Snt 05042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 5 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 28 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Pantau Pelaksanaan UN Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memantau secara langsung pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan PBT (Paper Based Test) di sejumlah sekolah di Mataram, Senin (4/4). Sekolah yang dikunjungi adalah SMAN 1 Mataram dan MAN 1 Mataram. Sementara, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, memantau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Barat, yakni SMAN 1 Gerung, MAN 1 Gerung, SMKN 1 Kuripan dan SMKN 2 Kuripan.

Bersambung ke hal 15

PANTAU UN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady Sayuti saat memantau pelaksanaan UN di SMAN 1 Mataram, Senin (4/4), (kanan). Sementara Kepala SMAN 3 Mataram memantau pelaksanaan UN melalui CCTV yang ada di sekolah.

(Suara NTB/humas Setda NTB)

Dugaan Penyimpangan Bansos

KPK Minta Pelapor Lengkapi Dokumen Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) melengkapi dokumen terkait laporannya soal dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Permintaan itu disampaikan lembaga antirasuah ini, ketika tim GMAK mendatangi KPK beberapa hari lalu.

Pengurus GMAK Agusty Lanang dihubungi Suara NTB Senin (4/4) petang kemarin, mengaku beberapa waktu lalu telah mendatangi gedung KPK bersama timnya. ‘’Hasilnya ada beberapa poin dokumen yang harus kami lengkapi,’’ kata Agusty, namun enggan membeberkan dokumen diminta KPK tersebut.

Dokumen dimaksud katan-

TO K O H Dilema Investasi

(Suara NTB/dok)

PEMKOT Mataram mengaku dilematis terkait dengan upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan akibat meningkatnya laju investasi di ibukota provinsi NTB ini. Di satu sisi ketersediaan lahan pertanian sangat penting untuk mempertahankan ketersediaan pangan. Namun di sisi lain, Pemkot juga tak ingin investasi di kota ini terhalang. ‘’Sekarang lagi dilakukan kajian-kajian. Tapi, sekali lagi harus tetap bisa untuk menyiapkan lahan-lahan yang nanti bisa dikembangkan sebagai lokasi untuk investasi,’’ kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi usai Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/4) siang kemarin.

Bersambung H.Ayhar Abduh ke hal 15

KO M E N TTAA R Butuh Rp 92 Miliar TIM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun memverifikasi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten dan kota sejak pekan kemarin.

Dari data kerusakan, diusulkan ke pusat dana tanggap darurat mencapai Rp 12 miliar dan perbaikan permanen Rp 79 miliar.

Tim BPBD yang dipimpin Kasi Kesiap Siagaan Agung Pramuja itu, turun bersama tim verifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama sepekan.

Menyusuri titik kerusakan infrastruktur dari Pulau Lombok berlanjut ke Pulau Sumbawa. ‘’Hasil verifikasi sudah ada.

Dan sudah dibawa ke pusat oleh tim BNPB,’’ kata Kepala BPBD NTB, Ir.H.Azhar kepada Suara NTB, Senin (4/4).

Bersambung ke hal 15 H.Azhar (Suara NTB/dok)

ya, akan segera diserahkan GMAK melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang menerima laporan kepada Bidang Penindakan. ‘’Katanya dari Dumas, setelah dokumennya lengkap akan diserahkan ke Penindakan,’’ jelasnya.

Melihat respons KPK itu, dia optimis akan ditindaklanjuti.

Perkembangan berikutnya

akan diketahui setelah penyerahan dokumen yang diminta. ‘’Kami segera melengkapi. Sebenarnya datanya menurut kami sudah lengkap. Tapi tidak apa-apa, kami ikuti saja maunya KPK dulu,” terangnya.

Tidak melulu memantau perkembangan di lembaga antirasuah itu, respon baik dari tim di sana akan dipantau. Jika ter-

Belasan Warga NTB DPO Jaringan Santoso Mataram (Suara NTB) – diburu melalui Operasi TinomSatuan Tugas Operasi bala sejak 9 Januari 2016 lalu Tinombala 2016 merilis 31 itu sudah terdesak. Kapolda nama dalam Daftar Pencar- tidak menampik jika ke-10 warian Orang (DPO) teroris ga Bima itu dapat melarikan diri jaringan Mujahidin Indone- pulang ke kampung sia Timur (MIT) di Poso, halamannya. ‘’Bisa Sulawesi Tengah. Sepuluh juga. Tapi belum orang diantaranya adalah tahu, belum ada warga Bima yang diduga informasi. Kita turut bergabung dengan pantau juga di jaringan teroris paling di- sini,’’ jelasnya. cari pimpinan Santoso itu.

W a r g a Kapolda NTB, Brigjen. Bima yang Pol. Drs Umar Septono, SH, diduga masuk MH mengatakan, DPO tersebut berlaku untuk di Poso, di mana sebagai tempat persembunyian jaringan MIT di wilayah pegunungan Tinombala. ‘’DPOnya di sana. Mereka di dalam hutan,’’ ujarnya ditemui di Mapolda NTB, Senin (4/4).

Ia menyebutkan bahwa ruang gerak anggota jaringan MIT yang Umar Septono

jaringan Santoso itu antara lain, Firdaus alias Daus alias Barok alias Rangga, Askar alias Jaid alias Pak Guru, Qatar alias Farel, Salman alias Opik , Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim, Ibadurohman alias Ibad dan Kholid.

Termasuk dua wanita, yaitu Jumiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima yang adalah istri Santoso alias Abu Wardah serta Nurmi Usman alias Oma, istri dari Basri alias Bagong alias Bang Ayas alias Opa. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

Gubernur Targetkan Angka Kemiskinan Tersisa 13,25 Persen Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menargetkan angka kemiskinan di daerah ini pada akhir 2017 mendatang tersisa sebesar 13,25 persen. Akhir 2015 lalu, persentase angka kemiskinan di NTB sebesar 16,54 persen atau jumlah masyarakat miskin sebanyak 802.029 orang.

Hal tersebut disampaikan gubernur saat membuka Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/4) siang kemarin. Musrenbang NTB 2016, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017. Ia menjelaskan, akhir 2015, pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 5,62 persen di luar sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar itu di atas rata-rata nasional. ‘’Pertumbuhan ekonomi 5,62 tahun 2015 harus mampu, dengan ikhtiar kita pada

2017 itu bisa di atas 6 persen.

Persentase kemiskinan kita yang 16,54 persen pada akhir 2015. Itu juga harus mampu kita turunkan menjadi sekitar 13,25 persen pada akhir tahun 2017,’’ harapnya.

BPS NTB merilis, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen.

Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang.

Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov akan merevisi target penurunan persentase kemiskinan sebesar 2 persen per tahun dalam RPJMD 2013-2018.

Menurut gubernur, Musrenbang yang diselenggarakan tiap

tahun sangat penting untuk memadukan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Perlunya memadukan program tersebut karena banyak hal. Salah satunya jika dilihat perspektif anggaran. Dengan anggaran yang terbatas, maka program harus dipadukan. ‘’Memastikan pusat melaksanakan apa? Provinsi kewajibannya di mana dan kabupaten/kota menyelesaikan apa. Itu menurut saya salah satu yang paling penting dalam Musrenbang ini, yang merupakan tingkat akhir dari proses musyawarah yang terbangun dari bawah. Kalau kita dapat memadukan diri dengan baik, mulai dari nawacita. RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten/ kota maka Insya Allah RKPD provinsi dan kabupaten/kota 2017 akan berbasis pada perencanaan yang baik, ‘’ paparnya.

Bersambung ke hal 15

lihat berbelit belit, maka pihaknya akan melakukan aksi. “Kami siap demo di KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, laporan GMAK itu diterima KPK dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 82474. Surat pengaduan diterima dan ditandatangani bagian penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK, Sulkhan Zamzani.

Juru Bicara KPK Priharsa Nugrahan dikonfirmasi Suara NTB Jumat (25/3) memastikan sudah menerima laporan tersebut. Bahkan ketika ditunjukkan surat tanda bukti terima laporan itu, Priharsa mengamini. “Sekarang lapo-

ran ini sedang ditelaah,’’ jawabnya via WhatsApp. Secara umum disebut, setelah diterima oleh bidang Dumas, akan ditindaklanjuti oleh tim berbeda untuk meneliti laporan dimaksud. “Ada proses verifikasi,’’ pungkasnya.

Masih dalam surat tanda bukti terima laporan, diuraikan singkat, dokumen yang dilaporkan terkait dugaan korupsi pada dana hibah dan Bansos tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp 69 miliar lebih. Mereka yang dilaporkan adalah sejumlah pejabat dan mantan pejabat di KSB. Bersambung ke hal 15

Pangkas Regulasi Penghambat Sektor Pariwisata Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta bupati/ walikota di daerah ini untuk memangkas regulasi-regulasi yang dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata. Ia mengharapkan, Pemda kabupaten/kota jangan terlalu banyak membuat regulasi yang menyulitkan tumbuhnya sektor pariwisata termasuk ekonomi kreatif termasuk di masingmasing kabupaten/kota di NTB. “Kita Pemda, bagian kita adalah memfasilitasi. Saya minta bupati/walikota, agar untuk sektor pariwisata ini minimkanlah regulasi di tingkat kabupaten/ kota,’’ harap gubernur dihadapan bupati/walikota yang hadir pada pembukaan Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/4) siang kemarin.

“Kalau ada regulasi baik itu keputusan gubernur. Keputusan bupati/walikota, Perda di

tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau bahkan suratsurat edaran yang menyulitkan, mempersempit ruang-ruang masyarakat atau menambah beban masyarakat. Maka hal-hal yang menyulitkan ini kita hilangkan. Kalau tak bisa sekaligus, kita hilangkan secara bertahap,” tambahnya.

Gubernur mengatakan, bisa jadi PAD kabupaten/kota tidak akan meningkat atau melejit secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, hal itu akan melejitkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memangkas regulasi-regulasi yang menyulitkan itu oleh jadi persentase PAD yang masuk dalam APBD masing-masing kabupaten/kota tidak besar. Artinya, Pemda masih menyandarkan APBD pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan tetapi pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Bersambung ke hal 15

Pemkab Dompu Awali dengan Pacuan Kuda FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 yang dipusatkan di Doro Ncanga Kabupaten Dompu pada 16 April mendatang dipastikan sudah final. Berbagai persiapan dan pelaksanaan event sebelum puncak acara juga sudah mulai dilakukan. Penataan lokasi acara dan persiapan toilet umum juga terus dikebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra Hj Sri Suzana, MSI kepada Suara NTB di Dompu, Senin (4/4) kemarin, mengungkapkan, berbagai persiapan sudah dilakukan menjelang puncak acara pelaksanaan FPT tahun 2016. Karena kegiatan akan dipusatkan di padang savana Doro Ncanga, tentu akan banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari rangkaian acara hingga penataan lokasi serta kesiapan air bersih, toilet dan perkemahan. ‘’Untuk persiapan pelaksanaan acara tidak lagi fokus pada Dinas Budpar, tapi sudah dibagi pada masing – masing dinas /instansi,’’ jelasnya.

Untuk penataan lokasi, pengaturan jalur alternatif, Bersambung ke hal 15

Kirim Imbauan KELURAHAN Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara berencana akan mengirim surat imbauan kepada para pedagang miras tradisional atau tuak. Surat imbauan ini dikirim untuk menindaklanjuti rencana Pemkot Mataram menertibkan seluruh kafe tuak dan pedagang tuak yang berjualan secara terbuka di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Lurah Karang Taliwang, Drs. Lalu Akhmad Cahyadi kepada Suara NTB di kantornya, Senin (4/4).

Cahyadi menyebutkan data penjual miras tradisional di wilayahnya sebanyak 10 orang dan dua diantaranya berjualan di pinggir jalan. Penjual tuak terbanyak berlokasi di Lingkungan Karang Jero dan beberapa di Lingkungan Bagirati. “Dulu ada tiga orang yang berjualan di pinggir jalan. Cuma kita pernah imbau agar tidak terlalu terbuka. Makanya sekarang yang satu tempatnya agak masuk sedikit,” jelasnya.

Data 10 orang penjual miras tradisional ini telah diserahkan kepada Wakil Walikota Mataram pekan lalu. Sebelum penertiban dilakukan Pemkot Mataram, Cahyadi mengatakan sosialisasi kepada para penjual tuak ini sangat penting agar jangan sampai pada saat penertiban mereka protes. Untuk itulah pihaknya berencana mengirim surat imbauan, di samping penyampaian imbauan secara langsung kepada para pedagang.

“Akan ada imbauan secara tertulis dan kita juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya. Menurutnya harus ada solusi bagi para pedagang tuak ini dari dinas terkait sehingga mereka berhenti berjualan tuak dan menggantinya dengan menjual barang-barang yang lain misalnya kelontong dan lainnya.

Sekitar dua tahun lalu, pihaknya juga sudah mengumpulkan para pedagang miras dan meminta mereka berhenti menjual miras. Pada saat itu, ia meminta kepada penjual miras untuk menyampaikan keinginannya mendirikan usaha apa sehingga kelurahan bisa membantu memfasilitasi dengan dinas terkait. Namun tidak ada tanggapan lanjutan dari para pedagang sehingga penjualan miras tetap berlanjut sampai saat ini.

“Padahal saya tunggu jawaban mereka dan saya akan fasilitasi,” cetusnya.

Cahyadi mengungkapkan dampak dari miras ini cukup besar. Pihaknya kerap menangani konflik yang berawal dari masalah sepele yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. (ynt) Lalu Akhmad Cahyadi (Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/fit)

Bukan karena Dana Lingkungan ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengaku tidak sependapat dengan anggapan bahwa keinginan beberapa lingkungan untuk pemekaran dipicu janji Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terkait dana lingkungan. Apalagi, dana lingkungan itu belum tercantum dalam APBD Kota Mataram 2016. ‘’Kan di 2016 ini tidak ada dananya. Oleh Penjabat Walikota kemarin kan tidak mengalokasikan. Walikota yang sekarang melanjutkan programnya Penjabat Walikota,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (4/4). Dana lingkungan direncanakan akan diusulkan dalam APBD murni 2017 mendatang.

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa keinginan pemekaran lingkungan ini, tidak ada kaitannya dengan dana lingkungan.

Sebab, dana lingkungan itu, lanjut Noer Ibrahim sudah ada peruntukkan yang jelas. Seperti untuk perbaikan drainase, lampu jalan dan lain sebagainya yang tidak bisa disentuh oleh SKPD. ‘’Itulah gunanya dana itu,’’ cetusnya. Walikota dan Wakil walikota Mataram, katanya, sudah turun ke lapangan untuk mengidentifikasi sejauh mana dana itu dibutuhkan oleh lingkungan.

Noer Ibrahim menjelaskan, dana lingkungan tidak dapat digunakan sembarangan. Melainkan harus melalui musrembang kelurahan masing-masing. Ada lima unsur yang terlibat dalam musrembang lingkungan. Antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan, PKK dan pemuda. ‘’Mereka harus dilibatkan dalam musyawarah mufakat untuk menentukan arah penggunaan dana lingkungan,’’ ucapnya.

Hasil musrembang lingkungan ini kemudian diajukan ke bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram. ‘’Jadi Walikota dan Wakil Walikota sudah mengatur tahapannya seperti itu. Tidak uang itu utuh diberikan kepada lingkungan,’’ demikian Noer Ibrahim. Yang jelas, sambung Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram ini, pencairan dana lingkungan itu berbasis program.

Pemekaran lingkungan yang disuarakan beberapa lingkungan di Kota Mataram, menurut Noer Ibrahim, bukan semata-mata karena ada janji dana lingkungan. Apalagi untuk wilayah Kekalik, beberapa lingkungan, diketahui sudah ‘’gemuk’’ sehingga dibutuhkan pemekaran.

Namun demikian, politisi senior ini mengingatkan kepada masyarakat agar pemekaran yang disuarakan harus proporsional. ‘’Sah-sah saja lingkungan mengajukan usulan pemekaran,’’ katanya. Tetapi Pemkot Mataram sesuai mekanisme, akan mengkaji dan mentelaah keinginan tersebut. Sejauh mana pemekaran itu memang dibutuhkan oleh lingkungan HM. Noer Ibrahim berikut masyarakat. (fit)

SUARA MATARAM Lahan Pertanian Terancam Habis Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram ingin membuka peluang investasi sebesar-besarnya di berbagai bidang pembangunan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Mataram.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi pembatasan lahan pertanian bagi pembangunan merupakan kendala investasi. Sehingga menurutnya hal itu tak lagi relevan jika dihubungkan dengan kondisi kota saat ini.

“Kota ini kan (tujuan) utamanya dalam rangka bagaimana kita menghidupi masyarakat dalam bentuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Saya rasa pertanian bukan menjadi ikon Kota Mataram, sehingga untuk mempertahankan lahan pertanian yang berkelanjutan itu hampir tidak mungkin,” cetusnya.

Dalam kurun waktu 2015 lalu, Junaidi mengatakan pihaknya telah menolak sekitar 15 izin pembangunan perumahan yang berlokasi di lahan pertanian. Namun di satu sisi ia mengatakan Kota Mataram

masih kekurangan rumah.

Untuk itulah ke depan akan ada peninjauan kembali terhadap aturan atau rencana penyusunan Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan atau Lahan Abadi ini sehingga lahan pertanian bisa digunakan untuk membangun perumahan. “Perda lahan abadi atau lahan berkelanjutan ini kita akan tinjau ulang. Kalau RTH itu pasti karena sangat kita perlukan sebagai paru-paru kota,” ujarnya.

Menurut Junaidi ke depan Kota Mataram tak lagi bisa hidup dari sektor pertanian, tapi akan mengandalkan sektor industri atau jasa. Menurutnya jika lahan pertanian dibatasi untuk pembangunan, maka pembangunan akan stagnan. “Lama-lama stagnan dong pembangunan karena tidak ada tempat lagi yang boleh dibangun. Akhirnya investor yang selama ini kita cari dan kita harapkan untuk masuk di daerah kita tolak, karena space sudah tidak ada lagi.

Itu yang kita khawatirkan ke depannya,” terangnya. Hal tersebut menurutnya akan berdampak pada angka pengangguran karena tidak

(Suara NTB/ynt)

terserapnya tenaga kerja.

Menurut Junaidi tidak banyak juga warga Mataram

Pemkot Segera Terbitkan Izin PLTGU Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini, akan mengeluarkan izin pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. PLTGU ini sebelumnya, tidak mendapatkan izin dari Pemkot Mataram. Lantaran, kawasan yang dijadikan lokasi dalam Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW termasuk ruang terbuka hijau.

Artinya, kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk membangun.

Rupanya, revisi Perda RTRW yang telah berusia lima tahun dan menjadi agenda legislasi DPRD Kota Mataram, membuat aturan tersebut menjadi longgar.

Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Lalu Junaidi menjelaskan, kaitannya dengan RTRW akan dilakukan pendekatan aturan.

Dimana, terjadi kesesuaian antara ruang dengan kondisi saat ini. Khususnya, Perda RTRW Kota Mataram nomor 12 tahun 2011, telah berproses dilakukan revisi.

Dalam revisi ini katanya, ada hal - hal yang menjadi penekanan. Diantaranya, bagaimana Kota Mataram harus menopang aktifitas perekonomian maupun investasi. “Sehingga aktifitas ini mendukung kehidupan masyarakat,” terang Junaidi.

Revisi RTRW dilakukan atas inisiatif Dewan. Eksekutif kata Junaidi, bersama pakar melakukan kajian - kajian terutama daerah yang bisa diubah. Seperti halnya, mengakomodir pembangunan yang menjadi kebijakan nasional yakni pengadaan daya listrik.

PLTGU di Bagek Kembar Kelurahan Tanjung lanjut Mantan Inspektur Inspektorat Kota Ma-

taram ini, sudah dibebaskan lahan karena masuk peta RTRW, Pemkot tidak mengeluarkan izin. Dilakukan revisi RTRW ini, akan mampu mengakomodir sehingga lahan tersebut bisa dijadikan kawasan untuk membangun PLTGU. Artinya, Kota Mataram akan mengeluarkan izin pembangunan PLTGU itu? Otomatis kata Junaidi, karena sudah menjadi kebijakan nasional dan prasyarat kemajuan perekonomian, pembangunan Lombok Peacker itu akan segera dikeluarkan izin. Dengan catatan, telah dilakukan revisi RTRW. “Kalau memang sudah disesuaikan, maka kita keluarkan izinnya,” terangnya.

Beberapa waktu lalu diakui, Pemkot tidak mengeluarkan izin karena lokasinya menyalahi aturan. Sehingga, akan menimbulkan masalah baru ketika izin dikeluarkan.

Tapi, setelah direvisi RTRW melihat aspek kebutuhan listrik dan manfaat, Lombok Peacker harus segera dibangun.

Khususnya di Pulau Lombok kata Junaidi, ter-

jadi kekurangan daya listrik.

Dan membuat salah satu investor sulit masuk.

Investor masuk ke NTB, pasti dilihat adalah kemampuan daya dukung listrik.

Sedangkan, konsumsi listrik untuk masyarakat masih kekurangan 50 megawatt.

Lombok peacker mampu menyediakan 150 megawatt.

“Sisanya itu kan bisa dimanfaatkan untuk investasi,” terangnya. (cem)

H. Lalu Junaidi

beradaan taman ini sangat penting dalam mendukung penghijauan di Kota Mataram.

“Dalam izin akan diharuskan bagi tiap orang yang akan membangun untuk menyiapkan semacam garden,” jelasnya.

Jika lahan terbatas, untuk bangunan yang bertingkat harus menyiapkan taman vertikal atau taman yang dibangun di lantai paling atas bangunan. Hal ini mencontoh beberapa hotel di Kota Mataram yang telah memiliki taman di lantai paling atas (rooftop gar-

yang berminat untuk bertani.

Dan bahkan lahan-lahan pertanian di Mataram juga sudah

banyak yang dikuasai pengusaha, sementara petani hanya sebagai penggarap (ynt)

Walikota Dorong Masyarakat Jadi Wirausahawan Mataram (Suara NTB) Pengangguran di Kota Mataram tiap tahun bertambah. Data Badan Pusat Statistik bulan Februari di tahun 2015, jumlah pengangguran 9.530. Pengangguran ini, didominasi pengangguran terdidik. Oleh karena itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mendorong masyarakat untuk menjadi wirausahawan.

Walikota mengatakan, serapan tenaga kerja di Kota Mataram sejalan dengan investasi yang terus tumbuh tiap tahunnya. Tetapi diakui, bahwa ada pula lulusan SMA/SMK, tidak melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi, karena alasan ekonomi. Sehingga memilih untuk bekerja.

Bagaimana pun juga dan sekaya apapun suatu negara kata Walikota, pemerintah maupun perusahaan tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan sesuai dengan jumlah pencari kerja. “Saya pikir dimanapun dan sekaya apapun negara ini, persoalan kita sama. Ndak ada yang mampu menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup,” kata Walikota, Senin (4/4).

Keterbatasan pemerintah dan perusahaan, generasi muda harus mengembangkan serta berinovasi untuk mengambil peluang menciptakan lapangan pekerjaan.

Tidak seharusnya masyarakat saat ini, bergantung terus kepada pemerintah. Artinya, dengan potensi dan kreatifitas masyarakat, diharapkan justru membantu mengurangi pengangguran. “Tidak semua bergantung mengambil pekerjaan ke pemerintah karena jumlah terbatas,” ujarnya.

Dia menyakini anak - anak muda di Mataram, kreatif dan mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk itu, pihaknya mendorong serta mengupayakan menumbuhkan jiwa wirausahawan di kalangan pemuda. Dengan catatan kata Walikota, asalkan pemuda kreatif, kerja keras dan meningkatkan kemampuan bidang usaha mereka. “Kita dorong supaya tumbuh wirausahawan baru di Mataram ini,” pungkasnya.

Di Kota Mataram, jumlah pengangguran dari data bulan Februari 2015, dari jumlah penduduk usia kerja 324.885 yang bekerja hanya 189.308 orang. Pengangguran 9.530 orang. Sementara, total angkatan kerja hanya 198.838, bukan angkatan kerja 126.047 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 61,20 persen. Dan, tingkat pengangguran terbuka 4,79 persen.

Pengangguran terbuka ini didominasi oleh tamatan SMK, Diploma dan perguruan tinggi.

Terhadap penurunan pengangguran 0,8 persen. Ahyar Abduh sangat mengapresiasi. Artinya, investasi yang masuk di Mataram memiliki andil besar terhadap pengentasan pengangguran. (cem)

SKPD Dinilai Kurang Koordinasi Mataram (Suara NTB) – Kalangan anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan terjadinya dugaan tumpang tindih program oleh tiga SKPD yang menjadi temuan Inspektorat Kota Mataram.

Dewan tidak menampik bahwa program yang dilakukan SKPD, menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) besar bagi pimpinan daerah Kota Mataram dalam hal mengoptimalkan anggaran yang ada. ‘’Sebenarnya tumpang tindih program itu, tidak boleh terjadi,’’ sesal Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (4/4). Karena, program di masing-masing SKPD sudah mela-

lui proses MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). ‘’Inikan sebenarnya tinggal bagaimana SKPD membagi mana yang menjadi urusan dasar bagi SKPD-nya.

Mana yang memang lintas sektoral,’’ demikian Ismul.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program, baik Bappeda maupun Sekda sebagai user harus melihat program yang bersangkutan menjadi domain SKPD mana.

Sebab, lanjut politisi PKS ini, kepala daerah akan kesulitan menilai kinerja para pembantunya kalau program yang sama juga dikerjakan oleh SKPD lain. ‘’Banyak taman-taman dibangun bagus tetapi tidak terawat. Tetapi ketika kita tanya-

kan, ada kesan saling lempar tanggungjawab,’’ ujarnya. Pihaknya tidak menginginkan halhal seperti itu terjadi kembali.

Ismul sepakat dengan pendapat Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bahwa inovasi SKPD jangan sampai mengedepankan ego sektoral.

Hal ini, akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Ia mengingatkan kepada SKPD tidak hanya serius menggarap program yang bersumber dari dana pusat. ‘’Tetapi program yang dari APBD ini dibuat-buat. Justru yang anggarannya dari daerah diorientasikan pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,’’ imbuhnya.

Ismul tidak menyangkal

Siapkan Taman, Syarat Dapat IMB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram, ke depan Pemkot Mataram merancang sebuah kebijakan terkait syarat izin membangun dimana investor atau pemohon izin harus menyiapkan taman di lokasi pembangunannya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi.

Junaidi mengatakan ke-

Halaman 2

MENYUSUT – Lahan pertanian di Kota Mataram semakin menyusut. Bahkan lahan pertanian terancam habis dalam beberapa tahun mendatang. Nampak buruh tani menanam padi di lahan pertanian di Cakra Utara.

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

den). Menurut Junaidi hal semacam ini juga telah diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia.

Junaidi mengatakan arah kebijakan Pemkot Mataram ke depan harus seperti demikian. Pembangunan juga menurutnya tidak harus bangunan tapak karena lahan yang terbatas, tapi pembangunan harus vertikal atau bangunan bertingkat. Termasuk juga untuk pembangunan hunian atau perumahan di Kota Mataram.

“Kalau memang tempat-

nya membangun untuk daerah yang masih bisa jadi tempat membangun untuk perumahan ya tidak ada masalah.

Tapi kebanyakan sekarang tempat-tempat yang itu sudah habis,” jelasnya.

Seperti diketahui, ketersediaan RTH 30 persen di Kota Mataram belum terpenuhi.

Salah satu kendalanya adalah keterbatasan lahan. Untuk itulah beberapa waktu lalu Pemkot Mataram mengusulkan kepada Pemprov NTB agar eks RSUD NTB dijadikan

RTH. Menurutnya dari segi estetika dan tata kota, eks RSUD NTB lebih tepat dijadikan taman daripada perkantoran. Taman tersebut nantinya dapat dijadikan tempat rekreasi dan pusat pelaksanaan berbagai kegiatan warga Kota Mataram. Dengan pertumbuhan kawasan perkotaan saat ini disertai dengan tingginya pertumbuhan penduduk, Junaidi mengatakan RTH semakin diperlukan sebagai tempat yang bisa dimanfaatkan warga untuk rekreasi. (ynt)

bahwa lolosnya program yang sama dalam penganggaran di APBD, karena saat pembahasan APBD, hal-hal yang dibahas masih bersifat umum.

Namun, ke depan, kata Ismul pantauan terhadap SKPD dilakukan saat rapat evaluasi per tiga bulan. Untuk itu SKPD di-

minta terbuka terkait kegiatannya setelah disetujuinya SKPD terkait mengelola anggaran. ‘’Tapi tidak ada koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih. Harusnya revisi itu duduk bersama antar SKPD terkait.

Mana yang menjadi domain SKPD masing-masing. (fit)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kualitas Gabah Petani NTB Diragukan Pembeli Belum Dinikmati Rakyat GABUNGAN Pelaksana Jasa Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB meminta pemerintah daerah menyegerakan proses tender proyek. Sehingga dana triliunan yang masih tertahan segera dinikmati masyarakat.

Apalagi dalam kondisi perekonomian yang belum begitu membaik, kata Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Faurani, dana-dana pemerintahlah yang sebenarnya memiliki kekuatan besar (Suara NTB/bul) mendongkrak ekonomi H. Faurani masyarakat.

