Snt 09052016

I g

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 55 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 9 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’Musim Semi’’

Gotong Royong di KSB Modernisasi di berbagai segi kehidupan telah mengikis nilai gotong royong yang merupakan tabiat masyarakat kita. Namun, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), gotong royong mulai diberikan ruang untuk tumbuh kembali. Nilai-nilai ini pun mulai bersemi di tengah masyarakatnya.

CERITA tentang KSB yang menyemai kembali nilai gotong royong ini menjadi pembicaraan utama dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB bertema “Membangun KSB dengan Gotong Royong”. Diskusi digelar pada Jumat (6/5) di Kantor Harian Suara NTB. Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut. Musyafirin hadir bersama sejumlah pejabat teras KSB. Salah satunya, Kepala Bappeda Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman. Dari

TO K O H Hasil UN Memprihatinkan RATA-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA sederajat tahun 2016 di NTB lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Persentase rata-rata siswa yang mendapatkan nilai Bersambung ke hal 19

pihak legislatif, hadir anggota DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST. Politisi yang terlibat dalam Panitia Khusus (Pansus) Perda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini hadir bersama rekannya, Amir Ma’ruf dan Amiruddin Embeng.

Dari Pemprov NTB, hadir Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bacharudin, M.Pd dan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, Anggota DPRD NTB dari KSB, Ir. H. Busrah Hasan, MM dan Birokrat Pemprov NTB dari

Melebur Sekat Politik dan Birokrasi PELIBATAN agen dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) memungkinkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menerobos berbagai sekat. Mulai dari sekat birokrasi hingga sekat politik yang terbangun

saat Pilkada.

Pasca-Pilkada 2015 lalu, kekhawatiran menyeruak di KSB. Sekat-sekat politik yang terbentuk saat Pilkada, dikhawatirkan akan menebal pascaterpilihnya pemimpin baru di KSB. Sebagai salah seorang yang per-

nah tampil di Pilkada KSB, Busrah Hasan cukup memahami bagaimana sekat-sekat politik di Pilkada kerap kali masih dipertahankan.

Busrah menilai gejala semacam ini sudah mulai terlihat sejak Pilkada 2005 silam.

Bersambung ke hal 19

KSB, Ir. Mokhlis, MM. Juga, Manager Social Responsibility PT Newmont Nusa Tenggara, Syarafuddin Jarot serta akademisi Universitas Mataram, Agus Purbathin. Diskusi berjalan dinamis, dipandu Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Mengutip Presiden Soekarno, Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, menegaskan bahwa gotong royong sesungguhnya adalah intisari Pancasila, yang merupakan ideologi negara kita.

Bersambung ke hal 19

Nilai Gotong Royong Tergerus Hukum Positif BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, negara tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai gotong royong. Bahkan, lahirnya hukum-hukum positif saat ini cenderung menggerus nilai-

FOTO BERSAMA - Bupati KSB, H. W. Musyafirin foto bersama dengan para nara sumber dan moderator, usai Diskusi Terbatas Suara NTB, Jumat (6/5).

nilai gotong royong itu sendiri.

Hal tersebut dikatakan bupati pada Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema “Membangun KSB Dengan Gotong Royong” bertempat di Kantor Harian Suara NTB, Jumat (6/5) siang.

Bersambung ke hal 19

Perguruan Tinggi Bantah Ada Pungli dan Tak Demokratis Mataram (Suara NTB) Lima Perguruan Tinggi (PT) membantah adanya pungutan liar (pungli) dan persoalan demokratisasi kampus mereka. Bantahan ini disampaikan menyusul adanya konfirmasi yang dilakukan Komisi V DPRD NTB, menyangkut tuntutan mahasiswa soal transparansi keuangan kampus dan persoalan demokratisasi kampus.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Drs. Mustamim H. Idris MS, ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (7/5), mengatakan, pihaknya memberikan peluang kepada BEM dan organisasi mahasiswa untuk memfoto copi Bersambung ke hal 8

(Suara NTB/ars)

Prestasi Gemilang Bank NTB

Raih Empat Penghargaan Top BUMD 2016 BANK NTB memborong empat penghargaan sekaligus dalam ajang Top BUMD 2016. Prestasi gemilang yang diraih bank milik masyarakat NTB ini karena dinilai memiliki prestasi dan kinerja yang baik serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan, terutama di daerah.

Empat penghargaan yang diraih Bank NTB masingmasing, Top Pembina BUMD 2016 diraih Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi. Kemudian Bank NTB sebagai Top BPD dan Top BUMD 2016 serta Top CEO BUMD 2016 yang diraih oleh Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir. Penghargaan diserahkan pada Kamis (5/5) di Jakarta.

Bersambung ke hal 20

PENGHARGAAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi foto bersama Sekda NTB, H.Muhammad Nur, Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir, anggota DPR RI asal NTB, H.Willgo Zainar,Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi dan pejabat lainnya, usai penyerahan penghargaan Top BUMD 2016 di Jakarta, Kamis (5/5).

SUARA MATARAM

Halaman 2

Anggaran Dipangkas, Konsep Pasar Higienis akan Hilang

Perlu Intervensi Pemerintah KETERWAKILAN Kelurahan Dayan Peken, pada lomba lingkungan bersih dan sehat pada tingkat nasional adalah prestasi membanggakan. Ini semestinya menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Disatu sisi, Pemkot Mataram juga perlu mengintervensi.

Intervensi dimaksud Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus yakni, program - program SKPD (satuan kerja perangkat daerah) diploting untuk mendukung lomba tersebut. Diantaranya, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Kebersihan misalnya, menyiapkan bak - bak sampah serta pengangkutan tiap hari. Dinas Kesehatan menyangkut kesehatan masyarakat, PU untuk penataan infrastruktur serta Dinas Pertamanan menyangkut penerangan dan menghias taman di kelurahan. “Sangat perlu intervensi pemerintah,” katanya dikonfirmasi pekan kemarin.

Penilaian oleh Pemerintah Pusat kata Ki Agus, berlangsung pekan kemarin dan disaksikan Wakil Walikota. Dayan Peken masuk nominator keenam tingkat nasional. Setidaknya, empat kementerian turun menilai. Diantaranya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kemendagri. Artinya, penilaian ini harus dijadikan untuk pentingnya memelihara kebersihan, tidak buang air sembarangan serta membersihkan saluran. “Membersihkan alat rumah. Agar tidak ada DBD. Bukan terfokus pada satu saja,” kritiknya.

Sebenarnya lanjutnya, titik permasalahan selama ini adalah perilaku masyarakat. Perilaku itu misalnya, masyarakat tidak perhatikan rumah dan halaman mereka. Dengan lomba ini memberikan dampak positif, sudah kelihatan partisippasi masyarakat menjaga lingkungan.

“Alhamdulillah, sekarang sudah kelihatan partisipasi warga. Lingkungan nyaman, tidak bau. DBD ini kan berasal dari saluran mampet dan banyak sampah,” ujarnya.

Penataan taman - taman kecil sebutnya, di lingkungan Otak Desa, Otak Desa Daye dan lingkungan Dayan Peken.

Dipinggir rumah warga, sudah ada taman kecil dibuat oleh warga.

Harapannya, ini bisa memberikan hal positif supaya tercipta lingkungan bersih dan sehat.

Dan lomba tingkat nasional ini,diikuti oleh kelurahan lain. (cem)

(Suara NTB/fit)

RAPAT - Rapat gabungan pansus dengan eksekutif terkait tujuh raperda hak inisiatif dewan. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi masih saja diwarnai ulah oknum anggota Dewan yag bermain HP saat rapat berlangsung.

(Suara NTB/fit)

KEBERADAAN fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) yang mestinya disediakan oleh pengembang perumahan, belum mampu menjawab keluhan masyarakat. Ini terjadi akibat belum jelasnya penyerahan fasos dan fasum kepada pemerintah. ‘’Ini yang menjadi stressing Perda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman. Jadi saya tidak setuju kalau kata-kata pemukiman dan perumahan dihapuskan,’’ kata anggota pansus penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat.

Fasos dan fasum yang sejatinya menjadi objek penyerahan kepada pemerintah, justru kerap menjadi permasalahan di Mataram. Pihaknya, lanjut Ismul sebetulnya ingin mendengar langsung pengakuan dari pengembang berapa sesungguhnya kesanggupan mereka menyediakan fasos dan fasum. ‘’Harus jelas Perda ini sehingga tidak mengambang,’’ imbuhnya.

Ketersediaan fasos dan fasum, katanya, menjadi persoalan yang sudah sangat krusial. Sehingga banyak lahan pemakaman yang ada di sejumlah titik, digunakan oleh pengembang. Terkait hal ini, lanjut politisi PKS ini, mestinya antara pansus penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dengan eksekutif dan pengembang harus bertemu terlebih dahulu. ‘’Supaya tidak kesannya pemerintah ini membela pengusaha,’’ cetusnya.

Ismul menegaskan bahwa hajatan perda tersebut adalah lebih pada pengaturan fasos dan fasum. Karena fakta yang terjadi di lapangan, kata dia, banyak pengembang yang tidak menyerahkan fasos dan fasumnya kepada pemerintah. ‘’Dalam master plan sudah ada, masih saja bisa diklaim,’’ sesalnya. Ini terjadi karena belum ada regulasi atau perda yang mengatur itu.

Ismul sepakat kalau Pemkot Mataram memang harus memberi ruang kepada pengusaha untuk berinvestasi di Mataram.

Namun demikian, ia mengingatkan agar investasi itu tidak menganggu apalagi sampai merugikan masyarakat.

(Fit)

Mataram (Suara NTB) – Perdebatan mewarnai pembahasan raperda tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman antara gabungan pansus dengan eksekutif. Eksekutif yang berkeinginan menghapuskan kata perumahan dan pemukiman pada judul raperda dianggap akan menghilangkan roh dari raperda itu. Keinginan eksekutif itu ditentang oleh anggota Pansus penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman, Ismul Hidayat. Itu, katanya, mengesankan keberpihakan eksekutif kepada pengusaha.

Namun perdebatan itu akhirnya ditengahi oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. ‘’Pembahasan ini sudah disepakati formulanya.

Jangan dikotomi. Terlebih ini adalah perda inisiatif,’’ katanya pada rapat gabungan pansus dengan eksekutif Rabu lalu. Ia mengajak eksekutif dan dewan untuk melihat persoalan secara objektif. ‘’Selain memenuhi syarat-syarat dalam perundang-undangan, supaya fasos dan fasum bisa teratasi,’’ imbuhnya.

Karena, kata Didi Sumardi, hampir semua kawasan perumahan bermasalah dengan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum).

Supaya persoalan ini tidak terjadi terus menerus, maka perlu diatur sedemikian rupa dalam regulasi perda. ‘’Itu yang membuat ada kesan eksekutif berpihak kepada pengusaha,’’ ujarnya.

Ditambahkan anggota pansus lainnya, TGH. Mujiburrahman, bahwa pansus mengh-

endaki agar perda itu tetap seperti draf, namun tetap didukung dengan sanksi yang jelas.

Pihaknya, kata Mujiburrahman, mendukung aturan yang jelas terkait kewajiban pengembang untuk menyiapkan lahan pemakaman. Karena itu merupakan bagian fasos. Jika pengembang tidak menyiapkan lahan pemakaman bisa menimbulkan dampak yang membias.

Ia mengungkapkan, ada laporan dari masyarakat bahwa salah satu perumahan di sekarbela tidak membentuk lingkungan sendiri, melainkan menumpang pada lingkungan yang ada. Masyarakat, sambungnya, tentu tidak bisa begitu saja memberikan lahan pemakaman mereka. ‘’Pada gilirannya, lingkungan tidak enak hati mau meminta partisipasi masyarakat yang ada di komplek perumahan karena warga sudah tidak mengizinkan lahan pemakamannya dipakai. Ini terjadi di banyak tempat. Ini dampaknya

bias,’’ terang Mujiburrahman.

Jika ketersediaan lahan pemakaman tidak diatur, ia khawatir hal itu akan berpotensi menimbulkan gejolak di kemudian hari. Anggapan bahwa Pemkot Mataram berpihak kepada pengusaha, dibantah oleh Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH. ‘’bulan lalu kami (Pemkot mataram, red) dua kali digugat warga karena masalah fasos dan fasum. Ada oknum pengembang yang mencoba memperjualbelikan fasilitas yang sudah ada dalam master plan perumahan itu. ‘’Alhamdulilah dua kali itu kita (Pemkot) menang. Karena suka tidak suka dan mau tidak mau, pengembang memang harus menyerahkannya kepada pemerintah,’’ katanya. Alasan eksekutif mengusulkan penghapusan kata-kata perumahan dan pemukiman karena perda itu dianggap terlalu luas. Kendati demikian, tidak akan menghilngkan substansi dari perda itu sendiri. (fit)

Pemkot Yakin Bisa Pertahankan WTP Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB serta Akuntan Publik, telah menyelesaikan audit terhadap pengelolaan aset dan keuangan di Pemkot Mataram. Dalam waktu dekat ini, hasil pemeriksaan akan segera disampaikan ke Walikota Mataram. Dari hasil tersebut, diyakini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa dipertahankan. “Kalau kemarin (beberapa pekan lalu, red) saya memiliki keyakinan 90 persen. Sekarang, 95 persen kita bisa pertahankan WTP,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., pekan kemarin.

Ia menjelaskan, setelah hasil audit sementara diserahkan. Tim auditor bersama akuntan publik memiliki

waktu selama 20 hari menyelesaikan finalisasi audit.

Diprediksi, akhir Bulan Mei mendatang sudah bisa diketahui hasilnya. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kota Mataram berjalan lancar.

Selama ini, pihaknya kooperatif terhadap data - data yang diinginkan oleh auditor negara tersebut.

Keyakinan Yance bisa mempertahankan WTP ini, ia melihat hasil audit sementara bahwa parameter umum penilaian wajar tanpa pengecualian terpenuhi dengan baik.

Seperti nilai - nilai aset terwujud. Meskipun, ada beberapa aset yang tidak terdeteksi dianggap wajar dan perlu penelusuran kembali. Kedua, persediaan barang tahun tahun sebelumnya selalu menjadi permasalah dan temuan, saat ini terpenuhi de-

ngan baik. Ketiga, kas sudah tidak ada masalah. Kas sudah terwujud melalui laporan tentang neraca laporan kas, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. “Dari aspek penilaian umum WTP, kita sudah penuhi,” akunya.

Terhadap beberapa aset yang belum terselesaikan?

Tentu ada beberapa aset - aset kecil yang belum terselesaikan. Namun, yance mengklaim, beberapa aset sudah dilakukan reclass. Seperti, aset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Namun demikian, ini tidak menggganggu neraca bahkan tidak mempengaruhi WTP. Terhadap aset senilai Rp 25 miliar tersebut, pihaknya sudah lakukan verifikasi dan minta disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan ke DPRD, agar dilakukan penghapusan aset. (cem)

Ganti Rugi Parkir Dinilai Memberatkan Mataram (Suara NTB) Ganti rugi untuk kendaraan yang hilang saat parkir menurut Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, H. Syamsul Hakim sangat memberatkan bagi pihaknya dan tidak memungkinkan untuk diterapkan jika tidak disediakan anggaran khusus. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir khususnya Pasal 13 disebutkan bahwa segala kerusakan, kehilangan ko-

mponen kendaraan, dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggung jawab bersama antara orang/ badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir dengan pemilik kendaraan bermotor.

Kepada Suara NTB Syamsul mengatakan jika uang ganti rugi dibebankan dari pendapatan retribusi parkir menurutnya tidak mungkin karena akan berdampak pada berkurangnya capaian retribusi parkir. Ia juga belum tahu apakah nanti akan disediakan anggaran khusus

seperti kantor, musala dan kamar mandi. Keramik dan lapak pasar volume besar terpaksa dikurangi. Kemungkinan sisa anggaran 10 persen dari tender proyek atau pendapatan lainnya, bisa digunakan untuk menutupi kekurangan.

Ia menjelaskan, revitalisasi Pasar Perumnas ini memang sangat urgen dikerjakan. Sebab, sejak 1978 pasar tersebut tidak pernah sama sekali mendapatkan sentuhan dari pemerintah.

Sejauh ini, proyek revitalisasi pasar masih dikonsultasikan perencanaanya dan pekan depan dokumen sudah diserahkan ke Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP), untuk dilakukan tender. “Minggu besok sudah kita serahkan ke APP. Tinggalkan APP yang tender,” teranngya.

Relokasi sementara 40 pedagang akan ditempatkan di lapangan Perumnas. Pihaknya, telah membangun lapak - lapak untuk ditempati. “Sudah mulai dikerjakan lapaknya,” cetusnya.

Uun menambahkan, tahun ini hanya Pasar Perumnas yang direvitalisasi. Sedangkan, Pasar Dasan Agung dan Sayang - sayang hanya dilakukan perehapan fisik bangunan saja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, masih pesimis terhadap penerbitan KTP elektronik dan kartu keluarga bisa satu jam.

Karena sejauh ini, kabupaten/kota masih bergantung atau mengandalkan server dari pusat. Belu m lagi, server sering terjadi gangguan.

Penekanan terhadap pelayanan KTP elektronik dan KK telah jauh - jauh hari disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, agar semua daerah menerbitkan KTP, KK dan akte kelahiran cukup satu jam.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan menganalogikan, semakin banyak permohonan pelayanan baik itu, KTP elektronik, KK maupun akta kelahiran, otomatis semakin banyak waktu untuk memproses administrasi kependudukan tersebut.

Kenapa begitu lanjut Ridwan, sebab tenaga atau SDM sangat terbatas. “Tapi normatif perorang itu bisa satu jam. Kalau dilayani satu sehari. Bisa dipercepat jika itu pegawai kita ditambah,” kata Ridwan pesimis.

Ia menggambarkan, KTP elektronik sebenarnya 5 menit bisa dicetak langsung, setelah melalui perekaman dan lain sebagainya, dengan catatan server di pusat tidak gangguan. Selama ini, tiap pelayanan diatas jam 10.00 Wita, server di pusat lama menerima aplikasi dari daerah sehingga petugas harus menunggu respon dari pusat baru kemudian KTP dicetak.

Logikanya, satu petugas bisa melayani satu orang selama lima menit, dengan catatan sistem yang ada tidak terganggu. “Sebenarnya bisa lima menit, asalkan servernya tidak gangguan,” cetusnya.

Selain persoalan teknis, Ridwan menyebutkan, banyak hal menjadi kendala sebenarnya. Diantaranya, soal SDM (sumber daya manusia) baik kuantitas dan kualitas, back up

sistem aplikasi atau IT, kapasitas server dan lain sebagainya.

Semestinya, 514 kabupaten/kota yang bergantung dengan sistem di pusat. Kapasitas server diperbesar, agar secara bersamaan bisa menerima data.

Terhadap kebijakan penerbitan KK dan KTP selama satu jam, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meski melakukan kajian - kajian terhadap standar pelayanan masing - masing daerah. Item perlu dikaji, jumlah pelayanan ditangani pegawai dan jumlah perhari yang dilayani di daerah. Masing - masing kabupaten/kota jumlah yang dilayani berbeda. “Misalnya, kami (Dukcapil, red) perhari itu 50 - 100 orang dilayani. Jadi, perlakuan pelayanan berbeda dengan yang hanya melayani 5 - 10 orang,” sebutnya mencontohkan.

Namun demikian, untuk mengejar target pelayanan tersebut, pihaknya menyisir semua lini dengan melibatkan kader, merapatkan barisan kaling, lurah dan camat. Bahkan, pihaknya jemput bola menggunakan mobil keliling serta sosialisasi. Disamping itu, pihaknya menganalisis sistem pelayanan agar lebih mudah. Diantaranya, melengkapi sarana pelayanan seperti mesin antre. (cem)

Hampir Semua Kompleks Perumahan Bermasalah dengan Dukcapil Pesimis Penerbitan KTP dan KK Bisa Satu Jam Fasos dan Fasum

(Suara NTB/cem)

Sangat Krusial

Mataran (Suara NTB) Pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, berpengaruh terhadap seluruh program fisik. Tak terkecuali pembangunan Pasar Perumnas. Alokasi anggaran sekitar Rp 3,2 miliar yang dipangkas mempengaruhi konsep pasar higienis yang sebelumnya direncanakan. “Iya, jelas itu akan hilang. Karena, salah satunya kan dilihat dari keramiknya,” terang Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto pekan kemarin.

Salah satu kategori pasar higienis sambung Uun, dilihat dari aspek fisik bangunan. Penambahan anggaran dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Kota Mataram sekitar Rp 1 miliar, masih belum cukup untuk membangun satu los pasar besar sesuai perencanaan sebelumnya. “Ada dari APBD sekitar Rp 1 miliar, sehingga totalnya Rp 3,9 miliar. Tapi itu belum cukup,” sebutnya.

Ketersedian anggaran ini, Diskoperindag hanya bisa membangun fasilitas pasar

untuk ganti rugi kendaraan yang hilang saat parkir.

“Dengan pendapatan segitu, berat kita. Bagaimana kalau misalnya mobil yang hilang satu unit saja, itu sudah berapa ratus juta yang harus kita keluarkan untuk ganti rugi. Sungguh berat kalau ini diberlakukan, kecuali kita memiliki jaminan asuransi,” terangnya.

Menurutnya aturan ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu dimana pengendara bisa saja mengaku kendaraannya hilang dengan berbagai modus tertentu dan menuntut ganti rugi dari pe-

ngelola parkir. Hal ini menurut Syamsul harus juga dipikirkan bagaimana antisipasinya sebelum aturan tersebut ditetapkan. Namun menurutnya hal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

“Ini juga belum kita sosialisasikan. Kita akan tunggu keputusan kepala dinas,” cetusnya. Kemungkinan pemberian ganti rugi ini bisa diterapkan tahun depan karena hal ini cukup berat. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa jumlah kerugian yang harus dibayarkan kepada pemilik kendaraan paling banyak 50 persen dari nilai jual ken-

daraan yang bersangkutan.

Persoalan ini juga pernah disampaikan Syamsul kepada DPRD Kota Mataram saat melakukan rapat koordinasi bahwa penerapan ganti rugi ini sangat memberatkan pihaknya.

Sementara di satu sisi pihaknya terus dituntut untuk meningkatkan retribusi parkir setiap tahun.

Bahkan ia juga menyatakan akan mengundurkan diri jika ini diterapkan.

“Saya ndak sanggup kalau ini diterapkan. Sebaiknya saya mengundurkan diri,” tegasnya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Walikota Minta Revisi Perda RTRW Rampung Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada jajarannya agar pelaksanaan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa rampung tahun ini. Pasalnya revisi Perda ini telah diwacanakan sejak sekitar dua tahun lalu namun belum terlaksana hingga saat ini. “Saya minta paling tidak tahun ini sudah bisa diselesaikan. Itu juga memerlukan kajiankajian di lapangan,” ujarnya.

Revisi RTRW ini disampaikan Walikota akan sejalan dengan tingkat dinamika perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kota Mataram. “Kepentingan kita menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan kita di Kota Mataram,” jelasnya.

Perubahan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan luas Kota Mataram. Luas kota ini relatif kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB yaitu 61,30 km persegi. Sementara itu di satu sisi jumlah penduduk terus tumbuh dan berkembang.

Ia menyampaikan sentra perdagangan juga saat ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Cakranegara, namun juga telah menyebar di beberapa kawasan.

“Maka itu menjadi bahan-bahan pertimbangan kita. Cukup

tinggi tingkat perkembangan ekonomi kita di sini,” ujarnya.

Tingginya tingkat perkembangan ekonomi ini disampaikan Walikota dapat dilihat dari nilai investasi yang terus meningkat.

Walikota mengklaim nilai investasi saat ini mencapai Rp 9 triliun atau meningkat 12 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar delapan persen lebih, melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi NTB. “Hal-hal ini mengindikasikan begitu tinggi dinamika ekonomi dan pembangunan kita di Kota Mataram, kita ingin sesuaikan.

Target kita satu yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya-upaya yang terus kita lakukan,” jelasnya. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, Walikota berharap akan berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Meskipun Pemkot Mataram tidak ingin menghambat pertumbuhan ekononomi dengan menghalangi berbagai pembangunan, namun Walikota mengatakan pihaknya juga tetap fokus pada upaya penyediaan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH). (ynt)

SUARA NTB

Senin, 9 Mei 2016

Halaman 3

Pendataan Perikanan Tuna (I-Fish) Perlu Dukungan Berkelanjutan sehingga data statistiknya lebih akurat. Pendataan- pendataan hasil tangkapan kepada seluruh pengusapun sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Kelau- ha. Kesemuanya itu menurut Kepala Dinas Kelautan tan, hanya saja pendataan yang dilakukan bersifat dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menjadi tantangan besar untuk mempertahankan keberumum untuk komoditas perikanan.

Data tuna yang dikumpulkan oleh MdPI mencakup lanjutan pengelolaan tuna ke depannya di NTB. ‘’Melalui program I-Fish ini, kita berharap semua pihak titik koordinat tangkapannya, alat tangkapnya, ukuran kapal/GT kapalnya dan awak kapalnya. Jumlah bersikap lebih bijak melestarikan ekosistem laut, khusushasil tangkapan yang mendarat di pelabuhan juga di- nya tuna. Sebab itulah, saya terus mengupayakan di Bapukur panjang dan beratnya tuna, diameter badannya peda bagaiamana pendataan I-Fish ini tetap berkelanjudan itu dijadikn data tuna hasil tangkpan dengan tan. Karena di sini bisa kita monitor aktivitas penangkawilayah tangkapannya lebih jelas valid dan murni. pan dan potensi tuna kita. Kalau sekiranya ada eksploitaData-data ini sekaligus menjadi acuan yang si, misalnya penangkapan baby tuna, kita bisa siapkan kebijakan untuk mengendaliannya guna menjaga kesedipersyaratkan untuk ekspor tuna ke depannya.

Di sisi lain, untuk ke-8 kalinya pertemuan regular imbangan ekosistem laut kita,” kata kepala dinas.

Juga apabila ada penangkapan tuna masih di bawah komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Wilayah NTB untuk yang ke-8 kali. Dilaksana- standar ekspor, bisa disiapkan regulasinya. Dari data kan di Labuan Lombok, Lombok Timur, Rabu (4/5) lalu. base I-Fish ini pula, lanjut Aminollah, dapat dipantau Di undang seluruh unsur, diantaranya dari pengusa- turun naiknya hasil tangkap tuna, dan bagaimana potensinya ke depan. Tuna merupakan salah ha, nelayan, perguruan tinggi, eksportir, NGO (WCS satu komoditas ekspor penghasil devisa dan MdPI), Dinas Perikanan Kabupaten Lomkedua ke negara setelah udang. Sehingga bok Timur dan Sumbawa, Bappeda NTB, DPRD keseimbangannya sangat penting dijaga.

Komisi II, PSDKP, Syahbandar Pelabuhan PeriNTB untuk fishing ground atau daerah kanan, Kepala Pelabuhan dan beberapa staketangkapan tuna bisa fleksibel. Karena diholders terkait. apit oleh dua Wilayah Pengelolaan PeriPertemuan komite ini seperti biasanya, kanan (WPP), yaitu WPP 573 di membahas up date terbaru data hasil Samudra Hindia dan WPP 713 di tangkapan tuna cakalang dari MdPI, Pasifik. yang kemudian dipadukan denDalam hal ini, para nelaygan data statistik dari Dirjen an dan pengusaha tuna Perikanan Tangkap KKP. yang bermitra dengan neDipandu langsung Kepala layan, diberi pemahaBidang Tangkap pada Diman melakukan penas Kelautan Perikannangkapan tuna denan Provinsi NTB, Nurgan alat tangkap yang jamil, A.Pi ramah lingkungan Mengemuka juga (pola inline dan sejebeberapa persoalan, nis pancing lainnya) diantaranya, pendengan mengedepanangkapan ikan kan pendekatan ekotuna di bawah sistem khusus kostandar, media moditas tuna yang tangkap yang Ir. Aminollah, M. SI lebih bijak, dalam harus memadai, Kepala Dinas Kelautan Perikanan NTB menjaga stabilitas hingga keterbatasan (Suara NTB/bul)

Selong (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB melalui Bidang Tangkap, tetap memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Wilayah NTB. Salah satu misinya adalah mempertahankan eskistensi program I-Fish untuk merumuskan kebijakan pelestarian ekositem laut dan kesejahteraan masyarakat.

I-Fish adalah sebuah platform data base perikanan tuna yang dilasanakan sejak tahun 2012 lalu, diinisiasi oleh Anova dan Imacs dengan dukungan anggaran konsultan dari Usaid. Program ini kini masih dilanjutkan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MdPI). Sayang, pendataan ini masih belum optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran.

Ke depan program pemurnian data tuna ini ini akan dilanjutkan atau tidaknya, tergantung perhatian penentu kebijakan. Mengapa I-Fish ini menjadi bagian yang strategis dalam mendukung perikanan tuna berkelanjutan, khususnya di NTB? Alasannya, karena program ini erat kaitannya dengan aktivitas ekspor komoditas perikanan tuna NTB. I-Fish bahkan bisa menjadi barometer menentukan kebijakan yang lebih tepat di bidang perikanan tangkap.

MdPI melakukan pendataan secara detail soal tuna,

ekosistem. Sehingga sustainable komoditas tuna dapat tumbuh dan berkembang untuk masa depan generasigenerasi selanjutnya.

Aminollah mengatakan, untuk program I-Fish, saat menjadi ketua komite, program ini telah diserahkan ke Dirjen Perikanan Tangkap di Denpasar. Namun hingga saat ini belum diakomodir sebagai program nasional.

Anggota Komisi II, DPRD NTB, Hamzah dalam kesempatan tersebut mendorong Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB untuk mengajukan anggaran program I-Fish berkelanjutan. Pengusaha tuna ini menyadari seberapa penting hal itu harus dilakukan, mengingat besarnya tantangan ekspor tuna ke depan. ‘’Saya adalah bemper pertama yang mendukung pengelolaan perikanan. Silakan kepala dinasnya ajukan anggarannya. Kalau tidak dilaporkan, kita tidak tahu kebutuhannya,’’ kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Kasubdit Data dan Statistik Perikanan Tangkap KKP, Retnowati juga mengatakan, sedang mengupayakan agar pendataan secara spesifik tuna ini bisa menjadi kebijakan pusat. Namun ia lebih menekankan agar pemerintah daerah, gubernur, bupati dan walikota ikut memberikan perhatian yang sama dalam hal dukungan penganggaran. Karena tiada lain tujuannya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. (bul/*)

Pertemuan Komite.

(Suara NTB/bul)

Pertemuan Komite.

(Suara NTB/bul)

Ikan tuna siap ekspor di salah satu perusahaan mitra nelayan di Labuan Lombok, Lombok Timur

Kelompok Tani Tembakau Diberikan Pemahaman Manfaat NPK Kebomas Praya (Suara NTB) Dinas Perkebunan Provinsi NTB melakukan sosialisasi manfaat pupuk kepada kelompok tani tembakau yang telah mengajukan diri dan telah diverifikasi sebagai penerima bantuan pupuk melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sosialisasi ini diberikan khusus kepada 40 kelompok, di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dari 46 kelompok petani tembakau se NTB yang akan diberikan bantuan. Kelompok penerima bantuan cuma-cuma pupuk di dua kabupaten ini diberikan pemahaman secara utuh, karena jenis pupuk NPK Kebomas, produksi PT. Petrokimia Gresik yang akan diterima tergolong jenis pupuk yang masih baru bagi petani tembakau di Lombok.

Sosialisasi dilaksanakan dua hari tanggal 4 - 5 Mei 2016 di dua tempat, di Gedung Pusat Agro di Paokmotong Lombok Timur dan Janapria Lombok Tengah. Menghadirkan seluruh perwakilan kelompok tani penerima bantuan, pihak produsen pupuk dan pemenang tender.

Seperti diketahui, Dinas Perkebunan melalui pemenang tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB akan mendistribusi-

kan bantuan program intensifikasi tembakau virginia kepada petani. Bantuan ini terdiri dari pupuk jenis NPK Kebomas, KNO3, Hand sprayer, Fungisida dan Pestisida.

