyuling air laut, masyarakat sulit diarahkan untuk mengelola mesin agar bisa dimanfaatkan terus menerus. (her)

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya mesin penyulingan air senilai Rp 4,6 miliar di Gili Gede Kecamatan Sekotong menjadi sorotan kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar). DPRD menyayangkan mesin suling air yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat mangkrak.

(Suara NTB/humas Setda NTB)

PANEN RAYA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat panen raya bersama Panglima TNI di Puyung Jonggat, Loteng, Sabtu (2/4).

NTB Penyangga Pangan Nasional Praya (Suara NTB) Pemprov NTB berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan dan menjalankan amanah pemerintah pusat sebagai salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional. Caranya memberikan perhatian serius dalam hal pengembangan sektor pertanian di daerah ini.

Demikian ditegaskan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat panen raya bersama Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), di Desa Puyung Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (2/4).

Gubernur mengatakan, sebagai daerah penyangga pangan nasional wajar jika pemerintah provinsi begitu fokus melakukan berbagai terobosan untuk bisa terus mendorong peningkatan produksi pangan daerah. Terlebih lagi sekitar 47 persen masyarakat NTB menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. “Pertanian memang menjadi super fokus perhatian pemerintah provinsi saat ini,” tegasnya.

Hasilnya, kata gubernur, upaya keras pemerintah daerah nyatanya tidak sia-sia. Terbukti hampir setiap tahun, produksi pangan khusus gabah di NTB mengalami pen-

ingkatan. Bahkan tahun 2015 lalu, produksi gabah NTB meningkat sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya. Persentase peningkatan produksi gabah di NTB jauh di atas peningkatan produksi gabah secara nasional.

“Tahun ini target kita juga sama. Produksi gabah harus meningkat. Bahkan persentase peningkatannya harus lebih tinggi dari yang dicapai tahun 2015 lalu,” terang gubernur.

Diakuinya, untuk bisa mencapai target bukan perkara mudah, tapi butuh komitmen dan kerjasama dengan semua pihak. Mulai dari unsur pemerintah dan masyarakat, khusus para petani dari hulu sampai hilir.

Apalagi banyak persoalan dan tantangan yang mesti dihadapi. Namun, dengan komitmen dan kerjasama baik dengan semua pihak, pihaknya sangat optimis apa yang menjadi target bisa tercapai. “Pada prinsipnya kita sudah diberikan amanah oleh pemerintah sebagai satu dari delapan daerah penyangga pangan nasional. Dan, NTB dalam hal ini tidak akan mundur,” ujarnya.

Ia menegaskan, status sebagai daerah penyangga pangan bukan hanya cerita belaka bagi NTB. Di mana hampir setiap tahun ribuan ton

beras keluar dari NTB untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah lain.

Terakhir pada tahun 2015 lalu, ada sekitar 600 ribun ton beras NTB yang dikirim ke daerah lain. Itu semua tidak lepas dari kerja keras para petani di daerah ini. Tanpa para petani, NTB tidak akan bisa meraih prestasi tersebut. “Terima kasih petani,” ucapnya.

Sementara Kasad Jenderal TNI Mulyono menargetkan bisa mencetak ribuan hektar sawah baru pada tahun 2016 ini. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan produksi pangan nasional guna mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, program cetak sawah baru tersebut merupakan program pendukung yang dilakukan oleh TNI AD untuk bisa mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

“Kita punya target cetak sawah baru tahun ini sekitar 2.600 hektar. Dan, kita berharap target tersebut bisa tercapai,” tegasnya.

Adapun untuk area sawah baru, ujarnya, fokus pada lahan-lahan tidur atau lahan telantar dan masih memungkinkan untuk dijadikan area persawahan. (kir)

SK Penetapan Bupati

Kado Terindah HUT Lobar di Usia 58 Tahun Giri Menang (Suara NTB) Pemprov NTB telah menerima salinan SK penetapan Bupati Lombok Barat (Lobar) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Posisi SK tersebut kini berada di Pemprov. SK itu menurut rencana akan diserahkan ke Pemkab Lobar, Senin (4/4) (hari ini). ‘’Keluarnya SK penetapan bupati ini menjadi kado terindah HUT Lobar ke 58 tanggal 17 April mendatang. Selain itu, ke depan setelah pelantikan maka jalannya roda pemerintahan lebih meningkat, karena kewenangan bupati utuh,’’ ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningish

kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Diakuinya, Jumat pagi (1/ 4) lalu, Pemprov NTB bersama Pemda Lobar menjemput SK ke Kemendagri. SK itu telah keluar dari ruangan Mendagri dan Pemprov telah menerima salinan SK tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang ke NTB. “Menurut jadwal yang disusun Pemprov bersama Pemda Lobar, pelantikan dijadwalkan hari Kamis pekan ini,’’ tambahnya.

Hal senada disampaikan, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, Chandra Prayuda. Menurutnya, keluarnya SK itu tentunya hadiah terindah untuk HUT Lobar dan masyarakat Lobar. Sebab de-

ngan SK itu selanjutnya dilakukan pelantikan Kamis mendatang di kantor Gubernur NTB. Lebih penting, dengan SK itu dan pelantikan Fauzan Khalid selaku bupati memiliki kewenangan penuh menjalankan tugasnya selaku bupati.

Kaitan dengan ini, ujarnya, Pemkab Lobar berterima kasih kepada Kemendagri dan Pemprov yang pro aktif mengambil SK. Pihaknya juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih terhadap pemimpin terdahulu yang membangun daerah Lobar. Tentu dalam upaya membangun daerah ada kurang dan lebihnya dan hal ini wajar sebagai manusia biasa.

Terkait persiapan pelantikan sudah disiapkan matang di provinsi berkoordinasi dengan Pemda Lobar.

Kabag Pemerintahan Setda Lobar, Hamka mengakui pelantikan bupati akan dilaksanakan hari Kamis mendatang. Hal ini setelah disetujuinya jadwal pelantikan oleh gubernur.” Melalui protokol telah menyampaikan bahwa Pak Gubernur setuju pelantikan dilaksanakan hari Kamis,” ujarnya.

Dirinya bersama Karo Pemerintahan Setda NTB Lalu Dirjaharta berangkat ke Jakarta mengambil salinan SK. Pihaknya sempat menunggu hingga jumat sore hingga salinan itu diperoleh.

SK itu langsung diambil Pemprov dan dibawa ke NTB. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kaukus Lombok Barat (Lobar) Bangkit menilai masukan terhadap Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid terkait sosok yang pas mengisi calon wakil bupati sangat positif.

Seperti yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat baru-baru ini. Masukan itu diapresiasi sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap Lobar ke depan. Akan tetapi, Kaukus Lobar Bangkit berharap agar Plt Bupati bijaksana menerima semua masukan dari masyarakat.

Plt Bupati Lobar harus jeli melihat masukan agar jangan sampai terjebak pada masukan yang menyuarakan kepentingan politis. Jika memberi masukan harus mengakomodir semua pihak, apakah politisi, pengusaha, birorkat senior dan kalangan muda.

“Kami apresiasi silaturahmi para toga dan toma, itu bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan Lobar ke depan.

Namun yang terpenting dalam silaturahmi itu jangan ditunggangi kepentingan politik. Pak Plt Bupati harus bijak menerima masukan,” kata Ketua Kaukus Lobar Bangkit, Nurzaini, SH, kepada wartawan Minggu (3/4).

Menurutnya, inti masukan

masyarakat termasuk toga dan toma membawa agenda khusus bagaimana mencari sosok yang pas mendampingi H. Fauzan Khalid. Namun, yang terpenting dalam agenda memberi masukan itu jangan ditunggangi kepentingan politik. Terkait adanya agar mengakomodir calon dari birokrat senior sudah jelas arahnya.

Silaturahmi dari tiga dan toma itupun membawa aspirasi terkait ada salah satu calon yang didukung. Hal inilah, jelasnya, perlu diperhatikan oleh Plt Bupati secara jeli.

Karena ada ikut sertanya salah satu tokoh yang notabene mendukung salah satu calon. “Dukungan itu mengarah ke seseorang itu jelas, saya paham itu. Dan itu sahsah saja, tapi sekali lagi jangan sampai ditunggangi kepentingan politik,” terangnya.

Ia menyatakan, perlu diingat bahwa pemilihan wabup bukan pemilihan langsung oleh rakyat, namun hanya mengisi jabatan lowong.

Kaitan dengan itu, yang punya peranan penting adalah dewan, bupati dan proses pemilihan di DPRD. Proses inilah, jelasnya, yang menentukan. Ia menilai bupati dan Dewan cerdas dalam menentukan wakil bupati dan memiliki mekanisme sendiri. (her)

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Ketua Kaukus Lobar Bangkit Nurzaini memberikan keterangan pers di Gerung agar Plt Bupati bijak dalam menerima masukan.

Jelang UN, Dikpora Antisipasi Siswa yang Menikah Praya (Suara NTB) Kasus siswa peserta Ujian Nasional (UN) yang menikah sebelum pelaksanaan UN berlangsung menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng). Seluruh wali murid peserta UN sudah diingatkan agar ikut mengawal dan mengawasi anak-anaknya sampai pelaksanaan UN berlangsung.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd, kepada Suara NTB, di sela-sela persiapan pendistribusian naskah soal UN SMA sederajat di Praya, Sabtu (2/4).

Ia menjelaskan pada pelaksanaan UN sebelumnya, kasus siswa peserta UN yang menikah selalu ada, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun persoalan tersebut terkesan sebuah fenomena yang terjadi setiap kali pelaksanaan UN. Untuk itu, pada pelaksanaan UN tahun ajaran kali ini, pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan antisipasi dengan melibatkan seluruh wali murid dari para siswa peserta UN. “Sampai sejauh ini kita memang belum mendapat laporan ada peserta UN kita yang menikah. Dan, kita harapkan itu tidak terjadi kali ini,” harapnya.

Jika ada, ujarnya, pihaknya tidak bisa memaksa, karena sudah bukan kewenangan pihaknya. Namun demikian, bagi siswa yang sudah telanjur menikah dan sudah terdaftar sebagai peserta UN

tetap diperbolehkan untuk mengikuti UN sampai selesai.

Apalagi di aturan tidak ada larangan bagi siswa yang sudah menikah untuk tetap mengikuti UN. Asalkan, siswa bersangkutan sudah terdaftar sebagai peserta UN. Disinggung jumlah peserta UN SMA sederajat Loteng tahun ini, Idham mengatakan mencapai 10.496 siswa dengan jumlah peserta UN paling banyak dari SMA sebanyak 4.148 siswa. Sementara siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 4.136 siswa dan 2.212 siswa SMK. Dari jumlah sekolah pelaksaan UN, ada 8 sekolah yang menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yakni SMAN 1 Praya, SMAN 4 Praya, SMAN 1 Praya Tengah dan SMAN 1 Jonggat.

Ditambah empat SMK, yakni SMKN 1 Praya, SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Praya Tengah dan SMKN Kopang.

Terpisah, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Loteng, Drs. H.L. Muliawan, M.Pd., menambahkan, untuk sekolah yang menggelar UN manual, naskah soal sudah mulai dikirim dan dititip sementara di masing-masing UPTD . setelah itu, pihak sekolah yang mengambil naskah sebelum UN berlangsung sesuai dengan mata ujian pada hari bersangkutan.

Sedangkan bagi sekolah yang menggelar UNBK, naskah soal elektronik akan dikirim ke masing-masing server sekolah sebelum UN berlangsung. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Halaman 6

Sumbawa akan Bangun Gedung Perpustakaan Digital Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sumbawa direncanakan akan membangun gedung megah didukung Perpustakaan lengkap menuju digitalisasi. Mengingat lokasi yang ada saat ini tak lagi dipandang representatif. Rencananya gedung senilai miliaran rupiah ini akan dibangun di lokasi eks STM 45, Jalan Garuda, Sumbawa. Kini sedang disusun Detail Engeenering Design (DED).

Hingga diperkirakan gedung dimaksud rampung pada 2018 mendatang.

Kepala Arpusda Sumbawa, H. Syahril, S.Pd, M.Pd, keberadaan Perpustakaan megah lengkap dengan segala fasilitasnya sangat dibutuhkan masyarakat Sumbawa.

Tentu memiliki daya tarik

tersendiri didukung pelayanan yang prima, sehingga pengunjung akan meningkat yang pada akhirnya akan melahirkan pula beragam edukasi.

Dengan demikian, Sumbawa hebat dan bermartabat dapat

diwujudkan salah satunya dari aspek perpustakaan ini nantinya. Sebab tak dipungkiri, banyak tokoh besar lahir dari kebiasaan membaca.

“Jadi bagaimana nantinya perpustkaan ini lebih didekat-

kan kepada masyarakat. Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan, sehingga nanti timbul kegemaran membaca,” terangnya.

Selama ini pula, sejumlah upaya dilakukan Kantor Arpusda dalam menumbuhkan minat baca di masyarakat.

Salah satunya Arpusda Sumbawa menjalin kerjasama dengan Coca Cola Foundation (CCF). CCF akan memberikan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak. Seperti komputer untuk penyediaan in-

formasi masyarakat yang berbasis IT. CCF juga menggelar pelatihan berbasis IT untuk para pustakawan dan supporting dari perpustakaan desa dan kelurahan pengembangan perpustakaannya menggembirakan di antaranya Desa Langam, Uma Beringin, Penyaring dan Leseng. Kemudian pelatihan pengembangan kewirausahaan dengan sasaran masyarakat petani, nelayan dan kaum perempuan. Upaya ini akan terus dikembangkan hingga 2018 mendatang

dalam rangka menjadikan perpustakaan yang digital atau E-Pustaka. Dengan perubahan ini, sekolah maupun masyarakat yang berada di radius 5 kilometer dalam Kota Sumbawa bisa mengakses pustaka sebagai bahan referensi dari perpustakaan daerah tanpa berkunjung ke perpustakaan.

Perwakilan CCF, Lalu Muhammad Maya Junaidi yang juga Fasilitator di Sumbawa, menjelaskan kerjasama ini bukan dalam bentuk

sumbangan. Tetapi peningkatan kapasitas perpustakaan, seperti pelatihan strategi pengembangan perpustakaan berbasis IT yang sedang berjalan. Lebh kepada kapasitas building staf perputakaan dan library supporter atau sukarelawan perpustakaan desa. Bantuan lainnya adalah perangkat komputer, sebagai stimulan yang diharapkan dapat menggugah pihak lainnya termasuk pemerintah untuk berbuat hal yang sama. (arn)

Dompu Optimis Kembali Raih Opini WTP Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku optimis untuk kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) Dompu tahun 2015. Keyakinan itu berdasarkan hasil pemeriksaan awal BPK sebelum dilanjutkan pada pemeriksaan tahunan untuk penentuan opini dari laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

“Kemarin kami baru menyampaikan laporan kepada BPK untuk diaudit. Kalau sebelumnya, BPK baru melakukan pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemeriksaan reguler untuk laporan keuangan tahunan. Kami tetap optimis akan kembali meraih WTP untuk laporan keuangan tahun 2015,” kata bupati kepada Suara NTB, Sabtu (2/4).

Dikatakan, keyakinan itu didasarkan pada setiap saran BPK telah ditindaklanjuti dan hasil pemeriksaan awal BPK tidak ditemukan ada persoalan yang berarti. Walaupun BPK belum menyatakan opininya atas laporan keuangan pemerintah daerah, karena baru diserahkan.

Laporan keuangan Pemda Dompu tahun 2014 lalu yang dinilai awal tahun 2015 lalu mendapat opini WTP. Opini diraih pemda beberapa tahun mendapat opini disclaimer dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2012 serta tahun 2013.

Opini WTP ini membuat Pemda Dompu mendapat reward dari pemerintah pusat berupa tambahan anggaran dalam APBD 2016 hingga lebih dari Rp 100 miliar dalam bentuk DAK, dana insentif, dan dana bagi hasil pertambang a n . (ula)

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Salah Satu ruas jalan di sebuah desa di Kecamatan Kilo yang putus diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Dompu langsung menginstruksikan pada jajarannya untuk segera menangani dan diajukan ke pemerintah atasan untuk penanganan lebih lanjut. Berita selengkapnya di halaman 1.

SDIT Al Hilmi Gelar Pentas Seni dan ’’Golden Parenting’’ Dompu (Suara NTB) SDIT Al Hilmi menggelar pentas seni dan golden parenting untuk menjalin persahabatan dan membangun komunikasi positif dengan jajaran pendidikan di Dompu. Berbagai kesenian dan keterampilan siswa tingkat TK dan SD dipentaskan sebelum penampilan Kak Wawan dari Kerajaan Dongeng Mataram NTB. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya, Sabtu (2/4) menyampaikan apresiasinya atas kegiatan dimaksud. Apalagi kegiatan yang menampilkan berbagai keterampilan dan kesenian oleh siswa TK dan SD di Dompu serta penampilan dongeng dari Kak Wawan yang cukup dikenal anak – anak dari kerajaan gongeng Mataram. “Ini merupakan salah satu cara menanamkan karakter yang baik anak melalui komunikasi yang interaktif,” katanya.

Syamsul, S.Pd, Kepala SDIT Al Hilmi mengatakan, kegiatan pentas seni dan gold-

H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

KSB Siap Bebaskan Lahan untuk Embung Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepanjang tahun 2016 ini akan melakukan pembebasan lahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, pada tahun ini Pemda tengah menyiapkan empat item pembelian lahan untuk kebutuhan lokasi pembangunan embung dan Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Sementara ini yang ada di rencana belanja kita untuk empat item kegiatan,” jelas Kabag Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Ariyanto, S.Sos kepada wartawan, Sabtu.

Lokasi pembelian lahan itu kata dia, terpisah di beberapa tempat. untuk lokasi pembangunan embung, Pemda tahun ini membutuhkan lahan di desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano dan di desa Seloto kecamatan Taliwang. Sementara untuk tanah lokasi TPU masingmasing di wilayah kelurahan Dalam dan kelurahan Sampir. “Jadi untuk calon lokasi lahan pembelian sudah ada. Tinggal prosesnya jual belinya saja,” paparnya.

Menurut Endang, dari keempat agenda pembelian lahan tersebut. Untuk pengadaan lahan pembangunan embung di desa Tua Nanga dan Seloto saat ini sudah mulai berproses. Kegiatannya sementara ini tengah dilakukan apraisal (penilaian) untuk penentuan harga. “Tahapan pengadaan itu ada empat, pertama perencaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Nah perhitungan harga itu masuk tahap persiapan,” terangnya.

Sementara untuk pengadaan lahan TPU dua kelurahan, Endang mengaku, baru akan diagendakan pada APBD Perubahan nanti. Rencananya APBD Perubahan sendiri baru akan dibahas sekitar bulan Mei atau Juni mendatang. “Kegiatannya sudah diagendakan tinggal anggarannya saja. Nah itu di APBP nanti eksekusinya,” timpalnya.

Meski hanya ada empat program pengadaan lahan yang masuk dalam prioritas anggaran, Endang mengaku, tidak menutup kemungkinan terjadi penambahan.

Ia pun berharap, jika rencana penambahan lahan untuk kegiatan paralayang Mantar direalisasikan agar pihak terkait segera mengajukannya kepada pemerintah.

Dengan begitu agenda tersebut bisa masuk dalam rencana belanja daerah tahun ini juga.

“Katanya penambahan lahan paralayang itu juga penting karena akan ada event nasional tahun ini.

Makanya kalau jadi, segera ajukan supaya kita bisa masukkan di APBDP,” imbuhn y a . (bug)

Operasi Bina Kusuma Berlanjut di Sumbawa

(Suara NTB/bug)

Endang Arianto

en parenting ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihaknya untuk menjalin persahabatan dan membangun komunikasi positif dengan sekolah lain di Dompu. Berbagai penampilan dari beberapa sekolah di Dompu ditampilkan untuk menimbulkan kepercayaan diri para siswa. “Pentas seni dan golden parenting ini kita laksanakan setiap tahun. Tahun ini kita sengaja melibatkan sekolah lain untuk menjalin persahabatan dan membangun komunikasi positif dalam pengasuhan,” katanya.

Kegiatan ini, lanjut Syamsul juga dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan hasil pendidikan di SDIT Al Hilmi pada Dinas Dikpora serta masyarakat luas. Berbagai prestasi berhasil diraih siswa SDIT tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Bahkan tahun 2016 ini, siswa SDIT akan mewakili Kabupaten Dompu mengikuti lomba sains Matematika.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa menggiatkan Operasi Bina Kusuma Gatarin 2016. Dengan menyasar perumahan dan kos-kosan, polisi berhasil menjaring dua pasangan selingkuh dalam operasi yang dilaksanakan Jumat (1/4) malam.

Pantauan Suara NTB, dua pasangan tersebut diangkut dari Homestay Bunga Tulip, yang berada di ruas jalan desa Nijang, kecamatan Unter Iwes, dan sebuah kos-kosan di wilayah BTN Olat Rarang, desa Labuan Sumbawa.

Tim yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP Syafruddin dan Kasat Binmas AKP I Made menemukan di salah satu kamar hotel AS (45), warga dusun Penyaring bersama gadis berinisial AF (19), warga Brang Biji. Saat diinterogasi, AS yang belakangan diketahui mantan Kades ini mengaku hanya numpang buang air kecil di tempat tersebut.

Operasi kemudian dilanjutkan ke karaoke Famili di wilayah BTN Olat Rarang. Di tempat tersebut, hanya satu ruangan yang dimasuki pengunjung. Polisipun melakukan penggeledahan yang dimungkinkan adanya narkoba sembari memberikan penyuluhan. Namun tak ada barangbarang mencurigakan dari pengunjung tersebut. Polisi kemu-

dian melanjutkan Operasi ke sebuah kos-kosan yang tak jauh dari tempat tersebut.

Di salah satu pemilik kamar, FE (31), pria asal desa Selante kecamatan Plampang, dan MMS (25), polisi menemukan sebuah alat hisap yang terbuat dari tutup botol minuman. Di dalam kamarnya juga ditemukan sejumlah sumbu dan senjata tajam. Selain itu, di kantong FE ditemukan benda kaca yang digunakan untuk menghisap shabu. FE mengaku telah mengkonsumsi shabu seminggu yang lalu. Sedangkan terhadap MMS pasangannya, FE mengaku sudah dinikahi sirih.

Operasi kemudian dilanjutkan di ruas jalan depan kantor PLN Area Sumbawa. Mengingat di tempat tersebut sering dijadikan tempat balap liar. Namun tak ditemukan adanya hal dimaksud. Meskipun demikian, polisi mengamankan pemuda berinisial NY tengah meminum minuman keras jenis arak.

Dan satu buah sepeda motor protolan tanpa pemilik.

Kasat Binmas Polres Sumbawa, AKP I Made Wirana menyampaikan, terhadap kedua pasangan yang diamankan, pihaknya hanya memberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan. “Kami hanya memberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan. Supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi,” imbuhnya. (ind)

Animo masyarakat untuk menyekolahkan pada SDIT juga cukup tinggi setiap tahunnya.

Pada tahun ajaran 2016 ini, SDIT hanya menerima dua kelas karena keterbatasan ruang belajar.

“Alhamdulillah, ini bentuk kepercayaan masyarakat pada SDIT,” katanya.

Sekretaris Yayasan Al Hilmi, Nasrullah, SKM pada kesempatan yang sama mengatakan, atas dukungan dari wali murid, masyarakat dan pemerintah daerah SDIT Al Hilmi bisa berkembang dan hingga saat ini sudah memiliki angkatan hingga tingkat 5. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

DONGENG AKBAR - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan sambutannya di hadapan anak – anak dan wali murid pada acara dongen akbar, pentas seni dan golden parenting di degung Paruga Samakai Dompu, Sabtu (2/4).

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Sekolah Diminta Jaga Integritas Pelaksanaan UN

(Suara NTB/ula)

Nuril Furkan Dompu (Suara NTB) Senin hari ini pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat akan dilaksanakan serentak secara nasional. Pendistribusian soal UN pada masing – masing rayon yang dititipkan di Polsek. Sekolah pun dituntut menjaga integritas pelaksanaan UN karena itu menjadi tolak ukur dalam pemetaan satuan pendidikan di suatu wilayah.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB, Sabtu (2/4) mengungkapkan, mulai Senin (4/ 4) hari ini hingga 12 April mendatang SMA/sederajat akan melaksanakaan UN serentak secara nasional. Berbagai persiapan menjelang UN sudah rampung, termasuk pendistribusian soal untuk sekolah – Sebanyak 3.123 siswa SMA/MA dan 993 orang tingkat SMK sebagai

peserta UN tahun 2016. Dari jumlah itu, seorang siswa asal Kecamatan Kempo akan melangsungkan UN di Lapas Dompu. Koordinasi dengan Lapas pun sudah dilakukan dan tinggal pelaksanaan. “Kita tetap memfasilitasi, karena pada prinsipnya, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” terangnya.

Kepala bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr. Nuril Furkan, M.Pd menambahkan, soal UN sudah didistribusikan pada masing – masing rayon dan dititipkan pada Polsek terdekat. Hari pertama pelaksanaan UN dilakukan terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia.

SMAN 1 Dompu dan SMKN 1 Dompu yang akan melaksanakan UN berbasis komputer juga sudah siap. “Jaringan komputer di SMAN 1 Dompu dan SMKN 1 Dompu kemarin sudah terkoneksi semua dengan Jakarta. Besok tinggal pelaksanaan saja,” ungkapnya.