“APBN, APBD di NTB itu nilainya triliunan rupiah. Saat ini perkiraan saya hanya 40 persen sudah tender. Bayangkan, seberapa besar multiflier efeknya yang belum bisa dinikmati rakyat dari yang belum ditender dan dilaksanakan itu,” kata H. Faurani ditemui di Mataram, Senin (4/4).

Entah leletnya proses tender karena perencanaan yang tidak matang, atau ada persoalan lain. Kata H. Faurani, mestinya proses tender proyek pemerintah telah bisa dilaksanakan di awalawal tahun (Januari-Februari). Bahkan soal ini sudah dikomunikasikan dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB. Keterlambatan lelang proyek tidak saja dampaknya kepada berbagai usaha ikutan lainnya di masyarakat. Namun, banyak sisi yang dipengaruhi terhadap pelaksanaan proyek.

Misalnya, proses tender yang terlambat berpotensi berpengaruh terhadap kualitas proyek, pun dapat memicu kerugian kepada pelaksana proyek. Setidaknya, kata H. Faurani, Mei seluruh tender sudah tuntas sehingga rekanan dapat melaksanakan proyek dengan waktu yang tercukupi, agar kualitas proyek benar-benar sesuai perencanaan matang.

“Setidaknya, kontraktor diberikan waktu minimal enam bulan, baru enak ngerjakan proyek, dibawah enam bulan, sangat beresiko. Beresiko terhadap kualitas proyeknya, beresiko kepada pelaksana proyek, karena tidak tuntas sesuai jadwal, otomatis penjara menunggu,” katanya.

“Saya selalu ingatkan, agar kontraktor juga mempertimbangkan resiko. Dengan waktu yang mepet, proyeknya dikebut, merugikan juga. Karena dikerjakan siang malam, dengan nominal yang sama. Apapun kalau dikebut tetap saja tidak bagus,” tambahnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), kualitas hasil produksi padi petani mengalami masalah, meskipun tidak seluruhnya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keragu-raguan pembeli.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB, H. Sabri M. Yasin mengemukakan, hasil pantauan dan laporan yang diterima, di beberapa tempat serangan OPT mengakibatkan kualitas produksi padi petani menjadi tidak baik. Karena khawatir akan terjadi serangan yang lebih massif, petani kemudian memanen sebelum waktunya.

“Wajar sebenarnya kualitas tidak masuk sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tapi tidak semua. Untuk pulau Lombok, sekitar 10 persen kualitasnya yang tidak bagus dari total produksi,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (4/4). Kualitas gabah petani ini, lebih dipengaruhi gangguan hama wereng, tungro, dan penggerek batang, termasuk

karena serangan hama tikus.

Dari hasil pantauan KTNA di penggilingan, rendemen juga rata-rata di bawah 50 persen. Persoalan kualitas ini, lanjut Ketua KTNA NTB karena tidak serempaknya masa tanam dan pola tanam yang tidak seimbang.

“Yang duluan menanam diserang hama, yang belakangan juga diserang hama. Jadi wajar sebenarnya Bulog raguragu membeli, karena kalau rugi, siapa yang nanggung.

Tapi petani tetap berharap gabahnya dibeli Bulog dengan harga tinggi,” terangnya.

Meski demikian, Bulog diminta untuk melakukan serapan. Saat ini petani sedang menunggu Bulog menjamah produksinya. Harga gabah juga telah berangsur-angsur turun, di kisaran Rp 3.500/Kg,

setara Gabah Kering Giling (GKG). Sebelumnya, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo mengaku dilematis membeli gabah petani. Dengan kualitas produksi yang tidak sesuai standarnya, dikhawatirkan akan berimbas langsung pada kualitas beras yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

“Karena dipanen muda, berasnya berwarna putih, seperti tepung. Kalau itu kita beli kemudian kita distribusikan, kita juga yang akan disalahkan. Ndak kita beli, persoalan juga. Tapi yang perlu diingat, Bulog sesuai fungsinya, tetap akan melakukan pengamaman harga agar gabah harganya tidak nyungsep,” kata Kadivre didampingi Kepala Bidang Pelayanan Publik, Soni Supriadi.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

H. Sabri M. Yasin

Wiwin Kuswinhartomo

Di tingkat penggilingan, broken mencapai 30 persen. Jika mengacu kepada Inpres No 5 tahun 2015, maksimal brokennya untuk beras medium 20 persen. Beberapa persoalan tersebut, termasuk tingkat rendemen yang rendah, telah disampaikannya secara langsung kepada Dinas Pertanian dan Bakorluh.

Harga gabah yang ditawar-

kan petani masih tinggi kata Wiwin, kisarannya di atas HPP. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru, harga gabah masih di atas HPP, Rp 4.750/ Kg (HPP : Rp 3.750/Kg). Dia memastikan, Bulog sebagai operator atas kebijakan pemerintah, akan tetap menjaga stabilitas harga gabah di lapangan. (bul)

Tuan Guru Berperan Penting Syiarkan Ekonomi Syariah keuangan syariah Mataram khusus, jangan gab(Suara NTB) ung perusahaannya Keberadaan tuan dengan yang konvenguru sebagai tokoh agasional. Kami siap tama di bumi seribu blig akbar jika Indusmasjid dianggap memitri keuangan syariah liki peran strategis undilaksanakan tidak tuk mensyiarkan ekonsetengah-setengah. omi syariah. Di tengah Kalau masih seperti belum begitu progresifnini, tetap sampai kaya perkembangan inpanpun masih saja dustri keuangan syariakan seperti ini,” kata ah di provinsi ini. salah satu peserta Otoritas Jasa Keuandari MUI. gan (OJK) Provinsi NTB Industri keuanpun makin intens memgan syariah di NTB inta dukungan dari tuan diminta melakukan guru yang kerap diidenperubahan sepenuhtikkan dengan kekuatan nya. Dari pimpinan, massa-nya ini. OJK SDM, hingga satProvinsi NTB bersama pam pun harusnya Asosiasi Bank Syariah benar-benar orang Indonesia (Asbisindo) (Suara NTB/bul) Provinsi NTB menggelar KEUANGAN SYARIAH - Penyerahan buku tentang industri keuangan syariah yang memiliki kemampuan tentang pelatihan, sekaligus dis- oleh Kepala OJK, Yusri (kiri) kepada salah satu tuan guru. syariah. Sehingga kusi terbuka mengenai keuangan syariah di gedung keuangan syariah di NTB, Demikian juga dengan implementasinya bisa dilakBSM Mataram, Sabtu (2/4). karena syarat dan ketentuan kelembagaannya, perbankan sanakan sepenuhnya.

Dr. M. Irwan, dari fakultas Puluhan tuan guru dihadir- yang diberlakukan dalam bis- syariah dinilai masih berjalan kan, termasuk di antaranya nisnya, dianggap tak jauh setengah-setengah. Sebab di ekonomi Unram juga mengedari kalangan praktisi hingga beda dengan perbankan kon- satu sisi induknya menerap- mukakan, potensi pengemMajelis Ulama Indonesia vensional umumnya. kan sistem konvensional, lalu bangan industri keuangan sya(MUI), serta segenap pimpiMestinya, sesuai syariat Is- membuka cabang bisnis sya- riah di provinsi ini cukup benan industri keuangan syari- lam, apapun bentuk kesepaka- riah. Industri keuangan syari- sar. Hanya saja, wujud indusah. Beberapa persoalan ter- tan bisnisnya antara nasabah ah masih dilihat belum dilak- tri keuangan syariah ini yang dianggap belum jelas. kait perbankan syariah di dengan industri keuangan sya- sanakan secara utuh.

Jika benar sistem syariah NTB mengemuka.

“Ini yang menyebabkan riah, tak mesti harus memDi antaranya, masih tidak persyaratkan kelengkapan do- masyarakat masih ragu-ragu. dilaksanakan, secara luas jelasnya wujud industri kumen yang begitu prosedural. Sebaiknya bentuk industri akan membuka lapangan pe-

kerjaan yang tidak sedikit.

“Tapi harus dilaksanakan sepenuhnya kalau mau bersyariah di NTB,” ujarnya.

Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri mengatakan undang-undangnya telah memperbolehkan perbankan konvensional membuka cabang bisnis syariah. Yang paling penting menurutnya, keberadaan Provinsi NTB yang dikenal begitu religius, dengan potensi mayoritas penduduknya muslim, industri keuangan syariah mestinya berkembang pesat.

Diakui juga, memang butuh proses industri keuangan syariah mengambil hati masyarakat.

Sosialisasi tentang ekonomi syariah menurutnya seringkali dilakukan. Masyarakat lapisan bawah memang belum tersentuh sepenuhnya.

“Oleh karena itulah, melalui Tuan Guru kita harapkan syiar tentang ekonomi syariah bisa sampai langsung ke seluruh lapisan. OJK memberikan sosialisasi tiga kali sebulan, namun mungkin dari 100 yang disampaikan, hanya lima yang diterima masyarakat. Berbeda halnya kalau Tuan Guru yang ngomong, 100 yang disampaikan, 150 yang dipegang oleh masyarakat,” demikian Yusri. (bul)

Telkomsel Cari Pemuda Kreator Digital Mataram (Suara NTB) Telkomsel melalui brandnya LOOP bagi remaja (12-19 tahun), kembali mengadakan program LOOP KePo (Kreatif Project). Dimulai sejak 2014 lalu, LOOP KePo merupakan program yang ditujukan untuk mendorong kreativitas anak muda Indonesia melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan produktif.

LOOP KePo 2016 akan dimulai dengan serangkaian roadshow di seluruh Indonesia dengan menghadirkan kelas mentoring yang akan mengulas berbagai hal menarik seputar pembuatan video digital. Selain itu akan diadakan juga LOOP KePo Challenge berupa kompetisi “Video Project” antarsekolah, dan pada puncaknya akan diadakan LOOP KePo BigBang untuk menutup program ini.

Vice President Marketing Communications Telkomsel, Nirwan Lesmana mengatakan, generasi muda merupakan ujung tombak perkembangan Indonesia di era digital saat ini. “Melalui LOOP KePo, kami ingin memberikan wadah kepada mereka untuk mengekspresikan ide, passion, dan kreativitasnya sehingga kedepannya mereka siap mendukung Indonesia yang serba digital,” pungkasnya.

Kepada Suara NTB, Senin (4/4), Nirwan menambahkan, Telkomsel terus konsisten untuk mengajak dan mengedukasi para LOOPers di Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi sekaligus menjadi pencipta (kreator) berbagai konten digital, bahkan diharapkan karya mereka nantinya dapat menjadi sebuah produk komersil yang dapat mengangkat nama mereka.

Tahun 2015 LOOP KePo telah mengunjungi 200 sekolah di 27 kota, di tahun 2016 ini LOOP KePo akan melakukan roadshow di 400 sekolah di 50 kota dari barat hingga timur Indonesia seperti Denpasar, Mataram, Kupang, Banda Aceh, Medan, Jambi, Jakarta, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Malang, Gorontalo, Kendari, Makassar, Palu, Palangkaraya, Banjarmasin, Ambon, Jayapura, Timika, dan lain-lain. Tentunya LOOP KePo 2016 kembali hadir dengan menghadirkan berbagai program yang lebih lengkap dan menarik seputar pembuatan konten digital yang berkualitas.

“Dengan mengunjungi sebanyak 400 sekolah yang tersebar di 50 kota Indonesia, kami ingin mengajak lebih banyak lagi LOOPers untuk belajar lebih dalam tentang proses menciptakan konten digital, terutama video, yang baik dan menarik,” ujar Nirwan.

Rangkaian acara LOOP Kepo akan berlangsung mulai dari Maret 2016 hingga Oktober 2016. Selain roadshow di sekolah-sekolah, LOOP KePo 2016 juga akan menghadirkan mentor seperti Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono yang akan memberikan tips & trick mengenai pembuatan video bagi para LOOPers. Selain itu, para pemenang LOOP KePo Challenge 2015 juga akan bergabung menyapa LOOPers dan menjadi mentor di rangkaian roadshow LOOP KePo 2016.

LOOP KePo Challenge tahun ini juga kembali diadakan untuk menampung karya dan kreativitas dari para LOOPers, dengan tajuk “Video Project: Promote Your School”. Sesuai dengan namanya, kali ini para LOOPers ditantang membuat karya dalam format video dan mengunggah hasil karyanya di www.loop.co.id/kepo, untuk kemudian mewakili sekolahnya dalam kompetisi video antar sekolah.

Terdapat banyak hadiah menarik untuk para LOOPers yang mengikuti LOOP KePo Challenge 2016, yaitu hadiah bulanan berupa pulsa, berbagai

pakaian dan aksesoris menarik, serta uang tunai sebesar Rp 15 juta. Sedangkan untuk hadiah utama, para LOOPers berkesempatan untuk mendapatkan smartphone dan uang tunai sebesar Rp. 50 juta. Video yang dikumpulkan akan dinilai berdasarkan tiga kategori, yang meliputi “The Best School Video”, “The Best Personal”, dan “The Most Liked Video”.

Sebagai acara puncak rangkaian program LOOP KePo 2016, nantinya akan diadakan LOOP KePo Bigbang di empat kota di Indonesia. Di acara pesta digital yang didedikasikan untuk para LOOPers ini akan diumumkan pemenang utama dari kompetisi kreatif digital LOOP KePo Challenge 2016. Selain itu akan ada juga school performance LOOPers dari berbagai sekolah serta penampilan dari berbagai artis-artis ibu kota. Informasi lebih lanjut mengenai LOOP KePo 2016 dapat dilihat di http:/ /loop.co.id/kepo Sejak diluncurkan pada bu-

SENIN, 04 April 2016

(Suara NTB/ist)

LOOP KePo dimulai lan Maret 2014, LOOP telah memiliki lebih dari 17 juta pelanggan dan mendapatkan respon yang positif di kalangan anak muda dengan berbagai penawaran produknya yang kompetitif dan kreatif di layanan data dan digital. Nirwan menjelaskan,

sesuai dengan tagline-nya ‘Ini KITA’, LOOP juga berkomiten untuk memberikan nilai lebih kepada anak muda Indonesia, dengan terus memberikan wadah kepada mereka untuk mengekspresikan dan mengembangkan dirinya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Vila Tak Berizin Harus Ditindak Tanjung (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengklaim jumlah vila tak berizin yang dibangun maupun yang sudah beroperasi tidak sedikit. Lokasinya tidak hanya di kawasan Desa Malaka saja melainkan di Desa Gili Indah.

“Butuh ketegasan untuk menertibkan vila-vila ini, tetapi perlu juga berhati-hati, karena lokasinya di kawasan pariwisata strategis provinsi. Di Gili Meno, kalau tidak salah sekitar 40 vila

yang tidak berizin, di dekat lahan sengketa pun ada,” ungkap Kepala KPPT Lombok Utara, H. M. Sumadi, SH, Senin (4/4).

Menyikapi informasi sedikitnya ada 6 vila di Desa Mala-

ka yang tidak mengantongi izin, atau menyalahgunakan izin, Sumadi, menegaskan segera turun menelusuri. Pihaknya akan berkoordinasi ke Pemerintah Desa Malaka, selaku pi-

hak yang mencuatkan informasi tersebut di media massa.

Dalam proses pencapaian target PAD, Kepala KPPT menilai pentingnya peran serta para kepala desa dalam menginformasikan tempat usaha yang tidak berizin maupun menyalahi izin.

Begitu juga dengan tempat pribadi yang dikomersilkan, pemerintah desa sebaiknya segera berkomunikasi dengan Tim Penertiban agar tempat usaha ber-

sangkutan ditertibkan.

“Menjadi kesulitan kita dalam menertibkan vila ini, karena minimnya informasi dari masyarakat, tidak adanya sertifikat tanah sebagai syarat kepengurusan izin juga mempengaruhi,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, izin investasi sejumlah vila di kawasan wisata Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, diakui Kades Malaka, Akmal Ikhwan,

masih ada yang belum mengantongi izin. Berdasarkan identifikasi pemerintah desa, sedikitnya ada 6 vila yang sedang dibangun, dan yang sudah beroperasi namun belum mengantongi IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Beragam modus yang dijadikan alasan oleh pengelola vila untuk tidak menyetorkan retribusi dari IMB dan HO (izin gangguan).

Misalnya, pengelola mengklaim sarana yang dimiliki merupakan bangunan milik pribadi. Namun belakangan diketahui, bangunan tersebut justru disewakan atau dikomersilkan. Dalih lainnya, sebagian pemilik yang dihubungi mengklaim telah menyetorkan dana kepengurusan izin melalui guide (perantara). Namun oleh guide, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana amanat pemilik.(ari)

Dikbudpora Kesulitan Tekan Angka DO Serap Gabah Petani WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin meminta pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) segera membeli gabah petani. Pasalnya, petani di Lotim saat ini sudah mulai panen raya. Ini adalah kesempatan bagi Bulog untuk menyerap semua gabah petani.

Kepada Suara NTB beberapa waktu lalu. khususnya petani di wilayah selatan saat ini tidak bisa menanam dua kali dalam setahun. Petani hanya sekali menanam, karena kondisi air. Mengingat kenyataan ini, maka Bulog harus cerdas dan segera mengambil langkah pengadaan.

“Ini adalah waktunya untuk Bulog membeli,” katanya.

Diakui Bulog tidak bisa langsung menyerap dari petani, sehingga kemitraan yang sudah dibangun Buog harus terus dibina. “Bulog kan sudah ada mitra yang bisa diajak daam pengadaan, mitra ini juga saat ini sudah punya kendaraan dan punya modal, Bulog tinggal membina mitranya saja,” tegasnya.

Kondisi saat ini, kata Wabup sangat besar peluangnya bagi Bulog. Fluktuasi harga gabah ini cukup cepat, untuk itu jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk pengadaan maka akan membuat Bulog tidak bisa bersaing saat harga melebihi HPP. Saat musim panen raya saat pihak Bulog justru disarankan menaikkan harga pembeliannya.

Kepala Sub Divisi Regional Bulog Lotim, Syaifuddin mengakui pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan saat musim panen raya. Seperti yang sedang berlangsung saat ini bulan Maret-April.

Pasalnya, pengadaan di luar panen raya diakui sangat sulit bersaing, karena harganya sudah jauh melampaui HPP. (rus)

H. Haerul Warisin

(Suara NTB/rus)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 2.510 siswa SMA, SMK, MA dan Paket C, menggelar Ujian Nasional (UN) secara serentak. Kecuali peserta paket C sebanyak 189 orang, mereka baru bisa menggelar UN pada pukul 13.00 wita karena harus menempati lokasi UN siswa reguler.

Berdasarkan catatan Dinas Dikbudpora KLU, 2.510 siswa tersebar di 19 penyelenggara UN, dan 2 di antaranya, SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung menggelar UN Berbasis Komputer, sedangkan 3 lembaga UN menggelar UN paket C yakni SMAN 1 Gangga, SMAN 1 Pemenang dan PKBM Ardi Putra, Pendua, Kecamatan Kayangan.

Di tengah hiruk pikuk UN itu, Dikbudpora KLU mengklaim belum bisa me-nol-kan siswa drop out (DO) atau tidak ikut UN lantaran menikah dini.

Menurut Kabid Dikmen, Ainal Yaqin, di hari pertama UN baru diketahui 2 siswi asal SMAN 1 Kayangan tidak ikut UN dengan alasan menikah. Sement-

ara secara keseluruhan, baru akan diketahui setelah UN selesai digelar.

Meski masih ada siswa menikah sebelum UN, namun Ainal Yaqin mengklaim tingkat partisipasi pendidikan menengah di KLU mulai meningkat. Tahun ajaran 20122013, siswa yang tidak mengikuti UN karena sakit dan menikah muda sebesar 40 persen, turun menjadi 39 persen di tahun ajaran 2013-2014 dan turun lagi menjadi 25 persen di tahun ajaran 2014-2015.

Sementara Kadis Dikbudpora KLU, Suhrawardi, M.Pd., mengakui kesulitan untuk menekan angka DO akibat menikah dini. Menekan angka ini, butuh partisipasi masyarakat khususnya Krama Adat.

“Untuk menekan DO akibat menikah di usia muda tidak bisa mengandalkan satu atau dua institusi, karena ini berkaitan dengan budaya (kawin lari). Kita butuh dukungan dari tokoh masyarakat seperti Krama Adat,” ungkap Suhrawardi.

Hingga pelaksanaan UN

digelar pagi, dirinya mengaku belum memperoleh laporan total siswa yang tidak hadir di UN. Demikian halnya dengan keluhan, seperti kekurangan lembar soal, kunci jawaban tertukar dan sebagainya.

Ia berharap pelaksanaan UN hingga akhir berjalan lancar dan dengan hasil memuaskan.

Sementara di level ujian kesetaraan, Kabid PLSPO pada Dikbudpora KLU, Ir. Rusli Hamdi, M.Si., menyebut

jumlah siswa paket C yang terdaftar sebanyak 189 orang.

Siswa tersebut ujian di 3 tempat, yakni 88 orang di PKBM Ardi Putra, 77 orang di SMAN 1 Gangga dan 30 orang di SMAN 1 Pemenang. (ari)

Bupati KLU Terima Anugerah Pangripta NTB dari Gubernur Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memperoleh penghargaan Anugerah Pangripta Nusa Tenggara Barat dari Pemprov NTB, Senin (4/ 4). Penghargaan yang ketiga kalinya ini juga menempatkan KLU pada predikat pertama, sekaligus menggenapi penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara tingkat nasional dalam percepatan perencanaan pembangunan nasional di daerah.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., mengatakan penghargaan ini menggambarkan terlaksananya sinergitas

yang tinggi di KLU antara pemerintah dengan DPRD, SKPD serta sinergitas dengan masyarakat.

Ia mencontohkan, di KLU, peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan dilibatkan dengan digelarnya Musrenbang Perempuan. Sebagai penyelenggara kedua di NTB setelah Lombok Timur, namun Musrenbang Perempuan ini tergolong baru di Indonesia dan belum banyak kabupaten yang menginisiasi.

“Kami telah menginisiasi adanya kegiatan musyawaran rencana pembangunan (musrenbang) khusus perempuan.

Mahasiswa Poltekkes Jayapura Terkesan Belajar di Lotim Selong (Suara NTB) Mahasiswa-mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jayapura Papua selama tiga pekan menimba ilmu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selama proses belajar, mereka mengaku terkesan dengan pelajaran pelayanan kesehatan yang diberikan.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani ditemui di sela pelepasan para mahasiswi Poltekkes Jayapura, menjelaskan, dipilihnya Lotim sebagai tempat praktik pelayanan kesehatan, karena kemajuan Lotim dalam membangun program kesehatan. ‘’Kesan yang dirasakan para mahasiswa sangat positif. Seperti saat kegiatan berkunjung di puskesmas. Terutama pada kegiatan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Paling menonjol adalah kegiatan kelas ibu yang ada di desa.

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Wabup KLU Sarifudin meninjau pelaksanaan UN di salah satu sekolah di KLU, Senin (4/4).

(Suara NTB/rus)

POSE BERSAMA - Kepala Dikes Lotim Asrul Sani bersama jajaran kesehatan Lotim pose bersama dengan mahasiswa Poltekkes Jayapura yang belajar di Lotim.

Kegiatan kelas ibu ini sudah mulai diadopsi di Jayapura Papua. Alhasil, dari kegiatan yang dijalankan membuat pemerintah di Papua mendapatkan penghargaan dari Lemhanas,’’ ujarnya.

Sebelumnya, ungkap Asrul, Dikes Lotim membawahi 29 puskesmas se Kabupaten Lotim. Tahun 2016 ini bertambah menjadi 32 puskesmas. Semua puskesmas termasuk katagori puskesmas perawatan. Di Lotim terdapat 1.728 posyandu tersebar di 254 desa/kelurahan se Lotim. Salah satu program kesehatan adalah menurunkan angka kematian ibu. Kasus AKI disebut masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 105/100 ribu kelahiran. Sedangkan data nasional 102/100 ribu kelahiran.

Dari sisi tenaga medis, ujarnya, jumlah penduduk Lotim yang besar ini terlihat berbanding lurus, yakni mencapai 3.119 orang. Hanya saja, ungkapnya, terjadi kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter gigi. Di mana dari 29 puskesmas, baru terisi hanya 11 puskesmas. ‘’Karenanya disiasati dengan merekrut tenaga kontrak, namun yang daftar juga belum cukup, yang banyak justru dari dokter umum,’’ tambahnya. (rus)

Agenda ini dilakukan untuk memastikan terakomodirnya kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang sangat dibutuhkan oleh perempuan yang selama ini terkesan kita abaikan,” ungkap Najmul.

Bupati mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat akan terus terjaga guna bahu membahu dalam meningkatkan output pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Paling penting harus dikawal, kata dia, Pemda KLU telagh menetapkan tahun ini se-

bagai tahun pelayanan pariwisata. Dengan memberikan pelayanan maksimal dalam proses investasi, perbaikan sarana dan prasarana, diharapkan sektor pariwisata memberi andil dalam pembangunan di Lombok Utara.

Sementara, di sela-sela pemberian penghargaan bagi kabupaten/kota di NTB di gelaran Musrenbang Provinsi NTB, Gubernur NTB, Dr. TGHM. Zainul Majdi, mengatakan penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang telah mampu dan dapat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016. Ia

mengapresiasi keseriusan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun rancangan untuk satu tahun ke depan.

Salah satunya, dicontohkan TGB, penghargaan internasional yang diterima NTB sebagai daerah tujuan wisata halal, menunjukkan pengakuan internasional bagi NTB. Tugas pemerintah di daerah selanjutnya, tentu menjaga dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pariwisata, baik mencakup sarana, prasarana serta keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. (ari)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Wabup Loteng Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015 DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (4/4), menggelar sidang paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran kepala daerah tahun 2015. LKPJ ini sekaligus pembentukan Pansus LKPJ kepala daerah.

Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE. Acara ini ini dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP. Dalam laporannya, wabup menjelaskan, penyusunan LKPJ merupakan keharusan bagi kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat melalui DPRD setempat. “Se-

lain merupakan suatu kewajiban konstitusional bagi kepala daerah, LKPJ ini juga memiliki arti strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah,” sebutnya.

Ia menjelaskan, LKPJ akhir tahun anggaran 2015 ini merupakan tahun terakhir dari pencapaian RPJMD Loteng tahun 2010 – 2015 yang berisi gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada tahun anggaran 2015.

Secara umum Pathul, menjelaskan, pelaksanaan pembangunan Loteng tahun 2015 berjalan cukup baik. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan. Di mana beberapa pos anggaran mampu dicapai. Bahkan melampaui target. Salah satunya Pendapatan Asli Daerah.

Dari yang ditargetkan sebesar Rp 154,8 miliar, mampu tereal-

isasi sebesar Rp 157,3 miliar atau sekitar 101,59 persen.

Begitu pula dari sisi pendapatan daerah secara keseluruhan, capaian cukup tinggi. Dari Rp 1,647 triliun yang ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp 1,631 triliun atau sebesar 99,07 persen.

Sementara itu, dari sisi alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1,668 triliun terealisasi sebesar Rp 1,550 triliun atau 92,88 persen. “Secara umum, kinerja APBD Loteng tahun 2015 lalu dapat dianggap berhasil. Hal ini, karena dukungan yang sangat besar dari DPRD Loteng itu sendiri. Terutama dalam pelaksanaan check and balance pada sektor terkait dengan pelayanan publik,” sebutnya.

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti jalannya pembangunan tahun 2015 lalu tanpa masalah. Dari sisi anggaran, misalnya, pemerintah daerah masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan anggaran

(Suara NTB/kir)

H. L. Pathul Bahri belanja langsung dan tidak langsung. Di mana beban belanja daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi belanja pegawai (belanja aparatur).

Akibatnya, alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak begitu besar. Untuk mengatasi

(Suara NTB/kir)

PIMPIN RAPAT - Ketua DPRD Loteng H. Achmad Puaddi FT saat memimpin Sidang Paripurna LKPJ akhir tahun anggaran 2015 di DPRD Loteng, Senin (4/4). masalah keterbatasan pendanaan, maka program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015, diarahkan pada program-program prioritas dengan melakukan penghematan

terhadap pendanaan masingmasing kegiatan pada SKPD lingkup Pemkab Loteng yang ada. “Ke depan berbagai persoalan yang dihadapi tersebut diharapkan bisa dijawab bersa-

ma-sama. Sehingga alokasi anggaran untuk masyarakat bisa lebih besar lagi. Tidak kemudian anggaran daerah hanya habis untuk belanja pegawai,’’ ujarnya. (kir/*)

Naskah Soal Sulit Dibuka Diduga Dikuasai ’’Broker’’ KEPALA Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar), H. Chaerul Bahtiar tak menyangkal jika banyak petani di daerah Lobar yang jatuh miskin. Ia mengakui, petani yang banyak miskin bukan ansih petani, namun mereka kebanyakan berprofesi buruh tani.

Penyebab petani belum sejahtera lantaran tata niaga (pemasaran) gabah petani terlalu panjang. Pada proses pemasaran inilah, terdapat mata rantai pemasaran diduga melibatkan broker dan “penadah” (pemodal kecil) yang membeli gabah petani.

“Kalau petani dikatakan miskin itu memang mereka hidup di bawah garis kemiskinan itu disebabkan salah satunya, karena mata rantai pasar yang panjang. Ada lima mata rantai yang mesti diputus barulah petani sejahtera,” akunya pada Suara NTB, Minggu (3/4) lalu.

