Snt 11042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 11 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menagih Peran Para Politisi NTB di Senayan Sebagai daerah yang sedang membangun, NTB membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, peran para wakil rakyat yang menjadi wakil NTB di tingkat pusat masih perlu dimaksimalkan.

Sayangnya, sejumlah problem teknis dan non teknis masih mengganjal komunikasi dan koordinasi kita dengan para wakil rakyat tersebut.

TO K O H Ada Pemain Besar BUPATI Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc mensinyalir ada pemain besar yang diduga terlibat dalam kasus illegal logging di wilayahnya. Dalam operasi gabungan (opgab) yang dilakukan aparat selama tiga hari, tertangkap sebanyak 85 truk kayu diduga hasil pembalakan liar.

Begitu usai dilantik menjadi Bupati Sumbawa beberapa bulan lalu, Husni mengatakan langsung menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Dalam rapat tersebut diputuskan untuk dilakukan opgab.

Bersambung ke hal 14

DEMIKIAN benang merah diskusi terbatas Harian Suara NTB bertema “Menakar Peran Wakil Rakyat NTB di Pentas Nasional” yang digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (9/4).

Diskusi tersebut dihadiri Anggota DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul,

Beban Berat, Fasilitas pun Besar

SH, MH, Anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M.Si, Akademisi Unram, Dr. Firmansyah, Pemerhati Masalah Politik NTB, Dr.Ahyar Fadly dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Helmy Faishal Zaini, Akhdiansyah. Hadir pula, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, HM. Nursaid. Diskusi dimoderatori Pen-

anggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Membuka diskusi, Agus Talino menjelaskan bahwa tema menyangkut peran wakil rakyat NTB di pentas nasional diambil karena masih banyaknya agenda besar daerah yang membutuhkan dukungan mereka.

Bersambung ke hal 19

NTUK melaksanakan tugas-tugasnya, para anggota DPR RI Dapil NTB telah dibekali fasilitas yang menggiurkan.

Fasilitas itu harusnya sepadan dengan capaian mereka dalam memperjuangkan harapan dan aspirasi yang dititipkan masyarakat NTB di pentas nasional.

Belum lama ini, sejumlah anggota DPRD NTB melontarkan kritikan keras terhadap lemahnya peranan para anggota DPR RI Dapil NTB dalam mengawal aspirasi masyarakat NTB. Bersambung ke hal 19

Perkuat Komunikasi di Tengah Distorsi ANGGOTA DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, mengakui pentingnya penguatan koordinasi antara para anggota DPR RI Dapil NTB dengan pemerintah daerah NTB.

Namun, ia juga mengakui tak jarang ada distorsi dalam komunikasi yang mereka bangun.

“Memang ada distorsi sesungguhnya. Tapi kami person per person, tanpa ada satu fo-

rum pun, kami juga melakukan koordinasi,” ujarnya dalam diskusi terbatas “Menakar Peran Wakil Rakyat NTB di Pentas Nasional” yang digelar Harian Suara NTB, Sabtu (9/4).

Willgo menyadari banyaknya mimpi besar yang tengah dirajut di NTB. Salah satunya adalah melihat KEK Mandalika bisa terbangun. Soal ini, Willgo mengaku telah berbicara lang-

sung dengan Menteri Keuangan. Kebetulan, Komisi XI tempat ia bertugas merupakan mitra kerja Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Bersambung ke hal 19

Bappeda Bantah Proyek ’’Techno Park’’ dan ’’Horti Park’’ Mangkrak Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB membantah proyek techno park dan horti park mangkark seperti sorotan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD NTB atas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2015. Kepala Bappeda NTB, Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan kedua proyek tersebut tetap jalan.

Ia menjelaskan, proyek techno park merupakan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden JokowiJK. Disebutkan, seluruh Indonesia terdapat 100 proyek techno park. Pengerjaan proyek tersebut terintegrasi, sumber dana bukan hanya dari APBD, tapi juga dari APBN melalui kementerian/lembaga.

Khusus untuk proyek techno park ini merupakan proyek dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). ‘’Tetap jalan, jalan. Karena kan konsepnya, kalau konsep lengkap itu bertahun-tahun (dilaksanakan). Ndak mampu kita membiayai setiap tahun.

Kalau bisa kita biayai satu kali tahun anggaran, selesai sebenarnya,’’ kata Chairul dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/4) siang di Mataram.

Ia menegaskan bisa saja proyek techno park itu tuntas dalam satu tahun anggaran dibiayai oleh pemda. Namun, dalam pelaksanaan program techno park itu ada intervensi APBN melalui kementerian/ lembaga terkait. Misalnya untuk science park ditangani LIPI. “Tidak (mangkrak), on going. Tapi memang belum selesai. Karena memang kawasan itu harus dilengkapi dengan banyak fasilitas,”ujarnya.

Proyek techno park lokasinya di Banyumulek Lombok Barat (Lobar). Ditanya adanya persoalan lahan di sana? Chairul mengatakan memang ada sekitar 2 hektar lahan yang masih belum clear. Tetapi, persoalan lahan itu bukan berarti menyebabkan terhentinya pembangunan techno park tersebut. ‘’Nanti kita selesaikan.

Tidak membuat terganggu aktivitasnya karena hanya 2

hektar sekian. Dan itu nanti disepakati apakah kemudian akan kita beli atau memang masyarakat tetap disitu aktivitasnya seperti sawah sekarang, biarkan saja tergantung kesepakatan,’’ imbuhnya.

Sementara itu, mengenai proyek horti park di Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), ia mengaku proyek tersebut tetap jalan. “Tetap jalan.

Karena harus clear and clean dulu persoalan status lahannya,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini Pemprov NTB bersama Pemkab Loteng sedang mengajukan permohonan ke BPN untuk mengelola lahan yang statusnya milik negara itu. Pemprov mengajukan izin pengelolaan seluas 100 hektar, sementara Pemkab Loteng sisanya.

“Kalau kemudian BPN, negara mengabulkan itu, statusnya penguasaannya oleh provinsi nanti kita akan lengkapi menjadi contoh bahwa tanaman-tanaman endemik NTB yang nilai ekonomisnya tinggi.

Bersambung ke hal 19

Festival Teluk Bima Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 telah dibuka secara resmi pada Sabtu (9/4) malam.

Pembukaan FPT dipusatkan di halaman Kantor Gubernur NTB. Dihadiri oleh kepala daerah se-Pulau Sumbawa, pembukaan FPT 2016 berlangsung semarak dengan berbagai jenis hiburan.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, bersamaan dengan pembukaan FPT 2016, di tiga lokasi di Pulau Sumbawa juga tengah diadakan beberapa agenda festival.

Tahun ini, FPT bertepatan dengan Festival Mbojo yang sekaligus sebagai perayaan HUT Kota Bima. Bukan hanya itu saja berbagai agenda juga sudah dipersiapkan di beberapa daerah, seperti Sumbawa, Dompu dan Bima. Faozal berharap masyarakat dapat turut menikmati perayaan FPT tahun ini.

Panitia penyelenggara berusaha membuat event ini dengan warna yang berbeda. Dengan sebaran kegiatan meliputi semua daerah se-Pulau Sumbawa. Sebanyak 18 event akan mewarnai festival ini yang akan diselenggarakan 11-16 April.

Faozal mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut akan dipenuhi dengan aktivitas budaya Pulau Sumbawa. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang selama ini jarang dipertontonkan, akan dipamerkan pada kesempatan ini.

Bersambung ke hal 19

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lemah, Pengawasan Rumah Kos di Mataram

PEMKOT Mataram dalam hal ini Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan aplikasi mfish kepada nelayan. Pemberian bantuan ini adalah yang kedua setelah sebelumnya di Lingkungan Bintaro dan Bangsal.

Alat yang didesain untuk mengetahui lokasi ikan dan kondisi cuaca kata Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto membantu mempermudah nelayan. Manfaatnya, hasil tangkapan me(Suara NTB/dok) limpah dan mudah dilakuEdi Suharto kan transanksi sebelum nelayan sandar di dermaga. “Ini sangat mempermudah,” kata Edi dikonfirmasi, Sabtu (9/4).

Nelayan Lingkungan Bangsal mendapatkan bantuan pertama sebelum di Mapak Indah Kelurahan Jempong. Dari segi kegunaan alat tersebut sama. Menurut Edi, terjadi pola penangkapan dilakukan nelayan. Nelayan tak lagi harus jauh - jauh mencari kumpulan ikan. Yang paling penting menurutnya, nelayan bisa mengetahui arah pulang mereka ketika ada kondisi cuaca ekstrem. “Paling penting itu, mereka tahu arah pulang dulu,” katanya.

Dari segi hasil tangkapan ikan, dua kelompok yang mendapatkan bantuan itu relatif melonjak dibandingkan sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bisa mendeteksi keberadaan nelayan, dari signal alat tangkap yang terkoneksi langsung dengan sistem.

Namun demikian, rendahnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama. Nelayan tak bisa menggunakan alat tersebut untuk menginformasikan hasil tangkapan mereka.

Padahal, perusahaan telekomunikasi yang bekerjasama dengan pemerintah menyiapkan aplikasi khusus. “Kendala kita masih pada SDM,” akunya.

Untuk pemasaran hasil tangkapan, nelayan langsung menyerahkan ke pengusaha dan sebagian masih menjual secara konvensional. Walaupun demikian, ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan.

Disisi lain, Dinas PKP masih memiliki tanggungjawab untuk terus melakukan pembinaan. Pihak kelurahan berperan mengawasi bantuan melalui ketua kelompok, agar bantuan tersebut tidak dijual atau pindah tangan ke orang lain. “Pekerjaan rumah (PR) dinas masih harus melakukan pembinaan,” katanya.

Kedepan diharapkan, aplikasi ini semakin mempermudah nelayan sehingga hasil tangkapan meningkat. Dan kesejahteraan nelayan notabene warga tidak mampu bisa meningkat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menjaga ketertiban umum, dan khususnya mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Mataram, para lurah yang ada di seluruh wilayah Kota Mataram diminta untuk mengintesifkan pengawasan terhadap rumah pondokan atau rumah kos. Karena selama ini menurut Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati pengawasan terhadap rumah pondokan masih lemah. Untuk itulah diharapkan kepada lurah untuk mengintensifkan pengawasan terhadap rumah kos ini.

“Teman-teman lurah, sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram (Perwal) Nomor 22 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada lurah dan camat, salah satunya adalah pengawasan rumah kos. Tolong diawasi di masing-masing lingkungan baik oleh kepala lingkungan dan RT,” jelasnya.

Ia mengatakan jangan sampai rumah kos ini dianggap bangunan yang tidak memiliki penanggung jawab sehingga penghuni kos bisa bertindak seenaknya. Menurutnya keberadaan rumah kos juga harus dipantau khususnya para penghuninya. Satpol PP Kota Mataram disampaikan Bayu tidak mungkin

melakukan pemantauan sampai di dalam lingkunganlingkungan karena keterbatasan personel.

Jika memang pihaknya diminta bantuan oleh lurah untuk melakukan penertiban maupun pemantauan, Bayu mengatakan pihaknya siap.

Terpenting harus ada koordinasi. Beberapa tahun lalu, Satpol PP pernah rutin memantau rumah pondokan bersama lurah. Namun belakangan pemantauan dan penertiban tersebut tak pernah lagi dilaksankaan. “Dulu gencar karena permintaan dari bapak camat dan lurah. Jadi terjadwal karena banyaknya permintaan dari camat dan lurah. Harapan saya jangan sampai di situ tapi

terus menerus dilakukan razia kos-kosan ini,” jelasnya.

Bayu mengatakan ada beberapa lurah yang tetap aktif turun memantau rumah pondokan di wilayahnya seperti Pagutan Barat, Pagutan Timur, Banjar, dan beberapa lainnya. “Seperti itu harusnya. Jadi rata, mana yang wilayah kos-kosannya padat seperti Taman Sari, Cakra itu bebas sekali itu, saya lihat beberapa di Kekalik juga.

Harus pro aktif jangan sampai membiarkan,” ujarnya.

Pemantauan juga bisa dilakukan kelurahan dengan melibatkan RT dan kepala lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, maka Satpol PP bisa langsung dihubungi agar segera ditindak. (ynt)

(Suara NTB/fit)

wa ke luar daerah atau Pulau Jawa dan dihancurkan di sana oleh pihak ketiga. Saat ini di Kota Mataram, belum semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah medis.

Andi menyampaikan pihaknya juga mulai melakukan sosialisasi dengan asosiasi bidan di Mataram. Ia menyampaikan BLH hanya memfasilitasi fasilitas kesehatan yang ada dengan pihak ketiga. “Ini juga kita baru berjalan dan bertahap. Kita fokus ke yang besar-besar dulu, karena kalau sudah yang besar, pasti yang kecil mau bekerja sama karena selama ini mereka tidak ada tempat buang (limbah medis).

Selama ini mereka buang di RSJ, RSUD Kota, RSUD NTB, dan BLK (Balai Laboratorium Kesehatan),” jelasnya.

Dengan sistem pengangkutan ini, menurutnya jauh lebih efisien jika dibandingkan insinerator. Karena setelah limbah medis dihancurkan dengan insinerator, abunya tidak boleh dibuang sembarangan karena masih mengandung limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) sehingga harus kembali diolah.

Jika dimusnahkan dengan insinerator, biaya pemusnahan abunya bisa mencapai Rp 7 juta per drum. Di samping itu juga dibutuhkan tempat penampungan yang besar. Sementara banyak rumah sakit yang lahannya terbatas. (ynt)

Biaya Operasional Randis akan Dipangkas

Butuh Perhatian Pemerintah ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Madani menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Dikpora (Pendidikan Pemuda dan Olahraga), H. Sudenom terkait pelaksanaan UN (Ujian Nasional). Sudenom, menurut Madani, berujar bahwa tahun depan, seratus persen sekolah yang ada di Kota Mataram akan UN menggunakan pola UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).

Ini berkonsekuensi terhadap pengadaan komputer di sekolah-sekolah sebagai fasilitas utama pendukung UNBK tersebut. Sementara pengadaan komputer menurut Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, diutamakan untuk sekolah negeri. ‘’Sekolah swasta katanya beli sendiri. Ini yang membuat sekolah swasta tersinggung,’’ kata Madani.

Menurut Madani, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram harus meralat ucapannya. Jangan sampai pernyataan itu memicu gejolak di kalangan sekolah swasta.

Mestinya, lanjut pemilik salah satu sekolah swasta ini, Kepala Dinas Dikpora tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. ‘’Kepala Dinas Dikpora harus lebih bijak,’’ pintanya. Menurut madani, tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga sangat membutuhkan fasilitas komputer untuk pelaksanaan UNBK. Pemerintah, kata politisi PPP ini, tidak bisa menutup mata terhadap kontribusi sekolah swasta selama ini.

Sekolah swasta juga telah membantu program pemerintah terkait pendidikan. Walaupun perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta ini, masih terbilang minim. ‘’Kami di sekolah swasta selama ini hanya dapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),’’ aku pemilik Yayasan Pendidikan AlMadaniyah Jempong Mataram ini. Sehingga praktis, pengelola sekolah-sekolah swasta harus berjuang sendiri untuk kelangsungan operasional sekolah yang bersangkutan.

Namun demikian, tegas Madani, sekolah swasta yang ada di Mataram, tidak kalah kualitasnya dibandingkan sekolah negeri. ‘’Mengurus sekolah swasta ini betul-betul memeras keringat,’’ katanya. Untuk itu, Madani berharap Pemkot Mataram melalui Dinas Dikpora Kota Mataram member perhatian lebih terhadap keberdaan sekolahsekolah swasta. Untuk pengadaan komputer misalnya, Madani meminta peran serta Dinas Dikpora. Bantuan komputer untuk sekolah-sekolah bisa dengan pola sharing. (fit) TGH. Ahmad Madani

Mataram (Suara NTB) Pemusnahan limbah medis di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Mataram masih menggunakan mesin penghancur (insinerator). Namun ternyata penggunaan insinerator sebagai pemusnah limbah medis banyak yang belum berizin. Menurut Kepala Sub Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Andi Darwis kepada Suara NTB saat ini banyak fasilitas kesehatan yang telah berhenti menggunakan insinerator untuk memusnahkan limbah medis. “Sekarang rata-rata yang miliki insinerator itu menghentikan kegiatannnya dan lebih memilih pihak ketiga. Kebetulan juga insinerator belum punya izin,” jelasnya.

Bagi fasilitas kesehatan yang belum melibatkan pihak ketiga dalam penanganan limbah medis, Andi mengatakan tetap mendorong fasilitas kesehatan yang ada untuk mengurus operasional insineratornya.

“Tapi tetap kita dorong agar punya izin. Kalau mereka pikir lebih efisien menggunakan insinerator, kita dorong dia agar izinnya bisa keluar,” ujarnya.

Pemusnahan limbah medis yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disebut dengan sistem pengangkutan (transporting). Dengan sistem ini, limbah medis akan diangkut dari rumah sakit atau klinik dengan kendaraan yang disediakan pihak ketiga. Limbah medis ini diba-

(Suara NTB/ynt)

MACET - Pengelola UPS sedang memeriksa kondisi mesin pencacah dan pengayak sampah di UPS yang ada di Lingkungan Karang Buyuk, Ampenan Selatan. Sejak enam bulan terakhir, pengolahan sampah organik di UPS ini macet.

Macet, Operasional UPS di Ampenan Selatan Mataram (Suara NTB) Sejak diresmikan awal Maret 2015 lalu, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di Kelurahan Ampenan Selatan lebih sering terlihat sepi tanpa ada kegiatan. UPS ini merupakan bantuan dari Palang Merah Amerika bersama USAID dan PMI. Menurut Manajer UPS, Andreawan kepada Suara NTB, memang sudah enam bulan terakhir produksi sampah organik menjadi pupuk kompos di UPS ini macet.

Andre menuturukan pada awal berdirinya UPS ini, produksi sempat berjalan lancar dalam beberapa bulan. “Ada sampai 6 bulanan tidak berproduksi. Aktifnya baru awal-awal berdiri saja. Sekarang lagi ada untuk pendampingan bagi SDM,” jelasnya.

Sejak dibentuknya UPS ini, beberapa SDM juga pernah dilatih terkait pengolahan sampah. Namun belakangan ini tidak aktif lagi. Kendala lainnya disebutkan Andre adalah belum maksimalnya pemilahan sampah yang dilakukan

masyarakat sehingga pasokan sampah organik yang diterima dari masyarakat berkurang.

Sampah yang diserahkan warga masih belum dipilah, tapi dicampur antara sampah organik dan anorganik. “Jadi sebenarnya di sini untuk pengolahan dan di masyarakat itu untuk pemilahannya. Seharusnya di masyarakat dulu dipilah baru dibawa ke UPS, tapi itu yang belum maksimal,” terangnya. Akibatnya dalam enam bulan terakhir ini pihaknya berhenti memproduksi pupuk kompos dari sampah organik.

UPS disampaikan Andre telah diserahterimakan kepada Dinas Kebersihan Kota Mataram. Ia menyebutkan ada enam orang pengelola UPS ini yang bertugas dengan sistem bergantian. Beberapa pengelola yang dari Dinas Kebersihan sedang mengikuti pelatihan.

“Dari PMI sendiri sudah pernah melakukan pelatihan untuk pengolahannya,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Rolis-

kana menyampaikan pembangunan UPS saja tidak cukup dan harus disertai dengan pengelolaan dan manajemen yang memadai. Mohan yang juga pengurus PMI Kota Mataram ini mengatakan PMI tak bisa membiayai operasional UPS tersebut. Untuk itu pihaknya juga telah kembali mengusulkan bantuan untuk operasional UPS tersebut dan telah disetujui. Setelah itu pihaknya berencana akan mengaktifkan kembali UPS tersebut. “PMI tak bisa untuk membiayai operator dan kita usulkan kembali untuk pembiayaan pengolahannya dan sudah disetujui. Insya Allah tahun ini akan dihidupkan lagi,” terangnya.

Meski tak pernah difungsikan, Mohan mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga bantuan tersebut. Menurutnya bukti komitmen Pemkot Mataram adalah bangunan UPS tersebut tetap dalam kondisi baik walaupun lama mangkrak dan sepi tanpa aktivitas. (ynt)

Pemkot Tolak Terbitkan Delapan IMB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram, menolak menerbitkan IMB untuk delapan pembangunan yang dinilai melanggar aturan.

Data dihimpun Suara NTB, hingga Februari 2016, sebanyak 1.919 permohonan izin yang masuk. Meliputi izin yang baru terbit 834, izin perpanjangan 954, izin perubahan atau dialihkan sembilan. Izin yang dipentingkan 55 izin. Sehingga, izin yang sudah diterbitkan dalam dua bulan terakhir 1.855 izin.

55 izin yang ditunda meliputi, dua izin lokasi, 45 izin

HO, lima izin IUJP dan tiga izin reklame. Sedangkan, sembilan izin lainnya, ditolak Pemkot Mataram. Delapan diantaranya adalah izin bangunan dan satu izin reklame.

Penolakan tersebut kata Kepala BMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa pekan kemarin, karena bangunan tersebut melanggar sempadan sungai dan pemohon sudah memiliki IMB sebelum membuat izin lokasi (ILOK). Sementara izin gangguan (HO), dari hasil survei lokasi sudah banyak perusahaan berdiri. Disamping itu, persyaratan berkas pemohon belum lengkap. “Ada yang syaratnya belum lengkap. Dan

melanggar aturan seperti garis sempadan bangunan yang terlalu maju,” kata Cok. Sedangkan, izin reklame sesuai rekomendasi instansi teknis ukuran reklame terlalu besar karena mengganggu tata ruang. 55 izin ditunda, diantarnya ILOK. Karena pihaknya belum mengkonfirmasi pemohon yang ingin membangun harus sesuai hak guna bangunan. Selain itu, harus menunggu hasil kajian HGB dan menunggu hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Secara teknis disampaikan, pemohon harus melengkapi persyaratan dan lokasi bangunan tidak melanggar RTRW. Kecenderungan pemohon mengajukan berkas tidak lengkap dan lahannya masuk ruang terbuka hijau.

Cok menambahkan, penerbitan izin bangunan, pihaknya melakukan rapat teknis dengan instansi terkait. Sehingga, izin yang ditolak dan ditunda merupakan hasil kesepakatan bersama. Disamping itu, kecamatan dan kelurahan dikirimkan data secara berkala, mana izin yang ditolak, ditunda bahkan telah diterbitkan. Supaya, lurah dan camat ikut membantu. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pascaturunnya harga bahan bakar minyak (BBM), Pemkot Mataram berencana melakukan pemangkasan terhadap biaya operasional kendaraan dinas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan, kebijakan anggaran untuk biaya operasional kendaraan dinas sudah ditetapkan atau masukan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram. Sehingga, APBD murni menggunakan plot anggaran sudah ada. “Iya, gunakan yang itu dulu. Karena kan sudah kita masukan di APBD,” katanya pekan kemarin.

Pemerintah Pusat memutuskan harga BBM jenis premium yang semula Rp 6.950 per 1 April menjadi Rp 6.450/ liter. Kemudian solar semula Rp 5.650 menjadi Rp 5.150 per liter Yance menambahkan, anggaran tertinggi yang telah terploting akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dikecualikan pada kendaraan operasional lapangan. Seperti, kendaraan pengangkut sampah di Dinas Kebersihan dan kendaraan operasional Dinas PU. “Randis yang banyak di lapangan

kita tidak kurangi,” ujarnya.

Secara spesifik, ia tidak menyebutkan berapa anggaran yang dihabiskan untuk operasional kendaraan dinas. Tapi untuk randis yang digunakan pimpinan SKPD atau roda empat, kebutuhan BBM 100 liter tiap bulan. Roda dua 15 liter tiap bulan. Sedangkan, kendaraan operasional lapangan 150 liter perbulan.

Anggaran perubahan nanti, akan direvisi pengeluaran khusus biaya operasional randis.

Oleh karena itu, masih menggunakan biaya tertinggi, tapi akan dihitung berapa harga rill pertamina yang berlaku saat ini.

Untuk randis operasional seperti dum truk dan randis pimpinan SKPD lanjut Yance, tidak boleh disamakan kebutuhan BBM nya. Sebab, secara koordinatif memiliki tugas dan tanggungjawab di lapangan. Misalnya, pengangkutan sampah dan lain sebagainya. “Jangan disamakan antara dum truk milik PU dan Dinas Kebersihan dengan kendaraan dinas yang sering dipakai Kadis,” ujarnya. (cem)

Yance Hendra Dirra

(Suara NTB/dok)

Terkendala SDM

Insinerator Pemusnah Limbah Medis Banyak Belum Berizin

Pemkot Janji Bantu Warga Ahmadiyah Mataram (Suara NTB) Warga Ahmadiyah yang tinggal di tempat rehabilitasi sosial Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik, mendapat angin segar. Setelah sebelumnya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, kini Pemkot Mataram akan memperhatikan dengan memberikan bantuan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, belum diberikannya bantuan sejak beberapa tahun lalu, karena dari segi administrasi kependudukan warga Ahmadiyah yang tinggal di penampungan belum masuk menjadi warga Kota Mataram. Sehingga, dari aspek bantuan sosial maupun pembinaan tidak mungkin dicantumkan dalam penganggaran.

“Jadi harus bersabar dulu,” kata Mohan pekan kemarin.

Warga Ahmadiyah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 9 Desember lalu, adalah kali pertama menyalurkan hak pilih mereka. Mohan menambahkan, jika telah terdata dan memiliki domisili di Mata r a m , maka diu s a hakan pada penganggaran

berikutnya. “Iya, kita usahakan supaya dapat raskin dulu,” katanya.

Yang paling penting menurut Mohan, warga Ahmadiyah tidak ada resistensi dengan kegiatan lainnya. Disamping itu, diharapkan tidak melakukan kegiatan - kegiatan yang meresahkan masyarakat dan hidup secara eksklusif.

Dalam persoalan ini lanjut Mohan, Pemkot Mataram memiliki tanggungjawab sosial, karena telah menetap dan tinggal di Mataram. Salah satu diupayakan, memasukan dalam penerima bantuan beras miskin serta pemberdayaan masyarakat lainnya.

Namun demikian, akan dipikirkan juga dari segi penganggaran sehingga dimasuk a n n y a dalam penerima bantuan tidak membebani anggaran daerah. (cem)

H. Mohan Roliskana

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/bul)

BAKAR IKAN Moment liburan adalah berkah bagi pedagang musiman. Salah satunya nelayan di pesisir pantai Gading, Mataram. Ikan Tongkol yang dibeli dengan harga murah, kemudian dijual kembali dengan harga cukup mahal setelah dibakar, dijual minimal Rp 7.500/ekor. Salah seorang pedagang sedang membakar ikan dengan pembeli yang antre di pesisir pantai Gading, Mataram, Minggu (10/4).

HPP Jagung Untungkan Petani NTB Mataram (Suara NTB) Kerinduan petani jagung untuk harga yang layak telah terjawab. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan ketetapan soal harga pembelian pemerintah (HPP) yang mengatur harga acuan pembelian awal April 2016 ini. HPP tersebut dipandang menguntungkan bagi petani jagung NTB. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM memastikan bahwa Permendag yang dirilis tanggal 6 April 2016 ini telah diterima. Didalamnya mengatur tentang besaran harga acuan jagung ditetapkan sebesar Rp 3.150/Kg (kadar air 15 persen), Rp 3.050/Kg (kadar air 20 persen, Rp 2.850/Kg (kadar air 25 persen), Rp 2.750/ Kg (kadar air 30 persen), Rp 2.500/Kg (kadar air 35 persen). Permendag ini berlaku

untuk periode 1 April 2016 – 31 Maret 2017.

