Snt 07042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN

SUARA NTB

KAMIS, 7 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 30 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dievaluasi, Penyelidikan Dana Biro Hukum Setda NTB Mataram (Suara NTB) Serangkaian permintaan keterangan sudah dilakukan tim penyelidik Pidsus Kejati NTB terkait dana Biro Hukum Setda NTB. Untuk menentukan langkah berikutnya, saat ini sedang dievaluasi berdasarkan keterangan sejumlah pihak sebelumnya. ‘’Belum ada pemeriksaan tambahan. Sekarang masih evaluasi,’’ kata Juru

’’Sekarang masuk (Suara NTB/dok)

tahap evaluasi Made Sutapa

Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, ditanya Kamis (6/4) terkait perkembangan terakhir penyelidikan dana Biro Hukum Setda NTB. Dijelaskan, pada proses penyelidikan sebelumnya, Kejaksaan sudah meminta keterangan sejumlah pejabat Pemprov NTB. Selain itu, sejumlah mantan pejabat juga telah

diklarifikasi. Pejabat yang sudah diklarifikasi beberapa waktu lalu adalah Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH. Selain itu, mantan kepala biro sebelumnya juga sudah diklarifikasi.

Dua mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB yang sudah diklarifikasi adalah Desak Putu Yuliastini, SH, dan Mahdi, SH, MH. Klarifikasi dilakukan terkait seputar regulasi yang membenarkan dilakukannya penunjukan langsung atas anggaran bantuan hukum ke pengacara. Adapun nilai anggaran per tahun dan diklarifkasi itu,

masing masing nilainya bervariasi. Ada yang nilainya dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 500 juta. Kemudian Rp 900 juta lebih dan terakhir yang dilaporkan ke Kejati NTB sebesar Rp 750 juta.

Gelontoran anggaran ini diduga melalui penunjukan langsung. Diantaranya dana yang dipergunakan untuk pembayaran pengacara di Jakarta saat membela pemerintah dalam gugatan pihak lain, termasuk yang dilayangkan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebelumnya terkait pajak kendaraan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Fasilitasi Partai Usung Wabup BUPATI Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya terhadap partai terkait dengan pendampingnya atau wakil bupati (Wabup). Jika memang sudah ada namanama yang diusulkan, itu akan dikoordinasikan untuk kemudian diajukan ke DPRD Lobar. Dalam waktu dekat, bupati akan memfasilitasi partai untuk melakukan pemilihan internal calon yang akan diajukan. ‘’Untuk saat ini masih belum ada untuk wakil.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/her)

LANTIK - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat melantik H.Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar, Rabu (6/4) kemarin.

Siklus Bupati Lobar Tersangkut Hukum Harus Diputus

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Semu dan Tak Berkualitas WAKIL Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm menilai penurunan angka kemiskinan di NTB akhir 2015 lalu tidak berkualitas dan semu. Menurutnya, persentase masyarakat yang miskin dan rentan miskin sekitar 68 persen. ‘’Ini kan memprihatinkan. Penurunan kemiskinan ini semu dan tidak berkualitas. Ini masalah serius. Ini data BPS, bukan Mori Hanafi,’’ kata Mori dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Bersambung ke hal 15 Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap pada Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai pemimpin baru di Lobar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pasalnya, jika melihat masa lalu, banyak pejabat Lobar secara beruntun berkasus hokum. Sehingga siklus pejabat yang tersangkut kasus hukum harus diputus.

“Kalau masa lalu dengan pahit harus saya ucapkan dan akui terlepas konteks. Sebab apapun tapi fakta yang ada adalah dalam rangkaian kepemimpinan di Lobar banyak pejabat terbelit dengan

kasus hukum. Ini fakta,” pesan gubernur saat memberikan sambutan pada pelantikan Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/4).

Jika ini terus berlanjut, ujarnya, akan menciptakan suasana tidak baik. Kalau pemimpin terbelit kasus hukum, maka nanti masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap dirinya.

Untuk itu, gubernur menekankan good governance itu tidak saja berguna untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi internal, namun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bersambung ke hal 15

Wabup Lobar Berpeluang Lowong Sampai Akhir Masa Jabatan Mataram (Suara NTB) Posisi Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), berpeluang lowong hingga masa jabatan Bupati-Wabup Lobar berakhir. Kemungkinan lowongnya jabatan wakil bupati itu disebabkan sampai saat ini masing-masing partai pengusung sama-sama ngotot mengajukan calon sebagai pendamping Fauzan yang sudah dilantik sebagai Bupati Lobar definitif, Rabu (6/4) kemarin.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi, kemarin. Menurutnya jika s a m p a i tidak ada kesepakatan antara partaipartai pengus u n g siapa y a n g Raden Nuna Abriadi (Suara NTB/dok)

akan diajukan menjadi pendamping Fauzan, maka opsi yang paling berpeluang untuk diambil adalah membiarkan jabatan Wabup Lobar lowong samapai masa jabatan Bupati-Wabup Lobar habis.

“Kalau tidak tercapai kesepakatan antarpartai pengusung,Tidak ada masalah kalau wakil bupati itu lowong. Karena semua partai pengusung sama-sama keras mengajukan kadernya sebagai pendamping Fauzan.

Sementara, sampai saat ini kita juga belum melihat ada ketegasan dari Fauzan sendiri,’’ ujar Nuna.

Akan tetapi kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD NTB ini bahwa jikapun nantinya kader PDIP yang diajukan menjadi calon pendamping Fauzan t i d a k terpilih.

Bersambung ke hal 15 TGH. Mahali Fikri (Suara NTB/dok)

Rute Lombok-Australia Sepi Peminat Praya (Suara NTB) Slot bagi rute penerbangan langsung Lombok – Australia, pascaditinggal maskapai Jetstar, sampai saat ini masih belum terisi. Pihak PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) sendiri hingga kini masih berupaya maksimal mencari maskapai baru. Untuk mengisi slot penerbangan yang kosong tersebut. ‘’Hampir semua maskapai sudah kita rayu, supaya mau mengisi slot penerbangan Lombok-Australia yang kosong ini. Namun sampai sekarang belum ada maskapai yang menunjukkan keseriusannya,’’ aku General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Rabu (6/4) kemarin.

Memang katanya, sebelumnya ada maskapai Citilink yang sempat menunjukkan keseriusan untuk bisa mengi-

si rute penerbangan tersebut.

Tapi itu baru sebatas rencana dari pihak maskapai bersangkutan dan sampai saat ini belum ada kejelasan.

Pihak Citilink sendiri sejauh ini juga belum ada komunikasi maupun koordinasi secara langsung. Terkait rencana pembukan rute penerbangan tersebut. ‘’Komunikasi dengan pihak Citilink tetap dilakukan. Tapi komunikasi secara langsung terkait rute tersebut, belum pernah sampai sekarang ini,’’ tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya berkeyakinan kalau sebenarnya cukup banyak maskapai yang berminat untuk mengambil alih rute tersebut.

Hanya saja, pihak maskapai tampaknya masih melakukan evaluasi dan analisa, terkait potensi penumpang di rute tersebut. ‘’Kalau bicara potensi penunpang di rute ini sebe-

narnya cukup menjanjikan.

Tapi pihak maskapai tentunya ingin melakukan analisasi secara lebih matang lagi,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut Ardhita menjelaskan, selain dengan maskapai domestik, komunikasi dengan sejumlah maskapai internasional terkait rute ini juga sudah dilakukan. Terutama maskapai yang ada di Australia. Harapannya tentu sama, ada maskapai Australia yang mau melayani rute penerbangan langsung tersebut.

Terkait hal itu, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Australia. Supaya bisa disiapkan waktu untuk bertemu dengan perwakilan maskapai yang ada. ‘’Pihak Kedutaan Australia sudah merespons keinginan kita tersebut. Namun memang waktunya belum ada,’’ tandasnya. (kir)

Jambore Konservasi Tambora FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) 2016, merupakan event tetap yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan April.

FPT merupakan kelanjutan dari event Tambora Menyapa Dunia tahun 2015 dalam rangka memperingati dua abad meletusnya Gunung Tambora tahun 1815.

Pelaksanaan FPT , merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Intinya FPT dihajatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata Pulau Sumbawa.

Terkhusus lagi untuk lebih memperkenalkan ptensi pariwisata di lingkar Tambora dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Saleh.

Sebagai destinasi wisata kelas dunia, sudah saatnya NTB berbenah mempersiapkan destinasi dengan tidak hanya mengandalkan pesona alam saja. Tetapi juga atraksi budaya serta event pariwisata untuk menaikkan tingkat lama tinggal wisatawan di NTB. FPT 2016, juga merupakan bagian integral dari usaha mempersiapkan destinasi halal dengan harapan, setelah terselenggaranya event FPT ini, fasilitas standar sudah bisa terbangun.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Imbau Penjual Tuak PEMERINTAH Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram telah mengimbau kepada para penjual tuak atau miras tradisional agar tidak berjualan secara terbuka di pinggir-pinggir jalan. Imbauan ini menurut Lurah Pagesangan Timur, H. Halil telah disampaikan sejak lama, sebelum ada rencana penertiban para penjual tuak oleh Pemkot Mataram.

“Kami juga sudah sampaikan melalui kepala lingku(Suara NTB/ynt) ngan supaya tidak berjuaH. Halil lan secara terbuka. Apalagi Kota Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) tingkat nasional,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (6/4).

Halil menyebutkan jumlah pedagang tuak di Pagesangan Timur hanya terdapat di Lingkungan Seraya. Jumlah pedagang sekitar 16 orang dan sebagian besar tidak berjualan di pinggir jalan, tapi di dalam perkampungan. “Hanya tiga orang yang berjualan di pinggir jalan,” sebutnya. Data para penjual miras ini juga sudah diserahkan kepada Wakil Walikota Mataram pekan lalu sebagaimana yang telah diinstruksikan sebelumnya.

Sejak dulu, Halil mengatakan pihaknya kerap turun ke lapangan dan meminta warganya yang berjualan tuak untuk mencari mata pencaharian lain. Namun berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari warganya, jika mereka berhenti berjualan tuak, maka mereka tak bisa lagi membiayai sekolah anak-anaknya.

Karena itulah satu-satunya yang bisa mereka kerjakan.

Menurutnya sebelum penertiban dilakukan, para pedagang miras perlu dikumpulkan dan diberikan pengarahan secara langsung. Dari sana kemudian bisa dicarikan apa solusi tepatnya, misalnya dengan memberikan bantuan modal sehingga mereka bisa berjualan barang lainnya. “Itu salah satu mata pencaharian mereka tapi mungkin perlu dicarikan lapangan pekerjaan atau jenis-jenis usaha yang lain dan diberikan bantuan modal,” jelasnya.

Halil sangat mengapresiasi langkah Wakil Walikota yang tanggap terhadap persoalan ini, apalagi persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum ditemukan solusinya hingga saat ini. Pasalnya konsumsi miras yang berlebihan tidak hanya dapat berdampak pada masalah kesehatan, tapi eksesnya dapat meluas ke konflik sosial. (ynt)

SUARA MATARAM Diduga Tak Berizin dan Pungut Biaya, Pelaksanaan Bursa Kerja Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram membubarkan pelaksanaan bursa kerja yang berlangsung di sebuah hotel, Rabu (6/4). Pembubaran ini dilakukan karena diketahui bahwa penyelenggaraan bursa tersebut tak berizin atau tak memiliki rekomendasi dari Disosnakertrans dan memungut biaya dari para peserta. Karena berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 11/MEN/X/2015 tentang Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Dilarang Dipungut Biaya.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., menyampaikan SE tersebut telah disosialisasikan dengan baik kepada perusahaan. Berdasarkan komunikasi pihaknya bersama pengawas ketenagakerjaan dengan penyelenggara, penyelenggara telah mengetahui tentang SE tersebut tapi sayangnya tidak dilaksanakan. “Persoalannya sekarang mereka tahu tapi kemudian melakukan pelanggaran terhadap itu,” ujarnya.

Khalik mengatakan pembubaran bursa kerja ini baru pertama kali terjadi. Pihaknya juga turun bersama pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Setelah pembubaran dilakukan, Khalik bersama pengawas ketenagakerjaan melakukan komunikasi dengan penyelenggara.

Karena pencari kerja dilihat cukup banyak, maka pihaknya memberi kebijakan bagi penyelenggara untuk mengurus surat rekomendasi. Selama pengurusan surat rekomendasi, maka bursa kerja ditutup sementara.

“Nanti kalau rekomendasinya keluar jam satu (13.00 WITA), ya jam satu mulai dibu-

(Suara NTB/ynt)

PENCARI KERJA - Para pencari kerja di luar ballroom sebuah hotel setelah bursa kerja dibubarkan. Mereka menunggu kelanjutan pelaksanaan bursa kerja setelah keluar rekomendasi dari Disosnakertrans Kota Mataram. ka tapi dengan syarat free (gratis),” ujarnya. Para pengawas ketenagakerjaan juga akan tetap mengawasi pelaksanaan bursa kerja tersebut. Khalik mengatakan jika kembali ditemukan penyelenggara ini memungut biaya dari para pencari kerja, maka ia meminta agar dilaporkan kepada pihaknya.

“Nanti kita lanjutkan ke pidana,” imbuhnya.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, salah satu panitia penyelenggara bursa kerja, Tedy mengakui bahwa sebelum bursa dibuka, pihaknya tidak melakukan konfirmasi atau meminta rekomendasi ke Disosnakertrans Kota

Mataram. “Kita sudah tahu (aturannya), tapi tidak sempat konfirmasi ke dinas,” cetusnya.

Tedy mengakui bahwa satu orang pencari kerja dipungut biaya Rp 25 ribu. Bursa kerja rencananya dilaksanakan selama dua hari dengan 15 perusahaan.

Peserta yang telah mendaftar sebanyak 50 orang dan uang yang telah dipungut dikembalikan kembali. Ia menyampaikan bahwa bursa kerja yang dilaksanakan pihaknya dapat dijamin akan benar-benar ada pemanggilan untuk calon karyawan yang memang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan setiap perusahaan. (ynt)

Halaman 2

Dukung Program Wirausahawan ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengapresiasi gagasan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang mendorong masyarakat menjadi wirausahawan.

Menurut Malik, itu merupakah langkah yang tepat di tengah keterbatasan lahan di Kota Mataram. Apalagi di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) (Suara NTB/fit) seperti sekarang ini.

Abdul Malik Untuk mewujudkan gagasan baik ini, kata Malik, Walikota tentu tidak bisa bekerja sendirian. Walikota harus dibantu oleh SKPD. ‘’Ini harus dikoordinasikan dengan Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram,’’ ujar Malik kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/4) kemarin.

Malah, lanjut Malik, ide ini mestinya muncul dari SKPD sebagai perwujudan kreatifitas SKPD. Walikota, dalam MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) telah menyampaikan ide bagaimana mendorong masyarakat menjadi wirausahawan. Karena selama ini, masyarakat masih berorientasi ingin menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sementara sektor swasta masih kurang diminati. Padahal, kesempatan bekerja di pemerintahan terbatas jumlahnya. Demikian pula di perusahaan-perusahaan swasta tidak dapat menyerap semua angkatan kerja yang ada. Padahal, angkatan kerja muncul setiap tahun seiring kelulusan siswa SMA/sederajat dan para mahasiswa.

Malik mengaku, pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi pedagang kreatif lapangan. Sehingga angkatan kerja yang tidak terserap di pemerintahan maupun sektor swasta, akan diarahkan bergabung ke asosiasi tersebut. ‘’Ini upaya pemerintah memudahkan angkatan kerja menjadi wirausahawan,’’ katanya.

Namun demikian, lanjut Malik, tentu tidak semua masyarakat bisa menjadi wirausahawan. ‘’Yang tidak punya minat, ya tidak bisa jadi wirausahawan,’’ katanya. Sehingga masyarakat yang didorong menjadi wirausahawan yang kemudian diberikan bantuan modal usaha, adalah masyarakat yang memang punya minat.

Karena sambung politisi Golkar ini, masalah pengangguran sebetulnya bukan semata-mata menjadi tanggungjawab Pemkot Mataram. ‘’Karena Pemkot Mataram ini masih banyak yang perlu dipikirkan,’’ katanya.

Disinilah, kata Malik, peran SKPD. Bagaimana menterjemahkan pemikiran besar Walikota dan Wakil Walikota. Walikota, katanya, sudah bekerja dengan frekuensi yang tinggi. Mestinya, SKPD segera mengikuti. ‘’Kalau SKPD tidak bisa mengikuti cara kerja Walikota dan Wakil Walikota, ya lempar handuk saja,’’ sindirnya. (fit)

Dua ASN Direkomendasikan Turun Pangkat Mataram (Suara NTB) Tim penegak disiplin yang terdiri dari Asisten III, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, telah menyidang tiga aparatur sipil negara, Rabu (6/4) kemarin. Dari tiga ASN tersebut, dua diantaranya direkomendasikan turun pangkat.

Sidang indisipliner yang berlangsung tertutup ini, dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Satu persatu pegawai diminta masuk ke ruangan Asisten III Setda Kota Mataram. Satu diantara tiga ASN ini merupakan seorang perempuan. Dia terlihat banyak diam dan menunduk ketika menunggu giliran untuk dipanggil.

Sidang terhadap tiga pe-

gawai ini menurut Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, MSi dikonfirmasi, Rabu (6/4), karena ada laporan dari SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja. Tim kemudian memanggil dan mengkonfrontir apa saja yang menjadi penyebab mereka tidak bekerja. Alasan mereka kata Evi, bermacam - macam.

Mulai alasan rentak hubungan keluarga dan lain sebagainya.

Tiga ASN ini, mengetahui konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang dilakukan. Berdasarkan pengakuannya kata Evi, mereka siap menerima sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai.

Mantan Kepala BKD Kota

Mataram ini menyebutkan, tiga ASN menjalani sidang indisipliner ini, dua diantaranya tidak pernah masuk kerja berturut - turut dan satunya bercerai. Dijelaskan, karena mereka PNS (ASN, red) perceraian telah diatur. Dimana, sebelum pengajuan cerai ke pengadilan, harus meminta rekomendasi ke pejabat pembina kepe-

gawaian.

Bagaimana pun, tim berusaha memediasi supaya tidak terjadi perceraian. Tapi itu tidak bisa dihalangi, jika satu sama lainnya bersikeras ingin berpisah. Namun tim memiliki kewajiban untuk merekomendasikan menolak atau mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

Dari hasil sidang indisipliner itu, dua pegawai direkomendasikan atau disanksi penurunan pangkat. Sedangkan, pegawai yang cerai masih harus mendengar dari suami.

Karena masih dalam proses, ketiga ASN ini diminta kembali bekerja ke SKPD masing - masing sambil diawasi oleh kepala dinas. (cem)

Produsen Mutiara Belum Jujur PEMERINTAH belum bisa memberikan gambaran pasti berapa produksi riil mutiara laut selatan dalam setahun. Para produsen atau pembudidayanya masih enggan memberikan laporan secara terbuka.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB selama ini hanya menerima laporan dari pemda kabupaten/kota. Laporan itu pun tak diketahui, apakah didapat secara langsung dari pembudi(Suara NTB/bul) dayanya, ataukah diestimasikan.

Sasi Rustandi “Sampai sekarang, tidak semua perusahaan pembudidaya mutiara yang sampai ke kita. Kita hanya menerima dari kabupaten. Total produksi riil, kami belum tahu persis,” kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya di DKP Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, Rabu (6/4). Sasi menyebut data kasar yang disampaikan ke pusat, total produksi mutiara NTB dalam setahun berkisar dari 0,4 sampai 1 ton. Jumlah produksi ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung produksinya tak mengalami peningkatan yang signifikan.

Persoalannya, kata Sasi, dalam beberapa tahun terakhir terjadi permintaan dari Eropa karena krisis ekonomi mengalami penurunan. Akibatnya, hanya beberapa perusahaan yang masih mencoba mempertahankan untuk membudidayakan kerang mutiara dan berproduksi.

Beberapa perusahaan disebutkan, Autore, Budidaya Mutiara, Selat Alas, Bima Sakti, Tirta Emas dan PT. Ncuni. Dari enam perusahaan ini, hanya dua perusahaan yang mencoba melakukan perluasan wilayah budidaya, yakni Autore dan Ncuni. Pusat budidaya seluruhnya tersebar di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Sumbawa dan KSB. Jika riil produksi bisa disampaikan oleh masing-masing perusahaan pembudidaya, menurutnya, pemda bisa mememberikan dukungan secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi.

“Tapi kita ada Balai Perikanan Pantai di Sekotong, Lombok Barat yang memproduksi sepat untuk dibagikan kepada kelompok-kelompok pembudidaya,” demikian Ir. Sasi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M. Si mengemukakan, kecenderungan perusahaan pembudidaya mutiara menutup diri, bisa saja dikarenakan persoalan pajak.

Untuk menghitung jumlah produksi, pemerintah daerah hanya bisa mengidentifikasi dari jumlah sepat yang digunakan.

“Produksi mutiara kita pakai estimasi, sejumlah sepat yang digunakan, dikalikan berat mutiara rata-rata,” katanya. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Petani Pengolah Pupuk Organik Dibantu Rp 3 Miliar Mataram (Suara NTB) Kelompok tani pelaksana program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) NTB akan diberikan bantuan senilai Rp 3 miliar. Bantuan dari APBD itu disiapkan untuk tujuh kelompok.

Para kelompok tani tersebut tersebar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, Sumbawa, Dompu dan Bima. Masing-masing kelompok penerimanya beranggotakan 15 sampai 20 orang.

UPPO ini adalah program yang mulai dilaksanakan tahun 2015 lalu. Konsepnya terintegrasi, di mana kelompok penerima difasilitasi kandang ternak, sapi, serta alat-alat mesin pembuat pupuk organik.

Konsepnya, kelompok tani pekebun harus mampu mengolah pupuk organik guna men-

jaga kesuburan lahan garapannya. Karena jaraknya kelompok petani pekebun rata-rata jauh dari kawasan peternakan, pemerintah daerah memberikan dukungan komplit.

“Ada ternak, kandang dan peralatan pembuat pupuk.

Karena kalau diberikan peralatan pembuatan pupuk organik saja, sementara bahan baku pembuat pupuk sulit didapat, percuma. Akhirnya diberikan satu paket lengkap dengan ternak,” jelas Subagio kepada Suara NTB, Rabu (6/4).

