Snt 08062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 81 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 8 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

UNTUK kesekian kalinya, Bank NTB mendapatkan penghargaan bergengsi. Bank milik masyarakat NTB ini mendapatkan empat penghargaan Banking Service Excellence 2016 yang digelar Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI).

Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place Kamis (2/6) malam lalu. Hadir hampir seluruh insan perbankan di Indonesia, serta dihadiri langsung Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro.

Bank NTB mendapat penghargaan untuk kategori BPD, UUS Bank Umum dan Bank Syariah. Empat penghargaan yang diraih Bank NTB diantaranya, Best Overal Performance (terbaik I), Best Customer Service (terbaik I), Best Satpam (terbaik II) dan Best ATM (terbaik III). Sementara untuk penghargaan Best Teller, Best Telephon dan Best Fisik direbut beberapa BPD lainnya di Indonesia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

H. Komari Subakir dengan penghargaan yang diraih Bank NTB (kiri) Sementara Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir foto bersama dengan para pejabat teras Bank NTB.

Mantan Bupati KLU Penuhi Panggilan Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa (7/6) kemarin. Materi pemeriksaan terkait dugaan penyimbangan pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015. Djohan mengelak bertanggung jawab atas pencairan dana Bansos dimaksud, namun melemparkannya ke Penjabat Bupati KLU waktu itu.

Pantauan Suara NTB, mantan bupati periode 2010 – 2015 ini mendatangi gedung Kejati sekitar pukul 09. 00 Wita. Dia langsung diperiksa ketua tim penyelidik kasus ini, Kadek Topan Adiputra, SH. Permintaan keterangan selesai sekitar pukul 11. 26 Wita.

Kepada wartawan usai pe-

TO K O H

meriksaan, Djohan mengatakan bahwa pencairan dana Bansos tersebut tidak pernah terjadi saat ia menjadi bupati. Bahkan ia juga tidak tahu menahu tentang adanya pencairan Bansos tersebut. ‘’Saya tidak tahu menahu tentang pencairan Bansos tersebut,’’ elaknya.

Menurutnya, dalam pencai-

ran Bansos ini sudah ada tupoksi di masing-masing instansi seperti Dinas Sosial maupun Bagian Kesra. Hanya yang diakui, dirinya memproses penetapan penerima Bansos. Ini sesuai dengan SK Nomor 460/84/ Sosnakertrans/2015 dan SK kedua nomor 255/11/2015.

Bersambung ke hal 15

573 JCH NTB Belum Lunasi BPIH

Ombak Pasang

Bantu Petani Gagal Panen

H. Moch Ali Bin Dachlan

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Telisik Tuna Aksara DINAS Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB memiliki tantangan mengentaskan tuna aksara. Pasalnya, neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan persentase penduduk tuna aksara di NTB tertinggi di Indonesia, dengan persentase 10,62 persen atau 315.258 orang.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Ombak pasang yang terjadi pada Senin (6/6) lalu menyebabkan sejumlah dermaga tipe jetty yang ada di kawasan wisata Gili Trawangan rusak parah. Dari tiga dermaga yang ada, hanya satu yang masih dapat beroperasi. Hal itu menyebabkan penumpukan perahu yang akan merapat untuk bersandar. ‘’Sejak ombak besar kemarin hampir semua dermaga hancur, itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Ini dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung,’’ kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal.,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (7/6) kemarin.

Faozal mengatakatan, air laut naik hingga merusak sejumlah tanggul di sekitar Vila Ombak. Bukan hanya itu saja, air laut juga menggenangi ruas jalan yang dekat dengan bibir pantai. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan wisatawan apabila tidak segera diperbaiki.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Empat hari menjelang batas pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sebanyak 573 Jemaah Calon Haji (JCH) NTB belum melakukan pelunasan. Dari 3.751 JCH, baru 3.178 JCH yang melunasi BPIH. Pelunasan BPIH tahap pertama akan ditutup pada 10 Juni mendatang.

Bersambung ke hal 15

Polda NTB Terima Surat Korsup KPK Mataram (Suara NTB) Dua kasus dugaan korupsi yang disupervisi KPK dua pekan lalu, sudah rampung dan menghasilkan rekomendasi.

Surat rekomendasi KPK, sudah diterima Kapolda NTB, Selasa (7/6) kemarin. ‘’Suratnya sudah sampai ke Pak Kapolda hari ini (kemarin),’’ kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB,

(Suara NTB/ist)

TERGENANG - Ruas jalan yang tergenang air akibat ombak pasang di Gili Trawangan, Senin (6/6) lalu.

Masih Tinggi, Harga Daging Sapi di NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan, harga daging sapi di daerah ini masih tetap tinggi di kisaran Rp 110 ribu per Kg. Meskipun terbilang masih tinggi, namun harga daging sapi di daerah lain seperti Aceh juga tinggi bahkan menembus Rp 170 ribu per kg.

“Ketika di sini harga daging Rp 110 ribu, di Aceh sudah Rp 170 ribu. Memang berkaitan dengan harga daging sapi tetap stabil tinggi. Belum bisa kita seperti arahan Presiden untuk harganya seperti itu, Rp 80 ribu per Kg,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/6) di Mataram.

Meski demikian, kata Gita, Pemprov terus berusaha supaya agar harga daging sapi bisa turun menjadi Rp 80 ribu per Kg. ‘’Kalau daerah lain seperti Jawa misalnya, ketika

digelontorkan daging sapi impor, mungkin akan terjadi seperti itu,’’ ucapnya.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, harga daging sapi di NTB cenderung tinggi dibandingkan dengan daerah yang dipasok, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan NTT. NTB merupakan daerah pemasok daging sapi ke Jakarta, namun harga daging sapi di Jakarta lebih murah dari NTB. Tingginya h a r g a menyebabkan konsumsi daging di NTB rendah yaitu 1,33 Kg per kapita per tahun.

Rata-rata harga daging sapi tahun lalu di Jakarta sebesar Rp

105.368 per kg, Jawa Barat Rp 92.325 per Kg, Bali Rp 95.000 per Kg dan NTT sebesar Rp 86.250 per Kg. Sementara di NTB, harga daging sapi menembus angka Rp 106.979 per Kg. Produksi daging sapi di NTB tahun 2016 diprediksi sebesar 23.057 ton, sementara kebutuhan dalam daerah sebesar 8.839 ton.

Tahun 2015 lalu, produksi daging sapi NTB sebesar 16.945 ton, sementara kebutuhan atau konsumsi dalam daerah sebesar 6.431 ton.

Bersambung ke hal 15

H. L. Gita Ariadi

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan mengatakan, para petani yang mengalami gagal panen (puso) sudah mulai diberikan bantuan. Seluruh petani yang dicatat dalam laporan mengalami gagal panen, akan menerima bantuan langsung berupa beras dari Stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lotim.

Demikian disampaikan Bupati Lotim kepada Suara NTB di Selong, kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Mantan Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu usai diperiksa penyidik Kejati NTB, kemarin.

4 : 54

5:04

12:16

AKBP Bagus Satrio Wibowo, Selasa (7/6). Namun dia mengaku belum tahu isi surat KPK tersebut, karena masih di meja Kapolda. Setelah turun suratnya dari Kapolda, Bagus Satrio baru akan tahu isi rekomendasi berdasarkan hasil Korsup selama dua hari itu, Rabu (26/5) dan Kamis (27/5) lalu.

Bersambung ke hal 15

15:37

18:06

19:20

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Halaman 2

Percepat Capaian Program KB

BP2KB Gelar Pertemuan IMP bagi PPKBD dan SUB PPKBD Mataram (Suara NTB) Percepatan capaian peserta KB baru maupun ulangan terus digenjot oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Diantarnya, dengan menggelar pertemuan institusi masyarakat pedesaan bagi PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Mataram.

Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno menjelaskan, pertemuan yang digelar, Selasa (7/6) tersebut, dalam rangka percepatan capaian peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB ulangan serta peningkatan jumlah

maupun kualitas kelompokkelompok kegiatan yang ada seperti kelompok BKB, BKR, BKL, PIK/R/M maupun kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga kesejahteraan (UPPKS) serta peningkatan wawasan PPKBD dan Sub PPKBD selaku petugas Pembina KB desa.

“Kami menginginkan ada peningkatan kualitas kelompok - kelompok di Kota Mataram,” kata Sutrisno usai membuka acara, Selasa (7/6).

Pertemuan dilakukan secara rutin empat kali dalam setahun ini, sebagai bentuk silaturahmi dan evaluasi ter-

hadap perkembangan capaian peserta KB baik baru maupun peserta KB aktif atau ulangan yang telah dicapai. Dari evaluasi ini akan diketahui, capaian kelompok kegiatan yang ada baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, sehingga dapat memenuhi target yang telah di tetapkan. “Kita silaturahmi sambil diselingi dengan evaluasi kondisi peserta KB aktif dan ulangan,” tuturnya.

Sutrisno mengingatkan, yang paling penting adalah agar PPKBD dan sub PPKBD dengan ikhlas melakukan tugas. Selain sifatnya pember-

dayaan, program KKBPK merupakan program yang merubah pola fikir, sehingga masyarakat nantinya menjadi masyarakat yang searah dengan visi dan misi Kota Mataram.

Dirincikan, capaian peserta KB baru hingga Bulan April lalu sudah tercapai 45 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 9.123 akseptor dan Peserta KB aktif (Ulangan) sebesar 107,17 persen dari target atau PPM sebanyak 53,635 peserta. Begitu juga dengan kelompok-kelompok disepakati akan dibina dan di tumbuhkan baik

dari jumlah maupun kualitas dari tiap kelurahan mencapai lima kelompok. Dengan harapan, keluarga-keluarga yang ada di Kota Mataram mempunyai wawasan yang baik tentang pentingnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Disisi lain, dari hasil pertemuan itu disepakati bahwa petugas pembina KB desa akan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang persiapan Remaja untuk masa depannya dengan program GENRE (Generasi Berencana). (cem/*)

(Suara NTB/ist)

ARAHAN - Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno saat memberikan arahan pada pertemuan institusi masyarakat pedesaan (IMP) bagi PPKBD dan SUB PPKBD se - Kota Mataram, Selasa (7/6).

Jadi Temuan BPK Minim Kesadaran Masyarakat MESKIPUN Pemkot Mataram telah mengeluarkan imbauan terhadap larangan membunyikan petasan dan kembang api, tapi hal itu masih saja ditemukan di lapangan.

Terutama saat masyarakat sedang melaksanakan ibadah salat tarawih.

Hal ini menurut Lurah Selagalas, H. Tamaji tidak terlepas dari faktor minimnya kesadaran masyarakat. “Bagaimanapun cara kita kalau kesadaran masyarakat masih minim percuma juga,” kata (Suara NTB/cem) Tamaji Selasa (7/6).

H. Tamaji Pemkot Mataram sangat mengatensi peredaran petasan dan kembang api, karena bukan saja mengganggu ibadah, melainkan berpotensi menimbulkan konflik dan kebakaran. Faktor - faktor ini kata Tamaji, harus diantisipasi sejak awal. Bersama kepala lingkungan, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat nantinya akan duduk bersama membahas hal tersebut. “Nanti coba kita rapatkan dengan kaling, toga dan toma,” ujarnya.

Secara garis besar disampaikan, daerah Selagalas bukan termasuk kawasan yang memproduksi maupun penjualan petasan maupun kembang api. Diakui, memang masyarakat khususnya anak - anak sebagai konsumen dan membeli di luar. Namun demikian, dua tahun terakhir setelah dikeluarkan imbauan oleh Walikota. Petasan maupun kembang api relatif lebih bisa ditekankan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menurutnya, tidak bisa dihindari karena keterbatasan petugas di kelurahan, sehingga lebih efektifnya Satpol PP serta aparat kepolisian diharapkan intens melakukan razia. “Harapannya, supaya Pol PP turun merazia,” pungkasnya.

Mengenai warung makan, sepengetahuannya pedagang hanya buka saat menjelang berbuka puasa. Kalaupun ada warga non muslim tidak berpuasa, diminta menghargai umat muslim yang melaksanakan ibadah. Dengan harapan, sama - sama menjaga toleransi serta kerukunan umat beragama.

“Mari saling menghormati, misalnya non muslim tidak sembarang tempat merokok. Begitu juga, umat muslim jangan bunyikan petasan di lingkungan warga non muslim,” imbaunya. (cem)

Catatan Semakin Banyak WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengaku belum puas dengan capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang didapatkan oleh Kota Mataram.

Pasalnya, meski mengantongi opini WTP, namun masih banyak catatan yang diberikan oleh BPK terhadap Kota Mataram. ‘’Kita bangga dapat WTP, tapi ini catatannya semakin banyak,’’ kata Misban kemarin. Bahkan, lanjutnya, (Suara NTB/dok) jumlah catatan BPK terhadap lapMisban Ratmaji oran hasil pemeriksaan, lebih banyak daripada catatan tahun lalu. Ia tidak menampik kalau persoalan aset selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Ini terjadi karena nilai aset dalam neraca tidak sama dengan rincian yang ada. ‘’Kita (Mataram, red) memang ada kendala di aset bergerak dan aset tidak bergerak,’’ katanya. Sehingga ia menganggap bahwa opini WTP yang diperoleh Pemkot Mataram adalah dengan grade paling rendah atau hanya setingkat di atas opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Terhadap temuan BPK terkait ketidakpatuhan Pemkot Mataram melaksanakan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan tidak dilaksanakannya Perda Parkir yang telah ditetapkan tahun lalu.

Misban berharap Perda-perda yang terkait retribusi dan PAD agar segera diberlakukan. ‘’Di Denpasar, hal yang sama menjadian temuan BPK,’’ katanya mengingatkan. Pada bagian lain, politisi PKPI ini mengimbau agar Pemkot Mataram memfasilitasi pengembalian kerugian daerah. ‘’Coba piutang yang belum dikembalikan agar segera diselesaikan. Bila perlu potong gaji,’’ pungkasnya. (fit)

Puluhan Laptop dan Tablet Masih Dikuasai Mantan Anggota Dewan

Mataram (Suara NTB) – Puluhan laptop, notebook dan tablet yang dipinjamkan kepada anggota DPRD Kota Mataram pada dua periode yang lalu, menjadi temuan BPK. Tidak tanggung-tanggung, jumlah laptop, notebook dan tablet yang menjadi temuan itu sebanyak 64. Terdiri dari 36 laptop, 5 notebook dan 23 tablet dengan nilai total mencapai 439.515.046.

Berdasarkan LHP BPK bernomor 13.B/LHP-LKPD/ XIX.MTR/05/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang merupakan LHP atas laporan keuangan Pemda Kota Mataram tahun anggaran 2015 Sekretariat DPRD Kota Matarammenyajikan nilai aset senilai Rp 24.054.021.736,45. Berdasar-

kan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya aset yang dikuasai pihak ketiga.

Pihak ketiga dimaksud adalah anggota DPRD Kota Mataram periode 2004 – 2009 dan anggota DPRD periode 2009 – 2014. Pada tahun 2015, baru empat aset yang dikembalikan oleh pejabat purna tugas, yaitu

sepeda motor dengan tahun perolehan 2011 dan 2012 senilai Rp 43.750.000,00. Sedangkan aset yang belum dikembalikan Rp 439.515.046,00 berupa laptop, notebook dan tablet.

Anggota Pansus Aset DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., tidak menampik LHP

(Suara NTB/ynt)

BELUM ADA TANGGUL - Di pesisir Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai ini pemukiman warga sangat dekat dengan bibir pantai. Di wilayah ini belum juga ada tanggul untuk antisipasi gelombang pasang, akibatnya rumah warga setempat kerap tergenang ketika terjadi gelombang pasang seperti akhir Mei lalu.

Intensitas Angin dan Ombak Menurun

Mataram (Suara NTB) Selama hampir dua pekan ini, kondisi angin dan gelombang di wilayah pesisir Kota Mataram cukup tinggi. Puncaknya pada awal pekan lalu terjadi gelombang pasang yang menggenangi ratusan rumah warga dari pesisir utara sampai selatan Kota Mataram.

Namun mulai kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menyebut intensitas angin dan ombak telah menurun, tidak seperti dua pekan lalu.

Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi kepada Suara NTB, Selasa (7/6). “Intensitas angin dan gelombang sekarang mulai menurun, tidak seperti sebelumnya. Kondisi ini mulai kemarin (Senin, 6 Juni).

Mudah-mudahan sampai seterusnya supaya nelayan bisa mencari ikan,” terangnya.

Kendati angin dan gelombang telah mulai normal, Supardi mengatakan pihaknya tetap rutin melakukan pemantauan dengan berkeliling di sepanjang 9,1 kilometer pesisir Kota Mataram. Pemantauan dilakukan tiga kali dalam sehari mulai pagi, siang, sampai malam hari.

Sebanyak 16 petugas secara bergiliran melakukan pemantauan dalam sehari. “Petugasnya giliran. Ada 16 petugas kita, tapi tidak semuanya yang memantau, ada juga yang tinggal di kantor,” ujarnya.

Setelah cuaca membaik dalam beberapa hari ini, Supardi mengatakan telah ada beberapa nelayan yang melaut. Sebelumnya pihaknya mengeluarkan imbauan kepada nelayan agar tidak melaut dulu selama angin dan ombak masih kencang dan tinggi.

Warga Lingkungan Bagek

Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai yang sempat diungsikan menurutnya saat ini tidak ada lagi yang tinggal di tenda, hanya saja beberapa barang-barang warga masih diletakkan di dalam tenda.

Pemkot Mataram berencana untuk merelokasi warga pesisir yang rumahnya cukup dengat dengan bibir pantai. Menurut Supardi ada beberapa kawasan yang sangat rentan diterjang gelombang pasang yaitu Bintaro, Pondok Prasi, dan Bagek Kembar. Pasalnya di tiga kawasan ini, rumah warga sangat dekat dengan bibir pantai dan tidak ada tanggul yang dibangun di kawasan ini.

“Di situ tidak ada tanggul dan sangat mepet dengan bibir pantai,” ujarnya. Seharusnya jarak ideal rumah warga dengan bibir pantai atau dari ombak terakhir adalah 100 sampai 150 meter. (ynt)

Terpaksa Sahur dan Buka Puasa dalam Gelap

BERDASARKAN penuturan Suminah, hanya ada beberapa kepala keluarga (KK) yang kini bertahan di tenda.

Salah satunya adalah keluarganya. “Yang lain sudah pada balik ke rumah masing-masing,” ujarnya ditemui Suara NTB, Selasa (7/6) kemarin.

Suminah mengakui belum berani kembali ke rumahnya, khususnya pada malam hari karena khawatir gelombang pasang kembali menerjang. Ia hanya kembali ke rumahnya pada siang hari untuk memeriksa dan membersihkan ru-

mahnya. Pada saat gelombang pasang pekan lalu, tidak hanya tergenang air, tapi rumahnya juga dipenuhi pasir pantai.

Di tenda berwarna biru yang dibangun Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) itu ia tinggal bersama suami dan tiga orang anaknya. Masak untuk persiapan berbuka puasa juga dilakukan di sekitar tenda dengan membuat tungku dari batu bata. Tapi sayangnya ketika malam tidak ada lampu yang menerangi tenda. Penerangan hanya seadanya dengan mema-

fasilitas berupa tablet. ‘’Saya juga mau kembalikan itu tablet karena kondisnya sudah rusak,’’ akunya. Ini, katanya, menjadi PR Sekretariat DPRD Kota Mataram untuk mencari keberadaan aset tersebut. ‘’Yang belum kembali itu kemungkinan masih dikuasai oleh oknum mantan anggota Dewan yang tidak terpilih kembali,’’ pungkasnya. Kalaupun akan dilakukan penghapusan, tentu menjadi kesulitan tersendiri. Pasalnya, Sekretariat DPRD Kota Mataram sendiri belum menemukan keberadaan aset tersebut. (fit)

SPPD 14 SKPD Ditemukan Diduga Bermasalah

Bertahan di Tenda

Setelah terjangan gelombang pasang pada akhir Mei lalu, warga Lingkungan Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai diungsikan ke tenda yang ada di tengah persawahan, tidak terlalu jauh dari pesisir. Hingga kini masih ada beberapa warga yang bertahan di tenda tersebut. Meski tinggal di dalam tenda bersama warga lainnya, mereka tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa.

BPK tersebut. Menurut dia, aset yang menjadi temuan BPK itu, masih banyak dikuasai oknum mantan anggota Dewan. ‘’Itukan barang pinjaman. Mestinya kalau sudah selesai harus dikembalikan,’’ ujarnya. Ia menyesalkan itu masih menjadi temuan BPK. Mestinya, lanjut Misban, untuk aset-aset berupa barang elektronik nilainya disusutkan setiap tahun. ‘’Kalau dihitung sekarang mungkin nilainya sudah nol,’’ cetusnya. Misban mengaku, pada periode 2009 -2014 ia bersama 34 anggota Dewan lainnya mendapat pinjaman

kai lilin. “Kami sahur dan buka puasa di sana, gelap-gelapan karena tidak ada lampu sampai sekarang,” ujarnya. Suminah mengatakan ada orang yang menjanjikan akan memasang lampu di tenda tapi belum ada hingga saat ini. “Seperti di dalam gua, gelap-gelapan,” cetusnya. Ia mengatakan pada malam hari mereka khawatir jika meninggalkan tenda.

Jika beberapa warga pergi melaksanakan salat tarawih di musala, pasti ada warga yang tinggal untuk menjaga tenda.

Ia mengaku masih takut untuk tidur di rumahnya karena pada malam hari suara ombak sangat kencang sehingga ia merasa was-was. Beberapa tahun silam, gelombang juga pernah menghantam pemukiman warga saat tengah malam sehingga ia masih trauma.

Warga lainnya, Masitah mengatakan sudah kembali ke rumahnya setelah sepekan ting-

(Suara NTB/ynt)

BERTAHAN - Suminah, warga pesisir Bagek Kembar yang masih bertahan tinggal di tenda. Pada siang hari ia kembali ke rumahnya dan pada malam hari ia bersama keluarganya berbuka puasa dan sahur di dalam tenda. gal di tenda. “Tapi kalau ombaknya naik, balik lagi ke tenda,” ujarnya. Perempuan belia dengan satu anak ini mengatakan suaminya yang bekerja sebagai nelayan kini telah mulai melaut. Ia mengatakan mengizinkan suaminya melaut karena ombak tidak sebesar beberapa hari lalu. “Karena kalau tidak melaut apa kita pakai belanja, beli beras,” ujarnya sambil menggendong anaknya yang berusia tiga tahun.

Sedangkan Suminah masih belum mengizinkan suaminya melaut. “Suami saya juga belum berani pergi melaut,” ujarnya. Sementara ini suaminya pun terpaksa menganggur. “Kadang ngojek kalau ada yang suruh,” ujarnya. Biasanya Suminah bekerja sebagai kuli bangunan, tapi beberapa waktu terakhir ini tidak bekerja karena tidak ada proyek. “Sekarang ndak ada yang suruh,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) BPK RI Perwakilan NTB menemukan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di 14 satuan kerja perangkat daerah bermasalah.

SKPD itu diantaranya, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bagian Humas dan Protokoler, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dewan serta Dinas Pendapatan Kota Mataram. Kerugian negara akibat kelalaian tersebut mencapai Rp 122 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra membenarkan temuan BPK terhadap perjalanan dinas di 14 SKPD di Kota Mataram. Permasalahan SPPD ini, semua bukan karena faktor kesengajaan melainkan agen travel adanya keinginan untuk mencari keuntungan lebih.

Dari masing - masing SKPD, terdapat perbedaan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sehingga ditotal kerugian negara mencapai Rp 122 juta.

Secara rinci tidak disebutkan SKPD mana perjalanan dinasnya bermasalah.

Hanya disebutkan beberapa SKPD saja yakni, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bagian Humas dan Protokoler, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dewan serta Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Terhadap temuan ini kata Yance, sudah dikembalikan ke kas daerah. Sehingga tidak ada lagi permasalahan menyangkut SPPD. Ditanya apakah ini karena faktor kelalaian, karena hal ini selalu menjadi temuan tiap tahun oleh BPK? Mantan Kabag Keuangan Setda Kota Mataram ini tak menampik hal tersebut. Bahkan, pihaknya masih membingungkan hal itu. Jadi persoalan, pegawai yang ditugaskan berangkat tidak mungkin mengakses jumlah harga pada sistem di travel. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak travel untuk menjual tiket sesuai dengan harga sebenarnya. “Kalau diperintahkan berangkat, pegawai ini berangkat. Jadi tidak pernah kita tahu berapa harga tiket dan sebagainya,” kata Yance. (cem)

Pengawasan Rumah Makan Diserahkan ke Camat dan Lurah Mataram (Suara NTB)Selama Ramadhan ini, pengawasan terhadap rumah makan, restoran, maupun warung yang tidak menjalankan imbauan Walikota Mataram melalui Surat Edaran (SE) diserahkan kepada camat dan lurah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana Satpol PP Kota Mataram yang aktif turun setiap hari, kini Satpol PP Kota Mataram hanya bersifat membantu pihak kecamatan dan kelurahan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati kepada Suara NTB, Selasa (7/6). “Pengawasan warung kita serahkan ke camat dan lurah. Kita beri kewenangan untuk melakukan penertiban sendiri,” jelasnya.

Tidak hanya soal rumah makan, tapi apa yang menjadi isi SE Walikota Mataram tersebut pengawasannya diawasi camat dan lurah. Bayu mengatakan belum lama ini Camat Ampenan telah membentuk tim sendiri untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayahnya selama bulan Ramadhan. Ia berharap langkah Camat Ampenan ini diikuti oleh lima camat lainnya yaitu Cakranegara, Selaparang, Mataram,

Sandubaya, dan Sekarbela.

“Saya harap camat yang lain juga mengikuti apa yang dilakukan Camat Ampenan. Begitu juga dengan lurah karena sekarang lurah yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing,” terangnya.

