Snt 10062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 83 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 10 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Nasib Petani Gagal Panen

Tak Putus Harapan Meskipun Dililit Utang WILAYAH Kecamatan Sakra Timur, satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengalami musibah kekeringan cukup parah. Seluas 875 hektar tanaman padi mengalami puso, dari 3.263 hektar total lahan die Kecamatan Sakra timur.

Dari, 875 hektar tanaman padi yang puso, dialami oleh 2.049 kepala keluarga (KK).

Amaq Islamiyah (50), salah seorang dari 2.049 KK yang mengalami musibah gagal panen. ‘’Semua gagal total,’’ katanya, sambil menyabit padi-padinya yang tidak berbuah, saat ditemui di sawahnya, Kamis (9/6) kemarin.

Warga Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur ini mengaku total luas areal yang ditanami pada musim lalu mencapai 1,5 hektar.

Musibah kekeringan di wilayah Sakra Timur ini katanya merupakan musibah terparah, setelah sekian tahun peristiwa serupa tidak pernah terjadi. Ia menghitung, terakhir terajdi 25 tahun silam.

Bersambung ke hal 15

PUSO - Petani Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur menyabit padi yang gagal panen (puso).

Areal tanaman padi yang mengering dan tak berbuah (insert).

(Suara NTB/rus)

Kejaksaan Hentikan Lidik Kasus Padepokan Silat dan PDAM Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mengumumkan penghentian penyelidikan dua kasus dugaan korupsi sekaligus. Ke dua kasus yang dihentikan penyelidikannya itu, dugaan penyimpangan pada proyek Padepokan Silat dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Alasannya tidak cukup bukti. Sepekan lalu, Kejaksaan juga menghentikan penyidikan dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

TO K O H

konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) juga dilibatkan. ‘’Namun dari hasil cek fisik tidak ditemukan adanya bukti cukup untuk ditentukan kerugian negara,’’ kata Sutapa. Keterangan para pihak terkait juga sudah didengar. Termasuk diantaranya Ketua KONI NTB, Andy

Hadianto, mantan Ketua KONI NTB H.MNS Kasdiono. Juga komite pelaksana serta rekanan.

Satuan Kerja (Satker) proyek ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB dan pengerjaannya langsung ditangani oleh komite pembangunan dari KONI NTB. Bersambung ke hal 15

Opini WTP Bukan Akhir dari Ikhtiar Pemda

Sangat Objektif GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, mutasi pejabat secara besar-besaran, terutama eselon II beberapa waktu lalu dilakukan sangat objektif. Pasalnya, sebelum mutasi, telah dilakukan penilaian (assessment) yang dilakukan tim evaluasi kinerja.

Tim ini merupakan para akademisi yang berasal dari beberapa perguruan tinggi terkemuka yang kompeten.

Bersambung TGH. M. Zainul Majdi ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih kelima kalinya bukanlah akhir dari ikhtiar Pemprov NTB. Dengan diraihnya opini WTP merupakan langkah awal yang tidak besar artinya kecuali langkah berikutnya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. ‘’Bagaimana pelaksanaan keuangan daerah

itu nyata manfaatnya untuk masyarakat.

Kalau hanya mendapatkan opini WTP, Bersambung ke hal 15 LHP - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menerima hasil LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2015 di DPRD NTB, Kamis (9/6) dari Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono.

Mantan Bupati Lotim Penuhi Panggilan Kejaksaan

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R WTP Kelima Kali

Agus Joko Pramono

Padepokan Silat, merupakan proyek milik KONI NTB, dengan pagu anggaran Rp 6,5 miliar.

Ketua tim penyidik kasus yang sempat menjadi perhatian publik itu, Ely Rahmawati, SH, MH. Menurut Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kasus ini sudah dilakukan pendalaman dengan pemeriksaan saksi. Ahli

PEMPROV NTB berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun 2015 yang disampaikan dalam rapat istimewa DPRD NTB, Kamis (9/6).

Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP, namun BPK memberikan catatan-catatan kepada Pemprov NTB untuk ditindaklanjuti.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

DIPERIKSA - Sukiman diwawancarai wartawan usai dimintai keterangan penyelidik Kejati NTB.

Mataram (Suara NTB) Mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Sukiman Azmy memenuhi undangan penyelidik Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (9/6) kemarin. Sukiman diklarifikasi terkait dugaan suap dalam proses perjanjian kerjasama investasi jagung dengan PT. iPasar Indonesia.

Sukiman tiba di Kejati NTB sekitar pukul 10.00 Wita. Pemeriksaannya cukup lama di ruang Kabag Tata Usaha Kejati NTB, Dwi Ananto, SH, MH dan berakhir pukul 15.00 Wita. Saat dikonfirmasi, usai diklarifikasi, Bersambung ke hal 15

Program Kepala SKPD Baru (2)

Perkuat Sistem Pengendalian Internal, Serapan Anggaran Jadi Atensi Khusus

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Dalam mutasi yang gelar pekan kemarin, sejumlah jabatan eselon II mengalami pergantian. Salah satunya, Inspektur Inspektorat NTB dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Inspektur Inspektorat NTB saat ini dijabat mantan Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si .

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD NTB dijabat oleh Ir. Mohammad Rum, MT. Berikut program yang akan dijalankan sebagai pimpinan SKPD yang baru.

INSPEKTUR Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan, momentum NTB berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 menjadi bagian yang penting bagi Inspektorat untuk semakin memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Kemudian, momentum ini juga cukup penting untuk memperkuat sinergitas dengan

seluruh SKPD. ‘’Terutama dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, yang menjadi bagian dari perhatian BPK. Kita dampingi, Bersambung ke hal 15

Ibnu Salim

(Suara NTb/ist)

Ketua Tim Verifikasi Proyek ’’Vertical Dryer’’ Diperiksa Mataram (Suara NTB) Setelah tim dibentuk, pemanggilan para pihak mulai dilakukan terkait proyek Vertical Dryer. Tim penyelidik Intelijen Kejati NTB bahkan sudah melakukan pemeriksaan para pihak terkait, Kamis (9/6) kemarin .

Salah satunya yang diklarifikasi adalah Ketua Tim Verifikasi fisik proyek, Bersambung ke hal 15

4 : 54

5:04

12:17

15:37

18:07

19:21

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

Halaman 2

Satpol PP Disinyalir Masih Jadi SKPD ''Anak Tiri'' Perlu Ditindak Tegas AKTIVITAS warung makan di Karang Tapen tepatnya di depan Kampus STMIK Bumi Gora, masih saja terlihat.

Meskipun Pemkot Mataram telah mengeluarkan surat edaran terhadap pengusaha, pemilik restoran dan warung makan.

Namun demikian, hal ini justru tidak diindahkan.

Catatan Suara NTB, lokasi tersebut dari tahun-tahun memang menjalankan aktivitas berjualan selama bulan puasa.

Tak ada satupun petugas yang menegur apalagi menindak.

Padahal, surat edaran Walikota Nomor 005/80/Hms/V/2016 dalam point 2 bahwa para pemilik dan pengelola restoran, rumah makan, kedai, kantin, kafe dan tempat lain yang sejenis, yang menyediakan makanan dan minuman hanya melayani pembeli mulai pukul 16.00 wita hingga 05.00 wita.

“Kalau masalah imbauan sudah kita sampaikan ke kepala lingkungan. Sepertinya pedagang ini saja yang membandel,” kata Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, Kamis (9/6).

Salman mengatakan, tidak mau tahu bagaimanapun caranya lurah dan kepala lingkungan diminta menghentikan aktifitas pedagang atau warung nasi di sepanjang jalan Ismail Marzuki. Hal ini menurutnya, jelas mengganggu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. “Sudah saya telepone staf kelurahan dan kaling, agar warung di sana ditutup,” tegasnya.

Ia menjelaskan, surat edaran Walikota tersebut sebenarnya pedoman yang baik yang harus diikuti oleh masyarakat.

Toleransi berjualan diberikan mulai jam 16.00 hingga 05.00 wita. Kesempatan ini harus dimaksimalkan dan dijadikan acuan untuk berusaha, supaya tidak menimbulkan persoalan lain.

Termasuk kata Salman, menyangkut petasan dan kembang api ini tidak boleh diperjualbelikan. Kamis (9/6) pihaknya mengundang semua lurah untuk membahas surat edaran tersebut. Artinya, masing - masing kelurahan mengevaluasi kondisi selama empat hari bulan ramadhan. “Hari ini (kemarin,red) kita sedang evaluasi,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat khususnya para pemilik warung makan, restoran dan lain sebagainya agar mematuhi edaran yang sudah ada. Disamping itu, bagi umat non muslim supaya menghargai umat muslim yang sedang berpuasa untuk terciptanya ibadah ramadhan yang khusyuk dan berjalan baik. (cem)

(Suara NTB/ils)

PARKIR SEMBARANGAN - Walaupun telah dipasang rambu larangan parkir, pengendara masih saja memarkir kendaraannya di badan jalan, seperti di depan Taman Sangkareang ini, Kamis (9/6). Dalam waktu dekat Dishubkominfo Kota Mataram akan menggembok roda kendaraan roda empat yang parkir sembarangan sebagai sanksi. Berita selengkapnya di halaman 12

Mataram (Suara NTB) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lingkup Kota Mataram, yang menolak dimutasi ke Satpol PP, disinyalir tidak terlepas dari stigma pegawai yang menganggap instansi penegak perda tersebut sebagai SKPD anak tiri.

Undang - Undang 23 Tahun 2014 pasal 255 tentang pemerintah daerah bahwa Satpol PP memiliki posisi strategis dalam pemerintahan. Sebab, Pol PP memiliki kewenangan untuk mengawal regulasi atau perda. Justru hal ini berbeda dengan paradigma di kalangan pegawai. Satpol PP Kota Mataram merupakan SKPD tipe A. Ini dibentuk berdasarkan Perwal Nomor 22 Tahun 2011 tentang struktur organisasi Satuan Pol PP. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menepis tudingan bahwa instansinya merupakan SKPD anak tiri. Ia mengklarifikasi bahwa pegawai tidak mengetahui apa tupoksi dari Pol PP. Karena posi-

Mataram (Suara NTB) Sejak tahun 2015 sampai pertengahan 2016 ini, Pemkot Mataram telah menolak puluhan permohonan izin pembangunan perumahan, salah satunya adalah izin pembangunan perumahan subsidi dari pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi, Kamis (9/6).

Junaidi mengatakan pihaknya menolak memberikan izin karena lokasi pembangunan berada di lahan yang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan pertanian produktif.

Lokasi pembangunan perumahan subsidi ini berada di sekitar Monjok, Kecamatan Selaparang. “Karena tempatnya yang tidak benar, mau apa,” ujarnya. Di satu sisi pihaknya sangat mendukung program pemerintah pusat itu, namun di sisi lain pihaknya juga tidak mau mengambil langkah yang salah karena telah jelas diatur di dalam Perda. “Kalau sampai penyimpangan disebabkan oleh izin yang keluar, kan kita yang ng-

Tak Cukup Hanya Pemotongan TKD ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengapresiasi sidak yang dilakukan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana ke sejumlah SKPD di Lingkar Selatan, Rabu (8/6). Setidaknya, dari sidak itu, orang nomor dua di Pemkot mataram iti mengetahui bagaimana kinerja ASN Kota Mataram. Terlebih dengan ditemukannya indikasi bahwa banyak ASN lingkup Pemkot Mataram yang malas. ‘’Tiap bulan puasa, yang seperti ini (ASN malas, red) selalu terjadi, kata Fuad kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (9/6). Padahal, Pemkot Mataram telah mengambil kebijakan dengan menyesuaikan jam kerja ASN selama bulan ramadhan. ’’Seharusnya ASN mengindahkan itu. Jangan sampai itu (puasa, red) menjadi alasan. Mengemban tugas itu juga ibadah,’’ ujarnya.

Fuad menyayangkan kabar adanya oknum ASN lingkup Pemkot Mataram yang ngantor di luar ketentuan. Dimana diberitakan sebelumnya, masih ada oknum ASN yang masuk kantor antara jam 10.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita.

Padahal ASN sesuai ketentuan harus masuk pada pukul 08.00 Wita. ‘’Apalagi yang dijadikan alasan adalah bulan puasa. Saya apresiasi pak wawali yang melakukan sidak ke sana,’’ imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengimbau ASN agar bulan puasa jangan dijadikan ajang bermalas-malasan. Bulan puasa jangan menjadi kendala dalam melakukan kegiatan. ‘’Toh kegiatan kita selama puasa maupun di luar bulan puasa, sama saja,’’ katanya. Fuad berharap, SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat, agar tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, selama bulan ramadhan, aktivitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi tidak berkurang.

Fuad menilai sanksi pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada ASN malas. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mengusulkan ada sanksi lainnya yang menyertai sanksi pemotongan TKD. Harus ada evaluasi terhadap ASN yang malas.

Karena ini terjadi hampir setiap tahun. ‘’Jangan sapai karena mereka (ASN, red) tidak ada di tempat, lantas masyarakat tidak bisa terlayani atau pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal,’’ katanya. Karena kalau ASN tidak berada di tempat, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan emergency tentu tidak bisa terselesaikan masalahnya. (fit)

gak benar,” jelasnya.

Sebenarnya disampaikan Junaidi Kota Mataram masih kekurangan jumlah rumah.

Dengan jumlah penduduk mencapai 400 ribu jiwa lebih, ada kekurangan rumah sebesar 20 ribu unit, dimana saat ini jumlah rumah di Mataram sekitar 80 ribu unit.

Selain izin pembangunan rumah subsidi, banyak juga pembangunan perumahan skala besar yang ditolak pihaknya.

Penolakan ini berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram yang menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan pembangunan di kawasan yang termasuk RTH dan lahan per-

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Pemkot Tolak Izin Pembangunan Perumahan Subsidi tanian produktif. Dalam Perda tersebut tegas disebutkan bahwa ada pelarangan pembangunan di RTH dan kawasan pertanian produktif.

Dalam rencana revisi Perda RTRW, Junaidi mengatakan Pemkot Mataram bisa lebih fleksibel dalam menerbitkan izin pembangunan perumahan.

Menurut Junaidi, ke depan lahan pertanian di Mataram tidak bisa dipertahankan karena penduduk kota tidak mungkin hidup dari sektor pertanian. “Tidak mungkin orang kota akan bertani, mesti jasa dan perdagangan,” ujarnya.

Dalam rangka itulah Pemkot Mataram juga melakukan revisi Perda RTRW. (ynt)

Khawatir Menambah Masalah

Sekwan Tegaskan Tidak akan Ada Pengadaan Fasilitas untuk Dewan Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., menegaskan tidak akan melakukan pengadaan fasilitas dalam bentuk apapun bagi anggota DPRD Kota Mataram pada periode 2014 2019 ini.

Pasalnya, pengadaan fasilitas penunjang untuk Dewan berupa laptop, notebook dan tablet pada dua periode sebelumya,masing-masing periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014 hingga kini masih menyisakan masalah dan hampir setiap tahun menjadi temuan BPK. ‘’Selama saya menjadi Sekwan, tidak akan ada pengadaan kendaraan maupun fasilitas lainnya.

Meskipun konsekuensinya akan ada anggota Dewan yang tidak suka dengan kebijakan saya ini,’’ tegas Aria kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (9/6). Aria tidak menampik, banyak tuntutan dari kalangan anggota Dewan untuk melakukan pengadaan fasilitas penunjang bagi Dewan.

Hanya saja, Aria berpandangan, kalau pengadaan itu dilakukan, tentu akan berpotensi menambah masalah baru. ‘’Yang duluan saja belum selesai, masak kita akan lakukan

Langgar Tata Ruang

(Suara NTB/fit)

Pemilik Bangunan Diberikan Teguran Kedua Mataram (Suara NTB) Setelah melayangkan teguran pertama pada akhir Mei lalu, Kamis (9/6) kemarin Pemkot Mataram kembali melayangkan teguran kedua bagi pemilik bangunan yang disebut melanggar tata ruang, khususnya yang memanfaatkan ruang publik sebagai tempat perluasan usaha.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi di ruang kerjanya, Kamis (9/6) mengatakan, dalam teguran kedua ini, para pemilik bangunan diberikan waktu sepekan dan diminta untuk membongkar sendiri tempat usahanya yang berada di ruang publik.

Sejak dilayangkan surat teguran pertama, Junaidi mengatakan banyak pemilik bangunan yang langsung menindaklanjuti surat teguran tersebut dengan melakukan pembongkaran sendiri dan membenahi tempat usahanya.

Namun tak sedikit pula yang memprotes kepada pihaknya dengan berbagai alasan. Pihaknya mengapresiasi

(Suara NTB/ils)

H. Lalu Junaidi para pemilik bangunan yang memiliki kesadaran tinggi untuk melaksanakan aturan tersebut. “Ada yang mengajukan alasan bahwa tempat usaha mereka sudah lama dan mempertanyakan kenapa sekarang dilakukan pembongkaran. Tapi tetap kita layangkan kepada mereka surat teguran kedua,” jelasnya.

Jika selama sepekan ke depan para pemilik bangunan belum juga melaksanakan rekomendasi Pemkot Mataram, Junaidi mengatakan pihaknya akan melayangkan surat teguran terakhir. Jika tak juga

digubris, maka eksekusi penertiban akan segera dilaksanakan. Ia menyampaikan saat ini pihaknya masih memberikan kesempatan pada para pemilik bangunan yang memiliki niat baik untuk melakukan pembenahan dan perbaikan.

Setelah surat teguran pertama dilayangkan, Junaidi mengatakan ada juga pemilik bangunan yang meminta dispensasi waktu sampai setelah Ramadan. “Hal-hal seperti itu bisa saja kita pertimbangkan karena ini juga menyangkut keamanan dan kenyamanan orang melaksanakan ibadah,” terangnya. Eksekusi disampaikan Junaidi kemungkinan akan dilaksanakan setelah bulan puasa.

Jumlah bangunan atau usaha yang memanfaatkan ruang publik ini sebanyak 118 unit di berbagai titik seperti Jalan Airlangga, Jalan Panca Usaha, Jalan Pejanggik, Jalan Catur Warga, dan lainnya. Ke depan Dinas Takowasbang juga akan terus menyisir ke titik-titik lainnya, khususnya ke lokasi yang dekat dengan pusat pelaksanaan MTQ Nasional ke-XXVI. (ynt/ils)

hatan dikonfirmasi, Kamis (9/ 6).

Dijelaskan, Dinas Kesehatan tidak mengetahui mana makanan berbahaya atau tidak. Sebab, uji coba sampel makanan hanya dilakukan oleh BBPOM. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh BBPOM adalah langkah antisipasi yang baik. Apalagi, takjil sangat dicari oleh masyarakat. Kandungan boraks dan rodamin B dalam makan, jelas mengganggu kesehatan apabila sudah terkumpul di dalam tubuh.

Ditanya soal proteksi Dikes untuk menjamin bahan makanan tidak mengandung zat berbahaya? Dinas Kesehatan bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) hanya sifatnya pembinaan terhadap pelaku usaha baru. Salah satunya, menegaskan agar pengusaha tidak menggunakan bahan - bahan yang mengandung zat berbahaya. Setelah itu, dikeluarkan sertifikat kelayakan dari usaha tersebut.

Hal senada disampaikan, Kepala Bidang Trantibum

Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati. Dikatakan, pengawasan terhadap makanan maupun kosmetik berbahaya tanggungjawab BBPOM. Satpol PP hanya membantu memback up ketika dilakukan operasi di pasar maupun di toko - toko. “Terkait higienis dan zat kimia ranah BPOM dan selalu kita dilibatkan setiap pemeriksan dan pengawasan,” kata Bayu.

Sebagai aparat penegak Perda kata Bayu, hanya bisa mengamankan dari aspek keamanan dan ketertiban

umum saja. Dan tidak kewenangan untuk mendeteksi makanan tersebut berbahaya atau tidak. Namun diakui, momen seperti ini digunakan oleh pedagang untuk mencari keuntungan, tapi tidak mementingkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta hati hati membeli makanan dengan corak warna berbeda.

Pengawasan terhadap produsen krupuk dan lain sebagainya, diserahkan ke camat dan lurah untuk melakukan pembinaan. (cem)

(Suara NTB/fit)

Pengawasan Takjil Mengandung Zat Berbahaya Tanggung Jawab BBPOM Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, pengawasan terhadap makanan (takjil) dan kosmetik mengandung zat berbahaya menjadi ranah dan tanggungjawab Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Dinas Kesehatan dalam hal ini membantu memback up serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. “Kalau soal itu tanggungjawabnya Balai POM, kami hanya membantu saja,” jawab Kadis Kese-

si sangat strategis maka diatur dalam undang - undang.

“Mereka tidak paham tupoksi itu. Di Undang - Undang kami sangat diistimewakan,” bantah Chaerul, Kamis (9/6).

Dikaitkan dengan rekrutmen personel, Chaerul menambahkan, sebenarnya tidak ada korelasinya dengan Satpol PP yang masih dianggap sebagai SKPD anak tiri. Hanya saja, mereka bukan menolak tetapi tidak lulus secara administratif maupun kesehatan. Karena aturannya bahwa, personel Pol PP harus sehat jasmani dan rohani.

Ia menyebutkan, personel Pol PP perempuan sudah cukup satu pleton. Sementara, laki-laki, dari 18 hadir yang lulus hanya sembilan orang.

Menurutnya, kouta bisa saja dipenuhi dengan menarik pegawai tidak tetap (PTT) tapi terbentur oleh Peraturan Pemerintah, dimana syarat personel Pol PP harus ASN. Dikonfirmasi terpisah, Plt Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., juga membantah ada pembedaan terhadap instansi satu dengan yang lain. Menurutnya, tidak ada SKPD anak tiri maupun anak emas di Kota Mataram.

Secara postur anggaran maupun tanggungjawab sama saja tergantung bagaimana kemudian mengeksekusi program.

Sebenarnya sambung Eko, dari tingkat kesejahtraan Pol PP lebih tinggi dibandingkan dengan instansi lainnya. Sebab, memiliki uang lauk pauk dan lain - lain.

Terhadap seleksi personel itu, lebih pada pendekatan kriteria saja. Karena, tugas Pol PP banyak di lapangan harus orang orang pilihan yang meski ditempatkan. (cem)

pengadaan,’’ imbuhnya. Ia mengakui memang masih ada aset yang belum dikembalikan oleh mantan anggota Dewan pada dua periode tersebut.

Dimana, pengadaan fasilitas berupa laptop, notebook dan tablet itu pada zaman mantan Sekwan sebelum Aria. ‘’Jadi ini saya dapat warisan masalah. Makanya belajar dari kasus ini saya tidak mau ada pengadaan lagi,’’ ujarnya. Terhadap, aset yang belum kembali ini, pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram sudah bersurat kepada mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan aset tersebut.

Dari hasil komunikasi pihaknya dengan sejumlah mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan aset, rata-rata mantan anggota Dewan tersebut sanggup mengembalikan.

Hanya saja, pengembalian itu bukan dalam bentuk barang karena fasilitas yang mereka terima itu rata-rata barangnya sudah tidak ada. ‘’Ada yang hilang, ada yang rusak. Ndak tau sekarang bangkainya ada di mana,’’ kata Aria.

Mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan aset tersebut ingin mengganti dalam bentuk uang.

Hanya saja, aturan di BPK dianggap masih terlalu kaku, sehingga keinginan mengganti dengan nominal uang belum dapat diterima. ‘’Kalau mau tuntas, tolok BPK carikan kami pola, karena mereka (mantan anggota Dewan, red) punya itikad baik ingin mengganti,’’ pungkasnya.

Karena kalau aturannya masih kaku seperti ini, siapapun yang menjadi Sekwan, ini akan tetap muncul sebagai temuan aset bermasalah.

Namun demikian, sejak menjabat sebagai Sekwan tahun 2013 lalu, sudah banyak progress dari kasus aset yang dibawa mantan anggota Dewan. Sejumlah kendaraan berupa sepeda motor Honda Vario sudah berhasil ditarik dari mantan anggota Dewan. ‘’Tinggal satu yang belum, yaitu sepeda motor yang dibawa oleh pak Mulyadi (mantan anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan),’’ sebutnya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

PKL Terus Bertambah ASOSIASI Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram mencatat pertumbuhan yang begitu cepat dalam kurun waktu setahun terakhir. Fenomena tersebut dipicu oleh dua kemungkinan, masing-masing karena makin susahnya lapangan pekerjaan, atau masyarakat mengejar peluang.

Hal ini ditegaskan Ketua APKLI Kota Mataram, Muhammad Syahidin, Kamis (8/6). Tahun 2015 lalu, tercatat jumlah pedagang lapak, atau yang lazin disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya seribuan. Saat ini jumlah tersebut telah membengkak menjadi 3.000-an.

“Jumlahnya semakin banyak saja, mungkin karena masyarakat tidak punya pilihan pekerjaan,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (9/6). Sahidin mengatakan, para pedagang lapak ini menjual beragam kebutuhan, dari yang kebutuhan pokok (makanan) hingga jenis penganan lainnya. Masih minim dilihat para pedagang ini muncul dengan kreativitas jajanan yang baru.

Terlepas dari itu, menurutnya pemerintah perlu menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk para pedagang lapak. Karena yang dilihat saat ini, akibat pertumbuhan jumlah yang begitu pesat, persoalan lokasi jualan cenderung diabaikan. “Kadang-kadang ada yang tempat jualannya sembarangan. Pemerintah harus mempertegas titik-titik yang menjadi kawasan PKL,” sarannya.

APKLI pun terlibat langsung untuk melakukan penertiban dan pengawasan melalui Satgasnya. Hanya saja efektivitas pengawasan dan penertiban bisa optimal, jika pemerintah daerah memfasilitasi untuk kendaraan operasional. Syahidin menyebutkan, pedagang lapak kadang-kadang bisa menjadi pilihan terakhir, karena modal yang dibutuhkan tak terlalu besar. Demikian juga tak perlu keterampilan khusus. Hanya yang penting adalah manajemen pengelolaan keuangan.

Memasuki bulan puasa, pedagang lapak bahkan menjamur, dan sifatnya hanya temporer. Muhammad Syahidin mengatakan, meski fenomenanya terjadi hanya sebulan dalam setahun, ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperkuat jumlah wirausaha. Artinya, ketika usai puasa pedagang lapak dadakan ini diharapkan berkembang.

Menu sajian yang dijual beragam dinilai cocok untuk mendukung Mataram, NTB sebagai daerah tujuan wisata.

“Berbeda halnya dengan pedagang-pedagang lapak yang permanen, hanya menjual jenis makan dan minuman itu-itu saja. Daerah wisata itu harusnya seperti ini. mereka perlu didata dan dibimbing lagi, dan buatkan tempat permanen,” sarannya. Ia meyakini, masyarakat itu sesungguhnya sangat kreatif. Tinggal bagaimana mendukungnya dan mengarahkann y a . (bul)

(Suara NTB/bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Pengedar Produk Ilegal Sebaiknya Diproses Hukum Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram menindaklanjuti hasil temuan produk kosmetik ilegal ditindaklanjuti ke proses hukum. Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH menyebutkan kasus seperti itu terjadi berulang-ulang.

“BPOM harus tegas, jangan hanya bicara di koran saja.

Yang terlibat ini tentu pengusaha yang sudah faham dampak positif atau negatifnya bagi masyarakat. Apalagi pengusahanya berjualan di pusat pertokoan, seharusnya memberi perlindungan yang

ekstra kepada konsumen,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Kamis (8/6).

