Snt 08042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 8 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 31 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

SIAP ‘’MEPES’’ - Sejumlah perempuan paruh baya, sedang menunggu teman-temannya di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Ibu-ibu rumah tangga ini hendak berangkat mepes (mencari sisa padi) di sawah-sawah yang sudah panen di wilayah itu. Biasanya mereka memulai mepes sekitar pukul 21.00 Wita dan baru pulang ke rumah ketika fajar menyingsing keesokan harinya.

150 Hektar Tanaman Jagung di Lotim Gagal Panen Selong (Suara NTB) Musim tanam tahun 2016, daerah-daerah tadah hujan mengalami kesulitan berat. Pasalnya, intensitas hujan mengalami penurunan drastis. Hal ini berakibat langsung pada proses budidaya termasuk budidaya tanaman jagung. Seperti yang terjadi di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur (Lotim). Sedikitnya, 150 hektar dari 200 hektar luas tanaman jagung di wilayah ini gagal panen.

(Suara NTB/rus)

MENGERING - Tanaman jagung mengering sebelum waktunya panen, akibat kemarau dan kekurangan air.

TO K O H Ubah Paradigma

H. W. Musyafirin

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kegiatan investasi yang berlangsung di daerah. ‘’Saya kira ini harus jadi catatan kita bersama. Bahwa kegiatan investasi baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang ke daerah kita ini harus kita dukungan penuh,” cetus bupati saat membuka acara temu investor yang diadakan Badan Penamanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Kamis (7/4).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Koordinasi Tak Jalan PENURUNAN angka kemiskinan di NTB mengalami pelambatan. Diduga karena fungsi-fungsi koordinasi kepala daerah di kabupaten/kota tidak berjalan secara maksimal.

Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPRD NTB, H. Nurdin, SH, kemarin. ‘’Sebenarnya kuncinya ada di fungsi-fungsi koordinasi. Tapi justru inilah yang selama ini saya lihat kurang maksimal berjalan. Baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, mereka jalan sendiri-sendiri,” ujarnya pada Suara NTB. Nurdin melihat kenapa fungsi koordinasi tidak berjalan dengan baik karena kepala daerah kabupaten/kota sudah terlalu jauh mengartikan otonomi daerah itu sebagai otonomi yang utuh. Tanpa harus berkoordinasi dengan jenjang pemerintahan di atasnya. ‘’Padahal tidak, Bersambung ke hal 15 H. Nurdin (Suara NTB/dok)

Inspektorat Jadwalkan Audit Bawaslu NTB Mataram (Suara NTB) Audit keuangan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, telah dijadwalkan Inspektorat NTB. Direncanakan audit akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini atau sekitar Juni atau Juli 2016. Audit dilakukan terkait penggunaan dana hibah tahun 2013, senilai Rp 13,5 miliar. ‘’Kita jadwalkan audit sekitar Juni atau Juli ini. Saat ini konsentrasi kita penuh untuk audit regular. Tim saya masih di lapangan melakukan audit regular. Sebagian ada yang sedang di Pulau Sumbawa,’’ jelas Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, kepada Suara NTB via telepon, Kamis (7/4).

Menurut Agus Patria, untuk rencana audit Bawaslu ini, terlebih dahulu akan dicek soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena sepengetahuannya penggunaan dana hibah ini sudah diaudit BPK. ‘’Tapi hasil audit akan dicek detail. Mana yang belum disentuh oleh BPK, itu yang kami audit. Kalau sudah diaudit BPK semuanya, ya Inspektorat tdak akan melakukannya lagi,’’ katanya.

Pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan Inspektorat adalah audit khusus mengenai penggunaan dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu tahun 2013, Bersambung ke hal 15

Seperti disampaikan Saharudin, petani asal Desa Perigi Kabupaten Lotim. Kepada Suara NTB, petani ini mengaku jagung yang ditanamnya hanya mengandalkan air hujan. Begitu kemarau panjang, maka kegagalanlah yang ditemuinya.

Tidak saja terjadi gagal panen, produksi jagung tahun ini pun mengalami penurunan

drastis. Biasanya di areal tadah hujan di Desa Perigi, petani bisa memproduksi 6-7 ton per hektar. Saat ini separuh produksinya hilang. Paling mentok petani bisa produksi 2-3 ton saja per hektar. Tidak saja menurun, kualitasnya juga menurun.

Ukuran tongkol jenis bibit MP21 terlihat kecil-kecil. Sebagian besar tidak normal

karena tanaman jagung kekurangan air. Pantauan Suara NTB di pinggir-pinggir jalan yang ada di Desa Prigi, sebagian besar daun jagung sudah kering karena sudah tidak ada air. ‘’Keringnya daun ini karena panas, sebenarnya belum waktunya kering begitu,’’ kata Saharudin.

Bersambung ke hal 15

Bupati Lotim Minta ’’Suara NTB’’ Tetap Jaga Kualitas Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan meminta Harian Suara NTB tetap menjaga kualitas pemberitaannya.

Kualitas berita yang disajikan Suara NTB menurut penilaian Bupati Ali BD sudah bagus dan harus dipertahankan. Hal ini dikatakan Bupati Ali BD dalam silaturahminya dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino, Kamis (7/4) kemarin.

Pertemuan Bupati Ali BD yang juga mantan wartawan ini dengan H. Agus Talino berlangsung hangat dan sangat cair. Sejumlah persoalan menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut. Termasuk “menyasar” persoalan-persolan nasional.

Berbicara soal kepemimpinan, Bupati Ali BD selalu mendorong siapapun untuk menjadi pemimpin. Prinsip hidupnya, ia tidak mau merendahkan orang. Menjadi

(Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly berpose bersama Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino (tengah) di ruang kerja Bupati Lotim, Kamis (7/4). pemimpin di suatu daerah katanya, merupakan pilihan rakyat dan harus dijalankan secara penuh amanah.

Mengenai perbedaan-per-

bedaan yang muncul, katanya harus dihormati. Termasuk misalnya, adanya pandangan “radikalisme”.

Bersambung ke hal 15

Ditahan Kejaksaan

Kontraktor Rumput Laut Akui Terima ’’Fee’’ Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram akhirnya menahan H.R, kontraktor proyek rumput laut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. H.R merupakan satu dari tiga tersangka yang sudah ditahan sebelumnya.

Dalam pengakuannya, HR mengaku menerima fee Rp 60 juta atas sewa bendera perusahaannya oleh tersangka sebelumnya berinisial KH. “Uang itu diakui oleh klien kami sebagai sewa, karena perusahaannya dipinjam oleh KH ini,” kata Edy Rahman, SH,MH, tim kuasa hukum tersangka HR, Kamis (7/4) kemarin.

Selebihnya uang itu diambil oleh KH sendiri. “Sebelumnya kan diberi Rp 100 juta, tapi diambil Rp 40 juta. Nah yang dikasih ke klien kami itu Rp 60 juta sebagai sewa,’’ terang Edy. Penerimaan uang sewa itulah yang kemudian menyeret kliennya ke proses hukum. Namun demikian uang itu sudah dikembalikan ke Kejaksaan karena tercatat sebagai kerugian negara. “Sebagai bentuk kooperatif

Napak Tilas ’’Pesona Situs Tambora’’

(Suara NTB/ars)

DITAHAN – Tersangka H.R, Direktur CV. Tanjung Pratama ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, dalam proses pelimpahan tahap dua, Kamis (7/4). klien kami menitipkan uang itu ke kejaksaan untuk pengembalian kerugian negara,” kata Edy. Dengan adanya kasus itu, diakui menjadi pelajaran penting bagi kliennya selaku Direktur CV. Tanjung Pratama, untuk hati-hati meminjamkan perusahaan ke orang lain meski pun itu disewa. Ketika itu menjadi masalah, maka pemilik

perusahaan dianggap terlibat.

Mengenai tidak hadirnya kliennya pada saat pelimpahan dua tersangka sebelumnya, diakui Edy karena pertimbangan sedang dalam suasana duka. ‘’Ada acara 100 hari meninggal istrinya dan ini dimaklumi oleh Kejaksaan. Kami siapnya hari ini,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) 2016 mrupakan event tetap untuk mempromosikan potensi pariwisata Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompi, Bima dan Kota Bima.

FPT diadakan untuk mengangkat nama Tambora sebagai branding pariwisata Sumbawa yang telah legenda karena kedahsyatan letusannya 200 tahun silam. Sehingga diharapkan nantinya dengan dijadikannya FPT sebagai event tetap Sumbawa akan menjadi ikon bagi pecinta wisata minat khusus dan adventure serta wisata edukasi. Hal ini sesuai dengan topografi Pulau Sumbawa yang berbukit-bukit mampu memberikan tantangan ekstrem bagi wisatawan pencinta tantangan.

Serangkaian pelaksanaan FPT 2016, berbagai kegiatan dilaksanakan. Salah satunya Napak Tilas ‘’Pesona Situs Tambora’’. Kegiatan ini siswa SMA se Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan tujuan memperkenalkan sejarah meletusnya Gunung Tambora dan peradaban Suku Mbojo.

Napak Tilas ‘’Pesona Situs Tambora’’ juga dilaksanakan untuk lebih menanamkan kecintaan dan nasionalisme siswa pada daerahnya. Napak Tilas ‘’Pesona Situs Tambora’’ akan berlangsung pada 9-10 April 2016. (*)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wawali Tegaskan Bantuan Nelayan Jangan Dijual BADAN Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kembali mengalokasi anggaran untuk mengurangi rumah tidak layak huni.

Tahun 2016 ini, 50 rumah akan diperbaiki. Puluhan rumah tersebut, tersebar di beberapa kelurahan.

Kelurahan Ampenan Tengah tahun ini mendapat jatah 10 unit. Ini tersebar di empat lingkungan. Diantaranya Lingkungan Peresak, Tempit dan Mujahidin. Keempat lingkungan ini dilakukan survei oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan. “Kita sudah survei di empat lingkungan ini,” kata Lurah Ampenan Tengah Hj. Elya Hadiana, Kamis (7/4).

Salah satu kriteria yang menjadi penilaian BKM, dengan melihat aspek kondisi rumah seperti atap, lantai dan dinding (Aladin). Selain itu, diukur tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pihaknya, sedapat mungkin meminimalisir bantuan agar tidak salah sasaran. Supaya rumuh kumuh diharapkan tidak ada atau nihil. “Aspek ekonomi dan kondisi rumah jadi prioritas,” katanya.

Dijelaskan, bantuan rumah tidak layak huni baik oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Amil Zakat Daerah (Bazda), dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski diakui, di Ampenan Tengah masih banyak rumah tidak layak huni. Tapi secara bertahap diusulkan untuk mendapatkan bantuan. “Kita tidak pungkiri masih banyak rumah kumuh,” akunya.

Paling tidak lanjut Elya, ada pengurangan RTLH di tiap lingkungan. Karena konsep ini adalah pemberdayaan, maka masyarakat dan stakeholder harus berkontribusi. “Ndak bisa kalau semua diserahkan ke pemerintah,” tandasnya.

Bentuk intervensi bantuan diberikan pemerintah merupakan bahan material. Jadi, kebutuhan bahan disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Sehingga, BKM dan kelurahan mengontrol pelaksanaan.

Dia memastikan bantuan itu tidak diperjualbelikan, sehingga benar - benar program itu dirasakan masyarakat.

Pihaknya juga tetap mengontrol dan mengawasi menjelang dan pascaprogram berjalan. Ke depan, Elya berharap konsep rumah sehat bisa berjalan maksimal. (cem) Hj. Elya Hadiana (Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Dugaan Kecurangan Semakin Kecil WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, Amd., menyayangkan langkah Ombudsman yang mempublikasikan dugaan Kecurangan UNBK kepada publik. ‘’Saya kurang setuju dengan Ombudsman,’’ akunya kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin. Memang, kata Herman, dugaan Kecurangan UN selalu menjadi momok setiap tahun.

Namun, dengan dipublikasikannya dugaan Kecurangan itu, akan mengganggu psikologi siswa peserta UNBK. Herman menganggap dipublikasikannya dugaan Kecurangan UNBK, sebagai bentuk jastifikasi kepada siswa secara general. ‘’Kasihan siswa yang betul-betul belajar dan jujur jadi tercoreng,’’ ujar Herman. Menurut politisi Gerindra ini, dipublikasikannya dugaan kecurangan UNBK ini, akan mempengaruhi psikologi anak.

Herman menganggap ada cara yang lebih bijak yang mestinya ditempuh pihak Ombudsman. ‘’Mestinya tidak perlu dipublikasikan seperti itu. Cukup oknum yang bersangkutan saja yang ditegur,’’ sarannya. Karena, lanjutnya, tidak semua siswa melakukan kecurangan itu. Justru, pada UN kali ini, ia melihat dugaan kecurangan justru semakin kecil.

Ini, kata Herman, tidak terlepas dari pola ujian dengan sistem UNBK. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga kondusuvitas terkait pelaksanaan UN. ‘’Mari kita jaga agar pelaksanaan UN ke depan semakin lancar dan jujur,’’ imbuhnya. Herman berpendapat, dengan menggunakan pola UNBK, dapat meminimalisir dugaan kecurangan yang selama ini selalu menjadi momok pada setiap penyelenggaraan UN. ‘’UNBK adalah cara aman melaksanakan UN,’’ tambahnya. Sebab selama ini, UN dengan pola manual sangat rawan praktikpraktik curang dari oknum yang kurang bertanggungjawab. (fit)

Mohan menegaskan ia juga akan mengontrol setiap bantuan yang telah diberikan kepada para nelayan. “Percaya saja, saya akan benar-benar mengontrol ini,” cetusnya. Para nelayan juga diminta untuk tidak mudah berpikir praktis, sehingga bantuan yang diberikan tidak dikelola dengan baik dan dengan mudahnya ingin dijual. Menurutnya setiap bantuan yang diturunkan harus dipertanggungjawabkan karena menggunakan anggaran daerah. “Jangan nggih, karena ini akan dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi nelayan yang menerima bantuan aplikasi m-fish. Mohan meminta agar dimanfaatkan

sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan produktivitas para nelayan. “Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dicairkan (dijual),” pesannya. Menurutnya aplikasi yang dikerjasamakan dengan salah satu operator seluler ini merupakan terobosan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dengan rancangan aplikasi ini, dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas sumber daya lokal khususnya di bidang kelautan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belakangan ini, menurut Mohan para nelayan juga mau tidak mau harus mengikuti kondisi zaman. Jika

PELUNCURAN M-FISH - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat peluncuran aplikasi m-fish di Lingkungan Mapak Indah Kamis (7/4) kemarin. sebelumnya para nelayan hanya mengandalkan insting terkait kondisi cuaca maupun lokasi dimana ikan berkumpul, maka dengan aplikasi ini para nelayan bisa lebih mudah dalam menemukan lokasi tempat ikan berkumpul karena aplikasi ini dilengkapi de-

ngan alat deteksi plankton. “Ini namanya keniscayaan zaman.

Kalau kita mau kompetitif dan tidak ketinggalan zaman, kita harus ikuti teknologi,” ujarnya.

Untuk mengawasi penggunaan bantuan ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mat-

aram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan akan penandatanganan surat pernyataan bagi nelayan penerima bantuan dan selanjutnya akan diawasi kepala lingkungan masing-masing. Ia berharap bantuan ponsel beserta aplikasi tersebut tidak dijual para nelayan. (ynt)

Sebagian Nelayan Kecewa Tak Dapat Dua Lahan Pemakaman Bisa Bantuan ”m-Fish” Dipesan ”Online” Mataram (Suara NTB) Sebagian nelayan Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela merasa kecewa karena tidak menerima bantuan terkait program aplikasi m-fish.

Padahal mereka disuruh berkumpul dalam peluncuran aplikasi tersebut sekaligus pemberian bantuan bagi kelompok nelayan, Kamis (7/4) di pinggir pantai Lingkungan Mapak Indah.

“Walaupun disuruh kumpul, tapi pembagian ndak ada. Memang ceritanya mau dapat HP (ponsel), tapi belum ada,” cetus salah satu nelayan, Anhar usai acara tersebut. Ia menyebutkan hanya ada tiga orang nelayan Mapak Indah yang mendapat bantuan ponsel sekaligus aplikasi m-fish tersebut.

Mereka yang mendapatkan bantuan tersebut adalah nelayan yang di KTP-nya tercantum pekerjaan sebagai nelayan. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan karena di KTP mereka tidak tercantum pekerjaan sebagai nelayan, tapi sebagai buruh atau wiraswasta. “Kalau pakai KTP nelayan, dapat dia (bantuan). Tapi di sini jarang yang pakai KTP nelayan,” ujarnya. Hal ini juga diamini nelayan lainnya, Abdul Samad.

Syafii menyampaikan menurutnya baru kali ini ada acara pembagian bantuan di wilayahnya. Tapi menurutnya hanya

sebagian nelayan yang dapat.

Nelayan lainnya, Zulman menyampaikan penerima bantuan yang dicari adalah mereka yang pekerjaan di KTP-nya tercantum sebagai nelayan. Walaupun hampir semua warga Mapak Indah menggantungkan hidup sebagai nelayan, tapi tidak semua mencantumkan nelayan sebagai pekerjaan dalam KTP mereka. “Kita di sini rata-rata ditaruh buruh di KTP-nya. Karena kalau tidak ada ikan lari ke buruh bangunan. Kalau kita andalkan sebagai nelayan terus ya mati.

Makanya ditaruh (sebagai) buruh semua di sini,” jelasnya.

Zulman mengatakan ratarata nelayan Mapak Indah hanya mengandalkan perahu tempel dan tidak punya alat tangkap atau perahu yang berkapasitas besar. Menurutnya aplikasi m-fish ini menguntungkan bagi nelayan, namun karena tidak memiliki ponsel yang memadai untuk mengakses, maka ia tidak bisa mengaplikasikan program tersebut pada saat melaut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan jumlah nelayan di Kota Mataram sekitar 1.500 orang dan yang telah mendapatkan bantuan aplikasi m-fish hanya 265 orang di semua

wilayah pesisir Kota Mataram dari Sekarbela sampai Ampenan sejak 2015 lalu. “Tentu jumlahnya masih kecil,” cetusnya.

Ia mengatakan dari 265 orang yang telah mendapat bantuan m-fish, hanya sekitar 25 persen yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Sementara 75 persennya masih perlu pendampingan baik dari penyuluh Dinas PKP maupun dari operator seluler. Menurutnya tidak semua nelayan yang bisa membaca cuaca, koordinat dan lainnya melalui aplikasi tersebut.

Keuntungan memanfaatkan aplikasi ini bagi nelayan diterangkan Mutawalli adalah nelayan dapat mengetahui kondisi ombak, gelombang, dan cuaca secara umum.

Di samping itu juga dapat mendeteksi dimana ikan berkumpul serta bisa berkomunikasi dengan sesama nelayan saat berada di lautan.

“Kita bisa tahu dalam waktu singkat bahwa hari ini nelayan yang melaut sekian orang dan hasil tangkapannya sekian kwintal, terjual dimana, bisa diketahui,” jelasnya. Berdasarkan pantauan pihaknya melalui aplikasi ini, tangkapan masing-masing nelayan antara 50100 kilogram per hari. Sementara bagi nelayan manual, pihaknya belum bisa mendeteksi berapa hasil tangkapannya dalam sehari. (ynt)

DPKP Kembalikan Bantuan ’’Cold Storage’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, berencana akan mengembalikan bantuan cold storage sayuran yang akan dibangun di Mandalika. Ini dilakukan karena khawatir menjadi temuan aparat penegak hukum.

Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali mengatakan, tim dari Jakarta, Kamis (7/3) sedang melakukan survei terhadap kesiapan teknis pemberian bantuan cold storage tersebut. Mereka melihat aspek dari daya listrik dan kesiapan teknis.

Sebenarnya paling penting menurut Muttawali, ada pengusaha yang siap mengelola mengelola. Dan sejauh ini, belum ada pengusaha yang menawarkan diri untuk me-

ngelola. Sebab, ini barang elektronik dikhawatirkan akan rusak. “Paling penting itu ada tidak pengusaha yang mau mengelola,” ujarnya.

Pihaknya tidak menginginkan, bantuan diberikan oleh pemerintah pusat kemudian mangkrak sehingga jadi temuan. Lebih baik lanjutnya, barang itu dikembalikan daripada menjadi beban.

Cold storage ini tidak jauh beda dengan cold storage ikan.

Yang berbeda suhunya. Cold storage sayur - sayuran disimpan di suhu lima derajat celcius. Sedangkan, ikan harus suhu minus. “Ndak jauh beda dengan cold storage ikan,” sebutnya.

Hal sama juga pada bantuan cold storage ikan merupakan bantuan Kementerian Perikanan sebesar Rp 4,3 miliar. Dana yang dikucurkan untuk mem-

bangun tempat penyimpanan ikan dengan kapasitas 100 ton perhari, belum ada pengusaha yang berani mengelola.

Sementara, pengusaha di Mataram hanya mampu menyimpan 10 - 20 ton. Hitungan ekonomi kata Muttawali sebelumnya, jelas merugikan pengusaha. Sebab, kebutuhan listrik sangat besar sehingga diperhitungkan beban yang dibayar tiap bulan mencapai Rp 15 juta.

Hasil tangkapan nelayan Ampenan saat ini, relatif sedikit dan kebiasaan langsung dijual ke pasar. “Dapat 15 - 20 kg dijual ke pasar,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berpikir dua kali untuk menerima bantuan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah, karena jadi temuan aparat penegak hukum. (cem)

Kantor PMK dan Satpol PP Belum Ditempati Mataram (Suara NTB) Kantor Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, yang dibangun dikomplek perkantoran jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan hingga kini belum dimanfaatkan. Padahal, pembangunan gedung yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Dalam Negeri sekitar Rp 5 miliar lebih ini, telah rampung dikerjakan sejak akhir Desember 2015 lalu.

Dua paket proyek ini dikerjakan oleh kontraktor berbeda. Untuk gedung PMK, dik-

erjakan oleh PT Jaya Raharja nomor kontrak 900/061/PMK 02/PPKo/BPKAD/VII/2015.

Dengan masa pengerjaan 160 hari atau lima bulan lebih sejak kontrak tanggal 11 Juli 2015. Nilai paket proyek PMK Rp 2.842.656.000 dari pagu anggaran Rp 3,1 miliar.

Sedangkan pembangunan gedung Satpol PP dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai paket Rp 1.953.800.000, dari pagu anggaran Rp 2.393.028.000,.

Fisik proyek ini sudah tiga bulan lebih rampung, tapi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku kuasa pengguna anggaran belum menyerahkan ke instansi teknis. Kepala BPKAD Yance Hendra Dirra beralasan masih menunggu masa pemiliharaan gedung oleh kontraktor tuntas. Selain itu, bagian lain seperti teras dan gorden belum dipasang.

Yance tidak ingin proyek yang dikerjakan dan diserahkan ke instansi teknis tidak sempurna. Sehingga, bagian bagian yang memang kurang atau perlu ditata kembali, kontraktor diminta memperbaiki.

“Saya ndak mau begitu diserahkan komplain,” ujarnya.

Pada APBD Perubahan nanti, akan kembali dianggarkan untuk pengadaan terali dan gorden. Karena, sebelumnya tidak dianggarkan di APBD murni. “Insya Allah, tahun ini bisa ditempati,” katanya.

Dikonfirmasi sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Jimmy Nelwan tidak mengetahui pasti kapan pindah ke gedung baru. BPKAD selaku KPA belum menyerahkan kepada pihaknya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram sedang merancang aplikasi dalam jaringan (daring/online) untuk pemakaman dimana melalui aplikasi tersebut warga bisa memesan atau mengkavling lahan pemakaman untuk anggota keluarganya. Namun saat ini baru dua lahan pemakaman yang bisa dipesan melalui aplikasi ini yaitu komplek pemakaman umum Karang Medain dan salah satu komplek pemakaman di Bagirati, Kelurahan Karang Taliwang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam kepada Suara NTB, Kamis (7/ 4). Kemal mengatakan dipilihnya dua komplek pemakaman itu karena merupakan lahan milik pemerintah. Pihaknya belum mulai menyasar lahan pemakaman yang dikelola masyarakat karena perbedaan pola penataan.

Menurutnya untuk lahan pemakaman tradisional biasanya tidak diperbolehkan untuk ditata atau dikavling seperti pemakaman di wilayah perkotaan. “Pola pemakamannya berbeda-beda. Kalau di masyarakat kampung yang tradisional, pemakaman tidak boleh dikavling dan ditata dan sebagainya, kalau ini kan ditata rapi dan dikavling, sama seperti orang buat BTN,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini aplikasi tersebut masih dalam t a h a p penyempurnaan oleh salah satu operator seluler yang diajak beke r j a sama Dinas

Pertamanan dalam program ini.

Dan Dinas Pertamanan telah menyiapkan anggaran untuk penataan lokasi.

Selain dua pemakaman ini, ke depan pihaknya juga berencana untuk melakukan hal serupa untuk lahan pemakaman yang disediakan oleh para pengembang yang memiliki usaha properti di Kota Mataram. Sejauh ini belum ada titik temu antara Pemkot Mataram dengan pengembang terkait penyediaan lahan pemakaman ini. Kemal mengatakan pengembang bisa menyerahkan lahan yang disiapkan oleh mereka kepada Pemkot Mataram dan Dinas Pertamanan akan siap mengelolanya.

Kemal menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya juga berencana untuk bertemu kembali dengan para pengembang untuk membahas persoalan ini. Menurutnya jika pengembang diwajidkan untuk menyediakan lahan pemakaman di setiap perumahan yang dibangunnya sangat tidak memungkinkan. Karena kawasan perumahan tersebut akan terkesan mengerikan karena terdapat pemakaman umum di sekitarnya dan tentunya ini akan berdampak pada minat warga untuk membeli rumah di komplek perumahan itu. (ynt/ cem)

HM. Kemal Islam

UPTD Perparkiran Berpeluang Jadi BUMD Mataram (Suara NTB) Keinginan kalangan DPRD Kota Mataram agar UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Perparkiran pada Dishubkominfo Kota Mataram, dinaikkan statusnya menjadi badan, nampaknya mustahil terjadi. Justru UPTD Perparkiran, secara aturan, lebih memiliki peluang menjadi BUMD (badan Usaha Milik Daerah). ‘’Kalau jadi badan, itu bertabrakan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,’’ kata Kabag Organisasi Setda Kota Mataram, Drs. Cukup Wibowo, M.MPd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/4). Karena berdasarkan aturan tersebut, ada lima urusan penunjang yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi badan.

Lima urusan penunjang itu, masing-masing keuangan, perencanaan, kepegawaian, Diklat dan Litbang. ‘’Dan Perparkiran tidak termasuk dalam urusan yang lima itu,’’ cetus Cukup. Kalaupun Kota Mataram memandang perlu meningkatkan kapasitas UPTD Perparkiran yang selama ini berada di bawah naungan Dishubkominfo, maka jalurnya adalah dengan membentuk BUMD. Cukup tidak menampik beberapa daerah di

Indonesia telah melakukan langkah ini.

Hanya saja, kalau Kota Mataram ingin mengadopsi kebijakan itu, dibutuhkan kajian yang mendalam. Sebab, karakter daerah yang memberlakukan BUMD perparkiran, belum tentu sama dengan karakter Kota Mataram. Yang tidak kalah pentingnya adalah, Pemkot Mataram harus menyiapkan regulasi terlebih dahulu ketika akan menjadikan UPTD Perparkiran sebagai BUMD. Di Mataram, kata mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram ini, baru Bank NTB yang berstatus BUMD. Itupun gabungan dari kabupaten/kota serta Pemprov NTB. Yang jelas, sejauh ini Pemkot Mataram belum berpikir ke arah pembentukan BUMD terkait perparkiran.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar, Ali Iswandi menyarankan agar Pemkot Mataram meningkatkan status UPTD perparkiran menjadi badan pengelola perparkiran.

Ali menganggap, karena masih di bawah garis koordinasi Dishubkominfo, membuat UPTD Perparkiran tidak bisa maksimal mengelola retribusi parkir yang diyakini dapat menjadi penyumbang PAD mayoritas. (fit)

(Suara NTB/dok)

RTLH Diharapkan Nihil

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengimbau kepada para nelayan agar bantuan yang diberikan kepada mereka jangan dijadikan rebutan. Hal ini disampaikan Mohan di hadapan para nelayan Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kamis (7/4) usai menyerahkan bantuan berupa beberapa ekor sapi, sampan, mesin tempel dan genset. “Bantuan sampan dan sebagainya dikelola baik-baik dan dikerjasamakan. Jangan jadi rebutan kemudian dicairkan (dijual/diuangkan),” pesannya.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

Halaman 3

Program ’’On Farm’’

Strategi Bulog Mendukung Kesejahteraan Petani

OPTIMISME - Para perajin berugak di Batukliang, Lombok Tengah ini, terus berproduksi. Mereka merasa tak terpengaruh dengan perlambatan ekonomi yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan rasa optimisme tumbuh dalam semangatnya, saat diketahui pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Resort segera akan direalisasikan, di mana berugakberugak hasil kerajinan mereka akan banyak dibeli oleh para pengusaha hotel dan restoran di sana.

(Suara NTB/zul)

Tarif Angkot di Mataram Masih Mahal Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, telah menyepakati penurunan tarif angkutan sebesar 10 persen. Nyatanya, penyesuaian itu belum eksekusi. Tarif angkutan di Kota Mataram terbilang masih mahal.

Untuk penumpang umum, ongkos yang dikenakan masih tetap Rp 5.000, dan pelajar ditarik Rp 3.500. Pasca penurunan harga BBM pada 1 April lalu, seharusnya tarif angkutan kota turun sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan.