Bayu mengatakan jika nantinya camat maupun lurah membutuhkan bantuan personel jika dilakukan penertiban, pihaknya siap mengirimkan para personel Satpol PP Kota Mataram. Pada tahuntahun sebelumnya Bayu mengatakan pihaknya tiap hari turun melakukan pemantauan dan pengawasan warung maupun rumah makan yang buka di siang hari. “Kalau sekarang kami sifatnya memback-up saja,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan sepanjang bulan Ramadhan. Menurut Mohan, warga Kota Mataram juga telah memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di bulan Ramadhan dan hal apa saja yang bisa dan tidak bisa ditoleransi. Ia mengajak semua masyarakat ikut menjaga kondusivitas selama bulan Ramadhan ini. Sehingga pada bulan puasa ini terbangun suasana yang khusyuk dan tenteram. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dua Tambang Emas di NTB Segera Berproduksi Mataram (Suara NTB) Dua perusahaan tambang emas akan segera melakukan penambangan.

Menyusul telah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB masing-masing pada 22 Oktober dan 2 September 2015 lalu.

Dua perusahaan tersebut, PT. Sumbawa Juta Raya dan PT. Intam. Mengambil lokasi penambangan di Kecamatan Ropang, Sumbawa. Dengan akan berproduksinya dua perusahaan tersebut, otomatis akan menambah daftar perusahaan penambangan logam di NTB, selain perusahaan tambang raksasa PT. Newmont Nusa Tenggara.

Kedua perusahaan tersebut menurut Kepala Dinas Tamben Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.

M. Husni

Si, menggunakn hutan dengan status pinjam pakai. Masingmasing seluas 18.500 hektar dikelola PT. Intam dan seluas 8.697 hektar oleh PT. Sumbawa Juta Raya.

Sejauh ini, dua perusahaan tersebut telah siap memasuki tahapan produksi. Infrastruktur pendukung jalan, bangunan dan mesin-mesin produksi telah dipersiapkan.

“Hanya tinggal menunggu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Setelah komisioning dan produksi,” jelas M. Husni ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/6).

Sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, masa perusahaan diperbolehkan melakukan penambangan minimal 20 tahun, termasuk di dalamnya dari eksplorasi hingga konstruksi. Tidak disebut detail oleh kepala dinas berapa mas-

ing-masing perusahaan akan menghasilkan komoditas pertambangan.

Namun pada intinya, dua perusahaan dimaksud tidak luput melihat besarnya potensi kandungan metal isi perut bumi di Pulau Sumbawa. M. Husni lebih jauh mengatakan, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini menurut hasil penelitian, terdapat sabuk metal yang didalamnya terkandung emas, perak tembaga.

“Sabuk metal ini katanya melentang dari bagian selatan pulau Sumbawa hingga bagian selatan Pulau Lombok.

Yang di Sekotong Lombok Barat termasuk didalamnya, cuma saja cadangan di masing-masing wilayah berbedabeda. Salah satunya karena melihat itulah dua perusahaan ini mengajukan izin untuk penambangan,” jelasnya.

M. Husni menyebut segera beroperasinya dua perusahaan tersebut, masih menunggu izin penggunaan lahan hutan yang diajukan ke Kementerian. “Kalau tidak menggunakan hutan lindung, bisa langsung berproduksi tanpa izin dari Kementerian,” katanya. (bul)

(Suara NTB/uki)

TUMPUKAN BAWANG - Petani bawang merah dari Kecamatan Monta dan Woha mendatangi Kantor Bulog Subdivre II Bima, Selasa (7/6). Mereka datang lengkap dengan bawang yang belum dibeli oleh Bulog setempat, padahal Bulog berjanji untuk membelinya.Tampak tumpukan bawang merah yang diturunkan di kantor Bulog Bima. Berita selengkapnya di halaman 7.

(Suara NTB/bul)

Pengiriman Beras Menurun JUMLAH beras dan gabah yang dijual para pengusaha NTB ke luar daerah mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berkurangnya pengiriman beras dan keluar daerah sebagai dampak dari program Serap Gabah (Sergab) oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

“Gabah dan beras produksi petani dikawal oleh TNI, agar hasil panen itu masuk dulu ke Bulog untuk ketahanan pangan nasional.

Dampaknya dapat dilihat dari data keluar masuk barang di pelabuhan,” kata Ke-

Hj. Hartina

pala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM di Mataram, Selasa (7/6).

Penurunan kuantitas pengiriman beras dan gabah ke luar daerah cukup jauh, dibanding dengan musim panen yang sama, mencapai puluhan ribu ton. Penyebab lain, kata Hartina, adalah masih diterapkannya kearifan lokal menyimpan gabah dan beras di lumbung pangan tradisional oleh masyarakat NTB, salah satunya di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Masyarakat Desa setempat berdasarkan hasil pantauan langsung, masih memanfaatkan lumbung pangan tradisional terbuat dari kayu beratapkan ilalang dan berusia ratusan tahun untuk menyimpan

gabah hasil panennya untuk kebutuhan selama satu tahun hingga menunggu musim tanam berikutnya. Kearifan lokal tersebut terus diterapkan turun temurun.

“Kami juga sudah cek di kampung unggas, Kabupaten Lombok Tengah, masyarakatnya menyimpan sebagian hasil panen pada musim hujan lalu dan mereka juga tidak menjual gabah hasil musim tanam kedua untuk cadangan pangan,” kata Hartina.

Secara umum kondisi keluar masuk beras di pelabuhan, BKP Provinsi NTB mendata sebanyak 3.624,26 ton beras dari daerahnya dikirim ke enam provinsi selama periode Januari-April 2016 oleh pengusaha untuk dijual kembali.

Dari data yang peroleh, provinsi yang menjadi tujuan pengiriman adalah Jawa Timur, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Selain beras, tambah Harti-

na, para pengusaha antarpulau juga mengirim gabah produksi petani NTB ke Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Bali sebanyak 2.409 ton selama periode Januari-April 2016.

Ribuan ton gabah dan beras tersebut dikirim ke luar NTB melalui Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Pelabuhan Laut Bima, Kota Bima, dan Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

Ada juga melalui Bandara Lombok International Airport, Kabupaten Lombok Tengah, dan Bandara Sultan M Kaharuddin, Kabupaten Sumbawa.

Meskipun dikirim keluar daerah, kata Hartina, pihaknya tidak khawatir terjadi kekurangan stok untuk kebutuhan masyakarat lokal.

Sebab, stok yang dimiliki Perum Bulog NTB sebanyak 40.000 ton lebih cukup untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan. (bul)

(Suara NTB/dok)

Dua Kapal Pembangkit Listrik Disiapkan untuk MTQ Nasional Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Penyediaan Energi Listrik, Ir. M. Husni memastikan NTB telah siap menyukseskan MTQ Tingkat Nasion-

al 2016 yang digelar 27 Juli hingga 7 Agustus 2016 mendatang. Pihak PLN dipastikan mendatangkan dua unit Mobile Power Plant (MPP) berkapasitas masing-masing

(Suara NTB/ist)

LISTRIK SIAP - Islamic Center, salah satu sentral tempat pelaksanaan MTQ tingkat Nasional, akhir Juli hingga awal Agustus 2016 mendatang. Pasokan listrik untuk pelaksanaan MTQ dinilai telah siap.

SELASA, 07/06/16

25 Megawatt (Mw).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB ini menegaskan kapal pembangkit daya listrik itu akan tiba akhir Juni nanti. Kepastian itu sudah dilaporkan General Manager PLN Wilayah NTB, K. Aji dalam rapat dengan panitia MTQ bidang kelistrikan dan rapat dengan wakil gubernur baru-baru ini.

Rencananya, dua unit MPP yang akan didatangkan, sehingga total tambahan produksi energi listrik untuk sistem Lombok mencapai 50 MW. Namun, baru satu unit yang dipastikan segera tiba dan akan terpasang di komplek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat.

Sementara kapal pembangkit listrik berkapasitas 60 MW yang akan didatangkan dari Turki diperkirakan tiba pada Agustus dari rencana sebelumnya pada Juli 2016.

Menurut Husni, adanya tambahan daya energi listrik sebesar 25 MW dari MPP tersebut akan menambah ketersediaan energi listrik melalui sistem Lombok yang saat ini mencapai 230 MW atau melebihi dari beban puncak sekitar 210-220 MW selama Ramadhan. ”Kebutuhan listrik hanya sebesar 1 MW, itupun kebutuhan terbesar ada di Islamic Center, di titik-titik lain kebutuhan listriknya tidak terlalu besar. Selama tidak ada kendala non teknis, bisa dipastikan listrik aman, apalagi yang hadir Presiden,” ujarnya.

Pelaksanaan MTQ tingkat nasional tersebar di 11 lokasi, yakni delapan lokasi di Kota Mataram, termasuk Islamic Center. Selain itu, di Masjid Raya Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Bencingah Bupati Lombok Barat dan di Pondok Pesantren Al Aziziyah Kapek, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Asrama Haji Mataram juga menjadi lokasi penyelenggaraan, namun hanya untuk pendaftaran kontingen. Begitu juga dengan pendopo kantor gubernur hanya sebagai lokasi pawai ta’aruf para kafilah MTQ. Di setiap lokasi penyelenggaraan lomba MTQ, kata Husni, kebutuhan listriknya berbeda-beda. Namun, dipastikan tidak terlalu besar karena yang membutuhkan energi listrik cukup besar adalah pengeras suara.

“Di titik – titik lain, kebutuhan listriknya antara 10.000 watt sampai 25.000 watt.

Melihat ketersediaan daya listrik dari PLN, kita tidak perlu khawatirlah,” katanya.

Untuk mengantisipasi berbagai gangguan, pihaknya bersama PLN juga akan menyiagakan tiga petugas di masing-masing lokasi. Panitia penyelenggara juga akan menyiapkan dua unit genset berkapasitas masing-masing 450 kilo volt ampere (KVA) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan jaringan listrik ketika acara pembukaan di Islamic Center. (bul)

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kejar Opini WTP Atensi Masalah Kekeringan KETUA Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lombok Timur (Lotim), H. Maidy, menilai perlunya perhatian serius terhadap masalah kekeringan yang terjadi di Lotim. Diketahui, akibat persoalan kekeringan tersebut membuat ratusan hektar lahan mengalami puso.

Ditemui di Selong, Selasa (7/6), H. Maidy yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lotim ini menyampaikan, perlu ada upaya serius untuk mengatasi persoalan kekeringan.

Musibah kekeringan yang ter(Suara NTB/rus) jadi selama ini sudah menyeH. Maidy bar merata. Tidak saja wilayah Lotim bagian selatan yang diketahui langganan, namun juga di wilayah utara pun sudah diserang kekeringan.

Menurut Maidy, gagal panen itu tidak saja di Sakra Timur, namun juga di wilayah Pringabaya, Suela, dan sebagian Wanasaba. ‘’Paling parah di Suela dan Pringgabaya. Sementara di Suela ada bendungan, tapi bendungannya mengalami kekeringan, karena tidak ada hujan,’’ ungkapnya.

Guna membantu mengatasi kekeringan itu, akunya, pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Edi Prabowo. “Insya Allah di pembahasan juga sudah siap membahas khusus masalah kekeringan, termasuk dengan Ketua HKTI Pusat, Pak Padli Zon juga hal ini sudah kita bicarakan,” ungkapnya.

Pihaknya meminta para penentu kebijakan yang ada di tingkat pusat juga turut mengatasi persoalan kekeringan lahan pertanian yang terjadi di Lotim. Apa yang telah dilakukan jajaran Pemkab Lotim diakui sudah cukup maksimal. Terakhir di ketahui, ada pemberian bantuan beras kepada petani yang gagal panen.

Bantuan dari Bupati Lotim itu setidaknya bisa mengurangi beban dari petani. Menjadi obat bagi mereka yang sedang sakit lahan pertaniannya. Di tingkat provinsi sudah dikomunikasikan dengan pengurus HKTI provinsi yang dikomandoi Willgo Zainar. Secara khusus, Ketua jajaran HKTI provinsi diakui merupakan barisan para politisi Gerindra ini siap untuk membantu mengatasi persoalan kekeringan.

Apalagi, sektor pertanian diketahui merupakan program prioritas yang perlu ditangani. Kehadiran HKTI diharapkan bisa bertujuan meningkatkan kesejaghteraan petani. Karena disadari, tanpa petani, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari data yang disajikan Pemerintah Lotim, sebanyak 875 hektar lahan padi yang mengalami gagal tanam. Dari 3.263 hektar lahan yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Timur yang dipersentasekan gagal panen mencapai 26 persen. (rus)

Haerul Warisin: Lotim Tidak Terlalu Bernafsu Selong (Suara NTB) Upaya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin diraih Lombok Timur (Lotim) dengan langkah pelan namun pasti. Pemkab Lotim tidak mau terlalu bernafsu memburu WTP, karena dikhawatirkan akan berakibat kurang baik.

“Kita lambat-lambat saja asal selamat,” ungkap Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/6). Selangkah demi selangkah, upaya meraih WTP yang dilakukan Pemkab Lotim diiringi juga dengan perbaikan kinerja.

Diakuinya, Lotim sampai sekarang belum bisa meraih opini WTP. BPK masih memberikan opini WDP. Namun diyakini, melihat progres kinerja Inspektorat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK, Lotim ke depan bisa meraih WTP. Berdasarkan data tahun

2014 lalu, nilai aset yang tidak jelas statusnya mencapai ratusan miliar. Kegigihan jajaran Pemkab Lotim mampu menemukan Rp 364 miliar aset yang sebelumnya tidak jelas dalam data, berhasil diluruskan pada tahun 2015. Tersisa sekitar 46,23 miliar yang diyakini akan bisa dituntaskan pada tahun 2016.

Selain itu, ujarnya, standar toleransi BPK 3,5 persen minimal yang tersisa atau sekitar Rp 25 miliar. “Memang tetap kita kecewa dengan belum dapat WTP, tapi ke depan kita akan memacu diri berjuang lebih keras lagi,” urainya.

WTP yang ingin diraih Lotim, adalah WTP yang tidak

diragukan. Komitmen Pemkab Lotim ini sudah disampaikan ke pihak BPK. Kepada seluruh jajaran pemegang aset di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah diingatkan agar tiap pekan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi data aset.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar dapat melahirkan datadata yang mutakhir tiap pekan. Tiap pekan dapat dengan mudah diakses datanya. “Pola kerja dari pengurus barang di masing-masing SKPD ini harus kita pacu,” ujarnya.

Sisa aset yang disebut belum ditemukan, ujarnya, diyakini tidak ada hubun-

gan dengan praktik tindak pidana korupsi. Persoalan mendasarnya hanyalah, data keberadaan fisik dari aset tersebut yang masih belum jelas,

”

sehingga berusaha untuk ditemukan. “Itu menjadi PR kita, tetap akan kita berusaha untuk temukan, di mana aset itu berada,” ujarnya. (rus)

Memang tetap kita kecewa dengan belum dapat WTP, tapi ke depan kita akan memacu diri berjuang lebih keras lagi

H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Ratusan Napi di Rutan Selong Diusulkan Dapat Remisi Selong (Suara NTB) Dari 226 warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Selong Lombok Timur (Lotim) di bulan Ramadhan ini pihak rutan mengajukan sebanyak 101 warga binaanya untuk mendapatkan remisi.

Remisi itu diajukan terkait datangnya Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (7/6), Kepala Rutan Kelas II B Selong, Kurnia Panji Pamekas, A.Md, IP, SH, mengatakan, ratusan napi (Suara NTB/yon) atau warga binaan yang diaKurnia Panji Pamekas jukan untuk mendapatkan remisi, karena selama menjadi warga binaan selalu berperilaku baik serta mematuhi segala tata tertib. Misalnya, syarat pemberian remisi khusus Idul Fitri itu, di antaranya, warga binaan itu beragama Islam, telah menjalankan masa tahanan minimal enam bulan, berkelakuan baik selama menjadi warga binaan, dan sejumlah persyaratan lainnya.

Terkait dengan napi atau warga binaan yang terjerat kasus korupsi, katanya, sampai saat ini belum ada yang diajukan, karena ada persyaratan khusus yang terlebih dahulu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Seperti mengembalikan kerugian negara sebanyak yang dikorupsi. Jika denda dan kerugian negara itu belum dibayarkan, kata Kepala Rutan yang baru seminggu menjabat ini, maka tidak akan bisa seorang warga binaan di LP itu mendapatkan remisi, baik Idul Fitri, remisi 17 Agustus maupun remisi yang lainnya.

“Jumlah warga binaan di Rutan Selong untuk kasus korupsi sebanyak 14 orang, namun semuanya tidak ada yang diajukan mendapatkan remisi, karena belum membayar denda dan mengembalikan kerugian negara. Jika persyaratan khusus itu belum dilaksanakan, maka tidak akan bisa diajukan untuk mendapatkan remisi,” ungkapnya.

Terkait dengan pengajuan remisi itu, ratusan yang diajukan belum tentu akan mendapatkannya. Keputusan berapa orang yang akan mendapatkan remisi tergantung keputusan dari Kantor Wilayah Kemenkum HAM di Mataram dengan melihat kriteria dari 101 warga binaan yang diajukan itu. (yon)

Dewan Pertanyakan Kinerja BUMD PT Tripat Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan kinerja BUMD di Lombok Barat (Lobar), lantaran tak maksimal berkontribusi ke Pemda. Padahal selama ini dana penyertaan modal yang disuntikkan Pemda ke BUMD mencapai belasan hingga puluhan miliar per tahun. Salah satu BUMD yang disoroti adalah PT Tripat selama beberapa tahun terakhir sama sekali belum menyetor PAD. “Itu dia yang kami pertanyakan pada pembahasan nota keuangan ini, BUMD ini diberi penyertaan modal tapi tidak setor dividen ke PAD. Ini kami pertanyakan,” tegas Komisi II DPRD Lobar, Hj Nur Hidayah kepada wartawan, Selasa (7/6).

Anggota Banggar ini menyatakan, pada pembahasan nota keuangan Pemda tahun 2015 banyak anggota DPRD mempertanyakan perihal kontribusi BUMD ke Pemda. Selama beberapa tahun terakhir, BUMD Tripat tak pernah menyetor PAD ke Pemda dengan alasan masih perlu melakukan pembenahan.

Setiap tahun, Pemda menyertakan modal ke BUMD mencapai puluhaan juta rupiah. Namun suntikan modal ini tak sebanding dengan kontribusi ke pemda. Padahal keberadaan BUMD ini membantu pemda menghasilkan PAD. Tahun 2015 lalu, BUMD Tripat ditarget mampu berkontribusi Rp 636 juta lebih ke PAD. Namun realisasinya 0. “ini kami tanya besar kenapa 0,” ujar politisi Gerindra ini penuh tanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem, Khatib Qazwaini mempertanyakan alasan BUMD tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan modal yang diberikan Pemda.

Padahal, seharusnya sesuai ketentuan setiap anggaran daerah yang dipakai dipertanggungjawabkan ke dewan. “Ini kami pertanyakan, termasuk BUMD tak laporkan ke kami terkait pertanggungjawaban penggunan modalnya,” tanyanya.

Menurutnya, aturan memang tidak ada keharusan BUMD menyerahkan LPJ ke Dewan, sehingga BUMD bertanggung jawab ke Pemda selaku pemegang saham. Akan tetapi bagaimanapun mereka menggunakan dana daerah, sehingga BUMD mestinya melaporkan juga ke dewan. Bentuk pertanggungjawabannya, BUMD memberikan laporan hasil RUPS. Laporan hasil RUPS ini juga mestinya disampaikan ke dewan. Lebih jauh dikatakan, tiap tahun Pemda menyertakan pemberian modal ke BUMD. (her)

(Suara NTB/met)

MENDAKI - Akibat adanya protes pengusaha di Senaru, kenaikan tarif TNGR ditunda. Mereka meminta TNGR membenahi kebersihan dan fasilitas yang ada di TNGR. Tampak sejumlah porter dan pendaki saat mendaki Gunung Rinjani beberapa waktu lalu.

Diprotes, Kenaikan Tarif TNGR Ditunda Tanjung (Suara NTB) Kenaikan tarif wisata ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) per 1 Juni 2016 akhirnya ditunda. Hal ini tidak lepas dari protes dan desakan para pelaku usaha tracker kawasan Senaru yang menolak keputusan pemerintah pusat tersebut.

Ketua Organisasi Tracker Kawasan Wisata Gunung Rinjani, I Made Jaya, Selasa (7/6) mengakui adanya penundaan kenaikan tarif. Para pelaku usaha tracker beserta Balai TNGR telah bertemu membahas dan membahas dampak dari keputusan pusat

menaikkan tarif menjadi Rp 150 ribu per hari per orang.

“Kami dari tracker sudah bersurat ke TNGR dan kementerian. Dasar itu, akhirnya dilakukan pertemuan beberapa hari lalu dan hasilnya disepakati kenaikan tarif ditunda,” kata Jaya.

Menurutnya, kenaikan itu cukup berdampak secara psikologis maupun sisi ekonomi bisnis. Tidak adanya sosialisasi atau bahkan keterlibatan unsur pengusaha membuat seluruh pengusaha kaget. Kenaikan tarif yang terjadi begitu saja, mempengaruhi kontrak dengan

travel agent terganggu. Jika dipaksakan pemberlakuannya, seluruh tracker merugi sebab terlanjut menjual paket wisata di bawah harga Rp 150 ribu per orang per hari tersebut.

Ia menilai, pelaku usaha tracker setuju akan kenaikan tarif itu di masa depan dan tidak untuk saat ini. Sebaliknya, anggota organisasi justru meminta agar keputusan itu direvisi. Bagi pelaku travel, kondisi kekinian di kawasan TNGR belum sepadan dengan tarif mahal yang dikeluarkan pengusaha.

“Pertanyaannya, apakah tarif itu senilai dengan keadaan di

sana atau tidak? Ini kan perlu studi dulu. Sarana dan prasarana juga minim, sedangkan sampah belum tertangani,” terangnya.

Made berpendapat, tarif mahal itu bisa saja diberlakukan tetapi khusus kepada wisatawan yang tidak menggunakan jasa tracker. Sebab ada kalanya wisatawan enggan menggunakan jasa guide atau porter tanpa takut tersesat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Balai TNGR, Lubis, membenarkan penundaan kenaikan tarif ke TNGR. Selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya berkepentingan

untuk menjaga kondusivitas dan menghindari timbulnya gesekan yang mempengaruhi jalannya usaha wisata.

Walau demikian, kenaikan ini merupakan keputusan pemerintah, sehingga pemberlakuannya akan tetap dilakukan. Mengenai kapan mulai diberlakukan, pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan serta sosialisasi lebih luas kepada pengusaha dan calon pengunjung. “Bagaimana pun ini aturan dan sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat, sehingga ke depan harus diberlakukan,” tegas Lubis. (ari)

Usut Bansos 2015

Kejati Diminta Teliti Soal LHP BPK

Tanjung (Suara NTB) Proses penegakan hukum pada kasus bantuan sosial (bansos) 2015 Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, mendapat apresiasi kalangan DPRD KLU. Hanya saja Kejati diminta untuk lebih teliti dalam proses penyidikan kasus tersebut, khususnya menyangkut LHP BPK yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan anggaran Bansos 2015.

Anggota DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. M.Si., Selasa (7/6) mengatakan kasus bansos di Kejati seharusnya menjadi acuan bagi BPK untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2015. Pasalnya, sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD KLU mempertanyakan LHP tersebut.

“Kami melihat ada yang janggal dalam pertanggungjawaban Bansos di LHP itu.

Seingat kita, ada 3 jenis SK Bupati yang dikeluarkan dalam penyaluran Bansos itu.

Dua di antaranya, SK 361 yang notabene keliru antara nama yang diusulkan dengan nama

penerima. Muncul lagi SK 410 yang menyatakan mencabut SK 361. Menilai SK inilah letak lemahnya BPK,” ungkap Zarkasi, di ruang kerjanya.

Walaupun kinerja pengelolaan Keuangan APBD 2015 secara umum mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi anggota DPRD justru menilai harus ada pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah, kasus bansos yang masih berproses di meja Kejati menjadi tolok ukur bahwa penyaluran bansos tidak beres atau melanggar nomenklatur.

Dewan KLU imbuh Zarkasi, berharap agar Kejati mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran Perda APBD 2015 sebagai produk hukum.

Mengingat Kasus Bansos KLU sempat menjadi trending topic di publik dengan dugaan pelanggaran pada alokasi (berturut-turut): bansos tempat ibadah dan organisasi kemasyarakatan, bansos RTLH dan bansos KuBE. “Keyakinan kita bahwa urutan bansos itu melanggar nomenklatur karena adanya pen-

gakuan dari calon penerima di APBD tetapi justru tidak memperoleh haknya. Ada klaim bahwa dana itu telah dikembalikan.

Tetapi setelah kami telusuri, tidak ada (pengembalian dari penerima ilegal, red), dana itu ada yang sudah jadi beton. Pertanyaan kita, dana itu dari siapa?,” tanyanya.

Sementara itu, Fraksi Hanura dalam pandangan Fraksi yang dibacakan Arif Usman, menangkap 3 hal pokok objek pemeriksaan BPK yang melenceng dari substansi misalokasi bansos. Ketiganya antara lain, bebas adalah kesalahan penyajian materi, kesesuaian dengan standar pemeriksaan negara dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Ini artinya, BPK tidak melakukan pemeriksaan / kepatuhan terhadap seluruh aturan khususnya menyangkut substansi. Hanura tidak menanyakan apa-apa, tetapi minta ke pimpinan DPRD untuk membuka ruang luas dalam pembahasan melalui pembentukan Pansus,” tandas Arif Usman. (ari)

Tinggalkan Sisa Pembongkaran

Pemprov NTB Diminta Tidak Lepas Tangan Tanjung (Suara NTB) Pemprov NTB diminta tidak lepas tangan dan menumpuk masalah di kawasan wisata 3 Gili. Sebagaimana aksi pembongkaran sejumlah bangunan milik warga di Gili Air, maka Pemprov NTB diingatkan untuk membersihkan puing-puing bekas pembongkaran itu.

Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Selasa (7/6), menyayangkan sikap aparatur Pemprov NTB yang cuma mengibuli warga Gili Air. Walaupun diklaim telah menurunkan 30 orang personel untuk membersihkan, nyatanya pembongkaran bekas bangunan yang dirubuhkan masih berserakan hingga kini. Kondisi sampah itu bahkan mencoreng citra pariwisata khususnya Gili Air.