Seperti diketahui bersama, dalam setiap musim panen jagung, petani selalu merasa resah. Sebab harga pembelian kadangkala anjlok hingga Rp 1.800/Kg. Keresahan petani ini kemudian ditanggapi dengan beragam cara oleh pemerintah daerah, agar petani jagung tidak mengalami kerugian dan tetap bersemangat untuk menanam komoditas unggulan provinsi ini.

Rendahnya harga jagung ini bahkan telah disampaikan

langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada puncak perayaan Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015. Sehingga Presiden Jokowi waktu itu menjanjikan langsung untuk menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) seperti halnya HPP beras.

Tak mendapat kepastian, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membalas lagi dengan meminta langsung kepada Presiden Jokowi di puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) belum lama ini

di Lombok Tengah. Gubernur meminta waktu itu, agar pemerintah menghentikan impor jagung dan membeli jagung petani lokal dengan harga yang sesuai.

Cerita panjang harapan petani jagung kini terjawab, H. Husni Fahri mengatakan akan melakukan sosialisasi kepada semua pihak, yang notabene sebagai pengusaha komoditas jagung. “Dan sudah berlaku, artinya tidak boleh membeli jagung petani dengan harga di luar acuan. Kami akan mensosialisasikannya kepada seluruh pengusaha, baik yang BUMN, maupun yang swasta,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Sabtu (9/4).

Pun kepada kelompok-kelompok tani, H. Husni menga-

takan berkoordinasi langsung dengan Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh). Agar saat panen raya jagung tahun ini, harga pembelian tidak melenceng dari harga acuan tersebut.

Harapannya, pengusaha eksportir yang ada di Pulau Sumbawa, sebagai basis jagung, akan tetap melakukan pembelian sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Tinggal bagaimana memastikan agar harga tersebut berlaku di tingkat petani.

“Koordinasi dengan semua pihak terkait sudah pasti akan kita laksanakan, terutama menghadapi musim panen.

Jangan sampai harganya masih sama dengan tahuntahun sebelumnya,” demikian H. Husni Fahri. (bul)

Jamin Kepuasan Jemaah Umrah Mataram (SUara NTB) PT. Insan Cipta Mandiri (ICM) Prima tours & travel seperti diketahui telah hadir di Lombok-NTB. Travel resmi dengan mengantongi izin Umrah SK Kemenag RI No.D/19 Tahun 2014 memfasilitasi masyarakat untuk berumrah secara aman dan nyaman.

ICM Prima berkantor Pusat di Cipinang Jaya Raya Blok AA. No.2 Jakarta Timur, dan membuka kantor perwakilan di Jl. Catur

Warga No.1 Mataram. Dikelola langsung oleh masyarakat lokal untuk memberikan solusi atas banyaknya pelayanan umrah yang tak sesuai harapan.

“ICM ini kami siapkan sebagai fasilitas ibadah kami kepada bapak ibu saudara yang mendapat panggilan beribadah umrah. Saya sedih, ketika banyak menjumpai orang-orang yang dijanjikan umrah justru tidak sesuai harapan,” ungkap Direktur ICM Prima, Hj. Baiq Furi Fauziah, SE. ICM Prima menyiapkan jasa untuk berumrah pada moment-moment yang baik, di antaranya di bulan April 2016 ini, Mei, (saat Nisfu Sya’ban) dan moment selama Ramadhan. Dengan biaya sesuai paket, Rp 25 juta hingga Rp 30an juta, calon jemaah siap diberangkatkan kapanpun.

Proses pemberangkatan terbilang cepat, setidaknya calon jemaah umrah memberikan uang muka 50 persen. Setelah itu, ICM akan membantu mengurus seluruh kebutuhan jemaah, terutamanya visa. ICM Prima ini, kata Hj. Fuji ditemui di Mataram, Sabtu (9/4), telah membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Di antaranya dengan maskapai penerbangan Garuda, Etihad dan Emirat Arab.

“Kami telah booking-kan pesawat, termasuk hotel sudah kami DP (uang muka). Itu untuk memastikan pemberangkatkan. Visa maksimal kami sudah berikan lima hari sebelum pemberangkatan, tidak kami berikan saat berangkat agar calon tidak khawatir,” katanya.

Untuk hotel, ICM prima sendiri te-

SABTU, 09 Jumat, 08 April 2016

lah bekerjasama dengan pihak perhotelan di Madinah, di antaranya Mukhtara Alami dan Sourfah. Sedangkan di Makkah, ICM Prima bekerjasama dengan hotel Haneen Firdaus, Al-Massa. Hotelnya bintang III dan IV. ICM Prima memberikan service dan pelayanan yang maksimal dari mulai sebelum keberangkatan hingga pulangnya, Hj. Furi menjamin fasilitas dan pelayanan yang diberikan aman dan nyaman. Sehingga umrah benar-benar dilaksanakan dengan ibadah yang khusyuk.

“Karena ini ibadah, kami tidak menyebut pelayanan kami sebagai bisnis. Ini urusan dengan Allah, jadi tidak bisa dimain-mainkan. Makanya kami memfasilitasi agar ibadah calon jemaah umrah bisa dilaksanakan sekhusyuk mungkin. Umrah ini kami yakini bukan hal main-main, karena tidak semua orang memiliki kesempatan berumrah. Makanya kami sangat jaga betul ini,” tambahnya.

Fasilitas secara umum bagi calon jemaah, mendapatkan tiket pesawat PP kelas ekonomi, visa umrah, hotel dekat dengan Masjidil Haram/Nabawi, pembimbing ibadah, makan prasmanan 3x (sesuai paket), transportasi ziarah dan guide dan air zam-zam.

ICM Prima, tambahnya dalam waktu dekat akan membuka cabang pelayanan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Hal itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan pelayanan kepada calon jemaah di manapun, apalagi ICM Prima tahun 2017 mendatang akan memiliki izin untuk pemberangkatan jemaah haji. (bul)

Halaman 3

Subsidi untuk Masyarakat TERDAPAT hanya sebanyak 169.000 masyarakat pelanggan listrik 900 VA di NTB yang berhak menerima subsidi.

Jumlah ini setelah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan verifikasi yang selanjutnya database-nya telah diserahkan kepada PLN. PLN secepatnya akan melakukan penyisiran pelanggan-pelanggan yang masuk database untuk ditertibkan. Namun masih menunggu instruksi pusat, kata Manager PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah baru-baru ini.

Sementara untuk Area Mataram (se Pulau Lombok), pelanggan listrik 900 VA penerima subsidi sebanyak 123.000 pelanggan. “Total sebanyak 450.000 pelanggan untuk yang 900 VA ini. Setelah dilakukan pengecekan oleh TNP2K, hanya 169.000 yang berhak menerima subsidi. Karena ada yang pelanggan 900 VA tapi rumahnya bagus, ada juga yang dilihat sejahtera sehingga gugurnya pelanggan ini sebagai penerima subsidi. Kalau untuk pelanggan 400 VA, semua berhak mendapat subsidi,” jelas Chaidar.

Secara keseluruhan, jumlah pelanggan listrik di NTB telah mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan meningkatnya populasi penduduk NTB dan pesatnya perkembangan pembangunan.

Bahkan dilihat dari daftar tunggu permintaan sebagai pelanggan listrik di PLN telah mencapai 25.000 pendaftar, khusus di bawah Area Mataram. Target sambungan listrik tahun ini sebanyak 85.000 pelanggan untuk wilayah NTB, dan 61.000 khusus Area Mataram.

“Makanya kita sebulan 6.000 sambungan. Itu termasuk pelanggan daya besar,” ujarnya.

Chaidar mengatakan, perusahaan listrik negara ini terus melakukan verifikasi terhadap pelanggan-pelanggan yang memang harus diprioritaskan. Soal ketersediaan daya listrik, ia juga menegaskan PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup.

Sehingga dipastikan tidak ada persoalan pada umumnya. (bul)

’’ Mobile Coupon’’

Apresiasi bagi Pelanggan Setia Telkomsel Mataram (Suara NTB) Telkomsel terus berinovasi menghadirkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menikmati layanannya serta melengkapi gaya hidup pelanggan di era serba digital.

Kali ini Telkomsel menghadirkan Telkomsel Mobile Coupon *606#, sebuah platform berbasis UMB khusus pelanggan Telkomsel berupa penawaran menarik dalam bentuk kupon diskon/promo elektronik dari berbagai merchant yang berlokasi di sekitar pelanggan.

Vice President Digital Advertising Telkomsel, Harris Wijaya mengatakan, Telkomsel Mobile Coupon *606# merupakan cara Telkomsel untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan Telkomsel di era digital. Kupon elektronik ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan penawaran menarik, namun juga kenyamanan bertransaksi karena semua dapat diakses dengan mudah melalui ponsel.

Untuk mendapatkan berbagai promo/diskon menarik dari merchant di wilayah sekitar, pelanggan Telkomsel cukup menghubungi UMB *606#, kemudian memilih kota dan menentukan merchant yang diinginkan. Pelanggan akan segera mendapatkan SMS Kupon gratis yang terkirim langsung ke ponsel, untuk ditukarkan langsung ke merchant yang dipilih. Dengan menunjukkan SMS Kupon, pelanggan bisa mendapatkan berbagai macam promo berupa diskon hingga 70 persen untuk semua item, serta promo Buy 1 Get 1 di merchant tersebut.

Untuk memberikan pengalaman bertransaksi dengan Telkomsel Mobile Coupon *606#, Telkomsel pun mengadakan roadshow ke 16 kota di Indonesia, yang telah diawali di Bali sejak tanggal 4 April hingga 10 April 2016 di Mall Bali Galeria.

Roadshow selanjutnya akan diadakan di kota lain yaitu Palembang, Medan, Lampung, Batam, Bandung, Cirebon, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Balikpapan, Manado dan Samarinda.

Harris melalui rilisnya kepada Suara NTB menambahkan, dengan menggelar roadshow Telkomsel Mobile Coupon *606#, Telkomsel ingin memberikan pengalaman bertransaksi yang mudah dan nyaman bagi pelanggan Telkomsel.

“Kami ingin memperkenalkan layanan ini ke masyarakat luas sehingga lebih banyak lagi pelanggan merasakan pengalaman menyenangkan menggunakan SMS Kupon dan mendapatkan berbagai macam promo di merchant favoritnya,” ujar Harris.

Hingga saat ini, Telkomsel Mobile Coupon telah memiliki 100 merchants di berbagai kota di Indonesia, seperti di antaranya Starbuck, Dunkin’ Donuts, Timezone, dan lain-lain.

Berbagai macam promo yang tersedia di Bali antara lain adalah beli Blizzard Oreo (medium) dapat 1 Blizzard Oreo (small) gratis di Dairy Queen Bali Galeria dan Beachwalk, saldo bermain di Timezone sebesar Rp 125 ribu hanya dengan membayar Rp 75 ribu, beli 1 Red Velvet Dream Ice Cream gratis 1 Ice Cream di Cold Stone Mall Bali Galeria, gratis 1 The Best Fish & Chips in Town setiap pembelian menu utama di Fish & Co Beachwalk Kuta, serta CFC Hemat di Ramayana Bali dan Mall Bali Galeria.

Harris lebih lanjut menjelaskan bahwa Telkomsel Digital Advertising berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pada produk dan layanan digitalnya, untuk meningkatkan benefit dan kepuasan baik untuk para advertiser (pengiklan) maupun pelanggan, termasuk dengan memperluas kerjasama dengan merchant-merchant yang memiliki penawaran menarik bagi para pelanggan. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4339CG NOKA/NOSIN:MH1JFB124DK191571/ JFB1E-2144138 AN. DESAK MADE PURNIK HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5271HO NOKA/NOSIN:MH1JFB120DK057575/ JFB1E-2012102 AN. ANTHON PRAMONO NANANG HILANG DISEKITAR POLSEK GUNUNGSARI

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

Tak Bisa Berbuat Banyak TERJADINYA kegagalan panen akibat persoalan kekeringan, terutama di daerah-daerah tadah hujan tidak ditampik Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Ir. Zaini.

Menjawab Suara NTB, Sabtu (9/4) lalu, ia mengakui, tidak bisa berbuat banyak ketika bicara soal fenomena alam musibah kekeringan yang mendera lahanlahan pertanian.

Mengantisipasi ancaman kegagalan panen di daerah-daerah tadah hujan, Distannak Lotim sudah mencoba meakukan revital(Suara NTB/dok) isasi embung-embung. Di Zaini wilayah selatan misalnya yang sebagian besar lahannya merupakan tadah hujan, sudah coba dilakukan pengerukan embung. ‘’Hanya saja, persoalan utama adalah air yang tidak ada yang mengisi embung-embung tersebut,’’ ungkapnya.

Pihaknya mengindentifikasi, luas kawasan wilayah Lotim bagian selatan yang mengandalkan air tadah hujan sekiatr 12 ribu hektar. Kawasan ini meliputi wilayah Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra dan Jerowaru.

Sementara jumlah embung saat ini sebanyak 1.100 unit.

Namun, keberadaan embung ini masih belum banyak membantu, karena kondisi air yang tidak ada. Fenomena alam ini, katanya, tidak bisa dilawan.

Pihaknya tidak menampik adanya gagal panen di wilayah Desa Perigi Kecamatan Suela. Alasannya, di daerah itu hanya mengandalkan air tadah hujan.

Saat pertemuan penyerapan gabah dengan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin dengan pihak TNI AD dan Badan Urusan Logistik (Bulog) beberapa waktu lalu, diakui banyak kades yang mempertanyakan soal air. Ketika ditanya air, Zaini memilih angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada wakil bupati sebagai penentu kebijakan. “Kalau soal air, saya angkat tangan,” katanya. (rus)

Komisi II Sarankan Status BPBD Dinaikkan Tanjung (Suara NTB) Status Kantor yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai berdampak terhadap lambannya penanganan kebencanaan yang terjadi di daerah. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tusen Lasima, SH, menyarankan agar eksekutif segera menaikkan status BPBD untuk dikendalikan oleh pejabat eselon ll.

“BPBD itu harus naik kelas, agar bisa tangani langsung oleh Kepala. Kondisi saat ini tidak bisa karena harus terputus, keputusan akhirnya ada di Sekda,” ungkap Tusen, Sabtu (9/4).

Menurutnya, setiap jenis kebencanaan yang terjadi dan menimpa masyarakat harus mendapat penanganan tanggap darurat, tak terkecuali menyangkut bantuan logistik.

Jika setiap pengambilan keputusan harus menunggu koordinasi, maka bisa dipastikan penanganan akan berjalan lambat. DPRD dalam hal ini, tidak menginginkan hal itu terjadi.

Tusen menilai, yang masih menjadi persoalan di BPBD saat ini adalah menyangkut besaran anggaran yang dikelola. Porsi yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah berbanding terbalik dengan kebutuhan atau besarnya persoalan yang dihadapi. Setiap tahunnya, tidak hanya ancaman gempa bumi, kebakaran yang harus dihadapi. Namun aspek kebencanaan yang sudah pasti terjadi adalah kekeringan hingga menyebabkan sebagian besar desa di KLU kekurangan air bersih.

“Porsi anggaran untuk daerah rawan bencana, tergolong sangat minim untuk BPBD. Kadang kita juga miris, untuk menangani kayu tumbang saja, lama, harus pinjam chain saw sana sini,” cetusnya.

Menyikapi lambannya penanganan bencana seperti relokasi yang terkatung-katung, Tusen meminta agar Pemda KLU segera mengambil kebijakan. Masyarakat yang saat ini berada di kawasan rawan bencana tentunya sangat khawatir jika tidak segera direlokasi. Mengantisipasi kejadian yang lebih membahayakan dan mengancam keselamatan, ia pun mendesak eksekutif mengambil langkah penanganan. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Lotim Pertanyakan Manfaat Gedung CAT Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan meresmikan Gedung Computer Assested Test (CAT) Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Sabtu (9/4). Dalam sambutannya, bupati mempertanyakan manfaat gedung yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,74 miliar bersama fasilitasnya ini.

Bupati menegaskan, CAT tidak harus selalu untuk tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seperti direncanakan awal. Menurutnya, tidak ada teknologi yang dibangun untuk tujuan terbatas, karena akan menghambur-hamburkan anggaran. “Gedung ini harus lebih besar manfaatnya untuk BKD,” tegasnya. Meski gedung yang dinilai dibangun di areal yang sempit, karena diapit kantor dan rumah-rumah itu diharap benar-benar bisa bermanfaat untuk daerah.

Selain itu, ujarnya, dalam proses pembangunan harus mengedepankan pembangunan manusia dibandingkan pembangunan fisik. Pembangunan manusia pada tataran nilainilai dan bukan membangun bangunan fisik yang simbolistik.

Apalagi, semua perangkat dan

fasilitas yang ada dikendalikan oleh manusia. Pembangunan fasilitas gedung, harapnya harus bisa melahirkan manusia baru.

“Setiap membangun gedung besar, namun tidak bisa lahirkan manusia baru, itu sebuah kegagalan,” tegas Ali BD. Diakuinya, dirinya sering turun ke lapangan untuk melihat keaslian dari wajah-wajah aparat pemerintah dengan cara menyamar. Bupati Lotim mencontohkan, saat mengunjungi rumah sakit umum terbesar di Mataram. Pelayanan di rumah sakit dengan gedung megah itu dinilai buruk. Waktu itu, ungkapnya, dirinya sedang mengurus perawatan Camat Sembalun yang beberapa waktu lalu terkena musibah dan harus mengikuti perawatan intensif.

Tidak ada yang menandanya sebagai bupati. Saat itulah,

(Suara NTB/rus)

TINJAU - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachan meninjau ruangan dalam gedung CAT, Sabtu (9/4) lalu.

Bupati Lotim ini mengaku melihat langsung keaslian dari para pelayan rumah sakit yang kurang baik dalam memberikan pelayanan.

Sementara Kepala BKD Lotim, H. Najamudin menjelaskan, Lotim merupakan daerah pertama yang mendirikan gedung CAT. Pembangunan gedung CAT sesuai amanah Undang-undang No-

mor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan pembangunannya sebagai tempat menyeleksi CPNS yang benar-benar profesional. Profesionalisme itu terwujud dari tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). Guna mencapai hal tersebut diawali dengan proses rekrutmen yang objektif, transparan dan akuntabel. Rekrutmen itulah

diakukan melalui CAT. Gedung CAT ini dilengkapi fasilitas 100 unit perangkat komputer, server, CCTV dan fasilitas lainnya. CAT yang sudah rampung pembangunannya itu masih dianggap belum memenuhi syarat, karena masih banyak bangunan lain yang harus dipenuhi. Antara lain harus ada ruang registrasi, ruang VIP dan ruang loker. (rus)

Masalah Kekeringan, Petani Kandidat Bupati Lotim H. Lalu Zulkipli Bagian Selatan Curhat ke Wabup APBD dan Pendopo untuk Rakyat Selong (Suara NTB) Puluhan petani yang tergabung dalam KPK-Serikat Tani Nasional (STN) kabupaten Lombok Timur (Lotim), Sabtu (9/4) mendatangi DPRD Kabupaten Lotim terkait masalah kekeringan yang saat ini sudah mulai menghantui masyarakat Lotim khususnya di bagian selatan. Namun, dalam jadwal yang direncanakan hari Sabtu itu batal, karena para wakil rakyat harus menghadiri paripurna LKPJ dengan waktu yang sama. Akibatnya, puluhan petani mengadu ke Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisini yang ketika itu baru turun dari mobilnya untuk menghadiri paripurna di Gedung DPRD Lotim.

Walaupun sempat diterima oleh Komisi III DPRD Lotim, puluhan warga yang tergabung dalam KPK-STN Lotim tersebut mengaku belum puas atas perlakuan yang diberikan oleh DPRD Lotim. Pasalnya, mereka yang jauh-jauh datang dari bagian selatan menuju gedung para wakil rakyat itu harus kembali pulang dengan tangan hampa tanpa mendapatkan solusi atas bencana kekeringan yang mulai mengancam petani di bagian selatan. Dengan pembatalan hearing itu, para petani langsung mencegat Wakil Bupati Lotim yang saat itu hendak menghadiri paripurna yang akan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita.

“Dalam surat itu kita diminta hadir pada hari ini, (Sabtu,red). Namun dibatalkan dengan alasan paripurna, padahal jika tidak ditangani sejak dini, maka dikhawatirkan kekeringan dibagian selatan semakin meluas dan petani mengalami gagal panen,” ujar salah satu petani, Abdul Manaf pada Suara NTB. Disebutkannya, sejumlah ke-

(Suara NTB/yon)

CEGAT BUPATI - Sejumlah petani bagian selatan mencegat Wabup Lotim, H. Haerul Warisin terkait ancaman kekeringan yang saat ini sudah menghantui empat kecamatan di Lotim, Sabtu (9/4). camatan yang terancam mengalami kekeringan untuk lahan pertanian seperti di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur dan Kecamatan Sakra Barat yang saat ini sudah mencapai ribuan hektar dan bukan ratusan sebagaimana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lotim. “Misalnya di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, di sana terdapat 90 persen terancam kekeringan dengan 600 hektar lebih jumlah lahan pertanian,” sebutnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lotim, Raden Rahadian Sujono mengatakan jika alasan DPRD Lotim menunda pelaksanaan hearing dengan sejumlah petani itu, karena jadwalnya bentrok dengan agenda paripurna. Ancaman kekeringan terhadap petani di bagian selatan sangat dikhawatirkan, karena memiliki dampak yang sangat luas, sehingga hearing akan dilakukan pada hari Senin hari ini.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengendalian Hama dan Penya-

kit (PHP) pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Kamal Marsudi,SP membenarkan jika ancaman kekeringan mulai terjadi di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra Timur dan Kecamatan Sakra Barat.

Misalnya, di Kecamatan Keruak terdapat sebanyak 190 hektar lahan pertanian yang terancam kekeringan yang sampai saat ini gejalanya masih dalam kondisi ringan ataupun sedang, kecamatan Jerowaru tercatat sekitar 50 hektar lahan pertanian terancam kekeringan.

Selain itu, untuk kecamatan Sakra Timur dengan luas areal tanam 2.233 saat ini sudah terancam kekeringan sebanyak 81 hektar dengan gejala ringan dan tambahan sebanyak 156 hektar dan sedang seluas 15 hektar dengan yang sudah terkena dampak kekeringan seluas 247 hektar intensitas gejala ringan dan sedang. Sedangkan, di Kecamatan Sakrat Barat terdapat ancaman kekeringan seluas 20,20 hektar dengan intensitas sedang. (yon)

Selong (Suara NTB) Salah satu kandidat Bupati Lombok Timur (Lotim) periode 2018-2023, H. Lalu Zulkipli, bertekad mewujudkan keterbukaan yang selebar-lebarnya antara pimpinan dengan rakyat.

Tidak ada sekat atau pembatas yang curam antara rakyat dengan pemimpin. ‘’Kita tidak akan pernah tahu keluhan dan kekurangan rakyat, kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan rakyat,’’ katanya kepada Suara NTB, Minggu (10/4).

Karena itu satu konsep yang ingin dia wujudkan kalau terpilih menjadi Bupati Lotim, yakni membuka pintu pendopo (rumah dinas bupati) selebar-lebarnya untuk masyarakat. ‘’Silakan rakyat datang membawa keluhannya, menyampaikan aspirasinya, keinginannya, dan pimpinan daerah harus mengabulkannya,’’ ujarnya. Bagi H. Zulkipli, kandidat bupati yang berencana maju ke pemilihan kepala daerah (pilkada) dari jalur independen ini, merasa yakin dapat mewujudkan kebutuhan rakyat.

H. Zulkipli, yang dikenal sebagai pengusaha dan sehari-hari tampil bersahaja ini, tidak memberikan banyak janji muluk kepada masyarakat. Satu hal yang dicita-citakannya yakni memandirikan masyarakat dari sektor ekonomi. Baginya, masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan bisa mewujudkan segala yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. ‘’Masyarakat yang mandiri secara ekonomi tidak akan mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan atau kesehatan. Mereka mampu membayarnya dengan tidak perlu meminta belas kasihan kepada orang lain,’’ tuturnya.

Lebih konkretnya, perjuangan memandirikan rakyat secara ekonomi, yakni menyiapkan wirausaha di tingkat pedesaan.

Warga desa yang ingin berdagang

(Suara NTB/zul)

H. Lalu Zulkipli di pasar diberikan modal usaha secukupnya sesuai jenis usahanya. ‘’Modal bagi pedagang bakulan tentu berbeda besarnya dengan mereka yang membuka kios atau toko,’’ katanya. Dan semua modal tersebut, menurut H. Zulkipli, dianggarkan melalui APBD. ‘’Kalau pedagang kecil tidak diakses oleh perbankan, maka APBD yang memodali.

APBD untuk rakyat,’’ katanya.

Saat hampir seluruh infrastruktur di desa belakangan ini dilengkapi dengan anggaran dari pusat, berupa Alokasi Dana Desa (ADD), ada beberapa yang masih belum tersentuh oleh ADD itu.

Bahkan oleh APBD sekali pun.

Salah satunya yakni seragam anak sekolah. ‘’Karenanya apabila saya terpilih sebagai bupati, seragam anak sekolah kita belikan dengan dana APBD,’’ lanjutnya.

Konsep mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) memang tidak gampang. Karena biayanya juga mahal. Ketika dana seluruh kebutuhan proses belajar mengajar (PBM) di sekolah didanai oleh Biaya Operasional Sekolah (BOS) saat ini pun terasa masih ada yang kurang. ‘’Seluruh kekurangan dalam proses PBM tersebut, termasuk baju seragam guru dan siswa akan diikhtiarkan dibiayai dari APBD,’’ tambahnya.(zul)

Anomali Kemiskinan KLU (1)

Intervensi Fisik Belum Dibarengi Kesempatan Kerja Memadai Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2014 tercatat sebesar 34,27 persen atau setara 72.192 jumlah penduduk. Secara persentase, KLU menempati ranking pertama di NTB. Sebaliknya, mengacu pada jumlah populasi penduduk miskin, KLU menempati urutan ke 5 setelah Lotim (219.177 orang), Loteng (145,177 orang), Lobar (110.745 orang) dan Kabupaten Sumbawa (73.858 orang).

TREN penurunan angka kemiskinan di KLU 3 tahun terakhir dapat dikatakan cukup menggembirakan. Data BPS KLU, mencatat persentase turunnya kemiskinan sebesar 35,99 persen (2012) dan 34,63 persen di tahun 2013. Anomali yang masih dirasakan saat ini, persentase kemiskinan tertinggi seolah simetris dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) atau harga yang harus dibayarkan per kapita untuk memperoleh 52 komoditas dasar makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori, sebesar Rp 347.150. GKM KLU hanya kalah dari Kabupaten Sumbawa Barat Rp 395.832 dan Kota Mataram Rp 376.178.

Anomali tingginya GKM KLU hingga saat ini masih belum dapat dijelaskan. Di Mataram dan Sumbawa Barat, GKM tinggi kedua wilayah itu sangat wajar, karena urbanisasi di Kota Mataram meningkatkan mobilitas ekonomi dan perkembangan harga. Demikian halnya dengan KSB, implikasi tambang Newmont Nusa Tenggara mempengaruhi psikologi harga akibat pengaruh Dolar yang masuk.

Bagaimana dengan KLU? Mungkinkah perkembangan pariwisata 3 Gili yang melibatkan

setengah juta wisatawan (2015), menyebabkan inequilibrium harga pasar pada 52 jenis komoditas untuk 2.100 kilokalori?

“Penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan di tahun 2014, yakni sebesar 0,36 persen, tetapi angka ini masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan daerah lain di NTB,” ungkap Kepala BPS KLU, Ir. M. Ahyar, Jumat (8/4).

Perkembangan pariwisata 3 Gili, menurutnya, belum cukup kuat mempengaruhi harga pasar, sehingga berdampak standar GKM tinggi penduduk miskin.

Fenomena yang terjadi di KLU, analisanya, mulai terjadinya perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat kaum muda mudi untuk mulai beralih ke lapangan kerja formil, dari sektor informil (pertanian - umum). Orientasi kalangan usia produktif pencari kerja ini, berdampak positif jika dikorelasikan dengan lambatnya dampak sektor pertanian dalam penurunan kemiskinan. Mengingat, partisipasi masyarakat yang bekerja di sektor ini masih lebih dominan. Namun akan menjadi masalah sosial jika Pemda KLU tidak mampu mengimbanginya dengan ketersediaan lapangan kerja.

Pertanyaannya, apakah

Pemda harus memilih sektor informil atau sektor formil dalam mempercepat penurunan pengangguran dan kemiskinan?

Ingat, KLU bukan daerah industri yang mana produksi dari bahan baku diolah. Industri yang ada hanya industri pariwisata. Namun kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja juga masih diragukan, seiring rendahnya standar SDM yang dibutuhkan manajemen hotel.

Tahun 2015, Dinas Pariwisata KLU mencatat sebanyak 4.933 orang yang bekerja di pariwisata. Rinciannya, 2.840 orang di 648 usaha di Gili Trawangan, 344 orang di 156 usaha di Gili Meno, 826 orang bekerja di 171

tempat usaha di Gili Air, dan 368 orang bekerja di 45 usaha di Pemenang bagian darat. Lainlain tempat bekerja, 266 orang berada di 70 tempat usaha di Tanjung, 3 orang tenaga di 2 tempat usaha di Gangga dan 286 orang bekerja di 77 tempat usaha formil di Bayan.

Minimnya angka serapan tenaga kerja itu, setidaknya mengharuskan Pemda KLU untuk berani membuat satu kebijakan impopulis, yakni mengikat perhotelan untuk menyerap sekian persen tenaga. Tetapi syaratnya, Pemda KLU juga harus bisa menyediakan SDM yang memang dibutuhkan pasar.

Data BPS KLU mencatat,

jumlah pengangguran di KLU 2014 bertambah dibandingkan tahun 2013, dengan angka 3,850 orang pengangguran dari 3.148 orang. Meski masih 1 digit, namun persentase dari 4,02 persen menjadi 5,42 persen pengangguran ini potensial bertambah. Antara lain disebabkan kebijakan rasionalisasi tenaga kontrak lingkup Pemda KLU, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat dikatagorikan sebagai pengangguran tetap, serta minimnya gerak industri olahan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Dengan hotel kita sudah meminta agar sekian persen tenaga mengutamakan warga lokal. Tetapi yang masih terus

menganggur adalah mereka yang tidak tamat SD, angkanya sekitar 35 persen dari 10.872 jumlah penduduk di Desa Malaka,” aku Kades Malaka, Akmal Ikhwan.

Jika di satu desa wisata seperti Malaka, angka penganggurannya 35 persen, maka di desa lain, diyakini tidak akan meninggalkan dua digit. Harus diwaspadai, karena baik Pemda KLU, atau Pemda kabupaten/kota di NTB, sedikit “tertolong” oleh metode BPS dalam mencatatkan penduduk katagori pengangguran.

“Dalam pendataan penduduk yang bekerja, metode yang digunakan relatif longgar.

Misalnya seorang anak yang

tercatat membantu orang tua, meskipun hanya bekerja 1 jam berturut-turut dan dilakukan seminggu yang lalu, masuk katagori tidak menganggur,” sebut M. Ahyar.

Lantas, mungkinkah bagi seorang anak atau masyarakat umum bekerja satu jam akan mampu menghasilkan nilai ekonomis untuk menebus 2.100 kilokalori? Mustahil, tetapi bisa jadi mungkin jika pekerjaan yang dilakukan 1 jam adalah menggali emas bukti Sekotong.

Menyikapi persoalan banyaknya angka pengangguran dan dominasi rasio penduduk bekerja di sektor pertanian, kebijakan apakah yang harus diambil Pemda? (ari)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lobi Jelang Mutasi Siasati Perawatan Pasien PUSKESMAS Gunung Sari kekurangan ruang perawatan, sehingga mengalami overload (kelebihan kapasitas). Jumlah pasien yang dirawat tak mampu ditampung di ruangan perawatan yang ada. Dari kapasitas 23 tempat tidur, semua terisi, bahkan karena pasien terus bertambah sehingga pihak puskesmas terpaksa menyiasati dengan merawatnya di lantai.

Karena itu, pihak puskesmas (Suara NTB/her) meminta penambahan ruangan Akmal Rosamali perawatan paling tidak dua unit untuk meningkatkan pelayanan. Lebih-lebih puskesmas ini sendiri telah terakreditasi dasar, artinya dalam pelayanan puskesmas ini mengutamakan mutu. ‘’Untuk menunjang pelayanan bermutu tersebut, puskesmas harus dilengkapi dengan ruang perawatan yang memadai,’’ ungkap Kepala UPT Puskesmas Gunung Sari, Akmal Rosamali, Sabtu (9/4).

Diakuinya. jumlah pasien yang masuk per hari di puskesmas mencapai 2-4 orang, sementara daya tampung ruang perawatan yang ada di puskesmas hanya 23 tempat tidur. Jumlah ruangan yang ada inipun termasuk ruang pelayanan bersalin. Jumlah pasien selama tiga bulan terakhir ini terus bertambah, sehingga pihak puskesmas agak kewalahan.

Pihaknya terpaksa melakukan perawatan di lantau, karena tidak ingin dikira menolak pasien yang datang berobat disebabkan tidak ada ruang perawatan. Jika tidak bisa disiasati, pihaknya pun terpaksa meminta pasien dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dirawat.

Menurut Akmal, tingginya intensitas pasien yang dirawat di puskesmas pihaknya pun telah mengusulkan penambahan ruang perawatan ke Dinas Kesehatan (Dikes). Pihaknya sejauh ini sudah menyampaikan ke Dikes baik melalui bersurat dan langsung komunikasi dengan kepala dinas. Dari hasil komunikasi, pemda berencana menambah ruang perawatan pada APBD Perubahan mendatang.

“Ini informasinya, mudah-mudahan betul,” ujarnya.

Akmal menambahkan, kebanyakan pasien yang dirawat di puskesmas setempat adalah dari penderita demam berdarah.

Ia mencatat belasan pasien sudah masuk dirawat di puskesmas. Langkah mengantisipasi penyebarannya, pihaknya intensif melakukan fogging ke daerah-daerah yang teridentifikasi ada jentik nyamuk penyebab demam berdarah. (her)

Pengadaan Beras Bulog Loteng Dibidik Polisi Praya (Suara NTB) Proses pengadaan beras oleh Bulog di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah jadi bidikan Polres Loteng. Sejumlah pihak pun sudah dipanggil, guna menelusuri proses pengadaan beras yang diduga bermasalah.

“Tahapan masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK, kepada wartawan, Sabtu (9/4).

Namun demikian, Arjuna masih belum bersedia mengungkap tahun pengadaan beras oleh Bulog yang tengah jadi bidikan, karena alasan kepentingan penyelidikan. Tapi yang jelas sejauh ini sudah ada tiga orang yang sudah dimintai keterangannya.

Ia menjelaskan, pihaknya membidik proses pengadaan beras ini, lantaran ada indikasi penyimpangan di dalamnya. Di mana ada selisih antara stok beras yang tersedia di gudang dengan data administrasinya, sehingga menyebabkan ada selisih mencapai ratusan ton.

“Ini yang menarik perhatian kita. Sehingga kita akhirnya memutuskan untuk menyelidikan kasus tersebut,” tambahnya.

Ia pun memastikan, pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait masih akan berlangsung. Termasuk nantinya kepala gudang Bulog yang diduga bermasalah. Begitu pula Kepala Divre Bulog NTB juga tidak menutup kemungkinan untuk dimintai keterangan. “Tapi itu nanti, setelah pihak-pihak yang ada di bawah selesai dimintai keterangan. Baru berlanjut ke kepala gudang sampai kepala Divre Bulog NTB,” tandasnya.

Diakuinya, kasus tersebut bermula dari informasi yang diserap pihaknya, jika ada indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan beras di gudang Bulog yang ada di Loteng dengan nominal cukup besar mencapai ratusan ton beras. Penyimpangan ini terjadi pada tahun pengadaan antara tahun 2014 hingga 2016 ini.

Di Loteng, Bulog memiliki tiga gudang penyimpanganan, yakni di gudang Praya, gudang Sengkol serta gudang Ubung. Namun dari ketiga gudang Bulog yang ada di Loteng ini, tidak semuanya bermasalah. ‘’Persoalannya ada di salah satu gudang,” pungkas mantan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim) ini. (kir)

Nilai Sosial Mulai Luntur Praya (Suara NTB) Semakin banyaknya kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan kalangan DPRD. Bahkan ada kekhawatirkan jumlah kades di Loteng yang bakal berurusan dengan aparat penegak hukum, semakin bertambah banyak. Menyusul kian besarnya alokasi anggaran yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Loteng saat ini.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah nyata, guna mengantisipasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan memperkuat kembali semangat dan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat di tingkat desa. “Semangat dan nilai sosial inilah yang mulai luntur di tengah masyarakat kita di desa saat ini. Bagaimana menyelesaikan satu persoalan dengan lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ketimbang proses hukum,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Sabtu (9/4).

Menurutnya, yang sangat kental di tengah masyarakat sekarang ini ialah persaingan politik antara pihak kades dengan para lawan politiknya. Hal ini melahirkan keinginan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Akibatnya, kades menjadi tidak berani berkreasi dalam menjalankan program kerjanya, lantaran takut akan dilaporkan oleh lawan politiknya.

Besarnya alokasi anggaran yang dikelola desa, menjadi salah satu pemicu kerasnya persaingan politik di desa. Karena dengan alokasi anggaran yang begitu besar untuk ukuran desa, banyak pihaknya yang kemudian mengincar posisi sebagai kades.

Namun pada kenyataannya, anggaran besar ini justru membuat kades-kades sekarang menjadi tidak tenang dalam mengelola anggaran. “Kita dapatnya banyak keluhan dari para kades, bahwa anggaran besar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat justru membuat pemerintah desa tidak tenang,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Di sinilah, lanjutnya, peran pemerintah daerah sangat diharapkan dalam memupuk kembali semangat dan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat desa yang sudah mulai luntur dengan mendorong penyelesaian persoalan secara musyawarah dan mufakat di desa.(kir)

Sekda Lobar Anggap Lumrah Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (lobar) H. M. Taufiq menyatakan adanya lobi-lobi yang dilakukan pejabat menjelang mutasi hal yang yang lumrah dilakukan oleh pejabat sebagai upaya mendapatkan jabatan. Akan tetapi, lobi-lobi yang baik bukan lobi menggunakan uang pelicin untuk bisa naik pangkat. Dalam hal ini baperjakat dan bupati akan tetap mempertimbangkan profesionalitas, tidak sekadar lobi-lobi atau pesanan dari pihak tertentu.

“Setiap ada mutasi pasti ada orang yang melakukan lobi melalui beberapa jalur, itu sah-sah saja sebagai bentuk upaya. Semuanya itu akan kami dengar, kalau pertimbangan baperjakat dan bupati, maka akan dipertimbangkan,’’ kata Sekda ditemui akhir pekan kemarin.

Dikatakan Sekda, terkait lobi-lobi yang dimaksudkan bukan lobi membayar uang ke oknum tertentu supaya naik pangkat. Namun lobi yang dimaksud jelasnya, misalnya si A menjagokan si B menjadi pejabat tertentu itu boleh atas berbagai track record yang dimiliki. Apakah hal ini akan men-

jadi pertimbangan baperjakat, karena tidak serta merta. Hal ini, jelasnya, menjadi pertimbangan termasuk atas dasar kepangkatan, profesionalitas.

Tidak ada, katanya, istilah mau naik pangkat menggunakan uang pelicin. Tapi kalau lobi-lobi menggunakan dana pelicin itu tidak boleh. Pihaknya

(Suara NTB/dok)

H. M. Taufiq ke depan dalam menempatkan pejabat tidak atas dasar paksaan dan meminta uang. “Kerja saja yang baik, seperti ditekankan bupati. Itu menjadi bahan

pertimbangan,” tukasnya.

Sebelumnya Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menyatakan, jelang mutasi yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini, informasi beredar oknum pejabat main lobi-lobi supaya bisa naik pangkat atau dipindahkan ke tempat yang lebih “empuk”.

Lobi-lobi ini pun sampai ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Namun Bupati mengingatkan tak ada hasilnya jika oknum pejabat melobi dirinya, sebab ia tak akan terpengaruh. “Ada yang melakukan lobi-lobi ke saya, itu semua tidak penting dan tidak ada gunanya,” tegasnya. (her)

Tuntaskan Kasus Bedah Desa

Polres Loteng Kirim Penyidik ke Jakarta

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Dua unit truk mengangkut gabah diamankan di Lembar oleh TNI, ASDP dan pihak Bulog, karena tidak dilengkapi dokumen resmi.

TNI Tahan Dua Unit Truk Pengangkut Gabah di Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Anggota Tim Khusus (Timsus) terdiri dari pihak Kodim 1606 Lombok Barat, ASDP dan Bulog menahan dua truk besar di Pelabuhan Lembar sekitar pukul 12.30 Wita, Sabtu (9/4).

Truk yang mengangkut padi seberat 40 ton ini diamankan, lantaran tak dilengkapi dokumen pengiriman. Rencananya gabah ini akan dikirim luar NTB melalui Pelabuhan Lembar.

Menurut Danramil 1606-04 Gerung, Kapten Inf. Marito, penangkapan truk yang membawa gabah ketika anggota patroli Timsus, unit Intel, staf Intel kodim 1606 Lobar dan Koramil 1606-04 Gerung melakukan pengawasan terhadap pengiriman padi, jagung dan kedelai (pajale) yang akan dikeluarkan dari daerah NTB melalui Pelabuhan Lembar. Beberapa kendaraan truk pengangkut gabah pun diperiksa satu-persatu. Lalu, anggota memeriksa dan menanyakan surat izin dan dokumen lainnya terkait barang hasil pertanian khususnya pajale.

Setelah anggota melakukan pemeriksaan terhadap delapan truk tersebut, dua dari delapan truk ditahan yakni truk dengan plat EA 8875 A milik Haji Akmad dan L 8647

UF milik Adi. Kedua truk tersebut memuat gabah sebanyak 40 ton. Rencananya gabah akan dikirim ke Banyuwangi dan Surabaya. Setelah itu, truk bersama sopir diamankan di Posramil Lembar sekitar pukul 14.10 Wita.

Selain itu, ia berharap sopir pengangkut pajale untuk melengkapi surat dan dokumen administrasi barang bawaan menuju luar NTB. Sopir juga diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan pemilik pajale dan bos pemilik kendaraan truk. Menurutnya, truk ini diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, yakni dengan membawa hasil pertanian tanpa melengkapi dokumen barang.

Selain itu, truk ini juga melanggar Instruksi Presiden RI terkait ketahanan pangan.

Sebab sudah ada naskah kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Panglima TNI terkait ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Semua daerah diinstruksikan untuk meningkatkan swasembada pangan untuk mendapatkan padi yang unggul dan tidak perlu melakukan impor beras.

Ketua Satker Bulog NTB, Agung mengatakan Bulog siap

menyerap gabah maupun beras petani NTB. Namun sesuai dengan ketentuan yang ada. Bulog akan membeli gabah maupun beras petani dengan HPP yang telah ditentukan. Harga disesuaikan dengan kualitas yang ditentukan Inpres Nomor 5 tahun 2015. Jika kualitas gabah di luar Inpres tersebut Bulog akan tetap melakukan pembelian. Namun HPP akan disesuaikan dengan Permenpan Nomor 71 tahun 2015. Dengan begitu, hasil panen petani tetap diserap oleh Bulog.”Sementara untuk harga beli beras medium Rp 3.700 di gudang. Gabah kering seharga Rp 3.700 panen di sawah,” kata Agung.

Sementara itu, Kepala ASDP Lembar I Wayan Sudiarthana menyatakan siap membantu Bulog NTB terkait pengawasan pengiriman bahan pangan, seperti gabah, jagung dan kedelai dari dan ke Lembar. Terpenting, katanya, Bulog mengadakan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data kendaraan masuk ke sistem ASDP. Hal itu dilakukan agar data dapat di-backup oleh pihak pelabuhan. Selain itu dapat diantisipasi sebelum masuk dalam pelabuhan.”Kami siap back up,” ujarnya. (her)

Pimpinan SKPD RaporMerahTerancam Dimutasi Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil rapat pimpinan (rapim) pekan kemarin terdapat belasan SKPD di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) berkinerja buruk, sehingga masuk dalam zona merah.

Belasan SKPD ini berkinerja buruk menyusul tak mampu menyelesaikan dokumen lelang proyek. Dari sekian banyak SKPD baru 36 persen sudah tuntaskan dokumen tender proyek yang mestinya harus rampung bulan ini. Dibandingkan kinerja tahun lalu pada periode yang sama jauh lebih baik, sebab pencapaian penyelesaian dokumen tender di atas 50 persen. ‘’Konsekuensi atas kinerja ini, jika SKPD tak mampu menuntaskan target sampai batas toleransi bulan Mei, maka hal ini bakal menjadi catatan pimpinan dalam evaluasi nanti. Kin-

erja ini akan menjadi salah satu penilaian dalam melakukan mutasi. Jika SKPD tak mampu menyelesaikan tepat waktu, maka tentu akan menjadi pertimbangan untuk dimutasi,’’ ungkap Sekda Lobar H. M. Taufiq usai melepas Trail Adventure, Sabtu (9/4).

Sekda menekankan, jika semua SKPD masuk radar terkena mutasi. Salah satu kinerja sebagai bahan pertimbangan pimpinan adalah penyelesaian dokumen lelang.

“Seperti di antaranya disebut pak bupati, SKPD yang tidak mampu menyelesaikan hingga bulan April-Mei, maka itu menjadi bahan evaluasi utama untuk mutasi,” tegas Sekda.

Untuk itu, sekda kembali mengingatkan, terkait instruksi pimpinan agar tahun ini tidak ada istilah proyek molor.

Menurutnya, untuk mewujudkan itu, APBD lebih awal diketok sebelum tahun 2016 dengan maksud supaya jangan ada proyek telat dikerjakan. Lantas kenapa persiapan administrasi tender sampai 4 bulan belum tuntas, ia mempertanyakan komitmen kepala SKPD. “Ada apa di sini? Tentu ini ada persoalan di SKPD,” tukasnya.

Terkait gereget SKPD menurun menyelesaikan program dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut Sekda tidak demikian. Sebab dalam setiap rapim, pimpinan selalu menyinggung hal ini, malah ada SKPD diberikan rapor merah dan kuning sebagai bentuk peringatan kepada SKPD itu sendiri. Soal style atau gaya kepemimpinan Dr. H. Zaini Arony, MPd, dengan Fauzan Khalid, jelasnya, berbeda-beda, namun isinya tetap sama.

Diakui Taufiq, pencapaian tahun ini pada periode yang sama tahun ini lalu jauh lebih baik tahun lalu. Hasil evaluasi pada saat rapim, pencapaian 36 persen itu menandakan pencapaian SKPD di bawah itu merah. Hanya saja bupati tidak menyebut saat rapim, namun masuk bahan evaluasi, sebab yang dinilai tidak respons dalam menyelesaikan tugas.

SKPD yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik itu termasuk SKPD tidak disiplin, bisa saja permasalahannya di tingkat eslon II, III dan IV. “Jadi makna disiplin itu tidak saja tepat waktu masuk kantor, namun menyelesaikan pekerjaan itu masuk juga,” tegasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) berencana mengirim penyidiknya ke Jakarta guna memeriksa dua saksi ahli tambahan. Pengiriman penyidik ini untuk melengkapi catatan yang diberikan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya terkait penuntasan berkas kasus bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2012.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/4), mengaku, pemeriksaan saksi ahli tambahan ini, merupakan petunjuk yang diberikan oleh pihak Polda NTB beberapa waktu lalu. Di mana Polda NTB memberikan rekomendasi untuk menambah dua saksi ahli lagi di luar saksi ahli yang sudah dimintai keterangan sebelumnya.

“Dua saksi ahli tambahan ini bukan dari kementerian. Tapi berasal dari lembaga negara di luar kementerian,” jelasnya.

Keterangan saksi ahli ini dibutuhkan untuk melengkapi keterangan dalam berkas kasus bedah desa yang terkait peran dan fungsi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan suatu proyek.

Pihaknya pun sudah menjalin komunikasi dengan lembaga negara tempat kedua saksi ahli tambahan bernaung. Dan, kini tinggal menunggu kesiapan dari saksi ahli bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Awalnya, pemeriksaan saksi ahli tambahan direncanakan dilakukan di Loteng. Tapi lantaran terbentur kesibukan dari saksi ahli bersangkutan, maka pemeriksaan akan dilaksanakan di Jakarta. “Istilahnya kita yang langsung jemput bola. Memeriksa saksi ahli tambahan tersebut langsung di Jakarta,” tambahnya.

Untuk waktunya, memang sangat tergantung dari kesiapan saksi ahli bersangkutan.

Dan, sampai sekarang ini pihaknya masih menunggu kepastian dari saksi ahli bersangkutan. Namun dari hasil koordinasi terakhir, paling tidak minggu depan penyidik Polres Loteng sudah bisa berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan.

Kasus bedah desa sendiri masih meninggalkan tiga tersangka dengan dua berkas yang masih tersisa. Masing-masing berkas dengan tersangka mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is, selaku KPA pada proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut. Ditambah PPK dan fasilitator pusat proyek yang didanai dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dulu bernama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Dalam proyek tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,04 miliar, sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTB. (kir)

Tokoh Narmada Dukung Sajim Sastrawan Dampingi Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah tokoh di wilayah Narmada mendukung penuh Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH, sebagai pendamping Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Dukungan ini bukan tanpa alasan, sebab Sajim dinilai sangat komitmen memperbaiki Lobar ke depan. Di samping didukung oleh kemampuan (kapabilitasnya) menjadi seorang bikrorat, Sajim juga bisa menjadi tokoh yang memperkuat wibawa bupati, baik di masyarakat dan birokrasi.

Dari sisi keterwakilan wilayah juga Sajim sangat pas mewakili selatan dan tengah.

Tokoh Narmada H. Sayuti berharap agar bupati berhatihati dan jeli dalam memilih wakilnya, supaya jangan salah pilih. Para tokoh berharap agar Fauzan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari kalangan toga dan toma sesepuh yang memberikan masukan ke bupati agar memilih sosok yang bersih dan mampu menjaga serta memperkuat kondusivitas birokrasi.

“Saya sangat setuju jika Miq Sajim sebagai wabup mendampingi Pak Bupati dan kami berharap Pak Bupati jeli memilih wakil. Kami harap pak bupati mempertimbangkan masukan dan nasehat tuan guru dan toma soal sosok pendampingnya,” ujarnya.

Alasannya mendukung Miq Sajim sebagai wabup, ujarnya, sangat mendasar.

Sebab Sajim tokoh asal Gerung yang memiliki komitmen memperbaiki Lobar ke depan. Ia mengaku terpikat dengan sosok Sajim Sastrawan sebab ia sosok yang komitmen, perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Ketika itu, Sajim Sastrawan menjabat sebagai Camat Sekotong.

Ia rela mengundurkan diri sebagai Camat Sekotong lantaran kurang setuju permasalahan penjualan aset. Bentuk komitmennya mengawal permasalahan aset ini, jelasnya disampaikan sampai saat ini menurutnya hal ini sebagai

(Suara NTB/her)

H. Sayuti komitmen memperbaiki Lobar ke depan.

Di samping itu, H. L. Sajim yang notabene putra Lobar memiliki banyak pengalaman. Di samping cerdas bidang hukum, pemerintahan dan birokrasi ia juga sangat sederhana. Ia sosok bersih, tak pernah berurusan dengan kasus hukum. Saat ini, Sajim menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, menandakan Sajim memiliki potensi yang diperhitungkan di NTB. Diakuinya, saat ini kondisi Lobar kurang normal disebabkan persoalan hukum beruntun menimpa pemimpin daerah ini.

Karena itu, jelasnya, pemilihan wabup ini menjadi momentum bagi bupati ekstra jeli memilih wakilnya nanti. Sebab menurutnya sangat berbahaya jika Fauzan salah memilih wakil. Jika salah memilih wakil, maka khawatir ia akan kalah dengan wakilnya atau terjadi pemimpin matahari kembar. Secara individu ia mengaku tidak ada kepentingan menyampaikan hal ini, hanya saja ia selaku warga Lobar memiliki kewajiban beramal dan berpikir ke depan untuk perbaikan Lobar.

Sementara itu, H Bustanam asal Desa Peresak Narmada menyatakan hal serupa.

Menurutnya, sosok yang pas mendampingi H. Fauzan Khalid ada tokoh yang memiliki pengalaman dan integritas agar mampu membawa Lobar ke arah yang lebih baik dan maju ke depan. (her)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Brang Rea Dihantam Banjir Taliwang (Suara NTB) Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dihantam banjir, Sabtu malam.

Sungai di wilayah setempat meluap setelah hujan turun sepanjang malam.

Setidaknya empat desa dilanda banjir, masing-masing desa Bangkat Monte, Moteng, Tepas Sepakat dan Sapugara Bree. Di keempat desa ini ribuan warga terpaksa terjaga sepanjang malam setelah air sungai yang meluap membanjiri rumah mereka sejak pukul 9.00 wita hingga 03.00 wita dini hari Sabtu lalu. “Kejadiannya Jumat malam sampai malam Sabtu,” terang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Drs. Thalib Abdullah yang dikonfirmasi media ini, Minggu (10/4).

Ia mengatakan, saat kejadian tidak ada warga masyarakat yang dievakuasi.

Sebab meski rata-rata desa yang terdampak banjir berada di sepanjang bantaran sungai, akan tetapi ketinggian air tidak terlalu membahayakan warga.

“Ketinggiannya berkisar antara 50 sampai 100 centi meter. Tapi kan airnya cepat surut sehingga warga tetap bertahan di rumah masing-masing sepanjang malam sampai air surut,” terangnya.

Akibat banjir ini, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa. Hanya saja berdasarkan data sementara, kerugian materi masyarakat mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Thalib, berdasarkan laporan yang diterimanya warga ban-

yak yang kehilangan hewan ternak dan padi baik yang siap panen dan setelah dipanen.

“Laporan masyarakat ada tujuh ekor kerbau, empat ekor sapi, tiga ekor kuda dan 103 unggas yang hanyut. Dan di sektor pertanian masyarakat banyak sekali merugi. Karena memang sekarang ini mereka banyak yang sedang panen.

Nah yang belum sempat diambil dari sawah itu yang banyak hanyut,” sebutnya.

Selain kerugian di tingkat petani, banjir pertama di musim penghujan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur. BPBD mencatat kerusakan infrastruktur terjadi pada jembatan Bangkat Monte dan saluran pipa induk air bersih milik PDAM KSB. “Sementara ini untuk fasilitas publik baru itu yang dilaporkan mengalami kerusakan.

Dan kami pun sudah koordinasi dengan Dinas PU (Pekerjaan Umum) untuk dilakukan perbaikan pada jembatan karena beberapa bagiannya tergerus, begitu juga dengan PDAM mereka saat ini sedang berupaya menyambung kembali pipanya yang rusak,” terang Thalib.