Salah satu sopir angkot, Jupri mengaku belum mendapat informasi dari Organda maupun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk menurunkan tarif angkutan. Sehingga, ia dan rekan - rekannya menetapkan tarif semula. “Belum ada informasi. Gimana kita mau turunkan,” katanya

dikonfirmasi, Kamis (7/4).

Lagi pula kata Jupri, penurunan BBM ini tidak berdampak terhadap biaya operasional. Harga spare part relatif mahal dan penumpang sepi. “Kalau pun ada penumpang, paling cuma satu - dua,” keluhnya.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi mengatakan, penurunan tarif 10 persen ini, sudah disepakati sejak 1 April lalu. Tetapi secara legal formal belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Pemkot Mataram. Wajar ketika sopir menetapkan ongkos sebelumnya. “Kalau keputusan sudah ada. Tapi legalitasnya ini tidak ada,” kata Suratman.

Ia menyebutkan, tarif angkutan untuk penumpang umum turun Rp 500., menjadi Rp 4.500. Pelajar turun Rp 350, menjadi Rp 3.150. Penyesuaian tarif ini harus disepakati bersama dengan Pemkot Mataram, supaya menjadi acuan bagi sopir angkutan.

Pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Dikatakan, tarif angkutan sudah diturunkan.

Masih mahalnya tarif angkutan ini, karena harga spare part kendaraan masih mahal.

“Harga Spare part kan masih mahal,” katanya. (cem)

Inkindo Lindungi Anggotanya dari Jeratan Hukum

(Suara NTB/ist)

PANEN - Panen padi dengan program on farm di Desa Pandai Kabupaten Bima oleh semua unsur, Kamis (7/4).

Mataram (Suara NTB) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2016. Salah satu agenda besar yang dibahas dalam pertemuan empat tahunan tersebut, mengenai langkah-langkah agar terhindar dari jerat persoalan hukum.

Rakerprov dihadiri Dewan Pengurus Pusat (DPP) Inkindo, dari Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI. Ada tiga agenda besar yang dibahas. Di antaranya tentang persoalan hukum yang setiap waktu bisa menjerat anggota Inkindo, selanjutnya persoalan perpajakan, hingga bagaimana mematangkan kesiapan anggota Inkindo menghadapi persaingan bebas Asean.

Inkindo Provinsi NTB menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Dirjen Pajak.

Rakerprov ini juga dihadiri oleh Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang mendukung penuh keberadaan Inkindo dan profesionalisme anggotanya.

Menurut Ketua Panitia Rakerprov, Agus Supriono, MT, persoalan hukum menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun, tanpa terkecuali anggota Inkindo.

Dihadirkannya pihak Kejaksaan sebagai narasumber, agar anggota tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan bisa bekerja secara aman dan nyaman.

Selama ini diakui ada beberapa yang tersangkut persoalan hukum. Dari situlah Indkindo mencoba memberikan pengetahuan dari berbagai sumber kepada anggota. “Tentu agar kita bisa lebih faham bagaimana menjalankan

KAMIS, 07 April 2016

(Suara NTB/bul)

CINDERAMATA - Ketua Inkindo NTB, H. Hasmudin memberikan cinderamata kepada Ely Rahmawati dari Kejati NTB, atas kerjasama kedua pihak saat Rakerprov Inkindo, Kamis (7/4).

kontrak perencanaan, mengawasi, apa saja yang harus disiapkan agar jangan sampai anggota melanggar hukum. Itu intinya,” kata Agus.

Sementara Ketua Inkindo Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin mengakui, anggotanya masih perlu pemahaman secara detail mengenai persoalan hukum. Pun dengan persoalan-persoalan pajak yang mulai menggunakan sistem online.

“Kita berterimakasih kepada Kejaksaan, kepada Dirjen pajak yang telah menyatakan komitmen untuk mendampingi anggota Inkindo. Tiada lain agar anggota dapat bekerja secara profesional, aman dan nyaman,” demikian H. Hasmudin.

Terkait daya saing menghadapi pasar Asean, anggota Inkindo selanjutnya akan terus diberikan pelatihan-pelatihan. (bul)

Ultimatum Perusahaan Tembakau WAKIL Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengultimatum sejumlah perusahaan pembeli tembakau virginia Lombok yang tak berkontribusi terhadap keseimbangan alam.

Pengusaha yang datang hanya melakukan pembelian tembakau, tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, akan ditindak tegas.

Pemda Lotim mengharapkan, setidaknya perusahaanperusahaan pembeli tembakau Virginia Lombok yang selama ini hanya datang di musim-musim pembelian, mestinya berkewajiban sama seperti perusahaan tembakau lainnya yang membangun kemitraan dengan petani tembakau, khususnya di Lombok Timur.

“Apa sanksinya, kita akan panggil dulu mereka,” katanya.

Salah satu bentuk kontribusi perusahaan tembakau yang diharapkan pemerintah setempat, perusahaan harus terpanggil melakukan penghiajuan (penanaman pohon), seperti halnya yang dilakukan beberapa perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam.

“Perusahaan yang sadar adalah perusahaan yang terus menanam. Yang tidak menanam, tidak sadar, itu tidak baik,” kata Wakil Bupati di hadapan masyarakat dan sejumlah pihak, saat penanaman pohon oleh Bentoel Group di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, Kamis (7/4).

Lombok Timur, terutama dibagian Selatan diakui wakil bupati, secara geografis wilayahnya cukup panas. Bahkan tak jarang, seperti musim el nino saat ini, banyak keluhan diterimanya dari masyarakat terkait ketersediaan air. Oleh karenanya, tiada lain caranya, harus dilakukan penghijauan. Disinilah peran perusahaan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sebab pemerintah daerah melalui bidang terkait, tidak sepenuhnya mampu.

Saat ini masih banyak petani swadaya yang belum bertuan (tidak menjadi mitra perusahaan). Disinilah peran perusahaan-perusahaan tembakau. Ia meminta, dari sebanyak 19 perusahaan tembakau di Lombok Timur, 14 perusahaan di antaranya yang aktif, dan tiga di antaranya tak berkantor di NTB. Tiga inilah yang akan diburu untuk membangun komitmen dengan petani tembakau.

“Jangan hanya datang di musim pembelian tembakau. Di luar itu, mereka harus melakukan pembinaan kepada masyarakat,” tambah wakil bupati.

Perusahaan-perusahaan tembakau yang disinggung ini dinilai telah memiliki iktikad baik membangun Lombok Timur. Salah satunya, dibuktikan dengan sumbangsih bantuan langsung.

“Misalnya, target kita sumbangan perusahaan tembakau sebesar Rp 1,5 miliar, namun setelah disurati dapat Rp 1,8 miliar. Ini artinya ada kerjasama yang baik sebenarnya.

Makanya kita akan surati dan panggil dulu perusahaannya,” demikian Haerul Warisin. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Perum Bulog membangun kemitraan kepada kelompok tani, dan melaksanakan program on farm.

Salah satunya yang dipanen Kamis (7/4), on farm Perum Bulog Sub Divre Bima di Desa Pandai Kabupaten Bima. Kegiatan ini dihadiri Asisten II Setda Kota Bima, TNI, Polri, petani dan masyarakat setempat.

Hadir Kepala Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo. Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa program kemitraan dengan petani dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Bulog juga menjalin kemitraan dengan Gapoktan, sebagai yang memiliki akses langsung dengan para petani.

“Panen on farm seluas enam hektar ini seluruhnya akan dibeli langsung oleh Bulog, dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” ujarnya.

Ia berharap, semoga program tersebut menjadi langkah awal yang baik untuk menjalin kemitraan dan terbangun kerjasama yang baik dengan petani. Sebab, manfaat On Farm juga peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Asisten II Setda Kota Bima, H. Muzakkir menyampaikan terimakasih kepada perusahaan negara ini, karena sejalan dengan pemerintah meningkatkan pendapatan petani dan produktivitas hasil pertanian. Dengan program kemitraan tersebut, Bulog diharapkan terus mengembangkannya untuk mendukung target surplus beras dari tahun – tahun sebelumnya.

“Mari kita ikhtiarkan agar on farm ini menjadikan masyarakat petani lebih sejahtera,” harapnya.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Bima, Raden Gunadharma menyebut, panen padi on farm atau kemitraan dengan Gapoktan di Desa Pandai, merupakan uji coba tahun pertama untuk musim tanam pertama.

Selanjutnya, pada musim – musim tanam berikut, pihaknya akan mencoba pada lahan yang lebih luas lagi dan merambah ke semua petani, selain di Desa Pandai. “Program kemitraan ini merupakan bentuk kepedulian Bulog terhadap petani. Pada tahun – tahun berikutnya, kita akan coba merambah ke semua petani,” ujarnya.

Dijelaskannya, program on farm ada dua, on farm Kemitraan, prosesnya hanya pada saat panen saja. Sementara on farm Mandiri, dimulai dari pengolahan tanah, tanam sampai pada panen, semua ditangani Bulog.

“Program On Farm kita di Kota Bima di Kelurahan Jatiwangi seluas 2,5 Ha. Sementara di Dompu seluas 12 Ha, yang rencananya minggu depan akan panen,” jelasnya.

Dari program tersebut, Bulog memiliki dua sistem jenis harga gabah. Pertama sesuai HPP sebesar Rp 3.700/Kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Rp 4.600/Kg untuk Gabah Kering Giling (GKG).

Dari program tersebut, akan dihimpun gabah atau beras dari kelompok tani dan Gapoktan, yang hasilnya akan diolah oleh unit pengolahan Perum Bulog, sebagai upaya memperkuat pasokan bahan baku.

“Program ini diharapkan bisa menyumbang kenaikan produksi padi, juga menjamin tercapainya target pembelian gabah dan stok beras dengan kualitas yang lebih baik,” tandasnya. (bul)

Newmont Kembali Raih Penghargaan Bidang Pajak Taliwang (Suara NTB)PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kembali memperoleh penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak dengan kontribusi yang paling siginifikan bagi penerimaan negara untuk tahun pajak 2015. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dalam suatu acara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 5 April 2016 di Jakarta.

“Kami sangat menyambut baik penghargaan yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kami sebagai Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban dengan patuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kami juga bangga karena telah memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia,” kata Rachmat Makkasau, Presiden Direktur PTNNT. Kriteria penghargaan diberikan berdasarkan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara di tahun 2015. Pembayaran pajak terbesar PTNNT tahun pajak 2015 adalah pajak badan sekitar Rp 2 triliun. Berdasarkan laporan perusahaan khusus untuk pembayaran pajak dan non pajak serta royalti dari awal operasi sampai Desember 2015 sebesar Rp 34,78 triliun.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini lebih memacu kami untuk memberikan kontribusi terbaik secara berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia,” tambah Rachmat.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2000, PTNNT telah memberikan kontribusi ekonomi sebesar hampir Rp 90 triliun dalam bentuk pembayaran pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham nasional.

Selain itu, PTNNT juga telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dengan menyediakan dana sebesar rata-rata Rp 50 miliar per tahun. PTNNT saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan dan kontraktor. (*)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

Pembayaran Masih Berlangsung PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPE) KLU, menargetkan pembayaran pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (Jalinkra) tahap ll ruas Gondang Genggelang, akan dilakukan pada Agustus mendatang. Untuk saat ini, proses pembayarannya masih berlangsung di mana berkas kepemilikan hak atas tanah sedang dievaluasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. “Informasi terakhir, verifikasi dokumen kepemilikan lahan sudah dilakukan oleh BPN NTB. Setelah itu selesai, maka dilakukan penetapan pemilik melalui SK Bupati, dan dikirim lagi ke Gubernur untuk disetujui. Begitu selesai, maka akan dilakukan lelang appraisal, apakah nanti lelangnya diarahkan ke BPN NTB atau Pemda KLU oleh Gubernur, kita belum tahu,” ungkap Kepala Dinas PU, Drs. H. Raden Nurjati, Kamis (7/4).

Sehubungan dengan anggaran yang sudah disiapkan dari APBD 2016 sebesar Rp 30 miliar, Nurjati berharap banyak agar prosesnya berjalan lancar dan bisa dieksekusi tahun ini juga. Melihat alur proses, ia pun memperkirakan bulan Juni lelang sudah selesai, sehingga pada Agustus 2016 mendatang, pemilik lahan akan memperoleh dana pembebasan.

Menurut dia, kepastian pembangunan Jalinkra dari tahap l belum dapat diusulkan ke pusat, karena masih harus menunggu kepastian penyelesaian pembebeasan lahan tahap ll.

Meski demikian, Dinas PU sudah mengawali usulan pembangunan jalan melalui Balai Jalan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

“Pembangunan jalan lingkar akan ditanggulangi dari dana APBN, tetapi pusat meminta diselesaikan pembebasannya agar dapat dianggarkan sekaligus, sehingga dapat dioperasionalkan,” ujarnya.

Status jalan lingkar ini nantinya, akan menjadi Jalan Nasional, sebagaimana ruas jalan KLU dari Perempatan Pemenang hingga Sambik Elen. Sedikit berbeda dengan status Jalan Provinsi di KLU, Dinas PU sedikit kecewa setelah mengetahui status Jalan Provinsi di KLU yang panjangnya hanya beberapa kilometer saja.

“Jalan provinsi di KLU sebagaimana SK Gubernur beberapa waktu lalu, hanya dari Pusuk Pas sampai ke Perempatan Pemenang. Kita berharap beberapa ruas jalan seperti, ruas jalan lingkar Selelos - Bentek (Kecamatan Gangga), ruas Jalan Santong (Kayangan) dan ruas jalan Senaru (Bayan) diambilalih, tetapi ternyata tidak,” keluhnya.

Nurjati menambahkan, dengan ruas-ruas jalan strategis yang menghubungkan objek wisata dan hasil bumi masyarakat itu tidak masuk dalam status Jalan provinsi, maka pemeliharaan jalan akan menjadi beban APBD KLU. Ia berharap, APBD KLU akan mampu mengcover dana dimaksud mengingat beberapa ruas jalan lain yang belum diaspal atau sudah rusak, saat ini memerlukan penangaH. Raden Nurjati nan. (ari) (Suara NTB/dok)

Lotim Akui Sulit Naikkan AHH Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengakui cukup berat untuk menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH). Salah satu indikator kunci dalam pembangunan sektor kesehatan ini dirata-ratakan saat ini 62,6 tahun. Itu artinya, mengalami kenaikan dari sebelumnya 62,2 tahun atau hanya 0,4 setahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim Achmad Dewanto Hadi ditemui di Kantor Bupati Lotim, Kamis (7/4), menjelaskan, AHH merupakan muara dari semua indikator pembangunan sektor kesehatan. Di mana di dalamnya ada Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Tingginya kasus AKB saat ini menunjukkan makin rendah juga usia warga Lotim. AHH ini, kata Dewanto Hadi menjadi salah satu yang digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dari indikator kesehatan posisi Lotim berada pada posisi papan tengah.

Ditambahkan, tahun 2015 merupakan akhir dari program Millennium Development Goals (MDGs). Indikator dari program MDGs itu diakui masih ada yang belum dicapai oleh Lotim. “Sebagian besar program MDGs sudah bisa dicapai, seperti kasus AKI dan AKB,” katanya.

Temuan kasus AKI di Lotim dicatat sebanyak 37 kasus tahun 2014. Kasus kematian bayi 482 dan kasus kematian balita sebanyak 516 kasus.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani mengutarakan, kenaikan AHH Lotim meski tidak seberapa merupakan hal yang sangat baik. Hal ini membuktikan pembangunan kesehatan di Lotim ini berjalan baik.

Gambaran dari IPM dari sisi indikator kesehatan, Lotim sebenarnya juga sudah berada di papan tengah. Kondisi ini menunjukkan hal yang cukup positif. “Sangat bagus iya adanya kenaikan AHH,” ucapnya. Hal ini diartikan, segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan mengalami peningkatan. Bahkan tidak saja kesehatan, termasuk pendidikan dan ekonomi masyarakat juga meningkat.

Angka harapan hidup masyarakat Lotim terbilang masih rendah. Untuk meningkatkan AHH ini kebih tinggi, maka diperlukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan programprogam kerja. Semua dinas instansi dinilai Asrul sudah bagus kinerjanya segi kualitas dan kuantitas. “saya rasa semua perlu ditingkatkan, kalau bicara rendah harus ada indikator-indikator,” ucapnya.

Pada bidang kesehatan, lebih tingkatkan segala aspek.

Program yang sudah dibuat di kesehatan. Mulai dari kementerian kesehatan sudah luar biasa bagusnya. Program yang dibuat sudah sangat bagus. Pelayanan kesehatan, program kesehatan. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Gili Kondo Dilimpahkan ke Kejaksaan Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi oleh tiga tersangka dalam proyek Dermaga Tambatan Perahu di Gili Kondo Kecamatan Sambelia. Tiga tersangka yang ditahan, adalah Asisten II Setda Lotim HSW, Camat Selong MS saat menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dishubkominfo. Selain itu HF selaku pihak rekanan dalam proyek bersumber dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) pada tahun 2012 lalu.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM didampingi KBO Satreskrim, Iptu I Made Sutama, menjelaskan, dalam proses pelimpahan yang dilakukan Polres Lotim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Kamis (7/4), ketiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek yang bersumber dari APBN itu dijemput penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim ke Rumah Tahanan (Rutan) Selong.

Sekitar pukul 10.30 Wita, ketiga tersangka keluar dari mobil Polres Lotim dengan kedua tangan diborgol serta menggunakan pakaian tahanan Polres Lotim berwarna merah muda. Ketiganya langsung menuju ruang SPKT Polres Lotim dipandu penyidik untuk menyelesaikan sejumlah administrasi. Proses pe-

limpahan tiga tersangka ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian menuju Kejaksaan Negeri Selong.

Pelimpahan tahap II atau P21 ini, kata Kapolres, dilakukan, karena dalam tahap pelimpahan tahap I atau P19, pihak Kejari Selong menyatakan jika berkas ketiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek tambatan perahu tahun 2012 sudah lengkap. Dengan demikian, proses penanganan kasus dugaan korupsi yang menelan kerugian negara sekitar Rp 390 juta lebih itu selanjutnya ditangani Kejaksaan hingga dilakukan proses persidangan.

“Ini pelimpahan tahap II atau kasus ini sudah P21 karena setelah pelimpahan tahap I ataup P19. Pihak kejaksaan menyatakan berkas

(Suara NTB/yon)

PELIMPAHAN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi Gili Kondo HSW, MS dan HF saat digiring aparat bersenjata lengkap ke Mapolres Lotim untuk proses pelimpahan kasus ke Kejari Selong, Kamis, (7/4). yang diajukan oleh penyidik sudah lengkap,” jelasnya.

Meski demikian, aparat kepolisian tetap mengawal proses penangangan kasus tersebut hingga dilakukannya proses persidangan. Disinggung indikasi adanya tersang-

ka lain, Kapolres mengaku pihaknya masih fokus dalam menyelesaikan proses hukum ketiga tersangka yang paling berperan dalam pelaksanaan proyek. Kendati demikian, tidak dipungkiri juga proses pengembangan akan tetap di-

Gerebek Sarang Sabu

Rp 16 Miliar DD Dicairkan Bulan April

Oknum Pelajar SMP Ditangkap Selong (Suara NTB) Tim gabungan dari Polres Lombok Timur (Lotim), melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi sarang sabu, Kamis (7/4). Dalam penggerebekan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lotim itu, aparat kepolisian berhasil mengamankan lima pelaku yang satu di antaranya merupakan pelajar kelas dua SMP dengan sejumlah barang bukti.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman,SIK, MM didampingi Kasat Narkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Hariyanto, SH, menjelaskan, dalam operasi itu penggerebekan pertama kali dilakukan sekitar pukul 01.30 Wita dengan menggerebek salah satu rumah di Kampung Karang Majeluk Utara Desa Masbagik Utara. Di lokasi ini, tim gabungan berhasil mengamankan SHD (inisial,red) (30) beserta barang bukti berupa pil kuning Kode MDP atau Dextrometropon sebanyak 2.700 butir dan uang tunai sebesar Rp 791.000.

Selain di lokasi yang padat penduduk itu, sekitar pukul 02.30 Wita tim gabungan melanjutkan penggerebekan di salah satu kolam ikan milik Ba’i di Lendang Atas Desa Jurit Kecamatan Pringgasela. Di sana, petugas berhasil mengamankan 3 remaja yang tengah asyik menggunakan narkoba, yakni RA (19) alamat kampung Karang Anyar Desa Masbagik Utara, FR (18) alamat Kampung Gubuk Motong Desa Masbagik Selatan yang keduanya merupakan penjaga kolam

Tanjung (Suara NTB) Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kepastian alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sudah dapat dipastikan.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) agar DD ditransfer dua kali dalam setahun, maka transfer tahap l sebesar 60 persen atau Rp 16,2 miliar akan dilakukan pada bulan April ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana, dan Pemerintah Desa (BPM PPKB Pemdes), Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Jayadi N., melalui Kabid Pemdes, Edi Agus Wahyudi, memastikan pencairan DD dilakukan April ini. ‘’Namun kepastian tanggalnya, masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dispenda KLU,’’ ujarnya, Kamis (7/4).

Pemerintah pusat, kata dia, saat ini tengah merampungkan sejumlah regulasi di kementerian masingmasing sebagai acuan transfer 2 tahap dari sebelumnya 3 tahap. Sehingga diharapkan, proses ini akan cepat dirampungkan dan transfer dana dapat segera dilakukan ke daerah.

Sembari menunggu proses pusat, pihaknya di daerah juga mendorong agar Pemdes di KLU segera merampungkan proposal

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kapolres Lotim, Karsiman, (kanan) didampingi Kasat Resnarkoba, Prayit Hariyanto, (kiri), menunjukkan barang bukti berupa sabu. Polisi juga menunjukkan terduga pelaku pengedar dan pengguna yang diamankan. ikan, serta Rio (14) alamat Kampung Baru Desa Masbagik Selatan yang juga merupakan salah satu pelajar SMP pada salah satu sekolah di Lotim.

“Dari dua TKP itu, empat orang sudah diamankan dengan sejumlah barang bukti berupa 3 buah korek api, 4 plastik klip dan satu bungkus plastik berisi pipet yang yang digunakan oleh pelaku untuk menghisap narkoba ini,” jelas Kapolres.

Tidak hanya di situ, lanjut Kapolres, sekitar pukul 03.30 Wita tim gabungan juga langsung melanjutkan penggerebekan di Gerung Timur dan berhasil mengamankan satu bandar narkoba berinisial ND (50) alamat Desa Gerung Timur Desa Suralaga. Dari tangan bandar narkoba ini, tim gabungan yang

lakukan. “Belum terlalu mengarah ke tersangka lain karena ketiga orang yang paling berperan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kalau masalah pengembangan tentu tetap berjalan,” ujar kapolres. (yon)

dikomandoi langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lotim ini, berhasil mengamankan BB berupa 5 poket sabu dengan berat 2,56 gram, 2 buah korek api tanpa kepala, 1 buah HP, 4 buah rangkaian bong alat penghisap sabu, 3 buah sabu beserta jarum dan sejumlah barang bukti lainnya yang dikerap digunakan oleh pelaku. Polisi menjerat terduga pelaku pengedar dan Bandar ini dengan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Saat ini terus dilakukan pengembangan, untuk pelaku yang masih bersatus pelajar dan di bawah umur nanti akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku,”jelas Kapolres pada wartawan di Mapolres Lotim. (yon)

pelaksanaan anggaran.

Sebab tidak hanya DD saja yang diterima desa, tetapi Alokasi Dana Desa dan dana 10 persen dari bagi hasil pajak dan retribusi yang saat ini ada di APBD KLU. “Saat ini, baru Desa Gondang yang sudah mengajukan proposal dan telah fix diverifikasi. Bagi desadesa yang lain, agar segera merampungkan usulannya, sehingga verifikasinya bisa dilakukan sebelum pencairan DD,” katanya.

Di saat bersamaan, Edi juga mengakui beberapa desa sudah melakukan konsultasi ke BPMD. Harapannya, seluruh desa melakukan hal yang sama, sehingga kekeliruan teknis tidak lagi terjadi saat eksekusi dana dilakukan. Demikian halnya dengan pelaporan pelaksanaan anggaran, sesuai dengan format yang diatur oleh pemerintah.

Ia menambahkan, dalam proses pencairan DD, ADD dan Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi, BPMD akan mengajukan berkas pencairan ke Dispenda secara kolektif. Namun tentu, tidak semua berkas akan bisa diselesaikan secara bersamaan oleh Dispenda. Setidaknya, perintah transfer dari bank ke kas desa akan menyesuaikan desa mana yang sudah melalui verifikasi Dispenda lebih dulu. (ari)

Terancam Kekeringan

Lahan Pertanian di Empat Kecamatan Selong (Suara NTB) Areal persawahan atau lahan pertanian di empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim) terancam kekeringan.

Empat kecamatan itu, yakni Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra Timur dan Kecamatan Sakra Barat. Adanya ancaman kekeringan ini, akan berdampak terhadap petani dari segi hasil produksi hingga mengerucut pada perekonomi-

an masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/4), Kepala Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit (PHP) pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Kamal Marsudi, SP, mengaku pihaknya terus melakukan monitoring terhadap luas areal persawahan yang mengalami kekeringan akibat perubahan

iklim yang saat ini kian tidak menentu. Dari monitoring ini akan diketahui berapa jumlah luas kerusakan ataupun intensitas kerusakan areal tanam yang mengalami kekeringan ataupun yang terkena hama penyakit.

“Kita tiap hari melakukan monitoring terutama terhadap kecamatan-kecamatan yang mengalami kekeringan dan krisis air untuk mengairi ar-

eal persawahan,” jelas Kamal yang juga Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) pada Distannak Lotim.

Misalnya, katanya, di Kecamatan Keruak terdapat sebanyak 190 hektar lahan pertanian yang terancam kekeringan. Di mana, saat ini gejalanya masih dalam kondisi ringan ataupun sedang. Untuk mengatasi persoalan itu, Distannak Lotim bersama pihak provinsi sudah mengimbau kepada UPP Kecamatan Keruak untuk bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) ataupun Bupati dan Wakil Bupati agar pendistribusian air yang ada di Bendungan Pandanduri yang saat ini masih di bawah tangan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB bisa difungsikan untuk mendistribusikan air dalam mengairi areal persawahan masyarakat yang ada di Keruak.

Selain di Kecamatan Keruak, ancaman kekeringan untuk areal pertanian juga terjadi d Kecamatan Jerowaru.

Di wilayah ini tercatat sekitar 50 hektar lahan pertanian masyarakat yang akan mengalami kekeringan. Namun, adanya embung rakyat bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan-lahan yang terancam

mengalami kekeringan. “Di Jerowaru memang terdapat 50 ha lahan pertanian masyarakat yang terancam kekeringan, namun itu bisa disiasati dengan memberikan mereka pompa air untuk menyedot air di salah satu embung di sana,” sebutnya.

Selain itu, untuk Kecamatan Sakra Timur dengan luas areal tanam 2.233 saat ini sudah terancam kekeringan sebanyak 81 hektar dengan gejala ringan dan tambahan sebanyak 156 hektar dan sedang seluas 15 hektar. Dari jumlah tersebut, jumlah ancaman kekeringan yang sudah terkena dampak kekeringan khususnya di Kecamatan Sakra Timur seluas 247 hektar dengan gejala ringan dan sedang. Sementara, untuk di Kecamatan Sakrat Barat terdapat ancaman kekeringan seluas 20,20 hektar dengan intensitas sedang.

“Dengan adanya kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil produksi karena sejak kecil tanaman padi masyarakat sudah mengalami sejumlah hambatan dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Karena perkembangan tanaman sangat rawan dengan dampak perubahan iklim,” jelasnya. (yon)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bedah LKPJ Bupati Loteng

Pansus Panggil Semua SKPD

(Suara NTB/dok)

Harus Dihormati MUNCULNYA pro kontra terkait pemecatan Fahri Hamzah, sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di semua tingkatan, ditanggapi dingin Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah (Loteng).

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, SH, keputusan tersebut sudah menjadi keputusan partai yang harus dihormati semua pihak.

“Tidak ada yang salah dengan keputusan PKS memecat Fahri Hamzah. Itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang,” ujarnya kepada wartawan di kantor DPRD Loteng, Kamis (7/4).

Meski dampak dari kebijakan ini ada pro kontra yang muncul, katanya, merupakan hal yang biasa dan tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan. Nanti pada waktunya semua pihak pasti bakalan mengerti sikap dan keputusan PKS. Disinggung adanya upaya hukum yang dilakukan pihak Fahri Hamzah, dengan melayangkan gugatan perdata, Supli juga mengaku itu hak setiap warga negara. Terpenting PKS sudah mengambil keputusan dan kebijakan. Maka wajib bagi semua kader di semua tingkatan menghormati dan mematuhi keputusan tersebut.

Adapun dasar keputusan PKS memecat Fahri Hamzah, anggota Komisi IV DPRD Loteng ini, mengaku bukan karena sikap Fahri Hamzah yang begitu vokal bersuara. Justru hal itu yang ditekankan kepada semua kader PKS harus bisa vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Ada beberapa catatan yang diberikan oleh PKS ke Fahri Hamzah yang tidak dijalankan oleh yang bersangkutan. Sehingga partai akhirnya memutuskan untuk memecatnya,” tambahnya.

Ia mencontohkan, perolehan suara di wilayah Praya misalnya. Perolehan suara Fahri Hamzah cukup besar. Tapi itu lebih karena kerja kader, bukan semata-mata karena Fahri Hamzah.

Apalagi di Loteng Fahri Hamzah tidak pernah turun. “Jadi kita tetap optimis, PKS tetap akan jadi pilihan. Walaupun sudah tidak ada sosok Fahri Hamzah di dalamnya,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TAHAN - Kades Lekor, AH digelandang ke Rutan Praya untuk ditahan, Kamis (7/4). AH diduga terlibat korupsi ADD dan raskin.