Hasil temuan produk kosmetik ilegal, hingga disita oleh BPOM, dinilai telah terang-terangan melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen. Di dalamya mengatur tentang sanksi kurungan dan denda materi hingga Rp 6 miliar.

“Siapa yang bersalah, nanti pengadilan yang memutuskan. Kalau tidak ditindak tegas, kapan waktunya memberi efek jera kepada

pelaku. Kalau tidak dibawa ke ranah hukum, kami persoalkan keberadaan BPOM,” ujar dosen Fakultas Hukum Unram ini.

Ia meyakini, jika tindakan tegas tidak diambil, masih terus akan ada temuan-temuan serupa. Sudah waktunya tidak lagi pembinaan, apalagi melibatkan bisnis besar dan pengusaha besar.

H. Muh Saleh menyuarakan ini karena telah terlalu sering mendengar adanya temuan. Padahal, perlindun-

gan terhadap konsumen tidak boleh diabaikan. “Pilihannya hanya memberi efek jera, atau hanya sekadar pembinaan,” kata Saleh.

Selasa lalu, BPOM menyita ratusan produk kosmetik jenis parfum dijual di pusat pertokoan di Mataram. Penyitaan dilakukan bersama Pol PP dan Diskoperindag Kota Mataram. Produk jenis parfum merek-merek terkenal disita karena dijual dengan harga miring dan tidak terdaftar di BPOM. (bul)

NTB Dinilai Belum Tertib Ukur Mataram (Suara NTB) Metrologi sebagai UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) belum menjamin sepenuhnya NTB tertib ukur. Alasan klasik, keterbatasan anggaran megakibatkan tera ulang tak dapat dilaksanakan secara optimal.

Tera ulang timbangan pedagang, sejauh ini terpusat dilakukan hanya di pasar-pesar besar di masing-masing kabupaten/kota. Sementara kegiatan tera sampai ke desa-desa belum bisa dilaksanakan.

“Alasan klasik saja, anggaran. Tetapi kita berusaha optimal, dengan tera yang kita lakukan di psaut-pusat keramaian, masyarakat yang memiliki timbangan di sekitar akan ikut bebondong-bondong membawa alat timbangannya untuk ditera. Sejauh ini kami belum sampai di desa-desa ataupun di pelosok,” kata Kepala UPTD Metrologi Disperidag Provinsi NTB, Haryono.

Tera ulang telah dilakukan di hampir seluruh kabupaten/ kota. Hanya dua di antaranya tertib ukur belum dilaksanakan, yakni di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Ten-

gah. Pihaknya menjadwalkan akan dilaksanakan pascalebaran. Tera di dua kabupaten tersebut belum dilaksanakan lebih karena jatuh tempo tera ulang yang belum setahun.

Artinya seluruh alat ukur dan timbangan pengusaha maupun pedagang belum diketahui gambarannya secara umum. Kendati demikian, Haryono mengatakan masih menjamin tidak ada persoalan timbangan dan alat ukur, termasuk di SPBE dan SPBU. “Karena indikator alat ukur atau timbangan itu bermasalah hanya pada laporan masyarakat. Kalau tidak ada yang melapor atau keberatan berarti masih aman. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk kepada kami,” demikian Haryono pada Suara NTB di Mataram, Kamis (9/6).

Sejauh yang diketahui, antusias masyarakat untuk melakukan tera sebenarnya cukup tinggi. Oleh karenanya berharap tera bisa dilaksanakan hingga ke pelosokpelosok. Mengapa tera ini menjadi sangat penting, kata Haryono sebagai cara untuk melindungi kerugian konsumen.

Tidak saja para pedagang dan pengusaha di pasar tradisonal, tera ulang ini akan dilakukan ke retail“Kejar nilai tambah hasil retail modproduk, perbanyak membuka jarern. Sejauh ingan usaha, terutama kepada yang diketnegara-negara yang berpotensi,” ahui, untuk demikian Wahyu.

Kota MatBagi Kepala Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED), M. Taufik mengungkapkan, permintaan luar negeri untuk industri manufaktur sifatnya temporer. Sehingga pengusahanya akan mengirim produk ke luar negeri sesuai permintaan.

Bagaimana upaya mendorong permintaan luar negeri meningkat, menurutnya, dukungan berupa promosi produk lokal pada event-event bersekala internasional di dalam negeri. Misalnya melalui kegiatan pameran Inacfraft.

“Bahkan kita secara luas menyebarluaskan informasi hasil kerajinan kita melalui online.

Terdapat seratusan pelaku usaha berpotensi ekspor yang kita dukung menjadi eksportir,” demikian M. Taufik. (bul)

Industri Manufaktur Harus Manfaatkan Kenaikan Dolar Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia mendorong pelaku usaha industri manufaktur tidak kelihalangan momen.

Niai Dolar Amerika terhadap rupiah masih menguat, terakhir nilai rupiah pada kisaran Rp 13.200/dolar adalah kesempatan untuk meningkatkan permintaan dari luar negeri.

Industri manufaktur, sesungguhnya kata Deputi Bidang Moneter Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Wahyu Yuwana Hidayat, potensinya berkembang di NTB cukup besar.

Apalagi, hampir semua jenis bahan baku tersedia di provinsi ini.

Istilah manufaktur ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi, namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar.

“Ketika nilai rupiah menguat, upayakan ekspor harus diperban-

Halaman 3

yak (ekspor komoditas non tambang), dan handycraft punya peluang besar terhadap hal itu,” katanya ditemui usai mengikuti launching Pojok Bank Indonesia di Perpustakaan IAIN Mataram, Kamis (8/6).

Wahyu menyebut bahwa secara teori, menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadp rupiah, permintaan dari luar negeri harus diperbanyak. Sebaliknya, jika nilai rupiah yang menguat, tidak salah impor harus diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Selama komoditas yang diimpor tidak ada di dalam negeri.

Bank Indonesia sendini pernah melakukan diskusi untuk mendorong pengusaha lokal memanfaatkan peluang dimaksud. Produk handycraft seperti dikemukakan sebelumnya memiliki pasar yang terbuka di luar negeri. Hanya saja yang ia tekankan, pengusaha dan pemerintah daerah di dalamnya harus meningkatkan kualitas produk.

Pengusaha diharapkan tidak berfikir sederhana, hanya sekadar menjual dan laku.

(Suara NTB/ula)

SERING KURANG – Salah satu timbangan (dacin) milik pedagang daging di Pasar Dompu yang diduga kurang antara berat dengan timbangan. Diskoperindag Tamben Dompu berjanji untuk segera melakukan penertiban. aram hanya dua supermarket yang rutin ditera, Hero dan Hypermart. Haryono menambahkan menyusul akan dilakukan tera kepada seluruh supermarket dan pusat-pusat pen-

jualan besar. Sebab tidak memungkinkan ada timbangan yang belum valid.

“Tera ulang ini hanya memastikan agar tertib ukur dan timbangan. Makanya

sangat ideal seluruh pusatpusat perbelanjaan dan tempat-tempat usaha kita tera untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” demikian Haryono. (bul)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

Ajukan Tiga Syarat DARI tiga desa yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Desa Kelebuh sejauh ini yang paling ngotot menentang pembangunan Dam Mujur. Karena luas wilayah yang akan terkena dampak pembangunan dam yang paling luas. Warga baru akan mempersilakan Dam Mujur dibangun, kalau tiga persyaratan yang diajukan tersebut dipenuhi.

“Ada tiga hal yang dim(Suara NTB/kir) inta warga Desa Kelebuh.

Sahri Terutama warga yang akan terkena dampak pembangunan Dam Mujur,” aku Camat Praya Tengah, Sahri, kepada Suara NTB, Kamis (9/6).

Pertama, warga meminta kejelasan besaran ganti rugi yang akan diterima nantinya, baik itu ganti rugi atas lahan, rumah dan pekarangan. Kemudian warga juga meminta kejelasan terkait rencana lokasi tempat relokasi yang akan dituju. Dan, terakhir warga meminta kejelasan pihak yang akan bertanggung jawab terhadap kelanjutan nasib warga Desa Kelebuh nantinya.

Warga menurut Sahri, mengaku akan tetap bertahap sampai ada kepastian dan kejelasan terkait pemenuhan ketiga persyaratan tersebut. “Kalau tiga syarat tersebut sudah terjadi, baru warga bersedia dipindahkan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, ada 6 dusun di wilayah Desa Kelebuh dengan ratusan kepala keluarga di dalamnya yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur dengan luas area mencapai sekitar 200 hektar. Paling luas dari dua desa lainnya yang juga akan terkena dampak pembangunan dam.

Sebelumnya, pihak dari BWS Nusa Tenggara I pernah akan melakukan uji LARAP untuk menghitung luas lahan yang akan terkena genangan. Termasuk jumlah rumah, pepohonan dan aset milik warga lainnya. Namun uji LARAP tersebut gagal dilakukan, karena dihadang warga.

“Atas dasar itulah, pada Senin (13/6) depan, akan ada pertemuan antara warga dengan para pihak terkait. Dan, warga berharap pada pertemuan tersebut semua persoalan yang masih mengganjal bisa segera terjawab. Sehingga warga juga bisa tenang,” tambah Sahri.

Sebelumnya, anggota DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., mengaku pada prinsipnya warga Desa Kelebuh tidak menolak rencana pembangunan Dam Mujur. Justru sangat mendukung. Hanya karena ada beberapa persoalan yang belum terjadi, sehingga ada kesan warga menentang pembangunan dam tersebut.

Di sinilah sesungguhnya peran pemerintah daerah sangat diharapkan memberikan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat, sehingga tumbuh kesadaran dari masyarakat. “Kita melihat, kenapa kemudian warga sepertinya menentang. Karena memang ada beberapa persoalan yang belum terjawab sampai sekarang ini,” ujarnya.(kir)

Operasi Pasar Fokus Tekan Harga Daging Praya (Suara NTB) Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menekan dan stabilkan harga kebutuhan pokok yang mulai bergejolak memasuki puasa tahun ini. Salah satunya, berupa kegiatan operasi pasar dengan fokus pada upaya menekan harga daging yang cukup tinggi.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, H. Amir Husain, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/6) malam, mengatakan, operasi pasar itu nantinya tidak hanya akan melibatkan Pemkab Loteng, tapi juga akan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Kalau pemerintah provinsi berkepentingan untuk menekan harga daging. Sedangkan kabupaten diharapkan bisa mendukung menekan harga kebutuhan pokok lainnya,” terangnya.

Untuk jadwal pelaksanaan operasi pasar, Amir mengaku belum bisa memastikan, karena sangat tergantung kesiapan pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat. Tapi yang jelas, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihaknya, dalam waktu dekat ini kegiatan operasi pasar sudah bisa digelar.

Sebelumnya, guna menekan gejolak harga kebutuhan pokok memasuki bulan puasa ini kalangan DPRD Loteng, mendesak pemerintah daerah untuk bisa segera bersikap. Jangan sampai kemudian masyarakat justru dibiarkan menjerit lantaran tingginya harga kebutuhan pokok di pasar.

“Jadi dalam menyikapi persoalan gejolak harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah harus lebih responsif,” kata anggota DPRD Loteng, Dra. Hj.Nurul Adha, HMZ. Menurutnya, pemerintah daerah tidak mesti menunggu muncul gejolak harga terlebih dahulu. Baru kemudian mau bersikap. Tetapi sudah harus melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini, sebelum gejolak harga kebutuhan pokok tersebut terjadi. (kir)

Danrem Harapkan Babinsa Pertahankan Kinerja Selong (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti (WB) Kol. Inf, Farid Makruf mengharapkan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang merupakan bagian dari anggota TNI dapat mempertahankan kinerjanya di tempat tugasnya masing-masing. Hal ini disampaikan Danrem karena sejauh ini keberadaan Babinsa di tengah-tengah masyarakat sangat disambut positif oleh masyarakat NTB. Berbicara pada Safari Ramadhan di Makodim 1615 Lotim, Rabu (8/6) malam, Danrem, menjelaskan, Babinsa TNI AD yang merupakan satuan teritorial TNI AD paling bawah diharapkan dapat bergaul dengan baik bersama masyarakat. Dengan wilayah kerja Babinsa di masing-masing desa yang bervariasi, Danrem berharap agar para Babinsa tetap meningkatkan wawasan kebangsaannya di dalam menghadapi perkembangan global, terutama dalam perkembangan paham komunis dan lainnya.

Dalam kesempatan ini Danrem mengimbau kepada anggota TNI 1615/Lotim agar menjauhi narkoba, asusila, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sejumlah pelanggaran lainnya. Hal itu diharapkan dapat dihindari untuk menjaga citra dan nama baik dari anggota dan citra satuan.

“Narkoba, asusila, dan beberapa pelanggaran lainnya itu sebisa mungkin dihindari. Selain merugikan anggota itu sendiri, juga bisa merusak citra satuan,” tegasnya.

Diakuinya, tugas yang diemban Babinsa cukuplah berat, selain tetap memantau kondisi wiliayahnya masing-masing, juga harus aktif memberikan informasi awal terkini tentang kondisi agar dapat diambil tindakan jika terjadi hal-hal dikhawatirkan berdampak besar. Semuanya itu, harus dia laporkan pada komandan di tingkat satuannya masing-masing.

Selain itu, Danrem juga menyebutkan imbauan dan larangan untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran itu disampaikannya seiring dengan program yang dicanangkannya saat ini yakni “Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati”. Maka dari itulah, segala sesuatu yang dapat merusak satuan dan anggota TNI benar-benar harus dijauhi. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Status Kasus SDN 7 Terara Segera Ditingkatkan ke Penyidikan

Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong dalam waktu dekat ini segera meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara Lombok Timur (Lotim) dari penyelidikan ke penyidikan.

Alasannya, pihak Kejaksaan sudah menemukan bukti awal indikasi terjadi penyimpangan dalam proyek senilai Rp 762 juta setelah melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap sejumlah pihak.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/6), Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan menegaskan, jika dalam minggu-minggu ini pihaknya akan meningkatkan status penanganan SDN 7 Terara dari penyelidikan ke penyidikan. Seiring dengan ditingkatkannya penanganan kasus, Iwan menyebutkan jika kemungkinan ada pihak lain yang akan dipanggil di tingkat penyidikan nanti.

“Untuk di tingkat penyelidikan beberapa sudah kita periksa dan kita sudah menemukan ada bukti awal ada in-

dikasi penyimpangan. Namun, di tingkat penyidikan nanti kemungkinan ada pihak terkait lainnya akan kita panggil dan periksa lagi. Intinya, minggu-minggu akan kita tingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya.

Disinggung dari unsur mana saja pihak yang akan dipanggil ditingkat penyidikan?

Iwan enggan mengomentari hal ini. “Tunggu saja, pokoknya nanti akan ada pihak lain yang akan kita panggil di tingkat penyidikan, pokoknya semua yang terlibat dalam proyek itu akan kita panggil dan periksa,” kilahnya.

Dalam pengusutan dugaan penyimpangan wewenang sekaligus dugaan korupsi dalam proyek SDN 7 Terara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 tersebut. Diketahui, pihak Kejaksaan sudah menjadikan kasus ini sebagai atensi kasus yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya, Kejari Selong sudah memeriksa sejumlah pihak, seperti H. Sabarudin selaku Kanit Dikpora Kecamatan Terara yang juga Plt. Kepsek SDN 7 Terara, Kabid Dikdas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, pihak panitia pembangunan.

(Suara NTB/dok)

BERMASALAH - Inilah bangunan SDN 7 Terara yang bermasalah dan kasusnya segera ditingkatkan ke penyidikan oleh Kejari Selong.

Selain itu, informasinya, Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, S.Pd,MM juga sudah diperiksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

proyek tersebut. Termasuk, Wakil Ketua DPRD Lotim dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ridwan Bajeri juga sudah diperiksa. (yon)

Kebutuhan Air di Tiga Gili Disuplai Investor

(Suara NTB/yon)

SAMBUTAN - Dandim Lotim, Letkol.Inf. Mustofa memberikan sambutan Kegiatan Safari Ramadhan di Makodim 1615 Lotim, Rabu (8/6) malam.

Safari Ramadhan

Kodim 1615/Lotim Santuni Anak Yatim Selong (Suara NTB) Memasuki hari ketiga bulan Ramadhan 1437 Hijriah, jajaran Korem 162/Wira Bhakti melakukan Safari Ramadhan dengan menggelar pengajian yang dirangkaian dengan buka bersama dan shalat tarawih bersama. Safari Ramadhan yang berlokasi di Makodim 1615/ Lotim ini dirangkaikan dengan pemberian santuan terhadap anak Yatim dari Pantai Asuhan Al Aqsa’ Desa Mamben Daya Kecamatan Aikmel. Hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan itu, Danrem 162/WB, Kolonel, Inf, Farid Makruf, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan anggota Kodim.

Pada kesempatan ini, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Mustofa mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap se-

mua tamu undangan yang hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan yang digelar oleh Kodim yang bertempat di Makodim 1615 Lotim. Adanya kegiatan Safari Ramadhan ini, katanya, diharapkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, pemuda dan anak yatim dapat lebih kokoh terjamin. Termasuk, momentum bulan Ramadhan harus dijadikan sebagai wahana dalam mengikat dalam mempererat tali persaudaraan antara anggota TNI AD khususnya yang menjalankan tugas di Makodim 1615 Lotim.

Sementara, Sekda Lotim, H. Rohman Farly, menyampaikan rasa terima kasih terhadap Kodim 1615 Lotim yang telah melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Adan-

ya kegiatan ini, katanya, diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa empati dan kepedulian antar sesama baik antaram pemerintah, masyarakat dan aparat TNI khususnya di Kabupaten Lotim.

Sementara, Danrem 162/WB, Kolonel, Inf. Farid Makruf, mengimbau kepada anggota TNI agar tetap bekerja dengan maksimal, meski sedang menjalankan ibadah puasa. Bulan puasa, katanya, bukanlah penghalang bagi TNI untuk mengemban amanah dengan sebaik-sebaiknya. Justru dibulan Ramadhan ini harus dijadikan momentum dalam meningkatkan kualitas keimanan serta memperbanyak berbuat kebaikan, baik terhadap agama, bangsa dan negara termasuk terhadap antar sesama. (yon)

Larangan Bunyikan Petasan, Surat Edaran Bupati Tak Mempan Selong (Suara NTB) Surat edaran Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan terkait larangan pembunyian petasan di bulan Ramadhan, khususnya saat tarawih dan jam-jam istirahat dinilai tak mempan.

Alasannya, hingga malam ke empat, bunyi petasan di Lotim masih terus terdengar.

Terkait hal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Drs. Salmun Rahman mengatakan jika satuannya sejauh ini tetap gencar melakukan operasi dan razia terhadap masyarakat, baik yang berjualan maupun membunyikan petasan di bulan Ramadhan. Bahkan, katanya, ada beberapa masyarakat yang sering dikejar, karena membunyikan petasan sambil berk-

endara mengendarai sepeda motor. “Tetap kita razia, bahkan ada kemarin kita kejar karena membunyikan petasan sambil mengendarai sepeda motor,”sebutnya.

Meski demikian, ujarnya, tanggung jawab terhadap masalah ini tidak sepenuhnya ada di tangan pemerintah atau Satpol PP. Melainkan itu semua merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan bersama pula.

Atas dasar itu, pihaknya berharap kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan maupun desa berperan aktif melarang membunyikan petasan. “Kita berharap tokoh agama, tokoh masyarakat juga berperan dalam menyika-

pi persoalan ini,” harapnya.

Terpisah, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammad Efendi, mengaku, aparat kepolisian saat ini sedang membuat spanduk dan selebaran larangan membunyikan petasan.

Spanduk dan selebaran ini akan disebarkan ke semua wilayah di masing-masing Polsek hingga ke pelosok desa.

Dalam pengamanan mercon/ petasan, aparat kepolisian sudah membentuk 4 regu pengamanan yang bertugas melakukan patroli untuk memantau semua wilayah di Kabupaten Lotim, terutama untuk ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Investor air bersih, PT. Berjaya Lombok Tirta (BLT), akhirnya diterima oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mengolah dan memasok air bersih ke 3 Gili (Air, Meno, Trawangan). Kepastian itu diperoleh setelah PT. BLT menggelar ekspose di depan Pemda KLU, Kamis (9/6).

Hadir dalam ekspose itu, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH, mewakili Bupati KLU, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Melta, KPH Rinjani Barat, BWS Nusra, unsur SKPD serta Direktur PDAM dan kepala desa. Sementara di pihak investor, hadir Direktur Utama PT. BLT, Barat Iriansyah, yang melibatkan beberapa pakar air yang terlibat menerjakan investasi serupa di beberapa daerah di Indonesia. BLT juga menghadirkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita tidak MoU lagi, tapi kita membangun tim untuk langsung bekerja. Kita targetkan proses awal berupa pengkajian berbagai aspek akan selesai 2 bulan, baru dimulai pengerjaan proyek untuk 8 sampai 12 bulan,” ungkap Barat, usai ekspose.

Tim yang dibentuk ini terdiri dari unsur Pemda KLU (SKPD dan BUMD), manajemen PT. BLT, pakar air, termasuk SKPD vertikal, seperti BWS dan KPH Rinjani Barat. Secara prinsip, tim akan bekerja untuk mengetahui lebih rigid volume air agar tidak mengganggu irigasi, menentukan titik pengambilan air untuk diolah, hingga kajian harga jual, dan pola pemasangan pipa melewati bawah laut.

“Kalaupun ada yang berubah sesuai kajian awal, tentu tidak banyak. Paling penting adalah bagaimana kajian hukumnya agar BLT tidak melanggar, investor tidak rugi dan daerah juga masyarakat untung,” tegasnya.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., usai ekspose juga sempat mengomentari kehadiran investor ini. Menurutnya, Pemda sangat welcome dengan investasi sektor apapun, asalkan kucuran dananya memberi keuntungan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Kita apresiasi kehadiran BLT dan investor lainnya yang banyak menanamkan modal di KLU. Yang harus diutamakan di sini, bagaimana investasi tidak merugikan kedua pihak.

Umpama ada dana sharing

dari APBD, tentu akan kita kaji, syukur-syukur tidak ada,” ungkap Sarifudin.

Ia membenarkan telah memberi instruksi kepada bawahan untuk menindaklanjuti rencana investasi itu.

Langkah ini sekaligus sebagai penegasan bahwa masalah air untuk 3 Gili cukup akut, dan tak akan bisa ditanggulangi oleh PDAM. Sementara itu, dalam ekspose tergambar bagaimana sesungguhnya pola kerjasama investasi yang berjalan.

Perwakilan BPP SPAM Kementerian PUPR, Adi S., menjelaskan poin pokok kerjasama adalah tidak melanggar aturan. Sebab dampak dari kekeliruan bisa menimbulkan privatisasi dan eksploitasi sumber air.

“Misalnya dalam izin tertuang kapasitas 18 liter per detik, tetapi ini kemudian direkayasa dengan menempatkan titik bor di urat nadi air, sehingga dalam waktu tertentu menyebabkan mata air mengering.

Ada juga izin pengambilan air disalahartikan oleh investor dengan memagari kawasan sumber air, sehingga tak bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Adi. Dalam pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha swasta (KPBU), pemerintah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), dikarenakan Badan Usaha Swasta (BUS) tidak diperbolehkan mengelola air baku dan menjual langsung. Melainkan BUS hanya mengolah air baku menjadi air curah untuk dijual ke PDAM, kemudian BUMD inilah yang menjual ke masyarakat. PJPK bisa dari unsur kepala daerah, ataupun direksi/komisaris BUMN/BUMD. Sementara, Kepala KPH Rinjani Barat, Madani, mengatakan izin investasi di areal kawasan hutan telah disederhanakan oleh Kemenhut. Izin pemanfaatan sumber air kawasan Konservasi cukup di KPH. “80 persen izin di kementerian sudah diserahkan ke daerah, termasuk izin pengelolaan air bersih. Dalam waktu dekat izin tambang juga akan menyusul,” katanya.

Demikian halnya dengan BWS Nusa Tenggara, mereka juga tidak mempersoalkan rencana pemasangan Pipa air bersih 12 inchi, asalkan mengiktui zonasi yang diatur. Paling memungkinkan dalam pemasangan pipa air bersih adalah mengikuti jalur kabel listrik PLN. Tentunya dalam prosesnya, BWS akan turun untuk melakukan pengawasan, sehingga tidak melanggar zona konservasi laut. (ari)

Tak Kompak, Ketua Fraksi Hanura Tindak Anggotanya Tanjung (Suara NTB) Konsistensi Fraksi Hanura di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya tengah menemui batu sandungan. Hal ini lantaran sikap kalangan anggota fraksi tak kompak.

Adalah aksi walk out yang dilakukan Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH, saat paripurna tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015, Rabu (8/

7), tak diikuti oleh anggotanya. Sebut saja, Anggota Fraksi dari Partai Hanura sendiri, Arif Usman. Yang berangkutan tak ikut keluar dari ruang sidang. Sikap anggota fraksinya itu lantas membuat Ardianto kecewa.

“Ini menunjukkan Fraksi Hanura tidak kompak. Oleh karena itu, saya segera bersurat ke pimpinan partai. Biar nanti partai yang mengambil tindakan. Dengan begini partai tahu bagaimana keadaan di DPRD,” cetusnya.

Lantas mengapa harus walk out? Sebagaimana diketahui, aksi walk out dilakukan sejumlah anggota DPRD. Sikap politik ini ditunjukkan sebagai “balasan” bagi sekda yang dikirim eksekutif.

“Sekda sudah 5 kali tak hadir saat kita undang dengan resmi. Mengapa sekarang kita mesti hadir saat dia yang mewakili eksekutif. Jadi, langkah walk out ini sebagai sikap kami menjaga nama baik lembaga,” cetusnya.

Dalam pandangan Ardianto,

walk out yang dilakukannya dengan beberapa anggota fraksi lain, seharusnya diikuti khususnya oleh anggota Fraksi Hanura. Namun tidak demikian dengan Arif Usman. Pasifnya Arif dan memilih mengikuti sidang setidaknya menjadi satu penilaian anggota DPRD dari partai lain terhadap keharmonisan Partai Hanura di DPRD. “Kekompakan Hanura dipertaruhkan, masa iya, anggota fraksi lain ikut walk out sedangkan dari partai hanura

sendiri ikut sidang sampai selesai,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Arif Usman, via telepon mengklaim tidak ada masalah apapun yang terjadi di tubuh fraksi. Ia berdalih, langkah walk out di kalangan Fraksi tidak dikomunikasikan sejak awal.

“Tidak ada apa-apa.

Masalah walk out memang tidak ada komunikasi sejak awal dari fraksi. Namun demikian, setelah Ketua menskors sidang, saya juga ikut keluar,” ujar Arif santai. (ari)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Soal Abrasi Pantai

Bupati Lobar akan Mengadu ke Presiden Giri Menang (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo diagendakan berkunjung ke lokasi PLTU Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Sabtu (11/6). Presiden akan melihat sejauh mana progres proyek PLTU yang sejauh ini masih belum rampung.

Presiden direncanakan akan membawa serta beberapa menterinya.

