Snt 07052016

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 54 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 7 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila (Suara NTB/bul)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

IKAN TUNA Tuna, salah satu komoditas hasil tangkap nelayan NTB yang menjadi perhatian dunia. Dalam sehari tidak sedikit tuna yang masuk di pelabuhan perikanan pantai (PPP) di Labuhan Lombok, Lombok Timur untuk diekspor, melalui Bali. Tampak tuna hasil tangkapan nelayan Labuhan Lombok berukuran besar di PPP Labuhan Lombok, Rabu.

Kasus Dugaan Suap

Dua Pejabat Lotim Diperiksa Soal Verifikasi Izin iPasar Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus iPasar Lombok Timur (Lotim) berlanjut. Dua pejabat, Rabu (4/5) lalu memenuhi panggilan penyidik Kejati NTB. Dua pejabat yang diperiksa itu dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim, sebagai lanjutan penanganan kasus limpahan KPK itu. Dua pejabat yang diperiksa itu, tersebut Kabid Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat BPPT, H.Muslihun dan Kabid

TO K O H Ini Opsi Terbaik

Mori Hanafi

KALANGAN DPRD NTB menilai, menjual saham PT.Daerah Maju Bersaing (DMB) menjadi pilihan yang tepat. Karena jika tidak, maka daerah akan terus mengalami kerugian. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR NTB, Mori Hanafi, SE, M.Com di Mataram, Rabu (4/5). ‘’Opsi menjual saham di saat posisi seperti ini adalah opsi yang terbaik, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Cabut Lisensi ”Guide” PEMPROV bersama DPRD NTB sedang menyusun Raperda tentang pramuwisata. Meskipun gagal ditetapkan menjadi Perda, dalam rapat paripurna, Rabu (4/5) sore lalu, namun Raperda ini akan diupayakan dapat tuntas sebulan mendatang. Dalam Raperda ini, akan mengatur tentang pemberian sanksi kepada pramuwisata atau guide yang menarik fee. Bersambung ke hal 15 H. L. Moh. Faozal

Anggaran pada Dinas PPKA Lotim, Hasni. Mereka dipanggil dan dimintai keterangan jaksa, Ely

Rahmawati, SH sejak pagi. Materi pemanggilan dan pemeriksaan,masih terkait dugaan suap penyelenggara

Amin Legowo Golkar Musda Praya Jadi Peserta Munas Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, versi Musda Senggigi, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyampaikan bahwa ia memiliki harapan sangat besar pada Partai Golkar akan bisa kembali bersatu melalui momentum Musyawarah Nasional (Munas), yang rencananya akan digelar pada tanggal 15 Mei mendatang. Lebih-lebih untuk di NTB konfliknya dinilai paling keras diantara daerahdaerah lainnya di seluruh Indonesia. “Harapan kader, pengu-

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Amin

rus dan simpatisan Partai Golkar di seluruh Indonesia. Menginginkan semoga munas itu menjadi momentum untuk konsolidiasi dan penyatuan kembali Partai Golkar. Termasuk perpecahan yang di NTB, jadi kita harapkan ini bisa menjadi ajang konsolidasi,” ujar Amin, yang ditemui di DPRD NTB, barubaru ini. Saat ini, terdapat dua kepengurusan yang samasama mengklaim diri sebagai kepengurusan yang paling sah. Bersambung ke hal 15

Proyek SPAM Mataram

Sudah Dikerjakan Sesuai Kontrak Mataram (Suara NTB) Kontraktor Pelaksana, PT. Juhdi Sakti Engineering yang mengerjakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terafiliasi Kota Mataram menegaskan, telah mengerjakan kewajibannya sesuai kontrak. Perusahaan yang bermarkas di Tangerang, Banten itu, memastikan proyek multiyears dan pe-

kerjaannya sudah dituntaskan sesuai kontrak. Demikian penjelasan manajemen PT. Juhdi Sakti Engineering yang dikonfirmasi Suara NTB melalui surat elektronik belum lama ini. ‘’Proyek tersebut adalah dengan multi years tahun 2014/2015 dan sudah kami selesaikan semua,” balas PT. Juhdi Sakti Engineer-

ing terkait pertanyaan sistem pelaksanaan proyek. Proyek itu dikerjakan sejak 5 Agustus 2014 sesuai dengan kontrak dan tuntas selama 290 hari. Pertanyaan bagaimana untuk perencanaan SPAM Terafiliasi Kota Mataram tahun 2014 sehingga dipilih lokasi di Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Dugaan Pungli