Ia pun meminta sekolah untuk menjaga integritas pelaksanaan UN. Walaupun hasil UN tidak menentukan kelulusan siswa, tapi hasil UN akan dijadikan rujukan dalam penerimaan mahasiswa baru bagi perguruan tinggi negeri (PTN). “Siswa diharapkan agar tetap fokus dan mempersiapkan diri dalam menghadapi UN. Orang tua juga diharapkan memberikan perhatian dan pengawasan pada anak – anaknya. Jangan dianggap enteng, walaupun UN tidak me-

Pupuk di Bima Langka (Suara NTB/ula)

H. Ichtiar nentukan kelulusan,” harapnya.

Selain itu, hasil UN juga untuk pemetaan satuan pendidikan. Seperti pemetaan potensi guru, pemetaan sarana prasarana, pemetaan manajemen kepala sekolah, dan pemetaan anggaran. “Hasil UN ini akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan,” terangnya.

Hasil UN juga akan menggambarkan antara nilai dan integritas.

Yaitu nilai tinggi integritas rendah, nilai rendah integritas rendah, nilai rendah integritas tinggi, dan nilai tinggi integritas tinggi. “Nilai tinggi dan integritas inggi inilah yang kita harapkan. Itu semua akan tergambar dari pelaksanaan UN ini. Hasil UN tahun lalu sudah ada dan piagam penghargaannya dikeluarkan langsung oleh Kemdikbud,” terang Nuril. (ula/*)

Bima (Suara NTB) – Menjelang musim tanam bawang merah yang diprakirakan puncaknya pada akhir April ini, para petani bawang di Kecamatan Sape Kabupaten Bima mengeluhkan mahalnya harga pupuk subsidi. Bahkan tingkat peredaran di pasar mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir ini.

Petani bawang, Arif Rahman (46) kepada Suara NTB, Sabtu (2/4) mengaku terkejut dengan mahalnya harga pupuk yang dia beli. Padahal beberapa hari sebelumnya harga masih stabil.

Warga desa Naru Kecamatan Sape ini mengakui, harga pupuk jenis Urea yang dibeli di pedagang eceran tersebut yakni Rp 120.000/ sak. Sebelumnya Rp 80.000 hingga mencapai Rp 100/sak dengan ukuran satu sak 50 kg.

“Belum musim tanam, harganya sudah mahal. Bagaimana nanti, mungkin harganya dua atau tiga kali lipat,” ucapnya. Menurut dia, tidak hanya Urea saja yang mahal. Namun pupuk jenis NPK dan KCL mengalami kenaikan hingga 20 persen per sak. Yang masing masing NPK biasanya Rp 100 ribu/

sak dan KCL Rp Rp 350 ribu/sak.

“Kini hargannya Rp 125.000 hingga Rp 150.000/sak untuk pupuk MKP. Sementara KCL Rp 450.000 sampai Rp 500.000/sak,” sebutnya. Arif menduga, tingginya harga pupuk tersebut lantaran banyaknya petani yang membutuhkan barang tersebut. Mengingat beberapa hari mendatang, yang diprakirakan akhir bulan ini telah memasuki musim tanam bawang di wilayah setempat.

“Kemungkinan harganya sengaja dinaikkan karena memasuki musim tanam dan pupuk sangat dibutuhkan,” katanya. Petani bawang lainnya, Edi Supriadin (36) tidak hanya mengeluhkan tingginya harga pupuk. Edi juga meresahkan minimnya peredaran pupuk

yang dikhawatirkan saat musim tanam akan langka.

“Peredaran pupuk minim, kami khawatir akan langka saat tanam nanti,” katanya. Warga desa Sape Na’e Kecamatan Sape mengatakan terpaksa terlebih dahulu membeli dan mengumpulkan pupuk saat sekarang.

Sebab saat puncak tanam peredarannya sangat langka dan harganya naik dua sampai lima kali lipat dari harga biasanya.

“Jika tidak dibeli dari sekarang, kami tidak akan mendapatkannya saat tanam nanti. Lagi pula kalaupun ada harganya akan jauh lebih mahal,” terangnya. Untuk itu, Edi maupun Arif berharap agar pemerintah turun tangan mengatasi hal tersebut. Serta turun ke

Kemah Nasional KAT Diselenggarakan di Bima Bima (Suara NTB) – Sebanyak 22 Provinsi di Indonesia akan mengikuti kemah nasional Komunitas Adat Terpencil (KAT) di dusun Mpori Wau Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Acara tahunan tersebut akan digelar selama lima hari mulai dari tanggal 10 hingga 14 Mei mendatang. Kabupaten Bima menjadi tuan rumah kemah nasional tahun ini, setelah Bupati Bima, Hj. Indah

Dhamayanti Putri menerima kunjungan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kementerian Sosial RI, Hasbullah beserta tim di Bima, Sabtu (2/4).

Pada pertemuan tersebut, Hasbullah menjelaskan, kemah nasional KAT merupakan rangkaian dari tahapan kegiatan pemberdayaan berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk lebih mempersiapkan masyarakat yang

akan diberdayakan. “Melalui perkemahan ini juga akan tercipta interaksi dan pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman peserta dengan warga KAT yang telah diberdayakan,” ucapnya.

Terlepas dari itu, kata Hasbullah pada saat yang sama akan terwujud pemahaman warga KAT tentang program pemberdayaan serta tumbuh kembangnya motivasi warga KAT yang akan

diberdayakan, sehingga mereka memiliki kesiapan untuk berkembang dan mandiri.

Menurutnya, dipilihnya desa Buncu sebagai pusat perkemahan KAT, selain dengan cepat mengalami perubahan, juga memiliki panorama alam yang bagus. Hal itu merupakan prasyarat penting agar partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program KAT tinggi.

“Desa Buncu dalam wak-

tu tidak lebih tiga tahun telah mengalami perubahan yang sangat baik dengan memiliki jambam di setiap rumah. Jika dibandingkan dengan KAT provinsi lainnya,” ungkapnya.

Dengan demikian ada pelajaran yang dapat diambil oleh peserta dari 22 provinsi yang akan mengikuti perkemahan dan hal ini selaras dengan program yang dicanangkan Kementerian Sosial RI.

Hasbullah mengaku, selain untuk membangun interaksi sosial di antara warga yang berbeda tersebut, bagi Kabupaten Bima akan terbangun citra yang lebih baik, tidak seperti yang banyak digambarkan dalam pemberitaan mengenai zona merah dan rawan konflik. “Kegiatan ini diharapkan dapat menunjukkan kabupaten dan masyarakat Bima yang ramah dan baik,” ujar Hasbullah. (uki)

lapangan untuk secara langsung mengecek dan meninjau harga dan peredaran pupuk yang dijual di tingkat pedagang eceran.

“Kami berharap persoalan ini disikapi dengan serius. Pemerintah jangan hanya menunggu laporan, sekali - sekali turun di lapangan untuk mengecek langsung fakta dan kondisi yang dialami petani,” harapnya. Sementara itu, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE, mengaku terkejut adanya informasi kenaikan harga hingga kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Sape tersebut. Pasalnya, kata dia Kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2016 tercukupi. Karena pemerintah pusat telah mengalokasikan sebanyak - banyaknya untuk petani bawang di Kabupaten Bima.

“Tidak ada istilah kekurangan sebenarnya. Karena stoknya banyak,” terangnya. Bahkan menurut Iwan, saat ini hingga 2017 mendatang alokasi pupuk telah ditambah volumenya oleh pemerintah pusat. Karena salah satu hasil pertanian di Bima yakni bawang merah merupakan harapan dalam memenuhi ketahanan pangan secara nasional.

“Hasil produksi bawang merah Bima sangat diharapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan bawang secara nasional,” terangnya. Meski demikian, pihaknya akan menelusuri adanya hal tersebut. Karena Iwan tidak ingin produksi bawang di Bima anjlok dan tidak memenuhi standar nasional lantaran harga pupuk yang mahal dan mengalami kelangkaan. “Secepatnya akan kita telusuri, karena yang kami tahu stok pupuk di Bima tercukupi,” pungkasnya. (uki)

Kerjasama Humas Setda Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sultan Sumbawa Berikan ”Pasatotang Adat” kepada Bupati dan Wabup Sumbawa Besar (Suara NTB) Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV, memberikan “Pasatotang Adat” kepada Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, sebagai pemimpin yang dipercaya oleh rakyat.

Upacara ini menurut Sultan Sumbawa, penyampaian Pasatotang Adat kepada pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dan semua jajarannya.

Menghormati hasil pilihan rakyat pada Pilkada lalu. Manipestasi demokrasi rakyat sekaligus memperkuat dan mendukung secara adat posisi pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wabup. “Dengan adanya Pasatotang Adat ini, posisi adat Sumbawa, pimpinan daerah ini, adalah “tau tu pati parentah, tau tu turit parentah”. Seyogyanya bersama-sama kita, tu brema-rema tu dukung pemerintah ta (mendukung pemerintah, red) untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang,” terangnya.

Sikap adat menjadi payung adat Tau Tana Samawa. Mengingat banyak masyarakat adat dan kelompok etnis yang ikut dipayungi masyarakat Sumbawa. Tentu harus terbangun toleransi. Sultan pun menyebutkan sejumlah masalah yang kini dihadapi, seperti illegal logging, yang memberikan efek jauh pada debit air Tana Samawa untuk kehidupan masa depan kita. Kemudian masalah narkoba yang menyangkut maa depan generasi muda. “Insya Allah adanya acara ini masyarakat Sumbawa akan lebih merasa kuat dan adanya saling sadu, saling satotang, saling seharga sesama kita tau Samawa,” tambah Sultan.

Sultan Sumbawa XIV Pimpinan Majelis Adat Lembaga Adat Tana samawa telah menerima amanat untuk memimpin pelestarian dan pengembangan budaya dan Adat Tau Tana Samawa yang bersendikan Adat Barenti Lako Syara’, Syara’ Barenti Lako Kitabullah. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2016-2021 adalah Tau Tana Samawa “Pilihan Rakyat Samawa” melalui Pilkada. Karena itu Majelis Adat Lembaga Adat

Tana Samawa sangat menghormati dan menjunjung tinggi “Pilihan Rakyat Samawa” tersebut sebagai hasil pelaksanaan demokrasi di tana Samawa.

Pasatotang Adat dimaksud yakni, Takit ko nene Kangila boat lenge Mabau tu dapat krek selamat. Sakantap niat kewa Satemung Pamendi ke Panyadu. Bakarante Gama Kewa Benar ke Adil. Kemudian, To Diri, Mengas Pamikir, Guar Panangar. Manang Tenga Sapalangan Hukum Kewa Benar ke Adil. Satingi Musyawarah Mufakat. Sakuat Ibadat, Arap Kasuka ke Tunas Kareda Allah Subhanahu Wata’ala. Kewa Pelihara Marwah ke Martabat Tau ke Tana Samawa Pasatotang Adat tersebut adalah wujud dari semangat kebersamaan dan kearifan lokal yang dimiliki Tau dan Tana Samawa dalam mempersatukan semua elemen dilandasi nilai-nilai “Saling sadu, saling beri, saling angkat, saling pendi, dan saling maaf (memberi maaf), sepanjang bukan masalah hukum. Tentu supremasi hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc didampingi Wabup Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan apresiasi atas penghormatan ini. Begitu mendengar Isi Pasatotang yang memang didambakannya, sampai membuat Bupati merinding. Betapa amanat ini bukan hanya berat, tetapi wajib hukumnya untuk dipenuhinya bersama Wabup. Dalam perjalanan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, kedua pemimpin daerah ini sudah berikhtiar dan berjanji kepada diri sendiri. “Saya Bupati Sumbawa dan Pak Mahmud Abdullah sebagai wakil Bupati Sumbawa, agar Pasatotang ini tidak hanya pada tatanan ikrar saja. Tetapi tegur sapa setiap waktu sangat kami harapkan.

Begitu pula dalam setiap kegiatan kami. Kalau hari ini Pak Sultan Sumbawa memberi kami Pasatotang, justru jauh-jauh sebelumnya kami pun sudah meminta kepada masyarakat secara langsung bahwa kami mohon diingatkan, mohon ya satotang ling seluruh masyarakat Sumbawa,” ujarnya.

Pihaknya sadar tidak akan pernah luput dari kekeliruan. Dalam ukurannya,

Pemberian Naskah “Pasatotang Adat” Sultan Sumbawa kepada Bupati dan Wakil Bupati

Sambutan Sultan Sumbawa

Sultan Sumbawa (tengah) bersama Bupati dan Wabup beserta istri

Bupati dan Wakil Bupati beserta istri

Pasatotang ini paling tinggi nilainya sehingga, “Pasatotang ini, akan saya pasang di ruang kerja saya. Hajat kami, tentu kami lebih banyak bekerja di kantor.

Maka disitulah akan kami pampang. Seluruh orang akan bisa melihat, dan kami pun setiap waktu akan membaca. Insya Allah kami akan resapi, laksanakan sebagaimana yang menjadi hajat kuat dari Pak Sultan Sumbawa. Di dalam Pasatotang ini, ada tujuh parenti bagi kami, tujuh penisik yang sampaikan dalam Pasatotang Adat tadi, akan kami jadikan urat nadi bagi kepemimpinan kami.

Insya Allah kami akan selalu menjadikan Pasatotang adat ini sebagai bekal kami melangkah memimpin Tau dan Tana Samawa,” tukasnya.

Seperti ungkapan, Takit ko nene Kangila boat lenge, Mabau tu dapat krek selamat. Mengingatkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dan malu berbuat tercela dengan suatu harapan yang sangat kuat agar bisa mendapat keselamatan lahir bathin. Sakantap niat kawa Satemung Pamendi ke Panyadu (sebagai sebuah nasehat untuk memperkuat niat, berkomitmen guna mensinergikan rasa empati sebagai pemimpin dan kepercayaan rakyat.

Tentunya juga didasari oleh Bakarante Gama Kewa Benar ke Adil (berbicara secara benar dan adil melalui suatu sikap) To Diri, Mengas Pamikir, Guar Panangar (Pemahaman insanilah atas dasar pikiran dan wawasan yang luas dan komprehensif. Dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya juga akan selalu Manang Tenga Sapalangan Hukum Kewa Benar ke Adil (berdiri di tengah masyarakat tanpa pandang siapapun dengan menjalankan hukum yang benar dan adil). Serta Satingi Musyawarah Mufakat (menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat dalam merumuskan dan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan), dan dengan prinsip Na Bilen Ibadat, Arap Kasuka ke Tunas Kareda Kewa Pelihara Marwah ke Martabat Tau ke Tana Samawa (tidak sekali-kali meninggalkan ibadah kepada Allah SWT, selalu memohon rahmat dan ridho Allah SWT, serta memelihara marwah kehormatan dan martabat tau ke tana samawa. Maka kabupaten Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat, Insya Allah akan terwujud. (arn/ind/*)

Foto bersama Sultan, Bupati dan Wail Bupati berserta Istri dengan Sekda, para Asisten dan Pimpinan DPRD Sumbawa

Para Pimpinan SKPD dan pejabat lainnya yang mengikuti upacara pemberian Pasatotang Adat

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Kepala UPTD Dikbud Lingsar Bantah Buron Kasus Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar Kecamatan Lingsar, Burhanudin angkat bicara terkait oknum ASN pada UPTD setempat yang diduga terlibat kasus narkoba. Ia membantah jika dirinya menjadi buronan aparat, melainkan oknum ASN berposisi sebagai staf biasa.

(Suara NTB/dok)

HMS. Kasdiono

Jangan Kejar Kuantitas PENYELENGGARAAN Ujian Nasional (UN) di NTB setiap tahun, tidak pernah nihil dari indikasi kecurangan. Baik yang dilakukan oleh oknum siswa, maupun guru. Tindakan curang itu ditengai sebagai penyebab kualitas pendidikan menjadi rendah, meskipun secara kuantitas sangat tinggi.

Untuk itu, Komisi V DPRD NTB mengimbau kepada seluruh siswa SMA sederajat di NTB, yang akan menempuh UN mulai Senin (4/4) hari ini agar tidak hanya mengejar kuantitas.

Namun lebih mengedepankan kualitas. Hal itu dinilai penting. Karena jika mengedepankan kualitas dalam UN, maka tentu siswa akan menjalani UN dengan penuh kejujuran.

Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMS. Kasdiono, SH pekan kemarin. ‘’Kita harapkan pada UN tahun ini agar tidak ada terjadi kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah untuk itu kami imbau pada seluruh siswa yang akan menempuh UN agar menjalaninya dengan cara yang jujur,’’ katanya.

Selain mengimbau para siswa, Kasdiono juga mengimbau seluruh sekolah dan guru agar tidak lagi berlomba-lomba untuk mengejar kuantitas tingkat kelulusan peserta didiknya sampai seratus persen. Sehingga sampai melupakan kualitas. ‘’Tidak saja pada siswa, tetapi juga untuk sekolah-sekolah dan para guru.

Karena tidak sedikit juga kejadian kecurangan dalam UN yang melibatkan para guru,’’ kata mantan ketua umum Koni NTB itu.

Politisi Partai Demokrat ini, mengajak orang tua dan masyarakat agar mendukung para siswa untuk lebih siap dalam menghadapi UN tahun ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan motivasi untuk lebih serius belajar. ‘’Orang tua dan lingkunga masyarakat juga bisa ikut berperan dalam mengurangi kecurangan dalam UN. Caranya adalah dengan memberikan semangat dan motivasi pada anakanaknya untuk mengadapi UN dengan cara lebih banyak belajar, bukan mencari kunci jawaban sana-sini,’’ pungkasnya. (ndi)

“Jadi yang buron itu oknum staf, dia PNS Buangan dari BKD. Ia mantan penjaga malam dipindah ke UPTD,” demikian klarifikasi Kepala UPTD Dikbud Lingsar ini didampingi sejumlah satuan pendidikan antara lain, Ketua PGRI Lingsar, Nurmangsah, Korwas, H. Sapriadi, Bendahara K3S, Weldiance, ketua forum Gugus Kecamatan Lingsar, Elis Rahayu, KA,

S.Pd dan ketua badan penjamin mutu pendidikan Lobar, Nursian serta pengawas Lingsar, H. Karim Bahasa.

Ia sangat menyayangkan adanya oknum stafnya terlibat kasus narkoba. Oknum ASN insial SK yang menjadi buronan polisi bekas penjaga malam pindahan dari BKD tahun 2013 lalu. Kemudian dia diperbantukan menjadi penjaga malam di TK

negeri 2 Peteluan Indah Lingsar. Lalu akhir tahun 2015 lalu diminta dikembalikan ke kantor UPTD. Selama bertugas di kantor UPTD, oknum ini dimasukkan pada bagian adminstrasi.

Tidak ada tingkah laku yang mencurigakan oknum tersebut. Selama di kantor ia bersikap seperti staf lainnya. Namun ia sendiri tidak tahu seperti apa perilakun-

ya di luar kedinasan. Namun demikian, oknum SK pernah ditegur masalah kedisiplinan. SK terbilang kurang aktif, ia kerap pulang sebelum jam kerja berakhir.

Pihaknya telah mengusulkan agar SK dipindah ke tempat lain. Karena kantor pendidikan, menjadi pantutan para guru. Namun sebelum dimutasi, justru dia menjadi buronan polisi karena kasus narkoba.

Terkait pengawasan UPTD menyusul Oknum ASN tersangkut narkoba, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan melalui absensi. Ia membantah pengawasan

minim sehingga oknum ASN terlibat narkoba. Menurutnya, jika ASN yang diberikan bermasalah, maka sulit dibina.

Langkah selanjutnya, pihaknya sudah melapor ke atasan nanti selanjutnya pimpinan yang memberi sanksi terhadap oknum.

Sebelumnya Plt Bupati, H. Fauzan Khalid menyatakan adanya sejumlah ASN di Lombok Barat terjerat kasus narkoba. Plt Bupati menetapkan Pemda Lobar pada posisi darurat narkoba. Hal ini juga sejalan dengan status yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada posisi darurat narkoba. (her)

(ant/bali post)

AUTOPSI - Sejumlah anggota Brimob Polri berjaga di sekitar tempat pemakaman saat proses autopsi jenasah terduga teroris Siyono di Brengkungan, Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (3/4). Autopsi dilakukan oleh pihak keluarga dengan bantuan dari Komnas HAM dan Muhammadiyah tersebut melibatkan sembilan dokter forensik dari Muhammadyah dan satu orang dokter forensik dari Polda Jawa Tengah, guna mencari bukti kebenaran atas meninggalnya terduga teroris Siyono setelah ditangkap oleh tim Densus 88 pada Rabu (9/3) lalu.

Jasad Sriyono Diautopsi Revolusi Mental Jaksa ADA keinginan korps Adhiyaksa juga memperkuat integritas internal dalam menjalankan tugas. ‘’Kerikil’’ yang muncul dari oknum kemungkinan menganggu citra baik, berusaha disingkirkan. Salah satu wujudnya adalah dengan revolusi mental.

Kepala kejaksaan kini punya tanggungjawab tidak sekedar sebagai pemimpin yang menjalakan mesin organisasi.

Tapi merubah mental, merubah mindset ke arah lebih baik.

“Sesuai dengan poin ke 8, revolusi mental merupakan penjabaran dari nawacita program Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka merevolusi karakter bangsa dan khususnya kejaksaan,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH kepada Suara NTB belum lama ini.

Secara khusus tentang revolusi mental itu disampaikannya kepada seluruh jaksa dan pegawainya pekan lalu. Kegiatan itu merupakan turunan dari program Diklat yang diikutinya di Jakarta, bersama seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri. “Apa yang kami terima, kemudian kami sampaikan,” terangnya.

Beberapa poin penyampaiannya soal revolusi mental dan perubahan pola pikir itu adalah, pertama soal Integritas, mengedepankan kejujuran kepribadian baik, sebagai aktualisasi pakta integritas yang ditandatangani saat awal menjadi jaksa.

Kemudian etos Kerja, yang menjabarkan kerja keras dan produktif. Juga semangat gotong-royong dalam konteks kebangsaan yang dalam hal ini implementasinya upaya mengentaskan kemiskinan melalui kewenangan masing masing.

Apa harapan setelah itu? Tentu menurutnya integritas harus dijaga, mulai dari jajaran pegawai, jaksa, sampai pejabat setempat, harus menjaga marwah korps tersebut dengan bekerja jujur, transparan, serta semangat kerja untuk sebuah pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. (ars) Rodiansyah

Klaten (Suara NTB) Jasad terduga teroris Siyono (34) akhirnya diautopsi oleh tim dokter Forensik dari Muhammadiyah di tempat pemakaman Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu (3/4).

Tim dokter forensik dari Muhammadiyah yang mengautopsi jasad Siyono sebanyak sembilan orang. Mereka dipimpin Prof.Dr.dr. Sudibdyo. Di antara tim tersebut, terdapat seorang saksi dari Polda Jateng.

Pada autopsi jasad Siyono

di tempat pemakaman tersebut awalnya dilakukan penjagaan ketat dari aparat keamanan Brimob di ring satu.

Akan tetapi, setelah ada pembicaraan dengan Muhammadiyah, digeser ke ring tiga.

Ketika tim mengautopsi jasad Siyono disaksikan Tim Koodinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Siane Indriani, pengurus Islamic Study and Action Centre (ISAC) Surakarta, dan tim pengacara dari keluarga Siyono.

Pilkada, Ruang Masyarakat Mencalonkan Diri Jakarta (Suara NTB) Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem) Titi Anggraini mengatakan pilkada menjadi ruang masyarakat untuk mencalonkan diri, oleh sebab itu Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum harusnya tidak lagi membatasi gerak masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut dia syarat pencalonan yang tinggi untuk jalur partai maupun perseorangan dapat membuat potensi politik transaksional semakin besar, hal tersebut diakibatkan menyempitnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.

“Proses pencalonan pun menjadi mahal, karena hanya sebagian orang saja yang dapat mengakses,” kata Titik saat diskusi di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan dengan tidak menetapkan syarat yang besar untuk pencalonan maka peluang masyarakat berpartisipasi dalam proses politik semakin besar dan berdampak pada minimnya politik uang serta calon tunggal.

Selama ini masyarakat tidak punya banyak pilihnya karena hanya memilih kandi-

dat yang diusung partai.

“Ironisnya partai hanya mengusung calon instan saja,” kata dia.

Berkaca dari Pilkada 2015, ada tiga persoalan yang harus diperbaiki lewat Revisi UU Pilkada, pertama dibebankannya anggran penyelenggaraan pilkada kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak terciptanya konflik kepentingan terhadap calon kepaa daerah yang merupakan pertahana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Kedua, persoalan metode pencalonan kepala daerah mulai dari syarat dan ketentuan pendaftaran calon kepala daerah bermasalah seperti bebas syarat.

Kemudian tingginya ambang batas pencalonan yang memicu rendahnya partisipasi calon perseorangan dan partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Ketiga pelanggaran dan penegakan hukum pemilih seperti politik uang sampai dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampnye. (ant/bali post)

(Suara NTB/dok)

Ruang Gerak Santoso Makin Sempit Praya (Suara NTB) Penangkapan gembong teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) hanya tinggal menunggu waktu. Abu Wardah alias Santoso bersama anggotanya kini sudah semakin terdesak. Ruang gerak jaringan teroris yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari ISIS itu semakin sempit.

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan semaksimal mungkin dalam

mendukung Operasi Tinombala gabungan TNI/Polri. “TNI berikan BKO (Bawah Kendali Operasi) prajurit ke Polri. Kita bantu segala macam yang diperlukan,” ujarnya saat ditemui usai Panen Raya di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Sabtu (2/4).