Memanfaatkan kunjungan presiden ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid berjanji akan menyampaikan keluh kesah dan tuntutan masyarakat di sekitar lokasi PLTU terkait dampak abrasi akibat keberadaan PLTU. Bupati akan berkoordinasi dengan gubernur untuk menyampaikan persoalan ini.

“Saya akan koordinasi dengan gubernur, soal pertemuan dengan pak presiden. Saya akan komunikasi supaya pak gubernur menyampaikan persoalan

ini ke pak presiden,” kata bupati di hadapan masyarakat Taman Ayu yang tergabung dalam Pokmaswas Desa Taman Ayu saat hearing di kantor Bupati Lobar, Kamis (9/6).

Sementara itu warga Desa Taman Ayu, sangat berharap nanti akan ada diskusi dengan presiden ketika berkunjung ke Jeranjang. Harapan itu disampaikan Kades Taman Ayu, H. Junaidi. Ia menyampaikan, persoalan abrasi pantai ini sangat parah, sehingga mengancam pemukiman warga.

“Pemukiman warga itu tinggal beberapa meter jaraknya dari bibir laut, jadi sangat parah sekali,” ungkapnya.

Kedatangan presiden ini, lanjutnya, akan dimanfaatkan warga untuk menyampaikan semua masalah yang dihadapi dari imbas PLTU. Apalagi, masalah abrasi harus mendapatkan penanganan pemerintah pusat dan PLN. Pada bagian lain, bupati mengkritik PT PLN yang lamban menangani masalah bencana abrasi dampak dari

PLTU. Bupati meminta stafnya mengagendakan pertemuan dengan PT PLN supaya dirinya bisa menghadiri langsung.

Untuk menuntaskan persoalan abrasi ini, pihaknya mencoba mencari langkah yang bisa dilakukan pemda melalui SkPD terkait dalam jangka pendek. Jika memungkinkan dilaksanakan SKPD, maka akan dilakukan. Menurutnya, kalau pemda saja yang diandalkan untuk menyelesaikan, maka sulit tanpa peran serta PLN. Karena itu jelasnya, ia meminta jajarannya untuk merancang pertemuan dengan PLN untuk dihadiri langsung olehnya. Menurutnya, untuk merespon cepat masalah ini, pihak PLN harus dipaksa. “Kalau begini PLN harus dipaksa

baru cepat,” tegasnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai pihak yang hadir pada pertemuan tersebut, Bupati menyimpulkan beberapa solusi yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Jangka panjang, perlu dipasang alat pemecah gelombang. Pengadaan alat ini, ujarnya, dalam waktu dekat sulit direalisasikan, karena terbentur sistem pengganggaran.

Ia mempertimbangkan solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh warga dan SKPD bahwa dilakukan rekonstruksi jeti diganti menggunakan sistem pancang. Sebab menurut kajian Distamben, bahwa salah satu penyebab gelombang adalah dermaga jeti. (her)

Copot Asisten II, Bukan Sebuah Solusi

Segera ’’Action’’ PT. INDONESIATourism Development Corporation (ITDC) bakal memulai seluruh aktivitas pembangunan fisik di kawasan Mandalika Resort tahun ini. Pembangunan diawali dengan pembangunan masjid di dalam kawasan pada akhir bulan Juli mendatang.

Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT. ITDC, Abdulba M. Mansoer dalam rapat koordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Rabu (8/6) malam.

(Suara NTB/kir) Menurutnya, pembangunan Abdulba M. Mansoer masjid sebagai penanda dimulainya pembangunan sejumlah fasilitas pendukung di dalam kawasan Mandalika. “Masjid tersebut nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektar. Dengan daya tampung bangunan masjid sebanyak 700 jemaah dari daya tampung total area masjid sebanyak 2 jemaah orang,” terangnya.

Rencananya, peletakan batu pertema pembangunannya akan dilaksanakan bersamaan dengan gelaran MTQ tingkat nasional akhir bulan Juli besok. Dan, diharapkan bisa dihadiri langsung Presiden Joko Widodo. “Nantinya masjid ini diharapkan bisa menjadi ikon bagi kawasan Mandalika sendiri,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid dalam kawasan Mandalika merupakan bagian dari pengembangan tahap pertama dari dua tahap pengembangan yang direncanakan. Di mana selain masjid, pada pengembangan tahap pertama tahun 2016 ini ada satu hotel berbintang yang juga akan dibangun tahun, yakni Pullman Hotel. “Fisiknya kita rencanakan mulai Bulan Oktober mendatang. Dan, ditargetkan pada pertengahan tahun 2017 mendatang pembangunannya sudah tuntas,” jelasnya.

Hotel ini, ujarnya, merupakan satu dari dua hotel berbintang yang akan dibangun oleh pihak ITDC sendiri dan merupakan bentuk investasi ITDC di kawasan Mandalika. Di mana selain Pullman Hotel akan dibangun juga Club Med Hotel yang kontruksinya direncanakan akan mulai dikerjakan awal tahun 2017 mendatang.

Selain itu, ada juga Royal Tulip Hotel. Nantinya akan dibangun oleh investor asal Korea ditambah lagi Hotel Marirot atau Hotel Marison oleh investor lainya. “Hotel-hotel tersebut juga direncanakan baru akan dikerjakan mulai tahun 2017 mendatang,” tambahnya.

Dari ke empat hotel tersebut, lanjutnya, total kamar yang tersedia nantinya sekitar 1.500 kamar dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 2.000 sampai 2.500 orang. Kondisi ini akan jadi kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk bisa mengisi peluang yang ada tersebut. Terlebih pihaknya dengan para investor sudah membangun komitmen untuk mempriotitaskan tenaga kerja lokal. (kir)

Harga Daging Sapi Tembus Rp 130 Ribu Giri Menang (Suara NTB) Harga daging dan sejumlah bahan pokok lainnya merangkak naik selama puasa ini. Harga daging naik drastis menembus Rp 120-130 ribu per kilogram. Begitupula harga daging ayam naik dengan kisaran Rp 5-10 ribu. Selain harga daging naik, harga bumbu juga naik.

Pantauan harga di Pasar Kediri, harga daging ayam naik sebesar Rp 5-10 ribu dari Rp 35 ribu menjadi Rp 45-50 ribu per kilogram. Sedangkan harga daging sapi, masih naik menjadi Rp 120-130 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 120 ribu per kilogram.

Menurut Hj. Sari, pedagang daging di Pasar Kediri, kenaikan harga mulai terjadi sejak beberapa hari memasuki bulan puasa. “Naiknya memasuki bulan puasa ini, biasanya nanti turun naik lagi jelang lebaran,” terangnya.

Ia mengaku, harga pembelian di tingkat jagal sebesar Rp 80 ribu, sedangkan ditambah ongkos angkut dan lain-lain naik sekitar 50 ribu. Menurutnya, harga daging sendiri bervariasi tergantung jenisnya.

Hal senada disampaikan pedagang bumbu H. Munawar.

Menurutnya, harga yang mengalami kenaikan, seperti jahe, laos dan merica antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu. Harga merica, per kilogram mencapai Rp 190 ribu naik menjadi Rp 200 ribu.

Bawang putih naik dari harga Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu.

Sedangkan bawang merah mengalami penurunan dari Rp 36 ribu menjadi Rp 34 ribu. Sedangkan harga minyak goreng dan cabai dalam posisi normal Rp 12 ribu dan Rp 23 ribu per kilogram. Telur mengalami kenaikan yang lumayan, dari biasanya Rp 33-34 ribu menjadi Rp 40 ribu satu trai.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Dra. Hj Lale Prayatni mengakui beberapa bahan pokok naik dan turun harganya. Rata-rata kenaikan harga bahan kebutuhan 5-9 persen. Harga bawang merah misalnya, naik dengan kisaran 2 ribu dari Rp 28 ribu menjadi Rp-30 ribu. Harga telur juga naik, demikian pula harga gula drastis dari Rp 12 ribu menjadi Rp 17 ribu naiknya sekitar Rp 5 ribu. “Harga gula ini naik. Begitu masuk bulan Mei (akhir April lalu),” akunya. (her)

(Suara NTB/her)

HARGA NAIK - Harga kebutuhan pokok di pasar merangkak naik.Tampak, penjual bahan kebutuhan pokok di Pasar Kediri sedang menjaga barang dagangannya, Kamis (9/6).

(Suara NTB/her)

HEARING - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat bertemu dengan Pokmaswas Desa Taman Ayu saat hearing mengenai abrasi pantai di dekat PLTU Jeranjang di Kantor Bupati Lobar, Kamis (9/6).

(Suara NTB/kir)

TANDA TANGAN - Bupati Loteng H.M. Suhaili FT (dua dari kiri) bersama Dirut PT. ITDC, Abdulba M. Mansoer, menandatangani MoU terkait pengembangan kawasan Mandalika, Rabu (8/6) malam.

Kembangkan Kawasan Mandalika

ITDC-Pemkab Loteng Tandatangani MoU Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama terkait rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort. Hal ini sebagai wujud nyata dukungan penuh Pemkab Loteng kepada PT. ITDC selaku BUMN yang diserahkan mandat untuk mengambangkan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Tastura I Kantor Bupati Loteng, Rabu (8/6) malam oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, dan Direktur Utama PT. ITDC, Abdulba M. Mansoer. Penandatanganan ini juga disaksikan anggota FKPD Loteng, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, juga turut hadir.

“Jadi di kita (PT. ITDC) ada dua MoU yang ditandangani.

Pertama MoU kerjasama den-

gan investor dan MoU dengan pemerintah daerah setempat,” ungkap Dirut PT. ITDC Abdulba M. Mansoer, kepada wartawan.

Adapun MoU dengan pemerintah daerah, ujarnya, terkait dengan dukungan yang diberikan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Mandalika. “Jadi MoU ini sebagai bentuk kesepakatan awal dulu. Detail kerjasama nantinya seperti apa akan dibahas kemudian. Terpenting sudah ada komitmen dari pemerintah daerah, mendukung rencana pengembangan kawasan tersebut,” ujarnya.

Sementara Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, mengaku lega dengan adanya MoU ini.

Jika impian untuk bisa melihat kawasan Mandalika dikembangkan sudah akan menjadi kenyataan. Mengingat rencana pengembangan kawasan ini sudah begitu lama dinanti oleh masyarakat di daerah ini, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mendukung.

“Bagi kami ini sebuah keniscayaan (keharusan) untuk

mendukung rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort. Karena dampak positifnya bagi masyarakat dan daerah akan begitu besar.

Terutama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini,” ujarnya.

Adanya MoU dan dengan akan dimulainya rencana pengembangan kawasan Mandalika ini, ujarnya, maka yang perlu dilakukan semua elemen masyarakat di daerah ini adalah memberikan dukungan. Termasuk menyiapkan diri menghadapi pembangunan di dalam kawasan Mandalika, sehingga masyarakat tidak hanya jadi penonton. Tapi paling tidak bisa ikut berperan di dalamnya.

Selain itu, ujarnya, dukungan keamanan dari masyarakat sangat berperan, supaya rencana pengembangan kawasan ini bisa berjalan lancar sesuai target yang ada. “Ini yang paling penting. Semua elemen masyarakat memberikan dukungan. Dengan sama-sama saling bahu membahu mewujudkan keamanan dan kenyamanan di kawasan Mandalika,” harapnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Adanya desakan DPRD Lombok Barat (Lobar) agar mencopot Asisten II Setda Lobar Robijono Prasitanjo terkait aksi walk out saat rapat paripurna ditanggapi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Bagi Bupati Lobar, permintaan DPRD Lobar tetap akan ditindaklanjuti, namun perlu dicari sebuah solusi terbaik.

“Di sini bukan masalah pemberhentian Pak Asisten II, tapi kita cari solusinya yang paling penting,” ujarnya saat ditemui usai Shalat Zuhur berjamaah di Masjid Pemda, Kamis (9/6).

Dalam persoalan ini, lanjutnya, bukan masalah pemberhentian jajarannya, namun jauh lebih penting bagaimana mencarikan jalan keluar. Saat ini pihaknya masih mengupayakan upaya diplomasi dengan DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini.

Terkait bentuk penyelesaian

masalah ini belum ditemukan solusinya, namun sudah ada komitmen agar tidak mengganggu pembahasan terkait hal besar, misalnya APBD-P. Dalam pertemuannya dengan unsur pimpinan dewan beberapa waktu lalu belum ada titik temu.

Namun sudah ada komitmen menyelesaikan dengan dewan, selain itu dewan berkomitmen rencana menetapkan sesuatu yang menjadi keputusan DPRD tidak akan berpengaruh. “Sudah ada komitmen tidak akan mempengaruhi pembahasan lainnya,”tegas bupati.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis ada tiga hal keinginan dewan yang perlu diperhatikan oleh bupati, di antaranya Asisten II diminta meminta maaf ke lembaga dewan. Kedua, Asisten II Setda Lobar dilarang menginjakkan kaki di DPRD. Dan ketiga bupati harus mengganti Asisten II dengan pejabat lain. (her)

Selama Ramadhan

Pemkab Lobar Gelar Kultum Usai Shalat Zuhur Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelar kuliah tujuh menit (kultum) rutin setiap selesai Shalat Zuhur selama bulan Ramadhan di Masjid Pemda Lobar.

Kultum ini bermaterikan keutamaan puasa pada bulan Ramadhan. Pada Kamis (9/6), ratusan ASN mengikut kultum usai Shalat Zuhur berjamaah.

Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, menjelaskan kegiatan kultum tak direncanakan Pemda, dilakukan secara spontan. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif untuk mengisi

ibadah selama bulan puasa. ‘’Kegiatan di Pemda sendiri menggalakkan shalat berjamaah khusus bagi ASN lingkup kantor pemkab. Jadi ada gerakan shalat berjamaah, itu untuk meningkatkan keimanan dan kedisiplinan ASN,” jelasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada penekanan bagi ASN agar ikut berjamaah, namun alangkah lebih baiknya berjamaah di Masjid Pemda. Selain memprogramkan gerakan shalat berjamaah, pemda juga memprogramkan gerakan magrib mengaji dan belajar. (her)

Warga Miskin yang Tak Pernah Disentuh Bantuan Malang nian nasib keluarga Papuq Supar (60), janda tua yang tinggal di Dusun Tegal Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Hampir separuh usia hidupnya, dihabiskan dalam kondisi kekurangan. Ia tinggal bersama anak dan menantu serta 4 cucunya di gubuk reot yang nyaris ambruk. Mirisnya, ia tak pernah disentuh bantuan pemerintah. Bantuan dana PSKS tak diperoleh, begitupula bantuan rumah kumuh yang seharusnya diperoleh justru jauh dari harapan. Gubuk reotnya berkali-kali dipotret oleh petugas Pemda untuk didata diberikan bantuan rumah kumuh, namun hal itu tinggal janji, karena tak pernah terealisasi.

DISAMBANGI di gubuk reotnya, beberapa waktu lalu, Papuq Supar sedang duduk di teras bersama anaknya. Tampak sekali kondisi gubuknya kontras dengan rumah batu di sekelilingnya. Gubuknya berjejer dengan rumah anaknya yang juga kondisinya tak jauh beda.

Rumahnya yang berukuran tidak terlalu besar bertembok batubata, namun di sana-sini jebol dan warnanya berubah tampak usang dimakan usia.

Atap rumahnya terbuat dari genteng, namun banyak yang bocor. Bahkan bagian atapnya ambruk, sehingga harus disangga menggunakan bambu. Di dalam gubuknya, tak terlihat ada satupun barang berharga.

Hanya terdapat perabotan dapur yang terlihat berserakan. Begitupula kondisi dalam kamar tidur, menyatu dengan dapur. Ia terpaksa menyulap kamarnya menjadi satu dengan dapur, karena dapurnya ambruk diterpa hujan beberapa bulan lalu.

Kepada wartawan Ibu satu anak ini berkeluh kesah ten-

tang beratnya beban hidup yang dijalaninya. Wajahnya yang tampak mulai keriput, tak mampu menyembunyikan lelahnya menanggung hidup.

Namun ia masih bisa tersenyum, meski di tengah kondisinya saat ini. Rambutnya memutih menandakan usianya sudah lanjut, akan tetapi ia masih hidup menderita. Dituturkannya rumah reot yang kini ditinggalinya bersama 6 anak dan cucunya merupakan warisan dari pamannya.

Ia menempati gubuk itu semenjak masih remaja sampai sekarang. “Rumah ini warisan, sekarang kami tinggali 7 orang. Saya, anak dan menantu serta empat cucu,”tuturnya dengan wajah berkaca-kaca.

Sepeninggalan pamannya, gubuk reot itu diserahkan kepadanya untuk ditinggali. Dulunya, ia tinggal bersama suaminya. Namun miris, belum 5 tahun usia anak pertamanya suaminya harus pergi meninggalkannya untuk selamanya.

Beban hidup pun kian berat ia rasakan, sebab ia mesti

menghidupi anaknya sendirian. Untuk bisa menyambung hidup, ia pun sempat merantau bersama anaknya ke Sumbawa. Nasib sial dialaminya, karena diterjang bencana banjir. Saat itu, ia nyaris tak selamat. Namun untungnya, ia dan keluarganya yang lain bisa selamat. Akhirnya ia bersama anaknya pun pulang kampung.

Semenjak itulah ia mulai tinggal di gubuk reotnya bersama anaknya.

Selama tinggal di rumahnya itu, ia tak pernah memperbaikinya, karena tak memiliki biaya. Meski kondisinya tak layak huni, namun ia terpaksa tinggal di gubuk tersebut. Berkali-kali, gubuknya itu ambruk, bahkan hampir menimpanya. Untungnya, ada warga sekitar yang menyumbang uang untuk dipakai memperbaiki gubuknya. Termasuk Kades setempat menyumbang uang untuk dipakai membeli bambu sebagai penyangga bangunan gubuknya tersebut.

Ia mengaku, saat ini ia tak berani menempati gubuknya tersebut. karena takut ditimpa bangunan yang kapan saja bisa roboh. Ia pun numpang di rumah menantunya, jika hujan lebat. Ketika hujan turun, air hujan masuk ke rumahnya dari atap yang bocor. Bahkan akibat hujan, atap di bagian depan gubuknya roboh sebulan lalu. Atas kebaikan menantunya, gubuknya yang nyaris ambruk diperbaiki dengan menyangga menggunakan bambu.

Ia mengaku, selama tinggal di gubuk itu tak pernah ada

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Papuq Supar, salah satu penduduk Lobar yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah harus segera turun mengatasinya. bantuan dati pemerintah.

Berkali-kali petugas datang memotret kondisi rumahnya, namun tak ada tindak lanjut.

Janji pemerintah untuk memberikan program rumah kumuh tidak ada yang terealisasi. Bantuan dana dari PSKS pun tak pernah sampai ke dirinya. Semenjak program ini diluncurkan oleh pemerintah, ia tak pernah diberikan.

Ketua gabungan pemuda Lobar (Gapemda) Lobar, Herman menyayangkan masih banyaknya rumah warga di Lobar khususnya di Kuripan yang kumuh. Padahal Kuripan masuk daerah perkotaan, karena berbatasan dengan ibukota kabupaten, Gerung. Ia mengkritisi kinerja Pemda dalam hal pemberian bantuan rumah kumuh yang tak merata.

Menurutnya perlu perhatian besar terhadap masalah ini. Karena kuripan induk kota, termasuk dilalui alternatif jalur BIL. Sementara itu, Kades Jagaraga, Mukaram membenarkan banyaknya rumah warga setempat yang tak layak huni. Pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan ke Pemda, namun belum ada realisasi.

Persoalan rumah kumuh ini sudah dibahas pada pembahasan RPJMD desa, tinggal usulan ini dimasukkan ke pemda. Ia mengaku, dari tujuh dusun di desa itu, rumah kumuh tersebar hampir di semua dusun, di antaranya dusun Dasan Geres sebanyak 27 unit, Tegal sebanyak 120 unit lebih dan Dusun Bremi 45 unit. (her)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sekwan Kesulitan Tagih Mantan Anggota DPRD KSB

Taliwang (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini tak kunjung berhasil melakukan penagihan hutang kerugian negara dari tangan sejumlah mantan anggota DPRD itu.

Sekretaris DPRD KSB Ir. Irhas R. Rayes, M.Si mengatakan, salah satu kesulitan pihaknya menagih uang negara dari para mantan anggota Dewan itu, karena tidak adanya daya paksa. Pihaknya dalam menagih hanya mampu melayangkan surat penagihan, tanpa adanya sanksi bagi para mantan anggota jika tidak segera melakukan pengembalian kerugian negara. “Tidak ada aturan yang

bisa kemudian kita jadikan bahan untuk menekan mereka agar segera membayar,” katanya.

Tidak saja dalam bentuk uang yang telah digunakan selama menjabat, Irhas mengungkapkan, ada beberapa anggota yang masih memegang fasilitas dalam bentuk barang yang disediakan bagi mereka yang belum dikembalikan.

Kondisinya pun sama, upaya Sekretariat DPRD untuk me-

mintanya tetap tak membuahkan hasil. “Barangnya berupa Ipad. Ini juga masuk dalam bentuk kerugian negara. Makanya kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengembalikannya,” timpalnya seraya mengungkapkan, ada lima mantan anggota DPRD KSB yang sejauh ini masih terlilit kewajiban melakukan pengembalian kepada negara.

“Mereka ini ada yang peri-

ode tahun kemarin, dan ada juga tahun sebelumnya. Dan kalau ditotal dalam bentuk uang, nilainya kurang lebih Rp 50 juta,” sambung Irhas.

Selain para mantan anggota Dewan, beberapa anggota yang aktif menjabat juga ada yang tercatat telah merugikan negara. Terhadap mereka, pihak Sekretariat DPRD tidak terlalu berat melakukan penagihan.

Pasalnya pihak sekretariat DPRD dapat langsung memotong dari gaji mereka. “Yang masih aktif kita tidak terlalu berat. Mereka semua sedang dalam proses pengembalian dengan cara memotong gaji mereka,” imbuh Irhas. (bug)

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk memperketat pengawasan distribusi minyak tanah (Mitan) di tiap tingkatan. Hal ini disarankan mengingat di lapangan masih terjadi kecurangan pada proses distribusi di tiap tingkatan.

“Saya masih sering dapat laporan. Baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Makanya pengawasan harus diperketat,” kata anggota Komisi II DPRD KSB Abidin Nasar, SP., Abidin Nasar MPM kepada media ini, Kamis (9/6).

Menurut dia, disetujuinya pemisahan kuota jatah mitan KSB dengan kabupaten Sumbawa yang sekaligus adanya penambahan jatah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan mitan. Sebab selain jatah yang diberikan masih kurang, kebocoran pada proses distribusi juga menjadi faktor lain masyarakat tetap sulit memperoleh bahan bakar utama rumah tangga itu. “Penambahan jatah tidak akan efektif kalau masih ada kebocoran,” tegasnya.

Untuk memperketat pengawasan pada proses distribusi itu, Abidin menyarankan pemerintah mengambil langkah serius. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, pengawasan jangan hanya pada proses distribusi dari Depo Pertamina ke pangkalan saja, tapi di seluruh tingkatan. “Nah yang paling penting berikan efek jera. Kalau ditemukan ada permainan, maka tindak tegas pelakunya dengan cara menempuh jalur hukum,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Langkah pengawasan ini kata Abidin, harus dijadikan upaya jangka pendek pemerintah untuk menutupi kekurangan mitan di masyarakat. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah harus segera mengupayakan terlaksananya program konversi Mitan ke gas yang saat ini sudah mulai dilaksanakan pemerintah pusat. “Cari cara supaya konversi itu segera terealisasi. Karena kalau seperti ini terus, kasihan masyarakat,” pungkasnya.

Tidak saja untuk kebutuhan mitan, Abidin mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat terutama di bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Pemerintah harus bisa memastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat tersedia agar masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh kebutuhan sehari-harinya. “Memang kalau dari sisi harga pemerintah tidak bisa mengintervensi karena itu sudah hukum pasar. Makin banyak permintaan terhadap suatu barang, maka harganya semakin tinggi. Tapi pemerintah harus menjaga dari sisi ketersediaannya,” imbuhnya.

Ia pun berharap, pemantauan terhadap ketersediaan barang di pasaran secara rutin dilakukan oleh dinas teknis.

Sebab dalam sebulan ke depan (selama Ramadhan) kebutuhan masyarakat akan terus meningkat. “Jangan sampai lengah. Karena masyarakat sedang butuh-butuhnya untuk menunjang kegiatan ibadah mereka,” pungkasnya. (bug)

KSB Siap Lepas Kewenangan Bidang Kelautan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah meyiapkan segala hal menyangkut pelimpahan kewenangan pada bidang kelautan dan perikanan ke pemerintah provinsi sesuai dengan amanat Undang Udang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Semuanya sudah siap. Tinggal diserahkan saja begitu sampai waktunya,” jelas Kabid Kelautan dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil (DKPP) KSB, Noto Karyono, SPi kepada wartawan, Kamis (9/6).

Ia mengatakan, sesuai dengan ketentuan, penarikan kewenangan disertai pula dengan pengambilalihan seluruh hal yang menyangkut bidang terkait yang terdiri dari personel, pembiayaan, peralatan dan dokumen (P3D). Noto menyebutkan, keempat hal itu juga sudah pula disiapkan terutama personel dan peralatannya. “ Sudah kita identifikasi semua dan masuk dalam daftar penyerahan. Jadi kita siap kapan saja,” sebutnya.

Dari sisi personel, DKPP KSB nantinya akan menyerahkan sebanyak sembilan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Terdiri dari tujuh personel sebagai penyuluh perikanan dan dua orang lainnya pegawai yang selama ini mengurusi bidang perikanan kelautan pesisir dan pulaupulau kecil di DKPP KSB. “Kalau yang penyuluh langsung diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen - KP) sementara yang bertugas mengurusi bidang diambilalih provinsi,” urai Noto.

Ia menjelaskan, berdasarkan jadwal yang telah ada, pelimpahan kewenangan tersebut ke pemerintah provinsi akan efektif per 1 Oktober 2016 mendatang. Sementara penganggaran dan pembiayaannya hingga akhir tahun 2016 tetap akan diserahkan ke daerah masing-masing.

“Biar kewengannya dilimpahkan Oktober, tapi penganggarannya baru efektif per 1 Januari 2017. Nah tiga bulan terakhir kemudian pembiayaannya masih ada pada kita (Pemda KSB),” terang Noto.

Selanjutnya ia menjelaskan, di akhir tahun keberadaan bidang kelautan dan perikanan di DKPP KSB, masih terdapat sejumlah progran yang dilaksnakan. Terutana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Infratsruktur Pembangunan Daerah (IPD).

Dari anggaran itu, sejumlah kegiatan pun telah dilaksanakan, di antaranya melengkapi sarana dan prasarana pos pengamanan di desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano dan membeli satu unit kapal speed boat untuk kegiatan patroli perairan di wiyalah kecamatan Poto Tano. Sementara pada bidang pulau-pulau kecil diarahkan pada peningkatan sarana tambat labuh, sarana transportasi bahari, penataan lingkungan pesisir di wilayah kecamatan desa Poto Tano dan Sepakek.

“Kalau dari APBD tahun ini kita hanya untuk kegiatan pengawasan saja,” pungkas Noto. (bug) Noto Karyono (Suara NTB/bug)

Mantan Bendahara SMKN 1 Lunyuk Kembali Dipanggil Polisi (Suara NTB/arn)

MASUK SUNGAI - Truk yang terjungkal dan masuk sungai (atas). Sebagian korban penumpang truk yang terjungkal mendapat perawatan di Puskesmas Lenangguar, Kamis (9/6).