Tanpa menyebut besaran anggaran yang dikucurkan

Pelaku Pariwisata Didorong Bergerak Masif Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata terus mendorong seluruh pelaku industri pariwisata di Provinsi NTB agar bergerak secara masif.

Menyusul penghargaan bergengsi di bidang pariwisata skala nasional dan internasional. Di antaranya, penghargaan World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi, UEA. Lombok berhasil memenangkan dua kategori, yaitu World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination. Lombok (NTB) telah menjadi buah bibir, tentu tidak kecil multiflier efeknya bagi masyarakat, bangsa dan negara, apabila peluang ini benar-benar mampu ditangkap.

Kementerian Pariwisata RI terus bergerak mendorong pelaku industri pariwisata di Provinsi NTB agar mampu memetakan potensi dari peluang besar tersebut.

Acara Asistensi Wisata Halal di Idoop Hotel, Rabu (6/4), dihadiri Antara lain dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB, ASITA Provinsi NTB, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Asperapi Provinsi NTB, PHRI Provinsi NTB. Beberapa pemateri dihadirkan dari Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Kementerian Pariwisata. Materi yang disampaikan seputar Target dan Strategi Memenangkan Pasar Muslim. Ada juga materi Kriteria Destinasi Wisata Halal, Biro Perjalanan Wisata tentang Penyelenggara Paket Wisata Halal. Dalam kegiatan diskusi dua arah itu, beragam masukan tanggapan dan kritikan mengemuka, semuanya seputar materi yang dipaparkan masing-masing narasumber.

Kasubid Pengenalan Wisata Perjalanan, Kementerian Pariwisata RI, Susanti secara umum menyampaikan, perkembangan industri pariwisata secara global cukup menggembirakan. Kontribusi wisatawan muslim (di luar haji dan umroh pada tahun 2012 telah mencapai lebih dari US$ 126 miliar atau setara dengan Rp 4.126 triliun.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi negara-negara Islam, menurutnya pertumbuhan wisatawan muslim juga terus meningkat. Pertumbuhan tersebut, kata Susanti, ditopang dengan semakin banyaknya negara-negara, baik negara anggota OKI maupun yang non muslim menyediakan produk-produk halal bagi kebutuhan wisata muslim. Di antaranya restoran halal, hotel dan paket wisata syariah serta tempat ibadah yang layak dan tempat-tempat hiburan yang memenuhi standar.

“Kita patut berbangga, Indonesia, NTB mendapat penghargaan bergengsi internasional. NTB memiliki budaya Islam. Sebab i t u , pengembangan wisata halal di sini merupakan pilihan yang tepat.

Dan ini harus dimatangkan seluruh kesiapannya menjual wisata halal itu. Pada akhirnya akan memberi dampak yang signifikan bagi daerah ini,” demikian Susanti. (bul) Susanti (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

tahun lalu untuk program ini, hasil evaluasi UPPO menurutnya relatif bagus. Namun dalam rapim belum lama ini, gubernur meminta program ini dipending, karena didalamnya ada pengadaan ternak. Keputusan kepala daerah ini, setelah ada masukan dari tim percepatan gubernur.

“Sebenarnya apa salah, kalau yang bergerak di sektor perkebunan ikut beternak.

Tapi kan pak gubernur meminta di pending sementara, ya kita tetap harus laksanakan.

Sampai akhirnya ada disposisi lagi dari gubernur untuk di-

lanjutkan,” terangnya.

Namun beberapa catatan gubernur, UPPO tetap dilaksanakan, tanpa pengadaan ternak dan kandang ternak. Apa yang diminta gubernur itu, kata Budi Subagio, selanjutnya akan disosialisasikan kepada kelompok penerimanya. Bahwasanya, yang akan diperkuat adalah peralatan produksi pupuk organik, ditambah peralatan-peralatan lain untuk memproduksi pupuk granula. Selain didukung bantuan alat transportasi untuk pengangkutan kotoran ternak dari kelompokkelompok ternak lainnya.

“Satu kelompok dapat Rp 400 juta, pengadaan barangnya langsung di kita. Kita tetap mendorong produksi tetap jalan tanpa kendala apapun.

Pupuk yang diproduksi bisa

(Suara NTB/bul)

Budi Subagio dijual langsung oleh kelompok, atau digunakan langsung oleh kelompok. Tahun depan kita evalulasi lagi kelompok penerimanya, kalau tidak sesuai, UPPO tidak dilanjutkan,” tandasnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

DIBONGKAR - Jalan mulus yang dibongkar PDAM Giri Menang untuk perbaikan pipa di salah satu ruas jalan Kota Mataram, Rabu (6/4).

PDAM Sulit Hindari Pembongkaran Aspal Mataram (Suara NTB) Meksi menuai banyak kritikan masyarakat atas pembongkaran ruas jalan di Kota Mataram, namun pihak PDAM Giri Menang menegaskan tetap akan melakukannya, selama ada gangguan pipa miliknya di bawah aspal.

Tidak sedikit masyarakat kesal atas pembongkaran jalan mulus yang dilakukan oleh PDAM. Tanpa terkecuali, jalan aspal yang seumur jagungpun tetap dilinggis.

Menurut Direktur Utama PDAM Giri Menang, L. Ahmad Zaini, Rabu (6/4), hal itu dilakukan untuk tetap memenuhi lancarnya distribusi air bersih ke pelanggan.

Telah puluhan tahun PDAM Giri Menang menanam jaringan pipa distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Kota mat-

RABU, 06 April 2016

aram dan Lombok Barat. Bahkan sebagian besar pipa yang ditanam pertama kali, berada di bawah jalan-jalan mulus ibu kota provinsi ini.

“Perbaikan tetap akan dilakukan. Tidak bisa diganti, karena sudah ada di jalan sejak lama. Kalau ada yang rusak, ya diperbaiki, walaupun di jalan,” katanya.

Jika dilakukan penggantian pipa secara menyeluruh, L. Zaini katakan tidak mungkin. Karena konsekuensinya hampir seluruh jalan di Kota Mataram harus dibongkar. Pun jika dilakukan pergantian total, tentu tidak sedikit anggaran yang harus disiapkan.

Sehingga alternatifnya, pipa-pipa yang telah lama tertanam tetap difungsikan, sambil disiapkan pipa duplikasi di luar badan jalan. “Tidak bisa

lantas kita hilangkan fungsinya pipa yang sudah lama tertanam. Satu sisi kami harus memenuhi hajat hidup utama masyarakat terhadap air bersih, di satu sisi jalan juga harus tetap dipelihara,” ujarnya.

Kendati demikian, L. Zaini tegaskan, setiap pembongkaran jalan yang dilakukan untuk perbaikan pipanya, konsekuensinya harus dilakukan pemulihan kembali aspal yang dibongkar. Namun tidak serta merta dilaksanakan pengaspalan setelah perbaikan selesai.

Harus menunggu waktu lagi tanah bongkaran padat kembali. Pengaspalan inipun dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Intinya tetap akan dilakukan perbaikan kalau bocor. Dan perlu kerjasama semua pihak,” demikian dikatakan. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Halaman 4

Penegakan Hukum

Selong (Suara NTB) Dalam proses penegakan hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, mengedepankan terpenuhinya syarat-syarat penyidikan dan bukti yang lengkap. Jika tidak terpenuhi, maka kasus yang ditangani tidak akan dipaksa untuk dilanjutkan.

“Kita tidak ingin ada yang terzalimi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Tri Cahyo Hananto di kantornya, Rabu (6/4).

Sebagai kepala baru, pihaknya masih mendalami dan mempelajari kasus-kasus yang masuk dalam proses penanganan kejaksaan. Di samping terus mencoba menjalin komunikasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Lotim. “Saya kan punya kewa-

jiban moral untuk silaturahmi dengan jajaran muspida yang ada di daerah ini,” terangnya.

Terhadap kasus-kasus yang sudah masuk proses di Kejari Selong, dipastikan akan tetap berlanjut. Tugas kejaksaan adalah menindaklanjuti apa yang dilimpahkan dari penyidik, baik dari penyidik kepolisian maupun dari PPNS. Ditanya soal rekomendasi hasil Pansus Pendidikan yang disampaikan DPRD Lotim beberapa waktu lalu, Tri Cahyo

mengaku pihaknya masih mengkaji dan mendalami lebih lanjut. Rekomendasi yang diberikan dari para wakil rakyat sebatas hasil pansus dan tidak ada berkas lain, sehingga pihaknya tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. “Kami harus pelajari dulu,” imbuhnya.

Cahyo menambahkan, salah satu tugas kejaksaan adalah pada bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas pokok dan fungsinya adalah menangani permasalahan perdata dan tata

usaha yang ada di Lotim.

Kejaksaan bisa bertindak sebagai pengacara negara saat pemerintah daerah digugat secara perdata. Sejauh ini belum ada gugatan perdata yang dilayangkan. Terhadap hal ini, Kajari Selong ini berencana membuat kerjasama dengan pemerintah daerah. Selaku pengacara negara siap memberikan pertimbangan hukum.

Ditanya soal Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Selong, Kajari didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong ini menjelaskan sampai saat ini jajaran pemerintah daerah masih pasif

memanfaatkan TP4D. Terbentuknya TP4D, katanya, merupakan perintah dari Presiden RI. Tujuannya mempercepat realisasi pembangunan. ‘’Di pusat di sebut TP4P dan di daerah-daerah disebut TP4D. Hal ini sudah ditindaklanjuti. Sejauh ini komunikasi Kejari dengan Pemda tentang hal tersebut hanya secara lisan,’’ akunya.

Kehadiran TP4D ini, terangnya, memiliki tujuan agar para pejabat tidak takut dalam mengeksekusi program. Tender-tender pelaksanaan proyek bisa langsung dilaksanakan tanpa harus takut akan terbentur kasus hukum.

Tidak ditampik, pascagencarnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian membuat para pejabat menjadi takut salah langkah. TP4D bisa membantu sebagai pendamping hukum agar proses pelaksanaan pembangunan tidak tersendat, karena alasan ketakutan terbentur kasus hukum.

Pihaknya menyarankan, pejabat seperti Kuasa Pengguna Anggara (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas melaksanakan proyek pembangunan diingatkan tidak perlu ragu dan takut melangkah. ‘’Kalau

(Suara NTB/rus)

Kajari Selong: Kita Tidak Ingin Ada yang Terzalimi

sudah benar prosedur yang ditempuh, maka pasti aman,’’ ujarnya meyakinkan. (rus)

Penyaluran Hibah Bansos

Jangan Sampai Terjadi ”Sunatan Massal”

TIAP tahun, jumlah remittance atau uang kiriman para TKI ke keluarganya di rumah sangat besar. Data di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), nominalnya tembus Rp 1,4 triliun tiap tahunnya. Fakta ini terlihat di tengah masyarakat TKI. Di mana dana kiriman tersebut sebagian besar untuk kebutuhan konsumtif.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Kabupaten Lotim, H. Sahabudin, pengelolaan dana remittance belum diakukan secara baik. Uang yang dikirim hasil keringat dari para TKI di negeri rantauan itu cepat habis. “Tidak mustahil, dana TKI itu hanya lewat saja,” katanya.

Besar harapannya melalui sumber dana TKI ada pendekatan agar melakukan kegiatan usaha kecil dan mikro. Selain itu, pihak keluarga yang ada di rumah bisa melakukan pengelolaan dana yang dikirimi dan bisa berkembang.

Sahabudin melihat, banyak TKI yang terbilang sukses di rantauan. Akan tetapi saat beberapa hari saja di rumah, uangnya sudah habis. Setelah itu terpaksa be-

(Suara NTB/rus)

MOU - Pemkab Lotim menggelar MoU dengan para penerima hibah dan bansos di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (6/4). itu, bantuan-bantuan yang disalurkan harus benar-benar dilaksanakan.

Pada tahun 2016, pencairan dana hibah bansos ini harus melalui proses penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dengan penerima. Ketentuannya ada yang menerima langsung dan ada yang lewat rekening.

Dalam proses pembayaran, diminta Sekda agar segera melapor sesuai amanah konstitusi.

Selain itu, ujarnya, Pemkab Lotim juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikasinya terlihat dari pelayanan yang cepat dan terbuka. ‘’Proposalnya lama sampai bulan-

an karena butuh verifikasi. Puluhan miliar harus diverifikasi. Selesaikan administrasi.

Makin hari makin baik,’’ tambahnya.

Pada beberapa pihak yang belum mendapatkan bantuan disarankan mengajukan proposalnya. Tujuannya menghindari kesalahan administrasi. Apalagi, sekarang ada ada proses verifikasi yang harus dilalui. ‘’Masalah keagamaan diverifikasi Kabag Kesra Sekretariat Daerah, jika hubungannya dengan koperasi diverifikasi proposalnya oleh Dinas Koperasi dan lainnya. Adapun tugas Dinas PPKA hanya sebagai juru bayar,’’ terangnya. (rus)

Pemkab KLU Sikapi Ancaman Mogok Honorer Tanjung (Suara NTB) Ancaman mogok 1.600-an tenaga kontrak lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), membuat bupati dan wakil bupati mengambil langkah cepat. Sebab jika hal itu terjadi, pelayanan di SKPD dikhawatirkan akan terganggu. Oleh karena itu, Pemda menjamin upah tenaga kontrak akan dibayarkan setidaknya pada pekan depan.

Kepala Dispenda KLU, L. M. Irwan, usai rapat dengan Bupati KLU, Rabu (6/4), mengakui sudah ada instruksi dari bupati untuk mencairkan upah tenaga PTT. Upah yang dibayarkan selama tiga bulan terhitung mulai Januari 2016. Ia memastikan, proses pencairannya akan segera dirampungkan, sehingga pekan depan, upah tenaga kontrak sudah dapat dibayarkan.

“Pekan depan, semua upah tenaga honorer sudah bisa direalisasikan, sekarang ini kita tunggu Surat Keputusan dari Sekda terkait hasil evaluasinya di masing-masing SKPD,” kata Irwan.

Dalam mempercepat proses pembayaran, bupati akan mengumpulkan pimpinan SKPD Jumat besok, semua SKPD akan dikumpulkan oleh Sekda. Hal ini guna memastikan jumlah tenaga honorer pascaevaluasi. Namun demikian,

belum dapat dipastikan berapa jumlah tenaga yang akan dipertahankan maupun nominal yang akan dibayarkan.

“Kita akan bayarkan sesuai SK yang dulu ditandatangani oleh pimpinan masing-masing SKPD. Insya Allah pekan depan sudah bisa dibayarkan,” janjinya.

Sebelumnya, Sekda KLU, meminta para honorer untuk tidak cemas menyangkut upah yang belum dibayarkan.

Menurutnya, Pemda KLU tengah memproses sembari mengklirkan evaluasi di masing-masing SKPD. “Kita akan coba duduk bersama menyikapi ini,” imbuhnya.

Dalam hal kewajiban Pemda kepada para honorer sejak Januari - Maret, Sekda juga belum bisa memberi kepastian, terkait bagaimana mekanisme pembayarannya. Sebab jika dibayarkan, maka eksekutif Pemda KLU dipastikan akan menyalahi aturan. Hanya saja, persoalan honorer menurutnya memerlukan kebijakan yang bisa memastikan para honorer tetap bekerja.

Terpisah, di sejumlah SKPD Pemda KLU, beberapa honorer yang dikonfirmasi enggan memberi komentar. Mereka rupanya takut, dengan bersuara lantang di media, mereka justru akan terkena sanksi, misalnya tidak terhitung dalam tenaga kontrak yang akan dilanjutkan masa bhaktinya.

Meski demikian diakui atau tidak, para kontrak di sebagian besar kantor mengaku tetap bekerja menjalankan tugasnya meski tupoksi itu seharusnya dikerjakan oleh PNS. Terpisah, Danton PMK Bayan, di bawah Kantor BPBD KLU, Basuki, mengakui sangat terbantu dengan keberadaan tenaga kontrak di BPBD. Secara operasional, ia membantah operasional PMK terkendala BBM. “Untuk BBM ada, yang menjadi kendala memang honor tenaga kontrak. Ya, yang namanya kerja tanpa gaji, bagaimana?” ujarnya balik bertanya.

Di Bidang Pemadam Kebakaran, BPBD KLU, untuk diketahui jumlah personelnya 30 orang. Basuki mengakui, beberapa yang PNS sebagian besar mebgambil peran pada pembinaan teknis. Sedangkan pekerjaan lapangan lebih banyak dilakukan tenaga kontrak. (ari)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2698HR NOKA/ NOSIN : MH1JFDR35EK140066/JFD2E-3134179 AN. NAPISAH HILANG DISEKITAR JL. MONTONG BUWUH DESA MENINTING KEC. BATULAYAR

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan anggaran puluhan miliar tiap tahunnya untuk hibah dan bantuan sosial (bansos). Begitu juga di tahun 2016 ini, Pemkab Lotim juga mengalokasikan dana bansos. Pemkab menyadari dalam penyalurannya segala sesuatu bisa terjadi, seperti pemotongan dana bantuan untuk itu, diingatkan agar tidak sampai terjadi praktik sunatan massal yang berimbas tidak tepat sasaran.

Penegasan ini dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly dalam acara silaturahmi dengan para pengurus lembaga penerima bantuan hibah dan bansos di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (6/4).

Selain itu, ujarnya, pascamenerima bantuan langsung dari pemerintah daerah, tidak boleh ada saling lirik dan berujung pelanggaran hukum. Sejauh ini diketahui belum terlihat ada yang terjadi. Meski demikian diingatkan agar jangan sampai terjadi. “Insya Allah tidak akan terjadi,” katanya.

Ditambahkan, jika tujuan baik kepada pengurus tapi tidak dilaksanakan ini bisa jadi berimplikasi hukum. Sekda menganalogikan hal ini sebagai nikmat membawa sengsara. ‘’Lebih baik sengsara bawa nikmat. Itu yang jauh lebih diharapkan,’’ sarannya.

Sekda menegaskan, penggunaan APBD sesuai visi dan misi Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan adalah APBD yang pro rakyat. APBD diterima 100 persen untuk rakyat. Bentuknya saLah satunya berupa bansos dan hibah. Pemberian hibah dan bansos ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin bupati dengan anggaran yang tidak kecil.

Dibandingkan dengan kabupaten lain, sekda meyakinkan anggaran yang diberikan langsung pro terhadap rakyat, seperti ke masjid, musala dan pondok-pondok pesantren. Untuk

Belum Terkelola Baik rangkat lagi merantau.

Melihat kenyataan ini, pihaknya menilai akan sulit terjadi perubahan. Rumah TKI mentereng akan tetapi perekonomiannya terbilang seret. Menurutnya, jika pendekatan manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan kegiatan usaha, maka sedikit tidak akan ada perubahan.

Terlebih saat ini, pihak pemerintah melalui perbankan sudah memberikan kesempatan kepada mantan-mantan TKI dan keluarga TKI untuk pinjaman kredit.

Ditambah lagi dengan permodalan yang dimiliki dari hasil kiriman akan bisa menciptakan kegiatan usaha-usaha baru.

Atensi lembaga swadaya masyarakat terhadap realitas sosial ini sangat dperlukan. Setidaknya para keluarga TKI bisa miliki kemampuan berusaha dan tidak menghabiskan begitu saja secara konsumtif uang kiriman dari keluarganya.

Dinas Koperasi dan UKM sendiri siap akan menggelar pelatihan kepada pelaku usaha. Pelatihan UKM ini ditujukan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang menjadi penopang perekonomian keluarga.

Berdasarkan data dari Disosnakertrans Lotim sampai saat ini, jumlah TKI asal Lotim yang ada di luar negeri mencapai 40 ribu lebih.

Data remittance ini antara lain masuk melalui perbankan, seperti Bank BRI, PT Pos maupun pengiriman bentuk lainnya. Catatan yang dilaporkan Bank BRI saja dalam setahun tembus Rp 400-500 miliar. Lain lagi dari bank lainnya. Secara akumulatif, jumlah remittance dalam setahun ini mendekati total jumlah APBD Kabupaten Lotim. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

(Suara NTB/ham)

Perluas Lahan Parkir PERLUASAN apron (tempat parkir pesawat) Lombok International Airport (LIA) dipastikan bakal dikerjakan tahun ini. Pihak manajemen akan membangun dua parking stand baru di bagian barat dan timur apron.

General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardhita, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/4), menjelaskan, adanya penambahan dua parking stand ini, maka daya tampung pesawat di apron LIA nantinya bakal lebih banyak lagi. Apalagi dua parking stand yang dibangun ukurannya untuk pesawat berbadan lebar. “Dua parking stand yang dibangun ini memang khusus untuk bisa menampung pesawat dengan ukuran jumbo,” ujarnya.

Pihak Direksi PT. AP I, lanjutnya, sudah menyetujui rencana perluasan apron dengan dibangunnya dua parking stand, sehingga bisa dipastikan, pengerjaannya dimulai tahun ini juga. Jadi nantinya, ketika ada maskapai yang meminta parking stand untuk pesawat berbadan lebar, sudah tersedia.

Ia menjelaskan, perluasan apron bandara merupakan tahap awal dari rencana pengembangan LIA. Karena setelah apron diperluas, baru kemudian pihaknya akan bergerak melakukan analisis guna pengembangan dan perluasan terminal bandara. Mengingat daya tampung terminal bandara dirasa masih terbatas. “Ini (perluasan terminal bandara) jadi tahap pengembangan selanjutnya. Sebelum itu, luasan apron bandara yang lebih dulu diperluas,” tambahnya.

Diakuinya, perluasan area terminal bandara dipandang cukup penting, karena melihat perkembangan dan peningkatan penumpang di LIA cukup bagus. Kondisi ini butuh dukungan peningkatan kualitas pelayanan.

“Kita punya peningkatan penumpang cukup bagus. Pada triwulan tahun ini saja, peningkatan penumpang di LIA mencapai sekitar 41 persen. Termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Maka melihat tren tersebut, perlu ada dukungan dari sisi kualitas pelayanan,” tambahnya.