Operasi Tinombala melibatkan aparat gabungan TNI dan Polri digelar sejak 10 Januari 2016. Operasi yang merupakan lanjutan dari operasi dengan sandi Camar Maleo I hingga IV di tahun 2015 itu membidik jaringan teroris paling dicari, yaitu MIT pimpinan

Abu Wardah alias Santoso.

“Sudah terjepit, terkurung.

Tinggal menunggu waktu saja,” ujarnya menjawab wartawan terkait kondisi terakhir perburuan gembong teroris yang diduga bersembunyi di Pegunungan Tinombala, Poso, Sulteng itu.

Operasi Tinombala diperpanjang selama dua bulan setelah masa berakhirnya pada 10 Maret 2016 untuk memaksimalkan penyelesaian kasus-kasus terorisme di Sulawesi Tengah.

Baku tembak antara pasukan gabungan TNI/Polri dengan kelompok Santoso, yang

mengakibatkan 10 orang diantaranya tewas dan tiga berhasil ditangkap. Yang terkini, terjadi baku tembak yang menewaskan dua orang (22/3) lalu.

Salah satunya adalah Ishaka alias Anton alias Tiger (24) warga asal Donggo, Bima, yang disebutkan berangkat ke Makassar dalam rangka melanjutkan studi ke salah satu perguruan tinggi di sana. Orang tuanya, Sukardin, Rabu (30/3) lalu berangkat menuju Poso untuk meyakinkan pihak keluarga melalui tes DNA. (why)

Sekretaris ISAC Surakarta Endro Sudarsono mengatakan bahwa autopsi berjalan lancar mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.45 WIB. “Jasad Siyono kemudian dimakamkan di lubang yang sama,” katanya.

Endro mengatakan bahwa jasad Siyono dimakamkan di tempat yang sama dan tidak ada masalah apa pun dengan warga setempat dan para tokoh masyarakat Desa Pogong.

Terduga teroris Siyono (34),

warga Dukuh, Desa Pogung, Kabupaten Klaten setelah ditangkap oleh Densus 88 Mabes Polri dikabarkan meninggal dunia di Jakarta, Jumat (11/3).

Pihak keluarga, terutama istri Siyono, Suratmi, meminta keadilan terkait dengan meninggalnya suaminya.

Komnas HAM yang dikoodinator oleh Siane Indriani melakukan investigasi atas meninggalnya Siyono, kemudian meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi.

Awalnya, kata dia, warga keberatan atas autopsi jasad Siyono dengan alasan trauma dan takut dengan kejadian di desanya tersebut.

Bahkan, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendatangi rumah keluarga Siyono untuk melakukan advokasi, kemudian berdialog dengan Kepala Desa Pogung Djoko Widoyono dan para tokoh masyarakat setempat, Rabu (30/3). (ant/bali post)

Diduga Salahgunakan Bansos

Daeng Ihsan Siap Mundur Selong (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) Daeng Ihsan angkat bicara soal adanya laporan dan pemberitaan di media massa yang diduga menuding dirinya menyalahgunakan bantuan sosial (Bansos). Politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini diduga telah melakukan pungutan liar.

Terhadap tudingan tersebut, Ihsan berencana akan melaporkan balik oknum yang telah melaporkannya tersebut.

Ditemui di Kantor DPRD Lotim, Sabtu (2/4) lalu, Ihsan menyatakan dirinya siap mundur jika telah melakukan tindakan yang dituduhkan. Menjadi wakil rakyat katanya merupakan amanah.

“Jika saya benar terbukti melakukan saya siap mundur, harga diri lebih saya utamakan,” tegasnya.

Akan tetapi Ihsan memastikan dirinya sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dialamatkan kepadanya. Untuk itu ia siap mempertahankan harga dirinya dan menempuh jalur hukum.

Ia mengungkapkan bahwa

program bantuan yang disalurkan pemerintah Kabupaten Lotim kepada ratusan nelayan di Tanjung Luar Kecamatan Keruak itu bukanlah bansos.

Melainkan dana aspirasi yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).

Pemberitaan di media massa beberapa hari terakhir ini katanya telah membuatnya merasa terduduh. Padahal katanya, tidak sepeserpun dana yang diambil.

Bantuan berupa mesin tersebut awalnya berjumlah 50 unit yang diterima langsung anggota kelompok nelayan Tanjung Luar.

Ihsan mengaku tidak pernah melihat barang yang disalurkan Pemda Lotim untuk para nelayan tersebut. Tuduhan pungutan liar yang alamatkan kepada Ihsan pun dinyatakan tidak pernah sama sekali dilakukan.

Karena yang dimaksudkan adanya pungutan adalah iuran dari anggota kelompok.

Ihsan mengaku sudah mengumpulkan semua ketua kelompok dan mengklarifikasi per-

soalan. Penjelasan dari ketua Kelompok, uang sebesar Rp 250 ribu merupakan iuran tambahan dari anggota. Dari uang tambahan ditambah dengan iuran bulanan anggota Rp 150 ribu digunakan untuk membeli langsung mesin perahu ketinting untuk para nelayan yang belum mendapatkan jatah. “Saat uang terkumpul hari itu juga langsung digunakan untuk membeli mesin di Pancor,” tutur Ihsan.

Sehingga ada tambahan mesin 17 unit pun langsung diberikan kepada nelayan yang belum mendapat bagian. Distribusi bantuan mesin perahu ini sudah diaudit oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim auditor pun sudah mempertanyakan asal dari mesin tambahan. Pengadaan tambahan mesin yang harganya Rp 3,6 juta perunit untuk anggota yang belum dapat bantuan sejatinya dipuji oleh auditor. Saat proses pengadaan mesin itu pun, kata Ihsan, ia justru tidak ada di rumah. (rus)

Napi Lapas Cirebon Pengendali Narkoba Diamankan Jakarta (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali membongkar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cirebon dan mengamankan narapidana (napi) bernama Asanudin.

“BNN mengamankan tersangka Asanudin dari Lapas Cirebon pada hari Sabtu (2/4), setelah melakukan koordinasi dengan petugas Lapas,” kata Deputi Pemberantasaan BNN, Brigjen Pol Arman Depari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/4).

Dari hasil penggerebekan terhadap Asanudin, petugas BNN menyita bong alat hisap sabu, satu unit telepon seluler berikut sim kartu yang digunakan untuk mengendalikan tersangka Ahmad Fadillah sebagai kurir narkoba, katanya.

“Sedangkan tes urine tersang-

(ant/bali post)

BARANG BUKTI - Barang bukti yang diamankan BNN dari tersangka Asanudin narapidana di Lapas Cirebon, Sabtu (2/ 4) yang mengendali narkoba dari dalam Lapas. ka Asanudin hasilnya positif mengandung methamphetamine dan amphetamin,” kata Arman.

Pengungkapan jaringan Lapas Cirebon tersebut berawal dari penangkapan tersangka Ahmad Fadilah di Hotel FM 1 Boutiq, Jakarta Barat pada hari Rabu (30/3) dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 10,22 gram yang dalam tujuh klip, katanya.

“Kemudian dilakukan

penggeledahan di rumah tersangka Ahmad di kawasan Sunter. Dan ditemui sabu seberat 96 gram yang dikemas menjadi delapan bungkus, 20 butir ekstasi dan ganja seberat 245 gram dikemas dalam lima bungkus,” kata Arman.

Tersangka Ahmad mengaku menjadi kurir yang dikendalikan oleh tersangka Asanudin dari Lapas Cirebon, katanya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 4 Maret 2016

Halaman 9

Bendungan Beringin Sila

Berharap Mimpi Itu Segera Terealisasi Pembangunan Bendungan Beringin Sila sudah menjadi wacana sejak lama. Meski sampai saat ini memang tak kunjung teralisasi.

Namun warga Kecamatan Utan dan sekitarnya tak pernah bosan merajut mimpi dan memupuk harapan agar bendungan yang diimpikannya bisa segera terwujud.

BENDUNGAN Beringin Sila memang menjadi mimpi warga. Kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis air, menjadi angan-angan warga untuk mengairi bentangan ribuan hektar areal persahaan di wilayah itu.

Kini warga semakin berharap mimpi itu menjadi kenyataan.

Pada musim hujan seperti ini, hamparan padi menghijau memang terbentang sejauh mata memandang. Air mengalir melimpah. Namun, nanti memasuki musim berikutnya, sekitar Mei maka pemandangan itu seolah lenyap.

Berubah total. Yang tinggal tetesan air yang hanya bisa sekadar menyambung kehidupan. Petani pun tak lagi mau berjudi dengan kembali menanam padi pada musim tanam berikutnya. Daripada gagal panen, petani lebih baik langsung mengalihkan ke palawija, seperti jagung dan kedelai sesuai dengan pasokan air yang tersisa.

Di masa-masa kritis itulah, rebutan air antarpetani tak terelakkan. Peran malar (petugas pengatur air) menjadi genting. ‘’Inilah (rebutan air) yang kita hindari. Kita tidak mau sesama petani ribut rebutan air. Makanya kita berusaha mengatur sebaik mungkin, meski airnya terbatas. Setiap malam kita harus berjaga-jaga,’’ cetus Abdul Majid, salah seorang malar yang sudah belasan tahun menggeluti pekerjaan ini.

Abdu Majid berkesempatan mendampingi Suara NTB, melihat kondisi Beringin Sila Utan, Sabtu (2/4) kemarin.

Ketua P3A Palongka Suar, Makasau menmabahkan, dengan wilayah pengairan sekitar 400 hektar, wilayah Uma Lapan, Orong Bako, Untir Goal, Sakokok, Bale Brang dan sekitarnya pun mengaku cukup repot ketika debit air mulai kritis. Mengingat areal persawahan di bawah binaan P3A yang dipimpinnya semuanya menggantungkan air dari Beringin Sila yang kondisinya saat ini hanya berupa re-

”

Masyarakat Utan sebenarnya sudah sejak dulu mengharapkan adanya bendungan yang refresentatif.

Ibrahim S. Patawari ban/bendung dengan daya tampung air yang sangat minim. ‘’Kalau masuk musim tanam ke dua, air terbatas. Inilah yang susah kita atur. Ketika air kritis, kita segera mengadakan pertemuan, mengatur jadwal pembagian air secara merata,’’katanya.

Dengan kondisi tersebut, ungkap, Ketua Gabungan P3A Saling Beme Beringin Sila, M. Sadik, pembangunan bendungan besar seperti Beringin Sila mutlak diperlukan. Potensi air yang besar dari wilayah pegunungan dengan

Camat Utan, Berlian Rayes, Ketua GP3A, P3A, dan warga Utan di Bendugan Beringin Sila hutan yang masih cukup terpelihara menjadi daya dukungnya. Ada beberapa sumber air di wilayah Utan dan Kecamatan Buer, yang nantinya bakal menjadi penyanggah Bendungan Beringin Sila kalau diwujudkan. Seperti Tiu Liang, Olat Omal Aru, Kokar Pamangong, Nusa Lian, Kokar Bulu, Tiu Akar, Tiu Punti, Kokar Batu Penyu dan lainnya. Dengan radius paling jauh dari lokasi genangan bendung kecil saat ini sekitar 4 kilometer. ‘’Pemerintah tidak usah khawatir masalah lahan, warga tidak akan memberatkan. Apalagi hanya sebagian kecil warga yang mengusai lahan di sekitar Beringin Sila, sebagian besar tanah milik negara,’’sebutnya.

Camat Utan, Drs. Ibrahim S. Patawari, yang turun ke lapangan bersama Suara NTB, menyatakan masyarakat Utan sebenarnya sudah sejak dulu mengharapkan adanya bendungan yang refresentatif. Bisa menyediakan air untuk kepentingan pertanian sampai pada musim kemarau. Mengingat saat ini, ketersediaan air yang ada hanya mampu memenuhii kebutuhan sekali tanam pada musim hujan. Memasuki musim kemarau air yang tersedia tinggal sedikit. Contoh tahun lalu, pemerintah sempat membantu dengan pompa air untuk mengairi padi yang terancam gagal panen.

Pihaknya juga sudah lama men-

dengar bedungan ini akan dibangun.

Bahkan sudah dilakukan survei penilitian dan kegiatan pengeboran tanah.

Namun hasilnya, seperti apa juga tidak jelas sampai saat ini. Informasinya, ada ketidakcocokan di bagian atas bendungan. Namun hal itu diserahkan semua ke ahlinya. Yang jelas, warga sangat mendambakan bendungan dimaksud. Masyarakat juga diminta mendukung kegiatan atau setiap tahapan dari rencana pembangunan bendungan ini. Termasuk ketika nantinya dilakukan pembebasan lahan. Dengan tidak terlalu memberatkan pemerintah serta menjaga kelestarian hutan di bagian hulu.

Bendungan Beringin Sila menjadi mendesak di tengah krisis air seperti sekarang ini. Apalagi mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang semakin maju. Maka daya dukung air menjadi penting. Data yang ada saat ini, dari sekitar 2.500-3.000 hektar areal di Kecamatan Utan, baru sekitar 400 hektar yang bisa diairi secara teknis. Artinya, sebagian besar lahan di Utan membutuhkan air.

Selama ini pemerintah menyiasatinya dengan pompa air dan sumur dangkal bagi areal yang memiliki sumber air. ‘’Tapi tak bisa selamanya seperti itu. Bendungan tetap harus menjadi solusi utama,’’ tegasnya. (arn)

Camat Utan dan Berlian Rayes sedang melihat kondisi Beringin Sila

Camat Utan, Berlian Rayes dan warga duduk istirahat bersama Suara NTB di samping bendungan

M. Sadik, Abdul Majid dan Makasau

Tampak lokasi genangan bendungan yang ada saat ini

Tampak permukaan bendungan

Wilayah hulu Beringin Sila

DED Beringin Sila Hampir Rampung BUPATI Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menegaskan komitmen dan upayanya agar Bendungan Beringin Sila dapat segera direalisasikan. Termasuk bendungan lainnya di Sumbawa, seperti Kereke, Labangka Kompleks, Tiu Rarang dan lainnya.

Kaitan dengan Beringin Sila, DED (Detail Engineering Design) sudah hampir rampung. ‘’Kita akan berupaya betul secepatnya Beringin Sila ini secepatnya bisa dibangun.

Penyelesaian DED saat ini. Harapan pemerintah juga sangat kuat. Karena kalau Beringin Sila ini bisa dibangun ada kecamatan yang bisa diairi. Kecamatan Utan, Kecamatan Buir, dan kecamatan Rhee. Kalau itu bisa dilaksanakan (Beringin Sila) itu luar biasa. Saya lihat, yang namanya bendungan pasti ada peluang untuk membuka wisatanya. Ada semua,’’ ujarnya.

Bupati berharap dukungan msyarakat, terutama dalam pembebasan lahan. Jangan kemudian, karena ini ada harga tanah, pembebasan lahannya dipersulit.

“Kita berharap kepada semua komponen masyarakat itu tidak ada yang berpikiran untuk memberikan keuntungan masing-masing.

Keuntungan pribadi dalam rangka ada pembangunan besar seperti itu. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Ketika memiliki impian jangan kemudian diganggu. Insya Allah bisa mewujudkan bendungan-bendungan itu,”pungkasnya.

Pada kesempatan sebelumya, Suara NTB pun sempat mewan-

carai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Ir. Asdin Julaiydi M.M, M.T, mengaku sudah melakukan uji kelayakan di Beringin Sila. Tak ada masalah berarti, kini tnggal dilanjutkan ke tahapan DED. Pihaknya berharap Pemkab Sumbawa dapat membantu pada asek LARAP dan AMDAL. ‘’Kunci terakhir adalah pembebasan lahannya. Jadi nanti akan saya coba kolaborasi kegiatan desainnya ini bersama Pemda. Jadi Pemda bisa kita mintai tolong untuk cepat Larap sama Amdal. Larap itu menentukan luas daerah genangannya itu dan memetakan apa-apa saja yang tergenang,”urainya.

Pembebasan lahan Beringin Sila membutuhkan lahan sekitar 100 hektar. Sekitar 60 hektar diantaranya untuk genangan. Bendungan ini nantinya diharapkan bisa mengairi 4.300 hektar sawah. Kalau semua tahapan berjalan lancar, maka paling lambat 2019 bendungan ini sudah dibangun. (arn/ind)

”

Kalau itu bisa dilaksanakan (Beringin Sila), itu luar biasa. Saya lihat, yang namanya bendungan pasti ada peluang untuk membuka wisatanya. Ada semua.

H. M. Husni Djibril (Suara NTB/dok)

Beringin Sila Penting untuk Tingkatkan Kesejateraan Rakyat ANGGOTA DPRD Kabupaten Sumbawa dari Sumbawa bagian barat (Dapil IV), Berlian Rayes S.Ag, juga menegaskan, Bendungan Beringin Sila sesungguhnya sudah memenuhi catatan yang cukup lama. Karena sejak ibu Megawati Soekarnoputri pernah berkunjung ke Sumbawa, meresmikan Bendungan Batu Bulan, Beringin Sila sudah disebutkan. Hanya saja mungkin selama ini seolah-olah pembangunan Beringin Sila itu sangat mustahil dari sisi teknis.

”

Mengingat betapa pentingnya Beringin Sila ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Berlian Rayes Namun sekarang, dengan Bupati dan Wakil Bupati Wakil baru, kembali didengungkan. ‘’Alhamdulillah ada keinginan kuat dari Pemkab yang baru juga didorong oleh provinsi dan pusat, agar pembangunan Beringin Sila ini segera direalisasikan,’’terang wakil rakyat yang juga warga Utan ini.

DPRD Sumawa juga sudah lama

mendorong Bendungan Beringin Sila ini dapat segera direalisasikan. ‘’Mengingat betapa pentingnya Beringin Sila ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ katanya. Sebab kalau ini terbangun, akan banyak membantu dan meningkatkan kesej a h t e r a a n masyarakat.

Tidak hanya u n t u k wilayah Utan, tetapi juga masyarakat Kecamatan Buer akan merasakan dampaknya nanti.

Berlian juga berharap masyarakat memberikan kemudahan nantinya dalam pembebasan lahan.

Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga rencana pembangunan bendungan menjadi terkendala.

Suara NTB/arn

‘’Terutama masalah lahan. Jangan sampai pihak luar yang mengadu domba.

Jadi broker atau makelar tanah yang akan mempersulit proses pembebasan lahan.

Kalau ini terjadi, maka itu sangat kami sesalkan dan yang akan rugi itu masyarakat sendiri. Jadi mari kita ‘’perangi’’ orang-orang yang akan bermain di sini. Baik atas nama makelar ataupun broker tanah yang akan mempersulit proses pembangunan ini. Yang hanya mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,’’ tandasnya.

Tidak kalah pentingnya jika Beringin Sila ini bisa direalisasikan, akan menciptakan destinasi wisata yang baru. Akan memperkuat destinasi yang sudah ada. Khususnya wisata alam di wilayah barat Sumbawa. Karena itu, ia berpesan pada Bupati Sumbawa dengan semangat yang baru segera saling bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk merealisasikan Bendungan Beringin Sila. ‘’Karena ini kan proyek besar, tidak mungkin bisa dibangun sendiri. Mesti ada kerjasama dengan semua pihak.

Baik kabupaten, provinsi dan pusat, juga antar stakeholder. Termasuk petani, masyarakat dan dinas teknis lainnya.

Dalam menjadikan Sumbawa bagian barat sebagai lumbung pangan Kabupaten Sumbawa. Untuk memperkuat ketahanan pangan, sesuai dengan harapan Presiden RI dan demi terciptanya masyarakat Sumbawa hebat dan bermartabat. (arn)

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 4 Maret 2016

Seni Kayu Ukiran Gasing

Kerajinan Tradisional yang Bertahan di Tengah Pesatnya Teknologi PADA masa kini terdapat gasing yang dibuat dengan menggunakan paku dan bahan plastik yang dikeluarkan oleh pabrikpabrik. Namun, gasing tradisional dibuat dengan menggunakan kayu yang diukir oleh tangan-tangan pekerja yang andal dan memiliki kreativitas tinggi. Untuk saat ini, seni kayu ukiran gasing memang tergolong musiman untuk dikerjakan, karena bersaing dengan pesatnya pertumbuhan teknologi yang mampu membuat gasing dari plastik.

Misalnya di salah satu tempat pembuatan gasing di Bangket Daya Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim). Para pekerja di sini harus beralih profesi ketika tidak sedang musim “begasingan”. Mereka terpaksa harus bekerja sebagai mekanik alat-alat kontraktor.

Namun, jika musim “begasingan” tiba seperti sekarang ini. Mereka bisa meraup keuntungan yang sangat besar per harinya hingga jutaan. “Kami sudah mengerjakaan pembuatan gasing ini sudah tiga keturunan,” ungkap Amaq Kar salah satu pembuat seni kayu ukiran gasing pada Suara NTB, Sabtu (2/4).

Siapapun yang berkunjung ke lokasi ini, mereka akan langsung dimanjakan dengan teknik-teknik yang ditunjukkan oleh para tangan pengukir yang memiliki kreativitas tinggi. Segala macam model, jenis gasing yang diinginkan pemesan akan mampu disuguhkan oleh mereka yang mampu menaklukkan kaum bermodal dengan kreativitas yang dimilikinya.

Adapun, bahan yang digunakan untuk membuat gasing menggunakan kayu bukanlah kayu sembarangan. Melainkan salah satu satu kayu yang biasa digunakan adalah jenis kayu asam dan kayu-kayu

yang bisa tahan banting jika dipukul ataupun kena pukulan. Untuk mendapatkan kayu asam sebagai bahan baku, Amaq Kar biasa mendapatkan dari beberapa tempat di Pulau Lombok bahkan Pulau Sumbawa. Meski bahan baku ini sulit ditemukan, namun yang paling dijaga adalah ketersediaan bahan baku berupa kayu.

Baginya, risiko tangannya terluka akibat membentuk kayu menjadi gasing merupakan hal biasa, karena porses pembuatan satu unit gasing sangatlah rumit dan membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam.

Namun, sebelum proses pembuatan gasing dilakukan, kayu asam yang sudah dipotong-potong akan langsung dijemur agar kering. Bahkan, proses pengasapan juga akan dilakukan untuk menjamin kekeringan dan kepadatan dari kayu.

Jika tidak, maka gasing yang sudah jadi total akan retak dan mudah hancur, jika terkena pukulan atau bantingan dari gasing lain. “Kayu harus benar-benar dijamin kering agar kayu yang diukir menjadi gasing ini kuat dan tanah banting,” tambah Adit salah satu perajin lainnya.

Jika satu unit gasing sudah jadil total disertai dengan sampling dan pasaknya, maka harga gasing itu berkisar antara Rp 500 ribu sampai jutaan lebih tergantung besar ukuran gasing itu. Jika gasing berukuran 18 cm, maka harganya mencapapai Rp 600 ribu lebih. “Semakin besar, tentu harganya semakin tinggi pula,” jelasnya.

Untuk menambah indah rupa parasnya, proses pengecatan akan dilakukan oleh pemilik gasing sesuai dengan motif yang diinginkan. Barulah gasing yang diukir itu bisa digunakan menggunakan tali khusus yang terbuat dari pandan, benang dan lainnya. (yon)

Salah satu perajin mencoba keseimbangan gasing saat proses pemasangan pasak.

Gasing dan Sejarahnya

Proses pemasangan salah satu bagian atau asesori gasing.

Perajin sedang mengukir potongan kayu asam menjadi sebuah gasing sesuai dengan ukuran yang diinginkan pemesan.

”Begasingan” Dijadikan sebagai Sarana Olahraga dan Pengikat Persaudaraan MENGENANG permainan anak yang biasa dimainkan saat masih kecil merupakan kenangan terindah dan lucu. Beberapa permainan yang mungkin kita mainkan saat masih kecil, misalnya seperti permainan “begasingan” jika ditelusuri saat ini, maka akan sangat mudah ditemukan.

Bahkan, permainan yang semula digemari oleh anak-anak kecil saat ini digemari pula oleh kalangan remaja bahkan orang dewasa. Kayu asam yang diukir menjadi gasing diyakini dapat menjadi sarana olahraga, termasuk pengikat persaudaraan.

Begasingan yang berasal dari dua suku

kata yaitu gang dan sing. Gang artinya, lokasi dan sing artinya suara. Seni tradisional ini mencerminkan nuansa kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturan yang berlaku di tempat permainan itu.

Nilai yang berkembang di dalamnya selalu mengedepankan saling menghormati dan rasa kebersamaan cukup kuat serta utuh dalam melaksanakan tujuan dan menjunjung tinggi nilai luhur yang menjadi kebanggaan jati diri.

“Begasingan ini digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hing-

Pembakaran sampleng atau alat pelindung yang terbuat dari baja sebelum dipasang ke bagian samping gasing yang telah diukir.

ga dewasa,” ujar Baihaqi, salah satu perajin gasing di Bangket Daya Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim), Sabtu (2/4).

Sementara gasing di Lombok, ujarnya, bahannya terdiri dari kayu asam dan dilindungi besi dari baja kolaher yang diolah.

Besinya dirawat menggunakan autosol yang sebelumnya dibersihkan dengan amplas terlebih dahulu agar kelihatan indah dan enak dipandang ketika berputar. Sehingga, di dalam penggunaannya, semua kelompok umur dan jumlah pemain tergantung kesepakatan kedua belah pihak di lapangan yang

terbagi dalam dua kelompok.

Gasing yang besar namanya pemantok (pemukul), khusus dipakai memukul. Gasing kecil dinamai pengorong atau pelepas, khusus untuk diputar atau dipasang untuk segera dipukul. ‘’Kita di sini menyediakan pembuatan gasing baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Bisa kayu yang digunakan sesuai dengan yang kita miliki ataupun masyarakat langsung yang membawa kayu dari rumahnya. Modelnya juga tergantung keinginan dari pemesannya itu,” jelas Amaq Kar, salah satu perajin gasing lainnya. (yon)

Kayu asam yang digunakan untuk membuat gasing saat dijemur agar kering.

