Snt 10052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 56 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 10 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Suap SRG-iPasar Lotim

Dua Mantan Pejabat Lotim Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Dua mantan pejabat Bappeda Lombok Timur (Lotim) memenuhi panggilan penyidik Kejati NTB, Senin (9/5). Mereka diperiksa terkait dugaan suap pada pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola PT.(Persero) iPasar Indonesia. Kasus ini merupakan limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). nesia menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lotim

pada 2013. Kontraknya berjalan hingga 2018.

Bersambung ke hal 15

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang intens memantau kinerja Kejati NTB yang sedang mengusut kasus dugaan suap yang terindikasi melibatkan mantan pejabat Lombok Timur (Lotim). Senin (9/5) kemarin, sejumlah mantan pejabat setempat dipanggil lagi, masih terkait dugaan suap pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola PT. iPasar Indonesia (Persero).

Untuk diketahui, kasus SRG – iPasar, sebelumnya sempat ditangani KPK sejak Februari 2015 lalu. Namun setelah melalui proses koordinasi supervisi (Korsup) akhir April 2016, penanganan lanjutan dilimpahkan ke Kejati NTB. Bersambung ke hal 15

” (Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Mantan Kepala Bappeda Lotim Lalu Khalid Tharmizi saat diperiksa di ruang penyidik Pidsus Kejati NTB.

KPK akan tetap pantau meski pun sudah dilimpahkan ke Kejati NTB

Yuyuk Indriati Iskak

Pemprov Bakal Bentuk Pansel Jaring Direktur RSUD NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring calon Direktur RSUD NTB, jika selama 46 hari Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM tak masuk kerja.

Mawardi dinyatakan hilang atau tak masuk kerja sejak 23 Maret lalu. ‘’Saya pikir kalau sudah

46 hari pasti akan ikut diseleksi terbuka. Kan syaratnya harus seleksi terbuka bersamaan dengan yang lain (kalau jabatan eselon II),’’ jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Senin (9/5).

Penjaringan pengganti Direktur RSUD NTB, bukan berarti yang bersangkutan (dr.Mawardi)

melanggar disiplin. Jika dilakukan seleksi terbuka maka tinggal dibentuk Pansel. Jabatan Direktur RSUD NTB termasuk eselon II B. Artinya, gubernur boleh melakukan rotasi pejabat eselon II B menjadi Direktur RSUD NTB. Namun katanya, salah satu syarat menjadi Direktur RSUD NTB adalah seorang dokter, minimal dokter umum

TO K O H Konsep SRG Bagus BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) menyebut, konsep Sistem Resi Gudang (SRG) yang akan diterapkan PT iPasar Indonesia sangat bagus sekali.

Bersambung ke hal 15

H. Moch Ali Bin Dachlan

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Serapan APBN Nol PEMPROV NTB meminta seluruh SKPD provinsi dan kabupaten/ kota yang serapan APBN sampai caturwulan I (Januari-April) 2016 masih nihil alias nol supaya melakukan upayaupaya percepatan.

Upaya percepatan yang dilakukan dengan cepat berkoordinasi, Bersambung ke hal 15 H. Muhammad Nur

Danau Segara Anak Menyempit Mataram (Suara NTB) Luas Danau Segara Anak yang terletak di kawasan kaldera Gunung Rinjani semakin kecil (menyempit). Penyusutan terjadi dari tahun ke tahun, akibat aktivitas gunung api Gunung Baru Jari yang beberapa kali mengalami erupsi.

Demikian dikatakan Geolog dari Badan Geologi Nasional, Heryadi Rachmat, kepada Suara NTB, Senin (9/5).

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/met)

KELUARKAN ASAP - Gunung Baru Jari terus mengeluarkan asap berwarna putih sebagai tanda adanya aktivitas di dalam ‘’dapur’’ magma.

(Suara NTB/dok)

Serapan APBN Caturwulan I

Realisasi Puluhan SKPD Nihil Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan APBN di NTB caturwulan I 2016 menunjukkan bahwa terdapat 8,99 persen atau puluhan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dievaluasi. Pasalnya, dalam periode Januari-April, puluhan SKPD tersebut sama sekali belum merealisasikan anggaran yang diperoleh dari APBN. ‘’Itu umumnya Satker-Satker dari SKPD (provinsi dan kabupaten/kota) karena dia memang tidak punya belanja pegawai. Turun dalam bentuk dana dekon,’’ ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A..ketika dikon-

firmasi usai rapat evaluasi serapan APBN Caturwulan I 2016 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Senin (9/5).

Namun Taukhid tak menyebutkan SKPD mana saja yang perlu dievaluasi.

Ia menjelaskan, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran caturwulan I di NTB, dengan capaian kinerja pelaksanaan anggaran 81,98 persen lebih baik dari capaian tahun 2015 yang hanya sebesar 10,83 persen. Namun masih 11,9 persen lebih rendah dari target caturwulan I 2016 sebesar 22,37 persen. Taukhid mengatakan, capaian kinerja pelaksanaan anggaran triwulan I 2016 di NTB lebih tinggi 1,94 persen dari capaian nasional yang hanya sebesar 10,6 persen.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Taukhid

atau dokter gigi. Sementara itu, pejabat eselon II B yang memiliki kualifikasi seperti itu tidak ada. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Eka Junaidi tidak mungkin akan dimutasi menjadi Direktur RSUD NTB, karena dia pejabat eselon II A. “Sehingga pasti seleksi terbuka (untuk jabatan Direktur RSUD NTB),”ucapnya.

Ditambahkan, jika dalam bulan Mei ini, dr.

Mawardi tak muncul maka akan dibentuk Pansel untuk menjaring calon Direktur RSUD NTB yang baru.

Tetapi, lanjut Suruji, dirinya belum mendapatkan arahan dari gubernur terkait dengan pembentukan Pansel ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Dua mantan pejabat yang memenuhi panggilan penyidik Kejati NTB masing-masing, mantan Kepala Bappeda Lotim, Lalu Khalid Tharmizi dan mantan Kabid Ekonomi Bappeda Lotim H.Darmawan.

Lalu Khalid Tharmizi diperiksa penyidik Yonie E. Malaka, SH terkait pengelolaan SRG melibatkan PT. iPasar Indonesia. Informasi diperoleh Suara NTB terkait materi pemeriksaan, penyidik terkait rapat di tahun 2012. Ada kesepakatan dalam bentuk MoU antara Pemkab Lotim dengan PT. iPasar Indonesia untuk pengelolaan SRG. SRG merupakan wadah penampungan hasil komoditas masyarakat petani Lotim, beroperasi sejak pihak pengelola dari PT iPasar Indo-

Terus Dipantau KPK

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pimpinan SKPD yang Bosan Bekerja Diminta Berhenti Mataram (Suara NTB) Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram yang merasa bosan bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya diminta agar berhenti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Hal ini disampaikan Walikota, Senin (9/ 5). “Mana yang sudah bosan-bosan ya sudahlah berhenti saja, dari pada orang (juga) bosan,” cetusnya.

Walikota menegaskan saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi dan kinerja pemerintah juga semakin dibutuhkan dalam menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah juga harus bekerja keras. Oleh karena itu sebagai kepala daerah, ia juga membutuhkan pimpinan SKPD yang mau bekerja keras.

“Kita harus semakin bekerja keras. Maka saya mem-

(Suara NTB/dok)

butuhkan pimpinan-pimpinan SKPD yang bisa bekerja keras, yang punya inovasi. Itu yang kita butuhkan,” jelasnya.

Walikota memastikan ia akan melakukan mutasi setelah masa jabatannya melampaui enam bulan sesuai yang dipersyaratkan peraturan.

Untuk mutasi nanti, pihaknya juga akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menyeleksi pimpinan SKPD. Pansel untuk menyeleksi

pimpinan SKPD berbeda dengan tim Pansel yang bekerja untuk menyeleksi calon Sekda Kota Mataram yang telah dibentuk Walikota.

“Tentu nanti ketika kita melakukan mutasi-mutasi kalau waktunya boleh dan itu pasti saya lakukan maka kita akan bentuk Pansel lagi untuk seleksi pejabat-pejabat ini,” jelasnya. “Pasti ada mutasi setelah enam bulan,” tambahnya memastikan.

Ahyar mengungkapkan sebenarnya dirinya sudah tidak sabar atau geregetan ingin segera dilakukan mutasi. Tapi sayangnya aturan tidak memperbolehkan sebelum masa jabatannya memasuki enam bulan di periode kedua ini. “Saya sebenarnya sudah agak gereget, mestin-

Juara Umum STQ KELURAHAN Punia mendapat juara umum pada saat pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kecamatan Mataram yang dilaksanakan belum lama ini. Lurah Punia, zaenudin menyampaikan pihaknya paling banyak mendapat juara pada kategori tahfidz atau penghafal Al-Qur’an berbagai tingkatan mulai dari 30 juz, 20 juz, dan juga lima juz.

Setelah mendapat juara umum, Zaenudin mengatakan Kelurahan Punia akan mewakil Kecamatan Mataram dalam STQ tingkat Kota Mataram yang rencananya akan dilaksanakan akhir bulan ini atau sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Sebelum mengikuti STQ tingkat kecamatan, pihaknya terlebih dulu melakukan penjaringan di tingkat kelurahan melalui lomba yang diikuti perwakilan lingkungan-lingkungan.

“Alhamdulillah dengan pertama diterapkannya LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an) tingkat kelurahan, kita juara umum. Harapan kita seterusnya bisa dapat juara,” ujarnya. Ia berharap wakil dari wilahnya yang mewakili Kecamatan Mataram bisa terus melaju sampai tingkat provinsi sehingga nantinya bisa mewakili NTB dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Mataram pada akhir Juli mendatang. zaenudin mengatakan di wilayahnya banyak bibit-bibit potensial yang memiliki bakat dalam berbagai bidang baik itu penghafal Al-Qur’an, qori’ maupun qori’ah, dan lainnya. Bibitbibit potensial ini kemudian yang akan terus dibimbing pihaknya sehingga bisa terus berprestasi. Para pemuda berbakat ini juga banyak terdapat di salah satu pondok pesantren yang ada di Punia.

Anak-anak muda yang memiliki bakat ini akan dibina di tempat mereka belajar mengaji. “Kita nanti akan perkuat di tempat mereka belajar ngaji,” ujarnya. Dalam pembinaan bibit-bibit potensial ini, ia juga ingin melibatkan para pengusaha yang beroperasi di sekitar Punia sehingga bisa ikut berkontribusi dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya. “Peran pengusaha juga akan kita libatkan untuk pendanaan,” ujarnya. Dana tersebut nantinya bisa dikelola oleh para pengurus LPTQ tingkat kelurahan untuk melatih anak-anak berbakat di Kelurahan Punia. (ynt)

Silakan Mundur

(Suara NTB/fit)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengkritisi pernyataan Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram yang menyatakan bahwa ganti rugi kendaraan yang hilang saat parkir, memberatkan. Muhtar menegaskan, manakala sudah menjadi aturan, Perda itu otomatis berlaku. ‘’Dishub harus tanggap dengan itu,’’ pintanya.

Muhtar mengatakan, kalau Perda sudah disahkan, maka tidak boleh lagi ada protes di belakang. Karena, saat pembahasan Perda itu, eksekutif juga telah diberikan ruang untuk mengkoreksi bahkan menyempurnakan Perda tersebut. ‘’Seharusnya saat pembahasan, bukan bicara sekarang,’’ katanya.

Terkait keinginan Dishubkominfo menganggarkan biaya penggantian kendaraan yang hilang saat parkir, menurut Muhtar, sepanjang itu memungkinkan, politisi Partai Gerindra ini mempersilahkan Dishub melaksanakannya. Terkait salah satu pasal yang mengatur soal ganti rugi dalam Perda Pengelolaan parkir, kata Muhtar, sangat positif.

Selain untuk melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa parkir, juga untuk meningkatkan kewaspadaan jukir (juru parkir). ‘’Itu dimaksudkan agar jukir lebih bertanggung jawab,’’ demikian Muhtar. Karena selama ini, fenomena di lapangan jukir kerap cuek terhadap kendaraan yang parkir. Mereka datang hanya ketika akan meminta retribusi parkir dari pengguna jasa parkir. ‘’Kalau belum apa-apa Dishub sudah berpikiran seperti itu, ini yang menjadi masalah,’’ keluh Muhtar. Karena bagaimanapun, regulasi apapun bentuknya, termasuk Perda, pasti ada konsekuensinya. Dan itu harus dilaksanakan. Apalagi kalau melihat rentang waktu sejak Perda itu diketok Dewan, pemberlakuannya dapat dikatakan agak terlambat. ‘’Mestinya kan Bulan Maret itu sudah berlaku,’’ ujarnya.

Adanya pasal ganti rugi dalam Perda Pengelolaan Parkir ini menuntut Dishubkominfo merekrut jukir yang bertanggungjawab. ‘’Kalau karena pemberlakuan ganti rugi itu, Kepala UPTD Perparkiran mau mundur, ya silahkan saja,’’ katanya.

Muhtar menilai Kepala UPTD Perparkiran masih setengah hati melaksanakan Perda yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ia mempertanyakan komitmen Dishubkominfo dalam melaksanakan Perda Pengelolaan Parkir itu. Pasalnya, dari awal naskah akademik raperda pengelolaan parkir telah disampaikan Dewan kepada Dishubkominfo. ‘’Bahkan yang kita undang dari eksekutif tidak saja Dishubkominfo tapi juga Dispenda dan kabag Hukum Setda Kota Mataram,’’ katanya. Muhtar menegaskan bahwa pelaksaan Perda parkir ini tidak boleh setengah-setengah atau ada bagian yang tidak dilaksanakan. ‘’Perda ini merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara utuh,’’ tandasnya. (fit)

ya kalau bisa sebelum enam bulan. Tapi kan tidak boleh. Nanti saya yang disalahkan lagi sana-sini,” jelasnya. (ynt)

Walikota Siapkan Lima Anggota Pansel Sekda

(Suara NTB/fit)

UNJUKRASA - Puluhan kepala keluarga warga Pondok Perasi Ampenan yang tempat tinggalnya akan dieksekusi pengadilan menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pemilik lahan, Senin (9/5) berunjukrasa di Kantor DPRD Kota Mataram. Kedatangan warga ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi.

FTPA Pura Karang Jangkong Tolak Pembangunan Lahan Parkir Aston Inn Mataram (Suara NTB) Pembangunan Hotel Aston Inn di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara menuai penolakan dari Forum Transparansi Pengelolaan Aset (FTPA) Pura Dalem Karang Jangkong. Penolakan tersebut lantaran lahan parkir dibangun pihak hotel merupakan aset pura.

Inisiator Forum Transparansi Pengelolaan Aset (FTPA) Pura Dalem Karang Jangkong, I Nyoman Artha Kusuma menyampaikan, MoU (memorandum of understanding) yang disepakati oleh pihak hotel dengan pengurus lama dinilai tidak sah.

Sebab, kepengurusan Krama Pura Karang Jangkong sudah dimisioner sejak tujuh tahun lalu.

Artinya, kesepakatan tersebut tidak sah dimata hukum karena tidak mengacu ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). “Sejak 2009 lalu kepengurusan vakum kok,” kata Nyoman dikonfirmasi usai bertemu Walikota, Senin (9/5).

Dalam kesepakatan tersebut, tidak ada pengurus yang menandatangi. Sehingga, ada unsur penyalahgunaan wewenang. Rencananya, pihaknya melaporkan kasus itu ke ranah hukum. “Kemarin (beberapa hari lalu, red) kita sudah melapor ke Polsek Cakranegara yang isi laporannya penyalahgunaan wewenang,” terangnya.

Dia tidak ingin mengkomentari persoalan penyalahgunaan tata ruang. Hal itu menjadi ranah Pemkot Mataram. Yang penting menurutnya, jangan sampai lahan pura dijadikan lahan parkir.

Ditambahkan, tidak masalah ho-

(Suara NTB/cem)

Hotel Aston di Jalan Panca Usaha mendapat penolakan dari Forum Transparansi Pengelolaan Aset Pure Dalem. Sebab, lahan parkir dibangun merupakan aset pura sehingga dikhawatirkan mengganggu ibadah umat Hindu. tel beroperasi namun jangan sampai mengganggu ibadah umat. Apalagi, dalam waktu dekat ini akan ada upacara agama di Pura Karang Jangkong. Pihaknya meminta seluruh alat berat agar tidak dioperasikan.

Dikonfirmasi terpisah, Owner Hotel Aston Inn, Ciputra S. Thio mengaku, pihaknya tidak pernah mengklaim bahwa lahan parkir tersebut merupakan milik hotel.

Dalam MoU, lahan parkir dibuat 6.000 meter itu digunakan bersama, apabila ada kegiatan - kegiatan agama. Bahkan, pihaknya akan memprioritaskan umat hindu yang melaksanakan ibadah.

Adapun pemberian uang Rp 50 juta ke pengurus Pura Dalem Karang Jangkong, dinilai hanya berupa sumbangan. “Kalau persoalan siapa pengurusnya kami tidak tahu. Itu persoalan internal mereka. Silahkan, pura pakai dan kami tidak mengklaim lahan itu

jadi milik kami. Dan sama sekali dalam MoU mengatakan itu sewa menyewa. Murni kami menyumbang,” cetusnya.

Disisi lain, persoalan tata ruang dianggap menyalahi aturan. Ia mengklaim, garis sempadan bangunan (GSB) telah sesuai dengan izin yang dikeluarkan Pemkot Mataram sejak 2014 lalu. Yakni, GSB diukur dari tiang bangunan sudah 17 meter. Perubahan atas kondisi jalan saat ini dianggap bukan jadi patokan.

Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Drs. Lalu Junaidi mengatakan, penolakan pengurus Pura Dalem merupakan urusan internal mereka.

Pemkot Mataram hanya memfasilitasi tuntutan warga.

Terkait izin tidak dipermasalahkan. Hanya lahan parkir hotel dengan pihak Pura Dalem belum ada kesepakatan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menyiapkan lima orang anggota Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Mataram.

Lima orang anggota Pansel ini berasal dari akademisi sebanyak tiga orang dan dua orang dari kalangan birokrat. Demikian disampaikan Walikota, Senin (9/5) ditemui usai membuka pelaksanaan manasik haji di Kantor Walikota Mataram.

“Pansel Sekda sudah disiapkan. Tinggal dikonsultasikan kepada KASN,” ujarnya. Kerja Pansel ini akan dimulai setelah Pemkot Mataram melakukan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Konsultasi dilakukan dalam rangka meminta petunjuk apakah pihaknya dibenarkan membuka seleksi calon Sekda walaupun masa pemerintahannya di periode kedua ini belum sampai enam bulan.

Konsultasi ini disebutkan Walikota telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram. “Jadi kita tunggu hasilnya. Tapi kita sudah siapkan,” imbuhnya. Walikota menegaskan pihaknya ingin segera ada Sekda definitif setelah Sekda Kota Mataram sebelumnya dimutasi menjadi pegawai di Bappeda Provinsi NTB. Pasalnya banyak agenda

kerja yang harus diselesaikan oleh Sekda definitif. “Saya ingin secepatnya ada Sekda definitif. Karena banyak tugas-tugas penting dan strategis yang harus dilaksanakan,” jelasnya.

Proses penjaringan calon Sekda Kota Mataram akan dilakukan secara terbuka dan Walikota mempersilahkan kepada siapapun untuk mengikuti seleksi asalkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ia pun menginginkan agar Pansel ini nantinya dapat bekerja secara objektif. Dengan demikian pihaknya dapat memperoleh gambaran tentang kriteria atau rekomendasi yang nanti diberikan oleh Pansel terhadap pejabat yang dikatakan punya kapasitas sebagai Sekda defintif yang selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah provinsi.

Jika hasil konsultasinya telah keluar, Walikota menyampaikan pihaknya juga akan memberi target waktu kepada Pansel untuk melaksanakan tugasnya. Ia tidak ingin proses seleksi ini terlalu lama. Kendati demikian mekanisme sesuai peraturan harus tetap dijalankan. “Saya kira tidak terlalu lama (target waktu), tapi mekanisme harus kita ikuti. Kan pengumuman ada 15 hari, baru boleh lanjut,” demikian Ahyar Abduh. (ynt)

Bangunan Langgar Aturan akan Dibongkar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini, akan membongkar puluhan bahkan ratusan bangunan yang melanggar aturan.

Penertiban yang melibatkan Kejaksaan, TNI dan Polri serta SKPD terkait, telah diverifikasi tingkat pelanggaran sejumlah bangunan sepanjang jalan di Kota Mataram.

Data yang dihimpun Suara NTB, jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang publik pada ruas Jalan Airlangga terdapat 41 unit pelanggaran. Diantaranya, 19 pelanggaran di Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Gomong 16 unit dan Kelurahan Punia Timur 6 unit. Adapun tipe pelanggaran yakni, penambahan canopy dengan tiang 39 unit, melakukan pemagaran publik area 17 unit, mengelar dagangan pada publik area 19 unit, melakukan kerja bengkel pada area publik 1 unit, melakukan peninggian lantai publik area 4 unit, melakukan pembedaan lantai publik area 11 unit, menambah tangga publik area 3 unit dan menambah bangunan dua lantai 1 unit.

Sejumlah bangunan ini diklasifikasikan telah melanggar Perda nomor 4 tahun 1995 tentang pengaturan tata bangunan dan lingkungan. Serta, Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.

Dikonfirmasi hal tersebut, Plt Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM mengungkapkan, ada beberapa kawasan yang telah diidentifikasi oleh Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan untuk dilakukan penertiban. Namun sebelum itu, pihaknya akan memberikan peringatan kepada pemilik bangunan,untukmembongkarsendi-

ri. Sebab, pembangunan canopy jelas mengganggu areal publik.

“Kita tertibkan sekaligus memberikan solusi,” jawab Eko di ruang kerjanya, Senin (9/5).

Pada rapat tim terpadu, ada beberapa alternatif disampaikan, diantaranya agar canopy dibangun dengan sistem menggantung. Solusi seperti itu akan dibahas kembali. Tim koordinasi lanjut Eko, akan mengeluarkan rekomendasi. Jika rekomendasi tidak diikuti oleh pemilik bangunan, maka Pemkot Mataram mengeluarkan rekomendasi untuk pembongkaran.

“Ada surat peringatan satu hingga tiga. Kalau tidak diindahkan, kita keluarkan rekomendasi pembongkaran,” tegasnya.

Penertiban ini sambungnya, Pemkot ingin areal publik dikembalikan sesuai fungsinya sebagai lahan parkir.

Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Drs. Lalu Junaidi menambahkan, pelanggaran bangunan ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Lalu kemudian dikeluarkan SP1 sampai SP3. Jika tiga kali teguran tidak diindahkan, tim koordinasi mengeluarkan perintah untuk pembongkaran bahkan pencabutan izin bangunan.

Tetapi, pencabutan izin ini menjadi ranah BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu) Kota Mataram. Dinas Tatakota hanya mengeluarkan rekomendasi sesuai tingkat pelanggaran.

Junaidi belum mengetahui keseluruhan tingkat pelanggaran bangunan di Mataram. Pihaknya masih tahap verifikasi di lapangan. “Totalnya belum kita tahu karena masih tahap verifikasi,” ujarnya. (cem)

Kuota JCH Kota Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Pada musim haji tahun 2016 ini, kuota jemaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram meningkat dibanding sebelumnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan tahun ini jumlah JCH asal Kota Mataram mencapai 566 orang dimana jumlahnya meningkat sekitar 100 lebih dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, jumlah JCH Kota Mataram yang berangkat ke tanah suci Mekkah sekitar 400 orang lebih.

“Tahun ini meningkat kita diberikan jatah. Tahun lalu sekitar 400 lebih dan sekarang sebanyak 566 JCH, bertambah 100 lebih,” sebutnya saat membuka pelaksanaan manasik haji gratis bagi JCH se-Kota Mataram, Senin (9/5) di aula Kantor Walikota Mataram.

Walikota berharap di tahuntahun mendatang, kuota untuk Kota Mataram bisa terus bertambah mengingat panjangnya antrian keberangkatan untuk para JCH yang telah mendaftar.

“Ini bukan menunggu satu atau dua tahun, tapi ada yang sampai 15 sampai 20 tahun,” jelasnya di depan ratusan JCH yang hadir.

Kepada JCH yang berangkat tahun ini, Walikota menyampaikan mereka sangat beruntung dan harus diiringi dengan rasa syukur yang tinggi karena dalam waktu dekat mereka bisa melaksanakan ibadah haji.

“Oleh karena itu jangan disiasiakan. Manfaatkan waktu yang semakin dekat ini dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Walikota menyampaikan setiap tahun Pemkot Mataram bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Mataram untuk memberikan manasik haji secara gratis kepada para JCH. Untuk itulah ia meminta kepada para JCH untuk mengikuti sampai selesai. Manasik haji dilaksanakan selama sepekan, dari tanggal 9-15 Mei. “Semua JCH tidak boleh absen. Walaupun berkali-kali haji atau umroh, jangan anggap remeh. Bap-

ak dan ibu akan dibimbing oleh para ahli, tidak hanya soal ilmu, wajib, rukun haji, tapi juga materi-materi lain yang tidak kalah pentingnya, dan juga masalahmasalah teknis,” terangnya.

Kota Mataram disampaikan Walikota sangat membutuhkan para haji yang mendapat predikat haji mabrur yang bisa menjadi panutan dan teladan di tengah masyarakat.

“Bisa jadi contoh, teladan, panutan bagi kampungnya, terutama keluarga,” ujarnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Halaman 3

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Distributor dan Jagal akan Dipanggil Mataram (Suara NTB) Seluruh distributor dan jagal akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB. Dalam rangka membahas segala kemungkinan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan.

Pemanggilan pertemuan yang direncanakan pekan ini merupakan agenda koordinasi dan menindaklanjuti instruksi presiden agar hargaharga barang dapat diturunkan sebelum bulan puasa.

“Jagal kita akan panggil karena harga daging yang biasanya naik, harga ayam juga begitu, semua pengusahanya akan kita panggil. Dan seluruhnya distributor kita akan panggil juga,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag

Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si di Mataram, Senin (9/5) kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berniat untuk menurunkan sejumlah harga bahan pokok menjelang puasa dan lebaran nanti. Niatan ini lantaran pada tahun–tahun sebelumnya harga bahan pokok terus mengalami kenaikan setiap menjelang lebaran dan bulan ramadan. Meningkatnya harga bahan pokok di waktu tersebut berdampak langsung dan membuat

masyarakat merasa terbebani.

Seluruh distributor seperti distributor tepung terigu, minyak goreng, gula dan beberapa distributor lainnya akan dipastikan ketersediaannya dan distribusinya sampai ke pedagang pengecer dan konsumen.

Ibnu Fiqhi mengatakan distributor gula yang ingin dimintai konfirmasinya langsung terkait indikasi adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Gula pasir ini informasi yang diterima karena kurangnya pasokan dari pro-

dusen. Saat ini bukan musim panen tebu di Pulau Jawa, sehingga pabrik gula sedang tak berproduksi hingga Juli mendatang.

“Setelah kita pertemuan, kita akan turun langsung bersama distributor dan jagalnya.

Untuk memastikan bagaimana harganya langsung di konsumen,” sebut Ibnu Fiqhi.

Hasil pantauan harga di beberapa pasar percontohan besar di NTB, Pasar Mandalika (Sweta), Pasar Pagesangan Mataram dan Pasar Kebon Roek Ampenan harga beberapa kebutuhan pokok relatif sama dan belum memungkinkan terjadinya kenaikan, kecuali gula.

Untuk menjaga stabilitas

harga barang saat puasa dan jelang lebaran tahun ini, Ibnu Fiqhi mengatakan akan menggelar pasar murah bekerjasama dengan distributor.