Seiring dengan perluasan apron bandara, lanjutnya, pembebahan pelayanan terus dilakukan, terutama pelayanan di terminal bandara, baik dari sarana dan prasarana pendukung hingga layanan dalam hal keamanan bagi penumpang. Harapannya, para penumpang dan pengguna jasa transportasi udara lainnya bisa benar-benar aman dan nyaman ketika berada di LIA. “Ini jadi komitmen kita. Bagaimana bisa mewujukan LIA sebagai bandara yang aman dan nyaman,” janjinya. (kir)

Pekerja Bangunan di Labuapi Tewas Tersengat Listrik Giri Menang (Suara NTB) – Dua pekerja bangunan asal Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi tersengat listrik. Kejadian ini sekitar pukul 12.00 Wita, Rabu (6/4). Dua korban atas nama Udin (50) tahun tewas tersengat, sedangkan satu rekannya bernama Enal (50) tahun tidak sadarkan diri. Kedua korban pun langsung dilarikan ke RSUD Tripat Lombok Barat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Humas Basarnas Kantor Sar Mataram Putu Cakranegara kepada wartawan, Rabu (6/4), menyatakan, pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 12.00 Wita dan langsung mendatangi TKP. Pihaknya menerjunkan satu tim rescuer melakukan evakuasi ke lokasi kejadian. Informasi yang diperoleh kedua korban yang berprofesi sebagai tukang bangunan tersengat arus listrik pada saat sedang memperbaiki salah satu rumah di daerah pasar sore Desa Telagawaru.

Sekitar pukul 12.10 Wita korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR bersama Babinkamtibmas Polsek Labuapi dan masyarakat setempat. Namun satu korban telah meninggal di TKP, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban diduga tewas dikarenakan arus listrik yang cukup tinggi.

Sehingga begitu cepat menyengat ke seluruh tubuh.

Menurut informasi di lapangan, kedua koban asal Desa Telagawaru ini sedang memperbaiki atap rumah di lantai 2, tiba-tiba keduanya kejang-kejang setelah dipastikan ternyata korban menyentuh kabel listrik yang membentang di atas atap bangunan. Menyadari hal tersebut warga langsung meminta bantuan kepada warga lainnya dan menghubungi kantor Sar Mataram.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kapolsek Labuapi Iptu Lalu Muharlan membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah memasangkan police line di sekitar bangunan milik Tanwir yang sedang dikerjakan. (her)

Halaman 5

Apapun Kondisinya, Pemkab Harus Perbaiki Infrastruktur Praya (Suara NTB) Kondisi infrastruktur jalan yang mantap menjadi salah satu pendorong utama pembangunan di daerah ini. Percepatan perbaikan ruas-ruas jalan, terutama ruas jalan strategis kabupaten penting dilakukan. Alasannya, ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak di daerah ini masih cukup banyak.

“Prinsipnya kita sangat mendukung bahkan mendorong supaya ruas-ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak bisa dipercepat perbaikannya,” sebut Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, kepada Suara NTB, Rabu (6/4).

Menurutnya, perbaikan terhadap ruas-ruas jalan terutama jalan kabupaten yang men-

jadi tanggung jawab Pemkab Loteng, harus dilakukan apapun alasannya. Apalagi ruas jalan itu menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena kalau kondisi jalan sudah mantap, maka itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat.

Pihaknya, kata Puaddi, tidak akan menolak usulan

anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, asalkan itu untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya untuk perbaikan jalan. Apalagi pihaknya sudah berkomitmen untuk mendukung penuh program percepatan perbaikan infrastruktur jalan di daerah ini.

“Bahkan bila perlu dengan

cara berutang lagi bukan jadi masalah. Kita dukung penuh.

Supaya bagaimana kemudian jalan-jalan yang ada di daerah ini bisa segera mantap kondisinya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berteriak tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lantaran jalan di wilayahnya rusak,’’ ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST., mengatakan saat ini kondisi ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap mencapai 64 persen dari total 738

Minim, Anggaran Perawatan Marka Jalan di Loteng

(Suara NTB/kir)

BARANG BUKTI - Inilah barang bukti yang berhasil diamankan aparat keamanan dalam sebuah penggerebekan rumah yang diduga sebagai sarang narkoba.

Sarang Pengedar Narkoba Digerebek Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (5/4) menggerebek salah satu rumah di Dusun Aur Mani Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur yang diduga sebagai sarang pengedar narkoba. Hasilnya empat orang warga berhasil diamankan dalam penggerebekan bersama barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian.

“Para pelaku sudah kita amankan di Mapolres Loteng bersama barang bukti lainnya,” sebut Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Cita Karunia Sari, Rabu (6/4).

Ia menjelaskan, dari pelaku yang diamankan, satu pelaku diidentifikasi sebagai pengedar. Sementara pelaku lainnya terlibat sebagai pengguna.

Pelaku yang diamankan masing-masing He alias Man (30) warga setempat. Kemudian Al (26) asal Desa Kuta, Mu (42) warga Desa Rembitan serta Sr alias Kate (19) asal Desa Bilelando.

Adapun Mu merupakan DPO Sat Reskrim Polres Loteng yang sudah cukup lama dicari.

Para pelaku khususnya He memang sudah sejak lama menjadi target operasi (TO) pihaknya, sehingga begitu pihaknya mendapat laporan terkait keberadaan pelaku, langsung dilakukan pengejaran. “Awalnya kita lakukan pengintaian.

Setelah memastikan informasi yang ada, kita langsung bergerak,” jelasnya.

Penggerebekan berlangsung sekitar pukul 17.30 Wita. Saat anggota polisi datang, para pelaku tengah duduk-duduk di luar rumah. Sehingga begitu mengetahui ada anggota polisi yang datang, para pelaku langsung kabur melarikan diri.

Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi antara para pelaku dengan aparat kepolisian. Tapi berkat kesigapan aparat, para pelaku berhasil diamankan. “Begitu ditangkap pelaku langsung digelandang ke Polres Loteng,” jelasnya.

Dari hasil penggeledahan terhadap rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa paket sabu-sabu seberat 1 gram, alat

timbangan dan alat hisap sabu. Tidak hanya itu, ada dua unit sepeda motor yang berhasil diamankan di lokasi yang sama bersama beberapa potongan spare park sepeda motor ditambah 6 unit HP. Di lokasi yang sama, polisi juga menemukan uang sebesar Rp 8 juta lebih. Uang tersebut diduga hasil penjualan sabu-sabu. “Pada Selasa siang kita kembali melakukan penggeledahan di lokasi yang sama. Dan, hasilnya kita temukan lagi sekitar 16 paket sabu siap jual di kebun belakang rumah pelaku,” tambah Cita.

Pihaknya kini masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan para pelaku. Termasuk sumber sabu-sabu yang diedarkan oleh pelaku. “Kasus ini masih terus kita kembangkan. Guna mengungkap jaringan peredaran narkobanya,” ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Kondisi marka jalan seperti traffic light dan rambu lalu lintasnya lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini banyak yang sudah rusak. Padahal keberadaan marka jalan sangat penting dalam menunjang peningkatan keselamatan bagi para pengendara di jalan raya.

Menurut pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Loteng, perbaikan dan pemeliharaan terhadap marka jalan yang kondisinya sudah rusak masih belum bisa maksimal dilakukan. “Kita mau saja memperbaiki fasilitas jalan raya yang rusak. Tapi anggaran kita sangat terbatas. Sehingga kita juga tidak bisa berbuat banyak,” aku Kepala Dishubkominfo Loteng, L. Purnama Agung, Rabu (6/4).

Sementara bagi marka jalan yang masih bisa digunakan, diupayakan dengan perbaikan-perbaikan kecil. “Kalau dengan anggaran yang ada sekarang, untuk mengganti semua rambu lalulintas yang rusak jelas tidak akan cukup,” tambahnya.

Minim, Dana Operasional BPBD KLU Tanjung (Suara NTB) Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daetah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara(KLU), Raden Tresnawadi, mengakui dana operasional BPBD yang dijatahkan masih sangat minim. Oleh karenanya, ia mengharapkan agar ke depan, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD mempertimbangkan penambahan anggaran untuk mengoptimalkan penanganan kebencanaan di Lombok Utara.

“Anggaran yang ada memang tidak sesuai, karena berbicara ideal, BPBD harus menangani 9 jenis kebencanaan,” kata Tresnawadi, usai menghadiri rapat evaluasi bersama Bupati KLU, Rabu (6/4).

Ia mengambil representasi, di Lombok barat, BPBD setempat anggaran untuk satu bidang bisa mencapai Rp 4-6 miliar. Sebaliknya di BPBD KLU, satu SKPD BPBD baru dibekali anggaran Rp 2 miliar lebih sedikit.

Jika mengacu pada kondisi di lapangan di mana daerah KLU memanjang dari Pemenang hingga Bayan, maka idealnya dua bidang setidaknya dibekali dengan anggaran tidak kurang dari Rp 5 miliar atau bahkan lebih.

Kendati demikian, ia mengembalikan porsi anggarannya kepada Pemda KLU yang berwenang, meski kebutuhan yang sedianya disiapkan juga masih minim.

“Memang BPBD di Lobar itu sudah ditingkatkan menjadi Tipe A, nah kita masih kantor, belum menjadi badan,” sambungnya sembari mengisyaratkan personelnya harus rela bersusah payah.

Menyinggung ancaman kebencanaan ke depan, Tresnawadi, mengingatkan ancaman terdekat adalah pengaruh el nino yang diperkirakan akan mulai terjadi pada bulan Mei dan seterusnya. Hujan diperkirakan akan mulai menurun dan intensitasnya mulai berkurang pada akhir April ini.

“Sesuai informasi BMKG, pada bulan Mei sampai Juli sudah masuk kemarau basah. Kita perlu mengantisipasi soal kekeringan dan air bersih. Kadang anggaran yang kita siapkan habis lebih dulu karena adanya kejadian tak terduga, seperti masyarakat meminta air di luar jadwal yang sudah disusun,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan personel? Pada aspek pelayanan kebencanaan, ancaman mogok tenaga kontrak jelas menjadi hambatan pelayanan. Oleh karenanya ia berharap, agar

km panjang ruas jalan kabupaten. Sisanya sebanyak 26 atau sekitar 280 km jalan kabupaten masih rusak.

Jika didukung anggaran yang konsisten, Rasyidi mengaku, ruas jalan yang belum baik bisa tuntas ditangani paling lambat tahun 2018 mendatang. Di mana, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. “Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerah bersama Dewan. Untuk bisa menuntaskan sisa ruas jalan yang belum ditangani tersebut,” tandasnya. (kir)

tenaga kontrak di BPBD bersabar dan tetap melakukan pelayanan.

Sementara secara teknis, kendala yang kerap dihadapi adalah sumber daya yang menyentuh teknik dan mekanik. Untuk tenaga mekanik, BPBD hingga kini belum memiliki. Sementara tenaga dimaksud, maupun tenaga lain yang berkaitan dengan teknis harus dibekali dengan pelatihan khusus. (ari)

PKS

Ia mencontohkan untuk traffic light, anggaran perbaikan dalam satu tahunnya hanya dianggarkan sekitar Rp 10 juta. Sementara kebutuhan untuk perbaikan dan pemeliharaan jauh di atas itu, sehingga wajar jika kemudian dari total 7 titik traffic light yang ada, beberapa di antaranya tidak bisa berfungsi optimal.

Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu secara tidak langsung mempengaruhi kinerja traffic light yang ada ditambah sering kalinya terjadi kasus mati lampu. “Kadangkadang karena kejadian mati lampu, beberapa traffic light harus diperbaiki beberapa kali. Akibatnya, anggaran perawatan yang tersebut sudah habis sebelum waktunya,” tambah Purnama.

Pihaknya berharap, persoalan minimnya anggaran pemeliharaan marka jalan yang ada di Loteng bisa menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga, keberadaan marka jalan yang memadai, bisa menekan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Mobil Dibobol Maling, Puluhan Juta Raib Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebuah mobil yang diparkir di depan toko Aneka Rasa, Jalan Hasanuddin, Sumbawa Besar, dibobol maling. Puluhan juta uang yang disimpan di dalam mobil amblas.

Hal itu terungkap, setelah Nanang Sulistiawan (24), warga desa Rhee Kecamatan Rhee, melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Sumbawa, Rabu (6/4).

Berawal ketika pelapor dan rekannya, Budu Suryanto (54) sebagai saksi memarkir kendaraan Daihatsu milik PT. Gold Coin di depan Toko Aneka Rasa, sekitar pukul 12.30 Wita. Mobil dalam keadaan terkunci sebelum meninggalkannya masuk berbelanja di Toko tersebut.

Seperti disampaikan Kasubag Humas Polres Sumbawa, AKP. Waluyo, pelapor kemudian tiba tiba mendengar suara alam kendaraannya berbunyi. Setelah diperiksa, diketahui uang senilai Rp 76 juta yang disimpan di dalam laci mobil sudah raib. Pintu mobil sebelah kiri depan dalam keadaan rusak. Kini kasus tersebut sedang diselidiki pihak kepolisian. (arn)

(Suara NTB/bug)

PANTAU UN - Wabup saat berkunjung memantau UN di SMA 1 Poto Tano, KSB, Rabu (6/4).

Wabup KSB Minta Siswa SMK Tidak Minder Taliwang (Suara NTB) Wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST pada hari ketiga kegiatan Ujian Nasional (UN) melanjutkan kegiatan kunjungannya ke sekolah-sekolah pelaksana, Rabu (6/4).

Wabup mengunjungi empat sekolah di antaranya MAN Taliwang, SMK Seteluk, SMA 1 Seteluk dan terakhir SMA Poto Tano.

Pada kunjungannya di MAN Taliwang, Wabup kepada para siswa mengatakan, sebagai lulusan seolah berbasis agama nantinya tidak minder dengan siswa yang berasal dari sekolah umum (SMA, red). Sebab selama ini terkesan ada stigma bahwa sekolah terbaik saat ini adalah SMA. “Jangan merasa tidak lebih baik dari SMA. Sekolah MA juga bisa menelurkan orang-orang terbaik,” tegasnya.

Wabup bahkan berpendapat, siswa yang bersekolah di MA sebenarnya memiliki nilai tambah. Pasalnya dalam pengajarannya selain belajar tentang hal-hal umun, porsi untuk bidang keagamaan juga banyak. “Beda dengan sekolah umum. Dan adik-adik tahu, bahwa agama-lah yang membuat manusia dalam kebaikan,” ujarnya.

Usai berkunjung di MAN Taliwang, Wabup melanjutkan pantauannya di SMK Seteluk. Di sekolah kejuruan ini, pria yang akrab disapa Fud ini kembali memberikan motivasi kepada para siswa.

“Adik-adik yang ada di sini juga luar biasa. Karena lulusannya sudah disiapkan untuk menghadapi dunia usaha,” sebutnya.

Menurutnya, sekolah kejuruan saat ini memiliki peranan penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sekolah SMK harus menjadi garda terdepan sebagai lembaga pendidikan pencetak tenaga kerja andal. “Adik-adik yang ada di sini saya yakin bisa bersaing di pasar kerja MEA nantinya. Maka dari ini (UN) sebagai titik awal adik-adik mulai berjuang,” tegasnya.

Selain memantau kegiatan UN, Wabup di setiap sekolah menyempatkan diri mencari informasi seputar kebutuhan yang diperlukan sekolah. Permintaan pun banyak disampaikan sekolah, seperti misalnya di SMA 1 Poto Tano yang berharap dibangunkan lab (laboratorium) biologi, sementara MAN Taliwang meminta bantuan untuk perbaikan akses jalan menuju sekolah. Atas permintaan sekolah itu, Wabup meminta staf ahli bupati untuk mendatanya agar nanti bisa diusulkan masuk dalam agenda program. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sembilan Terduga Perambah Hutan Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Operasi Gabungan (Opgab), yang terdiri dari TNI, Kepolisian, Brimob, Dinas Kehutanan dan KPHP Batulanteh berhasil menggagalkan aksi perambahan hutan di kawasan hutan Gili Ngara, desa Olat Rawa, kecamatan Moyo Hilir. Sedikitnya sembilan orang yang diduga hendak melakukan perambahan hutan diamankan beserta tiga truk kosong dan empat gergaji mesin chainsaw.

Dandim melalui Kasdim 1607 Sumbawa, Mayor Inf. Abdul Haris, S.H,M.H, yang dikonfirmasi Rabu (6/4), menyebutkan dalam opgab yang dipimpinnya ini pada Selasa lalu, menurunkan personel sebanyak 30 orang yang dibagi dalam dua tim. Tim pertama berangkat melalui jalur laut menggunakan Speedboad milik BPBD dan tiba sekitar Pukul 07.00 Wita. Sedangkan tim lainnya melalui jalur darat menggunakan kendaraan yang sudah disediakan Dinas Kehutanan, sekitar pukul 09. 20 Wita.

Informasi dari masyarakat, disebutkan adanya beberapa kendaraan yang hendak memuat kayu. Hal ini langsung ditindaklanjuti tim. Saat memasuki kawasan hutan, tim mendengar adanya suara kendaraan (truk) yang diduga hendak mengangkut kayu.

Tim pun melakukan pengejaran. Namun kendaraan tersebut berhasil lolos. Meski demikian, tim menemukan satu truk dalam keadaan kosong, yang sengaja ditinggalkan para terduga pelaku dengan dicabut gardannya, sehingga tidak dapat dibawa.

Tim pun mencoba berpindah ke dalam hutan. Di lokasi tersebut terdengar bunyi chainsaw yang diduga sedang ada perambahan. Anggota pun langsung melakukan pengecekan. Namun diperkirakan para pelaku sudah mengetahui adanya anggota dari rekannya yang sudah kabur.

Para pelaku itupun berniat melarikan diri menggunakan tiga truk. Namun saat hendak turun, anggota lainnya mencegatnya. Saat diperiksa, nampa-

(Suara NTB/ind)

BARANG BUKTI - Kasdim 1607 Sumbawa, Mayor Inf. Abdul Haris, SH.,MH menunjukkan truk barang bukti yang diamankan dari para terduga perambah hutan, Rabu (6/4). knya para pelaku ini tidak membawa satupun batang kayu, lantaran berniat kabur. Sebelum anggota mendekat, lima orang berhasil kabur dan meninggalkan truk dalam keadaan terkunci. Bahkan sempat membuang chainsaw yang diduga untuk melakukan perambahan. Sedangkan sembilan orang yang berada di dua truk lainnya tidak dapat kabur. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pihak terkait guna proses hukum lanjut. “Mereka sudah kami serahkan ke pe-

Taliwang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang bertugas membahas 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) meminta tambahan waktu.

“Tadi kita sudah sampaikan ke pimpinan, bahwa kami meminta tambahan waktu,” jelas ketua Pansus Raperda Abidin Nasrar, SP kepada wartawan, Rabu (6/4).

Sesuai jadwal, masa kerja Pansus 17 Raperda hingga 13 April mendatang. Dikatakan Abidin, untuk itu pihaknya meminta agar jadwal kerja Pansus yang dipimpinnya diundur hingga 25 April. “Kita butuh waktu 12 hari lagi untuk menuntaskan seluruh Raperda sebelum nantinya kita tetapkan,” paparnya.

Adapun alasan Pansus 17 Raperda meminta tambahan waktu, menurut Abidin setelah melihat hasil di lapangan. Berdasarkan hasil konsultasinya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan uji publik terhadap masing-masing Raperda, terdapat banyak masukan yang perlu harus ditelaah lebih lanjut. “Kita masukan dari Kemendagri dan masyarakat itu kami nilai penting untuk didalami, makanya perlu waktu tambahan. Dan pendalaman nanti akan kita lakukan bersama pemerintah

selaku pengusul,” urainya.

Ia pun mengungkapkan ada beberapa Raperda yang perlu kembali dilakukan pendalaman. Di antaranya soal Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama terkait substansinya, Raperda mengenai visi misi yang tertuang dalam program gotong royong, Raperda subsidi pendidikan dan tentang kesehatan. “Terutama yang RPJMD itu, kita lihat kan baru menyentuh sistematikanya, belum substansinya. Padahal Perda ini penting karena sifatnya hanya lima tahun dan harus terlihat jelas hasilnya,” tegasnya.

Dijelaskan Abidin, berdasarkan konsultasi dengan Kemendagri, dari 14 Raperda yang diusulkan pemerintah, dua Raperda di antaranya disarankan agar tidak dilanjutkan pembahasannya. Pertama Raperda yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena masih menunggu terbitnya Permendagri dan Raperda tentang struktur organisasi pemerintahan desa (SOPD) karena memang tidak dibutuhkan Perda untuk mengaturnya.

“Untuk SOPD itu hanya pakai Perbup (peraturan bupati) saja.

Makanya Dirjen Otda bilang tidak perlu di Perda-kan,” tukas politisi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) ini.

Selain memberikan saran, Kemendagri juga mengkritisi terkait Raperda yang akan mengatur subsidi bagi Pondok Pesantren (Ponpes). Bagi Kemendagri, Pemda tidak perlu mengaturnya karena keberadaan Ponpes berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). “Kata Dirjen Otda itu kan soal keagamaan. Tapi kita lihat substansinya kita kan bukan soal kegiatan keagamaannya, tapi mengenai pendidikannya yang kebetulan juga ada di sana,” timpalnya seraya menambahkan terkait Raperda itu Pansus telah membicarakannya dengan pemerintah.

“Sedang dicari celahnya.

Mungkin nanti bisa kita rubah di judul dan beberapa poin dalam pasal untuk mempertegas bahwa Raperda itu khusus Mengenai pendidikan Ponpes-nya,” sambung Abidin.

Ia berharap, tambahan waktu yang dibutuhkan pihaknya itu dapat dipenuhi. Mengingat seluruh regulasi yang akan dilahirkan nantinya sangat penting dalam rangka menjalankan program daerah. “Harapan kita kan Perda ini tidak memberi celah adanya hal yang tidak diatur di dalamnya. Jadi sebelum terjadi kita lebih baik teliti sebelum ditetapkan,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/arn/ind)

PEMATERI - Salah seorang pemateri SPM, Karwo S.Pd didampingi Kasubag Program Amir Mahmud ada beberapa peran dan fungsi Komite . Di antaranya memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sedangkan perannya, terhadap pemenuhan SPM, memberikan pengarahan, memberikan pertimbangan, dan dalam melaksanakan Pengawasan. “Jadi selain menginformasikan tentang 27 indikator capaian, kita juga menginformasikan peran komite dan fungsi komite sekolah dalam pemenuhan SPM,”

nyidik PNS Dinas Kehutanan untuk diproses lanjut,”sebutnya.