“Khusus untuk bantuan pupuk NPK Kebomas, mungkin petani menganggapnya masih baru, jadi dipandang perlu diberikan pemahaman tentang pupuk ini dan manfaatnya,’’ kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Budi Subagio, MM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. H. L. Wirabhakti, MM. Pupuk NPK Kebomas, ditetapkan sebagi salah satu jenis pupuk bantuan tahun ini, setelah sejumlah jenis pupuk dari berbagai produsen diajukan dan

konsultasikan hingga ke Kementerian Pertanian. Dikeluarkan oleh PT. Petrokimia, NPK Kebomas ini dinilai paling cocok karena melihat keunggulan dan spesifikasinya, setelah dilakukan uji kandungan. Pupuk inipun telah banyak digunakan oleh petani tembakau di beberapa daerah penghasil tembakau virginia dalam beberapa tahun terakhir.

Chandra, mewakili produsen pupuk NPK Kebomas menyampaikan jenis pupuk ini merupakan salah satu dari sekian jenis produksi

Ir. H. Subagio, MM Kepala Dinas Perkbunan NTB

(Suara NTB/bul)

Diskusi dengan peserta.

pupuk di Petrokimia. NPK Kebomas dianggap paling unggul karena manfaatnya meningkatkan kualitas dan hasil panen, meningkatkan daya tahan dari pembusukan, memperbaiki aroma dan meningkatkan kualitas hasil daun tembakau.

Yang tak kalah penting, keunggulannya pupuk dalam bentuk granul (butiran) mudah larut dan diserap tanaman. Tidak mengandung chlor yang dapat merusak warna tembakau saat dilakukan pengovenan. ‘’Takarannya 450 kilogram untuk satu hektar, bisa dengan ditanam langsung di area akar atau bisa langsung dilarutkan dalam air dan disiram,’’ jelas Chandra.

Sementara Heru Satrio, Direktur PT. Ilung Perkasa selaku pemenang tender pupuk NPK Kebomas di ULP Provinsi NTB menjelaskan pupuk jenis ini telah digunakan oleh petani di Jawa Timur. Pengakuan petani, ada peningkatan hasil dan kualitas produksi, hingga NPK Kebomas masih terus digunakan. ‘’Saya jamin kualitas pupuk NPK Kebomas, saya akan siapkan hadiah kendaraan kepada petani yang produksinya paling tinggi nanti setelah kita buktikan hasil panennya,’’ demikian Heru. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Narasumber

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terkendala Perjanjian

Lotim Belum Bisa Ambil Alih Pemanfaatan SRG

Terancam Kena Sanksi PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Sabtu (7/5) kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 38 SKPD di Lotim. Dalam sidak kali ini, Pemda Lotim menyiapkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Kabupaten Lotim yang menambah hari libur pascadua hari libur pada tanggal 5-6 Mei 2016 lalu. ‘’Salah satu sanksi yang (Suara NTB/yon) disiapkan bagi ASN indisiplinH.Najamudin er itu adalah tidak diberikannya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN yang bersangkutan,’’ tegas Kepala BKD Lotim, H. Najamudin, Sabtu (7/5).

Diakuinya, pihaknya sudah membentuk tim dalam melakukan sidak terhadap kehadiran ASN pascalibur selama dua hari ke 38 SKPD. Akan tetapi, dalam sidak yang dilakukan ini lebih mengarah kepada pemantauan untuk dilakukannya evaluasi apakah ASN yang terkena sanksi pada bulan Maret lalu kembali melakukan pelanggaran dengan menambah hari libur pada hari kerja efektif.

Jika ada yang ditemukan, maka selain TKD-nya tidak diberikan, ASN yang bersangkutan juga akan kena teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Tindakan tegas ini dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah ASN yang kena sanksi pada bulan Maret lalu sudah melaksanakan sanksi yang diterimanya sesuai dengan surat edaran bupati.

Adapun, tujuan dilakukannya sidak terhadap ASN di sejumlah SKPD itu untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Dengan dilakukannya sidak itu, ke depan tingkat kedisiplinan para ASN di Lotim terus mengalami peningkatan untuk masuk kerja pascamenikmati hari libur. (yon)

Bangun Desa Lewat Gerakan ”Tes Jari” Selong (Suara NTB) Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan semangat membangun desa. Hal ini dituangkan jajaran Pemerintah Desa Bagik Payung dalam sebuah gerakan berjuluk, Gerakan Tes Jari.

Menurut Kepala Desa Bagik Payung, Lalu Muhir Tes Jari merupakan akronim dari sejumlah kata dalam bahasa Sasak yang sarat makna, yak(Suara NTB/rus) ni Tenak Semeton Jari Meriri Lalu Muhir atau (mengajak sanak saudara melakukan gerakan pembangunan di desa di semua bidang).

“Meriri bale langgak, gubuk gempeng, desa Pano dan Gumi Paer,” terang Muhir dalam Bahasa Sasak, Sabtu (7/5).

Muhir yang juga Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) se Kabupaten Lotim ini menjelaskan, istilah dalam Bahasa Sasak itu diartikan, meriri berarti melakukan gerakan revitalisasi. Revitalisasi terhadap bale langgak, yakni dimaksudkan adalah rumah kumuh. Dari gerakan ini berhasil dilakukan perbaikan rumah kumuh hingga 85 persen. “Sejak 2010, pertama saya menjabat sudah 85 persen berhasil kita renovasi,” klaimnya, seraya menambahkan rumah kumuh diistilahkan dengan Rutilahu (rumah tidak layak huni).

Sementara Gubuk Gempeng dimaknai pada lingkungan sekitar, yakni bagaimana menata lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang baik. Bentuk penataan yang dilakukan dengan rabat jalan, kegiatan bersih lingkungan dan lainnya. ‘’Desa Pano, yakni perhatian menata wilayah desa secara keseluruhan. Lakukan gerakan penghijauan di jalan-jalan desa. Terakhir gumi paer yang dimaknai lebih luas. Terutama menjaga bumi tempat berpijak dari ancaman kerusakan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai,’’ terangnya.

Kondisi Lotim secara umum saat ini cukup memprihatinkan. Terjadinya musibah kekeringan yang berujung gagal panen di sejumlah tempat itu menandakan kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.

Aktivitas penebangan pohon sembarangan dan tidak terkontrol selama ini terkesan dibiarkan. Akibatnya, debit air merosot. Air PDAM pun menurun drastis. Musibah itu terjadi, kata Muhir tidak lepas dari masalah minimnya perhatian terhadap lingkungan. “Untuk itu, mari kita jaga gumi paer kita ini dari ancaman kerusakan, tidak boleh menebang pohon sembarangan,” harapnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Sejumlah siswa yang berhasil diamankan aparat kepolisian saat melakukan aksi konvoi dan corat-coret baju seragam sekolah usai pengumuman hasil UN, Sabtu (7/5).

Aksi Konvoi dan Corat-coret Seragam Tak Bisa Dihindari Selong (Suara NTB) Meski pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2016 tingkat SMA/MA/SMK dilakukan pada sore hari, aksi konvoi menggunakan sepeda motor yang disertai dengan corat-coret baju seragam sekolah tidak bisa dihindari. Padahal, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menginstruksikan sekolah dan siswa agar menghindari tindakan tersebut karena sangat bertentangan dengan moral seorang pelajar.

Pantauan Suara NTB di sejumlah ruas jalan di Lotim, hampir di semua jalan di Lotim terdapat siswa yang melakukan aksi konvoi dan corat-coret seragam. Mereka kerap memutar arah semaunya yang membuat

pengendara lainnya terkejut dan kerap menekan klakson. Namun bukannya merasa bersalah, mereka malah berteriak sehingga menyebabkan pengguna jalan terganggu.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengaku sangat menyayangkan pengumuman hasil UN tingkat SMA tahun 2016 masih diwarnai dengan aksi konvoi dan coratcoret baju seragam sekolah.

Menurutnya, tindakan siswa ini bukanlah suatu budaya maupun tradisi. Sebagai bentuk keprihatinan, Dikpora Lotim tahun depan akan membuat strategi baru untuk bagaimana siswa di masing-masing desa tidak dibiarkan keluar dari desanya untuk melakukan aksi

konvoi dan corat-coret tersebut.

Sementara, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Panduwinoto, menyebut jika seluruh personel Satlantas diterjunkan bekerjasama dengan seluruh Polsek di Lotim dalam menghalau siswa yang melakukan aksi konvoi dan corat coret dalam merayakan kelulusan.

Pihaknya tidak mengingkari tindakan siswa itu masih banyak terjadi di Lotim, baik di dalam maupun diluar kota Selong. Bahkan, beberapa Polsek berhasil mengamankan sepeda motor yang terkesan bodong serta baju seragam siswa. “Kita menghalau membubarkan saja, namun bagi sepeda motor siswa yang menggunakan knalpot racing, kemarin langsung kita gergaji,” tegasnya. (yon)

Jadi Ketua APKASI Bali Nusra

Najmul Siap Orbitkan Potensi Wisata Lombok Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2016, 5-7 Mei di Jakarta. Dengan momentum jabatannya ini, Najmul bersiap untuk memperkenalkan lebih jauh potensi sektor pariwisata yang dimiliki khususnya di Lombok Utara.

“Sekitar 125 kepala daerah berencana menggelar rapat-rapat koordinasi penting di Lombok Utara. Selaku Ketua Wilayah Regional (Bali, NTB dan NTT) tentu lebih banyak menggelar rapat-rapat koordinasi bersama anggota APKASI di Lombok utara,” ungkap Najmul sekembali dari pelantikan APKASI, Sabtu (7/5).

Diakuinya, dalam komunikasi awal bersama beberapa Bupati/Walikota se wilayah Bali Nusra, ia telah menawarkan lokasi pulau Eksostis Gili Trawangan sebagai lokasi rapat. Tidak satu pun di antara bupati para anggota yang ragu, melainkan semuanya setuju untuk rapat di pulau wisata yang terkenal di dunia itu.

Bupati mengatakan, merupakan sebuah kebanggaan manakala Lombok Utara dipercaya oleh APKASI sebagai Ketua Koordinator tingkat Regional APKASI wilayah Bali-NTB dan NTT. Banyak keuntungan

Tanjung (Suara NTB) Sejak Kabupaten Lombok Utara (KLU) berdiri, Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak hanya terkendala pada sarana fisik (gedung), tetapi juga prasarana kendaraan dan sumber daya manusia (SDM). Namun meski terbatas, Inspektorat KLU terus berupaya memaksimalkan sistem pengawasan internal pemerintah daerah dari apa yang dimilikinya saat ini.

Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., Sabtu (7/5), mengungkapkan lembaga Inspektorat identik sebagai wajah bagi suatu daerah. Tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, lebih-lebih kinerjanya di lapangan.

“Setiap saat Inspektorat menerima tamu dari BPKP, BPK, sampai aparat penegak hukum. Kadang kita malu, tapi mereka paham dengan kondisi kita,” kata Idrus.

Diungkapkannya, meski belum memiliki sarpras seperti daerah lain, tetapi kinerja Inspektorat KLU hampir sejajar dengan daerah lain di NTB. Misalnya, dari seluruh Inspektorat di NTB, hanya 4 lembaga atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)-nya berada di level 2. Antara lain, Inspektorat NTB, Inspektorat Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Idrus menjelaskan, Inspektorat dibebankan tanggung jawab besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan SKPD agar sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Bahkan dari standar seharusnya, jumlah sumber daya auditor dan tenaga Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang dimiliki yaitu 1 banding 2 dengan jumlah SKPD. “Antara jumlah SKPD dengan jumlah pemeriksa jumlahnya 1 banding 2. Artinya, dibutuhkan setidaknya 15 orang auditor dan 30 orang P2UPD di KLU. Sedangkan tenaga yang kita miliki baru 12 orang, rinciannya 5 auditor dan 7 orang P2UPD (kurang 33 orang),” jelasnya.

Implikasi dari kekurangan tenaga ini, tidak mempengaruhi kinerja dan penilaian institusi vertikal yang lebih tinggi. Tetapi yang dirasakan selama ini, pemeriksaan terhadap satu lembaga cenderung agak lama dikarenakan SDM harus menyelesaikan pekerjaan secara bertahap.

“Kekurangan SDM tidak mempengaruhi kualitas pemeriksaan karena teori kita sama dengan Inspektorat lain. Cuma, pemeriksaan butuh waktu lama. Memeriksa 3 sekolah saja, waktunya 20 hari, 10 hari lainnya untuk menyelesaikan laporan. Sehingga dari pembagian 4 tim, itu tidak ada yang nganggur, “ sebutnya.

Ia berharap, ke depan pengambil kebijakan di daerah memperhatikan kekurangan tenaga auditor dan P2UPD dimaksud.

Tujuannya, dengan jumlah tenaga ideal, setiap laporan baik dari masyarakat maupun pemeriksaan rutin dapat dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. “Sudah kita sampaikan, semoga Pak Bupati memberikan tambahan tenaga sehingga pengawasan bisa lebih efektif lagi,” tandasnya. (ari)

Menjawab Suara NTB, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Suwardi, Sabtu (7/5), menyebut batas akhir perjanjian Pemkab Lotim dengan Koperasi Selaras yang akan mengelola SRG itu berakhir sampai 31 Juli 2018 mendatang. Yakni sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor 181.6/ ESDM-PP/2013 dan Nomor 111/Kopsel/Jkt/VII//13.

Terkait keberadaan iPasar yang disebut-sebut mengelola koperasi tersebut dijawab Kabid Perdagangan ini tidak ada dokumen yang menunjukkan pengelolanya adalah PT iPasar.

“Tidak ada MoU kita dengan iPasar, saya sendiri tidak mengerti dengan iPasar,” katanya.

Diketahui, perjanjian pengelolaan SRG itu dilakukan pada tahun 2013 lalu. Disebut pemanfaatan gudang SRG sempat berjalan. Akan tetapi beakangan terkendala sejumlah persoalan. Akibatnya, Lotim pun tidak bisa maksimal menerima salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari proses pemanfaatan SRG tersebut.

Dalam perjanjian, ujanya, tercantum salah satu kewajiban dari pihak koperasi adalah, memberikan Rp 10/kg/bulan dari komoditi yang disimpan di dalam SRG. Apalagi SRG, pada rencana awal akan digunakan sebagai tempat penyimpanan komoditi pertanian dan sebagai upaya tunda jual saat harga anjlok. Jenis komoditinya adalah jagung, padi dan rumput laut.

Ditambahkan, upaya untuk mengambil alih gudang SRG ini pun sudah coba dilakukan Pemkab Lotim. Hanya saja, katanya, belum dapat restu dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pihak Bappebti menegaskan peruntukan pemanfaatan SRG hanya untuk tiga komoditi tersebut.

Mengenai kendala tidak berjalan maksimal, disampaikan Suwardi karena petani lebih banyak memilih menjual jagungnya ke luar. Di mana, petani harus mengeluarkan biaya angkut dan harus mengeluarkan biaya uji mutu. (rus)

272 Santri Baru Diserahkan ke MA Muallimat NW Pancor (Suara NTB/ist)

BERADA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat berada di stan KLU di ajang pameran AITIS ke-12 di Jakarta beberapa waktu lalu. yang akan didapat, menyangkut upaya promosi potensi wisata maupun keberadaan sumber daya lain di daerah. Di samping itu, agenda-agenda dengan skala yang sedikit lebih besar akan dapat terselenggara, sehingga mengundang lebih banyak pengunjung yang datang ke KLU. “PR (pekerjaan rumah) kita ke depan adalah pembenahan sektor pariwisata, agar ekspektasi tentang keindahan panorama wisata tidak mengecewakan para tamu yang datang dan menyaksikan Lombok Utara,” sambungnya.

Bupati melanjutkan, di ajang APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) ke-12 di Jakarta, Pemda KLU ambil bagian mengisi

stan pameran yang disiapkan panitia. Ia berharap, melalui pameran AITIS kali ini, produk unggulan yang ditampilkan menarik minat pengunjung maupun kalangan bupati/walikota daerah lain untuk bekerjasama. Tidak hanya menyangkut produk UMKM, tetapi juga potensi sumber daya lain.

Hanya saja, bagi bupati, dalam pameran kali ini ia masih merasakan ada yang kurang, yakni keberadaan booklet, brosur, CD dan media promosi lainnya yang perlu diperbanyak. Pameran berstandar internasional seperti ini, kesempatan penting bagi daerah untuk “menjual” aneka produk buatan masyarakat untuk mendorong terciptanya transaksi jangka panjang. (ari)

Inspektorat KLU Kekurangan 33 Tanah Ditelantarkan, NJOP Harus Dinaikkan Tenaga Auditor dan P2UPD Tanjung (Suara NTB) Komisi ll DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai, harus ada solusi tegas yang diberikan untuk mengurai kusutnya persoalan tanah terlantar yang dikuasai investor. Hingga saat ini, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi seolah belum mengambil tindakan terhadap lahan tidur yang banyak dikuasai investor.

“Tanah telantar yang dikuasai investor, sangat merugikan daerah karena tidak dimanfaatkan. Investor lain tidak bisa masuk berinvestasi. Selain itu, NJOPnya (Nilai Jual Objek Pajak) juga sangat rendah saat mereka beli, sekarang beda saat harganya sudah tinggi,” ungkap Ketua Komisi ll DPRD KLU,

Selong (Suara NTB) Bangunan Sistem Resi Gudang (SRG) yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan senilai miliaran rupiah itu diakui masih mangkrak. Pemkab Lotim pernah mewacanakan akan mengambil alih pemanfaatan SRG. Namun, karena terkendala waktu perjanjian, pengambilalihan tak bisa dilakukan.

Tusen Lasima, Sabtu (7/5).

Diterangkan, pihaknya meminta kepada eksekutif Pemda KLU maupun jajaran Pemprov NTB agar NJOP lahan telantar ditingkatkan. Tujuannya tidak lain menarik atensi berinvestasi pemegang kuasa atas lahan, serta menghindari penelantaran lahan.

Tusen berpandangan, tanah telantar yang luasannya berhektar - hektar akan menjadi beban pemilik jika tidak dikomersilkan dalam bentuk usaha yang menghasilkan profit.

Dengan kata lain, penelantaran lahan dalam jangka panjang dapat dihindari.

“Kami di Banggar cukup kaget, karena dari sisi pendapatan sektor PBB (Pajak Bumi

dan Bangunan) turun hampir Rp 1 miliar. Dugaan kami ada spekulan yang bermain. Investor lain yang mau beli jadi tidak bisa,” sambungnya.

Tusen menegaskan, harus ada daya paksa yang ditempuh pemerintah baik di kabupaten dan provinsi, salah satunya melalui peningkatan NJOP dimaksud.

Betapa tidak, bagi daerah berkembang yang mengandalkan sektor pariwisata, penguasaan lahan, namun terindikasi telantar hanya akan membuat masalah semakin menumpuk.

Di sisi lain, daerah memerlukan investasi swasta yang menggerakkan perekonomian lokal serta menyediakan lapangan kerja bagi warga di daerah. (ari)

Selong (Suara NTB) Meski pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/ MTs belum dimulai, sebanyak 272 santri baru diserahkan ke MA Muallimat NW Pancor yang diwakili Kepala MTs Muallimat NW Pancor, Hj. Baiq Rohmayani, M.Pd, Sabtu (7/5). Ratusan santri yang diserahkan itu sudah dinyatakan lulus dan layak menimba ilmu di MA Muallimat NW Pancor yang sebelumnya para santri baru itu melakukan pendaftaran lewat jalur SMS. Itu artinya, pendaftaran siswa baru di MA Muallimat NW Pancor lewat jalur SMS resmi ditutup.

“Santri baru yang mendaftar lewat jalur SMS sudah diserahkan, berarti hari ini, (Sabtu,red) penerimaan santri baru lewat jalur SMS resmi ditutup,” ungkap Kepala MA Muallimat NW Pancor, Drs. Humaidi saat acara tasyakuran penamatan kelas 12 yang dirangkaikan dengan penyerahan santri baru dan Prosesi Bai’at. Acara ini dipimpin Ummi Hj. Siti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid. Hadir dalam acara itu, Ketua Umum Yayasan Hamzanwadi, H, Dja-

maludin, Pimpinan Pusat Muslimat NW, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan pengurus lainnya.

Kendati demikian, H. Humaidi menerangkan kesempatan bagi santri yang lain untuk menimba ilmu di MA Muallimat NW Pancor masih banyak. Pasalnya, madrasah yang bernaung di Yayasan Pendidikan Darunnahdlatain (YPHPPD) NW Pancor masih tetap membuka gelombang kedua dalam penerimaan siswa baru.

Dari 272 santri yang mendaftar lewat jalur SMS itu hampir berasal dari semua kabupaten/kota di NTB. Ini membuktikan, MA Muallimat NW Pancor terus dikenal oleh masyarakat. Sehingga, ia mengimbau kepada santri yang sudah berhasil masuk di MA Muallimat NW Pancor selalu bersyukur serta memanfaatkan kesempatan dengan baik. Sedangkan, bagi siswa kelas 12 yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar MA Muallimat NW Pancor tetap semangat dalam belajar serta tetap mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama duduk di MA Muallimat NW Pancor. (yon)

(Suara NTB/yon)

BAI’AT - Prosesi bai’at dan pelepasan santriwati MA Mu’allimat NW Pancor Tahun 2016 yang dipimpin oleh Ummi Hj. Siti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, Sabtu (7/5).

Bayi Lahir dengan Usus Terburai Butuh Dana Operasi Nasib malang menimpa Baiq Kanza Calya Salsabila putri pasangan Lalu Yunizar Riyanto dan Yuliastri Agustina kelahiran Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Lombok Timur (Lotim). Sejak dalam kandungan, dari hasil USG dia divonis dokter mengalami kelainan yang bisa membahayakan ibunya.

SAAT kandungan ibunya memasuki usia 7 bulan, bayi mungil ini terpaksa dikeluarkan dengan cara operasi. Terbukti dari hasil operasi, bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir dengan kondisi usus di luar serta tidak memiliki lubang anus.

Kepada Suara NTB, Sabtu (7/5), Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lotim, Judan Putrabaya, menjelaskan, Baiq Kanza Calya Salsabila dipaksa untuk dikeluarkan dari dalam rahim

ibunya, karena sudah divonis mengalami kelainan dan dikhawatirkan mengancam keselamatan ibunya. Proses persalinannyapun dilakukan dengan cara operasi di Rumah Sakit Risa Selong.

Kondisi saat ini, katanya, bayi mungil tersebut sudah dibawa ke rumah sakit di Mataram untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif. Namun, untuk biaya operasinya sendiri pihak keluarga diminta menyiapkan

(Suara NTB/yon)

BUTUH BANTUAN - Baiq Kanza Calya Salsabila yang lahir dengan usus terburai di luar butuh biaya dan bantuan dermawan untuk dilakukan operasi. anggaran sebesar Rp 20 juta.

Mengetahui biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga cukup besar, LPA Lotim, LPA

Provinsi serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim saat ini tengah berupaya membantu

mencari biaya untuk dilakukan operasi terhadap bayi mungil tersebut. Terlebih, orang tua dari bayi itu terbilang dari keluarga yang taraf perekonomiannya menengah ke bawah, yakni ibu rumah tangga (IRT) dan bapaknya seorang pekerja swasta. “Kita sampai saat ini masih berupaya mencarikan dana untuk biaya operasi bayi itu,” ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, selaku ketua LPA Lotim ia mengharapkan kepada pemerintah maupun para dermawan mengulurkan tangan dan memberikan bantuan. “Kita berharap kepada dermawan untuk terbuka hati dan dipikirannya untuk memberikan bantuan agar bayi mungil tersebut bisa diselamatkan dengan dilakukannya operasi,” harapnya. (yon)

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Potret Pendidikan Desa Terpencil

Gedung MI NW Al-Mujahidin Lembar Nyaris Ambruk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdlatul Wathan (NW) Al-Mujahidin, Dusun Bunbeleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar dibangun sejak tahun 1993 silam secara swadaya oleh masyarakat setempat. Sekolah swasta yang berada di daerah terpencil ini luput dari perhatian pemerintah. Pasalnya sejak dibangun sampai saat ini belum tersentuh renovasi.

TIDAK seperti sekolah di perkotaan yang bangunannya mewah dan memadai namun di sekolah tersebut gedungnya nyaris ambruk. Sebagian besar plafon mengalami kerusakan dan jebol. Tembok gedung sekolah usang dimakan usia, akibatnya di beberapa bagian retak hingga nyaris ambruk. Bahkan sekolah ini kekurangan ruang kelas, sehingga satu ruangan kelas dipakai belajar oleh murid dua kelas secara bergantian. Kondisi lebih miris, tenaga pendidik hanya 4 orang, itupun tenaga sukarela.

Akhir pekan kemarin rombongan Rumah Cerdas Lembar bersama koran ini berkesempatan menyambangi sekolah ini.

Informasi dari warga sekitar, bahwa sekolah MI ini satu-satunya sekolah yang berdiri di tengah kampung terpencil itu.

Sekolah ini pun menjadi satusatunya harapan bagi anak-anak setempat menimba ilmu.

Untuk tiba di sekolah ini butuh sedikit perjuangan ekstra,

lantaran akses jalan mulai dari jalan aspal hingga ke sekolah ini jalan tanah dengan kondisinya rusak parah, becek dan berlubang di mana-mana. Jika menggunakan kendaraan, butuh waktu puluhan menit tiba di sekolah tersebut. Itupun melalui medan yang menantang adrenalin. Setiba di sekolah ini, pemandangan miris. Seolah sekolah ini mati suri. Tak ada plang terpampang sebagai identitas sekolah.

Kondisi gedung yang usang karena tak pernah diperhatikan.

Di beberapa bagian gedung retak dan nyaris ambruk. Atap gedung sekolah ini bocor di mana-mana.

Di dalam ruangan gedung lawas, tersusun meja dan kursi tempat belajar murid. Kondisi meja dan kursi ini ada yang berlubang bahkan ada yang nyaris ambruk, karena terlalu lama dipakai.

Bagian atap dan plafon gedung berlubang, kompak dengan kondisi lantai yang dihiasi lubang.

Ustazd Hafiz, salah seorang guru di sekolah ini, menuturkan,

Butuh Biaya Besar BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui banyak pejabat yang perlu “disekolahkan” atau diDiklat-kan sebab masih banyak pejabat yang belum ikut Diklatpim. Biaya untuk Diklatpim ini lumayan tinggi, tiap tahun kemampuan daerah “menyekolahkan” para pejabat mencapai belasan orang saja.

“Tiap tahun kami menganggarkan untuk itu (Diklatpim, red), tahun ini ada dua untuk Diklatpim II (kepala SKPD), 10 Diklatpim IV,” jelas bupati ditemui akhir pekan kemarin.

(Suara NTB/dok) Diakuinya, kemampuan H. Fauzan Khalid daerah sangat terbatas, sehingga jumlah pejabat yang disekolahkan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Biaya diklat satu pejabat lumayan mahal mencapai Rp 30 juta. Biaya diklat ini sendiri ditanggung daerah. Tahun ini saja, jumlah pejabat yang dikirim diklat hanya 12 orang. Terdiri dari dua pejabat eselon II ikut Diklatpim II dan 10 orang ikut Diklatpim IV di provinsi,’’ ujarnya.

Terkait banyaknya pejabat belum diklat, ujarnya, menjadi catatan BPK dan akan dijadikan bahan evaluasi dan perhatian ke depan. “Hal ini akan diperhatikan ke depan,” imbuhnya.

Sebelumnya Sekda Lobar H. M. Taufiq juga mengakui banyak pejabat di Lobar belum “sekolah”, baik sekolah Pendidikan Kepemimpinan (Spamen), Spama dan Adum atau Diklat PIM. Pejabat yang paling banyak belum Diklat PIM berasal dari jabatan eselon III dan IV. Sedangkan pejabat eselon II sebagian belum ikut diklatpim tingkat II atau spamen. Banyaknya pejabat Lobar yang belum “sekolah” ini menjadi salah satu item temuan BPK. BPK menyarankan agar para pejabat disekolahkan sesuai dengan jenjang eselonnya. (her)

Minim, Peran Pemuda dalam Pembangunan Praya (Suara NTB) Daya dukung generasi muda dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya diakui masih sangat minim. Pemuda dinilai belum begitu bisa mengambil peran. Padahal, posisi pemuda sangatlah penting untuk bisa mensuksesnya jalannya pembangunan di daerah ini. Demikian diugkapkan, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE., ketika membuka Rakerda ke XIII DPD KNPI Loteng, di gedung PKK Loteng, Sabtu (7/5). Menurutnya, sebagai tulang punggung daerah, pemuda sesungguhnya bisa menjadi penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Ironisnya, berbagai persoalan terkadang menghambat peran pemuda itu sendiri dalam pembangunan. Salah satu persoalan soliditas antarpemuda, sehingga daya dorong unsur pemuda dalam menunjang keberhasilan pembangunan menjadi kurang begitu kuat. “Kalau saja pemuda di daerah ini benar-benar solid dan kuat, maka dia (pemuda) akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yang mampu mendorong gerak maju pembangunan di daerah ini.

Dan, negara dalam arti lebih luas lagi,” sebutnya.

Untuk itu, politisi asal Partai Golkar ini mendorong para generasi muda di daerah ini supaya lebih solid dan kuat lagi. Kalaupun ada perbedaan, hendaknya tidak menjadikan pemuda terpecah. Tetapi justru harus membuat pemuda semakin kuat. Pasalnya, perbedaan merupakan hal yang lumrah yang seharusnya bukan menjadi pemecah. Tetapi bisa menjadi pemersatu antargenerasi muda. “Kalaupun ada perbedaan, lupakan. Mari kita terus berupaya memberikan apa yang bisa diberikan bagi daerah ini. Di tengah perbedaan itu sendiri,” tambah Puaddi.

Puaddi mengatakan, yang paling penting sekarang ialah bagaimana pemuda bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi daerah bukan malah larut dalam perbedaan pandangan maupun organisasi. (kir)

sekolah ini dirintis seorang tokoh penghulu (tokoh agama) bersama warga di dusun setempat. Warga setempat tergolong tak berpendidikan, karena tak mengenyam pendidikan. Karena tekad kuat warga setempat supaya anakanaknya bisa bersekolah agar tak mengalami nasib sama dengan mereka maka warga pun merintis pembangunan sekolah ini.

“Gedung sekolah ini dibangun sejak tahun 1993 silam, sekolah ini satu-satunya tempat menimba ilmu bagi anak-anak terpencil.

Karena kalau mau sekolah ke SD, jaraknya jauh dan medannya berat,” tutur pria lulusan S1 ini.

Awal berdiri, sekolah ini dibangun secara swadaya. Warga beramai-ramai bergotong-royong membangun gedung sederhana awalnya. Semenjak beroperasi, sekolah MI ini mengalami pasang surut. Pimpinan sekolah ini mencoba mencari bantuan ke beberapa pihak untuk membangun permanen gedung tersebut. Gedung itupun hanya sekali mengalami perbaikan. Kini kondisinya sangat miris. Tembok gedung retak, atap dan plafon jebol dan bagian lantai bolong-bolong. Diakuinya, dengan kondisi gedung ini anak murid kurang nyaman belajar. Namun karena tekad kuatnya, mereka menikmati dan semangat belajar.

Persoalan yang dihadapi, jumlah lokal kelas yang kurang. Jum-

lah murid yang ditampung di sekolah itu sebanyak 60 orang anak, terdiri dari murid kelas IVI, sementara ruang jelas yang tersedia hanya 3 kelas. Sehingga terpaksa ia bersama guru lain mensiasati satu ruangan dipakai belajar oleh dua kelas. Kegiatan belajar murid digilir, misalnya kelas I lebih dahulu, setelah murid kelas I pulang digilir masuk kelas II. Pun demikian kelas III dan IV serta kelas V-VI. Masalah lainnya, jumlah tenaga pengajar yang minim.

Saat ini tenaga guru yang mengajar hanya 4 orang saja. Mereka berasal dari Lotim, dua orang dari daerah setempat dan satu orang dari Kebon Talo.

Sekolah ini satu-satunya harapan anak-anak setempat untuk tempat menimba ilmu, sehingga meskipun kondisinya serba terbatas, namun anak muridnya tetap semangat. Sebab jika mereka mau sekolah di SD, lokasinya sangat jauh ditambah medan berat menuju ke sana. SD ini berjarak sekitar 2-3 kilometer dari pemukiman warga. Karena kondisi ini pula lah, warga setempat tetap mempertahankan dan memperjuangkan agar sekolah MI tersebut tetap dibuka.

Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas, Evi Febriana,M.Pd, dalam kesempatan itu menyatakan, para guru dan murid butuh bantuan

(Suara NTB/her)

BUTUH PERHATIAN - Kondisi gedung MI Al-Mujahidin NW di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar yang butuh perhatian pemerintah. agar gedung diperbaiki. Mereka juga butuh buku bacaan. Selain buku pelajaran minim, buku umum juga terbatas. Untuk membantu para murid ini, pihaknya berupaya. Ia mengajak semua pihak untuk terpanggil membantu mereka. “Kami sendiri akan berupaya membantu, kami akan mencoba mengandeng Pemda membangunkan jalan akses ke daerah itu. Supaya mereka mudah sekolah dan wargapun mudah akses ekonominya,” ujarnya.