Inilah ragam jenis gasing yang ada di Lombok

Gasing/gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anakanak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib.

Dikutip dari Wikipedia, sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik, atau bahanbahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing.

Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan.

Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuyung-huyung untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki (paksi) dengan permukaan tanah membuatnya tegak.

Setelah gasing berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah.

Di Indonesia, termasuk di NTB masih belum diketahui kapan permainan gasing ini dikenal. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara, walaupun sejarah penyebarannya belum diketahui secara pasti.

Gasing memiliki beragam bentuk, tergantung daerahnya. Ada yang bulat lonjong, ada yang berbentuk seperti jantung, kerucut, silinder, juga ada yang berbentuk seperti piring terbang. Gasing terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki (paksi). Namun, bentuk, ukuran dan bagian gasing berbedabeda menurut daerah masing-masing.

Cara memainkan gasing, tidaklah sulit.

Yang penting, pemain gasing tidak boleh ragu-ragu saat melempar gasing ke tanah. (berbagai sumber)

Proses pengasapan kayu agar kekeringannya terjamin sebelum mulai dibuat menjadi gasing.

Jelajah

SUARA NTB Senin, 4 Maret 2016

Halaman 11

Pesona Air Terjun Samporon Tangkil yang Menggoda BICARA objek wisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak selalu soal pantai. Jauh di pedalaman hutan, terdapat air terjun bernama Samporon Tangkil. Air terjun yang terletak di Kecamatan Jereweh ini memiliki panorama yang tak kalah menggoda mata.

Menuju ke lokasi Air Terjun Samporon Tangkil tidak memakan waktu lama. Untuk sampai ke air terjun yang secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh itu, hanya diperlukan waktu sekitar 30 menit dari Kota Taliwang baik menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Untuk akses jalannya, pengunjung juga tak perlu khawatir. Jika memulai perjalanan dari Kota Taliwang, pengunjung akan menikmati mulusnya jalan hotmix negara sekitar 15 kilometer. Baru setelah itu memasuki akses menuju lokasi air terjun.

Pengunjung akan melalui jalan usaha tani sekitar 3 kilometer yang kondisinya terhitung cukup baik karena beberapa bagiannya sudah dilakukan pengaspalan. Dan sisanya sekitar 1 kilo meter hingga ke areal parkir kondisi jalan berbatu. Akan tetapi untuk jalan yang sedikit rusak ini pengunjung tak perlu jenuh. Karena di sepanjang jalan, hamparan sawah menghijau dan udara sejuk akan menjadi pengobat lelah.

Sampai di areal parkir di sebuah bangunan bendungan, pengunjung sebenarnya sudah dapat melihat tanda-tanda keberadaan Air Terjun Samporon Tangkil. Di bagian hulu bendungan terdapat undakan batu setinggi sekitar 4 meter yang dialiri

air yang berasal dari air terjun Samporon Tangkil yang berada di hulu. Di sini pengunjung dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju air terjun utama.

Untuk sampai di Air Terjun Samporon Tangkil, dari area parkir pengunjung hanya butuh berjalan kaki sekitar 200 meter lagi. Tetapi pengunjung perlu berhati-hati karena jalan setapak menuju air terjun cukup licin karena selalu basah akibat semburan air yang berasal dari riak air terjun dan rembesan air dari atas gunung terutama di saat musim penghujan seperti saat sekarang.

Sebelum mata tertuju ke air terjun, pengunjung terlebih dahulu akan disuguhkan suara gemercik air. Air yang jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter itu, menimpa batu sebelum meluncur ke kolam yang ada di bawahnya. Seperti itulah suguhan mula sebelum pengunjung sampai tepat di bibir kolam air terjun Samporon Tangkil.

Berada di lokasi air terjun ini, pengunjung akan langsung melupakan rasa lelahnya. Gemercik air terjun yang meluncur dari atas melalui batu berundak-undaknya sehingga bias airnya yang terpapar cahaya kerap

membentuk siluet pelangi di atas permukaan kolam dapat membuat perasaan hati tenang.

Tidak saja panorama jeram airnya yang menggoda. Air terjun yang diberi banyak nama oleh warga setempat itu seperti, Tiu Kalela, Ai Koa dan Janup ini juga memiliki air yang sangat sejuk. Air yang jatuh dari jeram ari terjun terkumpul di kolam yang berada di bawahnya. Di sini pengunjung dapat berendam sepuasnya.

Airnya yang berwarna hijau dan jernih membuat pengunjung tak perlu was-was dengan kualitas airnya yang menyehatkan.

Selama berada di air terjun Samporon Tangkil ini, pengunjung dijamin akan merasa terpuaskan. Bagi mereka yang ingin menjajal adrenalin dapat melakukan lompatan ke kolam dari tebing air terjun. Air Terjun Samporon Tangkil dapat menjadi referensi, sebab tebing yang berundak-undak membuat beberapa titik lompatan dengan ketinggian bervariasi dengan puncak tertinggi sekitar 15 meter. (bug)

Belum Jadi Prioritas Pengembangan Wisata Daerah Jadi Tujuan Wisata Akhir Pekan Warga (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Eksplorasi objek wisata daerah nampaknya belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu buktinya terhadap keberadaan Air Terjun Samporon Tangkil di Kecamatan Jereweh.

Meski objek wisata alam ini terhitung mudah dijangkau, sayangnya Pemda KSB belum memasukkannya dalam prioritas pengembangan wisata daerah. “Ya memang belum kita jajaki untuk air terjun itu,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) KSB Ir. M. Saleh, M.Si kepada Suara NTB. Menurut dia, selama ini pengembangan aset wisata oleh pemerintah masih sebatas pendataan. Termasuk terhadap air terjun Samporon Tangkil yang dalam beberapa kali kesempatan pada tayangan acara wisata di sejumlah televisi nasional, menjadikan air terjun itu sebagai salah satu objek tujuan ketika berada di Pulau Sumbawa.

Saleh menyebutkan, untuk pendataan pihaknya pun sementara ini baru mewacanakannya. Rencananya pendataan akan melibatkan pemerintah desa untuk memancing keinginan mereka dalam upaya pengembangan objek wisata yang ada di wilayahnya. “Kita akan libatkan pemerintah desa setempat. Dari sana kita akan lihat seperti apa keinginan mereka terhadap objek wisata yang dimiliki untuk selanjutnya kita buat rencana pengembangannya,” timpalnya.

Ia mengaku, untuk pengembangan objek wisata diperlukan perencanaan dan biaya yang cukup besar. Dan sementara ini untuk upaya pengembangan tersebut pemerintah belum optimal terutama dari segi pendanaannya. “Kalau juga ingin berhasil harus fokus satu persatu. Jangan sekaligus sehingga pengembangan yang kita lakukan tidak maksimal hasilnya,” ujarnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Meski belum ada penataan serius oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Air Terjun Samporon Tangkil sudah menjadi salah tujuan wisata idaman bagi masyarakat lokal.

Setiap akhir pekan air terjun ini pun ramai dikunjungi warga sekedar melepas penat.

Hendra salah seorang warga Taliwang mengaku, sudah beberapa kali

datang berkunjung ke Air Terjun Samporon Tangkil. Biasanya di waktu libur, ia bersama sejumlah rekan-rekannya sengaja datang dari Kota Taliwang untuk sekedar berendam di kolam Air Terjun Samporon Tangkil yang berwarna hijau itu. “Saya sudah banyak kali ke sana. Dan paling banyak bersama teman-teman pas waktu akhir pekan,” katanya.

Di akhir pekan seperti hari Sabtu dan

Minggu, Hendra mengaku, jumlah pengunjung akan lebih banyak. Terutama di saat kondisi jeram air terjun membesar karena debit airnya yang tinggi. Kalau sudah begitu, pengunjung kerap rela berlama-lama mudik kendaraan terutama roda dua akan semakin ramai pada akhir pekan. “Yang paling banyak warga dari luar Jereweh. Dan mereka bisa sampai sore hari di sana,” tukasnya.

Pantauan Suara NTB, warga memang banyak yang datang berkunjung ke lokasi ari terjun itu. Ini dapat dilihat di sepanjang jalan setapak hingga di lokasi air terjun banyak sampah berserakan. Kondisi ini memang agak miris mengingat sebuah objek wisata idealnya harus dijaga kebersihannya.

Tetapi terlepas populernya Air Terjun Samporon Tangkil di kalangan warga setempat. Bagi yang pertama kali berkunjung ke air terjun ini akan sangat kesulitan. Pasalnya tidak ada satu pun penunjuk jalan menuju lokasi tepat air terjun yang juga airnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian itu.

Karenanya bagi mereka yang pertama kali datang ke sana, disarankan mengajak teman yang sudah pernah bertandang atau siap-siap saja banyak bertanya kepada warga setempat. (bug)

Aliran sungai dari Air Terjun Samporon Tangkil menuju ke hilir yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah petani

(Suara NTB/bug)

Kolam Air Terju Samporon Tangki n l

AKSES JALAN - Akses jalan menuju Air Terjun Samporon Tangkil

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB

Senin, 4 Maret 2016

Halaman 12

Panglima TNI : Ketahanan Pangan Harus Diraih dengan Revolusi Praya (Suara NTB) Ada dua pilihan menuju perubahan. Evolusi atau revolusi. Bagi Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, pilihannya adalah revolusi, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pilihan itu harus dilakukan, jika ingin bangsa ini akan kuat dan tidak mudah rapuh digempur negara lain.

“Jika ingin ketahanan pagan kuat, maka wujudkan dengan revolusi,” kata Panglima TNI bersemangat saat berbicara di hadapan 1500 petani di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dalam acara panen raya, Sabtu (2/4) lalu.

Soal semangat revolusi bidang pertanian menurut jendral bintang empat kelahiran Tegal Jawa Tengah ini, sebenarnya sudah disuarakan oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Dengan tegas saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (Sekarang Institute Pertanian Bogor), Bung Karno menyampaikan, jika bangsa ini ingin selamat, maka perkuat ketahanan pangan.

“Jika ingin ketahanan pagan kuat, maka wujudkan dengan revolusi. Itu kata Bung karno,” ulasnya mengutip pertanyaan Bung Karno.

Ungkapan itu menurutnya, sebagai sinyal bahwa bangsa ini sudah diingatkan. Persoalan esensi yang akan mengganggu adalah pangan yang erat kaitan dengan kebutuhan ‘perut’. “Bangsa ini kalau perutnya kenyang, aman,” tegasnya.

Jika bangsa ini kenyang, maka di hadapannya pahlawannya adalah petani. Maka semua harus sepakat bahwa ujung tombaknya adalah petani, sehingga mutlak menurutnya petani harus disejahterakan. Itulah menjadi alasan dia, sejak menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 2014 – 2015 lalu, berjanji akan mengawal proses tanam, panen, sampai pembelian gabah petani khususnya oleh Bulog. Dan untuk tugas ini, pihaknya sudah sepakat pengawasan bekerjasama dengan KPK. Selain Panglima TNI, hadir dalam agenda besar itu, Kasad Jendral TNI Mulyono, didampingi sejumlah jendral dari Mabes TNI AD, AU dan AL. Mereka didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, serta Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede selaku tuan rumah, berikut Kapolda NTB, Brigjen Pol. Umar Septono.

Sementara dari Bulog, hadir Direktur Operasi dan Pelayanan Publik, Dr. Wahyu Suparyono, Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT. (ars/*)

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo saat mencoba mesin pemanen padi, dalam rangkaian panen raya di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Sabtu (2/4).

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dipersilahkan Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede memasuki arena panen raya, didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi (paling kanan) dan Kasad Jendral TNI Mulyono (dua dari kiri).

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menyerahkan secara simbolis bantuan bibit kepada kelompok tani

Gubernur NTB Dr.TGH.M Zainul Majdi menyerahkan simbolis bantuan alat pertanian kepada Dandim 1620/Lombok Tengah Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto.

Direktur OPP Bulog pusat, Wahyu Suparyono menyerahkan naskah MoU dengan kelompok tani terkait serapan gabah dan beras hasil panen.

Sambutan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo

Sambutan Kasad TNI Jendral Mulyono

Sambutan Gubernur NTB Dr.TGH.M Zainul Majdi

Direktur OPP Bulog pusat, Wahyu Suparyono

Perwakilan petani Lombok Tengah, KLU dan Kota Mataram saat dialog dengan Panglima TNI

Senin, 4 April 2016

SUARA NTB

Halaman 13

dan terealisasi sebesar Rp. 2.202.630.421,- atau sebesar 81,3 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program pengembangan komunikasi informasi dan media massa dengan capaian kinerja berupa pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui pelayanan website www.lomboktimurkab.go.id. setiap hari, program kerjasama informasi dengan mass me-dia dengan capaian penyebarluasan informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat terealisasi sebesar 100%.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 BERDASARKAN Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerahpasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Peme-rintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Pe-nyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah, melainkan juga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan feedback terhadap performancejalannya Pemerintahan Daerah.

A. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pe-merintahan Daerah kepada masyarakat.

3. PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah.

4. Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDA GRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH Posisi Kabupaten Lombok Timur secara geografis terletak di antara 1160 -1170 Bujur Timur dan 80-90 Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan, 15 kelurahan, 239 desa. Batas administrasi ebelah Utara Laut Jawa , Sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelah Timur Selat Alas, Sebelah Barat Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 adalah 1.153.773 jiwa yang terdiri atas 537.152 jiwa (46,56%) laki-laki dan 616.621 jiwa (53,44%) perempuan, dengan kepadatan penduduk men-capai 700 jiwa/km dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,60 % pertahun.

Sedangkan pada tahun 2015 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.281.248 jiwa.

Pembangunan di sektor ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB dan pendapat per kapita.Selama kurun beberapa tahun terakhir nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur mengalami perkembangan baik, yang diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Secara umum dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir PDRB Kabupaten Lombok Timur mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2013 PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 11.531.845.000.000 menjadi Rp.12.875.890.900.000pada Tahun 2014. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode yang sama mengalami peningkatan dengan nilai Rp. 10.721.723.400.000 pada Tahun 2013 menjadi Rp.11.249.936.800.000pada Tahun 2014.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI Visi Kabupaten Lombok Timur adalah �MEWUJUDKAN LOMBOK TIMUR YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM BINGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA�.

Misi Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut : 1) Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengemban gan lembaga keua-ngan, investasi dan kemudahan perizinan.

2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia.

3) Meningkatkan infrastruktur antar wilayah.

4) Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.

5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

6) Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

7) Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal.

8) Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Arah Kebijakan Daerahyang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja berupa program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan lembaga-lem baga keuangan mikro dan makro.

2. Menciptakan tumbuh dan berkembangnya iklim investasi yang kondusif serta kemuda han pelayanan perizinan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan murah serta mengoptimalkan peran serta dan pemberdayaan perempuan.

5. Pengembangan dan Pengelolaan infrastruktur irigasi dan sumber air irigasi untuk menjamin keberlang-sungan ketersediaan irigasi secara partisipatif.

6. Peningkatkan infrastruktur perhubungan ,kelistrikan dan infrastruktur telekomunikasi.

7. Penyediaan pangan dan hasil pertanian melalui optimalisasi sistem pertanian yang ramah lingkungan dan perlindungan lahan yang berkelanjutan.

8. Penguatan Kelembagaan Petani (P3A/GP3A, IP3A dan Poktan/ Gapoktan) dan Nelayan serta ke-lompok masyarakat di sekitar Hutan.

9. Penataan birokrasi yang berkualitas agar mampu mengelola sumberdaya daerah yang ada bagi pe-ningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemer intahan yang bersih (clean governance).

10.Penataan struktur organisasiyang efektif dan efisien serta terbangunnya komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislative.

11.Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pemanfaatan.

12.Pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah sebagai penopang kehidupan dapat berkelanjutan bu-kan saja bagi generasi sekarang ini tetapi juga bagi generasi selanjutnya.

13.Peningkatankualitas dan kelestariansumberdaya air, lahan dan sumberdayaalamlain nya guna terwu-judnya masyarakat yang sadar dan aktif dalam upaya mitigasi , konti gensi dan adaptasi perubahan iklim global dan tanggap dalam menghadapi resiko bencana.

14.Peningkatan kualitas moral dan budi pekerti masyarakat yang dilandasi iman dan taqwa disertai pening-katan tarap perekonomian melalui optimalisasi potensi zakat.

15.Peningkatan perkembangan seni budaya serta kearifan masyarakat lokal dengan terus menjaga situsi-situs dan cagar budaya setempat.

16.Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dilandasi Peningkatan pema haman dan kesada-ran terhadap hukum dan perundangan yang berlaku.

17.Peningkatan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan kulaitas nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku.

C. PRIORITAS DAERAH Dalam RKPD Tahun 2015 telah ditetapkan prioritas pembanguan kabupaten Lombok Timur pada ta-hun 2015 meliputi :(1) Peningkatan perekonomian daerah (penduduk pra sejahtera, peningkatan pendapatan dan pengurangan kesenjangan, lembaga keuangan, jumlah investasi dan pelayanan perijinan) (2) Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB (3) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan (4) Pengembangan infrastruktur wilayah (peningkatan infrastruktur yang memadai, jaringan transportasi, efektivitas tata ruang, kualitas permukiman) (5) Pengembangan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas, kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian) (6) Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (7) Peningkatan kualitas tenaga kerja (8) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (9) Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal (10) Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok.

III. URUSAN DESENTRALISASI Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 tersebut di atas, maka pemerintah daerah mengimplementasi program prioritas kedalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.076.767.518.393,- dan terealisasi belanja sebesar Rp. 1.890.812.238.718,- atau sebesar (91,04%).

Pada tahun 2015 Kabupaten Lombok Timur melaksanakan 26 Urusan Wajib dan dan 8 urusan pili-han.Pelaksanaan dan Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Daerah secara ringkas diuraikan, sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan WajibPendidikan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan pada tahun 2015 dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.894.573.569.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 818.051.081.047,- atau sebesar 91,45% yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain : Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun dengan capaian kinerja: APK SD/MI target 115,50%, realisasi 118,04%, APK SMP/MTs target 99,55% realisasi 101,86%, APK SMA/SMK/MA target sebesar 73,50% dan realisasi sebesar 77,06%, sedangkan untuk APM SD/MI tar-get 101,75% realisasi 102,51%, APM SMP/MTs target 95,00% realisasi 96,11 %,APM SMA/SMK/MA target 63,95% realisasi 64,35%, angka Drop Out (DO) SD/MI sebesar 0,06%, SMP/MTs sebesar 0,38%, SMA/SMK/MA sebesar 0,58%.

2. Urusan Wajib Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatandengan alokasianggaran belanja langsung sebesar Rp.248.205.902.653,- dan terealisasi sebesar Rp.213.138.300.768,- atau sebesar 85,87 % yang diimple-mentasikan kedalam program prioritas antara lain : Program Peningkatan Pelayanan Anak Balitadengan capaian kinerja:Cakupan pelayanan anak balita96,00 %, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anakdengan capaian kinerja : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 102,65 % dan Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 101,65 %, Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan realisasi 100%.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan capaian kinerja: Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP rate per 100.000 penduduk<15 thn sebesar 25%, Penemuan Penderita Pneumonia Balita 93,84 %, Penemuan pasien baru TB BTA+ 82,32 %, Penderita DBD yang ditangani 100%, serta penemuan Penderita Diare sebesar 117,6%.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.189.267.842.073,- dan terealisasi sebesar Rp. 179.061.367.504,-atau sebesar 94,61 % yang diimple-mentasikan kedalam program prioritas antara lain : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan capaian kinerja: Terpeliharanya kondisi jalan target 50 km realisasi sebesar 110,8 %, Program Pen-gembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan capaian ki-nerja: Terpelihara dan meningkatnya jaringan irigasi target 23 lokasi realisasi sebesar 113%, Program Pen-gembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan capaian kinerja : terbangun dan berfung-sinya jaringan pipa air minum target 16desa realisasi sebesar 137,5%, Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dengan capaian kinerja:Terbangunnya infrastruktur pedesaan target20 kecamatan realisasi sebesar 100% dan Terbangunnya infrastruktur jalan pedesaan target13 lokasi realisasi sebesar 138,46%.

4. Urusan Wajib Perumahan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.636.567.999,-dan terealisasi sebesar Rp. 5.309.163.659,- atau sebesar 85,75%, yang diimplementasi-kan ke dalam program pengembangan perumahan dengan capaian kinerja berupa terbangunnya sarana perumahan masyarakat melalui 19 targetlokasi dengan raelisasi 24 lokasi atau sebesar 126,31 %, Pen-gembangan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Limbah Kawasan Perumahan melalui 1 kegiatan dan realisasi 100 %.

sung sebesar Rp.6.896.682.633,-dan terealisasi sebesar Rp. 5.661.270.145,- atau sebesar 82,08 %, yang diimplementasikan ke dalam program diantaranya yaitu program perencanaan pembangunan daerah dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari hasil mu-srenbang, RKPD, Forum SKPD, KUA dan PPAS serta Laporan Kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari LPPD, LKPJ, RPJMD 2013-2018, Pencapaian Kinerja RPJMD 2008-2013, Lakip dan Renja dengan realisasi sebesar 100%.

7. Urusan WajibPerhubungan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.427.550.763,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.086.173.534,- atau sebesar 95,95 %, yang diimplementasikan ke dalam program diantaranya yaitu program peningkatan pelayanan angkutan dengan capaian kinerja berupa pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan rayadengan target 80% realisasi sebesar 100 %, manajemen rekayasa lalu lintas target80% realisasi 100 %, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa tambatan perahu Maringkik Barat dan tambatan perahu Ketapang dapat dimanfaatkan dengan realisasi 100 %, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sebanyak 26 unit dengan realisasi 100 % .

8. Urusan WajibLingkungan Hidup Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.944.006.236,- dan terealisasi sebesar Rp.13.643.848.922,- atau sebesar 97,84 %, yang diimplementasikan kedalam pro-gram prioritas antara lain : program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdengan ca-paian kinerja : Pengendalian Kasus-kasus Pencamaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam bentuk Laporandengan realisasi100%, terciptanya Sekolah dan Kelurahan yang bersih dan sehatdi 3 Sekolah dan 1 Kelurahan dengan realisasi 100 % terpenuhinya sarana pegolah limbah sebanyak 198 unit dengan realisasi sebesar 100%, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan capaian kinerja: Kawasan Penanaman Bibit Penghijauan melalui 1 paket dan Sumur Resapan (Biopori) Pengendali Sumber Daya Air melalui 2 paket dengan realisasi masing-masing 100 %.

9. Urusan WajibPertanahan Penyelenggaraan UrusanPertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.067.899.099,-dan terealisasi sebesar Rp.10.189.844.700,- atau sebesar 29,05 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan capaian kinerja berupa pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan pelayanan publik dari target 8 lokasi terealisasi 8lokasi atau 100 %, Terbitnya Bukti Pemilikan Tanah dengan target 100 % dan yang terealisasi 87 %.

10. Urusan WajibKependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan UrusanKependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.109.252.672,-dan terealisasi sebesar Rp.4.759.414.395,- atau sebesar 93,15 %, yang diimplementasi-kan kedalam program prioritas antara lain :program penataan administrasi kependudukan dengan capaian Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) dengan targert 100 % dan realisasi 98,18 % danPenerapan Pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dengan target 100 % dan terealisasi 82,71 % 11. Urusan WajibPemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Penyelenggaraan UrusanPemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.003.166.075,- dan terealisasi sebesar Rp.13.635.080.933,- atau sebesar 97,37 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program peningkatan kualitas hidup dan per-lindungan perempuan dengan capaian kinerja berupa kegiatan Cakupan Perempuan dan Anak korban keke-rasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu dengan target 100 % dan terealisasi 95 % serta Cakupan Penegakan Hukum dan Tingkat Penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan target 100 % dan terealisasi 80 %.

12. Urusan WajibKeluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera Penyelenggaraan UrusanKeluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.198.771.539,-dan terealisasi sebesar Rp.3.044.731.309,- atau sebesar 89,5 %, yang diimple-mentasikan kedalam program prioritas antara lain : program KB dengan capaian kinerja berupa cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65% terealisasi sebesar 100 % dan Cakupan PUS Peserta KB Anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% terealisasi 97,56 %. .

13. Urusan WajibSosial Penyelenggaraan UrusanSosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.121.831.577,-dan terealisasi sebesar Rp. 29.301.735.741,- atau sebesar 96,5%, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagai anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi Rp. 28.164.000 dan ProgramPembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo dengan target 12 LKSA dan terealisasi 11 atau 91,66 % .

14. Urusan WajibKetenagakerjaan Penyelenggaraan UrusanKetenagakerjaanalokasi anggaran sebesar Rp. 724.027.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 696.959.300,- atau sebesar 93,93%, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerjadengan capaian kinerja :pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerjadengan target 64 orang dan realisasi 100%,program peningkatan kesempatan kerja dengan capaian kerja :Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna target 16 orang realisasi 16 orang atau sebesar 100%, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan capaian kinerja:Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan target 15 kasus dan terealisasi 100 %.

15. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan UrusanKoperasi dan Usaha Kecil Menengahalokasi anggaran sebesar Rp.4.431.155.186,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.069.329.383,- atau sebesar 83 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain:Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan capaian kinerja : Jumlah tenaga kerja terampil yang siap pakai dengan target 30 buah dan terealisasi sebesar 100%, terbentuknya koperasi baru sebanyak 16 buah dan koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 32 serta Jumlah Koperasi/UKM yang mendapat bantuan permodalan dengan target 5 dan terealisasi 13 atau 260 %.