Truk Terjungkal di Lenangguar, Satu Orang Tewas Sumbawa Besar (Suara NTB) Nasib nahas menimpa sejumlah warga Sampar Maras, Labuan Badas, Kamis (9/ 6). Setelah mesin truk yang mereka tumpangi tiba-tiba mati di atas jalan menanjak dan harus terjungkal hingga ke dasar sungai. Akibatnya belasan orang mengalami luka berat. Seorang penumpang dinyatakan tewas di lokasi.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Kamis (9/6) menyebutkan, rombongan warga dari Sampar Maras hendak menggelar minang ke desa Padasuka Kecamatan Lunyuk. Menyewa dan

menumpangi sebuah truk.

Begitu tiba di sekitar wilayah Lamurung kecematan Lenangguar, truk harus melewati sebuah tanjakan. Namun belum sampai di atas, truk yang bermuatan sekitar 20 orang mati mesin sehingga sopir tak bisa lagi megendalikannya. Truk pun terjungkal dan berguling ke bawah dekat jembatan.

Camat Lunyuk, Tajuddin S.H, kepada Suara NTB membenarkan kejadian tersebut.

Akibat kejadian ini, satu orang penumpang yang belakangan diidentifikasi bernama Ni Luh Rohmini (44) meninggal di tempat. Sebanyak 13 pen-

umpang lainnya mengalami luka berat dan delapan di antaranya mesti dirujuk ke RSUD Sumbawa. Jenazah Ni Luh langsung dievakuasi dan dibawa menggunakan mobil jenazah milik Pemkab ke RSUD Sumbawa.

Begitu pula dengan korban luka lainnya juga turut dievakuasi menggunakan Puskel milik Puskesmas Lenangguar. Untuk selanjutnya mendapatkan perawatan medis dari petugas.

“Kami bersama Polsek Lenangguar dibantu masyarakat berhasil mengeavakuasi korban dan seluruh penumpang truk,” terangnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sumbawa terus menelusuri dugaan penyimpangan dana Biaya Operasional Siswa (BOS) SMKN 1 Lunyuk. Dalam hal ini polisi kembali akan memanggil mantan Bendahara sekolah setempat yang berinisial AW. AW dipanggil guna pemeriksaan tambahan guna melengkapi keterangan sebelumnya. “Rencananya yang bersangkutan akan kami panggil untuk pemeriksaan tambahan,” kata Kapolres Sumbawa melalui Kanit Tipikor Aiptu Sumarlin, Kamis (9/6).

Sejauh ini, pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah saksi. Mulai dari mantan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah baru, serta mantan bendahara yang berinisial AW. Baru-baru ini, pihaknya

juga memintai keterangan dua pejabat Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa pada Rabu (8/6). Yakni M. Ali, HK, S.Pd., M.Pd selaku Kabid Dikmen dan Feni selaku Kasi Manajemen Dikmen. Keduanya dimintai keterangan guna menggali proses pengusulan dana BOS untuk SMK sekabupaten Sumbawa. Termasuk mekanisme pencairan dananya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Dinas Diknas hanya mengetahui sistem dari dana BOS. Namun untuk pengelolaannya dilakukan oleh masingmasing sekolah. Berawal dari sekolah mengusulkan sendiri ke Kemendikbud.

Kemudian dana dikirim langsung ke rekening sekolah. “Dinas sifatnya hanya monitoring saja.

Tidak ada sangkut paut masalah keuangan. Semua yang mengelola dari pihak sekolah,” pungkasnya. (ind)

BSPS di Lekong Masih Tunggu Persetujuan Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun ini Pemkab Sumbawa mengusulkan tiga desa ke pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PERA).

Untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun baru desa di kecamatan

Lunyuk yang disetujui. Sementara satu desa lainnya, Lekong kecamatan Alas Barat untuk 191 unit rumah yang diusulkan belum mendapat SK persetujuan dari pusat.

“Untuk Lekong masih menunggu pusat. Mudahmudahan dapat disetujui. Yang jelas saat ini, baru dua desa yang sudah keluar SK, yakni Emang Lestari dan Padasua Lunyuk. Total penerima bantuan untuk dua desa tersebut 259 unit rumah MBR,” terang Tim Teknis Kabupaten yang

juga Kabid SDA dan TTG BPM PD Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawaty, M.Si, Kamis (9/6).

Untuk dua desa di Lunyuk telah dilakukan sosialisasi.

Kini dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2). Setelah ada kesepakatan harga toko. PIhaknya mencoba melakukan pencairan dana bantuan tersebut. Berdasaran hasil pengecekan lapangan Fasilitator Masyarakat (FM) di dua desa, ter-

nyata jenis kerusakan rumah penerima bantuan dalam tingkat sedang. Sehingga diperkirakan besaran dana yang akan terserap setiap MBR Rp 10 juta. Artinya total dana yang dibutuhkan untuk dua desa mencapai Rp 2,59 miliar. “Saat ini dalam proses melakukan pertemuan langsung ke kelompok penerima bantuan yang sudah dibentuk untuk menyepakati toko bahan lokal yang akan ditunjuk sebagai penyalur bahan bangunan,” pungkas Wayan. (arn/*)

Wayan Rusmawaty

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/bug)

Distribusi Mitan di KSB Pengembalian Utang Negara Harus Diawasi Ketat

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pemerintah Didorong Kembangkan Sapi Bernilai Ekonomis Dompu (Suara NTB) Kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan pemurnian sapi Bali juga harus diikuti dengan pengembangan sapi yang bernilai ekonomis tinggi. Pengembangan sapi dengan sistem intensifikasi yang memiliki bobot lebih berat dari ras sapi Bali. Jika ada pengusaha yang ingin mengembangkan sapi dengan sistem intensifikasi seperti sapi brahma, si mental, dan limosin siap didukung pemerintah daerah (Pemda).

Amak Yani, salah seorang peternak warga Lanci Manggelewa mengungkapkan harapannya agar pemerintah bisa membantu peternak dengan bibit sapi yang ditangani dengan sistem intensif seperti sapi brahma, si mental dan limosin. Sapi ini rata – rata dikembangkan peternak di Jawa dan bernilai ekonomis tinggi. “Kalau kita bertahan dengan hanya beternak sapi Bali, kita rugi. Karena lebih banyak capeknya. Ketika dijual, harganya tidak terlalu banyak karena bobotnya yang ringan,” katanya.

Kondisi keterbatasan daging nasional, kata Amak Yani, harus dimanfaatkan dengan penyediaan sapi bernilai ekonomis tinggi.

Untuk sapi Bali, bobotnya maksimal 350 – 450 kg per ekor.

Sementara untuk sapi jenis Brahma bisa mencapai 1 ton per ekornya. “Kalau kita kembangkan sapi sejenis ini, kebutuhan daging bisa lebih cepat dipenuhi. Tapi kalau dengan ras sapi Bali, kita butuh waktu lama untuk bisa dijual,” jelasnya.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri yang dihubungi terpisah di ruang kerjanya, Kamis (9/6), merespon baik bila ada pengusaha yang hendak mengembangkan peternakan sapi insentif di Dompu. Sapi jenis ini memiliki bobot jauh lebih berat ketimbang sapi ras Bali, sehingga lebih ekonomis dan harus dirawat secara telaten. “Kalau diharapkan dari pemerintah, untuk saat ini kebijakan pemerintah masih fokus dengan program pemurnian sapi Bali. Tapi bukan berarti pemerintah tutup mata dengan kemajuan teknologi dan ekonomi dunia,” katanya.

Populasi sapi di Kabupaten Dompu saat ini sudah mencapai 112.603 ekor dan 1.656 ekor di antaranya merupakan sapi hasil inseminasi buatan (IB). Sementara kerbau populasinya 7.826 ekor dan tahun 2016, jatah pengiriman antardaerah sapi sebanyak 8.500 ekor dan 1.250 ekor kerbau. Sapi ras Bali memiliki berat lahir sekitar 22 kg dan sapi jenis Brahma mencapai 40 kg untuk berat lahirnya. “Kalau kebutuhan daging lokal, kita sudah surplus. Makanya kita mengirim antardaerah ternak untuk memenuhi permintaan pasar,” terangnya.

Kebutuhan daging nasional tahun 2016 diperkirakan 675 ribu ton pertahun dan yang tersedia dari dalam negeri baru 416 ribu ton per tahun.

Kekurangan 259 ribu ton daging atau 600 ribu ekor dipenuhi dari impor. (ula)

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, H. Hefdin Umar, M. Kes, mengakui Kabupaten Bima masih kekurangan tenaga medis. Untuk itu, SKPD setempat telah menandatangani MoU dengan pemerintah pusat untuk menutup kekurangan tersebut.

“Tenaga medis di Kabupaten Bima masih sangat minim, seperti bidan dan dokter,” ucapnya kepada Suara NTB, Kamis (9/6).

Kata dia, untuk menutupi kekurangan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memulai melakukan penjaringan pegawai medis itu guna ditempatkan di Bima.

Dalam Mou itu, tertuang tenaga medis yang akan dijaring berupa pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 117 orang. Dengan rincian sebanyak 112 bidan, empat dokter umum dan satu orang dokter gigi.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi adanya hal itu. Bahkan pendaftaran saat ini mulai telah dibuka awal Juni kemarin, dengan sitem online.

“Kami hanya bertugas melakukan sosialisasi dan pembukaan tes administrasi. Setelah bahannya lolos dan diverifikasi kemudian akan dikirim ke pusat,” terangnya.

Dia menambahkan untuk tes terakhirnya, berada di tingkat provinsi dan langsung diumumkan, nama- nama yang berhak menjadi tenaga PTT ini.

Baik bidan, dokter umum hingga dokter gigi.

“Kita berharap tenaga medis yang lolos nanti adalah orang-orang yang bisa bekerja profesional dan siap ditempatkan di mana saja, tanpa terkecuali di daerah terpencil dan pelosok,” pungkas Hefdin. (uki)

Bakal Calon Kades di Bima Tuntut Tes Ulang Bima (Suara NTB) – Puluhan bakal calon kepala desa (Kades) yang tidak lolos ujian tertulis untuk maju dalam Pilkades serentak Kabupaten Bima 2016, mendatangi kantor Pemkab Bima, Kamis (9/6). Mereka mengeluhkan pelaksanaan tes tersebut, diduga terjadi banyak kecurangan yang dilakukan panitia.

Mereka hendak menemui Bupati, mempertanyakan surat rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Bima untuk meninjau kembali hasil tes tersebut.

“Tes kemarin cacat hukum, pihak Dewan juga mengakui hal itu. Sehingga mereka mengeluarkan rekomendasi agar tes itu dibatalkan. Bupati harus menindaklanjuti surat itu,” ucap salah seorang bakal calon Kades Parangina Kecamatan Sape, Azhar H. Abdul Hamid.

Menurut Azhar, Bupati harus melakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan tes itu. Sebab, selain terjadi banyak kecurangan, tes itu juga tidak sesuai dengan tahapan dan mekanisme.

“Misalnya terkait masalah skor. Bakal calon yang lain yang memiliki skor rendah diloloskan. Sementara yang tinggi justru gugur pada saat pengumuman,” akunya.

Selain itu pada saat tes tersebut, panitia yang telah diben-

tuk di desa tidak dilibatkan dalam penentuan calon. Justru panitia ada di tingkat Pemerintah daerah di Badan Pemerintahan Desa (BPMDes).

“Masa gara-gara hanya pengalaman kerja, saya tidak diloloskan. Padahal saat pendaftaran tidak ada dalam aturan dan petunjuk. Ini kan lucu,” ujarnya.

Untuk itu mewakili sejawatnya. Azhar mendesak Bupati untuk melakukan seleksi ulang. Jika tidak, pihaknya

Kursi Wakil Ketua DPRD Bima Akhirnya Terisi Bima (Suara NTB) – Kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, akhirnya dapat terisi. Sempat kosong setengah tahun, lantaran ditinggalkan Hj. Indah Dhamayanti Putri yang kini menjadi Bupati Bima. Penggantinya, H. Muhamad, SE resmi dilantik di ruang sidang utama kantor DPRD Bima, Kamis (9/6).

Prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota Dewan yang sebelumnya anggota Komisi II ini, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, H. Muhammad Razzad, SH, MH. Razzad saat membacakan sumpah janji kepada Muhammad, menyatakan, amanah yang diterima harus dipergunakan dalam memenuhi kewajiban sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bima untuk mengemban tugas dengan adil sesuai dengan aturan.

“Kepada Wakil Ketua DPRD, Muhammad, SE, amanah ini harus betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Razzad.

Pada pengambilan sumpah dan janji itu, turut disaksikan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, Ketua DPRD, Murni Suciyanti, pimpinan SKPD serta perwakilan FKPD Pemerintah Kabupaten Bima.

(Suara NTB/uki)

PENGAMBILAN SUMPAH –H. Muhammad saat diambil sumpahnya menjadi Wakil Ketua DPRD Bima oleh Ketua PN Raba Bima, Kamis (9/6).

Wakil Bupati Bima, Drs H. Dahlan M. Noer berharap, dengan terisinya kursi Wakil Ketua DPRD tersebut, semakin meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan program daerah. Agar bisa berjalan sesuai dengan rencana, seperti yang diharapkan bersama.

“Pimpinan Dewan sudah lengkap. Kami berharap antara eksekutif dan legislatif bisa sejalan dalam menjalankan prorgram, untuk kemajuan Kabupaten Bima,” harapnya.

H. Muhamad, SE merupa-

kan Politisi partai Golkar yang saat ini juga menjabat Bendahara Umum DPD II partai Golkar Kabupaten Bima. Anggota Dewan ini merupakan utusan Dapil 4, yakni Kecamatan Belo, Palibelo, Langgudu, Woha dan Lambitu.

Penetapan H. Muhamad SE, menjadi wakil Ketua DPRD berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Golkar, Nomor B-298/Golkar/lll/2016.

SK itu ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham pada tanggal 31 Maret 2016. (uki)

mengancam akan menggagalkan pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun ini.

“Jika Bupati tidak menindaklanjuti tuntutan kami atau surat rekomendasi dari komisi II, Pilkades serentak harus dipending hingga 2018 mendatang,” tegasnya.

Kepala BPMDes Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH dikonfirmasi terpisah membantah pelaksanaan tes itu cacat hukum dan ada kecurangan. Kata dia pelaksanaan tes itu sudah berjalan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Tidak ada lagi yang harus dibahas karena tes sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Dia menjelaskan, suatu

Dompu (Suara NTB) Praktik dagang menggunakan timbangan yang tidak normal diduga banyak ditemukan di pasar Dompu.

Dinas Diskoperindag Tamben Kabupaten Dompu diharapkan melakukan pembinaan terhadap pedagang nakal.

Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB di kantor Pemda Dompu, Kamis (9/6) mengatakan, pada akhir Mei 2016 lalu Dinas Perdagangan Provinsi turun ke Dompu untuk melakukan tera (validasi timbangan) di beberapa titik pedagang. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapat keluhan pedagang yang mengurangi timbangan. “Kita sampai saat ini belum mendapat keluhan ada pedagang yang mengurangi timbangan, kecuali saat diceritakan kemarin,” kata Muhammad.

Safari Ramadhan di Dompu Dimulai dari Pekat Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin akan melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga di tanah suci selama 9 hari mulai 11 Juni dan sudah mendapat izin cuti dari Gubernur.

Sebelum

mengikuti ibadah Umrah, Bupati akan mengikuti pembukaan safari Ramadhan di Kecamatan Pekat.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Kamis (9/6) menyebutkan, dia akan berangkat dari Dompu bersama

istri pada 11 Juni 2016. “Izin cutinya sudah turun dari Gubernur. Jadi saya berangkatnya besok lusa (Sabtu, 11 Juni),” kata H. Bambang.

Selama menjalankan ibadah umrah, H. Bambang mengatakan, tugas pemerintahan akan ditangani oleh

Wakil Bupati. Sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan. “H. Bambang boleh pergi dan tidak ada di Dompu, tapi Bupati tetap ada di daerah,” katanya.

Kendati demikian, H. Bambang mengatakan, dirinya akan mengupayakan hari

pertama pelaksanaan safari Ramadhan pemerintah daerah (Pemda) akan diikutinya. Rencananya pelaksanaan safari Ramadhan hari pertama di Kecamatan Pekat. “Untuk selanjutnya ada wakil Bupati,” terangnya. (ula)

desa yang memiliki bakal calon Kades lebih dari lima orang akan dilakukan tes tertulis, dengan cara mengisi jumlah soal yang disediakan oleh pihaknya. Serta ada syarat lain yang akan dilewati.

“Jadi soal ini harus diisi.

Jawaban salah dan benar akan dikalkulasikan dengan skor. Lagipula dalam menentukan lolos atau tidaknya peserta ada kriteria dan syarat lainya,” jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menanti pelaksanaan Pilkades serentak bagi 58 desa di Kabupaten setempat, yang direncanakan pada tanggal 16 Juli mendatang.

“Kertas suara sudah dicetak.

Kita tengah menanti hari pelaksanaanya,” pungkansya. (uki)

Dompu akan Tertibkan Timbangan di Pasar

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

Bima Kekurangan Tenaga Medis

(Suara NTB/uki)

TES ULANG - Sejumlah bakal calon kepala desa yang tidak lulus tes tulis mendatangi Kantor Pemkab Bima, menuntut agar tes diulang, Kamis (9/6).

Namun ia pun tidak menampik ada ibu – ibu yang membuat status media sosial terkait kecurangan timbangan pedagang daging di pasar Dompu. Karena selisihnya hingga 1,5 ons setelah ditimbang ulang.

Terkait hal ini, Muhammad mengatakan, pihaknya akan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang di pasar. Namun konsekuensinya, hanya melakukan pengecekan timbangan sederhana.

“Karena kita belum memiliki SDM dan alat tes timbangan, makanya kita masih sangat mengharapkan dukungan dari provinsi,” ungkapnya.

Diakui Muhammad, pengawasan terhadap timbangan pedagang di pasaran atau penjual BBM di SPBU menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Kabupaten. Untuk melakukan pengawasan ini dibutuhkan sarjana teknik yang terdidik dan alat pengukuran. “Kemarin ada tiga pegawai kita yang mengikuti tes untuk mengikuti diklat oleh pusat, tapi saya belum mendapat laporan apakah mereka ini lulus atau tidak,” katanya.

Modus pedagang mengurangi timbangan di pasar dengan menempelkan besi, batu atau benda lainnya pada tempat timbangan. Sehingga barang yang ditimbang tidak sesuai berat sebenarnya. Selain menempatkan pemberat di balik timbangan, pedagang biasanya mengangkat cepat barang hasil timbang dan dimasukan ke plastik agar pembeli tidak memperhatikan timbangan. (ula)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Tolak Umar Said

Fraksi Golkar ”Walk Out” di Paripurna Istimewa

Rendahkan Martabat Rakyat

Mataram (Suara NTB) Rapat paripurna istimewa DPRD NTB dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terhadap pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2015 Pemprov NTB diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Golkar. Aksi walk out itu dilakukan karena Fraksi Golkar tidak terima Umar Said yang sudah dipecat oleh Partai Golkar masih tetap bercokol di kursi pimpinan.

PENJUALAN saham PT DMB (Daerah Maju Bersaing) masih menjadi pro kontra di kalangan anggota DPRD NTB. Bahkan sampai saat ini, tiga fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan PPP, masih tetap kukuh mempertahankan sikapnya untuk tidak menjual saham PT DMB tersebut.

Ketiga fraksi itu meminta pemerintah untuk menimbang kembali opsi penjualan saham tersebut. Karena dalam proses penjualan saham itu tidak saja melihat aspek ekonominya saja, namun harus dilihat juga dampak pada aspek-aspek lainnya. Seperti aspek politis dan hukumnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Made Slamet, MM kepada Suara NTB, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan menjual saham PT. DMB tersebut. Ia meminta pemerintah daerah untuk melihat lebih jauh dampak yang akan ditimbulkannya.

“Pemerintah ini bukan perusahaan yang hanya diukur dari untung rugi ekonominya saja, tapi banyak hal yang harus dipikirkan. Martabat rakyat daerah ini juga harus dipertimbangkan, karena kalau semua diobral, kita hanya akan jadi penonton. Tidak bisa lagi mengintervensi kalau terjadi apa-apa, sementara mereka beroprasi di daerah kita. Jadi sekecil apapun saham kita tetap kita bisa teriak kalau sekiranya akan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Disatu sisi kata Slamet, kebijakan penjualan saham itu juga akan menyakiti perasaan pemerintah terdahulu yang sangat keras memperjuangkan daerah bisa memiliki saham di PT. NNT. Sehingga ia menyarakan jikapun akan dijual, seharusnya pemerintah mempertanyakan filosofi daerah memiliki saham tersebut.

Selain itu, anggota komisi II itu juga meminta agar PT. DMB diaudit terkait dengan pengelolaan dana ratusan miliar milik daerah. Karena sampai saat ini PT. DMB masih memiliki banyak persoalan yang belum clear, terutama terkait dengan piutang dividen yang belum dibayarkan. “Kalau masyarakat yang hanya menerima bansos satu juta saja, BPK dan Inspektorat turun mengauditnya.

Nah ini dana ratusan miliar kenapa tidak pernah diaudit,” katanya.

Selain itu, yang sangat disayangkan Slamet juga dividen PT DMB tersebut setiap tahun mengganggu APBD NTB, karena dividen tersebut selalu dicatat sebagai pendapatan daerah.

Namun dalam kenyataanya ternyata niihil, sehingga berujung banyak program strategis dicoret. (ndi)

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Humaidi, SH., yang langung melontar intrupsi saat sidang yang dipimpinan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri itu akan dibuka. Humaidi kembali menyoal keabsahan Umar Said masih tetap duduk di kursi pimpinan, sementara ia telah resmi dipecat dari Partai Golkar. Oleh karena itu, Humaidi mewakili sikap fraksinya menyampaikan protesnya pada pimpinan DPRD NTB. “Kenapa saudara Umar Said masih duduk dikursi pimpinan, sementara partai sudah memecatnya. Jika saudara Umar masih tetap duduk disana, maka kami fraksi golkar akan keluar saat ini

juga,” ujarnya sambil langsung menutup intrupsinya dan seluruh anggota Fartai Golkar langsung beranjak meninggalan sidang.

Sementara itu, Ketua Fraksi yang juga Sekeretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH., yang ditemui usai meninggalkan ruangan sidang mengataan bahwa keputusan Fraksi Golkar untuk walk out merupakan perintah langsung dari DPP Partai Golkar.

“Itu langsung dari DPP Golkar yang menginstruksikan kita untuk walk out, jika saudara Umar masih berada dalam posisi pimpinan DPRD. Ya kita diperitahkan oleh DPP dan juga DPD. Alasannya jelas karena dia (Umar)

(Suara NTB/ndi)

WALK OUT - Fraksi Golkar melakukan aksi walk out dalam sidang paripurna istimewa penyerahan LHP BPK RI. Humaidi juru bicara Fraksi Golkar memimpin kawan-kawannya untuk keluar meninggalkan ruang sidang paripurna, Kamis (9/6) kemarin. masih mengulur-ulur waktu begitu lama,” ujarnya.

Kata Isvie, tidak ada alasan untuk menunda-nunda proses pemberhentian Umar Said.

Karena proses mediasi yang diinisiasi oleh fraksi-fraksi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Umar dinilai masih tetap kukuh dengan sikapnya

untuk tidak mau mundur dari kursi ketua DPRD, sesuai dengan permintaan dari DPP Partai Golkar. Isvie juga mengklaim bahwa pihaknya kembali mengantongi dukungan tertulis dari 10 fraksi yang ada di DPRD pascaupaya mediasi itu gagal.

Dikonfirmasi terpisah, Umar Said mengaku bahwa ia masih duduk di kursi pimpi-

nan sampai saat ini tentu memiliki dasar hukum.

Meskipun ia sudah dipecat dari partainya, tetapi saat ini Umar sedang dalam proses sengketa di pengadilan atas keabsahan keputusannya. Sehingga menurutnya, sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan, maka ia tidak akan meninggalkan kursinya. (ndi)

Sosialisasi Empat Pilar, HMS Disambut Antusias ’’Walk Out’’ Fraksi Partai Golkar Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB, HM. Syafrudin, ST, MM, Rabu (8/6) menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Kehadiran politisi yang akrab disapa HMS ini mendapat sambutan antusias dari kepala desa dan warga setempat.

“Kami dari Pemerintah Desa dan masyarakat disini menyambut baik kehadiran Pak H. Muhammad Syafrudin. Merupakan kebanggaan bagi kami untuk bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dengan beliau,” ujar Kepala Desa Karang Dima, Bahari Boya kepada wartawan usai kegiatan tersebut.

Bahari menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 orang di Aula Kantor Desa Karang Dima. “Kebetulan warga kami sangat ingin bersilaturahmi dengan beliau. Ini penghargaan tersendiri buat kami bisa menghadirkan beliau,” tegas Bahari. Menurut Bahari, selama dirinya menjabat sebagai Kades, HMS merupakan anggota DPR RI pertama yang hadir di desa tersebut.

Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut, HMS telah berupaya mengingatkan kembali pentingnya memperkuat pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya, dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Soal kondisi desanya, Bahari mengutarakan bahwa sejauh ini Desa Karang Dima cukup kondusif. Belum lama ini, ujarnya, Desa Karang Dima juga ikut dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan berhasil meraih juara I. Dengan pencapaian itu, Karang Dima berhak mewakili Kabupaten Sumbawa dalam

(Suara NTB/dok)

Pantau Tempat Hiburan TEMPAT hiburan malam di Senggigi harus patuh dan toleran selama ramadhan. Seperti mengurangi waktu operasional demi menjaga kenyamanan warga sekitar yang menjalankan ibadah. Kapolsek Senggigi, AKP Kiki Firmansyah Effendi, SIK mengatakan, sepanjang hari tempat hiburan malam seperti diskotek, karaoke, dan kafe diimbau untuk tutup. Jam buka dibatasi hanya dari pukul 22.00 Wita hingga 24.00 Wita.

“Agar terwujud toleransi kepada warga sekitar. Volume musik agar diminimalkan tidak seperti hari-hari biasa di luar bulan puasa,” paparnya dihubungi Suara NTB, Kamis (9/6).

Dalam bertindak melakukan pengawasan, imbauan, dan pengamanan itu ia mempedomani Surat Edaran Bupati Lobar tentang kegiatan hiburan malam di bulan ramadhan.

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaksana, pihaknya siap mengimplementasikannya. Bekerjasama dengan satuan pengamanan terkait. Di lapangan pun masih terpantau kondusif. Sejumlah pelaku usaha hiburan malam berlaku kooperatif terhadap penerapan aturan tersebut. “Belum sampai ada upaya represif. Seperti di edaran itu sudah dilaksanakan,” ungkap Kiki menjawab kondisi terkini kondusivitas kawasan Senggigi yang dikenal sebagai salah satu pusat hiburan terkenal di Lombok.

Selain penjagaan, Polsek Senggigi juga mengintensifkan patroli untuk mengantisipasi Curanmor yang cenderung meningkat pada saat bulan puasa. “Sampai saat ini tidak ada Curanmor. Patroli untuk antisipasi,” jelasnya. “Di tempat ibadah juga. Utamanya Masjid yang dekat dengan jalan raya.”