Pasar murah ini akan dilaksanakan di beberapa pusat keramaian.

Selain itu, secara bersamaan di di bulan puasa akan diadakan pembagian sembako gratis kepada masyarakat di sepuluh kabupaten/kota. Saat ini kabupaten/kota di Pulau Lombok pengajuan proposal untuk sembako gratis ini telah masuk di Disperindag Provinsi NTB, bersama Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kabupaten/kota lainnya diharapkan

secepatnya mengajukan proposal.

“Selain pasar murah, sembako gratis ini kita harapkan akan memberikan dampak terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan harga.

Didalamya masyarakat akan diberikan beras, gula, tepung terigu, mie, telur atau sejenisnya,” katanya. (bul) Ibnu Fiqhi

BAHAN BAKAR - Pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Kota Mataram

Masih Dikeluhkan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Provinsi NTB memandang belum profesionalnya pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satunya karena pelayanan menggunakan kartu BPJS begitu birokratis.

Ketua Konfederasi SPSI Provinsi NTB, Yustinus Habur menyebut persoalan ini lantaran masih banyaknya keluhan dari pengguna kartu BPJS. Keluhan tersebut terutama penggunaan kartu BPJS cenderung dipandang sebelah mata oleh pelayanan medis.

Dalam kegiatan dialog Hari Buruh 1 Mei lalu, persoalan ini juga mengemuka. Salah satu peserta dialog mengemukakan bagaimana pelayanan menggunakan kartu BPJS begitu tak memuaskan. Misalnya, resep yang diberikan oleh dokter pada salah satu pengalaman, oleh petugas apotek diganti dengan obat yang diperkirakan kualitasnya tidak sesuai yang direkomendasikan di resep.

Yustinus mengemukakan, menggunakan kartu BPJS Kesehatan prosesnya cukup panjang untuk mendapat pelayanan. Misalnya, harus melalui dokter keluarga yang tertera di kartu BPJS. “Padahal, dokter tersebut tidak juga membuat sembuh misalnya. Peserta BPJS lalu memilih langsung rumah sakit, namun harus atas rekomendasi dari dokter keluarga ini. Bukankah ini urusan panjang bagi pengguna kartu BPJS atau keluarganya. Padahal orang butuh layanan cepat,” kata Yustinus.

“Keluhan BPJS ini umumnya banyak, selain keluhan PHK, tapi PHK kan sifatnya situasional,” tambahnya.

Kebijakan ini sebenarnya turun langsung dari BPJS pusat, tetapi mestinya bisa dikondisikan. Beragam persoalan pelayanan BPJS juga tidak jarang dikeluhkan masyarakat. Yustinus melalui SPSI meminta kepada pihak BPJS untuk terus melakukan terobosan memberikan pelayanan yang lebih diharapkan oleh masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Provinsi NTB, Sisri Sembodo menanggapi, saat ini seluruh pelayanan di rumah sakit ditingkatkan pengawalannya. Dalam kondisi emergency, pelayanan oleh rumah sakit harus secepat mungkin dilakukan. Terkait pelayanan emergency inipun telah diatur melalui Perpres terbaru nomor 19 tahun 2016, yang sebelumnya hanya menggunakan dasar Permenkes 416 tahun 2011.

“Kita tingkatkan pengawalan, apa yang menjadi persoalan di lapangan terus dievaluasi,” demikian Sisri Sembodo. (bul)

Libur Panjang Tak Pengaruhi Penjualan BBM Mataram (Suara NTB) Pertamina TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Ampenan menunjukkan data penjualan dua jenis bahan bakar yang tidak sesuai harapan. Bahkan euforia libur panjang umumnya tak begitu mendongkrak penjualan dibanding hari-hari biasa.

Sales Representative Pertamina TBBM Ampenan, Reggi Senjang Paramagarjita menyebut angka penjualan harian minus 16,78 persen untuk jenis bahan bakar Premium dan minus 10,00 persen untuk jenis bahan bakar Pertalite.

Pada Bulan Januari hingga Maret 2016, rata-rata penjualan bahan bakar premium

sebesar 839,59 kiloliter (Kl)/ hari. Data penjualan tanggal 2 sampai 7 Mei justru terjual hanya 698,67 Kl/hari. Demikian juga dengan Pertalite yang selama tiga bulan awal tahun menunjukkan penjualan ratarata 16,31 Kl/hari justru saat libur panjang hanya terjual 14,67 Kl/hari.

Reggi tak menyebutkan persis alasan menurunnya penjualan dua jenis bahan bakar tersebut. Namun jenis Solar dan Pertamax menujukkan kenaikan penjualan masing-masing 1 persen dan 18 persen rata-rata kenaikan penjualan harian saat libur panjang kemarin.

Menurunnya penjualan

saat libur panjang ini diamini juga Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Gandhi. Ia menyebutkan, kenaikan penjualan Pertamax yang disampaikan angkanya oleh Pertamina, lebih dikarenakan sempat tersendatnya kiriman Pertalite di awal Bulan Mei ini.

“Karena suplay Pertalite tersendat, akhirnya orang lari ke Pertamax, itu yang saya lihat. Bukan karena permintaan tiba-tiba tinggi saat libur panjang,” kata pemilik SPBU Pagesangan ini didampingi Sekretaris Hiswana Migas NTB, Priatna Riadi.

Dihubungi Suara NTB, Se-

nin (9/5) kemarin, Gandhi mengatakan, di NTB libur panjang bukan berarti dimanfaatkan sepenuhnya untuk rekreasi oleh masyarakat.

Apalagi mereka yang notabenenya pegawai pemerintah maupun swasta yang setiap hari selalu disibukkan pekerjaan. Mereka indikasinya lebih memilih berdiam diri di rumah dan berkumpul bersama keluarga.

“Yang berwisata bisa saja dari luar, itupun mereka kadang-kadang pakai bis atau kendaraan pribadi, ngisi BBM-nya mungkin di Bali.

Kalau masyarakat sini umumnya tidak terlalu banyak yang beraktivitas saat libur

kemarin,” tambahnya.

Gandhi menegaskan, konsumsi BBM untuk kebutuhan aktivitas pariwisata masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat untuk aktivitas umumnya. Bagian lain, ditanya soal masih minimnya SPBU penyedia Pertalite? Ia mengatakan banyak syarat yang harus dipenuhi pengusaha. Diantaranya penambahan lahan untuk tangki timbun, dispenser dan beberapa jenis kebutuhan lainnya.

“Animo pengusaha sudah cukup tinggi untuk jual pertalite, tapi terbatas perluasan lahan untuk SPBU di Kota Mataram khususnya,” demikian Gandhi. (bul)

Qatar Buka Peluang

NTB Minim Tenaga Kerja Terampil Yustinus Habur (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Qatar sedang membuka peluang bagi pemerintah Indo-

nesia untuk mengirimkan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara tersebut jelang persiapan menghadapi Piala Dunia 2022. Sayangnya, NTB masih sangat minim tenaga kerja berketerampilan khusus untuk mengisi itu.

Hal ini ditegaskan Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadun. Menurutnya, seberapapun keran peluang dibuka, jika SDM lokal tak memenuhi kualifikasi, akan sia-sia.

Pemerintah Qatar saat ini tengah berbenah dalam melakukan pembangunan besarbesaran guna persiapan pelaksanaan Piala Dunia 2022.

Diperkirakan sekitar 200 miliar dolar AS alokasi anggaran guna pembangunan stadion, infrastrukur jalan, jalur kereta api dan reklamasi kota-kota baru.

Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Kebijakan Qatar untuk merekrut buruh migran Indonesia sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan peluang ekonomi termasuk tenaga kerja pada negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Di NTB, hingga saat ini belum memiliki Balai Latihan

Kerja Luar Negeri (BLKLN), kecuali hanya satu. Namun terbatas pada pelatihan untuk tenaga kesehatan. Ketua Apjati meminta mestinya itu yang harus diperjuangkan oleh rekan-rekannya.

“BLKLN untuk tenaga bersertifikat konstruksi tidak ada di NTB, hanya ada di Surabaya. Kalau mau ikuti permintaan di Qatar, harusnya ikuti pelatihan dulu di Surabaya,” katanya menjawab Suara NTB di Mataram, Senin (9/5) kemarin.

BLK yang ada di NTB sejauh ini hanya BLK pelaksana program-program pemerintah.

Mestinya, NTB telah memiliki BLKLN untuk mengakomodir penyiapan tenaga-tenaga terampil yang berkualifikasi khusus. Qatar sendiri sebenarnya telah banyak meminta pasokan tenaga kerja dari NTB khususnya. Tetapi kebijakan pemerintah bahwa tahun 2017 sudah zero pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT).

“Ada sih ada kalau mau kirim yang tenaga konstruksi, tapi kecil sekali,” tambahnya.

Tidak saja Qatar, Brunei Darussalam membutuhkan tenaga kerja berketerampilan yang tidak sedikit. Bahkan baru-baru ini perwakilan negara kerajaan itu melakukan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Muhammadun kunjungan ke Lombok meninjau BLKLN “Lombok Mandiri” yang dimilikinya.

Kekurangan ini menjadi PR bersama menurut H. Muhammadun, bagaimana agar ada terobosan untuk mewujudkan BLKLN di NTB. Peluang-peluang di luar negeri cukup banyak, apalagi untuk kualifikasi tenaga konstruksi. Apalagi terbukanya persaingan bebas Asean menjadi peluang khusus bagi tenaga-tenaga terampil yang telah bersertifikat.

“Ini peluang cukup besar, jangan sampai kita hanya

H. Zainal ngirim tenaga-tenaga pembantu untuk rumah tangga, atau pekerja-pekerja kasar,” kritiknya.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Provinsi NTB, H. Zainal mengatakan permintaan Qatar soal tenaga kerja tidak menjadi persoalan. Ia meyakini NTB bisa memenuhi itu karena cukup banyak tenaga-tenaga pertukangan yang tersedia.

“Tidak masalah, tukangtukang kita cukup banyak,” demikian H. Zainal. (bul)

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

VLOK Holland Foundation Bantu Warga Ijobalit Bangun Polindes Selong (Suara NTB) VLOK Holland Foundation memberikan bantuan kepada Kelurahan Ijobalit berupa pembangunan Polindes/klinik tempat pelayanan kesehatan.

Senin (9/5) kemarin, secara resmi pembangunan Polindes ini dimulai dan ditandai peletakan batu pertama oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. Asrul Sani.

Dalam pemaparannya, drg Asrul menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada VLOK Foundation yang telah membantu warga Ijobalit dan Lombok Timur. Di tengah kemampuan daerah yang terbatas dalam menyediakan fasilitas infrastruktur, ada pihak yang memberikan bantuan.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada warga agar menjaga bantuan tersebut sebaikbaiknya, karena menjadi milik masyarakat.

“Ini termasuk luar biasa, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Lotim. Dikes sendiri, ke depan siap menyediakan tenaga medisnya yang akan ditempatkan di Polindes. Mudahan dapat meningkat kan kualitas kese-

hatan kita,” tambahnya.

Keberadaan polindes, ujarnya, seharusnya sudah ada di semua desa dan kelurahan. Hanya saja, tidak semua memiliki bangunan sendiri. Dari 254 desa/kelurahan, hanya 146 unit bangunan dan sisanya dalam bentuk sewa kepada warga sekitar.

Selain itu, jumlah bangunan polindes masih sangat terbatas. Terlebih pascapemekaran desa-desa.

Polindes ini, terangnya adalah Unit Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM), karenanya pengadaannya menjadi tanggung jawab di tingkat desa. Alokasi dana desa yang dimiliki saat ini bisa diarahkan oleh kepala desa untuk membangun Polindes. “Sekarang ini tinggal desa yang memanfaatkan ADD-nya untuk membangun polindes,” imbuhnya.

Pembangunan polindes ini tidak ada tuntutan wajib dilakukan di masing-masing desa. Terpenting jika sudah ada polindes di desa tetangganya. Akan tetapi dinilai saat ini, para kepala desa iri kalau tidak bisa menyiapkan fasili-

(Suara NTB/rus)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Kadis Kesehatan Lotim, Asrul Sani melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan polindes di Ijobalit, Senin (9/5). tas masyarakat. Mengenai tenaga yang disiapkan di Polindes dipastikan Asrul sudah banyak yang bisa ditempatkan. Termasuk ke polindes yang dibangun di Ijobalit tersebut.

Perwakilan dari VLOK foundation Holland Antoinetta De Groot menyatakan rasa

bangganya bisa bekerjasama dengan warga-warga Kelurahan Ijobalit. Ia mengaku senang bisa memulai pembangunan klinik untuk masyarakat. Ia berharap, kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini tetap tercipta.

Kelurahan Ijobalit merupa-

kan salah satu binaan dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Di mana, selama lima tahun sejak 2013 lalu VLOK Foundation Holland ini akan melakukan pembinaan, termasuk dalam bidang kesehatan. VLOK Foundation ini bermitra dengan Wilde Gan-

zen dan Global Durability.

Target pembangunan gedung polindes ini rampung akhir Agustus mendatang. Diharapkan, apa yang dibangun ini benar-benar berguna bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Ijobalit.

Lurah Ijobalit, Zulkifli menyebut ada sekitar 1.500 Kepala Keluarga (KK) yang bisa memanfaatkan fasislitas kesehatan yang dibangun oleh yayasan asal Belanda itu. Selama ini, gedung Polindes yang dimiliki Ijobalit merupakan gedung sekolah yang disewa. (rus/*)

Nasib Tenaga Honor Belum Jelas Pengaruh Libur Panjang ADANYA libur panjang dan letak sejumlah sekolah SMA sederajat di Lombok Timur (Lotim) cukup jauh membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim belum mengetahui secara utuh hasil kelulusan yang diumumkan, Sabtu (7/5) lalu. Dengan demikian, penyerahan hasil kelulusan siswa SMA-sederajat di Lotim baru mencapai 20 persen.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/5), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Suara NTB/yon) (Dikmen) pada Dinas DikpoWirno Bambang Karmeda ra Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd menyebutkan, penyerahan hasil kelulusan siswa dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan penyerahan cukup lama. Akan tetapi, dari sejumlah sekolah yang sudah menyerahkan hasil kelulusan siswa baru mencapai 20 persen. Sementara, untuk sekolah yang lain akan secepatnya menyusul dalam menyerahkan hasil kelulusan siswa. “Isnya Allah, hari Rabu besok hasil kelulusan siswa bisa 100 persen,” janjinya.

Diakuinya, tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana, pengumuman UN tergolong menjadi pelengkap dikarenakan ketentuan kelulusan tergantung pada sekolah. Tidak seperti tahun sebelumnya UN menjadi sebuah momok yang menakutkan, karena proses sekolah atau kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan selama tiga tahun oleh siswa hanya ditentukan selama 3 hari saja. Adapun, beberapa kriteria penentu kelulusan siswa untuk layak diluluskan di antaranya, siswa itu sudah mengikut PBM dari awal sampai akhir, ada nilai ujian sekolah yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM), berakhlak mulia, ada nilai UN dan sejumlah kriteria lainnya.

“Kalau salah satu di antaranya kriteria itu tidak terpenuhi oleh siswa, maka besar kemungkinannya tidak diluluskan.

Namun dari sejumlah sekolah yang sudah menyerahkan hasil kelulusan itu, rata-rata semuanya lulus,” jelasnya.

Adapun, standar kelulusan yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pelaksanaan UN itu yakni standarnya 5,5 dengan ujian perbaikan akan dilakukan pada bulan Oktober 2016 mendatang. Diketahui, dalam pelaksanaan UN 2016 di Lotim, hanya 7 sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan selebihnya menggunakan Paper Base Test (PBT) dengan jumlah SMA/MA sebanyak 10.621 siswa, SMK sebanyak 3.473 siswa, dan paket C sebanyak 651 siswa. “Totalnya itu kan 14.745 siswa, dari sejumlah sekolah di Lotim yang masih kita tunggu penyerahan hasil kelulusannya,” terangnya. (yon)

Pemda KLU Mediasi Pengusaha di Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Pemilik usaha Budha Dive mengajukan laporan keberatan ke Pemkab Lombok Utara atas aktivitas pembangunan yang dilakukan Rudi’s Hotel di Gili Trawangan. Kedua usaha ini secara kebetulan saling berdekatan satu sama lain.

Belakangan diketahui, ternyata ekspansi bangunan yang dilakukan Rudi’s Hotel tidak mengantongi izin, baik Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemkab Lombok Utara yang menerima laporan itu, lantas menyikapinya. Dua minggu lalu, Tim Penertiban Pemkab Lombok Utara telah terjun ke lokasi aduan. Hingga proses pembangunan Rudi’s dihentikan. Namun persoalannya belum selesai sampai di situ. Senin (9/5), Tim Percepatan Perizinan Pemda KLU, kembali menggelar rapat guna memediasi kedua pihak, sehubungan dengan isu lain, yakni aktivitas Party Night Rudi’s yang banyak dikeluhkan pengusaha sekitar Rudi’s beroperasi.

Asisten ll Bidang Ekonomi Pembangunan Setda KLU, H. Melta, mengakui, pihaknya akan memediasi kedua pihak.

Dalam laporan yang disampaikan pemilik Budha Dive melalui PT. Ratnikov Star, mengeluhkan pembangunan Rudi’s yang dimiliki Tamrin Bayazidi. “Kita akan mediasi kedua pihak untuk diselesaikan secara baik-baik,” kata Melta usai rapat.

Kasi Klarifikasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, Erwin Rahadi, MM., menambahkan usulan izin bangunan sejatinya telah diajukan oleh manajemen Rudi’s Hotel pada kurun waktu 12 Desember 2015. Rencananya, perusahaan tersebut akan membangun fisik baru berupa restoran dan pub.

“Dua minggu lalu tim Perizinan sudah turun ke lokasi, tetapi kita belum menerbitkan izin untuk IPPT dan IMB. Setelah dikaji oleh Tim, maka harus menunggu rekomendasi lebih dulu dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk diterbitkan izinnya,” ungkap Erwin.

Hingga saat ini, BKPRD yang dikoordinatori oleh Sekda KLU, belum mengeluarkan rekomendasi untuk Rudi’s Hotel. Hanya saja, manajemen Rudi’s diketahui telah memulai proses pembangunan. “Karena berdampingan dengan Budha Dive, sehingga tembok pembatas yang dibangun oleh Budha dirusak. Inilah yang memunculkan polemik keduanya,” terang Erwin.

Ia mengklaim, Tim Penertiban telah meminta manajemen Rudi’s untuk menghentikan pembangunan. Proses pembangunan selanjutnya masih harus menunggu keputusan BKPRD sesuai hasil kajian dikaitkan dengan keberadaan tata ruang setempat. “Kita akan turun lagi ke Trawangan untuk memediasi kembali, karena sudah menyangkut kerusakan yang dialami oleh satu pihak oleh pihak lain,” tandas Erwin. (ari)

Bupati Isyaratkan Segera Berikan SK Tanjung (Suara NTB) Hingga saat ini, kepastian tenaga kontrak untuk menerima Surat Keputusan (SK) masih belum jelas. Namun demikian, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengisyaratkan SK akan segera diberikan kepada pegawai kontrak.

Kepada wartawan di Aula Bupati, Senin (9/5), bupati meminta kepada jajarannya segera membereskan berkas SK tenaga kontrak yang sedianya diperpanjang. Sehubungan dengan itu pula, ia menekankan bahwa SK pegawai nantinya akan berlaku selama kurun 1 tahun (Januari Desember 2016).

“SKnya dari bulan Januari dan berlaku selama 1 tahun.

Saya minta kepada SKPDSKPD untuk mensosialisasikan hal ini kepada tenaga kontrak,” kata Najmul Akhyar.

Diungkapkan, dalam proses evaluasi dan penilaian tenaga kontrak agar Tim dari Sekretariat Daerah dan juga SKPD memberikan penilaian yang objektif bagi calon tenaga yang dianggap layak untuk diperpanjang. Tenaga yang bekerja dengan tekun, hasil pekerjaan-

nya memuaskan, menurutnya layak untuk diperpanjang. Sebaliknya tenaga yang terkesan tidak disiplin dan hasil pekerjaannya kurang baik, sudah barang tentu menjadi bahan evaluasi tim.

Pemda KLU dalam progres pembahasan tenaga kontrak, jelas bupati, telah masuk pada tahap pembahasan teknis menyangkut honorarium sejak bulan Januari - April, bahkan

bulan Mei ini. Namun demikian, kepastian pembayarannya akan diatur oleh SKPD teknis.

“Teknis pembayaran sudah didiskusikan. Sementara bagi tenaga yang tidak memperoleh SK, akan kita pikirkan lagi.

Harus dilihat juga, jangan sampai diberikan tetapi aturan justru tidak membolehkan,” terangnya.

Meski demikian, bupati yang dikenal ketokohannya dekat dengan masyarakat ini tidak memandang sebelah mata keberadaan 276 orang tenaga kontrak yang diputus telah dirasionalisasi. Ia pun meminta kepada jajarannya, agar mereka yang terdampak

pengurangan jumlah tenaga disikapi secara bijak.

“Saya mengapresiasi keberadaan kawan-kawan LSM yang telah mengawal persoalan ini. Hanya saja, saat kawan-kawan hearing, saya tidak bisa hadir. Ada Pak Sekda, Asisten dan Staf Ahli yang representatif selaku pejabat daerah yang mewakili,” tandas Najmul.

Sementara di lain pihak, beberapa tenaga honorer yang tidak ingin dikorankan mengeluh karena keberadaan SK yang belum jelas sampai hari ini. “Iya, kapan ya honor kita dibayar,” keluh honorer Setda ini kepada awak media, (ari)

Dugaan Pemalsuan Ijazah, Ramedi Penambang di Ijobalit Pastikan Lakukan Reklamasi Tunjuk Kuasa Hukum Tanjung (Suara NTB) Kubu Ramedi secara resmi telah menunjuk, Kurniadi, SH, dan rekan sebagai kuasa hukum guna menindaklanjuti laporan pemalsuan ijazah yang dialamatkan ke dirinya.

Ia cukup terusik menyusul pemberitaan di sejumlah media maupun status di media sosial (facebook) yang beropini dirinya diduga telah memalsukan ijazah dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD KLU, tahun 2014 lalu.

Didampingi Kurniadi, Ramedi di Ruang Baleg DPRD KLU, Senin (9/5), menegaskan hingga detik ini belum ada surat dari Polres Lobar tentang penetapan dirinya sebagai tersangka.

Namun di luar, opini dirinya seolah sebagai tersangka berkembang cukup hebat.

“Berdasarkan bukti - bukti yang kami miliki, maka melalui pengacara saya, saya akan melaporkan balik pelapor ke Polisi,” tegas Ramedi.

Sementara, menurut, Kurniadi, hingga kini masih optimis kliennya tidak bersalah dalam dugaan laporan pemalsuan ijazah sebagaimana dilaporkan pelapor, Jun, Cs. Pihak Kepolisian menurutnya, akan mencermati persoalan ini.

Sebab dalam kasus ini, Ramedi merupakan korban dan bukan pelaku. Sedangkan keke-

liruan cetak ijazah sendiri murni ada di PKBM, yang mana kekeliruan itu telah diklarifikasi oleh PKBM, baik ke KPUD KLU, ke partai asal Ramedi, hingga ke Ramedi sendiri.

“Polres tidak akan gegabah menetapkan anggota DPRD sebagai tersangka. Kami sendiri sudah berkoordinasi dengan Mapolda NTB menyangkut hal ini, sehingga kami pun berkesimpulan akan melaporkan balik kasus ini. Pelapor telah merusak nama baik Pak Ramedi,” tegas Kurniadi.

Terhadap laporan balik ke Polisi, Kurniadi memastikan akan dilakukan dalam waktu dekat menyusul kelengkapan bukti - bukti. Dalam keterangannya, Kurniadi, akan melaporkan pelapor yang beralamat di Praya Timur Lombok Tengah.

Menyinggung dugaan pemalsuan ijazah oleh kliennya, Kurniadi tegas membantah bahwa tidak ada niat apalagi kesengajaan dari Ramedi untuk memalsukan ijazah. Dirinya pun tidak melihat adanya unsur pidana yang menyebabkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka.

Dianggap pemalsuan Ijasah, kata dia, apabila Ramedi sengaja menggunakan ijazah orang lain dan mengganti identitas atau keterangan pada ijazah. Kedua, dianggap pe-

malsuan jika Ramedi sama sekali tidak sekolah dan tibatiba mengantongi ijzsah.

Sebaliknya, berdasarkan sejumlah dokumen yang dikeluarkan oleh PKBM Petung Bayan dimana Ramedi bersekolah dan PKBM Ardi Putra dimana Ramedi mengikuti ujian, jelas tertulis Ramedi memiliki Nomor Induk. Ramedi diketahui berstatus Siswa Paket C tahun 2007 di PKBM Petung Bayan dengan nomor induk 596. Hanya saja, kekeliruan memang disebabkan oleh PKBM Petung Bayan yang salah mencetak nama orang tua Ramedi akibat kesalahan pemberian ijazah.

“Ijasah Pak Ramedi seharusnya tahun 2007 dengan Nomor Ijazah 23PC0100537, Nomor Induk 596, serta nama orang tua Nensanom. Tetapi PKBM memberikan ijasah Tahun 2008 dengan Nomor Ijazah 23PC0100021, dengan Nomor Induk 008 dan nama orang tua, Sumasim. Kekeliruan pemberian ijazah ini diakui dan diperbaiki oleh PKBM Petung Bayan melalui surat No. 2/PKBM-PB/2014 tanggal 30 Agustus 2014, dan surat sebelumnya No. 3/PKBM -PB/ 2014 tanggal 5 Juli 2014, menyatakan bahwa Ijazah 2008 dicabut dan diberikan ijazah 2007 kepada Pak Ramedi,” demikian Kurniadi. (ari/her)

Aksi Perampokan di Senaru Sasar Wisatawan Asing Tanjung (Suara NTB) Pihak kepolisian sepertinya harus membuat posko khusus di kawasan Wisata Senaru, Kecamatan Bayan. Hal ini dikarenakan aksi perampokan kembali terjadi. Senin (9/5) dini hari, kawanan rampok kembali menyasar penginapan yakni Pondok Indah. Korbannya diketahui 2 orang wisatawan mancanegara berkewarganegaraan Rusia, masing-masing Artem Simonov dan Kartya Simonova, serta 1 orang yang tidak lain pemilik penginapan, Ratmanto.

Kapolsek Bayan, Iptu I Made Suarta, kepada wartawan, Senin kemarin mengatakan, perampok melakukan aksinya sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan rampok yang belum diketahui jumlahnya ini, masuk ke TKP dengan bercadar, membawa senjata tajam seperti parang, linggis dan senjata rakitan.

Kawanan rampok masuk ke lokasi penginapan melalui halaman depan usai melompati pa-

gar depan. Mereka kemudian menuju restoran, menyekap dan mengikat Ratbayan, yang saat itu bertugas jaga malam.

Usai membekuk security, kawanan rampok lalu menuju ruangan yang dihuni pemilik, Ratmanto. Si pemilik pun ikut disekap. Di ruangan ini, rampok bebas menggeledah seisi ruangan. Uang tunai Rp 4 juta, 1 unit laptop dan 3 unit handphone berhasil digasak pelaku.

“Seolah tidak puas, para perampok mengancam Ratmanto dengan parang dan senjata rakitan, kemudian diminta menunjukkan kamar yang ditempati dua WNA asal Rusia tadi,” kata Kapolsek.

Dengan terpaksa, sambung Suarta, Ratmanto yang tengah berada di bawah ancaman menunjuk kamar yang dihuni WNA Rusia. Pintu kemudian digedor, namun tak ada jawaban.

Pintu kamar lalu didobrak paksa oleh perampok menggunakan peralatan yang dibawanya.