Sementara itu untuk penanganan pascabanjir, Thalib mengaku, sejak kejadian pihaknya langsung turun tangan. Pada malam kejadian,

Sumbawa Harus Bangun Jaringan untuk Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Pulau Sumbawa dan Tambora sudah sejak lama dikenal, dan menjadi catatan penting dunia. Banyak potensi yang tak kalah dengan daerah lain, bahkan negara luar. Masalahnya, mengapa pariwisata Sumbawa tidak maju, padahal sudah dikenal.

Asfarinal, salah satu seniman yang juga sebagai ketua Kota Pusaka Indonesia menyampaikan, Sumbawa dirahmati kekayaan yang luar biasa. Tetapi hanya dilewati saja. Sementara pulau Bali, pulau Lombok sudah mulai. Hal ini karena sudah mulai memanfaatkan jaringan atau jejaring.

“Kalau hanya diskusi mengandalkan Provinsi, tetapi tidak ke Jakarta, saya rasa hanya angan-angan.

Bupati Sumbawa, Bupati KSB, Walikota atau Bupati Bima, Bupati Dompu, harus mampu masuk ke dalam jejaring yang sifatntya nasional. Dengan masuk ke dalam jejaring yang sifatnya nasional akan lebih cepat,” imbuhnya dalam seminar Internasioanl Ziarah Tambora “antara Utopia dan disUtopia” yang digelar di kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (9/4).

Banyuwangi misalnya, sekarang sudah mulai dibicarakan. Kota ini mulai dikenal karena aktif di dalam jejaring.

Destinasi wilayah lain maju dengan pesat. Sumbawa tentunya harus sadar apa yang menjadi kekayaan.

Karena tradisi dan peninggalan masa lalu Sumbawa luar biasa. Sehingga harus memanfaatkan jaringan yang ada untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

Dengan jaringan Kota Pusaka, merupakan momentum yang bagus bagi kota yang ada. Di mana Kota Pusaka lahir pada 2008 lalu di kota Solo yang pada saat itu Walikotanya Joko Widodo. Dimana jaringan kota Pusaka ini dalam organisasi, Walikota dan Bupati.

“Sumbawa harus membuat tim untuk percepatan.

Selama ini kita selalu jalan sendiri. Hal ini harus dihilangkan. Kita duduk bersama untuk memecahkan bersama,” tukas Asfarinal. (ind)

Pengelolaan Dana Desa di KSB Harus Optimal Taliwang (Suara NTB) Keberadaan Dana Desa di tingkat pemerintah desa (Pemdes) sejauh ini dirasakan belum optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada seluruh desa agar mulai tahun ini, pemanfaatan anggaran yang bersumber langsung dari pusat itu dapat dikelola secara baik.

“Jangan sia-siakan anggaran itu. Optimalkan pengelolaannya sehingga dampaknya bisa dirasakan (Suara NTB/bug) langsung bagi peningkatan Aheruddin Sidik kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME kepada media ini, Minggu (9/4).

Ia mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pihaknya sepanjang tahun 2015 lalu masih banyak yang harus dibenahi oleh desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Salah satu misalnya mengenai sumber daya manusia (SMD) aparatur desa yang dirasakan belum sepenuhnya siap mengelola anggaran tersebut. “Persoalan SDM ini harus segera ditanggulangi karena kalau tidak disiapkan pemanfaatan dana desa bisa jadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut Aheruddin, yang perlu ditekankan dalam pengelolaan dana desa ke depan, desa wajib melaksanakannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan benar. Dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab serta berpedoman pada asas keadilan, kepatutan dan menjadi prioritas untuk kebutuhan masyarakat desa. “Seluruh prinsip pengelolaan mulai dari penganggaran pemanfaatan hingga pertanggung jawabannya harus dilaksanakan. Karena memang dana itu semangatnya untuk kemajuan masyarakat,” sebutnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

DITERJANG BANJIR - Jembatan Bangkat Monte yang diterjang banjir, Sabtu malam lalu. pasukan Tanggap Reaksi Cepat (TRC) diturunkan di selu-

ruh desa yang terdampak dan hingga kini masih melakukan

kegiatan pemantauan. Selain itu, memasuki hari kedua set-

elah banjir, BPBD juga telah melakukan pengurasan ter-

hadap puluhan sumur warga yang selama ini dijadikan sumber air bersih.

“Data kami ada sekitar 100 unit sumur warga yang harus dikuras. Nah sementara sudah ada 50 unit yang kita selesaikan. Kalau tidak ada halangan, besok itu bisa kita tuntaskan,” klaim Thalib.

Untuk bantuan lainnya kepada warga, Thalib mengatakan, sementara ini warga belum ada permintaan. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi mengingat kondisi cuaca yang masih memungkinkan dapat terjadi banjir susulan. “Dalam satu dua hari ke depan kita akan siapkan logistik (makanan, red) dan kebutuhan lainnya.

Dan tadi kebetulan ada kunjungan dari BPBD provinsi sehingga kami sampaikan hal itu,” katanya seraya menambahkan, atas kejadian itu pemda KSB akan memberlakukan status siaga bencana.

“Kami sudah siapkan draf-nya tinggal diteken oleh bupati,” sebutnya.

Thalib berharap, kepada masyarakat untuk selalu waspada sebab sejauh ini kondisi cuaca masih belum bersahabat sehingga memungkinkan banjir dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. “Bukan saja warga Brang Rea. Tapi juga warga Taliwang, Seteluk dan Jereweh yang masuk dalam titik rawan bencana banjir. Ini penting karena kondisi cuaca kita lihat masih belum bersahabat. Hujan masih saja terjadi dengan intensitas tinggi,” imbuhnya. (bug)

Ziarah Tambora Tampilkan 16 Seniman dari 12 Negara Sumbawa Besar (Suara NTB) 16 seniman dari 12 negara berkolaborasi menyemarakkan kegiatan “Alunan Semesta 2016” yang digelar di Wisma Daerah, kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/4) malam. Kegiatan ini merupakan rentetan kegiatan ziarah Tambora tahun 2016.

Kegiatan tersebut diawali dengan pemutaran film dokumenter Kesultanan Sumbawa. Dilanjutkan dengan kreasi dari 16 seniman.

Bambang Besuc mengawali pertunjukan dengan “Mantra Suara”.

Dilanjutkan dengan seniman ternama asal Sumbawa, Dinullah Rayes membacakan puisi Isi Surakarta. Kemudian Musik Celtik yang dipersembahkan Anita dan Kate. Berlanjut ke Timbila (Aron Silva-Mozambik). Tak kalah menarik musik etnik Sumbawa juga ditampilkan, yakni Gambus Pesisir Tarano. Semakin semarak dengan pertunjukan 16 seniman yang berkolaborasi. Kegiatan tersebut berakhir dengan pertunjukan dari Mustafa Daood, dari Debu.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan Muhammad Kaharuddin IV menyampaikan Pasatotang Adat. Disampaikannya, peringatan Tambora merupakan momentum untuk Pulau Sumbawa.

Dalam pernyataan budayanya un-

(Suara NTB/ind)

KOLABORASI - Seniman dari berbagai negara saat berkolaborasi menampilkan kreasinya di Wisma Daerah, Sabtu malam. tuk bisa dikenal. Tidak hanya nasional, tetapi harus di tingkat Internasional. Momentum ini, Teluk Saleh akan dilestarikan bersamasama dengan pemerintah daerah di Pulau Sumbawa. Sebagai gong keberdaan Pulau Sumbawa atas adanya suatu pernyataan budaya.

“KalausekiranyaPulauSumbawainiakandijadikansebagaisuatu tempat pembangunan, hendaknya

KSB Konsultasikan Program Seragam Sekolah Gratis ke LKPP Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan program baju gratis bagi siswa TK hingga SMA yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2016/2017 mendatang.

Saat ini Dinas Dikbudpora KSB berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai mekanisme pengadaan yang tepat untuk menjalankan program tersebut.

“Sekarang tim kita sedang berada di Jakarta untuk mengkonsultasikan hal ini,” jelas kepala Dinas Dikbudpora KSB, Drs. Mukhlis kepada media ini.

Iamengatakan,prosespengadaan pakaian seragam bagi siswa TK hingga SMA ini perlu dioknsultasikan ke LKPP. Mengingat untuk menjalankan prorgam seragam gratis ini, jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah cukup besar, mencapai Rp 7 miliar. Dengan anggaran sebesar itu pemerintah memerlukanmekanismepengadaanyangjelasdansesuaiaturanpengadaan barang dan jasa pemerintah. “Tim sudah ada membawa contoh mekanisme pengadaan yang akan kita terapkan ke LKPP. Tapi kita perlu minta pendapat LKPP apakah mekanisme itu bisa diterapkan atau tidak,” sebutnya.

Mukhlis berharap dari konsultasitersebut,LKPPnantinyamemberikan rekomendasi terhadap mekanisme pengadaan yang bisa digunakan. Dan untuk lebih formal sehingga dapat dijadikan pola pengadaan tetap, tim akan meminta

jawaban secara tertulis dari LKPP. “Program ini (baju gratis) kan bukan untuk tahun ini saja, tapi setiap tahun ajaran baru. Makanya kitaperlumembuataturannyayang paten supaya untuk tahun-tahun berikutnya kita tinggal ikut regulasi yang ada,” timpalnya seraya berharapLKPPdapatmemberikanrekomendasinya dengan segera.

“Program ini kan kita harap bisa running pas masuk tahun ajaran baru tahun ini. Ya itu sekitar bulan Juli, makanya kita berharap jawaban LKPP segera kita terima,” sambung Mukhlis.

Sambil menunggu hasil konsultasi dari LKPP, Mukhlis mengaku sementara ini pihaknya tengah melakukan telaah perkiraan jumlah siswa baru yang akan masuk pada tahun ajaran baru tahun ini. Berdasarkan prediksi sementara jumlah siswa baru yang akan terserap di tingkatan sekolah mencapai 10.047 siswa.

Dengan rincian TK/RA sebanyak 2.823 siswa, tingkat SD sebanyak 2.845 siswa, untuk SMP/MTS sebanyak 2.376 siswa dan untuk tingkat SMA/MA dan SMK sebanyak 2.003 siswa.

“Selain menyentuh seluruh tingkatan, program ini juga diperuntukkan bagi sekolah negeri maupun swasta. Makanya jumlah penerima program ini kita prediksi akan tembus di angka 10.000,” pungkas Mukhlis. Mukhlis menyebutkan,pihaknyajugatengahmendata jumlah pengusaha jahit di daerah untuk kebutuhan program itu. “Kalau memang memungkinkan, kita akan maksimalkan pengusaha lokal. Supaya program ini memberikan banyak dampak bagi masyarakat,” imbuhnya. (bug)

investor-investoryangdatangharus melakukan pendekatan kultural (budaya). Maka masyarakat kita jugaakanberkomunikasidenganinvestordenganbahasabudayajuga,” pesan Sultan.

Dengan demikian kata Sultan, Insya Allah hubungan yang terbangun bisa bersinergi antara semua pihak. Hal ini dapat terjadi apabila dua etnis di Sumbawa membangun hubungan kultural yang jernih, dan

saling menghormati meski dengan perbedaan. Tentunya memahami perbedaan, tetap mengedepankan kesetaraan antarsesama.

Sementara Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan,kegiataninidirangkaikan dengan pembukaan FestivalPesonaTamboradiProvinsi.Disebutkannya, Sumbawa memiliki banyak pesona, namun masih kurangdikenaldiluar.Denganadanyakegiatanini,diharapkanbisabersinergi membangun Sumbawa kedepan, NTB, bahkan Indonesia.

“Kami berharap orang luar bisa mengenal Sumbawa,’’ katanya.

Sumbawa sebut wabup, memiliki 63 pulau-pulau kecil. Semua pulau tersebut masih perawan. Diharapkan,semuayanghadirdalam kegiatan dapat memperkenalkan ke luar. “Pasatotang Adat dari Sultan, inilah yang menjadi pegangan kami.Pulau-pulauinikitakelolabersama-sama dengan melibatkan masyarakat.Makanyasetiapinvestor yang masuk supaya dapat merangkul masyarakat. Kalau membangunpulaunya,bangunjuga masyarakatnya. Itulah harapan kami,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Harian Suara NTB

Menpan RB Pimpin Upacara HUT Ke-14 Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Prof.

Dr. Yuddy Crisnandi, ME., menjadi inspektur upacara pada HUT ke 14 Kota Bima.

Upacara berlangsung di halaman depan Kantor Walikota setempat, Minggu (10/4).

Walikota, H.M. Qurais H. Abidin dan Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE dan Sekda Pemerintah Kota Bima, Ir M. Rum, tampak berada di mimbar utama bersama para tamu undangan.

Upacara yang dimulai pukul 07.30 Wita dan berakhir pada pukul 11.15 Wita itu, juga dihadiri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Serta Gubernur IPDN, Prof Dr. H. Ermaya Suradinata, Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, Bupati Dompu, H. Bambang Yasin, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se Kota dan Kabupaten Bima.

Pada kesempatan itu, Yuddy sapaan akrab menteri

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

BERSAMA – Foto bersama Menpan RB dengan Hamdan Zoelva, Walikota dan Wakil Walikota Bima.

SALAM - Menpan RB menyalami ASN usai upacara HUT Kota Bima, Minggu (10/4).

mengatakan, meskipun masih berusia tergolong muda, Kota Bima mampu meraih beberapa prestasi di tingkat regional hingga nasional. Di antaranya mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan, pia-

gam Adipura dari Kementerian lingkungann Hidup. Penghargaan dari Kemendagri atas penerapan e-KTP, dan juga melihat laju perekonomian semakin membaik dalam kurun empat tahun terakhir.

“Tak terkecuali tingkat akuntabilitas. Sebab Pemkot telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi yang diraih ini memberikan hasil yang menggembirakan bagi pemerintah Kota Bima,”

kata Menteri memuji.

Yuddy berharap bahwa prestasi dan kemajuan tersebut semakin hari harus semakin bertambah di masa yang akan datang, khususnya dalam pelaksanaan reforma-

si birokrasi sehingga mewujudkan masyarakat Kota Bima yang lebih sejahtera.

“Kita patut bangga dan mengapresiasi langkah dan semangat membangun daerah yang dilakukan oleh Wa-

likota dan Wakil Walikota Bima,” katanya.

Usai memimpin upacara, menteri menuju aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi peserta upacara. Reaksi dari Yuddy membuat para pegawai itu terkagum – kagum dan tidak melewatkan momen langka tersebut berjabat salam dan mengambil gambar sang Menteri.

Pada akhir acara menteri melakukan foto bersama, mulai dari Walikota bersama istri hingga para ASN. Selanjutnya meninggalkan kantor Walikota menuju Paruga Convention Hall, untuk makan siang bersama. Kemudian Menteri bersama rombongan meluncur di tempat arena pacuan kuda, di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Perlu diketahui, pada peringatan HUT ke 14 tahun 2016 ini. Pemkot Bima akan menggelar berbagai macam kegiatan, di antaranya pawai kebudayaan, pesta rakyat, pesta kuliner, pesta kembang api, pameran pembangunan dan festival teluk Bima. (uki/*)

Anggaran Resolusi Konflik di Bima Dinilai Tidak Tepat Sasaran Kota Bima (Suara NTB) – Konflik sosial dan tindakan radikalisme kerap terjadi di wilayah Bima, sehingga dicap sebagai daerah zona merah. Namun anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pascakonflik dinilai tidak tepat sasaran.

Anggota DPR RI, H. Muhammad Lutfi, S.E, kepada Suara NTB, Sabtu (9/4) mengatakan, setiap tahun APBN menurunkan anggaran ke provinsi untuk diteruskan ke wilayah konflik itu.

Namun anggota Dewan dari Komisi IX, bidang Agama, sosial dan bencana ini melihat pelaksanaan programnya tidak tepat sasaran.

Duta Partai Golkar ini menilai, peruntukan anggaran tersebut selama

ini dipergunakan untuk kegiatan seminar dan sosialisasi. Tidak pernah turun langsung ke wilayah yang mengalami konflik dan radikalisme.

“Saya melihat lebih fokus pada program pemahaman saja. Jarang action langsung di lapangan,” katanya.

Dia berpendapat, konflik sosial atau adanya tindakan radikalisme berawal dari warga yang termarjinalkan di sektor ekonomi, kemiski-

nan hingga tingginya angka pengangguran. Apalagi warga Bima cenderung cepat berekasi dan gampang terprovokasi.

“Saya melihat kemiskinan, tidak ada lahan pekerjaan adalah sumber tindakan radikalisme dan konflik sosial,” terangnya.

Menurut dia, Pemerintah daerah semestinya menyediakan lapangan kerja, dan menciptakan ruang bagi masyarakatnya, sehingga sarjana

(Suara NTB/arn)

GELEDAH - Petugas mennggeledah pekerja kafe dalam operasi Bina Kusuma di sebuah kafe di Sampar Maras, Sabtu malam.

Operasi Bina Kusuma Sasar Sampar Maras Sumbawa Besar (Suara NTB)Polres Sumbawa kembali menggelar operasi Bina Kusuma Gatarin 2016. Kali ini menyasar hampir semua kafe yang ada di Sampar Maras. Dalam operasi tersebut, petugas menggeledah beberapa pengunjung untuk mengecek ada tidaknya narkoba. Sekaligus memberikan himbauan kepada semua pekerja kafe yang ada di Sampar Maras.

Operasi dilakukan dari pukul

23.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita, Minggu (10/4) dini hari. Satu persatu kafe di wilayah tersebut diperiksa aparat kepolisian. Kafe dalam keadaan sepi pengunjung.

Namun petugas tetap menggeledah pengunjung yang masih tersisa.Untuk memastikan ada tidaknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP. Syafruddin mengatakan, opera-

si tersebut hanya memberikan himbauan kepada pekerja kafe tentang bahaya menggunakan narkoba. Baik dari sisi kesehatan maupun hukum.

Operasi Bina Kusuma ini tetap akan dilanjutkan hingga dua hari kedepan atau berakhir 11 April 2016. Setelah sebelumnya pula sempat menggeledah hotel dan rumah kos. Bahkan sejumlah pasangan mesum sempat diamankan, untuk selanjutnya diberikan pembinaan. (arn)

Pemberantasan Narkoba Harus Mulai dari Keluarga

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Aparat kepolisian se Indonesia tanpa terkecuali Polres Bima saat

Gatut Kurniadin

ini tengah gencar melakukan operasi bersinar. Salah satu operasi untuk mensosialisasikan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

“Operasi ini untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, terutama di lingkungan keluarga untuk selalu mengawasi bersama peredaran narkoba,” ucap Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, SH, S.Ik kepada Suara NTB, Sabtu (9/4).

Gatut menilai, persoalan narkoba akan menjadi atensi negara ini.

Sebab tingkatnya sudah mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Bima. Untuk itu, kata dia, perlu disosialisasikan secara terus menerus tentang bahayanya mengkonsumsi narkoba.

“Ini upaya kita bersama untuk menjaga generasi penerus bangsa dan negara,” katanya Menurut dia, dalam sosialisasi itu tidak

hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Diharapkan masyarakat termasuk para awak media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba sesuai dengan kemampuan masing – masing.

“Misalnya para wartawan atau jurnalis mensosialisasikan di medianya masing – masing. Sementara masyarakat mengingatkan kepada sesama minimal kerabat terdekat,” akunya.

Bahkan Gatut menegaskan, masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara penegakan hukum. Tapi harus dibarengi kesadaran semua pihak.

Apalagi pemerintah telah menyediakan ruang bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk sama – sama direhabilitasi oleh negara.

“Ruang – ruang telah disediakan oleh negara hanya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, tinggal kita manfaatkan dengan baik,” pungkasnya (uki)

yang penggangguran bisa memiliki kesibukan dengan bekerja.

“Kalau ada lapangan pekerjaan, saya yakin mereka tidak akan berbuat seperti itu, karena ada kesibukan. Pemda harus didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Disamping itu, penanganan konflik tidak hanya sekadar dari pemerintah. Masyarakat juga harus menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam negara.

Menurutnya, jika ada persoalan, pihak – pihak yang merasa dirugikan untuk lebih mempercayakan kepada penegak hukum, bukan bertin-

dak sendiri.

“Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Karena tindakan radikalisme dan konflik sosial ini adalah tindakan berjalan, tanpa diketahui kapan dan di mana waktunya,” pungkasnya (uki) (Suara NTB/uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

Halaman 8

Cetak Sawah Baru Diduga Bermasalah

Auditor Diminta Turun Tangan

Tidak Hanya Promosi

Mataram (Suara NTB) Program cetak sawah baru mulai terindikasi bermasalah. Di lapangan, dikeluhkan area sawah yang dibuka, tidak didukung dengan drainase. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB pun berencana melakukan audit.

(Suara NTB/dok)

KOMISI II DPRD NTB (bidang pariwisata) mengingatkan kepada jajaran Pemprov NTB, terutama dinas pariwisata untuk memastikan bahwa, Festival Pesona Tambora bisa memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian.

Hal itu dipandang penting karena anggaran untuk Festival Pesona Tambora tidak sedikit.

“Kita patut untuk memberikan apresiasi dari sisi promosi, tetapi kita ingatkan agar jangan hanya sebatas promosi saja. Namun juga Festival Pesona Tambora itu bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi II, Guntur Halba, kepada Suara NTB, Jumat (8/4).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kenapa ia menekankan agar Festival Pesona Tambora bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, karena tujuan pengembangan industri pariwisata tersebut adalah untuk mendatangakan kesejahteraan masyarakat, bukan justru sebaliknya, hanya menghabiskan anggaran.

“Jadi di dalam Festival Pesona Tambora itu kita harus memiliki target, apa yang akan dicapai di sana. Capaian tahun lalu seperti apa? Nah ini penting karena ada uang rakyat yang digunakan di sana. Jangan sampai habiskan anggaran besar tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Guntur berharap, di dalam penyelenggaraan Festival Pesona Tambora itu sebisa mungkin melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat. “Disbudpar tidak bisa mengerjakannya sendiri. Tetapi harus melinbatkan masyarakat, para pelaku pariwisata dan lain-lain,” katanya.

Tidak kalah penting juga, kata Guntur, agar di dalam penyelengaraan Festival Pesona Tambora tersebut harus ditonjolkan nilai historisnya. Karena yang menjadi jualan Tambora itu adalah nilai sejarahnya, bukan semata-mata nilai estetika semata.

“Sisi sejarah dari Tambora itu yang mesti harus dikedepankan, karena yang kita promosikan itu nilai sejarahnya. Bagaimana dulu ketika Tambora meletus, menyebabkan banyak korban jiwa, itu yang ingin diketahui oleh banyak orang. Sehingga harus ditampilkan juga hasil penelitian-penelitian itu. Selain itu, penting untuk edukasi bagi masyarakat,” pungkas Guntur. (ndi)

sawah yang dibuat dengan ditumpuk begitu saja di permukaan tanah dengan alat berat.

Dia menilai pengawasan yang terindikasi lalai, sehingga membiarkan pekerjaan cetak sawah baru itu terbengkalai.

“Sampai sekarang tidak ada petani yang mau garap lahan itu,” sebutnya. Di areal yang berbeda, puluhan hektar tanah yang dipenuhi bebatuan juga jadi sasaran cetak sawah.

Parahnya dia menilai tidak terlihat seperti pernah digarap alat berat untuk dijadikan perluasan sawah baru.

Dalam situasi itu, petani dipaksa untuk menanam di area yang tidak memungkinkan jadikan lahan pertanian. “Bagaimana mau nanam, sedangkan sumber air tidak ada. Model tanahnya kayak begitu,” sebutnya, menyoroti sisi lain terkait drainase yang tidak tersedia.

Dia berharap, kepada auditor negara untuk turun tangan

mengaudit aliran dana, apakah sudah sesuai ketentuan juklak juknis pelaksanaan. “Kami desak auditor turun tangan, jangan sampai anggaran besar sia sia. Fisik proyek cetak sawah baru justru ndak bisa dimanfaatkan petani,” desaknya.

Dia memperkirakan, persoalan sama juga terjadi di beberapa areal lain di Kecamatan setempat.

Dorongan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima lainnya, Edy Muhlis, S.Sos, dari Dapil IV. “Saya rasa auditor memang harus turun. Ini kan dana negara yang tidak sedikit. Bayangkan di Desa Tangga saja, area yang diperluas 350 hektar.

Tinggal dikali Rp 10 juta per hektar,” terangnya.

Dia mengetahui proyek cetak sawah baru ini dibebankan tanggungjawab kepada TNI, namun pelaksanaan lapangan menggunakan sub pelaksana. Di

Kepala BPKP NTB, Bunardo Hutauruk, mengakui sempat mendengar ada persoalan terkait proyek cetak sawah baru itu. Namun sampai saat ini dia mengaku belum ada laporan.

“Sampai saat ini belum ada laporan. Tapi kalau ada permintaan audit, kami akan turun,” kata Bunardo menjawab Suara NTB, Sabtu (10/4).

Permintaan audit diakuinya memang bisa dari berbagai kalangan. Namun hasilnya hanya berupa telaah. “Kita akan cek bagaimana laporannya, lokasinya dimana,” kata Bunardo. Audit selama ini memang selama ini diperoleh dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dua hal, audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Namun jika ada permintaan dari pihak lain, akan ditindaklanjutiya. “Kalau laporan yang dari Soromandi Bima kami belum terima, tapi kalau ada laporan, akan kami tindaklanjuti,” sebut Bunardo.

Ditanya terkait permintaan penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan, sejauh ini dipastikan belum ada. (ars)

Kena Peluru Senapan Angin, Siswi Polisikan Kadus

(Suara NTB/dok)

10 Pelajar Ditangkap SEBANYAK 10 orang pelajar SMA ditemukan pesta minuman keras (miras) di sebuah rumah di Dusun Jagaraga, Desa Jagaraga Kecamatan Kediri, Sabtu (9/ 4) sekitar pukul 14.00 Wita. Tidak hanya pesta miras, beberapa pasangan muda mudi ditemukan mesum di lokasi tersebut.

Atas perbuatan tersebut, 10 pelajar inipun diamankan polisi.

Mereka digelandang ke Mapolsek Kediri untuk diamankan sementara waktu hingga diambil oleh orang tuanya. Mereka sekedar diberi peringatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Kapolsek Kediri, AKP Nuraini kepada wartawan menjelaskan, awal mula penangkapan pelajar ini ketika petugas Polsek Kediri melakukan patroli di Desa Jagaraga. Anggota memperoleh informasi ada pesta miras di wilatah tersebut. Tiba di TKP, petugas masuk ke dalam rumah milik MM, yang sering dijadikan tempat pesta miras. “Rumah itu sudah sering kita gerebek. Karena itu, petugas terus memantau aktivitas di dalamnya,” katanya.

Sepuluh pelajar yang dimanakan, masing-masing ZC (17) dan TH (17) dari SMAN 2 Gerung, WOY (18 ), REA (18) dan RA (18) serta F (18) dari SMAN 1 Lembar. Selain mereka, polisi juga mengamankan empat pelajar putri, yakni AM (17), IM, (16), PAS (16) pelajar SMAN 1 Gerung dan NI (17) dari SMK 2 Kuripan. Setelah dilakukan penggerebekan, seluruh pelajar langsung dibawa ke Mapolsek Kediri, sekitar pukul 12.30 Wita.

Polisi juga mengamankan tujuh unit sepeda motor, satu botol bir dan sekitar 30 botol tuak. Dimana 11 diantaranya telah kosong.