Pengamanan di tempat ibadah itu, sambung dia, sebagai antisipasi. Sebab, dari catatan kerawanan curanmor selama ramadhan dapat terjadi di sana. Pelaku memanfaatkan kelengahan warga yang tengah nyaman beribadah, khususnya pada jamjam pelaksanaan tarawih.

Sebelum beribadah, warga diimbau untuk tetap memperhatikan pengamanan kendaraan dengan kunci ganda. (why)

Dinilai Tidak Tepat Waktu

(Suara NTB/ist)

BERSAMA MASYARAKAT – Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, bersama masyarakat di sela kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Rabu (8/6). lomba serupa di tingkat provinsi.

“Alhamdulillah kehidupan di desa kami nyaman, kondusif, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Kami, pemerintah desa, unsur kecamatan, tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua terkait keamanan dan ketertiban, khususnya yang berkaitan dengan petasan, untuk menjaga kenyamanan beribadah selama bulan puasa,” tandas Bahari.

Sementara itu, HMS dalam kesampatan yang sama menegaskan bahwa kegiatan yang digelarnya kali ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai lapisan yang ada di Desa Karang Dima pada khususnya dan Kecamatan Labuan Badas pada umumnya. Dalam sambutannya, HMS menceritakan proses kelahiran Pancasila yang kini menjadi ideologi Bangsa Indonesia. Hingga saat ini, kelahiran Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni.

“Kegiatan sosialisasi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota MPR, baik di Dapilnya maupun di seluruh tanah air,” ujar HMS yang merupakan politisi PAN ini.

Di sisi lain, HMS meminta agar seluruh lapisan masyarakat dapat memaknai apa yang terkandung dalam pancasila ini. HMS menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila telah digodok sedemikian rupa oleh para founding father kita. Sehingga, apa yang terkandung di dalamnya adalah cerminan dari karakteristik sejati bangsa kita.

Untuk itulah, ia menekankan perlunya masyarakat terus menggali dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Menurut HMS, saat ini globalisasi dan arus informasi dari berbagai belahan dunia telah membawa kemajuan di satu sisi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membawa serta masuknya nilai-nilai yang negatif. Jika masyarakat memegang teguh nilai-nilai Pancasila, hal itu akan membuat nilai-nilai luhur kita menjadi tercemar. Untuk itulah, Pancasila harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi modal berharga bagi pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa ini. (aan/*)

GUBERNUR NTB tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap sikap Fraksi Partai Golkar yang melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTB terkait dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pertanggungjaaban keuangan tahun anggaran 2015.

Aksi walk out dari Fraki Partai Gokar itu dinilai tidak tepat waktunya untuk dilakukan. Karena Dalam rapat paripurna istmewa yang sedianya khusus diaegendakan untuk penyerahan LHP dari BPK RI kepada Pemprov NTB itu, dihadiri langung oleh anggota BPK RI, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD).

Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi MA yang ditemui usai menerima LHP oleh BPK RI itu menanggapi aksi walk out Fraksi Partai Golkar itu dengan langsung memberikan penegasan bahwa ia tidak menginginkan kekisruhan di DPRD NTB itu akan berimbas pada agenda-agenda DPRD bersama pemerintah akan terganggu ke depannya.

Salah satu agenda penting DPRD NTB bersama eksekutif yang dalam waktu dekat yakni pembahasan mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2016. Hal tersebut menjadi atensi Gubernur NTB. Ia meminta unsur pimpinan DPRD agar bertangungjawab terhadap agenda pembahasan APBD-Perubahan tersebut.

“Nanti kalau sudah sam-

pai pembahasan APBD Perubahan, saya hanya berharap pada pimpinan DPRD untuk bertangungjawab selaku institusi,’’ ujarnya.

Untuk itu, Zainul Majdi secara tidak langsung meminta pada para politisi Udayana tersebut agar segera untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang ada di DPRD NTB. Terutama yang bisa berpotensi mengganggu kinerja lembaga wakil rakyat itu, yang juga akan brpengaruh terhadap agenda-agenda bersama ekskutif.

Lebih lanjut dikatakan oleh orang nomor satu di NTB itu, tanpa bermaksud untuk mengintervensi urusan di lembaga legislatif dan khususnya di internal Partai Golkar. Zainul Majdi mengharapkan dalam menyelesaikan persoalan pergantian ketua DPRD NTB itu agar tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosdur yang berlaku.

Sementara itu, sebelumnya wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Coom telah memberikan jaminan bahwa perseteruan Ketua DPRD NTB, Umar Said, S.Ag dengan Partai Golkar itu tidak akan mengganggu agendaagenda yang sudah disusun di lembaga legislatif itu.

Dikatakan Mori, untuk keputusan rapat alat kelengkapan dewan seperti badan-badan dan komisi-komisi, masih bisa ditandatangani oleh unsur wakil ketua.

Bahkan rapat paripurna yang bukan menjadi keputusan DPRD pun masih bisa ditandatangani oleh Wakil Ketua. (ndi)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

Halaman 9

PDAM Giri Menang, Global FM Lombok dan Suara NTB Berbagi Takjil

Dari Abu Sa’id Al-Khudry radhiyallâhu ‘anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali, karena (amalannya pada) hari itu, Allah akan menjauh-kan wajahnya dari neraka (sejauh perjalanan) selama tujuh puluh tahun.”

(Hadist Riwayat Bukhari Muslim)

Ramadhan sebagai Bulan Latihan

BAGI TAKJIL - Direktur Teknik PDAM Giri Menang H . M. Yusuf, ST,turut membagikan takjil kepada masyarakat, dalam acara berbagi takjil yang rangkaikan dengan HUT PDAM Giri Menang ke 38, bakti sosial di bulan Ramadhan yang dilaksanakan di depan Lapangan Sangkareang, Kamis (9/6) sore. Hal ini merupakan salah satu kegiatan ''PDAM Berbagi Semangat dan Semarak Ramadhan''.

BERBAGI TAKJIL - Direktur Radio Global FM Lombok yang juga Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino, membagikan takjil kepada pengguna jalan di acara Berbagi Takjil, Kamis (9/6) sore.

BAGI TAKJIL - Karyawan PDAM Giri Menang, membagikan takjil kepada masyarakat yang sedang melintas di acara berbagi takjil, Kamis (9/6) sore.

FOTO BERSAMA - Tim dari PDAM Giri Menang, Radio Global FM Lombok, Harian Suara NTB dan Satlantas Polres Mataram foto bersama seusai berbagi takjil.

Mukhlishin, S.Sy, MSi. (Dosen Tetap Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Mataram) SETIAP manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah (bertauhid).

Inilah kondisi ideal setiap manusia yaitu mengesakan kepada Allah SWT dalam bentuk taat dan patuh kepada-Nya sejak ruh ditiupkan kepada jasad ketika masih dalam kandungan hingga ke alam dunia. Jiwa tauhid ini kemudian menjadikan manusia akan cenderung kepada kebaikan atau kebenaran yang sesungguhnya tatkala seorang hamba mendekat kembali ke pada Penciptanya.

Tatkala manusia itu lahir ke dunia, mereka hidup dengan bekal hawa nafsu, berinteraksi dengan lingkungannya serta dihadapkan pada godaan setan yang dapat mengganggu fitrah lahiriyah tersebut. Karena itulah, manusia kemudian dilatih sedemikian rupa salah satunya melalui puasa di bulan Ramadhan satu bulan penuh agar mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya dan memilik imunitas (kekebalan) dari berbagai macam godaan.

Nafsu merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia untuk keberlangsungan hidupnya karena di dalamnya terdapat gairah dan semangat, dalam kata lain tidak ada nafsu tidak ada ada kehidupan. Dalam kodratnya nafsu dihadapkan pada dua pilihan, kepada kejahatan dan ketakwaan (Fujuraha wa Takwaha). Nafsu yang jahat (tidak terkendali)akan mendatangkan malapetaka yang dapat menyeret manusia pada arah dan tujuan yang tidak jelas.

Dan sebaliknya nafsu yang terkendali (takwa) adalah jiwa yang suci yang dapat menentramkan kehidupan seseorang. “Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya.” (QS. As-Syams: 9-10).

Nafsu yang jahat (fujur) dapat mengantarkan seorang pada perbuatan yang sia-sia terlebih di bulan Ramadhan. Di bulan ini, manusia dilatih dan dididik untuk menjinakkan hawa nafsunya yang egois, apatis, riya dan sombong (arogan) yang secara tidak langsung dapat mengurangi nilai-nilai pahala puasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Betapa bannyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga.”

(HR. Ibnu Majah).Sedangkan takwa jestru akan mengantarkan seseorang kepada kabaikan. “Sesungguhnya kebaikan itu dekat dengan surga,” (HR. Muslim).

Takwa dalam Islam, merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, karena takwa tersebut dapat menghindarkan seseorang dari siksaan Allah SWT jika dilakukan dengan benar.

Hal ini dapat terlaksana jika dalam diri seseorang terdapat rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah SWT yang pada akhirnya akan menimbulkan keyakinan tentang adanya siksaan-Nya. Namun sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, rasa takut tersebut perlahan semangkin berkurang, ia bahkan lupa dan bahkan tidak takut kepada azab Tuhan-Nya. Apabila seseorang telah terlanjut melakukan maksiat, maka ia wajib bertaubat kepada Allah yakni taubat dengan sebenarbenarnya (nasuha) dengan jalan tidak akan berniat apalagi melakukan perbuatan maksiat tersebutterlebih di bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan ampunan. “Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau,” (HR. Bukhari Muslim).

Oleh karena itu, momentum bulan Ramadhan ini dapat dijadikan sebagai bulan latihan (riayadah) untuk melatih hawa nafsu yang liar, menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah SWT sebagaimana fitrah semanjak kita dilahirkan di dunia ini. Mudahmudahan kita semua dapat terhindar dari godaan setan. Amin.

Momentum Ramadhan

Pemkab Lotim Terapkan Konsep ’’Baca’’ Selong (Suara NTB) Bertepatan dengan momentum bulan Ramadhan 1437 Hijriah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mencoba menerapkan satu konsep yang terinspirasi dari pernyataan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Yakni konsep Bangun Cinta AlQuran yang diakronimkan dalam kata Baca.

Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, saat menyerahkan secara simbolis bantuan 100 Kitab Suci Al Qur;an kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Qimmah, Dusun Lando Kecamatan Terara.

Kecintaan terhadap Qur’an itu, kata Mahsin harus menjadi perhatikan serius. Upaya yang dilakukan Dikpora ini juga mendukung visi dan misi pemerintah. Terutama, bagaimana membina dan memelihara minat baca terhadap Al Qur’an.

Seperti yang diterapkan di Al Qimmah, ungkapnya, anakanak sudah banyak yang menjadi penghafal Qur’an. Dikpora pun memberikan dukungan penuh dalam upaya meningkatkan ukhuwah dan potensi belajar para siswa dan santri. “Bagi yang punya kompetensi, kita prinsip membangun budaya

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN AL QUR’AN - Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin memberikan bantuan secara simbolis kitab suci Al Qur’an kepada pengasuh Ponpes Al Qimmah Lando didampingi para Kepala Unit Dikpora, Kamis (9/6). mutu pendidikan, tidak saja pendidikan umum tapi juga pendidikan agama,” terangnya.

Diakuinya, di ponpes banyak anak-anak kurang mampu yang belajar. Selain memberikan bantuan Al Qur’an, Kadis Dikpora menjamin pelaksanaan pendidikan di tingkat menengah itu bisa berjalan mulus dan tidak boleh ada putus sekolah.

Pendidikan anak-anak kurang mampu ini menjadi atensi serius Dikpora Lotim.

Selain dari pemerintah, Mahsin pun mengajak para guru yang tergabung dalam PGRI untuk iuran dan berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu.

“Prinsipnya, tidak boleh anak anak tidak mampu tidak sampai sekolah. Dan Sekolah harus bersikap jika ada anak yang terancam putus sekolah karena tidak mampu,” tegasnya.

Menurutnya, tugas anakanak adalah belajar dan tidak diinginkan hanya karena alasan miskin lalu tidak bisa sekolah, baik di lingkup sekolah swasta maupun sekolah negeri.

“Ini komitmen kami tidak saja negeri, tapi juga swasta. Ke depan, sisihkan sebagian transportasi untk disalurkan ke orang miskin. Kita akan rencanakan santunan akbar bagi anak anak miskin,” demikian Mahsin. (rus)

TP PKK dan BKOW NTB Gelar Tadarusan Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan iman dan taqwa kaum perempuan serta generasi penerus, TP PKK yang bekerjasama dengan BKOW Provinsi NTB menggelar kegiatan tadarusan Al Qur’an di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/6. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai 9 hingga 15 Juni mendatang.

Kegiatan ini melibatkan organisasi-organisasi perempuan se NTB sebagai salah satu wujud pendidikan di bulan Ramadhan tahun ini. Wakil Ketua I TP PKK NTB yang juga Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Muh Amin, menyampaikan banyak hikmah yang dapat diperoleh ketika membaca Al Qur’an, apalagi selama bulan Ramadhan.

“Dengan adanya tadarrusan, kita saling kenal mengenal. Juga saling mengevaluasi kekurangan kita, walaupun kita masih kurang lancar membaca Al Qur’an. Harapannya, ke depan bisa mengikuti kegiagan ini sampai akhir, untuk terus meningkatkan pemahaman membaca Al Qur’an,” ujarnya.

Selain itu, istri Wakil Gubernur NTB ini juga mengimbau untuk membersihkan hati ser-

ta menjauhkan diri dari sifat iri hati dan dengki pada sesama.

Menurut Hj. Syamsiah, kebaikan seseorang akan dibalas kebaikan bahkan akan terus dikenang sepanjang hayat seseorang. Lebih lanjut, Hj. Syamsiah menyampaikan kalau seseorang selalu menebar kebencian, maka tidak akan dikenang bahkan cenderung dijauhi.

Untuk itu, Wakil Ketua I TP PKK NTB meminta untuk saling menghargai, saling terbuka dan menebar kebaikan dalam hidup. “Kalau kita datang dengan hati yang tulus, Allah akan mencatat ini sebagai amalan yang mendapat pahala yang berlipat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pokja I TP PKK NTB, Hj. Muhsinatun menyampaikan kegiatan seperti itu sudah berlangsung sejak 17 tahun lalu. Setiap bulan Ramadhan, pihaknya selalu menyelenggarakan kegiatan ini, karena sebagai wadah silaturrahim sekaligus untuk meningkatkan pemahaman membaca Al Quran. “Targetnya, dalam waktu sepuluh hari ke depan, peserta tadarus dapat mengkhatam 30 juz. Setiap hari, tiga juz,” ungkapnya. (r)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TADARUSAN - Suasana tadarusan yang digelar TP PKK NTB dan BKOW NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/6).

Es Mutiara Delima BOSAN dengan minuman itu-itu saja saat berbuka. Sudah saatnya Anda mencoba menu minuman lain sebagai hidangan berbuka bersama keluarga. Misalnya, mencoba menghidangkan es mutiara delima.

Jika Anda ingin mencoba, berikut ini resep es mutiara delima sebagaimana dikutip dari www.mangcook.com.

Bahan-bahan es mutiara delima - Bengkuang (potong dadu kecil ½ cm), 300 gram - Pewarna makanan (merah) secukupnya - Air matang, ½ liter - Kapur sirih, 1 sdt - Tepung kanji, 50 gram - Nangka (iris panjang), 10 buah - Nata de coco, 250 gram - Cincau hitam (potong kotak 1 cm), 250 gram - Es serut, 500 gram - Sirup rasa cocopandan, 250 ml - Susu kental manis, 3 sdm Cara Membuat Es Mutiara Delima 1. Siapkan air kapur sirih, lalu rendam bengkuang yang sudah dipotong-potong ke dalamnya selama 15 menit. kemudian cuci bersih.

Berpuasa bagi Penderita Diabetes Mellitus

2. Larutkan pewarna makanan (merah) dalam ½ liter air matang, lalu rendam bengkuang ke dalamnya selama 20 menit hingga menjadi merah. Angkat dan tiriskan hingga bengkuang kering.

3. Selanjutnya lumuri bengkuang dengan tepung kanji, lalu rebus hingga mengapung, angkat dan pindahkan ke dalam air matang yang sudah dingin.

4. Kemudian tata rapi dalam gelas atau mangkuk saji mutiara delima, nata de coco, cincau hitam, buah nangka serta sirup gula, siup coco pandan dan susu kental.

5. Terakhir, tambahkan es serut ke dalam gelas atau mangkuk berisi campuran bahan es mutiara delima di atas. Sajikan. Selamat mencoba! (berbagai sumber)

BERPUASA merupakan kewajiban setiap umat Muslim apapun kondisinya.

Jika mereka sedang sakit dan tidak mampu berpuasa, mereka harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Atau kalau tidak mampu mengganti pada hari lain harus membayar fidyah seperti ketentuan dalam agama Islam.

Bagi Anda yang sakit dan tetap ingin berpuasa, seperti sakit diabetes mellitus (DM) Anda tidak usah khawatir. Anda masih tetap berpuasa, meski belum sepenuhnya dalam kondisi normal. Berikut ini tips berpuasa bagi penderita DM sebagaimana dikutip terapimuslim.com.

Puasa tetap boleh dilaksanakan oleh penderita diabetes mellitus (DM) dengan kriteria sebagai berikut : - Penderita DM tipe-1 (dia-

betes karena kurangnya produksi insulin) yang stabil atau terkendali dengan perencanaan makan dan olah raga - Penderita DM tipe-2 (diabetes akibat kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin) dengan berat badan lebih serta kontrol yang baik dan pengawasan glukosa darah secara ketat - Penderita DM yang mendapat suntikan insulin satu kali per hari.

Sedangkan yang tidak dianjurkan puasa antara lain : - Penderita DM dengan kadar gula yang tinggi sekali atau tidak stabil - Penderita DM yang tidak mengikuti diet, pemakaian obat dan pengaturan - Beraktivitas - Penderita tipe-1 dan tipe-2 dengan kontrol yang buruk - Penderita DM yang disertai komplikasi jantung, ginjal dan hati (karena kekuran-

gan cairan dapat semakin membahayakan kerja organ-organ penting tersebut) - Penderita DM yang mendapatkan suntikan insulin dua kali sehari atau lebih Penderita DM dengan riwayat ketoasidosis - Penderita DM yang sedang hamil - Penderita DM yang sedang mengalami infeksi - Penderita DM dengan usia tua dengan masalah kesadaran - Penderita DM yang mengalami dua kali/lebih episode hipoglikemia selama puasa Ramadhan.

Penderita DM disarankan supaya memantau kadar glukosa darah dengan ketat dan belajar mengenali gejala hipoglikemia sejak dini. Hipoglikemi adalah suatu keadaan dimana kadar gula darah rendah karena tidak ada keseimbangan antara makanan yang dimakan, latihan jasmani, dan obat yang digunakan.

Gejala hipoglikemi antara lain berkeringat dingin, gemetar, pusing, lemas, mata berkunangkunang, dan rasa perih di ulu hati seperti orang kelaparan. Bila mengalami gejala seperti ini, hendaknya segera minum segelas teh manis atau sirup dan segera periksa ke dokter. Jika glukosa darah kurang dari 63 mg/dl sebaiknya segera berbuka.

Penderita DM sangat dianjurkan mengakhirkan waktu makan sahur serta menghindari makanan manis. Penderita DM dapat berbuka dengan makanan dan minuman yang menggunakan gula rendah kalori. Penderita sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat tinggi serat seperti sereal atau roti gandum. Hendaknya penderita DM tetap rutin mengecek kadar gula darah dan selalu mengonsumsi obat supaya kadar gula darahnya terkontrol.

Jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter mengenai jadwal pemberian obat dan dosisnya. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

Kedisiplinan Fondasi Pendidikan yang Baik PERSOALAN kedisiplinan menjadi masalah yang harus dihadapi dunia pendidikan saat ini. Terutama dengan semakin majunya teknologi komunikasi, yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan kedisplinan peserta didik.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. “Tantangan untuk membangun budaya disiplin itu cukup besar. Terutama dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi,” katanya.

Dengan semakin mudahnya mengakses informasi, kata Suruji, terkadang informasi itu berdampak negatif. Dan bisa jadi, katanya, anak didik menjadi berkurang gairahnya untuk sekolah.

Suruji menekankan, kedisiplinan merupakan pondasi bagi seluruh aktivitas. Jika seseorang sudah disiplin, maka dalam bidang apapun seseorang bekerja dan belajar, pasti akan menghasilkan karya yang bagus.

“Kedisiplinan bukan hanya penting, tapi dia juga pondasi bagi seluruh aktivitas kita berikutnya. Kalau sudah disiplin, maka dalam bidang apapun dia bekerja dan belajar, insya Allah akan bagus,” ujarnya.

Sedangkan, jika seseorang belum bisa disiplin, katanya, kalaupun seseorang itu memiliki potensi luar biasa, hasilnya tidak akan optimal.

Oleh karena itu, Suruji menekankan, kedisiplinan menjadi bagian dari pendidikan. “Ini untuk membangun keimanan dan berbudaya itu. Semua ajaran agama mengajarkan tentang disiplin juga,” katanya.

Suruji menegaskan, kedisiplinan itu termasuk persolan besar yang harus ditangani. Ia mengajak semua pihak serius membenahi. “Ini untuk anak didik kita, terutama pelajar kita, yang harus kita serius membenahinya,” ajaknya. (ron) (Suara NTB/dok)

FK Unram Selenggarakan Kurikulum Berbasis Kompetensi

(Suara NTB/ron)

GUNA menjamin mutu pendidikan, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) mengupayakan berbagai hal. Termasuk menyelenggarakan kurikulum berbasis kompetensi, dan melakukan sejumlah perbaikan lainnya.

Menurut Dekan FK Unram, dr. Hamsu Kadriyan, Sp. THT., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/6), mengatakan, FK Unram sudah melakukan pembenahan dari segi kurikulum.

Hamsu Kadriyan “Kita sudah menyelenggarakan kurikulum berbasis kompetensi, di mana sisitem perkuliahan lebih banyak melibatkan mahasiswa di dalam proses pendidikannya,” katanya.

Dijelaskan, kurikulum berbasis kompentensi ini berbeda dengan kuliah konvensional. Di mana dosen yang menjadi pusat pembelajaran. Di kurikulum berbasis kompetensi, melibatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran.

Selain itu, kata Hamsu, ada beberapa perbaikan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Denan cara mengevaluasi beberapa mata kuliah. Dan disesuaikan dengan standar kompentensi dokter.

Tidak hanya di kurikulum, FK Unram juga mengembangkan sarana dan prasarana. Seperti ruang kelas, laboratorium, serta sarana penunjang, semisal alat-alat laboratorium, manekin, dan lainnya.

Hamsu mengemukakan, pihaknya juga meningkatkan tenaga kependidikan. Melalu studi di jenjang yang lebih tinggi dan berbagai pelatihan. “Kita terus kembangkan melalui studi di jenjang lebih tinggi, maupun pelatihan-pelatihan. Termasuk juga dengan rencana peningkatan akreditasi, yang sebelumnya terakreditasi B menjadi A,” katanya.

Ia menekankan, hal yang terpenting dari apa yang dilakukan, yaitu untuk penjaminan mutu. Termasuk, untuk kurikulum berbasis kompetensi, dilakukan penjaminan mutu, mulai dari input, proses, dan output. Sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik.

“Jadi intinya, kita harus membuat mutu itu harus tetap terjaga dengan baik,” tekannya.

Ditemui terpisah sebelumya, Wakil Dekan I, Bidang Akademik, FK Unram, dr. Yunita Sabrina, Ph.D., mengatakan di FK Unram sendiri, proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum. Terutama dalam penerapan. Dengan tujuan untuk meluluskan lulusan yang mampu melewati Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

“Ujung akhirnya ujian UKMPPD, ujian kompetensi dokter yang dilakukan secara nasional. Itu yang menjadi concern.

Dari hasil itu, berkorelasi dengan proses yang kami lakukan.

Kalau hasilnya bagus, initinya proses yang kami lakukan sudah sesuai, on the track. Itu ujungnya, meningkatkan angka lulusan dari UKMPPD,” katanya.

Dalam rangka rangka itulah, maka pihaknya selalu memperhatikan proses, baik dari tahapan akademik sampai tahapan profesi. Dijelaskan, terutama bagaimana pihaknya melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya.

Ia juga mengatakan, perkuliahan di FK Unram menggunakan sistem blok. Semester I, misalnya, terdiri dari blok I, II, dan III. Kemudian di semester II, terdiri dari IV, V, dan VI. Dan nantinya akan ada evaluasi di akhir tahun.

Sedangkan di tahap profesi menggunakan sistem gerbong.

Mahasiswa akan dikelompokkan. (ron)

Halaman 10

Soal Dugaan Monopoli Buku, Kadis Dikpora Lotim Bungkam Selong (Suara NTB) – Meski instansinya tengah mendapat sorotan berbagai kalangan terkait dugaan monopoli buku di dunia pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), namun Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, S.Pd, MM masih enggan angkat bicara.

Mahsin lebih memilih berkelit dari pertanyaan soal dugaan monopoli buku yang diduga terjadi setiap tahun di Gumi Selaparang ini. “Gak usah tanya soal itu dulu,” ujarnya singkat sembari berlalu, ketika dikonfirmasi Suara NTB di depan pintu ruangan kerjanya di Kantor Dikpora Lotim, Kamis (9/6).

Menanggapi sikap bungkam yang ditunjukkan Kepala Dinas Dikpora terkait dugaan monopoli buku yang terjadi di Lotim, Sekretaris

Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhir, S.Pd memandang bahwa tindakan itu akan semakin menimbulkan tanda tanya besar terhadap kinerja Dinas Dikpora sendiri.

Selaku leading sector di bidang pendidikan, katanya, seorang kepala SKPD harus mengetahui seluk beluk persoalan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya tanpa harus bungkam ataupun menghindar.

Ia mencontohkan, Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan yang secara terang-ter-

angan justru menyebut jika di Kabupaten Lotim setiap tahun terjadi kasus monopoli buku.

Kasus ini diduga melibatkan oknum pengusaha buku, kepala sekolah hingga pejabat di Dinas Dikpora Lotim.

Sikap berani yang ditunjukkan oleh Bupati Lotim, kata Muhir, menunjukkan bahwa ia tidak ada kaitannya atau tidak terlibat dalam dugaan monopoli buku itu. Sikap terbuka ini patut dicontoh oleh semua kepala SKPD termasuk oleh kepala Dinas Dikpora sendiri.

“Kalau beliau, (Kadis Dikpora,red) tidak terlibat.

Kenapa harus bungkam, kenapa harus menghindar ketika dikonfirmasi soal dugaan monopoli buku itu. Silahkan ditanggapi saja supaya tidak menimbulkan tanda tanya yang lebih besar,” pesannya.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Iwan Gustiawan mengatakan, dugaan monopoli buku yang terjadi di Kabupaten Lotim informasinya sudah ia ketahui dari surat kabar.

Akan tetapi, katanya, terkait penanganan kasus tersebut, terutama berdasarkan rekomendasi Panitia Khusus (Pan-

sus) Pendidikan DPRD Lotim terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 sama sekali belum ada yang masuk di Pidsus. Kemungkinan, katanya, rekomendasi Pansus itu masih dipelajari atau berada di Seksi Intelijen.