Dijelaskan, jika berbicara petani miskin, itu rata-rata buruh tani semua, tidak ada yang petani asli. Pasalnya, rata-rata kepemilikan lahan di Lobar ini 0,3 hektar, sementara kalau berbicara petani yang layak disebut petani menggarap lahan 2 hektar lahan. Saat ini, kondisi petani rata-rata buruh petani, mereka bukan pemilik lahan, namun penggarap dan sewa lahan milik bos-bos dan tuan tanah.

Berbicara tentang penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian paling besar, industri rumah tani juga paling besar. Namun persoalannya, justru petani yang bekerja ini kebanyakan masih miskin.

Mengenai hal yang harus dibenahi, ujarnya, petani harus memiliki kelembagaan yang kuat, punya pengurus, lahan, sekretariat serta pengurus yang mampu mengelola kegiatan. Saat ini, jelasnya, petani hanya mengolah, tanam lalu panen. Ketika musim panen raya harga beli gabah di bawah HPP, seperti saat ini harga gabah Rp 3500 per kilogram. Harga ini sangat jauh di bawah HPP Rp 3.700 per kilogram. Sementara harga gabah sebelum panen raya menembus Rp 4.500 per kilogram.

Menurutnya penyebab anjloknya harga ini akibat panjangnya mata rantai pasar. Menurutnya ada lima rantai pasar yang dilalui, yakni , petani, subkolektor atau pemodal kecil, lalu ke kolektor. Dari kolektor lanjut ke tangan sub broker. Sub broker ini, jelasnya tak memiliki uang, namun pandai berbicara, sehingga bisa meyakinkan petani. Setelah dari sub broker, lalu gabah petani dikuasai oleh broker dan sampai ke pembeli. “Itu ada lima rantai yang harus diputus baru petani sejahtera,” ujarnya. (her)

H. Chaerul Bahtiar (Suara NTB/dok)

Pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Praya Molor Praya (Suara NTB) Puluhan siswa peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 2 Praya, dibuat panik pada pelaksanaan UN hari pertama, Senin (4/4). Kepanikan ini terjadi, karena naskah soal elektronik tidak bisa dibuka. Akibatnya, pelaksanaan UN harus molor hingga setengah jam lamanya.

Kepala SMKN 2 Praya, Akhirman Bakri, S.Pd, MMPd, yang dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian ini. Ia menjelaskan, ada dua kelas yang naskah soal elektroniknya tidak bisa dibuka dari total tiga kelas ujian yang ada. “Pada jam pertama soal untuk ruang ujian 1 dan 3 tidak bisa dibuka. Sedangkan untuk ruang ujian 2 justru bisa,” ungkapnya.

Akibatnya, pelaksanaan UN bagi siswa di ruang ujian 1 dan 3 terpaksa ditunda, karena harus menunggu pihak operator melakukan perbai-

kan. “Untuk mengantisipasi kepanikan para siswa, atas kesepakatan pihak pengawasan dengan sekolah siswa akhirnya diberikan tambahan waktu selama masa keterlambatan yang ada,” terangnya.

Akhirman mengatakan, tidak bisa dibukanya naskah soal, karena user name yang diberikan oleh server pusat tidak sesuai, sehingga pihak operator harus meminta user name lain ke server pusat. Setelah itu, naskah soal bisa diakses oleh siswa peserta UN. Diakuinya, persoalan tersebut di luar prediksi yang ada.

paya pelayanan bisa lebih baik lagi,” ungkap Wabup Loteng, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/4).

Sebagai tahap awal, pihaknya sudah mendorong manajemen RSUD Praya melakukan penataan. Bila perlu merotasi petugas-petugas yang ada. Termasuk memberikan pembinaan secara internal. “Tidak kalah penting koordinasi antarbidang juga kita minta lebih diintensifkan lagi,” sebutnya.

Ia mengakui, persoalan yang paling berat yang dihadapi di RSUD Praya ialah

(Suara NTB/kir)

TINJAU - Pelaksanaan UN di SMKN 2 Praya berjalan lancar.

Walau awalnya naskah soal elektronik sempat tidak bisa dibuka. Tampak Ketua Komisi IV DPRD Loteng, meninjau pelaksanaan UN di hari pertama, Senin (4/4).

Loteng berjalan sesuai rencana, baik itu yang manual maupun UNBK. ‘’Kalau pun ada

persoalan yang terjadi seperti di SMKN 2 Praya, sudah bisa diatasi,’’ ujarnya. (kir)

Kelola Dana Besar, Plt Bupati Pelantikan Bupati Lobar Dimajukan Ingatkan Aparatur Desa Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan jumlah anggaran yang dikelola desa saat ini sangatlah besar. Di mana, masing-masing desa mengelola dana mencapai Rp 1,43 miliar lebih. Jumlah dana yang dikelola ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Besarnya dana yang dikelola desa, di satu sisi membuat orang melihatnya sebagai rizki nomplok.

Di sisi lain beban dan tanggung jawab bagi seluruh aparatur desa yang menganggap rizki nomplok, namun di sisi lain sebagai beban dan tanggung jawab aparatur desa. ‘’Karena itu aparatur desa harus berhati-hati menggunakan dana desa. Karena banyak mengelola anggaran desa ini rawan muncul kecurigaan,’’ ujar bupati mengingatkan jajaran kepala desa (kades) di Lobar, Senin (4/4).

Ia menyebut saat ini desa mengelola dana besar. Tahun ini, katanya, kalau dihitung rata-rata uang yang ada di setiap desa Rp 1,430 miliar lebih sumbernya dari ADD dan DD.

Dibandingkan tahun lalu lebih meningkat 2 kali lipat. Tahun ini peningkatan dana desa mencapai 124 persen. Sedangkan ADD yang dititip lewat APBD mengikuti peningkatan DAU dan DAK dari pusat, ke masing-masing kabupaten/kota.

Di Lobar, ungkapnya, terdapat sejumlah kades tersangkut kasus dana desa dan ditangani Kejaksaan dan Polres. Adanya Kades tersangkut kasus lantaran kurang paham penggunaan dana desa. Karena itu, pihak kementerian akan terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana dari pusat tersebut.

Dikatakan, pengelolaan dana desa ini sama saja dengan dana yang disalurkan melalui pusat. Pengawasannya melibatkan aparatur internal mulai dari Inspektorat kabupaten dan provinsi maupun di kementerian. Ada pula aparatur pemeriksa eksternal, yakni diaudit oleh BPKP. Selain tu ada juga pengawas dari masyarakat, karena penggunaan dana desa ini transparan dan perlu melibatkan masyarakat. (her)

Wabup Loteng Janji Benahi Internal RSUD Praya Praya (Suara NTB) Banyaknya keluhan yang masuk terkait buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, direspons Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP. Wabup berjanji akan melakukan pembebahan di internal RSUD Praya sesegera mungkin, sehingga kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah bisa semakin baik.

“Ini jadi komitmen kami.

Bahwa harus ada pembenahan di internal RSUD Praya. Su-

Pasalnya, pada saat uji coba sistem, baik itu ketika ujian sekolah hingga uji coba yang terakhir, semua berjalan lancar.

Tapi justru ketika UN sebenarnya berlangsung, muncul persoalan tersebut. “Terus terang ini di luar prediksi kami.

Tapi kami sudah melakukan antisipasi. Terbukti pada ujian jam kedua, semua berjalan lancar dan normal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, di sela-sela meninjau pelaksanaan UN di SMKN 2 Praya, mengaku kalau secara umum pelaksanaan UN di

bagaimana mengubah mindset para petugas kesehatan yang ada, agar lebih berpikir pada pelayanan. Pihaknya mengharapkan petugas kesehatan tidak semata-mata berpikir pada persoalan ekonomi semata. ‘’Kalau semua pihak yang ada di RSUD Praya sudah punya mindset yang sama, maka kualitas pelayanan akan lebih,’’ ujarnya.

Hal inilah yang harus terus didorong pemerintah daerah.

Apalagi saat ini RSUD Praya sedang dalam masa persiapan akreditasi dari rumah sakit tipe

C ke rumah sakit tipe B. Akreditasi ini, ujarnya, harus didukung pula dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. “Kalau masalah sarana dan prasana kesehatan yang dimiliki, RSUD Praya cukup lengkap. Tinggal kualitas pelayanan oleh SDM-nya saja yang perlu didorong,” tegasnya.

Diakuinya, bekerja di rumah sakit bukan persoalan mudah. Di mana para petugas kesehatan dituntut bisa lebih bersabar, karena yang dihadapi adalah masyarakat banyak. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pelantikan Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif dimajukan dari rencana awal Kamis (7/ 4) menjadi Rabu (6/4) besok. Dimajukannya pelantikan ini telah disetujui Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan telah dibahas oleh pihak Pemprov dengan Pemda Lobar dalam sebuah rapat Senin (4/4). ‘’Pelantikan Bupati Rabu mendatang ini sesuai dengan usulan awal Pemda Lobar setelah SK penetapan Bupati Lobar turun Jumat pekan lalu,’’ ungkap Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, kepada wartawan ditemui di kantor DPRD usai rapat paripurna LKPJ. Keputusan pelantikan dimajukan menjadi hari Rabu,

jelasnya, sesuai dengan permintaan gubernur, jika pelantikan dimajukan lantaran kesibukan. Pelantikan akan dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB sekitar pukul 10.00 Wita. ‘’Persiapan pelantikan pun sudah dirapatkan bersama Pemprov, undangan yang hadir nantinya kemungkinan terbatas dihadiri kepala daerah,’’ ujarnya.

Karena masyarakat Lobar khususnya toga, toma dan unsur terkait lain yang tak bisa diundang akan diundang pada kegiatan zikiran. Setelah dilantik, pihaknya akan menggelar zikiran bersama para tokoh dan unsur masyarakat Lobar.

Terkait kesiapannya dilantik, Fauzan mengaku sangat siap. Menurutnya, tidak ada

perubahan setelah pelantikan hanya saja berubah secara psikologis dirinya sebab menjadi bupati definitif.

Terkait langkah selanjutnya setelah dilantik, Fauzan belum bisa menyampaikan. Ia akan menyampaikan semua program setelah dilantik.

“Nanti wawancara khusus terkait langkah saya setelah dilantik sebagai bupati,” sarannya.

Sementara itu, Sekda Lobar, H M Taufiq menyatakan, keluarnya SK penetapan bupati ini menjadi kado terindah HUT Lobar ke 58 tanggal 17 April mendatang. Selain itu, ke depan setelah pelantikan, maka jalannya roda pemerintahan lebih meningkat, karena kewenangan bupati utuh. (her)

Menikah, Dua Siswa di Lobar Tidak Ikut UN Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar) digelar serempak Senin (4/4). Pada hari pertama pelaksanaan UN di Lobar lancar, tanpa hambatan. Namun dua siswi dilaporkan tidak bisa ikut ujian lantaran menikah. Masingmasing siswa MAN Gerung, tidak bisa ikut dikarenakan sakit dan satu siswi SMKN 1 Kuripan tidak ikut ujian karena menikah.

Hasil pantauan koran ini bersama Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan Wakil Gubernur, H. Muh Amin di sekolah terpisah, pelaksanaan UN lancar tanpa kendala mencolok. Sejumlah sekolah yang menjadi prioritas pemantauan pada hari pertama pelaksanaan UN, yaitu SMAN I Kediri, SMAN I Gerung, MAN I Gerung, SMKN 1 Kuripan, dan Pondok Pesantren Nurul Harmain Narmada.

Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud Lobar) H. Ilham langsung meninjau ke ke SMAN 1 Kediri. Di SMAN 1 Kediri pelaksanaan UN masih secara manual. Setelah melihat anak-anak mengerjakan soal UN melalui pintu kelas, Fauzan pun beranjak ke ruang guru untuk berdiskusi.

Fauzan Khalid berharap, agar pada UN ini siswa-siswi untuk jujur dan tidak mencontek. “Karena lebih baik

(Suara NTB/humas Setda NTB)

BERBINCANG - Wagub NTB H. Muh Amin sedang berbincang dengan siswi SMKN 1 Kuripan mengenai pelaksanaan UN, Senin (4/4). tidak lulus, dari pada lulus, tapi mencontek. Kunci keberhasilan adalah kejujuran,’’ ujarnya.

Sementara Wagub NTB, H Muh Amin yang meninjau di empat sekolah di Lobar, yakni SMAN 1 Gerung, MAN 1 Gerung, SMKN 1 Kuripan dan SMKN 2 Kuripan bersyukur UN berjalan lancar. Tidak adanya pemadaman listrik, ujarnya, merupakan bagian dari komitmen PLN menjaga kondusivitas dan kelancaran UN. Ia juga berharap, listrik hanya menyala saat ujian saja, tapi untuk seterusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Ilham, di Lobar, ada 7.819 siswa yang mengikuti UN, baik manual atau komputer. Sebanyak

enam sekolah menggelar UNBK, yakni 4 SMKN, 1 SMA dan 1 MA. Sementara jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 371 untuk SMA, 161 untuk MA, dan 943 untuk SMK. Kepala SMAN 1 Gerung H. Nasrun, SPd, MM, mengatakan dirinya merasa tersanjung atas kunjungan wagub.

Dengan kehadiran wagub, SMAN 1 Gerung dapat meyampaikan beberapa informasi yang belum diketahui oleh pemerintah.

Sementara Kepala SMKN 1 Kuripan, H Makbullan, mengaku, satu muridnya tidak bisa ikut UN karena menikah. Pihak sekolah berupaya memfasilitasi, namun pihak murid tidak mau ikut UN. (her)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

Pabrik Rumput Laut di Sumbawa Segera Dioperasikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pabrik rumput laut di Teluk Santong, kecamatan Plampang, Sumbawa, akan segera dioperasikan. Hal ini ditandai dengan dilakukannya tandatangan MoU yang dilakukan Bupati Sumbawa, Drs. H. M. Husni Djibril, B.Sc dengan Direktur CV. Ocean Fresh, Prof.

Linawati Sukarjo, seorang ahli rumput laut, di Jakarta.

Penandatangan MoU ini disaksikan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan. Perusahaan itulah nanti yang akan mengelola mesin tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.S.i, Senin (4/4) menyampaikan, Sumbawa sebagai salah satu kabupaten Minapolitan pengembangan rumput laut juga termasuk kabupaten pilot projek industri rumput laut bersama 10 kabupaten lainnya. Guna mendukung komoditas unggulan rumput laut menjadi realita, menjadi kebanggan daerah, dan target pemerintah pusat, maka perlu ditingkatkan nilai tambah dan daya saing. Pemerintah pusat memberi dukungan kepada kabupaten Sumbawa dengan membangun sebuah pabrik rumput laut di kabupaten Sumbawa. Pabrik tersebut, akan segera diserahkan kepada pemerintah daerah oleh Pusat, agar bisa termanfaatkan dengan baik. Guna mendongkrak produksi rumput laut di kabupaten Sumbawa. Sehingga Pusat mencari salah satu perusahaan yang mempunya pengalaman dalam mengelola produk rumput laut menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

“Pabrik itu sudah diserahkan ke Pemda dalam hal ini Dislutkan setelah dibangun tahun lalu. Tetapi belum dioperasikan, dan belum masuk aset daerah. Dengan dilakukannya tandatangan MoU beberapa waktu lalu oleh Pak Bupati dengan Direktur CV. Ocean Fresh, Prof. Linawati Sukarjo, maka nanti kita proseskan ini menjadi aset daerah. Setelah itu akan dilakukan perjanjian kerjasama operasionalnya nanti. Bahkan hari ini (kemarin red) tim dari perusahaan akan melakukan pengecekan apa kiranya yang masih kurang untuk dilakukan perbaikan mesin hingga lima hari kedepan. Insya Allah, akhir April mendatang akan segera dioperasikan,” imbuhnya.

Disebutkannya, dengan adanya MoU tersebut, pihaknya berharap ada jaminan kepastian produk rumput laut nantinya. Tidak hanya mengirim produk rumput laut dalam bahan baku, tetapi minimal bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga dengan demikian nilai tambah produknya akan lebih besar.

Misalkan selama ini harga rumput laut sekitar Rp 6.000 sampai Rp 7.500 harga keringnya di masyarakat.

Maka dengan diambil oleh perusahaan itu, nilainya akan lebih tinggi. Mengingat perusahaan juga membutuhkan produknya. Sehingga ada kepastian petani rumput laut, dengan adanya pasar yang jelas. “Pabrik itu membutuhkan tiga ton sehari kering. Berarti sekitar 30 ton rumput laut basah diterima setiap hari untuk bisa operasi. Sehingga kita kalau nanti pabrik ini jalan, maka kita tidak lagi pusing-pusing untuk mencari perusahaan lain untuk dijual. Bisa diserap oleh perusahaan itu. (ind)

Insentif Tenaga Kontrak di Sumbawa Perlu Dinaikkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, menilai perlunya mempertimbangkan peningkatan insentif tenaga kontrak. Dengan catatan, ada peningkatan kinerja dan disiplin kerja. Makanya diperlukan evaluasi dan mendata kembali seluruh tenaga kontrak yang ada, tanpa mengangkat lagi yang baru.

“Memang ada janji Husni Mo untuk lebih memperhatikan nasib tenaga kontrak. Namun sebelum itu dilakukan, perbaiki dulu kinerja tenaga kontrak. Evaluasi sesuai kebutuhan SKPD. Mana tenaga kontrak yang disiplin dan berkinerja. Baru kita berfikir peningkatan insentif bagi mereka,” tandas Fikri, Senin (4/4).

Kedisiplinan pegawai sangat penting. Tidak hanya ASN, tetapi juga tenaga kontrak. Terutama pada SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Seperti tenaga kontrak di Dinas Kesehatan, Pol PP, Pemadam Kebakaran, perlu juga dipikirkan uang piket, uang operasi dan lainnya. Berikan reward bagi mereka yang memiliki kinerja yang baik. Kalau memang keberadaan tenaga kontrak tak lagi efektif dan tidak disiplin, maka harus ada sanksi. SKPD juga tidak boleh lagi mengangkat tenaga kontrak yang baru, sesuai Surat Edaran Bupati. “Tak boleh lagi ada titipan pejabat. Evaluasi dan maksimalkan saja tenaga kontrak yang ada dulu,” pungkasnya. (arn)

Ziarah Tambora Gili Tapan dan Ngali Siap Digelar Sumbawa Besar (Suara NTB) Ziarah Antropologi Tambora yang digelar sebagai rangkaian Festival Pesona Tambora, 7-17 April siap digelar. Termasuk agenda di Gili Tapan dan Gili Ngali, Sumbawa. Rencananya pejabat Kementerian Pariwisata RI akan hadir di Tapan, termasuk sejumlah artis internasional.

Kurator Taufik Rahzen, Senin (4/4) menyebutkan, pada Kamis (7/4) ada perkemahan seni alunan gambus lautan dan pembukaan acara barzanji Asma’ul Husna di Gili Tapan. Pada 9 April, ada pemutaran film Tambora dan climate change : A Year Without Summer dan lokakarya Island Art dan IBUMI. Ada pula kegiatan sarasehan tentag TAPAN : Tambora Performance Anthlogy. Kemudian pada 10 April, ada lomba mancing layangan Sangoro, musik dan lokakarya. Pada Minggu, 11 April, ada upacara laut di Kapal Batu, ziarah Gili Gambus dan parade perahu hias. Serta alunan gambus lautan Srimara di sekeliling api unggun.

Sedangkan pada 12 April, performance art Gili Ngali.

Pada malam harinya, Sabtu 9 April, ada pertunjukan budaya di Wisma Daerah Sumbawa yang bakal dibuka Bupati Sumbawa. Untuk diketahui, dalam rangkaian Ziarah Pesona Tambora diselenggarakan tiga kegiatan saling berkaitan. Yakni, TAPAN (Tambora Performance Anthlogy) dalam seni pertunjukkan. Kemudian Tambora Art- Chives Trienalle dalam seni rupa instalasi dan alunan gambus lautan dalam musik etnik. “Pembukaan diselenggarakan di Sumbawa Besar 9 April,” kata Taufik.

Dalam acara pembukaan di Sumbawa Besar yang dibuka Bupati Sumbawa, ada pegelaran Festival Semesta dengan pengantar Bupati Sumbawa. Dimeriahkan pula, Bambang Besur (ISI Surakarta), Mustafa Daood (DEBU), Dinullah Rayes (Puisi), Musik Etnik Sumbawa dan SRIMARA World Music. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ribuan Karyawan Subkontrak Newmont Di-PHK Taliwang (Suara NTB) Lebih dari seribu orang karyawan perusahaan Sub Kontraktor (Subkontrak) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), terhitung 31 Maret lalu tidak lagi bekerja.

Mereka di PHK (pemutusan hubungan kerja) setelah PT NNT tidak lagi memperpanjang kontrak kerja masing-masing perusahaan.

Karyawan itu berasal dari enam perusahaan berbeda.

Mereka selama ini menjadi mitra PT NNT mendukung aktivitas perusahaan tambang asal Amerika itu di bagian pit (lubang tambang). Namun terhitung 31 Maret lalu, PT NNT mengeluarkan kebijakan menghentikan operasional lubang pit-nya yang otomatis berdampak tidak diperpanjangnya kontrak sejumlah Subkont yang selama ini terlibat di sana.

“Ya, PHK sudah dilakukan oleh enam perusahaan subkont Newmont itu,” jelas Kabid Hubungan Industri dan Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB, Drs. Zainuddin kepada wartawan, Senin (4/4).

Tidak ada gejolak yang terja-

di dari proses PHK itu. Menurut Zainuddin, hal ini dikarenakan sejak awal rencana tersebut telah disosialisasikan baik oleh PT NNT selaku pemberi kerja maupun oleh perusahaan subkont di internal masing-masing. “Rencana ini kan sudah digodok sejak enam bulan lalu. Sehingga semua informasinya tuntas. Bahkan untuk pemenuhan kewajiban karyawan yang di PHK juga semua sudah beres. Buktinya tidak ada laporan ke kami sampai sekarang,” cetusnya.

Meski tidak menimbulkan gejolak, perusahaan Subkont yang kebanyakan dari kontraktor lokal ini memiliki harapan agar PT NNT dapat tetap menggunakan jasanya jika nanti operasional lubang pit kembali diaktifkan. Zainuddin mengata-

kan, harapan ini sebenarnya telah disampaikan perusahaan dalam sejumlah forum dan didukung penuh pemerintah setempat. “Mereka bilang siap tidak bekerja sampai 2017 (sesuai rencana penghentian sementara operasional lubang pit PT NNT, red). Asalkan kalau dimulai lagi, mereka kembali dijadikan mitra lagi,” timpalnya.

Soal keinginan para perusahaan Subkont itu, diakui Zainuddin, oleh PT NNT pun telah memberikan sinyal positif. Hanya saja sejauh ini sinyal tersebut masih ditunjukkan dalam bentuk informal. Karenanya Pemda KSB melalui Disosnakertrans tengah memfasilitasi perusahaan Subkont agar PT NNT memberikan kepastian. “Besok kami ada pertemuan dengan pak

Rahmat Makasau (Presdir PT NNT). Nah di situ kami akan minta pernyataan resmi beliau untuk menenangkan perusahaan. Karena yang ada sejauh ini masih berupa memo dari atas (manajemen pusat, red). Mereka inginnya ada pernyataan langsung oleh pak Rahmat,” sebut Zainuddin.

Sebenarnya lanjut dia, sinyal PT NNT akan kembali memanfaatkan jasa enam perusahaan Subkont itu tetap ada sejak awal. Buktinya aktivitas perkantoran keenam perusahaan di dalam lokasi pertambangan PT NNT tetap ada. “Kegiatan administrasi mereka tetap aktif di dalam. Nah makanya saya yakin mereka tetap akan dipakai. Tapi mungkin mereka butuh penegasan lagi,” sebut pria yang akrab disapa Ude ini.

Disebutkan Zainuddin, dari kebijakan itu PT NNT tidak melakukan PHK terhadap karyawan intinya. Hal ini sebelumnya telah dinyatakan PT NNT sejak awal, dan sebagai

(Suara NTB/bug)

Zainuddin konsekuensinya perusahaan hanya merumahkan sementara karyawannya. “Nah mereka yang dirumahkan sekarang, mungkin akan dipekerjakan lagi untuk mengisi slot kerja yang ditinggalkan oleh karyawan Subkont,” ujarnya. (bug)

Wabup Sumbawa Tekankan Integritas dalam UN Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah melakukan pemantauan di beberapa sekolah di kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Ujian Nasinal (UN). Hal ini guna memastikan pelaksanaan UN tahun 2015-2016 berjalan dengan lancar.

Dalam hal tersebut, Wabup menekankan pentingnya integritas kejujuran siswa dalam melaksanakan UN. Pantauan Suara NTB, Wabup melakukan pemantauan ke tiga sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Yakni SMAN 1 Sumbawa, SMKN 1 Sumbawa dan SMA Islam Sumbawa. Dengan didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, Kepala Dinas Diknas kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd, dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, M. Ali, HK, S.Pd., M.Pd. Bersama rombongan, Wabup memulai pemantauan di SMAN 1 Sumbawa. Dimana ada sekitar 267 siswa yang mengikuti UNBK dengan tiga sesi. Dari sana, Wabup melanjutkan pantauan ke SMKN 1 Sumbawa. Peserta yang mengikuti UNBK di sekolah ini berjumlah 217 peserta yang dibagi dalam tiga sesi.

Sekolah terakhir yang dikunjungi yaitu SMA Islam Sumbawa. Di mana di sekolah ini

(Suara NTB/ind)

MOTIVASI - Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan rombongan saat mengunjungi SMAN 1 Sumbawa, memberikan semangat serta motivasi kepada siswa di luar ruangan saat bersiap-siap melaksanakan UNBK, Senin (4/4). terdapat 20 siswa yang mengikuti UNBK. Dalam kunjungan ke ketiga sekolah tersebut, Wabup dan rombongan disambut kepala sekolah dan guru-guru se-

UN di KSB Berjalan Lancar Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dan SMK di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (4/4), berjalan lancar. Seluruh sekolah pelaksana dapat menjalankan kegiatannya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB, Aku Nurrahmadin, SPd mengatakan, kekhawatiran akan adanya gangguanselamapelaksanaanUN tidak terjadi. Baik pada UN berbasis kertas (paper test) alias manual maupun UN Berbasis Komputer (UNBK) seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan jadwal.

“Kita juga tidak temukan adanya kesalahan soal atau kekurangan untuk tes manual. Nah, kalau UNBK kan kita takutnya soal listrik mati. Tapi alhamdulillah semua tidak terjadi,” katanya.

Untuk pesertanya, Nurrahmadin mengaku, berdasarkan laporan seluruh sekolah tercatat empat orang siswa dinyatakan tidak ikut UN. Mereka di antaranya satu orang siswa berasal dari MAN Taliwang, dua siswa dari MA NW Jorok Tiram dan seorang siswa dari SMK. “Alasan mereka semuanya sudah tercatat telah menikah sehingga

tidak bisa ikut,” terangnya.

Minimnya kendala yang dihadapi pada hari pertama UN ini tidak lepas dari persiapan yang sejak jauh hari dilakukan oleh Dinas Dikbudpora dan seluruh unit sekolah pelaksana. “Alhamdulillah koordinasi provinsi dengan PLN dan kami juga dengan PLN di sini berjalan lancar. Sehingga selama pelaksanaan UN tidak ada pemadaman listrik,” papar Nurrahmadin.

Meski sejauh ini lancar, terhadap pelaksanaan UNBK pada hari-hari berikutnya diakuinya, tetap harus rasa was-was. Sebab keberadaan PLN tidak bisa menjamin soal gangguan dari eksternal. Dan gangguan eksternal yang paling ditakutkan PLN yakni faktor cuaca. “Sekarang kan sedang musim hujan, tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan jaringan. Nah kalau itu PLN tidak bisa menjamin. Makanya kita sarankan sekolah pelaksana menggunakan UPS dan menyiapkan genset,” harapnya.

Berdasarkan Data Nominasi Tetap (DNT) peserta UN, jumlah siswa yang mengikuti UN tahun 2016 ini sebanyak 1.349 orang siswa. Yang terdiri dari 787 orang siswa dari satuan pendidikan SMA, 446 orang siswa SMK dan 116 orang siswa dari satuan pendidikan MA. (bug)

(Suara NTB/bug)

SERIUS - Siswa SMA 1 Taliwang tampak serius dalam mengikuti UNBK, Senin (4/4).

tempat. Sembari berbincang menanyakan kesiapan dan proses pelaksanaan UN. Tak lupa Wabup dengan ramah menyapa para peserta, sembari memberikan semangat

dan motivasi.

Wabup mengapresiasi para siswa peserta UN yang terlihat semangat. Dia berpesan untuk tetap menjaga integritas kejujuran dalam pelak-

sanaan UN. Mulai dari hal sekecil apapun, karena integritas itu sangat penting.

Wabup berharap pelaksanaan UN dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

“Saya melihat kondusivitas sekolah tenang. Tinggal integritas yang kita tekankan untuk tetap dijaga,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd bersyukur pelaksanaan UN hari pertama berjalan lancar, aman, dan tertib. Meskipun ada beberapa siswa yang mengundurkan diri dan yang tidak dapat mengikuti ujian.