Para pelajar ini tidak diperbolehkan pulang, jika pihak sekolah dan orang tua tidak datang menjemput mereka. Karena takut ditahan, satu persatu pelajar akhirnya menghubungi orang tua masingmasing. Pihak Polsek juga sudah buatkan surat pernyataan untuk ditandatangani mereka, baru setelah itu mereka boleh pulang.

Sekitar pukul 14.30 Wita, orang tua pelajar mulai berdatangan ke Polsek Kediri. Begitu pula guru dari sekolah tersebut.

Wali murid ini pun ada yang histeris ketika menjemput anaknya di Mapolsek Kediri. (her)

Di Kabupaten Bima, salah satu daerah penerima bantuan cetak sawah baru mencapai 5.200 hektar. Diberikan kepada sebanyak 10 kecamatan, 25 desa dan lebih dari 100 kelompok tani dilibatkan.

Sorotan terkait pelaksanaan cetak sawah baru di Desa Sampungu, Kecamatan Sempungu Kabupaten Bima. Di daerah ini, perluasan sawah mendapat jatah 200 hektar. Diketahui alokasinya Rp 16 juta per hektar.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, H. Mustahid H. Kako menyampaikan kegelisahannya, terkait persoalan cetak sawah baru yang dinilainya asal asalan. Salah satunya di area yang disebut So Lembo Desa Sampungu Kecamatan Soromandi. “Di So Lembo ini kerjanya asal asalan,” sorot anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ada dua persoalan dilihatnya. Di So Lembo tersebut, hanya terlihat berupa pematang

Desa Sambale Kecamatan Langgudu, pekerjaannya juga bermasalah. Dalam RAB dikerjakan untuk tiga lokasi. “Tapi sampai di lapangan, ternyata pengerjaannya di lokasi berbeda. Ini kan masalah,” ungkapnya.

Atas persoalan itu, dia mengaku sudah pernah memanggil rekanan yang menjadi sub dari pekerjaan itu. Anggota Komisi III ini pun mengaku mengajak rekanan itu untuk mengecek lokasi.

Ternyata temuannya memang sama, sesuai dengan laporan masyarakat itu, cetak sawah dikeluarkan di luar areal. Rupanya hasil klarifikasinya, dalam satu atau tiga areal, ternyata banyak pelaksana yang dilibatkan, sehingga pekerjaannya menjadi rancu. Ini juga menjadi harapan dia agar TNI mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, jangan sampai tidak terkontrol.

Tujuan untuk memaksimalkan program ketahanan pangan, justru tidak tercapai.

Dia pun sudah meminta kepada Komisi II yang membidangi masalah pertanian untuk memanggil pihak terkait, seperti Dinas Pertanian dan pelaksana lapangan.

Selong (Suara NTB) – Seorang siswi MTs Tembeng Putek berinisial MW (13) melaporkan oknum Kepala Dusun (Kadus) Tembeng Putik Timuk II Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba atas nama Muhsin Sam’an ke Polres Lotim.

Laporan itu terkait penembakan yang dilakukan oleh oknum Kadus tersebut menggunakan senapan angin hingga melukai siswi tersebut di bagian pelipis kanan mata korban. Oknum Kadus enggan bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya, sementara korban harus menjalani operasi dengan menggeluarkan dana puluhan juta rupiah.

Didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), MW secara tegas menyampaikan kejadian yang dialaminya kepada penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim. Dengan waktu yang cukup lama, MW menceritakan kejadian yang menimpanya walaupun bagian kepalanya masih diperban usai menjalani operasi di RSUD Mataram untuk mengangkat peluru senapan angin yang masuk ke dalam pelipis kanan mata korban.

Dalam kesempatan itu, Ketua LPA Lotim, Judan Putra Baya yang mendampingi korban menuturkan, kejadian itu bermula ketika korban hendak pergi menjemput orang tuanya sepulang sekolah karena belum makan bersama dua orang temannya, Senin (21/) lalu. Ketika di perjalanan, korban berpapasan dengan oknum Kadus tersebut dan langsung membidik korban dengan senapan angin yang saat kejadian korban berada paling kanan diantara temantemannya. Dengan jarak sekitar 8 meter, oknum Kadus tersebut langsung melepaskan tembakannya dan mengenai pelipis bagian kanan mata

korban sehingga membuat korban terjatuh dan pingsan.

“Pelaku sempat membawa korban Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis.

Namun alasan kita melaporkannya itu karena pelaku tidak punya itikad baik untuk menanggung semua biaya pengobatan korban. Padahal pihak keluarga korban sudah menawarkan untuk berdamai,” jelasnya.

Akibat insiden tersebut, peluru dari senapan angin yang masuk ke tubuh korban antara bagian alis dan kepala itu pecah menjadi empat bagian dan sangat sulit untuk dikeluarkan. Sehingga, mau tidak mau untuk menyelamatkan nyawa siswi MTs ini harus menjalani operasi. Dalam operasi yang dilakukan di RSUD Kota Mataram, pihak keluarga mengeluarkan biaya sekitar Rp 35 juta. “Pada prinsipnya, pihak keluarga korban sangat terbuka untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku menanggung semua biaya pengobatannya. Namun, pada kenyataannya pelaku tidak punya itikad baik untuk itu,” ungkapnya.

Dikonfirmasi di ruangannya, Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lotim, Aiptu I Nyoman Samba membenarkan aksi penembakan yang dilakukan oleh oknum Kadus terhadap salah seorang siswi MTs di Kecamatan

Polisi Buru Terduga Pemodal Penyelundupan Lobster Mataram (Suara NTB) Pengembangan saksi dalam penyidikan dugaan penyelundupan ribuan benih lobster ke Singapura, bakal memberi petunjuk pembeli lobster di luar negeri. Menyelidiki itu, penyidik bakal melakukan pengejaran hingga ke Singapura.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, kepada Suara NTB menjelaskan, keterangan saksi dan barang bukti menjadi bekal pihaknya melakukan pengemba-

ngan. Pun kepada yang diduga menjadi pemodal yang memerintahkan pengiriman lobster.

“Terhadap seseorang berinisial WG yang diduga memerintahkan pengiriman benih lobster,” sebutnya ditemui di Mapolda NTB, Kamis (7/4). “Apakah ada keterlibatannya, pihak pemodal yang membantu pengiriman,” katanya.

Kasus penyelundupan yang digagalkan pihak Avsec (Aviation Security) bandara dan Bea Cukai Mataram itu bergulir penyidikannya oleh Polda NTB. Tersangka LD kini mendekam di tahanan Mapolda NTB demi tindak lanjut proses hukum.

Penyidikan juga akan bergulir dengan memintai sejumlah pihak terkait, untuk menelusuri asal dan tujuan barang. “Seluruh pihak yang terlibat akan kita mintai keterangan,” tegas Jon Wesly.

Bea Cukai Mataram berkordinasi dengan Aviation Security Lombok International Airport menggagalkan penyelundupan 7.000 benih lobster yang akan diterbangkan ke Singapura (Suara NTB, Rabu 30/3). Pelaku LD (30) yang bertindak sebagai kurir itu, berusaha mengelabui pihak keamanan bandara dengan menyimpan ribuan benih lobster tersebut di koper dan styrofoam dalam 35 plastik bening.

Supir travel warga Penujak, Praya Barat, Loteng itu diminta oleh seseorang di Jakarta, inisial Mr. WG, mengantarkan kepada pemesan di Singapura dengan upah Rp 2 juta untuk 2 hari. Terbang dengan Silk Air nomor penerbangan MI123. Aksinya terhenti saat ketahuan lewat pemindai XRay bandara dan pemeriksaan fisik. Benih lobster senilai Rp 210 juta itu diduga bakal dibawa ke Vietnam.

Perbuatan pelaku disangkakan sejumlah pasal, yakni pasal 102A huruf a UU nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; pasal 31 ayat (1) jo pasal 7 UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pelaku juga diduga melanggar pasal 4 PP nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. (why)

(Suara NTB/yon)

BERI KETERANGAN - MS (13) didampingi Ketua LPA Lotim, Judan Putra Baya memberikan keterangan kepada Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim atas penembakan dialaminya.

Wanasaba menggunakan senapan angin. Sebelum dilaporkan ke Polres, katanya, kasus tersebut sebelum ditangani oleh Polsek Wanasaba dengan dilakukan pemeriksaan terhadap

saksi dan pelaku yang saat ini sudah berstatus tersangka.

Dengan demikian, pelaku dijerat dengan pasal 360 tentang Hukum Pidana dengan ancaman 5 tahun penjara.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, jika semuanya sudah rampung maka barulah kita akan panggil tersangka,” tegasnya. (yon)

Senin, 11 April 2016

SUARA NTB

Halaman 9

Ratusan Mahasiswa PTN Berkompetisi Rebut Beasiswa Bank Indonesia

Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono mewawancarai calon penerima beasiswa GenBi

Anita Lubis, melakukan tes kemapuan non akademis.

Hj. Emy melakukan wawancara

Wahyu Hidayat melakukan wawancara

Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa dari dua perguruan tinggi negeri di NTB, Universitas Mataram dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram bersaing ketat mendapatkan beasiswa dari program Generasi Baru Bank Indonesia (GenBi) 2016. Seleksi penerimanya dilaksanakan pekan lalu.

Total peminat beasiswa GenBi tahun ini mencapai 317 orang. Dari kuota yang disiapkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KBPI) Provinsi NTB kepada sebanyak 80 orang. Saat interview calon penerima besiswa GenBi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Prijono mengatakan, peminat yang masuk tahun ini sebanyak 74 orang mahasiswa dari Unram dan 247 orang dari IAIN Mataram.

Namun harus tetap adil, masing-masing perguruan tinggi negeri ini dijatah 40 penerima beasiswa. Tes seleksi penerima beasiswa dilaksanakan sangat ketat dan profesional. Didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bidang Ekonomi Moneter, BI NTB Wahyu Yuwana Hidayat, Prijono menerangkan, untuk mendapatkan beasiswa, ada tiga dimensi yang menjadi penilaian, yakni dari sisi kondisi ekonomi keluarga mahasiswa. Calon penerima harus berasal dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa.

Kriteria dari nilai akademik, paling tidak Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 pada saat semester IV atau sudah mencapai minimal 60 Sistem Kredit Semester (SKS).

Persyaratan umum lainnya, calon penerima tidak menjadi mahasiswa yang kerjaannya kuliah-pulang alis ‘’kupu-kupu’’. Tetapi penerimanya haruslah mahasiswa yang aktif menjalankan perkuliahan.

“Kalau ada mahasiswa pendaftar yang IP 3,5 tapi tidak aktif dalam perkuliahan, saya lebih memilih yang IP 3,0 tapi aktif masuk kuliah. Makanya kami lakukan tes wawancara untuk mengetahui keaktifannya,” katanya. besaran beasiswa yang diterima sebulan Rp 500 ribu, atau

Rp 6 juta setahun. Tetapi rutin selama penerimanya tetap dinyatakan layak. BI melaksanakan program ini dalam rangka membangun generasi bangsa berkualitas, sehingga tidak terkesan sekadar memberikan uang pendidikan.

Seperti diketahui, jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari tahun ke tahun meningkat. Misalnya pada 2014 sebanyak 66 orang, bertambah menjadi 80 orang pada 2015.

Sementara secara nasional sebanyak 6.025 orang, di mana 5.079 orang atau 84 persen sudah bekerja di berbagai instansi.

“Tahun depan besaran yang diterima akan meningkat,” demikian Prijono. (bul/*)

Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono

Jelajah

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

Sejak maraknya penggunaan media sosial, berbagai destinasi wisata baru yang sebelumnya tak banyak dikenal masyarakat mulai naik daun, jadi perbincangan, dan ramai dikunjungi masyarakat. Apalagi sejak Instagram, media sosial yang khusus untuk mengunggah foto kerap dijadikan media promosi tempat-tempat wisata baru yang ada di berbagai daerah, termasuk juga NTB. BELAKANGAN muncul istilah Instagramable di kalangan para pengguna media sosial (netizen) di mana foto pemandangan atau latar yang dinilai bagus akan sangat layak untuk diunggah di Instagram. Atau merujuk pada Kamus Urban (Urban Dictionary)

dalam jaringan (daring), definisi Instagramable adalah ungkapan para pengguna Instagram pada saat mereka melihat foto sesuatu atau orang yang sangat mereka sukai dan terlihat bagus di foto itu.

Belakangan ini, salah satu objek wisata yaitu hutan bakau

di wilayah Kabupaten Lombok Barat banyak diunggah di media sosial. Memang hutan bakau ini telah ada cukup lama.

Tapi baru mulai terkenal dan didatangi sebagai objek wisata sejak beberapa bulan terakhir.

Hutan bakau ini berada di Dusun Pesanggaran, Desa Lem-

bar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Lokasi hutan bakau ini searah dengan Pantai Cemara dan berada di belakang markas Polairud.

Hutan bakau yang ada di Lombok Barat ini belum terlalu rimbun, seperti hutan bakau yang ada di Bali. Untuk menikmati pemandangan di sekitar hutan bakau, tidak cukup hanya berjalan-jalan di atas jembatan kayu, tapi pengunjung juga bisa menyewa perahu untuk berkeliling seluruh kawasan hutan bakau.

Salah satu penduduk setem-

Halaman 10

pat yang menyewakan perahu adalah Fajri. Fajri menuturkan hutan bakau baru dikenal sebagai objek wisata sekitar lima bulan lalu. Jembatan kayu yang ada saat ini dibangun pada bulan Ramadhan 2015 lalu.

Sepengetahuannya, jembatan tersebut dibangun oleh pemerintah pusat. “Ada rencana untuk penambahan lagi agar mirip seperti hutan bakau yang ada di Bali,” cetusnya.

Ia menuturkan sejak hutan bakau ini mulai diperbincangkan di media sosial, pengunjung yang datang semakin banyak.

Hutan bakau ramai dikunjungi pada saat hari libur, meski demikian di hari-hari biasa pengunjung juga tetap ada baik pagi maupun sore hari. “Kalau hari-hari biasa itu pada sore hari yang ramai pengunjungnya. Kalau hari libur biasanya dari pagi sampai sore tetap ramai,’’ katanya.

Memang sejauh ini wisawatan yang datang ke hutan bakau lebih banyak warga lokal, di mana dalam sehari bisa mencapai ratusan orang. Hutan bakau ini juga kerap dijadikan lokasi pemotretan pra pernika-

han bagi para calon pengantin.

Spot yang paling sering dijadikan tempat berfoto di hutan bakau ini adalah jembatan kayu yang membentang sekitar 500 meter dan yang kerap dipilih adalah ujung jembatan. Fajri, selain menawarkan jasa berkeliling hutan bakau dengan perahu, juga terkadang membawa kamera dan menawarkan jasa foto bagi pengunjung. Bahkan ia pun hafal di mana spotspot yang menarik untuk berfoto di tengah hutan bakau, lokasi-lokasi yang tentunya Instagramable. (ynt)

Berkah Bagi Warga Sekitar

(Suara NTB/ynt)

Lahan Parkir kawasan Hutan Bakau.

(Suara NTB/ynt)

Pengunjung Keliling Hutan Bakau dengan Perahu.

PARIWISATA adalah salah satu sektor yang langsung berdampak pada masyarakat sekitarnya. Sektor pariwisata memiliki dampak berantai yang sangat luas, sehingga tak salah jika sektor ini dipilih menjadi salah satu sektor unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Mulai dikenalnya hutan bakau yang ada di Dusun Pesanggaran, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat juga membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar.

Di lokasi itu, beberapa warga membuka warung yang menjual makanan-makanan kecil serta minuman. Lahan parkir juga dikelola sendiri oleh warga. Ramainya pengunjung juga dijadikan peluang bagi warga untuk menyewakan perahu untuk berkeliling hutan bakau. Fajri menuturkan, saat ini lahan parkir yang dikelola masih menjadi pemasukan untuk warga. “Untuk sementara belum ada Perdes (Peraturan Desa), jadi untuk warga dulu,” ujarnya.

Pendapatan dari parkir yang dikantongi warga setiap harinya bisa mencapai Rp 700 ribu khususnya pada hari libur. Sementara di hari-hari biasa sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Tarif parkir untuk motor ditarik Rp 2 ribu per unit dan Rp 5 ribu untuk mobil.

Sebelumnya warga sekitar yang memiliki perahu hanya dua orang. Dan dua perahu ini tetap tertambat di hutan bakau untuk melayani pengunjung yang ingin berkeliling hutan. Seiring ramainya pengunjung, Fajri mengatakan saat ini ada enam perahu yang disewakan warga. “Kita inisiatif untuk pinjam dari tetangga (dusun) yang punya perahu,” jelasnya. Pengunjung yang ingin berkeliling menggunakan perahu ini dipatok Rp 10 ribu per orang. Dalam sehari, Fajri bisa mengantongi Rp 300 ribu dari mengantarkan pengunjung berkeliling hutan dengan perahunya.

Hanya saja, warga hanya bisa menikmati berkeliling hutan dari pagi sampai siang hari. Memasuki sore hari, air akan surut sehingga perahu tidak bisa menjelajah sampai ke lokasi-lokasi yang bagus untuk berfoto. Saat air sedang surut, biasanya warga memanfaatkannya untuk mencari kerang dan udang.

Fajri berharap hutan bakau tersebut bisa semakin dikenal, tidak hanya wisawatan lokal tetapi juga domestik dan mancanegara. Dengan terkenalnya objek wisata itu, Fajri mengatakan warga tidak kesulitan lagi mencari nafkah dan pengangguran juga bisa berkurang. “Saya harap ini bisa lebih dipromosikan lagi oleh pemerintah daerah,” harapnya. (ynt)

(Suara NTB/ist)

Perahu yang Disewakan Warga untuk Keliling Hutan Bakau.

(Suara NTB/ynt)

Jembatan kayu Hutan Bakau.

(Suara NTB/ynt)

Hutan Bakau.

(Suara NTB/ynt)

Hutan Bakau.

SUARA NTB

Senin, 11 April 2016

Halaman 11

Lima Terduga Pengedar Sabu-sabu Ditangkap Polisi Praya (Suara NTB) – Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) terus mengintensifkan kegiatan pemberatasan peredaran narkoba di wilayah kerjanya. Usaha tersebut pun tidak sia-sia. Tercatat sejak Kamis hingga Sabtu kemarin, lima terduga pengedar sekaligus pengguna narkoba berhasil dibekuk di tiga lokasi berbeda.

(Suara NTB/ist)

POJOK KONSELING – Sosialiassi Pojok Konseling BNN NTB di arena car free day. Dampak dari kegiatan ini, target yang direhabilitasi melebihi 100 orang.

Rehabilitasi Pengguna Narkoba Melebihi Target Mataram (Suara NTB) Pojok Konseling BNN NTB terus hadir, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara konsisten, kegiatan dihelat di arena Car Free Day Jalan Udayana Mataram, dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun berkonsultasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hasil sosialisasi itu, sekitar 150 orang datang ke klinik untuk direhabilitasi.

“Upaya – upaya seperti ini tidak boleh berhenti dan harus terus kita tingkatkan. Melalui program kegiatan pojok konseling seperti ini menjadi salah satu program yang cukup efektif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba,” kata Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si, kemarin.

Pada periode Januari sampai dengan awal april 2016 ini ada sekitar 150 orang dari target 100 orang residen atau penyalahguna yang sedang direhabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB. Mereka datang dengan sukarela untuk tujuan kesembuhan. “Kami terus mendorong masyarakat untuk segera melapor diri. Kami tidak akan berhenti pada target yang telah terlampaui. Untuk itu kami akan terus melakukan upaya – upaya penyadaran kepada masyarakat melalui kegiatan pojok konseling di arena car free day ini, disamping upaya – upaya lain seperti sosialisasi dan penegakan hukum atas kejahatan narkoba,” kata Sriyanto.

Perkembangan jumlah yang direhabilitasi itu tidak lepas dari aktifnya kegiatan pojok konseling tersebut. Ini juga menunjukkan animo masyarakat cukup tinggi untuk datang ke stanpojok konseling.

Dengan berbagai informasi dan konsultasi yang disampaikan oleh Tim Pojok Konseling, saat ini telah membuahkan hasil dengan semakin tingginya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengantarkan anggota keluarganya. Ada juga yang datang sendiri ke BNN Provinsi NTB guna mendapatkan rehabilitasi.

“Mereka datang dengan sukarela untuk mendapatkan layanan rehabilitasi,” kata Sriyanto.

Dukungan dan upaya secara masif dari semua komponen masyararakat harus terus digelorakan guna menjadikan masyarakat kita khususnya di NTB, utamanya para generasi ke depan yang sehat dan cerdas tanpa narkoba.

Dalam waktu dekat pihaknya akan menyelenggarakan deklarasi besar-besaran terkait upaya P4GN. Deklarasi yang dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi NTB dan MUI ini direncanakan di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 30 April mendatang. “Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam deklarasi tersebut. Kita wujudkan kepedulian kita dengan sama-sama menyatakan perang melawan narkoba. Kita cegah penyalahgunaan narkoba, kita berantas peredaran gelapnya,” kata Kepala BNN. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

KITAB KUNING - Ketua Panitia Lomba Baca Kitab Kuning DPW PKS NTB, Johan Rosihan, ST, saat berbicara dalam kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning DPW PKS NTB, Minggu kemarin.

DPW PKS NTB Gelar Lomba Baca Kitab Kuning Fathul Mu’in DALAM rangkaian acara Milad yang ke-18, PKS mengadakan lomba baca kitab kuning yang dikoordinir Fraksi PKS DPR RI bekerja sama dengan Fraksi PKS DPRD di 14 provinsi.

Kitab kuning adalah istilah untuk menyebut kitabkitab klasik berbahasa arab yang digunakan sebagai bahan ajar di pesantren. Kitab ini di Indonesia juga lazim disebut kitab gundul, karena penulisannya yang menggunakan aksara arab tanpa dilengkapi dengan harakat (tanda baca). Kitab kuning yang dilombakan dalam acara ini adalah kitab Fathul Mu’in.

Lomba ini dilaksanakan serentak di 14 DPW PKS seIndonesia pada Minggu (10/4). Juara dari setiap DPW akan dikirim ke putaran final pada 24 April 2016 nanti di MD Building DPP PKS di Jakarta. Juara tingkat nasional akan diganjar hadiah umroh ke tanah suci.

Menurut Ketua Panitia Lomba Baca Kitab Kuning DPW PKS NTB, Johan Rosihan, ST, membaca kitab kuning ini dilombakan karena memiliki spesifikasi skill khusus, membacanya saja adalah pengetahuan serta untuk membacanya juga diperlukan keterampilan khusus.

Lomba baca kitab kuning di DPW PKS NTB diikuti 79 peserta yang berasal dari 25 perwakilan pondok pesantren se-pulau Lombok. Semua peserta menjalani proses penjurian oleh empat orang dewan hakam dari unsur Kanwil Kementrian Agama NTB, Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB dan perwakilan Dewan Syariah DPW PKS NTB dan akan memperebutkan hadiah trofi beserta uang tunai total senilai Rp 7,5 juta rupiah.

Juara pertama akan dikirim mewakili NTB dalam penjurian tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta.

Semua biaya keberangkatan akan ditanggung DPW PKS NTB, termasuk satu orang pendamping yang ditunjuk.

Tujuan diadakannya lomba baca kitab kuning ini selain untuk mempererat hubungan PKS dengan kalangan pesantren adalah untuk memberikan penghargaan kepada santri dan pondok pesantren yang memiliki tradisi dalam mengkaji kitab-kitab kuning serta menegaskan jati diri PKS sebagai partai dakwah yang peduli terhadap kehidupan pesantren yang meneruskan tradisi-tradisi keilmuan ulama-ulama terdahulu. (aan/*)

Masing-masing di wilayah Janapria, Praya Barat serta kawasan wisata Kuta Pujut.

Dalam operasi selama tiga hari tersebut, barang bukti berupa sabu-sabu senilai Rp 80 juta berhasil diamanakan. Ditambah uang tunai Rp 4 juta dan beberapa barang bukti lainnya.

“Barang bukti yang paling besar yang kita berhasil amankan saat operasi di kawasan Kuta,” sebut Kasat Resnarkoba Polres

Loteng, AKP Cita Karunia Sari, S.H., Sabtu (9/4).

Dalam operasi di kawasan Kute tersebut polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku. Yang diduga sebagai pengedar di kawasan wisata andalan Loteng tersebut. Dari tangan terduga pelaku, berhasil diamankan paket sabu-sabu seberat 43 gram. “Pelaku kita amankan di salah satu penginapan di kawasan Kuta,” terangnya.

Sebelumnya pada operasi yang berlangsung Kamis (7/4) di wilayah Janapria, dua orang terduga pengedar lebih dulu diamankan. Disana polisi mengamankan beberapa poket sabu-sabu siap jual. Adapun saat operasi di wilayah Praya Barat, polisi hanya mengamankan satu pengedar. Namun barang bukti yang diamankan tidak terlalu banyak.

Para pelaku saat ini sudah

diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Termasuk semua barang bukti yang berhasil diperoleh dalam operasi, juga sudah diamankan.

Kegiatan operasi akan terus berlangsung. Mengingat masih banyak wilayah yang belum tersentuh.

Cita mengatakan, pihaknya saat ini akan langsung menindalanjuti semua informasi terkait peredaran narkoba. Bahkan jika ada informasi ada yang tengah menggunakan narkoba langsung akan digrebek.

“Kalau sebelum-sebelumnya kita selidiki dulu jika ada

yang sedang menggunakan narkoba. Jika sudah ada kejelasan pengedarnya baru digrebek. Tapi kalau sekarang tidak, begitu ada informasi sekecil apapun, langsung ditindaklanjuti,” tambahnya.

Perkara pengedarnya ada atau tidak, nanti setelah hasil pengembangan. Terpenting pelakunya ditangkap terlebih dahulu. “Kita akan terus bergerak. Bukan hanya di wilayah perkotaan saja. tetapi sampai ke kampung-kampung. Mengingat narkoba di Loteng sekarang ini sudah masuk hingga ke kampung-kampung.

Tidak hanya terpusat di perkotaan saja,” tandas Cita. (kir)

Cinemax Wave Perpaduan Suara dan Gambar yang Canggih Jakarta (Suara NTB) – Hari ini, PT Hartono Istana Teknologi dengan brand-nya yang bernama Polytron menghadirkan kembali sebuah inovasi maha karya dari seri terbarunya yang diberi nama Cinemax Wave dengan tagline nya “Beyond Wireless”.

Cinemax Pro yang merupakan pendahulunya telah lebih dulu dikenal dengan sistem tata suaranya yang menakjubkan selain daripada fitur Mirroring dengan EZ Cast-nya, sehingga wajar jika Cinemax Pro dikenal dengan device “Smarter Than Smart”.

Kini hadir generasi terbaru yang diberi nama Cinemax Wave, sesuai dengan nama yang diberikan, LED TV ini mampu memberikan suara yang membahana seperti halnya bioskop pribadi di rumah Anda. Selain keunggulan pada suara, Cinemax Wave juga mampu memberikan gambar dan warna sesuai penampakan aslinya.

Yang tidak kalah menariknya, Cinemax Wave memberikan fitur unggulannya Soundwave Technology, dimana fitur ini dapat menikmati suara audio yang dipancarkan dari

pesawat TV ke alat penerima seperti Headphone Bluetooth dan Speaker Bluetooth. Soundwave adalah fitur yang sangat ditunggu konsumen yang menginginkan suara dari film yang sedang disaksikan di layar TV nya secara pribadi atau personal dan juga bisa diaktifkan kedua-duanya baik Headphone Bluetooth dan juga Speaker di pesawat TV secara bersamaan (Dual Sound).