Disebutkannya, Opgab yang dilakukan menindaklanjuti surat dari Bupati sebagai lanjutan dari Opgab pertama. Opgab ini hampir sama dengan melibatkan semua unsur terkait. Hanya saja jumlah personelnya lebih sedikit. “Opgab ini lanjutan dari Opgab pertama, dengan melibatkan semua unsur. Hanya saja jumlah personilnya tidak sebanyak yang sebelumnya,” tukas Kasdim. (ind)

Pansus 17 Raperda Minta 23 Siswa di Sumbawa Tidak Ikuti UN Tambahan Waktu

Komite SD/SMP Diberikan Pemahaman Soal SPM Dikdas 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikan (PKP) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dikdas 2016, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) memberikan pemahaman terhadap Komite sekolah SD/SMP di kabupaten Sumbawa terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sutan Sumbawa, sejak tanggal 4 hingga 9 April mendatang. Dalam hal ini dibagi dalam delapan gelombang. Enam gelombang untuk komite SD, dua gelombang untuk komite SMP. Kasubag Program, Amir Mahmud menyampaikan, sosialisasi yang dilakukan terkait Standar Pelayanan Minimal tingkat dasar kepada komitekomite sekolah SD/SMP. Di mana komite-komite tersebut dapat memahami konsep dasar dari SPM serta indikator-indikator SPM. Dalam hal ini ada 27 indikator. Sehingga diharapkan komite dapat membantu sekolah dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki dalam percepatan SPM. “Yang kami harapkan, kalau komite ini faham, mereka bisa membantu sekolah dalam upaya pencapaian SPM,” ujarnya.

Disebutkannya, para komite ini tidak hanya disosialisasikan terkait 27 indikator capaian SPM. Tetapi juga diinformasikan peran dan fungsi komite sekolah dalam capaian SPM. Sebagaimana diketahui,

Halaman 6

tukasnya.

Ketua Komite SDN Lopok Beru, Zakariah Surbini menyambut positif sosialisasi tersebut. Disebutkannya hal ini merupakan trobosan yang luar biasa. Mengingat sebelumnya pihaknya belum mengetahui adanya 27 indikator dalam SPM. “Selama ini yang kita tahu hanya kesepakatan-kesepakatan, dan AD/ ART itu yang menjadi bahan untuk kita bermusyawarah dan berkomunikasi dengan kepala sekolah,” imbuhnya.

Dengan adanya sosialisasi ini komite sekolah mempunyai ukuran yang jelas.

Hal ini menjadi bahan dan

(Suara NTB/arn/ind)

PESERTA - Para peserta pelatihan SPM, sejumlah Komite SD. modal untuk bagaimana membantu mengkomunikasikan sekolah, wali murid, terhadap kelayakan sebuah pendidikan itu. Tentunya apa yang didapat dari sosialisasi ini, akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik. Mengingat sebagai ketua Komite diakuinya menjadi teman kerja, dan berfikirnya kepala sekolah.

Hal senada juga disampaikan ketua Komite SDN 1 Lopok, Drs. Muhammad Yasin, HS. Diakuinya, sejak menjadi ketua komite pada 1996 lalu, ia belum pernah mengikuti sosialisasi SPM. Tentunya hal ini nantinya

akan memberikan pemahaman kepada kepala sekolah yang selama ini barangkali masih ada kekurangan, ataupun kurang koordinasi dengan ketua komite untuk ditingkatkan kembali.

Penjelasan yang diterima, tidak lain supaya jenjang, kualitas, serta kapasitas pendidikan akan terpacu dalam meningkatkan pendidikan khususnya di kabupaten Sumbawa. “Harapan kami hal semacam ini jangan hanya dilaksanakan sekarang saja. Tetapi ada kelanjutan. Sehingga tujuannya pencapaian SPM,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Di kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 5.264 siswa yang terdaftar mengikuti UN. Terdiri dari 3.602 siswa SMA/ MA, 1.662 siswa SMK, dan paket C sebanyak 212 orang.

Namun sebanyak 23 orang peserta tidak mengikuti UN. Siswa-siswa tersebut masing-masing SMAN 1 Moyo Hulu seorang, SMAN Lunyuk dua orang, SMAN 1 Utan satu orang, SMAN 1 Alas satu orang, SMA Zainuddin tiga orang, SMKN 1 Plampang seorang, SMKN Tarano tiga orang, SMK Gunung Galesa lima orang, SMK Mercury tiga orang, MA NW Alas dua orang, dan SMA Samawa Utan satu orang.

“Untuk yang mengikuti paket C, kami belum menerima informasinya,” sebut Kadis Diknas kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pendidikan Menengah, M. Ali HK, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah, terhadap siswa yang tidak mengikuti UN tersebut, disebabkan beberapa faktor. Yakni lantaran sakit, meninggal dunia, dan menikah. Terhadap siswa yang sakit, pihaknya tetap akan memberikan kesempatan untuk mengikuti

(Suara NTB/ind)

M. Ali HK ujian susulan. Di mana waktunya akan dilaksanakan pada 11 sampai 13 April mendatang.

Pihak Dinas Diknas kabupaten Sumbawa berharap pelaksanaan UN berjalan dengan lancar, baik, dan aman. Baik UN berbasis naskah, maupun berbasis komputer. Selain itu, para siswa atau peserta diharapkan mengikuti UN sdengan serius dan baik sampai hari terakhir. Sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

“Alahmdulillah pelaksanaan UN, baik yang berbasis naskah maupun berbasis komputer berjalan dengan aman dan lancar. Semoga tidak ada masalah sampai hari terakhir,” ujarnya. (ind)

Eks Gafatar di Sumbawa Perlu Diperhatikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tujuh KK eks Gafatar asal Sumbawa yang dipulangkan dari Kutai Kartanegara kini telah berada di Sumbawa. Namun Pemkab diminta memperhatikan nasib mereka, terutama soal aset yang mereka miliki di Kutai, agar dapat dijual untuk menyambung hidup baru di Sumbawa.

Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Taruna Kreatif, Oel Sukriato, Rabu (6/4). Sebagai lembaga pendampingan terhadap eks Gafatar ini usai berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumbawa, dia berharap adanya perhatian khusus dari Pemkab agar selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Kalau bisa harta mereka yang ada di Kutai bisa dijual, sebagai modal bagi mereka dan keluarga menyambung hidup di Sumbawa,” terangnya.

Pemkab juga bisa memberikan mereka perhatian dengan menjadikan mereka sebagai transmigran lokal di Sumbawa. Mereka butuh lahan menyambung hidup. Serta memberikan pembinaan khusus kepada mereka. “Eks Gafatar ini juga anak bangsa yang perlu dibina. Hanya pemahaman mereka saja soal agama yang keliru. Itulah pentingnya pembinaan,” tandas Oel. Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial, Dr. M. Ikhsan Safitri

menyampaikan pemulangan terhadap eks Gafatar merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menerima kebijakan. Pihaknya pun sudah menindaklanjuti dengan menempatkan kembali ke wilayah asalnya yaitu kecamatan Maronge dan kecamatan Lantung. “Terhadap mereka kita sudah memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara,” terangnya.

Sementara sejumlah aset yang menjadi hak mereka dipikirkan dan menjadi kebijakan pemerintah pusat. Makanya pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kementerian sosial. Untuk mengetahui bagaimana sejumlah aset yang ditinggalkan, baik tanah serta yang lainnya. Sehingga para eks Gafatar ini tidak dirugikan. “Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menanyakan langsung. Apakah ada kompensasi-kompensasi yang diberikan atau bagaimana skema bantuan yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.

Selain itu kata Ikhsan, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya. Seperti apa yang disampaikan Bupati, hal ini perlu diprogramkan dalam program yang relevan. Mengingat pemulangan beberapa waktu lalu sifatnya mendadak. Sehingga tidak dicantumkan dalam APBD 2016. (arn/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Halaman 7

Rencana Kasus ADD Ditangani Polisi Belum Final

Banyak ASN di Bima Keluyuran Saat Jam Kerja Bima (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak, M.Si, merasa gerah setelah menerima laporan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak disiplin.

Banyak di antara mereka memilih ke tempat karaoke saat jam kerja.

Sekda berjanji akan mengerahkan Sat Pol PP untuk mengawasi ASN yang keluyuran itu.

“Ini kesekian kalinya saya (Suara NTB/uki) mendengar adanya laporan H. Taufik Hak ASN yang keluyuran di saat jam kerja,” ucap Sekda kepada Suara NTB, Rabu (6/4).

Dia akan memanggil ASN tersebut untuk dilakukan pembinaan dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Secepatnya akan dipanggil dan akan kita bina,” katanya.

Menurut dia, tindakan tersebut tidak layak dilakukan abdi negara, apalagi di saat jam kerja. Sebagai pelayan masyarakat harus memberikan contoh yang baik kepada publik.

“Pelayanan harus ditingkatkan. Semua itu tergantung kinerja pegawai di SKPD,” akunya.

Dikatakan, Bupati dan Wabup Bima dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan agar para pegawai tetap menjaga integritas dan disiplin dalam bekerja. Namun apabila ditemukan atau ketahuan tidak disiplin, tentu akan diberikan sanksi.

“Dalam PP nomor 35 akan ada sanksi bagi ASN yang melalaikan tugas,” sambungnya.

Agar hal itu tidak terulang, Taufik menegaskan akan memerintahkan Sat Pol PP untuk mengawasi dan memantau secara langsung para ASN yang keluyuran atau meninggalkan kantor di saat jam kerja.

Di beberapa tempat karaoke di Kota Bima kerap ditemukan sejumlah ASN yang memadati tempat karaoke. Parahnya pada saat itu mereka masih mengenakan pakaian dinas.

Salah seorang penjaga tempat karaoke di jalan Soekarno Hatta kepada Suara NTB mengaku kerap menerima kunjungan ASN. Di antaranya mulai dari pegawai kantor, guru, hingga Kepala Desa (Kades).

“Biasanya mereka datang mulai pukul 10.30 Wita hingga 12.00 wita dan ada yang sore hari juga. Jumlahnya lumayan banyak,” terangnya.

Menurutnya, setiap kali kedatangan ASN selalu datang rombongan. Paling tidak jumlah mereka mulai dari dua sampai lima orang. Bahkan ada yang memakai kendaraan dinas datang ke tempat karaoke.

“Yang jelas hampir setiap hari ada yang datang ke sini,” pungaksnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu menyerahkan kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 dengan kerugan di bawah Rp 100 juta untuk ditangani kepolisian masih wacana. Untuk penanganannya, dibutuhkan pembahasan bersama untuk pelaksanaan teknisnya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan, Rabu (6/4) mengatakan, rencana pihak kejaksaan untuk menyerahkan penanganan kasus dana Desa ke Reskrim belum final. Namun rencana itu sempat diungkapkan pihak Kejaksaan saat bertemu dengan dirinya. “Saya rasa harus dibicarakan secara kelembagaan, bagaimana teknisnya,” kata Herman.

Herman mengakui, rencana penyerahan penanganan oleh polisi, karena untuk pemberkasan kasus dugaan korupsi membutuhkan anggaran cukup besar di Kejaksaan. Karena sidangnya dilakukan Herman di Pengadilan Tipikor

Mataram. “Ini (penyerahan penanganan) untuk menghidari negara dirugikan. Karena lebih banyak biaya perkara dari jumlah kerugian yang ditimbulkan, makanya mau diserahkan ke Kepolisian untuk penanganannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Dompu, Haeril, SH mengakui, belakangan ini banyak Kepala Desa dilaporkan ke Kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi dana Desa tahun 2015. Sebanyak 18 Desa yang sudah masuk laporannya. Tingginya biaya pemberkasan dan sidang untuk kasus dugaan korupsi karena harus disidangkan ke Pengadilan Tipikor Mataram, diwacanakan agar Desa dengan

kerugian negara di bawah Rp ketimbang kerugian negara.

100 juta diserahkan ke Kepoli- “Kecuali Desa Rababaka, mesian dan diarahkan pada tin- mang banyak (kerugian negadak pidana penggelapan. Seh- ranya),” kata H. Syaiful. (ula) ingga sidangnya dilakukan di PN Dompu.

Namun Haeril mengatakan, untuk Desa Rababaka kemungkinan besar akan dinaikkan ke persidangan terkait dugaan korupsi. Kepala Desa-nya diduga membawa kabur dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 135 juta.

Sementara Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh Syaiful HS, M,Si yang dihubungi terpisah mengatakan, beberapa Desa yang dilaporkan kepada pihaknya dan dilakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan dana Desa tahun 2015.

Beberapa Desa telah selesai diperiksa. Hasil sementara, di beberapa Desa lebih besar H. Moh Syaiful HS nuansa politisnya (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Berantas Narkoba, Polres Dompu Lakukan Pembenahan Internal Dompu (Suara NTB) Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, S.IK menegaskan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional yang digaungkan Presiden RI, H. Joko Widodo. Polres Dompu sebagai bagian dari penegak hukum melakukan pembenahan secara internal untuk mendukung program pemberantasan narkoba. Oknum polisi yang terlibat pun akan disidangkan disiplin dan oknum polisi yang dicurigai penyalahgunakan narkoba (Suara NTB/ula) tetap akan dites urine.

Brury Soekotjo AP “Oknum yang dinyatakan positif menkonsumsi narkoba akan disidangkan sesuai disiplin anggota Polri dan dilakukan rehab,” kata Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo AP, S.IK kepada Suara NTB usai menemui Ketua PN Dompu, Rabu (6/4).

Brury memastikan, langkah pihaknya tidak terhenti pada tes urine. Apalagi masih ada beberapa oknum yang dicurigai mengkonsumsi narkoba dan tidak hadir saat tes urine dilakukan. “Mereka akan diproses Provos. Bagi yang belum dites urinenya, nanti akan tetap dites,” katanya.

Kapolres Dompu juga mengatakan, terus menyamakan persepsi dalam penegakan hukum kasus narkoba dengan aparat penegak hukum lainnya. Yaitu Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Dompu. “Bagi yang menyalahgunakan narkoba akan direhab, karena itu ketentuannya. Bagi pengedar akan dikenai sanksi maksimal,” ungkapnya.

Ia pun tidak menampik kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dompu masih cukup banyak. Untuk memberantasnya dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Sebelumnya, jajaran Polres Dompu melakukan tes urine terhadap 25 orang oknum anggota polisi yang dicurigai menyalahgunakan narkoba. Namun tidak semua memenuhi panggilan untuk dites urinenya. Sementara terhadap mereka yang sudah dites urinenya ditemukan 12 orang oknum anggota polisi dari berbagai satuan dan Polsek ini positif menyalahgunakan narkoba. (ula)

(Suara NTB/ula)

KURANG TERURUS - Tampak SPBU Manggelewa milik Perusda Kapoda Rawi Kabupaten Dompu yang kurang terurus dan tidak ada pelayanan, Rabu (6/4).

Bangkrut, Perusda Kapoda Rawi Dompu (Suara NTB) Perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi Kabupaten Dompu masih mengalami bangkrut. Operasional perusahaan masih mengandalkan hasil penjualan BBM di SPBU Manggelewa, namun SPBU malah terkesan tidak terawat dan lebih sering ditutup ketimbang operasi.

Direkrut Perusda Kapoda Rawi Kabupaten Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Rabu (6/4), membantah tidak beroperasinya SPBU Manggelewa. SPBU ini

“Kalau stoknya masih ada, kita tidak lakukan pembelian,” ungkapnya.

Nasrun Hanif juga mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberikan keuntungan bagi daerah dari hasil usaha tahun 2015. Karena usaha perusahaan hanya mengandalkan dari hasil penjualan di SPBU untuk membiayai operasional manajemen, termasuk untuk membiayai Wisma Praja. Jumlah karyawan Perusda Kapoda Rawi sebanyak 20 orang. Terdiri dari sembilan orang karyawan SPBU,

Polres Bima Amankan Sajam dan Motor Kota Bima (Suara NTB) Polres Bima Kota telah melakukan dua operasi yang berbeda, yakni Bina Kusuma (kewilayahan) dan razia Bersinar. Hasilnya beberapa senjata tajam (Sajam) dan senpi disita serta puluhan kendaraan roda dua setiap harinya ikut diamankan. Operasi mulai digelar 26 Maret lalu yang akan berakhir Jum’at (8/ 4) mendatang.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin kepada Suara NTB, Rabu (6/4) mengatakan, operasi Bina Kusuma merupakan razia untuk mengeliminir tindakan premanism e , peredaran miras, narkoba dan

kendaraan bermotor yang sajam.

“Operasi ini lebih menga- tidak memiliki identitas resmi rah pada tindak kriminali- dan menindak pengendara yang tidak mematuhi aturan tas,” ucapnya.

Kata dia, titik yang menja- lalu lintas.

Selain fokus utamanya sodi pusat operasi tersebut antara lain dengan menyisir tem- sialisasi anti narkoba di jalan. pat keramaian yang dicuriga Kesempatan itu kita lakukan ada tindak kekerasan. Seper- razia kendaraan,” ujar Kasat ti kafe, pasar, terminal dan Lantas Polres Bima Kota, pelabuhan. Sedangkan jumlah AKP Made Suarma, S.IK. Selama operasi itu pihaknpasukan yang diterjunkan selama operasi itu sebanyak 52 ya mengamankan sekitar 25 personel, yang terdiri dari unit motor setiap harinya yang satuan Intel, Sabhara dan pengendaranya telah melanggar lalu lintas yakni tidak Binmas.

“Di Amahami juga tak lu- menggunakan helm, tidak put dari razia ini dan ada se- memiliki SIM dan tanpa mekitar puluhan anggota yang makai nomor pelat.

“Motor yang tidak diterjunkan dalam kegiatan lengkap ini,” katanya.

Menurut dia operasi yang kita langdijadwalkan 14 hari itu, pi- sung tihaknya mengamankan beber- lang di apa tujuh unit sajam dan satu t e m unit pucuk senpi jenis air soft- p a t , ” gun tanpa memiliki amunisi. p u n g Sementara pemilik barang kasnya. tersebut beberapa di antaran- (uki) ya sudah dilakukan pembinaan dan diberikan surat peringatan.

“Untuk pemilik senpi kita wajibkan melapor,” akunya.

Sementara dalam operasi bersinar dimanfaatkan juga oleh Sat Lantas Polres setempat untuk merazia Made Suarma H. Nurdin

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

57 Siswa di Bima Tidak Ikuti UN Bima (Suara NTB) Sebanyak 57 siswa SMA/sederajat di Kabupaten Bima tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Siswa tersebut dinyatakan absen saat ujian sejak hari pertama hingga hari ke tiga UN berlangsung, Rabu (6/4).

“Ada 57 siswa yang tidak ikut UN dengan alasan beragam. Ada yang beralasan sakit, menikah dan keluar daerah,” ucap Kasi Kurikulum Bidang Dikmen Dikpora Kabupaten Bima, Fathurrahman, M.Pd, kepada Suara NTB. Kata dia, dari 57 yang tidak hadir dalam UN ini, 11 orang diantaranya beralasan sakit dan empat orang meninggal.

Sedangkan 42 orang di antaranya dinyatakan sudah menikah sebelum pelaksanaan UN. “Yang sakit semuanya sudah melaporkan diri ke pihak sekolah masing – masing,” katanya.

Sementara siswa yang keluar daerah, menurut Fathurahman, hingga hari ke tiga ujian berlangsung mereka belum kembali.

Hanya saja Ia tidak merincikan para siswa yang tak mengikuti UN selama tiga hari itu bisa mengikuti ujian susulan atau tidak. Sebab diakuinya pihaknya belum melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas.

“Tunggu saja informasi selanjutnya, setelah kami laporkan pada atasan,” ujarnya.

Dia menambahkan peserta UN tahun 2016 berjumlah 6.543 siswa SMA dan MA. Sedangkan siswa SMK sebanyak 1.010 peserta. Sehingga total keseluruhan SMA, MA dan SMK yang terdaftar mengikuti Ujian Nasional di Kabupaten Bima sebanyak 7.553 peserta.

“Peserta itu termasuk peserta Ujian nasional berbasis komputer (UBNK),” pungkasnya. (uki)

tetap dibuka setiap harinya hingga pukul 17.00 wita selama enam hari, kecuali hari Minggu. Ini dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijakan pengurangan tenaga kerja di SPBU. “Sekarang hanya tinggal sembilan orang,” kata Nasrun Hanif.

Dibatasinya jam operasional SPBU, kata Nasrun Hanif, sesuai daya beli masyarakat sekitar. Penjualan BBM di SPBU Manggelewa hanya 7 kilo liter (KL) tiap harinya, sementara pembelian di depo 10 KL per hari.

enam orang karyawan Wisma Praja, dan lima orang di manajemen. “Kita belum bisa memberikan keuntungan, karena kita hanya andalkan SPBU untuk operasional,” katanya.

Wisma Praja, kata Nasrun Hanif, penghasilannya bahkan tidak cukup untuk operasional. Karena wisma tidak memiliki fasilitas yang lengkap seperti dapur, toko, ruang pertemuan dan lainnya.

Selama ini, tamu hanya menginap saja. Bahkan layanan sarapan pagi pun tidak ada, kerena tidak ada dapur. “Itu-

lah yang menjadi kendala kita selama ini,” ungkapnya.

Pemda Dompu telah menginvestasikan banyak anggarannya pada Perusda Kapoda Rawi. Investasi dalam bentuk uang sekitar Rp 10 miliar lebih. Namun hingga saat ini, Perusda ini belum bisa memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan beberapa usahanya terkesan merugi, hingga tidak kembali modal. Seperti saat melakukan pembelian jagung, hingga saat ini anggarannya tidak kembali. (ula)

Tersangka Korupsi Dana DAK Dipindahkan ke Rutan Mataram Bima (Suara NTB) Tersangka kasus dugan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,2 miliar untuk proyek rehablitasi empat sekolah di Kecamatan Langgudu tahun 2012, Rusdin, dibawa ke Mataram. Oknum guru itu dipindahkan dari Rutan Raba Bima ke Rutan Mataram.

“Rencananya oknum ini akan mulai menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di PN Mataram dalam waktu dekat.

Makanya kita pindahkan,” ucap Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Lalu Muhamad Rasyid kepada Suara NTB, Rabu (6/4).

Rusdin, Kata Rasyid, dibawa oleh pihaknya pada Selasa sore (5/4) sekitar pukul 17.00 wita. Saat ini, oknum tersebut masih berstatus tahanan Kejari Raba Bima.

“Dibawa oleh tim yang beranggotakan tiga orang kemarin sore,” katanya.

Rusdin diamankan oleh Kejari setempat pada minggu lalu, setelah buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO) selama dua tahun. Oknum tersebut diketahui sebagai pelobi anggaran proyek dari pusat sebesar Rp 1,2 miliar terhadap empat sekolah di Kecamatan Langgudu tahun 2012 silam.