“Wisatawan datang ke Gili Air kan untuk menikmati alamnya, bukan untuk melihat rongsokan yang sampai sekarang tidak diangkut itu,” cetus Tusen kepada wartawan, Selasa (7/6).

Sebelumnya, pemerintah Desa Gili Indah, mengaku akan segera melayangkan surat untuk hearing ke Pemda KLU menyikapi pembiaran sampah oleh Pemprov NTB. Desa sudah jengah, lantaran puing-puing itu bersekarakan dan mengotori panorama Gili Air. “Kami dari desa dan pengusaha akan hearing dalam waktu dekat. Sekarang saja, kami banyak ditanya wisatawan asing, mengapa rongsokan ini tidak segera dibersihkan,” demikian Kades Gili, H. M. Taufik. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK Selama Puasa, Aktivitas Bongkar Muat Meningkat

Halaman 5

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Bakal Dikocok Ulang DELAPAN jabatan kepala SKPD DI Lombok Barat (Lobar) bakal dikocok ulang atau dirotasi. Alasannya, jabatan delapan pejabat tersebut ada kosong dan melebihi 5 tahun. Dari delapan jabatan eselon II ini, di antaranya 4 pejabat yang menjabat lebih lima tahun dan 4 jabatan lainnya kosong, karena pejabat sebelumnya digeser ke posisi lain dan pensiun.

“Empat kepala SKPD (Suara NTB/dok) yang lampui lima tahun akan H. Muh. Taufiq dilakukan semacam evaluasi dan dilakukan seleksi ulang, ditambah empat jabatan sudah kosong, jadi total delapan jabatan eselon II akan dilakukan seleksi ulang,” kata Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, Selasa (7/5).

Terkait adanya masukan dewan agar mengganti pejabat yang menjabat lebih dari lima tahun, Sekda mengaku menghargai masukan dewan terkait itu. Pihaknya pun akan melakukan mutasi dalam bulan ini. Sekda menyebut, empat pejabat yang sudah melampaui lima tahun, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Lobar, Kepala Bappeda dan Kadis Pertanian Peternakan dan Perkebunan.

Empat pejabat ini, jelasnya, menjabat lima tahun. Sesuai ketentuan, pejabat eselon II menjabat maksimum lima tahun. Sedangkan empat jabatan kosong, adalah Staf Ahli Ekonomi, Kesbangpol.

Dua pejabat menyusul akan pension, yakni Asisten II Setda Lobar dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ‘’Sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap kekosongan, maka wajib dipansel, kecuali eselon III dan IV atas kewenangan baperjakat, namun tentu atas keputusan bupati,’’ terangnya.

Terkait kapan dilakukan mutasi, menurut Sekda pihaknya akan melakukan mutasi bulan Ramadhan. Saat ini pihaknya sedang melakukan penertiban posisi jabatan yang salah administrasi. Temuan inilah jelasnya yang diluruskan.

Ia menambahkan, terkait adanya usulan mutasi dilakukan sering kali untuk kesehatan organisasi birokrasi. Menurutnya mutasi sering kali dilakukan tidak masalah. Mutasi tidak mesti harus menunggu 6 bulan atau setahun, namun ketika perlu dibutuhkan oleh organisasi maka harus dilakukan. (her)

Diduga Hendak Diselundupkan

TNI Amankan Ribuan Benih Lobster Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 1.697 ekor benih lobster berhasil diamankan anggota TNI dari jajaran Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng). Diduga benih lobster ini hendak diseludupkan ke luar Loteng. Empat orang warga yang membawa benih lobster turut diamankan.

Setelah dilakukan interogasi dan pendataan, benih lobster diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan NTB untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita hanya membantu mengamankan, untuk tindaklanjutnya diserahkan ke pihak berwenang,” sebut Dandim 1620/ Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, melalui Dan Unit Intel, Letda Afifudin Nur, Selasa (7/6).

Penangkapan benih lobster bersama empat warga tersebut bermula dari informasi warga, jika ada upaya pengiriman benih lobster ke luar Loteng. Mendapat informasi ini, anggota TNI langsung bergerak melakukan pencegatan. Sesampaikan di jalan umum Desa Mangkung Praya Barat, sekitar pukul 09.30 Wita, anggota TNI menghentikan satu mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Sayid Kadir Al Idrus, warga Dusun Awang Desa Mertak.

Kendati sempat mengelak, anggota TNI kemudian menggeledah barang bawaan warga tersebut. Benar saja, di salah satu ransel yang ada di dalam mobil, anggota TNI berhasil menemukan sejumlah kantong plastik berisi air. Begitu dicermati, ternyata dalam kantong plastik berisi air tersebut terdapat ribuan benih lobster. “Dari Sayid, kita berhasil amankan sebanyak 1.060 ekor benih lobster,” sebutnya.

Tidak lama berselang, informasi terkait ada upaya serupa kembali diterima anggota TNI yang langsung bergerak melakukan pencegatan. Tidak jauh dari lokasi awal, anggota TNI kembali mencegat satu mobil Toyota Agya warna putih. Di dalam mobil ada Siswandi cs yang juga warga Dusun Awang.

Tanpa pikir panjang penggeledahan pun dilakukan. Di sana anggota TNI kembali menemukan satu ransel dengan sejumlah kantong plastik berisi air dan benih lobster di dalamnya. “Setelah sempat dimintai keterangan, benih lobster bersama ke empat warga tersebut langsung diamankan di Kodim 1620/ Loteng,” tambahnya.

Dari keterangan ke empat warga, diperoleh informasi kalau benih lobster diperoleh dari nelayan di Desa Selong Belanak.

Benih dibeli seharga Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per ekor.

Dan, diduga kuat hendak diselundupkan ke luar Loteng walaupun tuduhan ini dibantah ke empat warga tersebut.

“Dari catatan yang disita transaksi yang kita amankan, warga ini tidak kali ini saja membeli benih lobster. Tetapi sudah sering. Sehingga menguatkan dugaan kalau benihbenih lobster tersebut hendak diselundupkan,” tegasnya.

Sayid salah satu warga kepada Suara NTB mengaku tidak berniat untuk menyelundupkan benih lobster tersebut melainkan akan di bawa ke Teluk Ekas Lombok Timur untuk dibudidayakan. “Kami mau membeli benih lobster ini untuk dibudidayakan lagi. Setelah besar, baru akan dijual,” bantahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan NTB, Muhlin, M.Si., menegaskan apa yang dilakukan ke empat warga ini tetap menyalahi aturan. Karena di Permen Kelautan dan Perikanan, dilarang menangkap benih lobster dengan berat di bawah 200 gram. Apalagi membawa atau menyelundupkan benih lobster tersebut. “Jadi hasil tangkapan ini akan tetap kita proses,’’ ujarnya, seraya menambahkan, jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Adapun terkait benih lobster hasil tangkapan tersebut, akan diamankan terlebih dahulu di Balai Karantina sembari menunggu proses penyelidikan. Jika memang diperlukan, akan dilepas di tempat yang semestinya. “Karena ini berkaitan dengan hewan hidup, perlakuan juga beda,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Benih lobster yang diduga hendak diselundupkan berhasil diamankan anggota Kodim 1620/Loteng, Selasa (7/6).

Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas bongkar muat di pelabuhan barang yang dikelola Pelindo III Lembar meningkat selama bulan puasa ini dibandingkan hari-hari biasa. Mengacu data tahun sebelumnya, peningkatan aktivitas bongkar muat terjadi sekitar 10 persen.

Peningkatan aktivitas bongkar muat ini kecenderungannya didominasi barang berupa bahan sembako, karena selama puasa kebutuhan sembako cenderung meningkat.

“Ada peningkatan bongkar muat selama puasa, kira-kira peningkatannya 10 persen,” kata General Manager Pelindo III Lembar, Baharudin pada Suara NTB, Selasa (7/6).

Menurutnya, barang yang banyak dibongkar seperti minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Di samping itu ada juga bahan bangunan seperti semen meningkat, pupuk. Mengantisipasi adanya lonjakan aktivitas bongkar muat tersebut pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk dengan mengoperasikan fixed crane, crane kapal dan melakukan bongkar muat langsung oleh Pekerja Bongkar Muat (PBM) jika kapal barang nyandar secara bersamaan.

Ia mengaku jika ada dua unit kapal barang nyandar bersamaan, maka satu unit kapal bongkar muat menggunakan crane, sedangkan satu lagi

bongkar muat menggunakan crane kapal melibatkan PBM. Menurutnya upaya ini dilakukan supaya bongkar muat barang tidak boleh tersendat.

Jika tersendat maka tentu suplai ke masyarakat terganggu.

Ia menyebut, untuk melayani bongkar muat pihaknya sudah menyiapkan dua unit fixed crane, shift crane atau crane kapal.

Diakuinya, melihat produktivitas menggunakan kontainer dibandingkan kargo melibatkan PBM jauh lebih cepat dan lebih besar kapasitas kontainer. Disebutkan, kalau bongkar muat kontainer dalam satu jam rata-rata mampu menurunkan 10-11 box. Jika dikalkulasikan barang bisa mencapai 250 ton per jam. Sedangkan dibandingkan non container atau by cargo ratarata dalam satu jam hanya mampu dibongkar 40 ton.

Untuk mempercepat proses bongkar muat, pihaknya melakukan inovasi-inovasi.

Beberapa komoditi yang dikirim via pelabuhan, dilakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk membangun depo. Beberapa komoditi sudah menggunakan sistem silo (depo) di antaranya, semen, minyak goreng dan aspal.

Menurutnya, pengiriman minyak goreng tidak saja dalam bentuk kemasan namun dalam bentuk curah. Sistem ini menggunakan pipanisasi. Barang

(Suara NTB/her)

BONGKAR MUAT - GM Pelindo Lembar Baharudin menunjukkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan barang Lembar yang meningkat di bulan Ramadhan ini, Selasa (7/6). yang nyandar setelah dibongkar muat langsung masuk ke depo, setelah itu dari depo bisa diangkut menggunakan kendaraan tangki.

Menurutnya, sistem ini jauh lebih cepat dan efisien dari sisi biaya. Rata-rata per jam mam-

Harga Sembako Melonjak

Wabup Loteng Sinyalir Spekulan Ikut Bermain Praya (Suara NTB) Kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memasuki bulan puasa tahun ini terus merangkak naik. Bahkan untuk beberapa komoditi, harganya sudah jauh di ambang kewajaran. Misalnya daging sapi yang sudah menyentuh harga Rp 140 ribu per kg dan gula mencapai Rp 18 ribu per kg.

Kondisi ini membuat Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, geram. Ia pun memerintahkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perindag Loteng untuk bertindak.

“Kondisi (harga kebutuhan pokok) ini harus segera ditindaklanjuti. Dan, saya perintahkan instansi terkait bersikap,” ujar Pathul Bahri, kepada wartawan, Selasa (7/6).

Menurutnya, lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sekarang ini tidak seluruhnya disebabkan kondisi pasar. Tetapi juga ada indikasi permainan para spekulan

yang sengaja mempermainkan harga kebutuhan pokok demi meraup keuntungan besar.

“Kita melihat ada peran para spekulan yang coba mempermainkan harga kebutuhan pokok. Sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi,” sebutnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada para spekulan supaya menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena kenaikan harga kebutuhan pokok juga bisa memicu instabilitas di tengah masyarakat. “Kalau

masyarakat sudah resah lantaran harga kebutuhan pokok yang begitu tinggi, itu bisa memicu gangguan keamanan. Jika sudah tidak aman, semua pihak bakalan rugi,” tegas Pathul.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga tidak akan tinggal diam.

Guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut, beberapa program tengah disusun.

Salah satunya, kegiatan operasi pasar yang nanti akan coba digelar beberapa kali selama bulan puasa ini, sehingga masyarakat tidak terlalu dibebani oleh tingginya harga kebutuhan pokok di daerah ini. (kir)

’’Deadlock’’, Rapat Pembahasan Nota Keuangan Lobar Giri Menang (Suara NTB) Lanjutan rapat pembahasan nota keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 deadlock, Selasa (7/6). Rapat ini deadlock lantaran pihak legislatif tak terima Asisten II Setda Lobar, Robijono Prasitanjo walk out meninggal rapat tanpa alasan yang jelas. Tindakan Asisten II ini mengundang reaksi keras tidak saja dari unsur pimpinan, namun anggota dewan kompak tak melanjutkan pembahasan nota keuangan.

Sidang dihadiri Ketua DPRD dan segenap wakil ketua bersama anggota lain. Di pihak eksekutif, diwakili Asisten I Setda Lobar Hj. Eva Nurcahyaningsih, Asisten II Setda Lobar Robijono dan Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim.

Semenjak dimulai rapat, tensi mulai terasa meninggi.

Sejumlah anggota Dewan mengajukan pertanyaan ke SKPD perihal retribusi dan pajak yang mengalami kemerosotan. Ketika dewan meminta penjelasan pencapaian retribusi IMB, di situlah awal mula ulah Asisten II mulai muncul. Saat itu Wakil Ketua DPRD, Sulhan Mukhlis Ibrahim meminta penjelasan pada BPMP2T terkait retribusi IMB yang merosot.

Namun karena BPMP2T tak hadir, Sulhan pun meminta kepada Asisten II Setda Lobar untuk menjelaskan masalah IMB. Apalagi, badan terkait di bawah koordinasi Asisten II.”Kemana lagi kami mau minta penjelasan kalau SKPD dan Asisten 2 tidak tahu.

Apa ariniya sebagai pejabat kalau tidak tahu,”sentil Sulhan.

Terkait hal ini, Asisten II Setda Lobar Robijono Prasitanjo memberikan penjelasan, jika retribusi IMB tahun 2015 ada kegiatan berkurang di perizinan, yakni dengan adanya program paten di kecamatan.

“Dengan adanya program ini maka seluruh izin bangunan di bawah 250 meter persegi dilakukan di kecamatan. Itu

pu dibongkar muat 100 ton, baik itu minyak curah, semen dan aspal. Inovasi ini dilakukan untuk mempercepat bongkar muat barang di pelabuhan.

Pihaknya menyiapkan fasilitas dermaga, pipanisasi, mooring buoy, dan fasilitas lainnya.

Pihaknya sendiri sudah bekerjasama dengan tiga perusahaan terkait sistem Depo tersebut. “Upaya ini bentuk modernisasi pelayanan di Pelindo, di pelabuhan tidak boleh ketergantungan dengan masalah eksternal,” tukasnya. (her)

Potensi Lobster NTB Terbesar di Indonesia Praya (Suara NTB) Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok memiliki potensi lobster cukup besar. Bahkan, potensi lobster di Pulau Lombok termasuk yang terbesar di Indonesia. Hal itu diakui Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan NTB, Muhlin, M.Si., Selasa (7/6).

Ditemui di Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng), Muhlin mengaku, besarnya potensi lobster di daerah ini, karena kondisi alamnya yang sangat mendukung. Di mana di sepanjang kawasan pantai bagian selatan, utamanya banyak ditemukan teluk yang sangat cocok sebagai lokasi perkembangbiakan lobster. ‘’Sehingga tidak mengherankan jika banyak lobster asal Pulau Lombok yang dikirim sampai keluar negeri. untuk dibudidayakan,” sebutnya.

Melihat kondisi ini, ujarnya, tidak mengherankan banyak kasus penyelundupan benih lobster dari Pulau Lombok yang terjadi pascakeluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait larangan pengiriman atau ekspor benih lobster.

Apalagi, komoditi benih lobster sangat menjanjikan.

Terkait banyak kasus penyelundupan benih lobster tersebut, pihaknya terus memperketat pengawasan agar tidak ter-

(Suara NTB/kir)

Muhlin jadi penyelundupan benih lobster. “Koordinasi dengan aparat keamanan, baik itu kepolisian maupun TNI juga terus diintensifkan,” tandasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak melarang pengiriman atau ekspor lobster.

Pemerintah melarang mengirim benih dengan ukuran di bawah 200 gram atau panjang sampai 3 cm. Di atas itu, masyarakat diperbolehkan untuk mengirim ke daerah lain, bahkan sampai keluar negeri.

“Tapi kebanyakan yang dikirim ke luar itu benih lobster dengan ukuran dibawa ketentuan. Sehingga banyak yang kemudian ditangkap.

Jadi nelayan atau masyarakat yang mau mengirim lobster ke luar daerah atau ke luar negeri, jangan benihnya. Tetapi yang sudah besar yang sudah bisa dikonsumsi,’’ ujarnya. (kir)

Audit Dana Mengendap, DPRD Libatkan Tim Ahli

(Suara NTB/her)

BUBAR - Rapat pembahasan nota keuangan bubar, karena Asisten II Setda Lobar walkout dari persidangan. penyebabnya retribusi IMB turun,” jelas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.

Mendengar jawaban Asisten II ini, sejumlah anggota DPRD pun bertanya. Sulhan sedikit bernada keras, mempertanyakan ke Robi terkait penjelasannya tersebut. Sulhan pun menantang adu data, terkait data pertumbuhan konstruksi dan laju pertumbuhan real estate di Lobar. Menurutnya, jika mengacu pertumbuhan konstruksi di Lobar di atas 2 digit per tahun mencapai 13 persen, laju real estate di atas 10 persen. Seharusnya. kata Sulhan hal ini dipakai dasar oleh pemda bukan memakai alasan paket perizinan bangunan masyarakat.

“Kenapa berani tetapkan target Rp 4,5 miliar tahun 2015. Terus sekarang kelepekkelepek tidak mampu dicapai.

Apa kerjaan dari Kabag Pembangunan dan lain-lain?,” tegas Sulhan sambil memukul meja.

Tak sampai di situ, anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri mengkritik, jika Asisten II terlalu banyak masalah, sehingga kurang fokus. Hal ini lah membuat Asisten II Robijono naik pitam. Ia pun langsung berdiri sambil menenteng buku lalu pergi mening-

galkan ruangan rapat tanpa alasan yang jelas.

Reaksi keras pun ditunjukkan anggota Dewan Indra Jaya Usman. Ia menegaskan, kalau Asisten II Setda Lobar tidak menghargai forum dan sebaiknya rapat dibubarkan.

“Kalau begini eksekutif sudah tidak menghargai kita di legislatif, sebaiknya bubarkan saja pertemuan ini, kami tak terima ditinggal begitu saja.

Dikira dia berkuasa di Lobar Pak Robi itu,” ujar Indra dengan nada tinggi. Akhirnya, rapat dihentikan atas usulan dari semua anggota dewan.

Menyikapi peristiwa ini, Sekda Lobar H. Muh. Taufiq langsung bertemu dengan pimpinan DPRD. Pertemuan yang digelar di ruangan Ketua DPRD membahas masalah ini untuk dicarikan solusinya.

Sekda mengaku, tindakan Asisten II Setda Lobar memang patut disayangkan. “Ini pertama kali eksekutif meninggalkan rapat (walkout), itu kami akan lapor ke bupati untuk membahasnya,” ujarnya.

Ke depan ia berharap tidak lagi ada aksi semacam ini. Karena debat dengan dewan tentunya hal wajar. Pihak eksekutif mestinya menyiapkan data sesuai yang diperlukan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) APBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 lalu mengalami defisit mencapai Rp 500 juta lebih.

Hal ini disebabkan penerimaan lebih kecil dari pembiayaan.

Namun di sisi lain, terdapat dana silpa mencapai Rp 65 miliar berasal dari penghematan atau efisiensi dari proyek SKPD mencapai Rp 10 miliar. Belanja pegawai dan dana sertifikasi guru mencapai Rp 55 miliar.

Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim, ST, menjelaskan, dana silpa ini rencananya akan diudit oleh tim auditor dari Universitas Mataram (Unram). Pelibatan tim auditor ini bertujuan agar menjawab tudingan eksekutif yang menyatakan dewan berbicara tanpa dasar.

“Makanya kami libatkan tim auditor untuk melakukan audit, supaya nggak dikira berbicara tanpa data oleh eksekutif,” katanya, Selasa (7/6).

Menurutnya, silpa itu ada dua macam, yakni silpa positif artinya bersumber dari penghematan belanja SKPD dan Silpa negatif itu berasal dari belanja pegawai dan guru yang belum bisa dieksekusi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Nurul Adha menyatakan, masalah dana sertifikasi guru Rp 41 miliar yang masuk silpa, karena tak dieksekusi sangat disayangkan. Ia mempertanyakan perihal dana sertifikasi sebesar Rp 41 miliar dari Rp 89 miliar yang mengendap di APBD. Diakuinya, pada belanja tahun lalu tidak sesuai dengan target awal alias tidak mencapai target. Realisasi belanja Pemda Lobar, ternyata tidak terealisasi secara penuh sesuai dengan perencanaan. Pencapaian belanja dari target semua Rp 1,4 triliun lebih hanya mam-

pu direalisasikan Rp 1,3 triliun lebih atau 93 persen lebih sehingga terdapat anggaran tak dibelanjakan Rp 89 miliar sebagai dana Silpa.

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terjadi ke depan. Hal ini tak akan terjadi jika sistem perencanaan dan pengangguran program berbasis kinerja berjalan dengan baik. Tidak tercapainya belanja ini menyebabkan banyak dana tak dieksekusi, sehingga dinilai merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat Lobar. Seharusnya belanja ini bisa diarahkan untuk keperluan belanja lainnya dan tidak terkesan mubazir. “Anggaran Rp 89 miliar ini sangat bermakna bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyayangkan, dari total Rp 89 miliar sekitar 10 miliar lebih berupa belanja modal.

Angka ini jelasnya sangatlah besar, karena di masa sulit sat ini. Seharusnya belanja modal bisa diarahkan untuk stimulan bagi masyarakat untuk menumbuhkan dunia bisnis.

Selain itu, dari jumlah anggaran ada juga belanja untuk pembayaran sertifikasi guru sebesar Rp 41 miliar. Karena itu, terkait hal ini pihaknya di komisi IV akan memanggil Dikbud untuk meminta penjelasan kenapa anggaran ini tak terealisasi.

Pihaknya perlu mengklarifikasi persoalan ini untuk mendapatkan penjelasan utuh dari Dikbud, sebab Komisi IV belum memperoleh penjelasan soal ini. Sebab informasinya, bahwa anggaran sertifikasi tak terbayarkan lantaran persoalan nasional bukan saja di Lobar. Untuk membahas masalah ini, pihaknya juga berharap agar para guru datang ke dewan untuk melakukan publik hearing supaya tahu secara utuh apa persolannya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Halaman 6

KSB Sidangkan Puluhan Kasus Kerugian Negara Taliwang (Suara NTB) Dalam dua pekan terakhir, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rutin menggelar persidangan. Puluhan kasus kerugian keuangan negara yang terjadi, secara maraton oleh majelis setiap Kamis disidangkan untuk ditetapkan melakukan pengembalian sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. “Sekarang sedang ada sidang setiap hari kamis,” jelas sekretaris MP-TPTGR KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada media ini, Selasa (7/6).

Sidang yang diadakan MP-TPTGR kali ini mengagendakan tuntutan khusus kepada para pihak ketiga. Menurut H. Ady sejauh ini terdapat puluhan kasus kerugian negara yang ditimbulkan para pihak ketiga dan beberapa di antaranya akan disidangkan pada periode ini. “Banyak sekali kasusnya. Tiap jadwal sidang ada tujuh sampai delapan kasus yang kita sidangkan,” timpalnya. Ia mengatakan, tidak semua kasus kerugian negara sementara ini bisa disidangkan oleh MP-TPTGR. Majelis memilah setiap kasus berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkannya dan lamanya kasus tersebut telah terjadi. “Kan kasusnya banyak sekali oleh pihak ketiga ini. Jadi untuk sekarang kita pilah-pilah dulu yang kita sidangkan,” paparnya.

H. Ady menjelaskan, besaran kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak ketiga ini bervariasi. Banyak di antaranya yang nilainya terhitung kecil, namun demikian para pihak yang telah menyebabkan kerugian negara tetap diharuskan melakukan pengembalian. “Kalau di total tetap besar nilainya. Tapi kalau di pilah-pilah ada yang nilainya kecil, misalnya Rp 1 juta dan Rp 1,5 juta. Tapi mereka tetap dituntut harus melakukan pengembalian ke kas negara,” tegasnya seraya menambahkan, untuk kasus kerugian negara yang ditimbulkan oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disidangkan seluruhnya.

“Kalau yang ASN sudah semua kita sidangkan. Mereka sekarang semua dalam jadwal proses pengembalian,” sambungnya. Selanjutnya ia menyampaikan, selain menyidangkan kasus, MP-TPTGR sejauh ini telah mengajukan sebanyak lima kasus ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dihapuskan atau diputihkan. Kasus-kasus tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dan ditetapkan tim bahwa pihak terkait penyebab kerugian negara itu sudah tidak dapat melakukan pengembalian karena berbagai kondisi. “Ada yang karena pihak terkaitnya sudah meninggal, ada yang memang perusahaannya sudah tidak ada lagi dan ada juga kasus hilangnya uang negara karena perampokan. Mereka ini tidak bisa lagi melakukan pengembalian. Daripada tetap tercatat sebagai hutang, maka kami putuskan untuk diputihkan saja,” ujarnya.

“Kasus yang lima itu saja sudah setahun kita ajukan, sampai sekarang belum ada ketetapan BPK. Tapi yang penting sudah kita sampaikan untuk penghapusan supaya tidak masuk lagi dalam data hutang negara,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

PENYELUNDUPAN LOBSTER - Dua pengunjung Pantai Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tengah berfoto suatu sore. Di balik keindahan pasir putihnya, Pantai Maluk diduga kerap menjadi salah satu titik sentral penyelundupan bibit lobster ke Lombok oleh para pengepul.

Modus Pengiriman Bibit Lobster dari Sumbawa Selalu Berubah Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun sudah dilakukan penertiban untuk penangkapan dan pengiriman bibit lobster di wilayah Kecamatan Labangka, namun aktivitas terus saja berlangsung. Bahkan modus para pengepul untuk melakukan pengiriman cenderung berubah-ubah untuk mengelabui.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Sumbawa melalui PPNS, Zulkifli, S.Pi,.

M.Si menyebutkan, pengiriman bibit lobster sulit sekali digagalkan, karena pengirimannya seperti narkoba. Modusnya selalu berubah-ubah setiap harinya. Biasanya dari desa menggunakan angkutan umum, namun di tengah perjalanan diganti dengan kendaraan lain termasuk kendaraan pribadi. Bahkan untuk mengelabui, para pengumpul sengaja membawa bibit lobster langsung ke Maluk. Mengingat di Maluk tidak begitu ketat. Dari maluk nantinya baru dibawa ke Pulau Lombok. “Modusnya selalu berubah-ubah setiap harinya.

