Snt 04062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 78 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 4 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mutasi Besar-besaran

Sepuluh Jabatan Lowong, Kadis Kesehatan Mengundurkan Diri

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar mutasi besar-besaran pejabat eselon II, III dan IV. Sebanyak 185 orang pejabat kena mutasi yang digelar, Jumat (3/6) sore kemarin. Dari mutasi tersebut sebanyak 10 jabatan eselon II lowong. Sementara, secara mengejutkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, drg. Eka Junaidi mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih jabatan fungsional. ‘’Beliau (Kadis Kesehatan) mundur, beliau sebagai fungsional. Dia mengaktifkan fungsionalnya. Itu hak dia. Beliau yang tahu alasannya,’’ kata Sekda NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc dikonfirmasi usai pelantikan pejabat Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (3/6) sore kemarin.

Sekda menjelaskan, Eka mengajukan pengunduran diri

dari jabatannya dan lebih memilih untuk menduduki jabatan fungsional sebagai dokter gigi di RSUD NTB. ‘’Yang jelas beliau meminta kembali ke fungsional. Mulai hari ini (kemarin) SK nya. Kalau fungsional kan jabatan juga,” kata Rosiady.

Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si juga mengatakan bahwa Eka Junaidi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai

Kadis Kesehatan. ‘’Dia lebih tepatnya difungsional. Dia lebih memilih fungsional,’’ kata Amin.

Apakah pengunduran diri tersebut ada kaitannya dengan meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di NTB yang telah merenggut 22 korban jiwa? Amin mengatakan hal tersebut tidak ada kaitannya. ‘’Ndak sih, kita lihat kasus per kasus.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

MUTASI - Suasana mutasi pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Jumat kemarin.

Bukan Pejabat Buangan DALAM mutasi yang digelar Pemprov NTB, Jumat (3/6) sore kemarin, sebanyak enam pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural eselon II. Mereka selanjutnya ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan pejabat yang ditempatkan di TGP2D bukan pejabat buangan yang kena hukuman atau punishment.

Bersambung ke hal 15

RUSAK PARAH - Jalan Sandubaya Mandalika, Bertais ini merupakan salah satu kawasan bisnis dan perdagangan di Kota Mataram yang cukup ramai. Sayangnya kondisi jalan di kawasan ini rusak parah, ada lubang besar di tengah jalan. Sementara di beberapa ruas jalan lainnya kontur jalan tidak rata dan berlubang.

TO K O H

Cetak Sawah Baru

Tepis Anggapan Mutasi Kejaksaan Maraton Periksa karena Faktor Kedekatan

Segera Gelar Seleksi Terbuka

Pemilik Alat Berat

PEMPROV NTB segera akan menggelar seleksi terbuka untuk menjaring 10 jabatan eselon II yang lowong akibat mutasi yang dilaksanakan Jumat (3/6) sore kemarin.

Sekda NTB, Dr. H.Rosiady H.Sayuti, M.Sc menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mengisi jabatan eselon II yang lowong maka harus dilakukan melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejati NTB terus mendalami dugaan korupsi pada proyek cetak sawah baru Kabupaten Dompu. Sejumlah rekanan dimintai keterangan secara maraton hingga Jumat (3/6). Rekanan itu diketahui pemilik alat berat yang disewa untuk perluasan area sawah baru. ‘’Yang kita periksa hari ini rekanan asal Sumbawa. Pemilik alat berat yang dapat proyek cetak sawah baru di Dompu,’’

(Suara NTB/ist)

kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat (3/ 6) kemarin.

Rekanan yang tidak disebutkan identitasnya ini salah satu dari pemilik alat berat yang disewa oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai pemberi swakelola pelaksanaan kegiatan cetak sawah baru. Lokasi pekerjaan rekanan itu di Desa Pekat, Kabupaten Dompu.

Nilai pekerjaan Rp 16 juta per hektar. Menurut Sutapa, penyidik sedang menelisik alokasi anggaran yang di-

gunakan untuk menyewa alat berat tersebut. ‘’Apakah ada indikasi mark up atau penyimpangan anggaran, sedang ditelusuri penyidik,’’ sebutnya.

Tercatat sudah belasan pemilik alat berat dimintai keterangan. Materi pemeriksaan pun sama, seputar jumlah pembayaran yang diterima dari pihak penerima swakelola cetak sawah baru.

Tiga pekan sebelumnya, diantara sejumlah pihak yang diklarifikasi, salah satunya dari kalangan rekanan diklarifikasi Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB, Yonie E. Malakka, SH. Diinformasikan, sewa alat berat dihitung per jam, dengan nilai kontrak Rp 200 ribu. Untuk satu alat berat berupa exavator bisa dikontrak sampai 100 jam. Satu orang pemborong bisa dikontrak tiga unit alat berat, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Bentuk Tim Audit KASUS dugaan korupsi di Satpol PP Kabupaten Bima sudah diekspose di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, BPKP menerbitkan surat perintah untuk dilakukan audit investigasi.

Kepala BPKP NTB Dr.Bonardo Hutauruk, Ak,MM membenarkan telah dilakukan ekspose kasus ini pekan lalu. Tim Korwas Investigasi ditugaskan untuk melakukan audit.

Bersambung ke hal 15

Komposisi Baru Pimpinan SKPD

Di Balik Kasus Hubungan Sedarah (3-Habis)

Potret Sebuah Masyarakat yang Kehilangan ”Katup Penyelamat” Masyarakat dengan mekanisme ‘’katup penyelamat’’ yang baik biasanya mampu mencegah pribadi yang bermasalah dari tindakan yang menyimpang.

Namun, masyarakat kita adalah masyarakat yang kehilangan mekanisme itu. Perilaku menyimpang Sap dan Nur adalah salah satu contoh konkret dari absennya peran negara dan masyarakat dalam mencegah perbuatan menyimpang.

SOSIOLOG dari Universitas Mataram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos., M.Sosio menegaskan, dalam realitas apapun, baik atau buruk perilaku seseorang tak mungkin dapat dilepaskan dari ruang sosial-psikologis yang membentuk perilaku tersebut.

Dalam kasus hubungan terlarang Nur dan Sap, kata Oryza, ada masalah yang sangat kompleks terjadi di kedua belah pihak. Oryza menilai, Sap adalah gambaran seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Ia kurang mendapatkan pendidikan dalam ikatan ke-

hangatan keluarga. Penguatan di sisi afeksi juga tampaknya absen dari proses tumbuh kembangnya. Seharusnya, itu diterima dari orangtuanya.

“Dia tidak melihat sosok figur seorang bapak atau ibu layaknya yang bisa memberi dia (anak, red) perhatian. Dia kehilangan figur orang tua,” katanya.

Masyarakat yang memiliki mekanisme “katup pengaman” yang baik seharusnya bisa memberikan jalan keluar untuk situasi yang dialami Sap di masa kecilnya. Sayangnya, jalan keluar itu tak tersedia di tengah masyarakat kita.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan komposisi terbaru SKPD Pemprov NTB hasil mutasi yang dilakukan, Jumat (3/6) sore kemarin menepis anggapan masyarakat yang mengatakan mutasi yang dilakukan Gubernur NTB karena faktor kedekatan. Mahalli mengatakan, sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya dipegang oleh “orang” dekat gubernur justru sekarang dipegang oleh orang lain. ‘’Ini adalah mutasi yang memberikan nuansa ada harapan untuk terjadinya regenerasi yang baik. Buktinya seperti ini sekarang. Ini menjawab prasangka, tuduhan orang bahwa setiap mutasi itu selalu ada unsur kedekatan-kedekatan. Ini buktinya,’’ kata Mahalli dikonfirmasi usai pelantikan ratusan pejabat struktural lingkup Pemprov NTB. Disebutkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Ir. Husni Fahri, MM yang disebut orang dekat sekarang

ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB, Ashari, SH, MH yang menjadi pengurus organisasi NW, sekarang tak memiliki jabatan alias non job.

Selanjutnya, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji sekarang dimutasi menjadi Kepala Dinas Dikpora. Padahal, kata Mahalli, jabatan Kepala BKD dan Diklat lebih strategis daripada Kepala Dinas Dikpora. ‘’Tapi secara marwah, yang punya pengaruh terhadap birokrasi adalah BKD dan Diklat, tapi itulah buktinya. Pak Iswandi, coba lihat. Itu adalah Wakil Sekretaris di PBNW, sekarang di Dispenda,’’ ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini melihat, mutasi yang dilakukan kali ini karena pimpinan daerah menyadari bahwa di sisa kepemimpinan yang semakin singkat perlu tim yang kuat untuk melakukan percepatan pembangunan daerah.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Pindah Lokasi TPS SEJAK tempat pembuangan sementara (TPS) liar di belakang RSUD Provinsi NTB ditutup, warga Babakan membuang sampah ke pinggir jalan yang ada di perbatasan Babakan-Getap. Namun saat ini TPS tersebut telah ditutup dan dipindah ke pinggir jalan di dekat Kantor Lurah Babakan, di sekitar Jalan Lalu Mesir. Demikian disampaikan Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB. “Pembuangan sampah di pinggir jalan perbatasan Babakan-Getap sudah berhenti to(Suara NTB/dok) Abdul Rauf tal. Tapi masih saja ada warga nakal yang membuang sampah di pinggir jalan itu,” jelasnya. Sebelumnya pinggir jalan di dekat kawasan persawahan itu dipenuhi sampah. Kendaraan Dinas Kebersihan pun kesulitan melakukan pengangkutan sampah karena jalan yang sempit.

Warga sekitarnya disampaikan Rauf sangat setuju pembuangan sampah di pinggir sawah itu dihentikan. Pihaknya juga tidak bisa mengontrol warga luar yang membuang sampah ke sana karena jauh dari pemukiman warga. “Kami di Babakan dan juga warga Getap sangat setuju tidak lagi ada pembuangan sampah di sana. Banyak warga dari luar Babakan yang membuang ke sana makanya lebih baik ditutup. Sampah di sana sampai menggunung dan kendaraan Dinas Kebersihan kewalahan melakukan pengangkutan,” terangnya.

Saat ini satu-satunya TPS di Kelurahan Babakan adalah di Jalan Lalu Mesir atau sebelah barat kantor lurah. Di TPS ini juga telah disediakan satu unit kontainer. “Dengan adanya TPS di dekat kantor lurah ini bisa kita pantau pembuangan sampahnya. Lebih bagus yang sekarang ini,” ujarnya.

Ada enam lingkungan yang ditampung sampahnya di TPS tersebut. Untuk itulah agar sampah tidak menumpuk dan berserakan di pinggir jalan, Rauf berharap pengangkutan dari Dinas Kebersihan bisa dilakukan dua kali dalam sehari. Sampah dari enam lingkungan ini diangkut dengan roda tiga sebanyak dua kali dalam sehari. Sehingga dalam sehari ada 12 kali pengangkutan dari lingkungan.

“Itu harus diangkut rutin. Kalau dalam sehari tidak diangkut, sampah akan menumpuk. Tapi kalau dalam sehari sampah tidak diangkut, saya langsung koordinasi dengan Dinas Kebersihan agar sampah tidak menumpuk,” demikian Abdul Rauf. (ynt)

Harus Ada Peringatan Keras PEMKOT Mataram diminta tegas pada manajemen Lombok Epicentrum Mall (LEM) setelah hebohnya tari erotis (car wash dance) pada sebuah acara yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan tersebut. Pemkot Mataram harus memberikan peringatan keras sehingga bisa dijadikan pelajaran oleh para pengusaha atau investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, H. M. Husni Thamrin, M.Pd, Jumat (3/6). “Pemerintah harus memanggil mereka, para pihak itu untuk memberikan peringatan keras. Maksudnya peringatan keras itu bisa jadi pelajaran, kalau kemudian terjadi lagi, kita bisa tutup,” jelasnya.

Jika reaksi Pemkot Mataram hanya sekadar mengomentari dan mengecam tindakan tersebut, menurutnya tidak akan memberi dampak signifikan. Pelaku juga menurutnya tidak akan menghormati visi misi Kota Mataram sebagai daerah Maju, Religius, dan Berbudaya. “Harus ada pernyataan keras dengan dipanggil oleh pihak pemerintah,” ujarnya.

SKPD terkait dalam persoalan ini juga menurutnya harus dilibatkan dalam memberikan peringatan kepada penyelenggaraan acara car wash dance itu. Selain itu menurut Husni, DPRD Kota Mataram melalui Komisi IV juga harus memanggil penyelenggara maupun manajemen LEM untuk membahas persoalan ini.

“Komisi IV harus memanggil secepatnya. Ini ibarat bisul, kalau dibiarkan nanti akan muncul lagi bisul yang lain. Itu yang kita harapkan,” jelasnya.

Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan munculnya kejadian tersebut dinilai menciderai nama Kota Mataram. “Bukan menghormatinya dengan nilai-nilai religius, tapi menyambut Ramadhan dengan memunculkan pekat (penyakit masyarakat),” sesalnya.

Husni mengatakan seluruh warga Kota Mataram harus menghormati bulan Ramadhan. Di dalam Perda mengenai ketertiban umum telah jelas dinyatakan bahwa seluruh warga di kota ini harus menghormati bulan Ramadhan dengan menciptakan suasana aman, nyaman, tenteram, dan tertib.

Ia juga meminta kepada Pemkot Mataram agar mengumpulkan para pedagang, pengusaha pusat perbelanjaan, pemilik toko dan pihak terkait lainnya dalam rangka sosialisasi Perda dimaksud. “Sebelum Ramadhan ini mereka diundang dan dipanggil. Disosialisasikan Perda itu dan diberikan pemahaman sehingga mereka kemudian tidak menyimpang dari Perda Ketertiban Umum itu,” terangnya. Miras dan mercon juga harus diawasi selama bulan Ramadhan nanti. (ynt) H. M. Husni Thamrin

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Harus Lakukan Reorientasi Manajemen Penanganan Sampah Mataram (Suara NTB) Penanganan kebersihan khususnya pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Mataram. Dalam rangka mengatasi persoalan inilah, menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, Pemkot Mataram harus melakukan reorientasi manajemen penanganan sampah.

Salah satu bentuk reorientasi itu adalah dengan mengonversi pola konvensional atau pola angkut buang dari lingkungan ke TPA dengan pola baru seperti pemanfaatan osamtu (olah sampah tuntas) dengan proses pembakaran menggunakan tungku.

Hal ini disampaikan Didi usai berkunjung dan meninjau uji coba program osamtu di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sandubaya, Jumat (3/6). Menurutnya pola ini sangat menjanjikan untuk menuntaskan persoalan sampah di kota ini. Setelah nantinya pola penanganan sampah dikonversi, penerapannya tidak boleh parsial.

“Memang harus kita melakukan reorientasi manajemen penanganan sampah di

Kota Mataram. Kalau dulu ending-nya itu adalah TPA, sekarang adalah tungku. Kalau TPA itu output-nya adalah masalah, kalau ini justru sebaliknya atau sesuatu yang menghasilkan,” terangnya.

Ke depan ia juga berharap eksekutif membangun pola manajemen sampah yang diformulasikan dengan osamtu dari hulu hingga hilir. Di samping itu harus diintegrasikan dengan tupoksi beberapa SKPD terkait. Ke depan jangan sampai ada pemikiran di SKPD bahwa dengan adanya osamtu ini akan mengurangi fungsi atau kinerja dari SKPD terkait.

Menurutnya tidak perlu ada kekhawatiran dari SKPD khususnya Dinas Kebersihan bahwa dengan adanya osamtu ini akan berdampak pada PHK

tenaga kebersihan yang jumlahnya cukup banyak. Ia mengatakan program penanganan sampah di dinas terkait juga harus tetap ada, hanya saja harus diintegrasikan dengan osamtu ini.

Jika osamtu ini berhasil, harus dijadikan sistem penanganan sampah dan pihaknya akan mendukung untuk penganggaran. Agar volume sampah dapat tertangani maka dibutuhkan 25 tungku sedangkan saat ini baru ada tiga unit tungku.

“Itu akan melebihi 100 persen dari penanganan sampah sesuai dengan volume yang kita hasilkan per hari,” ujarnya.

Penggagas osamtu, Ir. R. Sri Tejowulan, M.ST.,Ph.D memberikan masukan terkait pengelolaan sampah. Ke depan sumber sampah harus bertanggung jawab terhadap sampah

(Suara NTB/ynt)

BELUM TERJUAL - Tumpukan pupuk kompos yang jumlahnya sekitar 25 ton ini belum terjual. Pupuk ini diproduksi di TPST Sandubaya.

25 Ton Pupuk Kompos Belum Terjual Mataram (Suara NTB) Sekitar 25 ton pupuk kompos yang diproduksi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya belum terjual hingga saat ini.

Pupuk kompos yang telah dibungkus plastik bening tersebut ditumpuk di TPST. Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi menyampaikan produksi pupuk kompos tersebut rencananya akan dibeli oleh Dinas Pertamanan dan Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) Kota Mataram. Namun untuk pembelian pupuk kompos oleh dua dinas ini akan dilaksanakan pada triwulan ketiga nanti.

Dedi mengatakan ia tidak tahu pasti apakah ada warga

yang membeli pupuk kompos produksinya itu dalam partai kecil. Tapi ia memastikan belum ada pembelian dalam partai besar. “Mungkin ada yang laku dari masyarakat, saya tidak tahu. Tapi (dalam partai besar) tidak ada. Insya Allah (akan ada) ke depannya,” jelasnya ditemui di TPST Sandubaya, Jumat (3/6).

Ia mengatakan pihaknya telah menyetujui kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Dinas PKP Kota Mataram. Komitmen pembelian dan penggunaan pupuk kompos oleh dua dinas tersebut juga dipastikan telah dianggarkan pada triwulan ketiga. “Karena penganggarannya di triwulan ketiga dan kita tunggu,” ujarnya.

Jumlah produksi pupuk kom-

pos di TPST Sandubaya mencapai sekitar 200 kilogram dalam sehari. Satu kemasan pupuk kompos dibanderol hanya Rp 5 ribu.

“Ini sudah hampir 25 ton,” ujarnya. Ia mengatakan pupuk kompos ini tidak dipasarkan di luar, hanya di TPST Sandubaya. Tapi jika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan pupuk kompos, mereka bisa langsung datang membeli ke TPST Sandubaya, di belakang kompleks pertokoan Sweta.

Bahan baku pupuk kompos ini berasal dari sampah organik yang diangkut kendaraan Dinas Kebersihan. Sampah organik yang digunakan salah satunya adalah dedaunan, termasuk memanfaatkan ranting pohon yang ditebang Dinas Pertamanan. (ynt)

Warga Diimbau Tidak Urus Izin Melalui Perantara Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengimbau kepada warga agar tidak mengurus izin melalui perantara. Warga disarankan untuk mengurus sendiri berbagai jenis perizinannya apalagi saat ini mekanisme pengurusan perizinan telah dipermudah.

“Masyarakat tidak usah pakai perantara atau dikuasakan dalam mengurus izinnya.

Urus sendiri saja,” imbaunya.

Mohan mengatakan jika masih ada warga yang mengurus izinnya melalui perantara, ia mempertanyakan apakah selama ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) kurang gencar dalam melakukan sosialisasi. Jika demikian, ia meminta kepada BPMP2T Kota Mat-

aram untuk menggencarkan sosialisasi terkait kebijakan dari lembaga tersebut yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai jenis perizinan di Kota Mataram.

“Kita minta kepada BPMP2T untuk sosialisasi lebih gencar sehingga masyarakat tahu tentang kemudahan-kemudahan pelayanan permohonan perizinan,” ujarnya. Saat ini pelayanan perizinan hanya melalui satu pintu sehingga lebih memudahkan para pemohon. Apalagi BPMP2T juga telah mengeluarkan program Sehati (Sehari Pasti Jadi) beberapa bulan lalu. Selain itu belum lama ini pengurusan izin melalui dalam jaringan (daring/online) juga telah dibuka sehingga warga yang memiliki mobilitas tinggi tidak perlu

langsung datang ke BPMP2T dan bisa memproses permohonan izin melalui alamat situs yang telah disediakan.

Terkait kasus pemalsu izin yang telah ditangkap beberapa waktu lalu, Mohan mengatakan hal itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ia meminta kepada dinas terkait agar lebih waspada dan dilakukan pengawasan dengan lebih ketat.

“Ini juga otokritik bagi kami,” ujarnya. Kepada BPMP2T maupun Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) diminta agar mengantisipasi munculnya kembali oknum yang melakukan pemalsuan izin ini. “Tutup celah-celah, jangan sampai ada celah bagi orang-orang untuk memanipulasi izin dan sebagainya,” terangnya. (ynt)

Server Bermasalah

Dukcapil Keluarkan Surat Keterangan Pengganti E-KTP aspek urgensi dari permohonan masyarakat. Salah satunya, sebagai persyaratan untuk pembuatan paspor, pendaftaran diperguruan tinggi, syarat di bank dan lain sebagainya.

“Ini sebenarnya tidak ada aturannya. Pemikiran saya daripada masyarakat terhambat urusannya gara - gara server ini,” kata Ridwan ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/6).

Ditegaskan, penerbitan surat keterangan itu tidak sembarangan dilakukan. Masyarakat harus sudah merekam dan melalui proses konsolidasi administrasi, sehingga nomor induk kependudukan tercantum dalam

yang dihasilkan dan harus dituntaskan di sumbernya seperti kampus, rusunawa, komplek perumahan, dan lainnya. Pemkot Mataram juga perlu mendorong partisipasi masyarakat termasuk hotel harus punya osamtu sendiri.

Setelah semua tahapan itu terlaksana, tahap keempat baru kemudian harus dilakukan pola 3R (reuse, reduce, recycle). “Kalau orang sudah tidak mampu melakukan apa-apa baru dimasukkan ke dalam tungku. Selesai sudah,” jelasnya. (ynt)

Perbaikan Infrastruktur Dinilai Efektif Atasi Banjir

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pelayanan administrasi kependudukan kembali terganggu, akibat server khusus KTP elektronik di Pusat mengalami gangguan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, terpaksa mengeluarkan surat keterangan pengganti EKTP, karena tingginya permintaan masyarakat untuk kartu identitas tersebut.

Penerbitan surat keterangan sementara ini kata Kadis Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan sebenarnya tidak ada aturan yang melarang dan menganjurkan. Hal itu murni inisiatif Dukcapil, karena melihat dari

(Suara NTB/ynt)

OSAMTU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi meninjau tungku uji coba program osamtu (olah sampah tuntas), Jumat (3/6). Di bangunan tinggi itu sampah berbagai jenis dibakar. Di bawah bangunan itu telah dibangun tiga tungku pengolah sampah.

surat keterangan yang berlaku hingga E-KTP tercetak.

Ridwan tidak mengetahui penyebab terganggunya sistem aplikasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik tersebut. Di tanggal 25 Mei ke bawah masyarakat sudah merekam bisa mendapatkan KTP elektronik. Sedangkan, tanggal 26 hingga 1 Juli hanya bisa merekam, tapi tidak bisa tercetak E-KTP. Selanjutnya, tanggal 2 Juni hingga saat ini, tidak bisa melakukan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk.

“Sejak 2 Juni tidak bisa perekaman dan pencetakan.

Yang merekam tanggal 25

Mei ke bawah, itu mereka bisa mencetak KTP elektroniknya,” jelasnya.

Persoalan tersebut lanjutnya, sudah diinformasikan secara resmi oleh Sekretaris Dirjen.

Alasan penghentikan perekaman dan pencetakan tersebut, supaya masalah di server E-KTP diluruskan atau dalam istilah baku ditunggalkan karena bisa saja ada data - data bermasalah yang masuk. “Sengaja di-cut masuk, karena ada masalah proses data,” pungkasnya.

Penerbitan surat keterangan tersebut menurutnya, tidak terlalu banyak. Hanya masyarakat yang membutuhkan mendesak.

Sedangkan, pelayanan lainnya

seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan surat pindah tetap berjalan normal.

Menyangkut hingga kapan gangguan server tersebut selesai, pihaknya belum berani memprediksi. Sekretaris Dirjen Administrasi Kependudukan meminta kabupaten/ kota seluruh Indonesia, diminta menunggu pemberitahuan melalui surat yang dikirim melalui WhatsApp grup Dukcapil. Ridwan berharap, Senin (6/6) pekan depan server tidak terganggu, agar pelayanan serta penerbitan E-KTP berjalan normal. “Mudah - mudahan Senin bisa kembali normal,” demikian kata Ridwan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Permasalahan banjir dari tahun ke tahun belum bisa teratasi. Meskipun berulangkali dilakukan normalisasi di titik rawan banjir di Kota Mataram. Hal itu hanya bersifat solusi jangka pendek, sehingga tak bisa mengatasi masalah secara keseluruhan.

Empat kelurahan yakni Kelurahan Pagutan Timur, Babakan, Tanjung Karang dan satu kelurahan di Cakranegara tetap jadi langganan banjir.

Setidaknya, ratusan rumah terendam banjir di empat kelurahan tersebut. Perbaikan infrastruktur dasar dari hulu, dalam kota hingga hilir menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt dinilai jadi solusi mengatasi persoalan banjir di Kota Mataram.

Politisi PDIP ini menyesalkan, perencanaan untuk membangun waduk mini di wilayah Babakan masih sebatas rencana pembebasan lahan. Padahal seharusnya ini segera dieksekusi mengingat awal Januari hingga April mendatang akan terjadi musim hujan. “Perencanaan dibuat waduk baru, tapi belum juga dieksekusi,” kata Wiska, Kamis (2/6).

Salah satu kondisi yang menjadi pemicu utama banjir ini adalah Bendungan di Sungai Unus yang tidak lagi mampu menampung debit air. Selain itu, terjadinya penyempitan akibat sedimentasi serta rendahnya konstruksi bangunan jadi salah satu penyebab.

Sebenarnya ada langkah yang lebih besar meski segera dikerjakan oleh Dinas PU.

Tidak cukup hanya memperbaiki tanggul, melainkan PU diminta membangun komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Nantinya, BWS yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut. “Permintaan warga belum terealisasi, biar bagaimana BWS bergerak lebih cepat,” pintanya.

BWS, tambahnya, kemungkinan bisa mengerjakan tanggul yang berada di Babakan. Kawasan itu jadi titik permasalahan banjir di Kota Mataram. Kemudian, PU bisa mengerjakan atau memperbaiki infrastruktur di dalam kota dan bagian hilir. Sinkronisasi program ini diyakini bisa meminimalisir banjir di Kota Mataram.