Menurutnya, buruknya infrastruktur menjadi penyebab mereka sulit bersekolah. Dampak lainnya, akses kegiatan ekonomi warga setempat juga terkendala. Kondisi sekolah MI sangat tak layak sebagai tempat belajar. Namun karena sekolah itu satu-satunya tempat belajar, maka anak setempat tak punya pilihan lain.

Karena itu jika akses jalan diperbaiki, maka berdampak ke semua lini, termasuk pendidikan dan perekonomian warga setempat.

Sementara itu, Kadis Dikbud H Ilham,M.Pd, mengakui memang ada sekolah terpencil di Lobar. Pihaknya ke depan akan terus memaksimalkan penanganan sekolah terpencil tersebut. Beberapa sekolah terpencil yang tadinya Satap, sudah dipermanenkan.

Seperti di daerah Buwun Mas Sekotong. “Kalau MI itu kami dorong agar Kemenag bisa melakukan penanganan, karena kewenangan ada di Kemenag,” tukasnya. (her)

DAK Dipotong, Program Fisik di Lobar Terganggu Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui, imbas pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen atau sekitar Rp 16 miliar mengakibatkan sejumlah proyek batal dibangun tahun ini. Beberapa proyek yang batal dibangun tahun ini, di antaranya proyek irigasi, air bersih di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan proyek pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengerjaan proyek ini bakal direncanakan kembali pada tahun berikutnya.

Bupati menjelaskan, terkait pemotongan DAK ini resmi diterima melalui surat Menteri Keuangan, di mana Pemda diminta untuk memotong DAK sebesar 10 persen. Alasannya penerimaan APBN tidak mencapai target. Kementerian Keuangan

pun memberi batas waktu bagi Pemda untuk melakukan pemangkasan sendiri, jika tidak dipatuhi itu maka kementerian akan sepihak memangkas anggaran tersebut.

Menindaklanjuti itu, ia memerintahkan Sekda membahas

hal ini bersama tim TPAD. Salah satu parameter yang diambil untuk memangkas anggaran, yakni tender proyek yang didanai dari DAK ini belum tender. Parameter kedua, proyek yang dipangkas itu mempertimbangkan tingkat urgensi dari proyek itu sendiri ter-

Kembangkan Kawasan Mandalika

menunjang proses pengembangan kawasan itu sendiri.

Namun anggarannya tidak akan dikucurkan sekaligus. Tetapi secara bertahap, direncanakan hingga tahun 2022 mendatang.

“Jadi dengan masuknya investasi pemerintah pusat itu nantinya pada tahun 2022 mendatang wajah kawasan Mandalika sudah berubah total dari yang ada sekarang ini,” terang Putria.

Disinggung rencana pengembangan kawasan Mandalika sendiri untuk saat ini, Putria mengatakan sudah ada beberapa investos yang siap membangun tahun ini. Seperti Pullman Group dan investor asal Korea Selatan yang nantinya akan membangun fasilitas pariwisata berupa hotel dan restoran.

Dan, direncanakan tahun 2017 mendatang pembangunan fasilitas pariwisata sudah bisa rampung, sehingga bisa segera beroperasi dan bisa segera menyerap tenaga kerja. “Di

samping hotel dan restoran, juga akan ada rencana pembangunan fasilitas penyulingan air laut.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan tersebut,” tambahnya.

Rencananya untuk fasilitas penyulingan air laut menjadi air bersih tersebut akan dibangun investor asal Singapura. “Kalau ditotal ada sekitar 6 investor yang sudah siap membangun di kawasan Mandalika tahun ini maupun tahun 2017 mendatang,” tandasnya.

Sebelumnya Direktur Umum (Dirum) PDAM Praya, Sahim, menegaskan pihaknya sudah siap memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Mandalika.

Selain akan dilayani dengan jaringan air bersih yang sudah ada.

Pihak PDAM Praya akan menggandeng pihak ketiga untuk menyiapkan jaringan dan sumber air bersih pendukung, jika sumber air yang ada sekarang tidak mencukupi. (kir)

Tinggi, Kasus Dugaan Maladministrasi di Loteng Praya (Suara NTB) Jumlah kasus dugaan maladministrasi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Hal bisa dilihat dari banyaknya laporan dugaan maladministrasi yang masuk ke Ombudsman NTB dari Loteng.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, menyebut, jumlah kasus dugaan maladministrasi Loteng, termasuk tiga besar tertinggi di NTB. Ironisnya, kondisi ini terus berlangsung sejak awal keberadaan Ombudsman NTB sampai sekarang. “Jadi secara umum untuk laporan maladministrasi, Loteng termasuk tertinggi ketiga di NTB,” terangnya.

Bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan cukup beragam. Kebanyakan berupa dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan publik, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan hingga perizinan.

Termasuk maladministrasi yang berkaitan dengan kebijakan, seperti perbedaan pelayanan yang diberikan oleh pejabat pelayan publik pemerintahan.

Terhadap laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik yang masuk kategori ringan, pihaknya sudah melayangkan peringatan kepada pejabat terkait.

Tetapi terhadap laporan yang tidak bisa selesai melalui peringatan saja, maka pihaknya akan mendorong ke proses lebih lanjut.

bagaimanapun beberapa proyek akan batal terbangun disebabkan tidak ada anggaran. Namun disadari bahwa keterbatasan anggaran di pusat.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar H. Robijono Prasetijanto, menyatakan, proyek-proyek yang dipangkas senilai Rp 16 miliar terdapat di Dinas PU. Proyek di Dinas PU yang dibatalkan skala besar dengan anggaran besar. “Kalau jumlah paketnya tidak sampai puluhan, tapi yang batal itu proyek skala besar seperti irigasi, air bersih di PU,” katanya. (her)

NTB Daerah ”Produsen”Narkoba

Pemerintah Pusat Janjikan Investasi Rp 10 Triliun Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat diakui menaruh perhatian khusus terkait pengembangan kawasan Mandalika Resort di Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng). Investasi dalam jumlah cukup besar pun kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dengan nilai investasi mencapai hingga Rp 10 triliun.

“Dalam rapat terakhir di Jakarta beberapa waktu lalu, untuk kawasan Mandalika, pemerintah pusat berencana akan berinvestasi hingga Rp 10 triliun,” sebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putria, kepada Suara NTB, Sabtu (7/5).

Seluruh anggaran ini, ujarnya, diarahkan untuk pengembangan kawasan Mandalika yang saat ini sudah ditetapkan sebagai satu dari 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah pusat. Terutama untuk pembangunan fasilitas pendukung kawasan guna

kait kemanfaatan. Setelah itu, barulah dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan parameter tersebut. “Itu sudah selesai dan saya tandatangani,jadi yang dipangkas itu proyek pasar, ada proyek irigasi dan air bersih.

Kalau jalan tidak dipangkas,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Jika tidak segera dilakukan penyesuaian, maka Kemenkeu akan secara sepihak memangkas.

Imbasnya, pemda tambah rugi lagi, karena dipangkas anggaran untuk proyek yang mungkin penting. Pemangkasan DAK ini, menurutnya, merugikan daerah sebab

“Kita Ombudsman pada intinya fokus pada upaya pencegahan. Tetapi kalau upaya pencegahan tidak berhasil, maka Ombudsman bisa mendorong ke proses lebih lanjut,” sebutnya.

Bisa berupa proses hukum maupun proses-proses lainnya.

Dari jumlah laporan yang masuk dari Loteng, ada beberapa kasus yang mendapat perhatian khusus pihaknya. Dan, Ombudsman NTB saat ini masih melakukan investigasi terhadap kasus-kasus dugaan maladministrasi tersebut. “Kasusnya apa saja, tentu tidak bisa kita ungkap. Tapi yang pasti, kita memang sedang melakukan investigasi terhadap beberapa kasus di Loteng,” ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Status NTB saat ini bukan hanya sebagai daerah tujuan peredaran narkoba saja. Bahkan, NTB kini sudah masuk sebagai salah satu daerah produsen narkoba. Hal itu menunjukkan kalau peredaran narkoba di daerah ini sudah sedemikian parah.

“Kalau dulu narkoba yang beredar di NTB disuplai dari luar NTB. Tapi sekarang, banyak narkoba yang beredar produksinya di NTB,” aku Asep Badaruddin, penyuluh Bidang P2M Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB di acara KNPI Loteng, Sabtu (7/5).

Diakuinya, dalam beberapa tahun terakhir pola peredaran narkoba di NTB khususnya sudah banyak berupa. Pola masuknya narkoba ke NTB juga demikian. ‘’Jika dulu diselundupkan melalui bandara dan jasa paket. Tetapi sekarang sudah tidak lagi,’’ ujarnya.

Mengingat pengawasan di bandara dan jalur-jalur masuk resmi lainnya sudah begitu ketat, sehingga para pengedar narkoba sekarang lebih memilih menyelundupkan narkoba ke NTB melalui jalur-jalur tidak resmi. Melalui jasa kurir hingga memanfaatkan jasa TKI yang baru pulang dari luar negeri.

“Dulu konsentrasi penyedar narkoba berada di kota. Untuk selanjutnya diedarkan ke daerah pinggiran. Tetapi sekarang terbalik, narkoba justru beredar dari pinggiran baru masuk ke daerah perko-

taan,” terangnya.

Lebih ekstrem lagi, yang diselundupkan sekarang bukan hanya dalam bentuk barang berupa narkoba saja, tapi sudah pada tataran alih ilmu. Di mana banyak narkoba yang beredar justru diproduksi di NTB. Artinya, peredaran narkoba di NTB sudah begitu parah, karena sudah sampai pada tahap alih ilmu. Sehingga memang dibutuhkan upaya-upaya yang lebih keras lagi dalam menanggulangi peredaran narkoba di daerah ini.

Ia berharap, KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan di daerah ini bisa menjadi garda terdepan dalam melawan peredaran narkoba. Mengingat, peredaran narkoba sudah menyentuh hingga level paling bawah.

Di mana hampir tidak ada satu pun kecamatan di NTB dan Loteng lebih khusus lagi yang terbebas dari peredaran narkoba. (kir)

(Suara NTB/kir)

Timgab TNI AD Gerebek Sejumlah Lokasi Perjudian di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Selang dua hari tim Opsnal Polres Lombok Barat (Lobar) menangkap oknum TNI AD yang diduga terlibat komplotan judi domino di Dusun Teluk Sapang Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar. Korps berbaju loreng itupun menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari Kodim 1606/ Lobar bersama tim intel Korem 162/Wira Bhakti untuk melakukan penggerebekan sejumlah titik

diduga lokasi perjudian bola adil dan sabung ayam di Lonar.

Pasukan gabungan ini melakukan penggerebekan di Desa Peninjauan Narmada. Dari penggerebekan itu berhasil membekuk 5 tersangka sabung ayam dan barang bukti berupa 13 unit sepeda motor.

Operasi ini digelar berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Masyarakat sekitar kerap terganggudengankeberadaantempat perjudian tersebut.

Aparat pun menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan operasi. Sesaat sebelum penangkapan, tim gabungan TNI terlebih dahulu melepas tembakan peringatan agar pelaku perjudian tidak melarikan diri.

Pemimpin Tim, Kapten Inf Asep Okinawa, menjelaskan, operasi tersebut sebagai upaya TNI untuk membantu aparat kepolisian dalam rangka memberantas praktik perjudian di Lobar. Keli-

ma orang yang ditangkap akan diberikan peringatan berupa pengarahan dan bimbingan. Mereka juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perjudian lagi.

Tim gabungan selanjutnya melaksanakan operasi serupa ke Dusun Gubuk Bali Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Jumat (6/5) sekitar pukul 17.00 wita. Operasi pengerebekan kali ini dipimpin langsung oleh

Dantim Intel Korem Kapten Danang serta Kasi Intel Korem Kapten Asep. Dalam operasi yang berlangsung sore kemarin, sejumlah Barang bukti berupa meja bola adil bersama ayam sempat diamankan oleh petugas. Saat penggerebekan sempat terjadi gesekan antara warga dan aparat, sehingga barang bukti yang telah diamankan petugas dikembalikan, karena sifatnya hanya membubarkan saja.

Kasi Intel Korem Kapten Asep mengatakan pihaknya melakukan pembubaran. Ia menekankan kepada masyarakat untuk tidak boleh melakukan perjudian lagi, apalagi perjudian dilakukan di banjar yang notabenenya merupakan tempat pertemuan serta tempat ibadah. Asep menegaskan kalau di lokasi tersebut dilakukan perjudian lagi, timnya akan melakukan pembubaran.

Sementara itu, Koramil 160604/Gerung Kapten inf Marito menyatakan, pihaknya melakukan pengerebekan bukan semata-mata membersihkan tubuh TNI, melainkan pihaknya membantu aparat kepolisian menyasar lokasi perjudian yang marak di Lobar. Terkait oknum TNI yang diduga terlibat judi yang ditangkap aparat kepolisian, menurutnya sebenarnya tidak terlibat secara aktif. (her)

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tim Siap Mengawal, BOP TK/PAUD Segera Disalurkan

Mukhlis (Suara NTB/arn)

Laporan Abi Mang Masih Dipelajari Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan pemalsuan SK pemecatan yang dilaporkan Dr. Arahman Alamudy, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Golkar beberapa waktu lalu, sedang dalam penanganan penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa. “Masih kami pelajari. Kami akan cek semua prosedurnya terkait laporan dugaan pemalsuan tersebut,” kata Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo kepada wartawan, Sabtu (7/5).

Disebutkan, pihaknya belum mengagendakan pemanggilan saksi. Untuk sementara, akan didalami terlebih dahulu terhadap semua prosedurnya. Seperti halnya penerbitan sebuah surat pemecatan. Akan dicek mulai dari prosedur penetapan, proses surat diajukan, apa yang menjadi dasarnya dan lain sebagainya. “Itu akan kita telusuri. Tentnya akan kita sambungkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada lembaga atau organisasi tersebut,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Wakil DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi Golkar, Dr. Arahman Alamudy atau yang akrab disapa Abi Mang itu, melaporkan dugaan pemalsuan SK pemberhentiannya dan kawan-kawan dalam bentuk pengaduan ke Polres Sumbawa. Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya, Rofik Anshari, S.H. Dimana sebelumnya Rofik menyebutkan, laporan pengaduan tersebut, terkait dugaan tindak pidana penggunaan surat yang diduga tidak sesuai dengan aslinya. Selain itu, juga ada dugaan pencemaran nama baik terhadap Arahman Alamudy dan kawan-kawan. Surat itu, dikirimkan seseorang yang berinisial F. Namun setelah diteliti dan dicek, terdapat penggunaan stempel dan kop Partai Golkar. Padahal jika mengacu pada SK Munas Riau, Arahman Alamudy lah Ketua Partai Golkar Kabupaten Sumbawa yang sah.

Arahman Alamudy menambahkan bahwa dalam SK dari DPP ada keanehan yang ditemukan. Diduga kuat hal ini sangat kentara unsur pencemaran nama baik. Untuk itulah, ia melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. (ind)

Dugaan Penyimpangan Dana Pencarian Pesawat Masih Didalami

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Manajemen BOP Kabupaten Sumbawa yang dibentuk berdasarkan SK Bupati, bakal menentukan bank penyalur dana BOP. Lalu membagi beberapa sub tim lagi untuk sosialisasi dana BOP ke semua wilayah. Mengingat dana ini harus segera disalurkan ke lembaga TK/ PAUD penerima BOP dengan total bantuan sebesar Rp 8,2 miliar lebih.

Kasi PAUD Bidang PNFI Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis S.Pd, kepada Suara NTB, Sabtu, rapat tim bakal memutuskan bank penyalur

dana BOP ini. Selain menetapkan schedule sosialisasi yang dibagi dalam empat wilayah.

Untuk efisiensi waktu sehingga kegiatan sosialisasi bisa diselesaikan maksimal dalam tiga hari. “Bank penyalur harus segera ditetapkan, karena akhir triwulan kedua atau bulan Juni, dana sudah harus masuk ke rekening lembaga,” terangnya.

Setelah diverifikasi, total penerima BOP di Sumbawa tahun ini sebanyak 504 lembaga PAUD/TK negeri maupun swasta. Besaran dana yang diterima lembaga beragam, tergantung jumlah murid.

Rentang dana terbawah se-

nilai Rp 7,2 juta untuk lembaga dengan 12 murid. Terbesar senilai Rp 36 juta untuk lembaga yang muridnya 60 orang ke atas.

Pada kesempatan tersebut, Mukhlis juga memberikan penjelasan tentang tim manajemen BOP Kabupaten, yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Artinya, tidak hanya dari Dinas Diknas, tetapi juga perwakilan dari instansi lain terkait. Seperti DPPK, Bappeda dan Bagian APP Setda Sumbawa. Sebab selain menetapan bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tim ini juga menjalankan

fungsi pengawasan. Nantinya tim akan mengawal proses penyaluran bantuan ini dan sejauh mana dampaknya pelaksanaan dana ini di lapangan. “Kalau ada kekurangan misalnya, mengingat besaran dana yang teratas, perlu diback up melalui APBD. Tim nanti akan melakukan kajian dan memberikan masukan,” sebutnya.

Artinya, tim juga bisa men-support program dalam bentuk pikiran dan masukan kepada Pemkab. Itulah pentingnya keberadaan Bappeda yang bakal melalukan perencanaan untuk kegiatan ini agar kedepannya lebih baik.

Tersangka Curanmor Nyaris Tewas Dihakimi Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Ka (30), warga Desa Tente, Kabupaten Bima, nyaris tewas dihakimi massa.

Dia tepergok hendak mencuri sepeda motor warga di dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Sabtu (7/5) malam. Untungnya aparat kepolisian segera tiba di tempat kejadian perkara (TKP), dan dengan kondisi babak belur, ia kemudian diamankan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Minggu (8/5), peristiwa tersebut terjadi menjelang waktu shalat Isya.

Bermula saat pemilik motor, Jamaluddin, warga Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, mendatangi rumah Bambang, keluarganya di Desa Sering untuk memperbaiki atap rumah. Rumah tersebut tepatnya berada di depan masjid, dekat simpangan Sering. Ia pun memarkir sepeda motor bernopol EA 5223 AF miliknya di depan rumah tersebut.

Adapun Bambang (saksi), berniat mencuci tangan di keran depan rumah, lantaran hendak makan malam bersama korban. Saksi curiga melihat lampu sepeda motor kor-

ban menyala dengan seseorang menungganginya. Ia pun menghampiri dan langsung memegang tangan yang tidak lain tersangka pelaku. Saat ditanyakan, pelaku menjawab dengan terbata-bata hendak mencari alamat rumah seseorang.

Lantaran curiga, saksi pun memegang bahu pelaku yang diduga kuat hendak membawa kendaraan tersebut. Mengingat kondisi kunci stang kendaraan dalam keadaan rusak, karena pelaku membongkarnya menggunakan kunci T. Merasa terdesak, pelakupun sempat memukul saksi. Bahkan nyaris menusuk saksi menggunakan kunci T yang ujungnya tajam. Beruntung, A. Wahid Sur, ayah saksi melihat kejadian, dan langsung menen-

dang kunci tersebut. Sehingga ia mengalami luka gores. Melihat warga mulai berdatangan, pelakupun berlari menuju tanjakan arah pemakaman umum Sering dan SDN Sering. Sambil berteriak, saksi dan ayahnya mengejar pelaku, yang membuat warga lain keluar.

Tersangka yang panik kemudian menabrak dua pemuda didepannya. Pelakupun terjatuh, dan langsung dihakimi massa hingga babak belur.

Beruntung pelaku sempat diamankan ke rumah Kepala Dusun setempat. Anggota Polres Sumbawa yang kebetulan melakukan Patroli, langsung mengevakuasi yang bersangkutan ke Polres Sumbawa. “Sebenarnya dia bersama rekannya. Namun rekannya yang

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Pelaku curanmor saat diamankan di Polres Sumbawa, Minggu (8/5). menunggu menggunakan kendaraan lain terlebih dulu kabur,” kata salah seorang warga. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo menyebutkan, dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak

motor korban. Pihaknya mengindikasikan yang bersangkutan sindikat. Saat ini, pihaknya masih memburu pelaku lainnya. Mengingat dari pengakuan tersangka, tidak melakukan aksi seorang diri. “Kami masih memburu pelaku lainnya,” tukas AKP Tri. (ind)

Diduga Jual ABG, Terduga Mucikari Diciduk Polisi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi belum menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana pencarian pesawat latih, yang jatuh di sekitar perairan Pulau Moyo beberapa tahun lalu. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim AKP Tri Prasetiyo, Sabtu (7/5) menyebutkan pihaknya tengah men(Suara NTB/ind) dalami dugaan penyimpanganTri Prasetiyo nya. Dalam hal ini akan diperiksa secara keseluruhan. Mulai dari pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan administrasinya. “Ini yang tengah kami dalami. Nanti ketika terdapat kesalahan, baru kita bisa berani mengambil langkah berikutnya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Februari 2014 lalu sebuah pesawat Latih Liberti XL 2 jatuh di perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Guna melakukan pencarian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengajukan dana tanggap darurat untuk melakukan pencarian. Dana tersebut kemudian dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 234 juta.

Meskipun prosesnya sudah berjalan, namun dana tersebut menuai permasalahan. Dalam penggunaan dana diduga terjadi penyimpangan. Sesuai laporan yang diterima pihak kepolisian.

Dalam hal ini, pihak kepolisian memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini tercatat sudah 40 lebih saksi yang dimintai keterangan. Mulai dari Kabid Kedaruratan BPBD, Bendahara Pengeluaran BPBD, dan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berjumlah sekitar 30-an lebih. Dalam hal ini masih tersisa sejumlah saksi yang akan dimintai keterangan. (ind)

Rektor UTS Ajak Mahasiswa Raih Beasiswa di Luar Negeri Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Dr. Andy Tirta M.Eng, berbagi rahasia, tips dan trik menaklukkan persyaratan-persyaratan menjadi penerima beasiswa kuliah ke luar negeri saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Scholarship dengan tema “Kuliah Ke Luar Negeri, SiapaTakut?” yang pernah diadakan Sahabat Beasiswa Chapter Sumbawa.

Menurut Humas UTS, Dina Rasyidi, dengan membagi pengalamannya saat menyelesaikan jenjang S2 dan S3 di Korea, rektor muda yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM FakultasTeknik Universitas Indonesia ini menyatakan, kuliah ke luar negeri sebetulnya proses menuntut ilmu yang menjadi hak kita semua dan akan dapat terwujud melalui banyak program beasiswa yang tersedia. “Banyak calon mahasiswa yang menyerah mengejar beasiswa saat fikiran telah dibuntukan dengan persyaratan-persyaratan yang dirasa berada di luar jangkauan kemampuan minat, bakat dan lain-lain. Padahal sesungguhnya itu hanyalah blockmind saja.

Di mana seseorang berserah diri saat tahap awal mencoba.

Sebenarnya semua bisa ditaklukkan dengan sedikit perjuangan,” terang Andi yang juga Direktur PT. Rumah Kreasi Asia Mandiri dan mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Korea (PERPIKA) ini.

Di hadapan ratusan peserta seminar yang datang dari kalangan mahasiswa dan pelajar Sumbawa dalam seminar yang berlangsung di wisma daerah Sumbawa tersebut, Dr. Andy memaparkan alasan seseorang kuliah hingga ke luar negeri. Selain bisa melihat dunia, kuliah keluar negeri merupakan kesempatan bagi diri sendiri untuk meraih pendidikan yang lebih menantang. Sekaligus sebagai media dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bertemu budaya dan orang baru yang akan menjadi saudara. Serta terpenting, media terbaik untuk mencoba lolos dalam persaingan internasional. Bisa melanglang buana ke berbagai negara dan banyak pengalaman hidup yang diperolehnya. (arn)

Termasuk memberikan masukan kepada pusat melalui Bappenas. Mengingat masih cukup banyak lembaga lainnya terutama lembaga baru yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang juga butuh pembinaan. Mengingat salah satu syarat mendapatkan BOP ini, lembaga yang sudah mendapatkan NPSN. “Intinya Tim Manajemen BOP dibentuk tidak semata mata dana ini tersalur tepat waktu dan sasaran, tetapi saya juga mengharapkan tim memikirkan dampak dan support program,” pungkas Mukhlis. (arn/*)

(Suara NTB/ind)

DIBAWA - Korban S, gadis di bawah umur saat dibawa Polwan ke ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa, untuk dimintai keterangan, Minggu.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Operasi Pekat Polres Sumbawa berhasil menangkap seorang pria yang diduga mucikari atau germo berinisial RSH (22), Sabtu (7/5) malam.

Ia ditangkap di sebuah hotel di wilayah Labuan Sumbawa, lantaran hendak memperdagangkan seorang gadis dibawah umur berinisial S. Keduanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Unit PPA Polres Sumbawa.

Informasinya, polisi menangkap RSH setelah mengamankan seorang gadis di bawah umur berinisial S di sebuah kamar hotel wilayah setempat. Dalam prakteknya, RSH membawa S ke sebuah hotel dan mempertemukannya dengan pelanggan. Nantinya, RSH akan mendapatkan uang dari pekerjaan yang dilakukan S. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Minggu (8/5) menyebutkan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini. “Yang bersangkutan ( terduga germo) ini akan dijerat Pasal 76 ayat 1 jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 296 KUHP,” ujarnya.

Disebutkannya, meskipun nantinya operasi Pekat akan berakhir, pihaknya akan terus melakukan pencarian. Mengingat germo atau mucikari masih banyak berkeliaran di Sumbawa. “Kami akan terus melakukan pencarian meskipun nantinya operasi Pekat berakhir. Karena masih banyak germo yang berkeliaran di Sumbawa,” tukas AKP Tri. (ind)

Polisi Jaring Siswa Ugal-ugalan di Jalan Raya Sumbawa Besar (Suara NTB) Tradisi buruk aksi coratcoret pakaian seragam dan trek-trekan, kembali terjadi seusai pengumuman kelulusan siswa SMU/sederajat, Sabtu. Polres Sumbawa lalu menjaring para siswa pelaku trektrekan tersebut, berikut mengamankan sepeda motornya.

Sedikitnya enam sepeda motor berknalpot racing, tidak ada kelengkapan teknis dan berbonceng tiga, juga diamankan polisi, Sabtu (7/5) lalu.

Sebelumnya, pihak kepolisian sudah melakukan upaya antisipasi untuk upaya penertiban. Dengan menempatkan personel dan memasang blokade di titik-titik tertentu di

ruas jalan dalam kota. Sehingga kebanyakan siswa melakukan konvoi melintasi ruas-ruas jalan pinggiran kota. Meskipun ada juga yang konvoi dengan ugal-ugalan di dalam kota.

Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP Syafruddin menyampaikan, pihaknya sudah menempatkan personel di sejumlah titik rawan terjadinya aksi trek-trekan yang dilakukan siswa. Hal ini dilakukan, guna menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Mengingat sudah menjadi tradisi, siswa yang menerima kelulusan melakukan konvoi dengan aksi ugal-ugalan. Sehingga dapat membahayakan bagi kelancaran berlalu lintas.

Disebutkannya, pihaknya mengamankan sepeda motor dari konvoi yang dilakukan siswa, motor yang diganti spare part asli dan lain sebagainya, ugal-ugalan serta berknalpot racing. Sepeda motor tersebut baru bisa diambil pemiliknya, apabila sudah dilengkapi seluruh kelengkapan standar teknis dan menunjukkan bukti kepemilikan. “Kendaraan tersebut kita amankan dan tidak ditilang. Kalau sudah melengkapi seluruh kelengkapan standar teknis, maka bisa diambil pemiliknya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kabag Ops menilai aksi corat-coret dan konvoi pasca penerimaan hasil kelulusan tidaklah mendidik. Justru hal ini melanggar aturan. Meng-

ingat aksi ugal-ugalan yang dilakukan, selain mengganggu pengendara lain juga menimbulkan kenyamanan dengan suara knalpot bising dari kendaraan

siswa. Diharapkannya, terhadap hal ini perlu adanya peran penting pihak guru ataupun orang tua untuk melakukan himbauan. (ind)

(Suara NTB/ind)

UGAL-UGALAN - Sepeda motor yang melakukan aksi ugalugalan yang diamankan di Mapolres Sumbawa, Minggu (8/5).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Halaman 7

Gelar Nusantara Mengaji

Warga Bali 1 Berharap Rutin Dilaksanakan Dompu (Suara NTB) Gerakan Nusantara Mengaji untuk mengkhatamkan Al Quran sebanyak 300.000 kali serentak seluruh Indonesia pada 7 – 8 Mei yang diinisiasi H. A. Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari berbagai daerah. Rahmat Syafiuddin, SH, sekretaris Komisi III DPRD Dompu ini melaksanakan khataman Al Quran di 40 majelis taklim dan setiap majelis mengkhatam hingga lima kali selama dua hari. Warga pun berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara periodik untuk mengimbangi arus globalisasi yang cenderung bebas.

Rahmat Syafiuddin, SH Ketua Fraksi PKB yang juga sekretaris Komisi III DPRD Dompu pada acara pembukaan Nusantara Mengaji di kediamannya,

(Suara NTB/ula)

NUSANTARA MENGAJI - Rahmat Syafiuddin, SH, Ketua Fraksi PKB yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Dompu saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Nusantara Mengaji di kediamannya, Sabtu (7/5) malam (kanan), dan salah seorang santriwati sedang mengaji untuk mengkhatamkan Al Quran pada acara Nusantara Mengaji.

Sabtu (7/5) malam mengatakan, banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa mulai terjadinya dekadensi moral membuat H. A. Muhaimin Iskandar, salah seor-

ang petinggi NU ini mendorong gerakan Nusantara Mengaji dengan mengkhatam 300.000 kali Al Quran serentak seluruh Indonesia dalam dua hari. “Melalui gerakan

Nusantara Mengaji, kita memohon pertolongan Allah SWT untuk keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan bangsa dan daerah kita,” kata Rahmat.

Ia pun mengungkapkan beberapa persoalan moral yang terjadi seperti narkoba yang menggerogoti anak bangsa hingga pada aparat, tindakan asusila dan pencabulan pada anak, perkelahian antarkampung, pencurian dan korupsi terjadi di mana – mana.

Gerakan Nusantara Mengaji, pada dasarnya sebagai ajakan agar umat Islam bisa kembali pada kitab sucinya, Al Quran.

“Berbagai tindakan amoral terjadi sebagai dampak pergeseran nilai ajaran agama yang dilakukan umat manusia. Gerakan Nusantara Mengaji yang diinisiasi oleh H. A. Muhaimin Iskandar untuk membumikan kembali Al Quran sebagai kitab suci umat Islam dan menjadi rujukan dalam bertindak,” ungkapnya.

Sebagai gerakan, Rahmat

mengkoordinir 40 majelis taklim di Kelurahan Bali 1 dan sekitar.

Majelis ini dipusatkan di kediaman pribadinya, Kelurahan Bali 1, TPQ Al Khusaini, kompleks pasar induk Dompu, dan TPQ Nurul Yaqin serta didukung beberapa TPQ di Kelurahan Bali 1 Dompu. Setiap majelis yang terdiri dari 30 orang mengkhatam Al Quran hingga lima kali selama 7 – 8 Mei 2016. Di TPQ Nurul Yaqin langsung didampingi Ketua Majelis Syuro PKB Kabupaten Dompu, H. Abidin Sulaiman.

Mahmud AB, tokoh masyarakat Bali 1, mengharapkan agar gerakan Nusantara Mengaji dapat berkelanjutan sebagai syiar agama di tengah pergeseran nilai yang dilakukan masyarakat.

Arus globalisasi yang cenderung membuat orang ingin bebas ber-

dampak pada sikap dan perilakunya. “Kurangnya syiar agama kepada warga di tengah kampung membuat warga memilih nonton organ tunggal. Dengan gerakan mengaji ini, kita berharap menjadi pilihan agar kita terus mempelajarinya dan mengamalkannya,” katanya.