Terhadap siswa yang tidak dapat mengikuti ujian di hari pertama, pihaknya tetap memberikan ruang untuk melakukan ujian susulan, selama memberikan alasan yang jelas. Umpamanya apaila sakit, ada keterangan jelas yang disampaikan ke pihak sekolah.

Disebutkannya, terhadap UNBK, pihaknya tetap intens berkomunikasi dengan pihak PLN. Sehingga tidak ada kendala terkait listrik. Bahkan pihak PLN sudah siap dari segi listrik. Yang terpenting tetap ada komunikasi dan koordinasi. “Kepala sekolah harus aktif menyampaikan kepada kita ketika terjadi halhal yang tidak diinginkan. Sehingga kita segera mengkomunikasikan persoalannya,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

H. Supratman Pimpin KAHMI Bima Bima (Suara NTB) Drs. H. Supratman, M.Si terpilih memimpin Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Bima periode 2016 2021. Ia dipilih dalam musyawarah daerah (Musda) ke - 7 yang digelar di aula Kantor KPU Kota Bima, Sabtu.

Sekretaris dewan (Sekwan) Kabupaten Bima tersebut merupakan incumbent. Ia dipilih berdasarkan kesepakatan dari seluruh peserta yang merupakan alumni HMI tersebut.

H. Supratman mengatakan, antara HMI dan KAHMI kedepan tidak hanya fokus pada pengkaderan. Namun akan bekerja sesuai dengan (Suara NTB/uki) peran masing - masing dalam H. Supratman membangun daerah.

“HMI dan KAHMI harus sinergis untuk membangun daerah. Tidak hanya fokus pada pengkaderan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan ajang musda kali ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan tali silaturahmi serta saling bertukar pikiran dalam bergerak kedepan sesuai dengan visi misi HMI dan KAHMI. Selain KAHMI Kabupaten, pada Musda tahun ini juga memilih Ketua KAHMI tingkat Kota Bima. H. Abubakar H. Ma’alu yang merupakan ketua lama, terpilih memimpin organasasi yang di pusat di ketuai Mahfud MD tersebut.

Acara tersebut dihadiri sejumlah alumni, antara lain Ketua KPU Kota Bima, Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd, akademisi, M. Tahir Irhas, Sofiyan Asy’ari wartawan senior sekaligus pimpinan Bima TV serta beberapa alumni lainnya. (uki/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12 Anggota Polres Dompu Diduga Positif Narkoba Dompu (Suara NTB) Hasil tes urine anggota Polres Dompu oleh BNK Kabupaten Bima dikabarkan ada 12 orang oknum anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Selain ke-12 orang ini, diduga masih ada oknum anggota lain yang sengaja tidak ikut hadir saat tes urine dilakukan.

Brury Soekotjo AP

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, SIK kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Senin (4/4), mengaku belum mendapat laporan secara lengkap terkait hasil tes urine anggota Polres Dompu oleh BNK Kabupaten Bima. Dia baru tugas dinas luar daerah dan akan mempelajari terkait hasil tes urine tersebut.

“Jika ada oknum anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba, kita akan sidangkan disiplin,” kata Brury.

Ia juga berjanji akan menelusuri lebih lanjut terkait narkoba yang dikonsumsi para oknum anggota. Bila kedapatan sebagai pengedar (bandar), maka akan disidangkan secara pidana. Kalau hanya sebagai pemakai, para oknum anggota akan direhab. “Kita tidak bisa memprosesnya ka-

lau tidak ada barang bukti (BB). Kita akan rehab, karena itu ketentuannya,” tegasnya.

Terkait masih adanya oknum anggota Polres Dompu yang dicurigai sebagai pemakai narkoba dan tidak ikut hadir saat tes urine, Jumat (1/4) lalu, Brury mengaku, dirinya belum mengetahuinya. “Saya tidak mengetahuinya, karena saat itu saya masih luar daerah,” terangnya.

Sebelumnya, Wakapolres Dompu, Kompol Etek Riawan,

SE mengatakan, sebanyak 25 orang oknum anggota Polres Dompu yang dicurigai mengkonsumsi narkoba dites urinenya oleh BNK Kabupaten Bima.

Kecurigaan ini berdasarkan laporan dari Provos terhadap para oknum anggota Polisi. Ke-25 orang oknum anggota ini, menyebar di seluruh kesatuan termasuk yang sedang tugas di Polsek.

Namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, dari 25 orang oknum anggota polisi yang dicurigai mengkonsumsi narkoba hanya sebagian yang telah dites urinenya. Sebagiannya tidak hadir saat tes dan dicurigai sengaja menghindar karena sering menkonsumsi narkoba. (ula)

(Suara NTB/ula)

Diduga Pukul Siswa, Oknum Satpam Dipolisikan Kota Bima (Suara NTB) Oknum satpam di salah satu MTS di Kota Bima, I (28), dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa. Pasalnya, dia diduga memukuli siswa satu ruangan kelas 7B, dengan jumlah sekitar 36 orang. Dugaan tindak kekerasan itu dilakukannya pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Kamis (31/3).

Salah seorang wali murid, Drs. Edin Haris kepada Suara NTB, Senin (4/4) mengatakan tidak terima jika anaknya, MA (13) dipukul oknum pegawai sekolah, apalagi di area sekolah pada saat KBM berlangsung.

“Apapun bentuknya, kekerasan di area sekolah tidak boleh dilakukan,” katanya.

Dia menceritakan, pada saat itu anaknya bersama 35 siswa lainnya sedang mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Tiba – tiba oknum satpam tersebut datang dan masuk ke dalam ruangan kelas untuk mengadili seluruh siswa. Pasalnya dilihatnya jendela yang dipasang triplek hilang “Kemudian dia mengadili para siswa menanyakan keberadaan barang ini,” katanya.

Hanya saja, pada saat mengadili, dia sempat membentak karena seluruh siswa tidak menjawab pertanyaannya. Sehingga oknum tersebut langsung memukul seluruh siswa masing – masing sebanyak tiga kali pada bagian kepala menggunakan tangan.

“Jika ada siswa yang berbuat salah tidaklah pantas dipukul.

Harusnya dibina dan diarahkan dengan baik. Tidak langsung main pukul segala,” ujarnya.

Akibat dari tindakan tidak terpuji tersebut, Edin mengakui anaknya mengalami kesakitan dan hingga kini masih terbaring di rumah sakit serta mengalami trauma berat.

“Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Lagipula sejak kejadian itu, anak saya ketakutan apabila melihat oran asing,” akunya.

Usai kejadian itu, sebenarnya Edin tidak berniat mengadukan oknum tersebut ke Polisi. Hanya saja yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk mendatangi pihaknya sebagai korban, untuk sekadar meminta maaf.

“Mulai dari hari Kamis saat kejadian, hingga saat ini oknum ini tidak menunjukkan niat baik,” terangnya.

Meskipun pihak sekolah sempat mengutus tiga orang guru untuk menemui pihak keluarga, meminta agar kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Edin tetap saja tidak terima. Sebab kedatangan mereka bukan atas inisiatif pelaku melainkan inisiatif pihak kepala sekolah.

“Ada tiga orang guru yang sempat ke rumah. Namun itu kan pihak sekolah sekalian menjenguk siswanya yang sakit. Bukan pribadi oknum ini,” tuturnya.

Untuk itu, setelah melaporkan ke polisi, Edin berharap agar supremasi hukum ditegakkan. Sebab menurutnya tindakan kekerasan terhadap anak tidak boleh dibiarkan. Harus ada efek jera dan memberikan pelajaran agar oknum tertentu tidak seenaknya melakukan tindak kekerasan.

“Sebagai manusia kami menerima permintaan maaf yang bersangkutan. Namun kasus ini akan tetap berjalan dan diproses sehingga bisa memberikan efek jera,” tegasnya.

Sementara oknum satpam I, yang dikonfirmasi enggan menanggapi hal tersebut. Hanya saja, kata dia kasus tersebut telah selesai. Pasalnya ia sudah mendatangi kediaman keluarga korban untuk meminta maaaf.

“Saya sudah mendatangi orang tua siswa ini. Masalahnya sudah selesai,” ujarnya.

Terpisah Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. H. Syahrir, M.Si mengaku terkejut dan menyesalkan adanya tindakan tersebut.

Ia berjanji akan menyikapi secara serius agar penanganannya diselesaikan dengan baik dan cepat.

“Sungguh kami sesalkan. Untuk sementara saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah setempat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F Gea S.Ik, membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut. Kata dia laporan tersebut aduan penganiayaan yang masuk pada Sabtu (2/4).

“Laporannya sudah kami terima. Saat ini berkas laporannya sedang ditangani oleh unit PPA Polres Bima Kota,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

AWASI UN - Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH saat mengawasi pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Dompu, Senin (4/4).

UNBK di Dompu Sempat Terkendala Konektivitas Jaringan Dompu (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Dompu berlangsung lancar, kendati masalah konektivitas jaringan dengan server pusat sempat terjadi di SMKN 1 Dompu. Di SMAN 1 Dompu yang juga melaksanakan UNBK, 1 unit komputernya juga sempat gangguan. Namun pelaksanaan UN di Kabupaen Dompu berlangsung lancar.

Kepala SMKN 1 Dompu, Abdul Latif, SE, S.Pd kepada wartawan di sekolahnya, Senin (4/4) mengungkapkan,

sekolahnya melaksanakan UN berbasis komputer dan diikuti oleh 235 siswa. 100 unit komputer dalam dua ruangan disiapkan dan hanya diisi oleh masing – masing 40 siswa setiap ruangan pada setiap sesi. Saat memulai pelaksanaan UNBK, satu ruangan bisa langsung beroperasi setelah terkoneksi dengan server pusat. Namun satu ruangan lagi terkendala koneksi, sehingga pelaksanaan UNnya molor. “Jadi yang bermasalah itu bukan pada kita, tapi server yang ada di pusat.

Itu mungkin terjadi karena ini serentak seluruh Indonesia,”

katanya.

Kendati demikian, Abdul Latif mengatakan, siswa tidak akan dirugikan dari sisi waktu pelaksanaan UNBK. Siswa tetap disiapkan waktu dua jam dalam menyelesaikan soal yang disajikan melalui sistem server. “Ini kan berlangsung selama tiga sesi. Sesi terakhir bisa diperpanjang waktunya hingga jam 18.00 Wita. Kita tidak bisa mengganti ke server lain, karena masing – masing siswa sudah teregister pada server yang ada,” ungkapnya.

Di SMAN 1 Dompu, pelaksanaan UNBK tidak terkenda-

pasangan yang diamankan di Polres langsung dipulangkan setelah diinterogasi dan membuat surat pernyataan. “Kita hanya pembinaan dan meminta mereka membuat surat pernyataan,” kata Sabri.

Sabri menjelaskan, dari tiga pasangan mesum yang diamankan, terdapat pasangan dari oknum guru honorer pada salah satu SD dalam kota Dompu. Oknum guru honorer ini mengajar pada SD yang sama. “Makanya nanti kita akan surati pimpinannya,”

jawaban. “Ketika menjawab, kita langsung meng-klik jawabannya. Karena soalnya juga sama dan yang membedakan hanya sistem komputer dengan manual,” kata Tiara.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan UN di Dompu. Baik yang menggunakan sistem komputer maupun sistem manual dengan LJK. Kehadiran siswa juga rata – rata hadir. “Sejauh ini tidak ada masalah. Kita berharap sekolah bisa menjaga integritas pelaksanaan UN ini,” kata H. Ichtiar. (ula)

Buser Bekuk Tiga Terduga Pengedar Sabu Kota Bima (Suara NTB) Tiga warga yang diduga sebagai pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu, AR (33), MR (24) dan FR (20) berhasil dibekuk Tim Buru Sergap (Buser) Sat Narkoba Polres Bima Kota, pada Senin (4/4) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita.

Penangkapan ketiganya di dua lokasi yang berbeda, yakni di lingkungan Tolomundu Kelurahan Nae dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Iptu Jusnaidin kepada Suara NTB, Senin (4/4) menyebutkan dari tiga orang tersangka, Ar merupakan pengguna yang membeli barang pada Mr. Mr diduga kuat sebagai pengedar bersama Fr. Kata dia, Ketiganya ditangkap dua lokasi yang berbeda. MR dan FR ditangkap di Kelurahan Tanjung, Senin dini hari. Sedangkan Ar ditangkap di perempatan Pos Tolomundu hari Minggu (3/4) sekitar pukul 22.00 wita.

“MR dan FR terlebih dahulu dibekuk, kemudian barulah AR,” katanya.

Dia menjelaskan, kronologis penangkapan tiga tersangka. Saat itu, berawal dari informasi yang diperoleh anggota Buser Narkoba. Diketahui ada warga yang baru saja keluar dari Kelurahan Tanjung dengan membawa narkoba jenis sabu. Anggota Buser melakukan pengintaian hingga akhirnya tersangka berhasil dibekuk.

“Dari hasil pengembangan yang pertama inilah akhirnya dilakukan penggerebekan di Kelurahan Tanjung dan kami berhasil menangkap dua tersangka lainnya,” jelasnya.

Dari penangkapan tiga tersangka tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti (BB) yakni dua linting sabu-sabu bersama alat bong.

Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan menggali lebih dalam keterangan ketiganya.

“BB yang diamankan, dua poket sabu-sabu bersama alat bong, telepon genggam dan juga alat timbang. Dan saat ini masih terus diperiksa,” pungkasnya. (uki)

Tiga Pasangan Mesum Diamankan di Dompu Dompu (Suara NTB) Aparat Polres Dompu berhasil mengamankan pasangan mesum, oknum guru honorer bersama dua pasangan mesum lainnya di hotel yang ada dalam kota Dompu. Tiga pasangan mesum ini hanya diberikan pembinaan.

Kasat Binmas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH kepada Suara NTB, Senin (4/4), menerangkan, tiga pasangan mesum diamankan dalam operasi Bina Kusuma yang dilakukan pada Sabtu (2/4) malam. Tiga

la konektivitas jaringan dengan server pusat. Namun satu unit komputernya sempat gangguan. Untungnya ada komputer cadangan, sehingga tidak sampai mengganggu pelaksanaan UNBK. “Alhamdulillah tidak ada masalah.

Semuanya berjalan baik,” kata M. Iksan, S.Pd Wakasek Kurikulum SMAN 1 Dompu.

Tiara, siswi kelas III IPA3 SMAN 1 Dompu mengaku, UN berbasis komputer dengan UN dengan sistem manual lebih praktis berbasis komputer. Pihaknya tidak dikhawatirkan dengan pengisian biodata dan kesalahan membundarkan

terang Sabri.

Ketika pasangan ini masing – masing berinisial N (34) dengan A (32) diamankan dari WP, pasangan A (37) dengan E (29), dan S (49) dengan N (28) diamankan dari AY 2. Pasangan N dengan A merupakan oknum guru honorer. Sementara sisanya berstatus sebagai petani dengan status ketiga wanitanya sebagai janda.

Sabri mengatakan, operasi Bina Kusuma dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dengan sasaran pencegahan

penyakit masyarakat seperti premanisme, prostitusi, miras, judi, sabung ayam, gepeng dan lainnya. Operasi ini juga untuk penyalahgunaan narkoba, kebut – kebutan di jalanan, dan kenakalan remaja lainnya. “Operasi ini selama 14 hari sampai 14 April,” katanya. (ula) Sabri (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

PENYERAHAN SK - Penyerahan SK pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS di halaman kantor Walikota Bima, Senin (4/4).

Honorer K2 Kota Bima Terima SK Pengangkatan Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 409 PNS dari formasi honorer kategori II (K2) lingkup Pemerintah Kota Bima menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS oleh dari Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin.

Penyerahan SK serta pengambilan sumpah pengangkatan dilakukan di halaman depan kantor Walikota, Senin (4/4).

“Sebanyak 409 PNS ini terdiri 245 tenaga guru, 9 tenaga kesehatan, dan 155 tenaga teknis resmi menerima SK dan diambil sumpahnya,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Drs. H. Supratman, MAP. Selain formasi K2, pada tahun ini juga ada formasi umum yang berjumlah 41 orang. Yakni 3 tenaga guru, 13 tenaga kesehatan, dan 25 tenaga teknis.

“Insya Allah akan diterbitkan SK pengangkatan menjadi CPNS dan pengambilan sumpahnya pada bulan

Juli mendatang,” katanya.

Sementara itu, Walikota Bima mengingatkan seluruh PNS yang diambil sumpah, bahwa pengambilan sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengandung maksud bahwa para PNS hendaknya mampu memikul tanggung jawab, baik pada diri sendiri, masyarakat, serta Tuhan.

“Tanggung jawab ini baiknya dilakukan dengan sebaiknya, sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan,” katanya mengingatkan.

Selain itu Qurais pun meminta kepada tenaga honorer yang belum diangkat untuk tetap bersabar. Serta tidak henti mengabdi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika pemerintah pusat kembali membuka pintu atau peluang pengangkatan tenaga honorer lagi, maka Pemerintah Daerah pasti akan memperjuangkan,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Antisipasi Banjir

Sabhara Polda NTB Bersihkan Sungai Dukung Tes Narkoba BANYAKNYA pejabat yang tertangkap diduga terlibat penggunaan narkoba belakangan ini menjadi kekhawatiran. Karena di tengah gencarnya negara ini memerangi narkoba, tetapi di satu sisi justru para pejabatnya banyak yang mengkonsumsi barang haram tersebut. Untuk itu, pemeriksaan terhadap para pejabat perlu dilakukan. Lebih-lebih terhadap para anggota DPRD. Wacana untuk dilakukan tes narkoba di kalangan anggota DPRD NTB, direspon positif oleh fraksi partai persatuan pembangunan (PPP). Fraksi PPP bahkan secara khusus meminta pada BNN untuk memeriksa semua anggota Fraksi PPP di DPRD NTB hingga DPRD kabupaten/kota.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Muzihir kepada Suara NTB. Menurut Muzihir, tes penggunaan narkoba untuk anggota DPRD NTB merupakan keharusan untuk dilakukan. Karena hal itu untuk memastikan bahwa anggota DPRD yang notabene wakil rakyat harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Saya kira ini harus dilakukan. Jadi semua anggota dewan di DPRD NTB ini harus dites untuk memastikan bahwa sebagai wakil rakyat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Dan bila perlu itu dimulai dari semua anggota fraksi PPP dulu,” ujarnya.

Saat ditanya, jika ada anggota DPRD NTB, khusunya dari fraksi PPP terbukti positif menggunakan narkoba, langkah apa yang harus dilakukan oleh partai. Muzihir menjawab, yang bersangkutan harus dipecat sebagai anggota DPRD sekaligus dikeluarkan dari kepengurusan partai.

“Itulah konsekuensi yang pantas diterima jika ada anggota yang terbukti mengkonsumsi narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Muzihir, bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD NTB, bila perlu dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari anggota yang sengaja menghindar.

“Tanpa kecuali semua harus dites. Bila perlu dilakukan diam-diam dan mendadak. Kalau begitukan mereka tidak bisa lari,” ujarnya. (ndi) H. Muzihir

Mataram (Suara NTB) Puluhan personel Sabhara Polda NTB terjun ke sungai di Bagik Polak, Labuapi, Lobar, Senin (4/4). Menciduk sampah berupa sisa tanaman dan plastik yang menyumbat pintu air. Patroli rutin pagi itu, diselingi kegiatan bersih sungai Buguransi yang membentang di sepanjang pinggir di Jalan Raden Abdul Rahman.

“Antisipasi bencana banjir.

Ini tadi kami sedang patroli.

Begitu melihat tumpukan sampah menyumbat, kami niatkan untuk bersihkan. Ini untuk mengantisipasi banjir,” kata Kasubdit Dalmas Ditsabhara Polda NTB, AKBP Made Partika di sela-sela kegiatannya memimpin pembersihan.

Ia mengaku prihatin terhadap kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai. Padahal, jika sungai kotor dan terjadi pendangkalan, hujan lebat yang masih akan turun beberapa waktu ke depan berpeluang menimbulkan banjir.

Hari itu, 68 brigadir personel Sabhara yang baru saja dilantik saat lulus dari SPN Belanting akhir Maret lalu itu saling membantu mengangkut tumpukan di sekitar pintu air di sungai Buguransi di Desa Bagik Polak, Labuapi, Lobar.

Ia menambahkan, Sabhara Polda NTB juga melengkapi diri dengan peralatan SAR terbatas. Kebutuhan itu dapat digunakan sebagai antisipasi bencana yang kerap menghan-

tui masyarakat, terutama ketika musim penghujan datang.

Salah seorang warga, Masno, mengatakan, bahwa di daerah tersebut memang kerap dilanda banjir. Air sungai meluap hingga bahu jalan, memasuki rumah

warga, serta menggenangi tanah persawahan. “Kalau hujan besar, naik air sungai ini sampai meluber,” terangnya. NTB memiliki kerawanan bencana banjir dan tanah longsor. Beberapa diantaranya, daerah rawan banjir,

yaitu Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Bima.

Sementara kontur geografi di Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, memungkinan terjad-

inya bencana tanah longsor.

Tak hanya kali ini saja, beberapa waktu lalu para personel Sabhara Polda NTB juga bahu-membahu membersihkan pantai di wilayah Tanjung Karang dan Ampenan. (why/*)

Telusuri Identitas Korban

RS Bhayangkara Lakukan Tes DNA Mataram (Suara NTB) Polisi melakukan tes DNA terhadap potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Pandanan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Identifikasi medis dilakukan untuk menelusuri dan mengungkap identitas korban.

Kepala RS Bhayangkara Mataram, Kompol drg. Muhammad Zakir, SH, MH menjelaskan, identifikasi secara medis dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemeriksaan visual, identifikasi fisik, pemeriksaan gigi geligi, dan DNA. “Karena ini hanya sebagian

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

TERJUN – Sejumlah personel Sabhara Polda NTB membersihkan sungai di Desa Bagik Polak, Labuapi, Lobar, Senin (4/4) sembari melakukan patroli rutin menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

tubuhnya saja yang ditemukan.

Jadi identifikasi dengan DNA diperlukan. Itu juga harus ada DNA pembanding,” jelasnya ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Senin (4/4).

Ia menjelaskan, dari hasil identifikasi fisik, diketahui bahwa potongan tubuh manu-

sia berupa payudara itu berjenis kelamin perempuan. Teridentifikasi pernah digunakan menyusui. Namun, pihaknya masih memerlukan pengembangan dan pendalaman.

“Semoga saja bagian tubuh lain segera ditemukan sehingga tim Dokpol dapat terbantu

dalam mengungkap identitasnya,” ujar Zakir. Belum ada laporan orang hilang dari Polres Lombok Barat hingga saat ini. Pihaknya terus melakukan kordinasi.

Sebelumnya, Kapolres Lombok Barat (Lobar) AKBP Winky Adityo Kusumo mengatakan bahwa hingga saat ini belum diketahui identitas pemilik organ tubuh yang ditemukan oleh warga yang sedang memancing dalam kantong plastik terbungkus itu.

Termasuk laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Jika ada laporan masyarakat, pihaknya akan memfasilitasi tes DNA guna menemukan titik terang.

Sementara upaya pencarian organ tubuh lain tetap dilakukan dengan mengerahkan satuan Polair dan anjing pelacak. Potongan tubuh berupa payudara tersebut ditemukan Sabtu (2/4) siang dalam keadaan terbungkus kantong plastik hitam. (why)

Polisi Selidiki Mesin Suling Air di Sekotong

Telusuri Informasi Elektronik POLISI masih menampung seluruh informasi yang berkaitan denga nomor telepon genggam milik dr. Mawardi Hamri. Informasi tersebut menjadi bekal pengembangan untuk melakukan pencarian.

Kasubdit II Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan bahwa informasi elektronik yang berkaitan dengan nomor telepon dr. Mawardi ditampung terlebih dahulu. Sebagai bahan fungsi kepolisian lain dalam mengungkap kasus hilangnya Direktur RSUP NTB tersebut.

“Semua informasi kita tampung dulu. Sudah ada beberapa yang kita kantongi untuk memperdalam penyelidikan,” jelasnya di Mapolda NTB, Senin (4/4). Ia enggan membeberkan lebih jauh mengenai perkembangan pelacakan dengan menggunakan fasilitas IT yang dimiliki kepolisian.

Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki informasi berkaitan dengan kebutuhan penyelidikan khususnya pelacakan sinyal telekomunikasi.

“Kita menggunakan telepon genggam itu ada informasi mengenai nomor yang digunakan. Informasi sudah kita dapat. Kita masih dalami,” terangnya. Koordinasi dan kerjasama, sambung dia, tidak terbatas pada internal kepolisian, melainkan juga dengan pihak lain khususnya penyedia layanan komunikasi. “Kita gandeng semua.”

Pihaknya bersama sejumlah fungsi kepolisian lain masih membutuhkan pengembangan terhadap apa saja yang telah diperoleh dalam penyelidikan yang telah berlangsung selama lebih sepekan itu. “Butuh pendalaman tempat terakhir (yang sempat terlacak),” ungkap Darsono.

Ia menegaskan pendalaman mengenai nomor telepon dan segala informasi yang melekat di dalamnya masih dalam tahap penyelidikan. “Butuh pendalaman yang cukup matang. Kita mau share posisi beliau di sini, di sana, jangan sampai menimbulkan kecemasan masyarakat,” ujarnya.

Segala informasi, lanjut dia, bakal ditampung untuk kebutuhan pengembangan, dicocokkan dengan temuan informasi dari fungsi kepolisian lain. “Gali informasi sebanyak-banyaknya,” tandasnya. (why)

Darsono Setyo Adjie (Suara NTB/why)

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mesin penyulingan air senilai Rp 4,6 miliar yang diduga mangkrak di Gili Gede Kecamatan Sekotong. Polisi sudah menerjunkan tim untuk menginvestigasi permasalahan mesin penyulingan air yang tak berfungsi sehingga tidak bisa memenuhi hajat hidup ribuan warga di sana.

Kapolres Lobar AKBP Wingky Adhitya Kusumo kepada wartawan, Senin (5/4) kemarin mengatakan, setiap ada keluhan masyarakat menyangkut hajat hidup orang banyak yang terangkat di media massa pasti akan ditindaklanjuti. Termasuk, pemberitaan di media menyangkut mesin penyulingan air di Gili Gede. Setelah mendapatkan informasi dari media, pihaknya langsung memerintahkan Kasatreskrim melakukan penyelidikan terhadap mesin penyulingan air laut tersebut.

Tim Polres dalam hal ini Reskrim segera turun melakukan pengecekan.

Pengecekan ini dilakukan un-

(suara NTB/her)

Wingky Adhitya Kusumo tuk mencari tahu penyebab mesin penyuling itu mangkrak. Apakah mengkraknya gara-gara kerusakan ataukah ada penyebab lain, karena itu perlu tim melakukan pengecekan ke lokasi. Pihaknya belum bisa membeberkan sejauh mana proses investigasi dan penyelidikan permasalahan mesin tersebut, namun pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi.

Terkait sejauh mana penyelidikan mesin tersebut, pihaknya akan mengkonfirmasi ke Satreskrim. Kemungkinan jelasnya, mesin itu mangkrak disebabkan minimnya perhatian dari masyarakat karena kurang dilibatkan. Hal inilah yang perlu dicek oleh polisi.

“Setiap ada keluhan masyarakat di koran akan kami tindaklanjuti. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak akan menjadi atensi,” tegasnya. Apalagi jumlah warga yang menempati desa setempat ribuan jiwa. Ia mendorong Pemda dalam hal ini Plt Bupati agar meminta SKPD-nya memperbaiki mesin tersebut supaya bisa dimanfaatkan warga.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyayangkan mangkraknya mesin penyulingan air di Gili Gede, Kecamatan Sekotong. Sorotan juga muncul dari kalangan LSM, kalangan terkait mendesak agar aparat penegak hukum khususnya kejaksaan menginvestigasi proyek pengadan mesin penyuling air tersebut. (her)

Periksa Belasan Saksi

Warga Klarifikasi Proses Pembebasan Lahan Mataram (Suara NTB) Sebagian warga telah dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan ganti rugi dalam pembebasan lahan Pandan Duri. Keterangan tersebut dicocokkan dengan data yang dikumpulkan, mengenai proses pendataan pada saat akan dilakukan pembebasan 2012 silam.

“Baru sebagian masyarakat yang diinterogasi. Kita akan lanjutkan lagi,” terang Kasubdit II Harta Benda Bangunan dan Tanah (Hardabangtah) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Senin (4/4).

Penyidik juga sudah mengantongi sejumlah dokumen data mengenai alur proses pembebasan warga. Termasuk di dalamnya lahan milik 18 warga yang disebutkan belum dibayarkan hingga kini itu. Pemeriksaan maraton terhadap saksi warga dilakukan pekan lalu.

“Data ini masih dipelajari. Kebutuhan sesuai dengan masalah yang dilaporkan,” ungkapnya.

Tim 9 yang diamanatkan tugas mendata, mengukur, menilai, membayarkan dan memutuskan pembebasan lahan belum dimintai keterangan. Bagus menyebutkan,masihakandilakukanpendalamanketerangan saksi warga dan pelapor terlebih dahulu.

Polda NTB menerjunkan tim turun ke lapangan untuk mengecek langsung lahan belasan warga Desa Pandan Duri yang diduga belum diganti rugi sembari terus mengumpulkan keterangan saksi.