Dewan Panggil Lima Rektor Perguruan Tinggi Ternama di NTB Mataram (Suara NTB) Komisi V DPRD NTB yang membidangi masalah pendidikan memanggil lima orang rektor perguruan tinggi ternama di NTB. Ke lima rektor yang dipanggil masing-masing, Rektor Universitas Mataram (Unram), IKIP Mataram, IAIN Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram. Pemanggilan sejumlah rektor perguruan tinggi ini, menyusul adanya indikasi pungutan liar (pungli) dan kurangnya transparansi dari pihak kampus sesuai laporan yang diteri-

ma Komisi V DPRD NTB. Anggota Komisi V DPRD NTB, H. L. Pattimura Farhan, M. HI kepada Suara NTB mengatakan, hampir tiga kali mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu menyampaikan aspirasinya ke DPRD NTB dengan melakukan aksi demonstrasi. Pada aksi demonstrasi yang ke tiga, pihaknya menjanjikan akan mempertemukan mahasiswa dengan rektor pada 2 Mei 2016, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. ‘’Terjadilah pertemuan itu, kita undang semua rektor. Dari lima kampus itu datang semua rektornya. Rektor Unram, IKIP

Mataram, IAIN Mataram, Universitas Muhammadiyah dan UNW Mataram. Cuma, IAIN dan Unram yang mewakilkan ke Wakil Rektor,” ujarnya, Rabu (4/5). Ia menyebutkan, tuntutan dari mahasiswa hanya dua hal. Pertama, soal transparansi biaya-biaya kuliah atau pengelolaan keuangan kampus. Ke dua, persoalan demokratisasi di dalam kampus. Dikatakan, mahasiswa mengaku demokratisasi di dalam kampus dikekang karena banyak aktivitas kampus yang dipukul ketika menyampaikan aspirasinya. Bersambung ke hal 15

negara di Lotim, dalam proyek Sistem Resi Gudang (SRG) yang pengelolaannya melibatkan iPasar Indonesia (Persero). ‘’Soal dugaan suap oleh penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Timur,’’ aku H Muslihun usai diperiksa di gedung Pidsus. Dihadapan penyidik, dia mengaku ditanya terkait prosedur dikeluarkannya izin

pengelolaan yang diberikan kepada PT. iPasar Indonesia (Persero) untuk menggarap SRG di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lotim. Pertanyaan penyidik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Muslihun mengeluarkan izin ke PT iPasar Indonesia. Bersambung ke hal 15

Tiga Raperda Inisiatif Gagal Ditetapkan

Dewan Bantah Buang-buang Anggaran Mataram (Suara NTB) Tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas secara intensif beberapa bulan terakhir gagal ditetapkan menjadi Perda. Dari empat Raperda yang notabene inisiatif DPRD NTB, hanya satu yang dapat ditetapkan, yakni Raperda tentang wisata halal. Kalangan Dewan membantah pembahasan tiga Raperda yang ujung-ujung gagal ditetapkan itu hanya membuang-buang anggaran. Sementara tiga Raperda yang gagal ditetapkan dalam rapat paripurna, Rabu (4/5) sore lalu, Raperda tentang penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan, Raperda tentang kartu ternak dan sistem tata niaga dan Raperda tentang pramuwisata. Ada juga Raperda yang ditunda penetapannya dengan alasan masih menunggu aturan di atasnya. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi usai rapat paripurna mengatakan, memang tidak ada yang sempurna yang dikerjakan manusia . Namun, tentunya semua berusaha untuk menuju kesempurnaan tersebut. ‘’Makanya kenapa misalnya Pansus I, II dan III minta perpanjangan waktu. Karena memang kalau (tiga Raperda ini) dipaksanakan disahkan sekarang, masih belum bisa menjadi Perda yang produktif, TGH. Mahalli Fikri Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.