16. Urusan WajibPenanaman Modal Penyelenggaraan UrusanPenanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.332.800,- atau sebesar 92,27%, yang diimplementasikan kedalam program pri-oritas program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan capaian kinerja berupa peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan target 1 (satu) paket dan terealiasasi 100% dan Temu Bisnis ( Road Show ) Komoditi Investasi Unggulandengan target 2 paket dan terealisasi sebesar 100%.

17. Urusan WajibKebudayaan Penyelenggaraan UrusanKebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.286.691.873,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.181.552.307,- atau sebesar 97,65 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program pengelolaan kekayaan budaya dengan capaian kinerja berupa lestari dan terbinanya kelompok permainan rakyat (Perisaian) sebanyak 15.000 0rang dengan realisasi 126%, Meningkatnya pelestarian benda cagar budaya dengan realiasasi 40 benda cagar budaya, Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Kearifan Lokal dan Budaya Daerah dengan sasaran 25.000 orang dan realisasi 109%. Program pengelolaan keragaman budaya dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Seni dan Budaya Daerah dengan sasaran 7000 orang dan terealisasi 71,42 %.

18. Urusan WajibKepemudaan dan Olahraga Penyelenggaraan UrusanKepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.124.511.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.043.070.650,- atau sebesar 97 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program peningkatan peran serta kepemudaan dengan capaian Ter-laksananya lomba UKS di Sekolah degan target 100 %. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan capaian Terselenggaranya kompetisi olahraga yang profesional dengan target 4 kegiatan dan reali-sasi 100 %.

19. Urusan WajibKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan UrusanKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.632.173.413,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.950.923.420,- atau sebesar 88,5 %, yang di-implementasikan kedalam program prioritas antara lain :program peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah/ lingkungan dengan capaian terselenggaranya koordinasi, pembinaan keamanan wilayahdengan rea-lisasi 100%, Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan realisasi 100 %, Program pendidikan politik masyarakat dengan capaian Fasilitasi Penyelesaian Partai Politik selama 1 (satu) tahun dan realisasi 100 %.

20. Urusan WajibOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pe-rangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Penyelenggaraan UrusanOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Pe-rangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 479.968.775.678,dan terealisasi sebesar Rp. 453.038.325.476,- atau sebesar 94,9 % dilaksanakan oleh 9 SKPD dan 20 Ke-camatan, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain : program peningkatan dan pen-gembangan pengelolaan keuangan daerah dengan capaian tersusunnya pedoman standar satuan harga barang dan konstruksi, terlaksananya penelitian dan pembahasan DPA dan DPPA SKPD untuk 54 SKPD,. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan capaian terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LSPE) di Kabupaten Lombok Timur, terse-lenggaranya proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui unit layanan pengadaan.Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan capaian pembahasan rancangan peraturan daerah dengan realisasi 89,45 %, kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) dengan realisasi 96.88%, peningkatan kapasitas Fraksi DPRD dengan realisasi 100%.

21. Urusan WajibKetahanan Pangan Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan alokasianggaran sebesar Rp. 2.340.593.245,-dan terealisasi sebesar Rp. 2.169.242.866,-atau sebesar 92,68%, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja : Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan realisasi 93,75 dan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita den-gan realisasi 219,4 %.

22. Urusan WajibPemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan UrusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa alokasianggaran sebesar Rp. 4.216.504.710,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.077.046.092,-atau sebesar 96,69 %, yang diimplementasikan dalam program prioritas antara lain:program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan ca-paian Pendataan Dan analisa perkembangan dan potensi desa/kelurahan (profil desa/kelurahan) dengan target 88 desa/kelurahan dan terealisasi 100%, Pemberdayaan kelompok adat dan tradisi budaya dengan target 2 desa dan terealisasi 100 %.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan capaian kinerja : terlaksanya partisipasi musrenbang Desa/Kelurahan di 20 kecamatan dan terlak-sananya pencanangan BBGRM. 23. Urusan WajibStatistik Penyelenggaraan UrusanStatistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 158.917.000,- atau sebesar 72,48 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas yaitu program pengembangan data informasi dan statistik daerah dengan capaian kinerja berupa tersedianya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah dengan realisasi sebesar 65,21 % dan PDRB Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi sebesar 74,72%.

5. Urusan WajibTata Ruang Penyelenggaraan Urusan Wajib Tata Ruang dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.730.200.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.182.622,- atau sebesar 14,22 %, yang diimplementasikan ke dalam Program Perencanaan Tata Ruang dengan capaian kinerja berupa Tersusunnya dokumen tata ruang KSK dan rencana detail melalui 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%.

24. Urusan WajibKearsipan Penyelenggaraan UrusanKearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.563.570.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.449.554.433,- atau sebesar 97,09 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain :program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan capaian kinerja berupa penataan dan pendataan dokumen/arsip daerah sebanyak 200 box dan 1.000 bungkus, penyelama-tan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sebanyak 48 SKPD, penataan dan pengolahan dokumen/arsip daerah di 48 SKPD. program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan capaian berupa sosialisa-si/penyuluhan di lingkungan instansi pemerintah/swasta (pameran arsip) sebanyak 5 hari dan pengolahan dokumen/ pendokumentasian sebanyak 25 dokumen.

6. Urusan WajibPerencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran belanja lang-

25. Urusan WajibKomunikasi dan Informatika Penyelenggaraan UrusanKomunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.731.627.950,-

26. Urusan Wajib Perpustakaan Penyelenggaraan UrusanPerpustakaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.550.000,dan terealisasi sebesar Rp.254.737.900,- atau sebesar 98,53 %, yang diimplementasikan kedalam program pri-oritas antara lain : Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan dengan capaian berupa Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca (Perpustakaan Keliling) ke 120 desa/sekolah, Pe-nyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (Pengolahan dan Perawatan Bahan Pustaka) selama 5 hari dengan realisasi 9 hari atau 140 %.

27. Urusan Pilihan Pertanian dan Peternakan Penyelenggaraan Urusan Pertanianalokasianggaran sebesar Rp. 77.121.115.034,-dan terealisasi sebesar Rp. 75.137.102.327,-atau sebesar 95 %, yang diimplementasikan kedalam program prioritas antara lain : program peningkatan produksi pertanian/perkebunandengan capaian kinerja: Meningkatnya keterse-diaan sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan dengan terbangunnya jalan usaha tani 28.000 dengan realisasi 5009,09%, terbangunnya jaringan irigasi tingkat usaha tani sepanjang 41.600 m, terehabili-tasinya embung rakyat sebanyak 69 unit.Program peningkatan kesejahteraan petani dengan capaian kinerja meningkatnya pelayanan bagi kesejahteraan petani dengan terlaksananya peningkatan kemampuan peta-ni/klp tani/gapoktan/P3A/GP3A dalam pengelolaan sumber daya air dan manajemen usaha tani selama 12 bulan. Program peningkatan ketahanan pangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya produksi ko-moditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dengan terlaksananya peningkatan kualitas dan mutu bibit pertanian (Hortikultura) selama 12 bulan.

28. Urusan PilihanKehutanan Penyelenggaraan Urusan Pertanianalokasianggaran sebesar Rp. 9.318.204.030,-dan terealisasi sebesar Rp. 9.088.260.155,-atau sebesar 98,75%, yang diimplementasikan ke dalam program prioritas anta-ra lain : program pemanfaatan sumber daya hutan dengan capaian kinerja : pengembangan dan pemeliha-raan koleksi tumbuhan kebun raya Lombok dengan realisasi 71,19 %.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan capaian kinerja: pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan target 100 realisasi sebesar 99 %, ,perlindungan dan rehabilitasi sumber mata air pada lahan dengan realisasi sebesar 100 %. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan capaian kinerja berupa peningkatan sarana dan prasarana pengamanan hutan dengan realisasi 100%,peningkatan sarana dan prasarana KPH Rinjani Timur dengan realisasi 95,85 %.Program perencanaan dan pengembangan hutan dengan capaian berupa pen-gembangan tanaman hutan rakyat dengan realisasi 100 %.

29. Urusan PilihanEnergi Sumber Daya Mineral Penyelenggaraan Urusan Energi Sumber Daya Mineral alokasianggaran sebesar Rp. 9.963.743.212,-dan terealisasi sebesar Rp. 8.844.557.439,-atau sebesar 88,77 %, yang diimplementasikan ke dalam pro-gram prioritas antara lain : program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan capaian kinerja: banyaknya KK yang telah mendapat pelayanan listrik target 254.369 realisasi 236.504 atau sebesar 93%.

30. Urusan PilihanPariwisata Penyelenggaraan UrusanPariwisataalokasianggaran sebesar Rp. 610.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp606.440.400,- atau sebesar 99,42 %, yang diimplementasikan ke dalam program prioritas antara lain : program pengembangan pemasaran pariwisatadengan capaian kinerja : meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi 100 %,tersedianya tenaga peramu wisata yang handal sebanyak 20 kelompok.

31. Urusan PilihanKelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan perikanan alokasi anggaran sebesar Rp. 680.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp.652.534.717,- atau sebesar 95,92%, yang diimplementasikan ke dalam program prioritas antara lain: program pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dengan capaian kinerja: pe-nyelenggaraan balai benih ikan ( BBI) ikan air tawar (DAU) dengan tercapainya produksi budidaya air tawar 4.077,82 ton dan tersedianya sarana prasarana perikanan budidaya 15 % atau realisasi 100 %. program pengembangan sarpras pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan capaian kinerja gemar makan ikan melalui peningkatan kebutuhan masyarakat makan ikan 30 % perkapita dan ter-penuhinya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dan program pengembangan sarana dan pra-sarana perikanan tangkap dengan capaian kinerja penyelenggaraan TPI Labuhan Lombok (DAU) melalui tercapainya produksi perikanan tangkap 14.188,20 ton dan terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap.

32. Urusan PilihanPerdagangan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan alokasianggaran sebesar Rp.53.925.102.858,-dan terealisasi sebesar Rp.49.161.513.450,-atau sebesar 91,17 %, yang diimplementasikan ke dalam program prioritas antara lain: Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan capaian kinerja : pedagang yang tertampung prasarana pasartarget 94,5% realisasi 94,7% atau sebesar 100,21%, Pembangunan Pasar Tradisional (DBH-CHT) dengan realisasi 90,63 %.

33. Urusan Pilihan Perindustrian Penyelenggaraan Urusan Perindustrian alokasianggaran sebesar Rp. 350.076.681,-dan terealisasi sebesar Rp. 337.964.000,-atau sebesar 96,54 %, yang diimpementasikankedalam program prioritas antara lain : program pengembangan industri kecil dan menengah dengan capaian meningkatnya jumlah Unit Usaha target 18.255unit usaha realisasi 19.945 unit usaha atau sebesar 109,3 %, jumlah tenaga kerja target 56.544 orang realisasi 75.990 atau sebesar 134,4%, nilai investasi dari target Rp. 113.950.000,- terealisasi Rp. 114.033.000,- atau 100,1%, nilai produksi dari target Rp. 317.140.000,- terealisasi Rp. 317.237.000,- atau 100%.

34. Urusan Pilihan Transmigrasi Penyelenggaraan UrusanTransmigrasialokasianggaran sebesar Rp. 101.104.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.843.232,- atau sebesar 99,74%, yang diimplementasikan ke dalam program prioritas antara lain : program pengembangan wilayah transimigrasidengan capaian kinerja: peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dengan target 35.000.000 dan terealisasi 34.855.832 atau 100%.

IV. TUGAS PEMBANTUAN Pada tahun 2015 Kabupaten Lombok Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.Adapun uraian Tugas Pembantuan dari masing-masing SKPD yang diterima dari Pemerintah Pusat se-bagai berikut : 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), menerima dari Kemente rian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.367.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.295.519.000,- atau sebesar 99,30% yang digunakan un-tuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Dinas Pertanian dan Peternakan, menerima dari Kementerian Pertanian dengan alokasi anggaran se-besar Rp. 22.474.941.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.313.068.050,- atau sebesar 99,27% yang di-gunakan untuk Program Peningkatan Produksi Tanaman pangan melalui Produk tivitas dan mutu Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikul tura ramah Lingkungan.

3. Badan Ketahanan Pangan, menerima dari Kementerian Pertanian BKP RI dengan alokasi angga ran sebesar Rp. 731.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 724.391.000,- atau sebesar 98,99 % yang digu-nakan untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan, menerima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 680.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp.652.534.717,- atau sebesar 95,92 % yang digunakan untuk program peningkatanproduksi perikanan budidaya.

5. Dinas Kesehatan,menerima dari Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.908.076.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.855.345.750,- atau sebesar 91,16% yang di gunakan un-tuk Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Program Pembi naan Upaya Kesehatan dan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

6. Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,menerima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmi-grasi Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.092.378.140,- dan terealisasi sebesar Rp.5.031.857.600,- atau sebesar 93,37% yang digunakan untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Program Rehabilitasi Pembangunan Taman Makam Pahlawan Selong.

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menerima dariKementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.570.612.761,- atau sebesar 78,85% yang digunakan untuk Pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani Pembangunan SARPRAS Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

V. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan A. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2015Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengadakankerjasama dengan daer ah-daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Baratdan Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi : - Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Satai Lestari SP. 3 Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat..

- Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Tongo II Sp.2 Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa BaratProvinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya.

Peme-rintah Kabupaten Lombok Timur senantiasa membangunan hubungan senergi dengan seluruh jajaran instansi Vertikal, dengan azas kesetaraan dan saling menghormati guna menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya koordinasi dalam rangka menjaga kerukunan, keamanan, ke-tentraman dan ketertiban, koordinasi dalam penyediaan data/informasi daerah dan koordinasi dalam rangka penggadaan tanah di kabupaten Lombok Timur.

C. Pembinaan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara telah melakukan pemasangan, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas daerah yang berhubungan langsung dengan Kabupten Lombok Timur.Pada Tahun 2015 ini Sengketa batas wi-layah dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara sudah terselesaikan di tingkat pusat.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dalam upaya mengantipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan : - Penyusunan rencana penanggulangaan bencana.

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.

- Menyusun rencana kontijensi bencana banjir.

- Melakukan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana (PRB) melalui Media cetak, elektronik dan kesenian tradisional.

- Melakukan simulasi penanggulangan bencana melibatkan sektor terkait E. Pengelolaan Kawasan Khusus Pada tahun 2015, di Kabupaten Lombok Timur belum terdapat pengelolaan kawasan khusus secara definitif, namun ada beberapa kawasan yang merupakan peluang Investasi yang sangat besar pen-garuhnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang, yaitu sebagai berikut : - Pembangunan Kawasan Ekologi pada Hutan Lindung Sekaroh yang dihajatkan untuk pemban-gunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian dari kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk ekowisata.

- Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata untuk menciptakan daerah yang berwawasan l ing-kungan di kawasan Tanjung Ringit.

- Pembangunan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Jeringo berdasarkan Surat Keputusan Bupati 188.45/319/BPN/2006 tanggal 20 Juli 2006.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat, sehingga berkat koordinasi lintas sektoral yang mantap, di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 dapat menyelesaikan beberapa gangguan, baik yang disebabkan konflik berbasis SARA, anarkisme, mau-pun gangguan lainnya.

VI. Penutup Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015disusun.Semoga Tuhan yang maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin untuk terus membangun Kabupaten Lombok Timur yang kita cintai ini agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera. Amin.

Senin, 4 April 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

Berharap Segera Turun, Pemprov Tunggu SK Penetapan Sekda Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) penetapan Sekda dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Tiga besar calon Sekda NTB telah dikirim oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sekitar akhir Maret lalu.

“Sampai sejauh ini belum ada perkembangan baru.

Hanya kita menunggu. Kita harapkan secepatnyalah turun. Cuma saya belum tahu kapan. Karena di sana (pusat) kan kewenangannya. Tinggal kita menunggu. Ndak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan, cuma menunggu,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin,

SH, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Wagub berharap SK berupa Keppres mengenai penetapan Sekda NTB itu segera ditandatangani. Sejak dikirim tiga besar nama calon Sekda ke Presiden, Wagub mengaku belum mengetahui perkembangan sampai pekan kemarin. Ia mengatakan, penentuan siapa Sekda NTB dari tiga nama yang telah dikirim

itu merupakan otoritas pusat dalam hal ini Presiden.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengirim tiga nama calon Sekda NTB ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari tiga nama yang diajukan Gubernur, selanjutnya dipilih salah satu oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Setelah itu, baru Mendagri menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Sekda NTB menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah menjabat lebih dari lima tahun.

Sebelumnya, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji menjelaskan proses seleksi Sekda yang ada saat ini berbeda dengan sebel-

umnya, pascaadanya UU ASN. Jika sebelumnya, Gubernur mengajukan tiga nama ke Mendagri untuk dilakukan seleksi. Kemudian tiga nama yang diusulkan Gubernur dilakukan seleksi oleh Tim Penilai Akhir di Kemendagri.

Namun sekarang, proses seleksi dilakukan di daerah oleh Pansel.

Dari hasil seleksi yang dilakukan Pansel kemudian dikirim oleh Gubernur ke presiden melalui Mendagri. Kemudian Presiden memilih salah satu nama. Yang dipilih Presiden itulah yang di SK kan Mendagri. Mendagri memerintahkan gubernur untuk melantik Sekda yang telah ditetapkan tersebut. (nas)

Hari Ini, 7.061 Siswa di Mataram Ikuti UN Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Drs. H. Lalu Abdul Hamid, MM, menjelaskan, sebanyak 7.061 siswa tingkat SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) di Kota Mataram siap menghadapi Ujian Nasional yang akan dilaksanakan Senin (4/4) hari ini.

Mata pelajaran yang di-UN-kan hari pertama ini yaitu Bahasa Indonesia. “Kita siap bertempur, siap harus lebih matang,” ujarnya mengenai kesiapan pelaksanaan UN, Sabtu (2/4).

Untuk pengamanan naskah soal yang diterima dari panitia UN tingkat Provinsi NTB, Hamid memastikan naskah soal yang diterima pihaknya di Kantor Pos aman dari kebocoran. Hal itu karena setelah naskah soal berada di kantor Pos dengan pengawalan aparat kepolisian, langsung dibawa oleh kepala sekolah ke tiga Polsek yakni Polsek Mataram, Polsek Cakranegara dan Polsek Ampenan dengan pengamanan ketat aparat kepolisian berdasarkan rayon

RADIO

sekolah masing-masing.

“Kemarin kita ngambil di kantor Pos diserahkan panitia provinsi, langsung dibawa ke Polsek, aman semua tidak ada yang bocor,” klaimnya.

Nantinya, saat hari pelaksanaan UN berlangsung, naskah soal diambil oleh masing-masing perwakilan sekolah dengan ditemani aparat kepolisian berpakaian preman menuju sekolah masing-masing. Adapun pengawas UN, Dikpora Kota Mataram memberlakukan pengawasan UN dengan sistem silang penuh.

“Pengawas dilakukan secara silang penuh atau diacak supaya menjamin objektivitas pengawasan dengan harapan ketenangan pengawas agar anak-anak yang melaksanakan ujian, tidak boleh orang lain masuk ruangan, cukup di luar saja,” urainya.

Di Kota Mataram, pelakasanaan UN 2016 dilaksanakan dengan dua sistem yaitu sistem UNBK atau online dan UN dengan sistem offline atau manual. Untuk UN sistem UNBK sebanyak 10 sekolah ditetapkan sebagai pelaksana dengan rincian SMK sebanyak 6 sekolah, SMA 2 sekolah dan MA 2 sekolah. Selebihnya UN berlangsung secara offline atau manual. (dys)

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Liga Premier Inggris Sabtu, 2 April 2016 19:45 Aston Villa 0 vs 4 Chelsea 22:00 Arsenal 4 vs 0 Watford 22:00 Bournemouth 0 vs 4 Manchester City 22:00 Stoke City 2 vs 2 Swansea City Minggu, 3 April 2016 00:30 Liverpool 1 vs 1 Tottenham Hotspur 20:30 Leicester City 1 vs 0 Southampton La Liga Spanyol Sabtu, 2 April 2016 22:00 Atletico Madrid 5 vs 1 Real Betis Minggu, 3 April 2016 00:15 Las Palmas 2 vs 1 Valencia 02:30 Barcelona 1 vs 2 Real Madrid Serie A Italia Minggu, 3 April 2016 00:00 Carpi 1 vs 3 Sassuolo 02:45 Juventus 1 vs 0 Empoli 18:30 Udinese 3 vs 1 Napoli

Mataram FC Dihantui Problem Mental Mataram (Suara NTB) Tim futsal tuan rumah Mataram FC hanya bisa meraih tiga poin dari dua laga lanjutan Profesional Futsal Liga (PFL) Wilayah Barat Pekan ke V di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, akhir pekan kemarin. Pelatih Mataram FC, Fandy Butar Butar mengakui timnya kalah karena faktor mental.

Tiga poin diraih oleh tim Mataram FC itu setelah mengalahkan tim Jaya Kencana dengan skor telak 5-1 di pertandingan pertama, di sport hall GOR 17 Turide Mataram, Sabtu (2/4) lalu.

Lima gol kemenangan Mataram FC dicetak Asaril Yunus di menit ke 13. Kemudian gol tambahan lewat Jeni Firmansyah 19', Edi Rahadi 29', Deny Saputra 30' dan Pinsa Prahadian 33'. Sementara satu gol Jaya Kencana dicetak Havis Zein di menit ke 23.

Pertandingan Mataram FC melawan Jaya Kencana cukup alot. Di awal babak pertama dengan kedua tim saling silih berganti melancarkan serangan. Gol yang ditunggu oleh publik tuan rumah baru tercipta di menit ke-13. Asaril Yunus mencetak gol pertama sekaligus mengubah skor pertandingan menjadi 1-0.

Enam menit berselang Jeni Firmansyah menggandakan keunggulan Mataram FC. Diawali oleh aksi skill individu, Jeni berhasil mengelabui penjaga gawang, Rahmat. Memasuki babak kedua Haviz Zein menumbuhkan asa untuk Jaya Kencana. Ia berhasil mencetak gol dan membuat kedudukan menjadi 1-2.

Edi Rahadi kembali membuat Mataram FC melebarkan jarak lewat tendangan keras di menit ke-29 yang gagal dihentikan oleh penjaga gawang Jaya Kencana.

Selang beberapa detik, Deny Saputra kembali membuat publik tuan rumah bersorak dengan gol yang dicetak olehnya. 4-1 untuk Mataram FC. Pinsa Prahadian melengkapi pesta kemenangan Mataram FC setelah ia menuntaskan dengan baik umpan dari Ilham. Gol Pinsa menjadi gol penutup skor 5-1 dan tuan rumah berhasil membawa pulang tiga poin.

Keberhasilan tim tuan rumah di laga hari pertama gagal dipertahankan. Akibatnya tim Mataram FC gagal meraih tiga poin lagi setelah kalah tipis 2-3 dari tim Bie The Great (BTG) di laga keduanya di GOR 17 Desember, Mataram, Minggu (3/4).

Meski mendapat tekanan hebat dari suporter tuan rumah serta sempat tertinggal terlebih dahulu, BTG berhasil membalikkan keadaan sekaligus membawa pulang tiga poin.

Pelatih Mataram FC, Fandy Butar Butar yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengatakan anak-anaknya sudah tampil maksimal. Hanya saja saat melawan BTG anak-anaknya kehilangan konsentrasi. “Kita sudah unggul 1-0 di menit awal, namun pemain kita kurang fokus, sehingga konsentrasi pecah,” ucapnya.

Pecahnya konsentrasi pemain Mataram FC dikarenakan pemainnya masih muda sehingga emosinya labil dan tidak terarah. “Kami sudah bermain maksimal, fisik anak-anak bagus, hanya saja emosi mereka labil,” jelas Fandy.

Sementara itu Pelatih BTG, Raka Febrianto mengatakan kemenangan timnya tidak lepas dari mental pemainnya yang bagus.

“Kemenangan ini berkat mental juara yang dimiliki oleh anak-anak. Mereka menunjukkan mental yang hebat melawan tim tuan rumah,” ujar Pelatih Raka Febrianto usai pertandingan.

“Kita tidak hanya melawan timnya tapi ada faktor kedua dari wasit yang menurut saya agak berat sebelah. Kemudian dukungan dari publik tuan rumah justru menjadi motivasi bagi kami, kami salut karena tidak ada tekanan-tekanan yang membahayakan dari suporter lawan,” terangnya. (fan)

Hasil Kejurnas

Atlet NTB Raih Gelar Petinju Terbaik Mataram (Suara NTB) Kiprah enam petinju NTB di event nasional benar- benar membanggakan.

Selain menyabet tiga medali emas dan satu perak, petinju NTB juga sukses meraih penghargaan sebagai petinju terbaik di Kejurnas Tinju Gubernur Maluku Cup yang berakhir di Maluku, Sabtu (2/4) malam.

Pelatih Pelatda Tinju Ketua Umum KONI NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (3/4) kemarin mengatakan tiga medali NTB diraih oleh Endang di kelas 48 Kilogram (Kg) putri, Huswatun di kelas 60 Kg putri dan Putra Samada di kelas 69 Kg putra.

Sementara medali perak

diraih oleh Ainun Azizah di kelas 48 Kg putri. Sayangnya keberhasilan empat petinju itu tidak diikuti oleh Jubaitul dan Nasrudin yang angkat koper lebih dahulu di babak penyisihan.