Belasan warga berbagai dusun di Desa Pandan Duri, Terara, Lombok Timur melaporkan Tim 9 Pembebasan Lahan Masyarakat Bendungan Pandan Duri Kabupaten Lombok Timur ke Polda

NTB. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dalam ganti rugi lahan warga.

Sejumlah 18 warga hingga saat ini belum juga menerima pembayaran ganti rugi sehingga mengklaim dirugikan secara moril dan materiil.

Lalu, Kepada tim 9 diamanatkan tugas mendata, mengukur, menilai, membayarkan dan memutuskan pembebasan lahan.

Anggota tim itu, diantaranya Sekda Lotim, Asisten I Setda Lotim, Asisten II Setda Lotim, Kepala PPKA Kabupaten Lotim, Kepala Dinas PU Lotim, Kepala BPN Lotim, Kepala bagian tata pemerintahan Setda Lotim, Camat Terara, danKades Pandan Duri.

Hasil pendataan disampaikan melalui Dinas PU Lotim nomor 600/152/DPU/ 2008 dan SK Bupati Lotim nomor 188.45/122/ADPEM/ 2012. Masyarakat terkena dampak diminta membuat rekening sebagai syarat pengambilan pembayaran ganti rugi. Namun 18 warga disebutkan belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan terseb u t .

Bagus Satrio Wibowo (why) (Suara NTB/why)

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN SURAT - Sekretaris Satpol PP, Jimmy Nelwan menunjukan surat yang dikirimkan ke BKD, agar memberikan sanksi pemecatan terhadap HK.

Staf Satpol PP Kota Mataram Diusulkan Dipecat Mataram (Suara NTB) Masalah indisipliner pegawai di lingkup Pemkot Mataram masih jadi persoalan.

Kali ini, staf di Satuan Polisi Pamong Praja berinisial HK diusulkan dipecat, karena sekitar lima bulan absen atau tidak masuk kerja.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, HK yang merupakan pindahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram ini, diketahui tidak masuk kantor sejak 2015 lalu. Surat teguran telah dua kali diberikan, namun tidak digubris.

Karena dinilai membandel, kemudian direkomendasikan untuk dilakukan pemecatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram.

Usulan pemberian sanksi berupa pemecatan sesuai surat yang dikeluarkan Satpol PP Nomor 298.b/010/satpol pp/XII/2015.

Sekretaris Satpol PP Kota Mataram, Jimmy Nelwan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/4) membenarkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah masuk selama lima bulan atau sejak tahun 2015 lalu. Sesuai prosedur, pihaknya telah mengirimkan surat teguran sebanyak dua kali. Tetapi hingga teguran terakhir tidak digubris, sehingga dilayangkan surat usulan pemberian sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010

tentang kedisiplinan pegawai.

“Dia ini sudah berapa kali saya panggil dan peringati. Dia minta maaf. Eh, besoknya hilang lagi,” sesal Jimmy.

Dikhawatirkan Jimmy, ini akan berdampak terhadap anggota lainnya. Padahal, gaji serta tunjangan kinerja didapatkan tiap bulan. “Kalau diikuti sama anggota lain, kan jadi repot,” imbuhnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, surat yang dikirimkan Satpol PP sudah ditindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan dan yang bersangkutan berjanji akan kembali bekerja. Jika kasus ini terulang lagi, maka dalam waktu dekat ini akan disidang oleh tim penegak disiplin Pemkot Mataram.

Terhadap usulan pemecatan itu kata Dewi, tidak bisa dilakukan serta merta. Tim penegakan disiplin melihat sejauhmana tingkat pelanggarannya. “Ndak bisa langsung pecat begitu saja,” ujarnya.

Bukannya sesuai PP Nomor 53 tahun 2010, PNS (sekarang ASN, red) secara akumulatif tidak masuk selama 46 hari akan dipecat? Dewi menjawab, memang aturannya seperti itu.

Sanksi penegakan disiplin diserahkan sepenuhnya ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota. (cem)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Hotel Nitour dengan Konsep Kekeluargaan HOTEL Nitour merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang berada di Kecamatan Ampenan. Hotel ini telah berdiri sejak 1970 di atas tanah seluas 18 are. Lokasinya yang dekat dengan tempat wisata membuat hotel ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dengan konsep kekeluargaan yang nyaman membuat setiap tamu merasa berada di rumah sendiri.

“Hotel ini sudah lama namun tetap mengikuti perkembangan zaman. Konsep kita kekeluargaan, home sweet home.

Agar tamu merasa nyaman seperti di rumah sendiri,” kata Manajer Operasional Hotel Nitour, Lalu Abdullah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (4/4).

Hotel bintang dua ini memiliki 20 kamar dengan dua kategori. Diantaranya deluxe dan suite dengan harga sewa masing-masing Rp 350 ribu dan Rp 400 ribu. Meski demikian, masyarakat masih diberi kesempatan untuk bernegosiasi mengenai harga. Setiap kamar dilengkapi AC, TV, air panas dan dingin serta bath tub. Dengan area parkir yang luas, masyarakat yang datang bersama rombongan tidak perlu khawatir untuk memarkir kendarannya.

Selain itu, hotel ini juga memiliki meeting room berkapasitas 100 orang. Sehingga para tamu bisa melakukan pertemuan dengan nyaman. Pelayanan di hotel ini berlaku selama 24 jam. Para tamu akan dilayani dengan puluhan tenaga kerja terlatih yang telah disediakan oleh pihak hotel.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga memiliki restoran dengan menonjolkan makanan tradisional sebagai menu utama. Hal ini untuk memuaskan para tamu yang berkunjung ke Lombok dengan menyuguhkannya makanan tradisional Lombok asli.

“Restoran ada satu dengan menu tradisional sebagai hidangan utama. Kita ingin para tamu bisa mencicipi makanan khas tradisional kita,” kata Abdullah.

Hotel tiga lantai ini tengah melakukan promosi harga selama dua bulan kedepan. Untuk tamu yang menginap akan diberikan potongan harga. Sehingga para tamu tidak perlu khawatir untuk harga saat memasuki hotel ini.

Lokasinya yang berada tepat di depan Taman Malomba membuat hotel ini banyak diminati oleh wisatawan domestik.

Karena pada malam hari, taman ini selalu ramai pengunjung.

Selain itu, wisatawan juga bisa melakukan wisata kuliner. Sebab di Taman Malomba berjajar para pedagang kreatif lapangan dengan berbagai makanan tradisional yang nikmat. (lin)

(Suara NTB/met)

BULAN GERAH - Fenomena Bulan Gerah atau gerhana bulan menjadi momentum yang istimewa bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Momentum tersebut selalu direspon dengan gaya tersendiri oleh masyarakat setempat. Tradisi merespon fenomena gerhana bulan tersebut diangkat menjadi khazanah musikal oleh siswa - siswi dari KLU yang mementaskan seni musik tradisi di Taman Budaya NTB beberapa waktu lalu.

Pembangunan Fasilitas Ibadah di Senggigi Terkendala Lahan Mataram (Suara NTB) Pantai Senggigi merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Namun kurangnya fasilitas ibadah berupa musala yang layak dikeluhkan wisatawan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan berupaya menggunakan musala hotel di sekitar pantai itu. Namun pihaknya masih perlu berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas rencana itu dengan pihak hotel.

Dhini Aminarti, Berhijab karena Suami Mataram (Suara NTB) Dhini Aminarti, artis yang saat ini telah menggunakan hijab. Ia mengaku bahwa dorongan untuk berhijab sudah ada sejak dulu. Dorongan itu diperkuat dengan dukungan dari suami tercintanya, Dhimas Seto.

“Keinginan untuk berhijab sudah ada sejak dulu. Tapi aku tunda-tunda karena aku pikir mesti perbaiki hati aku dulu. Syukurnya suami aku ngingetin terus, akhirnya aku memutuskan berhijab,” ungkapnya kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (2/4).

Dhini Aminarti merupakan salah satu artis yang kerapkali membintangi sejumlah sinetron. Namanya sekain dikenal setelah menikah dengan aktor Dhimas Seto dan memutuskan untuk berhijab. Ia terlihat semakin percaya diri dengan hijab anggunnya di setiap acara yang dihadirinya.

Nama Dhini melejit lewat perannya sebagai Wulan dalam sinetron berjudul Wulan. Wanita yang bertinggi badan 173 cm ini hampir selalu memerankan tokoh protagonis meskipun ia berkeinginan memerankan tokoh antagonis.

Sinetron yang pernah dibintangi Dhini antara lain, Siapa Takut Jatuh Cinta, Cewek Macan, Bule Masuk Kampung 3, Si Cecep, Roda-Roda Cinta, Si Cantik dan Si Buruk Rupa, Maha Kasih 2, Kembang Surga, Wulan, Maha Cinta, dan Serial TV Jomblo. Kala itu dirinya belum menggunakan hijab.

Keterlibatan suami dan orang terdekatnya dalam memberi dukungan berhijab sangat penting. Ia mengatakan bahwa suaminya selalu memberikan nasihat dan menuntunnya ke arah yang lebih baik.

Meskipun tidak ada paksaan dari pihak manapun untuknya menggunakan hijab.

“Suami aku ngingetin aja, nggak pernah maksa. Dhimas bilang kalau aku itu sudah dikasih hidayah, tapi akunya yang selalu tunda,” kata isteri Dhimas Seto kelahiran 1983 ini.

Ia juga berpesan kepada seluruh muslimah agar tidak perlu ragu saat memutuskan untuk berhijab. Menurutnya niat baik harus dilaksanakan. Sehingga bisa mendatangkan hal baik pula. (lin)

Dhini Aminarti

Sebelumnya, sejumlah wisatawan sempat mengeluhakn kondisi musala yang kecil, berada di lorong jalan, dan terbuat dari papan. NTB sebagai salah satu destinasi halal dunia, semestinya NTB tidak lagi bermasalah dengan kelayakan tempat ibadah.

Namun kenyataannya hal ini terjadi justru pada destinasi

wisata yang sangat terkenal di kalangan wisatawan.

Pantai Senggigi memang selalu ramai pengunjung.

Apalagi saat libur tiba, sudah barang pasti pantai ini akan ramai oleh wisatawan. Tidak jarang pula, pengunjung harus antri dengan waktu yang cukup lama.

Sementara itu, Pemerintah

pantai. Namun, karena tidak ada musala di sekitar pantai maka para pengunjung juga turut menggunakan musala para pedagang itu. Hal ini sangat disayangkan setelah NTB dinyatakan sebagai destinasi halal dunia dan dinobatkan sebagai pulau seribu masjid.

Para pengunjung berharap agar pemerintah dapat lebih memerhatikan fasilitas ibadah di pantai itu. Sebab tidak jarang pengunjung pulang lebih awal untuk mengejar waktu ibadah, karena pengelola tidak dapat menyediakan tempat ibadah yang nyaman dan representatif. (lin)

Swiss Lirik Politeknik Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Politeknik Pariwisata Negeri akan segera dibangun di Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Linggawati Hakim, telah mendatangi lokasi dengan membawa pihak yang akan membantu untuk mengembangkan capacity building politeknik ini.

“Model pendidikan di Swiss bisa diadopsi terkait aktifitas belajarnya atau disiplinnya.

Nanti Swiss akan bantu untuk TOT dan sejumlah pelatihan untuk tenaga pengajar,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (4/4).

Pada bulan Juni Politeknik akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru yang ingin belajar dalam bidang pariwisata. Akan diterima sebanyak 120 mahasiswa dengan empat program studi. Diharapkan para calon mahasiswa dapat mendaftar dan bisa menempuh pendidikan tentang kepariwisataan di tengah berkembangnya pariwisata di NTB saat ini.

Faozal mengatakan bahwa tanggapan dari Linggawati Hakim cukup baik. Terlebih calon rekanan yang akan membantu model pendidikan kepariwisataan di NTB juga memberikan tanggapan yang baik. Sebab potensi yang dimiliki oleh politeknik ini cukup baik. Dimasa mendatang akan melahirkan sejumlah lulusan terbaik yang akan bekerja di bidang pariwisata di NTB maupun di luar daerah bahkan di luar negeri.

Pembangunan Politeknik Pariwisata ini akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang akan (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/lin)

Hotel Nitour

“Itu tidak ada lahannya bagaimana mau dibangunkan musala. Sementara kita upayakan agar pengunjung bisa menggunakan musala hotel di sekitar sana, masih kita bicarakan dulu,” kata Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (3/4) kemarin.

Kabupaten Lombok Barat belum bisa menyediakan lahan sebagai tempat dibangunnya musala. Sebab Pemerintah tidak diperbolehkan membangun fasilitas umum di atas tanah miliki warga maupun di atas tanah yang masih dalam sengketa.

“Pemkab juga tengah mengupayakan. Semetara dapat lahan untuk membangun musala, saya pikir menggunakan musala hotel juga cukup efektif. Nanti dibicarakan dulu,” kata Faozal.

Musala yang saat ini telah berdiri di bahu jalan pada awalnya dibangun oleh para pedagang yang berjualan di sekitar

segera dieksekusi dalam waktu dekat ini. Lahan telah disediakan seluas 23 hektar. Anggarannya pun telah disediakan mencapai Rp 70 miliar. Dengan rincian Rp 50 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 20 miliar untuk operasional.

“Sekolah politeknik pariwisata negeri ini kita bangun dengan tujuan agar kita bisa menyiapkan sumber daya manusia kita pada bidang perhotelan, travel dan sebagainya. Kita snegaja mengambil lokasi dekat denga KEK manadalika, malahan kita mau lokasinya di Mandalika tapi terkendala lahan,” kata Faozal.

Saat ini Pemda dalam hal ini Disbudpar tengah mempersiapkan semua hal yang sekiranya dibutuhkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Sehingga dalam pelaksanannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Agar dapat dimanfaatkan secepat mungkin. Sebab kebutuhan akan tenaga pada bidang pariwisata cukup tinggi. Terlebih dengan semakin terkenalnya pariwisata di NTB saat ini.

Kehadiran politeknik pariwisata ini diharapkan dapat memeuhi kebutuhan akan tenaga pada bidang pariwisata terutama di NTB. Sehingga tidak perlu mendatangkan orang dari luar negeri untuk mengelola pariwsiata di NTB seperti yang terjadi saat ini. Hampir semua sektor pariwisata dikuasi oleh orang asing. Akibatnya orang lokal hanya bisa duduk gigit jari. Hal itu disebabkan karena kurang kompetennya orang lokal dalam mengelola kepariwisataan di NTB, terutama dalam bidang perhotelan.

“Di tanah seluas 23 hektar itu nanti akan ada hotel dan restorannya, pokoknya fasilitasnya lengkap. Sehingga bisa belajar dengan baik dan menjadi tenaga kerja handal dalam bdiang pariwisata,” kata Faozal.

Politeknik Pariwisata Lombok rencananya akan mulai menerima mahasiswa baru Juni mendarang. Untuk tempat perkuliahan sementara akan digunakan bekas tempat perkuliahan praja IPDN di kantor BKD dan Diklat NTB. (lin)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR MUSIK - Sejumlah mahasiswa UNU ketika belajar musik dengan melatih kepekaan sensoris di hutan mangrove di wilayah Kedonganan, Bali, baru-baru ini.

Melatih Kepekaan Sensoris Lewat Seni Mataram (Suara NTB) -

Seniman asal Kedonganan, Bali, Kadek Indra Wijaya mengundang mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama (UNU) pada program ujian doktoralnya. Dari program ujian yang akan diikutinya, ia ingin mengajak mahasiswa untuk melatih kepekaan sensoris lewat karya seni khususnya musik.

Dalam kegiatan tersebut, Kadek Indra Wijaya juga ingin menularkan proses eksplorasi ruang yang terdapat di hutan mangrove. Baginya, mangrove sudah melekat pada dirinya sejak kecil. Hutan mangrove menjadi ruang tersendiri untuk memunculkan sebuah kreativitas serta menggali nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya.

Mangrove memberi pelajaran penting tentang adanya keharmonisan antara manusia dengan alam. Ditinjau dari realitas sosial, para nelayan Kedonganan sangat mencintai keberadaan hutan mangrove karena dari sanalah sumber kehidupan bawah laut sehingga mereka mendapatkan ikan sebagai hasil tangkapan.

Tidak hanya itu saja, fungsi hutan mangrove yang terda-

pat di wilayah Kedonganan menjadi benteng terjadinya abrasi. Mencermati fenomena tersebut maka masyarakat Kedonganan juga melakukan beberapa kontribusi secara simbiosis mutualisme dengan cara menjaga serta melestarikan ekosistem di sekitar.

Kadek Indra Wijaya mengimbau agar mahasiswa yang menggeluti kesenian memiliki kesadaran tentang pelestarian lingkungan. Mereka harus meninggalkan perilaku yang bersifat merusak alam.

Sebab hal tersebut dinilai akan merugikan diri sendiri dan juga berdampak pada rusaknya ekosistem mangrove.

“Kadek Indra memberi arahan terkait tentang upaya melatih kepekaan sensoris dengan cara membuka telinga serta mempelajari apa saja yang nantinya menjadi ide untuk membuat sebuah karya seni,” Kata Dosen Galih Pratama, Senin (4/4).

Seni menjadi sarana awal untuk mengajak masyarakat dalam menumbuhkan kecintaan dan kepedulian terhadap mangrove. Disamping itu capaian yang ingin ditularkan untuk mahasiswa Sendratasik UNU mengenai kesadaran

tentang melatih kepekaan sensoris, karena setiap ruang memiliki tataran makna, fenomena yang beragam serta filosofi yang berkaitan langsung dengan budaya masyarakat setempat.

Di sisi lain, keberadaan mangrove belakangan sudah mulai terancam. Hutan mangrove perlahan terkontaminasi limbah. Kayu mangrove ditebang secara massal demi kepentingan personal. Membangkitkan kembali kesadaran mengenai arti penting melestarikan hutan mangrove menjadi langkah awal untuk melakukan konservasi demi mengembalikan eksistensi hutan di pesisir laut itu.

“Bahwa dimensi ideologi, sosial, adat, religi dan sebagainya, berkembang karena terputusnya keharmonisan manusia dengan alam.Ketika Kadek Indra mengajak mahasiswa Sendratasik UNU NTB untuk berpartisipasi dalam karya ujian akhir program doktornya, Ia selalu berpesan tentang kepekaan sensoris sangat diperlukan karena dengan melatihnya kita akan memahami banyak hal mengenai persoalan yang bisa ditemukan dalam setiap sisi kehidupan,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tinjau Pelaksanaan UN Raih Banyak Prestasi SDN 1 Batu Kumbung Lingsar Lombok Barat (Lobar) telah meraih banyak prestasi, baik di level kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Sekolah yang dipimpin Elis Rahayu, KA, SPd, ini bahkan menjadi sekolah rujukan sekolah sehat. Sekolah ini pun kerap kali menerima kunjungan baik dari dalam daerah dan luar negeri.

Ditemui di kantornya akhir pekan lalu, Elis Rahayu menjelaskan, sekolah setempat (Suara NTB/her) merupakan pusat gugus di Elis Rahayu Lingsar. Di bidang akademik dan non akademik muridnya mendulang banyak prestasi. “Setahun itu, murid kami bisa memperoleh puluhan tropi juara baik tingkat gugus, kecamatan, kabupaten hingga provinsi serta nasional,” kata Elis bangga.

Ia menyebut, jumlah murid di SD setempat sebanyak 131 murid. Dalam satu rombongan belajar, jumlah muridnya 18-27 anak. Selama menjadi kepsek sejak tahun 2008 lalu banyak prestasi yang diraih sekolah ini. Sekolah ini pernah ikut lomba sekolah sehat tingkat nasional tahun 2012 mewakili provinsi.

Namun saat itu kurang beruntung. Akan tetapi sekolah ini tak pernah sepi pengunjung yang datang studi banding baik tamu dari dalam dan luar negeri. Terakhir dari perwakilan dari negara Australia berkunjung kaitan dengan sekolah ramah anak. Termasuk yang datang berkunjung dari Klungkung Bali.

Di bidang akademik, muridnya memperoleh banyak tropi. Termasuk lomba calistung dan cerdas cermat baik di tingkat gugus, kecamatan hingga kabupaten. Tahun lalu ia mencatat 20 prestasi diperoleh anak muridnya. Tahun ini, sudah 25 tropi juara diperoleh, baik di tingkat gugus dan kabupaten. “Terakhir kami data juara 1 kabupaten untuk lomba perpustakaan sekolah,’’ jelasnya.

Di bidang non akademik, muridnya berprestasi pada lomba O2N mata lomba voli putri. Pihak sekolah tengah menyiapkan lomba di tingkat Kabupaten tanggal 9 April mendatang.

Untuk persiapan, pihaknya mengajak muridnya sparring melawan SD di Lotim dan Loteng.

Ia menambahkan untuk mempertahankan eksistensi sekolah bersaing dengan sekolah lain, pihaknya melakukan pembinaan secara berjenjang. Hal ini katanya juga tidak lepas dari peran guru kelas dan pihak lainnya. .

Di areal sekolah, ditanami manggis dan tanaman lain.

Pengembangan perikanan dan manggis ini jelasnya tak terlepas dari potensi yang ada di daerah setempat. “Kan di sini banyak air makanya dikembangkan perikanan, di samping itu ada juga tanaman manggis,” ujarnya bangga. (her)

Walikota Ingatkan Siswa Tidak Percaya Kunci Jawaban Palsu Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meninjau pelaksanaan ujian nasional di dua sekolah, yakni di SMAN 2 Mataram dan SMKN 1 Mataram. Dalam kesempatan itu, walikota mengingatkan supaya siswa tidak percaya terhadap kunci jawaban palsu yang beredar di luar.

“Jangan percaya naskah jawaban soal yang dijanji-janjikan. Pokoknya harus percaya diri,” tegas walikota dikonfirmasi usai melakukan peninjauan di SMKN 1 Mataram, Senin (4/ 4). Dalam peninjauan pelaksanaan UN ini, walikota didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) H. Sudenom, Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dan pejabat lainnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini mengatakan, pantauannya di hari pertama pelaksanaan UN, semua peserta baik SMA dan SMK tidak ditemukan masalah, seperti naskah soal rusak, siswa tidak hadir dan lain sebagainya. Di Mataram sebut walikota, pelaksanaan ujian sekitar tujuh sekolah yang melaksanaan ujian menggunakan komputer.

Ujian berbasis komputer ini diharapkan, tahun depan bisa digunakan oleh semua sekolah.

Sehingga, terjadi efisiensi anggaran. Pemerintah tidak perlu mencetak naskah soal dan lain sebagainya. “Kita dorong tahun depan semua gunakan komputer,” katanya.

Di samping itu, ujian diikuti sekitar 7.581 siswa, diharapkan lulus bukan saja dari sisi kuantitas melainkan kualitas. Oleh karena itu, peserta diminta mempersiapkan diri baik dari sisi akademik, mental dan paling penting mengedepankan kejujuran.

“Pokoknya percaya pada diri sendiri. Jangan percaya joki dan naskah jawaban bocor.

Kalau memang lulus, iya lulus,” terang Walikota.

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom menjelaskan, peserta UN untuk tingkat SMA, MA dan SMK dan paket C sekitar 7.581 orang. Sebagian, pelaksanaan ujian menggunakan komputer dan manual. Tetapi diakui Sudenom, Kota Mataram terbanyak dibandingkan daerah lain yang menggunakan sistem komputer.

Siswa yang melaksanakan UN di rumah sakit, lapas maupun di kantor kepolisian, sejauh ini kata mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram ini, belum mendapatkan laporan dari sekolah. Namun diketahui pasti, beberapa siswa ada beberapa siswa ikut UN paket C.

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meninjau pelaksanaan UN di salah satu sekolah di Mataram, Senin (4/4).

Kepala SMKN 1 Mataram, Munawar mengatakan, UN tahun ini siswa menggunakan komputer. Hal teknis telah dipikirkan, baik mengenai kemungkinan listrik dan kekurangan komputer. “Alhamdulillah semua lengkap dan kita siapkan genset jika lampu padam,” katanya.

Di SMKN 3 Mataram, sebanyak 220 siswa peserta UNBK shift pertama nampak tenang dan khidmat menjawab soal Bahasa Indonesia yang dimulai sejak pukul 07.30 hingga 09.30.

Selanjutnya shift kedua berlang-

sung pukul 10.00-1200 dan shift ketiga dari pukul 14.00-16.00.

“Tidak ada siswa yang terlambat atau sakit, sesi satu 220 orang,” terang Kepala SMKN 3 Mataram, H. Umar, S.Sos. Selain itu, Umar memastikan tidak ada kendala di hari pertama pelaksanaan UNBK ini. Jika pun ada, kata Umar, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan seperti listrik padam. “Selama ini lancar dan tidak ada kendala

sama sekali,” jelasnya.

Tak hanya itu, penguatan terhadap peserta juga sudah dilakukan dengan memberikan pemahaman tidak ada perbedaan pelaksanaan UN manual dengan komputer. Ia optimis dengan sistem UNBK ini dapat menghasilkan hasil UNBK yang berintegritas. Sementara jumlah komputer yang telah disediakan bagi 660 siswa peserta UNBK di SMKN 3 Mataram sebanyak 220 komputer dengan 5 komputer PC sebagai cadangan. (cem/dys)

”Merariq”, Lima Siswa SMKN 1 Sakra Batal Ikuti UNBK

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Rektor IAIN Mataram H. Mutawalli disaksikan unsur pimpinan lainnya menandatangani tolak gratifikasi dan bebas korupsi di IAIN Mataram, Senin (4/4).

Satukan Persepsi

IAIN Mataram Gelar Rapat Pimpinan Mataram (Suara NTB) Guna menyatukan persepsi dalam membangun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram di masa mendatang, seluruh jajaran pimpinan di lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mengikuti rapat kerja pimpinan yang berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 4-5 April. Selain itu, dalam momentum tersebut juga dilakukan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dalam Melayani.

Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, menjelaskan rapat kerja pimpinan ini bertujuan menyusun anggaran tahun 2017 mendatang. Untuk itu, Mutawali meminta kepada semua pimpinan agar menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lembaga bukan lagi kebutuhan orang per orang, sehingga akselerasi pengembangan IAIN menjadi lebih tepat.

“Misalnya saja akreditasi yang sebelumnya B agar diupayakan menjadi A. Begitupun kualitas tiap prodi agar semakin meningkat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, rektor mengemukakan penyusunan anggaran harus berdasarkan payung hukum yang sesuai dengan rencana strategis (renstra) yang dimiliki IAIN tahun 2016-2020. Sehingga dengan demikian, jelas targetnya apa dan strateginya seperti apa.

Di samping membahas rapat kerja, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi semua pimpinan lembaga lingkup IAIN. Tujuannya adalah untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dalam Melayani.

Penandatanganan Pakta Integritas ini, terangnya, sebagai upaya untuk mengurangi praktik yang tidak sesuai dengan aturan sejak sedini mungkin. Hal ini juga bagian dari komitmen pimpinan lembaga untuk menjadikan IAIN sebagai wilayah bebas korupsi.

“Praktik korupsi harus dilakukan pencegahan sejak dini seperti penandatanganan pakta integritas ini sebagai komitmen dari pimpinan untuk mencegah korupsi, menjadikan lembaga ini bebas dari korupsi dan bebas wilayah korupsi serta menolak segala bentuk gratifikasi dan lain sebagainya. Semua pejabat menandatangani pakta integritas,” terangnya.

Pada momentum tersebut, Mutawalli meminta agar semua pimpinan mampu melakukan koordinasi antarlembaga demi kebaikan institusi. Sebagai contoh, program pascasarjana harus mampu berkoordinasi dengan pihak fakultas lingkup IAIN. “Harus ada kerjasama, demikian juga pascasarjana harus ada komunikasi dengan fakultas lainnya untuk selalu saling mendukung,” sarannya. (dys)

Selong (Suara NTB) Sebanyak lima siswa di SMKN 1 Sakra Kecamatan Sakra dinyatakan absen atau batal untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2016.

SMKN 1 Sakra yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terpaksa harus merelakan siswanya untuk absen mengikuti UN karena sejumlah siswa itu lebih memilih menikah, meski sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT). Selain

lima orang absen ikuti UN karena menikah, satu orang siswa lainnya juga absen dan tanpa keterangan.

Kepada Suara NTB, Kepala SMKN 1 Sakra melalui Waka Manajemen Mutu di SMKN 1 Sakra, Drs. Amiruddin mengaku pihak sekolah sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap enam orang siswanya yang tidak mengikuti UN. Namun, katanya, bujukan yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak ber-

hasil. Alasannya, lima siswi yang menikah dengan rata-rata perempuan itu malu untuk menginjak bangku sekolah lagi pascamenikah.

Ia menyebutkan, jumlah siswa di SMKN 1 Sakra yang masuk dalam DNT peserta UN tahun 2016 ini sebanyak 250 orang siswa/klien. Namun, yang positif masuk menjadi peserta UNBK sebanyak 243 siswa setelah enam di antaranya absen, karena menikah dan tanpa keterangan. Siswa

Selong (Suara NTB) Ketua Sub Rayon I pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Abdurrahim, SPd, menegaskan, tidak ada kebocoran soal jawaban UN. Pelaksanaan UN di Sub Rayon I berjalan lancar dan tanpa kendala. ‘’Hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) khususnya di Sub Rayon I berjalan lancar tanpa adanya kendala apapun mulai dari tahap pendistribusian soal sekitar pukul 06.00 Wita dari Polsek ke sub rayon untuk seterusnya didistribusikan ke sekolah-sekolah,’’ tegasnya menanggapi dugaan kebocoran lembar jawaban UN di sub rayon I, Senin (4/4).