(Suara NTB/bug)

Dugaan Penyimpangan ADD

Enam Warga Labuan Mapin Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi mulai menelusuri laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Tahun 2015. Dalam hal ini polisi mendatangkan enam orang saksi dari desa setempat guna dimintai keterangan, Selasa (7/6).

Informasinya saksi tersebut adalah masyarakat yang mengetahui sejumlah item yang diduga menyimpang. Mereka adalah H. M. Kasyim dan Zulkifli Nongsi selaku saksi terkait pengadaan baju dinas untuk Ketua RT/RW Dusun Sanggerahan. Kemudian Ahmad M selaku saksi terhadap pengadaan Paving Block di Dusun Bajo, M. Ali Pusu selaku pemilik tanah yang dijadikan tanah Pemakamam umum Dusun Bajo, serta Junaidi dan Bachtiar.

Sebelumnya polisi juga sudah memintai keterangan dua orang saksi lainnya. Sehingga tercatat delapan orang saksi sudah diperiksa. Rencananya polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap aparat desa setempat, mulai dari Bendahara, Sekretaris, dan aparat desa lainnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menyebutkan, pemeriksaan yang dilakukan guna mempelajari dan mendalami benar atau tidaknya laporan terkait dugaan penyimpangan Dana Desa setempat.

Dalam hal ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi terkait. “Kami masih mendalami dulu data-datanya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang ada kaitannya dengan kasus tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan penggunaan dana desa di Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah item pengadaan disinyalir tidak sesuai dengan yang tertera di APBDes 2015. Seperti pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Bajo. Pemilik tanah menjual tanah tersebut dengan harga Rp 5 juta ke pihak desa dengan sebagian tanah dihibahkan. Namun tertulis dalam LPJ Rp 70 juta. Kemudian terhadap pengerjaan Paving block di Dusun Sanggerahan dan Dusun Bajo.

Nyatanya di Dusun Bajo tidak diketahui lokasi pengerjaan. Masyarakat menilai tidak dilakukan pengerjaan.

Serta pengadaan Baju Dinas RT/RW di Dusun Sanggerahan sebanyak 27 unit. Satu unit Rp 350 ribu.

Tak hanya itu, Dalam Dana Desa yang penganggarannya 2014 dan direalisasi pada 2015 tersebut, masyarakat juga mempersoalkan pengadaan tanah balai desa seharga Rp 40 juta. Dimana tanah tersebut belum diketahui lokasinya. Termasuk terhadap pengadaan lima unit baruga dan pengadaan lainnya.

Meskipun laporan ini sudah disampaikan ke pihak kepolisian, namun belum diketahui jumlah keseluruhan anggarannya. Mengingat diakui masyarakat tidak ada keterbukaan pihak desa mengenai RABnya. (ind)

Bahkan modusnya itu bibit lobster disimpan di dalam ban serep kendaraan,” pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Sumbawa. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya pengirimn bibit lobster ke luar daerah melalui jalur darat. Mengingat kendaraan yang membawa bibit lobster keluar melalui Polsek Plampang. Tentu jika ada perintah dari Kapolres untuk mengantisipasi hal tersebut, maka anggota akan menyetop semua kendaraan yang keluar apabila mencurigakan dan diindikasi membawa bibit lobster. “Saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Provinsi, dan ini juga sudah men-

jadi target terhadap pengiriman bibit lobster ini,” pungkasnya.

Diakuinya, sebelumnya pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait pelarangan penangkapan bibit lobster. Pihaknya pun sudah melakukan penertiban pada 2 Mei lalu. Namun para pengumpul meminta waktu hingga 10 hari. Sehingga tepat pada 13 Mei dibuatkan surat pernyataan perjanjian untuk tidak akan melakukan pengiriman atau pengumpulan lobster. Kurang lebih sekitar sembilan orang yang membubuhkan tanda tangan yang merupakan pengumpul.

Disebutkannya, pihaknya tidak melakukan penindakan terhadap penangkap, melainkn terhadap pengumpul. Para penangkap bibit lobster tersebut jumlahnya ratusan orang dan berisiko yang cukup besar. Sementara pengumpul jumlahnya tidak terlalu banyak. Artinya ketika pengumpulnya tidak ada,

Musrenbang RPJMD Sumbawa Libatkan Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan daerah periode lima tahun, Bappeda Sumbawa menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, Selasa (7/6), di kantor Bupati Sumbawa. Dengan melibatkan setidaknya 300 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, delegasi, unsur akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Kepala Bappeda, Ir. H. Iskandar, Mec.Dev menyampaikan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagai forum antar pemangku kepentingan pembangunan, dalam rangka memberikan pemikiran, saran, pendapat dan masukan untuk menentukan program prioritas Kabupaten Sumbawa lima tahun kedepan. Selain itu, Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan agar penyusunan RPJMD dapat terintegrasi dan bersinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi kelembagaan maupun antar Pemer-

intah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Karim Marasabessy, S.Pi M.M memberikan beberapa catatan dari hasil evaluasi Provinsi yang harus dibenahi dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga, berdasarkan hasil evaluasi Provinsi NTB, RPJMD Kabupaten Sumbawa sudah sejalan dengan RPJMD Provinsi dan Nasional. Ada 156 indikator yang harus dicapai, namun ada prioritas – prioritas yang harus lebih dulu dicapai. Harapannya, agar dokumen RPJMD bisa segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi menyediakan waktu selama lima belas hari untuk memeriksa dokumen RPJMD seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menyatakan, rakyat membutuhkan peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik yang mudah, murah, cepat, efektif dan transparan yang didukung oleh birokrasi yang bersih dan handal. “Di beberapa kawasan

terisolir, rakyat kita sangat membutuhkan peningkatan aksesibilitas wilayah, butuh ruang bagi pengembangan potensi unggulan daerah, butuh lingkungan hidup yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan proses-proses pengelolaan sumberdaya alam yang berkeseimbangan, yang didukung oleh masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antarumat beragama, masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal,” terangnya.

Untuk itu, program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun harus mengedepankan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik. Seperti peningkatan kondisi jalan yang harus 100% mantap, perbaikan kondisi fasilitas kesehatan yang memadai seperti pembangunan RSUD, perbaikan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Serta berbagai program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. (arn)

maka penangkap tidak akan melakukan aktivitasnya. “Kami akan menindak tegas pengumpul yang kedapatan masih melakukan aktivitas,” ujarnya.

Terhadap para pengumpul ini dapat dijerat dengan Pasal 92 jo pasal 26 ayat 1 bahwa setiap orang harus memiliki SIUP dalam perdagangan. Baik terhadap penangkapan ataupun pengirimannya. Dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun dan denda Rp 1,5 miliar.

Para penangkap dan pengumpul lobster merupakan warga sekitar dan ada juga yang berasal dari Pulau Lombok. Untuk lokasi penangkapan hanya di wilayah Kecamatan Labagka dan Lunyuk. Namun penangkapan banyak dilakukan di Labangka. Yakni di Labangka I, Labangka III dan Labngka V. Penangkapan berpusat di Labangka III. Saking banyaknya, ada sekitar 400 rumpon (untuk menangkap bibit lobster) di wilayah setempat. Jika dalam

(Suara NTB/ind)

Zulkifli satu rumpon terdapat dua orang yang menurunkan, maka sekitar 800 orang yang melakukan penangkapan. “Kalau malam hari, sudah seperti pasar malam yang melakukan penangkapan,” terangnya. (ind)

Dana BOS SMKN 1 Lunyuk Diduga Disimpangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan dana Biaya Operasional Siswa (BOS) SMKN 1 Lunyuk Tahun 2015 diduga terjadi penyimpangan.

Dana senilai Rp 67,2 juta pada semester I tersebut sudah dicairkan, namun tidak digunakan semestinya untuk kegiatan belajar mengajar.

Munculnya permasalahan tersebut, AW selaku bendahara diberhentikan dari sekolah. Sementara Kepala SMKN 1 Lunyuk, Ashari, dipindahkan ke SMKN 1 Sumbawa. Posisinya diganti I Wayan Sabe. Informasinya, kasus tersebut saat ini sudah dalam penanganan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Sumbawa. Yang mana laporannya secara resmi dimasukkan pada Januari lalu.

Kapolres Sumbawa melalui Kanit Tipikor, Aiptu Sumarlin membenarkan adanya hal tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam hal ini sudah delapan saksi dimintai keterangan. Mulai dari Bendahara Sekolah, mantan Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah yang baru.

Untuk selanjutnya, pihaknya sudah melayangkan panggilan ter-

hadap dua pejabat Dinas Diknas Sumbawa. Yakni M. Ali, H.K selakuKabidDikmendanKasiManajemen Pendidikan Menenagah.

Mereka akan dimintai keterangan guna mendalami mekanisme pencairandanaBOSuntuksekolah penerima. Apakah pencairannya setelah pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB), ataupun sebaliknya. “Rencananya kita mintai keterangan Rabu ini,” ujarnya.

Disebutkannya, dari hasil pemeriksaan, mantan bendahara AW mengaku sudah menggunakan dana BOS tersebut sesuai peruntukan. Dalam pemeriksaan AW juga menunjukkan rincian penggunaan anggaran kepada penyidik. Namun rekapan yang dibuat tanpa disertai tandatangan dari Kepala Sekolah.

Sementara Kepala Sekolah yang baru mengakui tidak menandatangani rekapan tersebut lantaran tidak didukung bukti-bukti.

Selain itu, terhadap berita acara serah terima Aset SMKN 1 Lunyuk dari kepala Serkolah lama, Ashari juga enggan dilakukan penandatanganan. Mengingat hanya tercantum dana komite saja.

Sementara dana BOS, BOMMDA, dan bantuan sarana prasarana tahun 2012 hingga Tahun 2014 dalam keadaan kosong. (ind)

Sosialisasi BSPS Dua Desa di Lunyuk

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Tim Kabupaten bersama unsur Pemerintah Kecamatan saat memberikan sosialisasi BSPS di Lunyuk. tan Lunyuk belum lama ini.

Sumbawa Besar Agar hajat program tepat sasa(Suara NTB) Badan Pemberdayaan ran dan sesuai aturan.

Sosialisasi yang dilakukan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa ber- Sekretaris Teknis Kabupaten sama tim teknis pelaksanaan Sumbawa, Ir. Ni Wayan RusmaBantuan Stimulan Perumahan waty, M.Si, bersama Tim teknis Swadaya (BSPS) telah mengge- dari Provinsi NTB menyampailar sosialisasi pada dua desa kan mekanisme pelaksanaan penerima program di kecama- program BSPS. Terutama men-

yangkut tahapan pelaksanaan program BSPS oleh masyarakat penerima program. Selain itu juga dijelaskan proses pencairan uang dan proses pendistribusian barang yang akan diterima masyarakat penerima program.

Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai. Tetapi dalam bentuk barang yang didistribusikan perusahaan yang ditetapkan akan menjadi mitra dalam pelaksanaan program tersebut. Uang tersebut akan ditransfer dari rekening penerima program kepada perusahaan yang dilakukan Bank mitra. Tentu setelah ditentukan bahan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun rumahanya.

Atau sesuai daftar rencana pembelian barang pada masing masing tahap. Proses pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni 50 persen tahap pertama dan 50 persen tahap kedua. “Kepada penerima pro-

(Suara NTB/arn)

PENERIMA BANTUAN - Para peserta sosialisasi penerima bantuan BSPS di Lunyuk. gram agar melaksanakan pro- lan Rendah (MBR). Program yang gram tersebut sesuai ketentuan disalurkan melalui Kementerian agar berhasil dengan baik,” kata PUPR. Kepala Desa Padasuka, Mahdi dan Kades Emang, Sidik, Wayan mengingatkan.

Diketahui dua desa penerima mengapresiasi turunnya program program BSPS di Kecamatan Lu- tersebut ke wilayahnya. Sebagai nyuk, yakni desa Padasuka dan kesempatan bagi masyarakatdesa Emang Lestari. Dengan sasa- nya yang menerima bantuan ran sekitar 200 unit lebih khusus memperbaiki kualitas rumahnya untuk Masyarakat Berpenghasi- menjadi layak huni. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Diduga Melawan, Residivis Dilumpuhkan Polisi Bima (Suara NTB) – Erwin (31), warga Desa Tente Kecamatan Woha terpaksa dilumpuhkan tim Buru Sergap (Buser) Polres Bima saat ditangkap di Kelurahan Sadia Kota Bima, Selasa (7/6) sekitar pukul 13.30 wita.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Erikson, S.IK kepada Suara NTB menjelaskan, pihaknya terpaksa menghadiahi timah panas di betis kanan pelaku. Sebab, saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha melawan dan hendak melarikan diri.

“Karena melawan, anggota terpaksa menembak pelaku.

Bahkan telah diberikan tembakan peringatan, namun tidak dihiraukan,” katanya.

Kata dia, pelaku merupakan tersangka yang terlibat sejumlah kasus seperi Narkoba, pencurian sepeda motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) pencurian Hewan ternak serta Jambret di wilayah Kabupaten maupun Kota Bima.

“Pelaku ini diketahui kerap berbuat tindak kejahatan baik di Kabupaten maupun kota Bima,” jelasnya.

Kasat menambahkan saat ini pelaku telah diamankan dan ditahan di Mapolres Bima. Pihaknya akan memproses serta melakukan pengembangan.

“Kami juga menghimbau kepada pelaku curanmor dan kriminal lainnya agar menyerahkan diri baik kepada pihaknya. Sebelum diambil langkah dan tindakan secara tegas,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DILUMPUHKAN – Tersangka Er, membelakangi lensa, yang dilumpuhkan buser karena melawan petugas saat ditangkap diamanakan di Polres Bima, Selasa (7/6).

(Suara NTB/ula)

MUSNAHKAN MIRAS - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat memusnahkan minuman beralkohol (kiri), dan Kapolres Dompu memusnahkan senpi rakitan dalam acara pemusnahan barang bukti di depan Polres Dompu(Insert), Selasa (7/6) kemarin.

Dompu (Suara NTB) Jajaran Polres Dompu memusnahkan barang bukti (BB) dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadhan 1437 H/2016. Ratusan botol minuman beralkohol, knalpot bising dan senjata api rakitan juga ikut dimusnahkan. Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK kepada wartawan usai pemusnahan, Selasa (7/6) mengungkapkan, pemusnahan BB untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi

umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. “Ini kita lakukan agar masyarakat khidmat dan tidak terganggu dalam menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Diantara BB hasil penyitaan yang dimusnahkan seperti 30 buah knalpot tidak standar, 240 botol bir bintang, 117 botol (ukuran 600 ML) minuman beralkohol jenis brem, 47 botol (ukuran 1500 ML) minuman beralkohol jenis arak tuban, 80 liter (4 jeriken) minuman beralkohol jenis

brem, 70 liter minuman beralkohol jenis sofie, 6 pucuk senjata api jenis kelereng, 10 buah parang, 4 buah tombak, 3 buah pelontar anak panah, 37 buah anak panah, 2 buah bom molotof, 1 pucuk senjata rakitan laras pendek, 1 pucuk senjata rakitan laras panjang dan terompet bertuliskan ayat suci Al Quran.

Jon Wesly Aryanto pun menghimbau masyarakat untuk menyerahkan senjata api secara sukarela kepada aparat keamanan. Bila kedapatan

(Suara NTB/ula)

oleh aparat, pihaknya tidak segan – segan untuk memprosesnya. “Kita mengharap kerjasama masyarakat bisa menyerahkan secara sukarela (senpi rakitan) kepada kepolisian dan tidak akan dilakukan penindakan. Apabila ditangkap, kita akan proses sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Terhadap petasan yang masih marak terjadi, Jon Wesly Aryanto mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan patroli dan menghimbau kepada warga untuk tidak

menjualnya. “Iya, pasti kita akan melakukan upaya penertiban (petasan),” katanya.

Ketua MUI Kabupaten Dompu, H. Abdullah Arsyad, S.Ag pada kesempatan yang sama, mengharapkan agar upaya memberikan rasa aman pada masyarakat tidak terhenti setelah pemusnahan BB dilakukan. Tapi ia berharap agar terus dilakukan patroli dan menekan peredaran minuman beralkohol karena itu menjadi pemicu tindak kriminal lainnya. (ula)

Protes Petugas Kebersihan

Kejaksaan Minta LHP Inspektorat Soal ADD Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu membidik 10 Desa yang diduga menyalahgunakan APBDes tahun 2015. Untuk memastikan kerugian negaranya, kejaksaan telah bersurat ke Bupati meminta laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) 10 Desa.

Kasi Intelijen Kejari Dompu, Heril Iswandi, SH kepada Suara NTB, Selasa (7/6) mengungkapkan, surat tersebut disampaikan pekan lalu. “Kita tinggal menunggu hasil audit untuk mengetahui kerugian negaranya,” kata Heril.

Ia pun mengungkapkan, hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi kerugian negara terhadap 10 Desa yang diselidiki. Di antaranya Desa Rababaka, Desa Tekasire, Desa Tanju, Desa Kiwu, Desa Katua, dan Desa Karamabura. Namun tidak semua Desa ini akan ditangani pihaknya, karena menunggu hasil audit. “Kalau kerugian negaranya kecil, nanti kita arahkan ke Kepolisian (tindak pidana penggelapan),” katanya.

Kejaksaan hanya akan melanjutkan pada tahap penyidikan bagi Desa dengan kerugian negara di atas Rp 100 juta. Sementara kerugian di bawah Rp 100 juta akan ditangani Kepolisian dan diarahkan pada kasus penggelapan (pidana umum). Dari 10 Desa yang diselidiki, Desa Rababaka diduga dengan kerugian di atas Rp 100 juta. Oknum kepala Desanya diduga membawa kabur dana Desa sebesar Rp 135 juta.

Kepala Desa Rababaka yang sempat kabur sekitar empat bulan sudah kembali dan masuk kerja. Ia pun sudah mengakui telah membawa kabur dana Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun ia siap menggantinya dan sudah mulai mencicilnya sebesar Rp 40 juta dari Rp 135 juta yang dibawa.

Cicilan ini akan dilakukan selama satu tahun. (ula)

Halaman 7

Warga Buang Sampah di Kantor Desa

(Suara NTB/uki)

MEMAKSA BULOG - Sejumlah kendaraan terbuka yang mengangkut bawang sedang diparkir di halaman Kantor Bulog Bima, memaksa Bulog untuk membeli bawang mereka, Selasa (7/6).

Petani Bawang Merah Kembali Datangi Bulog Bima Kota Bima (Suara NTB) – Petani bawang merah dari Kecamatan Monta dan Woha mendatangi kantor Bulog Subdrivre II Bima, Selasa (7/6). Mereka datang lengkap dengan bawang yang belum dibeli oleh Bulog setempat.

Kelompok tani dan pedagang tersebut tiba di kantor Bulog sekitar pukul 09.00 wita. Dengan menggunakan truk dan kendaraan terbuka bermuatan bawang merah.

Hanya saja, kedatangan mereka kantor Bulog dalam keadaan sepi. Bahkan setelah dicek ternyata tidak ada satupun pegawai Bulog yang berada di dalam ruangan. Akibatnya mereka langsung mengangkut bawang merah itu ke dalam ruangan tersebut.

Menurut Koordinator lapangan, Parewa, kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak kembali pihak Bulog agar lekas membeli bawang sesuai dengan permintaan se-

belumnya. Walaupun tidak dibeli dengan harga Rp 20.000 per kilo, harga yang diinginkan Bulog terakhir Rp 16.000/kg bagi mereka tidak ada masalah.

“Tapi Bulog memutuskan secara sepihak dan tidak memberikan kepastian. Soal harga bisa kita sesuaikan dengan seadanya.

Yang penting bawang kembali diserap,” katanya.

Menurut dia, selain petani dan poktan dari Kecamatan Woha dan Monta, rencananya dari wilayah Sape, Lambu, Wera, Ambalawi akan mengikuti kegiatan yang sama dengan mendatangi Bulog.

“Saat ini harapan kami bertumpu pada Bulog. Tidak me-

ngapa kami rugi tapi minimal Bulog memberikan kepastian yang jelas,” akunya.

Bahkan Parewa beserta rekan-rekannya akan menginap di kantor Bulog, hingga pihak Bulog membeli kembali bawang dari mereka. Sebab hal itu sudah disepakati secara bersama antara poktan, pedagang dan Bulog.

“Sebenarnya bawang ini adalah milik Bulog, tapi belum mereka bayar. Makanya kami tagih sekarang,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, aktivitas kantor Bulog yang terletak di jalan Soekarno Hatta lumpuh total. Tidak ada satupun pegawai yang berada di ruangan. Kondisi itu terjadi sejak Senin (6/6) lalu. (uki)

Bima (Suara NTB) – Pegawai Pemerintah Desa Tente Kecamatan Woha, Selasa (7/6) dikejutkan dengan penumpukkan sampah didepan kantor desa setempat. Sampah sengaja dibuang oleh warga sebagai bentuk protes tidak datangnya petugas kebersihan selama dua hari ke desa itu untuk mengangkut sampah.

Sampah itu akhirnya dibersihkan Kades Tente, Setia Darmawan bersama pegawai dan staf untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil UPTD Kebersihan Woha.

Kades mengatakan, karena dua hari tidak diangkut dan mengeluarkan bau busuk, sehingga kelompok pemuda membuat berantakan baik di jalan raya maupun halaman kantor Desa setempat.

“Mereka melakukan protes terhadap petugas sampah, karena sudah dua hari tidak mengambil sampah yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap itu,” ucapnya.

“Sepanjang jalan protokol ada tiga sampai empat titik sampah menumpuk,” katanya.

Menurut dia, kondisi paling

parah berada di depan kantor Desa Tente. Biasanya setiap pagi mobil kebersihan dan petugas rutin mengangkut sampah di jalan ini.

Bahkan akibat kejadian itu, pihaknya tidak bisa masuk ke dalam kantor. Mereka hanya berdiri di seberang jalan, karena pintu depan ditutup dan dipenuhi sampah. Selain itu juga, pintu kantor ditutup rapat, “Terpaksa kami mengangkut sendiri sampah yang berserakan, sehingga bisa masuk ke dalam ruangan,” jelasnya.

Kades menyesalkan tindakan tersebut. Selain mengganggu pengguna jalan karena aroma sampah yang menyengat, sebagian sampah itu juga dilempar ke dalam halaman kantor.

“Kami sayangkan sikap ini, karena sangat mengotori jalan dan halaman kantor,” ujarnya.

Dia berharap kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Baik petugas kebersihan dan warga saling memahami dan mengerti tentang kondisi yang ada. Sebab persoalan penanganan sampah adalah tanggung jawab bersama. (uki)

(Suara NTB/uki)

BERSIHKAN SAMPAH - Kepala Desa Tente dan staf tampak sedang membersihkan sampah yang berserakan dan sengaja dibuang warga di kantor desa itu, Selasa (7/6).

Derita Petani Bawang di Bima

Dicekik Rentenir, Ditolak Bulog Petani di kabupaten Bima dalam beberapa hari terakhir ini dilanda galau. Mereka harus menanggung kerugian, karena bawang hasil produksi mereka tidak dibeli oleh Bulog Subdivre II Bima. Akibatnya bawang banyak yang rusak sehingga tidak bisa dijual ke tempat lain.

SEPERTI yang dialami oleh seorang petani asal Desa Risa Kecamatan Woha, Hermansyah (51). Ia mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah, akibat pihak Bulog berhenti membeli. Sebanyak 500 kg bawang merah yang dimilikinya kini terancam busuk.

“Saya bingung. Coba tahu seperti ini, mungkin sudah saya jual ke pengepul yang biasa,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (7/6).

Kerugian itu, menurut dia,

antara lain biaya selama proses produksi hingga panen. Seperti biaya ongkos tanam, membeli bibit dan pupuk serta membayar buruh tani pada saat panen. Mereka harus meminjam uang ke tetangga atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

“Masih syukur tanah untuk menanam punya sendiri, ongkosnya lumayan sedikit. Tapi kalau sewa tanah orang bisa sampai jutaan hingga sampai meminjam pada rentenir,” katanya.

Petani lain, Adhar Maman (54) juga merasakan hal yang serupa. Keinginan Bulog yang awalnya lancar membeli bawang dari petani dan Poktan, namun kini terhenti. Akibatnya warga desa Tangga Kecamatan Monta ini pun, mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Dua ton bawang saya ini sudah disepakati dengan Bulog. Namun sudah dua minggu tidak diangkut dan belum dibayar,” ujarnya.

Menurut Adhar, jika bawang yang dimilikinya itu tidak terjual, dipastikan tidak akan bisa membayar hutang-hutangnya.

Pasalnya dana untuk membiayai mulai dari membeli bibit, pupuk hingga keperluan lainnya, adalah uang hasil pinja-

man yang harus dibayarkan setelah masa panen.

“Masa panen sudah selesai.

Sekarang saya terus ditagih sama orang yang punya uang,” terangnya.

Perwakilan Pengusaha Bawang Kae, gabungan pengusaha bawang dari Kecamatan Woha, Palibelo, Monta, Abdul Haris mengatakan, pihaknya merasa bingung dengan sikap pemerintah yang berhenti menyerap bawang merah dari Bima.

Padahal secara nasional kebutuhan bawang belum stabil.

“Awalnya kencang, namun kini dah loyo. Lagi pula bawang secara nasional belum stabil bahkan ada rencana mau impor,” ujarnya.

Menurut dia, adanya wacana pemerintah pusat yang in-

gin mengimpor bawang, harusnya dipikir-pikir terlebih dahulu. Jangan karena ingin menstabilkan harga di pasar, lalu mengorbankan para petani.

“Sebenarnya bawang dari Bima mampu memenuhi kebutuhan nasional seperti tahun 2015 lalu. Tidak mesti harus impor,” pungkasnya.

Anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Bima, membuat petani lainnya terpaksa menyimpan bawang yang telah dipanen dan enggan menjual lantaran harga jauh di bawah harga produksi bawang.