Kasus ADD dan Raskin

Kades Lekor Ditahan Praya (Suara NTB) Jumlah oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang harus meringkuk di penjara lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi kian bertambah. Setelah sebelumnya, Kades Mujur dan Tumpak ditahan. Kamis (7/4) kemarin, giliran Kades Lekor Kecamatan Janapria, AH yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

AH diduga melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) serta jatah beras miskin (raskin) tahun 2013 lalu.

Sebelumnya, AH sempat mangkir beberapa kali dari panggilan jaksa Kejari Praya. Namun setelah dipanggil beberapa kali, Kades Lekor akhirnya memenuhi panggilan jaksa. Didampingi dua pengacaranya, Kades Lekor datang sekitar pukul 11.00 Wita. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar hampir enam jam, Kades Lekor kemudian digelandang ke Rutan Praya.

“Untuk sementara waktu, Kades Lekor kita titip di Rutan Praya,” sebut Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, kepada wartawan.

Status AH masih tahanan penyidikan. Nantinya setelah berkasnya dilimpahkan ke tahap penuntutan, baru kemudian penahanannya dialihkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Ia menjelaskan, Kades Lekor diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan ADD Desa Lekor. Termasuk dugaan penyelewengan jatah raskin bagi masyarakatnya dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 265 juta lebih. Rinciannya untuk raskin sekitar Rp 187 juta atau sekitar 17 ton. Sementara sisanya dari ADD. “Kades Lekor mengaku ke warganya hanya 17 ton jatah raskin yang dicairkan oleh pihak Bulog pada waktu itu. Padahal riilnya ada 34 ton raskin yang disalurkan oleh Bulog,” tambahnya.

Namun demikian, Feri menegaskan perhitungan kerugian negara ini tersebut masih hitungan sementara. Karena untuk angka pastinya, pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Di mana tim dari BPKP Perwakilan NTB sudah turun melakukan audit sejak sepekan yang lalu.

Feri mengaku, dari beberapa kasus kades yang ditangani pihaknya, kasus Kades Lekor sejauh ini merupakan kasus dengan dugaan kerugian negara paling besar. Kalau Kades Mujur sekitar Rp 195 juta dan Kades Tumpak sebesar Rp 200 juta lebih.

Selain itu, pihaknya menahan Kades Lekor atas beberapa pertimbangan. Pertama dari sisi aturanya, tersangka yang tersangkut kasus hukum dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun bisa ditahan. Kedua, ada kekhawatiran tersangka melarikan diri dan melakukan tindakan menghilangkan barang bukti, sehingga pihaknya memutuskan untuk menahan Kades Lekor.

“Sebenarnya bisa saja, Kades Lekor tidak ditahan. Tapi atas dasar beberapa pertimbangan, kita akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

RAPAT EVALUASI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekda H. M. Taufiq memimpin rapat evaluasi mengenai kinerja SKPD lingkup Pemkab Lobar, Kamis (7/4).

SKPD Berkinerja Buruk

Buat Surat Pernyataan Siap Dimundurkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, tancap gas usai dilantik, Rabu (6/4) lalu. Orang nomor satu di Lobar ini langsung menggelar rapat pimpinan tertutup bersama jajarannya, Kamis (7/4). Rapim ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja SKPD memasuki pelaksanaan proyek awal tahun ini. Hasil evaluasi ini, belasan SKPD dianggap berkinerja buruk, lantaran belum mampu menyelesaikan dokumen tender proyek.

Ditemui usai rapim, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan, beberapa hal menjadi bahan evaluasinya. Salah satu yang krusial masalah tender proyek yang molor. Beberapa kali, katanya, SKPD diberi toleransi mulai sejak bulan Maret, namun belum semua SKPD yang menuntaskan tendernya.

“Dari114 proyek baru 38 persen masuk ULP, lebih banyak sekitar 62 persen belum selesai.

Ini jadi bahan evaluasi kami, dan saya minta kepala SKPD membuat surat pernyataan kesanggupan,” tegasnya.

Ia sedikit kecewa dengan kinerja jajaran SKPD yang lelet menyelesaikan dokumen tender. Sebab beberapa kali ditoleransi untuk menyelesaikan dokumen tender, belum semua SKPD tuntas. Apalagi mengacu arahan presiden, jika semua dokumen tender harus tuntas bulan Februari khusus proyek fisik yang didanai dari APBN. Faktanya, sampai saat ini belum semua SKPD menyelesaikannya. Pihaknya sejak awal menekankan agar SKPD lebih dini menyelesaikan tender, sebab bagaimanapun APBD diketok sejak awal agar bisa dipersiapkan oleh SKPD. Pihaknya pun memberi batas waktu agar SKPD menyele-

saikan tender bulan Mei mendatang. Untuk menggeber SKPD mengejar target, pihaknya memerintahkan Sekda memanggil kepala SKPD satu per satu. Kepala SKPD akan dipanggil untuk mengklarifikasi terkait apa penyebab molornya proses administrasi tender. Selain itu, dicarikan solusi bersama bagaimana mempercepat.

Fauzan mengaku, belum tahu pasti apa penyebab administrasi pengadaan molor.

Pihaknya menduga administrasi molor disebabkan adanya perubahan DPA di SKPD. Namun, hal ini harus segera diselesaikan. Ia mengaku heran kenapa SKPD tidak mengerjakan hal ini lebih awal, sehingga tidak berimbas pada persiapan pengadaan proyek.

Untuk menjamin akuntabilitas pengerjaan proyek, pihaknya pertama kali memprogramkan probity audit. Setelah dokumen tender selesai, maka harus masuk ke Inspektorat itu kelayakan. Menurutnya, diberlakukannya probity audit ini merupakan terobosan baru karena tumben dilaksanakan di Pemda Lobar.

Langkah lain untuk menggeber SKPD, pihaknya meminta Kepala SKPD membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan dokumen ten-

der. Dalam surat itu diminta kepala SKPD membubuhkan tanda tangan kesanggupan menerima konsekuensi, jika tak mampu menyelesaikan dokumen tender sesuai target.

Sementara itu Sekda Lobar, H. M. Taufiq menyebut SKPD yang belum mampu menyelesaikan tender proyek ini berkinerja buruk.

Sebab jika mengacu data tahun lalu pada periode yang sama, progres persiapan dokumen tender jauh lebih tinggi 55 persen, sedangkan kali ini hanya 36 persen. “Ada belasan SkPD yang berkinerja buruk, sudah diberi waktu, namun tak mampu menyelesaikan dokumen tender. SKPD ini diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan,” tegas Sekda.

Dalam surat itu kepala SKPD diminta kesanggupannya menyelesaikan dokumen tender sesuai waktu ditetapkan. Selain itu, kepala SKPD juga harus siap menerima konsekuensi atas kinerja ini. Konsekuensi ini, jelasnya, bisa saja evaluasi dari pimpinan sebagai bahan kebijakan.

Ia mengaku, penyebab molornya dokumen tender ini beragam. Antara lain, masalah asistensi proyek terlambat dan ada SKPD yang merubah DPA. Hal ini, jelasnya, seharusnya bisa disiasati oleh SKPD supaya jangan menjadi kendala. (her)

Praya (Suara NTB) Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal dipanggil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng. Pemanggilan ini bertujuan membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2015. Setelah pemanggilan, Pansus akan membuat rekomendasi ke pemerintah daerah.

Menurut Ketua Pansus DPRD Loteng, L. Mas’ud, pemanggilan semua SKPD bertujuan mengetahui sampai sejauh mana capaian program pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing SKPD. Termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi.

Anggota Pansus DPRD Loteng, Syarifudin, menambahkan, selain konsultasi langsung dengan semua SKPD lingkup Pemkab Loteng, pihaknya akan turun langsung ke lapangan. Turun ke lapangan ini untuk mengecek dan memastikan program pembangunan yang direncanakan oleh masing-masing SKPD sudah jalan.

“Kita berharap pertemuan di ruangan tidak perlu lamalama. Tapi yang banyak turun ke lapangan. Untuk bisa melihat langsung capaian program

pembangunan yang ada,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Sampai sejauh ini baru beberapa SKPD yang sudah dipanggil. Di antaranya Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BKP3) Loteng serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng.

Sebelumnya dalam pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2015, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., mengungkapkan pelaksanaan pembangunan Loteng tahun 2015 berjalan cukup baik. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan. Di mana beberapa pos anggaran mampu dicapai, bahkan melampaui target. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah dari yang ditargetkan sebesar Rp 154,8 miliar, mampu terealisasi sebesar Rp 157,3 miliar atau sekitar 101,59 persen.

Begitu pula dari sisi pendapatan daerah secara keseluruhan, capaian cukup tinggi. Dari Rp1,647 triliun yang ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp 1,631 triliun atau sebesar 99,07 persen. Sementara itu, dari sisi alokasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1,668 triliun terealisasi sebesar Rp1,550 triliun atau 92,88 persen. (kir)

(Suara NTB/kir)

KONSULTASI - Pansus DPRD Loteng menggelar rapat konsultasi dengan SKPD lingkup Pemkab Loteng, terkait LKPJ kepala daerah tahun 2015, Kamis (7/4).

Polair Musnahkan Daging Kura-kura Ilegal

Bupati Dukung Langkah APH

Giri Menang (Suara NTB) Polisi Perairan (Polair) Polda NTB yang bermarkas di Lembar melakukan pemusnahan barang bukti berupa daging penyu seberat sekitar ratusan kilogram yang dibagi dalam lima box. Daging penyu ini merupakan hasil penangkapan anggota Polair di Pelabuhan Lembar, Senin (4/ 4) lalu. Daging penyu ini diduga hendak diselundupkan ke Bali. Kini, sopir yang mengangkut daging penyu inisial P asal Sumbawa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pelaku utamanya tengah diburu.

Dirpolair Polda NTB, Kombespol Gatot Wahyudi, Kamis (7/ 4), menegaskan, penangkapan barang bukti berupa daging kura-kura ini dilakukan, karena kura-kura termasuk dilarang untuk diburu, apalagi dikonsumsi. Atas dasar itu pihaknya menerima laporan ada

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum (APH) menyelidiki kasus mangkraknya mesin penyulingan air di Gili Gede Kecamatan Sekotong. Menurutnya langkah yang baik untuk perbaikan ke depan harus didukung, termasuk pihak Pemda bakal berupaya mencari solusi untuk mengoperasikan mesin yang mangkrak ini.

“Ya kita mendukung lah,semua yang baik harus didukung. Polres punya niat baik untuk menyelidiki kita sambut baik, silakan,” kata bupati saat ditemui di Kantor Bupati Lobar, Kamis (7/4).

Upaya pemda sendiri untuk

MUSNAHKAN - Polair Polda NTB Lembar memusnahkan barang bukti berupa daging kura-kura, Kamis (7/4).

Selidiki Kasus Mesin Penyuling Air

memperbaiki mesin, lanjutnya, pihaknya meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengecek kondisi mesin mengenai tingkat kerusakannya. Ia mengaku, sejauh ini belum tahu apakah mesin suling sebanyak dua unit yang dibangun di Gili Gede sudah diserahterimakan ke Pemda atau belum. Hal ini, jelasnya, bakal dicek, selanjutnya ditentukan langkah untuk mencari solusi. Apakah nantinya berkoordinasi dengan pusat atau bagaimana.

Mengenai hasil klarifikasi Kepala DKP, Fauzan mengaku belum sempat memanggil.

Namun ia berharap agar DPRD yang berniat memanggil mengklarifikasi pimpinan SKPD bersangkutan. “Dewan

kan mau panggil, ya nanti dewan yang klarifikasi juga,” katanya. Ia berharap agar mesin air ini jadi atensi serius dinas sebab mesin ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelumnya, dukungan pengusutan mesin suling mangkrak juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Lobar Abdul Basir. Komisi II DPRD juga segera turun mengecek mesin penyulingan air laut yang mangkrak di Desa Gili Gede.

Langkah ini diambil menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mangkraknya mesin penyuling air tersebut. Dewan juga mendukung langkah aparat, khususnya Polres Lobar menyelidiki kasus mangkraknya mesin ini. (her)

pengiriman daging kura-kura dari Sumbawa. Menindaklanjuti itu, pihaknya menerjunkan anggota melakukan pengintaian dan membuntuti pelaku dari daerah Sumbawa.

Daging kura-kura ini diduga dititipkan oeleh pelaku kepada sopir truk lalu menyeberangkan ke Lombok. Anggotanya yang stand by mengawal pengangkutan dan mencegat truk tersebut di Pelabuhan Lembar.

Anggotanya lalu mengamankan barang bukti dan sopir ke Kantor Polair. Di kantor polair, pelaku diinterogasi,. Pengakuannya, si sopir ini dititipkan daging itu oleh pelaku lain untuk diangkut ke Lembar. Namun karena dinilai lalai, maka sopir ini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. “Yang membawa adalah sopir inisial P dikenakan kelalaian, karena membawa barang terlarang sedangkan pelaku utama sedang dikejar,” katanya.(her)

PKS

(Suara NTB/her)

Sosok Wakil

Harus Mampu Perkuat Konsolidasi Birokrasi Giri Menang (Suara NTB) Terkait siapa yang bakal menduduki kursi Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar)

mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mulai tersingkap. Fauzan Khalid sedikit membuka dari kalangan

mana yang diinginkan menjadi wakilnya ke depan. Termasuk, kriteria yang diinginkan sebagai pendampingnya.

“Terkait kriteria calon wakil.

Pertama mampu menjaga stabilitas daerah dan memperkuat konsolidasi dan soliditas brokrasi. Artinya tidak ada istilah matahari kembar,” tegasnya kepada wartawan di Kantor Bupati Lobar, Kamis (7/4).

Selain itu, ujarnya, calon wakilnya harus memenuhi kriteria memiliki kemampuan dan kapabilitas di bidang pengawasan. Namun, Fauzan masih belum terus terang mengenai figur siapa yang diinginkan, karena dirinya mengembalikan ke partai politik (parpol) pengusung.

Terkait komunikasi dengan parpol menyangkut pembahasan calon wakil ini, sejauh ini belum ada pembicaraan yang

formal. Artinya memutuskan calon yang diusung. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang parpol pengusung untuk membahas bersama. Pihaknya sudah pernah mengumpulkan para pimpinan parpol pengusung, namun belum ada hasil.

Setelah diputuskan oleh parpol pengusung, lanjutnya, langsung diajukan ke bupati.

Setelah itu, barulah dirinya memilih calon yang dipilih dewan. Pembahasan serius menyangkut calon bakal dilakukan bersama parpol pengusung. Ia akan memfasilitasi pertemuan dengan parpol khusus membahas masalah calon wakil. “Kami siap fasilitasi untuk pertemuan dengan parpol pengusung membahas masalah wakil ini,” ujarnya.

Terkait adanya target dewan bulan Mei sudah ada pe-

milihan wabup, menurutnya sangat mungkin. Ia memastikan bakal bisa memenuhi sesuai tenggat waktu itu. Bahkan, ia memastikan bisa lebih maju dari waktu itu.

Ia menargetkan secepatnya, paling tidak bulan ini bisa dipastikan wakilnya. Kaitan dengan calon wakil, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke parpol pengusung. Meski demikian ia berhak memilih calon wakil yang akan dipilih di dewan. Sebab sesuai UU semua parpol berhak mengusulkan. Terkecuali, katanya, jika dirinya terpilih dari jalur perorangan, maka ia berhak mengajukan calon ke dewan untuk dipilih. Menyangkut adanya kemungkinan dirinya tak memiliki wakil, menurutnya tidak bisa demikian. ‘’Sebab UU mengamanatkan perlu ditunjuk wakil,’’ ujar mantan Ketua KPU NTB ini. (her)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Berpeluang Juara di O2SN Provinsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP Tingkat Kabupaten sudah selesai digelar. Berdasarkan hasil perolehan juara, diputuskan sebanyak 53 atlet berhak mewakili Kabupaten Sumbawa ke ajang O2SN tingkat provinsi yang digelar di Mataram, 26-28 April 2016 mendatang. Bila berkaca kepada pengalaman tahun lalu dan melihat kualitas atlet saat ini, maka Sumbawa kembali berpeluang menjadi juara tahun ini.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd, melalui Kasi Kurikulum dan Kesiswaan, Sudarli, M.Si, sebanyak 53 atlet ditambah pelatih dan perwakilan pejabat d a r i Diknas 22 orang.

Jadi total 7 5 Sudirman Malik

dan karate. Sementara empat yang ke provinsi. Sebelum diemas lainnya disumbangkan oleh berangkatkan ke Mataram, para atlet jenjang SMP pada cabor voli, atlet akan menjalani TC selama renang, bulu tangkis dan atletik.

20 hari. Ajang pemantapan ini renMenyusul kontingen Alas di posisi cananya digelar di kontingen maskedua dengan perolehan enam ing-masing. “TC dilaksanakan lebmedali emas, satu perak dan emih awal, atas dasar kerjasama kepat perunggu. Emas disumbangpala sekolah, pelatih, orang tua dan kan masing-masing atlet SD dua Dinas Diknas. Untuk memaksiemas pada cabor silat putra-putri. malkan kualitas para atlet secara Sedangkan empat emas lainnya strategi maupun fisik,” terangnya. disumbangkan atlet jenjang SMP Penguatan pada dua hal tersepada cabor karate putra dan cabor but, lanjut Sudarli, diharapkan silat putra-putri. agar atlet mampu bersaing. DenKemudian di posisi ketiga ada gan harapan sukses keluar sebagai kontingen Moyo Hulu, dengan perjuara dan mewakili NTB ke O2SN olehan empat medali emas, empat tingkat nasional. Apalagi Sumbaperak dan lima medali perunggu. wa memilki potensi menjadi juara Satu emas berhasil disumbangkan di tingkat Provinsi. Bila melihat (Suara NTB/arn) oleh atlet jenjang SD pada cabor potensi atlet saat ini dan berkaca Nabila Salsabila bersama Kepala Sekolahnya, Punijan. tenis meja putri. Sementara tiga kepada pengalaman O2SN 2015 emas lainnya disumbangkan oleh lalu, Sumbawa sukses keluar sebagai juara umum pada O2SN jenjang SMP. Untuk O2SN Kabupaten yag berlangsung atlet jenjang SMP pada cabor tenis meja puArtinya, secara kualitas, atlet Sumbawa tidak hingga 3 April lalu, Kecamatan Sumbawa tra, dan catur putra/putri.

Pelajar SMP Negeri 1 Unter Iwes, berhakalah dengan atlet dari kabupaten/kota lain- berhasil mempertahankan gelar juara nya di NTB. “Kita berharap prestasi O2SN umum. Dari delapan cabang olahraga (Ca- sil mempertahankan tradisi emas untuk cajenjang SMP tahun ini minimal bisa diper- bor) yang di dipertandingkan, atlet pelajar bang atletik dalam ajang Olimpiade Olahratahankan. Jenjang SD diharapkan ada pen- dari Kecamatan Sumbawa, mempersembah- ga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP tingkat ingkatan signifikan, paling tidak bisa meny- kan enam medali emas, empat perak dan kabupaten, yang berlangsung tanggal 31 amai atlet SMP, apalagi bisa lebih baik dari dua perunggu. Dua emas berhasil disumbang- Maret sampai dengan 3 April lalu. Salah eoritu,” harapnya. kan oleh atlet jenjang SD pada cabor catur ang atlet yang berhasil meraih emas di O2SN

SD/SMP Tingkat Kabupaten lalu, Nabila Salsabila. Siswa yang masih duduk di bangku kelas VII/6 SMP Unter Iwes ini, merah medali emas cabang atletik nomor lari 60 meter. Emas yang diraihnya ini merupakan medali pertama yang pernah didapatnya selama mengikuti kejuaraan atletik. “Pernah saya ikut kejuaraan atletik dua kali. Tapi belum pernah dapat emas,” ujar Nabila yang bercita-cita ingin menjadi atlet pelari nasional ini.

Di ajang O2SN tingkat provinsi yang berlangsung tanggal 26—28 April mendatang, Nabila bertekad melangkahkan kakinya lebih jauh hingga ke tingkat nasional demi mengharumkan nama sekolah dan daerah ini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Wakili NTB ke Tingkat Provinsi

KSB akan Tetapkan Enam Karya TTG Taliwang (Suara NTB) Tim juri lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dimotori Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) setempat telah melakukan pengecekan dan identifikasi terhadap karya temuan masyarakat yang ikut mengajukan diri dalam lomba. Hasilnya dari 10 karya baru dan pembaharuan yang terdaftar, nantinya hanya akan ada enam yang ditetapkan sebagai pemenang dan berhak mewakili KSB di ajang TTG tingkat provinsi NTB tahun 2016.

“Alhamdulillah kegiatan penilaian kita sudah tuntas(Suara NTB/bug) kan. Dan hasilnya sementara Slamet Riadi ada tujuh dari 10 peserta yang mendaftar sementara kita nyatakan layak,” kata Kabid Pengembangan Ekonomi dan TTG BPMPD KSB, Slamet Riadi, SP., MSi kepada media ini, Kamis (7/4).

Berdasarkan data BPMPD KSB, 10 temuan teknologi yang disertakan dalam lomba TTG kabupaten itu, di antaranya adalah alat suir untuk membuat abon ikan; temuan dari PPL kecamatan Jereweh; alat pemberi pakan ikan jarak jauh yang diberi nama Yakusa Tekhno; kerajinan merangkai bunga dengan menggunakan plastik bekas; dua alat temuan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Maluk berupa alat penanam jagung dan alat penanam padi.

Berikutnya, ada kerajinan membuat miniatur kapal dengan menggunakan stik es krim; alat pemipil jagung; alat tangkap ikan dengan bubu lipat; alat penetas telur; dan terakhir kompor biogas tanpa sumbu. “10 temuan itu sudah kita cek secara langsung oleh tim. Tetapi saat penilaian ada tiga yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria sehingga kita anggap belum siap,” sebut Slamet.

Ketiga temuan yang dinilai tidak layak karena belum sempurna itu, di antaranya alat penetas telur, kompor biogas tanpa sumbu dan alat penanam padi. “Tim juri akhirnya harus menganulir ketiganya karena memang masih ada beberapa yang harus disempurnakan,” kata pria yang akrab disapa Meta ini.

Menurutnya dalam proses penilaian, tim bekerja secara hatihati dan jeli. Sebab penilaian tidak hanya semata pada kegunaan alat dan material yang digunakannya serta kemungkinan dapat dikembangkannya temuan tersebut. Tim penilai juga harus dapat membuktikan bahwa temuan tersebut benar-benar asli dan bukan hasil jiplakan atau mencontoh hasil karya orang lain. “Kita teliti semuanya sebelum akhirnya kita susun komposisi juaranya sesuai dengan keunggulan masing-masing ciptaan mereka,” tegasnya.

Ia pun memastikan terhadap tujuh karya temuan yang masih harus diseleksi itu, akan segera pihaknya seleksi hingga menjadi enam untuk mewakili KSB di ajang TTG Provinsi NTB pada 27 April mendatang. “Dalam minggu ini diupayakan sudah bisa ditetapkan, karena alat atau temuan itu akan butuh waktu untuk disiapkan mengikuti TTG tingkat provinsi di mana kita sebagai tuan rumahnya,” paparnya.

Sementara itu menyinggung soal lokasi kegiatan TTG provinsi, Meta mengakui jika ada perubahan lokasi. Jika sebelumnya ditetapkan di Alun-alun kota Taliwang. Berdasarkan hasil koordinasi panitia akhirnya dipindah ke areal Kemutar Telu Center (KTC) – pusat perkantoran Pemda KSB. “Bupati sudah menetapkan lokasi pelaksanaan TTG dipusatkan di depan Masjid Agung Darussalam,” bebernya.

Lokasi itu diakui cukup representatif, karena dapat memenuhi kebutuhan para peserta, sebab acara perhelatan TTG berlangsung selama empat hari. “Kebutuhan tempat shalat, kamar mandi dan toilet menjadi tanggung jawab panitia, jadi di lokasi KTC sangat tepat,” pungkasnya. (bug/*)

Warga Utan Butuh TPA Sumbawa Besar (Suara NTB) Perkembangan populasi penduduk di kecamatan Utan cukup cepat. Hal ini berimbas pada tingkat keberadaan sampah yang makin bertambah. Sementara selama ini, masyarakat tidak memliki lokasi khusus tempat membuang sampah, sehingga tampak menumpuk dan berserakan di sejumlah tempat.

Itulah pentingnya keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khusus lokasi pembuangan sampah masyarakat Utan.

Menurut Camat Utan, Drs. Ibrahim S. Patawari, Kamis (7/4), lokasi pembangunan TPA sudah tersedia sejak 2007 lalu. Seluas 2 hektar di wilayah desa Motong. Namun hingga kini pemerintah belum merealisasikan TPA dimaksud. “Padahal setiap tahunnya pembangunan TPA ini diusulkan,” cetusnya.

Selama ini, masyarakat terpaksa membuang sampah di sembarang tempat, seperti sekitar sungai dan jembatan. Padahal bisa menyebabkan sedimentasi. Sementara ini, menyiasati hal tersebut, diminta setiap desa membuat tempat pembuangan sampah. Kalaupun Pemkab ingin mengarahkan sampah dari Utan untuk dibawa ke TPA Lekong Alas, harus pula disediakan kontainer di Utan. Dengan jumlah penduduk Utan yang sudah mencapai 33 ribu lebih jiwa yang tersebar di sembilan desa, keberadaan TPA menjadi mendesak. (arn)

Sudarli

Proyek SAMOTA Berlanjut

Jembatan Senilai Ratusan Miliar Segera Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB)Proyek pembangunan infrastruktur program percepatan pertumbuhan ekonomi Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (SAMOTA), khususnya di Sumbawa terus berjalan secara bertahap. Untuk tahap dua ini, segera dibangun jembatan senilai Rp 109 miliar, dan saat ini sedang dalam proses tender.

Diperkirakan pengerjaan dimulai Agustus mendatang dan bersifat multiyears hingga 2017.

Penegasan tersebut disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa,

Rachman Ansori, M.Se, Kamis (6/ 4). Rachman menyebutkan, sesuai informasi yang diperolehnya dari pihak Satker, pemenang tender diumumkan sekitar Juli dan mobil-

isasi Agustus mendatang.

Sekarang dalam proses tender ulang dan pengerjaannya nanti bersifat multiyears hingga 2017. “Lahan untuk jembatan sudah dibe-

baskan 2015 lalu,” terangnya.

Jembatan dimaksud menghubungkan wilayah Brang Biji dan Labuan Sumbawa.

Untuk selanjutnya pembangunan SAMOTA akan terus berlanjut secara bertahap.

Sedangkan terkait jalan SAMOTA, Informasi yang diperleh Suara NTB, ganti rugi kelanjutan pembangunan jalan SAMO-

TA khusus yang melewati lahan PT Ladang Arta Buana dan PT Danitama Land total seluas 12 hektar dengan nilai sekitar Rp 4,8 miliar telah dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa.

Meski kemudian ada keberatan dengan pihak perusahaan dengan penetapan PN Sumbawa sehingga perusahaan mengajukan kasasi ke MA. (arn)

Tiga Rumah di Alas Terbakar Sumbawa Besar (Suara NTB)Tiga buah rumah di Dusun Otak Desa Juranalas Kecamatan Alas Sumbawa, dilahap si jago merah, sekitar pukul 14.30 Wita, Kamis (7/ 4). Diduga penyebab kebakaran ini arus pendek jaringan listrik dari salah satu rumah yang terbakar.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, AKP Waluyo, menyebutkan tiga pemilik rumah Beli Mardiansyah (34), Hamzah Adam (52) dan M.Saleh (44). Sumber api diduga berasal dari rumah Beli Mardiansyah yang saat

kejadian rumah dalam keadan kosong ditinggal pemiliknya bekerja di Maluk. Api kemudian merembet ke rumah Hamzah Adam dan M.Saleh.

Hingga berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.00 Wita.

Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian material akibat bencana ini, diperkirakan sekitar Rp 150 juta. “Dari hasil olah TKP yang pimpin langsung oleh Kanit Reskrim dan keterangan saksi bahwa penyebab kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik dari rumah Beli Mardiansyah,” terang Waluyo. (arn)

PUING-PUING - Warga membersihkan puing-puing sisa kebakaran di Dusun Otak, kecamatan Alas, Kamis (7/4).

Warga Sejari Minta Bupati Turun Tangan Soal SPPT Tanah Sumbawa Besar (Suara NTB)Sekitar 25 orang perwakilan masyarakat desa Sejari, kecamatan Plampang mendatangi Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (7/4). Mereka meminta Bupati langsung turun tangan menengahi persoalan antara masyarakat dengan pihak desa terkait SPPT lahan Lutuk Jontal di wilayah setempat.

Terhadap persoalan ini sudah beberapa kali dilakukan hearing di DPRD, namun tak kunjung mendapat kepastian.

Salah satu masyarakat, Tajudin Adung menilai pemerintah desa keliru dalam penerbitan SPPT. Mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan hutan, yang menjadi penyangga sumber mata air dan menjadi sarana penyimpanan air masyarakat sekitar. “Terbitnya SPPT di lokasi Lutuk Jontal sangat tidak baik bagi masyarakat. Apabila hutan penyangga ini terus dieksplorasi, maka ratusan hektar lahan petani akan rusak, dengan rusaknya sumber mata air. Dan yang dirugikan adalah masyarakat,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyatakan tetap menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini akan tetap dirembuk dan dikoordinasikan den-

gan semua pihak untuk diselesaikan.

Supaya nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan tanpa adanya konflik yang ditimbulkan.