Mendapati kedua WNA itu, kawanan rampok menyekap korban di kamar mandi. Sedangkan pelaku lain menggasak barang berharga milik WNA. “Dari WNA, rampok membawa uang tunai sebesar 700 Dolar Amerika, uang tunai sebesar Rp 4,5 juta, kartu kredit, 2 buah paspor, 2 unit handphone, 1 unit laptop, dan tas ransel. Kunci motor juga dibawa, sehingga kerugian korban mencapai Rp 44 juta lebih,” terang Kapolsek.

Ia menambahkan, aksi perampok disertai dengan kekerasan. Saat disekap di toilet, salah satu korban, Katya Simonov sempat berteriak. Merasa kalap, pelaku lantas membenturkan kepala korban ke pintu kamar mandi, hingga korban menderita luka di bagian kepala.

“Begitu mendapat laporan, kami langsung terjun ke TKP. Korban yang mengalami luka kita bawa ke Puskesmas. Kini kasus ini sedang ditangani,” demikian Made Suarta. (ari)

Selong (Suara NTB)Aktivitas tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBB) di wilayah Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji diakui menimbulkan kubangan besar. Namun dipastikan, pascapenambangan itu, warga Ijobalit yang melakukan aktivitas tambang ini cukup bertanggung jawab dan siap melakukan reklamasi.

“Tanpa disuruh pun warga siap melakukan reklamasi,” ungkap Lalu Selamet yang juga seorang penambang MBLB di wilayah Kelurahan Ijobalit kepada Suara NTB di Ijobalit, Senin (9/5).

Dirinya keyakinan reklamasi siap dilakukan, karena warga Ijobalit merupakan masyarakat agraris. Proses reklamasi yang dilakukan pun didukung dengan ketersediaan air. “Kesadaran masyarakat ijobalit untuk reklamasi sangat tinggi,” ucapnya.

Diakuinya, pada lahan-lahan yang menjadi bekas penambangan sudah mulai dilakukan penanaman pisang dan lainnya. Daerah-daerah yang menjadi lokasi tambang saat ini disampaikan tidak perlu dikhawatirkan untuk tidak direklamasi. “Insya Allah, Ijobalit aman semua bisa melakukan reklamasi,” katanya,

(Suara NTB/rus)

H. Lalu Selamet seraya menambahkan, pemerintah disarankan lebih memperhatikan daerah di luar Ijobalit.

Sekarang ini, ujarnya, MBLB di wilayah Ijobalit sudah mulai habis. Sekarang yangtersisa hanya tanah yang dicuci jadi pasir dengan tujuan meratakan sambil reklamasi. Sisa bekas galian yang dicuci dan itu masih ada nilainya.

Menurutnya, akan sangat rugi pemerintah, jika tidak mengambil retribusi dari tambang MBLB. Meski terkesan terlambat, namun gebrakan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan melakukan penarikan pajak MBLB ini cukup besar dampaknya. (rus)

Kepala BPN Sumbawa Diperiksa Kejari Selong Selong (Suara NTB) Penerbitan sertifikat lahan di kawasan hutan Sekaroh masih terus berlanjut. Sejumlah mantan pejabat dan pejabat Lombok Timur (Lotim) telah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Senin (9/5) giliran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Ramli diperiksa Kejari Selong. Ia diperiksa dan dimintai keterangan soal kasus tersebut, karena saat itu ia berkapasitas sebagai anggota panitia A ketika masih bertugas di BPN Lotim.

Ramli yang datang sendirian sekitar pukul 11:30 Wita langsung melakukan absensi di ruang jaga petugas keamanan Kejari Selong. Dalam catatannya dibuku tamu, Ramli menuliskan di kolom keperluan bahwa kedatangannya dari arah Mataram memenuhi panggilan Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan.

Kasi Intel Kejari Selong, Jeffry G Lokofessi membenarkan jika Kejari Selong sudah mengagendakan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kepala BPN Sumbawa yang sekaligus merupakan mantan anggota panitia A di BPN Lotim saat penerbitan

puluhan sertifikat di kawasan hutan lingdung Sekaroh. Dalam tahap penyidikan ini, katanya, pemeriksaan terhadap Ramli merupakan yang pertama kali, namun pada saat proses penyelidikan yang bersangkutan sudah beberapa kali memenuhi panggilan penyidik.

“Ini ada puluhan sertifikat terbit di hutan lindung Sekaroh, dan Sekaroh memang sudah menjadi atensi kita karena kasus ini sudah lama mulai dari tahun 2010 -2012 masih terjadi penerbitan sertifikat di kawasan hutan lindung itu,”ungkapnya.

Sebelumnya, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan menegaskan jika penyelidikan terhadap dugaan penerbitan sejumlah sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh saat ini masih tetap berjalan. Dalam penanganannya, puluhan pihak terkait sudah diperiksa untuk dimintai keterangannya. Termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H, Rohman Farly yang ketika itu kapasitasnya sebagai Kabag Umum Setda Lotim pada saat H.Syahdan menjabat sebagai Bupati Lotim. (yon)

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DAK Dipotong

Sejumlah Sekolah di Loteng Terancam Batal Dapat Program Praya (Suara NTB) Kebijakan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar minimal 10 persen dari total DAK yang diterima Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini dipastikan juga akan berdampak di sektor pendidikan. Di mana ada sejumlah sekolah yang tahun ini terancam batal mendapat program.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/5).

Dikatakannya, tahun ini

Dikpora Loteng mendapat alokasi DAK sebesar Rp 8 miliar. Hampir setengah dari total DAK yang diterima tahun lalu yang mencapai lebih dari Rp 16 miliar. “Tapi dengan adanya pemotongan DAK

tersebut, total DAK yang kita terima bakal semakin berkurang,” jelasnya.

Meski demikian, Idham mengaku belum bisa memastikan berapa besaran pemotongan DAK bagi Dikpora Loteng tahun

ini. Dan, untuk program apa saja. Apakah hanya untuk DAK fisik saja atau juga DAK mutu.

“Besaran pemotongan DAK masih dihitung. Saat inipun masih ada rakor (rapat koordinasi) di Jakarta untuk ini. Tapi perkiraan kita, besaran DAK yang bakal terpotong sekitar Rp 1,8 miliar,” tambahnya.

Adanya pemotongan tersebut, konsekuensinya harus ada rasionalisasi kembali terhadap

program-program yang akan dibiayai dari DAK. Mengingat, pengalokasian DAK sudah dilakukan sejak awal. Sebelum kebijakan pemotongan DAK tersebut keluar. Kalaupun dipaksakan, sumber anggarannya juga belum ada. “Solusinya memang harus ada rasionalisasi program. Tanpa itu, anggaran tidak akan cukup,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa pilihan yang bisa diambil

terkait persoalan ini. Pertama membagi rata anggaran ke masing-masing program untuk sekolah-sekolah yang direncanakan akan memperoleh program tahun ini. ‘’Kedua, alokasi anggaran untuk program tetap sama seperti rencana semula. Konsekuensinya beberapa sekolah terpaksa batal memperoleh anggaran tahun ini,’’ ujarnya.

Dari opsi yang ada, kemu-

ngkinan kebijakan yang akan diambil yakni alokasi anggaran tetap sama. Hal itu untuk menjaga kualitas program tetap terjaga, meski harus ada sekolah dikorbankan, karena tidak mendapat program tahun ini. “Mana sekolah yang tetap akan memperoleh program tahun ini dan mana yang batal mendapat program, sedang kita verifikasi kelayakannya,” imbuh Idham. (kir)

Pendaki Tewas di Danau Segara Anak Mataram (Suara NTB) Seorang pendaki ditemukan tewas di Gunung Rinjani, Senin (9/5) kemarin. Korban Ika (26), warga Palembang, Sumatera Selatan itu diduga tewas setelah terjatuh di kolam pemandian air panas, area Danau Segara Anak, Gunung Rinjani.

Korban ditemukan tewas terapung sekitar pukul 09.00 Wita setelah dilakukan pencarian selama sehari oleh tim SAR Mataram, tim TNGR, bersama Porter Rinjani. ‘’Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal,” kata Nanang, petugas SAR Mataram yang dihubungi Suara NTB via telepon, Senin petang kemari. Hingga berita ini ditulis, jenazah korban sedang diturunkan dari Rinjani. Namun karena medan yang berat, ditambah cuaca buruk, jenazah sulit dibawa turun. ‘’Sekarang cuaca lagi tidak baik, hujan lebat. Kami tidak bisa membawa turun. Kemungkinan besok pagi, karena cuaca sudah gelap,” kata Nanang yang sedang berada di lokasi.

Informasi dihimpun Suara NTB, sebelumnya korban mendaki pada Jumat (6/5) lewat pintu pendakian Sembalun bersama 19 orang rekannya.

Kemudian pada Minggu (8/5), sekitar pukul 17.25 Wita korban bersama empat temannya mandi di pemandian air panas di area Segara Anak. Beberapa saat kemudian korban bersama empat orang temannya seperti tersedot ke dalam air.

Karena panik, mereka berusaha menyelamatkan diri. Empat orang berhasil keluar dari kolam. Sementara korban menghilang di dalam air.

Rekan rekan korban lantas memanggil porter Rinjani untuk membantu pencarian korban. Selama dua jam pencarian, namun korban tidak ditemukan. Sehingga mereka kembali ke camp di area Danau Segara Anak.

Senin sekitar pukul 09.15 Wita korban ditemukan mengambang di atas permukaan air oleh pengunjung yang akan mandi di kolam tersebut. Saat itu Ika sudah dalam keadaan meninggal. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Kepala Resort TNGR Senaru, korban akan dievakuasi lewat pintu pendakian Senaru oleh Tim Basarnas yang berangkat ke lokasi tadi pagi sekitar pukul 09.30 Wita. (ars)

Diikuti 130 Negara

Loteng Tuan Rumah Kejuaraan Paralayang Internasional Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan internasional paralayang, pertengahan tahun 2016 ini. Tidak kurang dari 130 negara direncanakan ambil bagian pada kejuaraan yang baru pertama kali digelar di Loteng tersebut.

Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, SIP, saat dihubungi Suara NTB, Senin (9/5) kemarin. ‘’Jumlah pesertanya memang belum bisa dipastikan. Tapi dari informasi panitia penyelenggara, pesertanya berasal dari 130 negera,’’ sebutnya. Ia menjelaskan, kejuaraan tersebut diselenggarakan oleh Lanud AU Rembiga Mataram., Loteng dalam hal ini membantu memfasilitas lokasi kejuaraan.

Di mana sudah ada lima titik lokasi yang telah disurvei sebagai lokasi kejuaraan. Namun keputusan panitia, akhirnya memilih kawasan Are Guling. Karena dinilai yang paling cocok sebagai lokasi kejuaraan.

Menurut penilaian panitia kata Wabup, kawasan Are Guling disebut-sebut sebagai lokasi terbaik untuk penyelenggaraan kejuaraan paralayang. Bahkan bukan hanya untuk skala nasional. Tetapi skala dunia. Lantaran karaktertistik alamnya yang sangat cocok sebagai lokasi kegiatan ataupun kejuaraan paralayang.

Dengan adanya penyelenggeraan event tersebut, nantinya kawasan Are Guling akan ditetapkan sebagai lokasi paralayang dunia. Rencananya kejuaraan serupa akan dijadikan agenda tahunan. Mungkin pesertanya di masa yang akan datang bakal semakin banyak. ‘’Untuk agenda kejuarannya sendiri direncanakan pada tanggal 5 Agustus mendatang,’’ imbuhnya. Panitia maupun Pemkab Loteng pun kini terus melakukan persiapan. Sekaligus pembenahan lokasi kejuaraan. Dengan begitu, event tersebut bisa berjalan sukses.

Pasalnya, kalau event tersebut bisa berjalan dengan sukses itu juga akan membawa dampak positif bagi Loteng. Nama Loteng akan lebih dikenal dunia. Dan, tentunya, pariwisata Loteng juga akan lebih mendunia lagi. Sehingga pemerintah daerah sendiri akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung dan mensukseskan event internasional tersebut.

Ke depan lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini, dengan adanya kejuaraan tersebut olahraga paralayang diharapan akan bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Terutama masyarakat Loteng. Dengan begitu, olahraga tersebut juga akan semakin berkembang.

“Nanti sebagai tindak lanjut dari kejuaraan tersebut, untuk lebih memperkenalkan olahraga paralayang tersebut, kita akan buatkan wadah organisasinya. Sehingga olahraga ini bisa berkembang pesat,” sebutnya.

Terlebih dari sisi potensi dan lokasi kegiatan, Loteng cukup banyak. Tinggal dikembangkan saja.

“Kalau sekarang baru ada lima lokasi yang diketahui cocok sebagai lokasi kegiatan paralayang. Nantinya, kalau olahraga ini berkembang siapa tahu ada lokasilokasi lainnya yang juga bisa dikembangkan,” tegas Pathul. (kir) L. Pathul Bahri (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Minuman keras (miras) yang diamankan polisi dari hasil operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang digelar menjelang puasa oleh Polsek Kediri, Lombok Barat.

Koperasi Abal-abal Diduga Banyak Sejumlah Titik di Lobar Tak Bisa Akses Sinyal Telekomunikasi Beroperasi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat (Lobar) mendeteksi banyak koperasi aba-abal beroperasi di Lobar.. Bahkan, banyak orang dari luar daerah diduga membuka koperasi abal-abal ini. Modus operandi koperasi ini beroperasi tanpa izin dan mengatasnamakan koperasi, namun melayani di luar ketentuan koperasi, karena meminta jaminan.

“Banyak Koperasi abal-abal beroperasi di Lobar, itu yang akan kami tertibkan bekerjasama dengan aparat kepolisian,” tegas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, Joko Wiratno, Senin (9/5).

Diakuinya, total koperasi di Lobar sebanyak 495. Dari jumlah ini, ada 212 koperasi tidak aktif dan 9 koperasi akan dibubarkan atas permintaan pengurus sendiri dengan alasan mereka tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan koperasi. Sedangkan 16 koperasi akan dibekukan, karena tiga kali diberikan surat peringatan, pengurus koperasi tak merespons. Pembekuan ini akan dilakukan selama 3 bulan, jika tidak ada tanggapan juga dari pengurus, maka akan dibubarkan.

Tindakan penertiban koperasi ini jelas Joko sebagai upaya pemda dalam hal ini Diskop untuk hal ini mengantisipasi ada koperasi abal-

’’

Banyak Koperasi abal-abal beroperasi di Lobar, itu yang akan kami tertibkan bekerjasama dengan aparat kepolisian Joko Wiratno

abal. Sebab menurutnya, sejauh ini banyak laporan ada koperasi abal-abal di Lobar ini. Koperasi abal-abal ini, jelasnya, mengatasnamakan koperasi untuk menjalankan uang pinjaman ke warga.

Dijelaskannya, modusnya operandi dari koperasi abal-abal ini ada dua. Pertama tidak punya legalitas, seperti akta pendirian, AD/ART, namun menjalankan kegiatan koperasi. Pelaku yang melakukan ini kemungkinan penah bekerja di koperasi. Namun ia melayani anggota tanpa ada izin. Ada juga modusnya, koperasi ini legal dilengkapi izin, namun melayani di luar ketentuan koperasi. ‘’Misalnya melayani pinjam yang cukup jaminan BPKB, padahal yang diberikan bukan anggota,’’ ujarnya.

Pihaknya menemukan keberadaan koperasi abal-abal ini ada di Batulayar dan Sekotong serta di kecamatan lain. Untuk mendeteksi koperasi ilegal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jika ditemukan, penanganan akan diserahkan ke polisi untuk ditindak tegas sesuai UU. Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan mendorong peranan koperasi, terutama KUD bisa mendukung swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan agar tidak tergantung dari daerah lain. Untuk mendukung peranan koperasi ini, pihaknya sedang mengupayakan supaya KUD memiliki mesin penggilingan yang memadai, supaya menghasilkan beras memenuhi kualitas sesuai standar Bulog. (her) (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Barat (Lobar), Akhmad Saikhu mengakui baru tiga kecamatan di Lobar bebas dari blank spot. Itu artinya, masih ada titik di 7 kecamatan tak bisa mengakses telekomunikasi. Untuk mengatasi daerah blank spot ini, pihaknya mengupayakan agar provider membangun tower jaringan di daerah-daerah tersebut.

“Tiga kecamatan bebas blank spot, seperti Gerung, Labuapi dan Kediri. Sedangkan 7 kecamatan masih ada beberapa titik yang masih blank spot,” aku Saikhu kepada wartawan ditemui di kantornya kemarin.

Disebutkannya, sejumlah titik yang masIh blank spot seperti di daerah Pusuk, Batulayar, Gunung Sari, sebagian titik di Sekotong, Narmada dan Lingsar.

Penyebab blank spot ini, jelasnya, karena daerahnya terpencil dan pelosok, sehingga sulit diakses sinyal telekomunikasi.

Provider pun sulit membangun tower, karena mempertimbangkan ekonominya. Pihaknya sudah mengupayakan mengusulkan proposal ke provider agar membangun tower, namun pembangunan provider tergantung hitungan perusahaan provider.

Terkait menara telekomunikasi, pihaknya tengah mengusulkan revisi Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Jasa dan Usaha.

Pihaknya mengajukan perda ini direvisi pada pasal 124 tentang Pajak Retribusi Menara, menyusul adanya tuntutan provider agar menghapus pasal 124 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Tuntutan ini pun dimenangkan di MK, sehingga pasal 124 dihapus. Penghapusan pasal ini perlu dilakukan penyesuaian di daerah, sehingga pihaknya mengajukan revisi Perda terkait.

Selain mengajukan revisi, pihaknya juga menambah tiga pasal. Pengajuan raperda ini, jelasnya, saat ini sudah masuk prolegda untuk dibahas dewan.

Dalam ketentuan pasal 124 tersebut, jelasnya, penetapan penarikan retribusi maksimal 2 persen dari NJOP dihapus.

Pihaknya pun telah membuat formulasi penghitungan penarikan retribusi mengacu formula yang dibuat oleh MK dan SE Dirjen Perimbangan.

Dalam penghitungannya, jelas Saikhu, ditentukan dulu tarif dasar mengacu formulasi dari MK dan SE Perimbangan tersebut. Selain itu, dilihat tata ruang untuk menentukan zonasi. (her)

Kelulusan UN SMA Loteng

Molor, Pelaksanaan UNBK SMP di Loteng Target 100 Persen Gagal Tercapai Praya (Suara NTB) Pelaksaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (9/5) kemarin, molor.

Pasalnya, program pada server UNBK belum di-update.

Akibatnya, siswa peserta UNBK harus menunggu hingga satu jam lebih sebelum bisa mengerjakan soal ujian nasional.

Di Loteng sendiri ada dua sekolah yang tahun ini menggelar UNBK. Masingmasing SMP Negeri 1 Praya dan SMP Negeri 2 Praya. Dengan total siswa UNBK tingkat SMP mencapai sekitar 600 siswa. ‘’Di dua sekolah ini persoalannya sama. Sehingga pelaksanaan UNBK harus molor dari jadwal yang ada sudah ditentukan,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd. Awalnya, pelaksanaan UNBK berjalan sesuai rencana. Di mana siswa mulai mengerjakan soal pukul 07.30 Wita. Namun setelah bebera-

pa saat lamanya, persoalan mulai muncul. Di mana lembar soal digital kembali muncul, kendati siswa sudah memberikan jawaban. Persoalan tersebut baru disadari setelah kejadian serupa terus terjadi berulang kali.

Oleh panitia penyelenggara kemudian melakukan konfirmasi ke server UNBK. Baru akhirnya diketahui kalau program yang diinstal belum di update. Panitia dan sekolah akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksaan UNBK sampai proses update program selesai dilakukan.

“Setelah satu jam lamanya proses update program berlangsung, pelaksaan UNBK akhirnya bisa kembali berjalan,” ujarnya.

Atas kejadian tersebut, panitia dan sekolah akhirnya melakukan penyesuaian jadwal pelaksaan UNBK kembali. Untuk mengakomodir waktu yang terbuang, selama proses update program berlangsung. ‘’Jadi karena jam pertama harus molor satu jam, maka jadwal ujian untuk sesi kedua juga ikut molor satu

jam,’’ tegas Idham.

Diakui, pihaknya memang tidak memprediksi hal itu sampai terjadi. Karena sebelumnya dinilai tidak akan ada perubahan program. Informasi terkait perubahan program tersebut juga terlambat diterima pihaknya. ‘’Tapi dengan adanya perbaikan tersebut, untuk pelaksanaan UNBK di hari berikutnya diharapkan tidak ada kendala lagi,’’ harapnya.

Disinggung pelaksaan UN manual, dibandingkan dengan UNBK, hampir bisa dikatakan tidak akan persoalan dan kendala berarti. Jadwal pelaksaan juga berjalan sesuai rencana. Dan, diharapkan kondisi tersebut bisa berlangsung hingga pelaksaan UN selesai.

“Harapan kita baik UNBK maupun UN manual, bisa berjalan sesuai rencana,” tambahnya. Jika ada persoalan, pihaknya berharap panitia maupun sekolah penyelenggaran bisa segera mengkomunikasikan dengan panitia di kabupaten. Sehingga persoalan yang terjadi bisa segera diatasi. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini kembali gagal memenuhi target kelulusan 100 persen untuk SMA sederajat yang telah dicanangkan sebelumnya.

Padahal, kebijakan terkait penentuan kelulusan sudah berubah.

Dari yang awalnya ditentukan oleh hasil Ujian Nasional (UN), kini diserahkankemasing-masingsekolah.

Data yang diperloleh Suara NTB, Senin (9/5) kemarin menyebutkan, persentase kelulusan untuk siswa SMA sederajat di luar Madrasah Aliyah (MA) tahun ini mencapai 99,8 persen. Dimana tercatat ada tiga orang siswa yang dinyatakan tidak lulus. Masingmasing dua orang siswa SMK Negeri 2 Praya Tengah ditambah satu orang siswa SMK. “Kalau untuk SMA persentase kelulusannya tercapai 100 persen. Hanya untuk SMK yang tidak tercapai. Sehingga secara keseluruhan untuk SMA dan SMK, target kelulusannya tidak tercapai 100 persen,” aku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd. Adapun untuk keluluasan MA, data kelulusan belum ada.

Lantaran laporannya tidak masuk ke Dikpora Loteng. Karena itu menjadi ranah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng.

Pihaknya tegas Idham sebenarnya sangat berharap target kelulusan 100 persen pada tahun ini bisa tercapai. Terlebih dengan adanya beberapa perubahan terkait standar kelulusan. Hanya saja, karena kelulusan kini menjadi kewenangan sekolah, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

“Sisi positifnya, persentase kelulusan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Terhadap siswa yang dinyatakan tidak lulus tahun ini, masih diberikesempatanuntukmengikuti ujian ulang tahun depan. Baik itu melalui sekolah bersangkutan atau melalui ujian paket C. Karena memang tidak ada istilah ujian ulang. Yang ada hanya ujian susulan. Tapi itu dikhususkan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian utama.

Lebih lanjut Idham mengatakan, capai yang diraih tahun ini akan menjadi catatan pada pelaksanaan ujian tahun depan.

Dengan harapan, capaian tahun depan bisa lebih baik dari capaian tahun ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Halaman 6

DPRD NTB Apresiasi Program Gotong Royong Pemerintah KSB Mataram (Suara NTB) Kalangan anggota DPRD NTB memberikan apresiasi yang cukup tinggi pada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait dengan inisiatif untuk menjalankan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Para wakil rakyat di Udayana itu bahkan berkeyakinan PDPGR yang digagas Bupati KSB tersebut, akan sangat membantu daerah dalam proses pembangunan, terutama dalam menekan angka kemiskinan.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD NTB dari Partai Bulan Bintang, H. Burhanuddin kepada Suara

NTB, Senin (9/5) kemarin. “Selain itu akan menghidupkan nilai-nilai lama, juga konsep pembangunan daerah dengan

sekema gotong royong itu menurut saya akan lebih efektif daripada yang dilakukan dengan sistem yang ada saat ini. Teru-

tama untuk pembangunan sanitasi desa, pembuatan jalan lingkungan, rumah kumuh, irigasi dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Burhanudin, bidang-bidang pekerjaan seperti itu tidak seharusnya semuanya perlu lewat proses tender. Karena bidang pekerjaan yang seperti itu pada dasarnya bisa dikerjakan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong. Jika hal

itu bisa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, maka hasil yang akan didapatkan juga akan lebih maksimal, karena masyarakat mengawasi langusng.

“Kualitas pekerjaannya akan lebih bagus, karena melibatkan langsung masyarakat sebagai pekerjanya. Kan tidak mungkin masyarakat akan mengerjakan jalan misalnya apa adanya, pasti lebih bagus,

karena itu untuk dirinya. Selain itu juga menurut saya sekaligus anggaran untuk membangun itu akan berputar kemasyarakat langsung yang tentu akan berefek pada perekonomian masyarakat disana,” ujarnya.

Burhanuddin bahkan mengingatkan pada pemerintah daerah lainnya di NTB agar program gotong royong tersebut sangat penting untuk dicontoh. Meng-

ingat nilai-nilai budaya tersebut akan sangat efektif dalam melakukan pembangunan.

“Hal ini perlu diambil contoh oleh daerah-daerah lainnya di NTB. Karena bagaimanapun kita Indonesia timur punya kekayaan akan dengan nilai-nilai budaya, yang kalau dimanfaatkan akan sangat efektif untuk digunakan dalam membangun masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

Bupati Tekankan Akurasi Pendataan Sensus Ekonomi BPS

Penertiban Pasar Seketeng

Sumbawa Besar (Suara NTB) Petugas Sensus Ekonomi (SE) didampingi langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wilayah Sumbawa, Drs. M. Saphoan mendata Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc dan Istri, Hj. Amien Rahmani di Pendopo, Senin (9/5) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati menekankan akurasi petugas dalam melakukan pendataan. Sebab data ini nanti menjadi acuan daerah dalam melihat perkembangan ekonomi di daerah ini.

Petugas SE lebih banyak mendata Istri Bupati Hj. Amien Rahmani yang memang menggeluti usaha berjualan barang lipat sejak 1984 sampai saat ini. Dengan jaringan usaha tersebar di Pulau Sumbawa.

Bupati pun menegaskan pentingnya sensus ekonomi dalam mengukur potensi ekonomi yang menentukan maju mundurnya sebuah daerah. Makanya diharapkan kepada seluruh pendata atau petugas sensus agar akurat dalam melakukan pendataan.

“Karena biasanya kelemahan kita sebagai petugas itu asal cepat selesai. Itu paling tidak dihindari. Biar lambat asal data akurat. Kalau itu yang dilaksanakan, Insya Allah perubahanperubahan kaitan dengan perekonomian kita akan terjadi,” terangnya.

Menurut Husni, sensus yang nantinya akan mengeluarkan hasil akan menggambarkan

Imbauan dan Sosialisasi Belum Diindahkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim penataan pasar Seketeng telah melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada pedagang Pasar Seketeng yang masih berjualan di bahu jalan.

Bahkan imbauan Bupati pun telah dilayangkan. Namun nyatanya pedagang tetap membandel.

Hal ini diakui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, kepada Suara NTB, Senin (9/5) kemarin. Bersama tim, pihaknya telah terjun memberikan sosialisasi dan pemahaman dengan mengedepankan cara persuasif kepada para pedagang. Meminta mereka yang berjualan di bahu jalan, masuk ke dalam pasar.

Pihaknya juga telah menyurati pedagang untuk menempati los yang ada dalam pasar. Hingga melayangkan surat imbauan dari Bupati. “Sampai sekarang pedagang belum masuk,” cetusnya.