Terlepas dari persoalan infrastruktur, masyarakat juga harus membantu dengan meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah di sungai maupun saluran. Komisi III dalam hal ini kata Wiska, akan mengawal persoalan banjir tersebut, supaya jangan ada lagi terjadi kasus sama di tahun 2017 mendatang.

Hal senada disampaikan, Anggota Komisi III lainnya, Rangga Danu Mainaga, SH, MH. Dinas PU diminta melakukan perencanaan yang baik terhadap program - program yang menyangkut perbaikan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir. Disamping itu, meski dirumuskan apa saja yang titik pangkal penyebab, sehingga jangan sampai program - program dikerjakan terkesan mubazir.

“Perlu perencanaan yang bagus,” tandasnya. (cem)

MUI Minta Hotel dan Mercon Dirazia Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) melakukan razia terhadap hotel melati, pedagang petasan dan kembang api sebelum memasuki bulan suci ramadhan. Peredaran mercon dan petasan ini, dikhawatirkan mengganggu ibadah puasa umat muslim. Demikian disampaikan, Ketua MUI Kota Mataram, H. Muhtar dikonfirmasi Kamis (2/6).

Muhtar menambahkan, ramadhan tahun lalu tak bisa dielakan dengan maraknya peredaran kembang api dan petasan.

Hal ini memancing keributan dan tentu mengganggu ibadah shalat tarawih masyarakat.

Begitu halnya dengan aktifitas hiburan malam yang tak bisa terkontrol. Semestinya menurut Muhtar, itu bisa dikendalikan jam buka dan tutupnya. “Orang salat tarawih malah kembang api dan petasan bunyi disana sini,” kritiknya.

Oleh karena itu, menjelang Ramadhan ini semua lokasi penjualan mercon dan kembang api dirazia, sehingga tidak ada celah bagi masyarakat untuk membunyikan.

Begitu pula hotel melati, agar sebelum - sebelumnya dirazia untuk menghindari maksiat menjelang Ramadhan. “Kita minta Pol PP turun juga merazia hotel - hotel ini,” pintanya.

Kepala Bidang Trantibum Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati sebelumnya mengatakan, razia terhadap

petasan dan kembang api ini akan dilakukan karena hal ini tidak diperbolehkan. Imbauan terhadap larangan ini sudah diedarkan ke masing - masing kelurahan, dengan harapan lurah menyampaikan ke kepala lingkungan masing - masing.

Artinya, dengan mudah membantu pihaknya mengontrol.

“Surat edaran sudah dikirim ke camat dan lurah,” kata Bayu.

Titik - titik penjualan kembang api dan petasan ini, paling banyak di wilayah Cakranegara, Ampenan dan Mataram. Pihaknya diback up dengan aparat kepolisian dalam waktu dekat ini akan merazia pedagang petasan maupun kembang api.

Sementara kaitannya dengan razia hotel, Bayu tidak menyebutkan kapan akan melakukan razia, tetapi disampaikan pihaknya akan melakukan penertiban bersama aparat lainnya. “Kalau nantinya ada anggota yang ditemukan berduaan di hotel, lebih gampang ada aparat lainnya yang menindak,” katanya.

Untuk jam buka hiburan malam sesuai aturan sebelumnya juga akan dibatasi. Artinya, jangan sampai mengganggu ibadah puasa masyarakat. Begitu pula dengan warung makan dan restoran siap saja. Mereka diperbolehkan beroperasi sebelum waktu berbuka puasa hingga menjelang makan sahur.

“Warung makan mulai buka pukul 16.00 wita hingga waktu makan sahur tiba,” demikian terang Bayu. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Sasar Pedagang Pasar BANK NTB Kantor Cabang Kopang menyiapkan kredit sebanyak-banyaknya untuk mendukung kontraktor dan pedagang pasar. Menyusul upaya mendukung pergerakan sektor produktif di kabupaten Lombok Tengah. Kontraktor menjadi perhatian lantaran potensi perkembangan daerah tersebut dianggap mengalami kemajuan. Sejalan dengan geliat pariwisata dan rencana investasi-investasi besar di daerah itu.

Kepala Cabang Bank NTB Kopang, H. Syamsu, Jumat (3/ 6) menyebutkan, saat ini Mandalika Resort, Kute mulai (Suara NTB/bul) menunjukkan progress. SeteH. Syamsu lah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dukungan penganggaran pemerintah pusat secara besar-besaran. “Kita mungkin tidak bisa masuk langsung untuk mendukung pembangunan Mandalika Resort, tapi pasti akan banyak proyek pengikutnya yang bisa kami danai melalui kontraktor,” kata H. Syamsu kepada Suara NTB. Selain itu, yang tak kalah penting untuk diberikan dukungan kredit yakni para pedagang pasar tradisional dan pedagangpedagang kaki lima. Apalagi diketahui jumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah cukup banyak. Dan tak sedikit di antaranya masyarakat Lombok Tengah berkecimpung berusaha di pasar tradisional. Kendati demikian, dalam penyaluran kreditnya, tentu tetap dengan mempertimbangan kelayakan calon-calon nasabah. Ruang-ruang kebijakan yang melonggarkan bagi calon nasabah tetap diperhatikan, paling tidak untuk meyakinkan pihaknya menyalurkan kredit, para pedagang (calon nasabah) harus menabung secara rutin untuk menjaga sewaktu-waktu pembayaran kredit tak berjalan mulus.

“Kita kasi kredit, tapi masyarakatnya juga harus rajin nabung, bila perlu setiap hari. Tabungannya ini ditarik langsung petugas kami, selanjutnya jika terkumpul bisa jadi jaminan kalau setoran bulanan tersendat. Pola ini juga menjadi pendekatan kami untuk mengajak masyarakat menabung dan mengelola uangnya dengan baik,” tambahnya. Kepala cabang dengan panggilan H. Joko ini menambahkan, fokus kredit untuk sektor produktif di Lombok Tengah sejalan dengan amanah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan Bank NTB belum lama ini. dan rencana-rencana strategis yang telah disiapkan oleh manajemen Bank NTB. “Gubernur dan pemegang saham lainnya telah berharap banyak kepada kita, terutama lagi jajaran Direksi tertinggi di Bank NTB juga mendesak kami di cabang untuk memperbesar kredit produktif, ya kami laksanakan arahan-arahan itu,” ujarnya. Ia meyakini penyaluran kredit produktif yang berkualitas dapat dilaksanakan optimal, apalagi pemilik saham dalam hal ini kepala daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan dukungan penuh kepada Bank NTB kantor cabang setempat. Dukungan bupati dan wakil bupati itu dijemput dengan memperkuat kerjasama bersama dinas-dinas terkait yang memiliki pengusaha-pengusaha binaan.

“Dinas-dinas yang punya binaan, kita juga bisa bekerjasama.

Rekomendasikan kami kelompok-kelompok masyarakat, kelompok petani, peternak, pekebun, atau perikanan yang memang layak kami kasi kredit, kami siap berikan,” demikian H. Joko. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Ramadan, Pertamina Tambah Stok Elpiji Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) telah mempehitungkan kebutuhan masyarakat akan elpiji pada saat puasa hingga lebaran Idul Fitri tahun ini. Terdapat sebanyak 11.960 tabung elpiji disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan.

“Kita siapkan sekitar tujuh persen dari kebutuhan bulan sebelumnya. Bulan lalu kebutuhan masyarakat mencapai 1.860.800 tabung elpiji subsidi atau yang ukuran 3 kilo.

Pertamina siapkan tambahan sebanyak 11.960 tabung,” kata Junior Sales Executive Pertamina Rayon IX Region V NTB, Firdaus Sustanto.

Dipersiapkan sebesar tujuh persen dari total kebutuhan bulan lalu ini berdasarkan kondisi konsumsi masyarakat. Secara umum dikatakan kondisi lapangan

aman, bahkan cenderung tidak ada kendala yang mengganggu.

Firdaus juga menegasakan distribusi hampir tidak ada persoalan. Apalagi diketahui kondisi cuaca untuk pengiriman elpiji dari Depo Manggis Bali, pun tidak ada persoalan.

Oleh karenanya, Pertamina mengatakan tahun ini umumnya pasokan dan kebutuhan terkendali.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Gandhi juga menye-

but Pertamina pasti telah memperhitungkan peningkatan kebutuhan masyarakat saat bulan puasa hingga Lebaran dalam waktu dekat ini.

Rencana penambahan sebesar tujuh persen menurutnya sangat realistis. Sebab dari kondisi normal sebelumnya tidak ada persoalan terkait elpiji subsidi. Kebutuhan masyarakat dilihat terpenuhi, bahkan di tingkat pangkalan stok elpiji tersedia memadai.

“Boleh dibilang stok kebanjiran, lalu disiapkan penambahan lagi untuk antisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat, lebih aman lagi,” tambahnya.

Komang Gandhi menyebut untuk kebutuhan pokok masyarakat yang satu ini, tidak perlu dirisaukan. Penambahan stok yang sudah di-

siapkan oleh Pertamina ini selanjutnya akan didistribusikan melalui agen dan ke pangkalan, selanjutnya ke konsumen.

“Dan hukum pasar, kalau stok tercukupi, harga pasti dapat distabilkan. Namun bukan berarti harganya akan turun, tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” katanya. (bul)

Komang Gandhi (Suara NTB/dok)

Bisnis Perbankan Menghadapi Tantangan Berat Jakarta (Suara NTB) Perbankan di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tantangan inipun belum dilihat mengendor dalam kurun waktu kedepan. Perbankan diharapkan kreatif mendukung sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro pada penghargaan Banking Service Exellence 2016 di Jakarta, Kamis (2/6) malam. Menteri melihat persoalan tersebut dari sudut pandang makin rendahnya harga-harga komoditas dunia.

Di antaranya, harga batu bara yang makin rendah, tambang, harga minyak mentah yang belum juga menunjukkan agresifnya. Pun sama halnya dengan harga-harga hasil perkebunan yang belum kompetitif, sawit misalnya. Rendahanya harga-harga komoditas dunia ini, kata menteri, telah menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan terkait untuk menjaga eksistensi operasionalnya. Ketika harga komoditas dunia rendah, secara otomatis penghasilan perusahaanpun akan mengalami penurunan.

Artinya apa, PHK atau paling tidak income yang diterima oleh pekerja di perusahaan tersebut akan berkurang. Bambang Brodjonegoro lebih jauh menjelaskan, dampak luas yang kemudian muncul, pihak-pihak yang menjadi mitra perusahaanpun akan merasakan dampaknya langsung. “Kontraktor, subkontraktor atau siapa saja yang terlibat di dalamnya juga akan terancam, akibat persoalan rendahnya harga jual komoditas ini. Negara-negara yang selama ini ketergantungannya cukup besar terhadap komoditas ini juga mendapat tantangan yang hebat. Dan persoalan ini nampaknya tidak bisa dituntaskan cepat,” katanya mengulangi.

Kaitannya dengan ancaman kepada perbankan, tidak sedikit perbankan di Indonesia ikut memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada komoditas-komoditas yang disebut. Artinya, ketika perusahaan terancam, perbankanpun ikut terancam. Oleh sebab itulah, perbankan diminta kreatif dan melakukan analisa mendalam untuk menyalurkan pembiayaan kepada aktivitas yang berkaitan dengan komoditas-komoditas yang harganya terus tergelincir.

“Bank di Indonesia harus mampu menjaga ketahanannya.

Karena itu kita tidak ingin perbankan kita terganggu,” ujarnya.

Ia berharap perbankan mendukung sektor-sektor produktif berbasis sumber daya alam diperbahuri, manufaktur, peternakan, pertanian, perikanan dan industri-industri kreatif. Pemerintah juga sedang giat-giatnya menggerakkan perhatian orang-orang negeri ini untuk menempatkan uangnya di Indonesia. Salah satu caranya dengan kebijakan pengampunan pajak agar dana-dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri diboyong kembali untuk disimpan di bank-bank Indonesia. (bul)

(Suara NTB/bul)

KAPAL TANKER – Pantai di kota tua, Ampenan, suatu senja. Beragam pemandangan eksotik dapat diperoleh dari satu sudut, dari pengunjung yang sengaja datang menikmati senja, hingga kapal tanker milik PT Pertamina yang tengah melepas jangkar untuk membongkar bahan bakar, dari BBM, hingga elpiji. Apalagi kebutuhan bahan bakar elpiji menjelang bulan puasa Ramadan diprediksi bertambah.

Telkomsel Persembahkan Program Traktir Ramadan Mataram (Suara NTB) Merayakan kemeriahan hari ulang tahunnya yang ke 21 tahun, Telkomsel mempersembahkan program ‘Traktir Nasional’ bagi para pelanggan setianya, di mana pelanggan Telkomsel berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran dan hadiah menarik berupa paket layanan suara, SMS, dan data, konten layanan digital lifestyle, berbagai voucher merchant, hingga paket bundling gadget dengan menukarkan Telkomsel POIN yang dimilikinya. Selanjutnya untuk merayakan periode Ramadan & Idul Fitri, Telkomsel juga akan menghadirkan program serupa dengan tajuk ‘Traktir Ramadan’.

Program ‘Traktir Ramadan’ khusus bagi pelanggan setia Telkomsel ini akan berlangsung mulai tanggal 27 Mei 2016 hingga 30 Juni 2016. Pada periode tersebut akan ada berbagai penawaran produk dan promosi yang berbeda dengan masa ber-

lakunya masing-masing.

Vice President Postpaid Marketing and Loyalty Management Telkomsel, Derrick Heng mengatakan, “Program loyalti ini merupakan wujud besarnya rasa terimakasih kami kepada para pelanggan setia Telkomsel yang telah memberikan kepercayaannya kepada produk dan layanan kami, sehingga kami berkesempatan melayani masyarakat Indonesia selama 21 tahun kami berdiri melalui layanan seluler kami. Telkomsel juga ingin turut menyemarakkan momen spesial Ramadan & Idul Fitri bagi para pelanggan melalui program ini,” katanya, Jumat (4/6).

‘Traktir Nasional’ dan ‘Traktir Ramadan’ merupakan program penghargaan bagi seluruh pelanggan Telkomsel, baik pelanggan paska bayar (Kartu Halo) maupun pra bayar (simPATI, Kartu As dan Loop), yang bisa didapatkan dengan melakukan penukaran Telkomsel POIN dengan berbagai macam produk sep-

Garuda Indonesia Resmikan Gerai di LCC Giri Menang (Suara NTB) Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia terus memperluas dan meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan.

Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian tiket, Garuda Indonesia meresmikan gerai di Lombok City Center (LCC). Peresmian itu dihadiri oleh Sekertaris Daerah Lombok Barat, Drs. H. Muh. Taufik, di Narmada, Jumat (3/6).

“Kami berharap dengan adanya gerai ini, Garuda Indonesia dan Pemda Lobar dapat terus bekerjasama,” ujarnya.

H.Muh. Ikhsan Gamala Putra selaku owner gerai Garuda Indonesia LCC dari CV KAUL, mengatakan bahwa terdapat banyak kemudahan yang ditawarkan. Misalnya, penumpang dapat diantar langsung ke bandara dengan tambahan biaya Rp 50.000 saja. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap pelanggannya.

“Kami bisa antar dengan mobil dengan merk ternama. Ini kami

(Suara NTB/lin)

PERESMIAN - Owner Gerai Garuda Indonesia LCC H.Muh. Ikhsan Gamala Putra foto bersama General Manager Garuda Indonesia BO Lombok Dasep Suanda Manager Marketing dan Sales Garuda Indonesia BO Lombok Herri Darmawan dan Sekertaris Daerah Lombok Barat Drs.H.Muh.Taufik pada peresmian gerai di LCC, Jumat (3/6). lakukan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap pelanggan,” ujarnya.

Gerai ini beroperasi setiap hari pada pukul 09.00 - 21.00 WITA. Para pelanggan juga dapat dilayani secara online selama 24 jam.

Hal ini dilakukan untuk mempermudahaksespelangganGarudaIndonesia untuk melakukan pemesanan tiket dan transaksi lainnya.

“Kami membuka gerai ini dengan melakukan survei terlebih dahulu. Dan kami pikir bahwa disini itu merupakan tempat yang tepat. Mengingat Lombok Barat menjadi salah satu daerah tujuan wisatawan,” kata General Manager Garuda Indonesia BO Lombok, Dasep Suanda.

Dasep mengatakan bahwa Lombok Barat memiliki daya

tarik pariwisata yang sangat baik. Mulai dari Pantai Sekotong, Pantai Senggigi dan banyak destinasi wisata lainnya. Garuda Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempermudah akses penerbangan setiap orang. Saat ini Garuda Indonesia melakukan 12 kali penerbanagn setiap harinya dari berbagai daerah dan negara. Bahkan dalam waktu dekat Garuda Indonesia akan membuka jalur penerbangan Lombok-Jeddah.

“Kami melihat potensi pariwisata di Lombok Barat ini cukup bagus. Oleh sebab itu kami mendukung pariwisata di Lombok Barat dengan membuka gerai ini,” ujarnya.

Muh.Taufik, Muh.Ikhsan dan Dasep Suanda berharap dengan dibukanya gerai ini dapat membantu dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Barat.

Apalagi setiap harinya Lombok Barat selalu didatangi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. (lin)

erti layanan suara, SMS, dan data; konten VAS seperti layanan Tausiyah, Halo Dokter, Pop Call, Magic Call, dan T-Loker; layanan digital lifestyle dari Langit Musik, Moovigo dan voucher games, dan penawaran paket bundling Lumia 950 dan Office 365 dengan harga spesial.

Selain itu, hanya dengan menukarkan sebanyak 21 TelkomselPOIN pelanggan bisa mendapatkan voucher diskon hingga 80%, di 21 merchant-merchant online yang akan melengkapi gaya hidup pelanggan baik itu fashion, kuliner, travel, sport dan retail seperti blanja.com, MatahariMall.com, Blibli.com, Lazada.com, Agoda.com, Garuda Indonesia, Bhinneka.com, Berrybenka, Sportdeca.com, dan lain-lain.

Selanjutnya tersedia pula berbagai merchandise menarik di GraPARI tertentu yang bisa didapatkan pelanggan dengan menukarkan Telkomsel POIN yang dimilikinya setiap hari

Jumat, 03/06/16

Kamis di bulan Juni 2016. Merchandise tersebut dapat diperoleh dengan diskon TelkomselPOIN sebanyak 50%.

Penukaran Telkomsel POIN dapat dilakukan pelanggan melalui menu akses *123# ataupun melalui aplikasi MyTelkomsel yang telah

dapat diunduh dari Google Play dan App Store. Informasi lebih lanjut mengenai berbagai penawaran beserta masa berlaku penawaran masingmasing produk bisa didapatkan dengan mengunjungi www.telkomsel.com/21tahun. Syarat dan ketentuan berlaku. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Halaman 4

Gagal Raih WTP

(Suara NTB/dok)

DINAS Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPE SDM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis dapat merealisasikan anggaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (Jalinkra). Menyusul pembebasan masih berproses, di mana saat ini tahapannya masih ada di meja Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB. Kepala Dinas PUPE SDM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Jumat (3/6) mengatakan seluruh H. Raden Nurjati berkas sertifikat lahan yang akan dibebaskan tengah diverifikasi BPN. Lembaga berwenang itu akan memverifikasi keabsahan dari hak milik lahan tersebut.

“Seluruh berkas sudah ada di BPN. Kita tunggu mereka selesai verifikasi baru akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya,” kata Nurjati.

Dijelaskan, usai diverifikasi, maka Dinas PU selanjutnya akan melajukan proses pembebasan, dimulai dengan penunjukan apraisal melalui mekanisme. Selanjutnya apraisal akan menentukan harga pembebasan setiap lahan. Pastinya, harga lahan antara satu titik dengan titik lain tidaklah sama.

Ia memastikan, di kalangan pemilik lahan sudah tidak ada masalah. Namun dimungkinkan adanya penolakan dari pemilik lahan soal harga pembebasan yang dianggapnya tidak sesuai dengan harga taksiran apraisal. “Harapan kita tidak ada yang menolak. Umpama terjadi penolakan, terpaksa pembayarannya akan ditempuh melalui pengadilan (konsinyasi).”

Sebagaimana diketahui, jalur jalinkra tahap II memanjang dari Dusun Lekok Desa Gondang hingga ke Dusun Kerakas, Desa Persiapan Segara Katon. Jalingkra tahap II ini berada di wilayah Kecamatan Gangga, melanjutkan akses Jalinkra tahap I yang ada di Kecamatan Tanjung yang sudah lebih dulu dibebaskan.

Nurjati memastikan, setelah jalur tahap II ini dibebaskan maka usulan anggaran pembangunannya ke APBN dapat ditindaklanjuti. Pemrrintah pusat hanya menginginkan alokasi anggaran pembangunan dilakukan sekaligus antara jalingkra I dan Jalinkra II. “Kita optimis Rp 30 miliar pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini. Paling tidak Agustuslah, dengan pertimbangan verifikasi dan proses apraisal selama 2 bulan,” pungkasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Upaya Lombok Timur (Lotim) untuk merubah opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih saja gagal.

Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Iswan Rakhmadi jajaran pemerintah sudah berusaha maksimal untuk bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (3/6), Iswan mengakui, masih ada persoalan aset yang belum mampu diselesaikan. Menurutnya, sudah ada upaya maksimal, karena keberhasilan jajaran Pemkab Lotim untuk menemukan titik persoalan mendasar aset, yakni dari nilai Rp 400 miliar yang disebut tidak jelas keberadaannya kini tersisa tinggal Rp

46,23 miliiar. Sebanyak Rp 364 miliar bisa ditemukan pada tahun 2015 lalu.

“Bagi kita (PPKA, red), progres sudah optimal, kita bisa temukan dari Rp 400 miliar menjadi Rp 46 miliar. Ini pekerjaan tidak mudah, tapi berkat kerja keras semua dan sudah melaksanakan semua rekomendasi BPK,” ucapnya.

Selaku institusi yang berwenang memberikan nilai,

Lotim menerima opini untuk kali ke tujuh Lotim. “BPK ini kan memiliki otoritas kewenangan, kita serahkan hasilnya itu ke BPK,” ucapnya.

Menyadari fakta WDP ini, Pemkab Lotim memastikan akan terus bekerja keras untuk melakukan perbaikan laporan keuangannya. Di mana, sisa Rp 46 miliar itu diakui sulit ditemukan. Apalagi, dari Kartu Inventaris Barang (KIB)

Pemkab Lotim Bantu 2.049 KK Petani Gagal Panen

(Suara NTB/yon)

MAKAN NASI BUNGKUS - Kapolda NTB, Umar Septono makan nasi bungkus bersama anggota Bhabinkamtibmas usai pengarahan di Desa Kali Anyar Terara Lotim, Jumat (3/6).

Kapolda Ingatkan Bhabinkamtibmas Tidak Pilih Kasih Selong (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH meminta kepada Bhabinkamtibmas di masing-masing desa, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) aktif turun dan berbaur dengan masyarakat. Tujuannya, segala bentuk persoalan yang dialami masyarakat dapat diketahui, termasuk dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat (kamtibmas). ‘’Sebagai ujung tombak pimpinan, para Bhabinkamtibmas diminta tidak pilih kasih dalam mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat,’’ pesan Kapolda pada Acara Pengarahan Bhabinkamtibmas di Dusun Kebon Dewa Desa Kali Anyar Kecamatan Terara Kabupaten Lotim, Jumat (3/6).

Dalam kesempatan itu, kapolda berharap kepada 254 Bhabinkamtibmas di Lotim

melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa membedakan masyarakat yang satu dengan yang lain, antara masyarakat miskin dengan yang kaya.

Semuanya, katanya, harus dirangkul serta dilayani dengan sebaik-baiknya, karena memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian. “Dalam melayani masyarakat, janganlah pilih kasih. Dahulukan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan, karena hak masyarakat itu sama di mata hukum,” ujarnya mengingatkan.

Dengan membantu masyarakat yang tidak mampu, kata Kapolda, derajat seorang anggota polisi itu tidak akan turun, gajinya tidak akan berkurang serta pangkat yang telah didapatkannya saat ini tidak pula mengalami penurunan. Oleh sebab itu, seorang aparat kepolisian yang

mengemban amanah menjadi Bhabinkamtibmas harus bisa berbaur dengan masyarakat dan bersahabat dengan masyarakat.

Adanya pola pendekatan seperti itu, maka akan tercipta pola kamtimbas yang benarbenar diharapkan dan diidamidamkan oleh masyarakat. Selain itu, ia juga berpesan kepada Bhabinkamtibmas tidak mudah goyah dengan sanjungan-sanjungan murahan segelintir orang, karena telah mendapatkan pertolongan. Dengan sanjungan murahan itu, katanya, seorang anggota Polri tidak akan bisa menjadi seorang bhayangkara sejati.

“Jadilah Bhabinkamtibmas yang pandai bergaul dengan masyarakat. Tetap bekerja degan pola pendekatan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus mengalami peningkatan. Karena Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak,” jelasnya. (yon)

Puluhan Tahun Miskin Intervensi

Sambik Elen Coba Bangkit dari Sektor Pariwisata

Spesialis Pembobol Hotel di Lotim Dibekuk Selong (Suara NTB) – Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil membekuk pelaku spesialis pembobol pintu kamar hotel Heaven On The Planet di Dusun Sungkun Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Saat ditangkap, Kamis (2/6) sekitar pukul 02.30 Wita, terduga pelaku Hen (21) pasrah dan menyerahkan diri pada polisi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (3/6), pelaku bersama satu orang temannya kerap melakukan pencurian di salah satu hotel di Ekas Buana. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan cara mencongkel pintu kamar penghuni hotel ketika penghuninya sedang pergi.

Momen ini digunakan oleh pelaku untuk mengembat sejumlah barang berharga para tamu. Untuk kasus yang belum lama ini terjadi, pelaku masuk ke salah satu kamar wisatawan atau tamu di hotel dengan cara mencongkel pintu kamarnya.

Setelah berhasil masuk, pelaku langsung membongkar sejumlah pakaian penghuni hotel untuk mencari sejumlah barang berharga. Aksi itupun berhasil dilakukan oleh pelaku, ia berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga milik tamu, di antaranya uang tunai sebanyak Rp 2.500.000 dan 300 dolar. Untuk mengelabui penghuni hotel serta menghilangkan jejak atas aksi yang telah dilakukannya itu, pelaku kemudian menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli perlengkapan sepeda motor.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammad Efendi membenarkan kasus penangkapan terhadap spesialis pembobol hotel di kawasan Ekas Buana Kecamatan Jerowaru.