Disebutkan Bupati, hasil keputusan sebelumnya yang dkeluarkan Pemda dan DPRD kabupaten Sumbawa, Pemda akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undangundang yang berlaku, tepat dan seadil-adilnya. Pihaknya berharap masyarakat dapat menyerahkan persoalan ini kepada Pemerintah Daerah untuk diselesaikan dengan baik. Sehingga dapat memberikan kesimpulan yang adil bagi kedua belah pihak. Sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak mengambil tindakan yang tidak diinginkan. “Kami berharap masyarakat bisa bersabar menunggu hasil kami. Sehingga keputusannya nanti dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK menyampaikan pihaknya akan mengawal dan mengamankan apa saja yang menjadi keputusan pemerintah daerah terkait permasalahan tersebut. Pihaknya berharap agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masyarakat melanggar, maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. (ind)

(Suara NTB/arn)

Eks Pengikut Gafatar Belum Diberikan Bantuan Bima (Suara NTB) – Meski sembilan orang pengikut eks gerakan fajar nusantara (Gafatar) telah dipulangkan dari Mataram ke Bima, namun hingga kini mereka belum diberikan bantuan oleh Pemda setempat. Hal tersebut dikatakan Plt Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Kabupaten Bima, Abdul Muis, S.Sos menjawab Suara NTB, Kamis (7/4).

Kata dia, kedepan sembilan orang pengikut eks Gafatar tersebut akan diupayakan pembinaan oleh instansi terkait.

Seperti pembinaan keterampilan oleh Disnakertrans, Pembinaan mengenai kebangsaan oleh Bankesbangpol serta diberikan bantuan oleh Dinas Sosial. “Namun untuk sekarang belum dilakukan, hanya kita kembalikan ke pihak keluarga.

Tapi kedepan akan tetap diupayakan pembinaan,” katanya.

Muis meyebutkan, sembilan orang warga Bima yang diduga masuk dalam kelompok tersebut, masing – masing warga inisial, AR,RN,LS,IA,wargadusunLahekodesaRisaKecamatanWoha.

S, N, TP, warga desa Sai Kecamatan Soromandi. A (51), warga dusun Risa desa Risa Kecamatan Woha. “Dan terakhir inisial AM (27) warga desa Woro Kecamatan Madapangga,” sebutnya.

Ia menjelaskan, proses pemulangan sembilan eks pengikut Gafatar itu mulai dari Kalimantan dengan tujuan Mataram.

Saat itu mereka dikarantina hingga dibina oleh Dinsos Pemrov NTB. Usai beberapa minggu ditampung kemudian selanjutnya dipulangkan ke Bima. “Hingga saat ini sembilan orang itu telah berkumpul dengan keluarganya masing – masing di kampung,” jelasnya.

Menurut Muis, sembilan warga tersebut sebelumnya merupakan perantau yang mencari kerja di pulau Kalimantan. “Mereka semuanya perantau dan masuk Gafatar pada saat di Kalimantan itu yang kami ketahui. Yang jelas mereka bukan tenaga kerja yang dikirim atau warga Bima yang sengaja bergabung. Tapi memang masuk saat perantauan,” pungkasnya (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Lahan Jambu Mete di Dompu Tersisa 9.000 Hektar Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu termasuk daerah penghasil jambu mete, namun kini potensinya tinggal 9.000 ha. Banyaknya petani mengalihkan ke komoditi lain karena banyaknya penyakit yang sering menyerang mete beberapa waktu lalu dan harga yang tidak stabil. Kini, mete memiliki prospek yang cukup menjanjikan sebagai komoditi ekspor.

Kepala bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. A. Rajak kepada Suara NTB, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, persoalan

mete di Kabupaten Dompu masih terkait pengolahan pascapanen.

Keterbatasan kemampuan petani membuat komoditi ini semakin sulit berkembang beberapa waktu lalu. “Sekarang potensi mete kita tinggal 9.000 ha dari sebelumnya mencapai puluhan ribu hektar,” katanya.

Mete di Dompu, kata Ir A Rajak memiliki potensi hasil hingga 6.000 ton per tahun. Harga mete gelondongan saat ini antara Rp 15.000 hingga Rp 22.000 per kg. Ketika sudah diolah menjadi kacang mete, harganya mencapai Rp 200.000 per kg. Untuk menghasilkan 1 kg kacang mete mem-

butuhkan 4 – 5 kg biji mete. “Kalau diolah secara manual, per hari hanya mampu dikupas 20 kg bagi yang terampil,” ungkapnya.

Untuk mengoptimalkan hasil, A. Rajak mengatakan, dibutuhkan bantuan alat pengolahan pascapanen. Ia pun sudah mendapat sinyal, tahun 2017 mendatang akan dibantu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian beberapa unit alat pengupas biji mete. “Kita sudah mendapat sinyal akan dibantu dari Dirjen Perkebunan tahun 2017,” katanya.

A. Rajak juga menungkapkan, upaya untuk menghindari penyakit pada mete akan dilakukan

penjarangan dan pemangkasan. Program ini juga akan didukung Dirjen Perkebunan tahun 2017, termasuk untuk peremajaan. “Kita sudah lama tidak melakukan peremajaan, malah banyak pohon mete yang digusur oleh komoditi lain.

Kini mereka (yang menanam mete), menyesal sudah menggusur metenya. Makanya tahun depan kita juga berencana melakukan peremajaan,” ungkapnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

H. A. Rajak (Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Para tersangka pengedar narkoba yang diamankan di Polres Bima, Kamis (7/4).

Abdul Muis (Suara NTB/uki)

Kepala SMKN 1 Pekat Didemo Guru Honorer

Dompu (Suara NTB) Usai melaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMK di Pekat disambut aksi unjuk rasa dari wali murid, pengurus komite, guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Pengunjuk rasa mempersoalkan pemotongan honor dan pencairan beasiswa dan dana beasiswa yang diduga diselewengkan oknum kepala sekolah. Ruang kepala sekolah pun sempat disegel pengunjuk rasa dan mengancam mogok kerja hingga kepala SMKN 1 Pekat diganti.

Aksi unjuk rasa yang dikoordinir Firman ini berlangsung sekitar pukul 09.30 wita hingga 11.00 wita, Kamis (7/4). Pengunjuk rasa mempersoalkan dana beasiswa tahun 2014 – 2015 dan pemotongan tanpa sepengetahuan Komite serta wali murid, bantuan siswa miskin (BSM) angkatan tahun 2014/2015 sebanyak 52 orang kelas tiganya tidak pernah disampaikan. Sementara biaya PSG tahun 2015/2016 justru dipungut dari wali murid. Oknum kepala Sekolah juga diduga melakukan pemotongan terhadap gaji guru hingga 50 persen, biaya les dan praktek ujian pun tidak pernah dibayarkan pada guru, dan pihak sekolah tidak pernah melakukan try out pelaksanaan UN. Kepala SMKN 1 Pekat, Suparman, S.Pd mengakui masih ada siswa yang belum terima BSM karena harus melengkapi administrasi. Sementara untuk tahun 2016, hingga saat ini belum ada yang cair. Begitu juga untuk beasiswa. Sementara honor les bagi guru hingga saat ini belum sepenuhnya cair. Bahkan kepala sekolah mengancam akan mengurangi honor bagi GTT yang tidak bisa membuat RPP (rencana pembelajaran).

Massa yang tidak terima dengan penjelasan Kepala Sekolah langsung melakukan penyegelan ruang kerja Kepala Sekolah dan mengancam untuk menghentikan proses kegiatan belajar mengajar hingga kepala sekolah diganti.

Kapolsek Pekat, Ipda Suswanto yang dihubungi terpisah mengatakan, aksi unjuk rasa di SMKN 1 Pekat ini terkait sikap kepala sekolah yang dinilai tertutup dalam pengelolaan anggaran. Bahkan ia diduga memotong anggaran pada guru dan siswa. “Tapi sekarang sudah kembali normal,” ungkapnya.

Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Wahyuddin, S.Sos, M.Si yang dihubungi terkait aksi unjuk rasa ini mengaku, belum mengetahuinya. “Berarti mereka demo setelah UN tingkat SMK berakhir,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

AKSI - Pengunjuk rasa saat melakukan aksi di SMKN 1 Pekat saat menyampaikan pernyataan sikap. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polsek Pekat, Kamis (7/4).

Polres Bima Bekuk Pengedar 1,4 Kg Ganja Bima (Suara NTB) – Satuan Reskrim Polres Bima mengungkap kasus narkoba di wilayah Kecamatan Bolo. Delapan orang berhasil dibekuk dengan menyita barang bukti (BB) ganja seberat 1,4 kilogram. Satu orang di antaranya pelajar SMA. Penggerebekan tersebut dilakukan di RT 07 Desa Rato Kecamatan Bolo, pada Kamis siang (7/4) sekitar pukul 12.14 wita, yang langsung dipimpin Kasat Narkoba Iptu Hanafi bersama belasan anggota polisi satuan setempat.

“Ada delapan yang diduga

pengedar narkoba diamankan.

Sementara BB yang disita 34 poket narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 1,4 kilogram,” ucap Kasat kepada Suara NTB. Hanafi menyebutkan, delapan orang tersebut di antaranya, BL (21), HS (21), MM(21) warga desa Rato. Ke-

mudian empat lainnya warga Desa Kananga yakni, DM (26), IK (21) SB (21), dan MF (22).

“Satu orang sisanya inisial DA (16) yang saat ini masih berstatus pelajar SMA yang merupakan warga Desa Nggembe Kecamatan Bolo,” sebutnya.

Kasat mengaku, penangka-

Kata dia, Pemerintah Desa Ncera tidak transparan dalam penggunaan ADD. Selain itu, proses perencanaan dan pelaksanaan program kurang melibatkan masyarakat setempat. “Seharusnya pengelolaan dana desa harus transparan sehingga bisa diketahui masyarakat,” katanya.

Menurut dia, dana desa sejatinya dialokasikan untuk kemakmuran masyarakat desa. Untuk itu kata Kusman, setiap unsur di desa itu wajib mengetahuinya.

Karena dengan sikap keterbukaan Pemerintah Desa, maka pembangunandapatterwujuddenganbaik.

“Sejak tahun 2015, dana desa itu masuk lewat rekening desa.

Tapi masyarakat tidak pernah tahu bagaimana pengelolaannya.

Padahal Pemerintah daerah dan pusat telah mengingatkan agar pengelolaan ADD harus transparan, akuntabel dan melibatkan semua unsur,” akunya. Ia mengaku,

us melakukan pengembangan.

“Kita akan telusuri lebih dalam untuk menelusuri tersangka lain.

Sebab Kasat menambahkan, kelompok tersebut masih tersisa dua orang, yang saat ini telah melarikan diri. Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua orang yang telah diketahui identitasnya tersebut.

“Dua orang masih buron dan kita telah dikantongi identitasnya,” pungkasnya (uki)

Kelola Anggaran Besar

Banyak Kades di Dompu Kaget Dompu (Suara NTB) Gelontoran anggaran yang cukup besar pada desa melalui dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai 2015 membuat sejumlah kepala desa (Kades) kaget dan diduga keliru dalam penggunaannya. Ini diduga menjadi pemicu sehingga beberapa desa hingga saat ini belum menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2015.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (7/4) mengungkapkan, masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan SPJ penggunaan dana desa tahun 2015. Penyampaian SPJ ini berbanding terbalik dengan proses pencairannya. “Ketika mencairkan anggaran, desa begitu cepat menyampaikan.

Tapi saat diminta menyampaikan SPJ, justru lamban menyelesaikan,” kata H. Supardi.

Dia mengaku tidak paham atas keterlambatan beberapa desa dalam menyelesaikan SPJ.

Padahal pelatihan sudah beberapa kali dilakukan. Pendampingan oleh beberapa tenaga khusus juga sudah dilakukan.

Bimbingan langsung dari pemerintah daerah (Pemda) juga sudah sering dilakukan, tapi masih saja telat. “Mereka (Desa) menganggap, pendampingan yang kita lakukan dianggap sebagai intervensi,” katanya.

Bahkan hingga saat ini, katanya, baru 50 persen Desa di Kabupaten Dompu yang menyampaikan dokumen APBDesnya tahun 2016. APBDes yang disusun Desa harus disampaikan ke Pemda dan disahkan oleh Camat. “Solusinya hanya dengan kita sering – sering turun ke Desa,” katanya.

SPJ penggunaan anggaran periode sebelumnya, katanya, menjadi dasar pencairan anggaran tahap berikutnya. Ini sebagai upaya agar desa lebih patuh terhadap ketentuan yang ada dan tidak semena – tema dalam menggunakan anggaran. “Tapi untuk urusan gaji dan ATK tetap

bisa dicairkan,” ungkapnya.

Kepala Desa Songgajah, Hairul A. Karim secara terpisah mengatakan, banyaknya desa yang bermasalah dalam penggunaan dana desa tahun 2015 karena penggunaan anggaran cukup ribet. Desa juga tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan anggaran sesuai kebutuhan lantaran pos anggarannya sudah ditetapkan secara rinci. “Banyak juga Desa yang belum paham sesuai rincian anggaran, karena ini merupakan pekerjaan baru bagi Desa,” katanya.

Namun Hairul tidak menampik, banyaknya desa yang dilaporkan ke penegak hukum karena kaget mendapat alokasi anggaran yang banyak untuk dikelola. Terlebih selama ini, desa belum pernah mengelola anggaran yang banyak. “Tidak bisa kita pungkiri kalau desa banyak yang kaget melihat anggaran yang banyak untuk dikelola sendiri oleh desa,” aku Hairul yang mengaku tahun 2016 ini, Desa Songgajah mendapat alokasi sebesar Rp 1,4 miliar. (ula)

Mahasiswa Tuntut Dugaan Korupsi Dana Desa Diusut Bima (Suara NTB) – Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Pembangunan Ncera (FP3N) berunjuk rasa di DPRD Bima, Kamis (7/4). Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ncera, Kecamatan Belo yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Bima segera dituntaskan.

Para demonstran ini tiba di kantor DPRD sekitar pukul 10.30 Wita, menggunakan mobil bak terbuka.

Mereka langsung melakukan orasi secara bergantian di depan pintu kantor DPRD sambil membagikan selebaran kepada pengguna jalan.

Orator FP3N, Kusman meminta DPRD ikut mengawal kasus dugaankorupsiyangdidugamelibatkan Kepala Desa dan aparat Desa setempatyangtengahditanganiKejaksaan. ”Kami mengindikasikan ada tindak korupsi dalam penggunaan ADD di Desa Necera,” ucapnya.

pan delapan pelaku tersebut berdasarkan laporan masyarakat, bahwa di wilayah setempat ada kegiatan transaksi penjualan narkoba yang diduga sasarannya pelajar SMA. “Berawal dari laporan masyarakat, bahwa kegiatan orang – orang ini sangat meresahkan warga setempat,” akunya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, delapan orang tersebut saat ini telah ditahan Mapolres setempat. Pihak kepolisian akan ter-

kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan setempat sejak tanggal 21 Maret 2016. Mereka mencium adanya indikasi korupsi, dengan melampirkan sejumlah temuan yang memperkuat penyelidikan bagi pihak Kejaksaan.

“Kami minta Jaksa serius menangani kasus itu dan segera memanggil nama-nama yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mereka harus diperiksa,” ujarnya. Selain itu, mereka juga mendesak pihak Inspektorat Bima dan BPK untuk segera mengirim tim khusus untuk mengaudit pelaksanaan ADD di wilayah setempat.

Tak lama berorasi, mahasiswa ini ditemui oleh ketua Komisi II, Sulaiman MT, SH. Duta partai Gerindra ini mengaku siap untuk mengawal kasus dugaan korupsi yang diusut tersebut. “Kasus itu tetap kita kawal sampai tuntas,” akunya. Bahkan pihaknya berencana

(Suara NTB/uki)

ORASI – Aktivis mahasiswa tengah orasi menuntut agar dugaan korupsi dana desa diusut tuntas di DPRD Bima, Kamis (7/4). akan menggelar rapat bersama dengan anggota Komisi untuk menentukan jadwal pemanggilan terhadap aparat desa yang dituduhkan dalam perkara ini.

“Tidak hanya aparat Desa, kami juga berencana akan me-

manggil pihak BPMPD selaku SKPD yang menangani Desa dalam waktu dekat,” pungkasnya. Setelah mendapat tanggapan dari anggota dewan, para demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (uki)

(Suara NTB/uki)

BANTAH - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membantah isu penjualan pulau di daerahnya, Kamis (7/4).

Pulau Kelapa di Bima Diduga Dijual ke Asing Bima (Suara NTB) – Pulau Kelapa yang terletak di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima diisukan telah dijual oleh oknum tertentu kepada investor asing. Isu penjualan pulau yang eksotis tersebut santer dibicarakan di wilayah setempat beberapa hari belakangan ini. Rupanya hal tersebut sampai ke telinga Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri.

“Kita sudah mendengar isu ini. Namun Itu kan hanyalah isu.

Nanti kita akan kroscek untuk mengetahui yang sebenarnya,” ucap Bupati menjawab Suara NTB, Kamis (7/4).

Menurut Dinda, sapaan akrab Bupati, pulau tersebut tidak sembarang diperjual – belikan oleh orang ataupun oknum tertentu. Pasalnya keberadaannya masih di bawah naungan dan tanggungjawab pemerintah. “Itu kan milik pemerintah. Tidak boleh diperjualbelikan atas dasar dan nama apapun,” katanya.

Agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Dinda akan mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar intens melakukan

pengawasan serta meninjau langsung pulau yang terletak di desa Sumi Kecamatan Lambu itu. “Nanti kami akan arahkan Dinas terkait agar intens ke pulau ini,” terangnya.

Di samping itu, Pemkab Bima akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pasalnya pulau yang mirip dengan raja Ampat itu masuk dalam kawasan BKSDA. Meskipun wilayahnya dalam daerah setempat. “Terkait hal ini kita juga akan koordinasikan dengan pihak BKSDA,” katanya.

Dinda menambahkan pulau tersebut diminati oleh beberapa investor yang akan menanamkan sahamnya, salah satunya di sektor perhotelan. Hanya saja terganjal lantaran statusnya masuk dalam kawasan BKSDA dan pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah sendiri.

“Yang jelas Pemda tidak akan menghambat investor yang mau menanamkan sahamnya di pulau kelapa. Namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat pulau ini dalam kawasan BKSDA,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Anggota DPRD NTB Emosi Dikritik SKPD Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB merasa ditampar dengan kritikan para pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Para wakil rakyat Udayana itu tidak terima dikritik oleh para pembantu gubernur. Secara kelembagaan DPRD NTB merasa levelnya lebih tinggi dibanding SKPD. Anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, MSi kepada Suara NTB menyampaikan bahwa kepala SKPD lingkup Pemprov NTB tidak

pantas mengkritisi Dewan.

Karena mereka adalah institusi pelaksana teknis kebijakan.

Yang sudah dirumuskan oleh pembuat kebijakan, yakni

DPRD NTB bersama Gubernur.

“Ingat dalam UU Nomor 32 tahun 2014, disebutkan di sana ada dua pemerintah daerah, yakni Gubernur dan DPRD. Nah SKPD itu hanya pembantu kinerja pemerintah daerah, dia adalah lembaga pelaksana teknis.

Jadi siapa dia bisa menyalahkan dewan,” ujar Raihan saat menanggapi kritikan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB terkait pemotongan anggaran yang dilakukan oleh DPRD NTB.

Menurut Raihan, apa yang dilontarkan Kepala Dishut NTB itu hanya untuk mencari kambing hitam atas buruknya kinerja mereka. “Perambahan itukan sudah berlangsung cukup lama. Rusaknya hutan saat ini menjadi akumulasi dari tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa dikatakan parahnya kerusakan hutan saat ini diakibatkan oleh pengurangan anggaran di tahun 2016 ini. Jadi tidak bisa dikatakan karena

anggaranya dikurangi lalu menyalahkan Dewan sebagai penyebab kerusakan hutan,” terangnya.

Raihan justru balik menuding Dishut bahwa meskipun dengan anggaran yang besar, tidak pernah maksimal digunakan sehingga menyebabkan besar dan kecilnya anggaran hasilnya tetap sama.

Politisi Nasdem itu mengingatkan bahwa, bukan tugas kepala dinas untuk mengkritisi

(Suara NTB/bul)

TEGUR - Polisi lalu lintas menegur salah seorang tukang parkir karena memperbolehkan kendaraan parkir di area yang dilarang parkir yang telah dipasangkan tanda larangan parkir.

Babinkamtibmas pun Turun Tangan Sosialisasi Anti Narkoba Praya (Suara NTB) Semua fungsi di Polres Lombok Tengah dilibatkan dalam rangka operasi Sandi ‘Bersinar’ 2016. Bahkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dilibatkan secara aktif.

Aksi itu ditunjukkan Babinkamtibmas Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Brigadir Sunardi.

Dihadapan masyarakat dan pemuda desa setempat, dia mengimbau warga binaannya itu untuk menjauhi narkoba. Bentuk aksinya, dengan memasang spanduk anti narkoba. Lokasi sosialisasinya di sebuah gardu desa setempat, dimana menjadi lokasi berkumpul masyarakat dan pemuda selama ini.

“Saya berharap semoga

(Suara NTB/why)

KAWASAN Pariwisata memiliki karakteristik kerawanan gangguan kamtibmas tersendiri. Keamanan menjadi salah satu pertimbangan khusus bagi para pelancong. Khusus di kawasan tiga gili di Lombok Utara, gangguan terhadap wisatawan asing yang berlibur ke tiga gili di Pemenang, KLU masih tergolong minim. Dinamika terjadi masih seputar pada sengketa lahan dan kejahatan konvensional lainnya.

Kapolsek Pemenang, Iptu I Dewa Gede Meiriawan, seusai Penyuluhan Bahaya Narkoba di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, KLU, Rabu (6/4) menjelaskan, meski tidak nihil kriminalitas, tetapi, mereka kerap disibukkan dengan maraknya oknum jasa angkutan pribadi meraup untung tidak wajar. Baik dari segi tiket maupun kedisiplinan.

“Wisatawan asing ini kan sangat disiplin waktu. Sejumlah travel diduga ada yang tidak konsisten masalah jam. Misalnya bilangnya dijemput jam 1 siang. Taunya datang jam 3. Ini kadang kita menerima komplain. Wisatawan itu merasa ditipu,” jelasnya.

Masyarakat diimbau untuk berpikir jangka panjang. Bahwa wisatawan merupakan aset masa depan yang jika dijaga maka akan memberikan dampak positif dari segi ekonomi secara berkesinambungan.

Di sisi lain, sambung Kapolsek, meningkatnya laju perkembangan pariwisata, khususnya di wilayah Pemenang menyisakan segelintir persoalan. Harga lahan yang melambung membuat masyarakat saling mengklaim pemilik sah si empunya lahan.

“Sengketa tanah wilayahnya kejaksaan. Kepolisian mengantisipasi agar tidak ada gejolak konflik di masyarakat. kita kedepankan mediasi. Tetapi jika buntu, kita arahkan untuk menempuh jalur hukum,” tegas lulusan Akpol 2012 ini.

Bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap desa di Pemenang Barat, Pemenang Timur, Malaka, dan Menggala memungkinkan proses penyerapan informasi terhadap segala dinamika yang terjadi di masyarakat. Termasuk memediasi setiap permasalahan sedini mungkin.

“Ada beberapa kasus yang kita mediasi. Tapi masing-masing pihak ngotot, ya kita sarankan ke ranah hukum. Kita damping agar tidak terjadi kekerasan dipicu permasalahan itu. Selama ini kondusif,” terangnya yang baru menjabat selama dua bulan ini.

Mengenai dinamika kriminalitas 3C, pihaknya mengaku belum ada kasus yang menonjol.

Hanya saja, pihaknya tetap mengatensi. Apalagi, dalam dua bulan belakangan terjadi dua kasus penggelapan kendaraan bermotor penyewaan. Modusnya, kendaraan dipinjam namun tidak kunjung dikembalikan.

“Dua tersangka kita tahan.

Segera kita limpahkan ke kejaksaan,” ujarnya sembari mengimbau agar warga tetap waspada dan menginformasikan setiap gangguan kamtibmas sesegera mungkin kepada pihak kepolisian. Agar dapat segera ditangani dan kondusivitas di daerah wisata dapat Dewa Gede Meiriawan terus dijaga. (why)

warga binaan saya paham dan mengerti betapa bahayanya yang namanya narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Dan semoga narkoba tidak beredar di Desa Montong Ajan,” harap Sunardi, sebagaimana disampaikan Kasubag Humas Polres Loteng, AKP I Made Supar-

ta, Kamis kemarin.

Aksi Brigadir ini berlanjut, tidak hanya dialogis di satu tempat, usahanya untuk mengkampanyekan Anti Narkoba, juga dengan bersilaturrahmi ke rumah-rumah warga dan menyampaikan secara langsung hal yang sama. (ars)

(Suara NTB/humas polres loteng)

BERSAMA - Brigadir Sunardi saat foto bersama warga dan pemuda Desa Montong Ajan dalam sosialisasi anti narkoba.

Tanjung (Suara NTB) Setelah setengah bulan lebih berproses, Polsek Tanjung akhirnya mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian uang dalam jok sepeda motor di depan Apotek Rania, pertengahan Maret lalu.

Polsek Tanjung memastikan keduanya setelah lebih dulu mempelajari rekaman CCTV yang terpasang di apotek setempat.

Kapolsek Tanjung, AKP. M. Purna, di ruang kerjanya, Kamis (7/4) mengatakan, keduanya diamankan di tempat terpisah. Terduga pelaku BA (23), diamankan 2 April dan MR (39), diamankan 4 April berdasarkan keterangan lanjutan dari BA. Kedua pelaku memiliki hubungan pertemanan dan diduga merupakan spesialis pembobol jok motor yang selama ini meresahkan warga.

“Rekaman CCTVnya kita pelajari, setelah melihat pelaku maka kita langsung ke lapangan menelusuri. Akhirnya benar, pelaku sesuai dengan apa yang ada di rekaman, termasuk dari jenis dan warna pakaian yang dikenakan saat beraksi,” ungkap Purna.

Kapolsek mengatakan, BA yang ditangkap lebih dulu sempat mengelak saat diinterogasi, namun sete-

lah ditunjukkan bukti rekaman CCTV, akhirnya pelaku pun mengakuinya. Dari pengakuan itulah, MR kemudian diburu dan ditangkap. Kedua terduga pelaku diamankan di kediaman masing-masing.

Dari pengakuan pelaku papar Purna, korban dibuntuti usai melakukan transaksi di bank. Begitu korban terlihat keluar dan menyimpan uang ke jok motor, keduanya pun membuntuti. Tidak dalam hitungan menit sejak motor diparkir di depan apotek, terduga pelaku langsung beraksi dan menjarah uang yang disimpan dalam jok.

Korban yang telah melaporkan kejadian ini, Juliarti, kehilangam uang sebesar Rp 13 juta. Uang hasil curian pun dibagi oleh kedua terduga pelaku, dengan BA mengantongi Rp 10 juta dan MR mengantongi Rp 3 juta.

Pengakuan keduanya, uang tersebut telah dihabiskan.

“Kita tidak melihat adanya keterlibatan pelaku dengan juru parkir Apotek. Memang saat kejadian, tukang parkir ada di sana tapi dia tidak terlibat,” sebutnya.

Kedua terduga pelaku pun dijebloskan ke sel tahanan Polsek Tanjung, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP. (ari)

Penyidikan Penyelundupan 7.000 Benih Lobster

Polisi Dalami Keterlibatan Pemodal

(Suara NTB/dok)

Jaga Kondusivitas Tiga Gili

kan malah balik menyerang.

“Saya lihat kepala dinas ini sudah mulai ‘’genit-genit’’ semua.

Mereka sudah mulai berani mengkritisi DPRD,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, H. Busrah Hasan juga merasa tersinggung dengan kritikan para kepala SKPD itu. Akibat dikirtik oleh SKPD, maka ada kesan negatif kemudian yang muncul di masyarakat terkait kinerja DPRD NTB. (ndi)

Polsek Tanjung Amankan Terduga Pelaku Pencurian

Masyarakat Jangan Dilupakan MASALAH keamanan di daerah pariwisata menjadi atensi Komisi II DPRD NTB. Karena untuk membangun pariwisata NTB, bukanlah suatu yang berdiri sendiri. Tidak semata-mata membutuhkan ketertiban. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah wisata. Karena bagaimanpun keamanan, kenyamanan dan ketertiban juga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi II, DPRD NTB, H. Burhanuddin, S.Sos kepada Suara NTB. Menurut Burhanuddin, bahwa pembangunan pariwisata harus memperhatikan pembangunan masyarakat sekitar. Karena tanpa ikut membangun masyarakat sekitar, pembangunan-pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia.

“Pembangunan pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri.

Apalagi hanya memperhatikan ketersedian infrastruktur dan ke mana saja. Tapi yang harus diingat adalah bagaimana masyarakat sekitar juga ikut dibangun. Tanpa mereka pembangunan yang dilakukan tidak ada artinya,” ujar anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Tengah ini.

Terganggunya keamanan dalam dunia pariwisata NTB selama ini, dilihat Burhan karena adanya ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat seperti tidak mendapatkan bagian untuk menikmati kemajuan dunia pariwisata NTB. Masyarakat terkesan dilupakan oleh pemerintah. Padahal, kata Burhan, masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama. Sehingga, selain ikut mendapat keutungan dari kemajuan pariwisata, juga akan ikut untuk menjaganya.

“Saya lihat ada ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan pariwisata kita. Masyarakat lokal seperti tidak mendapatkan berkah dari kemajuan pariwisata NTB. Sehingga prilaku kriminal masyarakat tidak harus dilihat hanya dari sisi pendekatan hukum saja, namun juga harus dilihat dari kesejahteraan mereka. Karena hal tersebut sangat berkaitan sekali. Untuk itu pemerintah juga harus mengarusutamakan pembangunan masyarakat local. Tidak bisa kita melupakan mereka dalam pembangunan.