“Tak lama lagi laga sepakbola bergengsi di Eropa akan kembali di gelar. Biasanya pertandingan disiarkan pada saat dini hari waktu Indonesia. Bagi penggemar sepak bola sangat diuntungkan dengan fitur Soundwave dari Cinemax Wave”, jelas Eddy Ariawan selaku Consumer Electronics Manager Polytron.

“Menyaksikan pertandingan sepakbola Eropa dari TV dengan serunya tanpa mengganggu orang kesayangan Anda yang sedang tidur lelap disamping, karena suara yang keluar dari TV dapat di-Mute sedangkan suara audio dapat dialihkan atau dipancarkan ke alat penerima Headphone Bluetooth,’’ tambah Eddy.

CINEMAX WAVE - Nikmati sensasi menonton film kesayangan anda di Cinemax Wave.

Cinemax Wave dapat mengirimkan gelombang suara via Bluetooth dengan menghidupkan fitur Sound Wave di remote Control-nya. Dan gelombang suaranya dapat diterima dengan menggunakan headphone bluetooth. Teknologi ini hanya dimiliki Polytron dimana sensasi menonton tetap akan menakjubkan. Anda tidak perlu khawatir sekitar anda terganggu dengan suara televisi yang dashyat, dengan menggunakan headphone Bluetooth Anda dapat mengatur sedemikian rupa sehingga suara televisi hanya akan terdengar oleh pengguna head-

phone Bluetooth saja.

Cinemax Wave dirilis dengan dengan 3 ukuran PLD 32T106 dengan ukuran 32 inch. PLD 40T856 dengan ukuran 39 inch dan PLD 43TV866 dengan ukuran 43 inch. Untuk harga terbilang sangat terjangkau yaitu kisaran 3 jutaan untuk ukuran 32 inch dan kisaran 4 jutaan untuk yang berukuran 39 inch.

Keunggulan lainnya Cinemax Wave juga dilengkapi dengan dua masukan HDMI Input, USB input yang bisa memutar file Movie, YUV component input, VGA input, AV input, juga dengan AV out-

put dan Headphone output.

Untuk gambarnya dibekali dengan 8 pilihan mode yaitu Dipe; Standard; Soft Standard; Natural; Soft Natural; Cinema; Action dan User.

Shasa Eva Marisah selaku PR dari Polytron, menambahkan, “Seperti pada fitur TV Polytron generasi sebelumnya, Cinemax Wave juga dibekali Eco Mode yang diyakini sebagai teknologi Eco Green yang concern kepada hemat energy sampai 40 %, juga dibekali 3D Comb Filter yang menghasilkan gambar sesuai aslinya.

Untuk keluaran suaranya juga dibekali dengan Preset Equalizer, sehingga Anda dapat mengatur merdu-nya suara berdasarkan selera”.

“Polytron telah diakui kualitas dan teknologi dalam televisi-nya. Kami berharap tahun ini Polytron dapat lebih maju dan berkembang dari tahun sebelumya. Hal ini tergambar dari project tahun lalu yang telah mencapai 7 % lebih besar di banding tahun sebelumnya walau ekonomi kurang bersahabat. Tahun ini growth diharapkan dapat melebihi 12 %,’’ tutup Eddy Ariawan. (*)

Lima Jurnalis Raih Beasiswa Peliputan Buruh dari AJI Mataram (Suara NTB) Lima jurnalis berhasil meraih beasiswa peliputan isu perburuhan dan buruh migran. Pemberian Beasiswa itu merupakan bagian dari Workshop Jurnalis, “Meliput Isu Perburuhan dan Buruh Migran”, yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Mataram, Sabtu (9/4) dan Minggu (10/4).

Kelima orang jurnalis itu adalah Atanasius Rony Fernandez dari Suara NTB, mengangkat topik peliputan, Potret Kehidupan Kuli Bangunan Perempuan. Karnia Septia K dari Kompas.com, mengangkat topik TKI Sukses: Mantan TKI jadi Dewan. Rodia Riz-

ki Pratama dari Berita Satu TV, mengangkat topik Buruh Migran Kehilangan Kontak. Sirtupillaili dari Lombok Post mengangkat topik Dilema Buruh Ibu Kota. Dan, Wawan Hermansyah dari Radio Lombok Post FM, mengangkat topik Buruh Media di NTB Belum Sejahtera.

Ketua AJI Mataram, Fitri Rachmawati, mengatakan, melalui workshop ini, jurnalis diharapkan semakin memahami mengenai isu perburuhan dan buruh migran. “Tidak hanya menginformasikan, tetapi juga jurnalis dapat memberikan solusi, menjembatani antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, jurnalis juga didor-

Pemda KLU Sisakan ”Utang” pada Korban Bencana Tanjung (Suara NTB) Telah banyak korban bencana alam yang tercatat di meja Pusdalop BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun sebagian besar diantara mereka, belakangan diketahui tidak tertanggulangi alias penyelesaiannya yang lelet.

Kasus bencana tanah longsor, Teluk Nara tahun 2013 misalnya, alih-alih penanganan selesai, Pemda KLU justru berutang, karena tidak mampu merelokasi warga yang pemukimannya tidak aman. Hal yang sama juga berlaku di dusun lain.

Catatan Pusdalop BPBD KLU, “utang” Pemda pada korban bencana meliputi, 75 KK di Teluk Nara, ditambah 14 KK dengan status rawan posisi sedang. Ada juga warga korban banjir rob di beberapa titik, antara lain, 10an KK di Lokok Buaq Desa Sukadana (Bayan) yang terdampak tahun 2012, 35 KK di Muara Putat terdampak tahun 2014, dan 48 KK di Telok Ombal.

Tidak hanya itu, berdasarkan kajian tingkat kerawanan bencana, sejumlah warga di Kerujuk, Jeruk Manis (Menggala), Pusuk - Desa Pemenang Barat, serta Dusun Anjah, Dusun Sanbaro dan dusun Dasan Bangket - Desa Bentek, terancam bencana longsor. Hal ini karena pemukiman warga berada di kemiringan yang curam. Sementata di Bentek, pemukiman beberapa warga terancam karena di-

atasnya mengalir water way milik PLTMH. “Berdasarkan identifikasi kami, di Dasan Bangket sedikitnya ada 103 kk, tetapi yang paling berbahaya warga di Anjah. Meluapnya air dari water way PLTMH otomatis akan mengarah ke pemukiman warga. Mereka mesti direlokasi, tetapi tergantung kesiapan Pemda,” ungkap Anggota Pusdalop BPBD KLU, Asdianto, Jumat (8/4).

Koordinator Pusdalop BPBD KLU, Araruna, menguatkan penanganan yang harus disegerakan oleh Pemda saat ini adalah relokasi warga Dusun Teluk Nara. Kejadian longsor sejak 2013 belum tertangani meski sudah ada perencanaan untuk relokasi.

“Berdasarkan Perka BNPB 2002 tentang kerusakan akibat bencana alam, maka itu menjadi kewenangan BNPB, tetapi kita tidak tahu apakah ada usulan dari Pemda atau tidak. Awalnya warga mau ditanggulangi melalui program rumah kumuh, saya kira ini tidak relevan,” ujar Araruna.

Sementara, anggota DPRD KLU, Raden Nyakradi, dikonfirmasi perihal warga Dusun Lokoq Buaq yang terdampak bencana tahun 2012 mengakui hingga kini pasrah dengan kebijakan Pemda KLU. Saat banjir rob terjadi, terdapat sekitar 18 KK terdampak, namun tidak semua warga mampu merelokasi diri secara swadaya. (ari)

ong untuk menerapkan empati journalism dan civic journalism dalam setiap peliputannya. Terutama terlibat dalam mencari solusi dalam setiap permasalah perburuhan dan buruh migran.

Fitri juga mengharapkan, workshop ini tidak berakhir ketika workshop ini selesai.

Akan berlanjut dalam kelas menulis yang akan diadakan AJI Mataram. Meskipun jurnalis yang terlibat tidak berada dalam satu organisasi, dalam hal ini AJI Mataram.

Sedangkan bagi jurnalis yang tidak masuk ke dalam lima besar peraih beasiswa

peliputan, akan dilibatkan oleh AJI Mataram dalam penyusunan buku. Buku tersebut berisi berita feature hasil liputan jurnalis mengenai isu perburuhan dan buruh migran.

Workshop diikuti oleh berbagai media, baik media cetak, elektronik dan online. (ron)

Senin, 11 April 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Semarak, Pembukaan Festival Pesona Tambora 2016 wa Kemang Lala yang memukau. “Bersamaan dengan pembukaan di malam hari ini, di tiga lokasi di Pulau Sumbawa juga tengah diadakan beberapa agenda festival. Ini sekaligus menjawab kritikan dari warga Sumbawa, bahwa Tambora milik kita bersama,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Sabtu (9/4).

Tahun ini, FPT bertepatan dengan Festival Mbojo yang sekaligus sebagai perayaan HUT Kota Bima.

Bukan hanya itu saja berbagai agenda juga sudah dipersiapkan di beberapa daerah, seperti Sumbawa, Dompu dan Bima. Faozal berharap masyarakat dapat turut menikmati perayaan FPT tahun ini.

“Saya berharap masyarakat bisa terlibat langsung dan merasakan bagaimana festival ini bertujuan untuk mempromosikanTamboradanperiangatan201tahun meletusnya GunungTambora,” ujarnya.

Panitia penyelenggara berusaha membuat event ini dengan warna yang berbeda. Dengan sebaran kegiatan meliputi semua daerah se-Pulau Sumbawa. Sebanyak 18 event akan mewarnai festival ini yang akan diselenggarakan 11-16April. Faozal mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut akan dipenuhi dengan aktivitas budaya Pulau Sumbawa.

Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang selama ini jarang dipertontonkan akan dipamerkan pada kesempatan ini.

Sement a r a

Wagub H. Muh.Amin, dalam sambutannya mengatakan FPT ini bertujuan untuk mempromosikan Tambora sebagai salah satu ikon pariwisata NTB. Sehingga wisatawan bisa berkunjung dan dapat menikmati keindahan Tambora yang pernah menyapa dunia melalui letusannya.

“Tentu saja kami berharap ini dapat meningkatkan angka kunjungan ke NTB. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar Tambora dan NTB pada umumnya,” kata Amin.

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Pariwisata Nusantara Kemenpar RI, Reseno Arya juga menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov NTB. Menurutnya, antusias dan kegigihan dari Pemprov inilah yang membuat kementerian serius untuk membantu promosi pariwisata di NTB. Ia juga menyarankan agar dilakukan festival kuliner di NTB. Sebab menurutnya makanan khas NTB nikmat dan cocok untuk dijadikan sebagai hidangan dalam festival.

“Saya rasa ke depannya kita buat saja festivalkuliner.Karenamakanannyaenak-enak, dan ini harus diketahui oleh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Pada kesempatan

itu, Emilia Contessa yang terkenal dengan suara merdunya sempat menyumbangkan lagu untuk menghibur tamu undangan yang hadir.

Pemerintah Provinsi NTB menganggarkan setidaknya Rp 600 juta untuk mendanai FPT ini. Selebihnya didanai oleh Kementerian Pariwisata hingga Rp 4,5 miliar dan sponsor. Sehingga masyarakat diimbau untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, jika promosi dilakukan dengan baik maka akan mendatangkan banyak wisatawan. Jika wisatawan sudah nyaman maka akan mendatangkan keuntungan bagi warga NTB. Hal inilah yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB. (lin/*)

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Pembukaan Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 telah dilakukan di halaman Kantor Gubernur NTB. Dihadiri oleh kepala daerah se-Pulau Sumbawa, pembukaan FPT 2016 berlangsung semarak. Terlebih dengan kehadiran Purwacaraka Big Band dalam pembukaan itu. Hadir pula beberapa anggota DPD RI yang turut mengapresiasi pembukaan FPT. Termasuk, kepala daerah di Pulau Sumbawa. Yakni, Bupati Sumbawa H. M. Husni Jibril, B.Sc, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M.Yasin, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer. Termasuk. anggota DPD RI Hj. Baiq Dyah Ratu Ganefi, Anggota DPD RI Hj. Emilia Contessa, Konsul Jenderal India R. O. Sunil Babu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB TGH. Mahali Fikri, Anggota FKPD dan SKPD lingkup Provinsi NTB FPT dibuka Wakil GubernurNTBH.Muh.Amin, SH, MSi. Sebelum pembukaan, para tamu undangan dihibur dengan penampilan tarian Samba-

Purwacaraka

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 13

Khianati Negara

Pelaku Penjual Kunci Jawaban UN Harus Diamankan Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengharapkan kepada aparat kepolisian Polres Lotim terus menelusuri oknum penjual kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2016. Pasalnya, tindakan menjual kunci jawaban UN terhadap siswa merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan bisa merusak kepercayaan diri siswa.

“Kondisi ini tentu membuktikan kalau panitia tidak amanah dalam melaksanakan UN, soal sudah rapi dan tersegel. Namun kenapa bisa terjadi jual beli kunci jawaban yang dilakukan oleh siswa, tentu kita juga kaget,” jelasnya, Sabtu (9/4).

Adanya dugaan kunci jawaban UN yang melibatkan 57 siswa SMA di salah satu SMA negeri di Lotim, ujarnya, merupakan suatu bukti jika panitia penyelenggara UN tidak bekerja

dengan baik dalam menjaga amanah yang telah dititipkan oleh negara. Padahal, mulai dari pendistribusian soal UN yang menggunakan Paper Based Test (PBT) tersusun dengan rapi serta masih dalam kondisi tersegel.

Untuk itu, orang nomor dua di Gumi Selaparang ini berharap aparat kepolisian terus mencari siapa pelaku yang sudah melakukan jual beli kunci jawaban UN. Sementara, terkait sanksi yang diberikan terhadap pihak sekolah yang terindikasi

Atasi Masalah Keuangan Sekolah KEKURANGAN anggaran dalam pengelolaan sekolah pada dasarnya bukan merupakan problem serius jika saja pihak sekolah mampu mensiasati kekurangan anggaran tersebut dengan berbagai kreativitas yang dihasilkan. Misalnya dengan membuat unit produksi sekolah.

Sebagai contoh manajamen yang baik dilakukan pihak SMKN 2 Mataram. Dalam (Suara NTB/dys) mensiasati kekurangan angSuratman garan, mereka membuat unit produksi yang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai problem keuangan sekolah, selain tentunya berharap uang partisipasi pembangunan dari masyarakat tiap tahunnya.

Kepada Suara NTB, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 2 Mataram, Suratman, SPd, menjelaskan kekurangan keuangan terjadi setiap tahun. Untuk mengelola empat Jurusan Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW), Akuntansi, Marketing, Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Perkantoran, pihak sekolah membutuhkan banyak anggaran terlebih karakteristik SMK yang lebih banyak melakukan praktik di luar.

Dengan kondisi seperti itu, banyak anggaran dibutuhkan SMKN 2 Mataram apalagi proses pencairan dana BOS sering tidak tepat waktu. Kalau sudah begini, Suratman mengaku pimpinan harus pandai mengatur dan mensiasati kekurangan-kekurangan tersebut.

“Pandai-pandai top manajamen untuk mensiasati itu, sekarang istilahnya tambal sulam dari dana-dana lain yang bisa dimanfaatkan untuk itu, jelas kita yang di SMK kesulitan,” terangnya.

Membentuk unit produksi kata Suratman adalah salah satu langkah untuk mensiasati kekurangan anggaran. berbagai unit produksi dibuat SMKN 2 Mataram seperti kantin yang bisa diakses oleh masyarakat, kemudian tempat usaha yang bisa disewa masyarakat yang terletak di depan sekolah, termasuk juga jasa penyewaan aula yang bisa digunakan masyarakat luas.

“Bahkan masyarakat bisa menyewa aula, sepanjang bukan untuk keperluan dinas. Yang gitu-gitu dilakukan untuk mensiasati kekurangan anggaran SMK,” ujarnya.

Meski SMKN 2 Mataram memiliki banyak siswa, hanya saja ratarata siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan pemegang kartu Jamkesmas dengan jumlah mencapai 70 persen. Problem lain adalah banyak data yang masuk ke sekolah salah. Di samping itu banyak juga siswa yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Kartu Indonesia Pintar sebagai syarat bebas biaya sekolah, banyak juga siswa miskin yang tidak mendapatkan kartu-kartu tersebut, sehingga berakibat mereka harus tetap mengeluarkan biaya. (dys)

Dapat Beasiswa Harus Giat Belajar

siswanya terlibat dalam jual beli kunci jawaban UN, itu tergantung aturan yang sudah berlaku di lingkungan sekolah yang bersangkutan. “Tentu kita sangat mengharapkan supaya pelaku jual beli UN itu dicari dan ditelusuri,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lotim, H. Lalu Hasan Rahman menyayangkan adanya tindakan jual beli kunci jawaban UN yang diduga melibatkan puluhan siswa di Lotim bersama salah

satu masyarakat dengan inisial HS alamat Kelurahan Denggen kecamatan Selong. Tindakan itu, katanya, tidak sepatutnya dibiarkan berkembang di Lotim, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap kualitas peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Adanya temuan dugaan kunci jawaban UN itu, Komisi II tentu sangat mendukung aparat kepolisian dalam mengejar pelaku penjual kunci jawaban UN yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang salah.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd belum mengetahui secara pasti perihal adanya dugaan jual beli kunci jawaban UN yang dilakukan oleh

puluhan siswa di Lotim. Informasi yang didapatkan, kata Bambang, penyebaran kunci jawaban itu dilakukan via BBM untuk selanjutnya ditransfer ke masingmasing siswa yang sudah menyerahkan uang.

Adanya hal tersebut, kata Bambang tidak bisa dibiarkan, karena sudah menjual rahasia negara. Apakah dilakukan pemanggilan terhadap pihak sekolah? Bambang mengaku belum terlalu mengarah ke sana karena belum adanya bukti secara nyata akan hal itu. “Nanti kita akan panggil pihak sekolah kalau sudah ada bukti.

Namun kita sangat berterima kasih kepada aparat kepolisian yang sudah mendeteksi adanya jual beli kunci jawaban UN,” tandasnya. (yon)

”

Kondisi ini tentu membuktikan kalau panitia tidak amanah dalam melaksanakan UN, soal sudah rapi dan tersegel,”

H. Haerul Warisin

Ketua MPR Siap Hadiri Seminar Kebangsaan KNPI Mataram (Suara NTB) Ketua MPR RI, Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM, dipastikan akan menghadiri Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB tanggal 13-14 April mendatang.

Dalam keterngan persnya, Jumat (8/4), Ketua Steering Committee (SC), Hamroni, SH memastikan Ketua MPR RI akan hadir dalam kegiatan Rakerda KNPI NTB. Selanjutnya Zulkifli Hasan didaulat menjadi keynote speech dalam seminar kebangsaan dengan tema “Pemuda NTB Produktif dan Berdaya Saing”.

“Ketua MPR RI jadi pembicara sudah positif hadir bersama dengan pimpinan Fraksi PAN DPR RI. Selain anggota DPR RI juga akan ada pembicara lokal akademisi dari berbagai perguruan tinggi di NTB,” terang Wakil Ketua DPD KNPI NTB ini.

Selanjutnya setelah seminar kebangsaan, kegiatan dilanjutkan dengan Rakerda yang diikuti 72 OKP, pengurus DPD II KNPI Kabupaten/Kota , pengurus DPD KNPI NTB dan pengurus DPP KNPI. Berbagai isu-isu daerah kata Hamroni seperti isu pariwisata akan menjadi pembahasan utama rakerda. Ini ujarnya sebagai wujud dukungan dan perhatian pengurus

(Suara NTB/ist)

Hamroni KNPI terhadap berbagai kebijakan pemerintah bagi masyarakat.

“Kita fokuskan pada perkembangan pariwisata religius atau halal tourism, karena suka tidak suka terima atau tidak terima harus disepakati,” ujarnya.

Isu pariwisata menjadi isu utama mengingat potensi NTB mengembangkan halal tourism ini sangat besar apalagi NTB mayoritas berpenduduk Muslim. Selain itu, dari aspek budaya, NTB memiliki banyak budaya yang bernuansa Islami yang bisa dijual. Dicontohkannya bagaimana Provinsi Bali mengembangkan pariwisata dengan menjual aspek budaya yang mereka miiliki.

“Kenapa tidak kemudian yang diadopsi sebagai jualan pariwisata NTB kayak zikir Saman dan budaya-budaya islami lainnya, ini yang akan kita bangun sesuai dengan potensi daerah kita,” terangnya.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Hamroni menjelaskan tidak ada masalah sama sekali. NTB memiliki ratusan Ponpes yang bisa dimanfaatkan untuk menyambut momentum kebangkitan pariwisata NTB ini. Hanya problemnya saat ini yaitu pada aspek fasilitas dan infrastruktur pendukung yang masih belum memadai.

“Cuma fasilitas dan infrastruktur saja yang harus disiapkan pemerintah. Semuanya harus terlibat dalam upaya mendukung pariwisata halal ini”.

Sementara khusus kesiapan pemuda di NTB, ungkapnya, KNPI NTB akan memberikan fasilitas kursus bahasa secara gratis kepada pemuda NTB, baik kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sebagai rangkaian rakerda juga akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara pengurus DPD KNPI NTB dengan pengurus DPD II KNPI tujuannya untuk penguatan internal bagi seluruh pengurus KNP NTB dengan pengurus NTB DPD II dan sebagai upaya untuk membangun komitmen dalam membangun daerah. (dys)

STKIP Hamzanwadi Selong Kirim Mahasiswa ke Belanda Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya mengirim 20 mahasiswanya ke negeri Jiran Malaysia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong kembali mengirim mahasiswanya dalam Student Exchange Programs ke Windesheim University Netherlands. Sabtu (9/ 4). Mereka dilepas Wakil Ketua II STKIP Hamzanwadi Selong Musiffuddin di Sekretariat STKIP Hamzanwadi Selong.

Dalam kesempatan itu, Musiffuddin, menegaskan, sejumlah mahasiswa yang dikirim untuk mengikuti Student Exchange Programs ke Wind-

esheim University Netherland itu merupakan mahasiswa-mahasiswa pilihan dari sejumlah program studi (prodi). Sebagai kampus swasta yang menyandang akreditasi B, kerjasama yang dilakukan STKIP Hamzanwadi Selong bersama salah satu universitas asal Belanda itu sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas dari mahasiswamahasiswi yang saat ini tengah menimba ilmu di STKIP Hamzanwadi Selong.

Selain sebagai duta kampus, tambahnya, ia juga menegaskan jika sejumlah mahasiswa yang diberangkatkan itu akan menjadi duta Lotim, duta

NTB dan duta Indonesia pada umumnya. Mereka diharapkan menyampaikan sejumlah keunggulan-keunggulan NTB di Negeri Kincir Angin ini.

Dengan pemberangkatan sejumlah mahasiswa STKIP Hamzanwadi Selong ke Belanda, kata Musiffuddin, mahasiswa yang dikirim tidak hanya akan belajar mengenai segala aspek di Belanda. Melainkan, mahasiswa yang bersangkutan juga diharapkan dapat memberikan motivasi dan masukan bagi masyarakat Belanda, terutama dalam mempromosikan budaya dan pariwisata NTB pada umumnya. (yon)

UNBK Diklaim Lebih Efisien PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) tingkat SMA di Lombok Barat (Lobar) secara umum berjalan lancar. Bahkan, pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) berjalan lancar tanpa kendala.

Namun, pelaksanaan UN secara manual sedikit menuai kendala kekurangan soal. Di beberapa sekolah mengalami kekurangan soal sehingga harus difotocopy lagi. “jika dibandingkan UN berbasis kertas (manual), UNBK relatif lebih efisien, karena lebih cepat pelaksanaannya dan cenderung tidak ada masalah yang berat,” aku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Drs. Maad Adnan akhir pekan kemarin.

Menurutnya, enam sekolah mengikuti UNBK, yakni, 4 SMKN, 1 SMA dan 1 Madrasah Aliyah. Sementara jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 371 untuk SMA, 161 untuk MA dan 943 untuk SMK. Pelaksanaan UN manual telah berakhir, sedangkan UNBK menyisakan dua

Maad Adnan (Suara NTB/dok)

TAK mudah mendapat beasiswa Bidikmisi dari pemerintah.

Ribuan orang bahkan mengantre setiap tahun untuk mendapat beasiswa Bidikmisi yang digelontorkan pemerintah melalui perguruan tinggiperguruan tinggi.

(Suara NTB/dys) Budiawan, Budiawan salah satu penerima beasiswa Bidikmisi Universitas Mataram menuturkan awal memperoleh beasiswa Bidikmisi diperolehnya dari pihak sekolah. Informasi awal itulah yang kemudian menyemangati dirinya untuk terus belajar giat terus menerus, tujuannya satu hanya untuk menjaring beasiswa Bidikmisi.

“Info awalnya dari sekolah saja, terus saya semangat supaya dapat beasiswa itu,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Berkat belajar keras itulah, Budiawan resmi mendapat beasiswa Bidikmisi lewat pendaftaran mandiri Unram. Kriterianya ialah masyarakat kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik.

“Syukur alhamdulillah tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, saya termasuk dari ratusan mahasiswa yang mendapat beasiswa Bidikmisi,” ujarnya bangga.

Budiawan menuturkan, salah satu konsekuensi memperoleh beasiswa Bidikmisi ialah setiap penerima minimal harus memperoleh nilai indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3,0.

Tentunya, dengan standar itu setiap mahasiswa dituntut menjaga kualitas belajar agar tetap mencapai standar yang telah ditentukan.

“Mau ngak mau harus belajar terus, kalau ngak kan terancam beasiswa kita,” ujar pria kelahiran Penimbung, Gunungsari 31 Desember 1993.

Lebih jauh mahasiswa semester VIII Konsentrasi Manajamen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini menuturkan banyak manfaat yang didapat dari beasiswa Bidikmisi, selain kuliah gratis juga mampu mendapat pengalaman dan sahabat baru. (dys)

hari lagi untuk UN mata pelajaran kejuruan. Pelaksanaan UNBk ini dilanjutkan SeninSelasa pekan ini.

Untuk pelaksanaan UN manual, ungkapnya, ada kendala yang dialami, yakni kekurangan naskah beberapa soal Bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya di SMKN 2 Sekotong. Untuk mengatasi kekurangan soal UN ini, sesuai pos UN jika ada kekurangan soal, maka biasa mencari soal cadangan. Soal cadangan dicari tidak ada, maka bisa mengambil di ruang terdekat di mana kekurangan soal tersebut berada. Jika tidak ada di ruangan terdekat, maka akan diambilkan di sekolah lain. Kalau pun tidak ada di sekolah lain maka akan difotocopy. “Untuk SMK Negeri 2 Sekotong itu kami foto copykan,” ujarnya.

Diketahui, pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat di Lobar digelar Senin pekan lalu.

Pada hari pertama pelaksanaan UN di Lobar lancar, tanpa hambatan. Namun dua siswi dilaporkan tidak bisa ikut ujian lantaran menikah.

Masing-masing siswa MAN Gerung, tidak bisa ikut dikarenakan sakit dan satu siswi SMKN 1 Kuripan batal ikut ujian, karena menikah. (her)

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Impian Tunggal Melepas Predikat Daerah Tertinggal Proyek Mangkrak dan Perencanaan Tak Matang PROYEK mangkrak disorot DPRD NTB. Fraksi Partai Demokrat (FPD), dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB akhir tahun anggaran 2015, menyoroti beberapa proyek yang terindikasi tak tuntas alias mangkrak.

Dua proyek terindikasi mangkrak yang disorot FPD adalah proyek horti park di Kabupaten Lombok Tengah dan proyek techno park di Kabupaten Lombok Barat.