“Soal rekomendasi Pansus Pendidikan DPRD itu belum ada masuk ke kita (Pidsusred). Biasanya kalau sudah memenuhi standar dan ada alat-alat bukti awal pasti akan direkomendasikan ke Pidsus,” ungkapnya. Sementara, Kasi Intel Kejari Selong, Jeffry G. Lokofessi saat dikonfirmasi tidak ada di tempat, dihubungi via ponselnya juga ia tidak merespon. (yon)

Darurat Pencairan PIP

Dikpora Tuding Kesalahan Perbankan

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Rektor IAIN, H. Mutawalli berfoto bersama rombongan PPUU DPD RI, IAIN Mataram, Kamis (9/6).

DPD RI Gandeng Akademisi IAIN Bahas Usul Proglenas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menginventarisasi materi Prolegnas 2017, Panitia Penyusunan Undang-undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Grup Discussion (FGD) melibatkan akademisi IAIN Mataram, Kamis (9/6). Pelibatan akademisi penting dilakukan sebagai acuan bagi PPUU DPD RI. Anggota DPD RI Dapil NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, mengemukakan bahwa sebagaimana diketahui, proses pembentukan legislasi telah menjadi satu bahasan utama dalam pelaksanaan diskusi-diskusi publik dewasa ini. Kinerja legislatif sebagai ujung tombak pembentukan legislasi selalu menjadi sorotan terutama dari para pemerhati hukum.

Keterlibatan DPD dalam penyusunan Proglenas tahun 2015-2019 telah memasuki tahapan baru. Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menegaskan bahwa keterlibatan DPD dalam seluruh tahap penyusunan Proglenas merupakan konsekuensi dari ke-

wenangan konstitusional DPD. Dengan adanya putusan MK tersebut, peran DPD dalam pembahasan Prolegnas tahun 2015-2019 tersebut sudah jauh lebih baik. Beberapa konsep RUU yang tercantum dalam Prolegnas tahun 2015-2019 merupakan murni usul DPD, antara lain RUU tentang Wawasan Nusantara yang saat ini menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015 serta beberapa RRU yang menjadi bagian dari daftar panjang tahun 2015-2016 seperti RUU Bahasa dan Kesenian Daerah dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar tersusunnya prioritas tahun 2017 yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi daerah maka diperlukan langkahlangkah yang sistematis, strategis, dan terarah sebagai upaya mewujudkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penataan sistem hukum yang terlaksana, salah satunya yaitu melalui FGD melibatkan akademisi IAIN Mataram.

Masih kata Ganefi, berbagai isu-isu kekinian turut menjadi perhatian DPD RI termasuk soal kekerasan seksual juga turut diusulkan ke Prolegnas 2017. “Diharapkan melalui FGD ini akan muncul ide dan gagasan baru yang dapat bermanfaat bagi suksesnya Prolegnas 2017,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag., dalam sambutannya mengatakan sangat berbangga bisa bersinergi dengan DPD RI. Sinergitas ini tentunya harus terus berlanjut ke bidang yang lainnya. Termasuk membantu agar mempermudah proses alih status dari IAIN menjadi UIN. “Kunjungan ini menjadi semangat dalam memabngun IAIN,” tegasnya. Selain itu, Mutawalli secara khusus memberikan catatan agar DPD dalam semua RUU yang masuk dalam Proglenas dapat semakin memperkuat NKRI. (dys)

Siswa SMA 1 Lingsar Torehkan Prestasi di Kancah Internasional Giri Menang (Suara NTB) – Peserta didik asal Kabupaten Lombok Barat sudah banyak yang tampil di kancah internasional. Salah satu sekolah yang muridnya kerap tampil di ajang internasional adalah SMA 1 Lingsar.

Salah satu muridnya, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda, remaja kelahiran Lingsar 14 januari 1998.

Ditemui di sekolahnya kemarin, Kepsek SMA 1 Lingsar, H. Kasmun menyatakan, pihaknya sangat mendukung para murid di sekolah tersebut mengembangkan diri baik di bidang Ekskul dan akademik.

“Sejumlah murid kami bertanding di ajang nasional, bahkan internasional,” terang Kasmun. Menurutnya, pengembangan Ekskul menjadi salah satu prioritas sekolah. Disamping akademik menjadi prioritas utama.

Menurut Yuda, orang tua dari Zigi, bahwa anaknya salah satu pentolan atlet karate yang tampil di 12 negara Asia dan Eropa. Putera semata wayangnya dengan Hustiana tersebut sampai ke event internation-

al. Negara yang pernah didatangi, Taiwan, Spanyol, Italia, Dubai, Turki, Belanda, Prancis, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

“Sekarang Zigi lagi berada di Jakarta, mempersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, SeGame 2017, dan AseanGame 2018,” jelasnya.

Ia menuturkan, puteranya itu mulai menonjol sejak ia mulai kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Ia mulai masuk karate di Lingsar. Dari situ terlihat bakatnya setelah lulus SD, sehingga ayahnya menyuruh Zigi untuk cuti setahun, tidak melanjutkan sekolah untuk menekuni Karate. Ia sendiri mengizin anaknya namun tanpa meninggalkan sekolahnya.

Ia, mengungkapakan, Zigi dianjurkan untuk latihan setiap pagi, siang dan sore hari. Disamping itu juga, doa adalah pengiring yang paling utama.

Sejauh ini, yang mendukung Zigi dalam setiap perhelatan akbarnya, dari pelatihnya, Forki, KONI, semua pihak yang terkait. Dari Pemda sendiri hanya Gubenur NTB yang memberikan penghargaan. (her)

Selong (Suara NTB)Pencairan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau kini diistilahkan Program Indonesia Pintar (PIP) belum tuntas. Menteri Pendidikan bahkan sudah menyatakan kondisi pencairan BSM secara nasional darurat.

Sehingga diberikan batasan waktu sampai akhir Juli mendatang. Terkait persoalan itu, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menuding hal itu terjadi karena kesalahan pihak perbankan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan.

Kepala Dinas Dikpora melalui Operator Pendataan PIP Dikpora Lotim, Zuhro menguraikan, sampai saat ini jumlah yang sudah disalurkan baru mencapai 75 persen. Masih tersisa 25 persen untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Dari 69.440 siswa, telah tersalur bantuan ke 58.706 siswa. Sedangkan untuk SMP sederajat diterima sebanyak 28.853 orang dan tersisa sekitar 40 persen.

Kondisi ini kata Zuhro terjadi karena pihak bank tidak kunjung mencairkan hak dari para siswa. Karena pengakuan dari sekolah-sekolah, semua sekolah sudah menyerahkan datanya ke bank. Namun sampai sekarang tidak ada panggilan pencairan dari perbankan.

Mahsin sebelumnya menegaskan, tahapan pencairan BSM atau PIP ini cukup panjang. Semua sudah dilalui oleh Dikpora. Dikpora mengaku sejauh ini sudah cukup prosedural. Diakui, pihak bank memang kerap mendesak agar memberikan syarat. Tapi terkadang, dikpora terganjal belum adanya SK dari pusat sebagai dasar pencairan.

Sumber data, ditambahkan Zuhro, berasal dari Kementerian. Fungsi dinas hanya menjembatani pencairan. Persoalan lambatnya pencairan ini sejatinya tidak saja terjadi di Lotim, melainkan secara nasional. “Dulu sempat lewat pos, lalu pindah ke BPD NTB dan kini melalui BRI,” tuturnya.

Kesulitannya terletak pada virtual account yang sulit diakseks di perbankan. Lagi pula, keterbatasan jumlah unit di BRI disinyalir menjadi kendala besar sehingga belum bisa disalurkan secara keseluruhan.

Saat ini, syarat pencairan pun sejatinya sudah disederhanakan. Sekolah bisa mengambil langsung dengan membawa siswanya ke kantor unit BRI terdekat. Karena pencairan saat ini tidak perlu ada rekomendasi dan semacamnya. “Dulu orang tua yang ambil,” imbuhnya Adapun besaran PIP yang diterima masing-masing siswa, Kelas 2-6 Rp 450 pertahun.

Kelas 7 SMP Rp 350 ribu kelas 8-9 SMP menerima Rp 750 ribu. Sedangkan SMA sederajat meneirma Rp 1 juta. Aturan tegas, tidak boleh ada pemotongan sepeserpun. Semua harus sampai ke siswa. Arahnya pun untuk pendidikan, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para orang tua.

Sebelumnya, Pinca BRI Selong Rahmad Budi Sulistia menyebut, untuk pencairan, sejatinya dari BRI tidak ada masalah selama syarat dan dokumen pencairan dari Dikpora lengkap diberikan kepada BRI. Sejauh ini, pembayaran yang dilakukan cukup lancar ketika syarat-syarat pencairan sudah lengkap. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

Dewan Kehormatan KONI NTB Sesalkan Ridwan Ikuti Nomor 10 K Mataram (Suara NTB) -

Keikutsertaan Ridwan di nomor 10.000 meter atau 10 Kilometer (Km) di Kejurnas Atletik “Laskar Pelangi” di Belitung Timur belum lama ini mendapat kritikan dari Dewan Kehormatan KONI NTB, H.MNS. Kasdiono. Mantan Ketua Umum KONI NTB itu menilai pelatih salah strategi memasang Ridwan di nomor 10 ribu meter.

“Seharusnya Ridwan fokus di nomor andalannya (800 meter dan 1.500 meterred). Ada apa Ridwan sampai dipasang di nomor 10 ribu?” tanya Kasdiono kepada Suara NTB, Rabu (8/6).

Kasdiono yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB itu menjelaskan bahwa potensi Ridwan ada di nomor 1.500 meter dan 800 meter. Hal itu telah dibuktikan Ridwan di PON Riau 2012 dengan

meraih dua medali emas di nomor 800 meter dan 1.500 meter.

Kasdiono sangat menyayangkan keputusan Pelatih Atletik NTB yang menurunkan Ridwan di nomor 10 ribu meter di kejurnas atletik Mei lalu. Ditambah lagi dengan hasil prestasi Ridwan di 10 ribu meter sangat mengecewakan membuat Kasdiono mempertanyakan kemampuan pelatih Ridwan.

“Ridwan itu sudah saya anggap sep-

erti anak saya, kalau terjadi apa-apa dengan Ridwan saya akan ikut prihatin dengan nasib Ridwan,” jelas Kasdiono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, prestasi Ridwan di kejurnas atletik belum lama ini sangat memprihatinkan. Juara nasional itu hanya mampu meraih medali perunggu di nomor 800 meter putra. Dia tidak turun di nomor spesialis 1.500 meter dan justru diturunkan di nomor 10 ribu meter. Hasilnya Ridwan tak dapat medali di 10 ribu meter.

Keikutsertaan Ridwan di nomor 10 ribu meter disayangkan oleh Kasdiono.

Pasalnya fokus persiapan Ridwan selama ini di nomor 800 meter dan 1.500 meter, namun Ridwan justru dipasang di nomor 10 ribu meter dan 800 meter di kejurnas atletik belum lama ini. (fan)

(Suara NTB/ist)

Lima Tim Diprediksi Bersinar di Euro 2016 NPC Harus Ajukan Proposal ke Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) National Paralympic Committee (NPC) sebagai induk organisasi olahraga cacat sudah berdiri sendiri atau tidak lagi bernaung di bawah KONI NTB.

HILANG HILANG BPKB R2 Honda DR3373BS Noka/Nosin : MH1JF9116AK042624/JF91E1034663 an. Muhammad Bisri No. BPKB : H.04257601.O hilang disekitar Kota Mataram HILANG STNK R2 Yamaha DR3548BT Noka/Nosin : MH328D30CAJ302185/28D-2302352 an. Muhammad Zainuddin hilang disekitar Kota Mataram HILANG STNK R2 Yamaha DR4275BS Noka/Nosin : MH32S6005AKB04894/256-805080 an. Munarah hilang disekitar Pasar Cakranegara Mataram HILANG STNK R2 Yamaha DR4133SY Noka/Nosin : MH314D204BK032533/14D1031601 an. Didi Ismayadi hilang disekitar Pasar Narmada

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

Mereka tidak lagi mendapat bantuan dana pembinaan KONI NTB. Untuk itu NPC NTB disarankan mencari anggaran secara mandiri untuk biaya mengikuti Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) di Bandung bulan Oktober 2016.

“Kalau dulu anggaran untuk NPC dicairkan lewat KONI NTB, tapi sekarang tidak lagi karena NPC tidak lagi menjadi anggota KONI NTB. Mereka (NPC) harus cari anggaran sendiri untuk biaya keberangkatan atlet ke Peparnas di Bandung bulan Oktober,” ucap Wakil Sekretaris KONI NTB, Eroflan Kamil kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (9/6).

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/ Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

Pernyataan itu dilontarkan Eroflan menanggapi keluhan NPC terkait anggaran keberangkatan atlet Paralympic NTB yang hingga kini belum ada. Padahal mereka harus mengikuti Peparnas di Bandung, Oktober 2016.

Ketua NPC NTB, Azis Faradi mengakui pihaknya belum anggaran dari Pemprov NTB terkait keikutsertaan 15 atlet Paralympic NTB di Peparnas di Bandung bulan Oktober.

“Kami sudah mengajukan proposal ke Pemprov NTB namun anggarannya belum cair,” jelasnya kepada Suara NTB. Belum adanya dukungan anggaran NPC itu kata Azis akan berdampak pada pengiriman atlet Paralympic NTB di Peparnas 2016. Sebanyak 15 atlet terancam tak bisa ambil bagian di Peparnas 2016. (fan)

Paris Kick Off Euro 2016 akan digelar Sabtu (11/6) dini hari nanti. Kendati tidak sebesar Piala Dunia, turnamen ini akan menjadi ajang bagi talenta terhebat di dunia.

Format kompetisi telah diubah dari 16 tim menjadi 24 peserta, sehingga semakin banyak negara di Eropa yang mengalami putaran final sepak bola.

Dalam 25 tahun terakhir turnamen ini hanya dua kali menghasilkan kejutan yang menjadi juara (Denmark 1992 dan Yunani 2004). Dan ada kekuatan-kekuatan tradisional yang tidak bisa diabaikan dalam sepak bola Eropa. Berikut lima timnas yang kemungkinan besar akan menghasilkan momen-momen tak terlupakan pada Euro 2016, dikutip dari abc.net.au :

PRANCIS Di kandangnya sendiri, Les Bleus menjadi favorit kuat juara, tapi bukan karena faktor tuan rumah semata, karena lihatlah bakat-bakat canggih tim asuhan Didier Deschamps itu.

Mereka punya kiper tangguh Hugo Hasil Pertandingan Sepak Bola Lloris, lalu barisan tengah yang semuanya bintang —N’Golo Kante, Piala Amerika Blaise Matuidi, duo playmaker Dmitri Rabu, 8 Juni 2016 Payet dan Paul Pogba, Yohan Cabaye, dan Morgan Schneiderlin. Di depan 08:00 Amerika Serikat 4 vs 0 Kosta Rika mereka punya striker Atletico Madrid 10:30 Kolombia 2 vs 1 Paraguay Antoine Griezmann, punggawa Kamis, 9 Juni 2016 Manchester United Anthony Martial dan pemain Arsenal Olivier Giroud.

07:30 Brasil 7 vs 1 Haiti Dengan formasi seperti itu musta10:00 Ekuador 2 vs 2 Peru hil Prancis akan tampil membosankan, sebaliknya akan merangsang Jadwal Pertandingan Sepak Bola mata, apalagi mereka rata-rata jago menggocek bola dan ahli melancarkan Piala Amerika serangan balik nan cepat.

Masalahnya, kecuali Prancis Jumat, 10 Juni 2016 sendiri pada 1984, tidak ada tuan ru07:30 Uruguay vs Venezuela @Kompas TV mah Piala Eropa yang menjadi juara 10:00 Meksiko vs Jamaika @Kompas TV turnamen ini.

Sabtu, 11 Juni 2016 JERMAN 07:00 Cili vs Bolivia @Kompas TV Die Mannschaft biasanya memunMinggu, 12 Juni 2016 culkan ketakutan, ketimbang kemem07:00 Amerika Serikat vs Paraguay @Kompas TV pesonaan. Tapi semua itu berubah 09:00 Kolombia vs Kosta Rika @Kompas TV dua tahun lalu ketika tim asuhan Joachim Low mengguncang dunia setEuro 2016 elah membantai Brasil 7-1 pada semiSabtu, 11 Juni 2016 final Piala Dunia.

03:00 Perancis vs Rumania @RCTI Skuad tak begitu banyak berubah 21:00 Albania vs Swiss @RCTI dari skuad 2014 dengan masih bercokolnya para pemain berpengalaman Minggu, 12 Juni 2016 seperti kiper Manuel Neuer, bek Jer00:00 Wales vs Slovakia @RCTI ome Boateng, gelandang Toni Kroos 03:00 Inggris vs Rusia @RCTI dan striker Thomas Muller.

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB Lapangan tengah mereka kuat di dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi. mana Kroos diapit asisten-asisten

maut seperti Mesut Ozil, Mario Gotze dam Andre Schurrle, Leroy Sane serta Emre Can. Jerman ada di grup lemah sehingga mereka baru teruji pada babak knockout.

Masalahnya kalah dari Irlandia pada kualifikasi Euro dan Slowaki pada laga pemanasan menunjukkan Jerman tidak lagi terlalu mengesankan.

SPANYOL Tim asuhan Vicente del Bosque ini mengunakan gaya “tiki-taka” untuk menjuarai Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 (sebelumnya pada 2008 Euro di bawah Luis Aragones).

Pertahanannya tangguh dengan hanya kemasukan tiga gol pada 10 pertandingan kualifikasi, dan sebagian besar ini berkat hadirnya penjaga gawang terbaik di dunia, David de Gea. Mereka sama sekali tidak kesulitan menemukan striker maut karena bertebaran di mana-mana, sehingga kombinasi apa pun yang dipasang del Bosque tetap sangat membahayakan. Baik itu duet Alvaro Morata dan Nolito, yang bisa diubah-ubah dengan David Silva atau Cesc Fabregas yang semuanya akan menjadi harapan gol Spanyol.

Spanyol mungkin harus mendaki tebing yang curam untuk mempertahankan gelar, namun siapa pun tidak akan bisa menghapus tim sekualitas Spanyol. Kalah dari Georgia di Madrid memang bukan masalah, namun Spanyol akan menjadi objek ambisi tim mana pun untuk dikalahkan.

BELGIA Di atas kertas tim ini memang semestinya menjadi favorit juara Euro 2016 karena Setan Merah menempati peringkat satu atau dua dunia dalam setahun ini.

Tak mengagetkan jika Belgia berperingkat tinggi karena mereka dihuni bakat-bakat hebat, mulai dari benteng tangguh di belakang antara kiper

Chelsea Thibaut Courtois dan duo bek Spurs Toby Alderweireld dan Jan Vertonghen.

Mereka juga tanggung di tengah berkat hadirnya punggawa Chelsea Eden Hazard, bintang AS Roma Radja Nainggolan dan jagoan Zenit Saint Petersburg Axel Witsel, belum bintang Manchester City Kevin de Bruyne yang pandai menciptakan peluang dan sekaligus ahli mengeksekusi peluang itu.

Di atas itu semua mereka mempunyai salah satu striker terbaik di Eropa, Romelu Lukaku, ditambah dua pemain Liverpool Christian Benteke dan Divock Origi. Masalahnya Belgia sering melempem pada turnamen besar, dan jika Lukaku tampil buruk maka penampilan melempem itu bakal terulang.

INGGRIS Kendati biasanya jarang disebut tim yang bersinar pada turnamen besar, namun skuadnya kali ini membawa harapan besar bagi pendukung Inggris. Kali ini tim asuhan Roy Hodgson ini memang tidak menjadi favorit juara, namun mereka mempunya skuad yang berpotensi menjadi juara.

Mereka punya kiper Joe Hart dan Wayne Rooney di depan, serta memiliki para pemain muda seperti dua pemain depan Harry Kane dan Jamie Vardy yang menjadi pusat perhatian Liga Inggris bersama Spurs dan Leicester.

Hodgson memiliki tim para pemain termuda pada Euro 2016, antara lain bek John Stones, gelandang Spurs Dele Alli dan striker Manchester United Marcus Rashford yang menciptakan dua gol mengesankan pada pertandingan besar musim ini.

Namun pertahanan Inggris tidak terlalu mengesankan.

Masalahnya ketika dihadapkan pada situasi nyata lapangan, Hodgson kemungkinan mencomot nama-nama yang sudah dikenal ketimbang mencoba yang baru-baru. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 10 Juni 2016

Halaman 12

Dialog Soal JKN dan KIP (2-Habis)

Farouk : Standar Pelayanan Faskes Harus Merata WAKIL Ketua DPD RI, Prof.

Farouk Muhammad mengingatkan agar fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani pasien BPJS Kesehatan memberikan standar pelayanan yang merata terhadap semua pasien BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Farouk Muhammad saat menggelar Dialog Mencari Solusi Atas Permasalahan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Pintar di NTB di Mataram, Rabu (8/6) kemarin.

Melalui dialog tersebut, Farouk Muhammad memfasilitasi keluhan-keluhan masyarakat seputar pelayanan atas program JKN dan KIP di NTB. Dalam dialog tersebut, Farouk Muhammad menghadirkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial RI, Andi Dulung, Direktur Hukum, Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dan Ses-

dirjen Didasmen Kemdikbud, Thamrin Kasman.

Di akhir dialog, Farouk mengungkapkan masih adanya perbedaan layanan antara peserta BPJS dengan non BPJS yang dirasakan masyarakat. Farouk mengaku sulit dipungkiri bahwa rumah sakit atau faskes lainnya memang cenderung akan lebih memperhatikan pasien yang membayar tunai ketimbang mereka yang tidak bayar tunai alias melalui program BPJS Kesehatan.

Karena itulah, BPJS Kesehatan perlu mengecek ke lapangan, apakah faskes telah melaksanakan kewajiban mereka dengan optimal. “Sehingga tidak lagi perlu ada saya banyak mendengar kemana-mana, kadangkadang orang, ada kejadian masuk ke fasilitas ini, atau rumah sakit atau puskesmas, disini tidak diterima karena bla-blabla, dia masuk ke tempat lain diterima, kenapa bisa begitu? Ini

ada fakta yang saya terima, keluhan warga,” ujar Farouk.

Farouk menekankan, BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan dilandasi maksud baik. Namun, Farouk tidak menginginkan program yang baik ini menjadi kurang bermakna bagi warga.

“Saya berharap BPJS terus meningkatkan kualitas layanannya.

Saya rasa masyarakat akan siap untuk memberikan iuran yang lebih tinggi lagi jika kualitas itu lebih baik.”

Terkait sosialisasi BPJS kepada masyarakat, Farouk menekankan perlunya instrumen sosialisasi yang lebih sederhana. Ia mengakui bahwa masyarakat masih

ada yang memanfaatkan program BPJS demi kepentingan sesaat dengan mendaftar di program ini saat mereka sakit. Namun, ia menilai, perilaku yang demikian tidak akan terjadi jika sosialisasi dan edukasi kepada pengguna BPJS dapat dimaksimalkan.

“Kalau mau ini jangan tunggu sakit. Jadilah anggota sekarang, kepada masyarakat yang tingkat pendidikannya sudah relatif lebih maju. Tapi yang dihadapi oleh saudarasaudara saya, para kades lurah ini adalah warga-warga yang tingkat pendidikannya lebih rendah,” ujarnya.

Menurut Farouk, warga yang

tingkat pendidikan dan kemampuan ekonominya relatif lebih rendah akan menghitung dengan cermat pentingnya membayar iuran BPJS saat mereka tidak sakit. Karena itulah, Farouk menekankan agar persyaratan menyangkut seseorang harus aktif dalam program ini selama dua minggu sebelum dapat menerima layanan faskes perlu dipertimbangkan kembali.

“Ini perlu dipertimbangkan juga ke level pusat, sehingga ada kelonggaran-kelonggaran juga, tidak harus menunggu dua minggu,” ujarnya.

Farouk juga mengapresiasi usulan dari salah seorang wakil masyarakat di Mataram yang memprotes terlalu banyaknya kartu yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Usul yang baik, akan menjadi perhatian saya.. Kalau perlu saya akan bisiki langsung kepada Presiden Jokowi ini,” pungkas Farouk. (aan/*)

(Suara NTB/ist)

MENCATAT – (Dari kanan), Direktur Hukum, Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, Dirjen Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial RI, Andi Dulung dan Sesdirjen Didasmen Kemdikbud,Thamrin Kasman yang dihadirkan Prof. Farouk Muhammad tengah mencatat masukan yang diterima dari peserta dialog soal JKN dan KIP di Mataram, Rabu (8/6).

Sanksi Parkir Sembarangan Segera Diterapkan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram akan segera menerapkan sanksi bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Kepala Bidang (Kabid) Operasional dan Pengendalian (Opdal) Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos menyampaikan saat ini pihaknya telah menyiapkan gembok atau kunci roda kendaraan roda empat.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, sanksi bagi kendaraan parkir sembarangan yaitu peneguran dan penggembokan atau penguncian roda. Mahfuddin mengatakan akan mulai menggencarkan sosialisasi terkait sanksi parkir sembarangan ini.

Kendaraan yang akan disasar adalah kendaraan yang parkir di badan jalan dan juga parkir di tempat-tempat yang telah dipasang rambu larangan parkir. “Itu nanti sudah

kita siapkan sesuai aturannya akan melakukan penggembokan atau kunci roda,” jelasnya. Mahfuddin menyebutkan telah menyiapkan 10 unit kunci roda dan ke depan akan dianggarkan lagi untuk membeli 10 unit kunci roda.

Kunci roda ini ukurannya cukup besar karena disesuaikan dengan ukuran roda atau velg. “Kunci roda itu besar karena sesuai dengan ukuran velg dan velg itu kan ada untuk sedan, truk,” ujarnya. Setelah digembok otomatis kendaraan tidak bisa dijalankan.

SOP penerapan sanksi ini tiga kali pemberitahuan dalam durasi 15 menit. Dalam durasi 15 menit itu pemilik kendaraan diminta untuk memindahkan kendaraannya, jika tak digubris dalam waktu dua kali akan langsung digembok. “Gembok lansung tilang,” ujarnya. Selain parkir di badan jalan dan tempat-tempat yang dilarang parkir, titik lainnya yang dilarang adalah simpang

empat dan tempat yang dapat mengganggu pejalan kaki.

Penyebaran informasi terkait sanksi ini akan disampaikan kepada para pengguna jasa parkir. Di samping itu juga pihaknya akan melibatkan UPTD Perparkiran agar disosialisasikan kepada para juru parkir. Pihaknya juga akan memasang pemberitahuan di titik-titik strategis terkait larangan parkir sembarangan. “Insya Allah minggu depan sudah mulai kita action untuk pemberitahuan dulu. Mudah-mudahan selesai Lebaran masyarakat sudah paham semua dan kita bisa mulai action (penerapan sanksi),” ujarnya. (ynt/ils)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 10 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 10 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Sekda Baru: Beberapa Pekerjaan yang Perlu Dituntaskan Tugas dan Tanggung Jawab Harus Dikedepankan PELAYANAN kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, seperti rumah sakit, puskesmas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah daerah.

Pelayanan kesehatan di tempat ini tidak boleh dilakukan main-main, apalagi dijadikan sebagai lokasi ajang bisnis.