Kalau tidak, ya pariwisata kita tidak akan pernah bisa kondusif,” ujarnya.

Burhan mengaku, pihaknya tetap berikhtiar membangun pariwisata NTB secara holistik. Sehingga pembangunan menjadi merata di semua level. Tanpa harus melupakan sisi lain.

Sehingga dari kemajuan pembangunan pariwisata NTB semua mendapatkan keutungan, termasuk masyarakat lokal. (ndi) H. Burhanuddin

kinerja Dewan. ‘’Untuk itu saya minta pada Gubernur NTB agar menegur para pembatunya untuk memahami tupoksinya masing-masing, sehingga tidak sembarangan untuk berbicara dimedia massa,’’ imbuhnya.

Selain itu Raihan juga sangat menyayangkan sikap kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengkritisi kinerja dewan. Seharusnya kritikan yang disampaikan dewan, harus ditindaklanjuti, bu-

Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan penyelundupan ribuan benih lobster ke Singapura bergulir pada pemeriksaan sejumlah saksi. Polisi mendalami keterlibatan salah seorang pengusaha yang diduga menjadi pemilik barang yang disebut berada di Jakarta.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, kepada Suara NTB menjelaskan, keterangan saksi dan barang bukti menjadi bekal pihaknya melakukan pengembangan.

Terhadap seseorang berinisial WG yang diduga memerintahkan pengiriman benih lobster.

“Kita kembangkan hasil keterangan beberapa saksi.

Ide (penyelundupan) ini diduga atas perintah seseorang,” sebutnya saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis (7/ 4). Pengusaha yang diduga sebagai pemilik barang juga akan dipanggil penyidik.

Kasus penyelundupan yang digagalkan pihak keamanan bandara dan Bea Cukai Mataram itu bergulir penyidikannya oleh Polda NTB. Tersangka LD kini mendekam di tahanan Mapolda NTB demi tindak lanjut proses hukum.

Penyidikan juga akan bergulir dengan memintai sejum-

lah pihak terkait, untuk menelusuri asal dan tujuan barang. “Seluruh pihak yang terlibat akan kita mintai keterangan,” tegas Jon Wesly.

Bea Cukai Mataram berkordinasi dengan Aviation Security Lombok International Airport menggagalkan penyelundupan 7.000 benih lobster yang akan diterbangkan ke Singapura (Suara NTB, Rabu 30/3). Pelaku LD (30) yang bertindak sebagai kurir itu, berusaha mengelabui pihak keamanan bandara dengan menyimpan ribuan benih lobster tersebut di koper dan stereofoam

dalam 35 plastik bening.

Supir travel warga Penujak, Praya Barat, Loteng itu diminta oleh seseorang di Jakarta, inisial Mister WG, mengantarkan kepada pemesan di Singapura dengan upah Rp 2 juta untuk 2 hari. Terbang dengan Silk Air nomor penerbangan MI123. Aksinya terhenti saat ketahuan lewat pemindai XRay bandara dan pemeriksaan fisik. Benih lobster senilai Rp 210 juta itu diduga bakal dibawa ke Vietnam.

Perbuatan pelaku disangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 102A huruf a UU nomor 17 tahun 2006 tentang

Perubahan UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; pasal 31 ayat (1) jo pasal 7 UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pelaku juga diduga melanggar pasal 4 PP nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. (why)

Aparat Hukum Bahu Membahu Perangi Narkoba Mataram (Suara NTB) Narkoba telah merasuki setiap lini masyarakat, tak terkecuali oknum aparat penegak hukum. Diperlukan upaya pemberantasan terpadu kerjasama semua elemen dan stakeholder. Menjembatani itu, secara lebih spesifik dan komprehensif dilakukan dalam Operasi Bersihkan Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016.

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, mengatakan, pihak kepolisian telah secara rutin melalui fungsi reserse narkoba melakukan serangkaian penindakan hukum. Namun, melihat kondisi saat ini, diperlukan upaya dan kesungguhan lebih.

“Peredaran narkoba tidak ada yang tidak ditembus. Mau lapisan Polri, TNI semua ditembus,” tegasnya. Di NTB pun demikian, sejumlah oknum ASN terjaring. Dalam Operasi Antik Februari silam, tiga oknum polisi juga tertangkap.

Terungkap baru-baru ini, sejumlah pelajar setingkat SMP di kawasan Gili Indah, Pemenang, KLU menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Kapolda menegaskan komitmen bersama dalam menjaga dan melindungi generasi muda.

“Terutama pelajar harus kita amankan, kita lindungi,” ujarnya. Upaya yang sedang ditempuh, lanjut dia, adalah dengan tidak jenuh memberi pemahaman terhadap bahaya narkoba kepada masyarakat melalui kampanye pencegahan.

Selain tanpa mengendurkan penegakan hukum mela-

tasan narkoba. Melakukan pelacakan kerawanan serta menetapkan target operasi pengedar dan bandar.

“Gembongnya kita buru. Tapi kita pelajari betul-betul jangan sampai bukan, lalu lolos. Kita data dulu. Setelah itu kita lakukan penindakan,” ujarnya.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Umar Septono

Lalu Rudy Irham Srigede

lui penggerebekan dan penangkapan para penyalahguna, pengedar, hingga bandar.

Terkait kondisi NTB sendiri, jenderal bintang satu ini menerangkan bahwa pihaknya tidak memandang zonasi berdasarkan pemetaan kerawanan. Penindakan hukum tidak mengenal tempat maupun target sasaran. Entah itu, masyarakat, pejabat, bahkan internal aparat hukum sendiri jika memang terlibat.

Sebagai bentuk atensi khusus, pihaknya mengerahkan segala fungsi kepolisian, di luar fungsi reserse narkoba itu sendiri dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba. Baik itu, fungsi lalu lintas, binmas, serta sabhara pun diterjunkan.

“Pada umumnya sudah menyebar. Kita tindak hukum sporadis di semua tempat.

Polres-polres harus melaksanakan operasi besar-besaran.

Setiap hari kita evaluasi sampai tengah malam. Saking seriusnya, ini semua fungsi bergerak,” tegas Kapolda.

Tindak Tegas Oknum Anggota Terlibat Narkoba Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi menegaskan bahwa pihaknya akan membantu pihak kepolisian dalam upaya melancarkan operasi penindakan hukum.

“Saya coba ikut membantu polisi soal pemberantasan narkoba ini. Tetapi kita bersihkan dulu di dalam. Seluruh Kodim kita tes urine. Di Korem juga,” tegasnya sembari menjelaskan bahwa tes urine prajurit TNI rutin dilakukan, dan para prajurit di Kodim jajaran terdeteksi negatif.

Dalam mendukung Polri, Korem 162/WB akan membentuk satuan tugas khusus yang mengemban tugas pemberan-

Kapolda pun menyatakan bahwa akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap upaya pelanggaran disiplin anggota terkait keterlibatan narkoba. “Gak ada alasan sekarang. Semua anggota yang terlibat. Sambil kita terus lakukan pengawasan ke dalam,” tegasnya. (why)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Geopark Rinjani

Keterlibatan Masyarakat Masih Kurang Mataram (Suara NTB) Tim Peneliti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendatangi Gunung Rinjani untuk dinilai. Penilaian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan terhadap pengelola sebelum dinilai oleh assessor dari Unesco. Tidak banyak hal yang harus dibenahi, hanya saja keterlibatan dan kesadaran masyarakat terbilang masih kurang.

(Suara NTB/ ist)

Hotel Jayakarta Lombok

Hotel Jayakarta dengan Sunset Time Romantis HOTEL Jayakarta Lombok merupakan salah satu hotel yang letaknya di pinggir pantai Meninting, Senggigi. Setelah matahari terbit, tamu bisa menyaksikan perahu-perahu nelayan dengan berbagai corak warna layarnya melewati pantai Meninting dalam perjalanan mereka pulang mencari ikan. Itu hanya satu dari sekian banyak pemandangan yang menarik bila masyarakat menginap di hotel ini.

Masyarakat umum juga bisa menikmati sunset atau matahari terbenam di tempat yang telah disediakan. Sambil menikmati kopi atau minuman lain yang telah disediakan hotel dengan harga mulai dari Rp 20 ribu.

“Salah satu yang paling menarik dari Hotel Jayakarta karena hotel ini berada di pinggir pantai dan lokasinya tidak jauh dari Kota Mataram. Apalagi kita punya Sunset Time yang bisa dinikmati oleh tamu maupun masyarakat umum,” kata General Manager Hotel Jayakarta Lombok Chery Abdul Hakim kepada Suara NTB, Selasa (5/4).

Jasa layanan tersedia selama 24 jam dengan 180 orang tenaga kerja terlatih. Hotel ini juga menyajikan berbagai masakan khas Lombok, Menu Indonesia maupun Eropa. Suranadi Coffee Shop menyajikan layanan sepanjang hari bagi pengunjung yang datang hanya ingin menikmati suasana hotel. Di malam hari, kegiatan di Narmada Bar dipusatkan di tepi kolam renang, yakni di Mayura Poolside Bar. Selain itu, bar Kuta Corner menyajikan hidangan pizza dan makanan khusus laut yang berada di lokasi sebelah barat dengan pemandangan laut dan pantai.

Hotel ini memiliki 171 kamar, yang terdiri dari dua tipe. Diantaranya 76 kamar termasuk 4 suites berada di bangunan cottages berlantai dua yang dilengkapi dengan balkon pribadi. Sementara 95 kamar termasuk 12 Junior Suites yang menempati bangunan baru yang berdekatan dengan loby hotel.

“Harga mulai dari Rp 675 ribu. Sudah bisa menimati berbagai fasilitas yang disediakan oleh hotel,” kata Chery.

Semua tipe kamar dilengkapi dengan pendingin ruangan. Selain itu juga dilengkapi dengan kamar mandi dan shower serta bar mini, telepon lokal, Interlokal maupun Internasional, televisi warna 17 Inch dengan jaringan internasional, film in-house, pengering rambut, fasilitas untuk membuat minuman teh dan kopi di kamar.

“Kita punya enam meeting room. Tiga yang besar dan tiga yang kecil dengan kapasitas hingga 200 orang,” ungkapnya.

Tersedia fasilitas ruang untuk pesta, pertemuan, seminar atau konferensi. Hotel ini juga menyediakan lapangan tenis, sepeda kayuh, meja tenis dan fasilitas kebugaran. Selain itu hotel ini dikelilingi oleh taman tropis.

Hotel Jayakarta Lombok merupakan tempat yang sangat ideal dan tepat bagi masyarakat yang ingin mencari suasana nyaman. Dengan fasilitas yang lengkap, masyarakat dapat menikmati keindahan pantai dan nuansa hotel yang nyaman dengan harga yang terjangkau. (lin)

(Suara NTB/met)

MENULIS PUISI - Ni Putu Sri Widyastini Susila ketika fokus menulis puisi dengan laptopnya.

Tunas Muda Pecinta Sastra Mataram (Suara NTB) Pemahaman dan kecintaan terhadap ilmu sastra harus ditularkan dari generasi ke generasi. Penularan ini sekaligus menjadi langkah regenerasi khusus dalam dunia kesusastraan.

Ni Putu Sri Widyastini Susila merupakan salah satu tunas muda yang mulai tergiring mencintai sastra. Beberapa karya baik cerpen maupun puisinya terbentuk secara mumpuni sehingga memperoleh apresiasi yang lebih. Cerpennya yang berjudul “GPS Hati” menduduki peringkat Juara III dalam lomba Digital Writing Cerpen tahun lalu.

“Lombanya cuma tingkat provinsi, ceritanya juga tentang kisah anak remaja yang parodi. Saya tergerak menyukai sastra ini sejak masih SMP,” tuturnya dengan sedikit malu – malu saat ditemui di Taman Budaya NTB, Kamis (7/4).

Minatnya tentang menulis karya sastra diasah mulai sekarang. Didampingi penulis sastra, Kiki Sulistyo, pelajar yang akrab disapa Wiwid ini mulai mendalami resep menulis puisi maupun cerpen.

“Sekarang lagi belajar dan memperdalam ilmu tentang penulisan puisi. Bagi saya, banyak sekali pelajaran yang mampu kita raih melalui sastra itu sendiri,” ujarnya.

Selain cerpen GPS Hati, dari jari tangannya juga pernah lahir cerita pendek berjudul Gadis Pasang Surut. Selain itu ada pula cerita yang disebutnya berjudul Radar dan Kania.

Beberapa karya yang sudah diciptakannya belum pernah dikirim ke media massa untuk kemudian dipublikasikan ke khalayak.

“Belum pernah ada cerpen yang saya kirim untuk dimuat.

Satu cerpen biasanya saya kerjakan selama dua hari,” katanya.

Regenerasi Upaya regenerasi yang dilakukan Kiki Sulistyo mulai kelihatan. Pada kelas pembelajaran sastra, animo pelajar untuk mendekati ilmu sastra perlahan mulai meningkat. Ini dibuktikan dengan jumlah siswa yang datang berdiskusi untuk keperluan bertukar pikiran demi memperkaya pemahaman tentang ilmu kesusastraan.

“Sekarang sudah mulai banyak pelajar yang datang ikut diskusi belajar sastra bersama,” tutur Kiki disela – sela berbagi ilmu kepada Wiwid.

Harapannya, kecintaan para remaja dan anak muda pada karya sastra tidak selesai pada tahap mengapresiasi karya.

Setidaknya, para pelajar maupun kalangan umum kedepannya terdorong untuk memperkaya dialektika dengan terus memproduksi atau berkarya sesuai dengan gaya masing – masing.

“Kumpulan puisi di Suara NTB sebentar lagi terbit. Tahun lalu kan sudah, sekarang tinggal puisi dan cerpen – cerpen yang dimuat Suara NTB pada tahun 2015 yang akan diterbitkan,” tandasnya. (met)

“Semua sudah mendekati cukup. Manajemennya sudah oke, konservasinya juga oke.

Tapi barangkali yang perlu ditojolkan lagi mengenai keterlibatan masyarakat. Karena itu juga akan jadi salah satu aspek penilaian dari assessor,” kata Peneliti Utama Badan Geologi Kementerian ESDM RI Hanang Samudra kepada Suara NTB, di Mat-

aram, Kamis (7/4).

Menurutnya, pengelola geopark harus lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana geopark itu dijaga dan dipelihara. Kendati demikian, selama ini masyarakat telah hidup dengan konsep geopark itu sendiri. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu untuk dibenahi dan harus diketahui

oleh masyarakat.

Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa status taman bumi atau geopark dari sebuah kawasan geologi berpotensi meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata. Dalam konteks perkembangan daerah, laju sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi paling cepat jika dibandingkan sektor-sektor lain.

Sejumlah pengalaman pengelolaan geopark di berbagai lokasi membuktikan bahwa konsep taman bumi mampu menghadirkan pendapatan ekonomi yang sangat besar.

Tiongkok misalnya, dari pendapatan wisata sekitar 6 miliar dollar AS atau Rp 80 triliun, sekitar 62 persen di antaranya atau mencapai Rp 49 miliar disumbangkan dari pengelolaan 33 kawasan geopark global.

“Gunung Rinjani ini potensinya sudah ada, tinggal bagaimana mengelolanya saja. Selain itu masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana semestinya geopark itu dijalan-

kan. Mereka sebagai pelaku utama,” kata Hanang.

Menurut Hanang, potensi-potensi yang ada misalnya pada aspek geologi, budaya dan konservasi sudah sangat baik. Hanya saja, keterlibatan masyarakat dalam memperkenalkan rinjani sebagai geopark dunia ini juga perlu ditingkatkan. Sebab masyarakat merupakan penentu utama suatu destinasi wisata akan banyak dikunjungi wisatawan atau tidak, disamping potensi alamnya.

“Masyarakat perlu diberikan edukasi, sangat disayangkan kalau potensi yang ada ini tidak diperkenalkan kepada masyarakat,” kata Hanang. (lin)

Jejak Emosi pada Tari Bali

(Suara NTB/met)

GEDUNG TUA - Sederet gedung tua yang memiliki daya tarik karena pesona yang khas melekat dari nilai sejarah yang tinggi serta estetika bangunan gaya lama.

Semangat Melestarikan Kota Tua Ampenan merupakan Kota Tua yang terletak di ujung barat daerah NTB. Sederet bangunan kuno yang berdiri dengan gaya arsitektur khas gedung di Belanda, menjadi ruang lingkup estetika dalam kota. Kota Tua Ampenan, menyimpan nilai historis yang tinggi sehingga layak dijadikan destinasi pariwisata.

Oleh Sahmat Darmi Di sepanjang Jalan Niaga II, yang dulu bernama Jalan Ancar, di pusat kawasan ini, terdapat belasan lokal gedung dengan gaya arsitektur serupa. Meski banyak yang telah berubah bentuk setelah dirombak melalui proses renovasi, terdapat beberapa lokal bangunan yang masih berdiri dengan wajah atau bentuk asli.

Sedianya, masih ada bangunan – bangunan berdiri kokoh dengan gaya masa lampau.

“Bangunan yang asli, serta bentuknya masih bertahan sampai sekarang ini adalah yang itu. Bangunan yang ada orang – orang ngesol sepatu didepannya itu,” kata Tan Mei In (61), pengusaha kue Coffee Cito di kawasan setempat sembari menunjuk kearah gedung yang ia maksud dari depan tokonya, Kamis (7/4).

Postur bangunan bergaya lama yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri, menjadi motivasi penyemangat untuk merawat serta melestarikan kota tua. Bangunan yang ditunjukkan oleh Tan Mei In adalah gedung bersama salah satu asosiasi marga Tionghoa. Bangunan itu dijuluki “Rumah Burung” karena awalnya memang menjadi tempat penangkaran berbagai jenis burung piaraan.

“Itu rumah burung, sampai sekarang bangunan itu menjadi gedung bersama marga Ang. Itu bangunan yang benar – benar masih klasik dari dulu sampai sekarang,” katanya.

Ia membeberkan, sejak kecil dirinya sudah tinggal dan menetap di komplek tersebut. Itu sebabnya, semua hal yang menyangkut perubahan maupun perkembangan keberadaan bangunan di sekitar tempat tinggalnya diketahui persis. Dirinya memiliki kedekatan yang erat dengan riwayat pertumbuhan lingkungan setempat.

“Saya sejak kecil sudah tinggal dan menetap disini. Seingat saya, pada tahun 1965, ketika kakek saya kembali ke Tiongkok, bangunan – bangunan ini sudah berdiri seperti ini,” kenangnya.

Pada gedung yang terletak 15 meter dari toko yang ditempati Tan Mei In, terdapat tulisan angka 1951 di dinding atas bangunan. Bisa jadi, angka tersebut bisa disimpulkan sebagai tahun pendirian bangunan setempat.

Renovasi Beberapa bangunan yang terbentuk dengan gaya lama juga pernah mengalami proses renovasi. Termasuk toko Coffee Cito yang kini ditempati oleh Tan Mei In bersama keluarga.

Meski melakukan renovasi, para pemiliki gedung di kawasan setempat diikat dengan aturan yang mengamanatkan, renovasi yang dilakukan tidak sampai menghilangkan citra dan bentuk semula bangunan.

“Sekarang kan sudah ada aturan, renovasi boleh dilakukan asal tidak sampai merubah secara total bentuk bangunan.

Tempat saya ini sebelum saya tinggal disini juga dulu pernah saya lakukan renovasi. Dulu tembok dan atap bangunan ini bolong – bolong sehingga kalau hujan ya bocor,” ujarnya.

Bangunan tua dengan gaya arsitektur ala Belanda yang ditempatinya masih berdiri dengan wujud yang tidak berubah.

Meski telah direnovasi, gedung itu tampak dengan kesan klasik yang mencolok, baik interior maupun eksteriornya.

Berbeda dengan bangunan berupa rumah maupun toko – toko di Jl. Pabean. Gedung – gedung yang terletak di sisi kiri maupun kanan jalan yang mengarah ke Pantai Ampenan, lokasi pelabuhan lama. Ban-

gunan – bangunan yang berbaris di kawasan tersebut telah dipoles menggunakan cat dinding yang tidak seragam (warna – warni). Alhasil, kesan gedung yang menjadi representasi bangunan tempo dulu yang kuno itu terkikis. Bisa dikatakan, kadar estetika serta kandungan nilai historisnya mengalami penurunan.

Di kawasan setempat, persisnya di seputaran simpang lima Kota Tua Ampenan, juga pernah berdiri sebuah bioskop yang lumayan populer di era 1960 – 1970. Bioskop bernama Ramayana itu dulu posisinya terletak di tempat berdirinya Bank Danamon sekarang.

Seorang tukang parkir yang pernah merasakan menonton film di bioskop tersebut semasa ia kanak – kanak, Sukian Ismail, menuturkan, film yang biasa diputar pada bioskop tersebut tidak lain hanyalah drama perang dari cina serta film – film koboi. Belum ada film Indonesia yang diputar pada layar kaca tempat hiburan yang satu itu.

“Saya tidak tahu berapa harga karcisnya, saya sering ikut masuk kesana saat masih kecil, jadi tidak dipunguti bayar. Saya ikut ibu dan bapak saya yang nonton kesana,” kata alumni SD 2 Pelembak, Ampenan. Tempat ia mengenyam bangku pendidikan itu merupakan satu diantara dua sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Sampai saat ini, Ampenan selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Sayangnya, Kota Tua tersebut tidak dipersolek seperti kota – kota tua yang ada di luar daerah. Sederet Kota Tua, sebut saja kota yang ada di Semarang, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya telah melejit menjadi kawasan pariwisata yang ikonik.

Kota – kota tua di luar daerah itu dikembangkan dengan berbagai hiasan pernak – pernik kebutuhan rekreasi. Beberapa diantaranya Sepeda Ontel yang disewakan, penjualan topi khas ala Belanda, serta beberapa jenis kuliner yang menjadi bagian dari daya hidup masyarakat terdahulu. (*)

TARI Pendet, Sekar Jagad, Puspanjali, Selat Segare, Kasmaran dan tari Marsapati adalah sederet Tari Bali yang dikuasai serta pernah dipentaskan oleh Ni Ketut Tri Febriarmini. Ketika menari, wajah Febri – sapaan keseharian – penari muda ini memperlihatkan ekspresi yang sangat dinamis.

Matanya, nyeledet berkeliaran memandang kesana – kemari.

Tangannya, ngagem seperti mahluk yang siap menikam leher seseorang. Pinggulnya, ngegel dan meliuk – liuk serupa pita yang sedang tertiup angin.

Kakinya bersilangan seperti sedang membangun kuda – kuda.

“Gerakan tari bali itu enerjik, tetapi lemuh, gemulai, lembut dan sangat khas. Bagi saya, menari itu seperti kita sedang bergerak mengekspresikan sebuah emosi melalui gerakan – gerakan yang indah,” tuturnya ketika ditemui Suara NTB, Kamis (7/4).

Meski tergolong sebagai penari muda, sebab masih duduk di bangku kelas dua SMA, kiprahnya dalam dunia tari di NTB sudah cukup membanggakan.

Sebagai penari yang tumbuh di lingkungan keturunan Bali, Ketut Febri melahap ilmu tari sejak masih dini. Ia bahkan sudah mengenal tari sebelum memasuki jenjang pendidikan formal.

“Saya ingat bahwa saya diajarkan menari itu sejak masih berusia tiga tahun. Orang yang ngajarin pertama tentang menari adalah ibu saya,” tutur pelajar yang sehari – hari menuntut ilmu di SMA Negeri 5 Mataram (Smala) ini.

Sanggar demi sanggar yang menjamur di Kota Mataram sudah dijelajahi untuk keperluan mendalami ilmu tari. Saat ini, dirinya menetap di Sanggar Dharma Putra, Tohpati.

Ia ingin menetap karena merasa nyaman ketikan menjalin relasi untuk berkomunikasi bersama rekan – rekan penari sebayanya.

“Mencari ilmu tari, saya sudah berkeliling ke berbagai sanggar di Mataram.

Ada beberapa sanggar yang saya tidak merasa nyaman, saya tinggalin. Sekarang sanggar yang terakhir, karena saya nyaman dengan teman – teman,” katanya.

Dirinya merasa, komunikasi yang terbangun melalui relasi persahabatan dengan kerabat sebayanya saat ini sudah nyambung. Tidak ada diantara para penari sahabatnya yang tidak mampu bersikap rendah hati. Semuanya terkesan santun serta tidak beradu gaya maupun gengsi demi mema-

merkan kekayaan.

“Saya meninggalkan sanggar tempat mencari ilmu itu bukan karena merasa sudah berilmu. Tetapi kadang – kadang risih karena teman – teman suka ngomong yang tinggi – tinggi, saling pamer gaya, pamer kekayaan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Tari Tradisi Sejak kecil, Febri memang sudah lekat dengan tari tradisi.

Hanya saja, ketika beranjak remaja, ia mulai bergeser untuk menekuni tari modern. Lantas, ketika duduk di bangku SMA, ia justru kembali menelusuri jejak lamanya yakni mendalami ilmu tari tradisi.

“Saya kan memang awalnya mempelajari tari tradisi, tetapi pas SMP saya belajar tari modern. Saya sempat meninggalkan tari tradisi, akhirnya pas SMA, saya coba kembali mencari tari tradisi, saya terpaksa harus belajar ulang lagi, mulai dari nol,” katanya.

Sampai saat ini, ia tidak mau menyia – n y i a k a n kesempatannya untuk terus mendalami ilmu tari tradisi. Lebih – lebih Tari Bali. (met)

Ni Ketut Tri Febriarmini

(Suara NTB/met)

Wisata Religi Tak Sepopuler Wisata Halal

(Suara NTB/lin)

H. Abdul Latif Nadjib

Mataram (Suara NTB) NTB telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Namun hal itu pada kenyataannya tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan pada wisata religi yang kian ditinggalkan. Terlihat di beberapa lokasi wisata religi relatif sepi pengunjung.

“Tidak bisa kita pungkiri, memang wisata religi ini tidak seramai wisata lainnya. Biasanya musiman kalau religi.

Kita sudah punya potensi wisata religi ini, hanya saja promosi yang kurang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (7/4).

Fenomena sepinya pengun-

jung pada beberapa wisata religi ini juga disebabkan karena semakin banyaknya pilihan liburan yang dianggap lebih kekinian. Padahal jika masyarakat mengajak keluarga dan kerabatnya mengunjungi destinasi wisata religi, maka akan mendapatkan edukasi yang lebih. Selain itu nilai spiritual dan keagamaan juga semakin melekat.

Misalnya Wisata Makam Loang Baloq beberapa bulan terakhir ini terlihat sepi pengunjung. Bukan hanya pengunjung, pedagang pun terlihat sepi tidak seramai biasanya. Sepinya pengunjung ini juga dikeluhkan oleh sejumlah pedagang.

Sebab pendapatannya semakin menurun setiap harinya.

Ta’am selaku Penjaga Makam Loang Baloq kepada Suara NTB sebelumnya menyebutkan saat pengunjung ramai, bisa mencapai 500 orang pengunjung setiap harinya. Namun saat ini, pengunjung hanya mencapai jumlah maksimal 50 orang setiap harinya bahkan tidak ada.

Keadaan ini sudah berlangsung sejak lima bulan terakhir. Hal ini menunjukkan semakin kurangnya minat masyarakat mengunjungi Makam Loang Baloq sebagai salah satu destinasi wisata religi yang diandalkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

“Banyak sekali wisata religi yang bias didatangi oleh wisatawan. Kami berharap

wisatawan bisa meluangkan waktunya untuk mendatangi wisata religi juga. Karena kita juga sudah menyediakan sejumlah fasilitas untuk kenyamanan para pengunjung,” ungkap Latif.

Beberapa destinasi wisata religi lannya seperti makam TGH. Ahmad Hambali atau lebih dikenal sebagai Tuan Guru Tretetet, makam Denda Seleh, makam Bintaro dan beberapa wisata religi lainnya. Semestinya dengan bekembangnya wisata halal yang identik dengan religi, destinasi ini bisa semakin ramai. Namun yang terjadi justru sebaliknya, wisata religi semakin ditinggalkan ditengah maraknya wisata halal di NTB, khususnya di Lombok. (lin)

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dugaan Jual Beli Kunci Jawaban Perbaikan Nilai UN DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) menegaskan jika pelaksanaan perbaikan nilai Ujian Nasional (UN) tahun 2016 dijadwalkan dilakukan pada bulan Oktober 2016 mendatang. UN perbaikan itu ditujukan terhadap siswa yang mendapatkan hasil atau nilai di bawah standar dalam pelaksanaan UN tahun ini.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/4), Kepala (Suara NTB/dok) Bidang Pendidikan Menengah Wirno Bambang Karmeda (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd menegaskan, saat ini siswa diberikan kesempatan melakukan ujian perbaikan, terutama siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar. Dalam pelaksanaan ujian perbaikan itu, nantinya akan disesuaikan dengan mata pelajaran yang mendapatkan nilai di bawah standar tanpa harus mengulang ujian di mata pelajaran yang lain.

“Nanti akan ada ulangan perbaikan yang dijadwalkan pada bulan Oktober, itu untuk perbaikan bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar. Kalau dianggap nilainya kurang, maka itu yang mengikuti perbaikan,” ujarnya.

Sebelum dilakukannya ujian perbaikan, kata Bambang, terlebih dahulu akan dilakukan ujian susulan terhadap siswa yang tidak dapat mengikuti UN inti, karena adanya sejumlah halangan seperti sakit maupun sejumlah persoalan lainnya.

Untuk jadwal pelaksanaan ujian susulan dijadwalkan dimulai pada tanggal 11 sampai 13 bagi siswa SMA, dan mulai dari tanggal 11 sampai 14 bagi siswa SMK. “Nanti akan ada ujian susulan dulu sebelum ujian perbaikan,” jelasnya.