“Alhamdulillah atlet kita meraih tiga emas dan satu perak. Selain itu petinju putri kita Endang meraih gelar pet-

inju terbaik,” ucap Dugi seraya menambahkan bahwa keberhasilan petinju NTB juga disaksikan oleh Ketua Umum KONI NTN, Andy Hadianto dan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budi Santoso yang sejak awal ikut hadir menyaksikan kejurnas tinju.

Medali emas dan gelar tin-

ju terbaik diraih atlet putri NTB, Endang setelah mengalahkan rekannya sesama petinju NTB Ainun Azizah di final 48 Kg putri, selanjutnya Putra Samada mengalahkan Billy Patiruhu asal Bogor-Jabar di kelas 69kg, sementara itu Huswatun mengalahkan Sherly Yusinta petinju perwakilan Dirgantara Angkatan Udara (AU) di kelas 60 kg.

Sayangnya, keberhasilan keempat petinju NTB itu tidak diikuti oleh rekannya Nasrudin dan Jubaitul. Nasrudin yang turun di kelas berat (91 Kg ke atas) didiskuali-

fikasi lantaran pukulannya mengenai alat vital lawannya. Sementara Jubaitul yang turun di kelas 51 Kg dikalahkan atlet pelatnas asal Maluku di babak penyisihan.

Hasil kejurnas tersebut kata Dugi sebagai ajang untuk evaluasi atlet menghadapi PON. Dengan hasil tiga emas itu sudah bisa diprediksikan petinju NTB punya peluang menyumbangkan sedikitnya tiga emas di PON 2016. Sementara target dari KONI NTB tinju diharapkan minimal bisa meraih dua emas di PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN SALTO – Penyerang Real Madrid, melepaskan tendangan salto yang berbuah gol untuk Real Madrid dalam laga El Clasico, Minggu dini hari kemarin.

Madrid – Duet penyerang Real Madrid, Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo memberikan tamparan keras untuk rivalnya, Barcelona. Keduanya mencetak gol kemenangan 21 Real Madrid dalam pertandingan La Liga Spanyol bertajuk El Clasico di Stadion Camp Nou, Barcelona, Minggu dini hari kemarin.

Kemenangan ini tak merubah posisi Madrid di urutan ketiga klasemen sementara dengan 70 poin, sementara Barca tetap di peringkat satu dengan 76 poin.

Barcelona nyaris membuka keunggulan pada menit ke-9, saat Luis Suarez gagal menyambut bola umpan tarik Neymar di depan gawang yang sudah kosong.

Lionel Messi juga menciptakan peluang pada menit ke19 lewat tendangan bebas, namun bola melayang tipis di atas mistar gawang. Pada menit ke-30 giliran Ronaldo menebar ancaman kala melepaskan tembakan bebas di depan kotak penalti Barca, namun bola sepakannya melambung di atas gawang.

Benzema juga mendapat-

kan peluang emas dengan melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti pada menit ke-42, sayangnya bola berakhir di luar lapangan usai melewati mistar gawang.

Gol pembuka akhirnya tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-56 lewat aksi Gerard Pique. Menerima umpan sepak pojok Rakitic, Pique yang terlepas dari kawalan Pepe, berhasil melakukan sundulan keras yang membuat bola memantul ke tanah sebelum bersarang di gawang Madrid.

Keunggulan Barca tak ber-

langsung lama. Madrid mampu membalas pada menit ke62 lewat gol Benzema. Bola kiriman Toni Kroos yang memantul mengenai pemain Barca, berhasil disambar Benzema dengan tendangan salto di depan mulut gawang. Kiper pun tak kuasa menghalau si kulit bundar.

Gareth Bale sempat mencetak gol pada menit ke-80, namun wasit menganulirnya karena dianggap melakukan pelanggaran sebelum menyundul bola.

Madrid harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-

83 setelah Sergio Ramos mendapatkan kartu kuning kedua akibat melakukan tekel keras dari belakang terhadap Suarez.

Kekurangan jumlah pemain tak mengendorkan semangat Madrid. Cristiano Ronaldo membuat tim tamu berbalik unggul pada menit ke-85.

Menerima bola umpan dari Gareth Bale dan menahannya dengan dada, Ronaldo melesakkan tendangan keras dari tiang dekat yang tak sanggup dihadang penjaga gawang.

Hasil 2-1 untuk keunggulan Madrid. (ant/bali post)

Siap Pertahankan Emas PON

Iswandi

(Suara NTB/dok)

Hasil Pertandingan Sepak Bola

PADA beberapa event yang diikuti belakangan ini prestasi Iswandi tergolong menurun.

Terakhir di Pra-PON Atletik di Jakarta 2015, dia finis di posisi keempat. Kalah dari rekan sesama atlet NTB, Sudirman Hadi yang menempati peringkat pertama, Yaspy Boby asal Sumatra Barat (Sumbar) peringkat dua dan Fadlin dari NTB di peringkat ketiga.

Buruknya prestasi itu bisa menjadi ancaman bagi Iswandi. Bisa-bisa medali emas yang pernah diraihnya di nomor 100 PON Riau 2012 lalu tak bisa dipertahankan di PON XIX 2016. Lantas bagaimana tanggapan Iswandi dengan prestasinya yang buruk itu?

Iswandi yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Minggu (3/4) kemarin mengatakan prestasi yang diukirnya di Pra-PON 2015 boleh dibilang prestasi terburuk sepanjang sejarah mengikuti event nasional tahun 2012 hingga 2015. Itu terjadi karena dia tak memiliki persiapan khusus ketika mengikuti event nasional.

“Setelah mengikuti SEA Games tahun 2013 saya dalam masa transisi. Jadi tak ada persiapan sama sekali. Makanya prestasi saya sangat menurun,” jelasnya.

Bila menengok kebelakang, prestasi Iswandi di tahun 2015 memang sangat buruk sekali. Iswandi yang pernah dijuluki manusia tercepat di Indonesia karena mencatat waktu tercepat 10.41 detik di 100 meter pada PON 2012 kini tak bisa menun-

jukan taringnya lagi.

Iswandi yang biasa lari dengan kecepatan 10.41 detik di nomor spesialisnya 100 meter kini hanya mampu mencatat waktu 10.60 detik. Catatan waktu tersebut kerap kali mengakibatkan dia gagal mempertahankan medali emas di Pra PON. Menurut Pelatih Atletik, Akrin Ibrahim, bila Iswandi ingin kembali mengukir sejarah di PON 2016, Iswandi harus mampu lari dengan kecepatan 10.40 detik hingga 10.45 detik, pasalnya saingannya terberatnya, Sudirman Hadi telah mencatat waktu 10,46 detik saat menjuarai Pra-PON 2015.

“Kalau ingin juara PON, Iswandi harus bisa lari dengan waktu 10. 40 detik hingga 10.45 detik atau melampaui cacatan waktu lawannya,” jelas pelatih.

Menanggapi pernyataan pelatih, Iswandi mengatakan masih optimis mengembalikan penampilan yang pernah dicatatnya di PON dahulu. Menurutnya mencatat waktu 10.41 detik bukanlah hal yang mustahil.

Pasalnya dia sudah pernah mencatat waktu 10.41 detik di PON 2012.

Tidaknya saja mengembalikan performance yang dulu namun dia mengaku siap mempertahankan medali emas yang diraihnya di PON 2012. “Kalau melihat persiapan di Pelatnas saat ini, saya masih bisa pertahankan medali emas. Kekuatan kami memang masih merata, dan saya tidak mau kalah saing,” jelas Iswandi.(fan)

SUARA NTB

Senin, 4 April 2016

Halaman 16

’’Dharma Santi’’ STAHN Gde Pudja Mataram

Revolusi Mental Cetak Generasi Berkarakter Mulia

(Suara NTB/met)

BERSALAM – SALAMAN – Seluruh Civitas akademika STAHN Gde Pudja Mataram bersalam – salaman untuk saling bermaafan melalui kegiatan dharma santi seusai merayakan Nyepi.

OPT Masih Jauh di Bawah Ambang Batas Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB memastikan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang belakangan sering disebutsebut oleh petani tak mengganggu produksi. Bahkan diyakini target 2,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) masih bisa dikejar.

Menjawab gangguan OPT di lapangan, data terakhir yang dimiliki Dinas Pertanian Provinsi NTB masih berkisar di 1,1 persen dari total luas areal tanam.

Tidak menganggu signifikan terhadap produksi, karena pemerintah pusat mematok ambang batas minimal 7 persen.

“April- Mei 2016, kita bisa menembus angka produksi sebanyak 1,04 juta ton GKG. Di banding tahun lalu, hanya 884.000 ton GKG pada periode yang sama,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikltura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si. Untuk melakukan pengamaman, bersama tim, padi terserang OPT yang dilaporkan oleh petani melalui petugas, selanjutnya tindakannya dilakukan penyemprotan. Atau memangkas padi-padi yang terkena serangan kering buah, sehingga tak meluas. Bahkan dengan memberikan bantuan pestisida.

Kondisi lapangan, telah dilaporkan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zanul Majdi.

Pencapaian realisasi tanam padi Musim Tanam 2015/2016 di Provinsi NTB sampai dengan bulan Februari 308.578 hektar, atau 95,44 persen dari rencana tanam 323.323 hektar.

Kondisi el nino dengan curah hujan yang sangat kurang selama MT. 2015/2016 dampaknya paling terlihat pada tanaman padi. Selain menyebabkan keterlambatan waktu tanam juga meningkatkan gangguan pada tanaman berupa serangan OPT, banjir, dan kekeringan.

Komulatif luas gangguan pada tanaman padi pada MH. 2015/2016 seluas 3.463,13 Ha (gagal penen 78,60 Ha) yang terdiri atas serangan OPT utama seluas 2.671,53 Ha (tidak ada gagal panen), banjir seluas 120,6 Ha (gagal panen 56,60 Ha) dan kekeringan seluas 671 Ha (gagal panen 22 Ha).

Dibandingkan dengan komulatif gangguan pada periode yang sama tahun lalu (MH. 2014/2015) seluas 3.785,07 Ha (gagal penen 148,86Ha) berarti pada musim tanam sekarang luas tanaman terkena gangguan serangan OPT, banjir, dan kekeringan lebih sedikit (91,49 persen dari kondisi musim tanam tahun lalu) Jenis OPT yang meningkat luas serangannya dan berbahaya bagi tanaman, hama Wereng Batang Coklat (WBC) seluas 479,4 hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat.

Sementara menurut Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menyebut data rinci serangan OPT ada di Dinas Pertanian.

Terhadap sebagian besar uang serangan OPT-nya sedang dan berat, petani disarankan untuk panen muda. Cuaca dan kelembaban menurutnya membuat hama lebih nyaman. (bul)

Mataram (Suara NTB) Perhelatan dharma santi di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Sabtu (2/4) berlangsung khidmat. Dharma santi tahun ini mengusung tema revolusi mental menuju insan religius dan berkarakter mulia.

Direktur Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI) Prof. Drs. I Ketut Widnya., M.A., M.Phil., Ph.D yang hadir dalam kegiatan tersebut berceramah tentang penyelenggaraan upacara Nyepi 2016. Menurutnya, upacara

penyepian yang berlangsung pada 9 April lalu sangat istimewa. Alasannya, saat Nyepi bertepatan dengan munculnya fenomena alam yakni gerhana matahari. ‘’Ritual Nyepi pada tahun ini sangat istimewa, karena bertepatan dengan momentum munculnya fenomena alam gerhana matahari. Sehari sebelum terjadinya gerhana, umat Hindu telah melaksanakan upacara butakala (pengerupukan) yang tujuannya mengusir hal – hal yang negatif, baik dalam diri maupun di alam semesta” tuturnya.

Dirjen Bimas Hindu ini mengemukakan, esensi per-

ayaan dharma santi katanya, terletak pada sasaran penguatan pendidikan agama dalam menciptakan generasi berkarakter mulia.

Momentum upacara Nyepi merupakan kesempatan mentransformasikan pemahaman tentang ilmu agama bagi generasi selanjutnya.

Di samping, pendidikan dan peningkatan pemahaman ilmu agama harus dilakukan dalam lembaga pendidikan formal.

Porsi pembelajaran ilmu agama demi meningkatkan pemahaman tiap generasi terhadap ajaran agamanya masing – masing perlu ditambah. Peningkatan pemaha-

Wagub Hadiri ’’Dharma Santi’’ Nyepi WAKIL Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si menghadiri perayaan dharma santi Nyepi Isaka Warsa 1938 yang diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB. Berlokasi di Taman Mayura – Mataram, kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938 yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2016 lalu.

Acara dharma santi itu dihadiri juga oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Phd, Ketua PHDI NTB Drs. I Gede Mandra, M.Si, Ketua MUI NTB, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama NTB, Ketua PGI NTB, jajaran SKPD, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda NTB. Keberagaman di bumi nusantara dan NTB pada khususnya merupakan suatu keniscayaan yang tak mungkin terbantahkan. Sehingga menurut Wagub, tepat kegiatan dharma santi ini mengusung tema “Keberagaman Perekat Persatuan”. Yang bermakna bahwa keberagaman hendaknya jangan dijadikan sebagai alasan untuk memecah belah. Namun sebaliknya keberagaman harus dijadikan modal menguntungkan untuk saling mengisi dan melengkapi berbagai dimensi dalam membangun NTB. “Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat NTB,

perjalanan menyelenggarakan negara. Lebih – lebih di tengah lingkaran kemajemukan seperti yang dialami bangsa Indonesia sampai hari ini.

Hal tersebut sesuai dengan semangat pembangunan dan pengembangan mental intelektual yang disampaikan oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak., MM. Pada kesempatan itu, ia mengajak, agar momentum dharma santi dapat dijadikan kesempatan untuk saling bermaaf – maafan baik di kalangan antarsesama umat Hindu maupun antarumat beragama lainnya. (met/*)

BKPMPT Tengah Memproses Izin untuk Pemrakarsa Pasir Laut Lotim

(Suara NTB/ist)

HADIR - Wagub NTB, H.Muh.Amin saat menghadiri acara dharma santi Nyepi, Sabtu (2/4). saya menyampaikan selamat hari raya Nyepi tahun baru Saka 1938 kepada segenap umat Hindu. Harapan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai langkah kita seluruh umat beragama di NTB,’’ ujar Wagub.

Menyambut pelaksanaan MTQ Nasional di NTB Juli sampai Agustus 2016 mendatang, Wagub mengajak kepada seluruh umat beragama khususnya umat Hindu untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan MTQ. “Insya Allah mudah - mudahan itu (MTQ) akan kita sukseskan secara bersama – sama,” ujarnya.

Amin juga berharap semua komponen harus memahami dan memajukan daerah, ter-

man ilmu secara lebih mendalam juga dapat menjadi langkah untuk mengantisipasi timbulnya gerakan – gerakan separatis dengan paham radikalisme.

Kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai sesama serta menjalin hubungan yang sehat demi terciptanya kerukunan baik dalam internal maupun eksternal umat beragama merupakan wujud daripada karakter mulia. Menciptakan ketentraman dengan memelihara hubungan yang baik dengan cara saling menghormati antar umat beragama adalah harga mati yang wajib diusung dalam

masuk di dalamnya adalah umat Hindu yang ada di daerah ini. ‘’ Kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat, saya harap dapat selalu senantiasa membimbing umat dan mengedepankan toleransi, saing menghargai dan kerja sama sehingga tercipta kerukunan di antara kita.’’

Senada dengan Wagub, Ketua PHDI NTB mengatakan bahwa NTB rumah kita yang didiami berbagai etnis, keberagaman suku, budaya, agama, ras,dan golongan yang harus dijaga. “Keberagaman merupakan kekayaan, kekayaan merupakan kekuata. Apabila kekayaan itu harus dihiasi dengan kualitas kebersatuan, kerukunan, keserasian, dan keharmonisan,” kata Gede Mandra. (r)

Mataram (Suara NTB) – Izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB untuk penambangan atau penyedotan pasir laut di Lotim telah keluar. Terkait dengan itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) tengah memproses izin lingkungan itu. Sebelum mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Kepala BKPM-PT, Ir. Ridwansyah, MTP., dikonfirmasi akhir pekan kemarin, mengatakan tengah memproses dokumen izin lingkungan. “Sedang diproses utk izin lingkungannya,’’ katanya.

Selain itu, BKPMPT juga tengah menunggu evaluasi kelayakan teknis dari Dinas Pertambangan.

Pihaknya juga harus memastikan bahwa seluruh persyaratan untuk perizinan terpenuhi.

“Kami juga sedang menunggu evaluasi kelayakan teknis dari pertambangan dan tim harus memastikan bahwa seluruh pwrsyaratan terpenuhi dulu,” ujar Ridwansyah.

Sementara itu, menurut Kepala BLHP NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., izin lingkungan untuk pemrakarsa penambangan pasir laut Lotim, yaitu PT. Dinamika Atria Raya (PT. DAR) sudah dikeluarkan dan diserahkan ke BKPMPT. Dalam dokumen izin lingkungan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama persepsi masyarakat. Seperti persep-

si masyarakat yang mengkhawatirkan terjadi kekeruhan. Sehingga penanganannya dengan menggunakan ATR, atau sebuah jaring untuk menahan agar kekeruhan tidak meluas.

Hal lainnya mengenai kekhwatiran terjadinya dampak abrasi dari aktivitas penambangan pasir laut. Maka diperlukan menentukan rona awalnya. “Itu yang dipantau, itu masuk ke dalam pembahasan Amdal,” ujar Erpan.

Kekhawatiran lainnya, adalah penurunan penghasilan nelayan dengan adanya kegiatan penyedotan pasir laut di Lotim.

Lokasi nelayan melaut yang biasanya lebih dekat akan menjadi lebih jauh. Sehingga itu membutuhkan solusi.

“Itu sudah disepakati dengan memberikan komitmen kepada nelayan, itu sudah dilakukan pola CSR, dengan membentuk kelompok nelayan sebagai solusi, dan itu yang akan kita pantau,” ujar Erpan.

Dikatakan, luas areal yang dibahas di Amdal itu, seluas 500 hektar. Dari 1000 hektar yang diprediksi. 500 hektar di antaranya masuk ke dalam Amdal PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali. Karena kebutuhannya 30 juta meter kubik.

“Dari 1000 hektar 30 juta meter kubik untuk TWBI, sisanya tidak lebih dari 20 juta. Direncanakan untuk beberapa proyek di wilayah Lombok, seperti Global Hub,” katanya. (ron)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 4 April 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Senin, 4 April 2016

Halaman 18

Dirjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud Tinjau Implementasi Pendekatan Piramid di Buleleng Mataram (Suara NTB) Dirjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud, Haris Iskandar, Ph.D didampingi oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Eko Sumardi, M.Pd barubaru ini mengunjungi Kabupaten Buleleng. Tepatnya, di TK Negeri Pembina Kecamatan Banjar, Desa Temukus Kabupaten Buleleng.

Kunjungan kerja tersebut difokuskan untuk melihat hasil implementasi program “pyramid approach” yang merupakan program kerjasama antara TK Negeri Pembina Kecamatan Banjar, Desa Temukus Kabupaten Buleleng dengan Windesheim University dari Belanda, dan direncanakan jika program ini berhasil maka akan dicanangkan sebagai program nasional.

Menurut Dirjen PAUD dan Dikmas metode pembelajaran “pyramid approach” yang sudah diterapkan di TK Negeri Pembina Temukus sangat bagus, dan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

Tidak hanya mendengar penjelasan metode pembelajaran dari para tenaga pendidik yang berada di TK Negeri Pembina Kecamatan Banjar, Desa Temukus Kabupaten Buleleng tetapi Harris Iskandar juga ikut mendampingi secara langsung proses belajar mengajar di TK tersebut.

pun dalam komunitas.

Pendekatan piramid ini berlandaskan pada dua hal dalam elemen pembelajaran, yaitu Struktural dan Instruktrusional.

Elemen struktural adalah el-

Sekilas tentang Pyramid Approach Pendekatan piramid (pyramid approach) dalam pendidikan adalah model pembelajaran yang unik yang berlandaskan pada lingkungan belajar yang efektif untuk individu dengan kesulitan perkembangan atau kesulitan belajar. Diciptakan oleh Dr. Andrew Bondy, dan berdasarkan Prinsip Prinsip Spektrum Analisis Perilaku, model ini menawarkan prinsip-prinsip yang dapat dengan mudah diterapkan oleh mereka yang mengajar di ruang kelas, mengajar di rumah atau-

emen dasar atau landasan dalam pendekatan pada struktur piramid ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam proses pembelajaran dan diuraikan lagi menjadi empat kegiatan. Pertama, aktivitas fungsional.

Kedua, penguatan sistem. Ketiga, komunikasi fungsional. Keempat, identifikasi dan penggantian perilaku kontekstual yang tidak sesuai.

Elemen instruksional menjadi bagian atas d a l a m struktur pi-

ramid ini yang mencakup di dalamnya informasi yang relevan dalam kaitannya dengan pembuatan pembelajaran yang efektif dan diuraikan lagi menjadi empat langkah. Pertama, generalisasi atau penjelasan umum. Kedua, format pembelajaran. Ketiga, srategi pembelajaran dalam mendorong minat anak. Dan keempat, pembenaran kesalahan atau error correction yang merupakan bagian unik untuk mendorong proses pembelajaran.

Keseluruhan elemen atau bagian merupakan penjelasan dari pengambilan keputusan yang berlandaskan data dan fakta di lapangan dan ketika seluruh elemen ini digabungkan, maka akan dihasilkan keberhasilan yang luas dalam berbagai metode pembelajaran. Pendekatan piramid menekankan pada bagaimana mengajar, bukan hanya kepada apa yang diajarkan, tapi juga fokus secara individual untuk mengolah keunikan siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran. (*)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN KERJA - Dirjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud, Haris Iskandar, Ph.D, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng, Bali untuk meninjau implementasi Pendekatan Piramid di daerah tersebut, baru—baru ini. Dalam kunjungan tersebut, Haris juga didampingi oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Eko Sumardi, M.Pd.

Pemilihan Sunsilk Hijab Hunt

Peserta Dinilai Kurang Percaya Diri Mataram (Suara NTB) Ajang pencarian bakat Sunsilk Hijab Hunt berlangsung penuh antusias dari para peserta. Sebanyak 32 peserta yang telah mendaftar menunjukkan bakatbakatnya di hadapan dewan juri. Hasilnya, sebanyak 20 peserta dinyatakan lolos menuju tahap selanjutnya untuk kemudian dipilih sebanyak dua orang mewakili NTB ke Jakarta.

(Suara NTB/lin)

Pelecing Balung di Hotel Santika Mataram

Pelecing Balung Nikmat di Hotel Santika HOTEL Santika setiap bulannya menyajikan menu baru di restorannya. Bulan ini, Hotel Santika menyajikan Pelecing Balung sebagai hidangan utama yang sangat menggugah selera makan. Terbuat dari iga sapi dan pelecing kangkung yang diberi bumbu khas Lombok.

“Pelecing Balung ini terbuat dari iga sapi yang telah dimasak terlebih dahulu selama dua jam dan dibumbui dengan bumbu pelecingan. Kemudian dilengkapi dengan pelecing kangkung, nasi, acar, dan emping,” kata Executive Chef Hotel Santika Mataram Nyoman Putra Yasa, di Mataram, Sabtu (2/4).

Menu ini juga dapat dinikmati dengan rainbow sparkling yang segar. Terbuat dari orange fresh, lime fresh, grenadin dan soda water. Selain itu, hidangan penutup berupa Pai Ubi Ungu juga tidak kalah nikmat untuk disantap. Perpaduan pai berbahan dasar ubi ungu dengan es krim yang dibentuk dengan modern namun dengan cita rasa tradisional. “Untuk siang hari sebaiknya minum yang segar seperti rainbow sparkling, dan malam hari bisa pesan tonic tea biar badannya hangat,” sarannya.

Untuk Pelecing Balung, pengunjung restoran hanya perlu membayar Rp 125 ribu dan Rp 35 ribu untuk pai ubi ungu. Sementara untuk rainbow sparkling, masyarakat dapat menikmatinya dengan membayar Rp 33 ribu. Selain itu, pengunjung juga bisa memesan minuman hangat berupa tonic tea yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti teh, cengkeh, lemon, madu dan sereh yang menambah cita rasa.

“Setiap bulan kami selalu memberikan menu baru yang nikmat dan juga sehat. Bahan-bahannya juga dari lokal semua. Jadi masyarakat bisa menikmati setiap menu baru yang kami sajikan. Bukan hanya tamu, tapi masyarakat yang tidak menginap pun bisa menikmati menu baru ini di restoran kami,” kata Yasa.

Hotel ini juga memiliki kamar sebanyak 123 kamar dengan tipe yang beragam. Diantaranya standar, deluxe, executive, dan suite. Semua tipe kamar itu dapat dihuni hanya dengan membayar Rp 600 ribu hingga Rp 1,7 juta. Meski demikian, harga itu masih bisa berubah tergantung situasi. Jika beruntung, tamu bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah namun dengan pelayanan yang sama. (lin)

“Di NTB ini pertama kali kita melakukan seleksi Sunsilk Hijab Hunt. Saya melihat ada potensi dan bakat dari setiap peserta. Hanya saja, mereka terlihat kurang percaya diri,” kata Panitia Penyelenggara Sunsilk Hijab Hunt Melyanti Setyorini, di Mataram, Sabtu (2/4).

Para peserta menunjukkan kebolehannya pada berbagai bidang. Diantaranya bernyanyi rap, melukis, bernyanyi kroncong, membaca puisi dan banyak lainnya. Ini menunjukkan wanita muslimah NTB banyak memiliki bakat terpendam, hanya saja tidak pernah disalurkan.