Seorang petani di Desa Monta Kecamatan Monta, Siti Hajar (57) mengaku, harga bawang merah saat ini mencekik petani. Sebab harga pembelian jauh di bawah

harga produksi.

“Kami terpaksa menyimpan dulu bawang di rumah.

Karena kami tidak ingin merugi,” ucapnya kepada Suara NTB, Selasa (7/6).

Kata dia, petani bawang merah di desa setempat sebagian telah memanen. Hanya saja sampai saat ini, mereka enggan menjual bawang baru yang baru dipanen, lantaran harga harga yang dibeli masih rendah.

“Sampai saat ini harga bawang belum naik juga, bawang akan menumpuk kalau seperti ini,” katanya.

Diakuinya harga bawang telah dinaikkan mulai pekan lalu. Namun menurut petani belum mencapai hasil penjualan yang maksimal. Saat ini

mereka berharap harga bawang dijual melebihi harga tahun sebelumnya.

“Walaupun sudah naik, kami belum mau menjual karena harga itu belum mampu nenutupi modal kami,” akunya Saat ini, meski dari harga bawang antara Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta/kw, namun petani masih enggan menjual, karena dinilai belum mencapai keuntungan.

Kami berharap agar harga pembelian bawang bisa lebih tinggi seperti pada harga di tahun sebelumnya sampai menyentuh kisaran harga Rp 2 juta/kw, hingga dapat mengimbangi biaya serta harga obat-obatan pertanian yang semakin mahal,” harapnya. (uki)

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Mataram (Suara NTB) – Komplotan begal ibukota, FT alias TR (21) dan ZH alias JL (28) dibekuk. Para pelaku yang tak segan melukai korban itu diinapkan di sel Mapolsek Cakranegara. Diamankan bersama barang bukti Motor Gede hasil curiannya.

Kapolsek Cakranegara melalui Kanit Reskrim, Iptu Gusti Lanang Mahardika mengungkapkan, para pelaku diduga melakukan pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Diponegoro, lingkungan Sayang Daye, kelurahan Sayang-Sayang, Cakranegara, Kamis (2/6) lalu.

“Korban dipepet dan dipukul. Kemudian motor diambil,” ujarnya di Mapolsek Cakranegara, Selasa (7/6).

Akibatnya selain ditinggalkan bekas memar di bagian pipi, korban yang mukim di Lingkungan Karang Mas-mas, Cakra Utara itu juga kehilangan Sepeda Motor Vega DR 5067 ST keluaran 2009.

Belakangan dari hasil interogasi sementara, didapati bahwa para pelaku yang berasal dari Sayang-sayang itu juga turut dibantu oleh satu orang kawannya lagi. Yakni, DD yang kini masih dalam pengejaran tim opsnal.

“Pelaku FT ditangkap di

Tekan Kemiskinan ANGKA kemiskinan Provinsi NTB merupakan akumulasi angka kemiskinan yang ada di tiap-tiap kabupaten/kota. Sehingga, anggaran besar yang digelontorkan oleh Pemprov NTB untuk menekan angka kemiskinan itu membutuhkan sinergisitas yang kuat dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena tanpa pro aktif dari Kabupaten/Kota, anggaran yang nilainya cukup besar itu tidak akan efektif menurunkan kemiskinan.

Dari pandangan para wakil rakyat di DPRD NTB, untuk membangun sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/ kota. Pemprov perlu bersikap tegas. Karena sikap dari kabupaten/kota seringkali angkuh dan terkesan enggan menyelaraskan dengan progam pemerintah provinsi.

Anggota Komisi II, DPRD NTB, M. Guntur Halba kepada Suara NTB, menyampaikan perlu ada ketegasan dari Pemprov pada kabupaten/kota dalam bentuk reward dan punishment dalam menyelaraskan program prioritas pengentasan kemiskinan itu.“Kalau kabupaten yang tidak mau ikut, potong saja alokasi anggarannya, kita beri dia punishment. Tetapi yang ikut dan pro aktif, kita tambah anggarannya sebagai bentuk reward. Karena kalau tidak begitu, akan susah, karena kadang-kadang sikap dari kepala daerah kabupaten ini juga cuek,” ujarnya.

Dengan visi-misi yang sama antar provinsi dan kabupaten/kota, maka distribusi anggaran dari Pemprov ke kabupaten/kota akan lebih efektif sesuai dengan sasarannya.

Selain itu, menurut politisi Partai Demokrat itu, peran dari anggota dewan juga yang tampil untuk mewakili masingmasing daerah pemilihannya di kabupaten/kota harus lebih berperan aktif untuk mendorong kabupaten/kota agar bisa mensinkronkan arah pembangunan dengan provinsi.

“Ya jangan sampai kabupaten arahnya ke sana, tetapi Pemprov arahnya ke sini. Kan tidak akan pernah ketemu itu,” ujarnya. Yang tidak kalah penting juga untuk diperhatikan oleh Pemprov di dalam program pengentasan kemiskinan itu, kata Guntur, adalah bagaimana memastikan anggaran besar itu tepat sasaran, yakni menyentuh langsung pada orang miskin itu sendiri.

“Menurut saya, ada dua kelompok besar yang harus disasar di dalam program pengentasan kemiskinan itu. Pertama orang miskin itu sendiri, dan yang kedua orang rentan miskin. Jadi jangan diabaikan juga orang rentan miskin ini, karena sewaktuwaktu mereka sangat mudah untuk menjadi orang miskin. Makanya perlu proteksi yang kuat dari pemerint a h , ” k a t a Guntur.

M. Guntur Halba (ndi)

Desa Penimbung, Gunung Sari.

Bersama barang bukti sepeda motor,” terang Lanang. FT ditangkap Sabtu (4/6). Menyusul kemudian pelaku ZH yang menyerahkan diri sehari setelahnya, yakni Minggu (5/6), Diamankan pula satu unit kendaraan roda dua Kawasaki Ninja RR bernopol DR 5597 CE. Diduga hasil pencurian berdasarkan LP nomor LP/ 228/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016 dengan TKP SayangSayang.

Korban tak lain adalah ibu pelaku ZH sendiri, yang dicuri uang dan perhiasan emasnya dengan kerugian total hingga Rp 60 juta. Pelaku ZH beralasan, kata Lanang, penjualan emas curian itu digunakan pelaku membeli Ninja RR. “Untuk dipakai cari kerja di Lembar. Pelaku juga nekat karena kesal tidak pernah dituruti keinginannya untuk dibelikan motor jenis tersebut oleh ibunya,” terangnya. Pelaku ZH kemudian dilaporkan

(Suara NTB/why)

INTEROGASI – Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Lanang Mahardika (paling kanan) memintai keterangan para pelaku begal di Mapolsek Cakranegara, Selasa (7/6). ibu kandungnya itu ke Polsek Cakranegara.

Para pelaku disangkakan pasal 363 ayat (1) KUHP den-

gan ancaman penjara selamalamanya tujuh tahun. (why)

Satpol PP Izinkan Soal Umar, Pimpinan Dewan Jamin Penjualan Petasan Daya Tak Ganggu Agenda DPRD Mataram (Suara NTB) Unsur pimpinan DPRD NTB, memberikan jaminan bahwa perseteruan Ketua DPRD NTB, Umar Said, S.Ag dengan partai Golkar yang sampai saat ini masih belum menemukan titik temu, tidak bakalan mengganggu agendaagenda yang sudah disusun di lembaga legislatif itu.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Coom. “Kalau secara normatif formalnya masih berjalan biasa, meskipun memang ada faktor secara psikologi tentu cukup mengganggu. Kalau dilihat dari tingkat pembicaraan yang sudah dilakukan, sudah menujukkan kemajuan, tetapi belum ada kesepakatan saja,” ujar Mori di ruangannya.

Lebih lanjut dikatakan Mori, bahwa untuk keputusan rapat alat kelengkapan dewan seperti badan-badan dan komisi-komisi, masih bisa ditandatangani oleh unsur Wakil Ketua. Bahkan rapat paripurna yang bukan menjadi keputusan DPRD pun masih bisa ditandatangni oleh Wakil Ketua. “Tetapi kalau keputusan DPRD, itu ansih harus

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mori Hanafi ditandatangani oleh Ketua DPRD,” ujarnya.

Disebutkan oleh politisi Partai Gerindra itu, beberapa agenda DPRD NTB dalam waktu dekat ini yakni penyerahan hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD tahun 2015, dimana rencananya akan diserahkan pada tanggal 9 Juni mendatang. “Secara defakto, hasil pemeriksaan BPK itu sudah selesai, tetapi penyerahan secara formalnya ditunda sampai tanggal 9.

Kenapa ditunda, karena anggota BPK baru bisa hadir pada tangal itu. Kan yang menyerahkan itu harus anggota BPK RI langsung. Sementara banyak daerah yang harus diserahkan, dan kita baru dapat jadwal pada tanggal 9 itu,’’ terang Mori.

Selain itu, beberapa agenda di DPRD NTB yang dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembahasan yakni pembahasan KUA-PPAS dan penetapan APBD Perubahan. Namun untuk penetapan APBDP itu akan mengalami kemunduran, karena mengingat berbentuaran dengan agendaagenda nasional yang aka digelar di NTB, seperti MTQ Nasional.

“Itupun karena ada MTQ nasional, hal itu tentu akan menggagu kita karena acara itu akan dihadiri langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta duta negara sahabat.

Jadi wajar ada jeda sebentar, dan itu masih dalam batas waktu normal. Insya Allah kita termasuk provinsi yang tepat waktu dalam menetapkan APBDP tahun ini. Karena tahun lalu kita tercepat nomor tiga,” pungkasnya. (ndi)

Tangani Kasus ’’Car Wash Dance’’

Jaga Kondusivitas Ramadhan

Polisi Gunakan UU Nomor 44/2008

(Suara NTB/dok)

Tri Budi Pangastuti

Halaman 8

Polisi Tangkap Terduga Komplotan Begal

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLDA NTB memerintahkan Polres jajaran untuk meningkatkan pengamanan rutin di bulan Ramadhan. Personel diplot di tempat rawan. Razia dan pengawasan orang dan barang diperketat. Kapolda NTB melalui Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat turut serta menjaga kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan. Sementara aparat kepolisian melaksanakan pengamanan sesuai tupoksinya.

“Penggelaran personel pada jam-jam dan tempat rawan seperti di pasar, pusat pertokoan, tempat ibadah, dan sarana publik,” ujarnya ditemui di Mapolda NTB, kemarin. Ia juga menegaskan bahwa razia miras dan petasan tidak hanya berhenti pada saat pelaksanaan Operasi Pekat pada awal Mei lalu saja.

Namun terus dilakukan selama bulan Ramadhan hingga pelaksanaan Operasi Rahmadaniyah jelang Lebaran nanti.

Tri Budi mengingatkan bahwa berpuasa bagi anggota Polri khususnya Polda NTB adalah agar mendapat barokah, dengan mawas diri, dan bertindak tepat. “Kinerja kita bagaimana?

Karena kita bekerja dibayar rakyat, segera kerjakan tugas. Isi dengan yang positif,” ujarnya menirukan pesan Kapolda.

Tugas itu, dalam pengimplementasiannya berupa secara rutin hadir ke masyarakat. Dengan berpatroli ke tempat yang dapat menimbulkan kerawanan. Sementara peran serta masyarakat dapat ditunjukkan dengan tidak menjual, membeli petasan di lingkungan masing-masing. Orang tua agar mengingatkan anak-anak untuk tidak membunyikan petasan di sekitar masjid.

Pihaknya juga mengantisipasi terhadap potensi beberapa Ormas yang bakal main hakim sendiri melakukan penyisiran terhadap kelompok masyarakat tertentu. Atau kepada rumah makan yang masih berjualan pada siang hari.

“Agar tidak melakukan sweeping yang dapat menimbulkan tindakan anarkhis.

Jaga toleransi umat ber a g a m a , ” pungkasnya sembari menambahkan, masyarakat membentengi diri dari provokasi dan hasutan. (why)

POLHUKAM

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menegaskan tidak ada intervensi. Penanganan dugaan pornografi dalam Car Wash Dance terus bergulir. Sejumlah pasal dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 menjadi rujukan.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK menegaskan, pihaknya bakal menindaklanjuti sesuai prosedur. “Kalau memenuhi unsur kita sikat. Kalau tidak kita lepas,” ujarnya di Mapolres Mataram, kemarin.

Ia menambahkan, sejumlah unsur pidana didalami. Seperti adanya orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Selain itu, didalami pula unsur setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

“Ada unsur-unsur melanggar norma masyarakat bisa dipidana 10 tahun (penjara), (denda) 5 miliar,” tegas Kapolres membeberkan ancaman hukuman yang bakal menjerat pelanggar.

Berdasarkan perkembangan sementara penyelidikan, lanjut dia, antara EO dan pihak mall memang memiliki manajemen terpisah.

Dalam kegiatan Pameran Otomotif akhir bulan lalu itu, terjalin hubungan bisnis antara penyelenggara dan pemilik tempat. Pameran sejatinya menghadirkan sejumlah mobil yang dimodifikasi. Terselip rangkaian acara memandikan mobil yang dikecam masyarakat.

Sejumlah saksi terkait telah dipanggil, pada saat klarifikasi di satuan Intelijen. Pemeriksaan terhadap Manajer Operasional LEM dan beberapa dari EO Sebelas Duabelas bakal diulang.

Sebab penangangan sudah beralih ke Satreskrim.

Pemeriksaan juga ditambah sejumlah saksi lain. Tak menutup kemungkinan beberapa wanita yang melakukan aksi dance di hari terakhir kegiatan.

“Kita lihat bagaimana pemeriksaan mengembang. Akan kita panggil,” sebutnya.

Sambil menelisik bagaiamana proses perekrutan wanita yang turut basah saat melakukan aksi menari sambil cuci mobil.

Dari permintaan keterangan sebelumnya, didapati bahwa aksi sejumlah wanita memandikan mobil tidak tertuang di dalam daftar acara.

Pihak Lombok Epicentrum Mall (LEM) dan EO mengklaim terjadi miskomunikasi. Hingga melenggangnya kegiatan yang belakangan menuai kecaman berbagai lapisan masyarakat.

Perizinan yang disampaikan ke kepolisian pun tidak mencantumkan rundown kegiatan secara rinci. Pagelaran pameran modifikasi

mobil di LEM diadakan selama tiga hari, pada 27-30 Mei silam. (why)

Ledak Kecil

Mataram (Suara NTB) Di awal puasa ini, bunyi petasan masih terdengar di beberapa tempat di Kota Mataram. Padahal telah dikeluarkan imbauan dari Walikota Mataram agar tidak ada lagi petasan yang dibunyikan pada saat bulan puasa karena dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan warga beribadah puasa. Terkait masih maraknya petasan ini, Kepala Bidang Ketenteraman dan Keteriban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati kepada Suara NTB menyampaikan sebelum memasuki Ramadhan beberapa hari lalu pihaknya bersama aparat kepolisian dari Polsek Cakranegara dan Polsek Ampenan sempat turun melakukan penertiban kepada para pedagang petasan.

Masih adanya pedagang yang menjual petasan disampaikan Bayu karena para pedagang beralasan telah memiliki izin resmi dari distributor dan juga kepolisian.

Menurutnya jika petasan daya ledaknya kecil atau semacam kembang api, masih bisa ditoleransi. “Kita mencegah petasan yang daya ledaknya tinggi. Bulan Ramadhan ini kita juga tidak bisa serta merta melarang dan sama sekali bisa langsung hilang,” jelasnya, Selasa (7/6).

Menurutnya ledakan petasan yang kerap terdengar belakangan ini adalah petasan yang daya ledaknya kecil. Pihaknya mengantisipasi dijualnya petasan dengan daya ledak tinggi. Hal ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat seperti beberapa tahun lalu. Karena biasanya anak muda yang bermain petasan ini akan meledakkan petasannya di atas rumah-rumah warga sehingga dapat memicu keributan.

“Itu yang kita antisipasi,” jelasnya.

Pada saat turun melakukan pemantauan beberapa hari lalu, pihaknya menyita beberapa petasan dari pedagang yang daya ledaknya tinggi.

“Ada beberapa yang saya dapat di sekitar Sekarbela yang seperti bom itu dan saya ingatkan pedagangnya,” ujarnya.

Bayu mengimbau kepada para orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk tidak bermain petasan. Persoalan ini menurutnya tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat untuk mengatasi.

“Para orang tua di setiap lingkungan kita minta untuk mengawasi dan ingatkan anak-anak kita,” pesannya.

Kendati demikian Bayu mengatakan selama Ramadan ini pihaknya akan tetap turun bersama kepolisian untuk melakukan pemantauan. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Halaman 9

Aktivitas Penghuni Rutan Selong di Bulan Ramadhan

Jeruji Besi Tak Menjadi Penghalang Beribadah Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “… dan puasa adalah tameng. Bila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, janganlah ia berbuat sia-sia dan janganlah ia banyak mendebat. Kalau orang lain mencercanya atau memusuhinya, hendaknya ia berkata, ‘Saya sedang berpuasa.’.”

(Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

Ramadhan dan Etos Kerja Mukhlishin, S.Sy, MSi. (Dosen Tetap Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Mataram) SEIRING datangnya bulan suci Ramadhan, tidak bisa dipungkiri bahwa semangat bekerja khsususnya umat Islam mengalami lemah (low spirit). Ramadhan yang seharusnya menjadi ladang amal saleh, terbentur dengan watak “kelemasan”, sehingga sebagian umat Muslim berpandangan bahwa Ramadhan identik sebagai bulan “istirahat”.

Namun jika kita membuka lembaran sejarah, bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa. Perang Badar, pembebasan Makkah (Fathul Makkah), peristiwa perang Tabuk, pembebasan Andalusia (Spanyol) oleh Thariq Bin Ziyad dan sebagainya bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan ini. Padahal kalau kita cermati secara logis, di bulan Ramadhan orang beriman diharuskan meninggalkan makanan, minuman, melakukan hubungan seksual dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu daya tahan tubuh kita untuk bekerja tidak sekuat ketika tidak berpuasa.

Etos atau semangat kerja seorang Muslim sebenarnya menggambarkan segi-segi kerja yang maksimal bagi manusia, salah satu sumbernya adalah kualitas diri yang diwujudkan berdasarkan “nilai” sebagai etos kerja yang diimplementasikan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras karena dalam ajarannya memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi,”dan jika kamu telah selesai melaksanakan shalat, maka bersegeralah kamu bertebaran di muka bumi”, (QS. Al-Jum’ah: 10).

Demikianlah perintah Al-Qur’an kepada umat Islam di samping Hadis Rasulullah SAW: “bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi”, (HR. Baihaqi: 1093).

Umat Islam khususnya diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib, seperti shalat dan puasa Ramadhan sekaligus diperintahkan bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islami yang diwujudkan dalam bentuk kerja keras, berkarya produktif, semangat (spirit) dan dapat mendorong keadaan ke arah yang lebih maju.

Alasannya, “etos kerja” dalam Islam adalah seperangkat nilai-nilai etis yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah tentang keharusan dan keutamaan bekerja, yang digali dan dikembangkan secara sungguh-sungguh oleh umat Islam dari masa ke masa, dan itu dapat dipengaruhi oleh tindakan dan aktivitas kerja nyata di berbagai kehidupan dalam mencapai hasil labih baik dan produktif (amal saleh).

Oleh sebab itu,jika dalam tataran praktis umat Islam seolaholah beretos kerja rendah terlebih di bulan suci Ramadhan, maka bukan sistem teologi yang harus dirombak melainkan harus diupayakan bagaimana cara dan metode untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai watak dan karakter esensial dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

Etos kerja Islami erat kaitannya dengan amal saleh yang dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh setiap Muslim khususnya di bulan Ramadhan untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Sehingga, cara mereka memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dan sunnah tentang dorongan untuk bekerja, itulah yang membentuk etos kerja Islami yang akan mengantarkan seseorang kepada keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi umat Islam menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan pensiun kerja atau berkarya. Justru di bulan Ramadhan inilah semangat dan tindakan nyata perlu dioptimalkan untuk memaksimalkan amal saleh (kerja produktif).

Karena di bulan Ramadhan ini pula kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah sunnah untuk menambah kualitas amal saleh di samping tetap memperbaiki ibadah-ibadah wajib. Tentu jika hal tersebut dilakukan dengan benar, maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Amin.

Bulan Ramadhan tidak hanya dinikmati oleh orang yang bebas (tidak bermasalah dengan hukum) saja. Ramadhan juga menjadi ajang bagi para penghuni rumah tahanan (rutan) yang kini menjalani hukuman akibat kesalahan yang dilakukan sebelumnya untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadhan. Seperti apa suasana Ramadhan di balik jeruji Rutan Selong?

TINGGAL di balik jeruji besi tidak menghalangi umat Muslim yang sedang menjalani hukuman di Rutan Selong.

Mereka memanfaatkan bulan Ramadhan ini untuk memperbanyak amal ibadah sambil introspeksi atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Suasana Rutan Selong di hari-hari pertama Ramadhan ini memberikan kesan penuh dengan suasana religius. Saat Suara NTB berkunjung ke Rutan Selong, Selasa (7/6), sebagian besar penghuni Rutan Selong memakai pakaian Muslim.

Wajah mereka sesekali terlihat cerah bekas siraman air wudhu yang membasahinya.

Meski berada di balik jeruji

-Kelapa muda 1 butir -Sirup coco pandan secukupnya -Susu kental manis putih secukupnya -Es serut secukupnya Cara membuatnya : -Cuci semua bahan menggunakan air dingin agar kesegaran tetap terjaga (sirup coco pandan, susu kental manis dan es serut tidak perlu dicuci) - Serut melon, blewah, dan fruit dragon sesuai dengan keinginan anda,dapat juga dipotong-potong dengan bentuk

(Suara NTB/yon)

KEAGAMAAN - Di bulan Ramadhan, aktivitas penghuni rutan Kelas II B Selong banyak mengikuti kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, tarawih hingga tadarusan.

Kepala Rutan Kelas IIB Selong, Kurnia Panji Pamekas. Pada hari pertama bulan Ramadhan, ujarnya, penghuni rutan sangat antusias mengikuti shalat tarawih berjamaah dan tadarusan. Mere-

ka juga diberikan siraman rohani oleh tokoh agama yang dilakukan secara bergiliran.

“Kalau masalah jumlah masyarakat yang membesuk masih normal, karena merupakan awal puasa. Namun,

Ajang Introspeksi Diri hingga Shalat Bersama Brimob Mataram (Suara NTB) Hari pertama Ramadhan di Korem 162/ Wira Bhakti (WB) Senin (6/6) lalu, aktivitas tugas tetap berjalan normal.

Bedanya, kegiatan kegiatan itu semakin khidmat demi meraih berkah Ramadhan. Mulai dari upacara hingga shalat berjamaah bersama anggota Brimob.

Kegiatan pagi, jajaran Korem menggelar upacara bersama jajaran perwira dan prajurit, serta pegawai, diikuti personel Garnizun Mataram.

Bertindak sebagai inspektur upcara, Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf, MA. Aktivitas itu menunjukkan Korem tetap melaksanakan kegiatan seperti dalam suasana Ramadhan.

Danrem pada kesempatan itu menyampaikan kepada seluruh peserta upacara, agar menjadikan bulan suci yang penuh barokah ini sebagai momen untuk merenung, mengintrospeksi diri. Termasuk, melakukan hal-hal yang positif agar nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. “Jangan kita jadikan bulan puasa ini sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena hal tersebut justru akan mengurangi pahala kita di bulan suci yang penuh barokah ini,” ujar Danrem mengingatkan.

Selain itu Danrem juga menyampaikan kepada seluruh anggota jajaran Korem 162/WB untuk selalu menjaga keamanan diri sendiri dan

yang menarik -Kupas kelapa muda dan tiriskan airnya lalu serut.

-Potong-potong apel , anggur dan strawberry sesuai keinginan anda.

- Masukkan buah yang telah diserut atau dipotong tadi ke dalam gelas.kombinasikan agar terlihat cantik.

-Tuangkan air kelapa muda dan serutan kelapa muda.

-Tambahkan es serut lalu tuangkan sirup di atasnya bersama susu kental manis -Sop buah segar siap disajikan. Selamat mencoba!

(Suara NTB/penrem)

SALAMAN - Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf bersama Dansat Brimob Polda NTB AKBP Taufiq Hidayat menyalami anggota usai Shalat Zuhur berjamaah, Senin (6/6) lalu. keluarga, terutama menjaga nama baik korps TNI. Alasan imbauannya itu, karena selama ini TNI khususnya anggota Korem 162/WB keberadaan dan kinerjanya sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga Danrem 162/WB berharap seluruh anggota tetap menjaga kepercayaan masyarakat, dengan selalu membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat tetap berjalan.

Sementara pada siangnya, di Masjid Al- Mutakim Korem 162/WB Danrem bersama Dansat Brimob Polda NTB AKBP Taufiq Hidayat serta seluruh anggota Makorem 162/WB melaksanakan kegaitan Shalat Zuhur berjamaah. Kegiatan Shalat Zuhur berjamaah di sana memang setiap hari kerja dilaksanakan. Namun kegiatan

kali ini berbeda, karena di awal puasa ini tidak hanya diikuti oleh Danrem 162/WB dan seluruh anggota Makorem 162/ WB saja, namun juga diikuti Dansat Brimob.

Menurut Taufiq Hidayat, dirinya dan jajaran hadir di Makorem 162/WB tidak hanya untuk melaksanakan Shalat Zuhur saja, namun juga untuk memperkuat silaturrahmi. Kegiatan silaturahmi, menurutnya, tidak hanya bertujuan mempererat tali persaudaraan antara anggota TNI dengan Polri saja, namun juga untuk menjaga sinergitas TNI-Polri yang ada di wilayah NTB. “Sehingga nantinya dapat bersama-sama sesuai dengan Tupoksi masing-masing satuan menjaga keaman wilayah NTB pada khususnya dan menjaga keutuhan NKRI pada umumnya,” sebut Dansat Brimob. (ars)

titipan untuk hidangan berbuka puasa dari anggota keluarga sudah mengalami peningkatan dan waktu penerimaan titipan juga kita perpanjang, yakni sampai pukul 17.00 Wita,” paparnya. (yon)

Masyarakat Sasak Kenal Puasa Sebelum Abad 12

Ramadhan di Korem 162/WB

Sop Buah, Minuman Sehat dan Segar UNTUK menghilangkan dahaga saat berbuka puasa merupakan solusi buat mengembalikan kesegaran tubuh juga tenaga setelah seharian berpuasa menahan haus dan lapar. Buka puasa memulai dengan minuman segar sudah menjadi pilihan banyak orang, akan tetapi apakah Anda tahu minuman yang menyehatkan? Jangan sampai nanti setelah Anda berbuka dengan minuman yang tidak sehat akan membuat Anda lemas untuk tarawih dan puasa keesokan harinya.