Syafruddin Usman, tokoh masyarakat lainnya juga mengharapkan, agar gerakan Nusantara Mengaji bisa menjadi awal gerakan membumikan Al Quran di tengah umat. Pergeseran nilai yang berdampak pada tindakan dekadensi moral sebagai dampak dari menjauhnya umat dari ajaran agama. “Berbagai persoalan yang dihadapi bangsa akan terselesaikan dengan kita kembali pada Al Quran dan Hadist,” terangnya. (ula/*)

Tersangka Pencabulan Anak Nyaris Dibakar Massa (Suara NTB/ula)

CORAT-CORET - Siswa SMA di Dompu yang merayakan kelulusan dengan aksi corat-coret seragam, Sabtu (7/5).

Lulus 100 Persen, Tapi Nilai di Bawah Standar Dompu (Suara NTB) Siswa kelas akhir SMA/sederajat yang diumumkan kelulusannya, Sabtu (7/5) dinyatakan 100 persen lulus. Namun rata – rata nilai ujian nasional (UN) berada di bawah standar kompetensi kelulusan. Kepala SMAN 1 Woja, M. Nur, S.Pd kepada Suara NTB, Sabtu (7/5) mengungkapkan, 202 orang siswa yang menamatkan sekolahnya tahun 2016 dinyatakan lulus 100 persen. Tingkat kelulusan ini ditentukan pihak sekolah, sehingga semua peserta ujian dinyatakan lulus. “Alhamdulillah semuanya lulus 100 persen,” katanya.

Kendati 100 persen lulus, nilai tertinggi hasil ujian nasional (UN) siswa SMAN 1 Woja hanya 291. Bila dirata – ratakan, tidak sampai memenuhi standar nilai kompetensi kelulusan minimal 5,5.

Namun siswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian perbaikan pada Oktober atau November 2016 untuk mata pelajaran yang belum memenuhi standar kelulusan 5,5 per mata pelajaran yang diUN-kan. “UN bukan standar kelulusan. Bagi siswa yang belum memenuhi standar nilai kelulusan diberi kesempatan untuk melakukan ujian perbaikan Oktober atau November,” kata M. Nur. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Dikti) RI tahun 2016, nilai UN menjadi salah satu syarat kelulusan masuk perguruan tinggi (PT). Dengan hasil UN yang diraih siswanya, M. Nur mengaku, pesimis anak didiknya bisa lolos ke PTN ternama melalui jalur SMPTN. Walaupun, nilai UN bukan satu – satunya penentu.

Karena bisa saja, dilihat dari integritas pelaksanaan UN. “Dengan hasil UN sekarang, sulit (lolos ke PTN ternama),” katanya.

Kepala bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr. Nuril Furkan, M.Pd yang dihubungi terkait tingkat kelulusan mengatakan, 100 persen siswa SMA/sederajat dinyatakan lulus. Karena penentu kelulusan dilakukan oleh sekolah. Kecuali siswa yang sejak awal tidak mengikuti ujian sekolah dan UN, tidak akan diluluskan. “Semua siswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, kecuali mereka tidak mengikuti ujian dari awal,” katanya.

Berdasarkan hasil UN, Nuril mengaku, hasilnya belum diketahuinya secara pasti. Karena hasil UN ini, tidak hanya pada nilai mata pelajaran yang diperoleh. Tapi akan dicek lagi integritas pelaksanaan UN dari Direktorat pendidikan menengah melalui hasil tes. “Kalau dari nilai, lumayan. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kita tidak tahu, apakah nilainya rendah ini karena sebatas itu kemampuannya atau bagaimana? atau yang nilainya tinggi, disebabkan faktor X atau bagaimana? Kita tunggu hasl cek integritas dari Direktorat,” ungkapnya.

Sementara perayaan kelulusan tingkat SMA sederajat, Sabtu, beberapa sekolah memilih dilakukan secara online melalui website sekolah. Seperti SMAN 1 Dompu, SMKN 1 Dompu dan SMAN 2 Dompu. Kendati demikian, para siswa masih banyak ditemukan melaukan aksi corat – coret seragam serta trek – trekan di jalanan.

Hanya saja, jumlahnya tidak seramai sebelumnya. Selain karena beberapa sekolah mengumumkan secara online, juga karena upaya pencegahan yang dilakukan pihak sekolah. (ula)

Polres Bima Sita Miras Bima (Suara NTB) – Jajaran Sat Resnarkoba Polres Bima Kabupaten, berhasil menyita ratusan botol minuman keras (miras) berbagai merek dalam operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Sabtu (7/5). Miras tersebut diamankan dari lima lokasi yang berbeda.

“Miras yang disita jumlahnya hampir ratusan botol, yang sudah dibungkus dalam karung,” ucap KBO SatResnarkoba Polres Bima Kabupaten, Ipda I Made Dimas kepada Suara NTB, Minggu (8/5).

Kata dia, ratusan botol miras tersebut diamankan usai pihaknya mendapat laporan dari masyarakat setempat.

Masyarakat mengaku resah dengan maraknya peredaran barang haram itu. Menurutnya, miras itu disita dari beberapa lokasi yang berbeda. Yang diketahui dimiliki salah seorang warga Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, NS (32). Yang juga diduga sebagai pemasok miras terbesar di wilayah setempat.

“Penyitaan miras dan penangkapan NS ini, dalam rangkaian operasi pekat 2016,” akunya. Saat ini, lanjutnya, baik barang bukti (BB) dan NS, sedang berada di Mapolres setempat, bahkan telah dimintai keterangan. NS, menurut Dimas, hanya dikenakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2015 tentang Miras dan tidak akan dilakukan penahanan. “Kegiatan NS ini Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dia hanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” terangnya.

Dia berharap partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke aparat terdekat, apabila menemukan ada kegiatan yang melanggar hukum dan aturan. “Kami berharap dalam operasi Pekat ini masyarakat ikut andil memberantas penyakit masyarakat, seperti prostusisi, perendaran markoba dan miras,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

BARANG BUKTI – Barang bukti miras yang diamankan dan sudah dikarungkan oleh Mapolres Bima, Minggu (8/5).

Dompu (Suara NTB) Seorang anak, A (5), warga Tekasire Kecamatan Manggelewa, diduga dicabuli Zk (30) warga Karang Puni Desa Kampasi Meci, Manggelewa, Dompu.

Warga yang mengetahui kejadi ini langsung mengejarnya dan ia nyaris dibakar massa.

Zk kepada wartawan di Mapolres Dompu, Sabtu (7/5), mengakui kekhilafan dirinya yang nyaris memperkosa A di Tekasire. Perbuatannya ini cepat diketahui keluarga korban yang melihat pelaku bersama

korban. Pelaku bahkan sempat berusaha menyetubuhi korban, tapi gagal karena kecilnya korban. “Saya menyesal, pak,” katanya.

Pelaku sempat melarikan diri di semak – semak sekitar

tempat kejadian ketika dilihat keluarga korban. Namun warga berhasil menangkapnya dan bahkan ia sempat dihakimi warga. Aparat kepolisian pun cepat mengamankan pelaku ke Polsek. “Tadi sudah dicari ke kantor dan nyaris dibakar massa. Syukurnya kita sembunyikan dan langsung bawa ke Polres,” kata Brigadir AF Widodo, Babinkamtibmas Desa Tekasire.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman mengatakan,

kasus pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Zk di Tekasire Kecamatan Manggelewa, Sabtu, akan ditangani langsung pihaknya. Untuk memastikan dugaan pemerkosaan dan pencabulan, korban yang ditemani orang tuanya telah melakukan visum. “Kalau ada luka robek, berarti masuk kategori pemerkosaan,” katanya.

Pelaku akan dikenakan pasal 76 jo 82 ayat (2) undang – undang No 35 tahun 2014 perubahan dari undang – undang No 23

tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku diancam penjara 5 – 15 tahun penjara.

Sebelumnya, aparat Polsek Woja juga menangani kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur oleh tukang ojek.

Anak yang masih duduk di bangku SMP ini semula minta diantarkan ke pangkalan bemo di sekitar pasar Wodi dan langsung ke simpang Sipon untuk menunggu mobil ke Kempo, tapi oleh pelaku dibawa hingga ke Desa Riwo Kecamatan Woja. (ula) (Suara NTB/ist)

BLOKIR – Ruas jalan provinsi di desa Laju, kabupaten Bima, yang diblokir oleh warga dengan menebang pepohonan di pinggir jalan, Minggu (8/5).

Bima (Suara NTB) – Aktivis mahasiswa dan warga desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, memblokir ruas jalan Provinsi di desa setempat, Minggu (8/5). Mereka protes lantaran warga setempat tidak diperbolehkan mengikuti lomba bola voli tingkat Kecamatan.

Aksi masyarakat Desa Laju tersebut dimulai sejak pagi hari. Massa melakukan blokir jalan lintas Tente – Waworada itu sepanjang 30 meter

dengan menebang pepohonan di pinggir jalan dan juga batu.

Koordinator lapangan, Wawan, S.Pd, menjelaskan aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Camat dan juga Kapolsek Langgudu. Karena tidak memperbolehkan klub bola voli Desa Laju ikut dalam turnamen Langgudu Cup 2016.

“Alasan Camat dan Kapolsek tidak memperbolehkan kami mengikuti event ini karena persoalan keaman-

an,” ucapnya.

Untuk itu, sebagai perwakilan massa aksi, Wawan meminta agar Camat Langgudu, M. Rum dan Kapolsek Langgudu Ipda Lalu Khairudin dicopot dari jabatannya.

Serta mendesak pihak panitia mengizinkan klub voli Desa Laju ikut dalam dalam turnamen tingkat Kecamatan Langgudu itu.

Akibat aksi blokade jalan tersebut, kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melin-

tas pada jalur tersebut. Kendaraan dari terminal Tente yang menuju Desa Doro O’o terpaksa dialihkan menuju Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan tujuan menghindari penumpukan dan kemacetan kendaraan.

Kapolsek Langgudu, Ipda Lalu Khairudin menyebutkan, untuk mengamankan kondisi dan tidak mengganggu lalu lintas, pihaknya telah menurunkan sejumlah anggota. “Se-

jauh ini kondisinya aman dan terkendali,” katanya saat dihubungi via HP. Ditanya soal alasan tidak mengikutsertakan klub voli desa Laju, sehingga berbuntut pada pemblokiran jalan, Khairuddin enggan mengomentari, justru mengarahkan pertanyaan itu kepada pihak panitia pelaksana.

“Soal itu silakan ditanyakan langsung kepada pihak panitia yang menggelar event,” pungkasnya. (uki)

M. Amin Gelar Nusantara Mengaji di Ponpes Al Kausar Ranggo Dompu (Suara NTB) Banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa dan daerah akibat kerusakan moral membuat H. A. Muhaimin Iskandar selaku inisiator kegiatan menggelar acara khataman Al Quran 300.000 kali dalam dua hari. Kegiatan ini juga didukung M. Amin, S.Pd yang juga Wakil Ketua DPRD Dompu dengan melaksanakan khataman Al Quran di Pondok Pesantren Al Kausar, Ranggo, Kecamatan Pajo. Kegiatan yang dinilai untuk membumikan kembali Al Quran di negara muslim terbesar dunia ini mendapat dukungan masyarakat.

M. Amin, S.Pd dalam sambutannya pada acara pembukaan Nusantara Mengaji di Pondok Pesantren Al Kausar, Sabtu (7/5) malam, mengungkapkan kegiatan Nusantara Mengaji yang diinisiasi oleh H. A. Muhaimin Iskandar ini ditargetkan bisa mengkhatam Al Quran hingga 300 ribu kali selama dua hari serentak di seluruh Indonesia, 7 – 8 Mei. Ide ini muncul seiring banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa dan daerah akibat kerusakan moral seperti persoalan korup-

(Suara NTB/ula)

HAFALAN AL QURAN - Santri Ponpes Al Kausar Desa Ranggo Kecamatan Pajo melakukan demonstrasi hafalan Al Quran juz ke 30 pada malam Nusantara Mengaji (kiri), Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd yang juga koordinator daerah Nusantara Mengaji foto bersama pimpinan Ponpes Al Kausar, Drs. H. Asikin Ahmad serta tokoh masyrakat setempat, Sabtu (7/5) malam. si maupun narkoba. Peredaran narkoba mulai anak sekolah, mahasiswa, PNS bahkan aparat ikut terlibat.

“Al Quran merupakan kita suci bagi umat Islam. Namun zaman sekarang, sudah banyak umat yang bergeser dari nilai – nilai Al Quran. (Di Dompu) Ada perkelahian antarkampung yang baru sehari terselesaikan (perdamaiannya).

Kenapa ini terjadi? Karena mundurnya pemahaman kita tetang Al Quran, sehingga dicetuskan oleh H. A. Muhaimin Iskandar sebagai bentuk dukungan pada pemerintah dengan

acara khataman Al Quran sebanyak 300.000 dalam waktu yang sama,” ungkapnya.

Kegiatan Nusantara Mengaji, kata Amin, sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada pemerintah dalam bentuk ajakan kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk kembali kepada Al Quran dan Al Hadist. Dengan demikian, perdamaian dan keamanan bisa terajud serta pemerintah bisa membangun untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. “Ini bagian kami untuk membantu pemerintah. Nusantara mengaji ini perlu

mendapat dukungan dari semua pihak, sehingga tidak terhenti di sini kegiatannya,” harap politisi asal PKB ini.

Dengan demikian, pertolongan Allah SWT untuk keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan bangsa bisa dikabulkan.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Kausar Ranggo, Drs. H. Asikin Ahmad dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas gagasan gerakan Nusantara Mengaji oleh H. A. Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum DPP PKB. “Ini sebetulnya sederhana dan mudah dilaksanakan.

Tapi memunculkan ke permukaan menjadi inisiator, tidak banyak orang yang bisa melakukannya,” katanya.

Gerakan Nusantara Mengaji merupakan langkah untuk membumikan Al Quran sebagai kegiatan yang harus didukung penuh. Di Pondok Pesantren, kegiatan ini bukan hal asing dan menjadi bagian dari kurikulum yang membedakan dengan sekolah umum.

“Mari kita sambut kegiatan Nusantara Mengaji yang disponsori H. A. Muhaimin Iskandar, semoga bisa dilaksanakan setiap tahun dan bila memungkinkan dilaksanakan secara periodik,” katanya.

Al Quran, kata H. Asikin Ahmad, bisa menjawab semua persoalan dan masalah yang dihadapi manusia. “Andai dalam satu desa ada satu titik (majelis) saja. Dengan jumlah desa saat ini se Indonesia sebanyak 100 ribu desa dikalikan 100 orang, maka 10 juta orang melakukan khataman Al Quran pada malam hari ini. Sehingga bisa diwujudkan Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang bisa membumikan Al Quran di setiap nafas kehidupan,” katanya. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Halaman 8

TMMD Ke-96

Korem Buka Jalan Baru di Dua Kecamatan

Mataram (Suara NTB) Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-96 yang berlangsung di Loteng dan Dompu, sudah berjalan sepekan. Berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat fisik telah mulai dikerjakan oleh seluruh peserta TMMD, seperti yang dilaksanakan di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur dan di Desa Pemantek Kecamatan Janapria Loteng.

Mulai Kamis (6/5), para peserta TMMD yang terdiri dari anggota jajaran Korem 162/WB dan anggota TNI se Pulau Lombok serta dibantu oleh instansi terkait, bersama masyarakat setempat, mengerjakan pembuatan jalan baru di Desa Ganti. Mengingat akses jalan di desa setempat masih sangat kurang. Sehingga dibuka ruas jalan baru. Selain itu dan mengerjakan pengerukan jalan yang menuju kuburan yang ada di Desa Pemantek Kecamatan Janapria. “Pembuatan jalan ini sangat di butuhkan oleh masyarakat, karena dengan adanya jalan baru tersebut maka

akan mempermudah masyarakat yang ada di Desa Ganti untuk menuju desa lainnya,” kata Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf, MA kepada Suara NTB, Minggu (8/5).

Selain itu dengan adanya akses jalan yang lebih luas, maka akan memudahkan kendaraan yang lebih besar untuk melintas ke desa. Dengan adanya jalan baru ini diharapkannya, dapat lebih memajukan dan meningkatkan laju perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ganti khususnya.

Selain pembuatan jalan kegiatan TMMD ke-96 juga masih akan mengerjakan berbagai fasilitas umum yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat seperti pembangunan saluran air, goronggorong, dan kegiatan lainnya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam TMMD tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah. Bukan hanya itu saja, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu

(Suara NTB/ist/penrem)

AKSES BARU - Kegiatan TMMD pembukaan jalan baru di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. masyarakat yang ada di Desa terpencil sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih dit-

ingkatkan. Danrem juga berharap segala prasarana yang nantinya dibuatkan dapat benar-benar di-

manfaatkan dan dijaga dengan baik sehingga masa pakainya dapat lebih lama. (ars/*)

Bahaya Radikalisme

Kapolda Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat harus tanggap terhadap kondisi sekitar, terhadap tamu-tamu dengan gerak-gerik mencurigakan. Demi meningkatkan kewaspadaan bahaya radikalisme, terorisme, dan ISIS. Masyarakat membentengi diri dengan meningkatkan pemahaman agama yang tepat.

Maksimalkan Koordinasi PEMPROV NTB disarankan untuk memaksimalkan koordinasi dengan para anggota DPR RI yang mewakili NTB di tingkat pusat. Hal ini diperlukan guna memaksimalkan dukungan bagi target-target besar yang dibuat Pemprov NTB di masa mendatang.

Masukan itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. L. Pattimura Farhan, S.Ag, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi PKS di DPRD NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB, akhir tahun anggaran 2015, baru-baru ini.

Fraksi PKS menilai, capaian pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dari 17,05 persen menjadi 16,54 persen memang patut diapresiasi. Namun, realisasi ini masih di bawah target RPJMD yaitu 15,25 persen atau defisit 1,29 poin. Jika tren defisit target ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, mereka khawatir, pada akhir tahun 2018, target angka kemiskinan 12,25 persen tidak akan tercapai.

“Kami khawatir, jika tidak ada terobosan yang revolusioner, maka realisasi penurunan angka kemiskinan akan stagnan pada angka 15 persen. Dalam konteks itu, pemerintah daerah Provinsi NTB yang juga sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pada waktu mendatang perlu lebih aktif mengintegrasikan potensi sumber daya yang dimilikinya dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Pattimura.

Ia menyebutkan, sumber daya yang dimaksud antara lain APBN Indonesia yang saat ini berjumlah 2.095 triliun.

Pihaknya berharap, melalui wakil rakyat NTB di Senayan, pemerintah daerah dapat mendorong mereka menjalankan fungsi lobi untuk mendatangkan program dan kegiatan bagi NTB. Selain itu, APBD 10 kabupaten/kota, yang mencapai lebih dari Rp 13 triliun bisa didorong dan dikoordinasikan untuk mengentaskan kemiskinan. Ketiga, APBDesa dengan jumlah 995 desa yang mencapai 1,5 triliun pun bisa diintegrasikan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Hemat kami, peran-peran koordinasi dan integratif dari pemerintah provinsi belum berjalan dengan cukup kuat yang menarik dana dari atas (pusat) atau mempengaruhi kebijakan pembangunan sampai desa, sehingga program percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan masih meleset jauh dari target RPJMD,” pungkasnya. (ndi)

Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, kepada ribuan jamaah di Masjid Raya At-Taqwa Mataram.

Kapolda menjadi pembicara dalam Tablig Akbar Nasional dengan tema Waspada Terorisme, Radikalisme, ISIS, dan Penistaan Agama, Minggu (8/5).

Kapolda mengatakan, aparat kepolisian tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani terorisme. Sebab, perlu ada langkah komprehensif yang melibatkan semua pihak.

“Terutama dalam hal pencegahan. Harapannya dengan pencegahan dan pemberian pemahaman lebih dikedepankan,” pesannya. “Daripada mendahulukan langkah represif penindakan hukum.”

Majelis, kata Kapolda, menjadi media penyamaan persepsi dalam menghadapi terorisme. Stabilitas keamanan kerap menemui hambatan, khususnya gerakan radikal.

“Kalau masyarkat pema-

hamanya sudah bagus, maka radikalisme atau teroris tidak akan ada lagi di sini.”

Semakin kekinian, modus dan motifnya berkembang dan berubah-ubah. Aksi terorisme dulunya menyasar simbol-simbol Barat, seperti terjadi dalam serangkaian Bom Bali pada awal tahun 2000. Mengakibatkan 202 jiwa melayang dan 325 orang luka-luka.

Yang terbaru, awal Januari 2016 lalu di Jalan Thamrin, Jakarta, dengan korban 8 orang meninggal dunia, dan 26 orang luka-luka.

Kapolda menjelaskan, gerakan radikalisme menginginkan perubahan sosial dan politik secara instan.

“Dengan melakukan aksi kekerasan,” ujarnya.

Isu terorisme, sambung jenderal bintang satu ini, sangat sensitif. Jika tidak segera ditangani, akan mengancam eksistensi negara, masyarakat harus bersatu agar tidak dipecah-belah.

Menangani itu, di daerah per-

lu ada political will dari kepala daerah untuk melakukan penanganan terpadu. Melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Dan kesiapsiagaan aparat kepolisian,” ujar Kapolda.

Dari Mabes Polri telah dibentuk Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi. Dilaksanakan hingga Polda jajaran di tiap provinsi di Indonesia. Untuk melakukan pemetaan basis kelompok radikal.

Selain itu, dilaksanakan penyuluhan di kantong-kantong kelompok radikal. “Tapi tidak hanya di sana, yang belum disusupi pun kita pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.”

Peran Bhabinkamtibmas Polri dan Babinsa TNI juga dimaksimalkan untuk deteksi dini potensi tumbuh kembangnya gerakan radikal. “Kita barengi dengan patroli dan razia secara berkala,” kata Kapolda.

Pemerintah, APH, Masyarakat Bersinergi

(Suara NTB/ist)

KONTRARADIKAL - Kapolda NTB, Umar Septono memberikan ceramah kontraradikal dan deradikalisasi di Masjid Raya At-Taqwa Mataram, Minggu (8/5).

Kapolda mengimbau, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. “Untuk tanggap,” sebutnya. Agar mawas terhadap tamu dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Sebagai bagian dari upaya pencegahan.

“Masyarakat yang pengajiannya sembunyi, agar di tempat yang dapat dilihat,” ujarnya.

Masyarakat agar membantu dengan memantau seperti apa kegiatannya. “Tapi tidak boleh main hakim sendiri.”

Untuk kondisi NTB sendiri, menurut Kapolda hingga saat ini masih cukup baik. Ia mengapresiasi peran pondok pesantren dalam memberikan pe-

mahaman anti-terorisme.

“Saya kira di sini tidak rentan. Memang masih ada yang kurang, tapi itu bisa kita perbaiki sama-sama,” ungkapnya.

Kapolda menekankan, kepada pemerintah daerah dan pengusaha agar memperbanyak penggunaan CCTV. Terutama di ruang-ruang publik. Sebab, selama ini rekaman CCTV banyak membantu pengungkapan kasus tindak pidana terorisme.

“Perlu kerjasama komprehensif. Saya mengajak semua pihak agar saling bersinergi memaksimalkan fungsi dan tupoksi masing-masing,” tutupnya. (why)

Perguruan Tinggi Bantah Ada Pungli dan Tak Demokratis Dari Hal. 1

Senggigi Kondusif

(Suara NTB/dok)

HUNIAN di jasa wisata penginapan di Senggigi, Lobar tercatat penuh. Para wisatawan domestik dan mancanegara meramaikan akhir pekan panjang di pantai barat Lombok nan eksotik itu. Gangguan Kamtibmas terpantau minim.

Kapolsek Senggigi, AKP Kiki Firmansyah Effendi, SIK mengungkapkan, pihaknya mengantisipasi gangguan kamtibmas dengan menggandeng pemuda warga setempat. Didampingi Bhabinkamtibmas yang tersebar di sembilan desa.

“Kita tingkatkan patroli. Lalu lintas terpantau lancar tanpa kendala. 3C juga berkurang,” terangnya saat dihubungi Suara NTB, Minggu (8/5).

Terhadap para wisatawan yang memanfaatkan waktu di pantai dan laut, sambung dia, dipantau dan diawasi personel Polsek Senggigi dan Ditpolair Polda NTB. “Pantai kita jaga. Kejadian orang tenggelam tidak ada,” ujarnya.

Namun, ia mengungkapkan, karakteristik destinasi wisata dengan beragamnya tempat hiburan malam, perlu kesiapsiagaan polisi mengantisipasi keributan dan perkelahian.

“Rawannya itu ketika wisatawan dalam pengaruh alkohol. Lagi mabuk, senggol-senggolan. Buntutnya ribut, berkelahi,” ungkap Kiki.

Menghadapi itu, pihaknya mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi kedua belah pihak difasilitasi Bhabinkamtibmas. “Rata-rata dapat segera diselesaikan,” Selama libur panjang akhir pekan lalu, Polsek Senggigi juga melaksanakan giat Operasi Pekat, sebagai bagian integral pengamanan terhadap wisatawan.

Telah diungkap satu kasus perjudian. Serta satu kasus miras. Diamankan 70 botol miras jenis bir, tuak dan brem.

Kapolsek mengimbau agar masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian menjaga kamtibmas di Senggigi.

Sebab, seiring meningkatnya rasa aman wisatawan, maka meningkat pula tingkat kunjungan yang berdampak pada lancarnya roda perekonomian. (why)

Anggaran Pendapatan Belanja (APB) UMM. ‘’Tapi setelah disahkan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mereka bisa melihat dan memfotokopi, baik rekapnya maupun buktinya. Kita ndak pernah tutup-tutupi,’’ katanya.

Mustamin juga menyampaikan, transparansi juga termasuk di penggunaan anggaran untuk lembaga kemahasiswaan. Disebutkan, anggaran untuk lembaga kemahasiswaan sekitar Rp 800 juta setahun. ‘’Mereka juga harus membuktikan penggunaan anggaran harus dibuktikan, jangan dengan asal-asalan.

Kita sama-samalah. Dari PT menggunakan anggaran secara transparansi, dari mahasiswa juga menggunakan secara transparansi,’’ ujarnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di UMM. SPP di UMM berdasarkan SK Rektor, setelah sebelumnya dirapatkan di rapat pimpinan.

Mustamin menjelaskan, mekanisme penggunaan anggaran di UMM, setiap program studi (Prodi) mengusulkan program apa yang mesti dibiayai dalam satu tahun. Dari Prodi usulan tersebut nanti ke tingkat fakultas, kemudian ke universitas.

Universitas merumuskan program itu. Setelah dirumuskan, kemudian dirapatkan di rapat pimpinan, menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (RAPBU).

Setelah menjadi RAPBU, dibahas di senat, kemudian disetujui menjadi APBU, kemudian dikirim ke majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Atas dasar itulah kita rapat pimpinan menentukan biaya kuliah, apa naik atau tetap. Kalau tetap, tetap kita SK-kan, kalau naik tetap di SK-kan. Tidak ada pungutan di luar SK. Kalau ada pungutan di luar SK itu baru pungutan. Kalau ada pungutan, silakan lapor ke kita,’’ tegasnya.

Mustamin menyampaikan, beberapa tahun lalu, ada dosen yang lakukan pungutan liar di luar SK, dosen itu dipecat menjadi dosen. Jika ada dosen yang melakukan pungutan, pihak kampus mengenakan skorsing, tergantung dari be-

rat ringannya kesalahan. ‘’Tidak ada (pungutan) kalau kita, berdasarkan SK saja. dimaksud pungutan liar kalau tidak ada dalam SK. Pernah ada, empat tahun yang lalu, tapi kita menghukum dia (oknum dosen),’’ katanya.

Terkait dengan demokratisasi kampus, Mustamin mengatakan tidak pernah mengekang mahasiswa. Ia mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasi, saran dan masukan. Tetapi dengan cara yang sopan dan santun, dan lebih bagus jika menggunakan dialog.

Institusi, katanya, juga harus memberikan jaminan kepada mahasiswa terkait pelayanan dan segala macam.

Mahasiswa juga diminta untuk memberikan kontribusi.

Penyampaian aspirasai melalui aksi unjuk rasa dipersilakan. Tetapi yang harus dijaga adalah penyampaian secara sopan dan tertib. Tidak menyerang pribadi rektor, wakil rektor, dosen. ‘’Karena kebijakan yang dikeluarkan rektor merupakan hasil dari rapat pimpinan. Jadi bukan keputusan pribadi rektor,” ujarnya.

Mustamin juga menekankan, sebaiknya penyaluran aspirasi mahasiswa dilakukan oleh lembaga resmi mahasiswa, yang diatur dan di-SK-kan oleh rektor. Disebutkan, lembaga yang resmi di UMM, yaitu BEM, DPM, UKM, dan di UMM ada tambahan yakin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ‘’Silakan menggunakan lembaga itu. kalau menggunakaan atas nama lembaga di luar itu, kita tidak terima. Karena dianggap tidak resmi. Selama dilakukan dengan baik, tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, yang membidangi Kemahasiswaan, Ir. Subagio, M.Sc., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/5), juga membantah ada pungli di IKIP Mataram. ‘’Setiap mahasiswa baru pasti ada edaran SK yang dikeluarkan rektor, di situ terinci SPP untuk sumbangan pembanguann berapa, untuk praktikum berapa. Itu kan ada semua. Skripsi apa sudah jelas. Ndak ada pungutan liar itu,” tegasnya.

Ia mengakui memang ada iuran Ikatan Orang Tua Ma-

hasiswa (IOMA) di Fakultas Olahraga. Tetapi, menurutnya, adalah sumbangan sukarela orang tua mahasiswa. Digunakan untuk perbaikan ruangan. Dibayarkan oleh mahasiswa yang akan wisuda sebesar Rp 300 ribu per alumni. ‘’Bisa dicek ruangan di FPOK, sudah full AC dan bagus. Kalau kita ini di swasta ndak usaha sendiri sulit. Dari SPP itu dikelola untuk gaji karyawan, bayar listrik, dan sebagainya, kita olah sendiri,” katanya.

Sedangkan, untuk masalah kebebasan berorganisasi dan demokratisasi kampus, pihaknya sudah memberikan ruang. Terpenting aksi unjuk rasa mahasiswa tidak merusak. “Biasa kan kalau mahasiswa orasi itu, biasa. Lebih santun dari yang dulu. Karena kita kampus pendidikan, kalau kita terus biarkan, kasihan mereka juga kalau sudah alumni menjadi sorotan masyarakat,” ujarnya.

Subagio mengatakan, aspirasi dari mahasiwa akan dihimpun oleh Wakil Dekan III bergabung dengan Wakil Rektor III. Kemudian dibahas di rapat pimpinan. Apa yang menjadi kekurangan itu dibahas di rapat pimpinan.

Ia mencontohkan, salah satu kebebasan berorganisasi, yaitu akan diselenggarakan Pemilu Raya Mahasiswa di bulan Mei ini. “Kalau berorganisai di IKIP itu terbuka.

Memang organisasi ekstra kampus ndak boleh masuk kampus, ada edarannya,” katanya.

Unram Membantah Pihak rektorat Universitas Mataram (Unram) membantah jika disebut sebagai kampus yang tidak demokratis menyusul adanya laporan mahasiswa ke Komisi IV DPRD Provinsi NTB belum lama itu.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswa Unram, Dr. Muh Nasir menegaskan, pihaknya selalu menjunjung tinggi nilainilai demokrasi di tengah-tengah kampus, termasuk demokratisasi di tengah mahasiswa. “Demokrasi di Unram berjalan dengan baik,’’ jelasnya.

Disebutkan Nasir bahwa semua mekanisme dan saluran demokrasi di semua lembaga kemahasiswaan berjalan dengan baik di semua tingkat

organisasi kemahasiswaan mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Semua organisasi kemahasiswaan tersebut diberikan ruang dan diberikan kewenangan untuk menyusun program kerja, termausk kemudian diberikan anggaran untuk melaksanakan programnya. ‘’Tidak ada pembatasan atas program yang dibuat mahasiswa termasuk aktivitas kemahasiswaan lainnya, semuanya dilakukan demokratis”, tegas Nasir.

Selain itu, pihaknya juga menjamin tidak adanya pungutan liar sebagaimana berkembang dan dilaporkan mahasiswa ke Komisi V DPRD NTB. ‘’Tidak ada Pungli, bagaimana mau ada pungli UKT setiap 6 bulan sekali diperiksa sama Inspektorat dan BPK gak ada Pungli”.

Barangkali yang dianggap pungli kata Nasir yaitu biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Padahal penentuan besaran UKT tersebut berdasarkan kemampuan per kapita orang tua sesuai dengan data yang mereka kumpulkan.