Saat ini, katanya, pelaku sudah diamankan di Mapolres Lotim beserta barang bukti (BB) berupa satu unit sepeda motor yang sudah diperbaiki menggunakan uang hasil curian itu untuk proses penyidikan lebih lanjut. (yon)

Terletak di perbatasan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, nyaris tak banyak memperolwh intervensi kebijakan pemerintah daerah. Akses jalan dengan lebar 6-8 meter, hanya teraspal (lapen) 7,5 km dari 46 km yang ada. Kondisi ini pun mengakibatkan masyarakat Sambik Elen merasa terisolir, jauh dan miskin intervensi kebijakan Pemkab dan Pemprov NTB. “SEJAK zaman masih Lombok Barat, Sambik Elen minim sentuhan. Kondisi kami di bawah sudah kami sampaikan ke pemerintah, tetapi belum banyak respon. Apakah karena mereka tidak tahu, tidak mau repot atau memang tidak mau tahu,” cetus Kepala Desa Sambik Elen, Alwan Wijaya, Jumat (3/6).

Dampak yang masih dirasakan warga hingga kini, adalah mahalnya biaya ekonomi akibat rendahnya kualitas infrastruktur. Ongkos ojek warga maupun hasil perkebunan, dirasakan cukup mahal. Jika jalannya bagus, warga setidaknya mengeluarkan Rp 5 ribu.

Namun karena aksesnya buruk, ongkos ojek melonjak menjadi Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu.

Meski jauh dari ibu kota pemerintahan, namun masyarakat Sambik Elen tak ingin berpangku pada keadaan. Mereka mencoba berikhtiar dari potensi-potensi ekonomi yang ada. Sebut saja, sektor pariwisata.

Berada tepat di utara Gunung Rinjani, Sambik Elen menyimpan potensi wisata yang bisa memikat publik. Jalur pendakian (tracking) ke Gunung Rinjani, bahkan diklaim sebagai satu-satunya jalur teraman, mengasyikkan dan tidak begitu melelahkan.

“Kami sudah sampaikan ke Dishut NTB agar jalur tracking

ini dilegalkan. Yang ada, kami disanggah. Katanya, jalur pendakian Sambik Elen jalur vulkanik, terjal, dan berbahaya.

Tetapi fakta membuktikan, beberapa kali semburan abu vulkanik, Sambik Elen selalu aman. Bahkan evakuasi masyarakat Hindu saat letusan terakhir melewati Sambik Elen,” sambungnya.

Legal atau tidak, jalur pendakian di pintu masuk Sambik Elen tetap dimanfaatkan warga setempat untuk memperoleh penghasilan. Betapa tidak, beberapa travel sudah mulai mengarahkan tamunya mengakses pintu masuk ini menuju Rinjani. Saat momen pendakian tiba, dalam sebulan 1.000 orang bahkan lebih tamu memilih rute yang disiapkan warga.

Begitu juga tamu lokal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur, sudah menjajal rute ini.

Apalagi jika akses perjalanannya diyakini lebih efisien. Alwan Wijaya pernah mengukur, jarak tempuh perjalanan yang pernah lakukan saat turun dari Danau Segara Anak ke pintu masuk Sambik Elen, hanya 7 jam.

“Saat itu saya turun dari danau, berangkat dari sana Jam 8 dan tiba di Sambik Elen jam 3 sore. Jadi cukup praktis dibandingkan rute lain,” katanya.

Diakuinya, jalur ini memang belum terekspose. Dukungan

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Kasat Reskrim Polres Lotim, Wendi Oktariansyah bersama Tim Buser menunjukkan pelaku spesialis pembobol pintu kamar hotel di kawasan Ekas Buana Jerowaru, Kamis (2/6) lalu.

kecil, maka diyakini tahun 2017 mendatang, opini dari laporan keuangan tahun 2016 ini jauh lebih baik. (rus)

Musibah Kekeringan

Aman, Stok Elpiji 3 Kg di Bulan Ramadan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menjamin elpiji 3 kg pada bulan Ramadan tersedia. Pemkab Lotim melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim memastikan stok elpiji 3 kg aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. ‘’Kondisi itu disebabkan pendistribusian dan ketersediaan elpiji 3 kg beberapa bulan terakhir ini berjalan lancar,’’ ujar Kabid Perdagangan pada ESDM PP Lotim, Suwardi, Jumat (3/6).

Dalam hal ini, pihaknya meminta agar masyarakat tidak terlalu panik dan khawatir, karena ketersediaan elpiji dipastikan akan terus terpenuhi. “Tidak ada masalah, ketersediaan elpiji saat ini hingga selama Ramadhan dipastikan aman, terutama ketika pendistribusian lancar dan tidak ada kendala seperti faktor alam dan lainnya,” klaimnya.

Selain ketersediaan elpiji dipastikan aman pada bulan Ramadhan, Suwardi juga memastikan harga untuk satu tabung tidak akan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Pasalnya, jika ketersediaan atau stok tetap terjaga, harga juga akan tetap normal, yakni Rp 18.000 untuk tingkat pengecer. Sementara, untuk di tingkat pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan yakni Rp 14.750. “Kenormalan harga ini disebabkan karena ketersediaan yang membeludak,” ungkapnya.

Meski demikian, Dinas ESDM-PP Lotim tetap mengimbau kepada pangkalan tetap melakukan pengawasan terhadap pengecernya masing-masing, karena di sana kerap terjadinya permainan harga. Kondisi itu, katanya, terjadi karena beberapa faktor seperti letak pengecer yang jauh dari pangkalan dan beberapa pertimbangan lainnya yang menyebabkan harga elpiji 3 kg bervariasi. Adapun, jumlah agen LPG di Lotim sebanyak 11 agen dengan pangkalan sebanyak 415 pangkalan. “Kita berharap pendistribusian tetap lancar. Kita juga mengimbau kepada agen dan pangkalan untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pengecer agar tidak melambungkan harga,” imbaunya. (yon)

yang masuk dan banyak belum ditemukan adalah buku-buku.

“Keberadaan buku-buku ini harus kita cari, untuk itu harus kita terus bekerja. Mudahmudahan bisa kita tekan sisanya,” paparnya.

Menjawab kesulitan ini, Lotim berencana untuk melakukan kegiatan sensus barang milik daerah didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahun depan, Lotim diyakini akan mendapatkan opini yang lebih baik dari sebelumnya.

Diketahui, tingkatan opini yang diberikan BPK ini mulai dari disclaimer, WDP, WTP dan ada tingkatan lebih tinggi dari itu dengan sisa yang masih

(Suara NTB/rus)

Dinas PPKA Akui Lotim Sudah Berusaha Maksimal

Pembebasan Lahan Jalinkra

penyebaran informasi dari pemerintah sangat diharapkan, terlebih lagi jika jalur ini dilegalkan.

Pemerintah desa berhasrat agar akses ke Rinjani menjadi salah satu pemicu pengembangan destinasi wisata desa. Untuk mendukung itu, warga sudah mulai menyiapkan konsep pengenalan objek wisata melalui sebuah Buku Desa Wisata Sambik Elen. Buku ini nantinya akan memberi referensi kepada pengunjung, objek wisata apa saja yang bisa dinikmati di Sambik Elen.

“Kami punya Air Terjun, Tiu (kolam) Candi, juga Masjid Kuno Barong Birak. Masjid ini bahkan usianya lebih tua dari Masjid Kuno Bayan Beleq. Bukti sejarahnya ada, berupa makam Pelas (sesepuh) Patih. Di sana juga ada Langgar Lebe Jaya Salon, yang menjadi bukti adanya pengembangan Islam di Bayan.”

Alwan pun berharap, upayanya membangun dari desa akan terwujud. Syukur -syukur ada intervensi dari Pemerintah. Sebab ia berprinsip, satu negara hanya akan maju jika aktivitas di desa maju dan berkembang. (ari)

Selong (Suara NTB) Musibah kekeringan yang berujung gagal panen melanda petani Lombok Timur (Lotim) beberapa bulan terakhir langsung disikapi Bupati Lotim. Bupati sudah mengeluarkan Surat Pernyataan dan mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat penanganan musibah tersebut. Saah satu yang dilakukan adalah mendistrisubsikan stok cadangan pangan pemerintah kepada 2.049 Kepala Keluarga (KK) petani yang gagal panen alias puso.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim, Syafirin, dikeluarkannya stok pangan pemerintah itu semata untuk para petani gagal panen. Mengenai jumlah dan lokasi yang mengalami musibah dan diberikan bantuan ini mengacu pada laporan dari Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) atau dulu disebut mantri tani ke Bupati Lotim. ‘’Dalam laporan awal disebut jumlah yang mengalami gagal panen mencapai 600 hektar. Dari hasil laporan dari POPT tersebut kemudian ditindaklanjuti.

Turun dari Dinas Pertanian dan Peternakan selaku leading sektor yang memiliki petani dan lahan perta-

nian, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang membawahi para penyuluh dan BKP sebagai lumbung pangan,’’ terangnya, Jumat (3/6).

Setelah itu, lanjutnya, data divalidasi, lalu ditemukan angka jumlah yang mengalami gagal panen 875 gagal dari 3.263 hektar yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Timur atau sebanyak 26 persen gagal panen. Sementara jumlah petani yang terkena dampak sebanyak 2.049 kk.

Semua petani ituah, lanjutnya rencana akan diberikan. Disinggung kenapa hanya Kecamatan Sakra Timur yang diberikan bantuan, Syafirin mengaku, karena hanya data itu yang masuk.

Petani yang masuk dalam data ini tidak bicara mengenai kaya dan miskin.

Disebut, jumlah stok yang dimiliki BKP sebanyak 17 ton. Stok cadangan pangan pemerintah ini dihitung tidaklah cukup untuk dibagi ke seluruh petani, sehingga dibutuhkan tambahan. Jika sama-sama Rp 20 kg per kepala keluarga pembagiannya, maka dibutuhkan setidaknya 41 ton. Setelah dikomunikasikan dengan bupati, lalu dapat tambahan dari Dinas Sosial. (rus)

Isi Perangkat Desa, Pemda KLU Tempuh Diskresi Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), baik eksekutif dan legislatif, sepakat menempuh diskresi (kebijakan) untuk mengatasi kekosongan jabatan perangkat desa (Kaur dan Kadus), sampai terbentuknya Peraturan Daerah (Perda). Langkah itu diambil setelah legislatif DPRD menerima permintaan hearing Asosiasi Kepala Desa dan mengundang pihak terkait di eksekutif, di Gedung DPRD KLU, Jumat (3/6).

Diambilnya diskresi dengan mengeluarkan Surat Edaran pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) nantinya, setidaknya mengakhiri polemik rekrutmen perangkat desa di KLU. Betapa tidak, sampai saat ini masih ada jabatan perangkat desa akibat ditinggalkan mantan penjabat pada posisi tersebut.

Kepala Desa Pemenang Timur, Maknun, mengakui hingga saat ini masih ada 3 dusun yang tidak memiliki kepala dusun. Dari 15 dusun, 12 dusun di desanya dijabat oleh seorang Plt. Sedangkan di lingkup kepala urusan (Kaur), 1 posisi masih lowong dari 5 Kaur yang ada.

“Sesuai ketentuan yang diatur Permendagri 83 tahun 2015, bahwa pengisian Plt dari unsur yang sama, apa yang harus kami lakukan?,” tanyanya ke Pemda.

Ia mengakui, di saat yang lain merekrut sampai menelurkan SK Kepala Dusun, pihaknya justru masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Meski sudah membentuk Pansel rekrutmen Kadus, tetapi rekrutmen kadus definitif tidak berani dilakukan. Bahkan kekosongan di tingkat Kaur, cukup berdampak terhadap jalannya pemerintahan desa.

“Dampak yang paling signifikan, kekosongan ini membuat kami tidak bisa menyusun proposal ADD dan DD. Kalau tidak segera dikeluarkan petunjuk, maka kami akan mendesak Pak Bupati untuk

mengeluarkan Perbup pengganti Perda,” ujar Maknun.

Berbeda dengan yang terjadi di Desa Tanjung, polemik rekrutmen hingga muncul opini bahwa pengangkatan Kadus di Desa Tanjung dianulir dan dianggap cacat hukum. Bahkan muncul pula pendapat dari oknum di DPRD bahwa gaji yang nantinya diterima kadus harus dikembalikan, karena rekrutmennya dinilai tak prosedural sebagaimana diatur Permendagri.

Ketua AKAD KLU, Ahmad Jauhari, sebaliknya meminta agar oknum anggota Dewan (Komisi yang membidangi) untuk tidak memperkeruh suasana dengan pendapatnya melalui media massa. Misalnya pernyataan bahwa gaji kadus yang diterima harus dikembalikan.

“Komentar oknum dewan seperti itu mengganggu kami di bawah. Apalagi sampai ada isu Dewan ngambek tidak mau membahas raperda. Sekira ada, saya kira tidak pantas oknum dewan bertindak seperti itu, karena mempengaruhi psikologi kami di bawah,” ujar Kades Gondang ini.

Kepala Bagian Hukum, Raden Eka Asmarahadi, SH., menyikapi kondisi yang dialami desa-desa mengatakan, pihaknya akan mengusulkan ke Bupati untuk mengambil diskresi. Dalam hal ini, akan dikeluarkan lagi Surat Edaran penunjukan Pelaksana Tugas Kadus sebagai legalitas Kades dan Kadus untuk menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mendukung langkah diskresi penerbitan SE penunjukan Plt Kadus. Hal ini untuk mempertegas rekrutmen kadus definitif hanya bisa dilakukan setelah perda terbentuk. Sebaliknya, ia juga akan berupaya mencari formulasi yang memungkinkan dilegalkannya kadus yang diangkat setelah permendagri dan sebelum perda dibentuk. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DPRD Loteng Sampaikan Hasil Reses Kedua Tahun 2016 Praya (Suara NTB) Masa sidang kedua tahun 2016, diawali dengan menggelar reses (kunjungan lapangan) oleh para anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama 6 hari kerja ke masing-masing daerah pemilihan (dapil). Hasilnya pun telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Loteng dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Jumat (3/6).

Dari laporan hasil reses yang disampaikan di hadapan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, beserta para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya, isu keamanan menjadi sorotan utama. Apalagi, munculnya gangguan keamanan di sejumlah wilayah, terutama menjelang bulan puasa.

“Menjelang bulan puasa belakangan ini, aksi kriminalitas kembali marak terjadi,” ungkap juru bicara

anggota DPRD Loteng dapil VI (Batukliang-Batukliang Utara), Supriadi, dalam laporannya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat keamanan bisa segera melakukan tindakan. Keberadaan Badan Keamanan Desa (BKD) yang belum lama ini dibentuk diharapkan bisa segera dioptimalkan fungsi dan tugasnya guna mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di wilayah ini. Pihaknya tidak ingin, persoalan ini dibiarkan, sehingga menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.

Apalagi menjelang bulan puasa kali ini. Jika persoalan keamanan tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan bisa mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Hal senada disampaikan juru bicara anggota DPRD Loteng dapil IV, H.L. Mas’ud. Saat ini, aksi kriminalitas mulai muncul kembali di wilayah Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. “Pemerintah daerah diharapkan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan, untuk bisa segera menyelesaikan persoalan terkait keamanan tersebut,” harapnya.

Selain isu keamanan, kejelasan terkait rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serta pemekaran desa juga banyak disuarakan masyarakat melalui anggota DPRD Loteng, khususnya pelaksanaan pilkades serentak. Di mana masyarakat sampai sejauh ini belum memperoleh sosialisasi yang jelas terkait pelaksanaan pesta demokrasi di

tingkat desa.

Untuk itu, DPRD Loteng juga meminta kepada pemerintah daerah supaya lebih pro aktif turun ke bawah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait kegiatan tersebut. “Banyak masyarakat terutama masyarakat yang tahun ini desanya akan menggelar pilkades, bertanyatanya tentang kejelasan pelaksanaan pilkades tersebut,” ujar Didik Arista S.Ag., juru bicara anggota DPRD Loteng dapil V. Adapun terkait rencana pemekaran desa, juru bicara anggota DPRD Loteng dapil III, Legewarman, mendesak pemerintah daerah segera memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya mengenai waktu pemekaran.

Apalagi, sudah ada belasan desa yang diajukan untuk dimekarkan. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

SAMPAIKAN RESES - Rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Loteng, Jumat (3/6).

Pelanggan PDAM Datangi DPRD Lobar Tutup THM Langgar Izin PEMKAB Lombok Barat (Lobar) membatasi jam operasional tempat hiburan malam (THM) selama bulan Ramadan.

Pemda pun telah mengirimkan surat edaran tersebut kepada kepolisian dan pengusaha untuk ditindaklanjuti. Bagi THM yang melanggar ketentuan operasional, maka aparat diminta menutup paksa. Pemda juga akan memberi sanksi ringan hingga berat berupa pencabutan izin.

Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, menjelaskan, pembatasan waktu aktivitas selama Ramadan berlaku untuk spa, karaoke, diskotik, biliard dan live music. Khusus untuk tempat hiburan yang menggelar karaoke diminta memperhatikan tingkat kebisingan.

“Waktu operasional mereka (hiburan malam, red) sudah ada ketentuan. Pengaturan jam sudah ada pada surat edaran. Bagi yang melanggar tentu dijatuhkan sanksi,” tegasnya, Jumat (3/6).

Berdasarkan bunyi surat edaran, spa diberikan waktu jam buka mulai pukul 21.00 Wita hingga 23.00 Wita. Karaoke sejak pukul 22.00 Wita sampai 24.00 Wita. Diskotik mulai buka pukul 22.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dan biliard sama seperti jam buka karaoke, yakni dari pukul 22.00 Wita sampai pukul 24.00 Wita.

Terakhir, live music dari pukul 22.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita.

Jam buka dan berakhir aktivitas tempat hiburan itu berlaku sejak memasuki bulan Ramadan. Bagi mereka yang melanggar, pemda telah menyiapkan sanksi. Disinggung bentuk sanksi bagi yang melanggar, Taufiq menegaskan, kewenangan itu ranahnya aparat kepolisian. Nantinya mereka akan melakukan operasi penertiban bersama Satpol PP. Selain mengatur waktu operasional hiburan malam, pemda juga membatasi peredaran miras,khususnya bagi tempat hiburan malam yang kerap menyediakan minuman beralkohol. Surat edaran yang ditandatangani Bupati Lobar itu berisi larangan memproduksi dan menjual petasan dan kembang api. Di samping itu, pemda mengimbau rumah makan yang tetap beroperasi di bulan Ramadan agar membuka satu pintu saja. “Aturan ini harus ditaati demi kenyamanan menjalankan ibadah puasa,” harapnya. (her)

H. Moh. Taufiq (Suara NTB/dok)

PDAM Praya Rencanakan Kenaikan Tarif Praya (Suara NTB) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya tahun ini berencana melakukan penyesuaian tarif harga jual air untuk semua golongan. Langkah tersebut dilakukan, guna menekan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan perusahaan milik daerah. Alasannya, harga jual satuan air yang dibebankan kepada pelanggan tergolong murah di bawah rata-rata biaya operasional yang harus dikeluarkan pihak PDAM Praya.

“Besaran kenaikan tarif air masih kita kaji. Tapi yang jelas, dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan,” ungkap Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, Sahim, kepada Suara NTB, Jumat (3/6).

Ia menjelaskan, rencana kenaikan tarif air PDAM Praya didasari beberapa pertimbangan. Selain untuk menekan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan oleh PDAM Praya sekaligus untuk mendongkrak laba tahunan perusahan milik daerah. “Kenaikan tarif ini juga sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI,” tambahnya.

Sahim menerangkan, saat ini harga jual air ke pelanggan yang ditetapkan rata-rata sebesar Rp 2.317 per meter kubik. Sementara biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk satu meter kubiknya sebesar Rp 2.523. Itu artinya ada selisih biaya operasional yang disubsidi oleh PDAM Praya sebesar Rp 206 per meter kubik. Kalau dilihat dari sisi nilai memang kecil. Tapi jika dikalkulasikan dengan volume air yang diproduksi, maka besaran biaya operasional yang harus disubsidi cukup besar.

“Katakan subsidi yang diberikan sebesar Rp 206, dengan rata-rata penggunaan air sebesar 10 meter kubik per bulan. Dikalikan dengan jumlah pelanggan yang ada saat ini sekitar 45 ribu pelanggan, maka subsidi yang kita keluarkan sekitar Rp 1,7 miliar,” jelas Sahim.

Untuk itu, salah satu solusi untuk a menekan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan, yakni dengan melakukan penyesuaian tarif harga air, sehingga mampu mendorong peningkatan laba perusahaan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Tunggu Lawang Desa Lembar Selatan Kecamatan Kuripan dan pelanggan dari Kota Mataram menggelar hearing ke kantor DPRD Lobar, Jumat (3/6).

Mereka menggelar hearing ke DPRD untuk meminta fasilitasi terkait pemungutan beban tagihan selama 6 bulan sejak bulan Juni-Desember 2015 lalu. Warga mengaku keberatan membayar, lantaran selama 6 bulan air PDAM tidak mengalir.

Masyarakat pelanggan PDAM meminta kompensasi keringanan pembayaran, lantaran selama enam bulan air PDAM tidak mengalir.

Dalam hearing ini juga mengemuka adanya kenaikan tarif pemasangan meteran air PDAM, tanpa konsultasi ke dewan. Hal ini diduga

cacat hukum, sehingga perlu diperjelas.

Rombongan warga diterima langsung Wakil Ketua Dewan, Sulhan Mukhlis Ibrahim, ST, Maryadi, Indra Jaya Usman. Hadir pula dari Pemda, Kabag Pembangunan, H. Lalu Najamudin. Sedangkan dari PDAM Giri Menang dihadiri Direktur Teknik, H. Yusuf, Kasi Didusip Air Gunung PDAM Giri Menang, Ahmad, Staf PDAM Giri Menang , Rajab dan asisten staf PDAM Giri Menang , Wahidjan.

Warga Dusun Tunggu Lawang Marsamsuma, mempersoalkan pembayaran rekening meteran PDAM, karena sejak bulan Juli - Desember 2015.

Alasannya, saat itu pelanggan tidak mendapatkan air, namun pihak PDAM menarik pembayaran. Bahkan, beberapa warga diancam untuk di-

cabut meteran airnya.

Ia berharap PDAM mensosialisasikan ke masyarakat terkait pembayaran pemasangan meter PDAM yang dinilai warga cukup tinggi. Sedangkan masyarakat menolak pemasangan meteran PDAM, namun para petugas PDAM menyampaikan pemasangan meteran PDAM adalah aturan dari daerah.

Ha senada disampaikan Lalu Syaifudin Gayat, pelanggan PDAM Mataram. Diakuinya, meski PDAM perusahaan, tapi bukan perusahaan murni, karena PDAM sebagai perusahaan daerah yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan keuangan pembangunan daerah dan fungsi pelayanan publik masyarakat.

Begitu juga Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis

Tim Terpadu Lobar Tutup Lokasi Paksa Galian C Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Tim terpadu Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali menutup paksa dua lokasi tambang galian C di daerah Gerung dan Lembar. Lokasi galian C ini ditutup paksa, lantaran tak memiliki izin. Saat tim terpadu terdiri dari Distamben dan Satpol PP melakukan penutupan, pihak pengelola tambang sempat melakukan perlawanan. Namun setelah dijelaskan, akhirnya lokasi tambang ini ditutup.

Tim terpadu yang terdiri dari Distamben, Satpol PP dan BLH melakukan penertiban, Kamis (2/6) lalu. Lokasi pertama yang ditutup di Dusun teluk Gedang Desa Giri Tembesi.

Di lokasi tim menemukan penambang tengah beraktivitas.

Sebelum menutup paksa, tim memberitahukan ke para pekerja terkait kedatangannya.

Ketika dijelaskan oleh tim, pihak penambang sepertinya tak menerima kalau lokasi akan ditutup, sehingga sempat mau melawan. Namun setelah dijelaskan, duduk persoalannya akhirnya mereka mengalah.

Tim pun langsung menutup lokasi tersebut dengan memasangkan plang peringatan.

Setelah menutup lokasi tam-

(Suara NTB/her)

TUTUP TAMBANG - Tim terpadu Pemda Lobar menutup paksa lokasi tambang ilegal di salah satu lokasi di Lobar. bang di Giri Tembesi,tim lalu beranjak ke lokasi tambang galian C di Dusun Batu Kuta Desa Lembar. Pun di lokasi ini, tim menemukan ada aktivitas penambangan. Namun di lkokasi ini tidak ada perlawanan, sehingga tim dengan mudah langsung menutupnya. Di lokasi, dipasang plang peringatan serupa dengan di lokasi Giri Tembesi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar, Budi Darmajaya, menjelaskan, penutupan paksa lokasi tambang ini dikarenakan tidak ada izin operasinya

dari Distamben. “Karena tak punya izin ya kita tutup, pokoknya semua yang tak berizin kita tutup. Itu instruksi pimpinan,” tegasnya.

Penutupan lokasi ini langkah terakhir, karena sebelumnya pernah diperingatkan agar pengelola mengurus izin namun tak diindahkan. Alasannya, pengurusan lamban karena diurus di provinsi. Diakuinya jalan operasi lancar meskipun sempat ada ketegangan dengan pengelola tambang.

“Sempat ada ketegangan tapi bisa diatasi,” ujarnya. (her)

Calo Jabatan Bergentayangan

Nama Bupati dan Wabup Loteng Dicatut Praya (Suara NTB) Rencana mutasi pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) masih belum ada kejelasan. Namun demikian, para calo jabatan sudah mulai bergentayangan menawari para pejabat pindah jabatan atau bertahan di jabatan yang lama. Oknum calo ini diduga meminta imbalan, berupa uang dengan jumlah tertentu.

Untuk memudahkan aksinya, para calo jabatan diduga tidak segan-segan menjual nama bupati dan Wabup Loteng, sehingga banyak yang terpengaruh, meski sampai harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit.

Informasi yang diserap Suara NTB, untuk saat ini yang banyak menjadi sasaran calo jabatan adalah kepala Sekolah Dasar (SD), karena berhembusnya isu rencana mutasi para kepala SD dalam waktu dekat ini. Tarif yang dipatok para calo tidak main-main,yakni berkisar pada angka Rp 15 juta per

kepala sekolah.