Untuk itulah, tim menggelar rapat untuk menentukan langkah strategis apa yang perlu diambil dalam penataan pasar ini. Dalam hal ini tim diberikan waktu mulai 9-16 Mei untuk bergerak.

“Apakah besok sama sama tim turun untuk melakukan penataan, ini yang mau kita rapatkan,”pungkasnya. (arn)

adanya peningkatan ekonomi atau tidak. Makanya diperlukan data konkret dan riil terkait usaha ekonomi masyarakat saat ini. Mengingat pula cukup banyak orang yang tidak melaporkan usahanya, sehingga kadang dianggap ekonomi Sumbawa masih lemah atau rendah. Padahal banyak usaha yang belum terdata. Disnilah perlunya kecermatan petugas sensus.

“Mudah-mudahan petugas kita jujur, kemudian mampu mendeteksi kejujuran apa yang diwawancara. Ketika ada keraguan terus ditanya. Bagaimana mendapatkan, prosesnya, kita beritahu semua. Sehingga nanti ada pemahaman. Pemahaman inilah yang akan memberikan data. Hasilnya juga akan akurat. Hasilnya juga nanti akan positif untuk pembangunan kabupaten Sumbawa,” pintanya.

Sebaliknya, Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyembunyikan usahanya ketika nanti didata petugas. Terutama pengusaha yang bergerak di sector informal dan jasa. “Ada pedagang pasar misalnya tinggal di sebuah kampung, mereka mengatakan kami orang miskin karena ada yang diharapkan. Ini yang kami harap tidak terjadi.

Paling tidak ada pengakuan kalau mereka pedagang beras, pedagang ikan atau lainnya.

Harus jujur berapa omset kerjanya. Berap keuntungan yang dia dapatkan setiap hari. Maka

(Suara NTB/arn)

SENSUS - Tampak petugas bersama Kepala BPS Sumbawa, M. Saphoan mendata Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Istrinya, Hj. Amien Rahmani dalam Sensus Ekonomi di Pendopo Bupati, Senin (9/5). nanti petugas nanti bisa menghitung berapa penghasilan setiap bulan. Ternyata tidak termasuk miskin. Kan ada indikator miskin dan tidak mampu.

Oleh saat itu saya menghimbau kepada masyarakat harus memberikan data riil. Masingmasing kita bisa memberikan sumbawangan ke negara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat ini,” saran Husni yang nyakin secara faktual ekonomi di Sumbawa ini cukup bagus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Sumbawa, Drs. M. Saphoan, menyatakan ada dua

pelaku yang menentukan data.

Yakni kualitas petugas, harus jeli dalam menerima jawaban dari responden. Jangan ketika responden menjawab langsung itu yang ditulis di kuisioner.

“Harus jeli, apa benar tidak yang disampaikan, masuk akal tidak yang disampaikan responden tersebut. Sehingga kita benar-benar mendapatkan data yang benar. Data yang apa adanya,” katanya.

Disisi lain juga responden harus jujur memberikan data riel apa adanya. Kalau kedua belah pihak ini sama-sama berangkat dari kejujuran, maka

akan mendapatkan data yang betul-betul berkualitas. Data yang mungkin nantinya dijadikan sebagai dasar penyusunan perencanaan proses perekonomian. Melalui sensus ini bisa diketahui level struktur perekonomian dari semua sector, kecuali pertanian. “Jadi yang tidak kita cover lewat SE ini adalah sektor pertanian. Karena pertanian sendiri punya sesnsus. Sementara sektor yang diluar pertanian, itu merupakan cakupan dari SE. Jadi lewat SE ini akan tergambar struktur perekonomian Sumbawa itu seperti apa,”tandasnya. (arn)

Wabup KSB Tinjau UN SMP/ SOP Bagi PTT KSB MTs di Kota Taliwang Segera Disahkan

Taliwang (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk tingkat SMP/MTs di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (9/5) kemarin, langsung dipantau oleh Wakil Bupati (Wabup) KSB Fud Syaifuddin, ST. Orang nomor dua di KSB ini mengunjungi setidaknya tiga sekolah di dalam kota Taliwang, di antaranya SMPN 1 Taliwang, SMPN 3 Taliwang dan terakhir MTs Taliwang.

Didampingi kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Drs. Mukhlis, MM dan tiga Staf Ahli Bupati, SMPN 1 Taliwang menjadi tujuan pertama kunjungan Wabup. Di sekolah yang berada dekat dengan pendopo ini, Wabup memantau hampir seluruh kelas ujian dan tak lupa memberikan wejangan kepada para murid-murid peserta UN. Di sekolah ini, Wabup tidak lupa bertanya kepada pihak sekolah terkait hambatan yang dihadapinya pada UN kali ini. Termasuk kondisi sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya.

“Saya harap sekolah ini terus mencetak generasi terbaik kita,” sebut Wabup sesaat sebelum meninggalkan sekolah.

Sama halnya di SMPN 1 Taliwang, Wabup saat berada di SMPN 3 Taliwang tidak hanya memantau pelaksanaan UN. Di sekolah ini pria yang akrab disapa Fud ini juga tak lupa menanyakan sejumlah fasilitas yang telah dimiliki sekolah. Termasuk juga perkembangan siswa didik yang selama ini mengenyam

(Suara NTB/arn)

Tekankan Integritas

Naskah UN SMP Terpencil Dititip di Polsek Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) SMP/MTs di Sumbawa, Senin (9/5) kemarin, berlangsung aman dan lancar. Bagi wilayah terpencil, seperti Batulante, Ropang, Orong Telu dan wilayah Pulau (Moyo dan Medang) naskah soal maupun hasil jawaban siswa dititipkan sementara di Polsek setempat. Meski tak lagi menentukan kelulusan, namun ditekankan pentingnya nilai integritas dan kejujuran siswa.

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudarli S.Pt, M.Si, sempat memantau sejumlah SMP di dalam kota, SMP Diponegoro, SMP Negeri 1 Unter Iwes, termasuk SMP Negeri 1 Labuan Badas, sebagai satu satunya SMP yang tahun ini mulai menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Dari hasil pantauan kita sementara ini, UN berjalan lancar, termasuk di SMPN 1 Labuan Badas dengan sistem UNBK berjalan aman dan tertib, tidak ada gangguan listrik berkat koordinasi kita dengan PLN,” terangnya.

Untuk naskah soal dan hasil jawaban serta berita acara siswa SMP/MTs yang berada di kecamatan terpencil, dititipkan di Polsek setempat. Mengingat kondisi geografis yang sulit dijangkau. Seperti kecamatan Orong Telu, Batulante, Ropang dan dua wilayah pulau di kecamatan Labuan Badas. Hasil jawaban siswa baru diserahkan serempak pada hari terakhir atau hari keempat UN. Diketahui jumlah peserta UN SMP/MTs tahun ini sebanyak 7.409 siswa yang menggunakan sistem lembar jawaban ditambah peserta UNBK di SMP Negeri 1 Labuan Badas sehingga total peserta 7492 siswa. Dari total 100 SMP dan 28 MTs di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah sekolah tersebut, sudah ada 17 SMP/MTs yang mendaptkan nilai sekolah berintegritas tinggi yang mendapatkan penghargaan langsung dari Kemendikbud. “Kita berharap UN kali ini nilai ujian dan nilai integritas siswa dapat meningkat,” terangnya.

Harapan serupa ditekankan Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd. Dalam mengerjakan soal UN, anak anak mesti berlaku jujur. Tanpa menyontek ataupun percaya dengan lembar jawaban palsu kalau memang ada.

“Kejujuran itu yang penting. Kalau ada mendapatkkan kunci jawaban palsu beredar mesti dilaporkan,” tukasnya singkat, seraya berharap pula pelaksanaan UN kali berjalan lancar hingga berakhir. (arn)

(Suara NTB/bug)

SEMANGATI SISWA - Wabup KSB Fud Syaifuddin, ST menyemangati siswa SMP 1 Taliwang sesaat sebelum melaksanakan UN, Senin (9/5). pendidikan di sekolah yang terletak di kelurahan Bugis Taliwang ini.

Usai memberikan wejangan kepada siswa SMPN 3 Taliwang, sekolah terakhir yang menjadi tujuan kunjungan Wabup yakni di MTs 1 Taliwang. Di sekolah ini Wabup berkesempatan bernostalgia, karena memang merupakan salah satu tempatnya mengenyam pendidikan formal. “Ini sekolah saya,” cetus Wabup menjelaskan kepada rombongan sesaat sebelum masuk ke salah satu kelas.

Saat bertatap muka dengan siswa MTs peserta UN, Wabup menyemangati para siswa dengan mengatakan agar tidak perlu minder dan berkecil hati karena sekolah di MTs. Menurutnya, kesuksesan seseorang tidak dilihat dari mana ia berasal termasuk di mana ia mengenyam

pendidikan. Tetapi kesuksesan seseorang ditentukan oleh kerja keras dan kemauannya untuk maju dan menjadi lebih baik.

“Seperti saya ini. Saya lulusan sekolah ini dan dengan kerja keras saya, hari ini saya bisa jadi Wabup. Artinya tidak menutup kemungkinan salah satu dari anak-anak di sini bisa seperti saya atau bahkan lebih. Jadi jangan berkecil hati,” cetus Wabup disambut tepuk tangan para siswa yang merasa tersemangati.

Sementara itu pantauan secara keseluruhan, kegiatan UN hari pertama SMP/MTs di KSB berjalan lancar. Kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis, MM mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan dari sekolah pelaksana yang mendapatkan hambatan. “Semua lancar,” tukasnya singkat.(bug)

Taliwang (Suara NTB) Standard Operational Procedure (SOP) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera disahkan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah akan mengatur seluruh hal mengenai PTT hingga soal pemberian sanksi bagi mereka yang tidak patuh.

“SOP-nya nanti mengatur segala hal. Termasuk soal disiplin, sanksi dan termasuk seragam yang akan dikenakan oleh seluruh PTT dalam bekerja setiap harinya,” terang Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Drs. Mulyadi kepada wartawan, Senin (9/5).

Mulyadi menjelaskan, SOP yang akan menjadi acuan tata kerja para PTT ini saat ini hampir rampung. Bahkan pemerintah akan segera mempercepat penetapannya sebelum seluruh PTT menerima SK baru tahun 2016 ini. “Begitu selesai SOP-nya dan ditetapkan.

Maka mereka juga akan segera kita SK-kan,” timpalnya.

Terkait prosedur pemberian sanksi yang termuat dalam SOP, Mulyadi mengungkapkan, pemerintah akan mengaturnya sedemikian rupa. Bagi PTT yang dinyatakan melanggar disiplin akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak saja itu, sanksi juga akan berlaku bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam kegiatan pembinaan terhadap PTT yang ada di unit kerjanya tidak pernah memberikan teguran atau sanksi bagi PTT yang melakukan tindakan indispiliner.

“Jadi sebagai pengawasan melekat di internal dinas, seorang kepala dinas memiliki tugas menertibkan seluruh pegawainya. Artinya kalau ada PTT yang kerap melakukan kesalahan ada kemungkinan bersangkutan tidak ditegur oleh pimpinannya. Nah pimpinan yang lalai ini, mereka juga akan diberi sanksi kalau memang lalai melaksanakan pengawasan melekat di internalnya,” tandas mantan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, sudah saatnya PTT memiliki SOP dalam melaksanakan tugas dan kerjanya. Pasalnya selama ini PTT yang mengabdi hampir sejak KSB berdiri hingga kini belum memiliki aturan baku yang mengatur tata kerja dan tupoksinya.

“Dengan adanya regulasi ini, PTT nanti bisa lebih tertib karena di sana semua diatur termasuk soal penempatannya dan evaluasi atas keberadaan mereka di dinas instansi. Apakah masih dibutuhkan atau tidak,” papar Mulyadi.

Ia pun berharap setelah ditetapkan SOP PTT itu, seluruh PTT di dinas dan unit kerja pemerintah yang ada untuk segera menaatinya. Termasuk juga bagi kepala SKPD agar menerapkan SOP tersebut dalam melaksanakan pengawasan internal melekatnya di setiap dinas yang dipimpinnya. “Pemerintah membuat aturan karena memang sangat membutuhkan PTT. Maka dari itu harapan kami PTT juga harus mematuhinya,” imbuhnya.(bug)

(Suara NTB/arn)

Pusat Sarankan Perbaikan Proposal dan Aplikasi KEK Selat Alas Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menggenjot percepatan terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selat Alas. Terbaru berdasarkan hasil pertemuan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, pihak kementerian menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap proposal dan aplikasi pemanfaatan KEK. “Pertemuan terakhir yang dihadiri oleh kepala Bappeda NTB, pak Wabup (KSB) dan perwakilan rencana operator KEK. Kita diminta untuk memperbaiki proposal dan aplikasinya,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB Mars Anugrahinsyah, S.Hut

kepada media ini, Senin (9/5).

Menurut dia, sesuai saran sekretariat KEK pusat setelah perbaikan dilakukan maka akan digelar pertemuan lanjutan. Dalam pertemuan nanti, sekretariat KEK akan memberikan arahan lanjutan mengenai tindaklanjut dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh daerah bersama perusahaan operator yang ditunjuk sebagai aplikan KEK. “Kalau sudah semua siap maka kita akan segera melakukan pertemuan di sekretariat KEK,” timpalnya.

Secara umum KEK Selat Alas yang meliputi wilayah kecamatan Poto Tano, Selat Alas dan Tanjung Ringgit di kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menerapkan konsep green economy (ekonomi hijau).

Mars menjelaskan, pada konsep ini seluruh wilayah yang masuk dalam kawasan KEK akan dikelola dengan menitik beratkan pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan ramah lingkungan.

Adapun kegiatan utamanya yakni pengelolaan kawasan untuk sektor pariwisata secara umum yang dipadu dengan layanan kesehatan. “Ada rencana pembangunan rumah sakit juga di kawasan KEK nantinya,” terangnya.

Untuk fasilitas rumah sakit ini, tak tanggung-tanggung pihak aplikan (operator) akan bekerja sama dengan Institute Carolinska Swedia. Rumah sakitnya pun akan dibuat bertaraf internasional dengan fokus pengobatan pada penyakit anti agging (penuaan dini).

Di mana konsep pengobatannya medicine vacation (berobat sambil berlibur) dengan suplai obat-obatan herbal yang seluruhnya dihasilkan dari kawasan KEK (bahan lokal).

“Semua kawasan KEK nanti akan dibuat terpadu dan saling mendukung. Karena itu selain yang ada dalam rencana, termasuk fasilitas yang sudah ada di Poto Tano seperti misalnya BLK (balai latihan kerja) kita includ dalam kawasan KEK supaya nanti pemanfaatannya turut mendukung kegiatan di KEK,” sambung mantan Kasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertainian (Dishutbuntan) KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, persiapan untuk pembentukan KEK Selat Alas ke

depan oleh Pemda KSB akan disiapkan seluruhnya. Tidak terkecuali dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) terutama masyarakat setempat yang masuk dalam kawasan KEK. Karena itu Pemda KSB secara bertahap akan segera menggelar berbagai pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat Poto Tano yang berkaitan dengan aktivitas KEK nantinya. “Kita akan buat kursus keterampilan bagi masyarakat seperti misalnya kursus bahasa inggris, diving (menyelam) dan keterampilan lainnya yang mendukung aktivitas KEK. Dan ini wajib dan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena konsep besar KEK nanti sebesar-besarnya untuk masyarakat kita,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Berantas Narkoba

ASN Perlu Ikut Tes Urine Dompu (Suara NTB) Peredaran narkoba sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah banyak menyasar anak sekolah.

Maraknya peredaran narkoba mendorong wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH agar aparatur pemerintah melakukan pembenahan secara internal. Ia pun setuju bila semua aparatur pemerintah di Kabupaten Dompu mulai dari lemba(Suara NTB/ula) ga vertikal hingga daerah Arifuddin dilakukan tes urine.

“Sebagai penyelenggara pemerintah di daerah maupun lembaga vertikal harus menjadi contoh dalam pemberantasan narkoba. Jika sebelumnya sudah dilakukan tes urine bagi beberapa anggota Polisi, tes urine juga bisa dilakukan terhadap yang lain termasuk jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk menyatakan bersih atau tidak dari narkoba,” kata Arifuddin, SH di masjid Raya Baiturrahman Dompu, Jumat (6/5).

Dengan bersih secara internal, kata Arifuddin, akan lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba di tingkat masyarakat. Walaupun bila ditemukan ada oknum aparatur pemerintah yang dinyatakan positif, tidak bisa menghentikan proses pemberantasan narkoba.

“Karena dampak narkoba cukup luas dan dapat merusak generasi bangsa,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri melalui surat edarannya juga sudah menginstruksikan agar aparatur pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk dilakukan tes urine. Langkah ini dalam rangka mendukung gerakan nasional memberantas narkoba seperti yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Ipda M Ma’rufuddin secara terpisah kemarin, mengaku telah mengamankan 5 orang warga atas kepemilikan 2 poket narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram di kos – kosan lingkungan Salama Kelurahan Bada Dompu, Jumat (6/5) malam. “Dari 5 orang yang kita amankan, 1 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka berinisial CK (28) warga Pandai Desa Kareke,” katanya.

CK diduga sebagai pengedar. Sabu seberat 0,66 gram tersebut merupakan miliknya dan diamankan bersama 1 bong serta korek api. Hasil tes urine di Dompu dari 5 orang diamankan, hanya CK yang positif menkonsumsi narkoba. “Empat orang lainnya kita amankan karena berada di tempat kejadian perkara. hasil tes urine juga negatif. Tapi kita masih menunggu hasil tes urine dari laboratorium vorensik Mataram,” jelasnya.

Ma’rufuddin berjanji akan melakukan pengembangan untuk menemukan jaringan CK yang mengedarkan narkoba di Dompu. “Kita akan terus kembangkan untuk menemukan jaringannya yang lain,” ungkap. (ula)

Dugaan Penipuan, Oknum Dewan Diperiksa Penyidik Kota Bima (Suara NTB) Oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Masdin Idris mengaku telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota. Terkait kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh H. Ahmad Yanto, belum lama ini. “Iya benar, tapi status saya saat dipanggil hanya dimintai keterangan saja,” ucapnya menjawab Suara NTB, Senin (9/5).

Hanya saja, Masdin enggan menjelaskan seputar pertanyaan penyidik dalam kasus yang membelitnya tersebut. Lagipula sejak dilaporkan, Ia mengaku baru dipanggil satu kali.

“Yang jelas, hanya mengenai uang yang ditransfer melalui rekening itu yang saya jelaskan kepada penyidik,” katanya.

Masdin mengaku, terkait kasus yang dilaporkan H. Ahmad Yanto ke Polisi tersebut. Masdin akan tetap kooperatif, bahkan menjamin akan menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas.

Dia juga menegaskan, terkait kasus yang membelitnya itu, tidak ada sangkut pautnya dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sebab urusan uang yang dilaporkan itu tiada lain urusan bisnis.

“Saya tegaskan, urusan saya dengan Yanto hanya urusan bisnis. Kalau bicara bisnis, mau rugi, laba atau impas semuanya ditanggung pribadi. Jangan sangkut pautkan dengan lembaga saya dong,” tegasnya.

Selain Masdin, sebelumnya penyidik juga dalam waktu sepekan kemarin, telah memanggil dan memintai keterangan tiga orang saksi terkait kasus tersebut.

“Ada tiga orang yang sudah kita panggil dan dimintai keterangan, yakni Ismail, Zulkili dan salaseorang pejabat di Kabupaten Bima,” ucap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea Sik. Menanggapi ada anggota Dewan yang terlibat kasus hukum, Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bima, Nurdin Amin, SH, mengatakan hingga saat ini, pihaknya menerima surat resmi terkait adanya salah seorang oknum anggota DPRD yang dilaporkan ke Polisi.

“Soal kasus ini, kami baru mendengar informasi saja, salahsatunya melalui pemberitaan media massa,” katanya.

Menurut dia, jika surat terkait laporan tersebut diterima, pihaknya akan melakukan pembahasan di internal BK. Karena menurutnya laporan terkait persoalan hukum akan menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti dan diproses, apakah oknum dewan yang bersangkutan melanggar etik atau tidak.

“Ada oknum anggota yang dipolisikan, tentu akan sikapi dan dibahas. Serta hasilnya nanti akan kita laporkan ke pimpinan DPRD. Namun sejauh ini belum kita terima surat ataupun laprannya,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA Tangani Kerusakan Jalan Kilo

Pemda Tidak Menunggu Anggaran Pusat Dompu (Suara NTB) Akses jalan di Kecamatan Kilo yang terputus akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu akan segera ditangani melalui dana dana tak terduga. Kendati hanya ditimbun sementara, langkah ini akan dipilih agar jalan bisa difungsikan untuk mengangkut hasil pertanian.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Jumat kemarin, menegaskan akses jalan di Desa Kiwu yang terputus bersama jembatannya akan segera ditangani secara darurat sehingga akses jalan tersebut bisa dimanfaatkan. Pihaknya melalui Dinas PU sedang melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk penimbunan jalan tersebut.

“Kalau kita menunggu dana pusat, itu butuh waktu lama. Karena mereka harus mengecek dulu laporan dan mensurvei lokasi, sehingga membutuhkan waktu,” katanya.

Kebutuhan akan perbaikan jalan, kata H Bambang, menjadi kebutuhan vital. Terlebih saat ini petani sedang panen jagungnya dan harganya bisa anjlok bila akses jalannya tidak diperbaiki pemerin-

tah. “Jalan itu sudah menjadi urat nadi kehidupan dan bukan lagi semata-mata urat nadi ekonomi. Kalau menunggu anggaran pusat, akan banyak kehidupan terancam,” jelas H. Bambang.

Namun ia pun mengaku, dukungan pemerintah pusat melalui dana bantuan penanggulangan bencana tetap diharapkan. Berbagai persyaratan sudah dipenuhi termasuk surat pernyataan bencana

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M Yasin bisa membantu agar perbaikan akses jalan dan jembatan yang putus bisa segera ditangani,” harapnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

HMI Bima Desak Saut Situmorang Mundur Kota Bima (Suara NTB) – Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) Cabang Bima, menggelar aksi unjuk rasa. Mereka memprotes salahseorang pimpinan KPK, Saut Situmorang yang menyebut kader organisasi itu, jahat dan koruptor dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, belum lama ini.

Aksi demo itu dilakukan di beberapa titik di Kota Bima, yakni di perempatan Gunung Dua, Kantor DPRD Kabupaten Bima, Mapolres Bima Kota dan DPRD Kota Bima, Senin (9/5).

Selain memprotes pernyataan tersebut. Massa aksi juga mendesak agar Saut Situmorang mundur dari lembaga anti rasuah itu. Sebab se-

bagai pejabat negara, pernyataannya itu dinilai tendesius dan tidak menjaga kode etik sebagai pimpinan KPK, “Kami Kader HMI dan Alumni HMI cabang Bima mendesak agar Saut Simorang mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Karena peryataannya ini tidak mencerminkan sebagai pejabat negara apalagi sekelas KPK,” ujar Koordinator Lapangan (Koorlap), Taufik SH, MH. Alumni HMI ini menilai, pernyataan Saut, selain membuat seluruh kader HMI dan Alumni kecewa dan marah, juga menciderai sejarah bangsa Indonesia. Sebab selama didirikan, HMI ikut andil dan mengambil bagian, salahsatunya berjuang mempertahankan NKRI dari penjajahan.

“Kami akui ada beberapa oknum kader yang terbukti korupsi. Tapi jangan lupa, juga masih banyak kader HMI yang getol memberantas korupsi di Indonesia, bahkan juga pernah memimpin KPK,” ujarnya.

Ketua HMI Cabang Bima, Gufran mengatakan, selain menggelar aksi menuntut Saut mundur dari KPK, pihaknya juga melaporkan hal itu kepada Polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik, membuat perasaan tidak nyaman.

“Selain melapor kami juga mendatangi kantor DPRD Kota dan Kabupaten untuk memberikan sebuah rekomendasi, agar bisa disikapi sampai ke DPRD tingkat Provinsi dan Pusat khususnya anggota dewan Komisi III,” ujarnya.

Dia berharap agar rekomen-

dasi yang disampaikan tersebut, disikapi serius oleh pimpinan dewan setempat. Jika tidak, pihaknya mengancam akan melakukan aksi secara masiv dengan menghadirkan massa yang lebih banyak. “Kasus ini akan kami kawal terus, hingga Saut Situmorang mundur atau dipecat dari KPK,” tegas Gufran.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti bersama pimpinan Dewan setempat berjanji akan menyikapi dengan cara melakukan koordinasi dengan DPR RI di Jakarta, terkait tuntutan massa aksi. “Insya Allah kami akan tindaklanjuti dengan mengirim rekomendasi ini ke DPRD Provinsi dan DPR RI,” katanya meyakinkan.

Senada dengan Murni, Ketua DPRD Kota Bima, Fery

Sofyan mengaku juga akan melakukan hal yang sama, mengirim rekomendasi itu ke DPR RI untuk disikapi. Bahkan Ferry menyesalkan pernyataan Saut tersebut yang dinilai provokatif dan tendesius tanpa memikirkan efek bagi bangsa dan negara ini.

“Kami DPRD Kota Bima sangat menyesalkan pernyataan salahseorang pimpinan KPK ini (Saut Simorang).

Untuk itu kami akan berkoordinasi dengan DPR Ri menyikapi hal ini,” pungkasnya.

Usai menggelar aksi dan melapor secara resmi ke Mapolres Bima Kota. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Dalam aksi itu, beberapa personil kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. (uki)

148 Siswa Absen UN Pemberantasan Korupsi di Bima Dinilai Jalan di Tempat di Bima, Dipastikan Bima (Suara NTB) – Penangangan kasus tindak pidana korupsi di Bima dinilai masih jalan di tempat. Banyaknya kasus dugaan korupsi yang belum tuntas, justru memunculkan pertanyaan besar.

Jangan sampai persoalan hukum diperjualbelikan, hingga penanganannya sampai mengendap di meja aparat penegak hukum (APH).

Demikian dikatakan salahseorang akademisi Bima, Tasrif S.Sos., M.si kepada Suara NTB, Senin (9/5). Kata dia, semakin banyak kasus yang mangkrak, maka semakin banyak kasus dugaan korupsi yang tidak terurus.

“Saya melihat proses penanganan kasus korupsi di Bima, masih jalan di tempat. Jika sudah jelas, kena-

pa tidak diselesaikan dengan cepat,” ucapnya.

Tasrif mengaku beberapa kasus korupsi, bahkan calon tersangkanya sudah dikantongi oleh pihak APH. Hanya saja belum dilakukan penahanan.

Hal itu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa pelaku dari kasus dugaan korupsi tersebut masih bisa menghirup udara bebas diluar.

“Ini yang harus dipertanyakan, tersangka telah ditetapkan, namun belum dilakukan penahanan,” akunya.

Mantan Ketua HMI Cabang Bima ini, menduga lambannya proses hukum tersebut dikarenakan adanya intervensi kekuasaan, politik serta kelompok tertentu. Terlepas dari itu, Tasrif meminta agar APH bisa bekerja secara pro-

fesional. Lebih melihat besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan dan perbuatan tersebut.

“Saya meyakini APH, memiliki strategi jitu untuk mengungkap sebuah kasus. Kasus yang terselubung saja mampu diungkap, apalagi kasus yang sudah jelas seperti ini,” ujarnya.

Dosen di salahsatu kampus di Kota Bima ini berharap kepada APH terkait, agar segera menuntaskan kasus – kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Seperti dua kasus yaitu pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 dan kasus pengadaan baju BBGRM tahun 2014.