Pihaknya pun mempersilakan Komisi V DPRD NTB untuk datang melakukan pengecekan lapangan ke Unram. ‘’Kita mempersilakan untuk datang, namanya silaturahim kita kan demokrasi ya silakan datang,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I IAIN Mataram, Dr. H. Masnun mengemukakan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB untuk menyatukan persepsi pengelolaan perguruan tinggi antara pihak kampus dengan DPRD NTB. Pertemuan tersebut lanjutnya, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terhadap pimpinan PT agar melakukan transparansi administrasi, transparansi anggaran, tidak melakukan liberalisasi pasar dalam mengelola kampus termasuk dalam soal pembiayaan.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu juga disepakati adanya jaminan kebebasan berekspresi tanpa ada intimidasi berbasis kepada demokrati-

sasi. ‘’Komisi V dan pimpinan PT sepakat untuk mengawal isu-isu strategis itu,’’ ujarnya.

UNW Transparan Pihak Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menyatakan tak pernah mendapatkan panggilan dari Komisi V DPRD NTB, terkait dengan dugaan pungli dan tidak transparannya informasi dan pelayanan publik pada sejumlah kampus ternama di NTB. Terkait dengan pengelolaan keuangan, atau biaya-biaya yang dikeluarkan mahasiswa, UNW mengklaim telah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. ‘’Ndak ada panggilan (Dewan), ndak ada panggilan kalau UNW itu. Ndak tahu kita, ndak ada panggilan itu,” kata Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNW Mataram, HM. Syukri dikonfirmasi Suara NTB lewat ponsel, Sabtu (7/5) siang.

Mengenai pengelolaan keuangan kampus termasuk di dalamnya mengenai biayabiaya kuliah, kata Syukri telah dipaparkan kepada setiap mahasiswa begitu mereka mulai masuk kuliah. Baik itu mengenai jumlah biaya kuliah maupun tempat pembayarannya dilakukan melalui bank. “Transparan dan dia bayar di bank juga. Penggunaannya juga jelas. Kalau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mungkin karena itu anggaran negara,”tambahnya.

Syukri menjelaskan, antara PTN dan PTS dari sisi kemampuan keuangan memang terjadi perbedaan yang mencolok.

Jika PTN, dalam operasional kampus mendapatkan anggaran dari negara. Sementara PTS, kadang antara pemasukan dengan pengeluaran terjadi minus. ‘’Kalau kita PTS itu minus antara pemasukan dan pengeluaran itu. Justru lebih banyak subsidinya dari organisasi, yayasan,’’terangnya.

Ia kembali menegaskan, dari sisi informasi mengenai pengelolaan keuangan kampus di UNW dilakukan sangat terbuka. ‘’Pas dia (mahasiswa) baru masuk kita sudah beberkan ini, ini biayanya. Begitu pula kalau kurang mampu kita berikan beasiswa,’’ tandasnya. (ron/dys/nas)

SUARA NTB

Senin, 9 Mei 2016

Halaman 9

Kuli Bangunan Perempuan (1)

Pembangun ”Istana” dari Rumah Sederhana KEHIDUPAN kuli bangunan perempuan harus dihadapkan pada pekerjaan berat sebagai peladen atau seseorang yang membantu tukang.

Mereka ikut berkontribusi pada pembangunan fisik yang terjadi di Kota Mataram. Bangunan megah layaknya ‘istana’ terbangun dengan bantuan tangan mereka.

Tetapi kondisi kebanyakan rumah mereka sangat sederhana. Ditambah dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan kuli bangunan lelaki. Terpaksa membuat mereka hidup pas-pasan.

Seorang kuli bangunan perempuan, Rohani (50) ditemui di rumahnya, di Dusun Medas Bedugul, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Bangunan rumahnya semi permanen.

Daun-daun pintunya tampak rapuh, terkelupas akibat lapuk, serta engsel pintu yang sudah tak ada.

Di sisi rumahnya, dapur berdinding gedek berdiri menopang atap berbahan genteng .

Dari sela-sela gedek itu terlihat tungku dari susunan batu bata dengan abu dari kayu tergeletak di sudut dapur itu.

“Rumah ini dibangun sedikit-sedikit dari hasil jadi kuli bangunan dari dulu,” ujar Rohani, dengan bahasa daerahnya yang kental.

Ia bekerja sebagai kuli bangunan sudah sejak lama, jauh sebelum menikah dengan suaminya sekitar tahun 1990.

Hasil pernikahan dari suaminya, ia sudah memiliki lima orang anak. Saat ini, ia menghidupi dua orang anaknya.

Terhitung sudah enam tahun

suaminya meninggal. Kini ia menopang kehidupan keluarganya dari upah yang didapat menjadi kuli bangunan.

Saat ditemui, ia menggunakan baju kaus dan sarung, layaknya kebiasaan berpakaian yang digunakan perempuan desa dalam aktivitas sehari-hari. Rohani menceritakan, ketika menjadi kuli bangunan, ia bertugas meladeni kebutuhan tukang. Seperti mengaduk campuran semen, atau mengangkut pasir dan batu atau bata.

Pekerjaan itu tidak dianggapnya berat karena sudah terbiasa. Ia menunjuk ember hitam berukuran diameter kurang lebih 40 sentimeter.

“Itu ember yang dipakai untuk angkat pasir,” katanya, sambil sesekali mengelap peluh di dahinya yang sudah mengerut.

Baginya, pekerjaan menjadi kuli bangunan tidaklah berat, karena sudah terbiasa ia lakukan. Ia mengaku biasa diupah sebesar Rp 40 ribu per hari. Sedangkan kuli bangunan lelaki mendapatkan upah Rp 50 ribu.

Dengan upah sebesar itu, ia kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Dan terkadang untuk kebutuhan rumah tangga, kerap kali berhutang di tetangga. Atau warung terdekat.

Ia menceritakan kerap kali ikut menjadi buruh di sejumlah bangunan di wilayah Kota Mataram. Tak bisa terhitung bangunan seperti rumah toko atau bangunan lainnya yang pernah ia bantu kerjakan.

Untuk menutupi kebutuhan hidupnya itu, ia harus bekerja yang lain. Seperti

Pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar lah melakukan ekspose awal dan dari sisi kesesuaian pemanfaatan ruang tidak masalah. Sehingga, ia sudah menandatangani rekomendasi mengenai izin pemanfaatan ruang. ‘’Kesesuaian ruangnya sudah saya tandatangani kok.

Pernah dia dua kali ekspose, Pelabuhan Gili Mas itu. Ndak kita mengeluarkan rekomendasi baru tetapi menggunakan rekomendasi lama. Karena dia sama, untuk setiap jenis pekerjaan DLKp, DLKr namanya sudah sesuai,”imbuhnya.

Ia mengatakan, lokasi pembangunan pelabuhan kapal pesiar di Gili Mas itu sudah masuk wilayah kerja pelabuhan dan pelayaran. Sehingga pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi. Sementara mengenai izin pemanfaatan ruang dan izin lokasi ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT). Terkait dengan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan, lanjut Chairul, gubernur telah melimpahkan sebanyak 160 jenis perizinan kepada BKPMPT. Sebelumnya diberitakan GM

Pelindo III Lembar, Baharudin mengatakan pihaknya telah melakukan ekspose di Kantor Bappeda NTB terkait izin pemanfaatan ruang (IPR) dan izin lokasi pembangunan pelabuhan kapal pasiar di Gili Mas Lembar. Akan tetapi, setelah ekspose tersebut tidak ada kejelasan dari Pemprov terkait kapan keluar izin tersebut. Ia pun telah menyurati gubernur mempertanyakan terkait kejelasan izin tersebut.

Dikatakan, dua izin ini sangat penting terhadap rencana pembangunan pelabuhan bertaraf internasional tersebut.

Sebab, tanpa izin ini Pelindo tidak bisa melaksanakan pembangunan. Karena itulah, pihaknya mengurus semua kelengkapan izin untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan pembangunan pelabuhan pesiar tersebut.

PT Pelindo tahun ini menyiapkan dana Rp 1,5 triliun untuk pembangunan tahap awal pelabuhan kapal pesiar di Gili Mas, Lembar dengan membangun sejumlah fasilitas utama. Namun saat ini, Pelindo II tengah mengurus izin

Ditemui di kediamannya di Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Suara NTB disambut di teras rumahnya. Kami duduk beralaskan tikar di atas terasnya yang masih berlapiskan semen kasar. Serta dinding rumah yang belum diplester.

Saat ditemui, suaminya sedang tidak ada di rumah. karena menjadi tukang di sebuah proyek bangunan di Kota Mataram. Sainim menceritakan ia pernah menjadi kuli bangunan, tepatnya sebagai peladen tukang. Salah satunya, ia pernah bekerja menjadi peladen di pembangunan sebuah villa di wilayah Narmada.

Saat ia bekerja, ia terpaksa harus bolak-balik dari rumahnya ke tempat kerja, terkadang harus meninggalkan dua anaknya yang masih ber-

sekolah. “Iya harus bolak balik, ndak bisa tinggalin anak,” kata Sainim, yang hanya lulusan sekolah dasar ini.

Ia mengaku diupah sebesar Rp. 40 ribu jika ikut bekerja dengan pemborong. Tetapi kalau ikut tukang, ia bisa mendapatkan upah Rp. 50 ribu per hari. Meskipun suaminya tukang, ia tidak selalu menjadi peladen suaminya.

Sainim beberapa kali ikut dengan pemborong. Jika sedang tidak ada pekerjaan, ia mencari pekerjaan lain. Seperti menjadi buruh tani atau beternak seperti saat ini.

Rumahnya tampak baru diperbaiki. Sainim menyampaikan, membangun rumahnya ini dari mencicil sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan yang ia lakoni bersama suami. (ron)

Disaksikan Semua Pemegang Saham

Bappeda Tegaskan Tak Perlu Keluarkan Rekomendasi Baru Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan, Pemprov NTB dalam hal ini Bappeda tak perlu mengeluarkan rekomendasi baru terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan kapal pesiar di Gili Mas Lembar Lombok Barat (Lobar).

Pasalnya, wilayah yang menjadi lokasi pembangunan sudah masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). Terkait dengan pemanfaatan ruang, bappeda sudah mengeluarkan rekomendasi tahun lalu.

“Dia tak membutuhkan rekomendasi baru. Hanya berita acara rapat, karena rekomendasinya sudah terbit waktu ekspose awal, tahun 2015. Jadi ndak perlu rekomendasi baru karena memang di DLKr, DLKp itu memang itu sudah masuk wilayah kerja pelabuhan. Ekspose kemarin itu hanya untuk rencana kegiatan,” kata Chairul dikonfirmasi Suara NTB. Dijelaskan, PT. Pelindo te-

menjadi buruh tani. Atau kerap kali menjadi buruh pengangkut pasir atau ukiran-ukiran. Ia menceritakan, pernah mengangkat sebuah ukiran untuk pura, dari bawah bukit menuju atas bukit. Pekerjaan yang sungguh berat ia rasakan itu hanya diupah Rp 500 per biji ukiran.

Kehidupan Rohani semenjak suaminya meninggal lebih berat lagi. Apalagi harus menanggung biaya sekolah anaknya. “Kalau sedang tidak ada uang, dan anak mau jalan sekolah, saya harus meminjamkan uang untuk anak,” katanya.

Lain lagi dengan Sainim atau Inaq Wanti, kehidupannya lebih baik dari Rohani, karena masih memiliki ternak yang menjadi sumber penghasilan. Serta suaminya yang menjadi tukang.

prinsip ke Pemda Lobar dan Pemprov NTB untuk memulai pembangunan sejumlah fasilitas tersebut.

Dana Rp 1,5 triliun ini, direncanakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas antara lain dermaga cruise panjang 300 meter sebesar Rp 161 miliar, pembangunan terminal cruise modern biaya sebesar Rp 109 miliar dan pembangunan zona cruise dan marina sebesar Rp 101 miliar serta untuk pembangunan zona kontainer dengan dana sebesar Rp 785 miliar.

Untuk pembangunan dermaga ini, pihaknya sendiri telah membebaskan lahan seluas 53 hektar dari target 100 hektar. Dari lahan itu, terminal di sisi laut sekaligus areal terminal seluas 35 hektar sedangkan kedalamannya telah sesuai 20 meter lebih. Sementara terkait izin pembangunan, pihaknya masih menunggu izin turun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan kaitan dengan Amdal dan Rencana Induk Pelabunan (RIP) dari Kementerian Perhubungan. (nas)

DMB dan Multicapital Sepakat Jual Saham 24 Persen Mataram (Suara NTB) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. Multicapital telah menandatangani kesepakatan untuk menjual saham 24 persen yang berada di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). Penandatangan kesepakatan untuk menjual saham itu disaksikan oleh seluruh pemegng saham. ‘’Sudah ada penandatanganan kesepakatan untuk menjual saham Pemda 6 persen termasuk saham Multicapital 18 persen. Pokoknya saham 24 persen di MDB sepakat dijual,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (8/5) siang kemarin.

Penandatanganan kesepakatan menjual saham 24 persen itu dilakukan pada pekan kemarin oleh Direktur Utama PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM dan Direktur Utama PT. Multicapital. Serta disaksikan seluruh pemegang saham,

yakni Direktur Utama PT. MDB, pemilik perusahaan Group Bakrie, Nirwan Bakrie.

Pemegang saham dari Pemda, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Kemudian, Bupati KSB, Ketua DPRD KSB, Bupati Sumbawa, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Dalam mengakusisi 24 persen saham Newmont, tiga Pemda yakni Pemprov NTB, Pemda KSB dan Pemda Sumbawa membentuk PT. DMB. Kemudian, PT. DMB bersama dengan anak perusahaan Group Bakrie, PT. Multicapital membentuk konsorsium perusahaan, PT. MDB. Komposisi kepemilikan saham di MDB, 6 persen milik daerah dan sisanya 18 persen milik PT. Multicapital.

Ditanya tindaklanjut dari kesepakatan antara DMB dan Multicapital ini, Manggaukang

mengatakan, hal ini selanjutnya akan berproses di pemerintah daerah. Artinya, tiga pemda akan meminta persetujuan DPRD masing-masing mengenai rencana penjualaan saham milik daerah tersebut. ‘’Tindaklanjutnya, proses lewat DPRD masing-masing. Kan harus ada persetujuan DPRD, nanti keluarlah keputusan gubernur, keputusan bupati bahwa sepakat menjual saham dalam waktu yang tak terlalu lama, sebelum Juni,’’ terangnya.

Mengenai berapa nilai saham Pemda sebesar 6 persen itu, Manggaukang menambahkan hal itu nantinya akan terlihat setelah dilakukan penawaran dari yang membeli. Begitu juga mengenai tunggakan pembayaran dividen oleh PT MDB dan Multicapital juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. ‘’Mengenai dividen akan diperhitungkan, tetap diperhitungkan,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Minim Perhatian Pemda

Sentra Kerajinan Bakul Kebon Kongok di Ambang Mati Suri KAMPUNG Kebon Kongok Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung tersohor sebagai sentra kerajinan bakul bambunya. Di Lombok, kerajinan bakul daerah ini begitu dikenal. Namun sayang, kondisi saat ini sentra kerajinan ini di ambang mati suri lantaran minimnya perhatian Pemda. Perajin mengeluhkan minimnya modal usaha dan pemasaran kerajinan tersebut sehingga banyak diantara perajin tersebut berhenti.

Kampung Kerajinan Bakul Kongok ini terletak di bagian barat Kota Gerung, berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat pemerintahan Kota Gerung. Kampung ini menyatu dengan lahan TPA Kebon Kongok. Memasuki kampung kerajinan ini, tak sulit mencari perajin bakul ini. Sebab, hampir di semua rumah ada yang membuat kerajinan.

Salah satunya, Jumirah (31). Kepada Suara NTB, Minggu (8/5), Jumirah mengaku Kampung Kebon Kongok dikenal sebagai sentra kerajinan bakul sejak dulu.

Awal mula kerajinan ini dibuat oleh para tetua dan masih eksis hingga saat ini. Kemampuan membuat kerajinan inilah menjadi warisan yang tak bisa ditinggalkan warga setempat. Akan tetapi miris, meski telah lama digeluti warga setempat. Akan tetapi semenjak mulai dikembangkan sampai sekarang tidak ada kemajuan.

Ia sendiri mengaku menggeluti sebagai perajin sejak masih gadis, hingga memiliki tiga anak kondisinya tak berubah. Masalah yang dialami perajin dari dulu sampai sekarang minimnya perhatian pemerintah. Ia mengaku, pemerintah tidak pernah melirik potensi yang ada di daerah itu. Pemerintah sekalipun tidak pernah memberi bantuan ke perajin setempat, entah itu berupa dana, alat dan pembinaan. Bahkan, perajin mengeluti kerajinan itu dengan biaya pribadi.

“Kami membuat kerajinan dengan dana sendiri, kami berutang untuk beli bahan baku. Kalau pemerintah tidak pernah bantu kami,” akunya.

Untuk menghasilkan satu buah bakul, butuh bambu 1-3 batang tergantung besar dan kecilnya. Kalau ukurannya besar, maka perlu 2 batang. Bambu ini didatangkan dari luar dengan harga lumayan, mencapai Rp 15-25 ribu per batang. Proses pembuatannya pun lumayan rumit, butuh ketelatenan dan keahlian. Proses awal pembuatannya, jelasnya, batang bambu dibelah menjadi kecil-kecil. Setelah itu diiris, isi dalamnya dibuang, sehingga menyisakan kulit luarnya saja. Setelah itu, irisan bambu direndam supaya mudah dianyam.

Ia mengaku, untuk membuat satu bakul mulai dari proses awal hingga selesai butuh waktu 7 hari (seminggu). Pembuatannya lumayan lama, sebab agak rumit. Setelah bambu diiris kecil-kecil dan direndam, proses selanjutnya dibuatlah bakul. Proses awal pembuatan bakul ini dinilai rumit, sebab memulai menganyam perlu mengikuti kerangka yang ada. Kerangka ni dibuat menggunakan rotan. Setelah selesai dibuat bagian bawah bakul, barulah diikuti ke bagian atas (mulut bakul). “Agak rumit, kalau tidak telaten tidak bisa selesai-selesai,” ujarnya.

Beragam jenis dan motif bakul yang dihasilkan. Namun motif bakul yang dibuat tidak banyak perubahan. Yang berubah hanya diberikan cat, sedangkan motif lain

yang lebih bagus perajin tidak bisa buat.

Menurutnya jerih payah dan pengeluaran pembuatan bakul ini tak sebanding dengan untung yang diperoleh. Biaya per satu bakul jelasnya bisa mencapai Rp 25 ribu, sedangkan harga jual bakul bervariasi dari Rp 12.500 hingga maksimal ratusan ribu. Terkadang katanya, ia lebih dulu mengambil bayaran ke pengepul barulah setelah bakul dibuat diserahkan ke pengepul tanpa mengambil bayaran. Kebanyakan perajin, katanya mengambil lebih dulu uang dari pengepul barulah dibayar menggunakan bakul tersebut. Bahkan karena tak ada biaya hidup, perajin banyak yang berutang dulu.

Ia mengaku, perajin setempat terkendala modal usaha. Kebanyakan mereka menggunakan modal pribadi untuk membuat bakul.

Perajin tak berani mengambil kredit di bank, karena takut tak bisa mengembalikan. Selain modal, perajin juga terkendala pemasaran.

Selama ini, perajin hanya mengandalkan penjualan kerajinan oleh tukang keliling yang tak pasti modalnya. Sebab penjual ini tanpa modal, keliling ke desa-desa tetangga memasarkan bakul tersebut. Hal ini menambah kesulitan perajin. Ia membandingkan kerajinan gerabah yang pemasarannya luas ke luar daerah. “Kalau bisa begitu, kami sangat terbantu,” harapnya.

Kondisi ini, katanya, menyebabkan banyak perajin berhenti menggeluti, terutama kaum laki-laki. Warga laki-laki biasanya jika ada pekerjaan lain menjadi buruh dan tukang gali mereka memilih pekerjaan itu dibandingkan membuat kerajinan.

Sebab hasil dari kerajinan ini lama bisa dinikmati, karena tidak jelas pasarnya.

Kebanyakan yang masih bertahan adalah kaum perempuan, sebab mereka tak ada pilihan lain.

Berharap pekerjaan lain, mereka tidak punya berpendidikan. Perajin setempat berharap agar pemerintah memperhatikan mereka, supaya kerajinan ini bisa menghasilkan pemasukan lebih besar.

Sementara itu, Kades Sukamakmur, Saharudin mengakui, perhatian Pemda ke perajin minim. Pemda terutama Dinas Perindag tak pernah menyentuh perajin di daerah setempat. Sementara pemerintah desa baru bisa memperhatikan beberapa tahun terakhir melalui dan desa. “Memang minim diperhatikan Pemda, desa sendiri baru bisa memperhatikan sejak ada dana desa,” katanya.

Perajin bakul ada di dua dusun yakni Dusun Kongok dan Dusun Pendatuk, jumlah KK-nya mencapai ratusan KK. Kebanyakan mereka berekonomi lemah. (her)

Jumirah, salah satu perajin bakul bambu sedang membuat bakul.

Kerajinan bakul bambu yang dihasilkan di Desa Kebun Kongok Gerung Lobar.

Perajin Bakul Bertahan di Tengah Modernisasi MESKI saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan alat memasak elektronik seperti magic jar atau rice cooker, ternyata eksistensi bakul bambu alias boboko atau wadah tempat nasi tak pernah surut oleh zaman. Para perajin di Dusun Kebon Kongok Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung tetap setia dengan pekerjaannya di tengah gempuran modernisasi.

Safar (32), salah seorang perajin bakul bambu mengatakan, hingga saat ini ratusan keluarga di tempatnya masih setia dengan pekerjaannya.

Sehari-hari mereka membuat boboko (bakul), “Memang warga di sini sejak puluhan tahun lalu menekuni pekerjaan ini. Begitu juga saya yang bisa dibilang angkatan muda masih setia dengan pekerjaan ini. Alhamdulillah, meskipun sekarang ini sudah banyak penanak nasi elektronik, rasanya kami tidak pernah kekurangan pesanan,” tuturnya pada Suara NTB, Minggu (8/5).

Menurut dia, masyarakat masih

setia menggunakan bakul berasal dari bambu karena memiliki beberapa keunggulan. Dia mencontohkan, nasi yang disimpan di bakul biasanya tidak mudah basi dan berbau. Bahkan bisa tahan beberapa hari tanpa bantuan alat pemanas.”Jadi walaupun sudah dingin tetap saja enak dimakan. Nah inilah kelebihannya, sehingga sampai saat ini masih ada masyarakat yang setia dengan boboko dan perkakas lainnya dari bambu,” katanya.

Dikatakan, jumlah perajin boboko di kampungnya lebih dari ratusan Kepala Keluarga (KK). Itu belum termasuk para perajin lainnya yang ada di dusun tetangga. Akan tetapi kata Safar, kendala dihadapi terkait modal usaha. Modal selama ini dipakai modal pribadi yang jumlahnya tidak seberapa. Warga tak pernah dibantu modal oleh pemda ataupun perbankan. Mereka sebenarnya sangat berharap namun tak pernah ada pihak yang memberikan perhatian.

Terkait pemasaran, sejauh ini pemasaran mereka masih dilakukan secara tradisional. Perajin menyerah-

kan pemasaran ke satu orang yang keliling ke desa satu ke desa lain. Pola pemasaran semacam ini menyebabkan perajin tak bisa memperoleh hasil penjualan cepat, sehingga merekapun terpaksa berutang. Hasil kerajinan mereka bahkan bisa laku, seminggu sampai berbulan-bulan. Musim panen ditunggu-tunggu oleh perajin, sebab pada saat ini kerajinan mereka banyak yang laku. Banyak petani butuh bakul untuk alat memanen padi.

Perajin berharap agar masalah pemasaran dicarikan solusi oleh pemda. Sebab menurut mereka, tidak ada artinya memproduksi kerjinan jika tidak ada yang beli. Paling tidak katanya, pemda mempromosikan bakul hasil produk daerah setempat.

Bila perlu, pemda berupaya mendatangkan buyer yang nantinya bisa membeli bakul perajin. Diakuinya, minimnya pemasaran bakul disebabkan kebutuhan yang kecil. Akan tetapi jika pemerintah mau turun tangan, maka ada solusi yang bisa diberikan ke perajin. (her)

Inilah bahan baku dan alat untuk membuat kerajinan bakul.

Setelah selesai dibuat, bakul kembali diperiksa untuk memastikan layak dijual. Tampak, Safar, seorang perajin sedang memeriksa bakul yang sudah selesai dibuat.

Bahan baku irisan bambu untuk membuat bakul.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Memupuk Spirit Pentingnya Berbagi Kris Ayu Madina (20) belum lama kembali dari Amerika Serikat. Selama Februari-Maret lalu, ia berada di negara Paman Sam tersebut dalam rangka mengikuti kegiatan kepemudaan untuk program YSEALI (Young Southeast Asia Leaders Initiative) di Arizona State University. Bersama 41 pemuda dari negara-negara Asia Tenggara, Ayu begitu ia biasa disapa belajar banyak hal terkait pengembangan masyarakat, kepemimpinan, serta isu-isu yang sedang mengemuka di Asia Tenggara serta Amerika. Ia mengikuti seluruh proses pembelajaran mulai dari kuliah singkat, seminar, kegiatan sosial, dan kunjungan.

Kris Ayu Madina

SELAMA ini kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat memang menjadi kegiatan yang banyak digelutinya. “YSEALI ini sendiri memang cocok dengan latar belakang saya yang suka mengikuti kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat,” ujarnya kepada Suara NTB belum lama ini. Sejak 2014 lalu, Ayu menjadi pengurus inti dalam Yayasan Jage Kastare atau Jage Kastare Foundation (JKF) yang berlokasi di Lombok Tengah. Di JKF, ia bertugas sebagai pengajar dan Kepala Bidang Humas dan Donasi.

Yayasan ini disebutkan Ayu bergerak di bidang pendidikan, khususnya pendidikan seni dan Bahasa Inggris. Selain itu JKF juga pernah memberikan pengobatan gratis bagi warga. Pada bulan ini, didirikan juga sebuah toko amal yang diberi nama “Jagger”. Hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk dana beasiswa pendidikan bagi remaja dan anak-anak kurang mampu di Desa Ungga, Lombok Tengah. “Disana kami akan menjual dan mengolah barang-barang second hand, menjual produk hasil warga Ungga setempat berupa perak dan kain tenun dan melakukan pelatihan marketing kepada warga setempat,” jelasnya. “Alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan donasi untuk pembangunan toko tersebut,” tambahnya.

Memiliki semangat berbagi, menjadi salah satu dasar ketertarikan Putri Intelegensia Pemilihan Putri Mutiara NTB 2013 ini untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Baginya berbagi itu sangat penting dan ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan ketika berbagi dan berkontribusi bagi sesamanya. “Saya juga mencintai semangat siswa, pengajar dan pengurus di yayasan ini yang membuat saya juga semangat dan bahkan malu kalau berhenti dari kegiatan ini. Ditambah selama bekerja di yayasan ini pun saya banyak belajar,” ungkapnya.

Ayu juga semakin termotivasi untuk terus bergelut dalam kegiatan sosial melalui JKF ketika ia melihat beberapa pemuda berhasil mendapatkan pekerjaan dan masuk perguruan tinggi dengan mudah karena beberapa keterampilan dan ilmu yang telah ia dan pengurus yayasan lainnya ajarkan.

Apalagi warga sekitarnya sangat antusias dan mendukung berbagai program yayasannya. “Remaja desa dan orang tua siswa yang ikut serta membantu

kami juga salah satu alasan mengapa saya sangat menncintai yayasan ini,” katanya sumringah.

Ayu menceritakan JKF didirikan oleh pemuda asli Ungga, Lombok Tengah bernama Ahmad Junaidi. Pada awal berdirinya, hanya ada 16 siswa yang belajar Bahasa Inggris dengan enam orang pengajar dan pengurus. Modal awal hanya waktu dan tenaga. Saat ini JKF telah memiliki 175 siswa dan 35 orang pengajar sukarelawan. “Sampai saat ini, kami mendapakan donasi dari beberapa donator dari Australia dan rekan terdekat,” ujarnya.

Keberangkatannya ke Amerika Serikat dua bulan lalu sangat disyukurinya. Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga, ia juga mendapatkan kawan-kawan baru dari berbagai negara yang sama-sama memiliki komitmen untuk menjalin kerjasama di bidang sosial.

“Saya juga menjadi lebih bercermin t e n t a n g masalah di Indonesia serta apa yang bisa saya lakukan kedepannya,” ujarnya.

Menurutnya anak-anak muda harus memiliki semangat juang serta berbagi untuk sesama. “Karena dengan berbagi kita dapat belajar dari kehidupan dan akan berusaha untuk menjadi

seseorang yang lebih baik lagi,” ujarnya. Cita-cita Ayu juga tak jauh dari kegiatan yang digelutinya saat ini. Setelah targetnya untuk melanjutkan pendidikan magister bidang pengembangan masyarakat atau komunitas tercapai, ia bercita-cita menjadi pekerja sosial. Pembaca buku genre psikologi dan biografi ini ingin kegiatan sosial ini tak hanya sebagai pekerjaan sampingan, namun ia ingin kegiatan sosial menjadi pekerjaan utamanya.

“Cita-cita saya kedepannya untuk tetap menjadi pekerja sosial untuk tetap berkontribusi bagi sesama. Ada juga keinginan untuk mendirikan sekolah atau yayasan atau komunitas sosial seperti JKF yang dapat memberdayakan pemuda khususnya wanita di NTB,” terangn-ya. (ynt)

ma ersa ina b a di JKF d a M y Ayu dikn Kris -anak di anak

(Suara NTB/ist)

Keluarga Sumber Energi KELUARGA bagi remaja kelahiran Bandung, 29 Juni 1995 ini adalah sumber energi.

Keluarga juga selalu menjadi motivasi utamanya dalam melakukan berbagai kegiatan dan membuatnya terus bersemangat dalam meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian ia berharap dengan apa yang ia lakukan dapat membuat bangga dan bahagia kedua orang tuanya.

Orang tuanya juga selalu memberi dukungan penuh dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. “Orang tua selalu mendukung dan memberikan ruang untuk berkegiatan asal-

kan saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai anak dan pelajar,” ujarnya.

Pada 2015 lalu, Ayu juga menjadi perwakilan NTB dalam Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) ke Tiongkok. Di Negeri Tirai Bambu tersebut, ia bersama 99 orang delegasi lainnya mempromosikan kebudayaan Indonesia dengan menampilkan beberapa atraksi kesenian khas Indonesia. “Kami juga belajar mengenai usaha perekonomian dan budaya di Tiongkok dengan melakukan beberapa diskusi dan kunjungan ke universitas, perusahaan, dan tempattempat sejarah seperti Great Wall,” ceritanya.

Menurutnya anak-anak muda NTB tidak kalah saing dengan anak-anak muda lainnya yang berasal dari kota-kota besar dan bahkan negara lain. Ia mengatakan banyak juga anakanak muda NTB yang sarat prestasi dan kerap mewakili NTB di tingkat nasional dan internasional. Anak muda menurutnya harus memiliki pola pikir yang luas dan jangan mudah puas dengan ilmu yang didapat di sekolah atau kampus.

“Cobalah kegiatan ekstra yang membuat kita dapat menantang diri sendiri, bertemu dengan orang baru dan memiliki pengalaman baru juga.

Dengan begitu pasti akan terus ingin mengembangkan diri terus menerus, ikuti passion dan tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain juga,” pesan anak sulung dari dua bersaudara ini. (ynt)

Kerajinan Tenun dan Perak di Galery Baloq Sade

Pengobaan Gratis Kerjasama Dengan FK Unizar dan Bulan Sabit Merah

The Puppet Rangers, Dalang Junior JKF Kris Ayu Madina bersama delegasi Indonesia dalam PPAN ke Tiongkok 2015

Biodata Nama Lengkap TTL Pendidikan Alamat Hobi Orang Tua

: : : : : :

Kris Ayu Madina Bandung, 29 Juni 1995 Semester 10 Bahasa Inggris Universitas Mataram Bale Pelangi, Sandik, Lombok Barat Membaca, Volunteering, Broadcasting, dan Bermain Gitar Nedi Kusnadi & Siti Hamida

PRESTASI-PRESTASI • Perwakilan Indonesia ke Amerika Serikat untuk program YSEALI (Young Southeast Asia Leaders Initiative) 2016 • Perwakilan NTB dalam kegiatan PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) ke Tiongkok 2015 • Putri Intelegensia Pemilihan Putri Mutiara NTB 2013 • 10 Besar Putri Pariwisata NTB 2012 • Putri Kepribadian Pemilihan Putri Citra Indonesia 2011

Kris Ayu Madina bersama salah seorang peserta delegasi Kegiatan Yayasan Jage Kastare (Jage Kastare Foundation/JKF)

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Jelajah

Halaman 12

Sejumlah pengunjung menyusuri jalan yang di pinggirnya ditumbuhi sejumlah tanaman kakao di Kebun raya Lombok.