“Biasanya yang jadi sasaran ialah kepala sekolah yang pada pilkada tahun lalu diketahui menjadi bagian dari tim sukses pasangan kepala daerah lainnya atau tidak mendukung pasangan kepala daerah sekarang (Suhaili-Pathul),” ungkap salah satu sumber.

Para calo tersebut mengimiimingi kepala sekolah bersangkutan bisa bertahan di posisinya yang sekarang atau bisa memilih untuk dimutasi ke sekolah lain tapi dengan imbalan yang lebih besar. Jika tidak bersedia, maka kepala sekolah tersebut terancam bakal dicopot dari jabatannya. Bahkan modus ini diduga juga terjadi pada mutasi kepala sekolah untuk tingkat SMP dan SMA yang baru lalu. “Kalau untuk jabatan kepala SMP dan SMA. Imbalannya pun jauh lebih besar lagi,” tambahnya.

Menanggapi informasi tersebut, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., yang dikonfirma-

si Jumat (3/6), meminta kepada para pejabat hingga kepala sekolah atau pihak manapun tidak mempercayai kalau ada pihak-pihak yang menawari jabatan. Apalagi itu dibarengi dengan harus imbalan jasa.

Dalam hal ini, dirinya tidak pernah memerintahkan atau meminta pejabat dan kepala sekolah memberikan imbalan supaya dipertahankan dari jabatan atau dipromosikan ke jabatan lain. “Jangan pernah percaya sekalipun jika ada yang seperti itu,” tegasnya.

Justru pihaknya akan menindak tegas kalau kemudian ada pejabat dan kepala sekolah yang diketahui memberikan imbalan kepada pihak-pihak tertentu, supaya dapat jabatan. “Saya ingatkan sekali lagi, jangan dipercaya hal-hal seperti itu. Kalau ada yang sampai percaya, jika itu kepala sekolah maka itu kepala sekolah gila,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

mempertanyakan kenaikan tarif pemasangan meteran PDAM. Menurutnya, biaya tarif pemasangan meteran naik pada tahun 2014, namun belum dikonsultasikan dengan DPRD, sehingga kenaikan itu dianggap cacat hukum dan bisa ditarik kembali.

Menanggapi hal ini, H. Yusuf Dirut Teknik PDAM Giri Menang, menjelaskan, keadaan geografis mempengaruhi debit air pada saat saat tertentu, sehingga terjadi penurunan debit air di beberapa daerah. “Karena daerah ketinggian, maka pada bulan Juni - September pasti mengalami penurunan debit air.

PDAM mengambil langkah antisipasi kekurangan air bersih dengan penyiapan mobilmobil tangki dan bak penampungan air bersih di desa desa yang berada di dataran ting-

gi,” jelasnya.

Terkait tarif pemasangan meteran, ia meluruskan tidak ada yang naik. Dijelaskan, beberapa waktu lalu saat pemeriksaan dari BPKP secara administrasi keuangan dari PDAM kenaikan tarif pemasangan meteran PDAM itu tidak masuk, sehingga terjadi selisih sekitar Rp 500 ribu dan biaya 500 ribu untuk rangka. Menurutnya, terkait hal ini keputusan ada pada dewan pengawas bukan pada direksi PDAM. Soal penetapan tarif denda PDAM, jelasnya, sudah diklasifikasikan. Di antaranya denda rumah ibadah Rp 5 ribu, denda rumah kelas A - C Rp 10 ribu dan denda rumah D - E Rp 15 ribu. “Jika pelanggan tepat waktu bayar meteran PDAM, maka tidak dikenakan denda,” ujarnya. (her)

Satpol PP Loteng Musnahkan Ratusan Miras Tradisional Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 400 liter minuman keras (miras) tradisional dimusnahkan jajaran Satpol PP Lombok Tengah (Loteng), Jumat (3/6). Miras ini merupakan miras sitaan hasil operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP Loteng sejak bulan Februari lalu dari sejumlah titik.

“Miras-miras ini kita sita dari beberapa pengedar yang tersebar disemua wilayah di Loteng,” ungkap Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat (KUKM) Satpol PP Loteng, L. Marwan. Menurutnya, ada dua jenis miras yang dimusnahkan, yakni miras jenis tuak dan brem. Sedangkan untuk miras berlabel, belum ada yang ditemukan, karena sasarannya fokus pada pengedar miras tradisional.

“Untuk miras berlabel, dalam operasi yang kita gelar tidak ada yang ditemukan.

Hanya berupa miras tradisional saja,” tambahnya.

Ia menegaskan, pascapemusnahaan miras pihaknya tidak berhenti. Operasi penertiban dan pengamanan juga akan terus dilakukan tidak terkecuali pada bulan puasa, karena penertiban pedagang dan pengedar miras merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban masyarakat secara umum.

Selain akan terus menyasar

para pengedar dan penjual miras, pihaknya juga akan memperketat pengawasan di jalur-jalur peredaran miras, terutama jalur masuk miras. Mengingat, miras-miras yang beredar di Loteng saat ini, kebanyakan bersumber dari luar Loteng.

Diakuinya, meski operasi penertiban intens dilakukan pada para penjual dan pengedar miras tidak akan berarti banyak, jika jalur peredaran miras-miras tidak ditutup.

Apalagi pola peredaran miras sekarang sudah mulai berubah. Di mana miras sekarang tidak begitu lama bertahan di pedagang atau pengedarnya. Tetapi biasanya langsung diedarkan ke konsumen. “Dalam beberapa kali operasi yang dilakukan, kita sering ditemukan miras sudah kosong di tingkat penjual. Kalaupun adanya, tidak begitu banyak. Karena memang mirasnya sudah beredar lebih dulu,” imbuh Marwan.

Diakuinya, untuk menekan peredaran miras dijalur-jalur peredaran miras tersebut bukan perkara mudah, karena para pengedar sekarang sangat pandai menyembunyikan miras saat akan diedarkan. Untuk itu dukungan dari masyarakat sangat diharapkan. Paling tidak memberikan informasi kalau menemukan ada peredaran miras di wilayahnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

MUSNAHKAN - Jelang Ramadan, Satpol PP Loteng musnahkan ratusan liter miras hasil operasi, Jumat (3/6).

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Rangkaian HKN Ke-XXIII, BKBPP Sumbawa Gelar Senam Sehat Bersama Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-XXIII, Pemkab Sumbawa melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumbawa menggelar senam sehat bersama di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (3/6). Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Sumbawa,

para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala SKPD beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabu-

paten Sumbawa, Ir. A yani dalam sambutan singkatnya menyampaika kegiatan senam sehat bersama tersebut digelar dalam rangka memperingati hari keluarga nasional ke XXIII yang jatuh

(Suara NTB/arn)

pada 29 Juni 2016 setiap tahunnya. Yang pada tahun ini secara nasional dipusatkan di Kota Kupang, NTT. ”Semoga kegiatan semacam ini bisa menambah keakraban kita dalam mem-

bangun Kabupaten Sumbawa,” katanya.

Setelah senam bersama, dibagikan doorprize dengan hadiah utama dua buah sepeda. Selain itu juga ada hadiah hiburan berupa tele-

(Suara NTB/arn)

visi, kipas angin, dan banyak hadiah lainnya yang dibagikan kepada peserta senam sehat bersama. Kegiatan tersebut juga turut didukung oleh BPJS Cabang Sumbawa. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

SENAM SEHAT - Suasana senam sehat bersama di halaman Kantor Bupati PEMENANG - Foto bersama Sekda, Asisten Pemerintahan dan A. PEMBAGIAN DOORPRIZE – Pembagian doorprize pada acara senam Sumbawa, Jumat (3/6).

Yani bersama pemenang dooprize utama, sepeda. sehat bersama

Lembaga Prestasi Nilai Jambanisasi sebagai Program Inspiratif Taliwang (Suara NTB)Lembaga Prestasi Indonesia – Dunia (LEPRID) resmi memberikan pengharagaan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas prestasinya sebagai daerah otonom pertama yang memprakarsai gotong royong dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan penuntasan jamban keluarga dalam 100 hari.

Agenda penyerahan penghargaan itu berlangsung Jumat (3/6) di Taliwang. Sejumlah pihak, utamanya ribuan agen penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) hadir dalam acara itu.

Penghargaan yang diberikan oleh LEPRID kepada Pemda KSB itu terdiri dari empat kategori. Pertama, sebagai daerah yang memiliki Perda PDPGR melalui Perda Nomor 3 Tahun 2016, kedua sebagai kabupaten pertama yang mencapai 100 persen jamban sehat dalam 30 hari dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) tahun 2016. Sedangkan dua lainnya penghargaan khusus diperuntukkan bagi bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sebagai bupati yang menjadikan KSB sebagai kabupaten pertama yang memiliki Perda gotong royong dan serta sebagai inisiator penuntasan 100 persen jamban sehat dalam 30 hari.

Direktur LEPRID, Paulus Pangka, SH mengatakan, ide bupati dan wakil bupati KSB menjadikan gotong royong melalui PDPGR dan pembangunan jamban sebagai aksi pertamanya, merupakan sebuah ide yang inpiratif. Di mana sebagai budaya luhur bangsa, gotong royong mampu dihidupkan kembali secara nyata dalam pembangunan di KSB. “Dan aksi pembangunan jamban ini juga sangat bagus, karena ini juga program nasional,” katanya dalam sambutannya usai menyerahkan penghargaan kepada bupati dan wakil bupati berserta ketua DPRD KSB. Menurut dia, semangat gotong royong itu tidak sekadar sebagai budaya bangsa semata. Lebih dari itu pola kerja bersama dan saling bahu membahu ini merupakan inti sari bangsa dalam bekerja dalam membangun. “Saya mencoba mengutip pidato ketua MPR saat penetapan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni lalu. Bahwa beliau mengatakan, inti sari Pancasila itu sebenarnya gotong royong. Dan di KSB ini ternyata pak bupati dan pak wakil bupati sudah paham betul dengan itu,” ujarnya.

Selama ini kata Paulus, seiring perkembangan zaman, gotong royong semakin sulit untuk diterapkan. Banyak pihak hanya mampu mengucapkannya, namun pada tataran pelaksanaannya tidak bisa melakukannya secara paripurna.

Sementara itu bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyampaikan, rasa syukurnya atas prestasi yang diperoleh dari program yang dicetuskannya bersama wakil bupati Fud Syaifuddin, ST. Ia pun mengaku, bahwa seluruh penghargaan yang diterima hari ini bukanlah perjuangan mereka berdua, tetapi adalah hasil usaha masyarakat KSB secara umum dengan dibantu aparat TNI dan Polri. “Seharusnya yang terima penghargaan ini adalah para agen, masyarakat, anggota Babinsa dan Bhabinkamtimas. Karena kerja merekalah kemudian hal ini bisa berhasil. Sementara kami sebagai pemerintah hanya sebagai inisiator saja,” timpalnya.

Karena itu kata bupati, ia atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program tersebut. Terlebih kegiatan jambanisasi yang menjadi agenda kerja pertama PDPGR merupakan bagian dari janji 100 hari kerja kepemimpinannya.

“Partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Mereka tidak kenal waktu. Hampir selama 24 jam ada yang bekerja supaya target 100 hari kerja kami bisa tercapai. Dan alhamdulillah bisa selesai dalam 30 hari saja,” ujarnya.

“Setelah ini (jambanisasi, red) akan ada lima program lagi yang akan kita kerjakan. Dan harapan kami, kita bisa bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya seraya menambahkan, agar kekompakan seluruh tim agen PDPGR di seluruh tingkatan dan masyarakat dapat terus terjaga.

“Saya ingat pesan gubernur saat launching PDPGR, bahwa para agen harus menjaga kekompakan. Jadi setelah ini pun kita semua harus tetap bersama-sama tanpa ada lagi sekat perbedaan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

PENGHARGAAN - Bupati dan Wakil Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Fud Syaifuddin (tengah) diapit Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir dan Direktur LEPRID Paulus Pangka, Kapolres KSB Andy Hermawan, Sekda KSB Abdul Azis, saat menerima penghargaan dari lembaga LEPRID.

Imigrasi Sumbawa Deportasi Empat Warga Thailand Sumbawa Besar (Suara NTB) Empat Warga Negara Asing (WNA), yakni Sanboonma Khomsun, Wongyai Thawiphon, Kromsamon Prasong, dan Kaewsringam Pimchan dipulangkan ke negara asalnya Thailand. Mereka dipulangkan lantaran tidak terbukti melanggar aturan sesuai visa yang dimiliki. Mereka ditemukan tengah berada di lahan jagung di wilayah Kecamatan Labangka.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syahrifullah, Jumat (3/6) membenarkan telah memulangkan keempat WNA tersebut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans dalam menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan. Namun hasil koordinasi dengan Disnaker, keempat WNA ini tidak

melakukan pekerjaan di Sumbawa. Dalam artian tidak melanggar sesuai dengan Visa yang dimiliki yakni B211 atau visa kunjungan. “Menurut PPNS Disnakertrans mereka tidak bekerja di Sumbawa. Jika dilihat dari visa yang dimiliki, mereka tidak menyalahi izin tinggal. Makanya mereka kami lepas. Dan

sudah kami pulangkan ke negara asalnya,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya tidak bisa memproses keempat WNA tersebut secara hukum. Karena hanya melakukan ceramah terkait alat pipil jagung yang rencananya akan digunakan di wilayah Labangka. Dan ceramah tersebut diperbolehkan jika mengacu

Dua Tersangka Pembunuhan Kembali Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB)Pihak kepolisian kembali mengamankan dua orang tersangka baru dalam kasus pembunuhan yang terjadi di simpang PLN Sumbawa. Dua orang dimaksud yakni PE dan RO. Dengan demikian jumlah tersangka dalam kasus tersebut menjadi sembilan orang, dari tujuh orang tersangka yang sebelumnya ditetapkan.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Jumat (3/6) mengatakan, dua orang tersangka baru ini ditangkap di sekitar Sumbawa.

Keduanya belakangan diketahui berdasarkan pengembangan dari empat tersangka yang sebelumnya diamankan. “Dua orang ini tersangka baru yang ditangkap di wilayah Sumbawa. Mereka diduga terlibat dalam aksi setelah melakukan pengembangan terhadap empat tersangka yang sudah kami amankan,” ujarnya.

Disebutkannya, terhadap kasus pembunuhan tersebut,

dari hasil pendalaman awal diketahui ada tujuh tersangka. Dari tujuh tersangka, empat orang telah diamankan. Yang mana dua orang menyerahkan diri ke Polres Lobar dengan inisial Pb (19) dan Ya (17). Sedangkan dua orang menyerahkan diri ke salah satu Polsek di Malang, Jawa Timur. Tersisa tiga orang lainnya masih dalam pencarian.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan pihaknya terhadap empat orang yang sudah diamankan, belakangan diketahui ada tersangka lain sebanyak dua orang. Kedua orang ini awalnya diperiksa sebagai saksi. Namun lantaran keduanya ikut serta dalam aksi tersebut, dalam hal ini menjemput korban untuk membawa ke lokasi, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi sembilan orang. “Dari tujuh tersangka yang sebelumnya, bertambah menjadi sembilan orang,” pungkas Kapolres.

Terhadap tiga tersangka yang tersisa, sebut Kapolres, pihaknya sudah mengantongi identitasnya. Namun ketiganya

dimungkinkan tidak berada di Sumbawa. Mengingat pihaknya sudah melakukan pencarian. Dalam hal ini pihaknya menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap ketiganya. DPO ini akan disebar ke sejumlah Polda, di antaranya Polda NTB, Polda Bali, dan beberapa Polda yang berada di Pulau Jawa. “Kami himbau mereka segera menyerahkan diri seperti empat orang tersangka lainnya. Karena kami sudah mengantongi identitasnya,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Agus Widodo (24) warga Kampung Mande Kelurahan Bugis menemui ajal akibat ditebas sekelompok orang di simpang PLN Area Sumbawa. Diketahui pelaku datang menggunakan tiga sepeda motor, dan menggunakan cadar.

Diduga kuat korban dibunuh lantaran dendam pribadi.

Mengingat dari hasil keterangan yang diperoleh pihak kepolisian, rata-rata pelaku memiliki permasalahan dengan korban. (ind)

dengan visa yang dimiliki.

“Kecuali mereka melakuka kegiatan pekerjaan, tentu tidak sesuai dengan visa. Dan bisa diproses secara hukum,” pungkas Syahrifullah.

Seperti diberitakan, empat WNA tersebut ditemukan oleh Disnakertrans dan Imigrasi Sumbawa saat berada di lahan jagung wilayah Kecamatan Labangka. Dari informasi yang diperoleh, keempatnya hendak melakukan pekerjaan. Keempatnya didatangkan oleh salah satu perusahaan pembeli jagung di Sumbawa. Setelah diperiksa, mereka hanya menunjukkan dokumen visa kunjun-

gan. Sementara, dokumen lain untuk persyaratan Tenaga Kerja asing tidak dimiliki. Seperti dokumen yang mensponsori Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kittas). Dalam hal ini Imigrasi dan Disnakertrans Sumbawa menelusuri terkait kegiatan yang dilakukan keempat WNA tersebut. Dari hasil pemeriksaann, keempatnya tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan. Bahkan mereka tidak terbukti melakukan pekerjaan seperti yang diinformasikan. (ind)

Penanganan WNA Ber-KTP Bima Diserahkan ke Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Cherli, Warga Negara Asing (WNA) pemegang KTP Bima, sampai saat ini belum diketahui kejelasan kewarganegaraannya.

Sementara waktu penitipan di Imigrasi Sumbawa telah habis, sehingga proses penanganannya akan diserahkan ke Polres Bima untuk menyelidiki pemalsuan identitas kependudukannya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syahrifullah kepada Suara NTB, Jumat (3/6) dalam proses lanjut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polres. Termasuk mengirimkan surat untuk penanganan terkait pemalsuan identitas kependudukannya. “Kami sudah koordinasi dan mengirimkan surat.

Hari Senin lalu pihak Polres berencana datang. Namun belum ada sampai sekarang,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya sebelumnya telah berupaya mengetahui kejelasan kewarganegaraan WNA tersebut. Dalam hal ini berkoordinasi dengan Konsulat Thailand dan Kamboja. Mengingat dari keterangan yang bersangkutan, pernah tinggal di Kamboja, dan belum lama tinggal di

Thailand. Meskipun demikian pihaknya belum mengetahui kepastian kewarganegaraan WNA tersebut. Mengingat yang bersangkutan tidak bisa membaca dan menulis tulisan kedua negara.

Ketika penanganannya tak kunjung dilakukan, pihaknya akan menitipkan WNA tersebut di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Mengingat waktu penitipan yang bersangkutan di Imigrasi sudah habis. Dalam hal ini selama 30 hari. Sampai saat ini terhitung sudah 52 hari yang bersangkutan berada di Imigrasi. “Kalau pihak Polres datang menjemput, maka yang bersangkutan akan diserahkan untuk penanganan terkait pemalsuan identitas kependudukannya. Kalaupun tidak, maka akan kami titipkan ke Rudenim. Nanti di Rudenim bisa juga dilakukan proses,” tukas Syahrifullah.

Seperti diberitakan, Cerli (23) WNA yang belum jelas kewarganegaraannya mengaku sudah empat tahun tinggal di Bima. Ia seorang anak buah kapal. Kapalnya sebelumnya terbakar di perairan Ambon. Ia pun kemudian numpang dengan kapal lain menuju Bima, dan menetap di Bima dengan memiliki KTP Bima. (ind)

Kepala Sekolah Bertekad Terapkan Penuh SPM Dikdas di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Sejumlah Kepala Sekolah yang mengakui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) sesuai indikator belum dapat diterapkan secara maksimal. Bahkan ada pula yang masih bingung dengan penerapan SPM dimaksud. Untuk ituah, mereka berharap setelah pelatihan ini, SPM dapat diterapkan secara penuh.

Hal itu mereka ungkapkan di sela-sela pelatihan MBS kepada Kepala Sekolah SD/MI Kabupaten Sumbawa “Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan (PKP) SPM Dikdas 2016” Gelombang VI, 3 Juni sampai dengan 5 Juni. Kepala Sekolah SDN Mata Kecamatan Tarano, Muhammad Nasuha, belum mendapatkan gambaran secara utuh dengan SPM ini.

Melalui pelatihan ini diharapkan mendapatkan materi untuk penerapan SPM secara benar. “Kita juga harapkan dukungan dari Diknas dalam membantu kita menyusun rencana kedepan, agar SPM bisa kita penuhi,” katanya.

Kalau nantinya SPM sudah terpenuhi, maka akan ada peningkatan kualitas sekolah menuju standar nasional pendidikan. Kebetulan dalam materi pelatihan kali ini lebih

implementatif sehingga dirinya optimis SPM DIkdas dapat terpenuhi di Sumbawa.

“Konsepnya sudah, sekarang kita inginkan materi yang lebih implementatif,” tukasnya.

Kepala SDN 2 Jotang, H. Hafsah, S.Pd, dan Kepala SDN Labuan Bontong, Nurangkasa, S.Pd juga mengaku banyak mendapatkan manfaat dari pelatihan ini.

Beberapa program sekolah seperi penyusunan RKS, pembuatan silabus dan RPP menjadi lebih mudah. “Yang tidak lulus SPM nya, contoh, satu anak satu buku kita penuhi. Semua alat peraga harus kita beli, karena kebutuhan sekolah. Sebelum ada kegiatan ini kami belum tahu dari dana mana, sekarang bisa kita masukkan,” tuturnya.

Hal senada juga dilontarkan Kepala Sekolah SP II Prode, Jemaan, S.Pd. Kegiatan ini sangat positif sehingga sekolah bisa mengetahui secara utuh tentang SPM. Sebab tidak hanya terkait kegiatan fisik sekolah, tetapi juga kegiatan profesional yang menyangkut kegiatan guru, jam mengajar, sehingga pihaknya sangat terobsesi dengan kegiatan ini. ”Dengan adanya kegiatan ini, kita memiliki program tentang bagaimana kita arahkan sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki standar,” cetusnya.

(Suara NTB/arn/ind)

(Suara NTB/arn/ind)

SAMPAIKAN MATERI - Wisnu saat men- PESERTA - Para kepala sekolah SD peserta yampaikan materi SPM pelatihan SPM Pengawas Diknas sekaligus fasilitator kegiatan SPM Dikdas, Wisnu Suprihadi, S.Pd, menambahkan, semua indikator pencapaian SPM menjadi kewenangan pemerintah dan menjadi kewenangan sekolah.

Intinya bagaimana para Kepala Sekolah mengimplementasikan indikator yang menjadi kewenangannya ke dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sekolahnya. Sehingga nanti ketika kepala sekolah menyusun RKA sudah mengarah kepada SPM. “Bagaimana menyusun mengimplementasikan IP berapa yang belum terpenuhi dalam sekolahnya, terus tuntaskan apa yang perlu dikerjakan. Terus ketika RKA

nya itu sudah terlanjur disusun, bagaimana merubahnya.

Sehingga nanti pada saat bulan Juli, pencairan dana BOS triwulan ketiga itu sudah mengacu kepada SPM yang 13 indikator menjadi kewenangan sekolah itu,” terangnya.

Diakui Wisnu, sejumlah Kepala sekolah masih bingung, indikator mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Salah satu contohnya, sekolah ada yang membeli kursi plastik. Sebenarnya kursi plastik tidak boleh di SPM itu, harus kursi kayu. Kadang-kadang sekolah pengadaan. Sementara buku teks yang menjadi kewajibannya tidak dibelikan. Ini yang kita tekan ulang sekarang.

Kaitannya dengan penyusunan anggaran yang ada di sekolahnya,” lanjutnya.

Penekanannya itu ada di Juknis BOS Permendikbud nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis bantuan operasional untuk SD, SMP. Ada 13 indikator atau 13 komponen yang diizinkan untuk penggunaan dana BOS untuk penyusunan RKA itu. Dalam RKA itu harus menyangkut 8 standar yang ada dalam 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan).

Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. (arn/ind/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Dompu akan Perbanyak Daerah Penampungan Air

Halaman 7 (Suara NTB/uki)

DATANGI DEWAN – Para pedagang Pasar Tente saat duduk di Teras Kantor DPRD Bima, menunggu saat mereka direspon anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasinya, Jumat (3/6).

Dompu (Suara NTB) Perubahan iklim dunia sudah mulai terjadi dan dirasakan di Kabupaten Dompu. Memperbanyak daerah penampungan air seperti yang dilakukan Belanda akan mulai dipertimbangkan kabupaten Dompu. Pemanfaatan air banjir juga mulai dilakukan untuk proyek Rababaka kompleks untuk kebutuhan irigasi.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, saat ini kadang hujan sebentar, kadang hujan di satu titik dan di titik lain tidak ada hujannya. Begitu juga, mestinya musim kemarau, tapi masih hujan. “Ini bukan lagi gejala, tapi ini kejadian yang menandakan bahwa perubahan iklim sudah terjadi di dunia ini,” kata H Bambang M Yasin.

Perubahan iklim global ini berdampak pada ketersediaan air menjadi terbatas, baik untuk pertanian, budidaya maupun kebutuhan air bersih. Di Belanda saat rombongan Bupati lakukan study banding, awalnya kehidupan warganya seperti kehidupan di Indonesia. Sebagian besar warganya menggantungkan hidupnya dari pertanian. Belanda juga menjadi tempat muaranya sungai di Eropa, tapi sering juga kekeringan.

“Cara mereka tangani, perbanyak muara. Mereka pagar sawah dengan parit. Tujuannya biar tidak bisa keluar sapi dan untuk penyimpan air. Kincir angin yang dilihat (di Belanda) itu berfungsi untuk menaikan air,” terangnya.

H. Bambang mengatakan, Pemda Dompu perlu perbanyak kantong penyimpan air seperti rawa dan bendungan. Sawah yang besar juga perlu dibuatkan parit untuk penyediaan air.

Belanda menyiasati alamnya puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun lamanya. Saat kering, persediaan air didesain sedemikian rupa, sehingga kebutuhan air tercukupi. (ula)

Bima (Suara NTB) – Pembagian los pasar Tente Kecamatan Woha menuai pro-kontra. Sebagian pedagang yang mengeluh tersebut kembali mendatangi kantor DPRD dan Bupati Bima, Jumat (3/6).

(Suara NTB/ist)

PENAMPUNGAN AIR - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin beserta rombongan saat berada di salah satu daerah penampungan air di Belanda, beberapa waktu lalu.