Peran Rusdin dalam proyek

(Suara NTB/uki)

Lalu Muhamad Rasyid itu diketahui dan disebut dalam persidangan empat kepala sekolah penerima manfaat tersebut. Rusdin ikut menikmati dana itu dengan meminta jatah (fee) sebesar 35 persen.

Empat kepala sekolah di Kecamatan Langgudu penerima manfaat telah divonis bersalah oleh hakim. Mereka dianggap bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek tersebut karena telah ditemukan kerugian negara sekitar Rp 600 juta.

Semuanya telah divonis pada tahun 2015 lalu, masing – masing kurungan satu penjara dan kini diketahui masih menjalani hukuman tersebut. (uki)

SUARA NTB

Kamis, 7 April 2016

Halaman 8

Polres Loteng Bantu Rehabilitasi Lima Pecandu Narkoba Praya (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) memfasilitasi para penyalahguna narkoba jenis sabu yang masih di bawah umur. Rehabilitasi ini atas permintaan keluarga pelaku. Selanjutnya mereka akan direhabilitasi di Panti Sosial Paramitha dengan pengawasan langsung Badan Narkotika Nasional (BNN).

Mereka yang direhabilita-

si adalah DD (17), HA (16), KA (17), DA (18), BA (18). Tiga diantaranya HA, KA dan BA masih duduk di bangku sekolah. Mereka semua berasal dari Awang Balak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Loteng. “Pelakupelaku ini dilaporkan kemarin Senin (4/4) oleh orang tua mereka karena merasa kesal dengan ulah mereka yang sering pakai narkoba,” kata Kasubag Humas Polres Lo-

teng, AKP I Made Suparta kepada Suara NTB, Rabu (6/4) kemarin.

Para orang tua ini menginginkan putra mereka untuk di rehabilitasi dan tidak tergantung lagi pada narkoba.

Kekhawatiran lain, anak-anak mereka ditangkap Polisi.

Sebagaimana ketentuan, lanjut Kasubag Humas, mereka yang dilaporkan ini tidak dipidana. Namun akan direhabilitasi sampai sembuh dan

dalam pengawasan BNN. “Mereka akan direhabilitasi sampai sembuh,” ujarnya.

Dengan harapan agar mereka bisa berubah karena rata-rata usianya masih muda.

“Orang tua seperti ini patut dicontoh karena mereka sadar akan betapa bahayanya menyalahgunakan narkoba,” kata Kasubag Humas. Upaya baik itu, termasuk mencegah putra-putra mereka melakukan kejahatan yang diakibat-

kan dari efek negatif mengkonsumsi narkoba.

Untuk itu, pihak Satuan Narkoba Polres Loteng terus berupaya untuk memutus rantai peredaran narkoba dengan cara memburu para pengedar narkotika di Kabupaten Loteng. Pihaknya sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi narkoba, yang berarti tetap hidup sehat dan jauh dari proses hukum. (ars)

(Suara NTB/ist)

REHABILITASI – Lima pemuda yang diserahkan orang tuanya ke Polres Lombok Tengah untuk direhabilitasi.

Empat Polhut Diduga Terlibat ’’Illegal Logging’’ di Bima Mataram (Suara NTB) Empat orang personel Polisi Kehutanan (Polhut) di Kabupaten Bima diduga terlibat kasus illegal logging. Dari empat orang Polhut itu, dua orang sudah ditahan oleh kepolisian setempat.

“Kalau Polhut yang terlibat, ada di Bima saat ini sudah ditahan polisi. Memang mereka sudah minta bantuan

saya untuk melepaskan. Namun karena saya menganggap itu sudah kriminal, golongan maling apalagi aparat (kehu-

tanan). Saya ndak bisa. Dua orang sudah ditahan, biarkan diproses hukum,” kata Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si di Mataram, kemarin.

Andi menjelaskan, jika nanti putusan pengadilan terhadap Polhut yang diduga melakukan illegal logging, maka langsung dipecat. Dika-

takan, dari empat orang Polhut itu, dua orang sudah jadi tersangka dan ditahan. Sementara dua orang masih status saksi.

“Dua orang yang sudah ditahan. Kalau terbukti maka dipecat. Mereka Polhut Kabupaten Bima. Dia pelakunya.

Memang dia ngangkut satu truk kayu,” tandasnya. (nas)

SUARA NTB

Kamis, 7 April 2016

Hotel Handika

Terasa Bermalam di Vila Galeri HANYA dengan mengeluarkan uang Rp 300.000 nett, anda sudah dapat menikmati bermalam di Deluxe Room Handika hotel, berikut dengan sarapan pagi.

Lokasi sangat strategis di sebelah Mataram Mall, tamu tidak perlu jauh-jauh ke pantai / resort area untuk mendapatkan kamar ala villa galeri, dengan lantai granit, mebel jati kuno ukiran antik, lukisan-lukisan berkelas yang sangat indah, TV Slim, Kamar Mandi Bath tub,

air panas & wastafel klasik.

Nuansa di depan kamarnya dengan suasana teras yang rileks, taman-taman bunga yang asri.

Hotel handika memiliki parkir yang luas dan ada beberapa parkir mobil yang beratap, Sehingga mobil-mobil tamu tidak kepanasan, yang dijaga oleh Security 24 jam sehingga terasa nyaman & aman.

Jika tamu yang membawa sopir atau keluarga lain memerlukan kamar kelas ekonomi/AC

standard, hotel Handika memiliki kamar yang hanya Rp 240.000 permalam/nett, termasuk breakfast.

Untuk tamu pebisnis atau kantoran yang memerlukan ruang meeting, terdapat ruang meeting kapasitas 40 orang dengan paket meeting hanya Rp 295.000 / pax sudah termasuk, satu kali breakfast, dua kali coffee break, lunch, dinner dengan menu-menu ala tradisional lombok. Menu tradisional kami antara lain, ayam pelecing, karper bumbu tomat dan sebagainya.

Kami pun memiliki ruang meeting dan peralatannya yang komplit (sound system, layar dan set up fasilitas lain). (*) Hotel Handika beralamat di Jl Panca Usaha 3 Mataram.

Menyediakan jasa transport dan tour dengan mobil Innova.

Hubungi kami di 0370633578, fax 635049, Email : handika_hotel@yahoo.co.id

Halaman 9

Bupati Lobar Segera Lakukan Penilaian Mataram (Suara NTB) – Setelah dilantik menjadi Bupati Kbaupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si akan segera melakukan assessment atau penilaian terhadap seluruh jajarannya. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja jajarannya yang selama ini menjalankan berbagai program yang telah dicanangkan. Fauzan akan melakukan tindakan tegas apabila dalam proses itu ditemukan hal yang tidak sesuai ketentuan.

“Kita akan segera assesment, tapi bukan berarti kita kan melakukan mutasi terhadap instansi itu. Memang tidak menutup kemungkinan, tapi jangan diartikan bahwa assessment itu dilakukan untuk melakukan mutasi,” ungkapnya, di Mataram, Rabu (6/4) kemarin.

Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan.

Sehingga sangat perlu untuk melakukan penilaian untuk memperbaiki kinerja apara-

tur negara dalam melayani masyarakat. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan mutasi terhadap SKPD yang dianggap perlu untuk dibenahi.

“Kita kan lakukan mutasi jika memang itu diperlukan, Karena assessment ini sangat penting,” kata Fauzan.

Menurutnya, pengawasan pada pola kerja adalah hal yang paling utama untuk dilakukan.

Sebab pola kerja dan kedisiplinan adalah kunci utama dalam pemerintahan untuk menjalankan birokrasi yang baik. Apalagi pemerintah juga dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Mulai dari diri sendiri dulu, saya ingin agar semua yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat ini bisa menerapkan kedisiplinan,” harapnya.

Pihaknya akan mengakselarasikan semua program yang telah direncanakan sebelumnya dengan pihak-pihak terkait yang akan menjalani penilaian. Menurutnya ini sangat penting untuk keberhasilan berbagai program unggulan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru.

“Tidak ada program baru sebetulnya, kita jalankan program yang sudah ada sebelumnya.

Tinggal bagaimana mengakselarasikannya dan menyukseskannya saja,” ungkapnya.

Fauzan berharap, dengan pelantikan dirinya bisa membawa Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih baik dimasa mendatang. hal itu juga sangat berpengaruh dari dukungan semua SKPD selaku pihak yang akan melakukan eksekusi terhadap sejumlah program yang telah dicanangkan. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Halaman 10

Masalah Pangan di NTB Sangat Menggembirakan Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram) PERMASALAHAN yang terjadi dalam upaya peningkatan keberhasilan pangan di NTB tidak terlepas dari proses yang terjadi di masa lalu. Untuk memperbaiki mutu pangan dan mempertahankan kenaikan produksi dalam upaya swasembada beras, maka intensifikasi sangat diperlukan di daerah-daerah yang beririgasi baik. Pada mulanya teknologi untuk mendukung usaha petani melalui program pancausaha dan sapta usaha tani. Teknologi ini meliputi penggunaan bibit bersertifikat, pengelolaan lahan yang intensif, pemupukan yang berimbang, serta penggunaan zat pengatur tumbuhan. Semua ini dilaksanakan dalam hamparan lahan yang luas oleh para kelompok tani.

Penggunaan teknologi tersebut, telah lama dilakukan oleh para petani untuk meningkat-

kan hasil padinya. Namun hal ini dinilai belum dapat menjamin keberlangsungan swasembada beras. Sehingga beberapa program dijalankan, seperti dengan melakukan diversifikasi pangan, peningkatan intensifikasi pertanian melalui Supra Insus, dan pembukaan lahan sawah baru. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 19781979 di Lombok Tengah. Di mana pada saat itu persediaan pangan penduduk mengalami kekurangan akibat gagal panen dan kemarau panjang. Tetapi setelah prioritas pembangunan diberikan pada sektor pertanian di areal lahan kering di Pulau Lombok (NTB), maka tidak lagi ditemukan terdapat penyakit honger oedema. Dan pada tahun 1985 NTB mencapai swasembada pangan.

Para petani khususnya di daerah Lombok Selatan yang tergolong dalam kepenguru-

san P3A tidak berjalan secara optimal, dikarenakan daerahnya dilanda kekeringan. Sehingga para petani diikutsertakan dalam pembangunan irigasi tersier, berdasarkan hasil konsultasi dengan Konsultan dari Kanada, Crippen Internasional Ltd dengan bantuan CIDA (Canada International Development Agency).

Hasilnya didapati rekomendasi mengenai potensi-potensi air yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan irigasi di Lombok Selatan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut maka Dinas PU NTB melahirkan Proyek Pengembangan Lombok yang menangani irigasi dari bendungan BatujaiHLD (High Level Diversion) dan Jurang Sate. Proyek ini ternyata tidak mampu melayani areal pertanian yang ada. Akibatnya, menyebabkan terjadinya hamparan-hamparan sawah yang

Umar Said tidak dapat diairi, sehingga hamparan lahan pertanian tersebut terpaksa dijadikan areal pertanian kering yang kemudian dilaksanakan dengan program Gogo Rancah (Gora). Program ini dimulai pada musim tanam 1980-1981 dan ternyata

program Gora ini yang berhasil.

Oleh karena keberhasilannya maka kata Bumi Gora ditulis di Kantor Gubernur NTB dengan maksud bahwa kita sudah swasembada pangan.

Pengelolaan dan pembangunan irigasi yang merupakan peran pemerintah yang sudah lama berjalan tetapi masih menjangkau pada jaringan utama irigasi atau jaringan primer dan sekunder saja. Jaringan tersier merupakan bagian para petani sejak dahulu. Karena itu Pemerintah membentuk organisasi pemakai air (P3A) agar pembangunan tersier dapat mengimbangi pembangunan primer dan sekunder yang telah ada.

Saat ini dapat dikatakan saat yang cukup menggembirakan khususnya bagi para petani kita, bahwa kini pembelian gabah dari para petani dengan cara menggandeng KPK. Sehingga penilaian atas gabah ker-

ing giling yang akan dibeli oleh Bulog lebih bersifat objektif yang menjadikan semangat petani Lombok khususnya dan petani NTB pada umumnya meningkat. Pengalaman lama Bulog membeli gabah dari KUD di mana KUD tersebut berasal dari para petani. Tetapi masalah yang sering timbul adalah keadaan gabah yang tergolong kering giling sesuai standar Bulog tidak dapat terpenuhi dengan alasan yang terkadang bersifat subjektif, akibatnya tidak semua hasil produksi petani dapat dihimpun oleh Bulog. Hal ini berimbas kepada para petani yang akhirnya mengalami kesulitan dalam upaya menuju tingkat kesejahteraan.

Demikian pula halnya dengan hasil produksi petani tembakau di Lombok, tidak semua dapat dibeli oleh para pengusaha tembakau yang ada dengan

berbagai alasan. Kalaupun dibeli maka harga pembeliannya relatif rendah. Proses jual beli yang cukup memakan waktu sehingga semakin mempersulit keadaan petani. Sementara bagi pihak petani tembakau tidak dapat berbuat banyak, karena pasar sepenuhnya dikendalikan para pengusaha tembakau, sedangkan pemerintah tidak memberikan kebijakan yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan petani temabakau.

Berdasarkan pemaparan di atas, STIE AMM Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan ingin mencoba melakukan penelitan untuk mengkaji dan mencari jawaban menuju kepada kesejahteraan petani di Pulau Lombok. Oleh karenanya perlu diketahui terlebih dahulu peran pengusaha petani tembakau utamanya, disamping petani padi. (*)

Dari Rakernas BEM Dicek Sampai Akar DUGAAN beredarnya kunci jawaban Ujian Nasional (UN) di kalangan siswa, ditakutkan akan menghasilkan generasi muda yang tidak matang secara kepribadian. Karena nilai yang didapatkan tidak berlandaskan perjuangan.

Demikian disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M. Pd, yang dikonfirmasi, Rabu (6/4). “Saya harap ini bisa dikroscek sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai menghasilkan satu generasi H. M. Ali H. Arahim muda karbitan,” kritiknya.

Secara pribadi, ia mengutuk perbuatan yang dilakukan pihak tertentu itu. Karena menyebarkan kunci jawaban UN, merupakan tindakan yang mendukung perjuangan yang dilakukan para siswa.

Padahal siswa merupakan generasi muda yang memiliki bangsa ke depan.

“Kita harus memberikan landasan yang kuat untuk kemandirian siswa itu. termasuk membentuk kepribadian siswa,” ujar Ali. Ia menambahkan, berdasarkan penjelasan Mendikbud, beredarnya kunci jawaban sangat mustahil bisa terjadi. Banyak pihak yang sudah mengantisipasinya. Jika ada fakta seperti itu, harus dicari akar permasalahannya. “Kalau itu terjadi, atau benar, harus diambil tindakan,” katanya.

Dari PGRI sendiri, kata Ali Arahim, jika dilakukan oleh guru, itu melanggar kode etik guru. Melalu konferensi kerja, sudah diinformasikan kepada PGRI kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru.

Selain itu, isu beredarnya kunci jawaban merupakan isu dari tahun sebelumnya. Setelah dicocokkan dengan soal, katanya, jawaban itu jauh dari kenyataan. “Mungkin ada yang berbuat iseng, kita tidak tahu,” katanya.

Ali Arahim berharap, tahun ini, prestasi NTB yang mendapatkan hasil sepuluh besar UN secara nasional dapat dipertahankan.

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan NTB menemukan dugaan beredarnya kunci jawaban UN di kalangan siswa. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan jasa kurir, yang mengantarkan langsung kunci jawaban ke rumah siswa pada jam-jam subuh. Kunci jawaban itu untuk UN Paper Base Test (PBT). (ron)

Rektor Ingatkan Mahasiswa Harus Kritisi Pemerintah Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menjadi tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang digelar 5-6 April. Ratusan peserta berasal dari pengurus BEM seluruh perguruan tinggi di Indonesia hadir pada pembukaan yang dibuka langsung Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi.

Dalam sambutannya, Sunarpi mengingatkan agar pengurus BEM dapat terus aktif menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Karena tanpa peran dan kontrol dari pengurus BEM, mustahil kemajuan bangsa bisa dicapai.

Salah satu aspek yang harus dikritisi ialah pengurangan budget perguruan tinggi negeri (PTN) di era Presiden Joko Widodo. Dulu, kata Sunarpi, sebelum PTN pisah dari Kemendikbud, budgetnya

mencapai Rp 59,5 triliun kini turun menjadi Rp 30 triliun.

“Perguruan tinggi sebelum pisah dengan Kemendikbud budgetnya mencapai Rp 59,5 triliun, namun era Presiden Jokowi yang sebelumnya berjumlah 62 PTN, kini bertambah menjadi 76 PTN dengan budget Rp 30 triliun, bukannya naik tapi turun,” ungkapnya.

Padahal saat ini Inodnesia membutuhkan SDM berkualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara lain ter-

lebih era MEA kini sangat kompetitif. Dengan kata lain, kunci dunia global saat ini yaitu bersaing dan berkualitas, maka untuk menjadikan SDM yang berkualitas tersebut, tak ada kata lain selain menyiapkan pendidikan yang berkualitas.

“Bagaimana membangun SDM yang bermutu kalau anggarannya saja diturunkan, perlu dilihat kembali apakah amanat konstitusi yang mengamanatkan 20 persen anggaran untuk pendidikan itu

(Suara NTB/dys)

PAKET C - Pelaksanaan UN bagi pesertapaket C di Kota Mataram. Banyak peserta tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.

sudah terpenuhi. Tidak ada kunci lain untuk memperbaiki SDM kita selain melalui aspek pendidikan,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indo-

nesia, Bagus Tito Wibisono menyampaikan momentum Rakernas ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi positif bagi pembangunan. (dys)

Rektor Unram Beri Dukungan Fahri Hamzah

Ratusan Peserta Paket C Tak Ikut UN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 506 orang terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) Program Paket C pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram. Namun dari jumlah itu, sebanyak 391 orang hadir mengikuti UN Porgram Paket C atau setara jenjang SMA sederajat yang dipusatkan di SMPN 7 Mataram, selebihnya tidak hadir sejak hari pertama pelaksanaan UN sampai hari ketiga, Rabu (6/4).

Kepala Seksi Dikmas Khusus dan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Muslim, S.Pd., mengaku tidak mengetahui pasti alasan ratusan peserta UN program paket C tersebut tidak hadir.

“Saya juga tidak mengerti coba ditanya teman-teman PKBM kenapa tidak hadir, sudah didaftarkan tapi kok tidak hadir,” ungkapnya.

Bagi mereka yang tidak hadir, Muslim mengaku tidak akan memberikan toleransi berupa penambahan waktu pelaksanaan UN kecuali yang bersangkutan memberi konfirmasi, karena terkendala sakit dan lainnya.

“Bagi yang tidak hadir tidak ada penambahan waktu, sesuai dengan Pos UN. Bagi peserta yang tidak hadir dan memiliki konfirmasi akan diberikan kemudahan, hanya saja saat ini tidak ada konfirmasi kepada panitia,” akunya.

Begitu pun dengan UN program paket C susulan, Muslim belum berani memastikan apakah akan ada UN susulan bagi yang tidak hadir atau tidak.

Sementara untuk menghindari sistem perjokian, bagi peserta UN program paket C diwajibkan membawa identitas atau tanda pengenal lainnya. “Ini untuk hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita tidak hafal orang-orangnya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan diminta bawa KTP atau kartu identitas lainnya untuk menghindari perjokian, setiap sesi selalu kita periksa KTP-nya,” terang Muslim.

Keseluruhan peserta berasal dari tujuh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di seluruh Kota Mataram. Sementara itu, Peserta tertua berumur 54 tahun atas nama Saimin. (dys)

(Suara NTB/dys)

RAKERNAS - Anggota BEM se Indonesia saat mengikuti Rakernas Tahun 2016 di Unram, Rabu (6/4).

(Suara NTB/yon)

UNBK - Suasana UNBK di SMKN 1 Pringgasela berjalan lancar tanpa adanya hambatan walaupun sebelumnya dikhawatirkan akan terjadinya gangguan jaringan.

Mataram (Suara NTB) Keluarga Besar Universitas Mataram menyayangkan sikap DPP PKS yang memberhentikan Wakil Ketua DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, Fahri Hamzah.

Ditemui usai membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di Auditorium Yusuf Abu Bakar (5/4), Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi menyebut perbedaan sikap, pandangan dan pikiran adalah sesuatu yang wajar di alam demokrasi saat ini.

Fahri Hamzah dalam catatan Sunarpi secara pribadi merupakan cermin anak muda NTB yang sangat potensial dan memiliki pikiran-pikiran reformatif. Oleh karena itu, pemecatan tersebut sangat disayangkan.

“Sebagai warga NTB, kita dukung Fahri Hamzah,” terang Sunarpi.

Selain itu, di tengah-tengah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, puluhan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menggelar aksi simpati bagi Fahri Hamzah yaitu dengan meminta tandatangan masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap Fahri Hamzah. Di atas kain kanvas berukuran 6x2 meter, berbagai tulisan dukungan terhadap pria asal Sumbawa itu ditulis. Selain itu, masa KAMMI Wilayah NTB juga menyediakan kotak cinta bagi Fahri Hamzah berisi dukungan dan kata-kata penyemangat.

Tidak lupa, Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi didampingi Wakil Rektor III Unram Dr. HM. Natsir dalam kesempatan itu juga turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan bagi Fahri Hamzah. (dys)

UNBK di SMKN 1 Pringgasela

Sempat Diragukan, Sekolah Pelosok Ini Disanjung UJIAN Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pringgasela Lombok Timur (Lotim) sempat diragukan. Semula, sekolah yang berada di pelosok ini mendapatkan sanjungan.

Setidaknya, sekolah ini ‘’setara’’ dengan sekolah yang ada di jantung perkotaan, yakni SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Pringgabaya dan SMAN 1 Aikmel.

Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Wirno Bambang Karmeda, menyanjung pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Pringgasela. Dari 7 sekolah di Lotim melaksanakan UNBK tahun 2016, SMKN 1 Pringgasela merupakan penyelenggara UNBK yang paling pertama kali melapor setiap harinya atas kesuksesannya. Padahal, sebelumnya sekolah yang berada di paling utara Lotim itu sempat dikhawatirkan terkendala jaringan.