“Jangan sampai, lambannya penanganan dua kasus ini membuat kinerja APH tidak akan dipercayai oleh publik,” pungkasnya. (uki)

Dewan Pertanyakan Kinerja Dikpora pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak bagi pendidikan di Dompu yaitu di atas rata - rata standar minuman anggaran pendidikan yang disyaratkan undang - undang yaitu minimal 20 persen. Guru juga sudah banyak yang memperoleh sertifikasi dan sekolah juga sudah mendapat alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pengambil kebijakan di daerah dan jajaran Dikpora, sehingga siswa lulusan Dompu bisa bersaing dengan siswa di daerah lain,” katanya.

Bisa jadi, kata Nasruddin, rendahnya nilai hasil UN sebagai dampak dari metodologi pembelajaran di sekolah membuat siswa jenuh dan tidak semangat untuk belajar, atau sistem evaluasi proses pembelajaran dan

alam dan lainnya. “Kita hanya menimbun sementara sambil menunggu anggaran pusat untuk penanggulangan bencananya,” harapnya.

Secara terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terputus akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu di Kilo sudah diajukan ke BNPB. Persyaratan yang dibutuhkan pun sudah dipenuhi. Bahkan Komisi IV DPR RI juga sudah berjanji akan membantu menanganinya, tapi hingga saat ini belum ada realisasinya.

“Kita berharap BPBD NTB

AKSI - Massa HMI dan KAHMI Bima menggelar aksi unjuk rasa memprotes pernyataan pimpinan KPK, Saut Situmorang. Nampak pimpinan DPRD Kota Bima menerima aspirasi massa aksi, Senin (9/5).

Hasil UN Rendah Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mempertanyakan rendahnya capaian hasil Ujian Nasional (UN) yang jauh di bawah standar kompetensi kelulusan.

Kendati tidak menjadi penentu kelulusan, hasil UN menjadi gambaran kualitas pendidikan di Dompu.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Nasruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (9/5) kemarin mengatakan, hasil nilai UN tahun 2016 yang berada di bawah standar kompetensi kelulusan dengan rata - rata 5,5 per mata pelajaran cukup disayangkan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Dompu masih berada di bawah standar.

“Apa yang dikerjakan Dinas (Dikpora) selama ini sehingga nilai hasil UN siswa kita banyak di bawah standar kompetensi kelulusan,” kata Nasruddin.

Diungkapkan Nasruddin,

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Nasruddin

Nadirah

pendidikan di sekolah yang tidak berjalan maksimal.

Bisa juga karena kurangnya perhatian wali murid atas perkembangan pendidikan anaknya di sekolah.

Anggota Komisi III DPRD Dompu, Nadirah, SE.Akt menambahkan, hasil UN yang berada di bawah standar kompetensi kelulusan menunjukkan kondisi pendidikan di

Dompu. Karena UN yang tidak dijadikan standar kelulusan membuat pelaksanaannya lebih jujur dan apa adanya. Walaupun hasilnya masih mengecewakan, karena hasil UN akan menjadi salah satu syarat penentu kelulusan bagi siswa masuk PTN melalui jalur SMPTN. Rendahnya nilai hasil UN siswa SMA sederajat di Dom-

pu, dikatakan Nadiran, bisa juga disebabkan motivasi anak - anak untuk belajar yang kurang serta dukungan orang tua. Atau bisa jadi SDM guru dalam mengajarkan anak didiknya yang masih kurang serta sistem evaluasi pembelajaran yang tidak maksimal dilakukan. “Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak.

Sebelumnya, hasil kelulusan SMA sederajat diumumkan pada Sabtu (7/5) kemarin. Rata - rata SMA sederajat di Dompu siswanya lulus 100 persen.

Namun nilai hasil UN banyak yang berada dibawah standar kompetensi kelulusan. Bahkan dari 202 siswa SMAN 1 Woja, tidak satupun yang nilai rata rata UN di atas 5 dari standar 5,5. Namun siswa mendapat kesempatan mengikuti ujian perbaikan untuk mata pelajaran yang di-UN-kan pada Oktober atau November 2016 mendatang. (ula)

Tidak Lulus

Bima (Suara NTB) – Jumlah siswa SMA, MA dan SMK yang tidak Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Bima tahun 2016 cukup banyak. Tercatat dari 6.543 peserta, hanya 6.395 siswa yang mengikuti, sementara 148 dinyatakan absen. Peserta yang absen itu dipastikan tidak lulus meskipun saat ini belum diketahui lantaran masih tahap pengumpulan data.

Kasi Kurikulum Dikmen Dikpora Kabupaten Bima, Fatahurrahman, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (9/5) mengatakan, alasan siswa tidak ikut UN. Yakni sakit, menikah, keluar daerah dan juga meninggal. Dikatakannya, untuk siswa yang sakit sebanyak 11 orang, menikah 42 orang, keluar daerah 90 orang sementara yanng meninggal sebanyak empat orang. “148 orang itu dipastikan tidak lulus karena tidak ikut UN,” ucapnya.

Menurut dia, jika dibanding tahun lalu, jumlah peserta yang tidak ikut UN tahun ini lebih sedikit. Karena tahun 2015, jumlah peserta yang tidak ikut UN sebanyak 184 siswa.

Berapa jumlah peserta yang tidak lulus. Fatahurrahman mengaku, saat ini, pihaknya masih menginput data. Sehingga belum diketahui pasti angka kelulusan.

Namun jika dilihat dari data sementara yang dipegang, angka kelulusan nyaris mencapai 100 persen.

“Hampir setiap sekolah yang kami hubungi selalu menjawab kalau siswanya lulus semua,” akunya.

Sementara untuk empat sekolah yang melaksanakan UNBK, angka kelulusan nyaris sempurna. Seperti SMA 3 Sape, dari 109 peserta UNBK, semuanya dinyatakan lulus. Sedangkan

(Suara NTB/uki)

Fatahurrahman SMK 1 Bima, dari 81 peserta, satu diantaranya tidak ikut ujian. Begitu juga halnya dengan SMK 3 Bima, dari 110 peserta UNBK, lima diantaranya absen.

“Data SMK 5 masih kami tunggu, tapi informasi sementara angka kelulusan mencapai 100 persen,” sebutnya.

Fatahurrahman memastikan, dalam waktu dekat angka kelulusan sudah bisa dipastikan. Proses input data menurutnya memakan waktu yang lumayan lama. Dikarenakan wilayah Kabupaten Bima yang cukup luas.

“Kita masih menunggu data sekolah yang dari Tambora, Langgudu, Lambu dan beberapa wilayah lain, yang sekolahnya berada dipelosok dan terpencil,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Bisa Merusak Citra SELAIN menjadi atensi pemerintah pusat, Keberadaan toilet di daerah-daerah wisata di Provinsi NTB, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Itu juga menjadi perhatian para wakil rakyat di DPRD NTB. Kekurangan fasilitas toilet di tempat-tempat wisata itu juga dirasakan oleh mereka, apalagi oleh para wisatawan asing dan dalam negeri yang datang berkunjung.

Untuk itu, DPRD NTB mem(Suara NTB/dok) inta pada pemerintah kabupatHadi Sulton en/kota yang ada di NTB agar keberadaan fasilitas toilet itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena bagaimanapun, hal yang mungkin dianggap remeh itu bisa berakibat sangat fatal.

“Kita minta pada pemda kabupaten/kota agar segera mungkin untuk menyiapkan toilet umum tersebut. Karena keberadaan fasilitas umum itu bisa merusak image pariwisata kita. Karena orang yang mengeluh itu tentu akan bercerita sama teman-temannya. Bahkan bisa merekomendasikan pada orang banyak agar tidak berkunjung ke sini,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Hadi Sulton, Senin (9/5) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan anggota Dewan dari dapil Lobar itu bahwa, keberadan toilet tersebut memang harus diakui menjadi salah satu kelemahan dari industri pariwisata di NTB ini. untuk itu ia mengharapkan pada pemerintah kabupaten untuk segera diatasi.

Ditambahkan Sulton, bahwa, keberadaan toilet itu sangat bisa mempengaruhi PAD. Karena hal ini bisa menghalagi orang untuk berkujung ke tempat itu. Sulton juga menyarankan agar di tempat-tempat wisata yang dari pemberdayaan masyarakat juga diusahkan agar menyediakan toilet.

“Bahwa hal ini juga menyangkut PAD daerah, apa lagi di tempat-tempat pariwisata pemberdayaan dan di tempat wisata alam. Untuk itu sekali lagi saya katakan agar hal ini dipercepat. Kalau yang insdentil itu kurang maksimal menurut saya.

Untuk membangun itu saya rasa angaran yang dibutuhkan tidak teralu besar,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 8

Bandar Judi Togel Dibekuk Polisi Mataram (Suara NTB) – Tim Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB berhasil mengungkap jaringan perjudian di Sumbawa. Bandar judi kupon putih atau togel, AK (36) Beromzet puluhan juta rupiah dibekuk saat sedang beraksi di rumahnya di Dusun Kalibaru, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM menyebutkan, bandar judi tersebut membawahi sejumlah pengecer di bawahnya yang beroperasi di Sumbawa Besar. Pemesanan togel dilakukan via SMS. Pembayaran via transfer rekening antar bank.

“Menurut pengakuannya satu hari Rp 4 juta. Tetapi setelah ditelusuri tim penyidik, uang yang diterima tersangka per-harinya mencapai Rp 40 juta,” ungkapnya Senin (9/5) di Mapolda NTB. Penyelidikan sementara,

uang hasil judi tersebut digunakan sendiri oleh tersangka, belum ada indikasi terkait ke jaringan lain di luar daerah. “Dia terhubung langsung ke Singapura,” kata Tri Budi.

Yang bersangkutan, lanjut dia, ditangkap di rumahnya sekitar pukul 18.00 Wita, Senin (2/5).

“Tersangka sedang melakukan penjualan nomor togel,” ujarnya.

Modus yang dilancarkan tersangka yang sudah menekuni perannya sebagai bandar, antara lain menjual kupon putih kepada para pengecer.

Dari pengecer, permainan pe-

runtungan tebak angka itu dijual kepada warga.

Kasus tersebut merupakan penindakan hukum dalam rangka Operasi Pekat 2016.

“Kasus ini penanganannya sudah tahap pemberkasan atau tahap I ke JPU.” Barang bukti yang didapat dari tangan tersangka, diantaranya dua buku tabungan, empat telepon genggam diduga digunakan untuk bertransaksi, dan satu kalkulator. Tersangka diancam pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. (why)

Melawan Saat Ditangkap, Komplotan Begal Ditembak

(Suara NTB/why)

PENGUNGKAPAN KASUS – Kasatreskrim Polres Mataram, Haris Dinzah (ketiga dari kanan) didampingi KBO Satreskrim, Remanto (ketiga dari kanan) dalam pengungkapan kasus curanmor di Mapolres Mataram, Senin (9/5). Tampak tiga tersangka (duduk) dan dua barang bukti sepeda motor.

Periksa Saksi Terlapor SAKSI terlapor dugaan pembobolan Bank Muamalat, DN kembali menjalani pemeriksaan, Senin (9/5). Kali ini untuk mengkroscek keterangan saksi korban nasabah bank.

Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK menjelaskan, pemeriksaan terhadap DN dijadwalkan masih akan terus berlangsung sepanjang pekan ini.

(Suara NTB/dok) Kemarin, penyidik mengorek Darsono Setyo Adjie keterangan mantan karyawan marketing Bank Muamalat tersebut, terkait hubungan profesionalnya dengan sejumlah nasabah. Yang diduga akibat perbutannya para nasabah dirugikan senilai Rp 8 miliar.

“Pemeriksaan tambahan. Karena banyak yang harus penyidik tanyakan kepada saksi terlapor,” Darsono di ruang kerjanya.

DN mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda NTB dengan ditemani pengacaranya sekitar pukul 09.00 Wita. Pekan lalu, DN dimintai keterangan mengenai tingkah polahnya selama menjadi karyawan.

“Hari ini, kita kroscek ke dia keterangan-keterangan saksi 19 nasabah yang menjadi korban,” ungkapnya.

Keterangan saksi sejumlah korban yang telah diperiksa sebelumnya akan dikonfrontrir dengan keterangan saksi terlapor.

Dua pekan lalu, DN yang sebelumnya menetap sementara di Surabaya itu meminta penundaan pemeriksaan, dikarenakan belum siap. Hingga akhirnya dicecar penyidik dua pekan belakangan ini.

Darsono menjelaskan, bahwa tahapan pengusutan dugaan pembobolan rekening nasabah Bank Muamalat ini, masih akan terus berlanjut. Seperti pemeriksaan sejumlah ahli pidana dan perbankan.

Meski dari hasil pemeriksaan sementara sudah cenderung mengerucut, imbuh dia, namun pihaknya tidak terburu-buru dalam penetapan tersangka. “Kita gelar perkara dulu,” jawabnya.

Dari pemeriksaan mantan Operation Manager (OM), penyidik mendapati bahwa ada dugaan pencatatan tidak sah atau palsu dalam sejumlah transaksi perbankan.

Dilakukan oleh oknum marketing tanpa sepengetahuan atasan. Transaksi tersebut antara lain, pembukaan rekening, simpanan tabungan, jasa pembayaran, dan lainnya. (why)

Dorong Partisipasi Lingkungan Kerja dalam Upaya P4GN Mataram (Suara NTB) Setelah kurun waktu 20 tahun lebih, program pemerintah pusat maupun daerah terkait gerakan melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, baru saat ini dirasakan lebih gencar dan sinergis. “Saat ini sudah melibatkan hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta,” ungkap H. Surotoutusan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, dalam kegiatan Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Kerja/ Masyarakat dalam Upaya P4GN, Selasa, (3/5) lalu di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram.

Menanggapi hal itu, Kepala BNN Provinsi NTB, Drs. Sriyanto, M.Si mengatakan bahwa semua ini merupakan upaya pemerintah sekaligus tanggungjawab bersama sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009, dalam upaya P4GN, lebih jauh ditegaskan bahwa melalui kebijakan program, BNN RI sinergitas antar lembaga. Baik pemerintah maupun swasta melalui program berwawasan anti narkoba.

“Diharapkan, dapat semakin menekan angka prevalansi korban narkotika dari tahun ketahun yang berdasarkan

(Suara NTB/ist)

SAMBANGI DESA – Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM berpose bersama Kades Swangi Timur dan stafnya, di Kantor Desa Swangi Timur, Senin (9/5). kan suri tauladan. Kita dilatih untuk turun memberikan kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah tanggapan masyarakat sangat positif sekali terhadap beliau,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD Lotim, Burhanuddin, SH.

Mataram (Suara NTB) – Polisi menciduk komplotan begal spesialis curanmor Senin (9/5) dini hari. Tiga tersangka dibekuk usai beraksi. Bahkan salah satu diantaranya harus dilumpuhkan dengan timah panas. “Salah satu pelaku mengarahkan senjata tajam kepada anggota. Sehingga kita lumpuhkan,” terang Kastreskrim Polres Mataram, AKP Haris Dinzah, SH, SIK ditemui Senin (9/5) di Mapolres Mataram.

Ia menjelaskan, pengungkapan itu bermula dari adanya laporan pencurian kendaraan bermotor di kawasan Narmada, Lombok Barat, yang masuk dalam wilayah hukum Polres Mataram. Tim Opsnal kemudian bergerak melakukan pengejaran. Tak jauh dari TKP, komplotan IR (19), AE (17), dan SP (17) segera dapat diamankan sekitar pukul 03.00 Wita dini hari. Ketiganya adalah

warga Gerung, Lombok Barat.

Dari pengakuan para tersangka, disebutkan bahwa mereka berkomplot telah melakukan aksi sebanyak tiga kali. “Modusnya rusak kunci dengan kunci T,” ungkap Haris.

“Bahkan mereka tak segan menodongkan sajam kepada korbannya,” tambah dia. Pada kasus lain –kini masih tahap pengembangan penyelidikan, para pelaku modusnya memepet, mendorong dan merampas sepeda motor korban.

“Mereka ini spesialis curanmor. Sering melancarkan aksi di Mataram,” kata Haris. Mengenai pelaku penadahan barang curian, sambung dia, masih dikembangkan tim penyidik.

Terungkap bahwa komplotan ini tidak bekerja sendirian.

“Yang pasti ada jaringan lain, di Lombok Tengah dan di Lombok Barat. Ini masih kita kembangkan lagi,” ujarnya.(why)

Raker BNN

(Suara NTB/ars)

RAKER - Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Kerja/Masyarakat dalam Upaya P4GN, Selasa, (3/5) lalu di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram. hasil penelitiannya diprediksi memiliki kecenderungan meningkat walaupun presentasinya kecil,” kata Sriyanto.

Kegiatan Rapat Kerja itu merupakan salah satu program BNN Provinsi NTB untuk terus mensinergikan sebanyak mungkin instansi pemerintah maupun swasta di NTB untuk membangun komunikasi dan kerjasama dalam pemecahan masalah narkotika secara bersamasama di wilayahnya.

“Output utama dari kegiatan ini adalah komitmen ber-

sama, setidaknya dari 50 peserta yang terdiri dari pimpinan instansi pemerintah daerah dan swasta di NTB, sepakat untuk bersinergi dengan segala sumberdaya yang ada untuk bersama-sama mendukung program P4GN yang dimotori BNN NTB,” sambungnya. Komitmen ini menjadi dasar rekomendasi, yang akan dirumuskan sebagai landasan pemerintah daerah NTB. “Yang mungkin dapat mengeluarkan regulasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (ars/*)

Rajin Sambangi Desa, Kinerja HMS Diapresiasi Selong (Suara NTB) Kinerja Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS mendapatkan apresiasi dari kepala desa dan rekannya sesama politisi PAN. Sebagai wakil rakyat NTB, Syafrudin dinilai telah memberikan contoh yang baik untuk ditiru oleh politisi lainnya.

Senin (9/5) kemarin, HMS menyambangi 11 desa di Kecamatan Sakra, Lombok Timur (Lotim) untuk mengantarkan langsung 25 kursi bantuannya ke masing-masing desa. Hari ini, ia akan melanjutkan kunjungannya ke sembilan desa di Kecamatan Sakra Timur. Dengan demikian, ia menyambangi 20 desa dalam dua hari kunjungannya.

Konsistensi HMS dalam menyambangi desa-desa di Lotim ini menuai apresiasi dari para kepala desa yang didatanginya. Demikian juga dengan sejumlah rekannya sesama politisi. Sikap HMS tersebut dianggap sebagai contoh untuk ditiru para politisi lainnya.

“Beliau itu pantas dijadi-

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI – Kabid Humas Polda NTB,Tri Budi Pangastuti menunjukkan barang bukti pengungkapan bandar judi inisial AK beromzet Rp 40 juta per hari di Mapolda NTB, Senin (9/5).

Saat itu, Burhanuddin juga menemani HMS yang menyambangi desa-desa di daerah pemilihannya. Menurut Burhanuddin, masyarakat memberikan sambutan positif meski bantuan kursi yang diberikan HMS hanya ber-

jumlah 25 buah. “Walaupun kecil tapi masyarakat merasa dilihat oleh beliau. Diberikan kontribusi sebagai pertanggungjawaban beliau terhadap konstituennya,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan, sudah menjadi kewajiban seorang wakil rakyat untuk turun menyambangi serta menghimpun aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sebab, hal itu merupakan bagian dari sumpah jabatan yang diucapkannya saat dilantik.

“Ada salah satu kalimat yang akan menyatakan, ‘demi Allah saya bersumpah saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili’. Jadi kalau anggota dewan tidak melaksanakan itu berdosa karena sudah bersumpah.”

Salah seorang Kades yang menyambut kedatangan HMS pun mengaku cukup terkejut melihat penampilan HMS yang tidak seperti Anggota DPR RI lainnya. “Kok saya lihat dia datang pakai mobil bontong (pick up) pakai terpal di belakangnya. Tidak seperti dewan-dewan yang lain, style

rapi. Kalau beliau ini sederhana sekali. Saya juga kaget,” ujar Kades Swangi, Kecamatan Sakra, Lalu Rusban.

Rusban mengemukakan kepada HMS soal kondisi desanya yang didiami oleh 1.615 KK dan 6.306 jiwa yang kebanyakan bermatapencaharian petani. Selebihnya, Rusban hanya menggunakan momen pertemuan itu untuk saling menanyakan kabar.

Kepada wartawan, HMS menyebutkan bahwa terhitung dengan 20 desa yang didatanginya dalam dua hari ini, maka jumlah desa yang sudah disambanginya langsung telah mencapai 878 desa di seluruh NTB. HMS berharap, kursi-kursi yang dibagikannya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa. Selain untuk kegiatan resmi di desa, kursikursi tersebut menurutnya juga bisa dipinjamkan jika ada warga yang mengadakan hajatan. Selain membagikan kursi, HMS juga mendengarkan masukan dan aspirasi dari para kepala desa dan masyarakat yang didatanginya di desa-desa tersebut. (aan/*)

Ajak Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam Upaya P4GN Mataram (Suara NTB) Jumat 13 Juni 2012 lalu, telah disepakati bersama oleh Kepala BNN RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bekerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan dan precursor narkoba melalui pendidikan dan kebudayaan dalam penandatanganan MoU antara BNN RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannomor NK/51/VII/2012/BNN dannomor 9/VII/NK/2012.

Hal tersebut merupakan tonggak awal yang kuat bagi BNN dengan lingkungan pendidikan khususnya. Ini menjadi landasan di NTB untuk menegaskan bahwa dunia pendidikan sangat berperan penting dalam P4GN, dimana diketahui bahwa prevalensi penyalahguna di NTB pada tahun 2015 diperkirakan mencapai angka 1,9% dari jumlah penduduk. Dimana 2,27 % dari presentase tersebut berada padausia 10 – 19 tahun dan 4,41 % nya pada kisaran usia 20 – 29 tahun yang notabene masih dalam usia sekolah maupun baru melewati masa sekolah.

Keadaan ini diungkap kembali dalam kegiatan Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam Upaya P4GN Rabu (4/5) lalu, di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram. Diikuti oleh unsure Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota, kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan, dan unsur lainnya di lingkungan pendidikan. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga, H. Surya Bahari, menyatakan siap mendukung dan mendorong lingkungan pendidikan untuk bersama-sama BNN Propinsi NTB dalam upaya P4GN, khususnya di lingkungan pendidikan.

Bahkan dia mengharapkan segera dibuat kesepakatan bersama antara BNNP NTB dengan Dikpora NTB untuk menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak dalam menggerakkan lembaga pendidikan untuk berpartispasi secara langsung.

Pada kesempatan itu pula, tanggal 20 Mei 2016 bertepatan dengan pembukaan Pekan Olah Raga Pelajar tingkat NTB, diharapkan dapat dideklarasikan oleh pesertanya untuk bersama-sama menyatakan “STOP Narkoba”.

Kepala BNN NTB, Drs. Sriyanto, M.Si selaku narasumber pada kegiatan ini, selain menyampaikan kebijakan-kebijakan program BNN yang khususnya terkait program pembangunan berwawasan anti narkoba, juga mendorong kerjasama pondok pesantren dan lembaga terkait untuk bersedia membantu menyediakan layanan rehabilitasi, selain dukungan kampanye dan sosialisasi anti narkoba sebagai langkah optimalisasi sumberdaya yang ada, guna mendukung penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba.

Kegiatan Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Kerja/Masyarakat dalam Upaya P4GN, dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB adalah tahap awal pengkoordinasian pemberdayaan lingkungan pendidikan dalam P4GN di NTB. Pada kesempatan itu pula Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNN NTB Angraini Ninik Murnihati, SH,MH, menjanjikan pada langkah selanjutnya melalui program TOT Relawan anti Narkoba. Tenaga pendidik dan Kependidikan akan diikutsertakan didalamnya. “Salah satu contoh adalah dengan melibatkan Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah untuk menjadi tutor sekaligus relawan BNN di NTB,” sebutnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

RAKER - Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam Upaya P4GN Rabu (4/ 5) lalu, di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram.

SUARA NTB

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Libur Panjang, Wisatawan Padati Sembalun

Mataram (Suara NTB) Libur panjang yang terjadi di awal bulan Mei ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mendatangi sejumlah destinasi wisata. Setiap musim libur biasanya para wisatawan lebih memilih mendatangi gili atau pantai. Namun pemandangan berbeda terjadi pada liburan kali ini. Terlihat wisatawan yang lebih memilih berkunjung ke bukit, kebun buah dan taman di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tepatnya di kaki Gunung Rinjani.

“Sekarang wisatawan lebih memilih berlibur ke puncak dan ke bukit.

Libur panjang kemarin itu wisatawan banyak ke kebun stroberi dan ke Bukit Pergasingan,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (9/5) kemarin.

Wisatawan mulai melihat potensi pariwisata dan keindahan alam yang terdapat di Sembalun. Terdapat banyak bukit di sana, salah satunya Bukit Pergasingan. Saat ini Bukit Pergasingan menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang menyukai tantangan.’’Libur kemarin kita lihat jalanan di Sembalun macet. Pengunjung ramai sekali, banyak yang naik gunung, naik bukit, dan ke kebun strowbery,” ujarnya.

Tidak heran jika sejumlah penginapan yang ada di Sembalun dipadati wisatawan. Apalagi banyak wisatawan yang berasal dari luar Pulau Lombok. Sehingga penginapan dan rumah warga semakin ramai pada libur panjang kemarin.

“Penginapan penuh. Homestay, villa bahkan rumah warga juga banyak disewa wisatawan,’’ kata Alfiah.

Jika dilihat kembali, saat ini target kunjungan wisatawan bukan hanya pantai dan gili. Namun wisatawan sudah mulai tertarik untuk mengunjungi bukit dan menyaksikan keindahan alam Lombok melalui kaki bahkan puncak Gunung Rinjani.

Terlihat pada Jumat (6/5) lalu sejumlah wisatawan dengan tas gunung yang besar berbondong-bondong mendatangi Sembalun. Bukan

Pekan Depan Unesco Datangi Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU) sebelumnya telah mendatangi Gunung Rinjani sebelum didatangi oleh tim assessor dari Unesco. Pekan depan, pada Selasa (17/5) dua orang assessor Unesco akan datang melakukan penilaian, Maurizio Burlando dan Soojaeeli. Kedatangan keduanya untuk melakukan penilaian kelayakan Gunung Rinjani dijadikan sebagai geopark dunia. ‘’Sudah dijadwalkan akan datang dua orang assessor pada tanggal 17 Mei ini untuk melakukan penilaian terhadap Geopark Rinjani,” kata Perencana Pengembangan Kawasan Geopark Rinjani, Budi Karyawan kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (9/5) kemarin.

Sebelumnya terdapat 12 item catatan yang diberikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco. Dari 12 item itu, salah satunya terkait infrastruktur jalan yang terbilang belum memadai. Sehingga harus ada perbaikan jalan agar lokasi itu dapat dikatakan laik untuk dijadikan sebagai jalan menuju geopark dunia.

Selain itu kesiapan masyarakat dalam menyambut Rinjani sebagai geopark dunia juga perlu ditingkatkan. Sebab keberadaan masyarakat dan kehadirannya dalam menyambut setiap wisatawan sangat penting. Apalagi ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. ‘’Bagaimanapun, kita tetap optimis menjadikan Geopark Rinjani menjadi geopark dunia,” kata Budi.

Selain itu yang menjadi catatan juga rerkait kesiapan destinasi wisata yang mendukung di sekitar geopark. Misalnya air terjun, savana dan lain sebagainya. Apalagi perjalanan menuju Gunung Rinjani yang melewati aik berik sangat strategis. ‘’Kalau lewat sembalun ada savana, kalau lewat senaru bisa langsung ke Segara Anak. Kalau lewat Aik Berik itu komplit ada airnya di sepanjang jalan dan juga ada savananya,” tuturnya.