(Suara NTB/lin)

Piknik Seru di Kebun Raya Lombok dan Taman Anggrek Pemandangan yang eksotis dan sangat sejuk di bawah rindangnya pepohonan adalah daya tarik Kebun Raya Lombok, di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Ini merupakan kebun raya pertama dan satu-satunya di NTB. SELAIN tempat observasi, lokasi ini juga dibuka untuk umum, bagi masyarakat yang ingin berwisata.

Lokasinya juga sangat dekat dengan Taman Wisata Lemor yang terkenal dengan airnya yang sejuk. Tempat ini sangat cocok untuk melengkapi referensi liburan masyarakat.

Apalagi tempat ini juga sangat pas untuk keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama, misalnya dengan melakukan piknik.

Kebun raya seluas 120,8 hektar ini ditanami sejumlah pohon, bunga dan buah. Terdapat ribuan pohon mangga yang ditanam berjejer sangat rapi. Di sampingnya juga ditanami pohon kakao dan kopi yang rindang. Tidak cukup dengan itu saja, kebun raya ini juga dijadikan sebagai tempat konservasi berbagai jenis bunga anggrek.

Letaknya berada di ketinggian 900 mdpl, persisnya di kaki Gunung Rinjani. Tujuan dibentuknya Kebun Raya Lombok ini pada dasarnya untuk konservasi tumbuhan di kawasan Sunda Kecil yang meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores dan Sumba. Meski demikian, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berwisata.

“Bukan hanya berwisata, disini juga digunakan untuk penelitian, jasa lingkungan dan untuk pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang ingin belajar disini,” kata Tenaga Teknisi Kebun Raya Lombok, Mutawalli kepada Suara NTB, di Suela, Sabtu (7/5).

Setidaknya terdapat 2.000 jenis tanaman yang ada di kebun raya ini.

Jika tidak puas melihat tanaman

lainnya. Ini berpotensi menjadi kebun raya terbaik, asalkan dikelola serius oleh pemerintah,” ujarnya.

Tempat ini juga sangat bagus dan direkomendasikan bagi calon pengantin yang ingin mengambil gambar untuk persiapan pernikahannya. Terlihat banyaknya netizen yang mengunggah gambarnya saat berada di kebun raya ini. Sebagian besar mengungkapkan kekagumannya terhadap kebun luas yang amat indah itu. Beberapa pengunjung juga mengatakan sangat senang saat berada di kebun ini.

“Disini suasananya juga enak, trus nggak bayar masuk juga. Cuma

bayar parkir, murah banget untuk tempat wisata yang keren ini,” kata Maria Ulfa yang tengah berlibur bersama beberapa rekannya.

Petugas memang tidak menarik retribusi masuk ke kebun raya ini.

Petugas hanya menarik biaya parkir sebesar Rp 2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil.

Saat berkunjung, sebaiknya membawa bekal untuk piknik.

Sebab di kebun ini hanya ada satu penjual air minum dan tidak menjual makanan lainnya. Pulangnya pun masyarakat masih bisa berlibur dengan menikmati air segar di Taman Wisata Lemor.

Kawasan konservasi ini juga diaperkebunan, masyarakat bisa menikmati berbagai jenis bunga anggrek wasi dan didampngi langsung oleh yang telah dirawat dan ditata den- petugas dari Kebun Raya Bogor yang gan rapi oleh petugas. Setidaknya ditugaskan di Kebun Raya Bali dan terdapat 42 jenis bunga anggrek diperbantukan di Kebun Raya Lomyang telah dikonservasi oleh Kebun bok, Made R Pendit. Ia mengatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh Raya Lombok.

Sepanjang mata memandang, Kebun Raya Lombok ini sangat behanya terdapat pepohonan dan rumput sar. Terlebih tempatnya yang sangat yang hijau. Tempat yang sangat tenang strategis di kaki Gunung Rinjani.

“Topografinya lebih bagus jika dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan aktifitas masyarakat. Udara yang dibandingkan dengan kebun raya segar dan hamparan rumput dan taman yang luas akan menghiasi pemandangan di kebun raya ini.

Tidak ada kata bosan saat berkeliling dan berlarian di sekitar taman. Tempatnya pun sangat bersih dan tidak ada sampah makanan yang berceceran. Karena pengelola sangat memperhatikan masalah kebersihan di area kebun.

“Kami sangat teliti masalah kebersihan, apalagi ini kawasan konservasi.

Tidak boleh ada sampah-sampah yang berceceran,” kata (Suara NTB/lin) Mutawalli.

Tenaga Teknisi Kebun Raya Lombok, Mutawalli (kiri) berpose bersama rekannya di Kebun Raya Lombok.

Pengunjung saat melihat koleksi bunga anggrek di taman anggrek di Kebun Raya Lombok.

(Suara NTB/lin)

Kurang Air dan Perhatian Kendati sudah cukup baik, namun Kebun Raya Lombok ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Terlihat dengan sekretariat yang seadanya dan toilet yang kerapkali tidak ada airnya.

Terlebih, petugas kebun raya ini mengaku tidak diberikan honor untuk meningkatkan kualitas kerja mereka.

“Tidak ada honor, kita murni ngabdi di sini.

Kalau ada pembangunan atau apapun yang menyangkut anggaran juga

kami tidak pernah tahu,” kata Mutawalli.

Bahkan hingga saat ini Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur juga belum pernah sekalipun datang berkunjung untuk melihat kondisi kebun ini. Terlebih banyak hal yang harus dibenahi dan harus dilengkapi di kebun ini. “Bupati tidak pernah datang, Sekda pun hanya istrinya saja yang datang,” kata Mutawalli.

Belum lagi masalah air yang kerapkali kurang di kebun ini. Meskipun letaknya sangat dekat dengan mata air Lemor, namun karena lokasinya yang lebih tinggi dari mata air membuatnya kerapkali kesulitan air. Permasalahan ini diharapkan dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Mengingat kawasan ini sudah semakin ramai dikunjungi wisatawan.

“Setiap harinya paling tidak ada 50 hingga 100 orang yang datang berwisata. Kita tentunya harus siapkan sarana yang memadai untuk kepausan pengunjung, tapi kesulitan kita masih pada air,” ujarnya.

Sehingga, saat para pengujung ingin ke toilet, mereka lebih memilih untuk pergi ke Lemor sekaligus mandi. Sebab toilet di kebun raya ini terkadang tidak berfungsi karena tidak ada air.

Kebun Raya Lombok telah digagas sejak tahun 2007 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 22/MENHUT-II/2012. Kemudian pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kebun Raya. Pada saat itu pula kebun raya ini menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Lombok timur.

Dengan suasana yang indah dan nyaman, Kebun Raya Lombok ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat berlibur dan menikmati akhir pekan bersama keluarga dan kerabat. (lin)

(Suara NTB/lin)

Pengunjung saat menikmati waktu bersama kerabatnya dan bercengkrama bersama di Kebun Raya Lombok.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Halaman 13

Tidak Menambah Kuota

(Suara NTB/ist)

Merawat Keberagaman MASYARAKAT Indonesia serta NTB secara khusus terdiri dari masyarakat yang beragam. Toleransi antarmasyarakat sangat dibutuhkan untuk merawat keberagaman itu.

Demikian disampaikan Novita Hidayani, mahasiswa Semester VI jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Novita Hidayani, Sabtu (7/5) malam.

Novita yang beberapa waktu lalu mewakili mahasiswa NTB mengikuti workshop meliput isu keberagaman di Bali, menyampaikan, keberagaman itu sesuatu yang sangat lumrah. Sebaliknya, ketika ada pihak yang ingin menyatukan keberagaman, itu bukan hal yang lumrah dan tidak wajar.

“Yang nggak lumrah itu ketika orang pengen menyatukan segalanya menjadi satu, kayaknya itu impossible,” ujar Novita, yang juga bergiat di Komunitas Akarpohon, dan sesekali cerita pendeknya dimuat sejumlah media.

Di NTB, menurutnya, sejauh ini keberagaman masih terawat dengan baik. Meskipun di masa lalu pernah ada sejarah konflik. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah cara meminimalisir terjadinya konflik. “Paling tidak kita tidak menjadi orang yang menyulut konflik,” kata gadis berumur 22 tahun ini.

Hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas juga menjadi sorotannya. Terutama terkait dengan toleransi antar masyarakat, dan saling menghormati antara Suku, Agama, Ras, dan Antara Golongan (SARA).

“Sehingga kita bisa hidup dengan damai. Pembangunan daerah juga bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik,” pungkasnya. (ron)

Hasil UN SMA Sederajat di Peringkat III (Suara NTB/her) (Suara NTB/dys

MINIMNYA ruang kuliah di Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) membuat pihak fakultas tidak berani menambah kuota mahasiswa baru pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2016 ini.

Padahal jika berkaca dari pengalaman tahun lalu, peminatnya sangat banyak.

Dekan Fakultas Teknik Unram, Dr. Yusron Saadi, mengaku pihaknya tidak berani menambah kuota mahasiswa baru, karena terkendala ruang kuliah yang masih terbatas.

“Tidak ada penambahan kuota terkait ruang kuliah yang terbatas, itupun sampai malam yang terbatas, kendalanya cuma ruang kuliah itu saja,” jelasnya Sabtu (7/5).

Padahal, kata Yusron Saadi, jika melihat fenomena penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya, animo masyarakat masuk di Fakultas Teknik sementara ini sangat luar biasa.

Dari empat jurusan yang disediakan, semunya diminati terutama jurusan Teknik Informatika yang paling laris dan berada di urutan lima tahun lalu di Unram setelah manajemen dan akuntansi. “Tahun lalu untuk TI rasionya mencapai 1:30 peminat banyak sekali, banyak. Kalau Teknik Sipil hanya 1:6,” ujarnya.

Dengan adanya tiga model rekrutmen tahun ini mulai dari SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri, diharapkan animo masyarakat meningkat. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, jurusan Teknik Sipil akan dibuka untuk dua kelas dengan jumlah 150 orang. Sementara untuk jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin dan Teknik Informatika masing-masing 100 kuota.

Selain membuka kelas reguler pagi, pihaknya juga membuka kelas reguler sore untuk satu kelas dengan masing-masing jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro dan Teknik Mesin. (dys)

AKSI KONVOI - Seorang siswa yang sedang aksi konvoi menggunakan sepeda motor terjatuh di Gerung. Tampak sejumlah siswa sedang melakukan aksi corat-coret pakaian seragam di kawasan wisata Pantai Cemara, Sabtu (7/5).

Sekolah Abaikan SE Dikbud

Murid SMA Dibiarkan Konvoi di Jalan Raya Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi siswa dan siswi merayakan kelulusan dengan corat-coret dan konvoi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) lebih awal bersurat ke masing-masing sekolah. Tujuannya, mencegah siswa yang akan diumumkan kelulusannya tidak melakukan aksi corat-coret dan konvoi.

Namun, faktanya Surat Edaran (SE) Dikbud banyak tak dipatuhi sekolah.

Buktinya waktu pengumuman kelulusan hari Sabtu (7/ 5) banyak siswa yang melakukan aksi corat-coret dan konvoi secara ugal-ugalan di jalan raya. Bahkan akibat aksi ini, sejumlah siswa mengalami kecelakaan dan berurusan dengan aparat kepolisian.

Dari pantauan Suara NTB, Sabtu pukul 09.00 pagi, siswa sudah mulai beraksi. Mereka berkumpul di sejumlah ruas jalan. Mereka meluapkan kegembiraan dengan corat-coret pakaian seragam dan mengecat wajah dan rambutnya menggunakan semir.

Di antara mereka ada juga yang berani melakukan aksi kebut-kebutan dan aksi trektrek kendaraan di jalan raya.

Aksi ini sangat mengganggu lalu lintas di jalan raya. Di Gerung, persis di depan SMAN 1 Gerung, berhadapan dengan kantor Koramil Gerung siswa dan siswi ber-

kumpul. Mereka mulai konvoi menggunakan kendaraan. Di antara mereka ada yang berboncengan dan melakukan aksi kebut-kebutan.

Saat melakukan aksi tak terpujinya itu, dua siswa yang mengendarai kendaraan Satria FU terjatuh persis di depan anggotaTNI yang saat itu ada kegiatan di kantor Koramil. Sontak kejadian ini pun mengundang perhatian aparat TNI. Aparat langsung membubarkan mereka, bahkan siswa yang melakukan aksi itu diamankan kendaraannya.

Kendaraan milik siswa ini diamankan ke Polsek Gerung untuk diperiksa lebih lanjut.

Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengingatkan anak-anak supaya jangan melakukan aksi tersebut karena membahayakan.

Di Lembar, siswa dan siswi merayakan kelulusan dengan coret-coeretan. Mereka berkum-

pul di lokasi wisata Pantai Cemara. Setelah semua berkumpul, barulah mereka melakukan aksi konvoi mengitari jalur di sekitar daerah setempat.

Menanggapi hal ini, Kadis Dikbud melalui Kabid Dikmen Maad Adnan, menegaskan, jika pihaknya sudah memberi penekanan ke semua sekolah, baik itu melalui rapat dan SE. “Kami sudah surati semua kepala sekolah supaya mengendalikan siswa agar tidak melakukan aksi corat-coret dan konvo,” tukasnya.

Pihaknya juga sudah bersurat ke Polres Lobar dan Kota Mataram untuk melakukan antisipasi hal yang tak diinginkan di jalan raya jika ada siswa yang konvoi. Menurutnya, terjadinya aksi siswa ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Dikbud, namun perlu peran serta masyarakat khususnya orang tua, sekolah dan aparat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat kelulusan peserta ujian nasional (UN) SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar) cukup menggembirakan, karena di level provinsi naik dari posisi V ke posisi III. Lobar berada di bawah Kota Mataram dan Lombok Timur. Namun, yang mengecewakan, nilai ratarata UN SMA yang diperoleh Lobar hanya 50,12. Nilai ratarata ini berada di bawah target yang dipatok nasional.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H Ilham, M.Pd, mengakui, peringkat kelulusan Lobar naik ke peringkat III dengan nilai rata-rata 50,12. Dibandingkan tahun lalu diklaimnya jauh lebih baik tahun ini, sebab tahun lalu peringkat Lobar pada posisi V di NTB. “Tapi kalau dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan mengecewakan, karena pencapaian nilai rata-rata masih rendah dari target dipatok pusat sebesar 55,” aku Ilham.

Disebutkan, dari jumlah SMA/SMK sederajat yang ikut UN, hanya satu SMA yang tidak lulus 100 persen, yakni SMAN 1 Gerung.

Diakuinya, jika melihat pencapaian nilai rata-rata yang diperoleh peserta UN belum memuaskan. Seharusnya yang ditargetkan nilai rata-rata bisa mencapai angka rata nasional yang dipatok mininal 55. Namun sejauh ini, pencapaian nilai rata-rata nasional juga belum diketahui, apakah mencapai target minimal itu atau tidak. Namun dengan pencapaian Lobar kali ini akan dijadikan bahan evaluasi ke depan untuk menentukan arah

(Suara NTB/dok)

kebijakan. Menurutnya, nilai ujian yang diperoleh kali ini memiliki integritas yang baik.

Melihat hasil UN ini, ia menilai terdapat kekurangan dari sisi kualitas proses pembelajaran anak didik yang belum memuaskan. Proses belajar yang diterima anak didik belum pada posisi maksimal.

Hal ini dampak dari beberapa aspek, bisa saja kualitas proses disebabkan kompetensi guru kurang, input sarana prasarana kurang di sekolah. Termasuk lingkungan belajar anakanak, buku sumber belajar yang kurang memadai. Semua aspek ini jelasnya saling berkaitan satu sama lain. “Ini yang akan kami kompilasi untuk dijadikan bahan kebijakan ke depan,” jelasnya.

Untuk kebijakan ke depan, selain melihat nilai UN akan dilihat juga nilai uji kompetensi guru dan standar pelayanan minimal (SPM) sarana dan prasarana. Semua hal ini, jelasnya, akan dilihat secara menyeluruh lalu ditentukan strategi yang akan diambil. (her)

UN SMP

Dibutuhkan Pengawasan Ketat Pengawas

Giri Menang (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs sederajat tahun 2016 akan digelar hari ini (9/5). Dilaksanakan secara serentak, baik UN Computer Base Test (CBT) atau Paper Base Test (PBT). Meski nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan, pengawas tetap diminta untuk serius mengawasi hasil UN, sehingga hasil UN dapat secara objektif digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai bahan evaluasi.

“Paling penting, para guru pengawas bekerja dengan serius. Sehingga, mudah-mudahan tidak ada lagi rumor, anak-anak membuka

HP, membuka kunci jawaban, dibiarkan oleh guru mereka, itu yang sangat mengecewakan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., kepada Suara NTB, di Senggigi Lombok Barat, Sabtu (7/5) malam.

Kondisi seperti itu, katanya, terjadi saat pelaksanaan UN SMA sederajat beberapa waktu lalu. Banyak guru pengawas yang membiarkan anak didiknya mencontek.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UN, UN SMP akan diadakan pada Senin (9/5) sampai dengan Kamis (12/5)

dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut; Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sebelumnya, panitia sempat melansir akan menggelar UN CBT lebih dahulu. Namun UN SMP sederajat akan digelar bersamaan.

Rosiady mengimbau kepada pengawas di dalam kelas untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena, belajar dari pelaksanaan UN SMA lalu, banyak siswa yang mendapatkan nilai UN di bawah 5,6. Dicurigai, salah satu faktor penyebabnya karena mempercayai kunci jawaban yang salah. (ron)

(Suara NTB/ron)

MALAM KEAKRABAN - Para Alumni Pelajar Mataram bernyanyi bersama dengan penuh keakraban di Malam Keakraban Reuni Akbar ke-V Alumni Pelajar Mataram se-Indonesia.

Sukses, Reuni Akbar V Pelajar Mataram Giri Menang (Suara NTB) – Reuni Akbar ke-V Pelajar Mataram se-Indonesia berjalan sukses. Puncak kegiatan acara dipusatkan di Hotel Jayakarta, Sabtu (7/5) malam dibarengi dengan Malam Keakraban.

Sekitar 100 alumni pelajar Mataram yang datang dari sejumlah wilayah di Indonesia tampak menikmati malam keakraban itu. Mereka saling bertukar kisah dan tawa setelah lama tidak berjumpa.

Sejumlah alumni membagikan cerita mengenai kisah mereka. Salah satu yang berkesempatan menyampaikan sambutan yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahrga (Dikpora) NTB, Ir. Rosiady Sayuti, M.Sc. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa reuni akbar itu sangat bermanfaat, karena bisa merajut silaturahmi yang terputus. “Ini akan memudakan kita kembali. Kita bisa saling berbagi, dan bernostalgia,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan mengenai banyak manfaat dari perjumpaan antara alumni. Salah satunya misalnya, dengan menjodohkan anak-anak dari sesama alumni. “Tetapi tentu harus sesuai keinginan anak,” katanya.

Hadir juga dalam kesempatan itu, anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi, SE., M.Sp., M.Sc. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan reuni akbar ini. Karena sangat bermanfaat untuk mempererat tali persaudaraan di antara para

pelajar Mataram.

“Tidak melihat sekolahnya, tidak melihat angkatannya.

Kita bersama-sama hadir dalam kebersamaan. Saling berbagi cerita masa lalu, keluarga dan macam-macam,” ujarnya.

Kurtubi menyampaikan, para alumni mengharapkan, pelajar Mataram tetap mengingat kota di mana rekan-rekan sejawat menuntut ilmu di kota Mataram. Tetap kita menjalin persahabat dan menyumbangkan sesuatu bagi bangsa dan negara, khususnya Kota Mataram.

“Kita menginginkan mataram yang maju ke depan.

Karena bagaimanapun , alumni pelajar Mataram ini tidak pernah lupa di mana mereka sekolah, bergaul dengan segala lapisan masyarakat, suku, agama. Di sini berkumpul, kebersamaan kita. Bagaimana untuk menjaga persahabatan kita berlanjut,” ujarnya.

Ketua Panitia Reuni Akbar V Alumni Pelajar Mataram, Dr. H. Hamdani A. Ra’uf., mengatakan kegiatan reuni ini berjalan dengan sukses. “Bahkan mendapatkan apresiasi dan acungan jempol dari alumni pelajar Mataram yang datang,” katanya.

Malam keakraban diisi dengan hiburan, seperti nyanyian dan tarian. Selain itu, perwakilan alumni juga diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan dalam bernyanyi.

Sementara itu, Reuni Akbar ke VI Alumni Pelajar Mataram di tahun 2017 akan dilaksanakan di Surabaya. Hal itu dipastikan pada malam keakraban, dengan bentuk pemberian mandat oleh Ketua Panitia tahun ini ke Panitia Reuni Akbar di Surabaya. (ron)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Halaman 14

Biayai Mandalika Resort BTN Cabang Mataram menyambut kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan BTN pusat dalam hal pembiayaan fasilitas pariwisata, khususnya di kawasan eksotis Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah. ITDC selaku pengelola langsung menyambut komitmen tersebut.

“Ketika ada kerjasama di tingkat pusat, secara otomatis kita di cabang juga harus siap melaksanakan kerjasama tersebut,” kata (Suara NTB/bul) Kepala Cabang BTN MatElvis Syahri aram, Elvis Syahri.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata menggagas pembangunan ratusan ribu homestay dan fasilitas sanitasi di beberapa tempat pariwisata prioritas di Indonesia. Niatan tersebut kemudian didukung pembiayaannya oleh PT. BTN. Bank pelat merah ini memberikan dukungan dalam bentuk kesiapannya membiayai pembangunan 100.000 homestay dan pembangunan 50.000 toilet di destinasi wisata andalan.

Beberapa kawasan yang masuk prioritas pembiayaan BTN secara nasional di antaranya, Mandalika Resort, Labuan Bajo, Pulau Morotasi, Tanjung Kalayang, Danau Toba, Wakatobi, Gunung Bromo, Candi Borobudur, Pantai Tanjung Lesung dan Kepulauan Seribu. Pembiayaan fasilitas objek wisata ini termasuk dalam agenda BTN mendukung pembangunan sejuta rumah.

Mandalika Resort, kata Elvis Syahri, notabene masih baru.

Meski demikian, BTN Mataram akan jemput bola membangun komunikasi langsung dengan pengelolanya. “Kita cari dulu siapa pengelolanya, yang jelas kita akan mendukung,” katanya.

Kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (7/5) mengatakan, bagaimana konsep pembiayaannya nanti, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

Di lain pihak, Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si mengatakan siap akan melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan pihak BTN. Pada pertengahan bulan lalu, Kementerian Pariwisata menggelar rapat di Jakarta. Seluruh pihak diundang, termasuk dia sendiri, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, M. Si dan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili, FT. Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan di kawasan-kawasan prioritas pariwisata nasional.

ITDC-pun melaporkan langsung progres pembangunan kawasan Mandalika Resort. Kaitannya dengan rencana pembiayaan homestay dan toilet ini, L. Gita mengatakan akan sama-sama jemput bola, baik pemerintah daerah, maupun ITDC menyambut dukungan BTN. Kawasan Mandalika Resort bisa mendapat jatah 10.000 homestay, jika dibagi dari rencana 100.000 homestay untuk sepuluh kawasan prioritas di Indonesia. ITDC sendiri tahun ini akan melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk kawasan-kawasan sekitar.

Jika BTN memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk pembangunan dan penataan homestay dan toilet, setidaknya masyarakat setempat juga harus produktif, sehingga pengembalian kredit tidak memberatkan.

“Pembiayaan homestay ini kan kepada masyarakat, nah masyarakat juga akan diajarkan produktif oleh ITDC melalui program Bina Lingkungan. Tujuannya agar masyarakat mandiri dan memenuhi kebutuhan homestay-nya sendiri. Kita komparasikan program BTN dengan program ITDC,” demikian L. Gita. (bul)

Minim, Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Lombok

H. Sigit Budileksono

(Suara NTB/bul)

Selong (Suara NTB) Aktivitas pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Lombok, Lombok Timur, masih minim dilakukan oleh pengusahanya. Aktivitas ini diupayakan tetap ada, agar rantai kegiatan usaha di pelabuhan perikanan tetap berjalan.

Lelang ikan sebenarnya menjadi keharusan bagi nelayan penangkap yang mendarat di Pelabuhan Perikanan Pantai.

Maksudnya, memberi kesempatan kepada pedagang pengecer yang tidak memiliki fasilitas khusus untuk melaut.

“Kalau tidak ada lelang, bagaimana masyarakat kecil, pelele, di sini bisa hidup,” kata Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Lombok, Ir. H. Sigit Budileksono, M. Si baru-baru ini.

Untuk menghidupkan aktivitas lelang ikan ini secara berkelanjutan, pengusaha pembeli yang notabene pengusaha besar diharapkan menyisihkan sekian persen hasil tangkap nelayan (mitra bisnisnya) untuk dilelang di pelabuhan perikanan.

Yang dilihat selama ini, pola kerjasama pengusaha dengan nelayan penangkap biasanya dengan memberikan modal langsung kepada nelayan besar saat melaut. Hasil tangkapan nelayan penerima modal, sepenuhnya dijual kepada pengusaha pemberi modal.

Cara ini dilakukan telah sejak lama, dan bukan saja nelayan lokal yang menjadi mitra kerjasama pengusaha seperti yang dikemukakan. Tidak saja dengan nelayan penangkap lokal, pola kerjasama seperti itu diberlakukan juga oleh pengusaha lokal dengan nelayan penangkap dari Sinjai dan Bantaeng.

“Pengusaha ini memberikan uang Rp 15 juta misalnya kepada nelayan penangkap. Nanti hasil tangkapan sepenuhnya diambil,” jelas H. Sigit. Meski demikian ia juga menyadari kegiatan lelang jarang dilakukan lantaran terbatasnya modal pedagang pengecer.

“Mau lelang toh tidak ada yang beli juga, ini kondisinya dilematis juga,” tambah H. Sigit. Sebagian besar hasil tangkapan nelayan mitra perusahaan merupakan komoditas perikanan tangkap untuk ekspor, jenis ikan tangkapannya tuna yang harganya cukup tinggi di luar negeri.

Hasil tangkapan setelah mendarat di pelabuhan perikanan, biasanya dibawa langsung ke cold storage masingmasing pengusaha. “Kenapa harus ke cold storage, untuk menjaga kualitas hasil tangkapan tidak cacat untuk diekspor. Dari k a p a l sudah di es, kalau di pelabuhan dibuka lagi untuk lelang, khaw a t i r kualitas hasil tangkapan akan rusak,” demikian H. Sigit.

Diketahui, jumlah kunjungan kapal tangkap nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Lombok tahun 2014 sebanyak 1.825 kali, tahun 2015 sebanyak 1.952 kali.

Mendaratkan ikan sebanyak 1.922.750 Kg tahun 2014 dan 1.868.123 Kg tahun 2015. (bul)

(Suara NTB/bul)

TIDAK DILELANG - Pelabuhan perikanan pantai di Labuhan Lombok, Lombok Timur, kendati diperuntukkan untuk ajang transaksi pelelangan ikan, namun lelang tersebut belakangan minim dilaksanakan. Hal itu karena para pengusaha perikanan cenderung lebih mengedepankan cara-cara tradisional, yakni memberikan ijon kepada nelayan tangkap, sehingga nelayan harus menjual kepada juragan dimaksud. Tampak ikan tuna, salah satu jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Lombok, Lombok Timur, Minggu (8/5).

Desa Industri di NTB Jadi Percontohan Nasional Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB sedang giat mendukung kelompok masyarakat kreatif menjadi desa industri mandiri.

Kementerian Perindustrian RI telah melirik dan menjadikan desa industri mandiri di NTB sebagai pilot proyek nasional.

Desa industri mandiri ini telah dikembangkan di Anjani, Lombok Timur. Kegiatan industrinya memanfaatkan limbah ternak dan saat ini telah mampu menghasilkan pupuk organik cair untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

Satu lagi yang saat ini sedang digenjot, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Desa industri mandiri berbasis bioteknologi ini memanfaatkan limbah hasil-hasil pertanian untuk dijadikan pakan ternak, kotoran ternak juga diolah untuk mendukung produksi biogas dan pupuk organik.

Bekerjasama dengan Disperindag Kabupaten Lombok Tengah, tak kurang dari 1.400 ekor ternak dari kandang kolektif yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Bina Warga akan dimanfaatkan tanpa sisa.

“KUBe Bina Warga ini kami usulkan ke Dirjen Pengembangan Industri Kecil untuk menjadi desa industri percontohan nasional,” kata Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM di Mataram, Sabtu (7/5).

Sedang dirancang bagaimana desa industri mandiri di Bunut Baok ini tidak saja menghasilkan pakan ternak

Kembangkan Pariwisata, Jalan di Desa Kertasari Dialihkan Taiwang (Suara NTB) Pemda KSB mengalihkan sebagian akses jalan di desa Kertasari kecamatan Taliwang untuk kebutuhan pengembangan pariwisata.

“Ini perlu diluruskan. Bahwa ide untuk pengalihan jalan itu dari kita (pemerintah), bukan dari investor yang ada di sana. Dan juga bukan ditutup,” jelas kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Bappeda KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut. Baru-baru ini wakil bupati (Wabup) KSB, Fud Syiafuddin, ST berkesempatan mengunjungi resort Whales & Waves (W&W) di Kertasari. Dalam pertemuan tersebut, termasuk dibahas mengenai akses jalan yang ada di depan resort yang akan dialihkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kertasari.

Menurut Mars, pengalihan akses jalan di depan resort W&W itu bukan menutup akses masyarakat sepenuhnya.

Pengalihan hanya dalam bentuk membatasi pemanfaatan jalan yang selama ini menjadi jalan umum. “Jadi tidak ditutup sepenuhnya akses jalan itu,” terang Mars.

Menurutnya, pemanfaatan jalan di sepanjang pantai yang selama ini menjadi jalan umum nantinya akan dibatasi. Masyarakat tetap dapat memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari, terutama bagi para petani rumput laut.

“Yang dibatasi misalnya tidak boleh lagi dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil) umum karena itu jelas akan mengganggu wisatawan yang menikmati keindahan pesisir pantai kita,” paparnya.

Selanjutnya kata dia, pembatasan pemanfaatan jalan di sepanjang pesisir pantai Kertasari sebenarnya telah diinisiasi oleh pemerintah desa (Pemdes) setempat.

Bahkan Pemdes Kertasari telah mensosialisasikan dan mendapat persetujuan oleh sebagian masyarakat yang selama ini memanfaatkan akses jalan tersebut. “Dengan posisi itu desa kemudian mendapatkan kontribusi.

(Suara NTB/bug)

Mars Anugrahinsyah Karena dapat menarik retribusi dari pemanfaatan akses jalan itu oleh investor. Bukan sebaliknya investor menguasai jalan itu,” tegasnya.

Mars mengatakan, untuk tujuan pengembangan pariwisata ke depan akses jalan di sepanjang garis pantai di desa Kertasari tidak boleh menjadi akses jalan utama. Sebab secara estetika akan mengganggu keindahan garis pantai sebagai objek utama destinasi wisata. “Jadi tidak hanya yang di depan resort W&W itu. Tapi nanti di sepanjang garis pantai sampai di desa Tuananga di Poto Tano,” sebutnya.

Sebagai ruas jalan pengganti, Pemda KSB telah mempersiapkannya. Menurut Mars, jalan tembus dari desa Tuananga ke Kertasari akan diajukan menjadi jalan nasional. Dengan begitu pembangunannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Kita sudah siapkan akses jalan lain untuk mengganti yang di sepanjang pantai itu. Jadi saya tegaskan kembali, bukan ditutup tapi dialihkan dan pemanfaatan akses jalan di sepanjang pantai Kertasari oleh masyarakat tetap bisa hanya saja dibatasi,” imbuhnya. (bug)

dan biogas. Jika memungkinkan cakupan kegiatannya akan diperluas, misalnya dikembangkan menjadi olahan berbahan baku ternak. Di dalamnya ada pengolahan daging, hingga kerupuk kulit.

Kegiatan usahanya dilaksanakan teritegrasi.