Terlebih, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di tempat ini adalah masyarakat miskin atau menggunakan fasilitas kesehatan yang dijamin pemerintah.

Pelayanan di rumah sakit milik pemerintah masih membutuhkan perhatian serius. Tenaga-tenaga medis yang dimiliki pemerintah daerah yang ada di rumah sakit harus dioptimalkan kinerjanya. Apalagi mereka mendapatkan gaji dan tunjangan besar hingga fasilitas dari pemerintah dengan tujuan mampu memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.

Namun, fakta di lapangan berkata lain. Pelayanan di rumah sakit milik pemerintah masih banyak dikeluhkan masyarakat. Sebagai contoh, Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Provinsi NTB seperti disampaikan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB banyak dikeluhkan masyarakat. Bagaimana tidak, data dari Ombudsman di rumah sakit terbesar di NTB ini, sekitar 73 persen dokter malas.

Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah daerah yang ingin terus meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Jika kita merujuk dari tujuan utama pemindahan lokasi RSUP NTB yang sebelumnya di Jalan Pejanggik ke Dasan Cermen bertujuan memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Belum lagi, status RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan dari rumah sakit kota/kabupaten hingga swasta di NTB tidak sepantasnya hal ini terjadi.

Semestinya saat sudah berada di lokasi baru dengan tempat pelayanan yang lebih dari lokasi sebelumnya, pelayanan pada pasien harus lebih maksimal lagi. Tidak semestinya, dengan berada di lokasi yang sangat representatif, pelayanan semakin mengendor. Kedisiplinan tenaga medis yang merupakan tulang punggung sebuah tempat layanan kesehatan sangat diharapkan.

Tidak adanya direktur definitif setelah dr. H. Mawardi Hamry, MPPM, menghilang tidak menjadi alasan tenaga medis bermalas-malasan. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat di RSUD Provinsi NTB, tenaga medis mesti mendahulukan pekerjaan di tempat mereka menerima gaji, tunjangan dan fasilitas besar. Setelah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, barulah mereka bisa melaksanakan tugas di rumah sakit swasta atau klinik yang mereka buka.

Di sinilah diperlukan ketegasan dari pembina kepegawaian, dalam memberikan pembinaan atau sanksi pada dokter malas. Jika mereka masih malas masuk kerja di instansi tempat mereka kerja, sanksi tegas hatus dikenakan.

Namun, semuanya kembali lagi pada ketegasan pimpinan daerah atau rumah sakit dalam mengawasi kinerja tenaga medis yang ada. Termasuk kesadaran dari tenaga medis, khususnya dokter yang harus mengedepankan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan mengejar materi dengan praktik di luar. Untuk itu, kita berharap tenaga medis yang ada di seluruh layanan kesehatan milik pemerintah harus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan, sehingga tidak ada lagi kasus pasien yang tidak ditangani secara maksimal. (*)

ETELAH memunculkan teka-teki, akhirnya Dr.H. Rosiady Sayuti (Dr. Ros) ditetapkan sebagai Sekda baru NTB, teka-teki-pun terjawab. Sebelumnya terjadi sedikit kekisruhan di ruang publik terkait siapa yang pantas memimpin birokrasi NTB saat ini. Sampai muncul wacana keterwakilan sehingga tercipta keseimbangan dan berbagai analisis-analisis lain dari pemangku kepentingan. Saatnya Dr. Ros membuktikan diri bahwa beliau mumpuni memimpin birokrasi NTB. Perencanaan yang sekadar slogan, namun berat implementasi harus dibuang jauh-jauh oleh Sekda baru.

Sebagai birokrat yang sebelumnya berlatar belakang akademisi, Dr. Ros punya beban moral. Pertama beliau menjadi model akademisi yang memimpin birokrasi pertama di NTB. Selama ini akademisi dianggap hanya pintar beragumen, membuat konsep namun ketika diberi amanat memimpin secara riil di lapangan seringkali mengangakat bendera putih. Kedua, Persoalan perencanaan kerja birokrasi ke depan semakin dituntut professionalisme dan sarat kompetitif.

Birokrasi tidak saja dituntut bekerja keras tapi juga bekerja cerdas (inovatif). Kata inovasi mudah diucap, namun berat dilakukan.

Persoalan Butuh Penyelesaian Di samping tuntutan profesionalisme, ada beberapa isu penting yang perlu segera dicarikan solusi oleh birokrasi NTB. Pertama, penyelesaian persoalan penyertaan modal di LIA (Lombok Internasional Airport) pada PT. Angkasa Pura. Sejarahnya, Pemerintah Provinsi membantu PT. Angkasa Pura untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur sehingga LIA yang dulu disebut BIL segera beroperasi. Dari hasil appraisal terakhir nilai aset pemerintah provinsi adalah lebih dari Rp 100 miliar. Karena berbagai persoalan sampai sekarang pemerintah provinsi belum menerima kontribusi dari penggunaan asset tersebut oleh PT. Angkasa Pura.

Kedua, mangkraknya PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) menerima dividen dari PT. MDB dalam kepemilikan 24 persen saham PT. Newmont sejak tahun 2013. PT. DMB menggandeng PT. Multicapital dan membentuk konsorsium PT. MDB. Persoalan yang dihadapi daerah pertama fluktuasi keuntungan PT. NNT, kedua masalah kewajiban pembangunan smelter (UU No.9 tahun 2009)

Oleh:

Dr. M .Firmansyah

(Dosen Sarjana dan Pascasarjana FEB UNRAM)

Sebagai birokrat yang sebelumnya berlatar belakang akademisi, Dr. Ros punya beban moral. Pertama beliau menjadi model akademisi yang memimpin birokrasi pertama di NTB. Selama ini akademisi dianggap hanya pintar beragumen, membuat konsep namun ketika diberi amanat memimpin secara riil di lapangan seringkali mengangakat bendera putih. Kedua, persoalan perencanaan kerja birokrasi ke depan semakin dituntut profesionalisme dan sarat kompetitif. Birokrasi tidak saja dituntut bekerja keras tapi juga bekerja cerdas (inovatif). Kata inovasi mudah diucap, namun berat dilakukan. dan ketiga penjaminan sebagian saham PT.NNT oleh Multicapital ke Credit Suisse Singapura, sehingga mengurangi pembangian dividen kepada pemegang saham (PT. MDB).

Ketiga, percepatan penyelesaian kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah. Pengelola Mandalika BTDC bahkan telah mengganti manajemen dan nama lembaga yaitu ITDC, namun progress belum juga nampak dipermukaan. KEK adalah momentum terbaik yang dimiliki NTB untuk segera dikembangkan dalam meningkatkan pariwisata NTB. Jokowi berjanji untuk menggelontorkan Rp. 2,4 triliun untuk pembangunan Mandalika, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Pemprov harus segera menuntaskan persoalan kawasan yang belum clear and clean, juga harus terus mengawal, menagih janji presiden untuk menggelontorkan uang tersebut.

Keempat, pembangunan Kawasan SAMOTA (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora). SAMOTA adalah kawasan terintegrasi yang paling strategis dari kacamata spasial saat ini. Dalam satu kawasan dapat dikembangkan pembangunan ekonomi maritim (Teluk Saleh), Peternakan (Kawasan Gunung Tambora) dan Pariwisata (Pulau Moyo). Di perkirakan puluhan trliuan rupiah potensi yang dihasilkan ka-

RUKO - VILA - KOST

wasan Tambora setiap tahunnya. Semua pihak harus mendorong suksesnya pembagunan SAMOTA, dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi Pulau Sumbawa. Sebagai satu kesatuan, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bima dan Dompu maka percepatan perluasan Bandara Sultan Salahudin harus segera dipikirkan.

Kelima, melakukan konsilidasi dan konversi BPR NTB menjadi BPR NTB Syariah. Transaksi keuangan syariah tidak saja kewajiban dari perspektif agama namun dalam konteks bisnis, pola-pola pembiayaan syariah paling menguntungkan dibandingkan konvensional. BPR Syariah akan sejalan dengan konsep wisata halal yang dimenangkan Lombok di Abu Dhabi beberapa waktu lalu, dan juga pembanguan IC (Islamic Center) NTB. Sekda NTB perlu mendorong dan mensuport untuk percepatan proses tersebut, sehingga BPR NTB syariah tidak kehilangan momentum.

Keenam, kemiskinan adalah persoalan penting lain untuk segera dicarikan solusinya. Kita telah sepakat untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahun. Sejujurnya banyak kalangan meragukan kemiskinan mampu turun 2 persen pertahun, karena tahun-tahun sebelumnya kemiskinan sulit turun bahkan sekadar

sampai 1 persen. Kesepakatan ini butuh kerja keras, butuh koordinasi yang intens di setiap SKPD Pemrov NTB dan kabupaten kota se NTB. Di ruang Redaksi Suara NTB berkali-kali didiskusikan upaya penurunan kemiskinan ini, sehingga seharusnya sudah ditemukan formulasi jitu untuk itu.

Ikhtiar dan Keiklasan Tulisan ini tidak berpretensi mendikte Sekda baru apalagi memberi perintah dengan banyak pekerjaan. Namun itulah sebagian masalah NTB, tentu di balik kertas masih banyak lagi. Saya hanya mengingatkan bahwa ikhtiar ke depan harus berwujud kerja keras dan ikhlas. Sebagai seorang Doktor Sosiologi, Dr. Ros saya yakin mampu memetakan berbagai persoalan di NTB dan mencari jalan keluarnya.

Seorang akademisi begitu mudah menemukan fakta-fakta empiris (kebijakan) dari berbagai hasil pengalaman negera-negara lain di seluruh dunia, selanjutnya tinggal diadopsi atau diadaptasikan untuk NTB. Akhirnya selamat bekerja Dr. Ros, buktikan bapak mampu bekerja cerdas, iklas dan adil. Sehingga, iringan doa dari masyarakat NTB akan membuka sekat-sekat yang menghambat perjalanan anda.

Demi NTB maju dan lebih baik lagi.

Pengedar produk ilegal sebaiknya diproses hukum Harus ditindak tegas agar menjadi efek jera

*** Pemkot tolak izin pembangunan perumahan subsidi Yang penting tidak menyulitkan rakyat

***

SUARA NTB

Jumat, 10 Juni 2016

Opini WTP Bukan Akhir dari Ikhtiar Pemda Dari Hal. 1 namun kinerja riil yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak meningkat, maka rasanya tak banyak manfaatnya,” kata gubernur usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2015 di DPRD NTB, Kamis (9/6) siang kemarin.

Terkait dengan hal ini, kata gubernur, anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono telah mengingatkan jajaran pemda bahwa keseluruhan yang dilaksanakan harus berujung pada kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat NTB. ‘’Masih banyak yang harus kita kerjakan pada masa mendatang,’’ ujarnya.

Laporan keuangan Pmeprov yang mendapatkan opini WTP, lanjut gubernur, mendorong pemerintah daerah untuk lebih kuat lagi. Pada triwulan I 2016, sebutnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,9 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 5 persen. ‘’Kerja-kerja kita tujuannya adalah mendorong pembangunan nasional. Opini WTP ini bukanlah akhir dari ikhtiar kita dalam menata keuangan daerah. Justru merupakan suatu langkah awal saja yang tidak besar artinya kecuali langkah berikutnya,’’ tandasnya.

Pada kesempatan tersebut,

orang nomor satu di NTB ini juga beterima kasih kepada BPK RI Perwakilan NTB yang tetap menjunjung profesionalitas dan integritas.

Namun pada saat yang sama, teap membuka diri untuk fasilitasi yang konstruktif terhadap jajaran Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota. ‘’Kerjasama yang baik dengan tetap menjaga profesinalitas dan independensi ini tetap berlanjut,’’ harapnya.

Menyinggung ada beberapa rekomendasi BPK yang belum dapat diproses oleh pemda, gubernur mengatakan hal itu diketahui setelah dilakukan proses. Setelah dilakukan proses bahwa memang ada rekomendasi yang ditemukan tidak bisa ditindaklajuti dengan alas an yang tepat. ‘’Jadi itu setelah diproses. Jadi kita ndak bisa minta, ini tolong ndak dimasukkan rekomendasi. Kalau memang ada alasan yang sah bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti, itu dilaporkan ke BPK,’’ tandasnya.

Pemprov NTB berhasil mempertahankan predikat WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. (nas/jun)

Kejaksaan Hentikan Lidik Kasus Padepokan Silat dan PDAM Dari Hal. 1 Untuk diketahui bahwa Gedung Padepokan Silat yang dibangun di lahan GOR 17 Desember, Turide, Mataram menghabiskan anggaran Rp 6,5 miliar. Fisik proyek dikerjakan PT Kerinci Jaya Utama (KJU) selaku kontraktor pelaksana.

Kontraktor yang sama pernah diproses Kejari Mataram dalam proyek pembangunan Jembatan Cemara, Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 4,4 miliar dan penyelidikannya juga dihentikan.

Kasus kedua, terkait proyek PDAM Giri Menang yang dilaporkan sebuah LSM di Lobar. Pelapor merinci indikasi penyimpangan ada pada 43 item kegiatan di perusahaan daerah itu. Namun kejaksaan hanya fokus pada item pengadaan reservoir yang proyeknya dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan dikelola PDAM. Ketua tim penyelidik kasus ini Joseph, SH bersama Doyo, SH. Sutapa yang didamping Doyo, menjelaskan, saat penyelidikan proyek ini tim turun lapangan untuk cek fisik reservoir. Secara fisik proyek itu ada dan sudah dikerjakan oleh BWS bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. ‘’Sudah kita cek lapangan, proyeknya. Tidak ditemukan cukup bukti untuk ditemukan tindak pidana,’’ kata Doyo. Dijelaskan,

di lokasi ada pekerjaan dari BWS dan pekerjaan Cipta Karya, memastikan dua proyek itu ada. “Sehingga tidak diteruskan alias stop,” kata Sutapa.

Ditanya, apakah sudah melibatkan ahli saat cek fisik sehingga berkesimpulan tak ada kerugian negara? Dijawab Doyo, ‘’Sudah dari Unram,’’ sebutnya. Ditanya detail kapan pemeriksaan dilakukan dan pihak tim dari Unram yang dilibatkan, Doyo tidak menjawab. Sutapa menimpali, bahwa yang turun hanya tim Intelijen. ‘’Yang turun Intelijen saja,’’ akunya.

Ditanya hasil penyelidikan 42 item lainnya, Sutapa menegaskan, penyelidik hanya mendalami item reservoir sesuai dengan laporan. Ditanya lagi soal 42 item selebihnya sesuai keterangan pelapor, Sutapa meminta Doyo menjawab.

Namun Doyo tak menjelaskan, kemudian memilih pergi meninggalkan wartawan.

Sejumlah pejabat penting diklarifikasi penyelidik Joseph, SH terkait puluhan item pekerjaan PDAM ini.

Diantaraya pejabat dan mantan pejabat BWS. Juga Direktur PDAM Giri Menang. Karena tidak cukup bukti, akhirnya penyelidikan dihentikan. (ars)

Mantan Bupati Lotim Penuhi Panggilan Kejaksaan Dari Hal. 1 mantan Bupati Lotim periode 2009 – 2013 ini dengan tegas membantah dugaan suap sesuai materi pemeriksaan penyelidik. ‘’Suap yang mana,’’ katanya balik bertanya.

Menurut dia, jika yang disebut suap adalah pemberian Rp 1,5 miliar dari iPasar ke dirinya sebagai bupati saat itu, dianggap janggal. ‘’Bagaimana mau disebut suap, itu dalam proses perjanjian semua,’’ tegasnya. Uang Rp 1,5 miliar dari iPasar itu ditegaskannya, merupakan jaminan investasi sebagai tuntutan keseriusan iPasar selaku investor. Pemda saat itu tidak ingin ditipu investor, sehingga meminta jaminan sebesar Rp 1,5 miliar.

Saat iPasar investasi mulai 2010, Pemda ketika itu diakuinya belum punya alokasi anggaran di APBD untuk operasional Sistem Resi Gudang (SRG). Sehingga dibuatlah perjanjian dengan iPasar, dengan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani Januari dan berakhir April 2010.

Setelah pabrik SRG berjalan, rupanya biaya pemasangan instalasi listrik hanya Rp 158 juta, yang diambil dari uang jaminan iPasar tadi. Lantas sisanya dikembalikan secara bertahap selama tiga tahun. Dengan rincian, pengembaian pertama Rp 158 juta, pengembalian kedua Rp 450 juta dan terakhir Rp 892 juta. ‘’Uang itu dikembalikan 10 Desember, lunas diterima oleh iPasar total Rp 1,5 miliar,’’ sebut Sukiman.

Semua ada buktinya. Berupa angsuran dan surat pelunasan sehingga dipastikannya tidak ada masaah. ‘’Kalau suap tidak pakai surat perjanjian dong. Diam diam saja.

Tapi ini kan ada pernajian dan pelunasan,’’ tegasnya.

Lebih jauh soal materi pemeriksaan, runut diklarifikasi Sukiman. Mulai dari MoU antara iPasar dengan Pemda

Lotim 2010, berlanjut tahun 2011 dan terakhir tahun 2013. ‘’Itu tiga substansi pemeriksaan,’’ katanya.

Sempat tak ingin mengungkapkan apa yang dijelaskan ke penyelidik, namun Sukiman akhirnya membeberkan secara umum. Dari MoU itu lahir kesepakatan di mana Pemda Lotim menyediakan lahan untuk pendirian pabrik pengolahan jagung.

Namun secara finansial saat itu Pemda Lotim yang dipimpinnya tidak mendapatkan keuntungan, karena tidak ada dana yang mengalir ke kas Pemda. Keuntungan hanya diperoleh dari 100 tenaga kerja yang dipekerjakan serta perluasan 10.000 hektar menjadi 25 ribu hektar tanaman jagung yang dibeli oleh iPasar.

Kegiatan investasi ini akhirnya selesai 2013, setelah Pemda tidak lagi mendapat keuntungan, lantas dievaluasi. ‘’Berdasarkan hitungan dari Dinas PPKA, diusulkan agar perubahan nomenklatur dari ‘bangun guna serah’, jadi sistem sewa. Akhirnya kami mendapat sewa Rp 75 juta per tahun,’’ sebutnya.

Penjelasan itu diakuinya sudah disampaikan juga ke penyelidik. Dirinya juga siap ketika saatnya nanti dipanggil lagi Kejaksaan untuk klarifikasi. ‘’Saya pernah diklarifikasi KPK sekitar 2014, soal yang ini juga,” kata Sukiman.

Sementara Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa , SH mengatakan, Sukiman Azmy diklarifikasi terkait kasus dugaan suap dalam investasi jagung iPasar tersebut. Ini untuk melengkapi keterangan Komisaris Utama PT. iPasar Indonesia, Alexander Gee yang sudah dimintai keterangan pekan lalu. (ars)

Halaman 15

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Kodim 1615/Lotim Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan silaturrahim dengan sesama di bulan suci ramadhan, Kodim 1615/Lotim menggelar acara buka puasa bersama dengan Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A., dan komponen masyarakat lain di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (8/6).

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan pentingnya makna dari buka puasa bersama. Karena selain untuk bersilaturrahim, kegiatan ini juga dapat dimafaatkan untuk bertukar informasi. Danrem juga menyampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar seluruh komponen masyarakat dapat bersamasama menjaga keamanan wilayah NTB dan Lombok

Timur khususnya.

“Apalagi melihat situasi seperti saat ini, di mana perkembangan teknologi di era globalisasi, mempermudah kita mengakses berbagai informasi baik yang bersifat positif maupun negatif,” sarannya.

Untuk itu Danrem berharap kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Lotim agar mewaspadai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi digital seperti maraknya peredaran narkoba, seks bebas, penyebaran paham radikalisme dan komunis gaya baru.

“Masih banyak isu-isu lain yang tentunya menjadi perhatian kita bersama dan bersama-sama berusaha mence-

gah bahaya yang akan ditimbulkan, lebih baik mencegah daripada mengobati,” tegasnya.

Danrem 162/WB berharap dengan adanya kegiatan silaturrahim itu, kebersamaan TNI dan masyarakat NTB khususnya masyarakat Lotim dapat tetap terjaga, dan TNI bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat akan menjaga keamanan wilayah demi keutuhan NKRI. Hadir dalam acara buka Puasa tersebut, Dandim 1615/ Lotim, Letkol Inf Musthofa, Kapolres Lotim, Para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Pimpinan Ponpes Al-Aqsho Ustaz TGH Abdulatiep HR.SQ,Sag., beserta Santri Ponpes Al-Aqsho dan masyarakat setempat. (ars/*)

Sangat Objektif Dari Hal. 1 ‘’Dulu kita tak pakai assessment, ributnya kurang.

Sekarang begitu kita pakai assessment, objektif segala macam ada unsur dari luar.

Jangan lupa, assessment itu dari Rektor IKIP Mataram, kemudian guru besar di Unram, dan orang kompeten,’’ ujar gubernur dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna istimewa di DPRD NTB, Kamis (9/6) siang kemarin.

Dirinya meminta proses yang dilakukan oleh Pemprov NTB dihormati. Ia juga mengatakan, setiap jabatan yang dipegang oleh pejabat merupakan titipan. ‘’Masa’ begitu kita menjabat, begitu diganti kita ribut. Dulu waktu menjabat ndak ditanya pada dirinya saya kompeten apa ndak,”ucapnya.

Kalau ditanya setiap pejabat selalu mengatakan dirinya kompeten. Namun, kata orang nomor satu di NTB ini, ko-

mpeten atau tidaknya seorang pejabat harus berdasarkan penilaian. Gubernur juga mengatakan, pejabat yang dipindahkan dari jabatan satu ke jabatan lainnya. Atau pejabat yang kemudian ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) tidak melakukan pelanggaran fatal. ‘’Dan ingat bahwa yang dipindahkan itu bukan berarti dia dianggap ada pelanggaran yang fatal. Kemudian yang masuk TGP2D itu juga tidak menutup kemungkinan suatu ketika menduduki jabatan eselon II lagi,’’ terangnya.

Gubernur kembali mengatakan mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu itu ada pejabat yang kena non job, dibebastugaskan dari jabatan struktural bukan masalah “diparkir” atau tidak. “Bukan masalah ‘’diparkir’’. Namanya dunia, itu sunnatullah. Bekerja di tempat yang berbeda. Ini

amanah. Masa melenta tono doang taoq ta tokol (masa kita maunya di sana saja kita duduk),’’ tandasnya.

Dalam mutasi yang digelar Pemprov NTB, Jumat pekan lalu, sebanyak enam pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural eselon II. Mereka selanjutnya ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Enam mantan pejabat struktural eselon II yang ditempatkan di TGP2D antara lain mantan Sekretaris Korpri, Drs. Hendro Kartiko, MM, mantan Kepala Dishunkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr. Mantan Kepala BP3AKB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, mantan Kepala BPBD NTB, Ir. H. Azhar, MM. Mantan Kepala Dinas Kehutanan, Ir. Andi Pramaria, M.Si dan mantan Kepala Disperindag NTB, Ir. Husni Fahri, MM. Selain itu, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB, Ashari, SH, MH dinonjobkan dari jabatannya. (nas)

WTP Kelima Kali Dari Hal. 1 Diantaranya, BPK menemukan dana bergulir penempatan TKI ke luar negeri sebesar Rp 1,184 miliar tidak tersalurkan. Selain itu, ada juga temuan BPK terhadap pengerjaan delapan paket pekerjaan (proyek) yang tidak sesuai kontrak pada lima SKPD. Penyerahan LHP dilakukan Anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag. yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD NTB. Anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono mengatakan opini WTP yang didapat Pemprov NTB atas LKPD 2015 itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Mengingat, standar akuntasi yang digunakan yakni berbasis akrual , yang dikaui tak mudah. ‘’Ada 30 persen kementerian di pusat yang terpaksa turun opini karena proses implementasi dari basis akrual ini membutuhkan effort (usaha) yang luar biasa. Dari sisi pencatatan, pelaporan dan pembuktian. Banyak yang harus dilakukan untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini,”ucapnya.

Meskipun NTB memperoleh opini WTP, lanjut Agus, namun BPK juga menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov NTB. Pertama, dana bergulir penempatan TKI ke luar negeri pada Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) Syariah Patuh Beramal senilai Rp 1,184 miliar tidak tersalurkan. Kedua, pengembalian dana bergulir pengembangan usaha mikro pada BPMPD mengendap di rekening penampungan kas sebesar Rp 390 juta.

Kemudian, pengelolaan penerimaan klaim ambulans rujukan pasien tidak mampu dari BPJS Rumah Sakit HM. Manambai Abdul Kadir tidak melalui mekanisme APBD sebesar 343 juta. Keempat, penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 198 juta tidak dianggarkan pada anggaran yang tepat, karena dianggarkan pada belanja modal. Kemudian kelima, delapan paket pekerjaan pada lima SKPD diselesaikan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 143 juta dan denda keterlambatan senilai Rp 27 juta belum disetor.

Apakah temuan-temuan BPK yang harus ditindaklanjuti Pemprov ini merupakan kerugian negara? Ia mengatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK belum atau tidak dirancang untuk mencari apakah ada kerugian negara atau tidak. Ia lantas mengingatkan berbagai pihak tidak langsung menyimpulkan temuan tersebut merupakan kerugian negara.

“BPK sendiri punya audit prosedur terhadap perhitungan kerugian negara, kita punya audit prosedur tersendiri untuk itu. Namun hal demikian harus menjadi perhatian untuk diperbaiki. Permasalahan administraif ini harus diselesiakan dalam waktu 60

hari,’’ katanya.

Seandainya, kata Agus hal ini tak diperbaiki/ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari dan menjadi temuan lanjutan pada pemeriksaan tindaklanjut. Kemudian BPK mendalami maka mungkin saja ini akan menjadi perhitungan kerugian negara. ‘’Untuk itulah, hal-hal yang menjadi rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sesuai amanat UU. Karena ini amanat UU,’’ imbuhnya.

Agus mengatakan banyak yang salah dalam mendefinisikan opini BPK. Opini BPK tidak dirancang pemeriksaannya untuk ada atau tidak kerugian negara di dalamnya. Opini BPK tidak dirancang untuk mencari apakah ada penggelapan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun pemalsuan di dalamnya.

“Opini BPK dirancang semata-mata untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak wajar atau ada hal-hal yang dikecualikan dibandingkan dengan standar pelaporan. Dalam konteks membaca laporan keuangan, para pihak seharusnya memahami terlebih dahulu bagaimana cara menyikapi opini yang diberikan,”ucapnya.

Sesuai ketentuan, katanya, BPK diberikan waktu oleh UU untuk memeriksa laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemprov NTB dalam waktu dua bulan. Dalam waktu dua bulan itulah BPK membentuk prosedur yang menguji apakah laporan keuangan tersebut dibuat sesuai standar akuntansi. (nas/jun)

Tak Putus Harapan Walaupun Dililit Utang Dari Hal. 1 Setelah itu, wilayah ini tak pernah terkena musibah kekeringan.

Jika pada kondisi normal, padi miliknya yang ditanam di lahan di atas lahan 2,5 hektar itu, menghasilkan 6 ton gabah kering panen (GKP). Padi yang menjadi dambaan petani ini pun sirna. Tidak ada yang bisa dipanen untuk kebutuhan selama satu musim ke depan.