Selain itu, ia juga menegaskan sampai hari ketiga pelaksanaan UNBK, rata-rata tujuh sekolah itu tidak terkendala, seperti terkendala dengan jaringan, listrik padam ataupun internet sehingga menyebabkan soal UN lama

terbuka ataupun tidak bisa keluar. “Sama sekali tidak ada keluhan, rata-rata sekolah penyelenggara UNBK berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara, Kepala Sekolah SMKN 1 Pringgasela, Drs. H. Hamzah, MMPd, menegaskan jika sampai hari ketiga UNBK sama sekali tidak ada kendala yang ditemukan, terutama dari segi kualitas jaringan yang sebelumnya sempat dikhawatirkan adanya kendala oleh sejumlah pihak. Termasuk oleh Dinas Dikpora Lotim. Namun, katanya, dengan sikap optimis yang dibangun bersama guru dan siswa segala kendala akan mudah terpecahkan, termasuk melakukan UNBK di sekolah SMKN 1 Pringgasela walaupun pelaksanaannya dilakukan di gedung sekolah yang lama. “Kita sengaja pindah gedung sekolah yang lama ini, karena jaringan di sekolah yang baru sering naik turun. Ini salah satu upaya kita dalam melaksanakan UNBK ini agar sukses,” jelasnya Ketua MKKS Lotim ini menyebut, jumlah siswa SMKN 1 Pringgasela yang masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) sebanyak 38 siswa dengan satu siswa absen, karena menikah.

Adapun, untuk perangkat pel-

aksanaan UNBK SMKN 1 Pringgasela menggunakan 8 komputer milik sekolah dan sisanya menggunakan laptop yang dipinjam dari siswa. “Sejauh ini lancar-lancar saja,” klaimnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

TANDA TANGAN: Rektor Unram membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan bagi Fahri Hamzah.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 6 April 2016 02:45 Barcelona 2 vs 1 Atletico Madrid 02:45 Bayern Munchen 1 vs 0 Benfica

Seleksi Atlet Taekwondo PPLP NTB Digelar Terbuka Mataram (Suara NTB) Serangkaian dengan program degradasi dan promosi atlet tahun ini, pihak PPLP NTB akan menggar seleksi atlet taekwondo di Gelanggang Pemuda Mataram, 9-10 April mendatang. Pihak PPLP NTB akan mencari enam atlet untuk dipromosikan sebagai atlet taekwondo binaan PPLP NTB tahun ini.

Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB, di (Suara NTB/fan) ruang kerjanya, Rabu (6/4) H. Hamzan Wadi kemarin menjelaskan, seleksi atlet taekwondo akan melibatkan tim seleksi yang melibatkan pihak KONI NTB dan pengurus cabor taekwondo.

“Lewat seleksi nanti, kita akan mencari enam atlet yang akan dipromosi sebagai atlet PPLP NTB tahun ini,” ucapnya.

Untuk seleksi atlet taekwondo pihaknya akan melibatkan semua atlet kabupaten/kota di NTB. Tidak terkecuali atlet dari organisasi olahraga UTI Pro dan TI semua atlet diharapkan bisa mengikuti kegiatan seleksi.

Dalam hal ini semua atlet daerah diharapkan bisa ambil bagian sehingga pihaknya bisa mendapatkan atlet yang benar-benar berkualitas. Sementara untuk atlet diusahakan memiliki postur tubuh yang ideal salah satunya memiliki tungkai kaki dan tangan yang panjang.

“Untuk kriteria atlet kita mencari yang tungkai kaki dan tangannya panjang, pasalnya untuk olahraga beladiri dibutuhkan atlet yang tinggi dan memiliki jangkauan pukulan yang lebih,” jelasnya.

Lanjutnya, selain menyeleksi atlet taekwondo, pihaknya juga akan melaksanakan seleksi atlet pencak silat lewat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) NTB yang digelar di Mataram, 20-25 Mei mendatang. Mereka juga akan mencari enam atlet silat untuk dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB. (fan)

Muay Thai Pasang Target Empat Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga Muay Thai memboyong tujuh atlet tampil di Liga Nasional Muay Thai di Subang, 7-10 April mendatang. Tak tanggung-tanggung, mereka memasang target empat emas di kejuaraan nasional yang memperebutkan piala bergilir Wakil Presiden (Wapres) itu.

Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan, yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (6/4) kemarin mengatakan target empat emas cukup realistis. Pasalnya sebanyak tujuh atlet tersebut merupakan atlet

yang pernah meraih medali emas di event nasional.

“Kami memasang target empat emas dari empat atlet itu. Target empat emas realistis karena dari ketujuh atlet kami pernah menyabet medali emas di event nasion-

al,” ucap Indra yang saat itu sedang berada di Subang.

Menurut Indra, ketujuh atlet NTB, Rila Suhardi, Indah Rahman, Aditya, Ardansyah, Dodi Asmawan, Samsul, Rizal Khairul Hadi yang akan berlaga di kejurnas itu meru-

pakan atlet berpengalaman tanding di kancah nasional.

Ketujuh atlet itu pernah meraih medali emas di kejurnas tahun 2015.

Itu artinya tidak berlebihan bila pihaknya memasang target empat emas di event nasional tahun ini. Dicontohkannya, Rila Suwardi pernah meraih medali emas di kelas 57 Kg tarung putra senior. Begitu juga atlet junior NTB, Indah Rahman, Aditya, Samsul Rizal dan Khairul Hadi pernah

menjuarai event nasional tahun 2015 di kelas junior. Sedang Ardiansyah dan Dodi Asmawan pernah menyabet medali emas di kelas kadet tahun 2015.

Ketujuh atlet NTB itu berjanji akan tampil terbaik di kejuaraan yang di ikuti 200 lebih atlet dari 30 provinsi di Indonesia itu.

Tak tanggung-tanggung, mereka menargetkan empat emas di kejurnas muay thai tahun ini.(fan)

Bayern Tundukkan Benfica Berkat Gol Vidal Munchen Bayern Munchen menaklukan Benfica 1-0 pada pertandingan perempafinal Liga Champions lewat gol Arturo Vidal, Rabu dini hari, sehingga akan menggenggam keunggulan pada pertandingan leg kedua nanti.

Menurut Reuters, sundulan Vidal berbuah gol pada menit kedua. Namun selanjutnya, Benfica mampu menampilkan pertahanan kokoh yang menghasilkan malam yang membuat frustrasi bagi tuan rumah.

Juara Eropa lima kali Bayern kerap mendapatkan gol mudah pada Liga Champions musim ini, memasukkan 18 gol dari empat pertandingan kandang mereka, namun mereka kesulitan untuk mematahkan lini belakang Benfica ketika mereka berupaya memperbesar keunggulannya.

Penyerang Bayern, Robert Lewandowski memiliki peluang bagus untuk menambahi gol kedua pada fase akhir pertandingan, namun ia memilih untuk mengoperkan bola kepada Philipp Lahm dan peluang itu gagal berbuah gol. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANG LAWAN – Meski menjadi pahlawan dengan dua golnya, namun Luis Suarez diuntungkan dengan lolos dari hukuman atas ulahnya menendang lawannya, bek Atletico Madrid, Juanfran dalam laga Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

Dua Gol Suarez Redam Atletico Madrid Barcelona Penyerang Barcelona Luis Suarez membukukan dua gol untuk memastikan timnya menang 2-1 atas Atletico Madrid pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions pada Rabu dini hari.

Fernando Torres mencetak gol terlebih dahulu untuk tim tamu pada menit ke-25 dan kemudian harus diusir keluar

lapangan pada menit ke-36.

Barca ketinggalan 0-1 hingga akhir babak pertama.

Setelah banyak peluang yang dimiliki tuan rumah, Suarez menyamakan kedudukan dari jarak dekat pada menit ke-63 dan kemudian menanduk gol penentu kemenangan pada menit ke-74, membawa sang juara bertahan Liga Champions memiliki keunggulan agregat

sebelum dimainkannya leg kedua pada pekan depan di Vicente Calderon.

Meski mengawali pertandingan dengan cukup baik ketika Torres menyambar umpan terobosan Koke melewati sela-sela kaki kiper Barca Marc-Andre ter Stegen pada menit ke-25, Atletico harus menelan kekalahan beruntun ketujuhnya dari Barcelona.

Pasukan Diego Simeone kehilangan pemain karena diusir keluar lapangan ketika mereka kalah dari tim Katalan itu di Liga Spanyol. Mereka dihukum atas ketidakdisiplinannya, di mana Torres mendapat kartu merah untuk dua kartu kuningnya akibat pelanggaran terhadap Neymar dan Sergio Busquets dalam rentang waktu enam menit.

Atletico mampu menahan gempuran dengan cukup baik sampai Suarez meneruskan operan mendatar Jordi Alba dari jarak dekat, dan pemain Uruguay itu melengkapi kebangkitan timnya dengan menanduk umpan silang Dani Alves melewati Jan Oblak untuk memicu kegembiraan dari publik Nou Camp, demikian Reuters. (ant/bali post)

Hambalang Diusulkan Jadi Ponpes Olahraga (Suara NTB/ist)

GOL VIDAL – Gelandang Bayern Munchen, Arturo Vidal, menanduk bola untuk mencetak gol tunggal kemenangan timnya atas Benfica, di Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

Dikaitkan dengan Panama Papers, Presiden FIFA Terkejut Berne Presiden FIFA yang belum lama ini terpilih Gianni Infantino “merasa terkejut karena integritasnya diragukan” dalam laporan-laporan media mengenai kontrak yang ia tandatangani beberapa tahun silam, kata badan sepak bola dunia itu dalam pernyataannya pada Selasa kemarin.

Laporan-laporan dari sejumlah kantor berita, yang mengutip dokumen-dokumen yang bocor, mengatakan Infantino meneken kontrak dengan dua pengusaha Argentina, Hugo dan Mariano Jinkis, yang belakangan didakwa di AS. Reuters belum dapat menentukan apakah kontrak yang ditandatangani Infantino terkait dengan dakwaan yang dijatuhkan kepada dua orang tersebut.

Laporan-laporan yang ada mengatakan Infantino, yang saat itu merupakan pejabat badan sepak bola Eropa UEFA, menandatangani kontrak dengan kedua orang itu untuk hakhak siar Liga Champions Eropa di Amerika Selatan.

Kedua orang itu, yang memiliki perusahaan Argentina bernama Cross Trading, kemudian dituding menjual hak-hak yang dimilikinya dengan harga hampir tiga kali lipat lebih mahal kepada Teleamazonas, badan penyiaran di Ekuador, kata laporan-laporan tersebut. Reuters, yang belum melihat dokumendokumen tersebut, belum dapat mengonfirmasi hal ini.

Keduanya merupakan sebagian dari puluhan ofisial sepak bola yang didakwa di AS sebagai bagian dari skandal gratifikasi berskala besar yang menghantam sepak bola dan mendorong FIFA ke titik nadir.

“Saya terkejut dan tidak akan menerima bahwa integritas saya diragukan oleh beberapa area di media, khususnya dengan fakta bahwa UEFA telah menyelesaikan semua detail fakta terhadap kontrak-kontrak itu, kata Infantino dalam pernyataan FIFA. “Saya ingin menegaskan untuk dicatat bahwa tidak ada baik UEFA atau saya yang pernah dihubungi oleh otoritas apapun terkait kontrak-kontrak tertentu ini,” tambahnya.

“Selain itu, seperti yang dilaporkan sendiri oleh media, tidak ada indikasi atau apapun terkait pelanggaran baik dari UEFA ataupun saya sendiri dalam masalah ini.” (ant/bali post)

Ungaran Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi mengusulkan kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga (P3SON) di Hambalang, Bogor, dijadikan pondok pesantren olahraga.

“Itu akan dilakukan jika usulan meneruskan pembangunan gedung mangkrak itu sebagai SMP dan SMA olahraga ditolak DPR,” katanya saat mengunjungi Ponpes Al Ittihad, Desa Popongan, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu kemarin.

Menurut dia, wacana menjadikan kompleks P3SON Hambalang menjadi ponpes olahraga karena selama ini ponpes sebagai basis pendidikan yang terbukti melahirkan para pemimpin bangsa dengan kualitas mumpuni.

Ponpes olahraga yang dimaksudkan, kata dia, menggabungkan dan memadukan pelatihan keterampilan berb-

agai cabang olahraga dengan pembelajaran agama dan materi pelajaran umum seperti halnya sekolah biasa.

Belajar dari ponpes yang selama ini mampu melahirkan para pemimpin bangsa, kata dia, para santri yang belajar di ponpes biasanya menyukai dan memiliki potensi keolahragaan, di samping menguasai agama.

“Selain memiliki bekal pendidikan dan ilmu agama yang mumpuni, saya menilai kalangan santri juga memiliki potensi atau kemampuan olahraga yang besar,” kata pria kelahiran Bangkalan, Madura, 8 Juli 1973 itu.

Jadi, kata dia, setelah para santri mendapatkan pembelajaran agama, pada siang hingga sore harinya bisa berlatih keterampilan pada cabang-cabang olahraga sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Dengan begitu, kata dia, akan lahir olahragawan-olahragawan berprestasi yang ber-

latar pendidikan pesantren atau menguasai agama.

Sejalan dengan itu, Imam mengatakan Kemenpora sangat mendukung pengembangan prestasi olahraga para santri, salah satunya dengan menggelar kompetisi liga sepak bola yang diikuti oleh kalangan santri ponpes.

“Liga yang bernama Liga Santri (Liga Santri Nusantara, red.) tersebut pada tahun lalu diikuti sekitar 200 kesebelasan. Anggaran dananya Rp 2 miliar,” katanya.

Pada tahun ini, kata dia, Kemenpora telah menyiapkan anggaran yang lebih besar, yakni sekitar Rp 10 miliar untuk menggelar kembali Liga Santri Nusantara.

Imam berharap Liga Santri Nusantara 2016 diikuti lebih banyak tim dari berbagai ponpes sehingga peran pengembangan olahraga di kalangan santri yang dilakukan Kemenpora bisa lebih optimal. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Proyek Hambalang

(ant/bali post)

Jonatan Christie

Jonatan Taklukkan Chou di Laga Pertama Jakarta (Suara NTB) Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie menaklukkan atlet unggulan tujuh Chou Tien Chen dalam laga pertama turnamen Malaysia Terbuka 2016 di Stadion Malawati Shah Alam, Malaysia, Rabu.

Jonatan, seperti tercantum dalam situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Rabu, menang dalam tiga game atas Chou selama 47 menit pertandingan dengan skor 21-13, 12-21, 21-8.

“Strategi yang saya siapkan berjalan pada game pertama karena saya terbantu dengan menang angin. Tapi pada game kedua, lawan lebih siap. Saya lantas persiapkan untuk game ketiga,” kata Jonatan.

Pada putaran kedua, Jonatan akan menghadapi pemenang pertandingan antara tunggal putra Hong Kong Hu Yun dan atlet India Ajay Jayaram.

“Saya siap menghadapi siapa saja. Di lapangan, hembusan angin sangat terasa. Saya ingin menampilkan permainan maksimal untuk besok,” ujar Jonatan.

Jonatan merupakan pemain tunggal putra Indonesia yang mengawali turnamen dari babak kualifikasi. Sedangkan tiga atlet Indonesia lain yaitu Tommy Sugiarto, Ihsan Maulana Mustofa, dan Anthony Sinisuka Ginting langsung masuk babak utama.

Namun, Tommy dan Ihsan gagal melanjutkan pertandingan dan terhenti pada putaran pertama turnamen tingkat superseries itu. Anthony belum memulai pertandingan menghadapi wakil tuan rumah Iskandar Zulkarnain Zainuddin.

Tommy kalah dari atlet Hong Kong Wong Wing Ki Vincent 218, 16-21, 11-21. Sedangkan Ihsan kalah dari atlet unggulan lima asal Denmark Jan O Jorgensen 12-21, 17-21. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 7 April 2016

Halaman 12

Dishubkominfo Loteng Jajaki Rute Bandara – KEK Praya (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang menjajaki kemungkinan untuk membuka rute angkutan dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Desa Kuta Kecamatan Pujut. Selama ini, rute menuju kawasan Kuta belum terlayani angkutan umum. Sementara kebutuhan angkutan di rute ini cukup besar.

Kepala Dishubkominfo Loteng, L. Purnama Agung, kepada Suara NTB, Rabu (6/4), menjelaskan, kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, terkait rencana ini untuk melihat pola yang bisa dilakukan. Termasuk dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Sebagai tahap awal, lanjutnya, pada jalur ini akan dilayani sementara angkutan perintis dari Dishubkominfo Loteng dengan dukungan antara 2 sampai 4 kendaraan, berupa bus. Setelah jalur tersebut berkembang, maka bisa diisi oleh perusahaan angkutan lainnya.

“Kita di sini hanya merintis jalur saja. Persoalan selanjutnya, jika memang potensinya besar perusahaan angkutan lainnya bisa masuk,” terangnya.

Untuk dukungan armadanya, pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan kendaraan ke pemerintah pusat. Namun, kalau tidak segera diberikan, pihaknya akan memaksimalkan kendaraan yang sudah ada. “Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat. Untuk itu, kita sudah mengajukan permintaan bantuan armada ke pemerintah pusat,” tambah Purnama.

Rencananya, lanjut Purnama jika pemerintah pusat memberikan bantuan armada baru, maka armada lama yang sudah ada akan diarahkan untuk jalur perintis lainnya. Pasalnya, selain jalur bandara-KEK, pihaknya saat ini juga tengah menjanji pembukaan rute di wilayah Loteng bagian utara, karena banyak rute di kawasan itu yang sampai saat ini belum terlayani kendaraan umum.

Adanya angkutan perintis ini, biaya angkutan yang mesti dikeluarkan oleh masyarakat bisa ditekan.

Dan, pada akhirnya masyarakat bisa menikmati keuntungan dari hasil pertanian dan perkebunannya. “Pembukaan rute perintis ini kita upayakan bisa secepatnya.

Karena armada yang dipersiapkan masih dalam tahap perbaikan,” pungkas Purnama. (kir)

Waspadai Peredaran Narkoba di Lotim Selong (Suara NTB) – Aparat kepolisian gabungan dari Satresnarkoba, Satrekrim dan Sabhara Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) di tiga kafe di Kecamatan Labuhan Haji. Langkah aparat kepolisian melakukan razia di sejumlah kafe di Lotim itu untuk mewaspadai peredaran narkoba di Gumi Selaparang ini. Dalam operasi ini, sebanyak 19 partner song dari tiga kafe di Labuhan Haji menjalani tes urine.

Operasi ini dikomandoi langsung Kasat Narkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Hariyanto, SH, Selasa (5/4) sekitar pukul 20.30 Wita menyisir tiga kafe di Lotim, seperti Kafe Diamond, Kafe Meliwis dan Lim Cafe yang ratarata terletak di pesisir Pantai Labuhan Haji. Selain melakukan tes urine terhadap sejumlah partner song di tiga kafé tersebut, aparat kepolisian juga melakukan tes urine terhadap sejumlah pengunjung.

Selain melakukan tes urine terhadap penghuni kafé dan pengunjung, tim gabungan juga menyertai operasi bersinar dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Sehingga, lokasi-lokasi yang kerap ramai dikunjungi oleh masyarakat, termasuk kafe harus terbebas dari peredaran barang haram. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata semua pengunjung dan partner song yang menjalani tes urine rata-rata negatif.

‘’Operasi ini kita lakukan selama satu bulan untuk mencegah peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lotim. Dalam operasi di tiga kafé di Labuhan Haji, sebanyak 19 ladies menjalani tes urine dan 4 pengunjung,” sebut Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Effendi, pada Suara NTB, Rabu (6/4).

Selain melakukan penyuluhan dan tes urine, dalam operasi tersebut tim gabungan berhasil mengamankan sedikitnya 66 minuman keras.

Mantan Kapolsek Sembalun ini menambahkan, yang menjadi sasaran utama dalam Operasi Bersinar ini adalah peredaran narkoba di semua wilayah, karena merupakan perintah langsung dari Presiden Ir. Joko Widodo melalui Kapolri.

Disinggung masalah tingkat kerawawan peredaran narkoba di Lotim, Effendi mengklaim, jika Kabupaten Lotim tidak terlalu darurat walau tercatat sebagai jumlah terbanyak hasil tangkapan narkoba di wilayah NTB. (yon)

OPERASI Tim gabungan Polres Lotim saat melakukan Operasi Bersinar di tiga kafé di Lotim, Selasa (5/4) malam.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 7 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Selamat Bekerja Bupati Lobar RABU (6/4/2016) merupakan hari bersejarah bagi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Betapa tidak, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB ini dilantik Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar). Pelantikan ini bagi Fauzan Khalid merupakan yang kedua kalinya, karena sebelumnya dilantik Gubernur NTB bersama Dr. H. Zaini Arony, MPd, dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati Lobar.

Bagi Pemkab Lobar, pelantikan ini boleh jadi merupakan kado terindah menjelang Hari Ulang Tahun Lobar ke 58 pertengahan April 2016 ini. Bagaimana tidak, selama hampir setahun Lobar tidak memiliki bupati definitif, karena H. Zaini Arony ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama belum memiliki bupati definitif dan Fauzan Khalid ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati, masih banyak kebijakan atau program yang tidak bisa dilaksanakan. Apalagi, kewenangan seorang pelaksana tugas sangat terbatas, sehingga kebijakan yang diambil harus berkonsultasi ke pejabat pemerintahan yang lebih tinggi, yakni gubernur atau Kementerian Dalam Negeri.

Kini Fauzan Khalid telah memiliki kewenangan penuh dalam memimpin Lobar di sisa masa jabatan 2014-2019. Sejumlah kebijakan yang terkendala saat menjadi pelaksana tugas kini bisa dilaksanakan tanpa ada lagi penundaan. Begitu juga saat mengambil keputusan mutasi maupun kebijakan lain terlaksana dengan baik tanpa halangan.

Namun, sebagai pemimpin baru, Fauzan tidak begitu saja melakukan terobosan tanpa melihat apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Lobar sebelumnya. Seperti disampaikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam pelantikannya, Fauzan harus tetap meneruskan program pembangunan yang dinilai bagus, seperti prestasi pencapaian, baik sektor pembangunan ekonomi, sosial dan seluruh dimensi pembangunan dapat diteruskan.

Selain itu, sebagai figur pemimpin muda, Fauzan diharapkan mampu memperbaiki dan membenahi apa yang belum baik. Termasuk menjalin komunikasi dengan pemimpin di daerah lain dan juga tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu membangun Lobar lebih baik lagi di masa mendatang. Apalagi, dalam pelaksanaan pembangunan seorang pemimpin tidak bisa sendiri, tapi harus menjalin kemitraan yang baik dengan staf, pimpinan SKPD di bawahnya. Termasuk dengan pemimpin di daerah lain, investor dan lainnya.