Proyek horti park yang dibiayai APBD dengan anggaran tidak kecil, sampai saat ini pelaksanaannya mandek. Masalahnya terletak pada sengketa lahan yang sampai saat ini belum tuntas.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) atas silang sengketa lahan kebun kopi yang masuk kawasan horti park, tak cukup meyakinkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si untuk berani melanjutkan proyek ini. Sehingga untuk proyek ini tidak dibuatkan rencana strategis (renstra) tahun 2016.

Husnul mengaku masih ragu terkait lahan yang sudah ditebar berbagai budidaya tanaman bunga, sayur dan buah itu. Sebab sebelumnya, lahan 350 hektar berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PT. Trisno Kenangan, pemilik produk Kopi 55. Di areal HGU itu, Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan lahan 150 hektar.

Mengapa tahun 2015 intansinya tidak fokus melanjutkan kawasan itu? Menurut Husnul Fauzi beberapa waktu lalu, instansinya mendapat perintah pusat untuk penetrasi program swasembada pangan, untuk Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale). Soal Horti Park, Husnul Fauzi pastikan tahun 2016 belum ada anggaran. Tetapi, akan diupayakan melalui APBD-P dan APBN-P. Tapi dengan catatan, “Jangan sampai kita anggarkan pada lahan yang tidak jelas. Harus clear and clean dulu. saya akan berusaha di APBN-P,” ujarnya.

Seperti diketahui, lahan yang saat ini dijadikan horti park sebelumnya dipersoalkan oleh PT. Pekebunan Kopi Trisno Kenangan. Pasalnya perusahaan itu mengklaim masih memiliki hak atas pengelolaan lahan.

Persoalan yang sama juga dihadapi techno park yang dibangun di wilayah Banyumulek, Lombok Barat. Pembangunan proyek ini diharapkan menjadi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung percepatan inovasi. Namun dalam perjalanannya, proyek ini juga terindikasi mangkrak.

Konon persoalan lahan yang belum dituntaskan dengan pemiliknya menjadi persoalan.

Menurut juru bicara FPD, H. M. Rais Ishak, SH saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna DPRD NTB, Jumat (8/4) lalu, belum selesainya pengerjaan kedua proyek tersebut tidak lepas dari proses perencanaan yang tidak matang. Terutama terkait dengan status legalitas lahan tempat pembangunan proyek tersebut. Sebagaimana diketahui, lahan tempat dibangunnya kedua proyek tersebut masih dalam status sengketa. ‘’Seharusnya perencanaannya matang.

Sehingga pembangunannya tidak terkendala akibat lahan itu masih bermasalah,” ujarnya.

Selain perencanaan tak matang, penyebab mangkraknya proyek tidak lepas dari lemahnya koordinasi lintas SKPD. Baik di lingkungan Pemprov NTB maupun lintas provinsi dengan kabupaten/kota.

Untuk menghindari hal serupa terjadi, perencanaan matang merupakan harga mati dalam merencanakan sebuah program. Tanpa perencanaan matang, sebesar apapun anggaran yang dialokasikan, hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan hasilnya bisa siasia atau mangkrak seperti ke dua proyek yang disebutkan FPD. (*)

Oleh: GAK terdengar sedikit menggelitik telinga, ketika Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang jumlah penduduknya hanya 132.219 jiwa dengan luas wilayah 184.902 Ha (www.sumbawabaratkab.go.id) masih belum beranjak dari predikat “Daerah Tertinggal” sejak awal terbentuk di tahun 2003 (www.kemendesa.go.id). Sementara jauh sebelum itu, tepatnya tahun 1997 di daerah tersebut berdiri sebuah Perusahaan Tambang Raksasa Multinasional sekelas PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Dalam pikiran masyarakat awam, kemanakah hasil tambang yang telah dikeruk selama ini? Apakah uang yang melimpah ruah hasil dari Newmont masih belum cukup? Masih diragukankah data-data membaiknya indikator pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hasil evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendongkrak status “tertinggal” di atas?

Dan yang lebih menyedihkan lagi, berdasarkan data BPS NTB yang digunakan Pemda KSB dan Sub Divre Bulog Sumbawa dalam menyalurkan Raskin (Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tahun 2015 yang lalu menunjukkan bahwa warga yang berada di dekat lokasi pusat pengerukan sumber daya alam di Kecamatan Sekongkang, justru menerima jatah Raskin cukup besar (www.bisnisntb.com). Jumlah orang miskin di Kecamatan Sekongkang sebagai rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin sebanyak 766 RTS yang tersebar di 8 desa. Diantaranya, UPT Tongo sebanyak 125 kk, Desa Kemuning 29 kk, Desa Talonang Baru 162 kk, Desa Tatar 114 kk, Desa Ai Kangkung147 kk, Desa Tongo 63 kk, Desa Sekongkang Atas sebanyak 61 kk dan Desa Sekongkang Bawah 65 kk.

Namun demikian, KSB masih punya waktu untuk mendongkrak predikat tersebut, dengan syarat memperbaiki kriteria dasar dan indikator utama daerah tertinggal yang salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan. Apalagi dengan terpilihnya Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. dan Fud Syaifudin, ST untuk periode 20162021 diharapkan mampu membawa Bumi Pariri Lema Bariri ini menjadi lebih baik. Targetnya tidak usah muluk-muluk, 5 (lima) tahun kepemimpinan Bapak Bupati, KSB harus keluar dari zona daerah tertinggal. Cukup itu saja!

Mengkonkretkan Impian Ada pepatah kuno yang mengatakan “The best way to make your dreams come true is to wake up”. Cara terbaik untuk mewujudkan impian anda adalah dengan menyadarinya. Sadar bahwa anda memiliki impian yang harus diwujudkan akan membawa anda pada keberanian untuk berbuat.

Kita harus menyadari bahwa tidak bisa selamanya Pendapatan Asli

Aan Widhi Atma

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa)

Pendidikan dan kesehatan adalah pondasi menuju perubahan yang lebih baik. Spirit ini harus terumuskan dalam kehendak bersama agar melahirkan genarasi emas yang sehat dan cerdas serta produktif. Tentu tidaklah tepat jika dikatakan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar tambang itu terjadi sematamata karena adanya program pengembangan masyarakat PT NNT. Tetapi juga rasanya tak layak diingkari kalau kontribusi PT NNT berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Daerah (PAD) KSB bergantung pada sektor pertambangan, karena sifatnya yang tak bisa diperbarui. Kita juga harus menyadari bahwa kehadiran Newmont yang hanya sebentar di Bumi KSB harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar menjadi peluang keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Menyambut ide Dr. Muhammad Sulhan, S.I.P., M .Si., Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, yang juga alumni kegiatan Sustainable Newmont Bootcamp yang mengatakan bahwa harus ada mimpi bersama antara Pemerintah Daerah, Pihak Swasta (PT NNT) dan masyarakat. Justru yang terjadi saat ini setiap pihak punya mimpi yang berbeda dan hampir tanpa arah. Oleh karena itu penulis pun mencoba menawarkan bentuk konkret dari impian bersama tersebut adalah upaya beranjak dari predikat daerah tertinggal, karena itulah salah satu tolok ukur kesejahteraan suatu daerah.

Mengapa tidak, jika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode selama 5 (lima) tahun mendatang Pemerintah KSB menargetkan agar terlepas dari jerat daerah tertinggal.

Seluruh tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan diarahkan untuk tercapainya target tersebut.

Dalam tulisan kali ini penulis mencoba menguraikan dua indikator yang menjadi peluang dalam meraih impian tersebut yakni pendidikan dan kesehatan.

Ikhtiar Mencetak Generasi Emas Dr. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M. Bupati KSB periode 2005-2015 pernah dengan lantang mengatakan “Tidak boleh ada kata menyerah untuk memindahkan emas di Batu Hijau ke dalam otak generasi emas KSB”. Beliau sangat menyadari bahwa dengan peningkatan pendidikanlah nasib seseorang itu akan berubah dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Ikhtiar mencetak generasi emas ini ditunjukkan oleh PT NNT den-

RADIO

gan membenahi infrastruktur pendidikan, menyalurkan beasiswa, bantuan pendidikan, pelatihan dan program guru magang. Tercatat sejak tahun 1998 s.d. 2014 penerima beasiswa berjumlah 14.353 siswa/mahasiswa. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Total dana beasiswa yang telah direalisasi Rp22,5 milyar lebih. Beasiswa ini diberikan kepada siswa/mahasiswa berprestasi asal NTB. Jenis beasiswa, sebagai berikut Bulaeng (beasiswa tertinggi bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 dengan pembiayaan penuh) Emas (beasiswa bagi mahasiswa S1 dengan pembiayaan SPP dan biaya hidup), Platinum (beasiswa 1 tahun S2 dan S3), Perak (beasiswa 1 tahun untuk siswa SMP/SMA sederajat dan mahasiswa S1) dan Bantuan Peningkatan Prestasi bagi mahasiswa S1 asal KSB. Keberlanjutan Menuju Generasi Sehat Setidaknya, ada dua hal yang bisa menjadi rujukan menilai kinerja program pengembangan masyarakat bidang kesehatan PT NNT. Pertama, sarana infrastruktur penunjang kesehatan masyarakat relatif tersedia yang layak dan baik.

Pembangunan infrastruktur kesehatan meliputi rehabilitasi puskesmas, polindes, pustu, posyandu dan alat-alat kesehatan. Ada sarana kesehatan yang direhab total, ada pula yang dilengkapi bagian yang kurang. Hal ini sangat memberikan kontribusi yang siginifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekitar tambang.

Dalam pandangan penulis ada satu hal yang patut disyukuri, sejauh ini kualitas bangunan yang dikerjakan kontraktor yang ditunjuk PT NNT, terjamin hasilnya. Pihak PT NNT sendiri memiliki tim khusus di bawah seksi pengembangan masyarakat yang bertugas mengawasi semua pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dari dana bantuan perusahaan. Tim ini men-

gontrol dengan ketat setiap proses pembangunan fisik. Sehingga bisa dipastikan antara dana yang dikeluarkan perusahaan dengan hasil bangunan yang didirikan akan sesuai.

Kedua, apresiasi publik yang besar dalam bentuk penghargaan resmi dari pemerintah RI dan masyarakat sekitar tambang sendiri. Sejumlah penghargaan menjadi buktinya. Sebutkan saja misalnya pada 2003 PT NNT mendapatkan penghargaan Pandudaya Masyarakat (PADMA) dari pemerintah Republik Indonesia atas penerapan pengelolaan pengembangan masyarakat yang partisipatif. Lalu pada 2007 dan 2009 Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten sehat di tingkat nasional.

Pendidikan dan kesehatan adalah pondasi menuju perubahan yang lebih baik. Spirit ini harus terumuskan dalam kehendak bersama agar melahirkan genarasi emas yang sehat dan cerdas serta produktif. Tentu tidaklah tepat jika dikatakan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar tambang itu terjadi semata-mata karena adanya program pengembangan masyarakat PT NNT. Tetapi juga rasanya tak layak diingkari kalau kontribusi PT NNT berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Oleh karena itu tekad saja belum cukup untuk menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat, diperlukan impian tunggal agar segera keluar dari jeratan predikat daerah tertinggal!

Macet, operasional UPS di Ampenan Selatan Usut penyebab macet

*** HPP jagung untungkan petani NTB Semoga sifatnya tidak temporer

***

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

Owi/Butet Raih Gelar Malaysia Terbuka 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 9 April 2016 19:00 West Ham United 3 vs 3 Arsenal 21:30 Swansea City 1 vs 0 Chelsea 21:30 Southampton 3 vs 1 Newcastle United 21:55 Watford 1 vs 1 Everton Minggu, 10 April 2016 00:00 Manchester City 2 vs 1 WBA 19:30 Sunderland 0 vs 2 Leicester City La Liga Spanyol Sabtu, 9 April 2016 22:00 Real Madrid 4 vs 0 Eibar Minggu, 10 April 2016 00:15 Espanyol 1 vs 3 Atletico Madrid 02:00 Real Sociedad 1 vs 0 Barcelona

(Suara NTB/ist)

Manny Pacquiao Serie A Italia Sabtu, 9 April 2016 21:00 Frosinone 0 vs 1 Inter Milan 23:55 Sassuolo 0 vs 1 Genoa Minggu, 10 April 2016 02:45 Milan 1 vs 2 Juventus 18:25 Empoli 2 vs 0 Fiorentina

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Serie A Italia Selasa, 12 April 2016 01.40 AS Roma vs Bologna @beIN Sports 1 Liga Champions Rabu, 13 April 2016 01:15 Manchester City vs PSG @RCTI 01:40 Real Madrid vs Wolfsburg @beIN Sports 2 Kamis, 14 April 2016 01:00 Atletico Madrid vs Barcelona @RCTI 01:15 Benfica vs Bayern Munchen @beIN Sports 2 Liga Primer Inggris Kamis, 14 April 2016 01:00 Crystal Palace vs Everton @beIN Sports 3 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Akhir Manis Karir Pacquiao Las Vegas Setelah memulai karir profesionalnya di usia 16 tahun, Manny Pacquiao Minggu (10/4) kemarin resmi mengakhiri karirnya di dunia tinju. Ia mengakhiri karirnya dengan memenangkan duel perebutan sabuk juara kelas welter versi WOB Internasional kosong melawan Timothy Bradley di MGM Grand.

Salah satu faktor yang mendorongnya mengakhiri petualangannya di atas ring adalah karena ia ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Manny Pacquiao juga akan mengalihkan fokusnya ke suksesi Presiden Filipina.

Dalam laga tersebut, Pacquiao dua kali mengkanvaskan Bradley, masing-masing di ronde ketujuh dan kesembilan. Namun, Bradley mampu bertahan sampai ronde ke12. Di akhir laga, ketiga hakim

kompak memberikan penilaian 116-110 untuk kemenangan Manny Pacquiao.

“Secara fisik, jika Anda bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab masih baik-baik saja. Saya masih bisa bertarung. Tapi saya telah membuat keputusan untuk kembali ke Filipina dan membantu masyarakat di sana. Selain itu, saya juga bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya,” ungkap Pacquiao seperti dikutip

Juventus Bungkam Milan Milan Juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen sementara Liga Italia Seri A, Juventus, meraih kemenangan penting dalam laga pekan ke-32 dengan membungkam tuan rumah AC Milan 2-1 di hadapan publik Stadion San Siro, Minggu dini hari kemarin.

Mario Mandzukic dan Paul Pogba mencetak dua gol kemenangan Juventus atas Milan yang sebelumnya lebih dulu memperoleh keunggulan berkat gol dari Alex.

Hasil tersebut membuat Juventus kini memiliki 76 poin

sekaligus menjauhkan diri dari kejaran Napoli (67) di urutan kedua.

Sementara bagi Milan (49) kekalahan tersebut membuat mereka tertahan di peringkat keenam. Juventus lebih unggul dalam penguasaan bola, memiliki 56 persen pengendalian bola, namun mereka hanya mampu melepaskan sembilan kali percobaan tembakan yang empat di antaranya tepat sasaran.

Sebaliknya Milan jauh labih agresif dengan melepaskan 11 kali percobaan tembakan yang sayangnya hanya lima di antaranya menemui sasaran.

Tim besutan Sinisa Mihajlovic itu lebih dulu membuka keunggulan saat umpan silang Mario Balotelli berhasil dijangkau tandukan Alex yang berdiri tanpa kawalan berarti.

Namun keunggulan itu tak bertahan lama, sebab pada menit 27 Juventus berhasil menyamakan kedudukan setelah Mandzukic menyelesaikan kerja sama satu dua sentuhan bersama Alvaro Morata dengan tendangan terarah menaklukkan penjaga gawang Gianluigi Donnaruma.

Selepas turun minum, tepatnya menit 65, Pogba mencetak

gol yang memastikan kemenangan Juventus usai mengendalikan bola umpan Claudio Marchisio dengan dadanya dan melepaskan tendangan memantul yang memaksa Donnaruma memungut bola lagi dari gawangnya.

Kemenangan tersebut membuat Juventus melanjutkan rekor tak terkalahkan di Seri A sepanjang tahun 2016 menjadi 15 laga beruntun.

Susunan pemain yang diturunkan kedua tim di awal laga seturut laman resmi Liga Italia Seri A. (ant/bali post)

Perburuan Gelar La Liga Kian Terbuka San Sebastian Penguasa klasemen sementara La Liga Spanyol, Barcelona, kembali menelan hasil buruk. Mereka dibekuk Real Sociedad 0-1 di Stadion Anoeta, San Sebastian, Minggu dini hari kemarin. Hasil ini membuat perburuan gelar juara La Liga kian terbuka.

Sebuah gol cepat yang dicetak penyerang Mikel Oryazabal dengan tandukan kepalanya menyambut umpan silang Xabi Prieto pada saat laga baru berjalan lima menit menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut.

Barcelona yang bermain tanpa kehadiran penyerang Uruguay Luis Suarez yang tengah menjalani hukuman akumulasi kartu harus menelan kekalahan pahit meskipun sepanjang laga menguasai 73 persen pengendalian bola.

Tim besutan Luis Enrique itu melepaskan 13 kali percobaan tembakan yang enam diantaranya menemui sasaran, namun tak satupun berbuah gol.

Peluang berbahaya Barcelona terjadi pada menit 90 lewat tendangan Andres Iniesta yang memaksa penjaga

gawang Geronimo Rulli melakukan penyelamatan gemilang demi memastikan kemenangan Sociedad atas tim tamu saat peluit tanda laga usai terdengar.

Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua Barcelona secara beruntun setelah pekan lalu mereka takluk dari Madrid dalam El Clasico di hadapan publik Stadion Nou Camp. Kekalahan kali ini menjadi kekalahan kelima Barcelona dalam tujuh lawatan terakhir ke Anoeta.

Bagi Sociedad, hasil itu mengangkat mereka ke urutan sembilan klasemen sementara, melewati Eibar yang di laga lain takluk dari Madrid.

Kemenangan Dua Madrid Saat Barcelona harus mencicipi kekalahan, dua seteru terdekatnya, Atletico Madrid dan Real Madrid justru samasama mengemas kemenangan.

Atletico sukses menggasak tuan rumah Espanyol 3-1 dan merapatkan jarak menjadi empat poin.

Seteru Barcelona lainnya, Real Madrid sukses melibas Eibar dengan skor 4-0 saat

melakoni laga pekan ke-32 La Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu.

Kemenangan Madrid dipersembahkan empat gol yang dicetak empat pemain berbeda, secara berurutan James Rodriguez pada menit 5, Lucas Vazquez menit 18, Cristiano Ronaldo menit 19 dan Jese menit 39. Gol yang dicetak Ronaldo di laga itu juga membuatnya mencatatkan torehan minimal 30 gol semusim selama enam musim berturut-turut.

Gol pembuka Madrid dicetak saat laga baru berjalan lima menit setelah Jese dilanggar Dani Garcia di tepian kotak penalti, Rodriguez yang jadi algojo dengan dingin melepaskan tendangan bebas melengkung melewati pagar hidup sebelum bola menghujam tiang gawang dan melesat ke dalam gawang.

Madrid memperbesar keunggulan menjadi 3-0 berkat dua gol dalam dua menit beruntun dari Vazquez dan Ronaldo.

Menit 18 Vazquez mencetak gol menyelesaikan umpan tarik matang Ronaldo, sebelum megabintang Portugal itu am-

bil giliran menyantumkan nama di daftar pencetak gol memanfaatkan bola sodoran Jese.

Ronaldo lantas membayar lunas umpan kiriman Jese dengan menyajikan assist untuk gol keempat Madrid yang dicetak Jese pada menit 39. Di paruh awal babak kedua, Madrid memilih menurunkan tempo permainan, namun beberapa peluang yang mereka peroleh di sepertiga akhir pertandingan gagal dimanfaatkan untuk memperbesar kemenangan.

Pada menit 78, Ronaldo gagal mengarahkan bola kiriman Vazquez ke gawang yang sudah kosong ditinggalkan penjaga gawang Asier Riesgo.

Dua menit berselang giliran tim tamu yang mengancam g a w a n g Madrid, namun bola sundulan pemain pengganti Borja B a s t o n masih membentur mistar gawang. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

EKSPRESI MESSI – Penyerang Barcelona, Lionel Messi (kiri) menutup wajahnya saat timnya dikalahkan gol tunggal Real Sociedad di Stadion Anoeta, San Sebastian, Minggu dini hari kemarin. Sementara penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo merayakan gol ke-30 yang dicetaknya di Liga Spanyol, saat timnya menang 4-0 atas Eibar.

Reuters.

Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai ajang kampanye gratis bagi Pacquiao. Sebab ia akan bertarung memperebutkan kursi calon Presiden Filipina bulan mendatang. Itu makin diperkuat dengan penjelasannya kepada awak media bahwa ia akan fokus pada dunia politik. “Saya memiliki komitmen kepada keluarga saya bahwa saya akan pensiun setelah pertarungan ini,” sambung PacMan. Ketika disinggung apakah ia nantinya akan tertarik kembali ke atas ring, Pacquiao menjawab tidak akan. Petinju berkumis itu menjelaskan jika dirinya akan menikmati pensiun dengan membantu banyak orang. “Jika Anda bertanya kepada saya kalau saya datang kembali, mungkin saya akan menjawab tidak.

Karena saya akan menikmati masa pensiun ini dengan membantu banyak orang,” tukas Pacquiao. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Atlet bulu tangkis ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, atau akrab disapa Owi/Butet, meraih gelar pada turnamen tingkat superseries premier Malaysia Terbuka 2016.

Owi/Butet, seperti tercantum dalam situs resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Minggu, menyabet juara setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Chan Peng Soon/Goh Liu Ying 23-21, 13-21, dan 21-16.

“Tentu kami senang dengan gelar ini karena dalam beberapa turnamen sebelumnya kami belum mampu membuktikan diri.

Kami membuktikan di Malaysia bahwa Tontowi/Liliyana masih dapat diandalkan,” ujar Butet selepas pertandingan.

Pada game pertama, Owi/Butet telah unggul 11-4 dan 136. Tapi, Chan/Goh mampu menambah tujuh angka secara berturut-turut hingga poin imbang 13-13. Namun game pertama berakhir 23-21 untuk kubu Indonesia.

Persaingan ketat kedua pasangan terjadi pada awal game kedua sampai Chan/Goh meraih poin 8-7. Owi/Butet justru banyak melakukan kesalahan sendiri hingga game kedua berakhir dan terpaksa merelakan skor 13-21.

Owi/Butet bangkit dari tekanan pada game ketiga setelah terlibat skor ketat, 2-3, 4-3, 6-7, hingga imbang 9-9. Selepas jeda game ketiga 11-9, ganda Merah-Putih melesat 139, 15-12, 17-14, dan 21-16.

“Pasangan Malaysia memang bermain bagus hari ini.

Kami justru tidak siap dengan serangan mereka,” kata Owi. Owi/Butet menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tembus putaran final dan menjadi juara. Pada pertandingan yang berlangsung Sabtu (9/4), dua wakil Merah-Putih yaitu Jonatan Christie pada tunggal putra dan pasangan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari pada ganda putri tersingkir dalam putaran semifinal. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

Senin, 11 April 2016

SUARA NTB

Halaman 16

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 11 April 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 11 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Emilia Contessa Jadi Duta Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) – Emilia Contessa, nama ini tentu saja sangat familiar di era 90an. Penyanyi yang sakaligus sebagai salah satu anggota DPD RI ini telah dinobatkan sebagai Duta Pariwisata NTB oleh Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si pada pembukaan Festival Pesona Tambora, di Mataram, Sabtu (9/4) lalu. Emilia merasa senang atas kepercayaan yang diberikan Pemprov NTB tersebut.

(Suara NTB/ist)

Hotel Lombok Plaza

Air Labu Gula Aren di Hotel Lombok Plaza AIR labu gula aren merupakan salah satu minuman yang dihidangkan sebagai welcome drink di hotel lombok plaza.

Minuman yang terbuat dari ekstrak buah labu ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Sehingga sangat tepat diberikan kepada setiap tamu yang datang sehabis melakukan perjalanan jauh. Minuman ini juga pertama kali dihidangkan di Hotel Lombok Plaza.

“Lombok Plaza mungkin yang pertama kali membuat air labu ini. Manfaatnya banyak sekali, salah satunya untuk menyegarkan badan. Minuman ini kita berikan kepada setiap tamu yang baru datang,” kata Manager Hotel Lombok Plaza Diana M. Suartha kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (10/4) kemarin.

Hotel ini juga menyajikan menu dengan chinese food spesial dengan harga yang sangat terjangkau. Selain chinese food, hotel ini juga menyediakan western food dan indonesian food.

Sehingga masyarakat bisa lebih puas memilih menu masakan yang ingin disantap. Apalagi, masakan dihidangkan oleh chef berpengalaman dengan suasana hotel yang nyaman.

Hotel dengan 42 kamar ini memiliki lima tipe kamar. Diantaranya superior, the plaza suite room, the presidential suite room, cabanas dan cabanas suite. Untuk dapat menikmati waktu istirahat yang nyaman di hotel ini, para tamu hanya perlu membayar mulai dari Rp 550 ribu hingga Rp 2,5 juta. Berbagai fasilitas lain juga turut disediakan hotel lima lantai ini.

Lombok Plaza memiliki 15 ruang pertemuan dengan kapasitas mulai dari 15 hingga 800 orang. Masyarakat juga dapat menikmati aneka makanan khas cina yang dimasak oleh chef berpengalaman. Tidak perlu khawatir, sebeb hotel ini telah mengantongi sertifikat halal. Sehingga makanan yang disajikan terjamin kehalalannya. Apalagi harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 10 ribu.

“Kami sudah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga makanan dan minuman yang disajikan juga dipastikan halal.

Harganya juga sangat terjangkau, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai harga,” kata Dian. (lin)

Asmara Penderita Kanker THE Fault in Our Stars adalah salah satu buku John Green yang cukup populer di kalangan para penggemar buku-buku bergenre YA (Young Adult) dalam beberapa tahun belakangan. Buku ini banyak diulas oleh para blogger buku dan mendapat tanggapan positif. Pada 2014 lalu, buku ini diadopsi ke dalam layar lebar dengan bintang utama, Shailene Woodley dan Ansel Elgort.

Buku ini berkisah tentang asmara dua sejoli penderita kanker, Hazel Grace Lancaster dan Augustus Waters. Keduanya bertemu dalam sebuah perkumpulan para penderita kanker atau disebut Grup Pendukung Anak-Anak Penderita Kanker, dimana di perkumpulan itu mereka saling menyemangati dan mendukung agar tetap mempunyai semangat hidup di tengah penyakit mematikan tersebut.

Pada usia 16 tahun, Hazel didiagnosa menderita penyakit kanker tiroid yang menyebar ke paru-parunya. Sepanjang hidupnya, ia pun harus menggunakan selang dan tabung yang membantunya bernafas. Hazel adalah tipe anak rumahan yang suka membaca buku dan terobsesi dengan salah satu buku berjudul Kemalangan Luar Biasa yang ditulis oleh Peter Van Houten. Buku itu ia baca berulang-ulang dan memiliki mimpi untuk bertemu langsung dengan penulisnya. Awalnya ia sangat malas untuk mengikuti perkumpulan anak-anak penderita kanker, tapi karena desakan ibunya, ia pun mau ikut perkumpulan tersebut.

Pertemuannya dengan Augustus membuat hidup Hazel berubah. Hidup Hazel tak lagi monoton. Dengan Augustus, ia melakukan berbagai hal seru yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Augustus sendiri menderita kanker tulang yang menyebabkan ia kehilangan salah satu kakinya. Di tengah keterbatasan dan penyakit yang mereka derita, Hazel dan Augustus berupaya untuk tetap menjalani hidup sebagaimana manusia normal lainnya.