Padahal katanya, Amaq Islamiyah bersama istrinya mengolah lahan untuk ditanami padi dengan berutang.

Harapannya, dari panen itu, bisa digunakan untuk membayar utang. ‘’Utang kita sudah Rp 6 juta,’’ sebutnya.

Utang tersebut untuk membeli pupuk dan biaya lainnya.

Asa tinggallah harapan.

Kini yang tampak di depan mata hanya tanaman padi yang kering menguning tak berbuah. Hanya lelah yang tersisa. Meski demikian, petani asal Surabaya ini mengaku tidak putus harapan. Lama tidak ada turun hujan, ia terus doa agar hujan bisa turun menyirami sawahnya.

Musim tanam tembakau akan tiba. Meski masih penuh spekulasi. Karena, ancaman nyatanya adalah air yang tidak mengalir sesuai keinginan.

Bendungan Pandanduri sejat-

inya menjadi dambaan utama.

Akan tetapi, faktanya air bendungan yang katanya mampu menampung 27 juta meter kubik air itu tidak bisa dinikmati oleh petani Sakra Timur.

Kepada pemerintah, Amaq Islamiyah hanya bisa meminta agar bisa dialirkan air ke sawahnya. Pasalnya, hanya ini satu-satunya solusi yang bisa dinanti petani. Gagal di padi, tidak diinginkan terjadi kegagalan serupa di tembakau virginia. Untuk lahan-lahan pertanian itu, sangat didambakan petani saat ini adalah bantuan air. Pasalnya, wadukwaduk warga sudah mengering.

Air sebagai kebutuhan mendasar ini sangat minim.

Jangankan untuk petani, di sejumlah desa tetangga katanya mengeluhkan kelangkaan air minum. “Kita syukurnya, kalau soal air mandi dan minum masih cukup. Tapi di desa lain kabarnya banyak air sumur yang mulai menyusut bahkan mongering,’’ tuturnya.

Kepada ribuan petani gagal panen itu diberikan bantuan langsung berupa beras dari Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Bantuan tersebut diakui Amaq Islamiyah ini sudah ia terima bersama keluarga. Ia hanya kebagian bantuan 10 Kg beras yang didistribusikan langsung dari kantor desa. Bantuan tersebut dihitung tidaklah

(Suara NTB/penrem)

BUKA PUASA BERSAMA - Kegiatan buka puasa bersama dengan Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, di Kodim 1615/Lotim Rabu (8/6).

seberapa jika dibandingkan dengan total beras yang hilang akibat gagal panen.

Namun menurutnya, ini cukup membantu. Informasinya, ada uang Rp 6 juta akan dibagikan kepada petani. Informasi itu sangat diharapkan bisa terealisasi. “Kan bisa kita pakai beli beras,” ucap Inaq Islamiyah menimpali.

Tampaknya, banyaknya warga yang mengalami kegagalan panen ini membuat tidak semua warga yang gagal panen ini menerima bantuan Pemkab Lotim tersebut.

Pasalnya, ada sejumlah warga di Desa Surabaya ini yang tidak menerima apapun dari pemerintah.

Seperti pengakuan Inaq Masni. Ia mengalami gagal panen seluas 30 are. Lahan padinya itu kering tidak ada hasil karena usia baru beberapa pekan sudah tidak mendapat air.

Ia mengira, karena mengalami hal yang sama dengan petani lainnya bisa turut merasakan bantuan dari pemerintah. “Tapi kita tidak dapat,’’ katanya dengan nada kecewa.

Petani yang hanya mengandalkan sektor pertanian untuk penopang hidupnya ini kini hanya bisa mencari utangan dari tetangga. Kondisi tetangga yang mengalami nasib sama, membuat kondisinya makin terpuruk. (rus)

Ketua Tim Verifikasi Proyek ’’Vertical Dryer’’ Diperiksa Dari Hal. 1 Nur Ilmia yang juga Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB. Nur Ilmia dimintai keterangan oleh Ketua Tim Penyelidik proyek Vertical Dryer, Ismail, SH. Nur Ilmia diklarifikasi karena kapasitasnya sebagai Ketua Tim Verifikasi lapangan atas proyek Vertical Dryer atau alat pengering padi di tujuh titik se NTB. Di mana nilai proyek alat pengering padi yang diberikan kepada kelompok tani itu mencapai Rp 935 juta, diberikan kepada tujuh kelompok berbeda di sejumlah daerah. Masingmasing, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu. ‘’Yang bersangkutan diklarifikasi sebagai Ketua Tim Verifikasi. Apa saja yang dilakukan sesuai kapasitasnya, itu yang ditanya penyelidik,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa,SH kemarin.

Namun permintaan keterangan Nur Ilmia tidak lama, karena tidak membawa dokumen lengkap terkait pekerjaannya, atas proses verifikasi alat tersebut. ‘’Dia dipanggil lagi besok (hari ini, red),’’

kata Sutapa.

Sementara Nur Ilmia yang dikonfirmasi tak memberi banyak komentar. Dia hanya mengakui diklarifikasi Kejaksaan terkait proyek Vertical Dryer itu. ‘’Saya datang kasi keterangan saja,’’ jawabnya singkat, kemudian berlalu dengan mobilnya.

Proyek Vertical Dryer ini bersumber dari Kementerian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian dan TPH NTB. Nilai proyek Rp Rp 6.545.000.000, dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/ kota se-NTB tahun anggaran 2015.

Merujuk pada keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor Prod.TP.841.1/V/ 2015, ditetapkan ada tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK waktu itu, menanda tangani nama kelompok penerima bantuan di kabupaten dan kota se NTB, dengan nilai masing masing Rp 935 juta per poktan. Salah satunya, Poktan Sayang Daye II Kecamatan Cakranegara, sebagai penerima bantuan senilai Rp 935 juta. Poktan ini adalah salah satu dari tujuh poktan lain se NTB yang menerima bantuan sama. (ars/why)

Perkuat Sistem Pengendalian Internal, Serapan Anggaran Jadi Atensi Khusus Dari Hal. 1 kita lakukan pembinaan terhadap SKPD dalam tata kelola keuangan, aset dan tertib perundang-undangan,’’ kata Ibnu dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/6) siang kemarin.

Ibnu mengatakan, hal yang perlu dibenahi di Inspektorat ke depan adalah pengaturanpengaturan schedule bagi SKPD untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi BPK berdasarkan LHP. Pasalnya, Inspektorat menghadapi kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi akan dilakukan pengaturan penjadwalan yang tepat waktu dan konsisten. ‘’Karena itu bagian dari upaya memperoleh predikat WTP, salah satunya adalah sistem pengendalian internal.

Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kekeliruan administrasi, tata kelola dan sebagainya adalah menerapkan sistem pengendalian internal itu secara konsisten,’’imbuhnya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini menekankan pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh SKPD. Sehingga, kegiatankegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak terjadi permasalahan. ‘’Caranya dengan SKPD itu menyampaikan, menginformasikan kepada Inspektorat kegiatan-kegiatannya yang perlu mendapat pendampingan, pengawalan.

Terkait dengan prosedur, kewenangan. Makanya dari awal, sebelum pengerjaan (proyek) itu kita kawal dia mulai dari tahapan-tahapannya itu,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT mengatakan dirinya akan memberikan atensi khusus terkait dengan serapan anggaran, baik fisik dan keuangan. Diakuinya, saat ini serapan anggaran di BPBD masih rendah, sekitar 21 persen sampai triwulan II ini. Sesuai target, serapan anggaran sampai triwulan II harusnya sudah 50 persen. ‘’Kita deviasinya kurang lebih 30 persen. Oleh karena itu, saya telah minta kepada teman-teman untuk memeta-

kan di mana sih dari 30 persen yang belum kita serap? Apa saja, kendalanya? Setelah beberapa kita sisir, sementara ada beberapa kegiatan yang belum dieksekusi, tapi sebenarnya itu sudah bisa,’’ kata Rum. Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) ini mencontohkan, seperti pengadaan laptop/komputer kantor, itu bisa dilakukan pengadaan langsung. ‘’Ini akan dikawal ketat serapan anggaran ini. Sedikit tidak kita mengejar ke angka 40 persen dari angka 20 persen sekarang ini. Program apa yang kita kerjakan, itu kita kejar,’’ tambahnya.

Terkait dengan bencana kekeringan yang terus berulang tiap tahun? Rum mengatakan pihaknya akan meminta BPBD kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan.

Pemetaan ini dimaksudkan untuk mengetahui mana daerah yang rawan secara spesifik. Sehingga bisa dilakukan pencegahan-pencegahan. ‘’Kita siapkan mungkin sumur bor. Sumur bor ini kita koordinasi dengan Dinas Pertambangan. Apakah sudah dilakukan uji layak, studi tentang geolistrik tentang daerah itu. Apakah ada sumber mata air yang bisa kita bor. Tentunya lebih tahu teman-teman pertambangan.

Ketika di tempat itu sudah ada petanya, kita lakukan eksploitasi, bagaimana penyediaan sumur bor mengatasi kekeringan itu,’’ tambahnya.

Dikatakan, rata-rata daerah yang selalu terkena dampak kekeirngan berada di daerah dataran tinggi. Sehingga, mau tidak mau solusinya adalah pembuatan sumur bor.

Namun memungkinkan juga menaikkan air menggunakan jaringan perpipaan, tapi membutuhkan fiscal yang cukup. ‘’Kalau kita tahu setiap tahun kena kekeringan. Kenapa kita tidak menyiapkan program jangka panjang. Menangani masalah bencana ini perlu kita koordinasi dengan Dinas Sosial, PU dan lainnya.

Persoalan kebencanaan ini tak bisa diselesaikan oleh BPBD saja tapi lintas SKPD. Siapa berbuat apa, kita akan lakukan itu,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Jumat, 10 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

RSUD NTB Bantah Tudingan Banyak Dokter Malas Mataram (Suara NTB) Pihak RSUD NTB membantah tudingan Ombudsman RI Perwakilan NTB yang menyebutkan, sedikitnya 73 persen dokter yang berdinas di rumah sakit terbesar di NTB itu malas. Hal itu ditunjukkan dengan terlayani semua pasien dengan baik. ‘’Selama ini pelayanan di rumah sakit berjalan dengan baik. Semua pasien terlayani, tapi memang ada beberapa kasus insidentil yang menyebabkan pelayanannya tertunda pada hari-hari tertentu. Dokter sibuk mengurus pasien kadang sampai lupa mengisi absensi kehadiran,’’ kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB dr. Agus Rusdhy Hariawan, Sp.OG (K) kepada Suara NTB yang ditemui di ruang kerjanya, di Mataram, Kamis (9/6) kemarin.

Rusdhy mengatakan bahwa selama ini pihak rumah sakit hanya terfokus pada pelayanan terhadap pasien, sehingga tidak begitu memerhatikan masalah absensi kehadiran. Menurutnya, ketika dokter telah menangani pasien, maka dianggap sudah masuk. Kendati demikian pihaknya terus melakukan evaluasi internal yang dilakukan setiap hari Senin. ‘’Sejak pindah pertengahan 2015 lalu kita terfokus bagaimana agar semua pasien ini tertangani. Dulu juga hanya ada 4 finger print, kalau sekarang sudah ada 12 yang mulai kita pasang bulan ini. Kadang dokter tidak sempat, karena banyaknya pasien yang harus ditangani,’’ katanya.

Rushdy juga membantah bahwa pengawasan internal terhdap dokter lemah. Selama ini selalu dilakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui media seperti telepon seluler. ‘’Kita punya grup WhatsApp jadi semua informasi dan apapun yang terjadi langsung diinformasikan di situ. Rapat juga selalu kita lakukan. Kita juga punya standar operasional yang harus dijalankan oleh setiap dokter,” jelasnya.

Sebelumnya pihak Ombudsman mengatakan bahwa banyaknya laporan terkait lambannya penanganan yang diberikan khususnya di poli. Menanggapi hal ini, Rushdy menjamin bahwa setiap dokter bekerja mulai pukul 08.00-13.00 Wita. Namun dengan panjangnya antrean karena banyaknya pasien membuat sebagian pasien harus menunggu sedikit lebih lama.

“Semua dokter itu sudah ada di rumah sakit sejak pukul 08.00 Wita. Kalau ada pasien yang melihat ada dokter yang terlambat masuk ke poli, itu karena dokter juga harus menangani pasien di ruang rawat inap, ICU, UGD, dan ruang operasi,’’ katanya memberi klarifikasi.

Terkait adanya tudingan lambannya pelayanan pada pasien BPJS, pihak RSUD NTB juga membantah. Menurutnya dengan adanya kelonggaran dan program-program yang memudahkan masyarakat menggunakan BPJS, pasien BPJS menjadi semakin banyak dari biasanya. Sehingga terjadi antrean panjang yang menyebabkan sebagian orang harus mengantre lebih lama. ‘’Semakin banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu bagus.

Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan itu meningkat. Namun akibatnya terjadi antrean panjang,” ujarnya.

Meski demikian, pihak RSUD NTB mengaku akan terus melakukan evaluasi dan berbenah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Pihaknya juga berterima kasih terhadap penilaian dan masukan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB. (lin)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kosmetik Ilegal Picu Kanker Kulit

Mataram (Suara NTB) Tak sedikit wanita merasa lebih percaya diri setelah berdandan menggunakan kosmetik. Namun demikian, masyarakat harus pandai memilih kosmetik yang tidak berbahaya. Pasalnya kosmetik berbahaya terutama yang mengandung merkuri dapat memicu timbulnya sel-sel kangker pada kulit. ‘’Kosmetik saat ini banyak yang ilegal, biasanya itu pemutih yang mengandung merkuri. Kerjanya memang cepat, dalam dua minggu sudah putih. Namun di sini kita harus curiga kalau kulit badan dan wajah berbeda,’’ kata dr. Angelica Fanini, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram kepada Suara NTB, di Mataram, Ka-

mis (9/6) kemarin.

Menurutnya jika kosmetik yang mengandung merkuri itu dipakai terus-menerus dapat mengakibatkan kanker dan kerusakan ginjal. Penggunaan hidrokinon, asam retinoat, dan resorsinol juga dapat berdampak seperti menggunakan merkuri. Dalam hal ini, dampak minimal dari hidrokinon adalah iritasi dan kulit terbakar.

‘’Banyak pasien yang datang setelah menggunakan kosmetik ilegal itu. Gejalanya wajah memerah, terasa panas, timbul flek hitam semakin banyak dan ada yang jerawatnya banyak. Itu efek yang ditimbulkan,” ujarnya.

Kanker pada kulit terjadi karena adanya perubahan selsel kulit. Sementara perubahan itu dapat terjadi karena seringnya menggunakan bah-

an berbahaya atau benda asing yang tidak baik untuk kesehatan kulit. Sehingga kulit akan bereaksi dan merangsang perubahan sel.

Bahan-bahan kimia berbahaya ini juga mengakibatkan hiperpigmentasi atau sebaliknya. Pigmen kulit justru hilang sehingga muncul bercak-bercak seperti panu. Bukan hanya itu saja, bahkan itu juga memengaruhi bayi yang ada dalam kandungan. Bisa mengakibatkan kecacatan seperti munculnya langit-langit mulut, bibir sumbing, celah kelopak mata menyatu dan lainnya.

Angelica mengingatkan kepada masyarakat terutama

wanita agar lebih cermat dalam membeli dan menggunakan kosmetik. Aspek legalitas harus menjadi perhatian utama sebelum memilih kosmetik. Sebab kosmetik yang tidak memiliki izin Balai Pengawas Obat dan Makanan merupakan kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia. ‘’Kadang ada juga yang mencantumkan izin BPOM bodong. Cara melihatnya itu perhatikan warna dan baunya.

Biasanya bau atau wangi yang menyengat itu tujuannya untuk menutupi bau dari bahan kimia yang digunakan,’’ katanya mengingatkan. (lin)

Jelang Buka Puasa, Oknum PNS Diduga Bunuh Iparnya

(Suara NTB/ynt)

TIDUR PULAS - Seorang warga nampak tidur pulas di atas kasur bekas di bawah kolong jembatan Ampenan, Rabu (8/6). Ada lima orang warga yang telah belasan bahkan puluhan tahun tinggal dan menggantungkan hidupnya dari memulung sampah di Sungai Jangkok yang mengalir di bawah jembatan ini.

Belasan Tahun Tinggal dan Menggantungkan Hidup di Kolong Jembatan Bau anyir dan busuk menguar dari kontainer sampah yang ada di samping jembatan Ampenan. Ratusan lalat mengerubungi sampah yang belum terangkut ke TPA (tempat pembuangan akhir) hingga siang hari kemarin.

Tempat itu menjadi tempat pembuangan sementara (TPS) bagi warga sekitarnya. Ada dua kontainer sampah di sana dan biasanya setiap waktu tempat itu selalu dipenuhi para pemulung yang menggantungkan hidupnya dari sampah.

DI sekitar tempat itu, banyak juga karung-karung yang dipenuhi sampah plastik milik para pemulung. Turun ke bawah jembatan, banyak juga tumpukan berbagai jenis sampah di sana baik itu sampah plastik maupun kardus bekas. Di kolong jembatan, di sisi Sungai Jangkok, tidur seorang lelaki tua dengan lelapnya, di atas sebuah kasur bekas.

Di kolong sebelah atas, duduk dua orang pria yang baru saja istirahat dari aktivitas mengumpulkan sampah yang ada di pinggir sungai. Ia adalah Cecep dan Hirman. Dua warga Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar yang kini diangkat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram sebagai THL (Tenaga Harian Lepas). Hirman

dan Cecep bertugas menjaga jaring sampah yang dipasang Dinas PU di Sungai Jangkok, serta bertugas mengangkat sampah dalam jaring dua kali sehari. Cecep dan Hirman baru sekitar enam tahun dipekerjakan sebagai THL Dinas PU. Cecep mengaku telah belasan tahun tinggal di bawah kolong jembatan itu. Bahkan pada malam hari pun ia tidur di sana. Di sisi atas kolong jembatan, di bawah rangka besi, ia meletakkan sebuah kasur usang. “Ini ‘hotel bintang tiga’ tempat saya biasanya tidur. Sebelah kiri kamarnya Hirman, dan sebelah kanan itu ‘hotel bintang tiga’ saya,” selorohnya, Rabu (8/ 6) siang.

Cecep yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat ini telah ting-

gal dan menggantungkan hidupnya di bawah kolong jembatan selama 16 tahun. Sebenarnya ia memiliki rumah di Lingkungan Selaparang, tapi karena tugasnya menjaga jaring dan ayam yang dipelihara, maka setiap malam ia tidur di bawah kolong jembatan. “Selain itu saya mulung juga,” ujarnya.

“Ini sudah kerjaan kita, tua-tua di jembatan sudah,” imbuhnya.

Di bulan puasa ini, ia hanya kembali ke rumahnya saat berbuka dan sahur, setelah itu melanjutkan kembali aktivitasnya di bawah kolong jembatan.

Hirman juga mengatakan telah belasan tahun menggantungkan hidupnya dengan memulung di kolong jembatan.

Sampah-sampah Sungai Jangkok yang terjaring itu ia angkat ke pinggir dan kemudian dipilah. Sampah plastik dikumpulkan ke dalam karung. “Kita diam di sini untuk cari sampah,” ujarnya.

Hirman mengatakan selain dirinya dan Cecep, ada tiga warga lainnya yang telah bertahuntahun tinggal di kolong jembatan itu. Bahkan ada juga yang sejak muda sampai lanjut usia masih tinggal di kolong jembatan itu, hingga kini. (ynt)

Tim Penegak Disiplin akan Sidak SKPD Malas Mataram (Suara NTB) Tim penegak disiplin Pemkot Mataram yang terdiri dari Asisten III, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram, akan melakukan sidak terhadap ASN malas di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ditemui di ruang kerjanya, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia menjelaskan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedang menyusun jadwal untuk melakukan sidak di sejumlah SKPD yang disinyalir pegawainya malas masuk selama bulan ramadhan. “BKD masih

susun jadwal sidak,” kata Evi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (9/6).

Namun tidak disebutkan jadwal sidak pegawai tersebut. Tapi diberikan gambaran, sidak bisa saja dilakukan pagi atau siang hari.

“Bisa pagi atau siang,” cetusnya.

Mantan Kepala BKD Kota Mataram ini menambahkan, jika nanti pegawai ditemukan tidak berada di tempat tanpa alasan, maka tunjangan kinerja daerah (TKD) akan dipotong 5 persen. Pemotongan ini sesuai Surat Keputusan (SK) Walikota Mataram nomor 521/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan walikota nomor 50/I/2016 tentang pemberian tambahan penghasikan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil. “Dipotong 5 persen. Kalau apel saat selesai libur panjang dipotong 10 persen,” sebutnya.

Terkait pengawasan pegawai, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai dilakukan secara berjenjang. Artinya, masing-masing pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap staf mereka. Ditanya soal efektif jam kerja selama ramadhan? Evi mengatakan, aktifitas berjalan normal seperti rapat dan pertemuan lainnya. Hanya saja, kunjungan dari kabupaten/kota memang tidak ada.

“Tetap ada kegiatan kecuali kunjungan tidak ada,” ujarnya.

Namun demikian, momen ramadhan ini diharapkan tidak menjadi alasan dan halangan bagi pegawai untuk melaksanakan tugas atau bekerja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Lantaran takut dibunuh lebih dahulu, MR (41) diduga membunuh LFM (43) jelang waktu berbuka puasa tiba.

Pelaku yang bersembunyi di rumah tetangganya di kawasan Meninting, Batulayar, Lombok Barat ( Lobar) itu kemudian digelandang polisi beberapa saat setelah kejadian.

Kapolsek Senggigi, AKP Kiki Firmansyah Effendi SIK, Kamis (9/6) mengungkapkan, pelaku kini ditahan di sel tahanan Mapolres Lobar. Keterangan sementara didapati bahwa pelaku merasa takut dibunuh lebih dahulu.

“Pelaku masih depresi.

Pengakuannya ia diduga membunuh karena merasa terancam. Takut diracun korban,” ungkapnya saat dihubungi Suara NTB via sambungan telepon. “Daripada pelaku dibunuh, menurutnya dia harus membunuh lebih dahulu.”

Saat ini kasus tengah ditangani Polres Lobar untuk mendalami motif pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada korban yang masih berkerabat hubungan kakak dan adik ipar itu. “Dugaanya ada unsur kesengajaan. Karena pelaku menikam dari belakang,” terangnya.

Kronologis kejadian, papar Kiki, pada Rabu (8/6) sekitar pukul 17.00 Wita, itu mendatangi korban di rumahnya di Dusun Peresak, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lobar. Rumah pelaku dan korban saling berhadapan.

Korban yang merupakan PNS Polisi Hutan sedang duduk di pintu dapur menghadap ke dalam rumah. Mengendap-endap, pelaku yang merupakan PNS Puskesmas Meninting dari belakang menghampiri korban sambil menenteng sebilah pisau.

“Tiba-tiba pelaku menikam korban sebanyak satu kali di bagian leher sebelah kanan,” ujar Kiki. Korban pun jatuh tersungkur bersimbah darah.

Pelaku yang kalut lalu melarikan diri ke rumah tetangga-

nya, H Fadil.

Di rumah tersebut pelaku bahkan sempat meminta parang kepada pemilik rumah. Tetapi H Fadil, sang pemilik rumah bergeming tak menuruti kemauan pelaku.

Sementara korban dengan sisa tenaga bangkit berlari ke depan rumah. Namun, apa daya korban kembali terjatuh di gerbang.

Saksi pelapor, Kaspul Latief yang menyaksikan korban tak berdaya kemudian memberi pertolongan. Dibantu oleh warga lainnya diantar ke RS Bhayangkara.

Bhabinkamtibmas yang mendapat laporan masyarakat lalu melakukan pencarian dibantu personel Polsek Senggigi. Pelaku kemudian dijemput polisi bersama warga di rumah H Fadil.

“Pada saat ditangkap, pelaku masih mengantongi pisau yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan,” terang Kiki.

Korban yang dirujuk ke RS Bhayangkara tak dapat diselamatkan nyawanya. “Korban meninggal dunia sekitar pukul 17.30 Wita,” ungkap Kiki.

Sementara Humas RS Bhayangkara, AKP Wayan Redana yang dihubungi terpisah mengatakan korban telah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit.

“Jenazah langsung dipulangkan berdasarkan permintaan keluarga,” ujarnya.Visum urung dilakukan karena tidak ada persetujuan dari pihak keluarga.

Kiki menjelaskan, sekitar pukul 19.10 Wita korban yang sudah tak bernyawa itu dipulangkan. Setelah dilakukan pemeriksaan tim dokter. “Korban dimakamkan hari ini (kemarin) di daerah asalnya di Mantang, Loteng.”

Tim Identifikasi Polres Lobar masih mendalami hasil olah TKP. Pun demikian pengembangan kasus mengenai motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap iparnya itu. (why)

JCH Tak Lunasi BPIH Terancam Gagal Berangkat Mataram (Suara NTB) Batas pelunasan periode pertama Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sampai hari ini, Jumat (10/6) sore. Bagi Jemaah Calon Haji (JCH) yang masuk daftar keberangkatan tahun ini tidak melakukan pelunasan terancam gagal berangkat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam, ditemui di Kantor Walikota Mataram, Kamis (9/6).

“Kalau tidak melunasi besok (hari ini) otomatis gagal berangkat. Mungkin bisa jadi tunda berangkat karena faktor kesehatan, terlambat melunasi, dan lain sebagainya,” jelasnya. Jika gagal melunasi pada periode pertama ini, JCH tersebut tidak bisa lagi melunasi pada periode kedua yang akan dibuka dari tanggal 10-30 Juni.

“Tidak bisa. Kalau memang yang bersangkutan yang masuk estimasi berangkat yang 536 orang sampai besok belum melunasi, otomatis dia menunda keberangkatannya untuk tahun depan,” jelasnya.

Jumlah JCH yang telah melunasi BPIH saat ini 510 orang dari 562 orang JCH yang akan berangkat tahun ini, termasuk juga 28 JCH cadangan yang ikut melunasi. Kemarin pihaknya telah mengumpulkan seluruh JCH

di masjid Cakranegara dan mereka dibatasi hingga pukul 17.00 hari ini untuk pelunasan.

“Mudah-mudahan semua yang masuk di daftar berangkat itu sudah melunasi.

Kalau tidak, otomatis masih ada kuota kita yang masih kosong. Kuota kosong ini akan dibuka kesempatan untuk periode kedua,” terangnya.

Namun disampaikan Burhanul ada pengecualian untuk tahap kedua yaitu diutamakan bagi jamaah yang termasuk gagal sistem atau jamaah yang sulit dihubungi. “Kemungkinan lagi ada di luar daerah, makanya tidak mendapat informasi untuk melunasi dan tidak datang melunasi sampai besoknya dan itu yang diberikan kesempatan untuk melunasi,” jelasnya.

Selain itu diberikan kesempatan juga bagi jamaah yang sudah berhaji untuk melunasi pada periode kedua. “Kalau masih ada tersisa dari kuota itu baru dibuka kesempatan bagi jamaah yang gabung atau suami isteri. Tapi barang tentu mulai dari nomor porsi yang terkecil, itu urut-urutannya dan juga untuk jamaah kita yang lansia,” jelasnya. Sebagai cadangan pada periode kedua, sebanyak 83 telah didaftarkan pihaknya, termasuk juga di dalamnya para lansia. (ynt)