Untuk itu, kita berharap agar setelah dilantik sebagai bupati definitif, Fauzan Khalid lebih konsentrasi membangun Lobar.

Pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan harus segera dituntaskan, sehingga tidak ada lagi kendala yang dijadikan alasan. Masyarakat Lobar tidak menginginkan setelah dilantik, justru Fauzan Khalid terlena dan tidak mau bekerja keras dalam menanggulangi sejumlah persoalan yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, angka kematian ibu melahirkan tinggi dan lainnya. Selain itu, kita kembali berharap agar persoalan pilihan wakil bupati tidak menjadi penghambat dalam bekerja. Yang penting dalam hal ini, adalah bekerja dalam membangun Lobar lebih baik di masa mendatang. Selamat bekerja Fauzan Khalid! (*)

Direktur RSUD NTB Tak Ditemukan di Bali Mataram (Suara NTB) – Pelacakan manifest keberangkatan melalui Bandara Ngurah Rai, Bali terhadap sejumlah nama mirip Mawardi Hamry berujung nihil.

Hal itu berdasarkan pencocokan rekaman CCTV bandara yang ditelusuri Polda NTB. ‘’Nihil. Tidak ada. Memang ada nama yang sama seperti itu. Cek rekaman tahunya bukan. Tidak ada,” ungkap Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, ditemui seusai salat ashar di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Rabu (6/4) sore.

Ia mengatakan, sejumlah personel dari satuan fungsi Reserse Kriminal Umum diterjunkan langsung menuju Denpasar. Guna mengecek rekaman CCTV bandara. ‘’Dirkrimum-nya saya kirim ke sana,’’ jelasnya.

Merunut waktu tercatatnya data penumpang keberangkatan pesawat atas nama Mawardi Hamry.

Polda NTB bekerjasama dengan pihak IT Bandara Ngurah Rai, Bali untuk mengecek rekaman CCTV. Hasilnya nihil, dr. Mawardi tidak

terdeteksi di Bali.

Pun begitu juga koordinasi dengan pihak Imigrasi Mataram.

Kapolda menyebutkan, belum ada tanda-tanda terdeteksinya yang bersangkutan ke luar negeri.

Pelacakan nomor telepon Direktur RSUD NTB itu belum juga ada perkembangan berarti, terkait koordinasi dengan provider telekomunikasi ataupun pelacakan dengan menggunakan fasilitas IT kepolisian. ‘’Belum ada yang signifikan,’’ ujar Kapolda.

Identifikasi polisi hingga saat ini, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dr. Mawardi meninggalkan rumah dengan kesadaran sendiri tanpa upaya paksa.

Dijemput dengan mobil jenis mobil keluarga berwarna gelap berplat B (Jakarta).

Upaya penanganan kasus orang hilang terus dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Mataram, Polda NTB dengan fungsi Reskrimsus dan Reskrimum, serta Polda Bali dan IT Cyber Crime Mabes Polri. (why)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

UU NPPG (2016) Lindungi dan Berdayakan Nelayan Kita AJIAN mengenai UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Peternak Petambak Garam (NPPG) selalu menarik untuk dibahas. Apalagi UU NPPG telah disahkankan pada tanggal 15 Maret 2016. Ada dua aspek penting yang disampaikan mengenai UU NPPG yakni, soal perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan. Diantara kedua ini saling berkaitan antar satu dengan lainnya. Namun yang selalu menjadi pertanyaan besar kita adalah bagaimana inplementasi dari UU NPPG dilapangan, dan apa saja yang penting untuk dikritisi dalam UU NPPG? Pada pasal 3 dari point A sampai dengan point F membahas tentang pemberdayaan ekonomi dan perlindungan hukum pada nelayan dan mencakup sebagai berikut; (a) menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, (c) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, (d) menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, (e) melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, dan (f) memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut. (UU NPPG 2015).

Ada beberapa catatan penting dan harus diperhatikan dalam aspek UU NPPG ini. Nelayan memimilki hak yang sama seperti warga negara lainnya seperti hal masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Aspekaspek itu antara lain sebagai berikut: Pertama, perlindungan atas tempat tinggal (pemukiman) yang berupa sertifikasi tanah rumah nelayan. Sertifikasi tanah hak milik nelayan menjadi sangat penting, dengan setifikat tersebut nelayan bisa dijadikan sebagai jaminan di bank untuk jaminan usaha. Kedua, perlindungan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang layak ataupun pelayanan atas hak-hak dasar lainnya.

Ketiga, perlindungan atas harga ikan (usaha nelayan), perlindun-

Oleh:

Ahyar Rosyidi

(Magister Sosiologi Pedesaan, IPB asal NTB)

Dalam konteks ini nelayan diberikan pemberdayaan berkelanjutan terhadap masyarakat setempat. Nelayan memiliki cara tersendiri bagaimana membuat laut agar tetap lestari, Artinya banyak kearifan lokal yang ditinggalkan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau aturan lokal (awig-awig) yang dijadikan untuk melestarikan laut. gan ini sangat penting karena hasil tangkapan ikan yang tidak menentu membuat nelayan kesulitan dalam mengatur standar harga maksimal. Keempat, perlindungan untuk mendapatkan bantuan hukum, artinya nelayan yang mengahadapi kasus hukum yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan nelayan harus diberikan pelayanan. Kelima, perlindungan wilayah tangkap ikan untuk mencegah kompetensi yang tidak sehat.

(Arif Satria 2015). Sejatinya perlindungan harus dibarenggi dengan langkah pemberdayaan. Pemberdayaan yang menyentuh terhadap pelayanan hak-hak dasar dan kebijakan pemerintah terhadap pasar modal juga menjadi isu penting.

Artinya pada point ini pemerintah tak hannya melindunggi, namun bagaimana memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap nelayan. Merujuk pada survei sosial dan ekonomi nasional 3013 menunjukkan, bahwa sekitar 25 persen nelayan mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir saat di survei. Sebagian besar dari mereka (nelayan) tergangu aktivitas untuk mencari nafkah sehingga itu berdampak pada rumah tangga nelayan. Sedangkan 54 persen yang memilki jaminan kesehatan, dan sakit sedikit miskin menjadi problem nelayan. (Artikel Kompas 2014).

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 yang dirincikan; (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-

suai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan, dan Asuransi Pergaraman. (2) Pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan guna membantu nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam mengakses permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha. (3) Pelaksanaan Asuransi perikanan, asuransi pergaraman, dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siklus Bupati Lobar tersangkut hukum harus diputus

Pemberdayaan Nelayan Pesisir Dalam topik pemberdayaan nelayan Indonesia yang penting untuk dikaji adalah bagaimana nelayan mengahadapi tantangan yang cukup besar yakni politik industrialisasi perikanan. Artinya selain nelayan menjadi pelaku di sektor perikanan, tapi nelayan dihadapkan pada tatangan dunia yang terus berkembang. Maka tantangan yang dihadapi nelayan salah satunya adalah persaingan global (industrialisasi) yang menempatkan nelayan pada pada posisi marginal, hingga dalam hal ini menentukan perberdayaan dalam sektor perikanan dalam menghadapi pasar global.

Ada beberapa catatan penting dari point-point ini dalam konteks UU

BPBD Uji Kesigapan Personel Mataram (Suara NTB) Ratusan personel gabungan dipanggil mendadak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Rabu (6/ 4) pagi kemarin. Cara ini untuk menguji kesigapan personel ketika setiap saat terjadi bencana.

“Ini apel siaga untuk melihat gerakan personel. Sejauh mana mereka bisa cepat bergerak ketika dipanggil mendadak saat ada bencana,” kata Kepala BPBD NTB Ir. H. Azhar, didampingi Kasi Kesiap Siagaan, Agung Pramuja, Rabu (6/4).

Personel yang dikumpulkan itu diantaranya dari unsur Sabhara Polda NTB, Sat Brimob Polda NTB, Basarnas dan personel BPBD sendiri. ‘’Dari panggilan secara mendadak itu, terkumpul sekitar 350 personel. Ini sudah bagus menurut kami,’’ sebutnya.

Panggilan mendadak itu, tanpa melalui proses administrasi, atau cara cara formal lainnya seperti bersurat. Hanya cukup dengan menghubungi via ponsel atasan masing masing, meminta pasu-

NPPG yang berkaitan dengan pemberdayaan. Ada dua dimensi pokok pokok yakni kultural dan strukral.

Pertama, dimensi kultural, pemberdayaan masyarakat yang mencakup upaya dalam perubahan prilaku ekonom, orentasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Kedua, struktural yang mencakup upaya perbaikan struktur social, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya perubahan vertikal terhadap nelayan.

Dalam konteks ini nelayan diberikan pemberdayaan berkelanjutan terhadap masyarakat setempat. Nelayan memiliki cara tersendiri bagaimana membuat laut agar tetap lestari, Artinya banyak kearifan lokal yang ditinggalkan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau aturan lokal (awig-awig) yang dijadikan untuk melestarikan laut.

kan dikerahkan. “Artinya kami tidak abaikan administrasi. Tapi yang penting personel duluan, nanti administrasinya bisa kita urus belakangan. Sebab ini dalam keadaan darurat,” terangnya.

Karena bencana banjir, angin puting beliung, bencana alam lainnya terjadi mendadak tanpa pemberitahuan. Sehingga dituntut kesiapsiagaan semua komponen.

Ke depan, pihaknya akan melakukan hal sama, dengan tetap mengevaluasi hasil konsolidasi kemarin. Pihak yang belum dilibatkan seperti TNI, PMI dan Tagana.

Azhar menambahkan, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono yang cukup cepat menanggapi hasil koordinasi dan ditindaklanjuti dengan mengerahkan pasukan sesuai permintaan.

Latihan kesigapan itu penting menurutnya, meski dalam catatan, penanganan bencana di NTB cukup memuaskan.

Sebagaimana penanganan bencana banjir dan Gunung Baru Jari, anak Gunung Rinjani yang meletus. (ars)

Laksanakan amanah sesuai sumpah jabatan

*** PDAM sulit hindari pembongkaran aspal

Proyek mengalahkan koordinasi

***

Usulkan Dana Bencana Rp 11 Miliar

BNPB Ragukan Kerusakan Drainase di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Verifikasi kerusakan drainase, jalan dan jembatan akibat banjir di NTB, sudah dievaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), pekan lalu. Namun dari sejumlah data itu, hanya kerusakan di Kota Mataram yang diragukan, karena tidak termasuk kerusakan akibat bencana.

Catatan diperoleh, ada enam paket proyek perbaikan yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk perbaikan talud Sungai Ancar dan Sungai Brenyok, Kota Mataram. Semuanya untuk penambahan talud. Diantaranya, talud Sungai Unus, Batu Ringgit Tanjung Karang, talud ruas sungai yang sama di Babakan Cakranegara ruas I, ruas II dan ruas III, peninggian talud Sungai Gebong, Babakan Desa Cakranegara I dan II. Untuk enam paket proyek ini, nilai yang diajukan mencapai Rp 4.150.764.400. ‘’Pihak BNPB sudah melihat pengajuan kami. Tapi mereka meragukan usulan ini,” kata Kepala BPBD NTB Ir. H. Azhar melalui Kasi Kesiapsiagaan Agung Pramuja kepada Suara NTB, Rabu (6/4).

Alasannya, karena yang mereka ajukan adalah peninggian talud. Bukan pengajuan atas kerusakan drainase akibat banjir. Usulan itu diakuinya dilatari keluhan masyarakat dan Pemerintah Kota Mataram, karena kelurahan yang dilalui sungai ini selalu tergenang banjir. ‘’Sehingga kami ajukan pentaludan tambahan. Jadi dari talud yang sudah ada, tinggal ditinggikan, supaya tidak masuk banjir ke pemukiman warga,’’ jelasnya.

Hasil kajian pihaknya, memang hanya itu yang bisa dilakukan, agar masalahnya tidak berulang.

Namun pihaknya tentu tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengusulkan dengan harapan anggaran bisa terrelisasi. ‘’Kami hanya bisa usulkan semaksimal mungkin.

Kalau pun diragukan atau tidak disetujui, itu pertimbangannya memang ada di BNPB,’’ terang Agung.

Tapi masih ada harapan.

Dari enam paket itu, setidaknya tiga paket bisa disetujui pusat.

Selain Mataram, kerusakan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima turut masuk dalam usulan ke BNPB itu. Di Sumbawa, berupa perbaikan Bendungan Batu Tering Desa Batu Tering Kecamatan Sumbawa, perbaikan dinding penahan tanah atau beronjong Desa Kalabeso Kecamatan Buer, paket perbaikan Bendung Reban Tiu Angat, Kecamatan Sumbawa. Dari tiga paket itu, nilainya mencapai Rp 2.132.252.000.

Sedangkan di Kabupaten Bima diajukan perbaikan sembilan paket pekerjaan untuk kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir bandang Maret lalu. Seperti perbaikan infrastruktur di Kecamatan Tambora, diantaranya perbaikan jembatan pasar Labuhan Kenanga, perbaikan jembatan Desa Ompu Ibu Desa Kawinda Na’e, perbaikan jembatan Ama Ali Desa Kawinda Na’e, perbaikan jembatan Oi Panihi Desa Oi Panihi, perbaikan jembatan Kawinda To’i 1 dan Kawinda To’i 2, perbaikan jembatan Oi Katupa, dan perbaikan jembatan Desa Piong Kecamatan Sanggar. Untuk seluruh perbaikan itu, BPBD sudah merekap dan menghabiskan anggaran Rp 4.977.603.000. sehingga jika ditotal, pengajuan anggaran untuk tanggap darurat ini mencapai Rp 11,2 miliar lebih.

Keseluruhan paket itu sudah diajukan ke BNPB dan sudah dilakukan survey selama sepekan. Hasil evaluasi kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan pencairan anggaran. Tapi Agung optimis, dana itu bisa terrealisasi.

“Dalam satu atau dua minggu ini Insya Allah bisa terrealisasi,” pungkasnya. (ars)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 April 2016

Pemkot Bentuk Tim Kaji Pemekaran Empat Lingkungan Mataram (Suara NTB) Setidaknya ada empat lingkungan yang meminta pemakaran. Diantaranya, Lingkungan Gerisak, Bagi Rate, Sindu dan Gubuk Kebon Bawaq. Terhadap usulan pemekaran lingkungan itu, Pemkot Mataram membentuk tim untuk melakukan pengkajian.

Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa membenarkan adanya usulan empat lingkungan yang ingin melakukan pemekaran. Yakni, Lingkungan Gerisak Kelurahan Kekalik, Bagi Rate Kelurahan Taman Sari, Lingkungan Sindu dan Gubuk Kebon Bawaq Kelurahan Pejeruk.

Aturan pemekaran lingkungan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 pasal 3 dan 4 tentang pembentukan lingkungan dan Rukun Tetangga. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada pemekaran adalah, minimal jumlah penduduk 600 jiwa atau 150 kepala keluarga. Pemekaran ini katanya, juga harus mempertimbangkan aspek sosial budaya. Jangan sampai, pemekaran lingkungan menimbulkan perpecahan. “Luas wilayah tidak diatur dalam perda. Hanya jumlah penduduk saja,” terangnya.

Paling pokok menurutnya, adalah usulan pemekaran harus diajukan oleh lingkungan induk. Kepala lingkungan induk menandatangani usulan pemekaran. Sejauh ini, usulan pemekaran itu baru aspirasi secara saja. Usulan tertulis pernah disampaikan Camat Cakra, tapi secara prosedural tidak pas. Sebab, yang berhak mengusulkan adalah kepala lingkungan induk dan disertai dengan tanda tangan kesepakatan warga. Camat kemudian menyampaikan ke Walikota.

Memang secara realitas di lapangan lanjutnya, lingkungan ini cukup padat sehingga menjadi pertimbangan untuk mempermudah pelayanan.

Saat ini, Pemkot Mataram membentuk tim yang akan dilibatkan untuk memverifikasi usulan tersebut. Tim kemudian merekomendasikan dan menyerahkan hasil verifikasi. Walikota kemudian memutuskan dilakukan pemekaran atau tidak. (cem)

DJKN Hitung Kontribusi Aset Pemprov di LIA Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Denpasar mulai melakukan appraisal mengenai nilai dan besaran kontribusi yang akan disetor PT. Angkasa Pura kepada Pemprov NTB terkait pemanfaatan aset di Lombok Internasional Airport (LIA).

DJKN menargetkan appraisal itu tuntas akhir April ini.

Demikian dikatakan Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H.L. Syafi’i, MM kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Syafi’i mengatakan, tim appraisal dari DJKN Denpasar bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram sudah meminta berbagai informasi terkait dengan aset tersebut.

“Dari tim appraisal itu meminta berbagai informasi datadata, hari ini saya minta diantarkan. Mudah-mudahan minggu ini dia sudah mulai, dua minggu selesai appraisal ini. Dia janji tidak akan keluar dari Bulan April,” katanya.

Disebutkan, appraisal yang dilakukan DJKN bersama KPKNL Mataram itu dua jenis. Pertama, appraisal untuk menghitung besaran kontribusi yang diberikan PT. AP kepada pemerintah daerah. Kedua, appraisal untuk menghitung nilai aset Pemprov itu saat ini. Appraisal kedua ini nantinya akan dipergunakan jika aset tersebut dijual ke PT. AP. “Appraisal yang menentukan kontribusi ini diberikan sejak kapan. Layaknya mulai tahun berapa, berapa tahun.

Nanti dilihat dari pemasukannya, nilai operasionalnya, uangnya masuk berapa, dibuka semua,” kata Syafi’i.

Ia menegaskan, kedua belah pihak baik Pemprov NTB maupun PT. AP LIA menyerahkan sepenuhnya appraisal itu kepada DJKN. Artinya, apapun hasil appraisal itu, akan diterima oleh kedua belah pihak terutama terkait dengan besaran kontribusi.

Syafi’i menjelaskan, proses appraisal yang molor sebelumnya lantaran DJKN kekurangan personel dan banyaknya permintaan appraisal.

Pada tahun 2013 lalu, KPKNL telah melakukan appraisal dengan nilai wajar sebesar Rp 114 miliar lebih. Dengan rincian, apron seluas 48.195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77,102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih. (nas)

Semu dan Tak Berkualitas Dari Hal. 1 Ia memaparkan, orang yang dikatakan miskin dan sangat miskin memiliki pendapatan Rp 320 ribu ke bawah.

Masyarakat yang memiliki pendapatan antara Rp 320 ribu sampai Rp 380 ribu masuk kategori hampir miskin.

Kemudian, masyarakat yang memiliki pendapatan antara Rp 380 ribu sampai Rp 420 ribu masuk kategori rentan miskin. “Penduduk kita antara yang miskin dan rentan miskin itu persentasenya 68 persen. Antara miskin dan sangat miskin itu 16,57 persen. Hampir miskin menurut BPS itu sekitar 20 persen,’’ sebutnya.

Namun yang pasti, kata Politisi Gerindra ini, jika dihitung perbedaan penduduk miskin dan sangat miskin dengan penduduk yang rentan miskin dari sisi pendapatan bedanya sangat tipis. ‘’Kalau ada orang miskin punya kemampuan beli dua batang rokok per hari, itu sudah dianggap tidak miskin. Inilah yang menyulitkan kita kalau datang ke kampung, susah dibedakan. Mana yang miskin,

mana yang rentan miskin, karena beda tipis. Jadi kalau anda makan nasi sama garam dibilang miskin.

Kalau makan nasi sama kerupuk, disebut rentan miskin,’’paparnya.

Mori mengidentifikasi dua kelompok masyarakat di NTB yang masuk dalam kemiskinan ini. Pertama, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kemudian kedua, masyarakat yang menjadi pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM). ‘’Masyarakat yang di sektor pertanian itu ada sekitar 43 persen lebih, kemudian pelaku UKM itu hanya 8 persen. Totalnya mereka ada. Sekitar 52 persen.

Jadi kalau mau menurunkan kemiskinan itu sasarannya dua sektor itu sesungguhnya,’’ sarannya.

Berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. (nas)

Jambore Konservasi Tambora Dari Hal. 1 Serangkaian FPT 2016, berbagai kegiatan digelar.

Salah satunya Jambore Konservasi Tambora. Jenis kegiatan pada Jambore Konservasi Tambora ini adalah, Jelajah Alam Pesona Tambora. Kemudian pencanangan desa bi-

naan, pameran wisata alama dan soalisasi pengendalian kebakaran hutan.

Kegiatan Jambore Konservasi Tambora ini dipusatkan di Desa Pancasila, Kabupaten Dompu. Dijadwalkan kegiatan ini berlangsung 9-14 April mendatang. (*)

Halaman 15

Dishut Mengeluh Anggaran Dipangkas Dewan Mataram (Suara NTB) Dinas Kehutanan (Dishut) NTB mengatakan kecepatan illegal logging dengan rehabilitasi hutan di NTB tak seimbang. Berdasarkan data, tingkat kerusakan hutan di NTB cukup parah, mencapai 239 ribu hektar.

Sementara itu dari sisi anggaran untuk pengawasan hutan masih sangat minim. Dari luas hutan NTB yang mencapai 1 juta hektar lebih, anggaran pengamanan hutan hanya teralokasi Rp 600 juta per tahun.

Disisi yang lain, Dewan sering memangkas anggaran untuk sektor kehutanan, tahun ini

mencapai Rp 2 miliar yang dipangkas oleh Dewan.

“Anggaran sudah kita ajukan. Tahun lalu itu, kita selalu dipotong oleh Dewan. Kemarin itu anggaran kita dipotong Rp 2 miliar. Bukan TAPD yang potong, kita dengan Bappeda sudah clear. Begitu maju ke dewan dirasionalisasi. Tidak

ada alasan pasti kenapa dipotong. Misalnya saya melihat ini masih bisa dikurangi Rp 500 juta. Program ini dikurangi Rp 600 juta, kata dewan,”ujar Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia mengatakan, kecepatan illegal logging dan rehabilitasi

tak seimbang. Tahun 2016, Dishut hanya merehabilitasi 1.900 hektar lahan hutan yang rusak dari 239 ribu hektar hutan yang rusak. Lahan hutan yang paling banyak rusak di Pulau Sumbawa.

Bahkan, belum lama ini, kata Andi, pihaknya bekerjasama dengan TNI melakukan operasi di Sumbawa. Dari hasil operasi itu sebanyak 80 truk kayu hasil illegal logging yang diamanakan. Pihaknya bekerjasama dengan TNI, lantaran anggaran yang dimiliki sedikit.