Diduga Mencuri,Oknum Mahasiswa Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) – Dua okunum mahasiswa di salah satu perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Bima, harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertangungjawabkan perbuatannya. Pasalnya AP (22), dan AM (21) kepergok mencuri di salah satu tempat belanja, di kota setempat.

“Kedua oknum ini kita amankan karena kepergok memasukan baju di dalam tas,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Antonius F. Gea, S.Ik kepada Suara NTB, Jumat (3/6).

Menurut dia, kejadian itu berlangsung Kamis (2/6), sekitar pukul 11.00 wita. Modusnya, salah seorang pelaku memantau dan mengawal suasana tempat itu. Sedangkan yang satu orang lainnya, beraksi dengan memasukan sejumlah baju ke dalam tas.

“Keduanya memiliki peran masing-masing. Satu orang memantau dan satu orang memasukkan barang ke dalam tas yang dibawa,” katanya.

Menurut Antonius, kedua orang diketahui mencuri baju tersebut, setelah salah seorang pegawai setempat menaruh curiga terhadap gerak-gerik mereka. Sehingga langsung menghubungi pihaknya.

“Begitu dilaporkan anggota langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan langsung melakukan penangkapan,” katanya.

Dia menegaskan, saat ini keduanya telah dimintai keterangan dan mengakui perbuatannya itu. Bahkan mereka, lanjutnya khilaf dan berjanji tidak akan melakukan hal serupa.

“Namun kita akan tetap proses sesuai aturan yang berlaku. Keduanya terancam pidana hukuman penjara lima tahun,” pungkasnya. (uki)

Empat Perda Dompu Dibatalkan Dompu (Suara NTB) Pemerintah pusat membatalkan empat peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi dan bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi. Di Dompu, Perda yang dicabut karena terkait kewenangan dan putusan MK. Untuk peraturan Bupati (Perbup) masih dievaluasi.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH kepada Suara NTB, Jumat (3/6) mengungkapkan, hasil rapat koordinasi yang digelar pihaknya di kantor Gubernuran NTB terdapat empat Perda di Kabupaten Dompu yang dibatalkan dan harus disesuaikan dari 40-an Perda se-NTB. Pembatalan Perda ini karena kewenangan, adanya keputusan MK, bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, dan Perda yang menghambat investasi. “Alhamdulillah kita di Dompu tidak ada Perda yang menghambat investasi,” kata Haeruddin.

Ia mengungkapkan, empat Perda yang dinyatakan tidak berlaku dan harus direvisi tersebut yaitu Perda tetang pertambangan, dan Perda tentang pendidikan yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. “Perda pendidikan akan direvisi dan hanya akan mengatur terkait pendidikan dasar saja,” katanya.

Perda tentang pungutan retribusi pada menara telekomunikasi, kata Haeruddin, tidak bisa lagi dipungut oleh daerah. Ketentuan ini sudah dilakukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan daerah tidak bisa lagi memungut retribusinya, karena pajaknya diatur secara nasional. “Pungutannya hanya sekali di pusat, tidak ada lagi pungutan – pungutan di daerah,” terangnya.

Sementara Perda tentang minuman keras yang selama ini juga mengatur soal larangan produksi akan diubah. Ketentuannya hanya mengatur soal larangan peredaran, mengkonsumsi dan memilikinya. “Kata memproduksinya dihapus, tapi isinya tidak berubah,” jelasnya.

Haeruddin juga mengatakan, untuk Peraturan Bupati (Perbup) yang bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi termasuk menghambat investasi masih dilakukan evaluasi.

“Tapi sejauh ini, kita tidak punya Perbup yang menghambat investasi,” katanya. (ula) (Suara NTB/ula)

Pedagang lainnya mendesak agar penempatan los serta kepemilikan pasar itu segera dikeluarkan izinnya oleh pihak terkait.

Hal tersebut terungkap, saat puluhan para pedagang yang sudah terdaftar namanya yang menempati pasar itu mendatangi kantor Dewan, di jalan Gatot Subroto Kota Bima, Jumat. Mereka datang dengan menggunakan lima unit mobil terbuka dan kendaraan roda dua.

Para pedagang meminta agar DPRD, khususnya dari Komisi II, agar segera mende-

sak eksekutif untuk mengeluarkan sertifikat izin kepemilikan pertokoan (SIPE). Jika hal itu dibiarkan dikhawatirkan akan ada konflik horizontal antar para pedagang.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Agar Dewan mendesak Pemkab Bima, untuk segera melegalitas los pasar yang sudah dibagikan kemarin,” kata Hamidah, salah seorang pedagang.

Menurutnya, dalam pembagian 44 los pasar yang dibangun pada tahun 2015 itu, telah memenuhi standar.

Melalui uji publik sebanyak

empat kali, tentang syarat bagi pedagang yang berhak mendapatkan los pasar itu.

“Dalam pembagian pasar ini, Pemerintah sudah bekerja secara optimal. Pembagiannya pun tidak ada diksriminasi, karena sudah sesuai mekanisme dan aturan berlaku,” akunya.

Pedagang lain, Susi Susanti menjelaskan, apapun bentuk pembangunan itu tidak bisa sepenuhnya memuaskan semua orang. Sebab dalam pembagian kemarin, yang diprioritaskan adalah pedagang yang betul-betul beraktivias di pasar itu, yang syaratnya

harus berjualan lebih dari enam bulan.

“Sementara para pedagang yang datang ini telah berjualan sejak 20 hingga 30 tahun ke atas. Saya pribadi berjualan di pasar Tente mulai sejak tahun 1986,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, para pedagang menginginkan agar sepenuhnya pemerintah lekas mengeluarkan aturan yang mengikat dan baku agar mereka bisa melakukan aktivis berjualan.

“Belum adanya kejelasan membuat kami bingung untuk berjualan. Jangan sampai adanya polemik ini justru membuat keresahan antar pedagang,” ujar Susi.

Sebelumnya, para pedagang yang belum terakomodir juga menggelar aksi serupa. Na-

mun menurut Susi, para para pedagang yang belum terakomodir untuk bersabar. Pihaknya juga akan mendesak pemerintah agar segera menambah los pasar sehingga pedagang di wilayah setempat semuanya dapat tertammpung.

Kedatangan para pedagang itu, tidak langsung direspon oleh Dewan. Pasalnya Dewan terlebih dahulu mengundang pihak terkait, salah satunya panitia penyelenggara untuk membahas hal tersebut.

“Pembahasan ini akan dipending. Karena jumlah anggota komisi II masih kurang. Tapi Insya Allah kita akan secepatnya membahas ini dengan pihak pemerintah dan langsung memanggil Sekda,” pungakas anggota Komisi II, M. Natsir. (uki)

Dijodohkan, Penyebab Maraknya Pernikahan Dini di Bima

(Suara NTB/uki)

PENGANGKATAN K2 - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyaksikan penandatanganan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS dari perwakilan K2, Jumat (3/6).

ASN K2 di Bima Dilantik Kota Bima (Suara NTB) – SebanyaK 622 Aparatur Sipil Negara (ASN) kategori dua (K2) Kabupaten Bima, Jumat (3/6), dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Prosesi pengambilan sumpah dilakukan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri di aula SMKN 2 Kota Bima.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Bima, M. Antonius, M.Ap mengatakan,

pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS itu untuk formasi CPNS dan tenaga dokter.“Jumlah keseluruhannya sebanyak 622 orang,” ucapnya Kata dia, sesuai amanat UU, setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS, berkewajiban mengucapkan sumpah atau janji dan menyatakan kesanggupan sebagai ASN. “Sumpah dan janji yang diucapkan ini harus bisa diimpelentasikan selama menjadi

abdi negara,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, berharap kepada ASN yang dilantik tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal secara jujur, transparan dan mengedepankan profesionalitas kepada masyarakat.

“ASN harus meningkatkan etos kerja, sesuai dengan tupoksi dan tangungg jawab di manapun ditempatkan,” pungkasnya. (uki)

Tamrujin, Penjaga Toko Peraih Juara Umum STQ Kabupaten Dompu 2016 Dompu (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Kabupaten Dompu ke 26 tahun 2016 resmi ditutup.

Tamrujin Mustamin (31), selama ini dikenal sebagai penjaga toko Pemuda kompleks pasar Dompu berhasil meraih juara umum perorangan dengan nilai 308 pada cabang Tilawah.

Kepada Suara NTB, Jumat (3/6), Tamrujin Mustamin mengaku cukup terharu ketika diumumkan sebagai juara pertama untuk cabang tilawah kategori dewasa putra.

Apalagi dirinya dinyatakan sebagai peraih juara umum perorangan dengan total nilai 290. “Saya bersyukur dengan nilai yang diperoleh, tapi tidak lantas saya berpuas diri,” kata Tamrujin.

Tamrujin mengaku bekerja sebagai tukang jaga toko di kompleks pasar Dompu, sementara dirinya tinggal bersama dua orang anak serta seorang istri di Desa Tembalae Kecamatan Pajo. Ia pun harus pulang pergi Pajo – Dompu setiap hari untuk kerja. “Setelah pulang kerja jam 14.00 siang, saya mengajar mengaji. Setelah itu baru saya belajar mengaji,” ungkapnya.

Dia akan mewakili Dompu pada lomba tingkat Provinsi

Bima (Suara NTB) – Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bima, menemukan maraknya pernikahan dini akibat dijodohkan oleh para orang tua tanpa mempertimbangkan usia. Kebanyakan kasus tersebut berada di daerah terpencil dan dan pelosok.

“Ada beberapa desa yang masih melakukan hal ini sampai saat sekarang,” kata Kabid Informasi program dan Pengolahan Data BKKBN Kabupaten Bima, Drs. Hafid menjawab Suara NTB, Jumat (3/6).

Dia menghimbau sekaligus mengharapkan peran orang tua agar lebih memperhatikan usia anaknya apabila ingin dinikahkan.

“Program pemerintah tidak akan efektif, jika kesadaran masyarakat belum ada,” katanya Diakuinya, saat ini pihaknya tengah mencatat dan menvalidasi angka pernikahan dini tahun 2016 di wilayah setempat. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui pasti jumlah angka pernikahan di bawah usia 17 tahun itu.

“Karena belum ada data yang jelas dan masih terus dilakukan pendataan. Sehingga belum dipastikan persentase angka pernikahan dini di Kabupaten Bima,” akunya Dia menjelaskan, pasangan yang menikah itu idealnya berusia di atas 20 tahun. Dengan klasifikasi perempuan berusia 21 tahun, sedangkan laki- laki berusia 25 tahun.

“Idealnya antara usia 21 hingga 25 tahun,” jelasnya.

Menurut dia, dampak dari pernikahan dini, salah satunya dapat menimbulkan resiko kematian pada ibu pada saat melahirkan. Sebab alat reproduksi yang belum siap untuk melahirkan terjadi pendarahan dan terkena infeksi.

“Selain pada ibu, juga menimbulkan resiko kematian pada anak. Karena lahir dalam keadaan prematur,” ujarnya.

Untuk menekan angka pernikahan dini, pihaknya terus melakukan sosialisasi, hingga ke daerah pelosok dan terpencil yang diketahui sebagai penyumbang angka pernikahan dini terbanyak.

“Selain itu, juga memberikan perhatian serius kepada sekolah-sekolah. Baik tingkat SMP maupun SMA,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

TERIMA HADIAH - Tamrujin Mustamin (31) saat menerima hadiah yang diserahkan Bupati Dompu, Rabu (1/6) malam. di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada September 2016 mendatang. epercayaan dan tanggungjawab harus mewakili Kabupaten Dompu tingkat Provinsi membuat dirinya harus banyak belajar dari guru ngajinya dan dari mereka yang berpengalaman mengikuti

lomba tingkat Provinsi dan Nasional. “Saya harus banyak belajar dari guru – guru saya yang berpengalaman,” kata Tamrujin.

Terkait hadiah sapi betina dan 1 unit sepeda motor jenis Revo yang disediakan panitia, kata Tarmujin akan dikelola

dan dimanfaatkan dengan baik. Sepeda motornya akan digunakan untuk transportasi saat kerja dan sapinya akan dikembangkan. “Sepeda motor dan sapinya akan dipakai dan dipelihara sendiri,” jelasnya.

Tamrujin pada golongan tilawah dewasa berhasil me-

ngalahkan Wais Al Qarni (Woja) yang selama ini berhasil meraih juara dengan selisih nilai 1 poin. Juara ketiganya diraih Junaidin asal Dompu dengan nilai 287 dan harapan 1 diraih Abdul Hamid utusan Kecamatan Kilo dengan nilai 274. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

POLHUKAM

Halaman 8

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Kualitas Audit Keuangan Parpol Perlu Ditingkatkan

BK Harus ’’Bergigi’’ TINGKAT kemalasan anggota DPRD NTB dinilai masih cukup tinggi. Hal itu nampak dari minimnya kehadiran anggota Dewan dalam menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan dan rapat paripurna. Kondisi itu kemudian mendorong peran Badan Kehormatan (BK) untuk bekerja lebih optimal dalam menegakkan kehormatan anggota DPRD. “Merujuk dari hasil survei Indonesia Network Eleksion (Suara NTB/dok) Survei (Ines) menyebutkan 78, H.Abdul Hadi 6 persen anggota legislatif itu dikatakan malas. Ini tentu sangat miris, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, H.Abdul Hadi, SE, saat membuka acara pertemuan BK sepuluh kabupaten/kota di NTB. Diakui Hadi, menjaga dan menegakkan etika anggota DPRD menjadi pekerjaan yang cukup berat. Lebih-lebih di tengah terpaan godaan zaman saat ini yang semakin besar. Seharusnya kata dia, sebagai sebuah lembaga perwakilan yang anggotanya terpilih lewat proses demokrasi dan sangat menentukan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Makan BK memiliki peran strategis dan menjadi garda terdepan dalam menertibkan kode etik anggota DPRD. “Makanya kita berharap dengan adanya pertemuan BK seluruh kabupaten/kota se NTB ini dapat melakukan konsolidasi dalam menjaga nama baik DPRD. BK semakin ‘’bergigi’’ lah, sehingga kita berharap kinerja DPRD ini menjadi lebih produktif, terpercaya dan berwibawa. Nah ini menjadi tugas dan fungsi BK dalam menjaga harkat dan martabat anggota,’’ ujarnya.

Hadi berharap dalam kesempatan ini, menjadi titik awal untuk kembali membangun peran BK agar lebih nampak dalam menegakkan etika anggota Dewan. Hal tersebut harus diawali dari BK sendiri yang harus menjadi contoh. (ndi)

Pulau Sarang Bom Ikan

(Suara NTB/why)

Edwin Rachmat Adikusumo

POLISI mendeteksi pulau tempat bersarangnya para pelaku pengebom ikan. Di kawasan perairan Sape, Bima.

Demikian juga pulau-pulau kecil di perairan Lombok. ‘’Memang ada. Tidak pernah terekspos. Masa pulau kecil banyak kuburannya? Sebenarnya itu pelaku-pelaku itu,?” ungkap Dirpolair Polda NTB, AKBP Edwin Rachmat Adikusumo ditemui di Mapolda NTB. Ia menyebutkan, makam di pulau tersebut adalah warga yang meninggal dunia akibat penggunaan bom ikan pada saat melaut. “Orang yang buntung tangannya juga

pasti ada,” sebutnya.

Pihaknya kini sedang memetakan potensi kerawanan illegal fishing. Serta rumusan penanganannya yang terpadu dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah setempat. ‘’Tetapi tidak kapok-kapok. Dilematis juga, mereka tidak ada pilihan hidup lain selain melaut. Ini kita bersama pemerintah daerah solusinya apa,” paparnya.

Mengenai deteksi itu, kata Edwin, Kapolda NTB pun memberi atensi. Karena itu berkaitan dengan penghidupan masyarakat. Namun, di sisi lain keselamatan ekosistem pun harus tetap dijaga. “Ini masalah yang prinsip,” ujar Edwin.

“Pendidikan yang utama.”

Akibat pengeboman ikan, jelas dia, kini sudah dirasakan para nelayan. Ikan semakin sulit ditemukan di dekat pantai.

“Harus ke tengah. Butuh BBM lebih banyak karena jarak lebih jauh. Nah ini juga merugikan nelayan itu sendiri.”

Upaya preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi terus dilakukan. Melalui program quick wins yang dituangkan dalam kegiatan Sambang Nusa ke berbagai desa pesisir di NTB. “Kita imbau. Tapi kalau ada yang kita temukan, kita tangkap,” tegas Edwin.

Namun, berdasarkan pengalamannya bertugas di Aceh, kecenderungan illegal fishing hampir merata di semua tempat. Khususnya penggunaan bom dan potasium untuk mengais ikan. Bahkan, menurutnya, potasium lebih berbahaya jika dibandingkan dengan bom.

“Kalau bom tergantung panjangnya sumbu. Tapi kalau potasium, semua terumbu karang yang dilewati akan rusak. Baru bisa pulih lagi 20 tahun kemudian,” ungkapnya.(why)

(ant/Bali Post)

KPK PERIKSA KETUA PN BENGKULU Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Encep Yuliadi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Encep diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu tahun 2011.

Tak Ada Rehabilitasi Psikologis

Anak Korban Kekerasan Seksual Rentan Menjadi Pelaku Mataram (Suara NTB) – Anak yang menjadi korban kekerasan seksual rentan menjadi pelaku di kemudian hari. Jika tidak mendapat perawatan pemulihan. Hingga hari ini, belum ada tempat yang secara khusus dalam bentuk pusat rehabilitasi.

Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, SH, MH kepada Suara NTB menyebutkan,banyak contoh terjadi di Lombok. Seperti kasus yang terungkap pertengahan Mei lalu, di Sesaot, Lombok Tengah. Tentang remaja SMP yang diduga mencabuli empat kawannya.

“Di Sesaot itu korban yang tidak mendapatkan rehabilitasi. Akhirnya kemudian menjadi pelaku,” ungkapnya. “Coba tunjukkan di mana ada pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual? Kita punya tidak.’’

Menurut pengalamannya menangani berbagai kasus, Joko mengemukakan, korban hanya dipulihkan di dalam shelter di panti sosial dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). ‘’Tapi, siapa yang melakukan terapi? Konseling terhadap anak sampai dia betulbetul sembuh,’’ katanya dengan nada tanya. Ia juga menyesalkan bagaimana perlindungan terhadap korban.

Tentang bagaimana pemenuhan hak korban memperoleh hasil Visum et Repertum (VeR), dalam kaitannya seseorang sebagai korban kejahatan asusila. Untuk menilik tingkat depresi korban sehingga dapat dilakukan penanganan lebih lanjut. ‘’Ke Rumah Sakit Jiwa mau bayar berapa? Ini korban kok dimintai biaya retribusi,” jelasnya. Ia berkaca saat mendampingi anak yang menjadi korban asusila yang dilakukan ayahnya sendiri hingga hamil di Sesela, Lombok Barat (Lobar).

Untuk mendapatkan visum dimaksud, ungkap Joko, korban harus membayar hingga Rp 2 juta lebih. ‘’Ini bicara soal apa yang terjadi pada korban,” ujarnya. Sebab, menurutnya pelaku ketika sudah ditangkap sudah menjadi

HUT Ke-59 Kodam IX/Udayana

Korem 162/WB Gelar Syukuran dan Pasar Murah Mataram (Suara NTB) Jumat (3/6) kemarin, bertempat di Lapangan Yonif 742/ SWY, Korem 162/WB menggelar pasar murah yang ditujukan bagi seluruh anggota jajaran Korem beserta keluarga, termasuk masyarakat setempat. Selain dalam rangka memperingati HUT Kodam IX/Udayana ke 59, pasar murah ini juga ditujukan untuk menyambut datangnya bulan Suci Ramadan.

Kegiatan pasar murah yang dibuka oleh Kasi Pers Korem 162/WB Letkol Inf. Handoyo, SH, tidak hanya diikuti oleh Primkopad Korem, Yonif 742/ SWY dan Kodim-Kodim yang ada di wilayah Lombok. Namun juga bekerjasama dengan Hypermart. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para anggota dan warga setempat.

Karena harga yang ditawarkan sangat murah dari harga pasar dan barang yang disediakanpun beragam, mulai dari sembako hingga pakaian.

Selain itu, digelar juga kegiatan seperti karya bakti dan bakti sosial. Sabtu (28/5) lalu juga digelar acara syukuran

(Suara NTB/ist)

PASAR MURAH :Suasana pasar murah yang digelar di Lapangan Yonif 742/SWY. yang dirangkaikan dengan panggung prajurit yang bertempat di Lapangan Yonif 742/SWY. Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota jajaran Korem 162/WB dan keluarga.

Syukuran dibuka dengan sambutan, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Danrem 162/WB Kol. Inf Farid Mak-

ruf, M.A. Tumpeng diberikan kepada prajurit yang berprestasi.

“Segala bentuk rangkaian acara tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia Kodam IX/Udayana dan semoga Kodam IX/Udayana akan lebih jaya dan dicintai oleh seluruh masyarakat Bali -Nusra,” kata Danrem. (ars/*)

tanggung jawab negara.

Ia berpendapat bahwa negara juga harus memainkan peran yang sama terhadap korban. ‘’Kalau saya sederhana saja. Penanganan korban harusnya negara yang bertanggung jawab,” jelasnya.

“Kita terlalu sibuk dengan hukuman kebiri, semua orientasinya pada si pelaku. Sementara korban ini tidak ada yang ngurus,” papar Joko. “Inikan harus seimbang. Pelaku ditangani, korban juga se-

harusnya paling dilindungi.”

Saat ini pihaknya merancang sebuah Satuan Tugas di LPA. Guna pemulihan psikologi anak korban kekerasan seksual. Dibantu oleh dua psikolog bekerjasama dengan mahasiswa dari universitas negeri dan swasta di Mataram.

“Nantinya mereka ini yang akan melakukan terapi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual,” pungkasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Di tengah wacana seluruh keuangan partai politik (parpol) akan menjadi tanggungan negara sepenuhnya, masih menyimpan keraguan bagi publik. Karena transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol selama ini masih menjadi barang mahal untuk bisa diakses publik.

Sementara keuangan yang dilaporkan oleh parpol selama ini, dinilai tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Seperti sumber-sumber dana kampanye dan kegiatan-kegiatan partai lainnya.

Demikian disampaikan Auditor Dana Kampanye Pemilu, Khaerunnas kepada Suara NTB yang ditemui disela-sela diskusi pengaturan keuangan parpol yang diselenggarakan oleh Fitra NTB dan ICW. Sebagai lembaga publik yang mengelola dana publik katanya, belakangan ini dikelola seperti korporasi.

Di mana para penguasa partai, adalah mereka yang memiliki “saham” paling besar di partai. Hal ini menjadi kekhawatiran banyak pihak, karena tugas parpol untuk melahirkan para pemimpin bangsa, akan tersandera oleh sistem transaksional.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membuat pengelolaan keuangan parpol lebih teransparan yakni, perlunya ditingkatkan kualitas auditnya. Karena audit terhadap keuangan parpol selama ini digunakan, masih setengahsetengah belum menyentuh substansinya. ‘’Audit terhadap keuangan parpol selama ini, masih menggunakan jenis audit umum, belum menggunakan jenis audit khusus.

Sehingga audit yang dilaku-

kan selama ini tidak memberikan opini. Kalau audit khusus yang digunakan, seribu rupiah itu pun bisa dilacak dan ditelusuri. Dipastikan tidak akan ada yang lolos, semua akan terbongkar,” ujar Khaerunnas.

Lebih lanjut dikatakan Khaerunnas yang pernah mengaudit sekitar 600 orang calon kepala daerah ini.

Jika jenis audit khusus yang akan digunakan dalam mengaudit keuangan parpol dan calon kepala daerah, legislatif hingga calon presiden. Menurutnya tidak lebih dari sekitar lima persen calon dan parpol peserta pemilu yang bakal lolos.

“Tetapi kita tidak bisa melakukan audit khusus investigatif itu. Karena itu di luar tugas yang diberikan, undang-undang memerintahkan hanya audit umum.

Makanya yang tercatat itu hanya uang yang dicatat saja. Sementara uang yang tidak tercatat, kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Karena bisa kita ditutut, keluar dari jalur,’’ ujarnya. Jika jenis audit khusus yang akan digunakan, ia memastikan satu sen pun sumber keuangan parpol akan bisa dilacak.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, agar pemerintah meningkatkan kualitas audit untuk setiap penyelenggaraan pemilu. Dan ia mengusulkan agar dari hasil audit itu kemudian bisa diambil tindakan secara hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika tidak, audit tersebut hanya sekadar melengkapi urusan administratif. ‘’Ketentuan audit khusus ini, kita minta agar diatur dalam peraturan tersendiri dan dimasukkan sanksi pidana bila ditemukan pelanggaran,’’ pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Jendela Sastra

CERPEN

PUISI

Hari Bebas Manusia ngos-ngosan dan suara jantungku yang berdenyut-denyut seperti hendak keluar merobek dadaku.

Aku menjatuhkan diri duduk di paving block rumah paling ujung kompleks perumahan ini dengan keringat yang membuat badanku terasa panas. Kemana perginya orang-orang? Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Apakah semalam ada sebuah pesawat dari luar angkasa yang menyedot semua orang kecuali diriku? Atau ini seperti salah satu episode Spongebob dimana orang-orang sepakat pergi ke suatu tempat dan mendedikasikan sehari dalam hidup mereka tanpa diriku? Tapi kenapa semua itu terdengar begitu konyol? Pasti ada sebuah penjelasan tentang semua ini. Pasti.

Aku bergegas bangun dan berjalan kembali menuju rumahku.

Bulu kudukku tiba-tiba meremang. Berjalan sendirian di sebuah kompleks perumahan yang kosong seperti ini seperti berada dalam film zombie. Setting yang begitu sempurna. Aku membayangkan beberapa menit lagi, segerombolan zombie lapar, dengan sebelah kaki buntung, leher koyak, dan isi perut yang terburai berjalan ke arahku dan memperebutkan isi otakku. Lantas apa yang bisa kulakukan? Aku tak membawa senjata apapun untuk mempertahankan diri. Kupercepat langkahku hingga berlari menuju rumah. Begitu sampai, aku bergegas masuk ke dalam dan mengunci pintu. Suara piring besi, atau panci, terdengar jatuh di dapur disusul suara kucing, membuat jantungku seperti berhenti berdetak untuk beberapa saat.