“Mereka rata-rata mengatakan bahwa ini adalah audisi pertama yang mereka ikuti.

Mungkin karena di NTB jarang diselenggarakan ajang semacam ini. Berbeda dengan daerah lain,” kata Mely.

Dhini Aminarti selaku juri juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, muslimah NTB sebenarnya banyak yang memiliki bakat. Namun tidak berani untuk ditonjolkan.

Padahal bakat-bakat itu harus dikembangkan. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa dibanggakan oleh daerah.

“Sejauh ini saya lihat pesertanya oke-oke. Saya kira di

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Suryani Ahyar Abduh saat foto bersama para peserta yang lolos ke dalam 20 besar. berika kesempatan bagi anakanak kami untuk menunjukkan bakatnya,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mataram sangat mendukung kegiatan itu. Sebab kegiatan

semacam itu sangat jarang dilakukan di Kota Mataram.

Sehingga sangat perlu untuk bisa menunjukkan bakatbakat yang dimiliki oleh anak muda di NTB, khususnya di Kota Mataram. (lin)

Teater

Aroma Penantian di Panggung Pertunjukan Barangkali menunggu adalah peristiwa paling menyedihkan serta menyakitkan dalam roda kehidupan. Lalu, siapa kira-kira diantara mahluk hidup dimuka bumi ini yang dalam riwayat hidupnya tidak pernah menunggu? Bagi orang yang percaya mengenai adanya kehidupan setelah kematian; bahwa seusai menanti ajal pun akan lekas melakukan penantian di alam lain. Bahkan penantian yang lebih panjang.

Drama Cinta Sang Perdana Menteri PESHWA Bajirao Ballad (Ranveer Singh) menggantikan ayahnya yang meninggal dunia sebagai perdana menteri di Kerajaan Maratha.

Setelah melakukan serangkaian percobaan di depan Raja Shahu Maharaj, raja akhirnya menyetujui usulan penunjukan Bajirao sebagai perdana menterinya. Bagi Shahu Maharaj, raja tanpa seorang perdana menteri bagai wewangian tanpa semilir angin.

Bajirao dikenal sebagai seorang ksatria, memiliki taktik perang yang mumpuni, dan jago memanah. Karena dari semua perang yang Judul : Bajirao Mastani | pernah dipimpinnya, ia tak Sutradara : Sanjay Leela pernah kalah dan selalu berBhansali | Pemain : Ranveer hasil menaklukkan musuhSingh, Deepika Padukone, musuhnya. Mimpinya adalah Priyanka Chopra, Tanvi Azmi menaklukkan kerajaan Mu| Tahun : 2015. ghal yang berkuasa di India bagian utara atau Delhi dan menjadikan India menjadi negara Hindu. Namun ia yang tak bisa takluk di depan musuhnya, dengan begitu saja takluk oleh cinta. Bahkan ia meregang nyawa karena persoalan perasaan yang ditanggungkannya atas Mastani (Deepika Padukone).

Mastani adalah seorang muslim dari Kerajaan Bundelkhand yang dipimpin ayahnya, Raja Chatrasaal. Kedekatan mereka berawal saat Mastani meminta bantuan Bajirao ketika Bundelkhand akan diserang musuh. Pada akhirnya mereka saling jatuh hati dan menikah. Tapi keluarga Bajirao tidak mau menerima Mastani karena alasan perbedaan keyakinan, juga karena Bajirao telah memiliki isteri, Kashibhai (Priyanka Chopra). Ibu Bajirao, Radhabhai (Tanvi Azmi) adalah penentang nomor satu hubungan BajiraoMastani. Mastani hanya dianggap sebagai selir dan tak pantas mendampingi Bajirao. Berbagai upaya dilakukan Radha untuk memisahkan pasangan ini.

Kisah ini diangkat dari novel berjudul Raau karya Nagnath S. Inamdar. Meskipun cerita ini merupakan salah satu epos (cerita kepahlawanan), tapi lebih difokuskan pada drama cinta sang perdana menteri. (ynt)

luar juga masih banyak yang memiliki potensi dan bakat terpendam. Tapi mereka kurang percaya diri untuk mengikuti audisi,” ungkapnya.

Suryani Ahyar Abduh selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram juga sangat mengapresiasi ajang ini. Menurutnya ajang pencarian bakat semacam ini harus lebih sering dilakukan.

Sebab banyak bakat terpendam yang dimiliki oleh wanita di Kota Mataram maupun di NTB. Namun tidak pernah terekspose.

“Saya sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara, karena telah mem-

(Suara NTB/met)

TENTANG MENUNGGU - Sugiyanti Ariyani dan Muhammad Wail saat mementaskan drama tentang aktivitas menunggu dalam lakon berjudul Blank, di Aula Auditorium kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Jumat (1/4).

AKTRIS Sugiyanti Ariyani dan aktor Muhammad Wail mementaskan drama tentang aktivitas menunggu dalam lakon berjudul Blank. Dua pemain drama yang mementaskan teater tanpa kata itu merebut perhatian apresian.

Lakon tersebut digagas dua kreator asal bandung itu untuk menyampaikan pesan tentang menunggu.

Bagi mereka, peristiwa menunggu merupakan insiden yang sangat sering sehari-hari. Di setiap sisi kehidupan, menunggu merupakan keadaan yang selalu terjadi. Sebagai sisi yang ganjil, kegiatan menunggu telah menggenapi bagian riwayat atau perjalanan kehidupan di muka bumi.

“Bagiku menunggu adalah sesuatu yang pasti melanda siapa saja dan dimana saja. Entah menunggu kedatangan seseorang, menunggu makan, menunggu jam istirahat… bahkan menunggu kematian. Sampai sebegitu lekatnya menunggu dengan kehidupan membuat saya menyimpulkan bahwa menunggu adalah bagian dari pada kehidupan kita,” tutur Wail ketika dikonfirmasi usai pemen-

Transformasi Puisi ke Novel HUJAN Bulan Juni adalah puisi yang diciptakan Sapardi Djoko Damono puluhan tahun silam.

Kini puisi itu bertransformasi menjadi sebuah novel yang diluncurkan tahun lalu. Karya puisi yang diubah menjadi bentuk cerita panjang atau novel seperti yang disampaikan Sapardi saat peluncuran novel ini adalah hal yang wajar. Tidak hanya ditransformasikan ke dalam bentuk novel, tapi puisi Hujan Bulan Juni juga kerap dibawakan dalam bentuk lagu atau musikalisasi puisi.

Novel Hujan Bulan Juni berkisah tentang Sarwono, seor-

ang dosen di Universitas Indonesia (UI) yang jatuh cinta pada Pingkan, sama-sama jatuh cinta, bisa dikatakan demikian. Pingkan juga mengajar di kampus yang sama, hanya beda fakultas. Sarwono dan Pingkan sama-sama berasal dari Solo. Namun ada perbedaan yang menjadi rintangan untuk menyatukan hubungan mereka, yaitu perbedaan agama dan latar belakang keluarga.

Sarwono adalah Jawa tulen, sementara Pingkan disebut-sebut keturunan Manado. Walaupun sebenarnya ibunya keturunan Jawa. Karena lama tinggal di

tasan, Jumat (1/4) di Aula Auditorium kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM).

Menurutnya, menunggu merupakan bagian dari energi kehidupan.

Menunggu merupakan sesuatu yang ikut melancarkan perjalanan kehidupan. Bahkan setelah terjadinya kematian, kata Wail tiap-tiap mahluk hidup akan kembali menunggu dalam waktu yang tak bisa diperkirakan.

Dari kegiatan menunggu, banyak hal yang dilakukan untuk mengurangi kejenuhan atau menghilangkan rasa lelah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah bermain. Disamping itu, ada juga sebagian orang mengalihkan semangatnya ketika menunggu terhadap aktifitas membaca. Memperkaya wawasan untuk mematikan rasa jenuh pada kegiatan membosankan. Sebab ada anggapan bahwa menunggu merupakan kegiatan paling membosankan yang pernah dirasakan.

Kilas Balik Dalam lakon tersebut, cita rasa menunggu awalnya benar-benar pahit dan pekat. Wajah Sugiyanti sebagai aktor yang melakukan penantian atau menunggu benar-benar semrawut. Tatapan matanya kosong sehingga menggenapi kesan bahwa hatinya sedang gundah gulana. Sebagai kilas balik, usai mereka berdua saling bergembira dengan bermain saat menunggu, kembali gelisah dalam sebuah penantian.

Sekitar 15 sampai 20 menit lamanya di awal pementasan. Sugiyanti dan Wail menunjukkan wajah murung dan muram kepada penonton. mereka seperti sedang menunggu kedatangan kereta yang tak kunjung tiba. Sesekali keduanya tampak seperti menanti kehadiran kekasih yang telah lama dirindukan, tetapi tak kunjung muncul sam-

Makassar, maka ibu Pingkan atau Bu Pelenkahu tidak merasa memiliki unsur Jawa. Pingkan pun bimbang dengan akarnya, apakah ia Manado atau Jawa.

Sebenarnya dari keluarga inti Sarwono (ayah dan ibu) tidak mempermasalahkan hubungannya dengan Pingkan karena Sarwono dianggap bisa memilih sendiri calon isterinya. Begitu pun dengan ibu Pingkan (bapaknya telah meninggal). Tapi yang jadi persoalan adalah keluarga besar yang kerap memberi masukan dan komentar.

Sarwono begitu khawatir Pingkan akan tertarik dengan pria Jepang setelah perempuan itu melanjutkan kuliah di Jepang.

pai belasan jam lamanya.

Keduanya kemudian mulai berinteraksi. Berbahasa menggunakan tubuh masing-masing tanpa berkomunikasi secara verbal. Barangkali, bila dalam teori linguistik atau ilmu kebahasaan termuat pernyataan bahwa suara tertawa adalah bahasa yang verbal, maka hanya bunyi hahaha (suara tertawa) saja yang menjadi kata dalam lakon teater tanpa kata itu.

Muhammad Wail perlahan mengeluarkan segumpal boneka dari dalam tas ranselnya. Sementara Sugiyanti hanya tersenyum lalu menggenapi berbagai hal yang dilakukan Wail pada panggung mereka. Panggung yang mereka ciptakan berbentuk persegi panjang. Tidak berada di ketinggian, melainkan setara dengan kedudukan para apresian atau penonton. Tujuannya untuk lebih memudahkan para aktor untuk menjalin komunikasi secara intim dengan apresian.

Pementasan yang dilakukan dua awak teater tersebut menuai apresiasi dari berbagai tokoh teater di Kota Mataram. Salah satunya yakni mantan Ketua Dewan Kesenian NTB, Kongso Sukoco. Menurutnya, pagelaran yang dilakukan dua pemain drama tersebut merupakan hal yang berbeda. Baginya, dalam konsep berkesenian, menciptakan inovasi dan pembaharuan-pembaharuan itu memang perlu dilakukan.

Pagelaran teater yang dilakukan dua awak drama asal Bandung itu, diharap menjadi fenomena yang memotivasi awak teater di daerah agar tergerak mencetuskan karya yang lebih baik lagi. Sampai seterusnya dalam pergulatan proses berkesenian di wilayah NTB. (met)

Bisakah hubungan keduanya berlanjut ke jenjang pernikahan? Bisakah mereka melaju ke tangga berikutnya setelah melewati berbagai halangan?

Sebenarnya tema cerita dari buku ini cukup sederhana, hanya sebuah kisah cinta dari dua sejoli yang berbeda latar belakang. Tapi diramu dengan bahasa yang menarik, bahasa sederhana, tidak liris tapi tetap puitis. Ada juga satu bagian yang ditulis tanpa titik dan koma, tapi tetap saja menarik untuk dibaca. Buku ini ditutup dengan sebuah puisi berjudul Tiga Sajak Kecil yang sangat indah. (ynt)

st) NTB/i (Suara

Judul : Hujan Bulan Juni (Novel) | Penulis : Sapardi Djoko Damono | Penerbit : Gramedia Pustaka Utama | Tahun : 2015 | ISBN : 978-602-03-1843-1.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 4 April 2016

Warga Terisolir, Mobilitas Ekonomi Terganggu Dari Hal. 1 Akses warga kini makin sulit.

Bahkan nyaris terputus dari dunia luar.

Jembatan Uma Luar pada ruas jalan Teladan-Orong Telu, putus akibat dihantam banjir beberapa waktu lalu. Parahnya lagi, sebuah deker juga amblas di turunan Dewa Dara pada ruas jalan TeladanOrong Telu. ‘’Kondisi ini tentu mengancam keselamatan pengendara,’’ ujar Supardi dengan nada prihatin.

Tidak hanya itu. Jalan juga terancam longsor pada tebing sungai di ruas jalan Lenangguar-Teladan yang merupakan salah satu akses ke Orong Telu.

Diharapkan, dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan. Sebab kalau kondisi ini dibiarkan berlarut, maka akses ke Orong Telu akan terputus. Apalagi mengingat sekarang ini musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa Ir. Mukmin, bencana banjir dalam triwulan pertama tahun ini terjadi di beberapa tempat. Seperti di Desa Kalabeso, talut bronjong mengalami kerusakan, termasuk jembatan limpas sekitar.

Begitu pula di Alas Barat, ada talut dan kolam air tawar juga rusak. Selain itu, di wilayah Ropang terdapat ruas jalan yang rusak. Seperti ruas dari Lantung – Ropang ada 23 titik, Ropang – Labangka itu 17 titik. Orong Telu - Teladan ada tebing yang longsor. Dan itu sudah dilakukan identifikasi. ‘’PU bilang itu (wilayah longsor) masuk dalam pemeliharaan proyek provinsi,’’ katanya.

Selain di Kabupaten Sumbawa, bencana banjir terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara. Data BPBD NTB, selama Maret, ada 5.700 meter jalan rusak.

Terakhir, ada satu jembatan di jalur provinsi dilaporkan putus di Kecamatan Soromandi , Kabupaten Bima. Total tujuh jembatan putus.

Sedikitnya 16.841 orang terdampak akibat bencana banjir ini. Selain jala rusak dan jembatan putus, sedikitnya 195 unit rumah rusak berat dan ringan 195 unit pada Januari, 716 rumah di bulan Februari dan Maret 148 unit.

Tercatat juga ada lima sekolah rusak, dan tiga tepat ibadah.

Sementara di Kabupaten Dompu, dampak bencana paling parah terjadi di Desa Kerama dan Desa Kiwu Kecamatan Kilo. Di Desa Kiwu ada dua jembatan rusak berat dan jalan terputus hingga 1 kilometer. Parahnya ruas jalan di desa ini belum diaspal sehingga akses jalan mudah rusak.

Di Kerama, dua jembatan kecil dan ruas jalan sekitar 500 meter juga terputus. ‘’Warga Kiwu harus berjalan kaki dulu untuk bisa naik bus akibat jalan dan jembatan terputus. Walaupun sudah dibuatkan jalan darurat, tetap tidak bisa dilewati oleh bus,’’ ujar Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB. Penanganan dampak banjir bandang di Kecamatan Kilo ini mendapat prioritas pemerintah. Bila tidak segera ditangani, Kiwu sebagai desa di perbatasan Dompu – Bima ini akan semakin terisolir.

Disebutkan, kerusakan jalan dan jembatan di Kiwu maupun Kerama dipicu banjir yang masuk hingga ke perkampungan. Walaupun tahun 2015 lalu di Kerama sudah dilakukan normalisasi sungai, namun tetap saja air banjir masuk perkampungan.

“Untuk normalisasi sungai di Kerama sepanjang 2 kilometer, kita ajukan ke BNPB,” kata Imran.

Di Kiwu, lanjut Imran, perkampungan yang berdekatan dengan kawasan pesisir ini jadi langganan banjir. Mengatasinya, harus dilakukan normalisasi dan pembuatan saluran sungai hingga ke laut. ‘’Untuk normalisasi sungai di Kiwu, kita ajukan sepanjang 3 kilometer,” terangnya.

Bima Belum Salurkan Bantuan Sejak terjadinya banjir di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi hingga kini Pemkab Bima belum memberikan bantuan. Ini sangat ironis. Hanya karena Pemda belum menerima data resmi dari Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat, terkait jumlah warga yang mengalami kerugian akibat banjir tersebut, bantuan belum bisa disalurkan. ‘’Hingga saat ini belum ada yang terdata oleh Pemdes, terkait kerugian warga akibat banjir ini,’’ ucap Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono SH. M.H kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Kata dia, apabila ada data yang dilaporkan baik kerugian material dan non material, Pemkab melalui BPBD akan menyampaikan tanggap darurat dan berupaya untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. ‘’Intinya belum ada atau laporan tentang banjir ini,’’ ucapnya.

“Jadi kami pastikan, untuk warga belum ada yang terdata oleh Pemdes. Sementara baru infrastrukurnya,” terangnya.

Dia menjelaskan infrastruktur yang rusak akibat hantaman banjir beberapa minggu lalu tersebut, sebanyak tiga jembatan. Saat ini telah tercover oleh tim dari BNPB dan provinsi.

Di Lombok Timur, bencana alam menyebabkan sejumlah saluran irigasi rusak parah. Namun, BPBD Lotim memastikan jika sejumlah bencana alam yang terjadi sejak Januari sampai Maret 2016 tidak begitu fatal sampai menyebabkan jembatan yang putus, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sambelia dan Sembalun.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (2/4), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Lotim, Rusdini Hari Yamin S.Sos menjelaskan, bencana alam yang terjadi sejak musim hujan ditahun 2016 berupa angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir bandang hanya terjadi di sejumlah kecamatan di Lotim seperti puting beliung di Kecamatan Jerowaru, banjir bandang di Kecamatan Masbagik, Pringgabaya yang menyebabkan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan. ‘’Memang bencana yang paling besar terjadi untuk tahun ini yakni banjir bandang yang merendam sejumlah rumah termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya,”ungkapnya.

Tahun ini BNPB melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 5,9 miliar untuk penanganan abrasi pantai di empat titik seperti di Labuhan Haji, Pantai Telindung Kecamatan Pringgabaya, Tanjung dan Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru. (arn/ ars/ula/uki/yon)

14 Tim Verifikasi Bansos Dompu Diperiksa Dari Hal. 1 Dalam arti, jika proposalnya sudah diverifikasi dengan baik, maka kecil peluang ada persoalan. Namun jika tidak melalui tahapan verifikasi yang apik, maka peluang terjadi persoalan setelah penyaluran. ‘’Hal ini yang sedang kami dalami dari keterangan saksi, sejauh mana peran tim verifikasi,’’ jelasnya.

Ditanya apakah akan ada pemeriksaan lanjutan Senin (4/4) hari ini, Andy belum bisa menyampaikan. Menurutnya, akan tergantung kebutuhan timnya yang melakukan penyelidikan. Tapi terlepas dari itu, akan ada evaluasi perkembangan perkara setelah memeriksa sejumlah pihak. ‘’Sebelumnya juga sudah kami mintai keterangan Kepala BPKAD. Itu jadi bahan evaluasi,’’ katanya.

Ditanya soal kemungkinan kasus ini segera dinaikkan ke penyidikan, pihaknya enggan terburu buru. Karena perlu

bukti kuat dan keterangan saksi. Lagi pula menurut Andy, untuk menaikkan status sebuah kasus, termasuk Bansos Dompu dari penyelidikan ke penyidikan, perlu pelibatan ahli dan berujung para gelar perkara. ‘’Kalau unsurnya kuat, alat bukti cukup, bisa naik ke penyidikan,’’ tegasnya.

Bansos Kabupaten Dompu diduga bermasalah berawal dari laporan masyarakat ke Subdit III Tipikor, terkait penggunaan dana Bansos 2011 senilai Rp 19 miliar dan dana Bansos 2012 senilai 13,6 miliar. Tim sudah turun ke Dompu untuk menyita cukup banyak dokumen yang dimasukkan dalam enam karung.

Dua pekan sebelumnya, ada sejumlah saksi dimintai keterangan. Para saksi ini adalah penerima bantuan.

Dari pemeriksaan ini, kasus Bansos Dompu ditingkatkan ke penyelidikan. (ars)

Halaman 19

Sohibul Akui Putusan Majelis Tahkim Terkait Fahri Jakarta (Suara NTB) Presiden PKS, H. Moh. Sohibul Iman membenarkan ada Surat Putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS terkait Fahri Hamzah, namun dirinya enggan mengomentari lebih rinci isi surat tersebut.

“Memang benar ada keputusan Majelis Tahkim PKS (Mahkamah Partai) terkait Fahri Hamzah namun belum dipublikasikan,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/4).

Dia mengatakan terkait beredarnya surat putusan Majelis Tahkim yang isinya memecat Fahri sebagai kader PKS, dirinya tidak tahu keaslian surat yang beredar tersebut, sehingga tidak bisa mengomentarinya.

Sohibul menjelaskan PKS berpegang pada taat asas, sebelum dipublikasi keluar maka harus menyampaikan dahulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.

“Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT tersebut kepada FH dalam bentuk SK DPP PKS,” ujarnya.

Dia mengakui sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April

2016 dan Sabtu (2/3) malam sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya.

“Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya beredar surat Majelis Tahkim PKS yang isinya menerima rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS yaitu pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jaring keanggotaan PKS. Surat itu tertanggal Jumat 11 Maret 2016.

Pertimbangan putusan itu antara lain Pedoman Partai Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Pedoman Partai Nomor 2 tahun 2015 tentang Beracara Penegakan Disiplin Organisasi PKS. Lalu Surat Keputusan DPTP nomor 06/D/SKEP/ DPTP-PKS/1437 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Majelis Tahkim PKS. PKS NTB Belum Akui Pemecatan Fahri Sementara itu, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, belum bisa mengkonfirmasi atau mengakui kabar pemecatan Fahri Hamzah

(ant/Bali Post)

H. Moh. Sohibul Iman dari PKS sebagai keputusan resmi partai. Penegasan itu disampaikan menyusul beredarnya Surat Keputusan (SK) Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai PKS. Fahri yang dikonfirmasi melalui ponselnya hingga berita ini ditulis tidak memberikan tanggapan.

Abdul Hadi yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa sejauh ini dirinya belum mendapatkan pemberi-

Pastikan UNBK Lancar, Dikpora Koordinasi dengan PLN Dari Hal. 1 Integritas Rendah Sementara, Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc mengungkapkan integritas sekolah di NTB dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 terbilang rendah. Selain integritas yang rendah, rata-rata nilai UN juga rendah. ‘’Itu indikasi dari bocoran soal yang mereka percaya itu sesungguhnya tidak benar.

Dari sekian ratus sekolah kita yang ikut UN tahun lalu, hanya delapan sekolah yang diundang ke Jakarta,” kata Rosiady di Mataram, akhir pekan kemarin.

Ia menyebutkan, hanya delapan sekolah di NTB yang diundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Delapan sekolah ini dinilai memiliki integritas dan nilai UN yang tinggi. Diantaranya, SMA 1 Mataram, SMA 3 Mataram, SMA 5 Mataram, SMA 1 Sumbawa Besar, SMP 1 Mataram, SMP 2

Mataram, SMP 6 Mataram dan SMP 1 Selong. ‘’Hanya itu yang diundang.

Dari 500 sekolah se Indonesia yang diundang ke Jakarta. Ini kan memprihatinkan. Sehingga kita berharap UN 2016 ini lebih banyak lagi sekolah dengan integritas tinggi dengan nilai rata-rata UN tinggi,’’ harapnya.

Integritas pelaksanaan UN itu erat hubungannya dengan pengawas UN. Jika pengawas UN mau mengawasi dengan baik dan benar maka ia yakin integritas pelaksanaan UN di daerah ini akan baik. Selama ini, katanya, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa pengawas tidak tegas dan keras dan melakukan pengawasan UN. ‘’Sehingga anak-anak bisa saja membuka repeqan (contekan) , bekerjasama dengan temannya dibiarkan,’’ terangnya.

Rosiady mengingatkan, boleh saja nilai UN sekolah tinggi. Tapi kalau integritas pelaksanaan UN rendah maka sekolah tersebut bisa

hancur. Artinya, masyarakat tidak akan percaya lagi dengan sekolah tersebut. Pasalnya, Kemendikbud kemungkinan akan mengumumkan sekolah-sekolah yang integritasnya rendah dalam pelaksanaan UN. Integritas yang rendah ini, terang Rosiady, ditengarai oleh pelaksanaan UN yang tidak jujur. Kemendikbud melihatnya melalui kesalahan dalam menjawab soal. ‘’Jadi kalau 90 persen siswa di suatu sekolah sama tempat salahnya, meskipun kesalahannya hanya satu tempat, itu artinya indeksnya 10,’’sebutnya.

Secara nasional, indeks integritas NTB pada UN 2015 lalu sebesar 68,2 persen. Jika melihat nilai indeks ini, kata Rosiady, integritas pelaksanaan UN di NTB masuk zona abu-abu. Tahun ini, ia menargetkan, indeks integritas pelaksanaan UN di NTB dapat masuk zona putih. “Ndak apa-apa nilai anak-anak itu rendah, yang penting integritasnya tinggi,”kata Rosiady. (dys/nas)

Gandeng KPK Dari Hal. 1 “Saya sudah sepakat dengan Pak Kasad mengadakan pengawasan bekerjasama dengan KPK,” tegasnya didampingi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta Bupati Loteng, H.Suhaili FT. Maksimalnya serapah gabah dan beras menjadi salah satu rangkaian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. ‘’Saya, Pak Kasad, Bulog, hanya pegawai.

Patuh saja kepada pemerintah.

Padi harga belinya sekian, ya laksanakan saja. Tak akan langgar undang-undang kok,’’ katanya.