Disinggung jumlah siswa yang akan mengikuti UN susulan, Bambang mengatakan jika sejauh ini Dinas Dikpora Lotim belum menerima berapa jumlah yang akan menjadi peserta UN susulan dari masing-masing sekolah. Padahal, proses perekapan akan secepatnya dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan soal dengan jumlah siswa yang akan mengikuti UN susulan.

“Hari Sabtu jumlah siswa UN susulan itu harus sudah masuk, sehingga kita harapkan semua sekolah setingkat SMA-sederajat untuk segera menyerahkan jumlah siswa yang akan menjadi peserta UN. Jika UN sudah berlangsung, namun nama siswa belum juga diserahkan, maka siswa tersebut sudah dinyatakan tidak lulus,” tegasnya. (yon)

Unram Pastikan Terima Siswa Inklusi Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menjamin siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusi dapat diterima masuk Unram pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Catatannya, mereka bisa bersaing pada saat tes penerimaan mahasiswa baru.

Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi, Phd, meyakinkan pihaknya tidak melakukan diskriminasi siswa inklusi sama sekali.

Bahkan peluang mereka masuk Unram cukup besar dan hal itu berlaku juga bagi semua masyarakat tanpa ada perbedaan sama sekali. “Kita kan tidak pernah melakukan diskriminasi,” terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Sementara itu, untuk pemberian beasiswa bagi penyandang difabel, Sunarpi menjamin semua mahasiswa yang tercatat kuliah di Unram mempunyai peluang sama untuk diberikan beasiswa tanpa memilah-milah.

“Proses evaluasi tetap sama, tetap diberikan bantuan dan tidak ada perlakuan yang berbeda, dalam artian karena mereka kurang, jadi tetap diberikan bantuan dari tahun ke tahun bahkan ada yang sudah sukses. Bahkan kita akan berikan perhatian yang lebih baik bagi siswa difabel,” ujarnya.

Pihaknya juga tetap memberikan jaminan pada mahasiswa inklusi menerima beasiswa Bidikmisi Unram. Asalkan, mereka mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jadi soal beasiswa ini kan mereka tidak dibedakan, misalnya beasiswa Bidikmisi dasar evaluasi secara ekonomi.

Misalnya income per bulan Rp 300 ribu kasarnya, kemudian dia masuk 30 persen di kelas. Di situ memang tidak ada pencantuman syarat bagi difabel untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi,” urainya.

Meski menjamin menerima siswa berkebutuhan khusus, hanya saja Unram hinggga saat ini belum memiliki fasilitas dan pelayanan bagi penyandang difabel.

“Untuk fasilitas difabel sendiri kita memang kita tidak menyiapkan fasilitas khusus sampai dengan sekarang, tapi yang kita lakukan selama ini tapi kalau mereka terjaring masuk kita berikan perhatian khusus dengan memberikan bantuan-bantuan khusus karena memang kita tidak punya prodi secara khusus,” tandasnya.

Pendidikan Layak Sementara Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Wanita, Winarna, M.Pd., mengatakan, siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kondisi mereka. Pendekatan yang dilakukan dalam pengajaran kepada mereka, lebih kepada pendekatan komunikasi dan psikologi. Dan metodologi yang digunakan harus visual. “Metodologinya harus visual, mereka bisa melihat langsung dari video, gambar-gambar. Guru tidak hanya melakukan pengajaran dengan berbicara, tetapi juga dari gerakan,” ujar Winarna.

Kalau hanya melalui tulisan, katanya, anak akan kesulitan. Karena mereka akan tidak jelas memahami materi pelajaran yang disampaikan. Di SLB Dharma Wanita, ratusan siswa yang mengikuti pendidikan di sana. Terdiri dari penyandang tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa dan autis.

Dari tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB. Selain itu, Winarna juga mengeluhkan, belum terwadahinya lulusan SLB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Terutama di NTB. Ia meminta kepada pemerintah pusat atau daerah memperhatikan hal ini. karena animo siswa berkebutuhan khusus untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi cukup tinggi.

“Siswa berkebutuhan khusus belum terwadahi di perguruan tinggi. Mohon kebijakan pemerintah, baik daerah dan pusat, memperhatikan siswa kita yang melanjutkan pendidikan tinggi,” pintanya.

Selain itu, ruang kelas dan pengajar yang kurang di SLB juga turut menjadi perhatiannya. Terkadang bisa sampai melebihi kapasitas. Hal ini yang perlu menjadi pertimbangan. Karena, agar SLB memiliki ruang yang cukup untuk mewadahi siswa berkebutuhan khusus. (dys/ron)

(Suara NTB/ist)

TANPA PERBEDAAN - Wakil Gubernur H. Muh. Amin bersama siswa inklusi di Ponpes Al Ikhlas Desa Stungkep Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Kamis (7/4).

Siswa berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dari pemerintah, termasuk kuliah tanpa ada perbedaan.

Puluhan Siswa di Lotim akan Dipanggil Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan jual beli kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2016 yang diduga dilakukan 57 siswa di Lotim. Peredaran kunci jawaban UN ini diduga dilakukan di salah satu rumah masyarakat inisial HS di Kelurahan Denggen Kecamatan Selong. Kunci jawaban tersebut diduga beredar di salah satu SMA negeri di Lotim.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kamis (7/4), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM membenarkan jika pihaknya sampai saat masih melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan peredaran kunci jawaban UN. Saat ini, katanya, petugas sedang

melakukan interogasi terhadap sejumlah pihak terkait dugaan jual beli kunci jawaban UN. “Masih dalam tahap penyelidikan dan sudah menginterogasi sejumlah pihak,” sebutnya Untuk lebih mempercepat proses dugaan jual beli kunci jawaban, ujarnya, aparat ke-

polisian melalui Sat Intelkam akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah siswa yang saat ini sudah dikantongi identitasnya dari sekolah yang siswanya diduga terlibat. Namun, proses pemanggilan dan interogasi terhadap siswa yang terlibat jual beli kunci jawa-

ban UN akan dilakukan pascapelaksanaan UN benar-benar selesai.

“Nanti jika pelaksanaan UN sudah selesai barulah kita akan panggil siswa-siswa yang bersangkutan biar konsentrasi mereka dalam melaksanakan UN tidak terganggu,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lotim Wirno Bambang Karmeda mengklaim jika sampai hari ketiga pelaksanaan UN di Lotim bagi SMA dan hari ke empat bagi SMK, belum

ditemukan kecurangan. Begitu juga, terkait beredarnya isu kebocoran naskah soal dan transaksi jual beli kunci jawaban yang diduga dilakukan puluhan siswa di Lotim.

Kebocoran naskah soal, katanya, sangat kecil kemungkinannya terjadi karena mulai dari awal pendistribusian sampai soal di tangan siswa masih dalam kondisi bersegel dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. “Belum ada kita temukan peredaran kunci jawaban ataupun soal UN yang bocor, UN di Lotim aman dan lancar-lancar saja,” klaimnya. (yon)

STIE AMM Mataram dan Kanwil DJP Nusra Sukses Menggelar Workshop Perpajakan 2016 Mataram (Suara NTB) Workshop perpajakan yang diadakan di aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, Rabu (6/4) lalu, berlangsung sukses dan meriah.

Acara ini diadakan atas kerjasama P2KPN Unit Tax Center STIE AMM Mataram dengan Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH, MM, Ketua P2KPN, Usman TS, SE., dan sebagai narasumber yaitu Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen dari DJP Nusa Tenggara Ardi Nugroho, SE. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta yang memadati aula STIE AMM Mataram. Baik dari para pejabat institusi, tim dosen, dan juga mahasiswa yang sangat antusias mengikuti gelaran akbar ini. Bahkan masih banyak peserta yang tidak mendapatkan tempat duduk, rela berdiri dan sebagian harus mengikuti acara dari luar.

Gelaran acara yang bertema “Tax Goes to Campus – Muda, Ngerti, & Cinta Pajak” dibuka oleh Ketua STIE AMM Mataram, Umar Said.

Dalam sambutannya, Ketua STIE AMM Umar Said menjelaskan pentingnya setiap warga negara Indonesia untuk memahami tujuan penyelenggaraan pajak demi pembangunan negara.

“Kesadaran warga negara Indonesia dalam membayar pajak ditujukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di suatu daerah,” ujarnya.

Selain itu, pemahaman dan kemampuan dalam perpajakan juga harus dimiliki oleh para mahasiswa. Karena ke depannya hal ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi para lulusan STIE AMM Mataram, dalam menghada-

pi persaingan baik di dunia kerja maupun usaha.

Sementara Ardi Nugroho, dalam pemaparan materinya menyampaikan beberapa isu terkini seputar kondisi ekonomi dan keterkaitannya dengan perpajakan di Indonesia. Edukasi mengenai alur bisnis pajakpun turut dijelaskan, seperti, jenisjenis pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, proses pendaftaran.

Termasuk, bagaimana konsep yang digunakan dalam cara perhitungan pajak, kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak.

Selain itu, pengawasan dalam pembukuan dan pencatatan, hak dan hal apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan, hak untuk keberatan dan pengajuan banding dan penagihan.

Selain itu perangkat elektronik perpajakan terkini juga disosialisasikan di dalam materi yang disampaikan yang meliputi e-filling, e-billing dan e-faktur.

Kabag Humas STIE AMM Mataram, Ahmad Bairizki, SE, MM, menilai acara ini sangat penting. Menurutnya, besarnya anggaran jumlah belanja negara setiap tahun rupanya tidak diikuti dengan besarnya pendapatan negara. Sehingga setiap tahunnya negara terus berutang. Sedangkan salah satu unsur pendapatan negara adalah berasal dari pajak.

“Oleh karenanya diharapkan agar sosialisasi seperti ini dapat membuka dan menyebarluaskan wawasan serta kemauan setiap warga negara untuk sadar dan taat membayar pajak, demi meningkatkan ekonomi pembangunan di daerahnya,” ujar Bairizki.

Di sela-sela segmen dan akhir acara, panitia STIE AMM Mataram dan tim Kanwil DJP juga mengadakan game show bagi para peserta yang hadir.

Agar para peserta bisa mendapatkan berbagai macam hadiah dan suvenir menarik yang telah disiapkan. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Workshop perpajakan yang diadakan di aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, Rabu (6/4) lalu.

UMM Keluhkan Aturan Menteri Cepat Berubah Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) mengeluhkan aturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) yang terus berubahubah. Akibatnya, belum selesai memenuhi aturan lama, muncul tuntutan menggunakan aturan baru yang bikin kelabakan pihak perguruan tinggi.

“Banyak sekali peraturan-peraturan itu sangat cepat berubah, cepat diganti belum efektif dilaksanakan diganti. Banyak sekali peraturan yang boros tidak efektif, sehingga ketika kita sedang memenuhi aturan itu, diganti lagi.

Mau memenuhi, diganti lagi,” keluh Rektor UMM, Drs. H. Mustamin H Idris MS, pada Suara NTB, Kamis (7/4).

Dicontohkannya, pada saat pengurus Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Dulu pengurusan NIDN sangat dipermudah untuk memperoleh keterpenuhan rasio dosen, terutama dosen tetap. Namun kemudian dipersulit dan kemudian kini sangat berat, seperti harus adanya tes bebas narkoba, tes

kejiwaan, tes kesehatan dan lain sebagainya.

“Kalau narkoba tidak ada masalah, banyak sekali jadi mungkin ini jangan terlalu banyak aturan diubah-ubah. Cepat sekali perubahannya,” protesnya.

Selain itu, Mustamin menyebut pemerintah berlaku diskriminatif, terutama dalam hal pemenuhan rasio dosen.

Pemerintah, kata dia, sudah tiga kali menunda batas waktu pemenuhan rasio dosen bagi perguruan tinggi yaitu pertama 31 Desemeber 2015, 31 Januari 2016 dan 30 Juni 2016.

“Kenapa ditunda sampai tiga kali, itu bukan karena PTS tapi PTN, negeri itu belum bisa penuhi rasio dosen. Kalau mau adil, pemerintah harus berlaku konsisten terhadap PTN yang belum bisa memenuhi rasio dosen dan memberikan sanksi berupa penutupan prodi bersangkutan.

Sampai menunda tiga kali ini kan dalam rangka menyelamatkan negeri bukan swasta. Oleh karena itu kami meminta tidak diskriminatif dan diberlakukan sama,” harapnya. (dys)

(Suara NTB/yon)

GEDUNG LAMA - Inilah gedung sekolah lama SMKN 1 Pringgasela yang akan difungsikan lagi untuk sejumlah jurusan baru.

SMKN 1 Pringgasela Berencana Fungsikan Lagi Gedung Lama Selong (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pringgasela Lombok Timur (Lotim) berencana menfungsikan kembali gedung sekolah lama yang sekitar dua tahun lalu sudah ditinggalkan karena sudah adanya gedung sekolah baru.

Rencana pihak SMKN 1 Pringgasela ingin menfungsikan kembali gedung sekolah itu untuk membuka sejumlah jurusan baru yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepada Suara NTB, Rabu (6/4), Kepala SMKN 1 Pringgasela, Drs. H. Hamzah, MMPd, menegaskan alasan pihak SMKN 1 Pringgasela untuk menfungsikan kembali gedung sekolah lama yang terkesan kosong ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan membuka sejumlah jurusan baru yang akan disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat.

Selain itu, letak gedung sekolah baru saat ini berada cukup jauh dengan pemukiman masyarakat, sehingga menjadi salah satu penyebab merosotnya jumlah siswa di SMKN 1 Pringgasela. “Tahun ini kita berencana untuk menfungsikan gedung sekolah lama ini. Kita akan buka jurusan baru pada penerimaan siswa baru nanti,” ujarnya.

Difungsikannya kembali gedung sekolah lama itu, lanjutnya, SMKN 1 Pringgasela ke depan akan memiliki dua gedung sekolah. Apalagi, pihaknya akan membuka sebanyak 9 jurusan baru yang benar-benar jurusan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada di Kecamatan Pringgasela. Dengan begitu, maka masyarakat ke depannya tidak akan jauh-jauh untuk menyekolahkan anaknya sampai mengeluarkan biaya

yang cukup besar.

“Penempatan siswa nantinya akan disesuaikan dengan jurusan misalnya untuk jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ), perbankan dan sejumlah jurusan yang berkaitan dengan jaringan akan kita tempatkan di gedung sekolah lama, karena jaringan internet di sini lebih bagus,” paparnya.

Selain itu, beberapa jurusan yang rencananya akan dibuka di SMKN 1 Pringgasela dengan memfungsikan gedung sekolah lama itu seperti Teknik Industri dengan kompetensi keahlian yakni Teknik Manajemen Pergudangan, Teknik Pelayanan Produksi, Jurusan Pembuatan Tekstil dan sejumlah jurusan lainnya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi banyak sekali jurusan yang belum ada di sini, padahal potensi yang ada khususnya di Kecamatan Pringgasela sungguh luar biasa,”jelasnya. (yon)

MUI Minta Lembaga Pendidikan Perluas Materi Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi semakin meluasnya paham radikal teroris ke kalangan pelajar dan mahasiswa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB meminta lembaga pendidikan baik sekolah maupun kampus untuk memperluas materi kebangsaan terhadap siswa dan mahasiswa.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menjelaskan pentingnya generasi muda memahami arti nasionalisme dan kebangsaan dalam kehidupan seharihari. Untuk memberikan pemahaman, hal itu dapat dilakukan oleh semua lembaga pendidikan dengan memanfaatkan momentum penerimaan siswa atau mahasiswa baru dengan cara menyisipkan materi-materi kebangsaan terhadap mereka.

“Waktu mau masuk perguruan tinggi adakan Ospek atau apalah namanya, kemudian pas masuk SMA paling tidak di-

(Suara NTB/dys)

H. Saiful Muslim manfaatkan untuk memberikan materi kebangsaan atau bela negara atau apalah namanya agar terhindar dari paham radikal teroris, paling tidak mereka tahu karena banyak yang tidak paham sekarang,” tegas Saiful Muslim pada Suara NTB, Kamis (7/4).

Lebih jauh Saiful Muslim menegaskan dari catatannya, pihak-pihak yang sering termakan ideologi radikal teroris bi-

asanya berasal dari siswa dan mahasiswa berlatar belakang dari desa atau pedalaman. ‘’Dengan sekejap, orang-orang seperti ini dapat ikut paham-paham baru yang menurut mereka unik,’’ ungkapnya.

Selain itu, orang-orang dengan keperibadian labil juga sangat mudah terkontaminasi paham-paham radikal ini. Hanya dengan menawarkan jasa tertentu terhadap orang-orang labil ini, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sudah bisa memperalat mereka.

“Kampus itu perlu menyampaikan itu, terutama tentang kebangsaan dulu karena pengetahuan tentang Indonesia tidak semua sama. Bagaimana para pendiri negara ini memerdekakan Indonesia, itu harus diketahui oleh generasi kita ini, bagaimana menyatukan Indonesia yang beragam ini bisa disatukan dalam bingkai NKRI,” tegasnya.(dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 6 April 2016 02:45 Barcelona 2 vs 1 Atletico Madrid 02:45 Bayern Munchen 1 vs 0 Benfica Kamis, 7 April 2016 02:45 Wolfsburg 2 vs 0 Real Madrid 02:45 Paris Saint-Germain 2 vs 2 Manchester City

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 9 April 2016 19:00 West Ham United vs Arsenal @beIN Sports 3 21:30 Swansea City vs Chelsea @ Indosiar 21:30 Southampton vs Newcastle United @ beIN Sports 1 21:55 Watford vs Everton @ beIN Sports 2 Minggu, 10 April 2016 00:00 Manchester City vs WBA @beIN Sports 1 & 3 19:30 Sunderland vs Leicester City @beIN Sports 3 22:30 Tottenham Hotspur vs Manchester United @SCTV 22:55 Liverpool vs Stoke City @beIN Sports 1 La Liga Spanyol Sabtu, 9 April 2016 22:00 Real Madrid vs Eibar @Festival Orange TV Minggu, 10 April 2016 00:15 Espanyol vs Atletico Madrid @Festival Orange TV 02:00 Real Sociedad vs Barcelona @RCTI Serie A Italia Sabtu, 9 April 2016 21:00 Frosinone vs Inter Milan @Quad Sports Orange TV 23:55 Sassuolo vs Genoa @beIN Sports 2 Minggu, 10 April 2016 02:45 Milan vs Juventus @beIN Sports 1 18:25 Empoli vs Fiorentina @beIN Sports 1 20:30 Napoli vs Hellas Verona @beIN Sports 1 Senin, 11 April 2016 02:45 Palermo vs Lazio @Quad Sports Orange TV Selasa, 12 April 2016 02:40 AS Roma vs Bologna @beIN Sports 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Target Satu Emas di Cabor Kempo Realistis Mataram (Suara NTB) – Pelatih kempo NTB, Agus Suharian merasa optimis dengan target medali emas yang dibebankan di pundak para atlet Kempo NTB di PON 2016. Bahkan, dia meyakini cabor kempo berpeluang menyumbang dua medali emas.

Pelatih Dan V Cabor Kempo, Agus Suharian yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (7/4) kemarin mengatakan kegagalan atletnya meraih medali emas di Pra-PON kempo tahun 2015 tidak lantas membuat pihaknya patah arang. “Orang lain bisa saja pesimis, tapi kami dari pengurus cabor tetap optimis atlet kami bisa menyumbang satu medali emas di PON 2016,” ucapnya.

Diakuinya, hasil Pra-PON kempo meloloskan tujuh atlet ke PON 2015 serta meraih satu medali perak lewat Yulia Prayanti di nomor randori (tarung) 50 Kg putri. Hasil itu memang belum bisa meyakinkan cabor kempo bisa meraih medali emas di PON 2016.

Namun seiring dengan jalannya kegiatan pemusatan latihan daerah (Pelatda) yang dilaksanakan enam atlet kempo sejak 1Januari hingga saat ini menunjukan kemajuan untuk atlet kempo.

Hasil Kejuaraan Kempo Antar Mahasiswa Nasional di Malang, Jatim, belum lama ini, tiga atlet kempo berhasil menyumbangkan dua medali emas. Dua medali emas itu diraih Yulia Prayanti di kelas 50 Kilogram (Kg) putri dan pasangan Haerunissa Riski dan Mira Intan Baiduri di kelas embu berpasangan putri.

Keberhasilan ketiga atlet NTB itu kata Agus bisa menjadi acuan pihaknya dalam rangka mematok target medali emas di PON 2016. Dan Agus pun optimis bila target satu emas di cabor kempo masih tetap realistis. Bahkan menurut Ketua Harian Perkemi NTB ini atlet kempo bisa meraih lebih dari satu emas. (fan)

Nasrudin Anggap Wasit Berlebihan Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Nasrudin angkat bicara mengenai kegagalannya menyumbang medali di Kejurnas Tinju Piala Gubernur Maluku Cup II yang berakhir di Maluku, baru-baru ini. Menurutnya wasit juri terlalu berlebihan memvonis dirinya memukul alat vital lawan.

“Wasit saja yang terlalu berlebihan. Padahal pukulan saya mengenai pinggang, tapi wasit menganggap saya memukul kemaluan lawan,” ucap Nasrudin saat ditemui Suara NTB usai menjalani pemusatan latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (7/4).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Nasrudin yang bertanding di kelas berat (91 Kilogram keatas) didiskualifikasi wasit pada pertandingan

dikarenakan pukulannya dianggap mengenai alat vital lawannya asal Maluku.

Namun kata Nasrudin anggapan wasit itu terlalu berlebihan. Dijelaskannya peristiwa memalukan itu terjadi saat bertanding di ronde pertama, saat itu posisi Nasrudin diatas awan. Nasrudin terus mendesak lawannya dengan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Sayangnya, saat lawannya menunduk dan tak lagi mampu melawan, Nasrudin

membuat kesalahan. Pukulan uppercut (pukulan pendek) yang dilayangkan Nasrudin mengenai bagian bawah perut lawan. Namun, Nasrudin yakin pukulannya itu sesungguhnya mengenai pinggang.

Sayangnya, wasit rupanya punya penilaian berbeda. Pukulan Nasrudin itu dianggap wasit mengenai alat vital lawan sehingga mengakibatkan Nasrudin didiskualifikasi.

Nasrudin menerima putusan wasit tersebut. Peraih medali emas Pra-PON itu berharap kesalahannya itu tidak terulang lagi. Dia pun siap tampil lebih baik di PON Jabar 2016. (fan)

Nasrudin (Suara NTB/dok)

Kejutan Wolfsburg untuk Real Madrid Wolfsburg VfL Wolfsburg sukses membungkam raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan skor 2-0 dalam laga pertama perempat final Liga Champions di Stadion Volkswagen Arena, Jerman, Kamis dini hari WIB. Kemenangan tersebut menjadi modal penting saat tim besutan Dieter Hecking itu melawat ke markas pemegang dasagelar Liga Champions, Stadion Santiago Bernabeu, pada Rabu (13/4) mendatang, untuk menjalani laga kedua.

Wolfsburg meraih kemenangan berkat gol yang dicetak bek kiri Ricardo Rodriguez dari titik putih pada menit 18 dan gol tambahan dari Maximillian Arnold tujuh menit berselang.

Meski meraih kemenangan, Wolfsburg tampil tak cukup agresif sepanjang laga, hanya memiliki 40 persen pengendalian bola dan melepaskan 10 kali percobaan tembakan, namun tampil efektif dengan menemui sasaran sebanyak enam kali dan dua di antaranya berbuah gol.

Berbanding terbalik, tim besutan Zinedine Zidane tampil sangat dominan dengan menguasai 60 persen kepemilikan bola sepanjang laga, namun lini depan mereka amat sangat tumpul dengan hanya menemui

sasaran sebanyak tiga kali dari 21 kali percobaan tembakan yang dilepaskan.

Madrid sebetulnya sempat lebih dulu menyarangkan bola ke gawang Wolfsburg lewat Cristiano Ronaldo saat laga baru berjalan dua menit, namun ia didakwa berada dalam posisi offside kala menyambut umpan kiriman Karim Benzema.

Di tengah rentetan serangan Madrid, tuan rumah sukses memanfaatkan setiap kesempatan untuk membangun serangan balik yang berujung pada dilanggarnya Andre Schuerrle dilanggar Casemiro di dalam kotak penalti saat berusaha menyambut bola kiriman Julian Draxler pada menit 17.

Wasit Gianluca Rocchi menunjuk titik putih dan Rodriguez dengan tenang menyarangkan bola ke sudut kiri atas disambut sorak sorai para penggemar tuan rumah.

Wolfsburg berhasil menggandakan keunggulan mereka pada menit 25 saat Bruno Henrique melepaskan umpan tarik ke dalam kotak penalti dan Arnold melewati Sergio Ramos demi menyambut dengan tendangan sentuhan pertama yang memaksa penjaga gawang Keylor Navas kembali memungut bola dari gawangnya.

Dua menit berselang Schuerrle hampir membawa

(Suara NTB/ist)

NAKAL - Kekalahan Madrid atas Wolfsburg diwarnai insiden yang melibatkan aksi nakal Marcelo yang berpura-pura jatuh setelah ia menanduk perut pemain Wolfsburg, Arnold di laga Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

Wolfsburg kian jauh dari jangkauan Madrid bila saja Navas tak berhasil mengantisipasi tendangan jarak jauhnya.

Benzema yang sejak awal laga sempat terkulai di lapangan akhirnya ditarik keluar oleh Zinedine Zidane digantikan Jese Rodriguez pada menit 41,

Petinju NTB Jangan Cepat Puas Mataram (Suara NTB) Keberhasilan atlet tinju NTB meraih tiga emas dan satu perak di Kejurnas Tinju Gubernur Maluku Cup belum lama ini mendapat pujian dari pengurus KONI NTB. Meski demikian hasil tiga emas itu tak boleh lantas membuat petinju NTB puas.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, saat dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (5/4) kemarin. “Bagi yang juara jangan cepat puas.

Karena target kita sesungguhnya ada di PON XIX Jabar 2016,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Andy agar lima petinju NTB bisa lebih mempersiapkan diri

dengan baik lagi menghadapi PON XIX/ Jabar 2016. Sehingga apa yang diraih di kejurnas bisa dipertahankan dan tingkat lagi.

Sebagaimana diberitakan petinju PON NTB, Endang, Putra Samada dan Huswatun berhasil meraih masing-masing satu emas di kejurnas, sementara dua petinju lain, Nasrudin dan Jubaitul gagal merebut medali. KONI NTB cukup puas dengan penampilan kelima petinju PON NTB di kejurnas tinju Maluku belum lama ini.

Kata Direktur PT. DMB itu, atlet NTB masih bisa meningkatkan perolehan medali emas di PON Jabar 2016, asalkan dua atlet NTB Nasrudin dan Jubaitul lebih maksimal

lagi menjalani latihan.

Katanya, Nasrudin kalah karena didiskualifikasi lantaran memukul alat vital lawan.

Sementara Jubaitul kalah dari petinju Pelatnas asal Maluku.

Kedepan hal ini kata dia perlu dibenahi sehingga petinju NTB bisa tampil lebih baik lagi.

Harapan Andy, bagi petinju yang juara jangan cepat puas, mereka masih sangat muda, masa depan yang gemilang, demikian prestasi sudah di depan mata tatkala disiplin dan terus tingkatkan latihan dan terus mohon Ridho Allah. Sementara itu bagi yang belum juara harus latihan lebih giat lagi, lebih fokus, lebih konsentrasi dan lebih semangat lagi dalam latihan. (fan)

meninggalkan timnya yang masih kesulitan mencetak gol balasan ke gawang Wolfsburg.

Di babak kedua, Madrid terus mendominasi jalannya pertandingan namun tak satupun peluang yang mereka ciptakan berhasil berbuah gol.

Hal serupa terus terjadi mes-

ki mereka berusaha mencari variasi serangan dengan menurunkan Isco menggantikan Luka Modric dan James Rodriguez menggantikan Toni Kroos.

Kedudukan 2-0 bagi tuan rumah tetap bertahan hingga wasit meniup peluit tanda laga usai. (ant/bali post)

Lintasan Atletik Harus Diperbaiki Saat Musim Kering Mataram (Suara NTB) Kerusakan Lintasan Atletik Sintetis GOR 17 Desember saat ini menjadi perhatian serius pihak KONI NTB, PASI NTB dan pihak BPPSPO Dinas Dikpora NTB. Namun upaya memperbaiki lintasan itu harus menunggu waktu yang tepat. Perbaikan lintasan harus dilakukan pada saat musim kemarau.

Demikian dikatakan Ketua Litbang KONI NTB, Drs. Nasaruddin M. Kes, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (5/4) kemarin. “Perbaikan lintasan atletik sintetis harus dilakukan di musim kemarau, karena harus menunggu bagian lintasan kering dulu,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kerusakan lintasan atletik mengundang perhatian banyak pihak. Terutama pihak KONI NTB dan PASI NTB yang menginginkan sarana olahraga yang berbahan dasar karet tersebut diperbaiki secepatnya agar atlet atletik bisa latihan secara maksimal menghadapi PON XIX/Jabar 2016.

Namun, perbaikan lintasan itu katanya harus menunggu waktu yang tepat, yakni harus dilakukan pada saat musim kemarau atau menunggu karet lintas mengering terlebih dahulu. Menurutnya, bila diperbaiki saat musim hujan maka pengerjaan perbaikan akan sia-sia. Karena lem yang digunakan untuk merekatkan karet lin-

tasan dengan permukan beton lintasan tidak bisa merekat maksimal karena lintasan masih basah.

“Makanya, kalau ingin perbaiki lintasan harus menunggu musim kering, sehingga lintasan yang akan diperbaiki benar-benar bisa dilakukan secara maksimal,” jelasnya.