“Saya ini anggarannya pengamanan itu Rp 600 juta untuk mengamankan 1 juta hektar luas hutan di NTB. Berarti anggaran pengamanan Rp 500 per hektar,” ucapnya.

Ditanya jumlah anggaran ideal untuk pengamanan hutan ini, Andi mengatakan jumlahnya tak pasti. Namun yang jelas, setiap 1.000 hektar diamanakan satu orang Polhut.

Sementara, jumlah personel Polhut yang ada di NTB ditambah personel dari BKSDA sekitar 250 orang. (nas)

Polda NTB Beri Penyuluhan Hukum di Desa Gili Indah Tanjung (Suara NTB) Peredaran narkoba di tempat wisata patut diwaspadai.

Meski belum sampai pada taraf mengkhawatirkan, namun sinergitas antara masyarakat setempat dengan aparat perlu dibangun erat.

Informasi dari masyarakat dibarengi dengan tindakan tegas aparat diharapkan menghilangkan peredaran narkoba yang sudah merambah hingga generasi muda.

Demikian mengemuka dalam Sosialiasi dan Penyuluhan Hukum Polda NTB tentang Antisipasi Peredaran Narkoba di Kawasan Wisata di Kantor Desa Gili Indah, Dusun Gili Air, Pemenang, KLU, Rabu (6/4).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kades Gili Indah, H. M. Taufik, Kapolsek Pemenang, Iptu Dewa Gede Meiriawan, Belasan warga Gili Air, serta puluhan siswa siswi MTS Nurul Yaqin.

Kabag Ops Ditresnarkoba Polda NTB, Kompol I Ketut Sukarja, SH, menjelaskan, pihaknya mengatensi serius persoalan peredaran narkoba di kawasan tiga gili, yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

Karakteristik tiga gili yang merupakan kepulauan, lanjut dia, yang jalur transportasinya melalui laut membutuhkan pengawasan ekstra. Lalu lintas orang dan barang sangat beragam.

“Kita petakan. Bagaimana modus-modusnya. Bagaima-

na sasarannya. Pengedar akan kita tindak semua jika ditemukan,” jelasnya.

Namun menurutnya, penindakan hukum juga harus menyelaraskan dengan tetap terjaganya kenyamanan wisatawan. “Kita melakukan penindakan hukum untuk memberi rasa aman. Jangan sampai sebaliknya. Kita selaraskan program pemberantasan narkoba dengan mendorong peningkatan jumlah wisatawan,” jelasnya.

Kapolsek Pemenang, Iptu Dewa Gede Meiriawan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah wisatawan yang berlibur. Mengumpulkan informasi untuk menentukan langkah menjaga kamtibmas.

“Ada beberapa wisatawan yang datang ditawari (narkoba). Kita petakan siapa-siapa saja itu. Pola memberikan rasa aman juga kita gandeng pemerintah desa atau dusun setempat,” jelasnya. Pemberantasan narkoba, sambung dia, mengharuskan kerjasama berbagai pihak. “Narkoba di sini ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi tetap kita atensi,” katanya.

Narkoba Tak Mengenal Usia Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik mengaku prihatin terhadap permasalahan narkoba yang sudah mulai menjerat generasi muda Desa Gili Indah.

Seperti yang terjadi barubaru ini. Ia menyebutkan, ada empat pelajar yang terdetek-

(Suara NTB/why)

PENYULUHAN HUKUM – Dua Putri Duta Humas Polda NTB membagikan selebaran terkait pemberantasan narkoba kepada warga dalam penyuluhan hukum antisipasi peredaran narkoba di tempat wisata di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, KLU, Rabu (6/4). si menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Dua diantaranya kini sedang menjalani rehabilitasi.

“Ini kita sepakat perang terhadap narkoba. Warga kami tidak ada ada yang terlibat.

Gili ini semakin berkembang.

Banyak orang dari luar yang masuk. Diduga orang-orang itu yang membawa,” sebutnya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba di kawasan Gili Indah sangat penting. Sebab, akan mempengaruhi tingkat kunjungan di pulau-pulau ber-

penduduk 3950 jiwa itu.

“Berbahaya bagi masyarakat di sini, lebih-lebih wisatawan asing. Saya sering berbincang dengan mereka, intinya mereka takut datang kemari jika masalah narkoba ini tidak diselesaikan,” ujarnya.

Ia pun sering turun tangan ke tengah masyarakat menindaklanjuti informasi yang didapatnya. Namun, ada aturan yang mesti ditaati dalam melakukan penindakan. Bahwa ada aparat berwajib yang memiliki kewenangan untuk itu.

Sehingga ke depannya, sambung dia, ia akan lebih mengintensifkan suplai informasi.

Sembari terus melakukan pengawasan mandiri terhadap koskosan dan sejumlah tempat keramaian. Tak luput pula mengajak pihak pengelola jasa wisata untuk turut serta.

“Ini sinergi yang baik. Kita antusias. Narkoba ini kita optimis bisa selesaikan ketika kerjasama antar semua pihak dapat diwujudkan. Aksi konkret bersama dilakukan,” harapnya. (why/*)

Ratusan Pelajar Diajak Promosikan NTB Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 400 orang peserta yang berasal dari kalangan pelajar menghadiri pelatihan sosial media gathering. Kegiatan ini diselenggarakan oleh relawan pariwisata yang mengelola Fanpage Wonderful Lombok Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar yang hadir akan pentingnya melakukan promosi pariwisata demi kemajuan pariwisata dan perkeonomian daerah.

“Kita ingin para pelajar ini turut terlibat dalam melakukan promosi terhadap pariwisata di NTB. Paling tidak mereka bisa menjadi likers pada fanpage Wonderful lombok Sumbawa dan mengajak jaringannya untuk turut menyukai fanpage ini,” kata Event Manager Workshop

Social Media Gathering Mala Mardialina, S.IP.,MA kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (6/4) kemarin.

Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum lama ini telah membuat Fanpage Wonderful Lombok Sumbawa untuk memberikan informasi seputar pariwisata.

Saat ini penyuka (likers) fanpage ini mencapai 71.326 orang pengguna jejaring facebook. BPPD menargetkan sebanyak satu juta likers berkunjung dan menyukai laman ini. ‘’Kita ingin memberikan hadiah pada ulang tahun Provinsi NTB 17 Desember mendatang dengan memberikan satu juta likers di fanpage kita. Semoga ini bia terwujud, karena semakin banyak yang like, semakin banyak orang yang tahu

pariwisata kita,’’ kata Mala.

Keterlibatan media online dalam promosi pariwisata cukup tinggi. Fenomena selfie di tempat wisata saat ini semakin meningkat. Terlihat di beberapa jejaring sosial, para wisatawan berlomba-lomba untuk mengunggah fotonya saat berada di salah satu destinasi wisata. Misalnya di Pulau Kenawa yang saat ini sedang banyak dikunjungi wisatawan. Pencarian di Instagram menunjukkan setidaknya 40.000 orang telah mengunggah foto tentang Pulau Kenawa. Begitu pula yang terjadi di Gili Trawangan, setidaknya terdapat 500.000 foto yang terunggah.

“Kita melihat pekembangan ya, banyak anak muda memanfaatkan media ini. Memang

Siklus Bupati Lobar Tersangkut Hukum Harus Diputus Dari Hal. 1 Untuk itu, gubernur berharap tata kelola ini terus ditingkatkan. Salah satu caranya bersinergi dengan semua elemen, baik itu biorkrasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua unsur.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di NTB, agar terus mengacu sistem yang satu, jika program prioritas nasional dilaksanakan di daerah, maka harus disampaikan visi dan misi. “Alhamdulillah, selama menjadi gubernur saya merasakan sin-

ergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota relatif dapat terjaga dengan baik,” klaimnya. Gubernur mengaku, tidak ada istilah di kabupaten/kota di NTB yang menjadi raja kecil, Menyikapi arahan gubernur itu, Plt Bupati Lobar Fauzan Khalid berjanji, akan berupaya memutus siklus pejabat yang tersangkut kasus hukum. Pihaknya akan mendorong jajaran untuk bekerja sesuai sistem dan aturan. Termasuk akan menekankan agar jajarannya bekerja sesuai aturan hukum. “Ini juga kami prihatin karena itu kami akan

bekerja sesuai sistem dan aturan,” terangnya.

Terkait perizinan juga menjadi prioritas, saat ini pihaknya akan berupaya menciptakan sistem perizinan yang mudah, cepat dan transparan menghindari adanya pungli. Terkait ini, pihaknya sudah meminta jajaran perizinan dan Asisten II untuk studi banding bagaimana sistem perizinan yang cepat dan transparan. ‘’Ke depan akan dibuat peta besar di mana di dalamnya dimuat daerah yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan izin,’’ ujarnya. (her)

Fasilitasi Partai Usung Wabup Dari Hal. 1 Tapi saya bersedia untuk memfasilitasi partai untuk kita bersama-sama membicarakan siapa yang kira-kira pas menjadi wakil bupati,’’ ungkapnya, usai dilantik sebagai Bupati Lobar, Rabu (6/4) kemarin.

Fauzan mempersilakan partai-partai yang ingin mengajukan kadernya sebagai Wabup Lobar. Menurutnya, siapa saja bisa menjadi wakil bupati, asalkan mau bekerja keras untuk membangun Lobar bersama masyarakat.

Kapan fasilitasi dilakukan? ‘’Masih belum tahu kapan waktunya, tapi yang pas-

ti segera. Kita tunggu prosesnya. Partai juga perlu proses sebelum berkoordinasi dengan saya,’’ katanya.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh bupati yang membutuhkan bantuan dari wakilnya. Begitu pula Bupati Lobar. Sehingga perlu adanya pemilihan sesegera mungkin.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 26 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang serta kewajiban wakil bupati.

Diantaranya membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Selain itu,

menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan dan masih banyak lainnya.

Fauzan berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai siapa yang akan mendampinginya sebagai wakilnya. Namun saat ini, ia masih fokus para peringatan HUT Lobar ke 58 yang jatuh pada 17 April mendatang. Setelah semua kegiatan peringatan itu selesai, pemilihan wakil bupati akan segera dilakukan. ‘’Kita akan fokus pada peringatan HUT Lobar ini dulu.

Setelah selesai itu, baru kita fokus pada pemilihan wakil,’’ pungkasnya. (lin)

sasaran kita adalah anak muda pengguna internet,” kata Direktur Eksekutif BPPD NTB Wirajagat kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (5/4).

Media promosi menggunakan jejaring sosial ini termasuk efektif dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

Apalagi fanpage milik BPPD ini dikelola oleh relawan yang biasa bergelut dengan media.

Sehingga tidak perlu menggunakan anggaran. Sebab anggaran BPPD juga belum dapat

dicairkan.

Inisiatif dari BPPD ini cukup efektif untuk menarik sejumlah wisatawan. Sebab biasanya sebelum wisawatan mendatangi suatu destinasi wisata, terlebih dahulu akan mencari referensi.

Sebab informasi yang didapatkan itu dapat mempermudah wisatawan saat mendatangi lokasi itu. Setidaknya, wisatawan dapat mengetahui kultur atau kebiasaan masyarakat sekitar destiansi wisata. (lin)

Wabup Lobar Berpeluang Lowong Sampai Akhir Masa Jabatan Dari Hal. 1 Sebagai bentuk tanggung jawabnya, PDIP menjadi salah satu partai pengusung akan tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Fauzan sampai selesai.

Sementara nama calon wakil bupati yang telah diajukan oleh PDIP adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Lobar, Sardian. Sardian direkomendasikan sebagai calon pendamping Fauzan sudah diputuskan melalui rapat partai.

Sementara itu Partai Demokrat sendiri sudah mengajukan dua nama untuk menjadi pendamping Fauzan. Bahkan Demokrat menegaskan tidak ada satu partai pun yang bisa mengklaim bahwa jatah wakil bupati harus dipegang oleh salah

satu partai. Semua partai memiliki peluang yang sama.

“Tidak ada satu partai manapun yang menyatakan bahwa wakil bupati lobar itu menjadi jatahnya. Karena semua partai pengusung memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon.

Sekalipun kursi partainya itu paling besar, tetap tidak bisa, karena setelah tergabung dalam satu koalisi, keputusan bersipat kolektif kolegial,” ujar Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri.

Sedangkan dari Partai Golkar, sudah memutuskan akan mengajukan Ketua DPRD Lobar, Hj. Samiatun. Partai Golkar merasa paling berhak atas kursi Wabup Lobar, karena bupati sebelumnya yang diberhentikan adalah kader Golkar. (ndi)

Dievaluasi, Penyelidikan Dana Biro Hukum Setda NTB Dari Hal. 1 Ditanya kemungkinan akan ditingkatkan ke penyelidikan, menurut Sutapa, tahapannya masih panjang. Apalagi memerlukan ahli untuk menentukan dibolehkan atau tidak PL untuk dana Biro Hukum ini.

Selain laporan atas penggunaan dana Biro Hukum, laporan lainnya yang ditangani Kejaksaan, yakni penggunaan anggaran pada KONI NTB. Untuk kasus KONI, dua item, terkait dana hibah Rp 10,1 miliar dan pembangunan gedung padepokan silat Rp 6 miliar. Khusus pembangunan padepokan silat, telah dilakukan pemeriksaan fisik meli-

batkan ahli. Dua item kegiatan yang sudah ditingkatkan ke penyelidikan ini, juga sedang masuk tahap evaluasi. ‘’Sekarang masuk tahap evaluasi,” ujarnya.

Perkembangan evaluasi nanti, akan menentukan penyelidikan bisa dilanjutkan ke penyidikan atau tidak, didasarkan keterangan dan hasil cek fisik ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram).

Untuk dua kasus ini, terkait apa yang menjadi hasil evaluasi nanti, akan disampaikan ke media. “Setelah ini kami akan sampaikan ke kawan kawan, apa hasil evaluasinya,” janjinya. (ars)

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

Kamis, 7 April 2016

Ucapan selamat dari Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh kepada H. Fauzan Khalid didampingi istri Hj. Khaeratun

Pimpinan DPRD Lobar bersama kepala daerah menghadiri pelantikan Bupati Lobar

Sekda Lobar bersama tamu undangan menghadiri pelantikan Bupati Lobar

Pejabat Pemkab Lobar hadir pada pelantikan Bupati Lobar

Pemberian ucapan selamat kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid

Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi melantik H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar

Toga dan toma Lobar menghadiri pelantikan Bupati Lobar

Gubernur Lantik Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar GUBERNUR NTB, TGH. M Zainul Majdi melantik H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar), Rabu (6/4) kemarin. Pelantikan berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB dihadiri Wakil Gubernur NTB H.Muh. Amin, SH.M.Si, FKPD, kepala daerah, mantan Bupati Lobar, kepala SKPD, toga, toma dan undangan lainnya. Proses pelantikan berjalan lancar dan khidmat.

Pelantikan Bupati Lobar berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita diawali dengan pembacaan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-3126 tahun 2016 tentang pengangkatan H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar dan memberhentikannya sebagai Wakil Bupati serta SK nomor 131.523125 tentang pemberhentian H. Zaini Arony dari jabatan Bupati Lobar.

Setelah pembacaan SK, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Fauzan Khalid. Selanjutnya dilakukan

penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas disaksikan gubernur. Dalam kesempatan itu, gubernur menyampaikan beberapa arahan kepada Bupati Lobar. Gubernur menyampaikan selamat sekaligus mendoakan agar bupati bisa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. ‘’Kami ucapkan selamat dan mendoakan agar Pak Bupati Lobar yang dilantik bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,’’ katanya.

Dikatakan gubernur, pemerintahan atau kepemimpinan itu merupakan keberlanjutan dari satu periode ke periode selanjutnya dan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Gubernur berharap sebagai Bupati Lobar yang telah diamanahkan memimpin Lobar agar apa-apa yang dirintis oleh pemimpin sebelumnya seperti mantan Bupati HL. Mujitahid yang telah memasang pondasi berupa kebaikan dan prestasi pencapaian baik sektor pembangunan ekonomi, sosial dan seluruh dimensi pembangunan dapat diteruskan.

Bupati Lobar diharapkan juga bisa memperbaiki dan membenahi apa yang belum baik. Upaya bupati ke depan didukung oleh semua elemen baik di NTB dan Lobar khususnya. Hal ini terlihat dari antusiasme dan banyaknya pemimpin baik formal dan non formal yang hadir pada pelantikan bupati tesebut. Belum lagi toga dan toma serta elemen pembangunan termasuk tokoh pemuda yang ikut hadiri, hal ini katanya menunjukkan seluruh elemen yang ada di NTB memberi dukungan kepada bupati . ‘’Semua siap bersinergi dengan Pemda Lobar untuk membangun lebih baik ke depan,’’ ujarnya.

Hal ini jelasnya perlu menjadi perhatian Bupati Lobar ke depan, bagaimana memperkokoh sinergi keterpaduan bisa diwujudkan secara nyata. Sebab kata TGBsapaan akrab Gubernur NTB, sebesarbesar kapasitas sebagai individu tidak mungkin menyelesaikan tugas besar yang diemban. Apalagi membangun Lobar tidak mungkin akan tuntas dengan

Tamu undangan yang hadir pada pelantikan Bupati Lobar, kemarin.

hanya seorang bupati. Namun perlu sinergi seluruh elemen yang ada. Karena itu, gubernur mengingatkan agar jangan menyia-nyia seluruh elemen yang ada harus dirangkul semua. Ia berharap agar jangan ada one man show dan sendirian. Namun harus membangun bersamasama. Itulah juga lanjutnya yang tercermin dalam lambang daerah Lobar.

Dalam konteks penatakelolaan pemerintahan gubernur sangat berharap agar bupati mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good govermance. Gubernur mengingatkan bupati jangan sampai tersandung kasus hukum seperti pemimpin sebelumnya. ‘’Saya harapkan Pak Bupati memutuskan siklus ini,’’harap gubernur. Orang nomor satu di NTB ini juga berpesan kepada bupati agar konsisten terhadap RPJMD. Menurutnya, dalam RPJMD Lobar itu ada tiga indikator kinerja pemerintahan daerah dan 35 indikator kinerja pembangunan. Dalam indikator ini selain indikaktor makro dan

ada juga hal khusus perlu diberikan perhatian, salah satu yang perlu menjadi atensi terkait kaulitas lingkungan.

Dari 35 indikator ada lima terkait dengan lingkungan, penanganan sampah, kualitas air sungai, masalah pertambangan tanpa izin, konservasi sumber mata air. Beberapa hal ini jelasnya perlu diberikan perhatian oleh bupati sebab NTB ini adalah provinsi kepulauan dengan dua pulau utama yang juga temasuk pulau kecil.

Diingatkan, pendekatan pembangunan pulau kecil beda dengan pulau besar. Misalnya, pulau besar penurunan kualitas 1000-2000 hektar tidak ada artinya. Namun jika di pulau kecil terjadi degradasi lingkungan, illegal logging, pertambangan tidak dikendaldikan dan pelanggaran RTRW hingga 1000-3000 hektar maka sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Karena itu ia mengingatkan pendekatan harus cermat supaya pembangunan tidak menurunk-

an kualitas lingkungan.

Sementara itu, H Fauzan Khalid saat diwawancara tampak sumringah. Ia menyampaikan terkait arahan gubernur menyangkut target RPJMD diakuinya memang masih banyak belum tercapai.

Dari 35 target RPJMD sebanyak 11 belum tercapai, antara lain masalah lingkungan seperti disampaikan gubernur. Selain itu rata-rata lama sekolah, kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. ‘’Hal ini lah akan kita evaluasi baru kami tetapkan program prioritas.’’

Dalam memimpin Lobar ke depan, ia akan menekankan keteladanan. Ia akan memulai dari dirinya sendiri, dan semua jajarannya harus memberikan keteladanan kepada bawahannya. Apakah ada program 100 hari disiapkan? Fauzan mengaku, tidak ada program sebab ia sendiri sudah memulai program mulai penyusunan anggaran. Tinggal katanya mengawal program yang akan dilaksanakan dan memastikan hasilnya maksimal. (her/*)

Pengambilan sumpah H Fauzan Khalid oleh Gubernur

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid Dilantik sebagai Ketua TP PKK Lobar USAI pelantikan Bupati Lombok Barat (Lobar), ketua dan pengurus PKK Lobar,”kata istri GuH.Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Gedung Graha bernur NTB ini.

Bhakti Praja, selanjutnya di lokasi terpisah diIa berharap, di bawah kepemimpinan laksanakan pula pelantikan Hj. Khaeratun Fau- Khaeratun PKK Lobar semakin maju. Terus zan Khalid sebagai Ketua TP PKK Lobar oleh menggerakkan kegiatan PKK agar tetap Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Ma- menyentuh masyarakat. Ia berharap dukunjdi. Pelantikan istri bupati ini dilaksanakan di Pen- gan dari semua kalangan. Sebab tanpa dukudopo Gubernur, dihadiri oleh Ketua GOW NTB, ngan bersama, kegiatan PKK tidak dapat berGOW Lobar dan segenap pengurus PKK dan jalan dengan lancar.

GOW provinsi dan kabupaten.

Kegiatan PKK saat ini tenDalam pelaksanaan pelantikan itu, diawali gah difokuskan pada pendengan pembacaan SK dari PKK Provinsi ten- anggulangan gizi buruk. Bertang pengangkatan Hj Khaeratun Fauzan Khalid dasarkan hasil tinjauan di sebagai Ketua TP PKK Lobar. Setelah itu dilakulapangan, masih kan pelantikan langsung oleh Ketua TP PKK banyak ditemuProvinsi NTB. kan kasus terseDalam kesempatan itu, Ketua but. “Masih ada TP PKK Provinsi Hj. Erica saudara kita yang Zainul Majdi mengatakan, miskin tidak bisa ia tidak ragu dengan beli pangan. Hal ini sepak terjang yang menjadi PR Khaeratun selaPKK ke depan,’’ pema menjadi kadsannya. (Her/*) er PKK. Banyak prestasi dan hal baik yang telah ia torehkan. “Saya tidak meragukan Penandatanganan berita acara pelantikan

Pose bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB dan TP PKK Lobar usai pelantikan

Pelantikan Hj. Khaeratun Fauzan Khalid sebagai Ketua TP PKK Lobar oleh Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi

Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun foto bersama Ketua GOW NTB dan pengurus