Agar Anda tetap segar setelah berbuka dan saat berpuasa, berikut ini menu minuman yang perlu Anda coba, yakni sop buah. Bagaimana cara membuat sop buah, berikut caranya sebagaimana dikutip dari Trenzterkini.blogspot.co.id.

Sop Buah Bahan-bahannya : -Melon ¼ bagian (kerok bulat) -Blewah ¼ bagian -Apel segar 1 buah -Anggur 5 butir -Strawberry 4 buah -Fruit dragon 1 buah

besi tidak menyurutkan semangat mereka dalam beribadah kepada Allah SWT di bulan Ramadhan yang penuh dengan ampunan ini. Karena, dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas di rutan setempat, para penghuni di Rutan Selong yang mayoritas Muslim itu sudah meyakini pintu taubat tidak akan pernah tertutup selama seseorang itu ingin kembali ke jalan yang lurus/benar. Walau sebelumnya mereka adalah orang-orang yang terlibat kasus kriminal.

Menurut salah satu petugas, jika penghuni rutan sekarang ini lebih banyak beribadah untuk mengisi waktu di bulan Ramadhan.

Hal senada disampaikan

Mataram (Suara NTB) Masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok diklaim telah mengenal puasa sebelum abad ke-12. Pemahaman tentang nilai dan ajaran agama Islam diyakini telah berkembang sejak abad ke-7. Bulan suci Ramadhan di pulau ini selalu disambut serta dirayakan dengan penuh kehangatan.

Peneliti sejarah Pulau Lombok, Dr. M. Fadjri, mengemukakan, masyarakat Sasak pada zaman dahulu mengenal istilah puasa dengan sebutan “puwasa”. Puasa bagi mereka yang kini telah menjadi leluhur diartikan sebagai upaya menahan lapar dan dahaga.

“Bagi orang Sasak, puasa itu dikenal dengan arti ndeq nginem bekaken. Maknanya tidak hanya makan dengan mengonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi mereka juga menahan untuk tidak memenuhi kebutuhan batin. laiknya membaca mantra - mantra dan lain sebagainya,” terangnya di Kampus Universitas Mataram, Selasa (7/6).

Ia menegaskan, keyakinan yang dianut oleh masyarakat di pulau ini pada waktu itu adalah Islam. Ia sedikit membantah teori yang menge-

mukakan sejarah dan peradaban mengenai kultur, tradisi dan pemahamanan Islam di Pulau Lombok ini yang bermula sejak abad ke-14.

“Ada memang sebagian orang di Lombok ini yang diislamkan oleh Sunan Prapen. Tetapi mereka yang diislamkan itu adalah pendatang. Jauh sebelum itu, orang Lombok telah mengenal dan memahami ajaran - ajaran Islam,” katanya.

Buktinya, kata dia, pada abad ke-12, masyarakat di Pulau Lombok telah mendirikan sembilan unit masjid. Seluruh masjid tersebut terletak di berbagai wilayah di daerah ini. Tak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

“Dua di antara 9 masjid yang diperkirakan berdiri pada abad ke-12 itu yakni Masjid Batuwe di wilayah KLU dan Masjid Songak. Ada juga di Rembitan dan lain sebagainya,” tutur dia.

Berbagai informasi sejarah yang menyangkut tentang keberadaan masyarakat maupun Pulau Lombok, yang telah dikantonginya ini akan ia sampaikan dalam Kongres Nasional Ilmu Sejarah ke-10.

Kongres itu akan berlangsung di Jakarta pada Oktober 2016 mendatang. (met)

(Suara NTB/dok)

MASJID KUNO - Inilah masjid kuno Bayan yang masih dipelihara dan dijaga hingga saat ini. Masjid ini menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di Pulau Lombok.

Puasa Sehat bagi Penderita Maag PUASA merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Termasuk, bagi orang yang menderita sakit, seperti penyakit maag, jantung, liver dan lainnya. Bagi Anda yang tidak mampu berpuasa harus membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan.

Penyakit maag atau sering disebut gastritis adalah suatu bentuk peradangan dari dinding lambung bagian luar (yang bersentuhan dengan makanan), jika proses peradangan ini tidak dihentikan maka dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan dibawahnya seperti otot lambung . jika hal ini terjadi dapat berakibat fatal. Penderita maag biasanya akan mengeluh perut terasa mual, mulas, perih, dan kembung.

Keadaan ini timbul manakala cairan lambung keluar dari sel parietal lambung dalam jumlah banyak, seh-

ingga merangsang dinding dan menimbulkan rasa perih, lalu merangsang gerak lambung yang tak semestinya dan berakibat mual.

Asam lambung yang masuk ke usus dalam konsentrasi besar akan bereaksi dengan cairan usus yang bersifat basa ( non asam), sehingga timbullah gas yang bisa kita rasakan sebagai kembung. Pada sebagian orang untuk mengatasi gastritis adalah dengan mengkonsumsi antasida (obat maag), padahal konsumsi obat ini dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan pada ginjal dan yang lebih parah lagi adalah ditinggalkannya ibadah puasa wajib.

Oleh karena itu bagi penderita gastritis, lakukan puasa yang sehat seperti yang dicontohkan oleh Rasullullah SAW. Na, bagi Anda yang ingin tetap berpuasa, meski sedang sakit maag atau gastritis, berikut beberapa tips yang harus dilakukan sebagaimana

(Suara NTB/Ist)

ilustrasi sakit maag dikutip dari greenatura.com.

1.

2.

3.

4.

5.

Usahakan makan sahur Hindari tidur setelah sahur Melakukan aktivitas Hindari stres Hindari mengkonsumsi obat

dan makanan yang dapat merusak lambung 6. Makan secukupnya sesuai anjuran Rasulullah SAW 7. Menyegerakan saat berbuka atau makan malam. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Soal Dugaan Monopoli Buku, Dewan Benarkan Pernyataan Bupati

Memacu Para Pendidik Tingkatkan Kualitas

Selong (Suara NTB) Pernyataan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan terkait dugaan monopoli buku di dunia pendidikan Lotim dibenarkan DPRD Kabupaten Lotim.

(Suara NTB/dok)

PEMILIHAN guru berprestasi (Gupres), Pengawas Berprestasi (Waspres), dan Kepala Sekolah (Kepsek) berprestasi tingkat provinsi akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang. Diharapkan para guru, pengawas, dan kepala sekolah dapat terpacu bekerja dengan sebaik-baiknya, dan meraih prestasi yang baik.

Menurut ketua panitia pemilihan Gupres, Waspres, dan Kepsek tingkat provinsi, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/6), mengatakan, kegiatan ini untuk memacu para guru, pengawas, dan kepala sekolah berprestasi. “Ini untuk memacu mereka,” ujarnya selepas rapat persiapan kegiatan itu.

Dijelaskan, pemilihan di tingkat provinsi ini untuk menilai guru, pengawas, dan kepala sekolah berprestasi yang diajukan kabupaten/kota. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA Sederajat.

Rencananya akan dilaksanakan secara bertahap pada 13, 14, 15 Juni untuk guru berprestasi. Pada 16,17, dan 18 Juni untuk kepala sekolah berprestasi. Dan pada 19, 20, 21 Juni untuk pengawas berprestasi.

“Tujuannya adalah untuk menyeleksi para guru, pengawas, dan kepala sekolah berprestasi utusan kabupaten/kota untuk semua jenjang. Kabupaten/kota mengadakan seleksi. Yang dibawa ke provinsi adalah para juara yang dibawa dari kabupaten/kota,” jelas Aidy, yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dikpora NTB. Ia menjelaskan, model penilaiannya yaitu penilaian akademik, berupa tes akademik. Kemudia penilaian portofolio, atau dokumen yang mereka kumpulkan selama menjadi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Termasuk karya tulis.

Juga akan dilakukan wawancara pada aspek akademik, profesional, kompetensi personal dan kompetensi sosial, juga isi karya tulis yang mereka buat.

“Harapan dari adanya kegiatan ini, tentu selaku ketua panitia, mengharapkan peserta seleksi yang kredibel dan berkualitas, sehingga mampu berbicara di tingkat nasional utnuk mewakili NTB di tingkat nasional,” harapnya. (ron)

Halaman 10

Menurut Ketua Komisi II (Bidang Pendidikan) DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Selasa (7/6), sinyalemen Bupati Ali Bin Dachlan soal monopoli buku di Lotim juga ditemukan oleh Pansus Pendidikan DPRD Lotim.

Bahkan, dugaan monopoli buku oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim disinyalir menjadi salah satu penyebab Kabupaten Lotim kembali gagal meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK. Pasalnya, sejumlah bantuan buku baik yang bersumber dari Bantuan Sosial (Bansos) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembelian buku banyak tidak diketahui keberadaannya, tidak terdaftar atau tidak ditemukan. Itulah, katanya, salah satu poin yang menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Akibatnya, Kabupaten Lotim harus puas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP).

Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan, status WTP itu akan memberikan tambahan anggaran untuk Lotim. Selain itu, upaya meraih WTP juga perlu untuk perbaikan pengelolaan pendidikan. Sebabm sejauh ini banyak sekali persoalan di Dinas Dikpora Lotim. Ia berharap Bupati Lotim untuk lebih tegas dan jujur dalam melakukan evaluasi tanpa pandang bulu dan pilih kasih.

Jika pejabat itu tidak bisa

bekerja dengan baik, agar diberikan sanksi yang tegas.

“Kita berharap kepada bupati agar dalam tahap evaluasi dilakukan secara tegas tanpa tebang pilih. Mana yang jebol-jebol harus ditutupi, karena kita di DPRD juga kewalahan menyikapi laporan dari masyarakat soal dunia pendidikan di Lotim,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H. Muhammad Juhad, menegaskan jika masalah aset di Dinas Dikpora Lotim sudah selesai dan tidak ada masalah. Berita acara serah terima buku dari pengusaha dengan sekolah-sekolah sejak

tahun 2009 sampai saat ini sudah ditemukan dan langsung dikoordinasikan dengan Dinas PPKA. “Saat ini berita acara serah terima buku sudah kita temukan dari tahun 2009 sampai 2015 dan sudah tidak ada masalah. Sehingga, pada tahun 2017 nanti kita berharap Lotim bisa lebih baik,” ungkapnya.

Disinggung masalah monopoli buku yang dilakukan oleh oknum sebagaimana yang diutarakan oleh bupati Lotim, Juhad enggan mengomentari hal tersebut. “Kalau masalah itu silahkan tanyakan saja ke pak kadis,” pintanya. (yon)

Menguatkan Pendidikan yang Beriman dan Berbudaya Mataram (Suara NTB) Beriman dan berbudaya menjadi landasan dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Nantinya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB akan melakukan penguatan-penguatan. Dimulai dari pendidikan yang membangun iman. Tidak hanya sisi kognitif, tetapi juga kepada sisi afektif dan psikomotorik. Serta melestarikan, memelihara, dan membangun budaya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji, di ruang kerjanya, Selasa (7/6). “Salah satunya misalnya, bagaimana kita lebih menekankan pendidikan karakter, pengembangan disiplin. Mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur, misalnya. Visinya kan jelas sekali, mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,” katanya.

Suruji menuturkan, dalam persepsinya, beriman dan berbudaya menjadi landasan untuk berdaya saing. Hal itu menjadi landasan dalam membangun pendidikan yang berkualitas.

Dalam membangun kecerdasan dan kemampuan akademik.

Ia juga mengatakan, akan membuat kegiatan yang menunjang daya saing itu. Dengan dilandasi keimanan dan kebudayaan. “Sambil kita memastikan seluruh program berjalan dengan baik. Sambil memastikan kegiatan jalan terus. Kita membuat kegiatan yang berdaya saing dengan dilandasi keimanan dan kebudayaan,” kata Suruji.

Saat ini, kata Suruji, ia tengah melakukan konsolidasi di tubuh Dinas Dikpora. Di masa awal ini, ia akan mengoptimalkan koordinasi, bersilahturahmi, dan bertukar pikiran dengan semua penentu kebijakan.

Dijelaskan, tugas Dinas Dikpora Provinsi lebih berfungsi koordinasi. Dengan kata lain, katanya, sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Tetapi di tahun 2017 nanti barulah ada sedikit pergeseran tugas, dengan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA ke tingkat provinsi. “Untuk pengelolaan pendidikan dasar tidak ada hal-hal perubahan yang drastis, untuk SMA di tahun 2017 baru pengelolaannya diserahkan ke provinsi,” katanya.

Suruji ingin mengajak semua pihak, seperti dewan pendidikan, kepala sekolah, guru, pengawas, dan semua unsur.

“Serta masyarakat luas, supaya pengelolaan pendidikan ini bisa lebih tertata,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Suasana Workshop Kurikulum Jurusan Berbasis KKNI dan SNPT yang digelar FITK IAIN Mataram di Hotel Grand Legi Mataram belum lama ini.

FITK IAIN Gelar Workshop Kurikulum Mataram (Suara NTB) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (FITK) IAIN Mataram belum lama ini menggelar kegiatan workshop kurikulum jurusan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di Hotel Grand Legi Mataram.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh ketua jurusan dan sekretaris jurusan beserta tiga utusan dosen di masing-masing jurusan se-FITK IAIN Mataram termasuk dihadiri Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag., Wakil Rektor I Dr. H. Masnun, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Amir Aziz, M.Ag dan Wakil Rektor III Dr. Subhan Abdul Acim, MA, Dekan FDK Dr. Paizah, MA WI FDK Dr. H. Fahrurrazi, MA dan WD I FISE Dr. Zainuddin Mansur, MA beserta pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli menyatakan bahwa kegiatan workshop ini adalah ruang ijtihad untuk mendinamisasikan kurikulum. Sehingga, kurikulum tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan alumni dan masyarakat.

Menurutnya, hal utama yang harus dipikirkan dan diselesaikan adalah agar seluruh Kajur se-FITK segera menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan yang dipandu narasumber ahli yang telah didatangkan.

“Nanti, tolong dimatangkan prosentase kurikulumnya.

Saya berharap ada pembagiannya, secara ideal 20 persen kurikulumnya didesain institut, 20 persen fakultas dan 60 persen jurusan. Bagaimana caranya? Silahkan koordinasikan dengan team ahli, WR I dan Dekan FITK IAIN Mataram,” ungkapnya.

Mutawalli berharap agar penyusunan kurilulum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas proses dan output FITK IAIN Mataram. Tentunya, IAIN Mataram sangat mendukung kegiatan akademis dalam upaya peningkatan kompetensi keilmuan se-IAIN Mataram.

Selain itu, yang paling penting setiap jurusan untuk mendiseminasi konsep dan paradigma keilmuan, yakni kurikulumnya yang sesuai dengan dinamika untuk menghantarkan hasil yang

berdaya saing.

Dekan FITK IAIN Mataram, Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd mengemukakan jika kegiatan workshop ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan membekali kemampuan akademik para Ketua dan sekretaris jurusan serta dosen FITK dalam mendesain kurikulum, silabus dan SAP berbasis KKNI, karena dosen di FITK senantiasa dituntut untuk mengikuti isu-isu kontemporer di dunia pendidikan.

Di masa yang akan datang, tantangan lulusan akan semakin besar. Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan profil utama lulusan sangat dibutuhkan, salah satunya yaitu kurikulum yang berbasis KKNI. Prof. Dr. H. Syafrudin M u h t a r , M.Pd., dari IAIN Raden Fatah Padang, selaku narasumber kegiatan menjelaskan tentang konsep dasar Indonesian Qualification Framework

Sekolah Diminta Manfaatkan Momentum Ramadhan Meski adanya penambahan kegiatan agama, proses kegiatan pembelajaran juga tetap berjalan seperti biasanya.

“Intinya, selama Bulan Suci Ramadhan ini bagaimana seluruh kegiatan siswa kita arahkan ke hal-hal yang positif dari pada mereka harus bermain dan keluyuran,” ungkapnya.

Dalam menjalani bulan puasa ini, Dikpora Lotim mengimbau agar sekolah tetap melangsungkan proses belajar-mengajar sebagaimana biasanya. Tak dapat dimungkiri dalam menjalani proses pembelajaran, rasa kantuk akan sering menyerang sehingga konsentrasi dalam menerima materi pelajaran sedikitnya terganggu. Namun demikian, efektivitas belajar harus berlangsung secara baik. Oleh karena itu, tiap sekolah harus merencanakan proses pembelajaran selama bulan Ramadhan. Termasuk menjelang hari libur panjang, masing-masing sekolah diharap-

kan dapat membuat suatu terobosan agar siswa tetap dalam pengawasan sekolah meski waktu libur kenaikan kelas sudah tiba.

“Memang kita harapkan supaya kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti tadarusan, kultum, ceramah dan sejumlah kegiatan yang bernuansa Islami lainnya diperbanyak oleh setiap sekolah selama bulan Ramadhan,” pintanya.

Dengan membangun suasana Ramadhan di sekolah dengan menyusun agenda kegiatan yang bernuansa keagamaan serta membangun suasana kondusif tersebut, sambungnya, diharapkan akan mampu memotivasi peserta didik yang sedang melaksanakan ibadah puasa agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak kendor.

“Selain memasuki bulan Ramadhan, sekolah juga masih libur menjelang ujian semester. Sembari tibanya libur panjang pasca pem-

bagian rapor pada tanggal 25 Juni 2016 nanti, kita harapkan s e k o l a h - s e k o l a h tetap perbanyak kegiatan keagamaan b a g i siswa,” imbaunya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau sekolah-sekolah di Lotim dari jenjang TK/SD/SMP sampai SMA untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadhan sebagai wahana memupuk kepribadian siswa dengan nilai-nilai keagamaan. Kebijakan itu diharapkan bisa diterapkan oleh masing-masing sekolah dalam mengarahkan kegiatan siswa terhadap hal-hal yang positif.

Kepada Suara NTB, Selasa (7/ 6), Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H. Muhammad Juhad mengatakan jika Dikpora Lotim memang saat ini masih merancang surat edaran yang nantinya akan disebarkan ke semua sekolah di Lotim dari semua jenjang terkait himbauan agar para sekolah memperbanyak kegiatan siswa ke hal-hal yang positif di bulan Ramadhan.

Misalnya, selama bulan Suci Ramadhan ini sekolahs e k o l a h melakukan kegiatan tahfidz, kultum, salat duha, ceramah keagamaan dengan melibatkan para siswa serta mengadakan lomba hafalan ayatayat pendek bagi siswa.

atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan implementasinya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) seperti STAIN, IAIN dan UIN. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Hal ini sebagai perwujudan mutu dan jatidiri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional.

Dipaparkannya, beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa harus ada kuriku-

lum berbaiss KKNI, yaitu alasan eksternal dan internal.

Secara eksternal lebih dikarenakan adanya tantangan dan persaingan global dan ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi, sementara secara internal dikarenakan adanya kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan SDM, relevansi penghasil versus pengguna lulusan Perguruan Tinggi juga berimplikasi adanya pengangguran, beragam aturan kualifikasi dan beragam pendidikan.

“Sebagai misal di Indonesia, masih terjadi alumni atau lulusan PTAIN kita dihargai lebih rendah dari kompetensi dengan kualifikasi yang dimiliki, maka KKNI juga dalam rangka melindungi tenaga dan sumber daya manusia,” jelasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Hari Pertama Puasa

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

HILANG HILANG STNK R2 Honda DR 5546CE NOKAINOSIN: MH1JFD2170K7927961 JFD2E 1789264 AN SUPARWADI HLG DSKTR Jl Pejanggik Cakranegara HILANG BPKB R2 Honda DR5127HG noka/nosin : MH1MC221XAK072320/ MC22E-1071251 an. Dra. Ni Luh Samiasih hlh dsktr Narmada Menuju sumbaw Barat

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/ Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

Sebagian Atlet Pelatda Pulang Kampung Mataram (Suara NTB) Meski ada larangan dari KONI NTB agar atlet tidak pulang kampung selama Pelatda PON, namun masih ada beberapa atlet yang mudik. Beberapa atlet yang pulang kampung di hari pertama hingga hari kedua puasa berasal dari cabor non unggulan.

“Atlet sepak takraw, semuanya pulang. Selain itu ada atlet dari cabor dansa juga pulang ke rumah tapi kembali lagi karena rumahnya dekat,” ucap salah seorang penjaga Asrama

Penginapan Atlet di Wisma Seruni Mataram, Selasa (7/6).

Sementara itu, Pendamping Satgas Sepak Takraw, Hari Gunawan yang dikonfirmasi via ponselnya belum bisa dihubungi. Nomor ponsel yang

dihubungi tidak dijawab.

Namun demikian Ketua Umum Satgas Pelatda, Wibowo Budi Santoso sebelumnya mengatakan bahwa atlet Pelatda tak boleh

Jaksa Spanyol Ingin Neymar Diadili Atas Kasus Korupsi Madrid Jaksa Spanyol ingin pemain tim nasional Brasil Neymar diadili atas kasus penipuan yang diduga dilakukan saat kepindahannya ke Barcelona pada 2013, kata seorang narasumber dari pengadilan pada Selasa (07/06).

Jaksa dari Pengadilan Nasional, pengadilan tinggi pidana Spanyol, menuding Neymar dan ayahnya, serta

mantan presiden Barca Sandro Rosell dan klub itu sendiri menyembunyikan biaya transfer senilai ratusan miliar rupiah dari dana investasi Brasil DIS. DIS memegang 40 persen hak olahraga penyerang berusia 24 tahun itu ketika dia merumput di klub Brasil Santos dan mengklaim pihaknya dicurangi dalam proses transfer tersebut karena kontrak paralel yang diduga digunakan Barcelona dan Santos untuk menyembunyikan nilai kesepakatan.

Kesepakatan transfer awalnya bernilai 57,1 juta euro (sekitar Rp 861 miliar) oleh Barca, 40 juta euro (sekitar Rp 603 miliar) di antaranya dibayarkan kepada perusahaan N&N yang dimiliki ayah Neymar, sementara Santos - tempat Neymar memulai karier-

nya - menerima 17,1 juta euro (sekitar Rp 258 miliar).

Namun, otoritas kehakiman Spanyol memperkirakan kesepatan transfer itu sedikitnya bernilai 83,3 juta euro (sekitar Rp 1,25 triliun) — dengan sisanya diduga masuk ke kantong Neymar, keluarganya, dan Santos, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)

Karate Kian Optimis Sumbang Emas di PON Mataram (Suara NTB) Keberhasilan atlet karate NTB, Zigi Zaresta Yuda meraih medali emas di Kejuaraan se-Asia Tenggara SEAKAF 2016 di Malaysia, Sabtu (4/6) lalu menambah optimisme pengurus FORKI NTB. Pengurus cabor karate NTB yakin cabor karate bisa memberikan kontribusi medali emas di PON Jabar 2016 setelah melihat peningkatan prestasi atletnya itu.

“Prestasi manis yang dicatat Zigi di event itu akan membuka peluang cabor karate untuk menyumbangkan medali emas di PON Jabar 2016,” ucap Sekretaris FORKI NTB, Burhan yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (7/6).

Dikatakan Burhan, atlet karate NTB, Zigi Zaresta Yuda punya kans menyumbang medali emas di PON Jabar 2016. Pasalnya atlet kelahiran Lobar itu baru-baru ini sukses meraih medali emas di kejuaraan level internasional di Malaysia, Sabtu (4/6).

Di partai final kelas Kata Perorangan, Zigi mengalahkan atlet tuan rumah Malaysia Lim Che Wei. Karateka Pelatda PON NTB itu melengkapi prestasi sebelumnya, yakni juara dunia di kejuaraan Karate Dunia ke-9 World Junior tahun lalu.

Keberhasilan Zigi di level Internasional itu kata Burhan akan semakin membuka peluang cabor karate meraih medali emas di PON 2016 Jabar. Apalagi sebelumnya, Zigi juga berhasil membawa pulang medali perak pada Piala KASAD di Jambi.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi modal Zigi agar bisa tampil lebih baik di PON. Pasalnya penampilan Zigi terus meningkat di beberapa kejuaraan yang diikuti.

Ketua KONI NTB Andy Hadianto yang dikonfirmasi terpisah mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Zigi tersebut. Ia berharap prestasi serupa bisa berlanjut di PON nanti.

“Kita berharap prestasi ini bisa menjadi motivasi di PON. Ini juga bisa menjadi motivasi bagi atlet lain untuk berprestasi seperti dia (Zigi),” (Suara NTB/ist) katanya. (fan)

mudik atau pulang kampung.

Pasalnya sejumlah atlet harus tetap menjaga stamina agar bisa tampil maksimal di PON Jabar 2016.

Dikatakan Bowo, bila atlet mudik atau pulang kampung m a k a persiapan atlet menghadapi PON akan sia-sia.

Pasalnya kegiatan atlet

selama di kampung tak bisa dipantau oleh pelatih, sehingga bila tidak dipantau atlet bisa saja tak disiplin latihan.

Untuk dapat memaksimalkan semua kemampuan atlet, Bowo menyarankan atlet untuk tetap berada di Pelatda.

Sehingga pihaknya dapat terus mengawasi kegiatan latihan atlet.

Menanggapi atlet sepak takraw yang pulang kampung, Bowo mengaku masih bisa mentolerir, namun dia menyarankan atlet agar kembali secepatnya. “Kalau atlet non unggulan masih bisa kita maklumi, namun kita harap dia kembali cepat, karena mereka harus fokus latihan,” ucapnya. (fan)

Neymar

(Suara NTB/ist)

Piala Amerika Rabu, 8 Juni 2016 08:00 Amerika Serikat vs Kosta Rika @KompasTV 10:30 Kolombia vs Paraguay @KompasTV Kamis, 9 Juni 2016 07:30 Brasil vs Haiti @KompasTV 10:00 Ekuador vs Peru @KompasTV

Leicester City Tak Goyah Meski Vardy ke Arsenal London Gelandang Leicester City Andy King mengatakan semangat skuad berjuluk The Foxes itu tidak goyah sejengkal pun jika memang Jamie Vardy memutuskan hengkang ke Arsenal.