Menurutnya, pada hari pertama dan pada mata pelajaran pertama yang diujikan, tidak ditemukan adanya soalsoal yang bocor, sehingga menyebabkan suasana mencurigakan di ruang ujian tidak ditemukan. Bahkan, katanya, kebocoran soal kecil kemungkinan terjadi, karena saat ini penentu kelulusan itu terletak di tangan pihak sekolah.

“Untuk dugaan kebocoran siswa di sub rayon I, sampai saat ini belum ada temuan seperti itu. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan dilakukan oleh para siswa dan juga tidak ada laporan dari pengawasan yang bertugas di masing-masing ruangan,” ungkap Abdurrahim yang juga Kepala SMAN 1 Selong ini.

Adapun, katanya, sekolah yang berada di sub rayon I sebanyak 5 sekolah dengan 865 siswa di antaranya, SMAN 1 Selong, SMAN 3 Selong, SMA Muhamadiyah Selong, MA

Hitam di LJUN

(Suara NTB/yon)

LANCAR - Pelaksanaan UN berbasis UNBK di MA Muallimin NW Pancor berlangsung lancar.

Muallimat NW Pancor dan SMAN 1 Labuhan Haji.

Ia meyakini, dugaan jual beli kunci jawaban di Kabupaten Lotim sulit, karena masingmasing sekolah termasuk di SMAN 1 Selong dan sekolah lainnya telah mengingatkan kepada 285 siswanya agar tetap tekun belajar. Tidak hanya itu menjadikan UN sebagai tolak ukur dan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana kompetensinya. Sehingga, usaha dan kesungguhan siswa dalam mengerjakan UN dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya tentu sangat diharapkan.

“Kita benar-benar tidak mengetahui adanya jual beli soal yang dilakukan oleh puluhan siswa di sub rayon ini. Sebelumnya kita juga telah mengingatkan terhadap siswa agar tidak terpengaruh dan tergiur dengan kunci jawaban,” klaimnya.

Sementara pihak SMKN 1 Sikur merasakan manfaat dari pelaksanaan UN dengan sistem UNBK, mulai dari segi biaya, pengawasan. Termasuk dalam melatih kepercayaan diri dan integritas siswa. Pasalnya, siswa akan lebih fokus ter-

Tidak hanya di sekolah umum, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA pada Senin (4/4) juga dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Mekanismenya sama dengan UN di SMA pada umumnya. Namun, bagi orang yang berkecimpung di dalamnya, memiliki tantangan tersendiri. Karena keterbatasan yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus. segi komunikasi. Di SMALB Dharma Wanita, ketiga siswi yang mengikuti UN adalah penyandang tuna rungu. “Kendala di komunikasi. Mereka para siswi ini juga sulit untuk mengerjakan soal yang panjang,” kata Winarna.

Oleh karena itu, pihak SLB memberikan bantuan dengan guru pendamping yang menjelaskan secara visual. Dari

pertama.

Sementara, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, menegaskan jika siswa yang sudah menikah maupun sudah berhenti dan sudah masuk dalam DNT wajib hukumnya dipanggil kembali oleh pihak sekolah untuk mengikuti UN. Alasannya, hal itu berdampak terhadap persentase kelulusan di sekolah yang bersangkutan. (yon)

Sub Rayon I Klaim Tidak Ada Kebocoran Jawaban Siswa Resahkan Bercak

hadap soal dan jawaban pada layar komputer dan tidak memiliki waktu untuk menoleh ke kiri maupun ke kanan.

“Pelaksanaan UNBK sangat lancar dan sungguh luar biasa, tidak ada istilah contek mencontek karena siswa hanya fokus pada layar komputer untuk mengerjakan soal demi soal yang keluar. Intinya, 110 siswa/ klien di SMKN 1 Sikur fokus untuk menyelamatkan diri mereka sendiri,”aku Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin, S.Pd pada Suara NTB. Terpisah, Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, juga mengakui manfaat pelaksanaan UNBK. Madrasah yang berada di bawah naungan Yayaan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnadlatain (PPD) NW Pancor ini merupakan salah satu MA yang berhasil lolos menjadi peserta UNBK 2016 di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim. Dari 188 santri/klien dalam DNT, peserta UNBK sama sekali tidak ada yang mengeluh mulai dari awal pelaksanaan sampai season ketiga. (yon)

Melihat Pelaksanaan UN di SMALB Dharma Wanita

SEPERTI yang terjadi di SMA Luar Biasa (SMALB) Dharma Wanita Mataram yang melaksanakan UN Paper Base Test (PBT). Menurut Kepala SMALB Dharma Wanita, Winarna, M.Pd, terdapat tiga siswi SMA LB Dharma Wanita yang mengikuti UN tahun ajaran 2015-2016 ini.

Ia mengatakan, kendala yang dihadapi adalah dalam

yang menikah itu diantaranya berasal dari Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 3 orang, Jurusan Agrobisnis Ternak Unggas atau Peternakan sebanyak 2 orang dan 1 orang tidak mengikuti UNBK karena tanpa keterangan.

Disinggung terkait pelaksanaan UNBK, Amiruddin mengaku tidak ditemukan kendala mulai dari awal mulai sampai dengan selesainya pelaksanaan UN untuk jam

(Suara NTB/ron)

UN SLB - Pelaksanaan UN di SMALB Dharma Wanita, Senin (4/4). pantauan Suara NTB, seorang guru mendampingi salah satu siswi dalam menjelaskan soal. Di ruangan itu juga terdapat seorang pengawas UN.

Winarna berharap, para siswi yang mengikuti UN di SMALB Dharma Wanita dapat lulus.

“Dan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang sepadan den-

gan kondisinya,” katanya.

Pelaksanaan UN di SMALB sama dengan prosedur yang dilaksanakan di SMA pada umumnya. Tetapi mata pelajaran yang diujikan, tidak ada pembagian peminatan.

Lembar jawaban UN untuk SMA LB diserahkan langsung ke Kantor Dinas Dikpora. Sementara untuk soal disimpan di sekolah.

Winarna juga menambahkan, anak-anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan pendidikan yang layak.

“Mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang layak, sama dengan anak lainnya,” katanya. (ron)

Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 dengan sistem manual di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berjalan lancar mulai dari segi pendistribusian soal sampai di tangan para siswa.

Namun, dalam proses pengerjaan soal-soal yang terdiri dari 20 paket soal. Siswa di Lotim diresahkan dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang terdapat bercak hitam. Akibat kondisi ini, siswapun khawatir keberadaan bercak hitam yang ada di LJUN menjadi penyebab jawaban para siswa tidak terbaca di komputer ketika dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pantauan Suara NTB bersama Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kabupaten Lotim, Wirno Bambang Karmeda,S.Pd, LJUN yang terdapat bercak hitam pertama kali ditemukan di SMAN 2 Selong, akibatnya, sejumlah siswa yang ada di salah satu sekolah favorit ini merasa resah dan khawatir hal itu akan menjadi pemicu tidak terbacanya LJUN pada saat proses pemeriksaan.

Ditemukan 17 bercak hitam di LJUN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bercak hitam yang terdapat di LJUN sangat meresahkan siswa, karena terdapat di kolom identitas siswa maupun di opsi pilihan jawaban.

Kepala SMAN 2 Selong, Irmansyah, S.Pd mengakui jika adanya bercak-bercak hitam di LJUN siswa sangat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam mengerjakan soal UN. Siswa menjadi resah dan khawatir lembar jawabannya tidak bisa terbaca di komputer. “Ada 17 LJUN yang terdapat bercak hitam. Kondisi ini membuat siswa kita resah, bahkan mereka sangat khawatir jika LJUN

mereka tidak bisa terbaca di komputer,”jelasnya.

Selain di SMAN 2 Selong, LJUN bercak hitam juga ditemukan di SMAN 3 Selong, sekolah yang masih berada di jantung ibukota Selong ini juga terdapat sebanyak 4 LJUN yang bercak hitam yakni dalam LJUN mata mata pelajaran Geografi. Dari 219 siswa peserta UN di SMAN 3 Selong yang terbagi dalam 12 ruang, katanya, LJUN bercak hitam itu ditemukan di ruang 11 atau jurusan IPS. “Kalau kita memang ada ditemukan bercak hitam, namun tidak terlalu signifikan jika melihat ketebalan bercak hitam itu, sehingga empat LJK itu tetap kita gunakan,” jelas Kepala SMAN 3 Selong, M. Hadi Zuhri pada Suara NTB. Dari dua sekolah di Selong, informasi adanya LJUN yang bercak hitam juga ditemukan di SMAN 1 Pringgabaya. Di sana terdapat sebanyak 60 LJUN yang bercak hitam dan cukup meresahkan para siswa bahkan dengan jumlah yang cukup banyak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda tidak memungkiri jika adanya penemuan sejumlah LJUN yang bercak hitam. Ia menyebutkan, dari sejumlah sekolah yang dikunjungi terdapat LJUN yang bercak hitam ditemukan di SMAN 2 Selong, SMAN 3 Selong dan SMAN 1 Pringgabaya. Adanya penemuan itu, segera dilaporkan ke Dinas Dikpora NTB. “Tindakan kita, untuk yang samar-samar bercak hitamnya tetap digunakan, sementara yang tebal bercak hitamnya langsung diganti menggunakan cadangan yang ada. Penemuan-penemuan ini akan menjadi laporan kita ke provinsi,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

BERCAK HITAM - LJUN yang ditemukan memiliki bercak hitam. Keberadaan bercak hitam di LJUN sangat meresahkan siswa di sejumlah sekolah di Lotim.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

Gagal Hearing dengan PBSI NTB

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris 23:00 Manchester United 1 vs 0 Everton Serie A Italia Minggu, 3 April 2016 21:00 Lazio 1 vs 4 Roma 21:00 Atalanta 2 vs 1 Milan 21:00 Fiorentina 1 vs 1 Sampdoria Senin, 4 April 2016 02:45 Inter Milan 1 vs 2 Torino

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 6 April 2016 02:45 Barcelona vs Atletico Madrid @RCTI 02:45 Bayern Munchen vs Benfica @beIn Sport 2 Kamis, 7 April 2016 02:45 Wolfsburg vs Real Madrid @beIn Sport 2 02:45 Paris Saint-Germain vs Manchester City @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

PSSB Diminati Perusahaan Asal Jawa Timur Taliwang (Suara NTB) Upaya pencarian sponsor oleh manajemen Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) tampaknya akan segera berakhir. Sebab kabarnya sudah ada perusahaan yang berminat mendanai klub asal KSB ini yang akan berlaga pada kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) seri B yang rencananya akan bergulir pada 30 April mendatang.

Sekretaris PSSB Manurung, SPd membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, salah satu perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk mensponsori PSSB diajang ISC Seri B adalah PT Nganjuk Sportivo dari Jawa Timur. “Ada beberapa yang sudah menyatakan berminat, salah satunya Nganjuk Sportivo,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (4/4).

Untuk menjajal keseriusan perusahaan tersebut, Manurung mengatakan, Ketua Umum PSSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM kini tengah berada di Surabaya. Rencananya akan dilakukan pertemuan dengan manajemen PT Nganjuk Sportivo pada 5 April (hari ini, red) untuk membicarakan lebih lanjut rencana kerja sama tersebut. “Pak kyai (Kyai Zul) sudah di sana. Kalau tidak ada halangan besok mereka akan ketemuan,” ujarnya.

Disebutkannya, pada pertemuan nanti yang paling utama akan dibicarakan soal pola kerja sama yang akan dibangun antara perusahaan sponsor dengan klub. PSSB sendiri beberapa keinginannya akan dimasukkan dalam rencana kerja sama itu, seperti misalnya agar home base PSSB tetap berada di KSB dan keinginan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pemain lokalnya.

“Tapi saya kira tidak semua keinginan kita akan dipenuhi. Tentu akan ada hitung-hitungan karena saya dengar mereka juga siap seperti yang kita inginkan. Nah nanti kita lihat saja deal-nya di mana yang saling menguntungkan,” papar Manurung.

Ia pun berharap, pertemuan nanti akan menghasilkan kesepakatan. Mengingat saat ini PSSB belum memiliki sponsor yang akan mendukung performanya selama gelaran ISC Seri B nantinya. “Kita merasa kasihan kalau nanti PSSB tidak bisa ikut kompetisi itu. Karena klub ini sudah masuk jajaran klub profesional yang sudah punya nama di blantika sepak bola nasional,” harapnya seraya menyampaikan, selain Nganjuk Sportivo terdapat sejumlah perusahaan lain yang juga menyatakan minatnya.

“Sebenarnya ada 5 perusahaan semuanya dari Jatim. Tapi kita jajaki dulu yang dari Nganjuk ini. mudah-mudahan lancar pertemuan besok,” sambung Manurung.

Untuk diketahui, sejak kiprahnya 8 tahun silam PSSB sudah 4 kali masuk dalam ajang kompetisi ISC Seri B atau Divisi Utama. Prestasi terbaik PSSB di kasta kedua kompetisi nasional ini yakni lolos 8 besar nasional pada tahun 2013 Manurung lalu. (bug) (Suara NTB/bug)

Orang Tua Atlet Bulutangkis Minta Difasilitasi Gubernur Mataram(Suara NTB) Rencana perkumpulan orang tua atlet PB Gemilang untuk hearing dengan PBSI NTB ternyata gagal. Akibatnya, orang tua atlet menyurati Gubernur NTB untuk minta memfasilitasi pertemuan orang tua atlet dengan PBSI NTB. “Melalui surat ini kami memohon perhatian dan bantuan Gubernur NTB untuk dapat kiranya mendengar dan membantu kami dalam memfasilitasi untuk diadakan hearing/pertemuan dengan pihak PBSI NTB,” ucap orang tua atlet dalam surat yang ditandatangani Pembina Atlet PB Gemilang, L. Malik Firmansyah yang diterima Suara NTB, Senin (4/4).

Surat tersebut juga ditandatangani sebelas perwakilan para orang tua atlet. Mereka adalah Vincentius Nong Gaudens, Made Wijana, Dedi Hermansyah, H. Rospono, Turmuji, Abdul Mukti, I Gusti Ngurah Alit, Suryadi, I Wayan Sugiartha, Zein, Mukhtar, Hambali dan Lahmudin.

Pembina PB. Gemilang, L. Malik Firmansyah yang dikonfirmasi di Mataram, Senin (4/4) kemarin membenarkan adanya surat yang dilayangkan orang

tua para atletnya itu.

Dikatakan Firman, surat yang dilayangkan oleh orang tua para atlet itu meminta bantuan Gubernur NTB untuk memfasilitasi para orang tua atlet hearing dengan pengurus PBSI NTB. “Isi suratnya meminta bantuan bapak Gubernur NTB untuk memfasilitasi orang tua atlet hearing dengan Pengurus PBSI NTB,” ucapnya.

Para orang tua terpaksa meminta bantuan Gubernur NTB untuk memfasilitasi mereka hearing dengan PBSI NTB karena PBSI NTB tidak membalas surat protes mereka terhadap hasil Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bulutangkis yang digelar PBSI NTB, 23-27 Desember 2015.

Pada pertandingan itu para orang tua atlet mengaku telah mendapat perlakuan yang memengaruhi mental. Sebab, atlet yang meraih juara dua tidak diberi-

kan hadiah, justru dipanggil ke podium untuk dipermalukan.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD NTB, para orang tua/wali PB Gemilang menegaskan bahwa protes yang mereka lakukan bukanlah mengatasnamakan PB Gemilang, melainkan perkumpulan orang tua/wali PB. Gemilang.

“Kami dari awal mengatasnamakan perkumpulan orang tua/ wali PB. Gemilang,” tulis mereka dalam surat tersebut.

Perkumpulan para orang tua/ wali juga memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua PBSI NTB, H. Junaidin Yaman di media ini. Menurut mereka, tidak benar jika pertandingan yang digelar tersebut berlanjut hingga ke babak final walaupun anak mereka belum menyerahkan data dikarenakan permintaan dan desakan dari pihak orang tua atlet. “Kami tegaskan hal yang

dikatakan oleh H. Junaidi Yaman adalah tidak benar.”

Menurut mereka, yang sebenarnya terjadi adalah, salah seorang anak yang menjadi peserta pertandingan, yaitu Gilang, merasa tidak dapat menyerahkan data dan sempat memutuskan tidak bermain di babak final. Bahkan Gilang juga memutuskan untuk tidak datang ke gedung tempat pertandingan digelar. Akan tetapi, menurut surat para orang tua/ wali tersebut, justru Junaidin Yaman yang meminta secara langsung kepada pelatih PB Gemilang, Lalu Malik Firmansyah untuk menghubungi Gilang dan memintanya bertanding.

“Dan administrasi data bisa diselesaikan kemudian, bahkan H. Junaidin Yaman juga secara pribadi menghubungi via telepon ke orang tua Gilang dan mengatakan hal sama untuk datang bertanding di babak final. Dan untuk hal ini kami siap untuk dikonfirmasi kebenarannya,” beber mereka.

Soal tuduhan atlet PB Gemilang memanipulasi data atau mencuri umur, para orang tua juga

memberikan klarifikasinya.

Menurut mereka, dalam tahun yang sama bahkan hanya selisih dua bulan sebelum Kejurda ini digelar, Gilang bertanding dalam Sirkuit Nasional (Sirnas) dengan membela nama klub PB. Warna Agung milik Junaidin Yaman.

“Dengan kata lain, sangat tidak mungkin jika keabsahan usia anak kami ini tidak diketahui oleh bapak. H. Junaidin Yaman karena anak kami ini menggunakan data yang sama.”

Ketua Panitia, Bahtiar Thamrin yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan bahwa pihak Panitia sengaja tidak memberikan hadiah karena salah seorang atlet dari PB Gemilang tidak bisa menunjukan data kelahiran atlet.

“Kami menahan hadiah untuk atlet dari PB Gemilang karena mereka tidak bisa menunjukan data kelahiran atlet,” jelasnya.

Karena tidak bisa menunjukan data atlet, Panitia pertandingan pun menahan hadiah yang akan diterima atlet PB Gemilang. Dalam hal ini panitia menganggap atlet PB Gemilang memalsukan data atlet. (fan)

Gagal di Sepak Bola, Berprestasi di Atletik (Suara NTB/ist)

Rio Haryanto saat melaju dengan kendaraan F1 yang ditumpanginya.

Rio Haryanto Bahagia Bisa Melihat Bendera Finis Semarang (Suara NTB) Pebalap Indonesia yang tergabung dalam tim Manor Racing, Rio Haryanto, merasa bahagia karena bisa melihat bendera finis saat tampil pada lomba balap mobil Formula Satu (F1) di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain, Minggu (3/4) malam waktu setempat.

“Bahagia melihat bendera finis hari ini. Rasanya senang memiliki pengalaman jarak tempuh lomba, yang merupakan pengalaman penting bagi saya dan tim karena memberikan kami lebih banyak data untuk dianalisis dan kemudian mengembangkan mobil lebih lanjut,” kata Rio Haryanto seperti yang dismpaikan Media Relation Cep Goldia dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Jateng, Senin kemarin.

“Start berjalan lancar dan kami berada di antara mobilmobil Sauber dan Renault tapi saya pikir kami menjalani strategi yang berbeda dibandingkan dengan rival-rival di sekitar kami.

Kami juga harus menghadapi degradasi ban, yang benar-benar menghambat kemajuan kami.

Shanghai adalah trek yang saya

kenal baik jadi saya berharap membuat langkah maju di sana,” kata pebalap asal Solo, Jateng, tersebut.

Pada lomba balap mobil F1 di Sirkuit Internasional Sakhir, Bahrain, pebalap berusia 23 tahun tersebut menempati peringkat ke-17 dengan catatan waktu 1:36.685, sedangkan rekan satu timnya pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein menempati posisi ke-13 dengan catatan waktu 1:35.448.

Pascal Wehrlein mengatakan, “ini adalah balapan yang menyenangkan untuk saya. Saya bahkan tidak bisa membandingkannya dengan yang di Melbourne karena rasanya seperti balapan yang berbeda. Mobilnya lebih baik, cara kami mengelola ban lebih baik, semuanya perbaikan besar. Cukup kacau di permulaan lomba tetapi itulah yang umum terjadi di lini tengah jadi saya tidak akan mengeluh. Start saya baik dan saya berhasil menghindari kontak dengan mobil lain, sisa tugas pertama kemudian menjadi benar-benar menyenangkan,” kata Pascal.

“Senang rasanya menjadi begitu kompetitif. Saya menempati

posisi ke-7 pada satu titik dan saya sungguh menikmati saatsaat melewati tim Force India.

Harusnya akan menjadi lebih baik lagi jika menyalip Sauber kedua di akhir tapi saya sudah mulai kehilangan performa ban saat itu. Kami masih menjumpai beberapa degradasi ban, itulah sebabnya kami beralih ke strategi tiga stop, tapi hasilnya jauh lebih baik daripada balapan terakhir dan menjadi pertanda baik bagi kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim untuk hari ini. Saya memiliki mobil hebat dan menarik rasanya melihat seberapa banyak lagi potensi yang kami miliki. Sekarang saya tidak sabar untuk Tiongkok,” katanya.

Direktur Balap Manor Racing Dave Ryan mengatakan, “selamat kepada seluruh anggota tim atas pekerjaan yang sungguh mengesankan hari ini dalam balapan yang menunjukkan seberapa jauh kami melangkah dari Melbourne.

Kedua pembalap tampil tanpa cela, terus membuat kami berdebar-debar dari awal sampai akhir dan menunjukkan kematangan nyata untuk dua pendatang baru,” katanya. (ant/bali post)

PB Gemilang Dianggap Merusak Nama Baik PBSI NTB Mataram(Suara NTB) Rencana orang tua atlet bulutangkis PB Gemilang untuk melakukan hearing dengan PBSI NTB justru menambah masalah. Pihak PBSI NTB bukanya membalas surat orang tua atlet PB Gemilang, justru melaporkan Pembina PB Gemilang ke polisi karena menganggap pernyataan orang tua atlet bersama Pembina PB Gemilang merusak nama baik pengurus PBSI NTB. “Hearing apa, saya malah masukan tuntutan ke polisi. Mereka merusak nama baik saya,” ucap Ketua Umum PBSI NTB Junaidin Yaman yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (4/4) kemarin.

Pimpinan PBSI NTB menganggap surat permintaan hearing yang dilayangkan orang tua atlet ke PBSI NTB ditembuskan ke DPRD NTB dan Gubernur NTB belum lama ini salah alamat serta cenderung merusak nama baik PBSI NTB.

“Apa yang harus dibalas suratnya tidak jelas.

Kalau keberatan harusnya dia langsung ke panitia pertandingan bukannya menyalahkan PBSI NTB,” jelasnya.

Menurut Junaidin pernyataan orang tua atlet di surat itu murni delik aduan. Sehingga dia pun melaporkan persoalan tersebut ke polisi. “Ini delik aduan murni. Merusak nama baik,” tegas.

Menurutnya, persoalan yang dialami atlet asal PB Gemilang sudah jelas. Orang tua atlet dan PB Gemilang dianggap tidak bisa menunjukan data kelahiran atletnya sehingga sangat wajar bila panitia tidak memberikan hadiah kepada atlet PB Gemilang.

“Kita bebas panggil mereka kalau ijazahnya tidak sesuai. Kalau mereka tahu aturan kenapa didaftarkan atletnya,” tegas Junaidin Yaman. (fan)

UNTUK menjadi atlet ter- meraih juara satu di nomor lombaik nasional tidak harus lahir pat tinggi, juara dua di lompat dari keluarga olahragawan. Na- jauh dan juara tiga di 60 meter mun dengan kegigihan, disiplin putra pada Porseni 2005. dan kerja keras dalam latihan Selama dua tahun dibina di akan membuka kesempatan PPLP NTB, Andrian belum bagi semua atlet untuk ber- mampu bersaing di level prestasi. Itulah rahasia nasional. Ini karena nomor yang sukses Andrian menjadi juara diikutinya tidak cocok dengan nasional di nomor 400 meter karakternya.

Andrian gawang putra atletik. pernah diancam keluar dari Atlet 25 tahun ini memang PPLP NTB. Namun dia patut menjadi contoh bagi atlet bersyukur tidak sampai dicoret. yang lain. Lahir dari keluarga Itu karena Pelatih PPLP NTB, I sederhana, atlet kelahiran Desa Komang Budha Gama memperRasa Bou, Kecamatan Sila, tahankannya.

Kabupaten Bima itu sukses Pelatih Budha Gama memmengharumkan nama NTB di inta Andrian beralih ke nomor setiap kejuaraan nasional 400 meter karena saat itu NTB hingga level Pekan Olahraga kekurangan pelari 400 meter.

Nasional (PON).

Tiga bulan berlatih di nomor 400 Terakhir dia menjuarai PON meter Andrian sukses bersaing di Riau 2012. Selain itu putra dengan atlet senior NTB, pasangan Yasin Abakar dan Burhan. Dan hasilnya dia berFaridah ini juga pernah men- hasil mengalahkan Burhan di try dulang medali perak di SEA out di Bali 2007. Dan saat itu Games 2015. Dan saat ini dia Andrian masih kelas 2 SMA. akan menjadi andalan NTB Unggul di nomor 400 meter, untuk meraih medali emas di Andrian dipertahankan sebagai PON Jabar 2016. pelari NTB. Di tahun 2008 AnAndrian yang dihubungi drian sukses meraih juara di Suara NTB di Mataram, Senin 400 meter di Kejurnas Junior di (4/4) kemarin mengatakan Jakarta. Karena terbaik di prestasi yang diukirnya itu kejurnas junior, Andrian dipangtidak datang dengan sendirin- gil mengikuti Pelatnas persiaya. Dan dia juga tidak lahir dari pan ASEAN School di Thailand keluarga olahragawan. Namun 2010. Di kejuaraan Internasionprestasi itu diraihnya dengan al tingkat pelajar itu Andrian proses latihan yang panjang dan turun di dua nomor yakni 400 berkesinambungan. meter dan 400 meter gawang “Kalau saya ceritakan cukup dan hasilnya dia juara di 400 panjang. Namun bila kita ingin meter gawang mengalahkan atberprestasi kita harus disiplin, let Pelatnas Junior, Ronal Makerja keras dan tetap semangat nasik dari Sulut. berlatih,” ucapnya.

Karena merasa persaingan di Dikatakan Andrian, 400 meter Andrian pun fokus di sebelum berkiprah di atletik, nomor 400 meter gawang. awalnya dia menggemari olahra- Hasilnya Andrian sukses ga sepak bola. Sayangnya pilihan- meraih juara di Kejurnas Atlenya sebagai penyerang di sepak tik Senior tahun 2010 menbola tidak bisa dilanjutkan lant- galahkan pelari senior NTB. aran dia gagal membawa tim sep- Tahun 2010 Andrian dipanggil ak bola Pelajar SMP 1 Bolo, Kabu- Pelatnas SEA Games dan dia paten Bima juara Porseni berhasil meraih medali perNTB di tahun 2015. ak. Sukses di SEA Games Gagal di sepak bola dia 2011, Andrian pun berhapun hijrah ke atletik. Guru sil menjuarai nomor 400 olahraganya di SMP 1 meter gawang di PON Bolo Bima, Abidin menga2012. Dan sampai saat rahkannya agar mencoini prestasi Andrian ba olahraga atletik. masih terbaik di Pilihannya untuk level nasional. fokus di atletik Saat ini dia rupanya sanmengikuti Pelatnas gat jitu. Dia persiapan pun diproS E A mosikan Games menjadi 2017 dan a t l e t ASEAN P P L P G a m e s NTB set2018. (fan) e l a h Andrian (Suara NTB/dok)

Regina Rebut Dua Perak Mataram (Suara NTB) Tim balap sepeda NTB hanya mampu meraih dua medali perak di Kejurnas BMX yang berlangsung di Banyuwangi, 2-3 April lalu.

Dua medali perak diraih lewat atlet putri, Regina Patricia di kelas C 1 USA dan di kelas elite putri Open Indonesia Series.

Sementara dua atlet putra NTB, Hadi Wiranata dan I Gusti Bagus Saputra yang turun di kelas elite putra open Indonesia series

bertahandiperingkatenamkeatas.

Pelatih Pelatda BMX NTB, Junaidi kepada Suara NTB di Mataram, Senin (4/4) kemarin mengatakan atlet NTB masih lemah di teknik. Selain itu minimnya pengalaman tanding membuat atlet kurang mampu bersaing di event tersebut.

“Atlet kita masih lemah di teknik. Ini karena pengaman tanding mereka kurang,” ucapnya.

Untuk evaluasi dua atlet pu-

tra kedepan pihaknya akan terus memantapkan latihan teknik dan memperbanyak uji tanding. Uji tanding tidak hanya di luar daerah namun bisa dilaksanakan di NTB dengan atlet luar. Begitu juga untuk evaluasi atlet putri tetap ditingkatkan kualitas teknik dan mental tanding.