H. Husni Fahri menegaskan, desa mandiri industri yang dikembangkan di NTB ini nampaknya telah mencuri perhatian Kementerian Perindustrian. Salah satunya diabadikan dalam buku referensi secara nasional.

Setelah Anjani Lombok Timur, Bunut Baok Lombok Tengah, Disperindag Provinsi

NTB bersama dengan Disperindag Kabupaten Lombok Utara sudah menggagas pembentukan desa industri mandiri berbasis cokelat.

Kedepan, pohon potensi perkebunan cokelat yang cukup besar di kabupaten pimpinan Najmul Ahyar itu akan digarap secara utuh.

“Desa industri mandiri di KLU ini akan menjadi sentra penghasil cokelat, bukan cokelat dalam bentuk mentah.

Tapi sudah dalam bentuk cokelat kemasan. Dan kami sudah duduk berembug bersama dengan Bappedanya,” kata kepala dinas.

Satu lagi desa mandiri industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Bima, akan dijadikan desa mandiri industri berbasis garam. Arahnya, garam tidak lagi dijual gelondongan, tetapi harus dalam bentuk beragam garam kemasan dengan

(Suara NTB/bul)

H. Husni Fahri mengacu pada standar kemasan dan kualitas SNI. “Mendukung desa mandiri kita, Kementerian Perindustrian akan memberikan support dalam bentuk peralatan dan mesin-mesin pengolahan mendukung produksi,” katanya. (bul)

Tender Proyek yang Dipercepat Bisa Turunkan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Inflasi merupakan salah satu faktor terbesar dari faktorfaktor lainnya yang menjadi pemicu angka kemiskinan terus meningkat. Karena ketika terjadi inflasi, maka seketika itu juga garis kemiskinan akan ikut naik. Sehingga orang-orang yang berada dalam posisi rentan miskin, secara otomatis dipastikan langsung jatuh miskin.

Pemerhati Ekonomi dari Universitas Mataram, Prof. Dr. Mansur Afifi pada Suara NTB, baru-baru ini mengemukakan, jika diteliti secara nasional bahwa peningkatan kemiskinan paling besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan. Yang mana bahan pangan merupakan penyumbang terbesar inflasi. ‘’Pangan merupakan porsi pengeluaran terbesar dari kebutuhan masyarakat. Nah ketika terjadi gejolak harga dan masyarakat yang pendapatannya tidak segera naik, maka dia akan segera terjatuh dalam kategori miskin. untuk itu pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutu-

SABTU, 07/05/16

han bahan pangan itu memadai.

Sehingga tidak rentan terjadi gejolak harga,’’ ujarnya.

Begitu juga halnya dengan angka pengangguran terbuka. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia tentu tidak memiliki pendapatan. Ketika seseorang tidak memiliki pendapatan, maka orang tersebut pasti miskin. Untuk itu pemerintah harus mampu mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan aktivitas perekonomian. ‘’Pemerintah punya alat untuk itu, caranya anggaran harus begerak terus, serapan harus diperhatikan. Karena kalau anggaran itu hanya ditumpuktumpuk, bagaimana APBD itu akan bisa bekerja. Sementara ekonomi harus bergerak terus dan itu bisa distimulan melalui APBD,” ujarnya.

Mansur Afifi juga mengingatkan pada pemerintah daerah agar terus memperbaiki serapan anggaran. Jangan sampai pengalaman pada tahun 2015, per 31 Juli, sangat besar anggaran ada di bank, menganggur

tidak dibelanjakan. Untuk itu pada tahun anggaran 2016 ini harus tetap dikontrol realisasi serapan anggaran. Lebih-lebih dengan semangat penurunan kemiskinan yang tinggi dan dengan dibarengi anggaran yang memadai, yakni sebesar Rp 850 miliar yang tersebar di SKPD. “Cara-cara lama ini harus diperbaiki terus, pada triwulan pertama ini (2016) serapan anggaran kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ada tender-tender proyek disegerakan untuk ditender, jangan ditender pada bulan Juni. Dengan begitu proyek-proyek tersebut bisa memberikan manfaat lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah bisa memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan konsumsi. Tetapi bagaimana dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. (ndi)

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Liverpool – Sevilla

Hasil Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Minggu, 8 Mei 2016 09.00 UMM FC (6) vs (3) Sail Stone 09.45 Setwan NTB (1) vs (5) Energi FC 10.30 Faris Bakery (4) vs (6) Kubota B 11.15 Kojib A (5) vs (7) Hamzanwadi FFC 14.00 Alamo (5) vs (11) Villa Donal 14.45 Imigrasi FC (1) vs (8) Griya Furniture FC 15.30 Lombok TV (9) vs (5) Golden Palace Hotel 16.15 KSP Lombok Sejati (2) vs (6) Alcatras B Pool B Minggu, 8 Mei 2016 09:00 Fatabama FC (5) vs (6) Poonar FC 09.45 Jayakarta Futsal (4) vs (8) Panaraga FC 10.30 Sunflower (4) vs (3) Smanda 11.15 Alcatras A (9) vs (3) Lombok Garden 14.00 Kingdom 45 (1) vs (7) BPN FC 14.45 Kojib B (1) vs (9) Dogma 15.30 Forester FC (6) vs (4) Persimala FC 16.15 Kubota A (6) vs (5) Air Force

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Senin, 9 Mei 2016 15:00 UMM FC vs Energi FC 15:45 Kubota B vs Hamzanwadi FFC 16:30 Villa Donal vs Griya Furniture FC 17:15 Lombok TV vs Alcatras B Pool B Senin, 9 Mei 2016 15:00 Poonar FC vs Panaraga FC 15:45 Sunflower vs Alcatras A 16.30 BPN FC vs Dogma 17.15 Forester FC vs Kubota A

Buka Kemenangan BPN SALAH satu pemain BPN, Agus Kurniawan, tampil gemilang di Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 yang digelar Harian Suara NTB di Lapangan Futsal Poonar, Mataram, Minggu (8/5). Pemain yang menggunakan seragam biru itu berhasil memenangkan BPN 7-1 atas tim Kingdom 45 di laga perdana, Minggu (8/5) kemarin.

Agus yang tampil menggunakan kostum nomor 10 (Suara NTB/fan) saat itu langsung membuat gol Agus Kurniawan pembuka untuk kemenangan tim BPN dengan mencetak gol lebih dahulu di awal pertandingan.

Dari 7 gol yang dicetak pemain BPN, tiga golnya disumbangkan Agus.

Agus Kurniawan yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengatakan cukup puas dengan hasil kemenangan BPN 7-1 atas Kingdom 45. Pasalnya, meski tidak menurunkan semua pemain senior BPN mampu meraih kemenangan besar.

Dan Agus memberi kontribusi besar untuk kemenangan BPN. Hal ini bisa dilakukannya karena dia punya ambisi besar untuk membawa tim BPN maju ke final.

“Target saya disini memenangkan tim. Saya harap hasil kemenangan ini akan membuka langkah tim BPN untuk terus maju ke final,” ucapnya.

Agus dinilai sebagai pemain terbaik di laga itu. Pasalnya, Agus berhasil memberikan kontribusi besar atas kemenangan BPN. Namun bagi Agus, label pemain terbaik tidak terlalu dipikirkan. Ia menegaskan, kemenangan BPN pada laga kemarin bukan karena kehebatan dirinya seorang, namun menurutnya kerjasama tim yang baik membuat tim BPN unggul.

Selain memasang target membawa tim BPN ke final, Agus punya ambisi untuk bisa terpilih sebagai pencetak gol terbanyak. Target tersebut tidaklah berlebihan mengingat Agus pernah dipilih sebagai pencetak gol terbanyak saat berhasil membawa tim PSKT juara Turnamen Futsal Suara NTB I tahun 2013. Di turnamen futsal Suara NTB tahun dia kembali memasang target membawa tim BPN juara. (fan)

Zidane Tak Yakin Bertahan di Real Madrid Madrid Zinedine Zidane merasa tidak yakin perihal masa depannya bakal bertahan menjadi pelatih di Real Madrid, meski dirinya terbilang sukses memimpin klub itu ke final Liga Champions.

Media Spanyol melaporkan pada pekan ini bahwa presiden Real Florentino Perez menginginkan Zidane, yang dikontrak sampai 2017, untuk bertahan di klub pada musim depan.

Real memiliki sejarah di mana mereka cukup sering mengganti pelatihnya, namun posisi Zidane terlihat lebih aman setelah mereka mengalahkan Manchester City pada Rabu (4/5) untuk menyiapkan pertandingan final menghadapi tim sesama kota di Spanyol, Atletico Madrid.

Pelatih asal Prancis keturunan Maroko itu dipercaya Real Madrid menjadi pelatih utama menyusul pemecatan Rafa Benitez pada Januari 2016. Ia mengatakan, belum ada yang diputuskannya sampai musim kompetisi berakhir.

“Kami sekarang ini belum memenangi apa-apa dan keyakinan saya adalah ketika Anda memiliki pekerjaan ini, maka Anda harus memberikan segalanya, setiap hari dan tidak memikirkan hal lain,” kata Zidane pada konferensi pers yang berlangsung pada Sabtu.

Ia menimpali, “Saya hanya berkonsentrasi pada apa yang harus kami lakukan. Kita lihat saja apa yang terjadi pada akhir musim.”

Dalam ajang Liga Utama Spanyol (La Liga), Real Madrid yang berada di peringkat ketiga akan menjamu Valencia pada Minggu. Real masih berharap dapat mengejar pemuncak klasemen Barcelona dan tim peringkat kedua Atletico Madrid, yang keduanya memiliki 85 angka, unggul satu angka di atas Real.

Valencia telah merusak ambisi gelar Real pada dua kunjungan terakhirnya di liga ke Bernabeu, menahan imbang 2-2 pada dua musim terakhir. Bagaimanapun, Real yang mendapat suntikan penampilan terbaik di liga, telah memenangi sepuluh pertandingan terakhirnya.

“Kami menang sepuluh kali secara berturut-turut dan kami harus mempertahankannya, kami memiliki dua pertandingan tersisa, dua final,” kata Zidane, layaknya dikutip Reuters.

Ia menilai, “Kami masih dalam pertarungan, maka pesannya adalah ini - sepanjang masih ada menit untuk dimainkan kami harus percaya pada peluang-peluang kami.”

Karim Benzema dan Casemiro, yang keduanya absen saat mereka menang atas City, dapat dimainkan. Pencetak gol terbanyak Real, Cristiano Ronaldo, telah pulih dari cedera otot paha belakang untuk menghadapi City, dan Zidane menolak dugaan bahwa ia akan mengistirahatkan pemain Portugal itu saat melawan Valencia dengan mempertimbangkan final Liga Champions. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

EKSEKUSI PENALTI – Laga Kubota A dengan Air Force di hari pertama Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Minggu (8/5) kemarin harus disudahi dengan drama adu penalti. Tampak pemain Kubota A mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Air Force.

BPN dan Alcatras A Menang Besar Mataram (Suara NTB) Dua tim kuat, BPN dan Alcatras A berhasil tampil gemilang di laga perdana Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 di Lapangan Futsal Poonar Mataram, Minggu (8/5) kemarin. Kedua tim itu mengemas kemenangan mudah atas lawan-lawannya.

Acatraz A mengalahkan Lombok Garden dengan skor 9-3.

Sementara tim BPN sukses mengandaskan Kingdom 45 dengan skor 7-1. Sembilan gol kemenangan Alcatras A disumbangkan oleh Gahtan dan Bahtiar masing-masing tiga gol, ditambah dua gol dari Yunus dan Nabil satu gol. Tiga gol balasan dari Lombok Garden dicetak oleh Septian Jufri dan Ami masing- masing satu gol.

Sementara itu, kemenangan tujuh gol BPN dicetak oleh Agus Kurniawan tiga gol, Yuzar Madia dua gol, Kandar dan Handiko masing-masing satu gol.

Sedangkan satu gol balasan dari

Kingdom 45 dicetak oleh Yani.

Kemenangan Alcatras A atas Lombok Garden membawa Alcatras A lolos ke babak enam belas besar dan akan melawan Sunflower, Senin (9/ 5) hari ini. Sunflower menaklukkan tim Smanda dengan skor tipis 4-3. Sementara itu, BPN akan melawan Dogma di babak 16 besar, Senin (9/5) hari ini. Dogma sendiri mengalahkan Kojib B dengan skor 9-1 di laga pertama kemarin.

Adu Penalti Sempat tertekan di babak pertama, tim Poonar FC akhirnya sukses mengalahkan tim Fatabama FC 6-5. Tim yang diperkuat Jaffri dan kawan-kawan itu menang lewat adu pinalti lantaran

mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 3-3.

Akibat skor imbang, Pengawas Pertandingan, Ahmad Juanda Rangkuti harus menyudahi pertandingan dengan adu penalti. Lewat drama adu penalti itulah tim Poonar FC berhasil merebut kemenangan dengan skor 6-5.

Pantauan Suara NTB di lokasi pertandingan antara Fatabama FC dengan Poonar FC berlangsung ketat. Namun demikian tim Fatabama FC berhasil menguasai permainan babak awal. Terbukti tim Fatabama FC berhasil mencetak gol lebih awal lewat pemainnya Fatul Rahman, tendangan bebas yang dilepaskan pemain bernomor punggung 9 itu berhasil menggetarkan

jala gawang Poonar FC dan skor 1-0 untuk Fatabama FC. Merasa kecolongan lebih awal pemain tim Poonar FC meningkatkan tensi serangan.

Berselang satu menit mereka berhasil menyamakan kedudukan. Tendangan jarak jauh pemain Poonar FC, Jaka dengan memanfaatkan bola rebound dari pemain lawan masuk ke gawang Fatabama dan skor imbang 1-1.

Belum selesai merayakan kemenangan tim Poonar FC kembali dikagetkan gol balasan dari pemain tim Fatabama. Tendangan Taufan Handika yang memanfaatkan umpan pendek rekannya merubah skor menjadi 2-1 untuk Fatabama FC. Hingga pertandingan babak pertama usai skor 2-1 tidak berubah.

Usai turun minum tepatnya memasuki babak kedua tim Poonar FC yang diperkuat Jaffri dan kawan-kawan bermain dengan semangat yang tinggi.

Apalagi dengan didukung suporter banyak membuat tim

Poonar FC percaya diri. Hasilnya mereka mengejar ketertinggalan dengan menyudahi permainan babak kedua berakhir imbang 3-3.

Skor imbang itu mengharuskan kedua tim melakukan adu penalti, hasilnya tim Poonar FC unggul 6-5 atas Fatabama FC. Dalam adu penalti itu masingmasing tim diwakili lima eksekutor, dari lima eksekutor yang terpilih, tim Poonar memasukan tiga gol lewat Jaka, Yadi dan Molsin, sementara Jaffri dan Hamdi gagal melakukan eksekusi, tendangan kedua pemain itu melebar keatas mistar gawang Fatabama FC. Sebaliknya lima pemain Fatabama FC hanya mampu memasukan dua gol lewat Afdal Rapadal dan Taufan Handika. Sementara tiga penendang lain, Andri, I Gede Sandri dan Syahrul gagal melakukan eksekusi dengan benar. Laga pun berakhir dengan skor kemenangan 6-5 untuk Poonar FC. (fan)

Claudio Ranieri Minta Fans Leicester Terus Bermimpi

(Suara NTB/ist)

BERSEPEDA – Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi mengayuh sepeda di event Sembalun Challenge 2016, akhir pekan kemarin.

Event ini melibatkan sebanyak 76 penggila sepeda di tanah air.

Gubernur NTB Jajal Trek Sembalun Challenge 2016 Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjajal Trek Sembalun Challenge 2016 dalam event sepedahan yang melibatkan sebanyak 76 penggila sepeda di tanah air. Tidak hanya bikers dari Indonesia, ikut juga para bikers dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura dan Jerman.

Gubernur menyampaikan sambutan baik atas event tersebut sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat pada kegiatan yang menyehatkan, baik jiwa maupun raga.

“Harapanya, kegiatan ini dapat berlanjut hingga di masamasa yang akan datang. Selamat melaksanakan gowes Sembalun Challenge 2016, sukses dan selamat untuk kita semua,” ungkap Gubernur saat starting ceremony Sembalun Challenge 2016, di depan Pendopo Gubernur, Sabtu, (7/05).

Kegiatan yang diinisiasi Garuda Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Polda NTB tersebut memiliki jarak tempuh sepanjang 96 Km dengan rata rata kecepatan 40 km/jam. Di samping bikers dalam negeri, ikut juga bikers dari Singapura, Malaysia dan Jerman.

Event yang dilepas Kaploda NTB, Drs. Umar Septono tersebut melewati rute dari Pandopo Gubernur menuju jalan Bung Karno kemudian Pagutan dan belok kanan ke jalan by pass.

Selanjutnya Gubernur yang bernomor sepeda 001 tersebut menuju Batujai, Praya Kopang.

Peserta kemudian menuju pit stop di Polsek Terare Lombok Timur dan tiba sekitar pukul 08.25 Wita serta membutuhkan waktu 15 menit untuk istirahat.

Dari Terare sekitar pukul 09.40 Wita langsung menuju

Suela via Aikmal sebagai pit stop kedua.

Meskipun ini bukan merupakan event kompetisi, namun rute yang dilewati cukup menantang. Gubernur dan kawankawan harus menjajaki rute menanjak di sekitar Suela sampai ke Pusuk Sembalun. Namun demikian, Gubernur yang pernah sepedahan dengan jarak tempuh 496 km dari Bima ke Lombok tersebut tidak sedikitpun terlihat lelah menggowes sepeda kesayangannya.

Satu persatu peserta mengayuh sepedanya melalui trek yang menanjak, lebih khusus sekitar 300 meter sebelum garis finis. Akhirnya, sekitar jam 11.30, peserta dengan nomor 107 dinobatkan sebagai sebagai king of mountain. Sementara Gubernur NTB tiba di garis finis sekitar pukul 12.30. Tibanya Gubernur NTB di garis finis tersebut disambut tepuk tangan meriah dari peserta yang telah sampai lebih dulu.

“Ini trek yang cukup menantang, karena tanjakannya berada di akhir rute,” pungkasnya di Taman Wisata Sembalun. (r)

London Claudio Ranieri menginginkan para pendukung Leicester tetap memimpikan sukses lebih besar lagi setelah klub ini mengangkat trofi Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya Minggu dini hari kemarin.

Si Rubah merayakan gelar juara liga pertamanya secara elegan dengan mengalahkan Everton 3-1 di Stadion King Power berkat dua gol Jamie Vardy dan satu gol Andy King.

Mereka kini akan mengakhiri kampanye mereka di Chelsea sebelum menatap musim depan untuk mempertahankan gelar dan sekaligus bermain di Liga Champions.

“Itu akan menjadi musim yang sangat berbeda,” kata Ranieri kepada Sky Sports.

“Namun orang-orang tetap bermimpi. Teruslah bermimpi”.

Leicester sudah memastikan juara Liga Utama Inggris Senin

lalu setelah Tottenham hanya bisa seri melawan Chelsea.

Dan Sabtu sore atau Minggu dini hari WIB di King Power menjadi waktu pesta untuk Si Rubah dengan mengangkat trofi juara dan kemudian mengelilingi seisi stadion. Ranieri memberikan penghormatan untuk pendukung dan juga pemilik.

“Para penggemar terus mendorang sepanjang musim.

Saya senang sekali. Adalah momen menakjubkan bisa mengangkat trofi juara.”

Dia melanjutkan, “Saya yakin pada puncak ini semua adalah penting memiliki seorang pemilik yang baik sekali, setelah itu para pemain dan manajer, dan saya bertemu orang-orang fantastis di barisan pemilik.”

“Pada awal musim ini pemilik berkata penting sekali untuk bertahan di Liga Premier untuk dua musim ke

depan dan kemudian berusaha tumbuh perlahan-lahan.

Kini kami juara.”

Perayaan ini menandai musim yang menakjubkan untuk Si Rubah yang hampir terdegradasi dari liga elite setahun silam. Ketika ditanyai kapan dia mulai yakin timnya menjadi juara , Ranieri menjawab, “Ketika kami menang melawan (tuan rumah) Manchester City (3-1 Februari silam).”

“Tetapi ketika kami kalah 1-2 dari Arsenal saya bilang kepada asisten saya yang orang Italia bahwa kita bisa melakukan sesuatu, karena jika Arsenal begitu kerepotan dengan 11 pemain melawan 10 pemain (Danny Simpson saat itu diusir ke luar lapangan) maka kita bisa melakukan sesuatu,” tutup Ranieri seperti dikutip Sky Sports. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DISIRAM – Pelatih Leicester City, Claudio Ranieri disiram dengan champagne oleh pemainnya saat memberikan keterangan pers usai memenangkan trofi Liga Premier Inggris, Minggu kemarin.

SUARA NTB

Senin, 9 Mei 2016

Halaman 16

UMM Sukses Jadi Tuan Rumah Mataram (Suara NTB) Kongres nasional Ikatan Mahasiswa Geografi (Imahagi) resmi terpilih ketua dan pengurus baru, periode 2016 – 2018 mendatang. Dalam kongres

yang berlangsung di Kota Mataram itu, terpilih Furqon, Mahasiswa Semester IX jurusan Geografi Universitas Gajah Mada (UGM), menggantikan ketua demisioner Nursalam,

dari kampus yang sama. Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) sukses sebagai penyelenggara kegiatan nasional Imahagi pertama kalinya ini.

Furqon terpilih secara aklamasi dalam kongres ke 14 yang diselenggarakan dua hari, tanggal 30 April – 1 Mei 2016 lalu.

“Untuk Kongres Imahagi ke 15, diselenggarakan di Universitas Negeri Makassar,” kata ketua Program Studi Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMM, Heriyanto.

Penyelenggaraan Kongres Imahagi ini mengangkat pamor UMM di kancah perguruan tinggi nasional. Dibanding kongres di kampus nasional lainnya, jumlah peserta tergolong banyak. Khusus untuk peserta Kongres saja mencapai 85 peserta dari 28 perguruan tinggi yang memiliki jurusan Geografi.

Ini belum termasuk peserta rangkaian kegiatan, yang mencapai 200 orang, termasuk keikutsertaan tiga perguruan tinggi undangan, Institute Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanudin (Unhas) dan Institute Teknologi Bandung (ITB).

Tiga kampus ini tidak memiliki jurusan Geografi, tapi diun-

dang khusus untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

Dimana, selain ditutup dengan kongres, kegiatan yang dibuka sejak tanggal 28 April lalu, diawali dengan seminar nasional tentang peran jurusan Geografi dalam konteks kemaritiman, di gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dilanjutkan dengan kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) di gedung Fakultas Ilmu Kesehatan UMM. “Dalam sejarah Imahagi, ini salah satu kongres dan kegiatan terbesar. Dengan jumlah peserta

terbanyak, dihadiri perguruan tinggi terbanyak, juga dengan durasi waktu terlama, dengan rangkaian kegiatan terbanyak,” ujar Heriyanto bangga. Antusiasme peserta tidak lepas dari kemasan acara dan rangkaian kegiatan di dalamnya, termasuk lomba karya ilmiah. Dari segi kewilayahan, NTB dan Pulau Lombok khususnya dianggap sebagai pemantik daya tarik kehadiran peserta. Sebab di hari terakhir, ditutup dengan field trip ke Pantai Kuta, Lombok Tengah.

Sebagai tuan rumah, pihaknya mengapresiasi kehadiran dan

(Suara NTB/ist)

Mahasiswa UGM Terpilih Jadi Ketua Imahagi

KONGRES - Kongres Imahagi nasional yang diselenggarakan di Kampus UMM. Terpilih mahasiswa UGM sebagai Ketua Imahagi nasional.

antusiasme peserta, sebab memberikan dampak terjalinnya silaturahmi jurusan Geografi dengan seluruh Prodi yang menyelenggarakan se Indonesia.

“Ini juga memberi pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa lokal dengan bertukar pengalaman dengan kampus nasional lainnya,” kata Heriyanto. (ars/*)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 9 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 9 Mei 2016

Ironi Kemiskinan di Destinasi Wisata Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sudah dipastikan menjadi salah satu destinasi wisata dunia. Bisa dipastikan perkembangannya akan bersaing dengan spot wisata lainnya di NTB. Kendati demikian, ada sisi lain yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah daerah. Pasalnya kantongkantong kemiskinan di lingkar objek wisata masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi.

Rumah berukuran 3x4 meter berdinding bedek ditinggali sebuah keluarga beranggotakan empat orang, sebenarnya tidak layak. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Pardi (30). Kemiskinan membuatnya mengalami kesulitan hidup, bahkan untuk memperbaiki genteng bocor sekalipun ia sulit.

Pardi, seorang pekerja serabutan hidup di rumah itu bersama isteri dan anaknya beserta ibunya. Berempat mereka harus tidur berjejal di rumah mungil yang hanya terdapat satu kamar. Situasi itu dirasakan sangat sulit oleh Pardi. Kenyamanannya terusik.

Bahkan untuk menunaikan aktivitas biologisnya, Pardi bersiasat.

“Kalau mau ‘pengantenan’, biasanya saya suruh anak sama ibu saya nginap di rumah tetangga,” tutur Pardi tersipu.

Itu adalah kesulitan kecil dari sekian banyak masalah yang dihadapi Pardi karena terbelit persoalan ekonomi. Pekerjaannya yang tidak menentu dengan penghasilan paling banyak Rp 500 ribu perbulan membuatnya merasa mustahil untuk membangun rumah permanen. Sebab semua penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kadang sampai lima bulan tidak dapat kerjaan, ya terpaksa harus ngutang dulu sama tetangga,” ujarnya.

Sebenarnya Pardi menyadari bahwa ia tinggal di radius destinasi wisata. Pasalnya, Dusun Selindungan Desa Pelangan kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat berada tidak jauh dari pantai dan beberapa gili. Di sekitar dusun itu terdapat Gili Kedis, Gili Gede, Gili Nanggu, GiII Layar, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Asahan dan banyak gili lainnya.

Masih dengan persoalan rumah, kisah yang hampir sama juga dirasakan oleh Amaq Basri (70). Ia tinggal di sebuah rumah reyot berdinding bedek berukuran 2x3 meter. Tidak ada pernak pernik rumah, dan tidak

(Suara NTB/lin)

RUMAH - Amaq Basri di rumah tempat istirahatnya setiap hari. ada pintu untuk menutupi rumahnya. Saat hujan, hawa dingin menembus kulitnya dan angin berembus dari depan rumahnya yang tidak ditutupi pintu itu. Sementara ia hanya tinggal bersama ayam-ayamnya yang tiap hari ia berikan makan.

“Saya sudah tua, tidak kuat lagi mendayung sampan untuk melaut,” ujarnya lirih.

Ia mengatakan sudah lama tinggal di gubuk reyotnya seorang diri setelah isterinya meninggal beberapa tahun silam.

Kondisinya yang renta membuatnya tidak kuat lagi untuk mencari uang, apalagi untuk memperbaiki rumah yang ukurannya hanya sepetak itu.

Amaq Basri mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia hanya mengandalkan ternak ayamnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebenarnya ia memiliki 10 anak yang telah menikah. Namun kondisi anaknya pun tidak jauh berbeda dengan kondisinya. Bahkan ada yang tidak memiliki rumah dan masih menumpang.

“Anak-anak saya banyak tapi mereka juga miskin sama seperti saya. Mereka pun kekurangan,” ujarnya.

Begitupula yang terjadi pada Nursan, ia dan isterinya terpaksa harus menumpang di rumah salah seorang warga. Itu dilakukan karena tidak memiliki pekarangan ataupun rumah. Setiap harinya ia harus tidur di ruangan sempit yang terbuat dari papan.

Jika digambarkan, sebenarnya rumah itu tidak layak dikatakan sebagai rumah. Sebab papan yang menutupi rumahnya hanya dipaku seadanya dan alasnya seperti panggung menggunakan bambu yang mulai rapuh.

Tidak ada barang mewah dan tidak ada perlengkapan rumah tangga yang memadai di rumah itu. Bahkan untuk seka-

dar alas tidur pun, Nursan harus meminjam kepada tetangganya.

Pemandangan ini sudah biasa dilihat oleh masyarakat Dusun Selindungan itu.

“Saya disini numpang, tidak punya tanah ataupun rumah.

Apalagi pekerjaan,” kata Nursan.

Ia berharap sangat besar terhadap sektor pariwisata yang dianggapnya cukup menjanjikan. Ia pun sadar, bahwa dirinya berada di radius destinasi wisata yang semakin digemari wisatawan. Namun ia tidak memiliki keahlian dan tidak mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dan mengais rejeki dari sektor ini.

Sebab pemerintah dianggapnya tidak pernah memberikan pelatihan ataupun mempersiapkan warga untuk terjun ke sektor pariwisata.

“Saya tahu disini banyak orang yang datang, tapi tidak tahu harus bagaimana. Karena tidak mengerti bagaimana urus tamu,” ujarnya.

Nursan berharap bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membangun rumah mungil untuk keluarga kecilnya. Namun dengan penghasilan yang tidak menentu saat ini, membuatnya merasa sangat mustahil untuk bisa membangun rumah. Terlebih umur pernikahannya sudah memasuki tahun ketiga. Ia pun mulai kha-

watir akan kehadiran seorang anak nantinya, sementara dirinya belum dapat membangunkan sebuah rumah kecil sekalipun.

Kisah Pardi, Amaq Basri, dan Nursan merupakan sedikit dari banyaknya warga yang masih kesulitan secara ekonomi. Bukan hanya persoalan rumah, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun warga sekitar destinasi wisata ini masih banyak yang kesulitan.

Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Lombok Barat. Selain Senggigi, saat ini Sekotong juga tengah ramai didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat segera mengambil tindakan dan mempersiapkan warga agar mampu terjun pada sektor ini. Sebab persaingan pasar ASEAN akan semakin ketat apabila masyarakat tidak segera dipersiapkan. (lin)

Halaman 18

SUARA NTB

Senin, 9 Mei 2016

Nilai Gotong Royong Tergerus Hukum Positif Dari Hal. 1 Dijelaskan, pemberdayaan masyarakat KSB melalui gotong royong ini telah menjadi program pemerintah daerah setempat. Bahkan, Pemda KSB telah membuat payung hukum berupa Perda No. 3 tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Menurut Musyafirin, gagasan PDPGR ini muncul karena nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong sudah lengkap. Bahkan 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), semuanya merupakan nilai-nilai gotong royong. Bahkan, jika mengutip pidato mantan Presiden Soekarno, nilai-nilai gotong royong adalah Pancasila.

“Kemudian seiring dengan globalisasi, (perkembangan) teknologi, nilai-nilai gotong royong luntur di tengah masyarakat. Kemudian ke dua, negara ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya gotong royong ini. Bahkan hukum-hukum positif di negara kita ini cenderung menggerus nilai-nilai

gotong royong,” katanya.

Ia mencontohkan hukum positif yang justru menggerus nilai-nilai gotong royong seperti UU Perlindungan Anak.

Sekarang, katanya, jika anak sekolah ditegur atau dicubit maka bisa kena pasal tindak kekerasan. ‘’Itu sebetulnya, tak sadar bahwa itu digerus nilainilai gotong royong,’’imbuhnya.

Kemudian juga UU Keprotokoleran yang semakin ketat memisahkan pemimpin dengan rakyatnya. Kontrol sosial yang begitu tinggi, sebetulnya, menurut orang nomor satu di KSB ini justru menggerus nilai-nilai gotong royong itu sendiri. Termasuk dengan adanya UU KPK. Di masyarakat KSB, jika ada pejabat seperti kepala desa yang menggelar acara dengan mengundang tamu yang banyak, masyarakat memberikan sesuatu dengan ikhlas. ‘’UU KPK kalau begitu masuk gratifikasi. Ndak sadar kita digerus terus nilai-nilai gotong royong. Sehingga kami tidak mau fokus bagaimana pemberdayaan masyarakat.

Tapi gotong royongnya bagaimana kita berdayakan.

Itu paling penting,’’ujarnya.