Di tempat terpisah, pihak KONI NTB, PASI NTB dan BPPSPO Dinas Dikpora NTB mengupayakan perbaikan lintasan sintetis itu dapat dilakukan secepatnya karena lintasan tersebut digunakan untuk latihan atlet atletik persiapan mengikuti PON XIX/ Jabar 2016. Dalam hal ini pihak BPPSPO NTB selaku pengelola aset olahraga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk perbaikan sarana olahraga yang dibangun dengan dana hibah sebesar Rp 7,5 Miliar dari Kemenpora tersebut.

“Kita akan melaporkan ke Kemenpora untuk segera meminta perbaikan lintasan. Kami upayakan perbaikan secepatnya, karena kerusakan lintasan ini cukup mengganggu atlet atletik yang latihan persiapan PON,” jelas Ketua PASI NTB,H. Suhaimi SH saat memantau lintasan sintetis GOR 17 Desember Turide yang rusak belum lama ini. Saat itu Suhaimi bersama Kepala BPPSPO NTB. Hj. Asnirawati. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 8 April 2016

Langgar Aturan

Satpol PP Tegur PKL dan Pemilik Bangunan Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram mengirimkan surat teguran kepada PKL maupun pemilik bangunan yang melanggar aturan. Surat teguran ini mulai dikirimkan sejak 1 April lalu dan akan dilaksanakan selama 11 hari. Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, menyampaikan pihaknya kerap melakukan peneguran secara lisan, tapi pelanggaran tetap berlangsung.

Untuk itulah pihaknya melakukan peneguran secara tertulis.

Pelanggar aturan yang ditegur ini adalah para pedagang yang berjualan di atas trotoar, di atas lahan parkir, di atas saluran, di badan jalan, dan di beberapa tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk PKL. Selain itu pemilik bangunan yang menjadikan lahan parkir sebagai tempat usaha juga tak luput dari teguran.

Menurut Bayu, warga belum banyak yang memahami persoalan ini. Ia mencontohkan bangunan ruko dimana izin bangunannya hanya sampai pada batas berdirinya bangunan itu. Selebihnya lahan parkir menjadi milik publik dan tak boleh digunakan sebagai tempat usaha.

“Kalau sudah jadi milik umum siapapun boleh parkir di sana. Yang banyak terjadi sekarang lahan parkir dijadikan tempat usaha, dibangun bangunan semi permanen bahkan permanen dan ke depannya akan kita tertibkan dan sudah ada arahan dari pimpinan beberapa hari yang lalu, terutama lahan-lahan parkir,” jelasnya.

Dalam surat teguran tersebut, Bayu mengatakan pihaknya menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait pelanggaran yang dilakukan.PeneguraninimengacupadaPeraturanMenteriDalamNegeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 mengenai Trantibum yaitu selama 11 hari untuk peneguran tertulis. Dalam peneguran tersebut, para pelanggar aturan juga diminta untuk membongkar dan mengangkut sendiri lapak maupun tempat usahanya. “Pertama tujuh hari, peneguran kedua tiga hari, dan peneguran terakhir satu kali 24 jam.

Kalau tidak, kami serahkan ke penegakan hukum ke PPNS agar ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya. (ynt)

Halaman 12

Bappeda Bantah Revisi RTRW Melemahkan Aturan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), sedang dalam proses revisi. Tim ahli sudah memberikan catatan - catatan yang terdokumentasi. Bahkan, ahli hukum dan platonologi diminta mengkaji keberadaan RTRW di Kota Mataram.

“Beberapa waktu lalu saya memimpin rapat dan meminta tim ahli mengkaji.

Satu usulan saya minta agar menjadikan referensi terhadap hasil kajian dari Fakultas Pertanian Unram,” aku Martawang.

Rekomendasi akademisi Unram ini, tidak disampaikan secara spesifik. Namun Martawang menggambarkan bahwa lahan pertanian mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan. Setelah selesai revisi ini, kemudian ditindaklanjuti ke pembahasan Perda lah-

an abadi. “Jangan sampai kemudian anaknya duluan baru induk. Supaya secara prosedur saja kita bahas,” katanya.

Ia menegaskan, revisi Perda RTRW ini bukan melemahkan aturan. Justru ini menguatkan apa yang sudah ada.

Secara substansi pem-

bahasan ini tergantung hasil pembicaraan ulang dengan legislatif. “Saya tidak sependapat kalau ini dikatakan melemahkan. Justru kami ingin menguatkan aturan yang sudah ada,” pungkasnya.

Terhadap pelanggaran - pelanggaran RTRW, Martawang

Dinas Kebersihan Bentuk Satgas Mataram (Suara NTB) barangan oleh warga. MenuDinas Kebersihan Kota rutnya warga yang ditemukan Mataram akan membentuk buang sampah akan diberikan Satgas Kebersihan yang peringatan. Pihaknya belum akan mengawasi seluruh akan menerapkan sanksi atau wilayah kota agar tidak ada pembayaran denda bagi warlagi warga luar yang mem- ga yang membuang sampah buang sampah di TPS-TPS sembarangan karena pihakn(tempat pembuangan se- ya perlu melakukan pembenamentara) yang ada di Kota han sarana dan prasarana terMataram. Karena selama ini lebih dulu. “Ke depannya akan diduga banyak warga luar seperti itu (kena denda).

Mataram yang membuang Sekarang kita lengkapi dulu sampah di Kota Mataram. sarana prasarana,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Kepala Jumlah petugas Satgas ini Dinas Kebersihan Kota Ma- sebanyak 28 orang dan taram, Dedi Supriyadi kepa- akan bertugas denda Suara NTB, Kamis (7/4). gan sistem piket “Kita akan bentuk Sat- selama 24 jam. gas Kebersihan yang dimuSelain melai insya Allah sekitar n y i a p k a n pertengahan bulan,” ujarn- S a t g a s , ya. Dedi menerangkan Sat- dalam rangka gas ini akan bertugas sela- meningkatma 24 jam secara bergan- kan kebersitian untuk mengawasi pem- han kota, mubuangan sampah liar oleh lai pekan depawarga luar kota ke dalam n, jam kerja kota. “Juga untuk memoni- para penyapu tor jam pembuangan sam- jalan juga akan pah,” ujarnya. ada diubah. SeWarga yang membuang tiap pagi, sampah sembarangan juga akan jadi pantauan Satgas ini. Dalam hal ini pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memantau pembuangan sampah semDedi Supriyadi

para penyapu jalan ini akan mulai bekerja dari pukul 06.00-11.00 dan pada sore hari mulai pukul 13.00-18.00.

“Ini akan mulai berlaku hari Senin (10/4),” ujarnya.

Sebelumnya jam kerja para penyapu jalan hanya berlangsung sekitar setengah sampai satu jam. “Sebelumnya mulai jam 05.00 dan biasanya hanya setengah jam dan setelah itu ditinggal pulang. Sekarang harus diam di tempat,” jelasnya. Seiring dengan bertambahnya jam kerja, upah para penyapu jalan juga dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta sebulan, dimana sebelumnya hanya sekitar Rp 800 ribu per bulan. (ynt)

(Suara NTB/dok)

menambahkan, kewenangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mengevaluasi. Tetapi dalam indikator dipakai bahwa penyimpang tata ruang di Mataram sangat kecil. Tidak dipungkiri memang, pelanggaran tata ruang terjadi. Tinggal bagaimana dilakukan penyempurnaan serta konsisten terhadap aturan.

“Pelanggaran itu jelas ada. Kota Mataram relatif kecil dibandingkan daerah lain,” kilahnya.

Kawasan mana saja bisa atau tidak bisa dijadikan tempat membangun. Disampaikan, itu akan jadi substansi isi dari revisi tersebut. Revisi

RTRW ini telah menjadi hak inisiatif Dewan dan secara teknis akan dibicarakan. Artinya, ini menjadi pijakan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Rencana revisi Perda RTRW ini, ditanggapi berbeda oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Ekhlas, SH. Dia mengatakan, revisi RTRW ini dianggap tidak perlu jika itu melanggar kepenting masyarakat. Lahan pertanian di Mataram tiap tahun berkurang, sehingga revisi RTRW ini justru merugikan masyarakat.

Dengan luas Kota Mataram, 61,30 Km. Jika pembangunan perumahan terus tumbuh, maka masyarakat hanya menempati satu meter. (cem)

Atasi Kemiskinan, BPM Tak Bisa Bekerja Sendiri Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Mataram, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menyampaikan pihaknya tak bisa bekerja sendiri. Tapi persoalan kemiskinan ini harus diatasi bersama-sama dengan SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan dinas-dinas terkait lainnya.

“Kita berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk hal ini,” ujarnya kepada Suara NTB. Fokus BPM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Syaiful menerangkan pihaknya memiliki program komunikasi aksi perencanaan (action planning).

Dalam program ini, warga diminta berpartisipasi dalam menyusun berbagai program yang bisa langsung menyentuh ke bawah sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya program ini sangat diperlukan apalagi tahun depan Pemkot Mataram berencana memberikan dana Rp 50 juta per lingkungan sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan bisa langsung menyentuh masyarakat. Untuk itulah

diperlukan kemampuan dalam menyusun berbagai perencanaan terkait penggunaan anggaran tersebut. “Ada dana pembangunan yang diberikan, dan itulah bagaimana menggali partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Syaiful mengatakan pihaknya juga fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Keberadaan kader Posyandu di semua kelurahan menurutnya cukup membantu pihaknya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Saat ini jumlah kader Posyandu 1.740 orang yang tersebar di semua lingkungan. “Itu membantu masyarakat dan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti bayi, balita, dan wanita hamil,” jelasnya.

Selain itu pihaknya juga membentuk Kelompok Peduli Sungai (KPS) dan Kelompok Peduli Pantai (KPP) untuk penanganan sampah di sungai dan kawasan pinggir pantai. Pengelolaan sampah ini juga menurutnya berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Dari BPM ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni dan juga program-program percepatan pembangunan melalui sarana perumahannya kemudian MCK,” ujarnya. (ynt)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 8 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

NTB Darurat ’’Illegal Logging’’ Oleh:

Awasi Bantuan ke Masyarakat KEHIDUPAN nelayan selama ini masih belum maksimal. Masih banyak nelayan di Indonesia, khususnya di NTB hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, jika tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau penyebab lain, banyak nelayan yang terpaksa menjual perabot atau fasilitas yang ada di rumah mereka. Selain itu, banyak juga di antara mereka yang harus beralih profesi sementara sambil menunggu cuaca bersahabat dan memiliki anggaran dana memadai.

Tidak hanya itu, nelayan sering menjadi ‘’jualan’’ SKPD atau kementerian dalam melaksanakan program-programnya. Bahkan, dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program dalam upaya meningkatkan kehidupan nelayan tidaklah sedikit. Namun, melihat banyaknya bantuan yang dikucurkan untuk nelayan ini belum mampu merubah taraf kehidupan nelayan menjadi lebih baik dari kehidupan semula.

Sepertinya, kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Bahkan, nelayan selalu menjadi objek pelaksanaan program, tapi seakan tidak pernah ada hasilnya. Miliaran dana yang dikucurkan untuk membantu meningkatkan kehidupan nelayan seakan tidak ada artinya. Nelayan tetap saja miskin dan selalu menjadi objek pemberian bantuan setiap tahunnya.

Pimpinan daerah pun menyadari, jika bantuan yang diberikan pada nelayan masih belum mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, seperti yang disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang mengimbau kepada para nelayan, khususnya ketika memberikan bantuan di Lingkugan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru Sekarbela agar bantuan yang diberikan kepada mereka jangan dijadikan rebutan. Apalagi, bantuan yang diberikan dijual atau diuangkan, sehingga bantuan yang diberikan seakan tidak ada artinya.

Jika ada oknum nelayan menjual bantuan yang diberikan pemerintah, maka upaya meningkatkan taraf kehidupan nelayan seakan tidak ada artinya. Setiap ada bantuan yang datang akan dijual atau tidak dimanfaatkan, sehingga program pemerintah yang menelan dana cukup besar menjadi percuma. Kita tidak menginginkan ada oknum nelayan atau kelompok nelayan bertindak seperti ini, karena setiap yang diprogramkan pemerintah selalu tidak berbekas.

Untuk itu, kita berharap pemerintah, khususnya Pemkot Mataram seperti disampaikan Wakil Walikota Mohan Roliskana, pengawasan terhadap setiap bantuan yang diberikan pada nelayan dioptimalkan. Paling tidak kebijakan ini mampu menekan keinginan oknum nelayan menjual setiap bantuan yang diberikan. Jika ada oknum nelayan menjual bantuan yang diberikan harus ditindak tegas, sehingga tidak ada lagi kasus serupa.

Begitu juga SKPD di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota atau kementerian yang menyalurkan bantuan pada kelompok nelayan harus tetap melakukan pengawasan atau kontrol. Tidak kita ingkari, banyak bantuan yang disalurkan dari pemerintah daerah dan pusat tidak berguna, karena peruntukannya tidak diawasi. Bahkan, banyak di antaranya yang mangkrak, karena sumber daya manusia yang mengelola bantuan tidak ada. Begitu juga bantuan lainnya, seperti di bidang pertanian, perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan yang disalurkan ke masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pengawasan harus intensif dilakukan, sehingga tidak ada lagi bantuan dari pemerintah yang sia-sia atau disalahgunakan. (*)

RADIO

ALAM satu tahun terakhir ini, kita disuguhkan dengan berita illegal logging dan perambahan hutan hampir setiap hari di media massa lokal NTB. Baik kejadian di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok. Situasi ini sungguh mencemaskan, mengingat kejahatan illegal logging ini disinyalir terjadi secara terstruktur dan massif serta berpola. Meskipun cukup susah dibuktikan terstruktur antara siap dan bagaimana strukturnya. Kecemasannya beralasan, mengingat dua pulau di NTB ini merupakan kategori pulau-pulau kecil, jika dibiarkan terjadi eksploitasi kayu terus menerus, bukan hanya terancamnya dua Taman Nasional (Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung Tambora) yang menjadi penjaga eksosistem pulau, akan tetapi ancaman bencana ekologis laten telah menghadang kita. Pada sisi pertumbuhan ekonomi NTB juga akan menghadapi tantangan berat akibat illegal logging yakni krisis air dan ancaman hilangnya kemolekan bentang alam (landscape) sumber ecowisata di NTB. Ini semua akan mengganggu NTB sebagai sumber pangan nasional karena hilangnya hutan yang memiliki fungsi hidrologis serta potensial terganggunya penopang pariwisata daerah akibat rusaknya hutan.

Illegal Logging, Massif dan Berpola Aksi penjarahan hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini sepertinya berpola dan massif khususnya di kawasan hutan Jati Eks. Perum Perhutani di Pulau Sumbawa. Hutan ini sangat potensial dengan tanaman Jati dan Mahoni dengan total luas 26.938 Ha, terdapat standing stock kayu dengan kondisi baik 64,8%. Kini potensi hutan tersebut diambang kehancuran, hal ini bisa diamati dengan penjarahan hutan di Kelompok Hutan Pajo maupun Kesi Kabupaten Dompu yang dimulai 2014.

Kawasan hutan produksi Jati Eks. Perum Perhutani yang ditanam tahun 1995/1996 dengan luasan kurang lebih 1.300 Ha menjadi korban dari aksi penjarahan hutan.

Tahun 2014/2015, aksi penjarahan tersebut nampaknya juga terjadi di kawasan hutan Jati Eks. Perum Perhutani Kec. Empang Kab. Sumbawa khususnya di Desa Gapit, Boal dan Lamenta dengan luas 1.750 Ha yang ditanam 1993/1994 dan 1994/1995. Artinya potensi kayu ini berumur sekitar 21 tahun, tentu ini merupakan potensi yang dapat mengundang daya minat pelaku penjarahan kayu dengan berbagai modusnya. Lokasi tersebut juga merupakan lokasi kegiatan Social Forestry sejak 2008 yang kemudian menjadi lokasi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa. Tidak hanya sampai di Empang, Hutan Jati Kec. Labangka seluas kurang lebih 800 Ha juga dijarah sejak 2014 dan puncak 2015. Di lokasi ini kita juga kehilangan hutan sumber benih Jati yang telah disertifikasi Kementerian Kehutanan seluas 4 hektar. Tidak banyak aset kekayaan negara yang dapat diselamatkan dari aksi penjarahan hutan di kedua lokasi ini.

Praktek serupa kembali ter-

Julmansyah

(Sekretaris Asosiasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indonesia, sekarang tinggal di Sumbawa) jadi awal Januari – Februari 2016 di hutan Jati Eks. Perum Perhutani Kelpok Hutan Gili Ngara Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir. Hutan Jati seluas 1.200 Ha ini ditanam 1993/ 1994 ini kurang lebih telah berumur 22 tahun ini menjadi sasaran berikutnya dengan dengan modus menggunakan dokumen angkut kayu rakyat. Dari hasil operasi pengamanan oleh TNI Kodim 1607 Sumbawa sebanyak 7 (tujuh) truk kayu telah diproses oleh penyidik Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang diduga kayu berasal dari Olat Rawa. Aksi penjarahan ini waktunya belum selama kasus di Empang atau di Labangka. Melalui perintah Bupati Sumbawa Maret 2016, maka dilakukan Operasi Gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov NTB, KPHP Batulanteh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa, Pol PP serta KSDA Sumbawa. Hasilnya telah dapat diselamatkan aset kekayaan negara sebanyak kurang lebih 270,9 meter kubik atau sekitar 1.817 Jati glondongan dan 2.946 batang Jati olahan, yang hendak dipasarkan oleh pelaku dengan berbagai modus dokumen angkut kayu rakyat.

Aksi illegal logging juga mengacam hutan alam di sekitar Gunung Tambora dengan potensi Kayu Rajumas (Duabanga moluccana). Padahal sisi lain pemerintah Provinsi NTB sedang mempromosikan Festival Pesona Tambora. Seakan ada kontradiksi kebijakan antara eksploitasi kayu Tambora dengan kegiatan promosi panorama alam landscape Tambora yang kini mulai mendapat perhatian dunia. Diperkirakan kayu yang keluar dari wilayah ini dapat mencapai kurang lebih 300 ribu meter kubik selama Mei – Desember 2015.

Meski demikin data ini layak dikonfirmasi ulang, mengingat datanya bisa lebih besar.

Pulau Lombok, juga tidak luput dari aksi illegal logging. Lokasi yang menjadi langganan aksi itu meliputi Hutan Lindung disekitar Desa Setiling, hutan lindung Desa Aik Berik, Narmada, Sesaot dan sekitarnya yang menjadi daerah penyangga Gunung Rinjani. Meski tidak semassif di Pulau Sumbawa, akan tetapi upaya preventif tetap harus dilakukan. Mengingat padatnya infrastruktur publik di Pulau Lombok akan rentan dengan bencana alam akibat kerusakan hutan. Hancurnya beberapa infrastruktur publik beberapa tahun kemarin, putusnya jalan dan infrstruktur jembatan di 2016 ini, adalah tanda bahwa Pulau Lombok harus mulai waspada dengan dampak kerusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Illegal Logging dan Potencial Lost Income Kebijakan pemanfaatan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu selama 2 (dua) tahun terakhir, menarik jika diajukan dengan pertanyaan standar. Siapa atau pihak manakah yang mendapat manfaat atau keuntungan dari aksi penebangan atau kalau mau disebut penjarahan hutan di bumi Pulau Sumbawa?. Apakah pemerintah daerah mendapatkan income dari kegiatan ini? Atau masyarakat sekitar hutan? Atau adakah sentra industri kerajinan kayu di NTB atau khususnya di Pulau Sumbawa ini yang tumbuh seiring dengan habisnya hutan Jati eks. Perum Perhutani di Pulau Sumbawa?.

Sebagai contoh hasil investigasi data, pada salah satu perusahaan kayu di wilayah Kab. Sumbawa selama 3 (tiga) bulan Agustus – Oktober 2015 telah mampu mengirim kayu Jati olahan tujuan ke luar Sumbawa dengan total volume pengiriman sebanyak 973,4 meter kubik. Dari data ini pula mengkonfirmasi tujuan pengiriman kayu sebebesar 94% dikirim ke luar NTB. Pengiriman kayu Jati olahan oleh salah satu perusahaan ini sebanyak 38% kayu dikirim ke Jawa Tengah (Jepara, Blora dan Solo), 28% ke Bali, 24% ke Jawa Timur, 2% ke Yo-

gyakarta dan 6% ke Lombok. Meski sebenarnya data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kab. Sumbawa 2015 mencatat terdapat sebanyak 102 unit pemegang ijin penimbun/pengecer kayu dan 2014 sebanyak 118 unit pemegang ijin yang dapat mengirim kayu ke luar daerah sejauh perusahaan tersebut memiliki tenaga teknis (Ganis).

Hasil pengumpulan data oleh KPHP Batulanteh 2016, tentang peredaran kayu dari Kab. Sumbawa ke luar daerah, menunjukkan selama 3 (tiga) bulan Januari – Maret 2016 kayu yang keluar dari Sumbawa kurang lebih 9.800 meter kubik. Bahkan salah satu perusahaan mampu mengirim 2.100 meter kubik dari Sumbawa. Pertanyaan yang layak diajukan yakni dimana dan dari manakah potensi kayu rakyat Sumbawa sebesar itu? Data ini juga menjelaskan bahwa ratarata kayu yang keluar setiap hari sekitar 100 meter kubik selama Januari – Maret 2016.

Pada sisi lain, animo dan antusiasme masyarakat Sumbawa menanam Jati baru dimulai sekitar 2006-an bersamaan dengan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan (Gerhan), meskipun oleh banyak pihak disinyalir tingkat persentase tumbuh program ini kurang menggembirakan. Meski demikian, hilangnya ribuan hektar Jati hutan negara eks. Perum Perhutani di Pulau Sumbawa berbarengan dengan tingginya volume pengiriman kayu ke luar daerah tidak bisa dijadikan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan tersebut. Karena dokumen angkut kayu yang digunakan selama ini legal menurut sistem tata usaha kayu yang tersedia. Hal ini yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dari sistem tata usaha kayu yang berlaku di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk itu, dibutuhkan penataan kebijakan hulu-hilir dari penatausahaan kayu di NTB yang dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek-pratek pencucian kayu (timber laundring). Dibutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan diatas, dimana hilangnya kayu di hutan negara di NTB tanpa memberikan efek yang berarti pada masyarakat lokal. Karena belum ada industri kayu di lokal (daerah) yang mampu tumbuh dan menjadi pengungkit perekonomian akibat dari banyakanya kayu Jati yang beredar.

Butuh Kebijakan Solutif Jangka Pendek dan Panjang Kini kita dihadapkan dengan kondisi ribuan hektar bekas tebangan Jati tersebut kritis serta ribuan hektar juga lahan kritis di hulu DAS akibat hilangnya vegetasi hutan di NTB. Aksi penjarahan kayu yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir meninggalkan kerusakan hutan parah dan pemerintah daerah setempat ditingalkan lahan kritis dan masyarakat sekitar menikmati perubahan iklim dan temperatur. Bahkan ketika musim hujan berpeluang bencana banjir, dan ketika kemarau akan berpeluang terjadi krisis air , akibat hilangnya pohon-pohon hutan.

Pada sisi lain ribuan meter kubik kayu yang hilang dari hutan NTB juga belum mampu menjadi leverage bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah ini. Padahal sebagai daerah pariwisata dan peningkatan tumbuhnya hotel dan kawasan wisata membutuhkan perabot dan sarana perhotelan yang berasal dari kayu. Inilah salah satu bentuk situasi yang miss-koordinasi sehingga menimbulkan banyak efek negaif dari pada positifnya.

Kita bisa bercermin dari Pemerintah Provinsi Bali misalnya, mengutamakan menerima kayu dari daerah lain, ketimbang menebang hutannya.

Beberapa negara maju seperti Jepang maupun negara-negara Skandinavia menjadikan potensi hutan yang intangible seperti wisata alam, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

serta jasa air sebagai penyumbang pendapatan negara. Mengapa NTB tidak mengambil kebijakan serupa?, mengingat dari berbagai kajian nasional maupun internasional, pemanfaatan hasil hutan kayu nilainya hanya maksimal 7% dari total nilai sumberdaya hutan yang dimilikinya.

Sebagai ilustrasi, Kadarusman (1992) menyebutkan puncak Gunung Gede Pangrango dengan luas 15.000 ha pada tingkat pemanfaatan sekarang saja mampu memberikan manfaat rekreasi sebesar Rp. 1,4 Milyar/tahun ditambah manfaat hidrologi sebesar 130 trilyun/tahun.

Pada kasus Taman Nasional Gunung Rinjani, Hasil studi valuasi ekonomi sumberdaya alam kawasan Gunung Rinjani menghasilkan nilai 5,178 triliun rupiah per tahun. Nilai ini diestimasi dari sumberdaya ekonomi utama, yaitu sumberdaya air, hutan produksi, pertanian, pariwisata, pengontrol erosi, dan nilai lingkungan kawasan (WWF Indonesia Program Nusa Tenggara (2008). Fakta ini cukuplah bukti bagi kita bahwa pemanfaatan kayu tidak menguntungkan dalam jangka panjang bagi pulaupulau kecil seperti Lombok dan Sumbawa, meski tetap memberikan skema kebijakan kayu untuk kebutuhan domestik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penting diusulkan kebijakan solutif pada Pemerintah Provinsi NTB antara lain; pertama, adanya kebijakan yang mengatur kuota kayu dari Kab/kota di NTB ke luar daerah atau morarorium pengeluaran kayu keluar daerah. Kedua, Membangun roadmap industri kayu yang setara dengan industri kayu di Jawa, mengingat luasan hutan di NTB sebagai sumber kayu relatif tersedia. Ketiga, Evaluasi menyeluruh atau audit perijinan industri kayu di kabupaten yang tengah terjadi illegal logging, dengan menjadikan asal usul bahan bakunya sebagai syarat mutlak. Keempat, Pemerintah Provinsi membangun sinergi efektif dengan Polri – TNI – Kejaksaan dalam melakukan perang terhadap illegal logging. Kelima, membangun desain kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan hutan.

Mengingat kewenangan kehutanan berada di provinsi sementara penerima manfaatnya (beneferies) adalah masyarakat di Kabupaten/Kota.

Keenam, Memperkuat kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) organisasi tingkat tapak sebagai operator pengelolaan hutan.

Mari beri ruang bagi hutan NTB untuk bernafas lebih panjang, agar kita terhindar dari dampak negatif darurat illegal logging.

150 hektar tanaman jagung di Lotim gagal panen Pemerintah jangan hanya konsentrasi pada petani padi

*** Wawali tegaskan bantuan nelayan jangan dijual Harus diawasi ketat

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 April 2016

Penyelidikan TMD Sasar Puluhan Item Kegiatan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan atas laporan penggunaan dana Tambora Menyapa Dunia (TMD) rupanya menyasar item cukup banyak. Se hingga proses penyelidikan diperkirakan akan berjalan lama. Sejumlah saksi diperiksa maraton. ‘’Karena banyak item yang harus ditelusuri satu per satu.

Maka prosesnya akan lama,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (7/4). Ada puluhan item kegiatan yang harus ditelisik satu per satu. Mengingat kegiatan saat itu berskala nasional. Hanya beberapa bentuk kegiatan yang bisa dijelaskan Sutapa. ‘’Diantaranya seperti catering, transportasi, pengadaan brosur, famplet. Itu kan itemnya banyak, sehingga harus diperiksa satu per satu,’’ paparnya.

Sepengetahuannya, laporan itu kini sedang diproses Kejaksaan Negeri Dompu, yang sebelumnya sudah menerima laporan ini. Tahapannya masih seputar pengumpulan data dan bahan keterangan atau penyelidikan bersifat umum. Masih banyak juga pihak – pihak yang harus diklarifikasi. Sebelumnya, diakui sudah dimintai keterangan panitia. “Rekanan yang ditunjuk melakukan pengadaan juga sudah diklarifikasi. Tapi masih ada banyak lagi pihak yang harus diklarifikasi. Karena itu tadi, banyak item kegiatannya,” terang dia.

Tuding Kejati Mati Sementara di luar gedung Kejati Kamis kemarin berlangsung aksi unjukrasa dari Persatuan Gerakan Mahasiswa Dompu (PGMD). Mereka menuding Kejati ‘mati suri’ dalam penanganan kasus korupsi, khususnya terkait penyelidikan TMD yang tak kunjung ada kejelasan perkembangannya.

Sebagai simbol, para pengunjuk rasa membawa keranda mayat saat berunjuk rasa. Korlap aksi Jujur Prakoso menegaskan, memprotes keras sikap Kejaksaan yang dinilai tak transparan dalam penanganan kasus ini. “Kami sudah laporkan kasus ini, dokumennya sudah lengkap kami serahkan ke yang namanya Pak Yoseph,’’ ujar Jujur Prakoso dalam orasinya.

Dia terkejut begitu mendengar laporan atas kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejari Dompu. Padahal laporannya disampaikan ke Kejati NTB. Dijelaskannya, ada dana Rp 4,5 miliar keluar dari APBD Dompu untuk menyokong kegiatan TMD. Mereka meminta kejaksaan mengusut, sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggarannya. Mereka menuding, ada dugaan penyimpangan pada penggunaan anggaran itu.

Sembari terus berteriak saat orasi, mahasiswa meminta Kajati NTB, Martono, SH, MH menemui mereka. Namun Kajati tak kunjung keluar. Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH keluar hendak menemui pengunjukrasa, namun ditolak. “Kami tidak menginginkan Humas yang bicara.

Bahasannya pasti sama normatif seperti kemarin. Kami minta Kajati keluar,” tuntut mahasiswa. Karena ditolak, Sutapa pun enggan bicara di depan mahasiswa.