Dijelaskannya tampil di dua nomor NTB hanya mampu membawa pulang dua

perak. Hasil pertandingan di kelas C1 USA hari, Sabtu (2/4) lalu juara satu diraih oleh atlet Jatim, Elga Karisma Novanda, disusul atlet NTB Regina Patricia Panie di tempat kedua, kemudian peringkat ketiga diraih atlet Thailand, keempat Malysia dan kelima atlet Jateng, Suswanti.

Selanjutnya juara di kelas kelas elite diraih atlet Denmark.

Toni Syarifudin dari Jateng meraih

posisi kedua dan Rio Akbar dari Jabar di tempat ketiga. Arik Kristanto asal Jatim berada di urutan keempat. Yogi Purol Saputra dari Papua kelima dan Hasi Wiranata asal NTB ke enam.

Kemudian juara di kelas Open Indonesia Series elite putri diraih Elga Karisma Novanda dari Jatim disusul Regina Patricia Panie asal NTB di tempat kedua dan di peringkat ketiga diraih atlet Thailand. (fan)

Selasa, 5 April 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Dinas PU Klaim Eksekusi Fisik Optimis Terealisasi

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2768AS NOKA/NOSIN : MH1JB11104K1351/JB11E-1134471 AN. SOLIKIN HLG DKSTR MATARAM HILANGSTNKR2HONDADR3361HW NOKA/NOSIN : MH1JF8116DK8OO315/ JF81E-1794502 AN. LOK RAIMAH HLG DSKTR LEMBAR MENUJU DESA SEKOTONGKEC.SEKOTONGLOBAR HILANG STNKR2 HONDA DR3665AN NOKA/NOSIN : MH1JB211Y2K057437/ JB21E-1057614 AN. HJ. SUAIDIAH HLG DSKTR JL. PANJITILAR NEGARA KEKALIK KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 YAMAHA DR3061BU NOKA/NOSIN : MH34D204BK115650/14D-1113991 AN. M. JAINUDDINBATUBARAHLGDSKTR JL.ADISUCIPTOMENUJUPERUMNAS HILANG STNK R2 HONDA DR4506BP NOKA/NOSIN : MJB8112AK510757/ JB81E-1506467 AN. I NYOMAN SUGIARTHA HLG DSKTR CAKRANEGARA HILANGBPKBR4TOYOTADR1868AN. KOMISIPEMILIHANUMUMPROVINSI NTB NOKA/NOSIN : MHF11KF8330091347/7K-0641194 NO. BPKB : 6295564.G HLG DSKTR MATARAM

Tanjung (Suara NTB) Eksekusi anggaran fisik yang belum dapat dilakukan hingga saat ini, masih disikapi optimis oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Kabupaten Lombok Utara (KLU), salah satunya mengaku optimis serapan anggaran akan bisa maksimal hingga akhir tahun. Meski diakui atau tidak, realisasi anggaran lebih cepat akan memudahkan proses percepatan pelaksanaan anggaran sesuai visi dan misi Bupati KLU. Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, di ruang kerjanya, Senin (4/4), mengakui serapan anggaran secara keseluruhan akan berada di kisaran 90 persen lebih di akhir tahun. Kondisi ini menurutnya hampir sama dengan tahun - tahun lalu.

Bedanya dengan tahun lalu, pada minggu pertama April sudah dapat dieksekusi kegiatan yang sifatnya Penunjukan Langsung (PL).

“Tahun lalu, proyek PL sudah mulai jalan pada awal April, tetapi sekarang kita masih harus menunggu. Sedangkan untuk proyek tender, Minggu ke 4 April biasanya baru selesai tahap perencanaan, sekarang belum bisa kita mulai,” ungkap Nurjati.

Menyikapi situasi tersendatnya pencairan anggaran oleh Bendahara Umum Daerah, Kadis PU, memperkirakan proyekproyek tender akan dimulai prosesnya pada akhir Mei atau awal Juni. Meski mundur, ia meyakini tidak akan ada proyek yang tidak terselesaikan. Demikian halnya dengam kualitas proyek, tidak akan berpengaruh asalkan dikerjakan sesuai spek oleh para kontraktor pemenang lelang.

Hanya saja, sebut Nur-

jati, seiring target penambahan ruas jalan oleh Bupati dan Wakil Bupati, sepanjang 141 kilometer di 5 tahun ke depan, idealnya proyek jalan yang ada saat ini sudah harus diproses.

Namun sembari menanti proses itu bisa dilakukan, pihaknya masih harus menyusun draf penetapan ruas jalan kabupaten untuk dilegalkan Bupati KLU. “Pak Bupati sudah menargetkan panjang jalan Kabupaten bertambah dari 209 km menjadi 350 km sesuai dengan RPJMD. Status jalan ini sedang kita susun SKnya, untuk ditandatangani bupati,” ujarnya.

Nurjati menambahkan, untuk mencapai target itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi ruas-ruas jalan desa yang potensial ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Konsep ini tentu akan melihat kondisi jalan, asas manfaat jalan terhadap perekonomian atau pariwisata, serta analisa lainnya.

Masih menurut Nurjati, tambahan ruas jalan kabupaten oleh bupati dan wakil bupati dinilai cukup realistis dibandingkan dengan sumber pendanaan yang ada. Selama ini, pembangunan ruas jalan di KLU masih mengandalkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dari APBN, yang mana pola ini juga akan diterapkan untuk pencapaian target 4 tahun ke depan.

“Di tahun 2020, kondisi jalan baik ditargetkan sebesar 85 persen. Melihat realisasi tahun sebelumnya, kita optimis untuk bisa membangun 25-30 km jalan setiap tahunnya, walaupun tidak semuanya hotmix.

Kondisi sekarang, dari 209 km, ada 185 km yang teraspal dengan rincian 151 km kondisi baik, 17 km kondisi sedang dan 40 km kondisi rusak ringan,” pungkas Nurjati. (ari)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 5 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

UN: Pertarungan Melawan Kebohongan Pemekaran Lingkungan Harus Selektif ADANYA keinginan untuk melakukan pemekaran lingkungan tibatiba disuarakan oleh beberapa lingkungan yang ada di Kota Mataram.

Ini cukup mengejutkan. Pasalnya, keinginan ini muncul ketika Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengambil kebijakan memberikan dana hibah lingkungan sebesar Rp 50 juta per tahun. Meskipun memang, kebijakan itu belum diberlakukan pada tahun anggaran 2016 ini.

Sebab, Walikota Mataram dilantik setelah APBD Kota Mataram 2016 diketok. Sehingga mau tidak mau, Walikota harus melanjutkan apa yang menjadi program Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Sementara, Penjabat Walikota dalam politik anggaran, sama sekali tidak mencantumkan anggaran untuk hibah dana lingkungan kepada lingkungan se-Kota Mataram.

Seperti diketahui, Walikota Ahyar Abduh telah menjanjikan dana lingkungan yang besarnya Rp 50 juta per lingkungan setiap tahun.

Janji itu dilontarkan Walikota sesaat sebelum mengakhiri masa jabatannya pada periode pertama 2010 – 1015. Bisa dibilang dana lingkungan itu menjadi salah satu janji kampanye Walikota Ahyar Abduh yang terpilih kedua kalinya memimpin Kota Mataram bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Rencananya, dana lingkungan itu akan dianggarkan dalam APBD 2017 mendatang. Sementara menunggu tibanya tahun anggaran 2017, beberapa lingkungan mulai menyuarakan pemekaran lingkungan. Pemekaran ini oleh sejumlah kalangan dicurigai sebagai buntut janji politik Walikota Mataram yang akan memberikan dana lingkungan. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan.

Sebab, sebelum adanya janji pemberian dana lingkungan itu, tidak pernah muncul keinginan dari lingkungan di Mataram untuk melakukan pemekaran. Meskipun kemudian hal ini dibantah oleh anggota Dewan yang berasal dari partai yang sama dengan Walikota Mataram. Seperti diketahui, dana hibah lingkungan itu membawa konsekuensi yang cukup berat.

Di Mataram terdapat 321 lingkungan. Jika satu lingkungan diberikan Rp 50 juta, maka Pemkot Mataram harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 16.050.000.000. Belum lagi kalau jumlah lingkungan bertambah. Banyak kalangan mengkhawatirkan pemberian dana lingkungan itu berpotensi menyeret kepala lingkungan kepada persoalan hukum.

Karena, meskipun sifatnya hibah, dana lingkungan jelas tidak boleh sembarang digunakan. Dana lingkungan ini harus mengacu kepada program yang memang dibutuhkan masyarakat lingkungan itu dan tidak terjangkau SKPD. Memang usulan pemekaran lingkungan sahsah saja. Namun usulan itu tentu tidak bisa serta merta dikabulkan.

Pemkot Mataram perlu mengkaji dan mentelaah terlebih dahulu usulan pemekaran lingkungan yang diajukan.

Karena, untuk memekarkan suatu daerah, tentu harus memenuhi persyaratan. Seperti jumlah peduduk, luas wilayah dan jarak dengan lingkungan induk. Karenanya, Pemkot Mataram harus betul-betul selektif dalam memberikan izin pemekaran. Karena yang menjadi kekhawatiran, jika usulan pemekaran dikabulkan begitu saja, akan banyak lingkungan lainnya yang juga minta pemekaran. Yang jelas, jangan sampai pemekaran lingkungan itu orientasi keinginan mendapatkan dana hibah lingkungan. (*)

ULUS dengan predikat 100 persen sudah menjadi harga mati bagi hampir seluruh sekolah, tidak terkecuali di NTB. Menghadapi UN yang tinggal menghitung hari mendorong upaya maksimal sekolah bahkan orang tua untuk mempersiapkan siswa dan anakanaknya. Selain karena memiliki tanggung jawab besar, dua komponen ini kerap kali seperti ditekan di bawah mesin pemeras tebu. Standar kelulusan siswa dari pemerintah pusat seperti memberi tekanan kepada setiap daerah di Nusantara. Sehingga Pemimpin daerah dari gubernur, bupati bahkan walikota sepertinya “dituntut” untuk bagaimana caranya supaya siswa-siswa di daerahnya lulus dengan persentase maksimal. Tidak berhenti di situ, pemimpin daerah kemudian menurunkan “ultimatum” kepada tingkat bawah setingkat Kepala Dinas. Kemudian “pesan” tersebut diteruskan dan terbaca oleh kepala sekolah seperti “terror”. Tuntutan dari atas hingga ke sekolah menyebabkan cara pandang sekolah terhadap kelulusan UN sering kali keliru. Kemudian sekolah dan orang tua terjebak untuk melakukan kebohongan dan terpaksa mendukung kecurangan demi menjaga gengsi. Hal ini seperti mesin pemeras tebu yang mana dilema terbesar selalu berada di tingkat bawah.

Beberapa masalah yang selalu meramaikan momen UN yaitu, kecurangan sekolah dengan memberikan jawaban, serta siswa bahkan orang tua yang sibuk “mencari” agen penjual jawaban. Budaya menghalalkan segala cara untuk kelulusan sesungguhnya tidak bisa mutlak sepenuhnya kesalahan satu komponen. Kecurangan dan kebohongan menghadapi momen UN selalu terulang dengan pelaku yang berbeda. Sehingga pemerintah dalam mencari solusi seperti dihadapkan

Oleh:

Samsun Hidayat, M.Pd.

(Dosen IKIP Mataram dan Direktur Rumah Edu)

UN harus dipandang sebagai suatu ikhtiar bersama dalam memerangi kebohongan dan kecurangan. Pemimpin daerah, pemegang kebijakan, serta komponenkomponen pendidikan yang bersentuhan lagsung dengan siswa termasuk orang tua perlu memiliki semangat dan keberanian memerangi kebohongan. Karena kebohongan hanya akan melahirkan generasi kerdil yang cacat kesadarannya. pada penyakit yang infektannya tidak jelas. Jika kebohongan dan kecurangan dalam UN dianalogikan sebagai penyakit, maka terdapat tiga kemungkinan faktor yang menyebabkan seseorang terinfeksi.

Pola hidup yang tidak teratur, serangan virus dan bakteri, dan gangguan non-medis. Dalam pendidikan, tiga faktor tersebut bisa dipadankan dengan cara belajar siswa yang ditanamkan sistem pendidikan, kebohongan dan kecurangan sebagai virus dan bakteri, serta kecendrungan melakukan pelanggaran agama sebagai gangguan non-medis.

Penulis ingin fokus pada dua faktor terakhir mengingat sistem pendidikan kita masih sedang berupaya menemukan konsep idealnya dalam memperbaiki cara belajar siswa. Pertama, kebohongan dan kecurangan.

Kebohongan dan kecurangan yang terjadi beberapa tahun terakhir sudah menjadi keburukan yang dianggap “biasa” dan “sah-sah saja”. Yang paling mendasar yang mendorong

prilaku berbohong adalah tidak adanya keberanian dan kerelaan mengakui kekurangan dan menerima kelemahan. Sehingga melahirkan pobia dan ketakutan yang memaksa seseorang untuk selalu dipandang baik, hebat, dan tampil menarik.

Begitu pula beberapa sekolah yang telah terlibat dengan kebohongan dan kecurangan. Ketakutan akan kekurangan dan kelemahan komponen-komponen pembelajaran di sekolah mendorong prilaku kecurangan dan kebohongan secara berjama’ah dalam menghadapi UN. Menghadapi masalah ini diperlukan kerelaan, keikhlasan serta keberanian pemimpin daerah, kepala dinas, sekolah hingga guru untuk menerima hasil UN yang jujur.

Sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada bisa diatasi dengan tepat untuk hasil yang maksimal pada tahun berikutnya. Sebaliknya jika kelemahan kian ditutupi dengan “kosmetik” abal-abal, justru akan menjadi bangkai yang dis-

Awasi Penerbitan Izin Penambangan Pasir Laut Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi Hanura DPRD NTB H. Suharto, ST, MM menyerukan agar semua pihak mengawal proses penerbitan izin pengerukan pasir di Pulau Lombok. Aktivitas penambangan pasir laut dinilai akan membawa dampak negatif yang lebih besar ketimbang manfaat berupa penambahan pendapatan asli daerah yang selama ini dijadikan iming-iming.

“Persoalan yang harus kita sama sama waspadai ialah persoalan upaya upaya oknum tertentu yang akan selalu mencari celah untuk menyelundupkan proses izin yang notabenenya melegalkan perusahan penguasa tertentu untuk mengeruk pasir laut yang berada di teritorial milik Nusa Tenggara Barat agar bisa dibawa keluar daerah kita ini,” ujar Suharto, Senin (4/4) kemarin.

Suharto menambahkan, berbagai elemen masyarakat di NTB, termasuk pers perlu melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap proses ini. Suharto khawatir, jika tidak dikawal, bisa saja ada oknum tertentu yang menyiasati persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi.

“Ujung-ujungnya hanya mengu-

payakan secara diam-diam, tiba tiba eksplorasi pengerukan pasir laut kita tiba-tiba dimulai.. Jangan sampai (terbit) izin pengerukan dan pemindahan pasir laut yang ada di teritorial pulau Lombok ini berpindah diangkut ke daerah lain,” ujarnya.

Suharto menyangsikan alasanalasan yang mengemuka untuk melegalkan terbitnya izin pengerukan pasir laut ini. Menurutnya, telah terbukti di berbagai daerah betapa banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pengerukan pasir laut ini. “Siapapun dan lembaga apapun yang akan melakukan penelitian secara mendalam, tetap saja pertambangan atau pengerukan pasir laut kita akan banyak sekali dampak buruknya,” ujarnya.

Meski mengaku khawatir, namun di sisi lain Suharto juga menganggap para penentu kebijakan dalam proses penerbitan izin ini memiliki itikad baik dan tidak akan mudah terbujuk untuk melakukan tindakan semacam itu.

Apalagi, jika elemen masyarakat mau bahu membahu mengawasi proses penerbitan izin ini. “Para pemangku kebijakan dalam pemberian izin pengerukan pasir laut kita

RADIO

tersebut tentu tidak segampang itu menerbitkan, atau tidak mudah diintervensi kekuatan uang seperti yang terjadi di daerah lain belakangan ini,” ujarnya.

Suharto mencontohkan, Provinsi Kepulauan Riau yang telah menjual pasir lautnya untuk membuat tambahan jumlah ribuan hektar luas tanah di daratan Singapore kini harus menanggung banyak persoalan.

“Apa yang didapat oleh daratan Kepulauan Riau selain PAD ? Yang didapat adalah, abrasi pantai, menurunnya kualitas air. Aspek biologi, biota laut dan lain-lain yang berbau kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Suharto berharap, agar elemen masyarakat yang masih memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk secara konsisten mendorong Pemprov NTB agar tidak memberikan izin pengerukan pasir laut ini.

“Baik itu izin eksplorasi ataupun izin produksi terhadap upaya upaya pengerukan dan penjualan pasir laut kita keluar wilayah NTB.. Lebih lebih daerah kita sudah menjadi destinasi wisata dunia yang juga sangat menggiurkan wisman atau para wisatawan domestik,” pungkas Suharto. (aan)

embunyikan di dalam lipatan pakaian. Kebohongan dalam UN sama halnya dengan seorang pasien yang tidak jujur ketika didiagnosa oleh seorang dokter. Pada akhirnya, penyakit meradang, infeksi bahkan penyakit menjadi kronis dan komplikasi akut.

Faktor kedua yaitu prilaku berdosa tanpa beban. Dalam agama dan kepercayaan manapun di muka bumi ini, khususnya islam menganggap kebohongan sebagai musuh yang harus diperangi. Karena satukebohongan akan mengundang dan melahirkan kebohongan lain seperti gunung es. Kebohongan dan kecurangan dalam UN mengindikasikan bahwa kita senantiasa sudah tidak takut melanggar agama. Ironisnya pelanggaran, kecurangan serta kebohongan UN dilakukan oleh beberapa sekolah yang berlabel agama. Menurut penulis, tidak ada apresiasi yang lebih pantas diberikan untuk sekolah berlabel agama yang lulus seratus persen melalui kecurangan dan kebohongan, selain Sajadah. Kenapa Sajadah?

Karena sekolah tersebut perlu lebih sungguh-sungguh bersujud dan bertaubat. Ketaatan kepada agama menjadi sangat penting tidak saja bagi UN semata melainkan bagi perbaikan pendidikan kita secara benar.

Ketaatan ini bahkan bisa bermuara pada kejujuran yang akan memberikan hasil lebih baik.

Sebagai kesimpulan, UN harus dipandang sebagai suatu ikhtiar bersama dalam memerangi kebohongan dan kecurangan. Pemimpin daerah, pemegang kebijakan, serta komponen-komponen pendidikan yang bersentuhan lagsung dengan siswa termasuk orang tua perlu memiliki semangat dan keberanian memerangi kebohongan. Karena kebohongan hanya akan melahirkan generasi kerdil yang cacat kesadarannya. (*)

Gubernur targetkan angka kemiskinan tersisa 13,25 persen Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Walikota dorong masyarakat jadi wirausahawan Fasilitas termasuk modal juga harus disiapkan

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 April 2016

Sebanyak 23 Siswa di Sumbawa Tidak Ikut UN Sumbawa Besar (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK mulai dilaksanakan. Di Kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 5.264 siswa yang terdaftar mengikuti UN. Terdiri dari 3.602 siswa SMA/MA, 1.662 siswa SMK, dan paket C sebanyak 212 orang. Namun pada pelaksanaan hari pertama, Senin (4/4), 23 orang peserta atau siswa tidak mengikuti UN. Siswa-siswa tersebut masing-masing SMAN 1 Moyo Hulu 1 orang, SMAN Lunyuk 2 orang, SMAN 1 Utan 1 orang, SMAN 1 Alas 1 orang, SMA Zainuddin 3 orang, SMKN 1 Plampang 1 orang, SMKN Tarano 3 orang, SMK Gunung Galesa 5 orang, SMK Mercury 3 orang, MA NW Alas 2 orang, dan SMA Samawa Utan 1 orang.

“Sampai saat ini (siang kemarin), sebanyak 23 orang siswa SMA/MA/SMK yang tidak mengikuti UN di hari pertama.

Untuk yang mengikuti paket C, kami belum menerima informasinya,” sebut Kadis Diknas Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pendidikan Menengah M. Ali HK, S.Pd., M.Pd.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah, terhadap siswa yang tidak mengikuti UN tersebut, disebabkan beberapa faktor. Ada yang sakit, meninggal dunia, dan menikah. Terhadap siswa yang sakit, pihaknya tetap akan memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Di mana waktunya akan dilaksanakan pada 11 - 13 April mendatang.

Pihak Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa berharap pelaksanaan UN berjalan dengan lancar, baik, dan aman. Baik UN berbasis naskah, maupun berbasis komputer. Selain itu, para siswa atau peserta diharapkan mengikuti UN dengan serius dan baik sampai hari terakhir. Sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

“Alahmdulillah pelaksanaan UN hari pertama, baik yang berbasis naskah maupun berbasis komputer berjalan dengan aman dan lancar. Semoga tidak ada masalah sampai hari terakhir,” ujarnya. (ind)

Belasan Warga NTB DPO Jaringan Santoso Dari Hal. 1 Mereka ditetapkan sebagai DPO berdasarkan UU nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan rilis DPO tersebut, ia mengaku tidak menjalin koordinasi dengan Polda Sulteng maupun Mabes Polri karena lokus operasi yang berada di wilayah hukum jajaran Polda lain. Meski demikian, pantauan terhadap gerak-gerik jaringan teroris paling dicari itu tetap dilakukan. ‘’Di sini belum ada laporan dari Kapolres sama jajaran di sana,’’ ujar Kapolda.

Mengenai banyaknya warga Bima yang diduga menjadi DPO teroris mengafirmasi bahwa infiltrasi paham radikalisme di Bima mengkhawatirkan.

Kapolda menyebutkan, perekrutan dan doktrinasi dapat saja dilakukan di Bima ataupun di Sulawesi. ‘’Dari sini berangkat satu-satu. Tahu-tahu sudah ngumpul di sana,” un-

gkapnya.

Saat ini jaringan Santoso disebutkan sudah tidak lagi solid. Perpecahan menghinggapi gembong teroris itu menjadi dua bagian. Ada muncul kelompok di internal yang tidak menyepakati kebijakan Santoso selaku pimpinan MIT .

“Yang meninggal kemarin itu, si Fajar termasuk yang kurang sepaham dengan Santoso. Makanya gak berangkat dia,” kata Kapolda. Fajar ditembak mati Densus 88 Anti Teror 15 Februari 2016 lalu dalam sebuah penggerebekan di rumahnya di Penato’I, Rasana’e, Kota Bima.

Untuk penanganan indoktrinasi paham radikal di Bima, Polda NTB bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) cenderung menjadikan operasi penindakan hukum sebagai jalan terakhir. ‘’Kita pakai soft power.

Karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah,’’ tegasnya. (why)

Pemkab Dompu Awali dengan Pacuan Kuda Dari Hal. 1 toilet umum dan dukungan air bersih menjadi tanggung jawab Dinas PU. Hasil koordinasinya, persiapan ini terus dipacu. Termasuk untuk penyiapan toilet umumnya. ‘’Untuk penyiapan lokasi, sudah mulai dilakukan oleh Dinas PU di lapangan,’’ katanya.

Untuk kesiapan acara berupa atraksi kesenian dan lainnya, menjadi tanggung jawab Disbudpar. Di antara acara yang laksanakan pada puncak acara FPT tahun 2016 yaitu dzikir akbar di padang savana, atraksi pacuan kuda Sumbawa, parade rimpu, puru timbu, puru jago, atraksi kesenian daerah dan pemutaran film

Laskar Tambora dilangsungkan pada 15 April atau sehari sebelum puncak acara. ‘’Semua persiapan sudah dilakukan sambil menunggu hari pelaksanaan,’’ jelasnya.

Pada puncak acara, kata Hj Sri Suzana, Presiden Joko Widodo direncanakan akan hadir. Karena kegiatan tersebut, akan dirangkai dengan peresmian KEK Teluk Saleh, Moyo, Tambora (Samota) dan peresmian pabrik gula Tambora. ‘’Beberapa atraksi pada puncak acara seperti tarian penyambutan, tarian Tambora Bou Mantika terus dipersiapkan dan dipermantap,’’ pungkasnya. (ula)

Dilema Investasi Dari Hal. 1 Ia mengatakan, dalam Musrenbang tersebut beberapa prinsip pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama. Salah satunya tersedianya lahan pertanian yang cukup untuk bisa mempertahankan ketersediaan pangan.

Walaupun ini cukup dilematis, kata walikota, bagi Pemkot Mataram yang luas wilayahnya relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di NTB. ‘’Kita hanya 0,24 persen luas wilayahnya dari keseluruhan luas Provinsi NTB,’’ sebutnya.

Dengan luas wilayah yang hanya 0,24 persen dari seluruh luas wilayah NTB itu, kata Ahyar, tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi. Ia mencontohkan, ketersediaan rumah di Kota Mataram baru 82 ribu unit dari kebutuhan sebanyak 100 ribu unit. Artinya, kata walikota, Kota Mataram masih kekurangan 20 ribu unit rumah. ‘’Terkait tingginya dinamika atau perkembangan perekonomian kita di Kota Mataram. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita 8,58 persen, cukup tinggi. Kita juga membuka peluang untuk investasi semakin baik. Ini juga punya konsekuensi terhadap ketersediaan lahan. Karena itulah, kami sedang melakukan revisi terhadap Perda RTRW

Kota Mataram,’’ terangnya.

Termasuk di dalamnya, kata Ahyar, Pemkot Mataram menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen. Di mana, dalam revisi itu juga ada hal yang terkait dengan lahan pertanian berkelanjutan atau penyiapan lahan abadi. ‘’Jadi ini membutuhkan kajian yang betul-betul komprehensif. Kita juga tidak ingin investasi kita di Kota Mataram akan terhalang.

Karena apa? Justru kemajuan di Kota Mataram ini kalau kita lihat PAD dan sebagainya basisnya adalah jasa, perdagangan dan perhotelan. Karena lahan pertanian kita sempit.

Tapi sekali lagi itu sangatsangat penting. Untuk bisa mempertahankan ketersedian pangan di kemudian hari,’’ ucapnya.

Bagi investor yang ingin berinvestasi di Kota Mataram, lanjut Ahyar tentu harus melihat peruntukan ruang sesuai dengan Perda RTRW. Tidak bisa kemudian ada investasi dalam bidang perhotelan sementara lahan tersebut tidak boleh dibangun hotel. ‘’Makanya mereka (investor) harus konsultasi dan kita terbuka. Kita sudah punya online yang bisa melihat peruntukan-peruntukan tata ruang kita di Kota Mataram,”tandasnya. (nas)

Halaman 15

PKS Benarkan Pemecatan Fahri Hamzah Jakarta (Suara NTB) DPP PKS membenarkan kabar pemecatan H.Fahri Hamzah, SE, sebagai kader partai tersebut, dan telah mengirimkan surat tersebut kepada yang bersangkutan, Minggu (3/ 4). Dia adalah salah satu wakil ketua DPR. ‘’Kami menyampaikan SK tersebut telah diterima Pak Fahri Hamzah pada 3 April 2016 pada pukul 19.43 WIB. Diterima langsung oleh yang bersangkutan dan ditandatangani, artinya sejak 3 april beliau sudah menerima surat tersebut,” kata Ketua DPP PKS Bidang Humas dan Media, Dedi Supriadi, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (4/4).

Dia mengatakan SK pemberhentian Hamzah sebagai kader PKS itu bernomor 463/SKEP/DPP-

PKS/1437 yang ditanda tangani Presiden PKS, Sohibul Iman, tertanggal 1 April 2016.

Karena itu menurut dia, PKS membenarkan kabar pemberhentian Hamzah sebagai kader PKS seperti kabar yang beredar sejak Minggu (3/4).

“Ini yang bisa konfirmasi karena kemarin kami sampaikan tidak bisa konfirmasi dari foto yang beredar tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan, PKS belum bisa memberikan pastian pemberhentian Fahri pada Minggu (3/4) karena belum dipastikan yang bersangkutan sudah menerima SK tersebut atau belum.

Menurut dia, dalam kode etik PKS, tidak akan menyampaikan SK sebelum yang bersangkutan menerimanya.

Ketua Departemen Bidang Hukum DPP PKS, Zainudin Paru, mengatakan secara prinsip PKS berjalan dengan

sistem dan aturan.

Menurut dia, seorang kader PKS dalam kapasitas dan jabatannya apapun, harus tunduk dengan kaidah dan sistem yang berlaku di PKS. “Karena itu dengan semua proses yang berjalan, itu menjadi pegangan di PKS,” ujarnya.

Menurut dia, putusan DPP PKS itu terkait tertib organisasi dan kedisiplinan partai serta dikeluarkan karena ada proses-proses yang dilalui hingga ada putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS. Zainudin menjelaskan putusan DPP PKS itu berdasarkan putusan Badan Penegak Disiplin Organisasitelah mengeluarkan putusan lalu disusul putusan Majelis Tahkim yang memberhentikan Fahri Hamzah sebagai kader PKS. (ant/Bali Post)

Diduga Diselundupkan ke Singapura

Tujuh TKW Asal NTB Berhasil Diselamatkan Selong (Suara NTB) – Aparat keamanan di Kota Batam Kepulauan Riau berhasil menggagalkan 11 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia yang rencananya akan diselundupkan ke Singapura. Dari 11 TKW yang berhasil diamankan, tujuh di antaranya berasal dari NTB termasuk satu berasal dari Lombok Timur (Lotim).