Menurut mantan Sekda KSB ini, setelah dilakukan kajian dan penggalian bersama Bappeda setempat, pihaknya semakin yakin program daerah ini akan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan di Bumi Pariri Lema Bariri. “Jadi betul-betul kita arahkan. Kelembagaannya kita buat, setelah kita setuju bahwa pemberdayaan ini penting kita lakukan. Karena pemberdayaan gotong royong sama artinya juga kita berdayakan masyarakat itu,”tambahnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, konteks pemberdayaan gotong royong yang akan dilakukan dikelompokkan menjadi tiga. Yakni pemberdayaan gotong royong mandiri, pemberdayaan gotong royong stimulan dan pemberdayaan gotong royong padat karya. ‘’Jadi, kasarnya kalau dari sisi keuangan gotong royong mandiri tak ada uangnya. Gotong royong stimulan nilai uang lebih kecil daripada pekerjaan. Kemudian gotong royong padat karya nilai pekerjaan sama dengan nilai uangnya,’’pungkasnya.(nas/ aan/ars/ron/lin/ndi/why)

Halaman 19

Bus Surya Kencana Dibakar Massa di Maronge Sumbawa Besar (Suara NTB) Bus Surya Kencana dibakar massa di Dusun Maronge, Desa Maronge Kecamatan Maronge Sumbawa, Minggu (8/5). Bus bernopol EA 7396 S ini dibakar setelah diduga menabrak pengendara sepeda motor di wilayah setempat.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya pembakaran sebuah bus di wilayah Maronge. Saat ini pihaknya masih berada di TKP untuk mengumpulkan keterangan-keterangan.

“Penumpang bus sudah kami evakuasi ke bus lain,

termasuk sopir bus. Untuk sementara anggota masih di lapangan melakukan olah TKP sambil mengumpulkan keterangan,” ujarnya.

Sementara Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP Edy Sudarma Korniawan, menjelaskan, bus tersebut melaju dari arah Sumbawa menuju Bima.

Tepat di Dusun Maronge pukul

17.30 Wita, saat bus hendak menyalip pengendara sepeda motor Yamaha Mio dari arah berlawanan, melaju sebuah mobil. Karena kaget, sopir bus kembali ke jalur semula, sehingga menyenggol pengendara hingga terjatuh. Dalam kejadian tersebut dua orang lukaluka. Satu orang menderita luka berat dengan kaki patah. Satu

lainnya luka ringan.

Terhadap sopir bus, lanjutnya, pihaknya sudah mengamankannya ke Polres Sumbawa. Saat ini, pihaknya masih berada di wilayah setempat untuk melakukan olah TKP dan menghimpun sejumlah keterangan. “Supir bus sudah kami amankan ke Polres Sumbawa. Kami baru mendapatkan kronologis awal. Kami bersama anggota saat ini, masih melakukan olah TKP dan menghimpun keterangan-keterangan, ” ujarnya. (ind)

Melebur Sekat Politik dan Birokrasi Dari Hal. 1 Ia khawatir, gejala serupa akan tercipta usai Pilkada 2015. ‘’Pasca-Pilkada 2005 sampai sekarang terkotak-kotak, dan ini menjadi tugas penting Pak Bupati untuk mengembalikan itu. Kotak-kotak masyarakat ini taruh saja misalnya dalam satu kecamatan A, kurang mendukung itu tidak dibangun-bangun jalannya. Apalagi bantuan-bantuan sosial. Masyarakat terbelah-belah,” ujarnya dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB bertema ‘’Membangun KSB dengan Gotong Royong’’ di Kantor Harian Suara NTB, Jumat (6/5).

Kepada Dr. H. W. Musyafirin yang kini telah menjabat Bupati KSB, Busrah mengingatkan agar meninggalkan kecenderungan ini. Mencairkan kembali sekat-sekat itu menurutnya adalah salah satu pekerjaan rumah untuk Musyafirin.

Musyafirin memaklumi kekhawatiran tersebut. Karena itu, dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang digarapnya ia menjauhkan kalkulasi politis. Musyafirin juga tidak ikut campur dalam proses penentuan 1.400 agen yang direkrut Pemerintah KSB. Menurutnya, agen-agen yang direkrut justru banyak yang berlatar belakang sebagai pendukung kubu pesaingnya di Pilkada 2015. ‘’Kebanyakan agen itu bukan yang pilih saya, kebanyakan orangnya Pak Dinata (Putrawan),” selorohnya. Untuk diketahui, Dinata yang juga hadir di diskusi tersebut merupakan politisi PAN yang di Pilkada 2015 lalu memberikan dukungannya kepada pasangan calon lain.

Dinata menegaskan, konsep agen memang menyegarkan kembali proses perencanaan pembangunan yang biasanya didominasi para tokoh.

Pelibatan agen ini menurutnya harus diupayakan oleh Bappeda KSB dalam membuat perencanaan. ‘’Bappeda misalnya, yang tadinya perencanaan hanya tokoh-tokoh, harus hadir juga agen-agen itu,’’ ujar Dinata.

Akademisi Universitas Mataram, Agus Purbathin mengungkapkan, kajian terakhir yang dilakukan pihaknya di tahun 2012 memperlihatkan bahwa KSB memiliki banyak aktor lokal yang tidak terlihat dan bersedia menyumbangkan pemikiran tenaganya dalam mewujudkan pembangunan daerahnya. ‘’Sehingga dalam program ini mungkin kita mengawali dengan mengidentifikasi setiap aktor itu,” ujarnya. Di sini, menurut Agus, konsep agen menjadi sesuatu yang relevan.

Tidak saja direkrut dari latar belakang afiliasi politik yang beragam. Para agen juga direkrut bukan karena ketoko-

hannya di sebuah daerah.

Proses penentuan agen lebih dititikberatkan pada semangatnya untuk menyukseskan program PDPGR ini.

“Agen-agen ini betul-betul orang yang terbatas kemampuannya tetapi mereka punya semangat,” ujar Musyafirin sembari menambahkan cukup besarnya keterlibatan aparat TNI-Polri dalam mendukung PDPGR di KSB. Pelibatan agen juga merupakan siasat yang tepat dalam menghadirkan data rujukan untuk sasaran PDPGR. Lewat agen, tren menggelembungnya jumlah sasaran penerima bantuan bisa ditekan.

Hal ini dimungkinkan karena agen dipilih bukan dari kalangan penerima bantuan. ‘’Tugas agen, pengelompokan sasaran. Dan mereka tak boleh jadi ‘penumpang’. Ibarat orang jual karcis, dia cuma jual karcis saja,’’ ujarnya menganalogikan.

Penguatan melalui agen dilakukan beriringan dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Setiap malam Jumat, digelar kegiatan yasinan di antara salat Magrib dan Isya. Usai Isya, masyarakat berkumpul dan mulai menyampaikan aspirasinya. “Mau umpat bupati dan Dewan, silakan di situ,’’ tegas Musyafirin.

Kegiatan semacam ini bukannya dijadikan seremoni semata. Aspirasi yang disampaikan di malam Jumat itu dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tindakan segera.

Staf ahli bupati bersama SKPD terkait harus mengambil keputusan hari itu juga. Dengan pendekatan itu, hingga kini sudah sekitar 1.700 usulan atau aspirasi yang sudah tertangani dan dievaluasi oleh staf ahli.

Dari pertemuan ke pertemuan, jumlah aspirasi yang dilontarkan terus menyusut. Bahkan, Musyafirin mengaku dalam sejumlah pertemuan terakhir, nyaris tidak ada lagi aspirasi yang perlu ditindaklanjuti.

Kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman mengemukakan, pihaknya saat ini tengah menyusun tiga alur masuknya aspirasi dalam kebijakan pemerintah KSB. Alur pertama adalah melalui Musrenbang yang memang menjadi metode konvensional dalam penyusunan kebijakan daerah.

Alur kedua adalah melalui musyawarah luar biasa yang memungkinkan aspirasi dari berbagai sumber bisa diakomodir dalam kebijakan.

Jika masih ada aspirasi yang cukup urgen namun luput diakomodir dalam dua alur itu, Amry menegaskan hal itu nantinya akan diakomodir dalam alur ke tiga, yaitu RKPD. ‘’Itu semua tetap bermuara dalam RKPD bahwa itulah yang tersalurkan nanti lewat APBD,’’ ujarnya.

Gotong royong tidak saja diwujudkan melalui skema APBD sebagai perangkat formal untuk membangun daer-

ah. Lebih dari itu, elemen masyarakat lainnya, khususnya swasta juga perlu dilibatkan. Upaya ini disambut baik oleh Manager Social Responsibility PT Newmont Nusa Tenggara, Syarafuddin Jarot.

Menurutnya, saat ini pihaknya dan Pemerintah KSB baru sebatas melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan di KSB. PTNNT membangun dengan dana CSRnya, sementara Pemerintah KSB dengan dana APBD-nya.

Syarafuddin Jarot bahkan mengutarakan perlunya pengintegrasian kerja-kerja tersebut di masa yang akan datang. ‘’Ke depannya akan integrasi, bahkan nanti menyatukan. Kalau integrasi, kita saling berbagi lagi, tapi terakhir di tingkat yang lebih baik lagi, itu sudah kolaborasi. Artinya tidak ada lagi program Newmont, ndak ada lagi program pemda. Itu menyatu di situ.’’

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bacharudin, M.Pd menegaskan, gotong royong memungkinkan penyelesaian masalah secara kolektif terjadi hingga ke unit masyarakat di tingkat dusun. Problemnya, di tingkat ini, proses musyawarah untuk menyusun kebijakan belum terlalu dibudayakan.

Untuk itulah, Bacharudin menegaskan perlunya dilakukan penyelarasan di tingkat dusun untuk memastikan semangat gotong royong juga terimplementasikan. ‘’Jadi nanti unsur-unsur masyarakat di desa itu dilatih untuk bermusyawarah di dusun, baik itu diwakili oleh perempuan, orang-orang miskinnya harus ada dan orang-orang kayanya juga harus ada. Supaya mereka membuat perencanaan itu didasarkan pada fakta riil di lapangan di desa itu,’’ ujarnya.

Kepala Bappeda NTB, H.Chairul Mahsul, SH, MH menilai, pembaruan nilai-nilai gotong royong untuk membangun aspek fisik dan non fisik masyarakat KSB bisa melahirkan capaian yang dramatis di kemudian hari. Ia menegaskan, saat ini banyak kepala daerah di tingkat kabupaten yang mengeluh karena banyaknya kewenangan mereka yang terpangkas dan diserahkan ke provinsi.

Menurut Chairul, ketimbang mempersoalkan hal tersebut, langkah yang dilakukan KSB ini bisa menjadi contoh daerah lainnya. Chairul menganalogikan langkah KSB ini sebagai upaya menyalakan lilin di dalam lorong yang gelap. ‘’Kita juga akan punya seorang bupati yang tidak mengutuk kenapa otonomi ini dipindahkan. Sementara kita sedang berada di lorong itu, bagaimana kita tetap berjalan di lorong itu. Tetapi kita tetap sampai pada ujung lorong dengan selamat, untuk melihat sinar di ujung lorong itu. Itu mungkin,’’ pungkasnya. (aan/ron/nas/ndi/why/lin)

Hasil UN Memprihatinkan Dari Hal. 1 di bawah 5,6 lebih banyak dibanding yang mendapatkan nilai di atas 5,6.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H.Rosiady Sayuti, M.Sc., kepada Suara NTB ditemui dalam sebuah acara di salah satu hotel di Senggigi, Sabtu (7/5). ‘’Memang dari segi nilai, rata-rata kita lebih rendah dari tahun lalu,’’ ungkapnya.

Disebutkan, persentase siswa yang mendapatkan nilai rata-rata di bawah 5,6 lebih banyak ketimbang yang mendapatkan rata-rata di atas 5,6. Bagi Rosiady, hal ini memprihatinkan. Apalagi rata-rata nilai UN SMA di

NTB berada di angka 5 koma.

Jika UN digunakan sebagai standar kelulusan, akan banyak siswa di NTB yang dinyatakan tidak lulus. ‘’Ini yang memprihatinkan, rata-rata kita memang 5 koma. Misalnya dipakai standar kelulusan UN, banyak anak-anak kita yang tidak lulus,’’ ujarnya.

Tetapi para siswa tersebut mendapatkan kesempatan ujian perbaikan pada bulan Oktober mendatang. Ia meminta para siswa serius dalam memperbaiki nilai UN mereka. Karena dapat menjadi pertimbangan dalam bekerja.

Atau menjadi kenang-kenangan yang baik untuk ditinggalkan ke anak cucu mereka. ‘’Ini yang perlu saya ingat-

kan, khususnya yang nilai rata-ratanya berada di bawah 5,6. Pasti ada pengaruhnya,’’ katanya.

Rosiady mengatakan, salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebab menurunnya nilai rata-rata UN, karena UN tidak lagi menjadi faktor penentu kelulusan siswa.

Di sinilah peran orang tua dan guru yang kurang memberikan pemahaman bahwa UN ini penting. ‘’Bahwa UN ini penting, jangan dianggap mainmain atau sepele,’’ ujarnya.

Pelaksanaan UN SMA/MA sederajat dilaksanakan pada 46 April lalu. Dengan sistem Computer Base Test (CBT) dan Paper Base Test (PBT). Pengumuman kelulusan sendiri dilaksanakan pada Sabtu (7/5) lalu. (ron)

’’Musim Semi’’ Gotong Royong di KSB Dari Hal. 1 “Kalau (Pancasila) harus dijadikan satu maka itulah gotong royong. Jadi sebetulnya, nilai-nilai Pancasila itu ada di situ,” ujar Musyafirin.

Meski menjadi intisari dari ideologi negara, namun nilainilai gotong royong justru semakin kehilangan pengikut.

Kemajuan zaman telah memicu perubahan dramatis pada cara manusia Indonesia menjalani kehidupannya.

Perkembangan teknologi melahirkan kemudahan dalam melakukan banyak hal.

Hal ini membuat kecenderungan untuk bertindak secara individu dan meninggalkan kolektivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Situasi ini meresahkan Musyafirin. ‘’Globalisasi, teknologi, nilai-nilai luntur di tengah masyarakat,” sesalnya. Celakanya lagi, negara yang seharusnya menjadi representasi nilai-nilai tadi justru bertindak sebaliknya. Alihalih melestarikan nilai-nilai tersebut, negara kerap membatasi ruang untuk bergotongroyong.

Di tengah masyarakat, perubahan itu pun mulai terlihat. Berbagai bentuk kebiasaan yang dipandu oleh nilai gotong royong kini menjadi barang langka. Gotong royong sulit dijumpai. Tak heran jika sejumlah peserta diskusi pun mengungkapkan kerinduannya akan cerita-cerita lama tentang gotong royong.

“Kalau zaman awal-awal kita yang orang Sumbawa, namanya kawin itu mulai dari persiapan makan, terop, kursi, panggung itu semua digotong royong. Kondisi saat ini sudah ditender. Pelaminannya ditender, teropnya ditender, kursinya ditender, kateringnya ditender. Yang kedua, kantor desa, dulunya gotong royong setiap RT giliran, sekarang sudah borong. Borong jendelanya, borong atapnya. Itu kondisi yang ada yang saya rasakan,” ujar Syarafudin Jarot.

Anggota DPRD NTB dari KSB, Busrah Hasan memendam kerinduan serupa. Ia menilai, dengan gotong royong, masyarakat KSB sanggup melakukan hal-hal besar dengan biaya yang minim.

Hal ini antara lain terlihat dalam proses pembangunan rumah tinggal. Dengan gotong royong, seorang warga bisa memiliki rumah tinggal hanya dengan bermodalkan bambu saja.

“Satu rumah saja yang bangun semua gotong royong, mulai dari tiang, genteng semuanya. Yang punya rumah hanya perlu beli bambu untuk bikin atap dan dinding.

Itu pun pengerjaannya dilakukan secara gotong royong. Begitu juga dalam bertani. Menanam, panen, gotong royong semua. Upacara adat, kawinanan, khitanan.

Semua,” ujarnya.

Sebagai salah seorang tokoh yang terlibat dalam pembentukan KSB sebagai daerah otonomi, Mokhlis menegaskan betapa semangat gotong royong begitu terasa di masa awal pembentukan daerah ini.

“Jangankan harta bendanya, nyawapun disumbangkan. Itu yang terjadi saat itu,” ujarnya. Namun, saat itu pula Mokhlis sudah mencium gelagat kebersamaan ini tidak akan bertahan lama. Ia pun sempat menyarankan ke Bupati KSB saat itu untuk mempercepat pembangunan dua jalur akses cepat yang menghubungkan KSB dari Poto Tano. ‘’Kalau mau bangun KSB jalur dua dari Tano sembilan

menit dari KSB, sekarang ini waktunya, kalau sudah lewat dari dua tahun sulit, tanah ini tidak bisa kita bebaskan,’’ ujarnya mengutip sarannya kepada Bupati KSB masa itu.

Gejala-gejala yang disampaikan para peserta diskusi tersebut juga disadari oleh Musyafirin. Karenanya, sebagai Bupati KSB yang baru, ia merasa perlu bertindak. Di awal masa jabatannya ini, ia mulai membangun kembali pondasi gotong royong di KSB. Caranya dengan menyusun perangkat kebijakan bernama Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Program ini telah diadopsi menjadi program daerah melalui Perda KSB Nomor 3 tahun 2016.

PDPGR diwujudkan dalam tiga model pemberdayaan gotong royong. Model pertama adalah pemberdayaan gotong royong mandiri. Menurut Musyafirin, gotong royong mandiri merupakan pengertian awal gotong royong yang belum pernah direvitalisasi. ‘’Gotong royong mandiri itu, dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka. Gotong royong adalah kerja bersamasama. Soal siapa punya dana, nanti dulu,’’ ujarnya.

Model kedua adalah gotong royong stimulan. Dengan model ini, pemerintah KSB menyediakan dana stimulan yang nantinya akan dipakai untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikerjakan secara gotong royong.

“Yang menyediakan dana bisa saja perusahaan lewat CSR, bisa saja pemerintah. Saat ini yang ada fakta di lapangan, mintanya gotong royong tetapi pengerjaannya tidak pernah gotong royong,” ujar Musyafirin.

Ia mencontohkan, kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan Kementerian Sosial, mestinya sudah tuntas jika dikerjakan dengan gotong royong.

Kenyataannya, gotong royong hanya terjadi saat penyusunan proposal. Ketika bantuan datang, saat itu juga mulai muncul persoalan.

“Begitu datang uang, bagi ini Rp 10 juta, Rp 15 juta. Begitu Kementerian Sosial datang ke dinas kabupaten, ‘tolong bantu SPJ’. Paling-paling satu rumah itu Rp 2-3 juta yang bisa di-SPJ-kan. Yang lainnya untuk beli apa ndak tahu. Jadi gotong royongnya minta, tapi eksekusinya ndak pernah dia gotong royong,” bebernya.

Model ketiga, menurut Musyafirin adalah gotong royong padat karya. Dengan model ini, masyarakat sedapat mungkin dipekerjakan untuk proyek-proyek pemerintah.

Syaratnya, masyarakat yang dilibatkan memang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya.

“Jadi, kasarnya kalau dari sisi keuangan ; gotong royong mandiri tak ada uangnya, gotong royong stimulan nilai uang lebih kecil daripada pekerjaan. Kemudian gotong royong padat karya nilai pekerjaan sama dengan nilai uangnya,” ujar Musyafirin.

Implementasi dari modelmodel ini rupanya membuahkan hasil yang cukup mencengangkan. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan 6.106 unit jamban untuk masyarakat KSB yang belum memilikinya.

Di tahap awal pelaksanaan, pemerintah KSB melakukan terobosan dengan merekrut agen. Agen adalah semacam kader gotong royong yang dibentuk untuk mendekatkan tugas-tugas pemerintah ke masyarakat yang menjadi sasaran penerima pro-

gram. “Jadi (agen) mengelompokkan sasaran ini. Ini sekarang PDPGR ini tugas pertama adalah mengelompokkan orang yang tidak punya jamban,” ujarnya.

Dengan melibatkan 1.400 agen, data jumlah penerima program yang kerap kali membengkak bisa dibuat lebih ringkas. Selama ini memang sudah menjadi rahasia umum bahwa jumlah penerima bantuan pemerintah kerap membengkak saat pendataan.

Kecenderungan ini teratasi dengan keterlibatan agen tersebut.

“Dari data, sebelum ada perbandingan, ketika negara meminta data jamban kepada kepala keluarga lewat kadus, RT. Itu jumlah jamban 17.000 yang belum. Tetapi, ketika agen ini turun itu cuma 6.106 unit,” ungkap Musyafirin.

Setelah data sasaran diperoleh, program itu lalu dieksekusi dengan model gotong royong stimulan. Pemerintah KSB menyalurkan dana stimulan untuk membeli bahanbahan pembuatan jamban.

Selanjutnya, masyarakat bahu-membahu mengerjakannya. Hasilnya, dalam waktu kurang lebih tujuh hari, pekerjaan itu sudah rampung sekitar 80 persen.

Sukses dengan jamban, Musyafirin belum akan berhenti bergotong royong. Sejumlah program lain sudah mengantri dalam benaknya. “Setelah jamban ini, kita kelompokan sasaran yang punya rumah tak layak huni. Setelah itu pemberdayaan ekonomi, kelompok pedagang bakulan.

Mungkin ada lagi kelompok petani miskin yang lahannya di bawah 50 are. Kita akan data,” ujarnya.

Meski telah memiliki konsep yang cukup jelas dan contoh konkret, namun mengintegrasikan model-model tersebut dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan kecermatan sekaligus kerja ekstra.

Kepala Bappeda KSB, Amri Rakhman mengakui, membangkitkan gotong royong pada dasarnya merupakan upaya untuk mengakomodasi kekayaan kultural masyarakat ke dalam bentuk struktural. Amry menyadari, Perda saja tidak akan cukup untuk tujuan ini.

“Tentu turunannya yang penting. Maka juklak-juknis (program) ini harus dibuatkan dan Insya Allah dalam waktu tidak telalu lama akan kita rampungkan,” ujarnya bersemangat. Ia menilai, jika gotong royong sebagai perangkat kultural bisa dilembagakan secara struktural, maka perjuangan membangun KSB akan bisa dimaksimalkan.

Kepala Bappeda NTB, Chairul Mahsul memberikan apresiasi atas kebijakan yang ditempuh Pemda KSB ini.

Chairul mengaku tertarik karena ide semacam ini justru muncul dari KSB yang karakteristik daerahnya yang bukan urban, melainkan lebih dekat dengan karakter pedesaan.

Chairul menilai, saat ini masalah terbesar pembangunan memang berada di daerah kabupaten dan bukan kota.

Di perkotaan, pembangunan terjadi nyaris seperti perlombaan dan kepala daerahnya tidak perlu pusing memikirkan cara untuk mendorong pembangunan. Sementara, di pedesaan, intervensi pemimpin daerah dalam mendorong laju pembangunan menjadi faktor yang sangat krusial.

Celakanya, pedesaan pun sekarang mengidap penyakit serupa dengan masyarakat perkotaan. Di mana, nilai-nilai

modern telah menggerus nilai yang lama. Chairul menegaskan, di tengah situasi ini, semangat KSB untuk merekonstruksi kembali gotong royong adalah pilihan yang tepat.

“Karena untuk membangkitkan kembali spirit ini, di tengah gempuran nilai -nilai baru yang hadir langsung ke ruang kamar tidur kita, melalui media televisi dan internet telah menggerus nilai kita itu, maka renewable value ini tadi sudah punya tiga, yakni jelas, jujur, sungguh-sungguh.”

Chairul meyakini bahwa pendekatan ini memungkinkan daerah semacam KSB untuk mengakumulasi energi yang lebih besar dalam pembangunan.

Meski mengapresiasi konsepnya, namun Chairul mengingatkan agar konsep tersebut terlebih dulu diimplementasikan pada isu tertentu saja.

Yaitu, isu-isu yang menjadi fokus pemerintah setempat.

Ia menegaskan, model-model gotong royong ini akan lebih efektif jika diprioritaskan penerapannya pada isu-isu utama pembangunan. ‘’Kalau istilahnya kita menerapkan sistemnya pada halhal yang fardhu ain dulu, bukan pada yang sunnah. Dia akan menampakkan hasil yang lebih bagus,’’ sarannya.

Sementara, Dinata Putrawan selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Perda tentang Gotong Royong ini menilai, PDPGR merupakan ruang partisipasi aktor lokal desa sekaligus desa sebagai sebuah komunitas.

Jika PDPGR benar-benar dimaknai sebagai ruang partisipasi masyarakat, maka seluruh elemen birokrasi menurutnya juga seharusnya memiliki sikap serupa. “Rasa memiliki program ini kan memang harus betul-betul dimaksimalkan. Termasuk temanteman di SKPD,’’ pesannya.

Sebagai aktor politik yang memiliki kewenangan membahas bujet pemerintah, Dinata Putrawan menegaskan DPRD KSB tentu memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan politik. Dalam hal ini, tentunya dukungan berupa politik anggaran untuk mewujudkan keberhasilan program tersebut. Jika DPRD KSB telah memberikan dukungannya, ia menegaskan hal ini juga harus tercermin dalam kegiatan di SKPD. Dorongan untuk membangun dengan rasa kebersamaan juga disuarakan oleh Akademisi Universitas Mataram, Agus Purbathin. ‘’Pesan saya, dalam program ini adalah kepada aparatur pelaksananya sendiri kita bekali betul dan filosofi ini. Program ini jangan hanya kita sekadar mengejar target capaian, mengejar indikator. Tapi bagaimana ini bisa melembaga dan bertahan bisa mengembalikan nilai gotong-royong yang memang sudah mulai melemah,” ujarnya.

Kepala BPMPD NTB, Bacharudin, menegaskan, Pemprov NTB nantinya akan terus memantau dan memberikan dukungan terhadap penerapan PDPGR di KSB. Jika program ini sukses, hal ini menurutnya bisa menjadi alasan untuk mengadopsinya di daerah lain.

“Kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang kita sikapi bersama menjadi sesuatu yang baru dan bagus, ya kita akan coba replika dia.

Kita, provinsi akan memakainya di tempat lain, dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Di KSB seperti ini, mungkin di kabupaten lain seperti ini,” ujarnya. (aan/ron/ nas/ndi/why/lin/ars)

Senin, 9 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Prestasi Gemilang Bank NTB

Raih Empat Penghargaan Top BUMD 2016 Dari Hal. 1 Gubernur NTB hadir menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2016 didampingi Sekda NTB, H.Muhammad Nur, SH,MH. Hadir juga anggota DPR RI Dapil NTB, H.Willgo Zainar, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, anggota Komisi III DPRD NTB, H.Muzihir, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr.H.Manggaukang Raba serta Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir berserta sejumlah pejabat teras Bank NTB. Pemilihan Top BUMD diselenggarakan majalah Bussiness News Indonesia yang berkerjasama dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI). Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan APKSI Internasional Trade & Investment Summit (AITIS 2016).

Terkait empat penghargaan bergengsi yang diraih Bank NTB, H. Komari Subakir menjelaskan, Top BUMD adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada BUMD, CEO BUMD, dan Pembina BUMD yang dinilai telah memiliki prestasi baik serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan, terutama daerah. Dalam ajang ini, Bank NTB bersaing dengan 2000 BUMD dari seluruh Indonesia.

Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga be-

sar Bank NTB yang telah menambah pencapaian-pencapaian yang positif dari sebelumnya. ‘’Alhamdulillah penghargaan ini kita terima dengan penuh syukur. Penghargaan ini bukan sesuatu yang ditargetkan, tetapi bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi perbankan secara maksimal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kita,’’ujarnya.

Gubernur berharap penghargaan ini menjadi tambahan motivasi kepada seluruh keluarga besar Bank NTB. Sehingga Bank milik daerah ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat NTB. Transformasi Bank NTB menjadi seperti saat ini melalui proses yang sangat panjang, sehinnga harus dibarengi dengan komitmen yang kuat, terutama dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTB. ‘’Saya berpesan kepada keluarga besar Bank NTB Untuk tetap menjalin sinergitas dan semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat. Kalau kita memiliki komitmen yang tinggi, maka penghargaan akan datang dengan sendirinya,’’pesannya.

Anggota Komisi III DPRD NTB, H.Muzihir juga memberi apresiasi tinggi dengan empat penghargaan sekaligus yang diraih Bank NTB. ‘’Alhamdulilah. Patut bersyukur dengan kinerja Bank NTB yang mendapat empat penghargaan. Ini juga sekaligus sebagai tantangan ke depan, kare-

na untuk mempertahankan itu tidak mudah,’’ katanya kepada Suara NTB, usai acara penyerahan penghargaan.

Menurut politisi PPP ini, meraih penghargaan memang sulit. Namun untuk mempertahankannya itu juga lebih sulit lagi. ‘’Karena itu, jajaran Bank NTB harus terus bekerja keras.’’

Secara umum kinerja Bank NTB di bawah Komando H.Komari Subakir menurut Muzihir, dari tahun ke tahun terus meningkat (membaik). Hal itu ditunjukkan selain penghargaan yang diraih, dividen yang disetorkan bank milik masyarakat NTB ini juga terus meningkat. Muzihir optimis Bank NTB akan mampu tampil menyaingi bankbank umum nasional yang ada di daerah ini. ‘’Dengan catatan, terus melakukan inovasi,’’ pesannya.

Top BUMD Penyerahan penghargaan Top BUMD 2016 diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dihadiri para kepala daerah, sekretaris daerah, serta ratusan direksi dan manajer BUMD dari seluruh Indonesia.

Top BUMD merupakan kegiatan pemberian penghargaan kepada BUMD, CEO BUMD, dan Pembina BUMD, yang dinilai telah memiliki prestasi/kinerja yang baik serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan, terutama di daerah.

Penilaian kontribusi BUMD, tidak hanya dilihat dari kinerja usa-

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima pengahrgaan sebagai Top Pembina BUMD 2016.

ha dan sumbangan PAD-nya saja. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana peran, keberpihakan, dan keterlibatan BUMD menjadi motor pembangunan perekonomian daerah. ‘’Sebagai contoh, dana masyarakat dari daerah, akan jauh lebih bermanfaat jika dimanfaatkan atau dipergunakan untuk pembangunan daerah dan pembiayaan usaha di daerahnya,’’ ujar Ketua Dewan Juri Top BUMD 2016. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, MSc. MEng, dalam sambutannya pada penyerahan penghargaan tersebut.

Fokus penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri, terdiri dari dua aspek. Yaitu Achievement (prestasi) dan Improvement (peningkatan) yang telah dilakukan oleh BUMD, dalam 12 tahun terakhir yang dikaitkan dengan semangat Nawacita dan Revolusi Mental.

Dalam proses penilaian, Dewan Juri juga menilai implementasi kebijakan BUMD dalam mendukung Visi Pembangunan Nasional yakni ‘’Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong’’.

Ketua Penyelenggara Top BUMD 2016, Lutfi Handayani, MM, MBA yang juga Pemimpin Redaksi Business News Indonesia dalam laporannya mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada BUMD yang paling komprehensif dan kredibel di

Indonesia. Penilaian dilakukan dengan metode survei, pengisian kuesioner dan wawancara penjurian.

Adapun tahap penjurian, tahap ke-1, dari 1.151-an BUMD disurvei untuk menentukan 200 BUMD terbaik.

Tahap ke-2, seleksi dari 200 BUMD terbaik menjadi 50 Top BUMD melalui penilaian jawaban kuesioner dan wawancara penjurian. Proses penilaian, telah dilakukan sejak 1 Februari 2016 – 15 April 2016.

Penghargaan Top Pembina BUMD diberikan kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang BUMD-nya mendapat penghargaan dalam kegiatan TOP BUMD 2016 ini. Penghargaan ini diberikan karena Dewan Juri menilai bahwa keberhasilan kinerja BUMD, tentu tidak lepas dari dukungan dan peran kepala daerahnya.

Dalam acara penyerahan penghargaan Top BUMD 2016, juga berlangsung CEO BUMD Sharing Session. Dari sejumlah CEO yang menjadi nara sumber dalam acara sharing session ini, salah satunya terpilih Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir. Pada kesempatan itu, ‘’nakhoda’’ Bank NTB ini, berbagi ilmu

dan pengalaman dalam memimpin bank yang sahamnya dimiliki 11 pemerintah daerah di NTB itu. (*)

Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir menerima penghargaan sebagai Top CEO BUMD 2016.

FOTO BERSAMA - Sekda NTB, H.Muhammad Nur, foto bersama dengan Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, anggota DPR RI Dapil NTB, H.Willgo Zainar serta pejabat Pemprov NTB dan pejabat Bank NTB, sambil menunjukkan salah satu dari empat penghargaan yang diraih Bank NTB.

Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir menerima penghargaan untuk Bank NTB sebagai Top BUMD 2016.

Direktur Utama Bank NTB foto bersama usai tampil sebagai nara sumber pada CEO BUMD Sharing Session.

Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir tampil sebagai pembicara pada CEO BUMD Sharing Session.

Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir foto bersama dengan penerima penghargaan sebagai Top BPD 2016.

Foto bersama peraih penghargaan Top BUMD 2016.