Vardy, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik versi wartawan sepak bola Inggris, berangkat ke Prancis menyusul kepindahan striker itu ke Arsenal dengan jumlah mahar sebanyak 20 juta poundsterling.

Juara Liga Inggris musim kompetisi 2015/16 itu diwartakan telah menawarkan kontrak anyar untuk mempertahankan Vardy tetap berada di King Power Stadium, sebaimana dikutip dari laman Daily Mail.

Vardy melesakkan 24 gol musim lalu.

Kepergiannya sedikit banyak mempengaruhi kesiapan Leicester City memasuki ajang Liga Champions. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi The Foxes.

“Saya tidak terkejut ketika saya mendengar mengenai Vardy, karena semua pemain di sini telah mencatatkan prestasi gilang gemilang di musim ini,” kaata gelandang timnas Wales itu.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan semuanya terpulang kepa-

d a jendela t r a n s f e r musim depan,” katanya. (ant/bali post) Jamie Vardy

SUARA NTB

Rabu, 8 Juni 2016

Pedagang Gula Pasir akan Diberi Subsidi Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa waktu terakhir ini harga gula pasir mengalami kenaikan dari Rp 15.500 menjadi Rp 16 ribu per kilogram di pasaran. Kenaikan ini bermula dari kenaikan harga dari distributor. Untuk mengatasi persoalan ini, pedagang gula pasir rencananya akan diberikan subsidi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH. Wartan mengatakan pemberian subsidi ini merupakan kerjasama Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB dan juga PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia). “Khusus gula, saya bekerja sama dengan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Provinsi setelah kami rapat di pusat dan itu bekerja sama dengan beberapa provinsi dan PPI wilayah NTB,” jelasnya ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram siang kemarin.

Para pedagang gula pasir yang akan diberikan subsidi ini disebutkan Wartan khusus pedagang yang ada di beberapa pasar pantau di Mataram antara lain Sweta, Pagesangan, dan Kebon Roek. “Itu akan diadakan sampai dengan lebaran nanti, mulai tanggal 8 (Juni) besok,” ujarnya.

Harga gula yang diberikan kepada para pedagang ini seharga Rp 12.500 per kilogram. Para pedagang pun diharuskan untuk menjual kembali kepada masyarakat dengan harga paling tinggi Rp 13.500 per kilogram. Pemberian subsidi ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga gula yang mulai naik sejak pertengahan Mei lalu.

Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto menyampaikan dalam rangka menyikapi kenaikan harga gula ini pihaknya telah menghubungi distributor. Dan memang diakui ada kenaikan harga di tingkat distributor.

Kenaikan harga gula ini langsung dari produsen di Pulau Jawa karena belum masuk musim panen atau musim giling.

Beberapa waktu lalu juga telah dilakukan Operasi Pasar (OP) di beberapa tempat bekerja sama dengan Disperindag NTB, PPI Wilayah NTB, dan Bulog. OP ini juga dijadwalkan secara bertahap akan berlangsung sampai akhir bulan Juni.

Uun mengatakan jadwal OP untuk pertengahan bulan ini akan dimulai tanggal 18-30 Juni bertempat di komplek Islamic Center. Jenis barang yang akan dijual dalam OP itu lengkap.

“Jadi kita koordinasi dengan Pemprov,” ujarnya. (ynt)

Halaman 12

Retribusi Pasar Ditargetkan Rp 3 Miliar Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemkot Mataram menargetkan pendapatan dari retribusi pasar sebesar Rp 3 miliar. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH menyatakan optimis target tersebut bisa dicapai pihaknya tahun ini. “Sekarang targetnya Rp 3 miliar dan saya penuhi,” jelasnya.

Upaya yang dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan capaian retribusi pasar ini disampaikan Wartan ialah dengan melakukan ekstensifikasi

dan intensifikasi. Ia tak menyebutkan upaya itu secara terperinci namun dengan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan, kini target Rp 3 miliar tersebut telah tercapai. “Tentu intensifikasi dan ekstensifikasi sudah kami lakukan dan sekarang kami sudah mencapai target itu,” klaimnya.

Terkait rekomendasi untuk membentuk SOP pengelolaan retribusi pasar yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, Wartan mengatakan siap melaksanakan. Namun sebelum menyusun SOP tersebut, pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dulu. “Silahkan saja tapi kita akan ada kajian ilmiahnya dulu. Saya sih siap-siap saja sepanjang itu possible ya kenapa tidak dan menguntungkan buat Kota Mataram,” terangnya.

Pekan lalu Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), Pemkot Mataram diberikan rekomendasi agar menyusun standar operasional (SOP)

pengelolaan retribusi pasar.

“Kalau konteks catatan BPK menyangkut SOP soal standar bagaimana pengelolaan di situ, yang masuk pada aspek sistem pengendalian pengelolaan,” jelasnya.

Sistem pengelolaan ini menurutnya harus didasarkan pada aturan-aturan baik juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis

(petunjuk teknis) yang menjadi acuan bagi UPTD Pasar.

SOP ini bisa dikeluarkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram dan dijalankan UPTD Pasar. Dalam tataran teknis, bisa juga SOP dikeluarkan langsung oleh Kepala UPTD Pasar.

Selain sistem pengelolaannya, Didi mengatakan pihaknya juga akan fokus untuk memastikan validasi data potensi retribusi pasar.

Hal ini menurutnya penting unutk diperhatikan dari waktu ke waktu. “Untuk dimaklumi bahwa pedagang ini seiring dengan perputaran waktu terkadang bertambah dan berkurang.

Kami pastikan kalau di pasar itu bertambah terus, tapi yang berbeda adalah statusnya; pedagang tetap dan tidak tetap,” terangnya. Pedagang tidak tetap atau tidak memiliki l a p a k k h u s u s juga menurutnya mempengaruhi retribusi yang dicapai. (ynt)

Anggaran Kebersihan Kelurahan Dipangkas Mataram (Suara NTB) Ganti pemimpin, ganti pula kebijakan. Kebijakan memberikan anggaran Rp 100 juta khusus bagi kelurahan untuk memfokuskan pada penanganan kebersihan tak bisa terealisasi. Pasalnya, anggaran yang sudah ploting di APBD harus dipangkas.

Seperti diketahui, kebijakan anggaran untuk penanganan kebersihan dicanangkan oleh Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Setidaknya, sebanyak Rp 5 miliar anggaran di APBD telah dialokasikan khusus untuk 50 kelurahan di Kota Mataram.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta anggaran Rp 100 juta khusus penanganan kebersihan di kelura-

han agar dirasionalisasi dan memfokuskan pada kegiatan - kegiatan yang mendukung pelaksanaan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ) Nasional dan kegiatan lainnya.

Tak ayal, perubahan kebijakan tersebut membuat lurah terpaksa gigit jari, padahal perencanaan penggunaan anggaran sudah dirancang sejak jauh - jauh hari.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi terkait pemangkasan anggaran kebersihan kelurahan itu mengaku tidak mengetahui secara detail hal tersebut. Dengan alasan yang detail mengetahui itu di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang membenarkan adanya pemangkasan tersebut. Dana Rp 100 juta untuk masing - masing kelurahan direposisi untuk kesiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah MTQ tingkat nasional dan beberapa agenda nasional yang dilaksanakan di Kota Mataram tahun ini. “Iya, direposisi untuk kesiapan MTQ dan agenda nasional lainnya,” kata Martawang.

Anggaran khusus penanganan kebersihan di kelurahan nantinya, akan difokuskan sistem dan penganggarannya pada APBD Kota Mataram tahun 2017 mendatang. “Kebersihan sistem dan penganggarannya difokuskan tahun depan,” katanya. (cem)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 8 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

”Kampus, Jangan Buat Kami Patah Hati” Kaji Fasilitas Dewan PEMERINTAH daerah sepertinya harus mengkaji kembali kebijakan membekali anggota Dewan dengan sejumlah fasilitas. Dari pengalaman yang sudah-sudah, fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan dengan status pinjam pakai, justru jarang ada yang dikembalikan. Sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.

Seperti yang terjadi di DPRD Kota Mataram. Sekretariat DPRD Kota Mataram menyodorkan data aset senilai Rp 24.054.021.736,45. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan adaya aset yang dikuasai pihak ketiga dalam hal ini anggota DPRD Kota Mataram periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Dimana pada tahun 2015 baru empat aset yang dikembalikan oleh pejabat purna tugas berupa sepeda motor.

Sementara aset yang belum kembali berjumlah 64 unit laptop, notebook dan juga tablet. Aset-aset tersebut tahun perolehannya mulai tahun 2006 – 2012. Ini artinya sudah sejak lama anggota DPRD Kota Mataram dibekali dengan fasilitas.

Pada tahun perolehannya itu, harga laptop, notebook maupun tablet tentu terbilang mahal. Apalagi fasilitas itu diberikan kepada semua anggota Dewan tanpa kecuali.

Mencermati kondisi ini, Pemerintah dapat dikatakan terlalu memanjakan anggota Dewan. Bagi masyarakat, membekali anggota Dewan dengan fasilitas berbasis teknologi merupakan bentuk pemborosan dan menghambur-hamburkan anggaran. Dengan gaji yang tinggi berikut tunjangan ini dan itu, mustahil mereka tidak bisa membeli sendiri fasilitas tersebut.

Karena, dasar pengadaan fasilitas laptop, notebook maupun tablet itu juga terkesan mengada-ada.

Misalnya, anggap saja pengadaan fasilitas laptop, notebook maupun tablet itu untuk menunjang tugas-tugas kedewanan, hal ini kurang diyakini kebenarannya. Selain tidak semua melek teknologi, pengadaan fasilitas laptop, notebook maupun tablet lebih terkesan hanya untuk memenuhi ambisi anggota Dewan.

Mestinya kalau memang itu dimanfaatkan anggota Dewan untuk menunjang kerja-kerja mereka sebagai wakil rakyat, tentu apa yang menjadi tupoksi Dewan akan berjalan dengan lancar.

Tetapi fakta yang sering kita lihat dalam rapat-rapat di Dewan, bahwa tidak semua anggota Dewan mampu berbicara mengungkapkan pikiran, saran maupun kritiknya.

Kebanyakan dari anggota Dewan itu hanya pasif dan menjadi pendengar setia tanpa mampu menyumbangkan pikirannya. Belum lagi masalah baru yang muncul setelah mereka tidak lagi menjadi anggota Dewan. Pemkot Mataram kesulitan menarik kembali aset yang dipinjamkan kepada mantan anggota Dewan itu. Hanya sedikit yang berinisiatif mengembalikan fasilitas yang telah dipinjamkan kepadanya.

Keengganan anggota Dewan mengembalikan fasilitas yang dipinjamnya itu kemungkinan karena menganggap itu sebagai hibah. Tiga kali pergantian Sekretaris DPRD Kota Mataram, masalah aset yang dibawa oknum mantan anggota Dewan ini tidak kunjung tuntas. Bahkan persoalan ini sudah berlangsung selama sepuluh tahun.

Mulai dari anggota Dewan periode 2004 – 2009 hingga anggota Dewan periode 2009 – 2014. Namun apapun kendalanya, Pemkot Mataram dalam hal ini BPKAD dan Sekretariat DPRD Kota Mataram harus mencari cara untuk menarik kembali aset daerah tersebut agar tidak kembali menjadi temuan pada tahun anggaran berikutnya. (*)

“Apa yang sering dikerjakan oleh dunia pendidikan kita?

Dibendungnya aliran sungai yang bebas berkelok-kelok” Henry David Thoreau (1850).

ASCA penolakan fasilitasi acara seminar yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam kelompok diskusi kajian hukum, Law Study Community (LSC) pada Sabtu (4/6 2016) di salah satu ruang kelas di kampus mereka. Mengusung tema seminar Agraria, kupas tuntas sengketa lahan di Nusa Tenggara Barat.

Isu tersebut terbilang menarik, sebab dalam rekomendasi yang dihasilkan peserta seminar, meminta kepada pemerintah daerah dalam hal Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bersikap tegas padaberbagai kasus sengketa lahan di NTB. Penegakan Undang-undang nomor 05 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Menjadi alasan kuat mengapa isu pertanahan ini dianggap muara dari serangkaian kasus konflik yang terjadi. Baik antara mayarakat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dan pihak swasta.

Kembali pada soal penolakan pihak kampus (Fakultas Hukum Universitas Mataram) terhadap gelar acara seminar tersebut. Sebagaimana banyak diberitakan oleh media massa lokal, penolakan tersebut disebabkan karena pihak penyelenggara dalam hal ini LSC merupakan lembaga eksternal kampus. Alasan tersebut, rasanya memang mengadaada. Bagaimana tidak? Kampus negeri ternama di NTB dengan ribuan jumlah mahasiswa, fasilitas yang memadai. Justru menolak memfasilitasi acara yang akan digelar mahasiswanya sendiri.

Ketika Mahasiswa Patah Hati Sepanjang sejarah per-kampus-an.

Dari masa-kemasa, selalu ada saja dilema dan dinamika yang terjadi.

Bukan kali ini saja kita dengar banyak rangkaian acara, kegiatan yang digelar mahasiswa acap kali mendapat penolakan dari pihak kampus.

Macam-macam alasan, mulai dari yang idiologis sampai pragmatis. Pun tak sedikit kita dengar, sejarah reformasi yang bergelora, maupun prestasi yang ditoreh merupakan rangkaian cerita sukses mahasiswa baik secara kolektif maupun personal turut mengharumkan nama kampus.

Begitupun perkembangan penelitian ilmiah yang diinisiasi lingkungan kampus. Lahirnya karya tulis ilmiah berupa makalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan banyak lagi. Bagaimanapun juga hal tersebut menjadi bagian dari sekian ragam dinamika dunia kampus.

Kita butuh merenung, apa yang

Oleh:

Maia Rahmayati*

(Pernah menjadi Mahasiswa, Kini Aktif sebagai peneliti Sosial, Ekologi pada InKRIP)

Jika mahasiswa hanya bertumpu dan berdiam pada soal pendidikan mahal. Mungkin cara pandang kita hanya akan selesai pada “yang penting bayar” atau yang penting ada uang. Dalam hal ini, dinamika kampus pun memungkinkan sangat berpeluang untuk menjadi “alternatif” bisnis illegal yang mencoreng charisma intelektual. Tak sedikit kita dengar soal “bisnis” karya ilmiah, bisnis jasa pembuatan skripsi dan lainnya. asal cepat kelar sarjana. terjadi sesungguhnya dengan dunia pendidikan (khususnya pendidikan tinggi) belakangan ini. Rentan dengan masalah kekerasan, baik yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa, juga sebaliknya. Belum lagi jika kita membahas soal hubungan “materi” yang mengulas betapa pendidikan tinggi ini menjadi salah satu catatan pengeluaran konsumis masyarakat, khususnya yang mengkuliahkan anak mereka, dengan tarif biaya mulai dari SPP, bayar kos, iuran-iuran dan lainnya. “pendidikan memang mahal”.

Belakangan tersebut seolah berbanding terbalik dengan beberapa fakta kejadian mengejutkan tentang kejadian “miris” yang terjadi di dunia Kampus. Kejadian mengejutkan yang terjadi pada awal Mei lalu terjadi di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di mana seorang mahasiswa tega membunuh dosesnnya karena masalah sepele, ditegur dosen.

Lebih miris lagi, setelah kejadian tersebut, beredar meme melalui media sosial soal komunikasi dosen dan mahasiswa yang meminta dosennya membaca dan menyimak berita kejadian tersebut. Menjadikan kejadian di kampus UMSU sebagai bahan parodi, sungguh rasanya memang sangat tragis. Sudah sedemikian aneh kenyataan tersebut.

Kampus dalam hal ini acapkali membuat kita patah hati. Dengan melihat banyak dinamika yang terjadi jika tak pandai mengurainya sebagai salah satu refleksi. Maka tetaplah ia berdiri sebagai menara yang mungkin seiring waktu justru tak gading lagi.

Jika mahasiswa hanya bertumpu dan berdiam pada soal pendidikan mahal. Mungkin cara pandang kita hanya akan selesai pada “yang penting bayar” atau yang penting ada uang.

Dalam hal ini, dinamika kampus pun memungkinkan sangat berpeluang untuk menjadi “alternatif” bisnis illegal yang mencoreng charisma intelektual. Tak sedikit kita dengar soal

RUKO - VILA - KOST

“bisnis” karya ilmiah, bisnis jasa pembuatan skripsi dan lainnya. asal cepat kelar sarjana.

Ketika banyak rombongan, kelompok mahasiswa patah hati, yang saya harap mereka tak akan sampai frustasi terhadap dunia kampus dengan seabreg dinamikanya. Masih ada mahasiswa yang dapat mensisati kegelisahannya dengan kreatif. Ada orangorang yang berada di luar lingkungan kampus yang masih mau peduli, meski sekedar untuk memberi kritik, masukan dan memfasilitasi proses yang mungkin tak dapat diselesaikan dalam dinamika yang terlalu formal dengan suasana akademis.

Menyadari Arti “Move On” Sekiranya tak berlebihan kalimat Henry David Thoreau yang saya kutip sebagai pembuka tulisan ini. Salah seorang tokoh aliran anarkisme pendidikan yang hidup pada tahun 1817-1862. “Apa yang sering dikerjakan oleh dunia pendidikan kita?

Dibendungnya aliran sungai yang bebas berkelok-kelok” Henry David Thoreau (1850).Nampaknya setiap zaman dan masa berkali-kali mengalami pengalaman yang sama soal dinamika dunia pendidikan.

Perlu kita renungi kembali, ketika kita bicara soal dunia pendidikan saat ini, terlebih melihat soal pendidikan yang dibingkai dalam perspektif kritis. Dunia pendidikan yang semakin kering dimensi sosial. Disanalah penting untuk mengapresiasi sikap kritis, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok studi LSC di atas, berupaya memediasi soal yang dihadapi masyarakat terkait isu pertanahan, dengan apa yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi negara, melalui institusi bernama BPN. Anda perlu patah hati berulang kali untuk dapat berdiri tegar kembali.

Anda perlu cambukan atau terpapar panas berulang kali agar kulit semakin kebal tak mengalami iritasi.

Anda perlu penolakan berulang kali

hingga anda menyadari, bahwa banyak pilihan bersikap dari berbagai cara melakukan komunikasi dan pendekatan. Anda mesti sadari itu semua.

Agar patah hati tak membuat anda jera tapi menjadikannya langkah untuk melompat lebih tinggi.

Dengan sebesar-besar motivasi, sebanyak-banyak apresiasi, saya pribadi mengucapkan selamat atas tekad keras para mahasiswa yang jatuh dan bangkit berulang kali.

Sesekali katakan pada pihak kampus “Please..jangan terlalu sering buat kami patah hati”.

Kelak ketika kita sudah bernama alumnus, kenangan akan kembali datang silih berganti. Bagi mereka yang sukses melakukan pendekatan pada cinta pertama bernama dunia akademis, mereka memilih untuk terus mengabdikan diri sebaga bagian dari civitas akademika. Tapi bila tidak, katakanlah pada mantan kalian itu. Bahwa kenangan manis dan pahit akan menjadi pembelajaran bermakna.

Sampai kita kembali menyatu dalam muara lautan bernama kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, yang lebih dalam. Serta menegaskan bahwa fungsi perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa adalah memediasi, menjembatani. Semoga kreatifitas mahasiswa dapat terus bergerak, berdialektika dengan tantangan zaman, sebab masa depan adalah milik mereka yang berani. Bisa jadi, patah hati berulang kali, bangkit dan bergerak kembali.. **

Dua tambang emas di NTB segera berproduksi Tenaga kerja lokal harus jadi prioritas

*** SPPD 14 SKPD diduga bermasalah Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 Juni 2016

Masih Tinggi, Harga Daging Sapi di NTB Dari Hal. 1 Tahun ini, potensi sapi potong di NTB sebanyak 139.000 ekor. Dari jumlah itu, 70.000 ekor diantaranya diperuntukkan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah.

Dimana tahun 2015 lalu kebutuhan sapi potong mencapai 69 ribuan ekor. Dari total kebutuhan sapi potong tahun lalu, tahun ini disiapkan sebanyak

70.000 ekor sapi potong.

Dari 139.000 ekor potensi sapi potong yang disiapkan tahun ini, 39.000 ekor dikirim ke luar daerah. Artinya setelah dikurangi dengan kebutuhan setahun, ada sisa sekitar 30.000 ekor sapi potong. Sisa inilah yang disiapkan untuk menjaga kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat pada waktuwaktu tertentu. (nas)

Sejumlah Fasilitas Umum Rusak Parah di Gili Trawangan Dari Hal. 1 ‘’Kita sudah koordinasi dengan Polair dan TNI Angkatan Laut. Mereka sudah disana untuk memantau situasi. Agar kondisi di Trawangan bisa aman, karena kita khawatir dengan rusaknya jetty itu nanti pada rebutan untuk bersandar,’’ ujarnya.

Tahun sebelumnya ombak pasang juga pernah terjadi namun tidak sampai merusak bangunan atau sejumlah fasilitas yang telah disediakan. Kerasnya ombak pada Senin lalu nam-

paknya tidak dapat ditahan oleh jetty yang telah dibangun sejak 2014 itu. Belum lagi ruas jalan yang tergenang air, ini sangat mengganggu kenyamanana wisatawan yang ingin berkeliling menikmati suasana Gili Trawangan. ‘’Nanti kita buat yang baru lagi. Supaya perahu bisa bersandar dan tidak rebutan.

Karena ini berkaitan dengan kenyamanan wisatawan. Jangan sampai nanti mereka ribut karena rebutan untuk bersandar,” ujar Faozal. (lin)

Polda NTB Terima Surat Korsup KPK Dari Hal. 1 Ada dua kasus yang masuk dalam catatan Korsup KPK. Pertama kasus dugaan penyimpangan pengadaan Sandang Pangan di bagian Kesra Pemda Lombok Timur senilai Rp 2,7 miliar tahun 2014. Kasus ini diketahui sudah ditingkatkan ke penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Hasil Korsup dengan KPK terungkap, salah satu kendala belum ada kesamaan persepsi terkait audit kerugian negara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus kedua, terkait dugaan penyimpangan pengadaan perangkat teknologi informasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KLU, senilai Rp 5 miliar lebih tahun 2013. Kasus ini juga terganjal audit BPKP. Ini kemudian menjadi alasan pihak penyidik Subdit III Tipikor mendaftarkan kasus ini ke dalam agenda Korsup KPK, selain enam kasus lainnya dari Polres Bima Kota,

Polres Bima Kabupaten dan Polres Lombok Barat.

Selanjutnya, setelah hampir dua pekan pascakorsup KPK, rekomendasi sudah dikeluarkan dan segera ditindaklanjuti oleh penyidik.

Ditambahkan Bagus Satrio Wibowo, kesimpulan yang dikeluarkan tim Korsup KPK itu akan jadi dasar untuk ditindaklanjuti. ‘’Kita mengacu pada hasil korsup. Apapun hasilnya. Tapi intinya, kami ingin kasus ini lanjut,’’ tegas mantan Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB ini.

Dia sangat berharap di pengembangan penyelidikan dan penyidikan dua kasus ini ke depan tidak ada lagi hambatan. Utamanya soal kesamaan persepsi terkait penentuan kerugian negara. ‘’Karena sebelumnya ada beberapa kendala yang kami hadapi,” ungkapnya, dan dibenarkan salah satunya adalah audit perhitungan kerugian negara. (ars)

Bantu Petani Gagal Panen Dari Hal. 1 Bupati menegaskan bahwa petani yang menerima bantuan adalah petani yang lahannya mengalami gagal panen total. Tidak ada 1 kilogram (Kg) pun yang berhasil dipanen. Semua data yang dilaporkan tersebut terpusat di wilayah Kecamatan Sakra Timur.

Menurut Bupati, ada wilayah kecamatan lain yang juga terancam gagal panen beberapa waktu lalu. Namun kata bupati, di wilayah-wilayah lain di luar Sakra Timur masih ada tanaman yang bisa diselamatkan. Seperti wilayah kecamatan Suela, lahan pertanian di wilayah Jeringo dan lainnya yang diketahui juga mengandalkan air tadah hujan. Di wilayah ini katanya, tidak sampai terjadi gagal total.

Mengenai data areal pertanian yang mengalami puso, menurut bupati, tidak 100 persen akurat. Menurutnya, data yang disajikan dinas terkait, hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Karena setelah dibandingkan dengan luas lahan yang tertera dalam buku dalam angka, luas areal yang mengalami kekeringan di wilayah yang dilaporkan tidak sesuai.

Selanjutnya ditekankan, data-data yang masuk haruslah merupakan data orang-orang yang benar-benar merasakan musibah gagal panen. Se-

mua yang disampaikan dalam data adalah mereka yang memang miskin. Pemberian bantuan meskihanya 15 Kg beras itu setidaknya bisa membantu untuk meringankan beban petani. ‘’Apa sih artinya beras 15 Kg? Tapi setidaknya karena ini puasa, petani kita bisa berbuka,’’ ucapnya.

Lebih jauh soal aspek pendataan. Bupati menjelaskan memang menjadi kunci keberhasilan dari sebuah program. Gagalnya programprogram yang dicanangkan pemerintah ini karena bermula dari data yang tidak beres. Sejumlah fakta ditemukan bupati, dalam setiap penyaluran bantuan baik yang datang dari pribadinya maupun dari pemerintah, orang-orang kaya justru yang paling agresif. Untuk itu, diingatkan dalam hal pendataan bupati lebih mempercaya pada orang-orang yang jujur di luar struktur pemerintahan.

Termasuk tidak mempercayai data yang disajikan dari pemerintah desa. Katanya, dalam melakukan pendataan ini cenderung aparat pemerintah ini terindikasi tidak jujur. Seperti di tingkat desa, ada dugaan sangat terpengaruh politis sehingga menyajikan data yang tidak akurat. (rus)

Telisik Tuna Aksara Dari Hal. 1 Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengatakan pihaknya akan mencari penyebab dari permasalahan tersebut. ‘’Tentang buta aksara perlu kita telisik kembali. Apakah memang datanya kurang akurat atau datanya memang seperti itu,” ujar Suruji.