“Sebenarnya Kajati sudah delegasikan saya sebagai corong dari Kejati NTB. Tapi kalau memang tidak diterima, ya sudah,” tegas Sutapa. Sementara Kajati menurutnya tidak bisa menemui mereka, sebab ada tugas luar di Jakarta.

Kecewa tidak ada yang menemui, mahasiswa melanjutkan aksinya dengan membakar keranda mayat yang dibawa.

Namun aksi mereka dilarang polisi yang berjaga dengan berusaha memadamkan api setelah disulut. Aksi itu nyaris memancing keributan dengan mahasiswa. Mereka pun menggelar aksi lain, sekaligus berdoa agar nurani Kejaksaan terbuka dan lebih ‘’garang’’ menangani kasus korupsi. (ars)

Koordinasi Tak Jalan Dari Hal. 1 mereka harus tetap berkoordinasi dengan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jangan berlagak menjadi raja-raja kecil dan semau-maunya tanpa memperhatikan kepentingan struktur pemerintahan di atasnya,’’ katanya.

Ia mencontohkan, seandainya fungsi-fungsi koordinasi antara eksekutif dengan legislatif terputus, maka bisa dipastikan bahwa program pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Begitupun juga dengan program prioritas Pemprov NTB untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya sebesar apapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tetapi arah pembangunan di kabupaten/kota itu lain, maka sulit untuk bisa memajukan daerah.

‘’Saya sangat sayangkan kalau koordinasinya hanya dengan ‘’perang’’ di media.

Seharusnya datang, ditemui pihak-pihak yang terkait untuk berkoordinasi. Makanya ke depan saya kira ini yang harus diperbaiki, ditata ulang,’’ sarannya.

Politisi Partai Golkar itu juga merasakan bahwa fungsi koordinasi kepala daerah kabupaetn/kota sangat kurang. Misalnya dengan seluruh anggora DPRD NTB yang berasal dari Dapil VI. ‘’Sehingga kita di sini tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan daerah itu. Kalau mereka komunikasikan ke kita, maka disini kita akan perjuangkan. Ini kalau kita tidak turun reses kita tidak tahu apa maunya masyarakat. Intinya masih banyak yang belum jalan,” katanya.(ndi)

Ubah Paradigma Dari Hal. 1 Ia mengakui, untuk di KSB sementara ini daya dukung baik pemerintah maupun masyarakat belum maksimal.

Hal ini dapat di lihat dengan masih adanya beberapa kendala yang kerap dihadapi pemodal dalam menyiapkan investasinya. ‘’Investasi itu mengurus di awal lebih gampang dari pada mempertahankan. Nah di kita ini masih terjadi, mengurusnya susah mempertahankan juga susah.

Dan ini harus kita segera benahi,” tegasnya.

Menurut dia, kegiatan investasi itu sebenarnya bukanlah kepentingan investor melainkan kebutuhan daerah dan masyarakat di mana investasi itu berada. Sebab investasi dapat memberikan dukungan dalam proses pembangunan di daerah. ‘’Paradigmanya harus dirubah, kita yang butuh investasi bukan investornya,’’ ujarnya.

Dengan paradigma tersebut, bagi bupati seluruh elemen pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan nyata. Ia pun memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan kegiatan investasi agar menyamakan persepsi memberikan dukungannya. ‘’Dinas yang urus perizinan layani dengan baik, begitu juga misalnya daya dukung berupa kebutuhan listrik dan air bersih oleh PLN dan PDAM siapkan pelayanan primanya,’’ pintanya.

Demikian pula terhadap masyarakat, bagi bupati tidak ada alasan bagi masyarakat menolak keberadaan investasi di daerah. Pemerintah menurut dia, tidak akan mengizin-

kan sebuah perusahaan berinvestasi jika memang kegiatannya akan merugikan lingkungan dan masyarakat. ‘’Apa lagi ada desa yang menolak karena alasan lingkungan. Saya kira itu bisa dicari solusinya, bukan langsung menolak. Karena saya yakin kegiatan investasi bisa berdampingan dengan kepentingan masyarakat.

Contoh saja di Banyuwangi kegiatan pertaniannya berdekatan dengan kegiatan tambang yang dikelola oleh korporasi,’’ ujarnya.

Selain memberikan jaminan dukungan, bupati dalam kesempatan itu juga meminta sejumlah hal kepada investor. Orang nomor satu di KSB ini setidaknya menyampaikan tiga hal.

Pertama, mematuhi aturan berinvestasi. Kemudian memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan terakhir meminta investor agar memanfaatkan lembaga perbankan yang ada di daerah. ‘’Tiga hal itu harus dipenuhi oleh investor, terutama soal serapan tenaga kerja dan memanfaatkan lembaga perbankan yang ada di sini. Karena harapan kita keberadaan investasi itu bisa memberikan dampak ganda bagi perekonomian masyarakat luas,” ujarnya seraya menambahkan agar para investor jangan takut dengan tekanan dari pihak luar. ‘’Kalau ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab mau menekan-nekan kalian, langsung lapor ke kami (pemerintah),’’ pesan bupati. (bug)

Halaman 15

Jelang Mutasi, Sejumlah Oknum Pejabat Diduga Main Lobi Giri Menang (Suara NTB) – Jelang mutasi yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini, informasi beredar oknum pejabat main lobi-lobi supaya bisa naik pangkat atau dipindahkan ke tempat yang lebih “empuk”. Lobi-lobi ini pun sampai ke Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. “Ada yang melakukan lobilobi ke saya, itu semua tidak penting dan tidak ada gunanya,” tegas bupati ditemui di kantornya, Kamis (7/4).

Fauzan mengaku heran kenapa jika ada informasi akan ada mutasi, justru kalangan pejabat dan staf menjadi ribut. Padahal,

katanya, hal ini biasa di dunia organisasi birokrasi. Bahkan katanya, ada oknum pejabat yang main lobi entah melalui jalur lain dan ke dirinya langsung.

Menurutnya, tidak penting lobi-lobi itu, sebab yang paling hanya satu yakni kerja yang baik. Seharusnya jika ada

informasi mutasi, kalangan jajaran SKPD jangan ribut, namun menunjukkan kinerja yang baik. Termasuk jika ada pejabat yang diturunkan dari jabatannya harus menunjukkan kinerja yang bagus dan prestasi supaya membuat pihaknya menyesal, karena te-

lah memutasi. “Seharusnya tunjukkan prestasi, jangan sebaliknya,” katanya.

Terkait persiapan mutasi, dirinya telah meminta baperjakat untk mengkaji betul. Ia meminta agar bakerjakat bukan sekedar formalitas, namun harus dikaji secara cermat terkait penempatan pejabat yang akan dimutasi. Ia mengkritisi terkait masalah disiplin ASN di lingkup Pemda. Menurutnya, status sebagai ASN harus dipertanggungjawabkan.

Bentuk menanamkan jiwa

disiplin ASN, dalam rapat pimpinan, yakni pihaknya memberlakukan kebijakan ruangan rapim dikunci setelah waktu ditentukan sesuai jam undangan. Ia sengaja mengunci pintu ruang rapim agar para pejabat dan staf tepat waktu, sebab jika terlambat mereka tidak bisa masuk.

Sesuai undangan, jelasnya, pukul 08.00 Wita diberi toleransi 30 menit. Setelah itu, pintu ruangan dikunci. Akibat ruangan dikunci, banyak pejabat yang telat tidak bisa ikut rapim. (her)

Berantas Narkoba

Cukup Kenali, Jangan Dekati

(Suara NTB/her)

KOSONG - Inilah sejumlah bangku anggota DPRD Lobar yang kosong, karena tidak masuk saat sidang paripurna, Kamis (7/4).

Disiplin Dewan Lobar Disorot Giri Menang (Suara NTB) Molornya pelaksanaan sidang paripura sepertinya yang ‘’biasa’’ di DPRD Lombok Barat (Lobar). Hampir tiap kali sidang paripurna molor dari jadwal yang ditetapkan. Seperti halnya sidang paripurna penetapan dua buah raperda, Kamis (7/4), jadwal pelaksanaan seharusnya pukul 09.00, molor dua jam lebih menjadi pukul 11.00 Wita.

Pantauan koran ini, paripurna penetapan dua buah raperda antara lain Raperda Desa dan Rumah Sakit Awet Muda sedikit molor. Pihak eksekutif lebih dulu berkumpul di ruang sidang, sedangkan pihak dewan hanya beberapa saja terlihat.

Sehingga sekitar pukul 11.00 Wita sidang dimulai, karena baru bisa kuorum.

Molornya pelaksanaan paripurna bukan kali ini saja, namun kerap kali sebelumnya paripurna dewan molor. Penyebabnya diduga dewan kurang disiplin waktu. Keluhan pun muncul dari tamu undangan. Seorang tamu dari pihak FKPD yang enggan dikorankan namanya mengeluhkan kondisi ini. “Kita datang pukul 09.00 tepat, tapi molor, terpaksa menunggu,” keluhnya.

Tidak saja tamu undangan, namun Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pun pernah meminta agar kalangan anggota DPRD memperhatikan kedisiplinan.

Tidak saja disiplin Dewan, namun kalangan eksekutifpun didorong lebih disiplin.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun tak menampik jika sidang paripurna DPRD beberapa kali molor dari jadwal. Ia mengaku selaku pimpinan ingin agar anggota disiplin, termasuk dalam undangan menghadiri rapat paripurna. “Makanya sering saya sampaikan, undangan pukul 09.00 paling tidak kuorum pukul 10.00 Wita” terangnya.

Di sisi lain, ungkapnya, DPRD juga memiliki agenda lain yang harus diselesaikan. Diakuinya, saat awal dilantik, aggota DPRD cukup rajin menghadiri sidang tepat waktu. Namun belakangan sedikit kendor. Hal ini, katanya kembali ke komitmen person. Ia selaku pimpinan, terus berupaya menunjukkan kedisiplinan dengan masuk kantor sesuai waktu yang disepakati.

Selain itu, ia menekankan melalui perangkat dewan melalui wakil pimpinan dan Badan Kehormatan supaya anggota lebih meningkatkan kedisiplinan.

Dalam paripurna ini ditetapkan dua buah raperda, yakni masing-masing Raperda Desa dan Rumah Sakit Awet Muda menjadi perda. Paripurna diawali dengan penyampaian laporan Ketua Panja Raperda Rumah Sakit Awet Muda Narmada, Munawir Haris. Menurutnya, keberadaan rumah sakit ini untuk menunjang pelayanan dekat ke masyarakat, sebab pemerintah harus menjamin pelayanan dasar kesehatan kepa-

da masyarakat.

Untuk menghindari permasalahan hukum dalam pengoperasian rumah sakit, lanjutnya, perlu ada aturan berupa Perda. Sesuai hasil kunjungan ke Kemenkes, bahwa nama rumah sakit ini telah terigester dan dalam waktu dekat fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan di rumah sakit ini segera dikirim dari Jakarta.

Sementara Jubir Panja Raperda tentang Desa, Suhaimi, menyatakan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa menjadi hal yang seksi.

Hal ini juga tidak lepas dari kewenangandesayangtegasdidalam UU Desa. Termasuk, besarnya dana desa yang diterima. Berlakunya UU ini ditindaklanjuti berupa PP Nomor 43 tahun 2014.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, dalam sambutannya, menyatakan, tujuan ditetapkannya Perda tentang Desa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa dengan segala keberagamannya. Ia berharap dengan ditetapkannya perda ini dapat mendorong gerakan dan partipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa dan mewujudkan pemerintahan desa yang bertangung jawab.

Terkait pengembangan pembangunan Rumah Sakit Awet Muda Narmada, ia berharap adanya rumah sakit ini makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (her)

Kontraktor Rumput Laut Akui Terima ’’Fee’’ Dari Hal. 1 Sementara itu penahanan atas HR berlangsung sekitar pukul 11.00 Wita. Proses diawali dengan pemeriksaan tersangka di Seksi Penuntutan Kejati NTB, kemudian diserahkan ke Kejari Mataram untuk pelimpahan tahap dua atau penyerahan berkas dan tersangka. Di Kejari Mataram, tersangka diproses Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH. ‘’Tersangka kami keluarkan

surat penahanan. Sama dengan dua tersangka sebelumnya (KH selaku pelaksana lapangan dan HM selaku mantan Kepala BPBD Kota Mataram),” sebut Herya.

Masa penahanan dalam waktu 20 hari mendatang dan dimungkinkan diperpanjang jika berkasnya belum lengkap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Dengan demikian, berarti untuk kasus rumput laut sudah dirampungkan,

karena semua tersangka sudah ditahan dan siap disidangkan. Mengenai dugaan keterlibatan pihak lain, seperti banyak disebut sebelumnya Penanggungjawab Objek Kegiatan (PJOK) Dinas Pertanian dan oknum adik pejabat Pemkot Mataram, Herya menyerahkan sepenuhnya ke proses persidangan. Jika ada fakta baru terkait keterlibatan pihak lain,maka akan ditindaklanjuti ke penyelidikan. (ars)

150 Hektar Tanaman Jagung di Lotim Gagal Panen Dari Hal. 1 Hal senada dikemukakan Amaq Ari yang juga seorang petani jagung. Di sela-sela panennya, ia mengeluhkan kuantitas dan kualitas produksi jagungnya yang merosot tajam. Sementara itu dari segi harga sudah pasti merosot.

Saat ini, jagung dijual seharga Rp 120 ribu per kwintal dalam bentuk tongkol. Bahkan bisa menembus harga Rp 140-150 ribu per kwintal.

Daikuinya, harga jagung belakangan ini sangat bagus. Akan tetapi, kualitas jagung yang menurun karena kekurangan air membuat petani tidak bisa berbuat apa-apa.

Besar harapan para petani Desa Prigi, ada embung yang bisa dibangun oleh pemerintah agar ketersediaan air mencuk-

upi. Terutama pada musim kemarau. Pasalnya, ratusan hektar lahan kering di wilayah Desa Prigi dan sekitarnya ini hanya mengandalkan air hujan.

Lebih dari itu, setiap musim kemarau, lahan ini akan menjadi kering. Selain itu, harapan petani, pemerintah mampu menyediakan fasilitas sumur bor. Fasilitas sumur bor yang ada saat ini masih sangat terbatas bagi petani.

Dari sumur bor ini, petani siap membeli air untuk produksi tanamannya. ‘’Kalau ada sumur bor enak kita,” ucap Saharuddin menimpali.

Karena bagi warga Prigi, utamanya di bagian bawah ini juga mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lotim, H. Ba-

darudin yang dikonfirmasi terkait keluhan warga Prigi mengaku belum ada laporan mengenai adanya tanaman jagung yang gagal panen. Katanya, hasil panataunnya terhadap sejumlah wilayah, seperti di Sambelia, belum ada laporan terjadi gagal panen.

“Belum ada laporan jagung gagal panen, di Sambelia dan Pringgabaya juga aman,” katanya. Informasi adanya gagal panen ini siap akan ditelusuri. “Nanti kita akan turun mengeceknya langsung,” urainya.

Tidak dibantah H. Badarudin, produksi jagung menurun akibat terbatasnya air. Soal kekeringan dan tidak ada air untuk budidaya pertanian memang menjadi tantangan berat dan tidak bisa dilawan. ‘’Ini kan pengaruh iklim, tidak bisa kita lawan,’’ katanya. (rus)

OPERASI Bersihkan Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016 menargetkan pemberantasan narkoba tanpa memandang target sasaran. Pejabat, oknum TNI/Polri, masyarakat bakal ditindak. Kampanye pencegahan digalakkan, seiring dengan operasi penindakan.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Drs Agus Sarjito menjelaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia diinstruksikan agar lebih tegas dan leblih berani dalam mengungkap kasus narkoba.

“Pemberantasan narkoba menjadi prioritas. Karena sudah ada dimana-mana. Upaya kita agar maksimal, dilakuakan terpadu semua pihak saling bekerjasama,” terangnya ditemui di Mapolda NTB, Kamis (7/4).

Ia menjelaskan, berdasarkan perintah presiden mengenai kondisi Indonesia yang kini darurat narkoba. Narkoba menjadi momok , setelah korupsi dan terorisme. oleh karena itu, pihaknya menindaklanjutinya di NTB dengan menggalakkan sosialisasi dan penegakan hukum.

Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Sekaligus memberikan pemahaman agar masyarakat turut serta memberikan informasi mengenai dinamika peredaran narkoba di lingkungan terdekatnya.

“Segera laporkan kepada polisi agar segera pula kita tindaklanjuti. Masyarakat cukup kenali jangan dekati,” imbaunya.

Ia menerangkan, berbagai modus mengedarkan narkoba akan terus berkembang menanggapi upaya penegakan hukum yang semakin gencar dilakukan. Meski demikian, ruang gerak para pelaku akan semakin terbatas seiring kesadaran masyarakat yang terus meningkat.

“Kita dalami terus modusmodusnya. Kita pelajari rantai

jaringannya,” ujar Agus.

Mengenai narkoba yang mengusik pariwisata NTB, pihaknya pun tidak akan segansegan melakukan penindakan, dibarengi dengan informasi masyarakat. Namun penindakan hukum tidak serta merta dilakukan secara jor-joran di kawasan wisata. ‘’Istilahnya, kami gunakan trik mengambil ikan tetapi jangan sampai airnya keruh. Ini untuk menjaga kita semua. Pariwisata kita tetap aman, wisatawan tetap nyaman,” jelasnya.

Kapolres Mataram melalui Kepala Bagian Operasi Polres Mataram, Kompol Mujahiddin menjelaskan, di tingkat Polres, pihaknya pun bakal meneruskan komitmen pelaksanaan operasi diamanatkan hingga ke Polsek jajaran.

Juga memaksimalkan fungsi 102 Babinkamtibas yang tersebar di seluruh kelurahan di Mataram. Setiap hari dari pintu ke pintu sosialisasi bahaya narkoba dilakukan.

“Dukungan partisipasi aktif masyarakat sangat penting.

Karena informasi sangat dibutuhkan aparat kepolisian untuk mendalami proses hukumnya,” jelasnya didampingi Kasubbag Humas, AKP Ketut Wiryayasa di Mapolres Mataram. Pihaknya melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke sekolahsekolah hingga markas komando aparat Polri dan TNI. Mengenai peredaran narkoba di Kota Mataram, ia menjelaskan berbagai jenis telah beredar. Seperti yang banyak terungkap yakni sabu, ekstasi, dan ganja. Pihaknya memantau sejumlah titik rawan seperti di Karang Bagu serta Abiantubuh.

Polres Mataram pun tidak akan pandang bulu terhadap setiap pengungkapan kasus narkoba. “Lebih-lebih penegak hukum.

Oknum polisi yang terlibat akan diambil tindakan tegas oleh pimpinan,” tegasnya. (why)

Bupati Lotim Minta ’’Suara NTB’’ Tetap Jaga Kualitas Dari Hal. 1 Sepanjang “radikalisme” yang dimaksud tidak mengganggu orang lain. “Radikalisme”

berpikir, katanya justru dibutuhkan. “Radikalisme” dalam berpikir seperti dilakukan Presiden Jokowi karena ingin cepat ada perubahan di Indonesia. (rus)

Inspektorat Jadwalkan Audit Bawaslu NTB Dari Hal. 1 senilai Rp 13,5 miliar. Di mana, pada tahun itu, luput dari pemeriksaan Inspektorat. Inspektorat telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan sekitar 22 hari sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Namun saat itu, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin SH, M.Si memerintahkan audit dihentikan sementara, sampai Pilkada serentak berakhir Desember 2015. Kini Pilkada sudah selesai, inisiatif audit pun berlanjut.

Menanggapi rencana Inspektorat melakukan audit dana hibah ini, anggota Bawaslu NTB Bambang Karyono mempersilakannya. “Jika sekarang Inspektorat ingin kembali melakukan audit atas penggunaan dana hibah itu, ya silakan saja. Tetapi perlu diingat, dasar hukumnya harus jelas, kalau punya dasar hukum kenapa tidak,’’ ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang, jika merujuk pada Permendagri Nomor 57 tahun 2009, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengaudit Bawaslu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan BPK sudah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya dan dinyatakan clear and clean. “Bahkan kami tidak mendapat teguran dari BPK

atas penggunaan dan hibah itu,” katanya.

Proyek ITS Sementara itu, terkait proyek Intelligent Transportation System (ITS) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Inspektorat juga akan melakukan audit terhadap proyek yang terindikasi mangkrak itu.

Namun kembali persoalan personel masih sedang berada di lapangan yang membuat rencana audit tersebut belum bisa dilakukan. ‘’Ini masalahnya proyek sudah sangat lama. Kami juga perlu cek, apakah sebelumnya sudah ada audit atau belum. Cek ini yang belum sempat kita lakukan,’’ katanya.

Seperti diketahui, tender proyek ITS berlangsung tahun 2009, dimenangkan PT. AIK. Anggaran yang bersumber dari APBD NTB untuk proyek ini alokasinya sebesar Rp 2,9 miliar. Dengan rincian, tahap pertama sebesar Rp 756.905.274. Proyek kemudian dilanjutkan tahun 2010 (tahap II) dengan kucuran anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.

Tapi untuk tahap ke tiga, kontraknya terindikasi tidak berlanjut. Padahal untuk tahap ke tiga diduga ada anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 320.397.300. (049/ars)

Jumat, 8 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPRD Loteng Rekomendasikan BKP3 Dibubarkan

Praya (Suara NTB) Rencana perombakan struktur organisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) bakal memakan korban. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng direncanakan akan dihapus. Salah satunya Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BKP3) Loteng.

(Suara NTB/ist)

Kika Ataya

Hari Ini Global FM Lombok Dialog Bersama Polsek Ampenan GLOBAL FM Lombok akan mengadakan dialog interaktif bersama dengan Kapolsek Ampenan Kompol Raden Djoko. Dialog berlangsung Jumat ( 8/4) hari ini pukul 10.0011.00 Wita pada program acara Lombok Terkini. Lombok Terkini adalah program harian di Radio Global FM Lombok yang berisi urun rembug para pendengar terkait dengan pelayanan publik serta obrolan isu-isu terkini.

Koordinator Siaran Radio Global FM Lombok Kika Ataya mengatakan, dialog kali ini akan diisi oleh bintang tamu dari kepolisian dengan materi obrolan seputar “Operasi Bersinar 2016”. Pendengar bisa berdialog langsung dengan narasumber di line telpon 0370-641611 atau lewat HP 087865110035. Radio Global FM Lombok yang mengudara di frekuensi 96,7 FM ini hadir dengan dialog, berita dan musikmusik pilihan.

Di siang hari pukul 14.30 Wita Radio Global FM Lombok akan menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPRD NTB dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2015. Live sidang paripurna sering dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan parlemen di Udayana kepada para pendengar. (ris/kmb)

Bahkan kalangan DPRD Loteng sudah merekomendasikan supaya instansi yang dipimpin L. Iskandar ini, dibubarkan atau dihapus.

Pasalnya, dinilai menyulitkan koordinasi antara Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di tingkat bawah. Dengan petugas pertanian dan lainnya yang ada di lapangan. ‘’Saya lebih sepakat kalau penyuluh dikembalikan saja ke instansi induknya masing-mas-

ing,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, dalam rapat Pansus LKPJ, diruang sidang utama DPRD Loteng, Kamis (7/4) kemarin. Misalnya penyuluh pertanian dan peternakan dikembalikan ke Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak). Begitu pula penyuluhpenyuluh lainnya.

Dengan begitu, koordinasi di tingkat petani dari petugas yang ada bisa lebih optimal.

Tidak seperti sekarang ini. Di

mana penyuluh punya atasan sendiri. Begitu pula petugas petanian dan lainnya. Sehingga ketika akan menyelesaikan satu persoalan yang dihadapi masyarakat, menjadi lambat.

Karena harus ada koordinasi terlebih dahulu.

Tapi kalau dikembalikan ke instansi induknya masingmasing, maka petugas pertanian dan petugas lainnya berada di bawah atap yang sama dengan penyuluh. Koordinas-

Munas Diputuskan 7 Mei 2016

Golkar NTB Berharap Pemilik Suara Kompak Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB berharap para pemilik suara dari DPD Golkar NTB dan DPD Golkar kabupaten/kota di NTB kompak memberikan dukungan terhadap kader terbaik dalam Munas Luar Biasa (Munaslub)

yang sudah diputuskan akan digelar pada 7 Mei 2016 mendatang.

Melalui Rapat Pleno yang digelar DPP Partai Golkar, Kamis (7/ 4) kemarin, telah diputuskan bahwa Munaslub akan digelar di Bali, pada 7 Mei 2016. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam rapat pleno yang digelar Kamis kemarin dan telah disetujui seluruh peserta rapat pleno.

Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah menegaskan bahwa DPD Partai Golkar NTB hasil Musda Praya, yang dilantik Aburizal Bakrie, belum lama ini akan menjadi peserta Musda tersebut. Demikian pula pengurus Golkar kabupaten/kota yang menjadi turunannya.

DPD Golkar NTB sendiri nantinya akan diwakili oleh Ketua DPD, H. M. Suhaili FT, SH dan Sekretaris DPD, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. Menghadapi Munaslub ini, Misbach mengaku belum dapat memberikan gambaran soal siapa yang akan didukung oleh Partai Golkar NTB di Munaslub nanti. Demikian juga dengan

siapa yang akan menjadi pilihan utusan Golkar dari kabupaten/kota di NTB. “Kita berharap tentu pilihan itu kita lihat yang bisa membesarkan Partai Golkar kedepan,” ujarnya diplomatis.

Saat ini, ujar Misbach, ada sedikitnya enam kandidat yang sudah masuk bursa Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Airlangga Hartarto dan Mahyudin.

Keenam figur tersebut, menurutnya sama-sama memiliki potensi untuk terpilih di Munaslub tersebut. “Sama-sama kader Golkar terbaik,” ujarnya.

Melihat bakal ketatnya persaingan antarkandidat ketua umum itulah, Misbach berharap para pemegang mandat atau hak suara di Munaslub Golkar akan kompak.

Kemarin pun, Misbach mengaku tengah berada di Jakarta untuk kegiatan rapat paguyuban DPD I Golkar se-Indonesia. Namun, ia membantah jika dalam rapat itu ada pengarahan untuk mendukung bakal calon tertentu di Munaslub nanti. (aan)

inya menjadi jauh lebih cepat.

Garis komandonya juga satu.

Dengan begitu, penanganan persoalan di bawah juga bisa lebih maksimal dan efektif dilakukan.

Diakuinya pembentukan BKP3 cukup bagus. Hanya saja, di tataran pelaksaan di bawah keberadaan BKP3 justru membuat jarak antara petugas lapangan dengan penyuluh. ‘’Keberadaan penyuluh memiliki fungsi yang sangat penting, dalam mendukung suksesnya program pemerintah. Jadi harus ada sinergi yang kuat antara penyuluh dengan petugas terkait dibawah,’’ timpalnya.

Selaras dengan Wakil Ketua DPRD Loteng, Asisten II

Sekda Loteng, Ir. Nasrun, MM, mengaku koordinasi antara BPK3 dengan instansi terkait lainnya selama ini memang jadi persoalan. Sehingga pihaknya pun sependapat jika kemudian penyuluh dikembalikan instansi awalnya. Tidak kemudian disatukan di satu wadah sendiri. ‘’Yang penyuluh pertanian, sudah dikembalikan ke Dinas Pertanian. Begitu pula penyuluh-penyuluh lainnya,’’ terangnya. Karena memang instansi terkait selama ini agak kesulitan koordinasi dengan BKP3. Padahal keberadan penyuluh sangat diharapkan.

Dalam rangka pendampinganpendampingan kepada masyarakat di bawah. (kir)

Lombok Diguncang Gempa 3,4 SR Mataram (Suara NTB) Pulau Lombok, diguncang gempa bumi berkekuatan 3,4 Skala Richter (SR), Kamis, pukul 17.34 Wita. Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Riyanto menyebutkan lokasi gempa bumi berada di 8.42 Lintang Selatan - 115.99 Bujur Timur.

Gempa bumi tersebut berada di 20 kilometer (km) barat laut Lombok Barat, pada kedalaman 28 Km. ‘’Daerah terdekat dengan lokasi gempa adalah Senggigi atau berada di 23 Km barat laut Kota Mataram, 9 Km barat laut Pantai Senggigi, dan 6 Km barat laut Pantai Nipah,” katanya.

Ia mengatakan, getaran gempa yang terasa di sekitar kawasan wisata Senggigi mencapai 2-3 “modified mercalli intensity” (MMI). Artinya getaran hanya dirasakan oleh sebagian orang dan getaran seakan-akan seperti truk berjalan. Gempa dirasakan oleh masyarakat di sekitar pesisir Senggigi, karena “hypocenter” atau kedalaman gempa dangkal, namun kekuatannya kecil.

Agus menambahkan gempa yang diakibatkan aktivitas “back arc trust” yang ada di

Kabupaten Lombok Utara, tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena kekuatannya di bawah 7 SR. “Potensi tsunami ada bila kekuatan gempa di atas 7 SR dan mekanisme di pusat gempa adalah patahan naik,” ujarnya.

Gempa bumi mengguncang Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebelumnya terjadi pada Kamis 31 Maret 2016 pukul 17.34 Wita atau seminggu lalu, namun tidak berpotensi tsunami. Lokasi gempa bumi hampir sama dengan yang terjadi pada Kamis (7/4), yakni berada di 8.52 Lintang Selatan - 115.99 Bujur Timur.

Gempa bumi tersebut berada di 17 kilometer (km) barat laut Mataram, pada kedalaman 12 km. Getaran gempa terasa hingga Denpasar, sebesar 2-3 MMI, sedangkan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, lebih besar yakni 3-4 MMI karena lokasi pusat gempa.

“Gempa yang terjadi hari ini adalah gempa baru bukan susulan gempa sebelumnya.

Kalau gempa susulan waktunya berdekatan dan kekuatannya lebih kecil,” kata Agus. (ant/Bali Post)