Aku kemudian segera berlari menuju kamar mengambil handphoneku. Mencoba mengontak ayahku tapi tak ada jawaban, lalu kakak perempuanku, beberapa temanku, bibi dan pamanku yang berada di pulau seberang, bahkan nomor pemadam kebakaran dan klinik Tong Fang. Tak satupun menjawab. Aku lantas mengecek semua akun sosial media yang kupunya, facebook, twitter, bbm, whatsapp, line, instagram, google+, tak satupun kutemukan tengah bergentayangan. Aku merebahkan diri di atas sofa. Suara detik jam dinding terdengar seperti pukul satu dini hari, padahal ini sudah hampir pukul delapan.

Kemana? Kemana perginya orang-orang? Apa aku benar-benar sendirian? Kunyalakan TV dan yang kutemukan hanyalah semut-semut hitam putih dan garis biru merah kuning hijau di seluruh chanel yang ada. Ada apa sebenarnya? Kucubit lenganku keras-keras. Sakit sekali dan berdenyut-denyut. Aku tidak sedang bermimpi. Kupe-

Beni Setia

Sajak, 2 gelandangan dan anjing tidak berbeda : keduanya mati

Novita Hidayani HARI telah pagi ketika aku bangun dan menyadari tak seorangpun ada di rumah. Tak seperti biasanya. Paling tidak jika tak ada ibu yang sibuk menyiapkan sarapan di dapur, jam segini kakakku yang mahasiswi tingkat akhir itu biasanya masih tertidur di ranjangnya yang berada tepat di samping ranjangku. Tapi begitu bangun tadi, ranjangnya telah kosong dengan bantal guling dan selimut yang tertata rapi. Benarbenar tidak seperti biasanya.

Mungkin ayahku berangkat lebih pagi ke sekolah untuk mengajar, mungkin ibuku pergi ke pasar sedikit lebih lama, dan mungkin kakakku yang pemalas itu memiliki hal penting yang memang mengharuskannya untuk menanggalkan kebiasaan tidur paginya. Masuk akal pikirku. Kemungkinan yang bisa saja terjadi sekali dalam sekian tahun hidupmu. Lalu kuputuskan untuk mandi saja dan bersiap-siap ke kampus mengikuti jadwal kuliahku.

Anehnya saat aku baru membuka pintu rumah, keheningan langsung menyergapku. Tak ada satu pun tetangga yang biasa terlihat melakukan rutinitas paginya. Semua pintu rumah tertutup rapat, motor-motor dan mobil diam membisu di tempat. Angin berhembus. Sehelai daun nangka kering terbang dan berhenti beberapa meter di depanku. Burung-burung terdengar berkicau dari kejauhan. Selain itu tak ada lagi tanda-tanda kehidupan terdengar.

Menyadari keheningan yang tiba-tiba begitu mencekamku, aku berlari menuju tiap pintu rumah, mengetuk pintunya yang terdengar lebih seperti menggedor, dan meneriaki nama setiap penghuninya dengan sedikit panik.

“Bunda Elin! Bunda Elin!”

“Mamaknya kakak Ema!” “Pak Sinar!!”

“Niniq Jinem!!”

“Andre!!!”

Tak ada jawaban yang terdengar. Hanya suara nafasku yang

Halaman 9

mengangkang. kaku dekat tumpukan sampah, borok dan nanah jamkan mata untuk beberapa saat. Kesunyian dan keheningan ini benar-benar membuat kepalaku pening. Apakah aku benar-benar sendirian?

Lalukuputuskanuntukmeninggalkanrumahmenujutempatdimana orang-orang biasa berkumpul.

Tanpa memanaskan terlebih dahulu,kugasmotormatic-kumembelah jalanan yang sepi. Benar-benar sepi.

Hanyaterlihatdaun-daunkeringberjingkrak-jingkrakditrotoarditiupangin,beberapakucingdananjingyang melintas, dan burung-burung yang terlihat masih berterbangan seperti takterjadiapapun.Persetandengan kemungkinan adanya zombie atau predator atau begal yang bisa menyergapku kapan saja. Kesendirianku lebih menakutkan dari apapun. Kugasmatic-kuhinggajarumspeedometer terlihat seperti hendak meloncat dari tempatnya.

Pedesaan pinggir kota sepi.

Pasar tradisional membisu, kecuali lagi-lagi kucing garong, anjing ras kampung, ayam, kambing, dan lalat-lalat hijau yang berterbangan tak ada lain yang kutemui.

Pusat kota, lebih-lebih. Gedunggedung tinggi berdiri dingin. Mall dan supermaket 24 jam melompong, meski pintu-pintunya terbuka seperti biasa. Hanya iklan-iklan dan pesan digital di papan reklame yang masih menunjukan tanda-tanda kehidupan, pernah ada kehidupan lebih tepatnya.

Tenggorokanku mulai terasa sakit dan mataku mulai terasa memanas. Tapi tak kuberikan kesempatan diriku untuk menangis. Aku harus menemukan kemana perginya orang-orang.

Setelah mengisi ulang sendiri bahan bakar di Pertamina, dengan tak lupa meninggalkan tiga lembar sepuluh ribuan di meja kasirnya yang kosong, kugas lagi matic-ku. Kali ini tujuanku bandara dan pelabuhan. Jika tak kutemukan orang-orang di sana, setidaknya aku berharap dapat menemukan jejak kepergian mereka. Tapi lagi-lagi yang temui kehampaan. Hanya eskalator ruang check in bandara yang menunjukan mobilitas. Selebihnya, seperti seseorang yang pita suaranya telah ditarik paksa dari tenggorokannya dan digunting.

Saat matahari mulai merendah, aku sampai di pelabuhan.

Suara kepak sayap burung-burung laut dan ombak terdengar dan kapal-kapal serta boat-boat yang lebih kecil mengapung tak bergeming. Tubuhku terasa kebas, kenyang dengan angin. Aku berjalan dengan langkah sedikit gemetar menuju ke dermaga. Bukan!

Sama sekali bukan karena lapar.

Tapi karena benar-benar tak bisa memikirkan kemungkinan apapun terhadap apa yang sebenarnya

dirubung lalat, bau bacin mengungkuli ruap selokan merusak citra kota. dan gelandangan —seperti anjing— dilarang masuk! dirazia! dibuang ke luar daerah 2015

Sajak, 3 pelangi muncul siang hari, ketika hujan berhenti dan di jakarta: banjir menjulur, usai hujan. seperti

(Yuspianal Imtihan - Seniman Balsem untuk Indonesia)

tengah terjadi hari ini.

“Ayah!!!”

“Ibu!!!”

“Kakak!!!”

“Seseorang jawab aku!!!”

Aku berteriak sekeras yang kubisa meski dengan suara parau.

Hanya suara bangau laut, ombak, dan gema suaraku sendiri yang terdengar menimpali. Aku jatuh tertunduk di dermaga. Kurasakan ada lubang besar yang menganga di dadaku. Kenyataan bahwa aku benar-benar sendirian, kutekankan sekali lagi, benar-benar sendi-ri-an, terasa menikam dadaku berulang-ulang dan menciptakan lubang itu.

Dengan segala hal yang tersedia, mungkin aku masih bisa hidup selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun ke depan.

Tapi aku tak akan sanggup hidup sendirian selama itu. Bagaimana jika aku merindukan keluargaku, pria yang kusayangi, sahabat-sahabatku? Oh aku bahkan belum merasakan pengalaman bercinta pertamaku dan mewujudkan mimpi-mimpi kecilku. Kurasakan bahuku mulai berguncang karena tangis. Aku akhirnya menangis.

Warna lembayung senja memang selalu menyedihkan bagiku, tapi tak pernah semenyedihkan saat ini. Matahari seperti warna telur mata sapi setengah matang, pelan-pelan ditelan laut di hadapanku. Hari mulai beranjak gelap. Dan kuputuskan untuk pulang saja.

Tidur di rumah dengan harapan saat aku terbangun esok hari, semua berjalan seperti sedia kala. Suara ombak dan burung gagak mengantar langkah kakiku meninggalkan dermaga.

Saat kakiku tinggal beberapa langkah saja mencapai matic-ku yang terparkir tak jauh dari dermaga, sebuah mini bus berwarna

cokelat tanah dengan motif bunga-bunga seperti dalam kemeja hawaii melaju dengan sangat kencang dan berhenti tepat di hadapanku. Tak dapat kujelaskan betapa bahagianya aku menyaksikan ini. Rasanya aku akan meledak saat pintu mini bus itu terbuka dengan otomatis dan seorang lakilaki jangkung bersafari di belakang kemudi mengembangkan senyum menyambutku.

“Ya Tuhan! Ya Tuhan! Kupikir aku benar-benar sendiri!!” Pekikku begitu melihatnya.

“Naiklah!” Perintahnya. Oh wajah teduhnya langsung meluluhkan segala keletihanku selama seharian. Tanpa banyak tanya aku langsung meloncat naik ke dalam bus.

“Kau tahu? Aku sendirian sepanjang hari ini. Benar-benar sendirian. Aku tak tahu kemana perginya orang-orang, sampai akhirnya kau datang. Apa kau akan mengantarku ke tempat perginya orang-orang?”

“Tidak, anak muda. Aku akan mengantarmu ke tempat dimana seharusnya kau berada. Duduklah di belakang, kita akan berangkat.”

Karena disesaki kelegaan yang tak terhinga, aku mematuhi perintahnya sambil mengucapkan banyak terimakasih tanpa banyak tanya lagi. Di bagian belakang bus, aku disambut hangat oleh dua orang yang berpakaian sama seperti laki-laki yang duduk di belakang kemudi itu. Aku menghempaskan diri duduk di kursi penumpang dengan perasaan sungguh sangat lega. Meski tanda tanya besar masih menggantung di kepalaku, apapun yang akan terjadi setelah ini dan kemanapun orang-orang ini akan membawaku, aku tak peduli.

Bahkan ketika dua orang yang menemaniku di kursi penumpang mulai menanyakanku pertanyaan yang anehaneh seperti, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitab sucimu?

Aku tetap tak peduli.

Kediri, 8 Januari 2016 Novita Hidayani lahir di Kediri, Lombok Barat, 29 November 1993.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Mataram.

RUKO - VILA - KOST

ingus bocah flu melulu ke tempat yang rendah, berhawa tak sedap. busuk sampah mampat. aroma bangkai bernyawa

Sajak, 4

jam berapakah? sudah larut. prosesi menyuling embun

2015

: dimulai! kubah cahaya, bias shubuh kokok ayam, dan lantunan adzan —Allah minta dijenguk : ruh diberkati

Sajak, 5

2015

: hanya serangga yang bisa membuatku menganga. lidah memanjang. sigap menangkap, tanpa satu kata terucap penuh gairah pada awal penghujan, pemicu dendang berkembang biak —lantang sepanjang malam— serta sisanya: senyap. menangkap serangga, serta loncat karena kaget : denyar di hening malam, pada kolam tua di haiku basho 2015

Beni Setia, lahir di Soreang, Bandung, 1 Januari 1954. Buku puisinya antara lain, Harendong (1996)

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

LSS Tingkat Kabupaten Dukung Larangan Merokok GURU dan kepala sekolah dilarang keras merokok di lingkungan sekolah. Larangan ini sudah tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah.

Dengan adanya Permendikbud ini, para guru jelas tidak boleh merokok dan jika dilanggar akan ada sanksinya seperti dimutasi. ‘’Pemer(Suara NTB/dys) intah menilai, aturan demikiSaptadi Akbar an sangat penting dan perlu diterapkan. Sebab rokok bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dunia narkoba dan sebagainya,’’ ujar Ketua PGRI Kota Mataram, Drs. Saptadi Akbar, Jumat (3/6).

Diakuinya, Permendikbud tersebut sudah sangat tepat untuk melindungi warga sekolah. Hanya saja saat ini, pihaknya masih menunggu sikap Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Dikpora menindaklanjuti Permendikbud ini. “Nantilah kita tunggu aturan yang benar-benar baku dari pemerintah pusat, itu kan akan ditindak lanjuti oleh masing-masing daerah dalam bentuk Perwal atau apa dari kepala dinas,” ujarnya.

Meski bagi sebagian guru yang perokok berat memandang Permendikbud ini cukup menyulitkan bagi mereka, Saptadi Akbar meminta para guru untuk berbesar hati menahan agar tidak merokok selama berada di sekolah. Sebelumnya Pemkot Mataram pernah menerbitkan Perwal Kawasan Tanpa Rokok, namun tidak berjalan efektif karena lemahnya kontrol dan pengawasan.

“Kalau di sekolah insya Allah kita mulai pelan-pelan, susah tidak. Tapi ya untuk menahan diri untuk tidak merokok di sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut Saptadi Akbar menambahkan, sangat tidak setuju jika disediakan area smoking di lingkungan sekolah sebagai bentuk toleransi bagi para penikmat rokok di area sekolah. Karena menurutnya, area smoking lebih tepat berada di tempat-tempat umum bukannya di sekolah.

“Kalau saya lebih setuju tidak disediakan karena ini lembaga pendidikan. Sebaiknya tidak disediakan area smoking,” ujarnya.

Meski sudah ada keinginan kuat dari pemerintah untuk mengatur guru agar tidak merokok di sekolah, PGRI menilai hal itu tidak akan berjalan selama masyarakat dan orang tua tidak mendukung. “Kita jaga bersama-sama, masyarakat semua mendukung.

Tidak bisa hanya segelintir orang yang mendukung”.

Pada Permendikbud pasal lima dijelaskan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat yang melanggar.

Kepala sekolah juga dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok. (dys)

MA Muallimin Budayakan Bersih di Kalangan Siswa Selong (Suara NTB) Lomba Sekolah Sehat (LSS) merupakan salah satu ajang bergengsi yang digelar setiap tahunnya dengan sasaran SD, SMP, SMA/MA dan SMK. Adapun, tujuan dilaksanakannya LSS ini agar tercipta sekolah yang bersih dan sehat, sehingga program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap sekolah dapat lebih ditingkatkan. Melihat kebersihan sekolah sudah cukup bagus, MA Muallimin NW Pancor optimis untuk lolos menjadi juara dalam seleksi LSS tingkat Kabupaten Lotim dan melaju ke tingkat provinsi.

Di sela-sela penilaian tim juri LSS tingkat Kabupaten Lotim, Jumat (3/6), Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, sebelumnya mengaku bangga dan berterima kasih atas dilibatkannya MA Muallimin NW Pancor dalam LSS tingkat Kabupaten Lotim tahun 2016.

Kegiatan ini, katanya, merupakan kesempatan emas, karena LSS merupakan ajang bergengsi yang dilaksanakan setiap tahun sampai ke tingkat nasional. Selain itu, LSS juga merupakan suatu pembelajaran bagi semua pihak terutama para guru dan santri yang ada di MA Muallimin NW Pancor, karena kebersihan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus diterapkan dalam kehidu-

(Suara NTB/yon)

PENILAIAN - Tim Juri LSS tingkat Kabupaten Lotim melakukan penilaian di MA Muallimin NW Pancor, Jumat (3/6). pan sehari-hari baik ketika berada di lingkungan madrasah maupun di masyarakat.

“Kebersihan merupakan rutinitas yang kita terapkan di madrasah ini, karena kebersihan merupakan sebagian dari pada iman,” ujarnya dalam bahasa Arab.

Selain kebersihan itu merupakan bagian daripada iman, Munawar mengungkapkan jika pembiasaan hidup bersih terhadap para santri sudah menjadi budaya di lingkungan MA Muallimin NW Pancor.

Lingkungan bersih, terangnya, maka proses belajar mengajar (PBM) di suatu lembaga pendidikan itu akan terasa aman, nyaman serta terbebas dari hal-hal yang bisa merusak konsentrasi pendidik maupun peserta didik. “Budaya kebersihan sudah kita terapkan terhadap santri, sehingga budaya itu nantinya bisa dibawa ke tengah-tengah masyarakat,”

(Suara NTB/dys)

SAMBUT RAMADAN - Barisan drum band siswa berpartisipasi pada pawai tarhib Ramadan di Mataram, Jumat (3/6).

Siswa di Kota Mataram Sambut Ramadan dengan Pawai Mataram (Suara NTB) Bulan Ramadan tinggal menghitung hari, tentu suatu kebanggaan bagi setiap muslim untuk menyambutnya. Salah satunya dengan menggelar pawai tarhib menyambut Ramadan yang digelar Jumat (3/6).

Pawai tarhib ini diikuti ratusan siswa dari berbagai madrasah dan sekolah di Kota Mataram. Mereka berkeliling di sepanjang jalan mulai dari Islamic Center hingga lapangan Sangkareang Mataram. Menampilkan berbagai kesenian, seperti drum band, pawai tarhib menjadi tontonan dan perhatian warga yang melintasi jalan.

Salah satu peserta pawai tarhib ialah siswa-siswi SDN 36 Mataram, dengan antusiasme tinggi mereka bersemangat mengikuti pawai hingga selesai. Kepada Suara NTB, Kepala SDN 36 Mataram, Sri Hartini mengaku pawai tarhib ini penting diikuti sebagai bentuk kegembiraan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang sudah di depan mata.

Menurut Sri Hartini, tradisi ini sudah seharusnya dilakukan pemerintah tiap tahun saat Ramadan tiba sebagai bentuk suka cita kaum Muslim. Tak hanya itu, pawai tarhib menyambut Ramadan sekaligus momentum mengingatkan pada masyarakat NTB agar menyambut Ramadan dengan khusyuk. Termasuk bagi masyarakat non Muslim untuk dapat saling samasama bertoleransi, menghargai umat lain yang sedang menjalankan ibadah.

Bagi siswasiswi SDN 36 Mataram, Sri Hartini mengaku tidak ada kebijakan mewajibkan siswa-siswi wajib berpuasa selama Ramadan mengingat di usia mereka waktunya untuk belajar tanpa pemaksaan. (dys)

harapnya.

Sementara, Koordinator Juri Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Kabupaten Lotim, Abdurrohman, S.Pd mengaku terpesona melihat lingkungan MA Muallimin NW Pancor yang begitu bersih dan terawat. Akan tetapi dalam penilaian LSS ini, ada sejumlah kriteria yang akan dinilai mulai dari halaman sekolah, kamar kecil, ruang UKS, kantin siswa hingga sudut sekolah juga akan dinilai kebersihannya oleh tim juri.

“Jika kita lihat sepintas di lingkungannya, MA Muallimin NW Pancor memiliki peluang yang cukup bagus untuk melaju ke LSS tingkat provinsi, tapi itu semua nanti kita lihat berdasarkan penilaian tim juri yang lain berdasarkan kriteria LSS yang ada,” ungkapnya. (yon)

Disorganisasi dalam Keluarga Mataram (Suara NTB) Kasus anak yang menghamili ibunya di daerah Lotim, dianggap disebabkan adanya disorganisasi di dalam keluarga. Perpecahan di keluarga, di dalam satu unit, yang pada dasarnya ada ayah, ibu, dan anak, akan membuat ketidakseimbangan di dalam keluarga.

Hal itu disampaikan oleh, Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Afthon Ilman Huda, Jumat (3/6). “Perannya men(Suara NTB/ron) jadi tidak semestinya. Ayah Afthon Ilman Huda yang harus memberikan sosialisasi, ibu yang harusnya memberikan afeksi atau kasih sayang. Itu tidak berlangsung semestinya,” kata Afthon.

Unit keluarga yang tidak lengkap itulah, kata Afthon, yang memungkinkan terjadinya tidak keseimbangan. Dan membuat perilaku menyimpang terjadi di tengah keluarga.

Afthon, mahasiswa semester IV program studi Sosiologi Universitas Mataram ini, menyarankan, perilaku menyimpang seperti kasus incest ini dapat diminimalisir, dengan penguatan peran masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat-masyarakat itu, katanya, adalah kesatuan dari individu-individu. Dalam membentuk kesatuan, ada kontrol di dalam kelompok itu. “Inilah yang harus ditekankan. Karena masyarakat punya tokoh masyarakat dan tokoh adat,” kata Afthon.

Kontrol sosial ini penting, karena masyarakat tidak bisa lepas dari masyarakatnya. Ia menyarankan, harus ada hukum di tengah masyarakat yang diciptakan sendiri, yang sifatnya menekan terjadinya kasus-kasus seperti ini.

Pemerintah, menurut Afthon, tidak bisa hanya sekadar menindaklanjuti, ketika kasus seperti ini menguak ke permukaan.

Pemerintah perlu bekerjasama dengan jejaring sosial untuk memberikan edukasi ke masyarakat. “Kasus ini bisa dikatakan sebagai degradasi moral dalam keluarga. Harus ada edukasi pemerintah ke masyarakat,” ujarnya Afthon menekankan.

Afthon mengatakan, kasus ini terjadi di Lotim, di mana masyarakatnya masih tradisional. Pemerintah harus jeli melihat permasalahan seperti ini dengan mengintensifkan turun ke masyarakat. “Harus intens ke masyarakat. Harus memberikan edukasi ke orang tua, bagaimana pentingnya pendidikan moral, itu yang terpenting,” pungkasnya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Bermain Tenang, Kunci Kemenangan Ihsan Jakarta (Suara NTB) Atlet tunggal putra Indonesia Ihsan Maulana Mustofa mengaku bermain tenang merupakan kunci utamanya meraih kemenangan atas pemain Inggris Rajiv Ouseph di babak perempat final Indonesia Terbuka 2016 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

“Tadi ketinggalan 1-6 gimana caranya tidak mati sendiri, intinya main tenang, kalah tidak apa-apa, tidak dibunuh kok,” ujar dia sambil berkelakar. Meski memikul harapan besar setelah pemain Indonesia lain tersingkir, ia memilih mengesampingkan itu dan mencoba bermain dengan bagus serta ke luar dari tekanan.

Pelatih, ujar dia, memintanya untuk selalu semangat menghadapi setiap pertandingan, apalagi selama bertanding di Indonesia Terbuka mendapat dukungan dari ribuan penonton. “Di sini tidak main sendiri, ada pelatih, pendukung. Saya berterima kasih banyak ke pendukung yang menambah energi banget,” kata dia.

Terkait dengan jalannya pertandingan

pada Jumat, Ihsan mengatakan pada game pertama dan kedua awal belum menentukan strategi reli, menyerang, atau bertahan. Ia selanjutnya memilih untuk menyerang dan terus menekan Rajiv.

Rajiv Ouseph mengaku dapat bermain bagus pada babak pertama dan mengendalikan jalannya pertandingan dengan baik. Namun, pada game kedua, ia mulai kewalahan membendung serangan Ihsan yang meningkatkan tekanan. Smes-smes dari Ihsan tidak dapat dikembalikan.

“Dia bermain agresif dan saya tidak bisa mengeksekusi dengan baik. Saya tahu dia bisa bermain bagus,” ujar dia. Ia menilai Ihsan bermain semakin lama semakin terbiasa dan menunjukkan performa yang baik.

Ihsan Maulana Mustofa berhasil melangkah ke semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2016 setelah mengalahkan Rajiv Ouseph pada perempat final. Ihsan menang dalam tiga game 17-21, 21-12, 21-12 dalam pertandingan turnamen tingkat super series premier itu selama 56 menit. (ant/bali post)

Target Satu Emas di Menembak Masih Diragukan Mataram (Suara NTB) Target KONI NTB untuk meraih satu medali emas di cabor menembak di PON Jabar 2016 sepertinya masih diragukan. Pasalnya cabang olahraga menembak baru mampu menghasilkan medali perunggu di Kejurnas Menembak di Jabar, 28 Mei hingga 2 Juni lalu.

Prestasi atlet menembak tersebut jelas-jelas masih jauh dari target satu emas yang dibebankan oleh KONI NTB. Dari 11 atlet yang diturunkan, kontingen menembak hanya mampu meraih satu medali perunggu lewat Dimas Restu Arindra Putra di nomor 10 meter air rifle putra.

Tim Satgas Cabor Menembak, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (3/6) kemarin melaporkan penampilan 11 atlet menembak di kejurnas belum lama ini sudah maksimal. Namun atlet menembak NTB belum mampu meng-

hasilkan medali emas.

Mereka baru bisa membawa pulang satu medali perunggu lewat Dimas Restu Arindra Putra yang turun di kelas 10 meter air rifle putra.

“Dari 11 atlet yang dikirim, cabor menembak berhasil membawa pulang satu medali perunggu,” ucapnya.

Diakui Dachlan perolehan satu medali perunggu di cabor menembak itu masih jauh dari target KONI NTB di PON 2016. Pasalnya KONI NTB mematok target satu medali emas lewat cabor menembak di PON Jabar 2016.

Namun kata Dachlan, keg-

agalan atlet NTB meraih medali emas di event tersebut masih bisa dibenahi. Pasalnya ada tiga atlet yang berpotensi meraih medali emas yakni Dimas Restu Arindra Putra, Liza Rizna dan satu atlet lagi yang tak diingat namanya.

Ketiga atlet yang berhasil masuk babak final itu kata Dachlan bisa mengejar ketertinggalan mereka di sisa waktu tiga bulan persiapan menjelang PON XIX Jabar, 17-29 September 2016.

“Kelemahan atlet menembak kita ada di fisik. Sebab saat babak final mereka sempat mengalami kram. Saya rasa

mereka bisa memanfaatkan sisa waktu tiga bulan untuk memaksimalkan kemampuan mereka,” terangnya.

Sementara Pelatih Menembak, Andik Budi Hariano yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum bisa dimintai tanggapan. Karena belum menjawab ponsel yang dihubungi Suara NTB. Namun demikian sebelumnya Andik mengatakan bahwa target mereka di kejurnas tersebut meningkatkan poin tembakan, karena memang persiapan atletnya belum pada performa terbaiknya.

Performa terbaik atlet ada pada bulan September 2016. Diakuinya terdapat beberapa atlet yang berhasil melampui target poin tembakan. Salah satunya atlet air rifle putra, Dimas Restu Arindra Putra berhasil menembak 586 poin dari target 575 poin. (fan)

Kasi Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB Kena Mutasi

(ant/bali post)

MENANG - Ihsan Maulana Mustofa mengembalikan kok ke arah lawannya, pebulu tangkis asal Inggris, Rajiv Ouseph. Ihsan memenangkan laga babak perempat final Kejuaraan BCA Indonesia Open Super Series Premier 2016 yang digelar di Istora Senayan Jakarta, Jumat (3/6).