Kehadiran para KNIU juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kelangsungan Geopark Rinjani sebelum dilakukan penilaian oleh dua orang assessor yang akan datang pekan depan ini.(lin)

hanya wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara.

Jenal (29) seorang pemandu wisatawan mengatakan tengah membawa tamu asal Swiss untuk mendaki Gunung Rinjani. Ia membawa tiga orang tamu asing dan empat orang tamu domestik.

“Kalau yang dari luar negeri ini kebetulan lagi liburan saja ke Lombok dan mau naik gunung. Kalau yang domestik ini memang datang untuk mendaki, karena ada waktu libur panjang,” ujarnya.

Ungkapan yang sama juga dikatakan Assiyfa (23), seorang wisatawan lokal asal Gunung Sari, Lombok Barat. Ia merasa sangat senang saat mendaki Bukit Pergasingan. Ia mengungkapkan kekagumannya setelah mendaki bukit itu. (lin)

Ketua BPPD NTB Tolak Mundur Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi sejauh ini belum mau (menolak) mengundurkan diri dari jabatannya. Kendati, dirinya lebih memilih untuk tetap berada di Jakarta sebagai anggota Tim Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Wisata Unggulan. ‘’Secara pribadi saya lebih memilih untuk tetap berada di Jakarta. Karena dengan saya berada di sini (Jakarta), toh juga saya bisa berkontribusi pada NTB,’’ katanya, Senin (9/5).

Taufan mengaku, sejauh ini ia belum pernah melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua BPPD NTB. Alasannya, semua hal yang menyangkut posisinya di badan promosi tersebut ialah kewenangan gubernur. Ia menolak jika dikatakan saat ini posisinya rangkap jabatan.

“Saya tidak mau merangkap jabatan. Semua hal yang menyangkut tentang saya di BPPD saya serahkan mekanisme ke Pak Gub. Saya ada di Jakarta, toh juga bisa berkontribusi untuk NTB,” terangnya.

Akibatnya, sampai saat ini keberadaan BPPD NTB ada indikasi tidak terurus. Agenda promosi yang dilakukan nampaknya tidak memiliki gaung sama sekali. Padahal peran dan fungsinya tidak lain ialah untuk membumikan informasi event kebudayaan dan pariwisata. (met)

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Halaman 10

Hari Pertama UN CBT, Banyak Komputer Bermasalah Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat dimulai serentak, Senin (9/5). Pelaksanaannya ada yang digelar Paper Base Test (PBT) maupun Computer Base Test (CBT). Pada pelaksanaan UN berbasis CBT di Kota Mataram merupakan kali pertama digelar. Di Kota Mataram ada 6 sekolah yang menggelar UN sistem CBT, di antaranya SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, SMP Aletheia, MTsN 1 Mataram, SMP Kesuma dan SMP Tunas Daud.

Hanya saja, meski mereka sudah siap, hari pertama pelaksanaan UN diwarnai adanya gangguan komputer saat dioperasikan peserta UN. Seperti yang terjadi di SMPN 2 Mataram. Salah satu siswa usai pelaksanaan UN CBT,

Dewa Ngakan Klaci Ariandana, menuturkan awalnya sempat kesulitan menjawab soal, lantaran komputer sering tidak mendapatkan jaringan.

Selain itu, tambahnya, komputer di awal-awal juga tidak terkoneksi dengan baik,

sehingga berakibat pada komputer menjadi lelet alias ngadat. “Udah connect tiba-tiba log out, langsung di sambung lagi ke server,” ujarnya Hal serupa tidak saja terjadi dengan Dewa, namun dialami Nana. Ia mengaku

mendapat kesulitan dalam mengoperasikan komputer, terutama sering gagal koneksi. Selain itu, khusus untuk laptop yang dipinjam ke siswa juga tiba-tiba mati sendiri hampir lima kali.

“Sering gagal koneksi, bahkan untuk yang pakai laptop mati sendiri, ada yang sampai dua, tiga sampai lima kali mati sendiri, ada teman yang sampai lima kali. Rata-rata mereka mengalami masalah,” tuturnya.

Sementara itu, Andra Taufiqurrahman menuturkan

terlepas dari adanya gangguan pada komputer yang hampir dialami oleh semua peserta UN CBT di SMPN 2 Mataram, ia hanya khawatir jika UN CBT ini mempengaruhi nilai yang nantinya diperoleh. Secara piskologis, Andra lebih cenderung merasa takut menggunakan sistem CBT, karena ini merupakan pengalaman pertama.

“Deg-degan aja soalnya nilai tinggi akan menentukan untuk masuk SMA kemana, bebannya di situ sebenarnya,” sebut Andra yang selulusnya

nanti berencana masuk ke SMAN 1 Mataram.

Menanggapi problem tersebut, Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku gangguan diakibatkan adanya aplikasi baru yang harus diinstal pada seluruh komputer dan laptop para peserta. Aplikasi tersebut berfungsi untuk melindungi kunci jawaban agar tidak bocor dan tidak di-hack oleh hacker.

“Itu kan sengaja dibuat begitu supaya tidak bisa ditembus oleh hacker demi keamanan instrumen yang

digunakan, sehingga menggunakan aplikasi yang harus diinstal oleh setiap perangkat yang digunakan klien,” ujarnya.

Akibatnya kata Suwarno, terjadi keterlambatan jadwal pelaksanaan UN CBT hingga 15 menit dari jadwal awal pukul 8 pagi. “Ternyata tadi jam 4 pagi ada aplikasi baru yang harus diinstal kembali berdasarkan instruksi pusat.

Itu memang sistem yang telah didesain oleh pusat dan kita harus tindaklanjuti,” kilahnya. (dys/ron)

SMP Aletheia Dua Siswa SMPN 2 Mataram Tetap Ikut UN Gelar UN CBT

Derita DBD

Bupati dan Anggota DPD Pantau Pelaksanaan UN SMP Sederajat Giri Menang (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat mulai dilaksanakan serentak di seluruh sekolah di Lombok Barat (Lobar) sejak Senin (9/5) hingga Kamis (15/5) mendatang. Pelaksanaan UN di Lobar, dipantau langsung Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan beberapa pejabat lingkup pemerintah Lobar. Selain itu anggota DPD RI ikut turun memantau pelaksanaan UN ke beberapa sekolah.

Di Kabupaten Lobar, yang menjadi prioritas pemantauan pada hari pertama pelaksanaan UN yaitu SMPN I Gunung Sari, SMPN I Gerung, SMPN 1 Narmada dan SMPN 1 Kediri. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang akan dicanangkan tahun depan untuk masuk dalam UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).

Bupati Lobar, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Ilham, MPd, turun melihat jalannya UN ke SMPN I Gerung. Agenda bupati berubah, karena jadwal awalnya bupati dijadwalkan memantau ke SMPN 1 Gunung Sari.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid berharap, agar semua siswa/ siswi untuk tidak melakukan aksi corat-coret seperti pelajar SMA/SMK yang terjadi pada Sabtu (7/5) lalu. Lebih baik, katanya, baju dan seragamnya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Semuanya diimbau untuk rajin belajar dan berdoa karena Lobar mempunyai program belajar dan mengaji.

Di samping itu juga guru diimbau untuk memotivasi siswa untuk rajin belajar agar memperoleh nilai yang baik.

Di tempat terpisah, Asisten I Setda Lobar Hj. Eva Nurcahyaningsih bersama anggota DPD RI Daerah Pemilihan NTB Hj. Diah Ratu Ganevi memantau berlangsungnya UN di SMPN 1 Kediri. Hasil pantauannya, pelaksanaan UN belajar lancar. Menurut Asisten I Setda Lobar, semua peserta UN ikut UN. Di sekolah itu, ada puluhan siswa dari sekolah lain yang numpang ujian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendididkan Lobar H. Ilham, menjelaskan, ujian tahun ini diharapkan berjalan dengan lancar, semua siswa/siswi mengikuti ujian baik yang satu atap maupun terbuka. Disebutkan, jumlah peserta UN tingkat SMP sebanyak 11.324 siswa, rinciannya, SMP sebanyak 5892 peserta, MTS sebanyak 5.432 peserta, Satap sebanyak 276 peserta, paket B sebanyak 16 orang. Jumlah sub rayon yang menyelenggarakan 143. “Hari pertama UN berjalan lancar dan tidak ada masalah,” klaimnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Sakit tidak menjadi halangan bagi Riski Wandi Sayyid Kamil untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang dimulai serentak Senin (9/5). Meski sedang diinfus, Riski – nama panggilannya tetap khusyuk mengikuti UN bersama teman-temannya.

Riski merupakan siswa kelas IX SMPN 2 Mataram dan tercatat sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Mataram, karena menderita Demam Berdarah (DBD) sejak Sabtu lalu.

Apa daya, keinginan Inge Meilani orang tua Riski agar pihak sekolah memberikan kebijakan khusus agar UN dilaksanakan di Rumah Sakit tidak dapat terwujud lantaran SMPN 2 Mataram tahun ini menggunakan UN berbasis Computer Base Test (CBT).

“Itu sudah kita minta ke pihak sekolah tapi tidak diberikan karena ini tes pakai komputer,” ujarnya.

Didampingi oleh tim dokter Rumah Sakit Islam Mataram, Inge Meilani menuturkan Riski masuk rumah sakit sejak hari Sabtu lalu. Oleh dokter sebenarnya kondisi Riski masih belum baik, karena memasuki hari ketiga yang merupakan fase kritis bagi penderita DBD, Riski harusnya dapat istirahat total di rumah sakit.

Namun Inge Meilani mengaku tidak ingin anaknya tidak ikut UN sehingga harus ikut UN susulan.

Apalagi saran dari beberapa pihak yang menyarankan agar Riski tetap ikut UN dengan catatan mendapat pengawasan pihak rumah sakit.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi guna menyikapi kondisi salah satu siswanya itu. Arahan dari provinsi agar jika dimungkinkan Riski dapat tetap ikut UN meski tidak sam-

(Suara NTB/dys)

INFUS - Meski sedang infus, Riski siswa SMPN 2 Mataram mengikuti UN CBT dengan penuh konsentrasi, Senin (9/5). pai full. “Arahan dari provinsi supaya bisa ikut UN walaupun tidak bisa gunakan jam penuh biar tidak masuk UN susulan,” ujarnya.

Selain itu, siswa yang tercatat

sakit juga tidak bisa mengikuti UN CBT di rumah sakit karena soal dikirim saat pada saat siswa masuk ke ruang kelas di komputer masing-masing peserta. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Aletheia Mataram menggelar Ujian Nasional (UN) Computer Base Tes (CBT),pada Senin (9/5). Pihak sekolah sudah mempersiapkan teknis pelaksanaan, sekalikgus mempersiapkan siswa.

Kepala SMP Aletheia, Vironika Endras B. S.Pd., ditemui Senin (9/5), mengatakan SMP Aletheia menggelar UN CBT dengan dua sesi. “Kita sudah persiapkan, hari ini berjalan lancar,” katanya.

Ia menyebutkan, terdapat 38 siswa kelas IX yang mengikuti UN CBT tahun 2016 ini.

UN CBT di SMP Aletheia dilakukan sebanyak dua sesi dengan 30 perangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan UN. Dalam sesi pertama diikuti 20 siswa, sedangkan di sesi kedua diikuti 18 siswa.

Dalam mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan UN CBT, pihak sekolah juga mengantisipasi dengan menyiapkan generator set (genset) di sekolah serta pengawasan yang dilakukan dengan ketat. “Walaupun kami sudah bersurat ke beberapa pihak, tetapi kami tetap mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan, seperti listrik padam,” kata Vironika.

Vironika juga menyampaikan, pihak sekolah sudah mempersiapkan siswa dengan matang untuk mengikuti UN CBT. Salah satunya dengan cara melaksanakan try out atau uji coba UN CBT. Bahkan, beberapa kali SMP Aletheia melaksanakan uji coba di luar yang diadakan oleh pemerintah.

“Ujian harian juga kami menggunakan sistem CBT. Jadi siswa sudah terbiasa,” ujarnya.

Ia berharap para siswa dapat mengerjakan UN dengan baik. Sehingga bisa mendaparkan nilai sempurna. “Harapannya anakanak bisa mengerjakan ujian dengan sebaikbaiknya. Dan juga integritas dapat terjaga,” kata Vironika. (ron)

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Guru/Pegawai Negeri Sipil Oleh Dra. Ni Made Kembar Sailantini, M. Pd. Guru SMP Negeri 2 Mataram (Tim Penilai Pusat Angka Kredit Guru) (Suara NTB/her)

PANTAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud Lobar H. Ilham memantau pelaksanaan UN di SMPN 1 Gerung, Senin (9/5).

SESUAI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsion-

al Guru dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

mengisyaratkan bahwa Guru/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus membuat Penilaian Prestasi Kerja (PPK).

Penilaian Prestasi Kerja disusun untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada prestasi kerja. Di samping itu, PPK wajib disertakan sebagai kelengkapan administrasi

pada saat mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk kenaikan jabatan maupun kenaikan pangkat dan golongan. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014 sebagai penyempurnaan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil didefinisikan sebagai suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. Penekanan Penilaian Prestasi Kerja adalah: pertama, penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang pada dasarnya telah disusun dan disepakati bersama antara guru/PNS dengan atasan langsung/Kepala Sekolah (pejabat penilai) mengenai instrumen, jadwal, dan nilainya; kedua, penilaian perilaku dalam melaksanakan tugas.

Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja dilakukan oleh guru/pegawai berisi tentang target sasaran kerja pegawai (SKP target) atau perkiraan sasaran kerja/rencana kerja/ kontrak kerja tahunan pegawai yang disusun pada awal tahun yaitu bulan Januari. Di antara sasaran yang ditargetkan adalah kegiatan unsur utama yaitu melaksanakan proses pembimbingan yang nilai Angka Kreditnya diperoleh dari hasil perhitungan Angka Kredit PK GURU setahun. Kemudian, pada akhir

tahun yang bersangkutan yaitu bulan Desember (paling telat bulan Januari tahun berikutnya) dilakukan penilaian tentang capaian sasaran kerja pegawai sebagai realisasi kegiatan dengan kegiatan tugas yang dilakukan selama satu tahun. Dalam hal ini, penilaian dilakukan sesuai dengan tugas yang dilakukan secara objektif serta dilengkapi dengan bukti fisik .

Terdapat 2 unsur yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK). Pertama, penilaian capaian sasaran kerja pegawai (SPK) yang terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang kegiatan tugas jabatan. Kedua, penilaian perilaku kerja, meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan (Khusus untuk jabatan Struktural).

Keenam perilaku kerja tersebut jika selalu dapat dilaksakan akan mendapat predikat Sangat Baik (91-100), apabila pada umumnya dapat dilakukan predikatnya Baik (7690), apabila adakalanya dapat menyelesaikan predikatnya Cukup (61-75), kurang dapat menyelesaikan predikatnya Kurang (51-60), dan jika tidak pernah dapat menyelesaikan mendapat predikat Buruk (50 ke bawah). Perhitungan nilai akhir PPK terdiri atas penilaian SKP (60%) ditambah dengan penilaian perilaku (40%). Untuk dapat diperhitungkan dalam kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat/golongan, perolehan nilai PPK minimal “Baik” Mudah-mudahan tulisan singkat yang sederhana ini dapat menjadi penguatan dan menambah pemahaman bagi teman-teman guru/PNS yang akan menyusun PPK pada awal tahun yang berisi target SKP dan pada akhir tahun akan menilai capaian SKP serta menilai perilaku selama satu tahun. (*)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016 Hasil Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Senin, 9 Mei 2016 15.00 UMM FC (3) vs (2) Energi FC 15.35 Kubota B (6) vs (1) Hamzanwadi FFC 16.00 Villa Donal (0) vs (6) Griya Furniture FC 16.35 Lombok TV (2) vs (5) Alcatraz B Pool B Senin, 9 Mei 2016 15:00 Poonar FC (4) vs (3) Panaraga FC 15.45 Alcatraz A (1) vs (3) Sunflower 16.30 BPN (9) vs (1) Dogma 17.15 Forester FC (0) vs (7) Kubota A

Dua Kubota Mulus ke Delapan Besar

Liverpool – Sevilla

Mataram (Suara NTB) Dua tim Kubota yang diturunkan di Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, melaju mulus ke babak delapan besar setelah menang mudah atas lawannya masing-masing, Senin (9/5) kemarin.

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Selasa, 10 Mei 2016 15:00 UMM FC vs Kubota B 15:45 Griya Furniture FC vs Alcatraz B Pool B Selasa, 10 Mei 2016 15:00 Poonar FC vs Sunflower 15:45 BPN FC vs Kubota A

Bintang Kemenangan Sunflower TAMPIL menggunakan kostum nomor punggung 10 penampilan Irwan Hadi cukup berkesan. Pemain kelahiran Mataram 18 Juli 1985 ini sukses tampil sebagai bintang lapangan saat memenangkan tim Sunflower 8-4 atas Alcatraz A di Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Senin (9/5) kemarin.

Dengan postur badan yang kurus serta tidak tinggi, pemain yang sehari-harinya bekerja di Kantor Bank NTB Cabang Mataram ini sukses memberi kontribusi tiga gol untuk kemenangan Sunflower.

Meski dikatakan sebagai aktor kemenangan Sunflower, namun Hadi tetap merendah dan tidak ingin dipuji. Menurut dia, kemenangan Sunflower atas Alcaraz A adalah hal yang biasa. Baginya, tak ada tim yang tak bisa dikalahkan dalam pertandingan.

Dalam hal ini dia mengklaim keberhasilan timnya mengalahkan Alcatraz karena kerjasama dia dan kawan-kawannya cukup baik. Menurutnya, selama kerjasama tim bagus dia yakin kemenangan akan terus berpihak pada timnya.

“Saya hanya berusaha tampil baik saja. Bagi saya mencetak tiga gol adalah hal yang biasa, dan kalau bisa tak perlu dipuji. Namun yang perlu dicatat kemenangan ini bisa kita raih karena kerjasama tim yang baik,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB usai pertandingan.

Dalam hal ini dia berharap hasil manis yang sudah diraih timnya tersebut terus berlanjut.

Pasalnya mereka masih harus memenangkan dua pertandingan lagi untuk maju keputaran final.

Dia berharap pada rekan-rekan setim agar tetap kompak dan lebih siap lagi menghadapi pertandingan selanjutnya. Sehingga tim Sunflower bisa masuk final dan juara. (fan)

Irwan Hadi

(Suara NTB/fan)

Di laga 16 besar kemarin, Kubota A menang mudah dengan skor 0-7 atas Forester FC. Kubota mengemas kemenangan besar dengan masing-masing dua gol.dari Ramli dan Asgar. Sementara Tiga gol lainnya dikemas oleh Eben, Doik dan Indra. Sementara itu, Kubota B yang tampil di pool A juga mengemas kemenangan telak dengan enam gol tanpa balas. Enam gol Kubota B disumbangkan melalui dua gol Epul dan masing-masing satu gol dari Parhan, Nazar, Muhammad dan Andi.

Kemenangan dua Kubota ini menjaga kemungkinan terciptanya All Kubota Final di Suara NTB Cup 2016. Namun, di babak delapan besar, tim Kubota B terlebih dulu harus menghadapi UMM FC yang diperkuat para pemain dari Universitas Muhammadiyah Mataram. UMM FC melaju ke babak delapan besar setelah menyisihkan Energi FC dengan skor ketat, 32. Seperti terlihat dari skor tersebut, laga UMM melawan Energi FC memang berlang-

sung cukup ketat. Untungnya, dua gol dari Irawan Rebes plus satu gol dari Syaiful sudah cukup untuk menyingkirkan Energi FC yang hanya mencetak dua gol melalui Wahyu dan Reffi.

Beda Nasib Sementara itu, Alcatraz yang juga menurunkan dua tim menemui nasib berbeda setelah Alcatraz A gugur di tangan para pemain Sunflower. Sunflower mengalahkan Alcatraz A dengan skor yang cukup meyakinkan, 8-4.

Kemenangan yang dihasilkan Irwan Hadi dan kawankawan itu mengantarkan Sunflower maju ke putaran delapan besar dan akan bertemu dengan Poonar FC. Pantauan Suara NTB di lokasi, pertandingan kedua tim tampil dengan determinasi tinggi. Dilihat dari jalannya pertandingan, Alcatraz A beberapa kali menguasai permainan. Sayangnya, pola serangan yang dilancarkan anakanak Alcatraz sulit menembus barisan pertahanan pemain

Sunflower. Akibatnya Alcatraz hanya mampu menyarangkan empat gol di laga tersebut.

Sementara tim Sunflower yang tampil menggunakan seragam biru bermain bertahan dan menggunakan taktik serangan balik. Hasilnya sangat jitu, terbukti sejumlah serangan balik yang mereka lancarkan mampu menghasilkan gol.

Delapan gol kemenangan tim Sunflower dicetak oleh Irwan tiga gol, Chairul Muliyadi dua gol, Herman, Didik dan Roby Fadly sama-sama menyumbang satu gol. Sementara empat gol balasan dari tim Alcatraz dicetak oleh Try dua gol, Bahtiar dan Sukri masing-masing satu gol.

Untungnya, Alcatraz B yang tampil melawan Lombok TV di Pool A berhasil mengamankan tiket delapan besar. Alcatraz B awalnya harus berjuang keras membongkar pertahanan Lombok TV yang tampil penuh determinasi. Kedua tim sempat berbagi skor 2-2 sebelum akhirnya para pemain Alcatraz B memperlihatkan

(Suara NTB/fan)

BEREBUT BOLA – Pemain Panaraga FC dan Poonar FC berebut bola dalam laga 16 besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Senin (9/5). keunggulannya dan menambah tiga gol untuk mengamankan satu tiket mereka. Di delapan besar, Alcatraz B akan diuji oleh Griya Furniture FC yang sukses menekuk Villa Donal dengan kemenangan enam gol tanpa balas.

Di laga lainnya, tim tuan rumah, Poonar FC juga berhasil tampil perkasa. Mereka mengalahkan Panaraga FC lewat kemenangan tipis 4-3.

Empat gol Poonar FC dicetak oleh Yandi, Muksin, M. Amin dan Dani masing-masing satu gol, sementara gol balasan dari Panaraga dicetak oleh Ilham Wahyudi, Hariawan Azwan dan Taufiqurahman masingmasing gol. Hasil kemenangan itu membawa tim Poonar FC maju ke babak delapan besar dan akan berhadapan dengan Sunflower, Selasa (9/5) hari ini. (aan/fan)

(Suara NTB/fan)

MEMBANGUN SERANGAN – Pemain BPN FC, sedang berakselerasi membangun serangan ke gawang lawan, dalam laga Suara NTB Cup 2016, Senin (9/5) kemarin.

BPN FC Terlalu Tangguh Bagi Dogma Mataram (Suara NTB) BPN FC memang pantas menyandang status sebagai kandidat juara baru Suara NTB Cup 2016. Senin (9/5) kemarin, tim unggulan itu dengan mudah menghancurkan Dogma dengan skor 9-1 lewat laga di Lapangan Futsal Poonar Jalan Udayana Mataram.

Pertemuan kedua tim terbilang tidak imbang. Tim yang diperkuat Agus Kurniawan,

Nandar Bahagia, Yuzar Madia, Handika dan kawan-kawan itu terlihat terlalu tangguh dan lincah. Anak-anak BPN benarbenar lincah memainkan bola.

Dengan mengandalkan skil individu pemain di atas rata-rata dan kerjasama tim yang baik mereka dengan mudah menghancurkan barisan pertahanan tim Dogma.

Hal itu dibuktikan oleh tim BPN dengan mengalahkan tim

Dogma dengan skor 9-1 dalam babak 16 besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 kemarin. Sembilan gol tim BPN disarangkan oleh Yuzar Madiya tiga gol, Cess, Handika dan Iskandar masing-masing dua gol.

Sementara satu gol balasan dan Dogma dicetak oleh Dery.

Di pertandingan yang berlangsung 2x15 menit kedua tim tampil penuh agresifitas. Namun setelah pertandingan ber-

Zidane Yakin Barcelona Terpeleset Madrid Zinedine Zidane menyatakan peluang Rela Madrid untuk memenangi La Liga belum tertutup karena Barcelona bisa saja terpeleset di laga terakhir melawan Granada pada akhir pekan ini.

Real Madrid berpeluang besar untuk juara usai mengalahkan Valencia 3-2 pada Minggu malam sehingga hanya berjarak satu poin di belakang pemimpinan klasemen Barcelona, sementara Atletico membuang peluang akibat dikalahkan Levante yang te-

lah terdegradasi.

Pada laga pamungkas, Los Blancos harus mengalahkan Deportivo La Coruna sambil berharap Blaugrana seri atau imbang di tangan Granada.

“Kami akan fokus memenangkan pertandingan kami (melawan Deportivo), itu tidak akan mudah,” Zidane dilansir dari media olahraga Spanyol Marca, Senin kemarin.

“Meskipun Granada selamat dari degradasi, saya yakin mereka akan memainkan pertandingan terakhir seperti yang seharusnya. Saya selalu positif, kami be-

rada di posisi kedua dengan satu pertandingan tersisa, apa pun bisa terjadi,” kata Zidane.

Los Blancos akan bertandang ke La Coruna pada 14 Mei atau dua pekan menjelang final Liga Champions melawan Atletico Madrid di Milan. “Rotasi pemain akan terjadi, tentu saja, tapi kita akan menuju (La Coruna) dan memikirkan tentang pertandingan itu saja,” kata pelatih 43 tahun berkebangsaan Prancis itu.

“Kami punya 14 hari untuk mempersiapkan (final Liga Champions) dan punya waktu untuk berpikir tentang hal itu setelah pertandingan Deportivo,” kata bekas gelandang Madrid dan Juventus itu. Karim Benzema, yang mencetak gol kedua atas Valencia diganti di babak kedua karena baru kembali dari cedera. Adapun Lucas Vazquez juga ditarik pada akhir pertandingan.

“Kami melihat (melawan Valencia) Benzema tidak 100 persen secara fisik,” tambah Zidane. “Kabar baiknya adalah dia memiliki dua pertandingan (tersisa di musim ini) dan dia semakin baik.

“Vazquez merasa tidak nyaman di lututnya, kami akan pantau itu,” ucap Zidane. (ant/bali post)

jalan 5 menit barulah anakanak BPN menguasai pertandingan. Mereka membuka gol pertamannya lewat Yuzar Madia. Tendangan Yuzar Madia tak kuasa diterima penjaga gawang Dogma dan skor 1-0 untuk BPN. Permainan babak pertama terus berlanjut dan diakhiri dengan skor 3-1 untuk tim BPN. Selanjutnya di babak kedua anak-anak BPN terus leluasa melakukan serangan

dan hasilnya mereka berhasil mengalahkan Dogma dengan kemenangan yang meyakinkan yakni 9-1.

Sebagaimana dikatakan salah seorang pemain BPN, Agus Kurniawan tim BPN mengemban misi maju ke final turnamen Suara NTB. “Target kami masuk final, dan kami punya obsesi untuk selalu memenangkan pertandingan,” ucapnya. (fan)

Banding Ditolak, Platini Mundur Paris Michel Platini mengundurkan diri dari jabatan Presiden UEFA menyusul ditolaknya banding atas larangan FIFA untuk terlibat di dunia sepak bola selama enam tahun.

Pengacara Platini mengatakan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) hanya memu-

Michel Platini

tuskan hukuman berkecimpung di dunia sepak bola selama empat tahun terhadap Platini (60) terkait pembayaran senilai dua juta franc Swiss untuk oleh FIFA dengan persetujuan Blatter pada 2011.

“Michel Platini mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai presiden UEFA pada kongres organisasi berikutnya,” demikian pernyataan pengacara Platini dikutip dari AFP, Senin.