Panglima TNI menegaskan, bahwa Bulog di setiap daerah memiliki kewajiban untuk meny-

erap padi dan beras petani.

Sebab Bulog memang dibentuk untuk kepentingan itu. Petani sebagai mitra Bulog harusnya diberi pelayanan selaiknya, tidak ada lagi keluhan petani yang merasa dipersulit pada saat bertransaksi dengan Bulog.

Goyahnya ketahanan pangan, kata Gatot, menjadi pertanda kehancuran suatu negara.

Petani dengan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mengolah lahan. Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dengan menyediakan jaringan irigasi, peralatan teknologi pertanian, bibit unggul, serta pendampingan pertanian.

“Petani kerjanya baik, hasilnya melebihi dari target. Dijual di bawah harga pemerintah akhirn-

tahuan secara resmi mengenai keputusan tersebut. “Kita tunggu saja. Kalau memang ada,” ujarnya.

Hadi awalnya menegaskan, sejauh ini pihaknya baru mengetahui informasi ini dari kabar yang berkembang di luaran. “Kan hanya proses anu itu saja yang kita dengar. Ditangani sama BPDO waktu itu saja. Sampai sekarang keputusannya belum kita terima hasil resminya keputusan partai terakhir,” ujar Hadi. Meski enggan berandai-andai, Hadi tak urung menegaskan pihaknya akan menerima keputusan partai jika memang demikian adanya.

Saat ditanyai apakah DPW PKS NTB pernah diminta memberikan masukan atau pembelaan untuk Fahri Hamzah, Hadi menegaskan pihaknya sebatas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. “Sekedar untuk mengetahui, kita sih sebatas hanya menggali informasi aja. Kalau pertimbangan diajak bicara sih, diajak kita bicara. Tapi kan semua keputusannya ada di pusat,” ujarnya.

Karena belum ada pemberitahuan resmi, Hadi juga mengaku hingga kemarin belum mendapatkan gambaran menyangkut kesalahan apa yang membuat Fahri Hamzah dihukum sedemikian berat.

Sebagai politisi asal NTB

Lamban Tangani Bencana Dari Hal. 1 Karena mereka sulit untuk mengangkut hasil pertaniannya. Sehingga mungkin dana aspirasi saya itu nanti akan lebih saya prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin HM Noer, SH mengaku sudah mengetahui informasi jalan dan jembatan putus akibat banjir. “Saya sudah mendapat informasi itu, ada banyak jalan dan jembatan yang putus, karena bencana banjir. Hari itu juga saya langsung minta ke Kadis PU agar hal tersebut segera untuk diperbaiki,” ujar Wahidin pada Suara NTB. Untuk dapat memperbaiki jalan dan jembatan yang putus dalam waktu cepat, sulit terwujud. Maka pilihannya harus menggunakan dana tak terduga. Untuk itu ia juga meminta pada bupati agar segera mengeluarkan pernyataan keadaan darurat bencana alam.

“Kalau tidak ada pernyataan

keadaan darurat bencana alam itu kan bahaya nanti, bisa jadi persoalan. Karena secara administrasi itu menjadi syarat dana tak terduga bisa digunakan,” katanya.

Menurut Wahidin, yang lebih penting saat ini adalah agar jalan dan jembatan yang putus itu segera diperbaiki.

Mengingat perekonomian masyarakat akan lumpuh jika tidak ditangani dengan cepat. ‘’Kasihan masyarakat, tidak bisa pergi kemana-mana, akses perekonomian mereka menjadi lupuh,’’ katanyan dengan nada prihatin.

Terkait persdiaan logisltik untuk korban bencana, tidak menjadi persoalan. ‘’Kita selalu antisipasi bencana. Gudang kita tidak pernah kosong, selalu penuh berisi logistik untuk membantu warga yang terkena musibah bencana,’’ kata Kepala Disosdukcapil Drs. M. Husni Thamrin, MM kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (1/4). (ndi/lin)

Persiapan Sudah 80 Persen Dari Hal. 1

ya petani rugi. Kalau petani rugi, siapa yang mau bertani lagi? Gak ada yang mau,” ujar Panglima TNI, sembari menambahkan bahwa TNI lahir dari rakyat sehingga apa yang dirasakan petani juga turut dirasakan TNI. Jika petani sudah tidak ada kehendak bertani kembali, sambung dia, lalu berbondongbendong menjadi buruh di perkotaan dan meninggalkan lahanlahan pertanian sehingga kosong. Maka itu menjadi awal dari berakhirnya suatu negara. ‘’Petani ke kota jadi buruh itu tanda kehancuran bangsa.’’

“Kalau rakyat perutnya kenyang, aman. Yang melakukan itu adalah pahlawan. Jadi petani itu pahlawan,” pungkas Gatot menyemangati. (why)

yang memiliki reputasi di tingkat nasional, kabar pemecatan Fahri juga tak urung memantik reaksi dari berbagai kalangan.

Sejumlah kalangan bahkan secara terang-terangan mengaku kecewa jika PKS benar-benar mengambil keputusan demikian.

Terpisah, Politisi PKS, Johan Rosihan, ST juga mengaku belum menerima kabar resmi soal diberhentikannya Fahri.

Sebagai kader PKS, Johan mengakui bahwa secara resmi memang belum ada pemberitahuan kepada struktur partai di NTB. “Jadi sumber berita kita sama, masih dari media online. Karenanya, kita menunggu arahan resmi dari struktur. Kalau itu benar, ya proses ini kan sudah lama berjalan, sesuai dengan isu-isu itu. Kalau itu benar keputusan partai, ya sudah. Itu keputusan partai kita ikut aja,” ujarnya.

Jika nantinya Fahri Hamzah benar-benar diberhentikan dari PKS dan diberhentikan pula dari keanggotaan DPR RI, maka ia akan digantikan oleh H. Musleh Kholil, S.IP yang pada Pemilu 2014 lalu meraih perolehan suara terbanyak kedua setelah Fahri. (ant/Bali Post/aan)

Rencananya event ini akan dihadiri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Selain itu, FPT tahun ini sangat menarik karena mengusung tema tentang kemaritiman untuk mendukung poros maritim yang sesuai dengan program strategis nasional. ‘’Kegiatan ini akan dilaksanakan di Pulau Sumbawa. Kita sudah lakukan serangkaian perisapan di Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota). Intinya kita sudah siap,’’ ungkapnya.

Faozal mengatakan bahwa event ini juga dirangkai dengan berbagai kegiatan dan atraksi budaya. Mulai dari kegiatan berbasis ekonomi kreatif yang bertujuan untuk mengangkat potensi Kopi Tambora melalui Festi-

val Kopi Tambora dan Kompetensi Kopi Kreatif. Selain itu juga akan diadakan kegiatan tentang seni budaya yang diisi dengan pawai budaya, kirab petaka, pentas seni, pagelaran tari kolosal, pameran seni rupa dan instalasi dan sebagainya.

Belum cukup dengan itu, akan diselenggarakan pula sport adventure meliputi Tambora Running lintas Sumbawa, Tambora Ultra, dan Tambora Bike Camp. Selain itu juga kegiatan merah putih di kaldera Tambora, 2days trail adventure Tambora, jelajah Tambora dan pacuan kuda Bima. ‘’Kita ingin mengangkat semua kekayaan budaya yang dimiliki Pulau Sumbawa. Sehingga wisatawan bisa melihat potensi patiwisata di Pulau Sumbawa melalui festival ini,’’ harapnya. (lin)

Amaq Marian Tinggal Digubuk Reot, Hidup Dihimpit Utang Dari Hal. 1 Diantaranya, lahan yang mereka miliki terbatas. Hasil pertanian dikelola secara tradisional sehingga tak ada nilai tambah yang bisa diperoleh petani. Sebagian dari mereka juga hanya sebagai buruh tani yang menggarap lahan milik tuan tanah. Mereka pun memiliki upah sangat rendah.

Sehingga ini berakibat pada rendahnya daya beli petani.

Seperti yang dialami pasangan petani, Amaq Marian (60) dan istrinya Ratni (50), warga Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Selama puluhan tahun menjadi petani, ia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Bahkan hidupnya di bawah lilitan utang. ‘’Saya menjadi petani itu sejak 1985 silam, tapi nasib tak berubah-ubah. Kami tetap saja miskin, tinggal di rumah reot bahkan dililit utang,’’akunya polos ketika disambangi di gubuknya akhir pekan kemarin.

Kondisi ekonomi keluarga Amaq Marian ini terlihat nyata dari kondisi gubuknya yang reot. Meski lantai rumahnya dibalut semen, namun di sanasini bolong. Dinding rumahnya terbuat dari gedek, tampak kehitaman dan usang menandakan usia rumah itu sudah tua.

Beberapa bagian dinding gedek gubuknya sudah rusak akibat terpaan angin dan hujan. Atap gubuknya, sebagian meng-

gunakan genteng. Sebagian lagi di bagian depan dari seng. Di sana-sini atap rumahnya ditambal, karena bocor. Persis di bagian depan gubuknya berdiri berugak yang masih kokoh. Di berugak inilah, ia bersama istrinya kadang tidur di kala datang hujan. Ia terpaksa pindah tidur lantaran khawatir jika swaktu-waktu gubuknya roboh akibat hujan turun deras.

Masuk di bagian dalam gubuknya itu, tak ada satupun barang berharga. Di sudut kamar yang ditempati berempat dengan dua anaknya, terdapat tempat tidur hanya beralaskan tikar pandan. Beberapa potong pakaian lusuh tampak bergelantungan menghiasai dinding gedek rumahnya. Di gubuknya yang berukuran sekitar 6x6 meter itu, tidak ada kamar mandi dan WC. Ia bersama istri dan anaknya mandi di tempat pemandian warga tak jauh dari rumahnya. Bahkan dapur tempat memasak pun menyatu dengan serambi depan rumahnya. Istrinya terpaksa menyulap serambi rumahnya menjadi dapur, lantaran tak ada tempat.

Ia mengaku kondisi ekonominya tak berubah hingga sekarang, semenjak menjadi petani 31 tahun silam. Gubuk yang ditempatipun dibangun hampir seusia dengan usia pernikahannya hampir 30 tahun. Diakui dengan menggarap lahan seluas 8 are miliknya penghasi-

lan yang didapat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Tetapi, ia sama sekali tak memiliki pilihan lain, selain tetap mengolah sawahnya. ‘’Penghasilan yang bisa saya dapat saat panen ya cukup untuk makan sehari-hari saja. Kalau untuk kebutuhan lainnya ndak cukup,’’ tuturnya.

Ia menceritakan, dalam setahun bisa dua sampai tiga kali panen. Lahan dengan irigasi cukup air yang dimiliki Amaq Marian, memungkinkan panen padi dua kali setahun. Menurut Amaq Marian, penghasilannya setiap kali panen maksimal tiga kwintal, jika dijual harganya hanya Rp 1,5 juta lebih. Belum lagi jika angka itu dipotong biaya produksi, paling tinggi ia mendapatkan penghasilan bersih Rp hanya Rp 500-700 ribu. Penghasilan inipun bisa diperoleh ketika kondisi panen bagus. Ketika musim panen jelek, misalnya ada serangan hama penghasilannya pun jeblok. Bahkan tidak ada. ‘’Jadi kami sistemnya gali lubang tutup lubang. Tidak ada hasil panen maka berutang dulu nanti setelah ada hasil panen dibayar. Lalu berutang lagi,’’ tuturnya.

Ia mengaku kerap kali dari hasil panennya tak memperolah apa-apa bahkan rugi total karena gagal akibat diserang hama.

Hama yang kerap menyerang padi petani setempat seperti penyakit kuning, hama wereng dan batang kering. Saat ini pun

petani setempat banyak yang mengalami gagal panen akibat padinya diserang hama wereng.

Beberapa petani mengalami rugi total, akibat tanaman padinya rusak. Untungnya, tanaman padinya yang terserang hama tak luas karena ia menanam belakangan. Akan tetapi rasa khawatir menghantuinya. Sebab tak menutup kemungkinan tanaman padinya akan menjadi sasaran serangan hama.

Sulitnya ekonomi yang menghimpit Amaq Marian berimbas buruk kepada pendidikan empat putra-putrinya. Tak satu pun di antaranya yang dapat mengenyam pendidikan hingga SMA. Saat ini anak terakhirnya masih duduk di bangku SMP. Rata-rata, sebut Marian, anak-anaknya hanya lulusan SD. ‘’Penghasilan saya kan tak seberapa. Mana sanggup saya menyekolahkan anak hingga bangku kuliah, kecuali sawah saya ini luasnya mencapai 1 hektar, masih memungkinkan,’’ katanya.

Terpisah Kades Taman Ayu, H. Junaidi tak membantah jika mayoritas petani di daerahnya masuk kategori miskin. Ia menyebut, dari jumlah penduduk sekitar 6.675 jiwa hampir 80 persennya petani. Kondisi ekonomi petani ini di bawah garis kemiskinan. ‘’Dari data kami di desa 80 persen petani itu yang masuk kategori sangat miskin 60 persen,’’sebutnya. Ia mengaku, salah satu potret ke-

miskinan petani ada di dua dusun, yakni Dusun Taman Ayu dan Dusun Ednok. Menurutnya, perhatian Pemda ke para petani setempat kurang maksimal menjadi salah satu penyebab petani banyak jatuh miskin. Ia menilai pemerintah kurang merata memberikan bantuan sehingga terjadi ketimpangan yang mencolok.

Salah satu kendala yang dialami petani saat ini banyak mengeluhkan gagal panen akibat serangan hama. Laporan yang masuk ke Pemda jelasnya tidak ada tindaklanjut terkait serangan hama ini. Ia mengaku potensi pertanian di daerahnya sangat besar, luas lahan pertanian mencapai 368 hektar.

Lalu apa bentuk perhatian desa ke petani? Pihak desa katanya hanya mampu membantu petani skala kecil melalui dana desa dan ADD. Pihaknya mencoba mengembangkan kelompok kecil untuk menambah penghasilan petani. Sebab katanya petani panen 2-3 kali setahun, maka untuk mengisi waktu jeda panen itu pihaknya membuat kelompok pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan seperti pengembangan tenun, dan usaha kecil lainnya.

Ia berharap petani di daerahnya yang nota bene pinggiran Kota Gerung diperhatikan. Sebab mayoritas warganya menjadikan pertanian sebagai tumpuan utama mata pencarian (her)

Senin, 4 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

â&#x20AC;&#x153;

Mewujudkan Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas dalam Menghadapi Era Konvergens 31 Maret - 3 April 2016

Rekomendasi Pleno A. Keputusan Bidang Kelembagaan Rakornas KPI Tahun 2016 1. Melakukan sinergi antara KPI Pusat dan KPI Daerah dengan membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari KPI Pusat dan perwakilan seluruh KPI Daerah dengan biaya masing-masing sehubungan dengan pembahasan perubahan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002; 2. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negari RI untuk segera melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dengan tetap memperhatikan sekretariat KPI Daerah berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdiri sendiri yang diselaraskan dengan UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; 3. Membentuk tim khusus yang melibatkan KPI Pusat dan perwakilan seluruh KPI Daerah dengan biaya masing-masing untuk merevisi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan dan mengusulkan hasil revisi sebagai bahan usulan menjadi Kepres atau Perpres; 4. Penyelenggaraan Rakornas KPI Tahun 2017 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 84 diusulkan di Provinsi : 1. Papua Barat 2. Bengkulu 3. Kalimantan Barat 4. Kalimantan Tengah 5. Sumatera Barat Dan selanjutnya,tempat penyelenggaraan Rakornas 2017 dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 84 akan diputuskan di rapat pleno KPI Pusat dengan mempertimbangkan proposal dan kesiapan KPI Daerah yang didukung dengan surat kesediaan dari Gubernur masing-masing daerah.

B. Keputusan Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran 1. Mengkodifikasi regulasi di bidang PS2P dalam bentuk 1 (satu) Peraturan KPI dengan ruang lingkup: a. Panduan survei MKK Publik berkenaan program siaran lembaga penyiaran b. Tata cara dan persyaratan EDP c. Penerbitan RKPP d. Parameter dan bobot penilaian aspek program siaran untuk penerbitan RKPP e. Penilaian persyaratan program siaran dalam seleksi dan EUCS 2. Meningkatkan bentuk regulasi di bidang PS2P menjadi Peraturan KPI yakni: a. Keputusan KPI Pusat tentang Penayangan Pada Waktu Yang Sama Program Siaran Lokal Bagi LPS Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan 3. Menambahkan substansi/klausul dalam ketentuan Peraturan KPI sebagai berikut: a. Asal anggaran EDP beserta persyaratannya b. Monitoring pelaksanaan SSJ oleh KPI Pusat/Daerah per 3 (tiga) bulan sekali c. Melibatkan KPID (LPS Anggota Jaringan SSJ) dalam EDP Perpanjangan Izin LPS Induk Jaringan SSJ 4. Membentuk Tim Finalisasi Regulasi Bidang PS2P dengan anggota KPI Pusat dan Daerah 5. KPI mendorong adanya klausul dalam Revisi UU Penyiaran sebagai berikut: a. Klausul yang menjamin Negara menguasai frekuensi dengan pilihan single multiplex dalam penyelenggaraan penyiaran era digita b. Klausul peningkatan pendapatan negara/daerah dari penyelenggaraan penyiaran, antara lain dari: BHP Frekuensi, Sanksi Administratif Denda Pelanggaraan Penyiaran 6. Mendorong Kemenkominfo menerbitkan peluang penyelenggaraan penyiaran LPB Terestrial dan LPS Radio 7. KPI berkoordinasi dengan Pemda dalam: a. Upaya penataan infrastruktur pasif LPB Kabel b. Menata susduk LPPL dalam administrasi pemda untuk menjamin keberlangsungan operasional penyelenggaraan LPPL C. Keputusan Bidang Pengawasan Isi Siaran 1. Terkait perubahan UU Penyiaran KPI mengusulkan: a. Sanksi denda administratif terhadap Lembaga Penyiaran. b. Pengisi acara dapat dikenakan sanksi denda administratif dan pelarangan tampil. c. Hukum acara penjatuhan sanksi administratif d.Peradilan Administrasi Khusus Penyiaran.

2. Terkait perubahan P3 dan SPS mengusulkan: a. Pemberian sanksi minimal penghentian sementara bagi program siaran yang melanggar aturan tentang bahasa, bendera dan lambang negara dan lagu kebangsaan b. Tata cara penjatuhan sanksi.

3. Penegakan aturan dan pemberian sanksi terkait kewajiban LPS TV Berjaringan untuk memenuhi konten lokal minimal 10%.

4. KPI Pusat bersama KPID melakukan pemetaan rekap sanksi yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran.

5. Terkait perpanjangan izin LPS TV Berjaringan harus mempertimbangkan masukan dari KPID dalam bentuk rekapitulasi sanksi, evaluasi pemenuhan minimal 10 % konten lokal, dan hasil verifikasi faktual.

6. Terkait Penyiaran Pemilu atau Pemilukada: a. KPI perlu meningkatkan koordinasi dengan KPU terkait perubahan peraturan perundangan yang berhubungan penyiaran pemilu atau pemilukada, dengan memperhatikan masukan dari KPID. b. Merevisi Pasal 71 dalam P3SPS yang terkait dengan siaran politik baik dalam fase pra tahapan pemilu dan tahapan pemilu. c. KPI Pusat mengusulkan alokasi APBN tahun 2017 terkait bantaun fasilitasi KPID untuk pelaksanaan pengawasan penyiaran pilkada serentak.

7. Penyiaran terkait dengan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional perlu dibuat aturan khusus yang berkeadilan dan mengusulkan peninjauan kembali Pasal 67, 69 PP No 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat 3 UU Penyiaran No 32 Tahun 2002.

8. KPI Pusat perlu berkoordinasi dengan Kominfo terkait aturan tentang program siaran yang diproduksi dan disiarkan sendiri oleh LPB. 9. Perlu dilakukan rapat koordinasi bidang isi siaran secara reguler minimal tiga bulan sekali.

Siaran Sehat Untuk Rakyat

embukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia dirangkaian dengan Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-83 telah dilaksanakan Jumat, 1 April 2016 di Santosa Villas and Resorts Senggigi Lombok Barat. Pembukaan ditandai dengan pemukulan Gendang Belek oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat, DR TGH M Zainul Majdi MA dan Ketua KPI Pusat DR Judhariksawan SH MH. Sekitar 600 undangan menghadiri pembukaan Rakornas KPI dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2016 baik undangan dalam maupun luar negeri. Diantaranya Anggota Komisi Penyiaran Turki DR Hamit Ersoy, Ketua Komisi Penyiaran Thailand, Dian Islamiati Fatwa dari ABC Australia. Hadir pula perwakilan Mabes Polri, Ketua DPRD NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pimpinan media siaran nasional dan lokal, asosiasi media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan undangan lainnya ikut serta menghadiri peringatan Hari Penyiaran Nasional yang disiarkan langsung TVRI Pusat, RRI serta TV dan radio lokal di Nusa Tenggara Barat.

Dalam laporannya, Ketua KPI Pusat DR Judharikswasan menyebutkan Rakornas KPI tahun ini sesungguhnya menjadi rakornas yang istimewa karena pada awalnya dijadwalkan untuk dilakukannya peresmian 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional oleh Presiden Joko Widodo.

Meski telah direncanakan dan disampai-kan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk pencanangan itu, namun mengingat perlunya pengkajian terhadap itu, maka itu belum bisa diwujudkan tahun ini. "Kami sudah minta kepada Presiden untuk mencanangkan 1 April ini sebagai Hari Penyiaran Nasional, sudah dideposisi pula ke Menteri Kominfo, Menkominfo juga sudah mengkaji. Meski tahun ini mungkin belum bisa disahkan, karena sesuatu dan lain hal, setidaknya kita sudah menapaki sebuah upaya. Mudahmudahan jika yang komosioner sekarang belum bisa menikmati, tetapi setidaknya yang akan datang nanti bisa. Walau Presiden Joko Widodo tidak hadir, toh masih ada Presiden IBRAF disini," seloroh Judhariksawan yang kebetulan terpilih sebagai Presiden IBRAF (Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities Forum).

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat DR TGH M Zainul Majdi MA dalam sambutannya mengajak insan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ada di seluruh Indonesia memberikan kontribusi untuk kebaikan bangsa. "Saya ajak semua pihak termasuk KPI yang ada di NTB, mari kita jadikan amanah yang diberikan sebagai kesempatan untuk berkontribusi yang baik bagi bangsa," katanya.

Menurut dia, semua pihak memaklumi, bahwa penyiaran penting untuk bangsa Indonesia, kare-

na penyiaran berperan membentuk karakter bangsa.

Oleh sebab itu, KPI sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan, ruang dan kesempatan sesuai undang-undang harus benar-benar berikhtiar maksimal agar apa-apa yang terkait dalam lingkup tanggung jawabnya membawa kebaikan untuk bangsa.

Menurut dia, kehadiran para komisioner KPI dari pusat dan daerah dalam rakornas 2016 adalah satu motivasi bagi NTB untuk berkontirbusi dalam hal yang baik demi kemajuan bangsa.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam pidato sambutannya mengajak seluruh lembaga penyiaran di Indonesia untuk lebih banyak menayangkan atau menyiarkan program yang bersifat tuntutan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang berkualitas."Saya harapkan dunia penyiaran lebih banyak menayangkan tuntunan dari pada tontonan," katanya. Menurut dia, program tontonan diperbolehkan karena itu bagian dari industri penyiaran, tapi jangan hanya tontonan semata, perlu ada program si-

aran yang bersifat tuntunan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi berkehidupan dan berbangsa.

Usai Pembukaan, Menteri Kominfo juga didaulat menyerahkan penghargaan bagi tiga tokoh peduli penyiaran nasional dan daerah yakni Seto Mulyadi, aktivis Anak, Gubernur NTB DR TGH M. Zainul Majdi MA dan Ketua Umum ISKI Pusat Yuliandre Darwis.

Rakornas KPI 2016 merupakan forum tertinggi bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengambil keputusan strategis di bidang penyiaran. Peserta Rakornas terdiri dari anggota KPI Pusat dan 33 KPI daerah seluruh Indonesia beserta Sekretaris KPI Pusat dan KPI Daerah.

Terpilihnya Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Rakornas dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional 2016 merupakan hasil Rakornas sebelumnya yang dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan.

Panitia Daerah Rakornas KPI 2016 menggelar serangkaian kegiatan menyemarakan peringatan Hari Penyiaran Nasional mulai dari Jambore Udara Harsiarnas, Sekolah P3 SPS, Literasi Media, Serahterima Izin Siaran bagi 13 lembaga penyiaran lokal, Seminar Internasional hingga Pesta Rakyat Harsiarnas bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram yang berlangsung pada Minggu, 3 April 2016 di Monumen Gora, Alun-alun Udayana Mataram. "Semuanya kita gelar dalam rangka mewujudkan siaran sehat dan berkualitas untuk rakyat,"kata Sukri Aruman, Ketua KPI Daerah NTB yang juga Ketua Pelaksana Harian Panitia Daerah Rakornas KPI 2016.

Garda Pengawas Kualitas Isi Siaran KPI Daerah Nusa Tenggara Barat

SUKRI ARUMAN

MARYATI, SH, MH

BADRUN AM

SUHADAH, SE, M.Si

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

HARI PENYIARAN NASIONAL Lombok, Nusa Tenggara Barat 1 April 1933 - 2016

L. SUKRON PRAYOGI, S.Pd Anggota

ARWAN SYAHRONI, SE Anggota

RIFKY ANWAR, SH,MKn Anggota