Mataram (Suara NTB) Kepala Seksi (Kasi) Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi terkena gelombang mutasi. Penanggungjawab dan Pengelola PPLP NTB itu akan pindah tugas di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi NTB. H. Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (3/6) kemarin membenarkan bila dirinya dimutasi (dipindah tugaskanred). “Saya tidak lagi di Dinas Dikpora NTB, hari ini saya dimutasi ke Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan (P3AKB NTB-red),” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Hamzan saat Suara NTB hendak mempertanyakan kelanjutan kompetisi Sepakbola Liga

Demi NTB, Arif Pindah Tugas Mataram (Suara NTB) Rencana Arif Rahman untuk pindah kerja ke NTB akhirnya terwujud. Atlet atletik yang sebelumnya bertugas sebagai anggota Kopassus TNI Cengkareng itu kini telah resmi bermarkas di Kantor Korem 162/ Wira Bhakti (WB). Dia pun sudah mulai bergabung dengan rekan sesama atlet NTB untuk menjalani Pelatda di GOR 17 Desember Turide Mataram, sejak 26 Mei lalu.

Arif Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (3/6) kemarin mengatakan rencana kepindahannya ke NTB sudah diajukan setahun yang lalu. Namun akhirnya bisa terealisasi tanggal 26 Mei lalu.

“Alhamdulillah saya sudah pindah tugas di NTB, dan saya sudah mulai Pelatda persiapan PON di GOR,” ucapnya.

Dikatakannya, alasan dirinya pindah kerja ke NTB agar dia bisa bisa terus mewakili kontingen NTB di PON. Sebab bila

dia terlalu lama berdomisili di luar NTB ancamannya dia akan diambil oleh daerah lain untuk mewakili Cengkareng di PON. Namun dia bersyukur karena dia akhirnya bisa pindah tugas di NTB. Sejak pindah ke NTB dia langsung bergabung dengan atlet Pelatda lainnya untuk menjalani TC persiapan PON. Targetnya mengikuti PON Jabar 2016 minimal mempertahankan prestasi dan kalau bisa meningkatkan prestasi.

Untuk diketahui, Arif Rahman adalah atlet yang sukses meraih medali perak di nomor lari 400 meter putra di PON Riau 2012 lalu. Menatap PON Jabar 2016, atlet asal Kota Bima ini akan kembali membidik medali untuk NTB. Diakuinya selama bertugas di Cengkareng dia jarang latihan sehingga catatan waktunya sempat menurun, dari waktu terbaik 47,96 detik menjadi 48,03 detik. Bahkan catatannya sempat anjlok ke angka 49 detik. Karena itu, setelah pindah

ke NTB dia akan terus mempertajam limit waktunya, dengan harapan dia bisa tampil lebih baik di PON Jabar 2016. Targetnya saat ini adalah meraih kembali limit waktu terbaik yang pernah dicatatnya di PON Riau 2012, yakni 47,96 detik.

“Kalau saya bisa lari 47,96 detik saya yakin bisa meraih medali emas.

Karena catatan waktu terbaik atlet pelatnas untuk saat ini baru di angka 48, 50 detik.

Itu artinya saya masih bisa unggul 0,54 detik,” Arif Rahman jelasnya. (fan)

Pendidikan Indonesia (LPI) NTB yang rencananya akan digelar tahun 2016. Namun Hamzan tak bisa memberikan penjelasan karena dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai KASI Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB. Pasalnya dia sudah dipindahtugaskan di Kantor P3AKB NTB. Informasinya Hamzan dimutasi, pada gerbong mutasi, yang digelar Pemprov NTB di Kantor Gu-

bernur NTB, Jumat (3/6) kemarin.

Belum diketahui siapa yang akan mengisi jabatan KASI Pemuda dan Olaharaga Dikpora NTB karena hinggakemarinruangannyamasih.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB. “H. Surya Bahari membenarkan bila H. Hamzan Wadi dimutasi.”Ia pak Hamzan dimutasi. Saya kaget dia dimutasi,” jelasnya.

Di bagian lain Surya menjelas-

kan bahwa untuk pertandingan sepak bola LPI NTB tidak lagi digelar oleh Dinas Dikpora NTB. Mulai tahun ini sudah diserahkan ke PSSI NTB untuk penyelenggara LPI NTB. Diakuinya penyelenggaraan LPI NTB terakhir digelar oleh Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB tahun 2014, namun karena tak ada anggaran pelaksanaan LPI NTB tahun 2016 diserahkan ke PSSI NTB. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 4 Juni 2016

Halaman 12

’’Branding’’ Lombok Sumbawa Belum Mendunia Mataram (Suara NTB) – Besarnya potensi yang dimiliki pariwisata NTB, masih belum diimbangi dengan promosi intensif di luar negeri. Harus diakui, gaung pariwisata NTB, khususnya yang ada di Lombok dan Sumbawa masih baru sebatas dikenal di dalam negeri, sehingga belum mampu menarik banyak kunjungan wisatawan mancanegara.

Kondisi ini diakui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Destinasi Branding untuk Lombok Sumbawa di Hotel Lombok Raya, Jumat (3/6). FGD ini menghadirkan motivator dari Universitas Indonesia Dr. Hery Margono dan jajaran Kementerian Pariwisata.

Faozal mengaku, jika branding Pesona Lombok Sumbawa yang selama ini dikenal belum mampu go international. Menurutnya, branding Pesona Lombok Sumbawa baru sampai

Cengkareng (Jakarta, red), sehingga gaung pariwisata ke luar negeri masih belum seperti diharapkan. Dalam hal ini, ujarnya, Pemprov NTB bersama Kementerian Pariwisata menginginkan branding Pesona Lombok Sumbawa mampu go international dan dikenal di mancanegara.

Dicontohkannya, bagaimana sejumlah ikon pariwisata dunia yang mampu menyedot tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, karena branding pariwisatanya sudah cukup mendunia. Padahal, ikon yang dijual tersebut tidaklah kalah indah atau menarik dengan potensi pariwisata yang ada di

Indonesia, khususnya di NTB. Untuk itu, pihaknya mengajak pelaku pariwisata dan pemerintah kabupaten/kota di NTB memanfaatkan ‘’kapal besar’’ yang disediakan Kementerian Pariwisata, yakni branding Wonderful Indonesia dalam mempromosikan potensi yang dimiliki. Jika memanfaatkan promosi pariwisata yang dilakukan melalui Wonderful Indonesia, pihaknya yakin target kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB akan semakin meningkat. Belum lagi, sejumlah penerbangan langsung dari NTB menuju beberapa negara di dunia akan dibuka dalam waktu dekat ini.

Selain itu, pihaknya juga akan menjajaki kerjasama dengan beberapa maskapai internasional, salah satunya Emirate Airline, yang merupakan salah satu maskapai terbesar di dunia. ‘’Insya Allah, tanggal 5 Juni 2016, General Manager

Emirate akan berlibur ke NTB. Kita akan yakinkan mereka untuk membuka penerbangan langsung ke Timur Tengah dari Lombok,’’ ujarnya yakin.

Jika semakin banyak penerbangan yang melayani rute Lombok menuju beberapa negara, maka target kunjungan 3 juta wisatawan tahun 2016 akan tercapai, bahkan terlampaui.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengingatkan, pariwisata bukanlah sektor yang berdiri sendiri, melainkan berada satu rangkaian dengan sektor lain. ‘’Kita juga harus melihat bahwa inti dari industri pariwisata adalah kreativitas sebab tanpa kreativitas maka pariwisata akan mati,” ujar wagub dalam sambutan pembukaannya.

Wagub memberikan apresiasi pada Disbudpar NTB, karena banyak event yang digelar. Bahkan, akhir Mei lalu melakukan direct promotion di Makassar Sulawesi Selatan, berupa parade kebudayaan Lombok Sumbawa dan table top antara pelaku pariwisata yang ada di NTB dan Sulawesi Selatan. Untuk itu, wagub mengharapkan agar

masalah pariwisata mendapat dukungan positif dari banyak pihak, sehingga target kunjungan bisa tercapai.

Pada kesempatan ini, peserta FGD mendapat motivasi dari Hery Margono. Hery Margono mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah di NTB bersatu membangun pariwisata, tanpa berprasangka buruk. Menurutnya, jika semua komponen bersatu memajukan pariwisata, ujarnya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk itu, dosen komunikasi Universitas Indonesia ini meminta pemerintah daerah, pelaku pariwisata menyamakan persepsi dalam memajukan pariwisata di daerah ini. (ham)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SALON BUKA - Wagub NTB H. Muh. Amin membuka FGD terkait penyusunan strategi destinasi branding Lombok Sumbawa di Mataram, Jumat (3/6).

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6172CE NOKA/NOSIN : MH1JF811DK854540/ JF81E-1848658 AN. MASANGANG HLG DSKTR JL. AIRLANGGA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR5596CM NOKA/NOSIN : MH32BU002FJ215701/ 2BU-215707 AN. MADE PUTRA HLG DSKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4929DS NOKA/NOSIN : MH1JF2168K135399/ JF21B-1135275 AN. SOLIHIN S.PDI HLD DSKTR JL. RAYA SENGGIGI MENUJU AMPENAN

HILANG STNK R2 YAMAHA XEON DR6865BW NOKA/NOSIN :MH4344D002BK2706152/44D270749 AN. HAJI HASAN BASRI M HLG DSKTR JL. RAYA MANTANG MENUJU KE PRAYA HILANG BPKB R2 HONDA DR5127HG NOKA/NOSIN : MH1MC221XAK072320/ MC22E-1071251 AN. DRA NI LUH SAMIASIH HLG DSKTR NARMADA MENUJU SUMBAWA BARAT HILANG BPKB R4 ISUZU PANTHER DR1661AB AN. DRA ESTY ZAKHRIAH NOKA/NOSIN : MHCTBRS2FRC-084523/A084523 NO. BPKB . 2931435.O

SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 4 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menyikapi Gejolak Harga Sembako Jelang Ramadan Selamat Menunaikan Amanah ‘’GERBONG’’ mutasi di Pemprov NTB bergerak, Jumat (3/6) kemarin. Mutasi di masa pemerintahan GubernurWakil Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi-H.Muh.Amin, SH.M.Si yang berlangsung kemarin, merupakan mutasi terbesar. Dikatakan terbesar, dalam arti jumlah yang dimutasi cukup banyak.

Tercatat sebanyak 185 orang pejabat eselon II, III dan IV yang masuk ‘‘gerbong’’ mutasi . Akibat mutasi itu, sebanyak 10 jabatan eselon II lowong. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, drg. Eka Junaidi mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih jabatan fungsional.

Dari ratusan pejabat yang dimutasi, sejumlah jabatan eselon II bergeser. Ada yang ditempatkan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) dan satu orang yang non job. Tercatat, 29 jabatan eselon II kena mutasi. Diantaranya, jabatan Kepala Dinas Dikpora NTB dijabat oleh Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji. Jabatan yang ditinggalkan Suruji selanjutnya diisi Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Jabatan yang ditinggal Hakim, selanjutnya diisi Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Inspektur Inspektorat NTB sekarang dijabat Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Jabatan yang ditinggal Ibnu, selanjutnya diisi oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si. Untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan dibiarkan lowong.

Selain itu, Kepala BKPMPT NTB bertukar posisi dengan Kepala Bappeda NTB. Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dimutasi menjadi Kepala Bappeda NTB. Sedangkan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dimutasi menjadi Kepala BKPMPT NTB. Sekretaris Bakorluh NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM dimutasi menjadi Kepala Dinas Kehutanan NTB, menggantikan Ir. Andi Pramaria, M.Si. Sementara Andi Pramaria ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disodukcapil) NTB, Ir. Husni Thamrin, MM dimutasi menjadistaf ahli gubernur bidang pembangunan. Jabatan yang ditinggalkan Husni Thamrin dibiarkan lowong.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Sementara jabatan yang ditinggal Selly sekarang dijabat oleh Ir. H. Iswandi, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD NTB. Posisi yang ditinggal Iswandi, sekarang dijabat oleh Drs. H. Supran, MM yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Asisten III Administrasi Umum dan Kesra, Drs. H. L. Syafi’I, MM dimutasi menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB menggantikan posisi Drs. L. Bayu Windia, M.Si yang sekarang dimutasi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Sementara Kepala Dishubkominfo NTB sebelumnya, Drs. Agung Hartono, M.STr ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Mutasi pada hakekatnya bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui penyegaran yang merupakan salah satu tujuan mutasi, diharapkan aparatur yang disegarkan itu, dapat memberikan kinerja terbaiknya. Sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai penghasil kerja yang tepat guna sesuai dengan sasaran organisasi yang hendak dicapai.

Selamat menunaikan amanah. Kita yakini bahwa ratusan pejabat yang dimutasi tersebut merupakan pejabatpejabat terbaik ini mampu memenuhi harapan sebagaimana hakekat mutasi. Semoga juga penetapan pejabatpejabat di pos baru ini, dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh ASN bersangkutan. Karena mutasi dihajatkan untuk memberikan peluang bagi ASN untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu berkontribusi maksimal melalui kinerja terbaiknya. (*)

AMADAN 2016 tinggal menghitung hari. Harga sembako terus merangkak naik.

Padahal, konsumsi masyarakat di bulan puasa seyogianya menurun.

Memang aneh, tapi itulah realita di negeri ini. Mirisnya lagi, ketika harga sembako naik, pedagang yang disalahkan. Padahal, sudah bukan rahasia lagi, banyak mafia yang mempermainkan laju perekonomian di pasar jelang hari-hari besar.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mencatat kenaikan harga sembako akan terus terjadi pada periode MeiJuli 2016 rata-rata sebesar 47,45%.

Bahkan saat ini di pasaran, harga daging sapi naik 72%, ayam ras 67%, dan beras 50%. Belum lagi harga komoditas lainnya seperti bawang, cabai, tomat, buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah sudah naik 15-50%.

Kenaikan harga sembako pasti akan menekan kemampuan keuangan rumah tangga hingga 50%. Tentunya ini akan sangat terasa ketika kemampuan daya beli makin lemah akibat lesunya perekonomian nasional. Dan pada gilirannya, kenaikan itu pasti akan berdampak pada laju inflasi nasional. Tercatat, inflasi 2016 sebesar 0,62%.

Kenaikan itu disumbangkan paling besar oleh naiknya indeks kelompok bahan makanan sebesar 0,69%.

Biar bagaimana pun kenaikan harga kebutuhan jelang hari-hari besar harus diwaspadai.

Pemerintah Tanggap Amanat UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan penting. Tak salah bila berasumsi bahwa selama ini pemerintah gagal mewujudkan amanat tersebut. Pasalnya, berkali-kali berganti orde pemerintahan, namun gejolak harga komoditas menjelang hari besar selalu terjadi.

Untuk itu, pemerintah harus benar-benar tanggap dan mencari langkah solutif. Selama ini, pemerintah selalu dikelabui oleh oknum mafia pasar. Jadi, sekali mafia pasar mampu mengelabui pemerintah, maka rentetan permainan pasar jelang hari-hari besar berikutnya sudah menjadi skema permanen bagi mafia tersebut. Untuk itu, sudah saatnya memperkuat pengawasan laju perdagangan di pasar.

Ada dua faktor utama meroketnya harga kebutuhan pokok jelang hari besar dan ini harus menjadi perhatian intens pemerintah. Pertama, adanya praktik monopoli di pasar. Artinya, kendali pasar dikuasai oleh sejumlah pengusaha/produsen. Akibatnya, demi meraup untung yang berlipat, maka mereka cenderung mempermainkan laju distribusi barang, agar terjadi hukum persediaan (supply) dan permintaan (demand).

Jadi, masyarakat akan memburu persediaan sembako, sementara para pengusaha memperlambat distri-

Oleh:

Hasian Sidabutar

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta)

Jika relasi simbiosis mutualisme dan sinergitas antara pemerintah dan petani tercipta, dijamin produksi kebutuhan pokok nasional akan meningkat dan selalu memadai di hari-hari biasa maupun di hari-hari besar. Tidak akan ada lagi keluhan masyarakat terkait harga sembako di pasar.

Rakyat yang sedang berpuasa pun akan menjalankan ibadahnya dengan lancar. busi barang ke pasar. Di saat rakyat mengeluh akibat stok sembako minim, di saat itulah pengusaha melancarkan barang ke pasar dengan harga berlipat.

Di sini lah pemerintah harus tanggap. Pemerintah harus dengan tegas mengganjar para oknum mafia pasar dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuman denda, penghentian kegiatan produksi, pencabutan izin hingga pidana penjara.

Dengan pemberian sanksi tersebut, diharapkan pasar akan bersih dari permainan para pengusaha. Harga kebutuhan pokok pun bisa kembali normal di hari-hari biasa maupun hari-hari besar.

Kedua, krisis stok nasional. Pemerintah punya otoritas dan tanggung jawab dalam mengamankan stok kebutuhan pokok jelang hari besar. Jika ditinjau selama ini, pemerintah tak berhasil mewujudkannya. Pemerintah terkesan tak bekerja keras untuk menggenjot para petani agar berproduksi. Alhasil, target tak tercapai, ujung-ujungnya impor pun dibudayakan.

Untuk stok Ramadhan ini, pemerintah berencana mengimpor daging sapi beku dari negara asing karena stok sapi lokal minim dan harganya mahal. Selain itu, buahbuahan juga akan diimpor dengan alasan produksi buah nasional sangat menurun drastis selama tahun 2015-2016.

Inilah kelemahan besar pemerintah kita, tak pernah menargetkan stok nasional jauh-jauh hari sebelumnya. Padahal, sejak tahun lalu, pemerintah harusnya sudah menjamin stok pangan untuk Ramadhan ini. Namun, hal ini sepertinya dianggap bukan prioritas untuk direalisasikan. Jadi, sangat wajar jika pemerintah menganggap impor sebagai solusi terbaik. Pada-

RADIO

hal, budaya impor menandakan kegagalan pemerintah, juga menunjukkan bahwa tidak ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan petani untuk meningkatkan produksi bahan pokok dalam negeri.

Asuransikan Petani Stok nasional akan tecapai jika produksi dalam negeri mampu digenjot. Artinya, petani selaku pemasok utama komoditas pangan harus diperhatikan. Tiap tahun, jumlah petani Indonesia terus berkurang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari tahun 2003-2013 dari 31 juta petani Indonesia turun drastis menjadi 26 juta. Artinya, dalam 10 tahun, 5 juta petani berkurang. Rata-rata mereka beralih pekerjaan.

Pada umumnya, petani beralih profesi karena mereka tak mampu memperbaiki perekonomian keluarga dengan hasil panennya. Ujungnya, mereka beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik, supir angkot, pedagang pasar tradisional dan membangun usaha kecil-kecilan.

Fakta ini harusnya jadi tamparan bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan. Kurangnya kepedulian pemerintah selama ini semakin memiskinkan para petani.

Petani dipermainkan pengusaha, pemerintah membiarkan begitu saja. Petani mengalami gagal panen akibat bencana, cuaca buruk dan kurangnya pengetahuan tentang pertanian, pemerintah tak juga hadir untuk membantu. Jadi, jika petani beralih profesi ke yang lain, pemerintah tidak punya hak untuk menyalahkannya. Jika stok komoditas pangan nasional kurang, pemerintah lah yang bertanggung jawab.

Untuk itu, pemerintah diharapkan serius memperhatikan petani.

Jika petani sejahtera, maka mereka akan lebih bekerja keras untuk medongkrak jumlah produksi kebu-

tuhan pokok nasional. Sudah saatnya pemerintah mengasuransikan petani dan usahanya agar mereka tidak meninggalkan profesinya.

Asuransi tersebut sangat penting mengingat petani Indonesia sering mengalami gagal panen akibat serangan hama, cuaca buruk, bencana alam dan faktor lainnya.

Selain itu, petani kita juga selama ini kurang dibekali ilmu pertanian. Banyak petani gagal berproduksi karena tanamannya rusak/mati akibat tidak paham metode bertani yang baik. Untuk itu, pendampingan pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah diharapkan memberi berbagai pelatihan dan penyuluhan tentang cara bertani yang efisien, efektif dan profit.

Bentuk perhatian seperti itulah yang selama ini dinanti para petani dari pemerintah.

Jadi, pemerintah jangan dengan mudahnya menargetkan stok kebutuhan pokok nasional dengan begitu tinggi tanpa memperdulikan nasib petani selaku produsen utama.

Semua kebijakan pemerintah mestinya berpihak kepada kesejahteraan petani, bukan kepada mafia pasar dengan segala kebijakan kapitalis dan monopolinya.

Jika relasi simbiosis mutualisme dan sinergitas antara pemerintah dan petani tercipta, dijamin produksi kebutuhan pokok nasional akan meningkat dan selalu memadai di hari-hari biasa maupun di hari-hari besar. Tidak akan ada lagi keluhan masyarakat terkait harga sembako di pasar. Rakyat yang sedang berpuasa pun akan menjalankan ibadahnya dengan lancar.

Selamat menunaikan Ibadah Puasa.

Sebanyak 185 orang pejabat eselon II, III dan IV dimutasi Selamat amanah

menunaikan

*** Pemkot harus lakukan reorientasi manajemen penanganan sampah Sampah masih persoalan pelik

***

jadi

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 4 Juni 2016

Sepuluh Jabatan Lowong, Kadis Kesehatan Mengundurkan Diri Dari Hal. 1 Kita sesuaikan dengan kemampuan dan kompetensinya. Itu yang intinya,’’ kata Wagub.

Dalam sambutannya saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat Pemprov NTB itu, Wagub sempat mengatakan perlunya perhatian Dinas Kesehatan mengenai semakin bertambahnya jumlah korban DBD di NTB. ‘’Nah ini, Dinas Kesehatan, dinas terkait tidak perlu lagi menunggu untuk kita lakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah untuk meminilisir. Tidak perlu lagi menunggu lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Ini perlu menjadi perhatian kita,’’ ucapnya.

Dalam mutasi tersebut, sejumlah jabatan eselon II bergeser, ada yang ditempatkan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) dan ada satu orang yang non job. Tercatat, 29 jabatan eselon II kena mutasi. Diantaranya, jabatan Kepala Dinas Dikpora NTB dijabat oleh Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji. Jabatan yang ditinggalkan Suruji selanjutnya diisi Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Jabatan yang ditinggal Hakim, selanjutnya diisi Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Inspektur Inspektorat NTB sekarang dijabat Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Jabatan yang ditinggal Ibnu, selanjutnya diisi oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si. Untuk jabatan Kepala Biro Pemerintahan dibiarkan lowong.

Selain itu, Kepala BKPMPT NTB bertukar posisi dengan Kepala Bappeda NTB. Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dimutasi menjadi Kepala Bappeda NTB. Sedangkan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dimutasi menjadi Kepala BKPMPT NTB. Sekretaris Bakorluh NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM dimutasi menjadi Kepala Dinas Kehutanan NTB, menggantikan Ir. Andi Pramaria, M.Si. Sementara Andi Pramaria ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disodukcapil) NTB, Ir. Husni Thamrin, MM dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan. Jabatan yang ditinggalkan Husni Thamrin dibiarkan lowong.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Sementara jabatan yang ditinggal Selly sekarang dijabat oleh Ir. H. Iswandi, M.Si yang sebe-

lumnya menjabat Kepala BPKAD NTB. Posisi yang ditinggal Iswandi, sekarang dijabat oleh Drs. H. Supran, MM yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Asisten III Administrasi Umum dan Kesra, Drs. H. L. Syafi’i, MM dimutasi menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB menggantikan posisi Drs. L. Bayu Windia, M.Si yang sekarang dimutasi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Sementara Kepala Dishubkominfo NTB sebelumnya, Drs. Agung Hartono, M.STr ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Aminollah, M.Si dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan. Selanjutnya, jabatan yang ditinggalkan dibiarkan lowong. Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH dimutasi menjadi Kepala BPMPD NTB. Jabatan yang ditinggalkan Rusman dibiarkan lowong. Sementara itu, Kepala BPMPD NTB, Drs. Bacharudin, M.Pd dimutasi menjadi Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dimutasi menjadi Kepala Disperindag NTB menggantikan Ir. Husni Fahri, MM. Sementara itu, Husni Fahri ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Kepala Biro Kerjasama dan SDA Setda NTB, Ir. Muhammad Rum, MT dimutasi menjadi Kepala BPBD NTB. Ia menggantikan Ir. H. Azhar, MM yang ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Selanjutnya, Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si dimutasi menjadi Kepala Biro Kesra Setda NTB yang sebelumnya dijabat H. Suhaimi, SH. Suhaimi selanjutnya dimutasi menjadi Sekretaris Korpri. Sedangkan Sekretrais Korpri sebelumnya, Drs. Hendro Kartiko, MM ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Sekretaris Dewan (Sekwan), Ashari, SH, MH dinonjobkan. Jabatan Sekwan selanjutnya dijabat H. Mahdi, SH, MH. Kepala BP3AKB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Selanjutnya Kepala BP3AKB dibiarkan lowong.

Dari mutasi tersebut terdapat 10 jabatan yang dibiarkan lowong yakni Sekretaris Bakorluh, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro pemerintahan, Kepala Biro Kerjasama dan SDA. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disosdukcapil, Kepala BP3AKB, Kepala Disnakeswan, Kepala Dinas Kesehatan. Ada juga jabatan eselon yang masih lowong yakni Direktur RSUD NTB. (nas)

Tepis Anggapan Mutasi karena Faktor Kedekatan Dari Hal. 1 ‘’Kalau melihat komposisi seperti tadi, ada misalnya Pak Rosiady Sekda, Pak Ridwan Syah menjadi Kepala Bappeda. Ini kan orang-orang yang sama-sama cepat ini. Pak Chairul Mahsul di BKPMPT. Itu hebat. Pindah posisi ini untuk percepatan,’’ imbuhnya.

Mahalli mengatakan Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah dan Kepala BKPMPT NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM merupakan orang-orang yang sama-sama cepat. Dikatakan, gubernur telah mendelegasikan kewenangan kepada BKPMPT sebanyak 126 buah perizinan.

“Pak CM (Chairul Mahsul) itu jago lobi. Dan memang kemampuannya, ilmunya, pengalamannya. Dalam investasi ini kita butuh percepatan, butuh orang seperti itu. Begitu juga Pak Ridwan dengan berbagai pengalaman, latar belakang. Di Kehutanan juga begitu kita butuh orang berani kayak Bu Eni (Husnanidiaty Nurdin, Kepala Dinas Kehutanan). Saya yakin ini dapat mengakselerasi pembangunan. Mutasi ini bukan hanya melihat orangnya. Tapi ada tim yang menilai sebelum mereka digeser,”tandasnya.