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (4/4), Kepala Seksi (Kasi) Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, Lalu Sadli Bahtiar, mengatakan, penggagalan 11 TKW yang akan dibawa ke Singapura itu digagalkan pada hari Kamis, (31/3) lalu. Aparat keamanan berhasil mengamankan belasan TKW itu ketika melakukan proses pembuatan dokumen atau paspor oleh petugas di Batam, Riau. Setelah ditelusuri, kata Bahktiar, tujuh orang di antaranya asal NTB termasuk salah satu merupakan warga Lotim.

“Dari hasil BAP, petugas berhasil mengungkap jika 11

TKW itu akan diselundupkan ke Batam yakni, 2 orang asal Pulau Sumbawa, 3 asal Lobar, Lombok Tengah (Loteng ) 1 orang dan asal Lotim sebanyak 1 orang, sementara sisanya dari NTT,” ujarnya.

Adanya penggagalan penyelundupan 11 TKW ini, lanjutnya, dilakukan salah satu tekong inisial LK dan tergolong dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO), karena membawa warga negara Indonesia ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. “Ini sudah jelas masuk dalam TTPO,” tegasnya.

Ditambahkannya, setelah 11 TKW itu diamankan pada hari Kamis lalu, selanjutnya para TKW yang diduga akan

dijadikan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Singapura itu, langsung dibawa ke Bandara Juanda Surabaya untuk diterbangkan langsung ke NTB melalui Lombok Internasional Airport (LIA) yang langsung diterima oleh BP3TKI Jumat (1/4) malam sekitar pukul 20.00 Wita.

Adanya kejadian ini, Pemkab Lotim melalui Disosnakertrans Lotim mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin menjadi TKI. Selain itu, ia juga berharap kepada pelaku atau oknum yang memberangkatkan TKI atau TKW keluar negeri dengan tidak disertai dengan dokumen yang benar dan jelas sebaiknya ditindak tegas dan diberikan efek jera. (yon)

KPK Minta Pelapor Lengkapi Dokumen Dari Hal. 1 Tak Gubris Laporan Sementara itu, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM tampaknya tidak terlalu memikirkan dugaan penyimpangan dana Bansos tahun 2015 yang dilaporkan GMAK ke KPK. Saat ditanya mengenai laporan tersebut, orang nomor satu di KSB tidak mau menangapinya. Bupati hanya menjelaskan jika tuduhan yang dikaitkan dengan namanya itu tidak berdasar. Sebab dana Bansos yang dilaporkan ke KPK itu dibahas saat dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Skeretaris Daerah (Sekda) kala itu. ‘’Itu kan di APBD Perubahan.

Saya tidak jadi Sekda, sudah mundur Agustus saat itu,” cetusnya, Selasa (29/3) lalu.

Menurutnya, penganggaran dan penyaluran Bansos sepanjang tahun 2015 tidak ada yang bermasalah dan semuanya berjalan normal. Beberapa Bansos yang angkanya tinggi

pun digunakan sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku. ‘’Yang banyak-banyak (nilainya) itu kan seperti untuk Pilkada. Dan semuanya jelas peruntukannya,’’ tandasnya seraya menyatakan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti untuk pelaporan ke KPK itu bukan yang asli.

“Dokumen yang terambil itu kan liar, bukan yang asli.

Toh dokumen yang asli BPK kok yang periksa. Dan itu (dugaan) sudah dilapor ke sana ke sini (ke aparat penegak hukum lain, selain ke KPK),” sambung bupati.

Meski mengklaim tidak terlibat lagi dalam pembahasan APBDP 2015 di mana dana Bansos yang dilaporkan itu diduga ditetapkan. Wabup mengatakan, prosedur pengelolaan keuangan oleh pemerintah sepanjang tahun 2015 sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan tidak hanya itu, untuk memastikan anggaran pemerintah sudah sesuai penyaluran

dan sasarannya, BPK bertugas melakukan pemeriksaan saat ini terus melakukan audit terhadap realisasi anggaran Pemda KSB sepanjang tahun 2015. “Sekarang ada pemeriksaan reguler oleh BPK. Dan tidak ada masalah dengan keuangan kita,’’ jelasnya.

Sikap bupati ini sama dengan yang ditunjukkan Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST sebelumnya. Kepada media ini beberapa waktu lalu, Natsir enggan mengomentari soal dugaan penyimpangan dana Bansos yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum itu. Menurutnya, biar semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di penanganan hukum.

Untuk diketahui, selain ke KPK, GMAK sebelumnya melaporkan kasus ini ke Polres KSB. Dalam laporan dugaan penyimpangan dana Bansos KSB tahun 2015 ini, GMAK pun menyertakan sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat di dalamnya.(ars/bug)

Gubernur Targetkan Angka Kemiskinan Tersisa 13,25 Persen Dari Hal. 1 Artinya, kata Zainul Majdi, anggaran yang terbatas itu akan mengalir ke sektor-sektor yang memang diperlukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. Kualitas lingkungan dan penurunan kemiskinan yang signifikan. Dalam memadukan program, katanya penting dipastikan skala prioritas di daerah.

Jika melihat daftar keinginan program-program masing-masing kabupaten/kota, sebut gubernur, memang semuanya mengatakan sangat penting dan harus segera direalisasikan. Tapi, harus disikapi realitas dengan sebaikbaiknya. Dicontohkan, pemda mempunyai 1.000 keinginan dalam bentuk program, tetapi kemampuan anggaran hanya mampu mengakomodir 100 keinginan saja.

Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul,SH, MM., mengatakan Musrenbang bertujuan untuk menyelaraskan RKPD provinsi dengan kabu-

paten/kota, khususnya terkait rencana pendanaan program yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan yang akan diusulkan melalui APBN tahun angaran 2017. Ia juga menyampaikan indikatif usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi terdiri dari 403 program dan 931 kegiatan dengan proyeksi pagu anggaran Rp.1.279.412.697.006,- baik dari inisiatif SKPD provinsi maupun dari kabupaten/kota.

Sementara itu, Sekretrais Jenderal Kemendagri, Dr. Yuswandi A Temenggung mengatakan Musrenbang jangan hanya menjadi acara seremonial saja. Perumusan RKPD tentu akan diikuti dengan tindak lanjut operasionaliasi di tahun 2017. Setelah penyusunan RKPD akan diteruskan dengan perumusan KUA PPAS agar jangan dibuat lebih makro dari RKPD. Setelah KUAPPS, dilanjutkan dengan menyiapkan Perda APBD yang menterjemahkan kehendak program-kegia-

tan dibiayai dengan sumber APBD. Ia mengharapkan dokumen RKPD 2017 harus sudah inklusif terhadap kebijakan untuk stake holder di luar pemerintah daerah, karena forum Musrenbang menampung aspirasi masyarakat yang dapat tersalurkan melalui DPRD. “Tidak hanya berbicara tentang SKPD dan programnya tetapi juga bagaimana implikasinya bagi pihak di luar” ujarnya.

Musrenbang NTB 2016 juga memberikan anugerah Pangripta Provinsi NTB tahun 2016 kepada pemda kabupaten/kota yang telah membuat rencana kerja pembangunan tahun 2016 dengan baik yang disinergikan dengan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lombok Utara, terbaik 2 diraih oleh Kabupaten Bima, dan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Sumbawa. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB dan diterima langsung oleh bupati masing-masing daerah. (nas)

Ali BD Kritik Langkah Pengurus PKS Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan turut angkat bicara terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE. Kepada Suara NTB, Senin (4/4) kemarin, Ali BD menyampaikan kritikan tajamnya terhadap pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diterangkan berdasarkan informasi yang dia terima mengenai sikap pengurus PKS terhadap Fahri Hamzah, menunjukkan fakta buruk partai yang terlalu dikuasai pengurus. Perbedaan pendapat yang dilayangkan Fahri Hamzah harus bisa dibedakan antara pendapat pribadi atau pendapat partai.

Menurut Ali BD, dalam menyampaikan pendapat tidak harus sama pandangannya dengan partai. “Boleh beda pendapat. Jangan karena beda pendapat dengan partai lalu dihukum,” kritik Bupati Lotim. Pandangannya, sejauh ini juga tidak ada pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Tergambar dari hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu, Fahri diketahui merupakan peraih perolehan suara terbanyak.

Putra Sumbawa tersebut ber-

hasil mengumpulkan dukungan sebanyak 125.083 yang juga menempatkannya sebagai caleg suara terbanyak dari Dapil NTB. Rakyat NTB yang memilih Fahri harus membela.

Jika benar kabar mengenai pemecatan Fahri dari PKS, maka langkah politis tersebut akan menambah penilaian buruk terhadap partai.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai akan semakin merosot. Seakan-akan pengurus memiliki hak veto. Padahal, hak veto yang dimiliki Amerika dan negara lainnya saja di PBB saja bisa digugat.

Ditegaskan bupati, politisi seperti Fahri Hamzah sangat dibutuhkan negara. Sikap kritis merupakan ciri dari negara maju. Sehingga akan sangat rugi negara jika Fahri Hamzah dihilangkan.

Langkah PKS yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian terhadap Fahri Hamzah sebagai kader PKS katanya, jelas melanggar prinsip demokrasi. Majelis Tahkim partai sejatinya menyidangkan kasus-kasus yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sementara alasan terhadap Fahri tidak ada unsur pelanggaran hukum. (rus)

Gubernur Pantau Pelaksanaan UN Dari Hal. 1

Dalam kesempatan ini, gubernur menekankan agar pelaksanaan UNBK dan PBT terlaksana dengan nyaman dan baik. “Mudah-mudahan dengan sistem yang dibangun sekarang, metode ujian berbasis komputer, integritas UN semakin meningkat. Peluang untuk hal-hal tidak baik makin sulit,’’ harap gubernur.

Gubernur menambahkan, UN dikonsep dalam UU Nasional dan tidak menentukan kelulusan. Namun, UN tetap penting, karena bisa menjadi dasar memetakan kualitas pendidikan nasional, termasuk di NTB. “Hasil dari pemetaan dapat menjadi bahan bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita,” ujar gubernur.

Adanya sistem yang ada sekarang, kata gubernur, sudah tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan atau mampu meminimalisir kecurangan. UN juga tidak menentukan prestise dari sebuah sekolah. “Jadi kita tidak perlu khawatir sepanjang sekolah-sekolah di NTB mampu melahirkan alumnialumni yang bermanfaat,” ujar gubernur.

Terpisah, Wagub NTB H. Muh. Amin, saat memantau pelaksanaan UNBK dan PBT di Lombok Barat menekankan pentingnya sumber daya listrik untuk mendukung pelaksanaan UN yang saat ini sudah berbasis komputer. Di mana, tanpa jaminan listrik yang memadai maka akan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan UNBK. (ham)

Butuh Rp 92 Miliar Dari Hal. 1 Data yang diserahkan itu sudah direkap dan hasil kalkulasi berdasarkan kerusakan fasilitas jalan dan jembatan yang sesuai kewenangan provinsi. Ditotal, perbaikan membutuhkan anggaran Rp 12 miliar untuk tanggap darurat dimaksud. Artinya, dana ini hanya dipakai untuk penanganan cepat. ‘’Seperti membuat jembatan darurat, jalan penghubung darurat. Yang penting akses masyarakat dan mobilitas ekonominya jalan,’’ kata Azhar.

Selain dana tanggap darurat, diajukan juga untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) mencapai Rp 79 miliar.

Dana sebesar itu akan dipakai memperbaiki akses jalan dan jembatan di wilayah yang parah kerusakannya tersebut.

Tapi diperkirakan, dana RR ini akan alot turunnya karena harus menunggu

APBN Perubahan. Apalagi usulan juga datang dari provinsi lain se Indonesia yang mengalami bencana. ‘’Kalau untuk dana perbaikan jalan dan jembatan permanen sepertinya masih lama, karena menunggu anggaran perubahan. Tapi yang terpenting tanggap daruratnya dulu direalisasikan pusat,” terangnya.

Bagaimana dengan usulan kabupaten dan kota? Menurutnya BPBD di daerah menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Jalan atau jembatan yang memang statusnya akses kabupaten atau kota, juga diusulkan ke pusat. ‘’Mereka juga ajukan anggaran ke pusat, terpisah dengan yang kami ajukan,’’ terangnya.

Azhar berharap dengan pengajuan itu, segera dibuatkan MoU antara daerah dan pusat, sehingga perbaikan fasilitas jalan dan jembatan disegerakan. Sehingga akses ekonomi dan mobilitas masyarakat normal lagi. (ars)

Pangkas Regulasi Penghambat Sektor Pariwisata Dari Hal. 1 “Pengangguran menurun, itu menurut saya suatu kesuksesan bagi seorang kepala daerah. Tidak semata dari ukuran PAD. Tentu kalau keduanya berjalan, seiring itu bagus sekali. Tapi kalau boleh memilih maka saya minta bupati/walikota, pilihlah untuk memberikan fasilitasi seluas-luasnya. Kemudahan sebanyak-banyaknya. Agar ekonomi tumbuh, kemudian pengangguran menurun walaupun PAD kita tidak meningkat secara signifikan,”ujarnya.

Orang nomor satu di NTB ini meminta bupati/walikota dalam membuat regulasi supaya tidak menyulitan masyarakat. Di samping itu, regulasi-regulasi yang sudah ada diminta untuk dianalisis.

Termasuk regulasi yang ada di tingkat provinsi. Begitu juga, regulasi-regulasi yang terkait dengan program unggulan perlu dianalisis dan dicabut jika menyulitkan masyarakat.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan wisata halal di NTB. Gubernur meminta bupati/walikota untuk berhenti berdebat dalam tataran istilah. Ia meminta semua fokus untuk memastikan destinasi-destinasi wisata memiliki standar yang baik.

Baik sarana prasarana kesehatan harus dipastikan ada dan terjaga dengan baik.

Ia mengajak bupati/waliko-

ta menggarap potensi wisata yang potensial yang selama ini belum digarap secara maksimal. Kementerian Pariwisata menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta tahun 2019 mendatang. Untuk mengejar target tersebut, NTB ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia untuk mengembangkan wisata halal. ‘’Menurut saya apresiasi itu adalah momentum. Jangan kita berdebat. Kalau memang ada apresiasi, mari kita jadikan momentum. Yang kurang kita benahi. Para pelaku pariwisata termasuk jajaran Pemda, mari kita bersinergi.

Jangan ada yang mau untung sendiri. Semuanya harus mau bekerja bersama-sama. Ciptakan situasi yang baik, semua pelaku usaha,”ajaknya.

Ditambahkan, tahun-tahun sebelumnya NTB dalam taraf membranding Lombok Sumbawa, baik secara nasional dan internsional. Saat ini, branding NTB sudah cukup kuat. Maka, kata gubernur, selain terus menerus melakukan promosi di dalam dan luar negeri, Pemda harus memastikan kesiapannya dalam menata destinasi di dalam daerah. “Agar jangan sampai orang yang datang ke daerah kita untuk mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan yang baik, justru mendapatkan pengalaman tidak terlupakan yang tidak baik,”tandasnya. (nas)

Selasa, 5 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Desain Tak Cocok, Alasan Pembangunan Proyek Kantor Gubernur Ditunda Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membeberkan alasan pembatalan proyek pembangunan gedung Kantor Gubernur senilai Rp 32 miliar lebih tahun 2016 ini. Salah satunya karena Detailed Engineering Design (DED) yang tidak cocok. ‘’Saya putuskan untuk diundur.

Karena, desain yang saya lihat itu menurut saya tidak maksimal. Itu desainnya tidak cocok. Pemanfaatan ruangnya kurang bagus,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai Musrenbang 2016 di Mataram, Senin (4/ 4) siang kemarin.

Gubernur mengatakan, dengan DED yang sudah diekspose oleh Dinas PU, Biro Umum, BPKAD dan Asisten III Setda NTB beberapa waktu lalu terlalu banyak lahan yang digunakan. Gubernur menginginkan, jika dibangun Kantor Gubernur, Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga harus ada. ‘’Jadi ruang terbuka hijaunya banyak. Jadi jangan

lahan satu hektar, lahan 80 are bangunan semua. Kalau bisa naik tinggi sedikit (bangunannya) tapi banyak menyisakan RTH,’’ ujarnya.

Zainul Majdi juga mengungkapkan penyebab lain pembatalan pembangunan proyek senilai 32 miliar tersebut. Yakni adanya informasi bahwa pembangunan Kantor Gubernur akan dibiayai oleh APBN. Untuk itu, ia telah memerintahkan Asisten III, Biro Umum dan BPKAD untuk mencari tahu ke Kemendagri.

Alasan terakhir, katanya lahan eks RSUD NTB yang tidak terpakai. Gubernur sudah meminta Dinas PU NTB untuk membuat dua master plan pembangunan

Kantor Gubernur. Pertama, master plan untuk lahan yang ada saat ini. Ke dua, master plan pembangunan kantor gubernur ditambah lahan eks RSUD NTB. ‘’Jadi memang itu faktor-faktor objektif yang saya putuskan ndak usah lah (dibangun) tahun ini,” terangnya.

Terkait dengan permintaan Pemkot Mataram supaya dihibahkan lahan eks RSUD NTB sebagai RTH? Gubernur mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan telaah dan kajian. Namun, ia mengatakan esensi dari RTH adalah penyediaan ruang terbuka. Jika nanti pemanfaatan eks lahan RSUD NTB sebagai kawasan kantor gubernur yang memperhatikan ruang terbuka hijau maka akan membantu persentase RTH di Kota Mataram. ‘’Tapi secara umum, apa yang diminta oleh Kota Mataram itu sedang kita kaji. Akan disesuaikan dengan kebutuhan kita,’’ tandasnya. (nas)

Dewan Serahkan Lima Komisioner KI NTB ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengatakan pimpinan Dewan sudah menyerahkan lima nama komisioner Komisi Informasi (KI) NTB terpilih kepada Gubernur NTB, Jumat (1/4) lalu. Komisi I Bidang

Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB telah tuntas melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap 15 calon komisioner KI NTB yang diajukan gubernur ke Dewan, Januari lalu. ‘’Sudah kita berikan ke Bapak Gubernur. Pimpinan DPRD sudah menandatangani. Sudah kita kirim hari Jumat kemarin (1/4),’’ kata Mori dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/ 4) siang kemarin.

Dengan telah diserahkannya lima nama komisioner KI NTB terpilih itu, kata Mori, maka gubernur tinggal menandatangani SKnya. Setelah itu, dilakukan pelantikan oleh gubernur. Ketika ditanya siapa saja lima orang komisioner KI NTB yang terpilih? Mori enggan menyebutkan. “Secara teknis saya menghormati teman-teman yang bekerja di Komisi I, lebih tahu di sana,” ujarnya.

Namun, kata Mori, pimpinan Dewan sudah menandatangani hasil seleksi yang dilakukan Komisi I dan telah mengirimkannya ke gubernur. Mengenai lamanya proses seleksi di Dewan, Mori meminta maaf kepada masyarakat. ‘’Kita minta maaf. Karena proses di DPRD ini agak lama. Tapi kan ini demi penyempurnaan. Sekarang kita sudah selesaikan tugas kita, tinggal eksekutif melantik,’’ tandasnya.

15 nama calon komisioner KI NTB yang diajukan Gubernur ke Dewan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Timsel Pemprov NTB masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, Dachlan A Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DIKUKUHKAN - Forum Musyawarah BPD dikukuhkan oleh Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Pengurus Forum BPD yang dikukuhkan.

POSE BERSAMA - Pengurus forum BPD Lobar yang dikukuhkan oleh Plt. Bupati Lobar.

Ucapan selamat kepada Ketua FMBPD Tajuddin dan Sekretaris Umum Nasrudin Arony oleh Plt. Bupati Lobar.

Dukung Program Desa

Plt.Bupati Kukuhkan Forum Musyawarah BPD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Forum Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (FMBPD) Lombok Barat (Lobar), akhirnya dikukuhkan oleh Plt.Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Pengukuhan FMBPD berlangsung di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (5/4) kemarin dihadiri Sekda, H.M Taufiq, Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris, sejumlah kepala SKPD dan para camat. Sebanyak 40 pengurus FMBPD yang berasal dari seluruh perwakilan pengurus BPD se-Lobar.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan SK 40 orang pengurus FMBPD, terdiri dari Ketua Umum, Tajuddin, Ketua I, Drs. HL. Maksudi Mulyadi, M.Pd, Ketua II Mastur M.Pd, Ketua III, Abdullah Ashari Nasution, Ketua IV, Rohadi Wijaya SH, Ketua V, H. Sahwan S.Pdi dan Ketua VI, H. Zubaidi S.Ag, M.Pd. Sekretaris Umum, Nasrudin Arony, SH dan Bendahara Umum, Sudirham.

Setelah pembacaan SK pengurus, dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus oleh Bupati Lobar. Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan pesan dana harapan kepada forum ini untuk membantu program desa dan daerah. ‘’Mudah-mudahan momentum pelantikan Forum BPD ini menjadi motivasi bagi aparatur desa dan BPD untuk memberi kontribusi bagi pembangunan desa masing-masing dan daerah,’’ harap H. Fauzan Khalid dalam sambutannya.

Fauzan mengajak semua unsur BPD agar melihat sejarah dari para kades terdahulu untuk memperjuangkan supaya diakui memiliki otonomi sendiri. Menurutnya, perjuangan ini sangat panjang, sehingga sekarang ini bisa dinikmati hasil perjuangan tersebut oleh para kades dengan keluarnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Cara bersyukur kata Fauzan dengan memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa dengan memaksimalkan apa yang diberikan desa.

Fauzan menyatakan, saat ini dana yang dikelola oleh

desa sangat besar sehingga rawan ada persoalan jika tidak berhati-hati. Karena itu, peranan BPD membantu kades sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. Menurutnya, ada kalanya kewenangan BPD sebagai legislatif di desa terlalu jauh sehingga tidak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. ‘’Kalau sudah dianggarkan dan disepakati bersama, maka BPDlah melakukan pengawasan,”ujarnya.

Ia menekankan pengawasan yang dilakukan BPD sebaiknya preventif, jangan sampai menunggu ada masalah baru dilakukan pengawasan. Namun jauh sebelumnya dilakukan pengawasan. Ia juga menekankan agar partisipasi masyarakat didorong. Sebab penting partispasi dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua Umum FMBPD Lobar, Tajuddin menyampaikan apresiasi kepada Pemda dalam hal ini Plt Bupati atas dukungan pelantikan forum tersebut. Sebab telah beberapa bulan terbentuk namun baru bisa dikukuhkan. ‘’Kami berterima kasih kepada Pak Plt Bupati dan kaban BPMPD atas dukungan penyelenggaraan pengukuhan Forum Musyawarah BPD ini,’’kata Tajuddin. Terkait imbauan Plt Bupati agar BPD tidak tumpang tindih melaksanakan tugasnya, pihaknya menilai itu masukan yang bagus. Sebab jika menelisik UU Nomor 6 tahun 2014, tentu peranan BPD sebagai pengawas desa. BPD jelasnya seperti legislatif di desa, sedangkan desa eksekutifnya.

Setelah terbentuk jelasnya, pihaknya akan merancang pembentukan forum BPD di kecamatan sehingga kalau nanti ada masalah di desa bisa dikoordinasikan. Jika ada persoalan di desa, dikomunikasikan dengan baik dengan desa sehingga menghindari timbulnya persoalan. Pihaknya juga akan melakukan konsolidasi di setiap desa sehingga dibentuk forum di desa dan kecamatan. Ia menambahkan, ke depan Pemda perlu didorong untuk membuat program pemberdayaan masyarakat. (her/*)

Bupati Akui Pelabuhan Bangsal Belum Nyaman bagi Wisatawan Polda NTB Kirim Tim Cek Rekaman CCTV Mori Hanafi

(Suara NTB/dok)

kan informasi yang dikumpulkan.

Melacak sinyal telepon serta pelacakan transaksi perbankan. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan. ‘’Semua cara ditempuh. Kita tetap optimis mencari keberadaanya. Belum ada gambaran posisi yang bersangkutan,’’ jelas Kapolda.

Pihaknya pun berkordinasi dengan Kantor Imigrasi Mataram. ‘’Barangkali ke luar negeri,’’ ungkapnya. Polisi melakukan pengembangan penyelidikan dengan tetap memperhatikan segala kemungkinan.

Kepolisian terus mengupayakan pelacakan sinyal telepon, bekerjasama dengan sejumlah provider meski hingga kini juga belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Begitupun pelaca-

kan transaksi perbankan.

“Belum ada, kan mati terus handphone-nya dari awal. Perbankan juga gak ada narik-narik,” terangnya. Fasilitas IT unit Cyber Crime Polda NTB dan Mabes Polri juga dikerahkan. Menyelidiki sinyal beserta data elektronik yang ada pada nomor Direktur RSUD NTB tersebut.

Identifikasi polisi hingga saat ini, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dr. Mawardi meninggalkan rumah dengan kesadaran sendiri tanpa upaya paksa. Dijemput dengan mobil jenis mobil keluarga berwarna gelap berplat B (Jakarta).

Upaya penanganan kasus orang hilang terus dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Mataram, Polda NTB dengan fungsi Reskrimsus dan Reskrimum serta Polda Bali dan IT Cyber Crime Mabes Polri. (why)

jadi pemalakan kepada wisatawan biasanya terjadi di luar pelabuhan. ‘’Tetapi untuk saat ini, Insya Allah masih pada batas-batas yang bisa kita kendalikan. Tetapi itupun memang harus kita lakukan upayaupaya yang lebih untuk lebih bisa membuat Bangsal kemudian gili menjadi lebih aman, lebih nyaman dari apa yang sekarang,”ucapnya.

Mengenai persoalan penjualan tiket palsu yang baru-baru ini mengemuka, Najmul mengatakan dirinya tak akan segan-seganmengambilkebijakantegas.

Jika ada oknum Dinas Pariwisata yang terlibat atau instansi lainnya yang terlibat maka akan disanksi berat. ‘’Kami berhentikan. Tentu melalui proses-proses. Saya ,lihat dulu, kita tidak perlu gegabah mengambil keputusan,’’ ujarnya.

Najmul menambahkan, selain terus melakukan pembenahan-pembenahan pada pintu masuk wisatawan di Pelabuhan Bangsal, pihaknya sedang fokus untuk menangani persoalan sampah di Gili Trawangan. Untuk penanganan sampah di pulau yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara itu.

Najmul mengatakan telah menemukan cara untuk penanganannya, yakni pengolahan sampah sampai tuntas. Sampah yang ada akan dibakar dengan peralatan tertentu yang ramah lingkungan.

Saat ini, katanya sedang dalam proses pengadaan tanah.

Pemda KLU juga berencana akan menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar roi pantai di Gili

Trawangan. Dalam aturan, bangunan yang berdiri jaraknya 0-100 meter dari bibir pantai. Namun, banyak bangunan-bangunan yang berdiri menyalahi ketentuan tersebut. Terkait persoalan ini, KLU akan mengusulkan batas membangun dari bibir pantai 030 meter. Artinya, supaya banyak bangunan-bangunan yang terselamatkan. ‘’Intinya, kalaupun suatu saat kami lakukan penertiban kepada perusahaan tetapi dengan tujuan yang jelas. Penertiban roi pantai di Trawangan. Mungkin nanti di bawah 100 meter. Supaya nanti ketika kami melakukan penertiban tidak terlalu banyak. Tetap pendekatan humanis. Kuncinya penertiban ini dilakukan secara adil. Jangan hanya kepada pedagang kecil saja.

Tetapi pengusaha besar juga,” tandasnya. (nas)

H. Najmul Akhyar

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB bekerjasama dengan pihak IT Bandara Ngurah Rai, Bali untuk mengecek rekaman CCTV. Dalam manifest, sejumlah penumpang atas nama dr.Mawardi Hamry terdata.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH menjelaskan, pihaknya telah mengirim orang untuk berkordinasi langsung ke Bandara Ngurah Rai. ‘’Ada kita kirim orang ke sana, koordinasi dengan IT bandara lihat rekaman keberangkatan. Banyak nama-nama itu, tapi perlu dicek lewat CCTV, ‘’ jelasnya ditemui Senin (4/4) di Mapolda NTB. Untuk manifest penumpang di LIA (Lombok International Airport) sendiri, tidak ditemukan nama yang bersangkutan.

Semua upaya telah dilakukan.

Baik itu melakukan pencarian langsung menuju lokasi-lokasi berdasar-

Mataram (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengakuibahwaPelabuhanBangsalyang menjadi tempat penyeberangan wisatawan ke tiga gili ( Trawangan, Air danMeno)belumnyamanbagiwisatawan.

Adanya dugaan pemalakan yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap wisatawan terus dipersempit dengan melakukan pembenahan-pembenahan. ‘’Benar, Bangsal masih kurang nyaman (bagi wisatawan). Tapi sudah sekarang secara perlahan sudah mulai diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Bangsal, dengan koperasikopersi yang ada. Saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa pariwisata ini sangat rentan terhadap keamanan.

Kalau kita tidak aman maka perlahanlahan kita akan ditinggalkan,” kata Najmul dikonfirmasi disela-sela menghadiri Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/4) siang kemarin.

Modus pemalakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu adalah menyampaikan kepada wisatawan bahwa tiket dan kapal penyeberangan ke tiga gili sudah habis.

Kemudian mereka menawarkan kepada wisatawan harga tiket dan biaya penyeberangan yang lebih dari ketentuan normal. Dugaan ter-