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang pendidikan pada suatu daerah.

Presentasi penduduk tuna aksara NTB, dengan persentase 10,62 persen, menempatkan NTB sebagai provinsi dengan persentase penduduk tuna aksara tertinggi di Indonesia. Sementara untuk nasional, persentase penduduk tuna aksara sebesar 3,7 persen.

Suruji mengatakan, data itu memang betul. Nanti, pihaknya akan menganalisa, apa yang menjadi penyebab hal tersebut. Padahal katanya, pada tahun 2012 lalu, angka tuna aksara di NTB sudah jauh berkurang. Sehingga dalam beberapa tahun belakangan tidak ada program untuk men-

gentaskan buta aksara.

“Padahal dulu kalau tidak salah di tahun 2012 sudah dideklarasikan bahwa kita, buta aksara ini sudah jauh di bawah. Tapi data BPS terakhir cukup tinggi. Karena itu tidak ada program buta aksara, dianggap sudah bebas. Kita mesti tahu betul di titik mana itu terjadi. Siapa saja orangnya, supaya gampang diatasi,” ujarnya menekankan.

Permasalahan ini, katanya, harus sedikit demi sedikit diselesaikan. Dengan prinsip kebersamaan dan membangun partisipasi seluruh pihak dan stakeholders. Dalam waktu yang tidak begitu lama, perubahan yang lebih baik akan dicapai. ‘’Kita tidak bisa menghindar dari masalah. Seberat apapun, sebesar apapun, tetapi dengan prinsip kebersamaan, kita pasti akan membangun partisipasi seluruh pihak.

Seluruh stakeholders, dalam waktu yang tidak begitu lama akan berubah ke jalan yang lebih baik,” pungkasnya. (ron)

Halaman 15

Biaya Konstruksi ’’By Pass’’ Lembar - Kayangan Diperkirakan Rp 5 Triliun Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR melalui Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) akan segera merampungkan feasibility study (FS) terkait dengan rencana pembangunan jalan by pass dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar) menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim). Pembangunan jalan layang sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. ‘’FS-nya sudah mau final, itu nanti rencananya juga akan saya ekspose ke Pak Gubernur.

Itu dibuat oleh Balai Jalan. Kemungkinan elevated high way,

nilai konstruksi antara Rp 4,55 triliun. Nanti di APBDP kalau disetujui kita akan bikin Amdal, itu tanggung jawab kita,” kata Kepala Dinas PU

NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/6) siang kemarin.

Ardi menjelaskan, master plan atau FS dan DED merupa-

Politeknik Pariwisata Terima 120 Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) – Pariwisata NTB saat ini tengah berkembang dan banyak digemari wisatawan. Sehingga pemerintah Provinsi NTB harus menyiapkan banyak SDM untuk menunjang pelayanan yang baik untuk setiap tamu. Tahun ini Pemerintah Daerah membuka politeknik pariwisita, dan akan menerima 120 mahasiswa baru. Dari jumlah itu, 50 persen diantaranya mengutamakan masyarakat lokal, dan sisanya masyarakat dari berbagai daerah di NTB. “Sudah banyak yang daftar, kemarin saja sudah 47 orang yang ambil formulir pendaftaran. Sementara kita buka empat program studi dulu. Ini tujuannya agar bisa suplai tenaga kerja ke KEK Mandalika,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.

L. Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (7/6).

Sementara ini, para mahasiswa akan belajar di BKD NTB. Sebab gedung politeknik pariwisata belum dibangun. Pembangunan Politeknik Pariwisata itu akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan segera dieksekusi dalam waktu dekat ini. Lahan telah disediakan seluas 23 hektar di Kecamatan Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Anggarannya pun telah disediakan mencapai Rp 70 miliar. Dengan rincian Rp 50 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 20 miliar untuk operasional.

“Kita ambil di Puyung biar dekat dengan KEK Mandalika. Sebenarnya mau buat di sana, tapi di Mandalika terkendala lahan,” kata Faozal.

Kehadiran politeknik pariwisata ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga pada bidang pariwisata, terutama di NTB. Sehingga tidak perlu mendatangkan orang dari luar negeri untuk mengelola pariwisata di NTB seperti yang terjadi saat ini.

Hampir semua sektor pariwisata dikuasai oleh orang asing. Akibatnya orang lokal hanya bisa duduk gigit jari.

Hal itu disebabkan karena kurang kompetennya orang lokal dalam mengelola kepariwisataan di NTB, terutama dalam bidang perhotelan.

“Di tanah seluas 23 hektar itu nanti akan ada hotel dan restorannya, pokoknya fasilitasnya lengkap. Sehingga bisa belajar dengan baik dan menjadi tenaga kerja andal dalam bidang pariwisata,” kata Faozal. (lin)

Mantan Bupati KLU Penuhi Panggilan Kejaksaan Dari Hal. 1 Sementara yang melakukan pencairan Bansos tersebut seutuhnya menjadi tanggung jawab Penjabat Bupati.

Bahkan ia mengatakan bahwa ada larangan pencairan Bansos saat itu karena masih masa Pilkada. Ia sendiri mundur dari jabatannya 2 Agustus 2015, sebelum Pilkada. ‘’Kalau mau tahu persis pencairannya, Plt sih dengan Sekda segala macam, karena itu perangkatnya. Saya tidak tahu menahu,’’ kelitnya lagi.

Disebutkannya, memang untuk penyusunan terkait dengan Bansos ini sudah diatur dalam APBD murni, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada saat dirinya menjabat belum cair. Sementara pencairan tersebut baru bisa dilakukan dalam anggaran tambahan atau APBD Perubahan. Disinggung mengenai adanya dugaan pemotongan anggaran dalam Ban-

sos tersebut. Ia kembali mengatakan tidak tahu menahu akan adanya hal tersebut. ‘’Saya tidak tahu menahu tentang pelaksanaan Bansos tahun 2015, ada orang motong saya tidak paham itu masalahnya,’’ ungkapnya.

Ditanya kepastian dirinya akan dipanggil lagi penyidik, belum dipastikannya. Tetapi ketika nantinya dibutuhkan keterangan maka ia akan siap hadir dan memberi klarifikasi.

Juru Bicara Kejati NTB I Made Sutapa, SH membenarkan pemanggilan dan permintaan keterangan mantan Bupati KLU H. Djohan Sjamsu. Selain itu, di hari yang sama dipanggil juga mantan Penjabat Bupati KLU, H. Ashari. Namun hingga sore kemarin tidak hadir, sehingga akan dilayangkan panggilan kembali.

Disebutkan Sutapa, dalam kasus dugaan penyimpangan Bansos 2015 itu, pihaknya mengindikasikan ada bebera-

pa modus tindak pidana korupsi. Pertama, ada penerima yang sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan (SK), terindikasi seolah olah sebagai penerima dana tersebut dan masuk ke rekening yang bersangkutan. Tetapi dalam praktiknya, yang bersangkutan diduga tidak menerima uang.

Ke dua, nama-nama yang ditetapkan dalam SK Bupati tersebut ada yang terindikasi tidak mengacu kepada penjabaran APBD. Ke tiga, objek dari Bansos ini ada beberapa yang diduga tidak tepat sasaran baik dari sisi kelayakan penerima maupun penggunaan anggaran itu. ‘’Indikasi pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Bansos dan hibah,” sebut Sutapa, didampingi Kasi Pemeriksa I Intelijen, I Kadek Topan Adiputra, SH. (ils/ars)

kan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Amdal. Berdasarkan FS yang sudah dibuat, kata Ardi, Dinas PU bersama dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB akan memasukkan rencana pembangunan by pass tersebut ke dalam revisi Perda RTRW. ‘’Karena ini jalan bagus, kita harus masukkan dalam Perda RTRW provinsi,’’ terangnya.

Dikatakan, panjang jalan by pass yang akan membentang dari Lobar sampai Lotim ini sekitar 103 Km. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternative yang kedua, by pass itu akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim.

Ardi mengatakan, FS yang sedang disusun BBJN itu kemungkinan akan selesai pada Juli mendatang. Mengenai biaya pembebasan lahan, nanti akan diketahui setelah DED tuntas. Pemprov akan men-

gusulkan skema pembebasan lahan, 20 persen provinsi, 30 persen kabupaten dan 50 persen pemerintah pusat. ‘’Usulan kita nanti kayak itu, kurang lebih,’’ tandasnya.

Pemprov NTB mengatakan jika pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan jalan by pass dari Lembar – Kayangan, pihaknya optimis akan mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi NTB yang tumbuh sebesar 21 persen tahun 2015. Jalur Lembar-Kayangan merupakan urat nadi pengangkutan logistik nasional. Jika pembangunan by pass ini dapat direalisasikan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pernah mengatakan, Pemprov akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua kali lipat dari yang ada sekarang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 289,23 persen. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 tertinggi dicapai oleh pertambagan biji logam, jika tanpa sub kategori pertambangan bijih logam, ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2015 tumbuh sebesar 5,62 persen. (nas)

573 JCH NTB Belum Lunasi BPIH Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHI) Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. “Sampai dengan Senin, 6 Juni total yang sudah melunasi BPIH sebanyak 3.178 orang. Sisanya tinggal 573 orang yang belum melunasi,” sebutnya.

Pelunasan BPIH ini setelah keluarnya Keppres Nomor 21 Tahun 2016 tentang penetapan BPIH Tahun 1437 H/ 2016 M pada setiap embarkasi haji di Indonesia. Sesuai dengan Keppres tersebut, BPIH untuk embarkasi Lombok ditetapkan sebesar Rp 37,7 juta lebih.

Untuk pelunasan tahap pertama yang prioritas adalah yang memperoleh porsi tahun ini. Kemudian yang ke dua, jemaah yang tertunda keberangkatannya tahun lalu. Pelunasan BPIH tahap pertama dimulai sejak 19 Mei sampai 10 Juni. Setelah selesai pelunasan tahap pertama, akan dilanjutkan pelunasan tahap kedua.

Maad merinci, dari 10 kabupaten/kota, JCH terbanyak yang belum melunasi BPIH yakni Lombok Tengah sebanyak 169 orang. Kemudian disusul Lombok Timur sebanyak 149 orang. Kabupaten Bima 61 orang, Kabupaten Lombok Utara 59 orang. Selanjutnya, Kota Mataram 53 orang, Kabupaten Sumbawa 41 orang, Kota Bima 20 orang, Dompu 14 orang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat masing-masing 8 orang dan 1 orang.

Ditambahkan, sesuai dengan Keppres tersebut, BPIH masing-masing embarkasi yakni Embarkasi Aceh sebesar Rp 31.117.461,00; Embarkasi Medan sebesar Rp 31.672.827,00; Embarkasi Batam sebesar Rp 32.113.606,00;Embarkasi Padang sebesar Rp 32.519.099,00;Embarkasi Palembang sebesar Rp 32.537.702,00.

Selanjutnya Embarkasi Jakarta sebesar Rp 34.127.046,00;Embarkasi Solo sebesar Rp 34.841.414,00;Embarkasi Surabaya sebesar Rp 34.941.414,00; Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 37.583.508,00;Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 37.583.508,00;Embarkasi Makassar sebesar Rp 38.905.808,00;Embarkasi Lombok sebesar Rp 37.728.961,00.

Penetapan besaran BPIH itu terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (living cost). (nas)

Dari Hal. 1

Bank NTB Raih Empat Penghargaan ’’Banking Service Excellence’’ 2016 Dari Hal. 1 Secara umum, penilain mencakup performa terbaik satpam, customer service, teller, fisik banking hall, kenyamanan ruangan, toilet, phone handling, ATM, ATM Center, ATM Publik Area, Call Center, phone banking, internet banking, SMS banking dan performa Mobile Banking.

Jumlah bank yang diambil sebagai sample dalam survei BSEM tahun ini yakni empat bank pemerintah, satu bank pemerintah daerah yang agresif di segmen ritel dan menunjukkan pertumbuhan cabangnya yang signifikan, 13 bank swasta/multinasional dengan aset terbesar, tiga bank asing yang aktif di retail banking.

Evaluasi pelayanan dilakukan berdasarkan interaksi pengalaman mystery shoper selaku nasabah dengan berbagai touch poin di cabang dan semua e-chanel bank yang tersedia. Berbagai interaksi yang dilakukan menggunakan skenario yang sudah dirancang terlebih dahulu dan merupakan real transaction.

Dalam riset ini, evaluasi layanan bank lebih dititikberatkan pada pengamanan service delivery process di setiap transaksi dari semua tourch poin yang dievaluasi. Service delievery process ini memberikan potret proses internal dan dukungan back office, serta aligment antara SDM, business strategy dan business process setiap bank dalam menciptakan excellence customer experience. Peran teknologi dalam menunjang keselarasan antara front stage dan back stage diamati untuk bisa memberikan exellece ke nasabah.

Lebih jauh survei ini mengamati bagaimana kemampuan staf bank menghasilkan bisnis dari layanan yang mereka deliver ke nasabah dan melakukan edukasi literasi keuangan. Pengamatan terhadap aspek kepatuhan sep-

erti Know Your Customer dan hal-hal lain yang terkait dengan data-data nasahah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam survei kinerja layanan perbankan.

Pengukuran BSEM didasarkan parameter yang sudah dikembangkan MRI selama bertahun-tahun dari risert-risert ekspektasi nasabah, pengalaman mengukur kualitas layanan perbankan dan masukan-masukan sendiri. Risert formal terakhir tentang ekspektasi nasabah adalah Trends in Customer Expectations on Bank Service (2015).

Pengkajian dilakukan dalam bentuk workshop menggunakan sejumlah focus group discussions. Bacaan-bacaan dari hasil riset menjadi masukan untuk terus mengembangkan parameter dan pembobotan yang digunakan. Dari hasil penelitian diantara nasabah ini kemudian ditetapkan variable-variabel layanan dan ukuran-ukuran yang digunakan dengan bobot masing-masing pada keseluruhan kinerja layanan.

Di luar ATM, penggunaan e-chanel lainnya untuk transaksi, khususnya SMS, mobile banking, internet banking oleh nasabah menunjukkan peningkatan penetrasi. Sebaliknya, transaksi financial melalui phone banking officer/ agen mulai ditinggalkan nasabah dan sisi bank juga juga semakin berisiko. Hanya beberapa bank yang memiliki layanan ini. karena itulah, evaluasi layanan phone banking officer dan IVR pada tahun ini disatukan dan difokuskan hanya pada transaksi financial. Sedangkan untuk layanan informasi dan penanganan komplain nasabah dinilai dari call center. ‘’Tiga bulan kami merumuskan hingga kami tentukan peringkatnya. Dan ada agen kami yang turun langsung melakukan penilaian terhadap layanan bank, bukan kami mengambil sample dari nasabah

bank,’’ kata Presiden Director MRI, Harry Puspito.

Para pihak bahkan sepakat, termasuk didalamnya Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro bahwa dengan cara inilah perbankan dapat mengevaluasi diri menjawab seluruh tantangan perbankan masa kini.

Penghargaan Bukan Tujuan Akhir Direksi Bank NTB dan jajaran layak berbangga, karena Infobank telah memberikan empat penghargaan pada ajang bergengsi Banking Service Exellence 2016. Namun kebanggaan rupanya tidak ditempatkan sebagai posisi tertinggi, melainkan penghargaan menjadi salah satu strategi peningkatan bisnis bank.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir memaknai, penghargaan dan peringkat yang didapat dari lembaga yang kredibel dan profesional seperti Majalah Infobank, bekerjasama dengan MRI, akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar bagi nasabah untuk menempatkan dananya di bank milik masyarakat NTB ini.

Apalagi penilaian penghargaan melibatkan perbankan skala nasional bahkan internasional, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. “Kami menghimpun dana corporate yang relatif besar dari Jakarta dan Surabaya. Penghargaan ini akan menambah keyakinan nasabah corporate dan menjadi posisi tawar Bank NTB. Bisa juga menjadi kekuatan merebut kepercayaan investor untuk menempatkan dananya di Bank NTB,’’ ujarnya usai menerima penghargaan.

Ketika mendapat penghargaan, secara tidak langsung Bank NTB telah mendapat promosi secara nasional. Penghargaan yang diterima lebih diniatkan sebagai semangat baru lagi untuk gerbong Bank NTB meningkatkan pelayan-

an dan performancenya. Di tengah pecut para pemegang saham untuk memperkuat pengaruh Bank NTB terhadap pergerakan perekonomian di NTB. ‘’Apa yang kami terima (penghargaan) adalah kerja kita bersama terutama jajaran Bank NTB dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbankan secara maksimal. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan para pemilik saham lainnya,’’ ujarnya.

Sebagai institusi yang berorientasi profit, mendapat penghargaan konsekuensinya seluruh layanan harus ditingkatkan kualitasnya untuk merebut kepuasan para nasabah. Apalagi ditengah makin besarnya tantangan perbankan.

Perbankan akan eksis apabila telah mampu merebut kepercayaan masyarakat.

Oleh karenya, memberikan layanan prima bagi H. Komari Subakir tidak ada tawaran dan terus diikhtiarkan.

Pengembangan bisnispun telah menjadi prioritas.

Mengembangan strategi dalam memperbesar Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tabungan. Bank NTB tidak boleh berhenti sampai di titik penghargaan yang diterima.

Secara khusus dalam perannya mendukung pembangunan di daerah, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lalu telah disepakati beberapa program ke depan. Beberapa upaya dalam rangka peningkatan sumber dana, pembiayaan kredit produktif dan pengembangan jaringan layanan, strategi yang telah dikembangkan antara lain, bank masih fokus pada upaya peningkatan DPK retail seperti tabungan dan deposito retail antara lain dengan cara program undian. Perluasan pemasaran JPP ( jasa payroll package ) dan kartu pegawai elektronik (KPE) di instansi pemerintah dan swasta secara menyeluruh di daerah NTB.

Memaksimalkan tenaga sales funding untuk penghimpun tabungan retail berupa pembayaran gaji pensiun PNS melalui Bank NTB, pengembangan branchless banking (laku pandai ) dan layanan E_channel seperti mobil banking, EDC, payment /billing point & kartu kredit Co_ Brand.

Bank NTB juga menyiapkan strategi peningkatan kredit produktif, antara lain penyiapan dan penguatan infrastruktur proses kredit, mengoptimalkan sektor unggulan , seperti kredit infrastruktur daerah. Kredit untuk kontraktor pemda ( pembiayaan dr APBN/APBD), kerja sama dengan LPDB. Kemudian pemberian kredit kepada mitra binaan dinas serta berupaya menjadi Bank pelaksana KUR. Juga penyediaan produk-produk berbasis IT dan Ellektronic Channel H. Komari Subakir juga menyinggung soal penghargaan yang diterima Bank NTB adalah sangat objektif dan clean. ‘’Kalau mau main uang untuk dapat penghargaan, berapa sih kekuatan kita Bank NTB untuk membeli penghargaan. Bayangkan ada BPD-BPD dan perbankan besar lainnya di Indonesia yang menjadi pesaing kita. Dan rata-rata modalnya besar,” katanya.

Sementara Direktur Pemasaran, Sinardi menambahkan, terkait penghargaan yang diterima Bank NTB, bahwa diketahui bersama seluruh perbankan memiliki produk yang sama, tabungan, deposito dan giro. Hanya saja bersaing di rate keuntungan yang ditawarkan.

Yang membedakan adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.

Dan budaya itulah yang selama ini dikembangkan di manajemen Bank NTB sehingga diyakini nilai terbaik mampu didapat pada penghargaan kemarin.(bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Rabu, 8 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas RSUD NTB)

DPRD Loteng Minta UNBK Digelar Secara Menyeluruh Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta untuk melakukan persiapan sejak dini terkait pelaksanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dengan begitu diharapkan pada tahun 2017 mendatang, UNBK sudah bisa digelar secara menyeluruh di semua sekolah, khususnya tingkat SMA sederajat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, kepada Suara NTB, Selasa (7/6). Pada pengalaman menyelenggarakan UNBK pada UN tahun ajaran 2015/2016, bisa menjadi pelajaran berharga, sehingga bisa menyelenggarakan UNBK dengan lebih baik lagi.

Ke depan, ujarnya, UNBK tidak hanya diselenggarakan di beberapa sekolah, tapi harus menyeluruh di semua sekolah, khususnya untuk tingkat SMA. “Ini jadi target bersama kita. Dan, kita mendorong Dikpora Loteng untuk bisa mewujudkan target tersebut,” harapnya.

Jika persoalannya ada pada sarana dan prasarana pendukung, ujarnya, harus sejak saat ini dipikirkan jalan keluarnya. Pihaknya pun dalam hal ini siap membantu, jika memang harus ada intervensi anggaran dari pemerintah.

Dalam hal ini, ujarnya, Dinas Dikpora maupun pihak sekolah harus sama-sama saling mendukung supaya target ini bisa segera terwujud. “Karena ini target bersama, maka jalan keluarnya juga harus dipikirkan secara bersama-sama. Antara Dewan, Dikpora, sekolah dan pihak terkait lainnya,” ujar Muhibban.

Disinggung pelaksanaan UNBK, politisi asal Partai Gerindra ini mengaku sudah berjalan cukup baik, walau masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Tetapi hal itu tidak sampai mengganggu pelaksanaan UNBK secara umum.

“Artinya, dari sisi pengalaman kita sudah pernah melaksanakan UNBK. Mesti baru di beberapa sekolah. Sehingga kenapa tidak kemudian ke depan kita memasang target yang lebih besar lagi. Semua sekolah di daerah ini bisa menggelar UNBK,” tegasnya. (kir)

EKS RSUD NTB - Areal bangunan eks RSUD NTB ini, nantinya akan menjadi bagian dari kantor gubernur yang baru. Menurut rencana kantor gubernur NTB akan di bangun dengan tujuh lantai yang dilengkapi convention hall.

Pembangunan Kantor Gubernur Butuh Anggaran Rp 550 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas PU NTB telah merampungkan draf master plan pembangunan Kantor Gubernur NTB. Kantor gubernur rencananya akan dibangun tujuh lantai dilengkapi dengan convention hall yang akan dibangun di lahan eks RSUD NTB. Dari draf awal, pembangunan kantor gubernur butuh anggaran sekitar Rp 550 miliar. ‘’Masih drafnya untuk memberikan gambaran kepada Pak Gubernur. Nanti rencananya menunggu Pak Gubernur untuk kita ekspose.

Kantor Gubernur ini rencananya dibangun tujuh lantai, terus ada convention hall di ru-

mah sakit sana (eks RSUD NTB). Gedung Graha Bhakti sama Sangkareang itu kita jadikan satu convention hall.

Yang ada existing sekarang itu jadi kantor gubernuran semua,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonf i r m a s i Suara NTB, Selasa (7/6)

Golden Palace Hotel Lombok Luncurkan ”Ramadhan Package” Mataram (Suara NTB) Memasuki Bulan Ramadhan 1437 H, Golden Palace Hotel Lombok meluncurkan promosi yang bertajuk ‘’Ramadhan Package’’ dalam rangka ikut merayakan datangnya Bulan Suci Ramadhan tersebut. ‘’Ramadhan Package’’ ini meliputi Promosi Sahur atau Buka Puasa dengan aneka hidangan khas nusantara dimulai dari aneka ta’jil kemudian sajian hidangan pembuka hingga penutup yang disajikan secara prasmanan dan dapat dinikmati sepuasnya.

Demikian disampaikan General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung didampingi Exc. Secretary/ Public Relation, Ida Ayu Nym. Sri Utami, Selasa (7/6) kemarin.

Dijelaskan, menu yang disajikan akan selalu berbeda di setiap harinya selama 30 hari di Bulan Ramadhan. Untuk Sahur dibuka mulai pukul 03.00 Wita dan untuk Buka Puasa dibuka mulai pukul 18.00 Wita bertempat di Cendrawasih Restaurant.

Paket Sahur atau Buka Puasa dibandrol dengan harga Rp. 75.000 nett/ pax. ‘’Ramadhan Package’’ lainnya adalah paket menginap di Golden Palace Hotel Lombok yang meliputi menginap di kamar Superior selama 1 malam dan mendapatkan sahur/ sarapan untuk 2 orang serta buka puasa/ makan malam untuk 2 orang. Paket menginap ini dibandrol dengan harga Rp 650.000 nett. ‘’Ramadhan Package’’ dimulai dari 6 Juni 2016 hingga 5 Juli 2016. Dengan harga Package Ramadhan yang sangat terjangkau tersebut, maka diharapkan jumlah tamu yang berkunjung maupun menginap mampu menyamakan tahun sebelumnya yang cukup ramai. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hote Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram. (r)

siang kemarin.

Kemudian, kata Ardi, gedung eks RSUD NTB yang berada di sebelah timur eks ruang VVIP akan dimanfaatkan menjadi wisma Pemprov NTB. Secara fisik, bangunannya masih bagus, tinggal dilakukan sedikit perbaikan-perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan menjadi wisma. ‘’Sebelah barat eks RSUD kita

gusur, di situ kita bangun convention hall. Satu convention hall besar, ada ruang rapatrapat kecil juga di situ. Daya tampung bisa 3.000 orang.

Sehingga Musrenbang bisa di situ dilakukan,’’ imbuhnya.

Ardi menambahkan, berdasarkan rancangan awal itu, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor gubernur sekitar Rp 550 miliar termasuk perlengkapannya. Namun, ia mengatakan, ini masih gambaran awal yang akan diekspose ke gubernur. Untuk rencana pembangunan kantor gubernur ini, sudah ada lampu hijau dari Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri).

Master plan yang disusun ini ditargetkan segera rampung. Sehingga, paling lambat September mendatang proposal pembangunan kantor gubernur akan diajukan ke Kemendagri. Sementara untuk Detailed Engineering Design (DED) akan disusun pada 2017 mendatang. ‘’Itu kita tuntaskan, tahun ini masterplannya karena kemampuan anggaran. Nanti itu DED kita selesaikan 2017, tapi fisiknya APDP. Kita mau usulkan multiyears. Jadi 2017 itu kita tender langsung uang muka, lanjut sampai 2018,’’pungkasnya. (nas)