Jangan Sia-siakan Kepercayaan Gubernur Sementara, Wakil Ketua Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan)DPRD NTB, L. Darma Setiawan, SH menambahkan bahwa mutasi yang digelar kemarin, dinilai sebagai langkah yang cukup baik dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Penyegaran itu dinilai penting untuk terus memacu motivasi pejabat dalam melaksanakan tugasnya agar lebih baik.

Namun kata Darma Setiawan kepada Suara NTB kemarin, pihaknya belum bisa

memberikan penilaian. Akan tetapi ia melihat ada optimisme akan bisa membawa perubahan. ‘’Terlalu dini saya rasa untuk memberikan penilaian kinerja mereka. Tetapi dengan melihat orang-orangnya, saya sudah punya bayangan. Gubernur sudah cukup tepat menunjuk orang-orang itu pada posisinya masingmasing,’’ katanya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, penilaian beberapa pihak yang mengatakan bahwa komposisi jabatan strategis hanya diisi oleh orang-orang dekat gubernur.

Menurutnya itu wajar. ‘’Itu bukan rahasia umum lagi, dan orang sah-sah saja memberikan penilaian seperti itu. Tetapi sekali lagi secara umum sudah bagus,’’ katanya.

Orang-orang yang ditempatkan sudah sangat berkompeten, Misalnya Drs. H. Muh. Suruji sudah tepat sebagai Kepala Dinas Dikpora.

Karena sebelumnya dia itu latar belakangnya sebagai pendidik, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi sekarang tinggal mereka saja bagaimana kerjanya, bagaimana mereka membuktikan kepercayaan gubernur.

Ditambahkan bahwa pihaknya sebagai mitra kerja eksekutif dalam bidang pemerintahan, juga akan ikut mengawasi kinerja mereka.

Darma bahkan memberikan tenggat waktu enam bulan untuk membuktikan kinerja mereka. Jika dalam waktu enam bulan dan tidak ada perubahan apapun, maka pihaknya akan mendesak gubernur untuk cepat melakukan tindakan.

“Untuk itu bagi pejabat yang baru dilantik, harus lebih giat lagi bekerja. Jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah diberikan gubernur itu,’’ pungkasnya. (nas/ndi)

Halaman 15

Wagub Ingatkan Kepala SKPD

Serapan Anggaran Jadi Sorotan Publik Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si melantik dan mengambil sumpah jabatan 185 pejabat struktural lingkup Pemprov NTB. Pada kesempatan itu, Wagub mengingatkan para pejabat untuk memperhatikan serapan anggaran yang selalu menjadi sorotan publik.

“Bagi yang baru menempati segera melanjutkan dan segera bekerja seperti biasa. Banyak ketertinggalan kita terutama penyerapan anggaran, baik fisik maupun keuangan. Mana yang segera dikebut, dikebut, evaluasi nanti akhir tahun,” kata Amin usai melantik ratusan pejabat struktural lingkup Pemprov NTB, Jumat (3/6) sore kemarin di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Dalam mutasi tersebut, sebanyak 185 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB dimutasi. Terdiri dari 29 pejabat eselon II, 45 pejabat eselon III dan 120 pejabat eselon IV. Dimana,

dari mutasi tersebut satu orang pejabat dinonjobkan yakni Sekretaris Dewan (Sekwan), Ashari, SH, MH. Sementara sejumlah Kepala SKPD seperti Drs. Hendro Kartiko, MM, Drs. Agung Hartono, M.STr, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Ir. H. Azhar, MM , Ir, Andi Pramaria, M.Si dan Ir. Husni Fahri, MM ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D).

Wagub mengatakan, dirinya tak bosan-bosan mengingatkan para pejabat struktural terkait dengan pengawalan serapan anggaran. Pasalnya, hampir setiap tahun serapan anggaran selalu menjadi sorotan masyarakat di daerah ini. ‘’Ini saya ingatkan, karena setiap tahun, ini saja hal-hal yang menjadi sorpotan publik.

Kita kadang-kadang injury time, mengejar ‘’jam tayang’’,’’ katanya.

Wagub mengatakan, mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi baik itu provin-

si, kabupaten/kota bahkan tingkat pusat. Ia mengatakan, rotasi maupun penyegaran yang dilakukan merupakan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi pejabat. Karena itu, Wagub meminta dimanapun seorang pejabat di tempatkan harus disyukuri karena itu merupakan sumpah saat awal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga meminta supaya mutasi ini tak menyebabkan keriuhan diantara ASN Pemprov NTB. Apalagi, katanya, mulai pekan depan sudah mulai masuk bulan suci Ramadan. ‘’Bapak ibu saya yakin tak akan gaduh-gaduh dengan mutasi ini. Karena tugas yang diberikan pimpinan merupakan amanah. Semua kita melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing. Anggap itu sebagai suatu hal yang biasa terjadi. Dan tak perlu kaget-kaget menerimanya,’’ pungkasnya. (nas)

Seberangi Muara Sungai, Seorang Bocah Tewas Terseret Arus Mataram (Suara NTB) Polisi menerjunkan satu kapal dan satu quadski guna melakukan pencarian korban tenggelam di Ampenan, Jumat (3/6). Khozinul (10) diduga terseret arus ketika hendak melintasi muara sungai Pantai Sembalun. Korban ditemukan tewas empat jam kemudian.

Kasatrolda Ditpolair Polda NTB, AKBP Dewa Wijaya melalui pesan instan WhatsApp menjelaskan, anak asal Pandai Besi, Sekarbela itu bersama

tiga orang kawannya hendak mandi di Pantai Sembalun, Tanjung Karang, Ampenan.

“Mereka menyeberangi muara sungai yang alirannya deras,” terangnya. Korban, lanjut dia,sekitar pukul 16.30 Wita terpeleset dan terbawa arus hingga ke laut. Dua kawannya yang panik lalu bergegas melapor kepada warga setempat. Laporan itu diteruskan ke aparat kepolisian.

“Satu quadski dan kapal polisi XXI-2007 langsung menuju

TKP melakukan pencarian,” ujar Dewa. Tim pun melakukan penyisiran. Berbekal senter, pengeras suara, dan peralatan SAR. ‘’Anggota melakukan penyisiran di seputaran pantai,’’ jelasnya.

Bersama warga setempat dan pihak keluarga, korban akhirnya dapat ditemukan empat jam kemudian sekitar pukul 21.30 Wita dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara. “Kondisi korban meninggal dunia,” terang Dewa. (why)

Kenaikan Tarif Pelayanan, DPRD Segera Klarifikasi Dikes Giri Menang (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) segera memanggil Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat untuk mengklarifikasi pemberlakukan kenaikan tarif kesehatan di puskesmas. Pasalnya, pemberlakukan kebijakan ini dirasakan masyarakat miskin sangat memberatkan. Lebih-lebih kenaikan tarif tanpa ada sosialisasi ke masyarakat.

“Kami akan klarifikasi Dikes terkait kenaikan tarif pelayanan kesehatan tersebut. Kami juga tidak pernah diajak komunikasi,” ujar anggota Komisi IV DPRD Lobar Khatib Qazwaini, kepada Suara NTB, Jumat (3/6).

Langkah Komisi IV, jelasnya, akan melakukan pengecekan ke puskesmas terkait pemberlakukan tarif. Setelah diperoleh data di lapangan barulah pihaknya melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi dikes. Menurutnya, tidak elok dan tidak pantas jika pemerintah membebani masyarakat miskin untuk biaya berobat, sehingga tidak ada gunanya program kesehatan gratis melalui Jamkesmas, JKN dan lain-lain.

Menurutnya, pemerintahseharusnya tidak menaikkan secara sepihak tarif tanpa melibatkan masyarakat, khususnya anggota DPRD sebagai representasi masyarakat yang duduk di DPRD.

Langkah pemda ini dinilainya kurang tepat. Seharusnya sebelum menaikkan tarif pemerintah melakukan sosialisasi dan membahas secara matang apa pertimbangan kajiannya. “Jangan asal naikkansaja,inikanmemberatkan masyarakat miskin,” kritiknya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRDLobar,SulhanMukhlisIbrahim, ST, mengkritisi Pemda Lobar yang menarik retribusi dari pelayanan kesehatan terlalu tinggi dari masyarakatmiskin.Diberlakukannya kenaikan tarif mengacu Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan pada UPT puskesmas menambah beban masyarakat. (her)

Kejaksaan Maraton Periksa Pemilik Alat Berat Dari Hal. 1 dengan kisaran nilai pembayaran Rp 60 juta bahkan ada yang sampai Rp 100 juta lebih.

Namun belum bisa dijelaskan Sutapa ketika ditanya apakah ada indikasi masalah pada pelaksakaan pekerjaan oleh pem-

borong alat berat.

Diketahui permintaan keterangan pemborong alat berat ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya rekanan lain diklarifikasi.

Salah satunya dari PT Sinar Persada Indonesia, yang menggarap di lahan Desa Bara Luar

, Desa Doro Bara sampai ke Calabai Dompu.

Menurut Sutapa masih ada sejumlah pemborong alat berat lainnya yang harus diklarifikasi, karena begitu luasnya area cetak sawah baru di Dompu, dengan nilai total Rp 5 miliar lebih. (ars)

Bukan Pejabat Buangan Dari Hal. 1 ‘’Bukan hukuman, ndak ada hukuman itu. Dan mereka nanti bisa ikut seleksi terbuka eselon II yang masih kosong.

Mereka bisa menempati jabatan yang kosong tadi sesuai mekanisme yang ada,” kata Amin dikonfirmasi usai melantik ratusan pejabat struktural lingkup Pemprov NTB, Jumat (3/6) sore kemarin di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Enam mantan pejabat struktural eselon II yang ditempatkan di TGP2D antara lain mantan Sekretaris Korpri, Drs. Hendro Kartiko, MM, mantan Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung hartono, M.STr. Mantan Kepala BP3AKB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, mantan Kepala BPBD NTB, Ir. H. Azhar, MM, mantan Kepala Dinas Kehutanan, Ir. Andi Pramaria, M.Si dan

mantan Kepala Disperindag NTB, Ir. Husni Fahri, MM. Dengan bertambahnya anggota TGP2D sebanyak enam orang, maka anggota TGP2D kini jumlahnya sebanyak sembilan orang.

Sebelumnya hanya tersisa tiga orang anggota TGP2D masingmasing Ketua TGP2D, Drs.L. Imam Maliki, MM dan dua orang anggota Ir. H. Ali Syahdan dan H. Rachmad Radjendi, SH. Amin mengatakan, para mantan pejabat struktural eselon II tersebut bisa memberikan masukan kepada SKPD dalam upaya percepatan pembangunan daerah. ‘’Saya kira bisa memberikan masukan ataupun terutama mereka punya pengalaman di berbagai bidang, sektor. Inilah yang membantu gubernur jika ada persoalan, kendala, hambatan dalam realisasi anggaran. Mereka bisa memberikan masukan,’’ tandasnya.(nas)

Segera Gelar Seleksi Terbuka Dari Hal. 1 “Itu yang lowong-lowong diPansel karena aturannya kalau eselon II kosong harus melalui seleksi terbuka,” kata Rosiady dikonfirmasi usai pelantikan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (3/ 6) sore kemarin.

Dalam mutasi tersebut, sebanyak 185 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB dimutasi. Terdiri dari 29 pejabat eselon II, 45 pejabat eselon III dan 120 pejabat eselon IV. Dimana, dari mutasi tersebut satu orang pejabat dinonjobkan yakni Sekretaris Dewan (Sekwan), Ashari, SH, MH. Sementara beberapa Kepala SKPD seperti Drs. Hendro Kartiko, MM, Drs. Agung hartono, M.STr, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Ir. H. Azhar, MM , Ir, Andi Pramaria, M.Si dan Ir. Husni Fahri, MM ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D).

“Mereka yang tadi dibebastugaskan, yang masuk Tim Percepatan Gubernur, itu boleh ikut kompetisi nanti untuk mengisi jabatan yang kosong itu,’’ kata mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini Ditanya apakah sudah ada perintah dari gubernur untuk membentuk Pansel? Rosiady mengatakan belum ada perin-

tah. Namun, dalam waktu dekat akan segera dibentuk Pansel. Ia mengatakan, pekan depan akan segera dibentuk Pansel untuk menjaring calon kepala SKPD yang saat ini lowong.

10 jabatan yang dibiarkan lowong yakni Sekretaris Bakorluh, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Kerjasama dan SDA. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disosdukcapil, Kepala BP3AKB, Kepala Disnakeswan, Kepala Dinas Kesehatan. Ada juga jabatan eselon II yang masih lowong yakni Direktur RSUD NTB. Sementara itu, menyinggung alasan gubernur menonjobkan Sekwan DPRD NTB, Ashari, SH, MH, Rosiady mengatakan karena yang bersangkutan tidak memiliki nilai atas evaluasi yang dilakukan beberapa bulan lalu. Ashari, katanya, tak mengikuti evaluasi padahal evaluasi itu merupakan perintah gubernur. ‘’Kan ada perintah Pak Gubernur, evaluasi kepada seluruh kepala SKPD. Beliau termasuk yang dievaluasi, namun pada saat evaluasi, beliau tak hadir. Tanpa keterangan yang jelas. Tidak mengikuti proses evaluasi yang menjadi kebijakan gubernur. Itu masalahnya sehingga beliau tak diberikan jabatan,’’ pungkasnya.(nas)

Bentuk Tim Audit Dari Hal. 1 “Sudah. Untuk lengkapnya bisa konfirmasi Korwas Investigasi,” kata Bonardo kepada Suara NTB Jumat (3/6) kemarin. Juga mengenai teknis waktu dan pendalaman audit, tim teknis disebutnya bisa menjelaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus yang diusut, terkait anggaran operasional, pengadaan-pengadaan pada Satpol PP senilai Rp 5 miliar,

tahun 2014. Yang diusut adalah terkait penggunaan dana tak langsung mencapai Rp 2,2 miliar. Dari hasil pemeriksaan, ada dugaan penyimpangan dengan modus pengadaan fiktif dan mark up anggaran.

Berdasarkan pemeriksaan awal, pengumpulan dokumendokumen, memang menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Namun untuk memastikan itu, BPKP diminta melakukan audit untuk menemukan riil kerugian negara. (ars)

Potret Sebuah Masyarakat yang Kehilangan ”Katup Penyelamat” Dari Hal. 1 Saat keluarganya terpecah, tak ada pihak lain yang cukup peduli untuk menemani tumbuh kembangnya.

Oryza mencontohkan, ketika seorang ibu sedang jauh dari anak-anaknya, seharusnya ada bagian dari masyarakat sekitar yang menggantikan perannya. Entah itu keluarga terdekat, tetangga, atau tokoh tertentu. Dengan demikian, anak tidak akan kehilangan figur ibu. Sayangnya, dalam kasus hubungan menyimpang Sap dan Nur, hal ini tidak terjadi.

Sosok guru, tokoh agama atau tokoh informal lainnya adalah salah satu yang diharapkan bisa memberikan peranan semacam ini. Di tangan merekalah seharusnya mekanisme katup penyelamat ini berjalan. Mengingat Sap pernah mengenyam bangku pendidikan hingga SMP, sosok guru di sekolahnya seharusnya bisa memberikan perhatian tidak saja dari sisi akademis, melainkan juga sisi personal. Namun, Sap tampaknya tidak mendapatkan itu. Ia tidak cukup beruntung.

“Masyarakat itu juga katup penyelamat dari sisi yang seperti ini. Kontrol sosial ini penting dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak melulu melihat pelaku ini tiba-tiba melakukan perilaku menyimpang,” jelas Oryza.

Oryza mencontohkan sebuah kasus berbeda, namun berada dalam ruang sosial yang berkarakteristik serupa, yaitu kasus pembunuhan Angeline oleh Margriet, ibu tirinya. Menurut Oryza, ketika pembunuhan sudah terjadi, dan orang-orang dekat dimintai keterangan, ternyata mereka sebelumnya mengaku sudah menyadari kondisi yang tidak normal dialami oleh Angeline.

“Sebenarnya sudah ditengarai ada masalah, tapi mereka, orang terdekat tidak

melakukan apa-apa,” katanya. Jika ditarik ke kasus Sap dan Nur, masyarakat pun sebenarnya sudah mencium gelagat ketidakberesan hubungan mereka. Namun, tindakan yang diambil masyarakat tampaknya tidak cukup untuk mencegahnya.

Oryza menekankan, seharusnya tokoh masyarakat menjadi katup penyelamat dalam situasi demikian. Kejadian seperti ini menurutnya bisa juga timbul dari ketidakpedulian tokoh masyarakat untuk mengambil keputusan.

“Mengambil kebijakan terhadap situasi yang terjadi.

Memang harus ada orang yang punya peranan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat.

Siapa saja orang-orangnya, ya kita-kita ini sebagai elemen dari masyarakat,” katanya.

Oryza meyakini, perilaku menyimpang bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ada latar belakang yang panjang, sehingga kejadian itu bisa terjadi. Hubungan seksual hanyalah “gong” dari permasalahan. “Situasi mereka terhimpit suatu masalah, kemudian akhirnya terjadi hal seperti itu,” katanya.

Ia menduga, di alam bawah sadarnya, Sap merindukan saat-saat mendapatkan kasih sayang dan pendampingan dari orang tua. Sap merindukan masa-masa ideal antara orang tua dengan anaknya.

Sampai dia dewasa, dia masih merindukan saat seperti itu.

“Dia tidak bisa menolak kenyataan orangtuanya bercerai. Dia tidak bisa merasakan hal itu, dia melihat bapaknya menikah lagi, dia merasakan iba kepada ibunya,” ujar Oryza.

Dari sisi Ibu, Oryza menilai latar belakang Nur menjadi TKW karena masalah kemiskinan, dan kehilangan sosok suami. Kondisi ketika Nur berangkat ke Malaysia, adalah kondisi ideal dia ingin menghidupi anaknya. Entah

itu bagi dirinya saat itu atau dirinya di masa depan, juga anak-anaknya.

“Dia masih memikirkan itu.

Bagaimanapun sosok seorang ibu punya ikatan yang kuat kepada anaknya,” katanya.

Ia menegaskan, Nur punya tanggung jawab menafkahi.

Saat itu banyak yang terjadi, banyak masalah yang meliputi. Hingga akhirnya Nur bertemu kembali dengan Sap, anaknya. Saat itu, Sap masih merasakan kasih sayang kepada Nur. Tetapi Sap tampaknya mengalami kebingungan atau disorientasi. Ia kesulitan menemukan metode yang tepat untuk menyalurkan kasih sayang kepada ibunya.

Oryza menilai, dalam kondisi itu, di alam bawah sadarnya Nur juga merasakan kondisi serupa. Ia membutuhkan kasih sayang dari pasangan hidup.

Saat seperti ini, ia tidak memiliki pasangan. Maka, dalam kondisi tidak sadar, luapan emosi terbentuk menjadi bagian dari hubungan terlarang.

Bentuk kasih sayang yang berada di luar batas normal.

“Karena dia (Sap) sendiri tidak tahu, dia bingung harus berperilaku menempatkan afeksi-nya itu, rasa sukanya itu. Di sisi lain, ibunya sendiri sudah kehilangan nalar, saat dia mengalami banyak masalah,” katanya.

Oryza menjelaskan, perilaku menyimpang dalam definisinya, yaitu berbeda dengan kondisi normatif, karena di luar batas nilai-nilai kesusilaan. Situasi di mana mereka terhimpit beban yang berat.

Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu.

“Situasi di mana superego, dalam istilah Sigmun Freud, nalarnya berkata ‘saya tidak boleh melakukan ini’. Tapi ego mengatakan, ‘saya ingin melakukan ini’ walaupun perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan,” katanya.

Dalam permasalahan ini, Oryza menjelaskan, bisa jadi

bukan mereka saja yang salah.

Melainkan juga lingkungan yang tidak bisa melihat kondisi yang mereka alami. Mereka membutuhkan sesuatu yang tak dapat diberikan oleh orang-orang di sekitarnya.

Oryza yang memiliki perhatian pada sosiologi keluarga, menuturkan, kondisi pernikahan dini menjadi salah satu pemicu. Saat pernikahan dini, seseorang tidak siap membina rumah tangga. Pernikahan dianggap hanya sekadar pemenuhan aspek legalitas dari hubungan suka sama suka.

“Di usia yang mereka belum siap, bukan hanya siap finansial, tapi psikologis, juga sosiologisnya,” katanya saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (2/6).

Kesiapan secara sosiologis itu, contohnya, dalam usia sekolah. Dalam usia ini, seseorang secara sosiologis belum siap menikah. Sebab, mereka masih berada pada kondisi beradaptasi. Mereka masih dalam tahap bermain. Belum sampai ke tahap belajar berumah tangga.

“Tapi ketika mereka kemudian terbiasa pada situasi kultural pernikahan di usia dini, melihat pernikahan dini sebagai hal yang wajar, maka terjadilah pernikahan, dan menjadi kebiasaan,” katanya.

Ketika seseorang belum siap berumah tangga, secara normatif ia juga belum siap membentuk generasi penerus yang baik. Padahal, Oryza menekankan, salah satu fungsi dari rumah tangga adalah membentuk generasi masa depan yang baik.

“Makanya ketika sepasang suami istri, tidak siap bekeluarga yang baik. Kemudian anaknya ini menjadi refleksi dari pendidikan yang salah.

Refleksi dari ketidakberhasilan ibu dan suaminya menciptakan generasi yang baik dalam rumah tangganya,” katanya.

Pemerintah juga, sarannya,

harus membuat regulasi yang jelas terkait masalah pernikahan. Termasuk mengenai rehabilitasi kondisi-kondisi perilaku menyimpang. “Termasuk masalah seperti incest ini,” katanya.

Oryza menilai, kondisi yang menimpa Sap dan Nur juga dapat dipicu karena masalah kemiskinan. Kemiskinan menimbulkan banyak masalah. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi secara umum, bukan menjadi masalah individu, melainkan masalah masyarakat.

Penyelesaiannya, juga bukan hanya individu itu. Tapi tugas secara struktural. Pemerintah memiliki peranan untuk mengentaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan itu. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi saat ditemui Suara NTB, Selasa (31/5) lalu menegaskan perlunya diambil tindakan untuk mencegah perilaku semacam ini berkembang di masyarakat.

“Ini seharusnya membuka mata semua pihak. Persoalan ini jangan dianggap biasa,” tegasnya. Ia menilai, momentum terungkapnya kasus ini dapat mendorong berbagai pihak turut mengambil peran sesuai kewenangan masingmasing. “Mari Gubernur juga turun tangan. Ini realitas di masyarakat.”

Joko menilai, konstruksi sosial di masyarakat kini sudah mengalami pergeseran. Mengingat penyebab awal terjadinya hubungan haram itu diduga akibat pengaruh alkohol yang mendera pelaku. “Miras ini juga tidak baik. Bagaimana jika dikonsumsi secara terus-menerus menyebabkan kerusakan otak bagian depan,” ujarnya. (ron/why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Sabtu, 4 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Remaja Lingkungan Melayu Bangsal Deklarasi Bebas Narkoba

(Suara NTB /fit)

PETISI - Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PDIP, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menandatangani petisi bersama komitmen anti narkoba.

Mataram (Suara NTB) Remaja Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Jumat (3/5) sore kemarin melakukan deklarasi bebas narkoba. Deklarasi ini menandai komitmen menjadikan Lingkungan Melayu Bangsal sebagai lingkungan yang bersih dari narkoba. Kegiatan deklarasi berlangsung sukses, dihadiri oleh Kepala BNN Kota Mataram, Drs. H. Nur Rachmat, APt., anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PDIP, Fuad Sofian Bamasaq, SH, Danramil Ampenan Kapten Inf. Asmoro AS., Panit I Unit Binmas Polsek Ampenan, Ipda Eni Rahmawati serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Fuad Sofian Bamasaq dalam sambutan singkatnya mengapresiasi inisiatif remaja masjid Nurul Bahri yang menggagas Deklarasi bebas narkoba tersebut. Kegiatan semacam ini, menurut Fuad mestinya mendapat dukungan dari pemerintah. Mulai dari tingkat kelurahan hingga Kota Mataram. Dikatakan Fuad, Ampenan merupakan daerah transit yang cukup rawan terhadap masuknya narkoba. ‘’Jadi kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi,’’ cetusnya.

Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini mengatakan lingkungan tidak akan aman kalau narkoba sudah ma-

suk. Ia mengimbau para orang tua agar tidak cuek terhadap perkembangan anak - anaknya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Mataram, Drs. H. Nur Rachmat, APt., memuji inisiatif remaja Lingkungan Melayu Bangsal Ampenan yang mengadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba. ‘’Pemberdayaan masyarakat seperti inilah yang kita inginkan,’’ katanya.

Nur Rachmat menantang remaja Lingkungan Melayu Bangsal Ampenan mewujudkan lingkungan yang bebas narkoba. Saat ini, katanya, Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba. Ini diukur dari angka kematian akibat narkoba. Dimana dalam setahun tercatat 12 ribu lebih nyawa melayang akibat narkoba. Artinya sehari 33 orang meninggal akibat narkoba. ‘’Ini hasil penelitian dari Universitas Indonesia dan BNN,’’ sebutnya.

Tidak hanya merenggut nyawa, narkoba juga telah menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil. ‘’Setahun itu Rp 63 triliun lebih,’’ imbuhnya. Narkoba, lanjutnya, tidak hanya merusak generasi muda tapi juga ingin menghancurkan negara. ‘’Kalau generasi muda sudah rusak otaknya, bagaimana bisa meneruskan pembangunan,’’ ujarnya. Narkoba, tegasnya, dapat merusak syaraf dan juga organ tubuh lainnya. ‘’Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba akan berujung bodoh, gila dan kematian,’’ ucapnya. Nur Rachmat juga mengimbau semua kalangan untuk mewaspadai narkoba jenis baru. Pasalnya selama ini narkoba yang masuk ke daerah ini banyak diselundupkan melalui jalur tikus. Ia menggugah kepedulian masyarakat, agar jika mengetahui ada peredaran gelap narkoba supaya dilaporkan kepada pihak berwenang.

Pada bagian lain, Nur Rachmat mengungkapkan sudah banyak pengguna narkoba yang bertobat. ‘’lima sampai enam orang sehari datang secara sukarela ke BNN,’’ akunya. Setelah itu, mereka tidak dilepas begitu saja. BNN tetap melakukan pendampingan selama enam bulan. Di akhir acara dilakukan penyematan pin anti narkoba dan diakhiri dengan penandatanganan petisi bersama komitmen anti narkoba. (fit)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257