Platini pun menyatakan sangat kecewa atas keputusan itu. Akibat hukuman ini, Platini dipastikan tidak boleh terlibat dalam urusan apapun terkait Piala Eropa 2016 yang akan diselenggarakan di negaranya, Prancis, pada Juni hingga Juli mendatang. (ant/bali post) (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 10 Mei 2016

Halaman 12

Konfercab NU Kota Mataram Ke- 4

Fairuz Kembali Terpilih Aklamasi Mataram (Suara NTB) Fairuzzabadi secara aklamasi terpilih kembali memimpin Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Mataram mendampingi TGH Mustiadi Abhar

sebagai Rois Syuriah yang terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk masa khidmat 2016 – 2021.

Pemilihan itu berlangsung Sabtu (7/5), di Pondok Pesant-

ren Al Madaniyah Jempong Kota Mataram dalam sidang pleno yang dipimpin Dr. TGH Saimun Faisal, Wakil Syuriah NU Wilayah NTB. Seluruh musyawwirin yang memiliki hak suara dari Majelis Wakil Cabang NU se Kota Mataram secara aklamasi meminta kesediaan Fairuz untuk menjadi Ketua Tanfidziyah kedua kalinya dan kesediaan Fairuz direstui oleh Rois Syuriyah terpilih. ‘’Begitulah mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga NU,” jelas Mustiadi Beberapa saat sebelum pe-

(Suara NTB/ist)

KONFERCAB - Suasana Konfercab NU Kota Mataram ke- 4 di Pondok Pesantren Al Madaniyah Jempong Kota Mataram. milihan Ketua Tanfidziyyah, dilangsungkan juga pemili-

han Rois Syuriyah melalui mekanisme Ahwa. Mekanis-

me ini merupakan cara musyawarah ala NU dalam memilih pemimpin tertinggi. ‘’Mataram ini kan kota metropolitan dengan beragam dinamika dan perbedaan masyarakat. Dinamika itulah yang membuat saya dipercaya kembali,” jelas Fairuz.

Konfercab ke 4 NU Kota Mataram ini diawali dengan peringatan Isro’ Mikraj di Masjid Jami’ Jempong Sekarbela, Kota Mataram. Hadir dalam kesempatan itu Ketua NU NTB TGH Taqiuddin Mansyur, sejumlah pimpinan lembaga dan badan otonom

NU tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (r)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2733CA NOKA/NOSIN : MH1JF5133CK193675/ JF51E-3167959 AN. ALFIAN SAHANI HLG DSKTR JL. PEJANGGIK HILANG STNK R2 REVO DR3449BQ NOKA/NOSIN : MH1JFBC215AK394391/ JBC2E-1382053 AN. MARSIHNO HLG DSKTR JL. BUNG KARNO PAGUTAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 VARIO DR2570CM NOKA/NOSIN : M H 1 K F K 1 7 2 0 8 3 / KF11E1176242 AN. YUYUN YUNIATI HLG DSKTR JL. BUNG KARNO PAGUTAN KOTA MATARAM HILANG BPKB ASLI SPD MTR NO. G0720887.O DR3721BN TH. 2009 NOKA/NOSIN : MH314D0039K538750/ 14D-538892 AN. KHAIRUL ANAM LINGK. PERIGI DSN AGUNG RT 004 MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 10 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menggarap Potensi Seni untuk Pariwisata di Lombok Cetak Tenaga Terampil SAMPAI saat ini NTB masih sulit bersaing dengan daerah lain di Indonesia dalam hal penyiapan tenaga kerja terampil. Padahal, cukup banyak kesempatan bekerja di luar negeri untuk posisi non PRT (Pembantu Rumah Tangga). Qatar misalnya, saat ini Negara tersebut sedang berbenah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Qatar diketahui akan menjadi tuan rumah piala dunia tahun 2022 mendatang.

Pembenahan infrastruktur itu sejatinya membutuhkan banyak tenaga kerja dengan kualifikasi khusus. Sayangnya itu yang masih minim dimiliki tenaga kerja asal NTB. Namun peluang itu menjadi sia-sia karena tenaga yang dibutuhkan Qatar tidak banyak tersedia di NTB. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama, bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga kerja asal NTB. Peran BLK (Balai Latihan Kerja) sejatinya sangat strategis untuk mencetak tenaga kerja terampil yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di luar negeri. Sayangnya BLK yang ada di daerah ini baru terbatas pada pencetakan tenaga kerja di bidang kesehatan. Sehingga, kalau calon tenaga kerja bersangkutan membutuhkan keterampilan di luar bidang kesehatan, paling dekat harus datang ke BLKLN (Balai latihan Kerja Luar Negeri) Surabaya.

Karena, di NTB belum ada BLKLN. Ini harus mulai dipikirkan oleh Pemerintah daerah.

Meskipun ada moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara, namun di Negara-negara lainnya, tenaga kerja Indonesia masih memiliki peluang untuk bekerja di sana. Apalagi Indonesia, khususnya NTB diketahui sebagai salah satu daerah pengirim TKI ke luar negeri.

Namun dengan terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja asal NTB, membuat mereka sulit bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lainnya di Indonesia, terlebih dari Negara lainnya. Tidak heran kalau selama ini, NTB lebih dikenal sebagai daerah yang kerap mengirim TKI dan TKW untuk menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kelapa sawit.

Sebetulnya, tenaga kerja asal NTB bisa saja bekerja di sektor lainnya yang lebih baik, seperti di pabrik elektronik maupun pabrik lainnya, asalkan memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang diminta oleh Negara bersangkutan. Dengan tingginya permintaan tenaga kerja terampil di sejumlah negara, sudah waktunya Pemprov NTB mulai memikirkan untuk membangun BLKLN. Apalagi dengan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), tentu persaingan bagi tenaga kerja menjadi semakin ketat. Karena seperti diketahui, jangankan untuk bekerja di luar negeri, di daerah sendiripun, masih banyak tenaga kerja NTB yang belum mendapatkan tempat.

Bahkan ada kesan, tenaga kerja NTB sering menjadi penonton di daerah sendiri. Sementara, yang mendapatkan posisi di perusahaan swasta adalah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah.

Tenaga kerja lokal masih sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lainnya. Sehingga, suka tidak suka, jabatan-jabatan strategis akhirnya menjadi milik tenaga kerja dari daerah lain. Terhadap persoalan ini, Pemda diharapkan lebih peka. Salah satunya dengan penyediaan sarana mencetak tenaga kerja terampil dan berkualitas sehingga mampu bersaing di dalam daerah maupun di luar negeri. (*)

EINDAHAN alam pulau yang berjuluk Bumi Gora, tidak lagi dapat diragukan. Bentang pantai, tinggi tanah Rinjani berdiri, dan pesona Gili menjadi beberapa hal kuat yang menghegemoni wisatawan untuk tidak menolak hadir di antaranya. Berpaling menjadi hal sulit dilakukan dari keindahan yang coba ditawarkan. Gencarnya promosi semakin menguak rasa penasaran untuk datang dan menikmati tanah-lautnya orang Sasak.

Butuh waktu panjang untuk menuangkan segala keindahan dalam bingkai cerita, hingga tidak cukup waktu (hanya) dalam sekali kedatangannya.Wajar jika kebanyakan tidak berjumpa puas kala berkunjung, dan rencana untuk kembali seakan menjadi keharusan untuk dikonstruksi.

Di berbagai media, banyak cerita tertuang mengulas keindahan tanah-lautan dalam ruang yang disebut Lombok. Mulai dari warnawarni pasir pantai, landscape menakjubkan di atas ketinggan, aroma kecantikan rupa pulau tersebar di antara pulau induk, dan masih banyak lagi cerita ‘alam’yang dapat digali. Begitu besar potensi alam dimiliki, hingga keberadaannya harus dengan benar diproyeksikan di masa mendatang. Demi menuai rupa pariwisata khas berciri sesuai keinginan dari pemilik potensi. Perlahan Lombok menyemai identitas bagi pariwisatanya di ruang interaksi.

Ketika mengikuti perkembangan pariwisata di Lombok selama beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah ‘seakan’ terfokus pada potensi alam saja.Di berbagai ruang informasi tentang pariwisata Lombok, hal terbanyak yang dapat ditemukan adalah tawaran tentang keindahan alam semata. Tentang bagaimana keindahan pantai di berbagai sudut pulau Lombok, air terjun, gunung, dan segala obyek yang bersifat ‘alami’. Tidak hanya informasi tersaji, dalam beberapa pencarian testimoni kunjungan pun, tidak lain ‘pengalaman menikmati alam’ memiliki porsi lebih banyak untuk diwacanakan.

Sejatinya masih banyak potensi yang dimiliki Lombok untuk semakin mendongkrak dunia pariwisata, salah satunya adalah kesenian. Keragaman seni yang dimiliki masyarakat, seharusnya mampu menjadi daya untuk memberikan pengalaman lain kepada para pengunjung. Sehingga hal itu tidak mengungkung wisatawan dalam wacana kekayaan alam semata, mengikuti gelombang konvensional atas pariwisata disuguhkan. Ketika orang hadir untuk berkunjung, mereka tidak hanya mengkonstruksi ruang kenangan tentang Lombok dengan hanya sekedar bayang pulaunya. Melainkan juga keberadaan masyarakat pun menjadi daya, menarik mereka untuk berkunjung kembali.

Jika digali akan banyak rupa seni yang cukup potensial untuk men-

Oleh:

Galih Suryadmaja

(Dosen Prodi Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) Universitas Nahdlatul Ulama, NTB) dongkrang rupa pariwisata seperti halnya Gendang Beleq, Gandrung, Cilokak, Cupak Garantang, dan lain sebagainya. Tentu menjadi sesuatu hal menarik jika berbagai rupa seni itu digarap dengan konsep yang baik.

Sedikit banyak hal itu dapat meningkatkan ‘nilai jual’ dari apa yang ditawarkan dari setiap kunjungan wisatawan. Terlebih jika berbagai kesenian itu disandingkan dengan obyek wisata alam di Lombok.

Realitas Seni dan Pariwisata Jika menghubungkan antara seni dan pariwisata, Bali seringkali menjadi satu ruang yang menggambarkan betapa erat kaitan kedua hal itu. Terlebih dalam menilai kesuksesan suatu program pariwisata, hal itu tidak dapat dipisahkan dari entitas yang disebut seni.

Bagaimana keragaman kesenian yang dimiliki masyarakat Bali, mampu mendongkrang pariwisata alamnya. Meski alam cenderung menjadi hal utama yang ditawarkan, akan tetapi keberhasilan pariwisata nyatanya tidak dapat dilepaskan dari peranan seni yang dimiliki. Hal ini tidak berarti mendudukan Bali sebagai kiblat utama dalam mengkonstruksi konsep pariwisata, melainkan menjadi satu ruang untuk kembali berfikir untuk menyertakan ‘seni’ ke dalam dunia yang disebut pariwisata itu.

Ketika berwisata seseorang cenderung berekspektasi untuk mendapati kesan mendalam. Informasi tentang tempat wisata tujuan menjadi satu unsuruntuk mengkonstruksi hal tersebut. Jika pola promosi lebih mengedepankan aspek ‘wisata alam’, wisatawan juga akan terstimulasi mengkonstruk imaji atas pengalaman alam mengesankan yang disuguhkan. Asa itu menjadi penghantar bagi mereka tiba di lokasi tujuan. Setiba di tempat wisata pada kenyataannya dalam manusia cenderung berupaya untuk mendapati pengalaman lainnya.

Budaya tak urung menjadi sasaran dalam menggali kekhasan. Pengalaman berbeda dari realitas keseharian mereka, tentu menjadi hal menarik untuk kembali diceritakan pasca kunjungan.

Untuk mendapati pengalaman budaya dari suatu tujuan wisata, keterbatasan ruang dan waktu tak urung menjadi kendala. Tentu tidak memungkinkan bagi wisatawan mendapati pengalaman budaya itu dalam waktu singkat. Hal itu seringkali memupus asa untukmendapati pengalaman demikian.Tanpa disadari yang demikian itu sering menjadi unsur tumbuhnya perasaan kecewa bagi sebagian wisatawan. Sehingga banyak pola “miniaturisasi” di berbagai daerah dalam konteks pariwisata menjadi strategi utama dalam antisipasi kasus seperti itu.

Miniaturisasi budaya dalam konteks pariwisata tentu harus memiliki konsep dan arah yang jelas. Agar

RADIO

hal demikian tidak memunculkan ekses dalam realitas budaya masyarkatnya. Karena seyogyanya konsep-konsep pengemasan seni untuk pariwisata tidak hanya berbicara tentang mempresentasikan seni sebagai komoditi. Melainkan juga menjadi jalan dan peluang bagi masyarakat untuk mendapati hidup dari seni dan itu secara otomatis akan menghidupi seni itu sendiri.

Menggarap Seni Tradisi Jika berbicara tentang potensi seni di Lombok khususnya, kita akan berjumpa banyak entitas seni tradisi. Mulai dari musik, drama, tari, dan lain sebagainya yang itu merupakan ekspresi dan representasi nilai atas kehidupan masyarakatnya. Sebut saja Gendang Beleq, Wayang Sasak, Cepung, Cupak Garantang, Gandrung, Cilokak, Tandang Mendet, dan masih banyak yang belum begitu terespose. Kekayaan seni itu tentu saja tidak terlepas dari heterogennya masyarakat di Lombok. Meski masyarakat Sasak menjadi pribumi, akan tetapi faktanya Lombok dihuni oleh banyak suku seperti halnya Jawa, Sunda, Bali, dan lain sebagainya. Tentu hal itu tanpa disadari tengah mengkonstruksi rupa seni yang hidup menjadi semakin”berwarna”.

Kekayaan seni yang luar biasa, ungkapan demikian muncul manakala kita mencoba menggali kekayaan budaya di tanah Lombok. Namun sayang keberadaan berbagai kesenian itu kurang mendapatkan ruang apresiasi yang cukup. Di sisi lain, bermacam kekayaan tradisi itu kurang begitu ter-espose. Minimnya ruang untuk ragam kesenian itu melakukan presentasi misalnya, menjadi salah satu faktor munculnya “kesan” lesu atas kehidupan seni tradisi. Di sisi lain gempuran seniseni rekaan industri yang ditengarai dengan stigma “populis” menjadi stimulan munculnya persepsi “kuno” pada realitas seni itu. Tidak dapat dipungkiri jika kini banyak generasi pewaris yang semakin menjauhkan diri dari rupa tradisi. Jika fenomena itu dibiarkan berlarut, tidak menutup kemungkinan berbagai seni tradisi itu kian mengalami gradasi, marginlisasi, dan punah.

Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengantisipasi persoalan terkait kehidupan seni tradisi. Terlebih dengan semakin gencarnya wacana pariwisata di bumi Seribu Masjid ini. Salah satunya dengan melakukan pemetaan atas berbagai seni tradisi yang hidup di antara bentang pulau Lombok.

Tidak hanya sekedar pendataan semata, melainkan juga pendokumentasian utuh dan terkonsep. Sehingga pihak-pihak terkait dapat mengetahui potensi dan kekuatan seni tradisi secara riil yang dimiliki Lombok.

Hal itu tentu saja dapat menjadi ruang pijakan dalam membuat berbagai program dan kebijakan dalam

kerangka mendongkrak wacana pariwisata. Melalui langkah-langkah yang tepat, tentu pengelolaan seni tradisi akan cukup potensial meningkatkan “nilai”bagi ruang pariwisata. Selain juga pariwisata akan banyak memberikan implikasi positif kepada masyarakat ataupun seni tradisi itu sendiri. Terbukanya berbagai lapangan pekerjaan baru, terpacunya kreativitas masyarakat, dan lestarinya seni tradisi menjadi beberapa hal yang kemungkinan besar akan terjadi. (meng)Garap seni tradisi tentu saja dengan tetap berpijak pada nilainilai yang tertanam di dalamnya. Hal itu dimaksudkan agar keberadaan seni itu tetap dalam “posisi” mempresentasikan masyarakatnya. Karena banyak seni tradisi yang digarap tanpa mengindahkan nilai. Implikasinya ketika menyimak ekspresi tersaji akan cukup timpang dengan realitasnya. Tentu saja riset mendalam perlu dilakukan sebelum melakukan penggarapan. Dan itu tentu membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Akan tetapi hal ini menjadi wujud refleksi dari berbagai unsur pendukung salah satunya adalah pemerintah daerah terkait komitmennya dalam pengelolaan seni untuk pariwisata. Terlebih lagi berkaitan dengan persoalan pemberdayaan masyarakat dalam menggapai sejahtera melalui visi pariwisatanya.

Serapan APBN caturwulan I, realisasi puluhan SKPD nihil Kinerja SKPD patut dipertanyakan

*** Pimpinan SKPD yang bosan bekerja diminta berhenti Disanksi agar bisa jadi shock therapy

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 10 Mei 2016

Dua Mantan Pejabat Lotim Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Di ruangan berbeda, mantan Kabid Ekonomi Bappeda Lotim H.Darmawan juga diperiksa. Materi pemeriksaan menurut informasi masih hal yang sama, seputar kesepakatan dalam bentuk MoU dengan PT. iPasar Indonesia yang terjadi Agustus 2012 lalu.

Pemeriksaan maraton dalam kasus dugaan suap pembangunan SRG pengelolaan komoditi jagung iPasar ini merupakan lanjutan dari permintaan keterangan saksi saksi sebelumnya. Sebelumnya, pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) juga sudah diperiksa. Materi yang ditanyakan penyidik sama, terkait proses verifikasi dan pe-

nentuan kerjasama dengan iPasar dalam pengelolaan komoditi jagung Pringgabaya, Lotim. Diinformasikan pemeriksaan akan terus berlanjut. Panggilan juga sudah dilayangkan kepada Amri. Namun hingga siang kemarin mantan ajudan Bupati Lotim ini tak hadir.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa semua saksi yang dipanggil, sama dengan yang diperiksa ketika kasus ini ditangani KPK sebelumnya.

Saksi yang belum hadir, akan dipanggil kembali. ‘’Pemeriksaan masih terus berlanjut. soal materi pemeriksaan, kami belum bisa jelaskan,’’ tandasnya. (ars)

Terus Dipantau KPK Dari Hal. 1 Meski sudah dilimpahkan, tapi bukan berarti kasus ini dilepas begitu saja. ‘’KPK akan tetap pantau meski pun sudah dilimpahkan ke Kejati NTB,’’ kata juru bicara KPK, Yuyuk Indriati Iskak menjawab Suara NTB via WhatsApp Sabtu (7/5).

Pertimbangannya karena memang kasus ini dalam penyelidikan KPK sebelumnya. Namun karena pertimbangan teknis yang tak bisa disebutkannya, sehingga dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dimana locus dan tempus kasus, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi NTB. Dengan demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ke Kejati NTB, mulai dari penyelidikan sampai ke tahap berikutnya, terus dalam pemantauan. Bentuk pemantauannya dengan supervisi. ‘’Karena ini kasus hasil Korsup KPK, maka dalam perjalanan penyelidikannya tentu akan kami supervisi terus perkembangannya,’’ kata Yuyuk. Soal waktu supervisi, akan menyesuaikan dengan

progres penanganan kasus di Kejati NTB. “Pokoknya akan kami pantau terus,” tutupnya.

Pengamatan Suara NTB langkah Kejati NTB menangani kasus limpahan KPK ini begitu intens.

Akhir April sampai awal Mei ini, sejumlah pejabat Setda Lotim dan SKPD jajaran diperiksa maraton.

Dua pejabat terakhir Kabid Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), H.Muslihun dan Kabid Koordinasi dan Penelitian Lapangan, Hasni.

Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lalu Ramdana juga sudah diperiksa, terkait pembangunan proyek SRG tahun 2013 senilai Rp 3,2 miliar bersumber dari DAK. Menurut Kajati NTB, Martono, SH.,MH, penyidik bahkan sudah memanggil dan memeriksa Sekda Lotim. Namun tak dijelaskan, apakah yang dimaksud mantan Sekda atau yang masih aktif menjabat. (ars)

Realisasi Puluhan SKPD Nihil Dari Hal. 1 Taukhid menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, belum adanya eksekusi anggaran dari puluhan SKPD provinsi dan kabupaten/kota itu karena belum turunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Sehingga puluhan SKPD itu belum melaksanakan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut. ‘’Kebanyakan itu (alasannya). SKPD ini berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota,’’ imbuhnya.

Jumlah dana APBN tahun 2016 yang dikucurkan di NTB sebesar Rp 23,14 triliun. Meliputi belanja untuk instansi vertikal/lembaga di NTB sebesar Rp 8,2 triliun. Kemudian belanja transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi dan 10 pemda kabupaten/kota sebesar Rp 14,94 triliun termasuk dana desa.

Taukhid mengatakan, meskipun ada puluhan SKPD yang belum membelanjakan anggarannya sampai caturwulan I 2016 ini, namun ia melihat grafiknya menurun jika dibandingkan tahun sebelum-

nya. Dana dekon yang diterima SKPD kebanyakan langsung diturunkan dari kementerian/lembaga. Ia mengatakan, jika belum ada juklak dan juknis memang tak bisa dilaksanakan. ‘’Ada sekitar dua puluhan. Kita komunikasi kirakira apa masalahnya. Apakah karena peraturan-peraturan tadi itu. Kemudian kita komunikasikan dengan kementerian/lembaganya. Supaya mempercepat proses pelaksanaannya,’’ jelasnya.

Ketika ditanya apakah banyak satker yang melakukan konsultasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran? Taukhid menyebutkan jarang sekali Satker yang konsultasi. Pihaknya mengaku welcome dengan satker yang ada, baik instansi vertikal maupun pemda kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penyerapan anggaran. Pihaknya akan memfasilitasi dengan kemeterian/lembaga terkait jika masih ada regulasi yang belum keluar. (nas)

Konsep SRG Bagus Dari Hal. 1 Akan tetapi, sejauh ini terlihat belum berjalan dengan baik.

Padahal, jika diterapkan secara sungguh-sungguh akan berdampak sangat baik pada pengembangan bisnis komoditi pertanian di Lotim. Yakni menuju agriculture yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi.

Kepada Suara NTB, Senin (9/ 5) kemarin, bupati mengatakan kehadiran SRG sangat bagus karena memberlakukan standar uji mutu terhadap komoditi yang masuk SRG. Hal ini katanya menjadi salah satu ciri negara maju.

Di mana, ada proses pemeriksan terhadap kadar air, tingkat keasaman dari komoditi yang masuk. Adanya syarat standar mutu itu bisa dapat diketahui oleh para petani. Petani bisa mengerti kualitas mutu. Sehingga mereka (petani) bisa mengukur harga sesuai kualitas dari hasil panennya.

Saat ini, transaksi jual beli masih manual. Ketika ada yang membawa sistem yang maju, ada yang tidak puas. Padahal jika diteruskan maka lamalama akan terbiasa. Diketahui ada tiga komoditi yang masuk ke SRG yaitu padi, jagung dan rumput laut.

Ditambahkan, selama ini keluhan para petani ini adalah pada pemasaran. Masalah ini tidak bisa dibantah karena berlaku hukum pasar. Dengan berlakunya sistem tunda jual yang tidak bersifat lokal, tapi secara global, masyarakat petani bisa terlepas dari praktik tengkulak. ‘’Petani kita sekarang ini

banyak dikuasai tengkulak.

Kalau petani di bawah tengkulak, turun naik harga tidak ada kekuatan dari petani sekalu produsen untuk mencegah. Gampang saja dipermainkan,’’ ujarnya.

Sejumlah fakta kerap ditemukan bupati saat petani menjual hasil produksinya.

Seperti tomat di wilayah Pringgabaya yang harganya ditawarkan semau pembelinya. Akan tetapi, saat berlaku SRG dan diterapkan sistem lelang, maka harga komoditi bisa diketahui.

Ditanya soal dukungan pemerintah, kata Ali BD tidak perlu didukung Pemda.

Karena bicara hukum pasar ini diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Masalah tidak berjalannya SRG sampai saat ini harus dilakukan alasan untuk segera melakukan evaluasi diri. ‘’Kenapa ditinggal oleh masyarakat silakan periksa diri.’’

Lebih jauh ditanya soal kasus hukum di balik pemanfaatan SRG, Bupati Lotim mengaku tidak tahu. ‘’Saya tidak tahu lebih detail soal kasus SRG itu,’’ terangnya. Sementara soal pemanggilan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lotim oleh Kejaksaan Tinggi NTB dinilainya bagus. ‘’Bagus itu dimintai keterangan, berikan saja penjelasan apa yang diketahui. Seperti Sekda meski baru, tapi kewajibannya sebagai pejabat memberikan keterangan,’’ katanya. (rus)

Halaman 15

Tinggal Menunggu Tandatangan Presiden

Penetapan Nama Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Tim Penilai Akhir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merampungkan seluruh proses verfikasi terhadap tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang dikirim gubernur. Dari tiga nama calon yang dikirim, telah ada satu nama yang direkomendasikan. Satu nama ini tinggal diteken atau ditandatangani Presiden, Joko Widodo. ‘’Sudah selesai rapat di tim penilai akhir jabatan itu. Kalaupun kemudian itu belum cukup, tinggal menunggu tandatangan Presiden saja. Tapi yang pasti prosesnya sudah selesai. Tinggal nunggu diantar ke Pak Gubernur. Sudah selesai rapat tim itu, iya sudah (ada rekomendasi) dong,’’ jelas kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi usai bertemu gubernur di ruang kerja-

nya, Senin (9/5).

Suruji mengatakan, surat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Sekda NTB itu belum turun ke Pemprov NTB. Mengenai siapa nama Sekda NTB yang direkomendasikan Presiden itu, biasanya akan langsung dibawa oleh tim dari Kemendagri. Merekalah yang menyerahkan langsung surat keputusan Presiden itu kepada Gubernur

NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Setelah Keppres diterima gubernur, maka gubernur akan memerintahkan BKD dan Diklat untuk menyiapkan pelantikan.

Suruji berkeyakinan, karena seluruh proses di Kemendagri telah tuntas maka Keppres itu akan turun dalam minggu ini. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama akan dilakukan pelantikan Sekda terpilih.

Informasi yang beredar, nama Sekda NTB yang ditetapkan Presiden adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Rosiady yang dikonfirmasi Suara NTB usai rapat evaluasi serapan APBN caturwulan I 2016 di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur enggan memberikan tanggapan.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah emndaptkan informasi bahwa telah ditetapkan menjadi Sekda NTB? Mantan Kepala Bappeda NTB ini meminta hal itu ditanyakan langsung ke Gubernur NTB. ‘’Itu langsung ke gubernur saja,’’ sarannya.

Dalam seleksi terbuka, ada

enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB. Terdiri dari lima orang pejabat Pemprov NTB dan satu orang pejabat Pemkab Bima.

Para kandidat itu itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc. Kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. (nas)

Reuni Sativa 81 Disambut Upah Lebih Rendah dari Kuli Pria Antusias Masyarakat Kuli Bangunan Perempuan (2-habis)

KULI bangunan perempuan kebanyakan mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan kuli bangunan lelaki (pria) . Tetapi menurut Heri Santoso, seorang Kepala Tukang, yang juga bergiat di Persaudaraan Kuli Bangunan Lombok (Perkubal), mengatakan tidak ada diskriminasi bagi kuli bangunan perempuan.

“Mereka diperlakukan sama. Paling selisih upahnya sedikit. Hanya saja kurang pantas kalau perempuan menjadi kuli bangunan. Karena pekerjaan kuli bangunan adalah pekerjaan otot bukan otak,” katanya.

Heri menyampaikan, ketika sedang ada proyek bangunan, banyak kuli bangunan perempuan yang menawarkan diri untuk ikut bekerja. Atau jika ingin menghemat, tukang membawa istri ikut serta dalam sebuah proyek. Para perempuan biasanya juga ikut membantu memasak atau bersih-bersih.

Hal ini bisa terjadi karena, minimnya lahan pekerjaan yang membuat banyak perempuan memilih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Kebanyakan, mereka memilih pekerjaan menjadi kuli bangunan, saat waktu menunggu musim panen.

“Karena tidak punya skill, akhirnya mereka bekerja di pekerjaan un skill,” katanya.

Rata-rata kuli bangunan perempuan diupah Rp. 50 ribu sampai Rp. 60 ribu per hari. Kuli bangunan lelaki sedikit lebih banyak dari itu, sekitar Rp. 70 atau Rp. 80 ribu.

Model pengupahannya, setiap kepala tukang atau mandor membagi rata upah ke kuli bangunan. Besaran upah tergantung dari kemampuan bekerja dari setiap kuli bangunan. Semakin bagus ia bekerja semakin besar upah yang didapat, begitu sebaliknya.

Rendahnya Pendidikan dan Stigma Banyak perempuan yang menjadi kuli bangunan, disinyalir karena minimnya pendidikan yang mereka pernah rasakan. Sedangkan untuk upah yang lebih rendah, hal ini terjadi karena stigma perempuan yang terlihat lemah masih melekat di masyarakat.

Hal itu disampaikan sosiolog dari Universitas Mataram, Anisa Puspa Rani, S.Pd., MA., ditemui di ruang kerjanya. Ia mengatakan sangat banyak melihat kuli bangunan perempuan.

“Terkadang kita tidak bisa melihat itu kasat mata, apakah membantu suaminya atau dia tulang punggung keluarga, sedangkan di dalam rumahpun harus mengerjakan pekerjaan domestiknya,” kata Anisa.

Kulibangunanperempuanyangdiberikanupahlebih rendah, karena ada anggapan tenaga laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Dicontohkan, sehari lelaki dapat memecahkan batu sebanyak lima karung, sedangkan perempuan hanya dua karung. Karena memang secarafisik,lelakidiidentikanlebihkuatdariperempuan.

“Makanya upahpun tidak disamaratakan,” jelasnya.

Ditambah lagi karena kondisi ekonomi, yang memaksa banyak perempuan tidak bisa memilih pekerjaan lain. Diperparah lagi dengan pendidikan yang tidak memadai. Menyebabkan pekerjaan kasar seperti menjadi kuli bangunanlah yang bisa dikerjakan.

“Karena memang pendidikan yang minim, tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Beda dengan wanita yang memiliki pendidikan yang memadai, akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” jelas Anisa.

Tidak Boleh Diskriminasi Terkait dengan upah yang berbeda antara kuli bangunan perempuan dan lelaki. Seharusnya tidak boleh terjadi. Pengamat hukum ketenagakerjaan, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH. M.Hum., ditemui di ruang kerjanya, menyampaikan, tidak dibenarkan ada perbedaan antara buruh laki dan perempuan menyangkut upah.

“Perbedaannya hanya di sesuatu yang memang sifatnya kodrati, seperit cuti hamil. Perempuan

akan dapat cuti dengan tetap mendapat upah penuh,” ujarnya.

Sedangkan untuk pekerjaan yang sama, tidak boleh ada perbedaan, harus diperlakukan sama.

Husni menyebutkan, secara normatif tidak perlu ada perbedaan atas pekerjaan yang sama.

Hal itu, katanya, diatur di undang-undang ketenagakerjaan. Selain juga konversi International Labour Organisation (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional tentang anti diskriminasi. “Sekaligus yang khusus upah juga ada, tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja pria dan wanita,” terang Husni.

Bagi pemerintah sendiri, ujarnya, memang berfungsi memberikan pengawasan. Agar penegakkan hukum atas undang-undang berlaku sebagaimana mestinya. Selain itu, stakeholders juga harus memahami, jika pekerjaan yang sama tidak boleh ada perbedaan. “Tidak boleh ada diskriminasi. Karena memang dalam kondisi ini, peran pemerintah harus berperan aktif,” tandasnya.

Belum Ada Aturan Secara umum, belum ada payung hukum yang mengatur mengenai kuli bangunan. Karena masuk ke dalam kelompok buruh harian lepas. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Drs. H. Wildan, mengatakan sementara ini belum ada aturan yang mengaturnya.

“Untuk kuli bangunan, memang sementara ini belum ada aturan. Tapi pada akhirnya diharapkan ke sana. Hak BPJS dan segala macamnya belum ke sana,” ujar Wildan.

Sementara adanya perbedaan upah, secara eksplisit, terang Wildan, tidak disebutkan dalam beberapa aturan. Tetapi dalam konversi ILO tidak dibolehkan adanya diskriminasi. “Kalau memang pekerjaan sama harus dapat pekerjaan yang sama, harusnya sama,” ujar Wildan.

Wildan menjelaskan, hubungan kerja kuli bangunan di luar hubungan kerja yang diatur Disnakertrans. Terkadang hubungan kerja di orang per orang bukan perusahaan. Ke depan pihaknya akan mengupayakan aturan mengenai kuli bangunan.

Hidup Pas-pasan Tepat di depan rumah Sainim, dengan dinding rumah bertembokkan batu bata, dengan kesan rumah yang sudah tua. Seorang ibu mencuci piring dengan membilas piring dengan air yang keluar dari kendi. Sri Mahyar (34) berjalan tertatih membawa tubuhnya yang tengah mengandung, menyambut Suara NTB, dan duduk di berugak depan rumahnya.

Ia menceritakan pernah menjadi kuli bangunan di pembangunan salah satu gudang di Dasan Cermen, Kota Mataram. Saat itu, ia diajak temannya bekerja di sana. Dengan upah Rp. 40 ribu per hari.

Sri bekerja serabutan, pernah juga mengangkut pasir. Juga menjadi buruh tani ketika musim tanam atau panen datang. Ia mengaku hanya sebentar saja menjadi kuli bangunan. “Teman yang mengajak itu tidak datang lagi, jadi saya tidak bekerja,” katanya.

Upahyangdidapatkanmenjadikulibangunanatau menjadi buruh harian lepas lainnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rumah yang ditempatinya saat ini, adalah hasil dari kerja keluarganya, bukan dari hasilnya menjadi buruh harian lepas.

“Penghasilan jadi kuli bangunan ndak cukup.

Sering terpaksa ambil utang. Ya, mau ndak mau dicukup-cukupilah,” ujarnya sambil tertawa.

Para kuli bangunan itu tertawa setiap kali menjawab pertanyaan mengenai kecukupan dari penghasilan yang diterima. Upah yang diterima dari pekerjaan yang tidak menentu, mereka tetap menerima. Meski begitu, ketika ada peluang bekerja lagi membangun “istana” yang lain, mereka tetap menerima. Karena tak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan lagi. (ron)

Pemprov Bakal Bentuk Pansel Jaring Direktur RSUD NTB Dari Hal. 1 “Saya baru menyampaikan kelengkapan hasil evaluasi tahap dua. Beliau baru baca. Besok atau lusa akan turun petunjuk beliau (gubernur),”tandasnya.

Seminggu sejak dinyatakan hilang, Gubernur NTB te-

lah menunjuk Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD NTB. Ia menggantikan sementara posisi Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamry, MPPM yang dinyatakan hi-

lang sejak 23 Maret lalu.

Penunjukan Plt Direktur RSUD NTB itu untuk menjamin pelayanan pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu tetap berjalan normal dan lancar kepada masyarakat. Supaya hal yang menyangkut kewenangan direktur harus tetap berjalan. (nas)

Serapan APBN Nol Dari Hal. 1 berkonsultasi dan mengkonfirmasi ke Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Provinsi NTB sehingga segera akan dicarikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan APBN di NTB caturwulan I 2016 menunjukkan bahwa terdapat 8,99 persen atau puluhan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dievaluasi. Pasalnya, dalam periode Januari-April, puluhan SKPD tersebut sama sekali belum merealisasikan anggaran yang diperoleh dari APBN. ‘’Bagi yang Satker perlu evaluasi, tidak perlu disebut siapa saja.

Tapi di sini dia berkata, iya saya akan berupaya. Yang merasa itu silakan cepat koordinasi, konsultasi dan konfirmasi dengan Kan-

wil Ditjen Perbendaharaan Negara,’’ tegas Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH saat rapat evaluasi serapan APBN Caturwulan I 2016 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Senin (9/5).

Sementara itu, bagi Satker atau SKPD yang capaiannya belum mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan juga diminta mengefektifkan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara. Sehingga, katanya, akan terjadi percepatan dalam merealisasikan anggaran, baik itu APBN maupun APBD. Menurutnya, pelaksanaan anggaran baik APBN dan APBD tak perlu ada dikotomi. Artinya, penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus berjalan beriringan, karena pada ujungnya penyerapan anggaran tersebut dimaksudkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Oleh karena itu, mari kita padukan, APBN maupun APBD itu. Benar kita lebih progresif tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tetapi masih ada 11,9 persen dari target yang ditetapkan,” ucapnya.

Hasil evaluasi yang dilakukan Kanwil Ditjen Pergendaharaan Negara Provinsi NTB, capaian kinerja pelaksanaan anggaran 81,98 persenlebihbaikdaricapaiantahun 2015 yang hanya sebesar 10,83 persen. Namun masih 11,9 persen lebih rendah dari target caturwulan I 2016 sebesar 22,37 persen. ‘’Untuk itu, yang harus dilakukan adalah bangun komunikasi, baik melalui konsultasi, koordinasi dan konfirmasi. Semuanya dilakukan, agar kemudian kita mendapatkan progres yang mencapai target yang sesuai dengan ditetapkan,’’ pungkasnya. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Ajang reuni yang biasanya dipakai untuk nostalgia semata dimodifikasi oleh alumni Fakultas Pertanian angkatan 1981(Sativa 81) Universitas Mataram (Unram). Kegiatan bakti sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat mewarnai acara reuni di Gili Gede Indah, Lombok Barat (Lobar), Sabtu (7/5).

Hadir bersama sekitar 50 orang anggota Sativa 81 antara lain Bupati Lobar diwakili Asisten I, Dra Hj Eva Nurchya Ningsih, kades, tokoh masyarakat, serta ratusan pemuda, para jompo dan murid sekolah dasar.

“Kami bersama teman-teman alumni Fakultas Pertanian angkatan 81 Unram sengaja melaksanakan reuni di Gili Gede ini dengan warna lain dalam bentuk bakti sosial, yang langsung melibatkan masyarakat dan dirasakan manfaatnya secara langsung di Gili Gede,” kata Ketua Panitia Reuni Sativa 81, Ir Mutawalli Yahya.

Kegiatan yang digelar sejak pagi di gedung SD Gili Gede itu, sejumlah anggota masyarakat khususnya lansia mendapat pelayanan pengobatan gratis bekerjasama dengan Puskesmas setempat, dan pemberian ratusan paket sembako. “Untuk anak-anak sekolah yang berprestasi juga disediakan paket insentif untuk membantu memotivasi semangat belajar dan berprestasi bagi anak-anak SD,” tambah Mutawalli.

Menurut Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Mataram itu, memotivasi anak untuk berprestasi sangat penting, kendati demikian perlu diingat juga bahwa masa anak-anak adalah masa bermain sehingga jangan sampai kesempatan

anak-anak itu kita tutup sama sekali. “Makanya kami bersama teman-teman Sativa 81 juga merancang beberapa permainan yang memacu kreatifitas dan skill anak-anak,” katanya.

Di tempat yang sama, Hj Eva Nurcahya Ningsih mengucapkan terima kasih kepada anggota Sativa 81 telah memilih Gili Gede, wilayah Lobar, sebagai tempat baksos Sativa 81 tahun ini. Sebab, seberapapun bentuk partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat, seperti halnya Sativa 81, akan sangat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat Lobar.

“Para anggota Sativa 81 ini sudah sukses, ada yang menjadi profesor, doktor, kepala dinas, pengusaha dan sebagainya. Untuk itu, saya mengajak kepada anak-anakku di Gili Gede ini untuk mencontohi, kemudian sekolah terus dan bisa sukses nantinya seperti para anggota Sativa 81,” ujar Eva. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Faperta Unram yang kali ini dimotori anggota Sativa 81 tak cuma bakti sosial, tetapi juga melaksanakan program kepedulian dan perlindungan lingkungan dalam bentuk penanaman pohon kelapa. “Ada 1000 pohon kelapa yang kami sediakan untuk ditanam di Gili Gede ini,” jelas Ir. Fitria Hukmi yang sibuk mengatur budget kegiatan. Acara tersebut diakhiri dengan malam ramah tamah dalam suasana penuh kekeluargaan saling bertukar pengalaman, musik dan pembacaan puisi oleh Ir Arman Jabar di Sayang-Sayang. ‘’Selamat dan sukses Sativa 81,” tegas Direktur Program Pasca Sarjana Unram, Prof Ir MSc Agr Ph D. I Komang Damar Jaya, MSc.Agr.Phd. (r)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua Panitia Reuni Sativa 81, Mutawalli Yahya saat memberikan sambutan.

Danau Segara Anak Menyempit Dari Hal. 1 ‘’Luas Danau Segara Anak terus mengecil akibat aliran lava yang terus melebar. Bisa dilihat, kedalaman danau di sekitar kaki Gunung Baru Jari itu semakin dangkal secara perlahan,’’ katanya.

Sementara, ketinggian Gunung Baru Jari terus mengalami peningkatan. Meski saat ini belum dapat dipastikan berapa ketinggiannya, Heryadi mengemukakan bahwa ketinggian puncak anak Gunung Rinjani ini, sejak lima tahun sebelumnya mencapai 2376 mdpl. ‘’Bisa jadi tiap tahun terus bertambah ketinggiannya.’’

Menurutnya, Gunung Rinjani merupakan gunung api yang masih aktif. Ini ditandai dengan adanya mata air panas di sekitar kawasan kaldera gunung berketinggian 3726 mdpl (meter diatas permukaan laut) tersebut. Secara teknis, ia mengemukakan munculnya mata air panas di permukaan tanah itu diakibatkan karena adanya resapan air yang masuk ke dalam dapur magma. Dari kubangan dapur magma di dalam perut bumi, air tersebut menguap sehingga tersembur keluar menjadi air panas. ‘’Gunung Rinjani itu merupakan gunung api aktif. Tan-

danya karena masih adanya aktivitas magma di bawahnya. Mata air panas itu salah satu wujud aktivitas di dalam ‘’dapur’’ magma. Kenapa air itu bisa panas, itu sebenarnya karena adanya air yang masuk ke dalam ‘’dapur’’ magma tersebut,’’ jelasnya.

Eksistensi Gunung Rinjani hampir serupa dengan keberadaan Gunung Batur di Pulau Bali. Di Gunung Batur juga terdapat kaldera dan mata air panas seperti di Rinjani. Hal ini menandakan, dua gunung yang terletak di dua pulau berbeda ini sama - sama masih aktif. Penduduk yang bermukim di sekitar kawasan dua gunung ini patut waspada dan siaga terhadap aktivitasnya. ‘’Gunung Rinjani hampir sama persis dengan Gunung Batur yang ada di Bali. Di sana ada danau dan ada mata air panas juga,’’ katanya. Perbedaannya, di Gunung Batur, Pemda setempat bersama Pemerintah Pusat telah mendirikan Museum Geopark. Museum tersebut menjadi situs dan tempat mempelajari banyak hal tentang Gunung Batur.

Sementara di NTB, belum ada Museum Geopark yang menjadi tempat khusus untuk mempelajari aktivitas gunung seperti halnya yang ada di Bali tersebut. (met)

Selasa, 10 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB Raih Top Pembina BUMD 2016 BANK NTB memborong empat penghargaan sekaligus dalam ajang Top BUMD 2016 yang diserahkan di Jakarta, Kamis (5/5/2016) lalu. Prestasi gemilang yang diraih bank milik masyarakat NTB ini karena dinilai memiliki prestasi dan kinerja yang baik serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan, terutama di daerah.

Empat penghargaan yang diraih Bank NTB masing-masing, Top Pembina BUMD 2016 diraih Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Kemudian Bank NTB sebagai Top BPD dan Top BUMD 2016 serta Top CEO BUMD 2016 yang diraih oleh Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir.

Gubernur NTB hadir menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2016 didampingi Sekda NTB, H.Muhammad Nur, SH,MH. Hadir juga anggota DPR RI Dapil NTB, H.Willgo Zainar, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, anggota Komisi III DPRD NTB, H.Muzihir, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr.H.Manggaukang Raba serta Direktur Utama Bank NTB, H.Komari Subakir beserta sejumlah pejabat teras Bank NTB. Pemilihan Top BUMD diselenggarakan majalah Bussiness News Indonesia yang berkerjasama dengan Asosiasi

Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI). Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan APKSI Internasional Trade & Investment Summit (AITIS 2016).

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Bank NTB yang telah menambah pencapaian-pencapaian yang positif dari sebelumnya. ‘’Alhamdulillah penghargaan ini kita terima dengan penuh syukur. Penghargaan ini bukan sesuatu yang ditargetkan, tetapi bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi perbankan secara maksimal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kita,’’ujarnya.

Gubernur berharap penghargaan ini menjadi tambahan motivasi kepada seluruh keluarga besar Bank NTB. Sehingga Bank milik daerah ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat NTB. Transformasi Bank NTB menjadi seperti saat ini melalui proses yang sangat panjang, sehingga harus dibarengi dengan komitmen yang kuat, terutama dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat NTB. ‘’Saya berpesan kepada keluarga besar Bank NTB Untuk tetap menjalin sinergitas dan semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat. Kalau kita memiliki komitmen yang tinggi, maka penghargaan akan datang dengan sendirinya,’’pesannya. (*)

Momentum Hardiknas,

Gubernur NTB

Waspadai Paham Teroris dan Radikal KASUS terorisme dan radikal menjadi ancaman serius bangsa ini. Apalagi, di Indonesia terjadi beberapa aksi terorisme dan radikalisme yang mengancam ketentraman masyarakat.

NTB sebagai salah satu daerah di Indonesia tidak terlepas dari ancaman teroris. Untuk itu, NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, menginginkan agar daerah yang dikenal sebagai Seribu Masjid ini terbebas dari aksi terorisme dan radikalisme.

Sebagai salah satu upaya menghindarkan NTB dari ancaman terorisme dan radikalisme, kerjasama aparat keamanan dan masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Jika tidak waspada, maka masyarakat akan menjadi korban dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai macam cara dilakukan Pemprov NTB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahayanya terorisme dan radikalisme. Salah satunya pernah menggelar deklarasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat beberapa waktu lalu. Termasuk, menggelar Tablig Akbar Nasional dengan tema Waspada Terorisme, Radikalisme, ISIS, dan Penistaan Agama di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Minggu (8/5/2016).

Hadir pada acara ini, Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono, SH, MH, anggota Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, mewakili Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Pada kesempatan ini, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, meminta agar seluruh warga NTB tetap mewaspadai aksi teroris. Apalagi, banyak kasus di Indonesia yang ditemukan kasus terorisme, sehingga harus diwaspadai oleh masyarakat. Meski demikian, sekda mengingatkan dalam menyelesaikan kasus terorisme tidak hanya dengan kekerasan melulu, tapi dengan pendekatan humanisme (kemanusiaan).

Selain itu, ujarnya, terkait teroris, warga tidak menggunakan prasangka buruk, tapi kembali pada diri masing-masing. Bagi sekda yang paling penting adalah masyarakat tetap mewaspadai terhadap berbagai kemungkinan adanya aksi teroris di tengah kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, stabilitas itu penting, terutama dalam menjaga pembangunan. (*)

Berkunjung ke SLB GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016 dengan mengunjungi siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Kota Mataram, Senin (2/5/2016).

Orang nomor satu di NTB tersebut disambut Kepala SLBN, sejumlah guru dan orang tua siswa. Saat itu, gubernur menyampaikan kepada orang tua siswa untuk bersabar dan tetap merasa bangga dengan anak-anaknya, mengingat keberadaan anak mereka yang berkebutuhan khusus tersebut menjadi ladang pahala yang berlipat ganda dibanding dengan orang tua yang memiliki anak normal.

Di saat itu juga, gubernur menemui dan berinteraksi dengan siswa SLBN tersebut yang sedang belajar di kelas. Siswa yang menyambut kehadiran gubernur tersebut merasa senang dan bangga. Saat berinteraksi, gubernur mengajak belajar membaca, menulis, berhitung dan bahkan menyimak siswa menghafal Al Qur’an.

“Saya bangga dengan kalian, anak-anakku. Tetaplah rajin belajar dan yakinlah suatu saat kalian akan meraih prestasi hebat,” puji gubernur saat berinteraksi dengan siswa-siswa tersebut.

Terkait dengan momentum Hardiknas tahun ini, gubernur berpesan kepada guru-guru di sekolah tersebut untuk tetap bersabar mengingat mereka membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. “Memang mereka ini anak-anak istimewa, kebutuhannya khusus. Harus kita lebih sabar, harus lebih menyayangi. Insya Allah semuanya akan jadi anak-anak hebat,” harap gubernur Saat itu juga, gubernur yang juga merupakan seorang guru menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan pecinta pendidikan di tanah air, khususnya di NTB yang selama ini telah mendidik dengan kasih sayang. “Teruskan dan berikan yang terbaik untuk anakanak kita,” pungkas gubernur.

Sementara Kepala SLBN Pembina Kota Mataram, Sungkono, S.Pd mengungkapkan rasa bangga atas perhatian dan kepedulian Gubernur NTB bagi dunia pendidikan, khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Kami bangga sekaligus terharu dengan kepedulian Bapak Gubernur kepada sekolah kami. Kami akan terus berusaha agar anak-anak kami ini memiliki masa depan yang baik, seperti anak-anak normal lainnya,” jelasnya.

Sungkono berharap ke depan SLBN tersebut dapat berkembang dan maju serta siswa yang tamat dari sekolah tersebut dapat hidup mandiri dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah. (*)

’’Track Sembalun Challenge’’ 2016

Gubernur NTB Taklukkan Rute Mataram - Sembalun GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjajaki Track Sembalun Challenge 2016 dalam event yang melibatkan sebanyak 76 penggila sepeda di tanah air. Tidak hanya bikers dari Indonesia, ikut juga para bikers dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura dan Jerman.

Bagi gubernur, event ini merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat pada kegiatan yang menyehatkan, baik

jiwa maupun raga. “Harapannya, kegiatan ini dapat berlanjut hingga di masa-masa yang akan datang. Selamat melaksanakan Gowes Sembalun Challenge 2016, sukses dan selamat untuk kita semua,” ungkap Gubernur saat starting ceremony Sembalun Challenge 2016, di depan Pendopo Gubernur, Sabtu, (7/5/2016).

Kegiatan yang diinisiasi maskapai Garuda Indonesia yang bekerja

sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Polda NTB tersebut memiliki jarak tempuh sepanjang 96 Km dengan rata rata kecepatan 40 km/jam. Di samping bikers dalam negeri, ikut juga bikers dari Singapura, Malaysia dan Jerman.

Event yang dilepas Kapolda NTB, Drs. Umar Septono tersebut melewati rute dari Pendopo Gubernur menuju Jalan Bung Karno kemudian Pagutan dan belok kanan ke jalan by pass. Selanjutnya gubernur yang bernomor sepeda 001 menuju Batujai, Praya terus ke Kopang. Peserta kemudian menuju pit stop di Polsek Terara Lombok Timur dan tiba sekitar pukul 08. 25 Wita serta membutuhkan waktu 15 menit untuk istirahat.

Dari Terara sekitar pukul 09.40 Wita langsung menuju Suwela via Aikmal sebagai pit stop kedua. Meski ini bukan merupakan event kompetisi, namun rute yang dilewati cukup menan-

tang. Gubernur dan kawankawan harus menjajaki rute menanjak di sekitar Suela sampai ke Pusuk Sembalun.

Namun demikian, Gubernur yang pernah bersepeda dengan jarak tempuh 496 km dari Bima ke Lombok tersebut tidak sedikitpun terlihat lelah menggayuh sepeda kesayangannya.

Satu persatu peserta mengayuh sepedanya di track yang menanjak, lebih khusus sekitar 300 meter sebelum garis finish.

Akhirnya, sekitar jam 11.30, peserta dengan nomor 107 dinobatkan sebagai sebagai King of Mountain. Sementara Gubernur NTB tiba di finish sekitar pukul 12.30.

Tibanya Gubernur NTB di garis finish tersebut disambut tepuk tangan meriah dari peserta yang lebih duluan sampai.

“Ini track yang cukup menantang, karena tanjakannya berada di akhir rute,” pungkasnya di Taman Wisata Sembalun. (*)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 KEGIATAN Isra’ dan Mi’raj merupa- kaitan dengan shalat lima waktu yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 kan salah satu wahana bagi umat Islam dikerjakan sehari semalam. Jika ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 untuk mengoreksi diri, khususnya ter- mampu dilakukan, maka umat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 hadap perbuatan yang pernah dilakukan manusia itu akan menjadi umat atau 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 sebelumnya. Jika sebelumnya, umat Is- insan yang diberkahi Allah SWT. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Selain itu, kata Sekda, adanya perlam banyak melakukan kesalahan atas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 perbuatan yang dilakukan, maka melalui ingatan Isra’ Mi’raj harus mampu di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 momen Isra’ Mi’raj tahun 2016 ini bisa implementasikan dalam kehidupan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 sehari-hari. Termasuk, bagaimana merubah diri menjadi lebih baik.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Seperti yang disampaikan Sekda NTB menjauhkan diri dari sifat nahi dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 H. Muhammad Nur, SH, MH, saat me- mungkar.’’Mudah-mudahan ini bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 wakili Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul dilaksanakan dalam kehidupan se- nya, lebih banyak mengharapkan agama dan bangsa khususnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 pada orang tua untuk mendidik anak bagi masyarakat. Apalagi dengan Majdi dalam acara Peringatan Isra’ hari-hari,’’ harapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 membaca Al Qur’an dan memaSebelumnya, Wakil Gubernur berdasarkan ajaran Islam.

Mi’raj tingkat Provinsi NTB di Masjid 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Wagub mencontohkan, prestasi hami maknanya kemudian diaRaya At Taqwa Mataram, Jumat (6/5/ (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 2016) lalu, jika sebagai insan yang beri- MSi, menghadiri peringatan Isra’ yang diraih L. Muhammad malkan maka akan menjadikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Mi’raj di Yayasan Tahfizh Darussho- Khaerarrazaq yang telah meng- generasi penerus yang memilki man harus merubah diri.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Sekda mencontohkan, bagaimana mad Ponpes Baitul Qura’ Wal harumkan nama bangsa sebagai akhlak yang mulia.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 ‘’Kita berharap ini menjadi umat Islam harus bersikap tawaddu (ber- Huffazh Dusun Berangkak Desa Ker- juara I Tahfidz Al Qur’an se-Asia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 serah diri), jujur, disiplin dalam kehidu- ongkong Kecamatan Suralaga Lom- Pasifik VII tahun 2016. Menurutnya, spirit dan menjadi motivasi bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 prestasi ini hendaknya dijadikan kita semua untuk mendidik anakpan sehari-hari. Apalagi, ini melekat pada bok Timur, Rabu (4/5/2016).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 Pada kesempatan itu, Wagub lebih motivasi bagi para orang tua dalam anak kita , mengajarkan anakdiri setiap manusia. Sekda juga meng123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 harapkan agar setiap insan beriman harus banyak meminta pada orang tua di Lom- mendidik anak-anaknya agar men- anak kita agar memiliki ilmu ag123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 mengedepankan jujur. Terutama ber- bok Timur, khususnya dan NTB umum- jadi anak yang soleh berguna bagi ama yang kuat,’’ jelasnya.(*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

Isra’ Mi’raj,

Wahana Memperbaiki Diri Menjadi Lebih Baik