Mereka tidak ingin menyerah dengan penyakit mereka walaupun sesekali ada keputusasaan ketika rasa sakit menggerogoti tubuh mereka.

Bisakah mereka bertahan hidup dan mewujudkan impian mereka? Cerita yang dikisahkan dalam buku ini disebut-sebut sebagai kisah cinta paling mengharukan, meski demikian tidak dipenuhi dengan drama penuh tangisan. Bahkan banyak humor yang diselipkan dalam buku ini. (ynt)

Judul : T he Penerjem Fault in Our Stars Qanita | ISah : Ingrid Dwijan | Penulis : John G i Nimpoe reen | BN : 978 no Pe -602-1 (Edisi Sa 637-39-5 | Tahu nerbit : n : 2015 mpul Film ).

“Saya akan listing dulu mana destinasi wisata di NTB yang akan dipromosikan. Setelah itu baru atur jadwal dan melakukan berbagai prmosi untuk menarik wisatawan mendatangi NTB,” kata Emilia kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (9/4).

Menurutnya NTB sangat kaya akan wisata alamnya.

Bahkan kerajinan seperti kain tenun, mutiara, gerabah dan

lain-lain sangat bagus dan patut untuk diapresiasi. Kekayaan ini harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat NTB untuk memajukan pariwisata dan perekonomian NTB. Emilia berencana mengajukan bantuan terhadap pariwisata NTB kepada Komite III DPD RI. “Ini merupakan amanah yang diberikan kepada saya.

Saya akan komit terhadap tugas-tugas saya karena telah

diberi amanah sebagai Duta Pariwisata NTB,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dalam sambutannya pada pembukaan Festival Pesona Tambora secara resmi mengumumkan Emilia Contessa sebagai Duta Pariwisata NTB 2016. “Dengan ini kami menobatkan Ibu Emilia Contessa sebagai Duta Pariwisata NTB 2016,” kata Wagub.

Emilia mengatakan bahwa

potensi pariwisata NTB ini hanya perlu diatur. Sebab dengan kekayaan pariwisata yang ada, NTB tidak akan sulit mendatangkan wisatawan. Hanya saja, perlu adanya semacam aturan dan keseriusan semua pihak untuk sama-sama memajukan pariwisata ini.

“NTB punya mutiara yang sangat bagus. Baik itu mutiara yang asli maupun yang dibuat untuk asesoris. Ini juga harus ditonjolkan, agar wisatawan tahu dan semakin berminat untuk mendatangi NTEmilia Contessa B,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

Puluhan Pramuwisata NTB Dilatih Berbahasa Mandarin Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 50 orang pramuwisata asal NTB akan dilatih oleh Konjen Tiongkok di Bali untuk berbahasa Mandarin.

Tujuannya, agar pramuwisata ini bisa melayani setiap tamu asal Tiongkok (Cina) yang akan mendatangi NTB. Sebab, masyarakat Tiongkok saat ini telah melirik NTB sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang ingin dikunjungi.

“Konjen Tiongkok telah setuju untuk melatih para pramuwisata kita. Kami akan latih sebanyak 50 orang dulu. Nanti mereka yang akan membantu para wisatawan asal Tiongkok saat berada di NTB,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dana Pariwisata NTB H. Lalu Moh Faozal, S,Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (8/4).

Menurutnya bahasa mandarin sangat penting, sebab wisata NTB mulai diminati oleh masyarakat Tiongkok.

Bahkan belum lama ini konjen RRT di Bali mendatangi NTB sekaligus untuk menjalin hubungan yang lebih baik.

Apalagi belum lama ini Pe-

merintah Indonesia dan Pemerintah RRT bekerjasma meluncurkan sebuah aplikasi untuk mempermudah wisatawan yang disebut Baidu Travel. Ini merupakan kesempatan besar untuk menambah jumlah kunjungan ke Indonesia, terutama ke NTB. Mengingat RRT merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Saat ini jumlah pramuwisata yang bisa menggunakan bahasa mandarin di NTB hanya mencapai enam orang. Selain sedikit, enam orang ini juga sudah tua dan usia lanjut. Sehingga tidak dapat menyambut tamu asal madarin.

Jumlah itu hanya satu persen dari jumlah pramuwisata di NTB yang mencapai 600 orang. Ini harus diperhatikan semua pihak, baik pramuwisata maupun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebab bahasa merupakan alat komunikasi dasar yang menentukan nyaman atau tidaknya seseorang.

Apalagi masyarakat harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wisatawan, agar bisa kembali lagi mengunjun-

Mencari Pangeran Kecil Buku Pangeran Kecil atau The Little Prince karya Antoine de SaintExupéry yang cukup fenomenal itu akhirnya bisa dinikmati lewat visualisasi animasi yang ditayangkan akhir tahun lalu. Buku Pangeran Kecil masuk dalam daftar 1001 Buku yang Harus Dibaca Sebelum Mati, buku yang relevan dibaca di segala zaman dan segala usia, yang menyindir tingkah manusia dewasa dimana manusia dewasa itu banyak yang menjadi Judul : The Little Prince | manusia menyebalkan.

Pemain : Jeff Bridges, Cerita buku dengan Mackenzie Foy, Rachel film ini sedikit ada perbeMcAdams, Paul Rudd, Bud daan. Ada tokoh tamCort, Marion Cotillard, bahan yang masuk Benicio del Toro, James dalam film ini, si Gadis Franco, Riley Osborne | Kecil (Mackenzie Foy) Sutradara : Mark Osborne | yang menjadi teman Tahun : 2015.

Kakek Penerbang (Jeff Bridges). Kepada Gadis Kecil inilah Kakek Penerbang menceritakan tentang pertemuannya dengan Pangeran Kecil (Riley Osborne) pada saat ia bersama pesawatnya terhempas di sebuah gurun.

Pengalaman pertemuannya dengan Pangeran Kecil ditulis dalam berlembar-lembar kertas beserta ilustrasi Pangeran Kecil. Itulah kemudian yang diberikan kepada Gadis Kecil tersebut. Seiring waktu, pertemanan Kakek Penerbang yang kerap sibuk merancang pesawatnya ini semakin dekat. Tapi sayang, ibu Gadis Kecil (Rachel McAdams) melarangnya berteman dengan Kakek Penerbang karena Kakek Penerbang dianggap orang yang aneh. Ibu Gadis Kecil adalah sosok seorang ibu yang ambisius yang menginginkan anaknya masuk Werth Academy. Untuk memenuhi keinginan ibunya, Gadis Kecil harus mengikuti jadwal belajar yang telah disusun ibunya yang cukup membosankan bagi anaknya.

Setelah berkenalan dengan Kakek Penerbang, Gadis Kecil merasa memiliki dunia sendiri yang jauh lebih menarik daripada sekadar hidup dengan jadwal teratur yang telah disusun ibunya. Pada akhirnya Kakek Penerbang jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit. Gadis Kecil bersedih dan ia pun berencana untuk mencari Pangeran Kecil dengan harapan pertemuan Kakek Penerbang dengan Pangeran Kecil dapat memperpanjang umurnya. Akhirnya ia diam-diam pergi dengan menerbangkan pesawat Kakek Penerbang, ditemani hewan kesayangan Kakek Penerbang. Pada sebuah kota yang ganjil, ditemukanlah Mr Prince (Paul Rudd). Apakah Mr Prince itu Pangeran Kecil yang dulu menjadi sahabat Kakek Penerbang? Bagaimana Gadis Kecil mengenalinya?

Jika dibandingkan dengan cerita dalam bukunya, sepertinya cerita dalam film ini sengaja ditambahkan, dengan penambahan beberapa tokoh lain. Di film ini kita juga akan bertemu tokoh-tokoh dalam buku seperti Bunga Mawar (Marion Cotillard), Rubah (James Franco), ular Boa (Benicio del Toro), Pria Sombong, Raja, dan beberapa makhluk dewasa nan aneh yang membuat Pangeran Kecil menyimpulkan bahwa begitu anehnya orang dewasa. Pada intinya, sama seperti bukunya, film ini mengajak kita untuk tetap menghidupkan jiwa anak-anak dalam diri kita. (ynt)

gi NTB. Saat ini Pemerintah telah menargetkan sebanyak 12 juta kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Faozal mengatakan bahwa NTB akan mengambil bagian dengan menargetkan 10 persen dari 12 juta

wisatawan itu bisa mendatangi NTB. Target inilah yang menyebabkan Pemprov NTB merasa perlu untuk melakukan bimbingan atau pelatihan berbahasa mandarin terhadap pramuwisata di NTB. “Kita sudah minta Ketua

HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) NTB, Pak Aenuddin untuk menyiapkan anggotanya. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk menyambut wisatawan asal Tiongkok ke NTB,” kata Faozal. (lin)

(Suara NTB/met)

REBANA KEBO - Para Personil Sanggar Budaya Nusantara I Wayan Balik, I Wayan Wirya, I Kadek Dwi Kencana, Aris Martadi, I Komang Tirta, I Gde Parwata dan Agung Martana memainkan musik tradisional khas sumbawa Rebana Kebo di Kantor Gubernur NTB.

SUARA NTB

Senin, 11 April 2016

Bappeda Bantah Proyek ’’Techno Park’’ dan ’’Horti Park’’ Mangkrak Dari Hal. 1 Seperti jahe merah dan obatobatan nilai tinggi. Nanti bisa dikerjasamakan dengan pihak ke tiga,’’ terangnya.

Disinggung mengenai persoalan lahan yang kemudian menyebabkan terhentinya pembangunan di

sana? Chairul mengatakan bahwa memang sebelumnya belum pernah dikaji.

Pemda Loteng, katanya, ketika ditunjuk sebagai salah satu lokasi pembangunan horti park oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu kemungkinan terlalu bersemangat.

“Jadi Pemkab Lombok Tengah sudah memahami itu.

Tapi nampaknya memang bersemangat Lombok Tengah sehingga lupa statusnya yang masih dalam sengketa. Kalau sudah clear 100 hektar, insya Allah kita akan lanjutkan pengembangan horti park,’’ pungkasnya. (nas)

Perkuat Komunikasi di Tengah Distorsi Dari Hal. 1 “Saat itu memang beliau sampaikan, karena empat direksi terdahulu tidak lulus fit and proper test. Kalau berbicara dananya, itu ada di rekening Mandalika Resort. Kalau sekadar membangun Novotel, di rekening itu sudah bisa. Cuma masalahnya tidak bisa dieksekusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan APBNP 2015, pun menurut Willgo pihaknya melakukan upaya bersama untuk mengawal pembahasan di Badan Anggaran.

Dana sebesar Rp 250 miliar sempat dimasukkan dalam APBN, untuk pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

Pihaknya juga berbicara dengan Menteri Keuangan soal perlunya ada putra daerah yang masuk dalam manajemen pengelola kawasan tersebut.

“Meminta orang yang Pak Gub percaya, itu masuk ke sana.

Yaitu Gita Ariadi,” ujar Willgo. illgo menambahkan, janji Presiden Joko Widodo untuk mengucurkan dana sebesar Rp 1,8 triliun ke Kawasan Mandalika pun sudah disampaikannya kepada Menteri Keuangan.

Kepada Menteri Keuangan, Willgo menegaskan, “Saya mendapatkan amanah dari teman-teman termasuk Gubernur terkait dengan itu. Tolong diklarifikasi dan konfirmasi dengan pak presiden. Karena pada pembahasan APBNP ada usulan terhadap PNM, tidak ada masuk di sana.”

Sayangnya, dalam proses pembahasan APBN 2016, Willgo yang merupakan politisi Gerindra terpaksa harus mendukung keputusan partainya yang sempat menolak RAPBN 2016 usulan pemerintah. Penolakan disampaikan karena target penerimaan negara yang saat itu tidak realistis di satu sisi, sementara belanja pemerintah justru terlalu ambiusius di sisi lain.

Pada akhirnya, setelah komunikasi dengan presiden, menteri keuangan, kita terima dengan catatan-catatan,” ungkapnya.

Sayangnya, lagi-lagi anggaran yang diperjuangkannya tidak masuk dalam Penanaman Modal Nasional. Kini, Willgo dan rekanrekannya hanya bisa berharap APBN Perubahan 2016 untuk mengkongkretkan kembali janji Presiden Joko Widodo tersebut.

“Saya tidak tahu, pemerintah akan mengajukan APBNP 2016 ini sekitar akhir April atau bulan Mei. Tetapi APBNP yang akan diajukan ini, APBNP yang belum pernah terjadi di republik ini,” ujarnya.

Menurut Willgo, postur APB-

NP 2016 kemungkinan masih sangat tidak realistis dilihat dari target penerimaan yang dibuat.

Target besar itu membuat banyak sektor usaha yang seperti dikejar-kejar pajak. “Saya dengar di sini beberapa developer menyatakan dirinya pailit, karena utang.

Ada uang di bank, dibekukan. Ini kan tidak sehat ini,” ujarnya.

Ia menilai, APBNP 2016 adalah salah satu APBN dengan postur paling memprihatinkan dan kemungkinan menjadi APBN paling buruk dalam sejarah republik kita. ‘’Akan ada shortcut 10 sampai 15 persen. Shortcut ini kita nggak tahu, apakah termasuk hal-hal yang di NTB secara general apa sebagainya. Dan kita akhirnya mencetak utang baru,’’ sesal Willgo.

Terlepas dari kompleksnya pembahasan APBN yang akan dihadapi nanti, Willgo menegaskan dirinya akan tetap berupaya menagih apa yang sudah dijanjikan presiden kepada masyarakat NTB. Terkait Global Hub, Willgo mengutarakan bahwa setelah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bertemu dengan Menteri Keuangan, rencananya dalam bulan ini Menteri Keuangan akan datang bersama dengan sejumah petinggi Indonesian Development Bank. “Saya kira ini hal yang baik, karena kombinasi APBD, APBN, dan investasi murni dari luar.”

Willgo menegaskan dirinya juga terus melakukan pembaruan informasi soal NTB melalui rekan-rekannya yang berkunjung ke Jakarta. Dari situ, ia mengetahui bahwa saat ini konsep wisata halal memang telah menjadi isu besar di NTB. Namun, Willgo menegaskan bahwa wisata halal tidak boleh difokuskan hanya pada aspek kemasan semata. Kampanye atau promosi wisata halal ini menurutnya harus seiring sejalan dengan penyediaan fasilitas wisata halal di NTB. ‘’Kita tak ingin tagline-nya saja, branding-nya saja, tapi pada kenyataan di sini tidak. Bahkan itu menjadi kekecewaan, disappointed. Ketika mereka datang, tibatiba tidak seperti yang mereka bayangkan, imajinasi mereka.

Memang kita ingin depresiasi, ingin lakukan pembedaan, tapi harus clear dulu. Infrastruktur dasar menjadi penting. Infrastruktur halal itu seperti apa. Kedua, terkait dengan lifestyle juga.

Karena ini sebuah gagasan besar, yang kita semua bertangggung jawab untuk bisa mewujudkan itu,’’ serunya.

Menurut Willgo, sejumlah ob-

jek wisata yang sudah terlanjur dikelola dengan gaya wisata konvensional kemungkinan akan sulit untuk mengadopsi gaya wisata halal. Salah satu contoh adalah bagaimana mengembangkan wisata halal di Lombok Utara, yang sebagian besar objek wisatanya dibangun dengan gaya berwisata konvensional yang cenderung bebas dari ikatan nilai.

“Kita tahu bagaimana lifestylenya di sana. Mengatakan halal susah sekali,” ujarnya.

Willgo menambahkan, beberapa hari lalu dirinya mendapatkan gambaran yang cukup mengejutkan soal potensi Lembaga Keuangan Mikro di NTB. Informasi yang dihimpunnya dari Lombok Utara menyebutkan, salah satu Badan Usaha Milik Desa di Lombok Utara ternyata memiliki aset hingga Rp 1,3 miliar.

“Cuma karena tidak diawasi oleh lembaga yang memiliki otoritas terkait dengan keuangan, maka kita coba eliminate dengan OJK, karena ini menyangkut dengan transaksi keuangan. Menerima, menyalurkan, dan sebagainya, uang masyarakat,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, saat ini menurutnya masyarakat juga masih membutuhkan dukungan pengembangan kapasitas ekonomi melalui Kredit Usaha Rakyat. Willgo menyebutkan, saat ini terdapat Rp 103 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk KUR. Tetapi, serapan KUR untuk masyarakat ternyata sangat kecil.

Kendalanya, masyarakat kita ternyata tidak memiliki aset yang bisa diagunkan. KUR baru bisa diperoleh jika masyarakat mampu memberikan jaminan berupa aset dengan nilai tertentu. Faktanya, sejumlah masyarakat dengan ekonomi lemah tidak memiliki aset yang dinilai cukup layak oleh perbankan. ‘’Realisasi KUR rendah sekali. Masyarakat kita ini usahanya feasible, tapi tidak bankable,’’ tegas Willgo.

Menanggapi banyaknya masukan untuk pihaknya, Willgo menyadari bahwa sebagai pejabat yang dipilih oleh masyarakat dirinya harus memberikan kontribusi yang besar pula kepada masyarakat.

Karenanya, ia membuktikan apresiasinya kepada forum diskusi seperti yang diselenggarakan Suara NTB. “Saya mengapresiasi forum ini. Kalau ada titipan aspirasi kepada kementerian dengan kami, di badan anggaran, akan kami cek untuk ditindaklanjuti,’’ ujarnya. (aan/ndi/ ron/nas/lin/why)

Halaman 19

Festival Teluk Bima Dari Hal. 1 Diantara sekian banyak kegiatan yang digelar serangkaian

FPT 2016, juga berlangsung Festival Teluk Bima. Festival Teluk Bima kegiatannya berupa lomba renang amatir, lomba

dayung dan festival perahu hias tradisional. Peserta yang mengikuti lomba adalah masyarakat umum, khususnya

dari Kota Bima. Kegiatan ini juga dirangkai dengan Festival Mbojo yang berlangsung pada Sabtu (9/4) di Teluk Bima. (*)

Menagih Peran Para Politisi NTB di Senayan Dari Hal. 1 Agus menilai, untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar tersebut, Pemprov NTB membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan para penentu kebijakan dari berbagai lini.

Salah satunya adalah dengan para anggota DPR RI yang akan memperjuangkan kepentingan NTB di pentas nasional. ‘’Tetapi saya dengar temanteman di daerah agak susah juga berkoordinasi dengan teman-teman di (DPR) pusat.

Ini kira-kira apa persoalannya,’’ ujar Agus. Ia menegaskan, persoalan-persoalan tersebut perlu diuraikan dan dicarikan jalan keluarnya melalui diskusi tersebut.

Dari proses diskusi memang terungkap sejumlah persoalan yang tampaknya perlu menjadi catatan untuk memaksimalkan kontribusi para Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB. Catatan pertama yang mengemuka adalah belum maksimalnya koordinasi formal antara para anggota DPR tersebut dengan pemerintah daerah di NTB. Problem ini diutarakan oleh sejumlah peserta diskusi.

Chairul Mahsul mencontohkan, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi NTB, 4 April 2016 lalu, pihaknya sudah mengundang para anggota DPR RI Dapil NTB dan DPRD Provinsi NTB. “Dalam Musrenbang kemarin, DPR RI tidak ada, DPD RI hanya Pak Suhaimi dan DPRD NTB hanya Pak Mori yang hadir,” ungkap Chairul.

Terkait ini, Raihan Anwar balik menuding bahwa waktu penyelenggaraan Musrenbang justru tidak tepat karena para anggota DPRD NTB tengah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Ia beralasan, jadwal kunjungan kerja ke luar daerah itu sudah disusun sejak empat bulan lalu.

Sementara Willgo Zainar mengaku baru menerima undangan Musrenbang sehari sebelum Musrenbang digelar.

Keterlambatan undangan ini membuat mereka tidak bisa hadir karena adanya agenda di DPR RI yang sudah lebih dulu terjadwal dan tidak bisa mereka tinggalkan.

Terlepas dari alasan tersebut, absennya para anggota DPR RI, DPD RI dan anggota DPRD NTB itu cukup disayangkan mengingat hasil Musrenbang Provinsi NTB sebenarnya sudah mencerminkan kebutuhan daerah yang perlu dibiayai oleh APBD maupun APBN. Khusus bagi anggota DPR RI, Musrenbang bisa memberikan mereka banyak bahan yang perlu diperjuangkan sekembalinya mereka ke

Senayan.

Ahyar Fadly berpendapat, saat para anggota DPR RI telah resmi terpilih, mereka seharusnya sudah tidak lagi berada dalam sekat kepentingan partai. Dalam artian kepentingan partai (Ahyar menyebutnya sebagai ideologi partai) seharusnya sudah tidak lagi menjadi prioritas utama para anggota DPR RI tersebut.

“Ketika mereka sudah dipilih oleh masyarakat mewakili konstituen yang begitu banyak, ideologi partai politik pada saat itu seharusnya cair,” ujarnya. Tampaknya, tautan kepentingan partai dengan anggota DPR RI inilah yang tak jarang menjadi pengganjal mereka dalam membangun kolektifitas kerja sebagai kumpulan wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan daerah pemilihannya.

Ahyar menyebutkan untuk mendukung peran dan fungsinya, para anggota DPR telah didukung dengan berbagai perangkat dan fasilitas. Misalnya, mereka diberikan kesempatan reses sedikitnya empat kali dalam setahun. Setiap reses, para anggota DPR RI dapat meluangkan waktu untuk bertemu dengan SKPD tertentu yang relevan dengan bidang tugas mereka di komisi masingmasing. Ahyar bahkan menyarankan pola semacam ini dilakukan bersama dengan seluruh anggota DPR RI Dapil NTB. Salah satu contoh rencana besar yang bisa didorong realisasinya melalui mekanisme ini adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di NTB. Dengan duduk bersama para penentu kebijakan di daerah, anggota DPR RI Dapil NTB bisa membangun pemetaan yang lebih komprehensif, disertai dengan acuan nyata mengenai apa yang harus mereka lakukan di Senayan. Menurut Ahyar, ruang semacam ini dapat menjadi ruang bebas, tempat para anggota DPR melepaskan sekat parpol masing-masing.

Sayangnya, yang seringkali terjadi tidak demikian. Ahyar mencontohkan, saat Presiden atau Wakil Presiden berkunjung, akan ada banyak janji yang terucapkan. Lalu, banyak yang berebut mengumumkan janji tersebut melalui berbagai media. “Setelah itu ada tidak perkembangan. Ini seperti mati suri. Jangan-jangan negara ini tidak punya anggaran untuk menangani KEK itu,” ujarnya.

Firmansyah memberikan penilaian yang sedikit berbeda terkait persoalan ini. Firman menilai, problem dalam pelaksanaan kerja-kerja para wakil rakyat NTB di tingkat nasional tidak saja mencakup aspek formal pekerjaan mere-

ka, melainkan juga aspek personal atau individual.

Ia memandang, saat ini banyak wakil rakyat yang justru terjebak pada melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan komunikasi secara formal. Padahal, jika kapasitas personal masing-masing anggota DPR RI diarahkan ke NTB, bisa saja mereka memberikan hasil yang tak manfaatnya tidak kalah besar. ‘’Tanpa berkumpulpun, anggota-anggota DPR dengan kapasitas dan jaringan yang mereka punya, sebenarnya bisa mendorong persoalan-persoalan ke-NTB-an,’’ ujarnya.

Firman mencontohkan, seorang anggota DPR yang memiliki jaringan usaha atau bisnis tertentu bisa saja secara individu berinisiatif membangun atau mengarahkan jaringannya tersebut ke NTB. Pola semacam ini dinilainya bisa memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi daerah.

“Dari perspektif investasi, misalnya. Tanpa syarat formal mereka bisa membangun itu.

Dan yang penting juga, kita tak perlu menunggu secara kolektif untuk menyelesaikan persoalan kelembagaan ini. Mewacanakan saja dulu sudah lebih penting,” ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Unram ini. Firman menilai, model peranan yang demikian tidak membutuhkan koordinasi secara formal karena bisa dilakukan dengan inisiatif personal.

Meski demikian, Firman pun tak menampik bahwa anggota DPR RI Dapil NTB tak mungkin mengabaikan tugas formal mereka. “Kita tidak bisa menafikan, mereka juga harus berdiskusi menyampaikan gagasannya secara kelembagaan. Mendorong Jokowi misalnya, ketika dia berjanji menyumbang Kawasan Mandalika itu Rp 1,8 triliun,” ujar Firmansyah.

Ia menilai, tugas untuk mendorong terpenuhinya komitmen-komitmen Presiden Joko Widodo terhadap NTB harus dilakukan secara kelembagaan. Menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk memantau realisasi dari komitmen tersebut. Para anggota DPR RI, menurutnya tidak boleh tinggal diam dan menunggu Presiden mewujudkan janji-janjinya sendiri.

Untuk jenis tugas yang bersifat kelembagaan ini, kemampuan personal saja memang tidak akan mencukupi.

Tugas yang demikian harus dikerjakan secara kelembagaan pula, melibatkan tidak saja seluruh DPR RI Dapil NTB. Melainkan juga suara yang bernada sama

dari para penentu kebijakan di daerah.

Untuk mewujudkan inilah, setiap anggota DPR RI dan penentu kebijakan di daerah harus melepaskan ikatan kepentingan dan latar belakang budaya politik di partai masing-masing. Firman khawatir, jika perbedaan kepentingan dan hambatan komunikasi tidak diuraikan, maka kerjakerja bersama akan sulit dijalankan.

Akhdiansyah mengakui, selama ini isu-isu besar yang sedang ditagih pemerintah daerah dari pemerintah pusat memang belum menjadi isu bersama bagi 10 anggota DPR RI Dapil NTB. “Bahwa soal KEK Mandalika, soal Global Hub, soal Samota belum menjadi common issue (isu bersama) dari 10 anggota DPR RI dapil NTB. Masih terpisah secara parsial. Ruang bersama selalu dimaknai secara normatif,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, ujar Akhdiansyah, pemerintah daerah memang pernah menginisiasi pembicaraan menyangkut sejumah isu besar yang perlu diperjuangkan para wakil rakyat NTB. Namun, upaya itu baru dilakukan setelah adanya pernyataan dari sejumlah politisi lokal soal kurangnya perhatian terhadap isu-isu regional alias isu-isu NTB yang harus digaungkan ke pemerintah pusat.

Akhdiansyah menilai, fenomena ini mengindikasikan adanya kecenderungan pola komunikasi yang reaktif.

Komunikasi baru dibangun saat ada yang menyuarakan protes. “Cenderung kita reaktif, tidak berbicara soal hal-hal yang strategis,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, sejauh ini isu-isu pembangunan kawasan ekonomi khusus di NTB beserta sejumlah komitmen pembangunan lainnya memang belum banyak dibicarakan secara bersama. Belum lagi jika menimbang terpisahnya para anggota DPR RI Dapil NTB di komisi-komisi yang berbedabeda. Helmy Faishal Zaini sendiri duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata dan olahraga. “Tentu kerja-kerjanya ketika reses, turun ke lapangan menghimpun soal itu. Artinya, DPR RI masih sangat fokus pada isu sektoral masing-masing,” ujarnya.

Akhdiansyah mengakui, ruang untuk mempertemukan para anggota DPR RI Dapil NTB dengan penentu kebijakan di NTB memang sangat dibutuhkan. “Kita butuh konsolidasi bersama dan ini bisa diinisiasi dengan baik oleh Suara NTB,” sarannya. (aan/ ndi/ ron/nas/lin/why)

adanya pemikiran yang menganggap bahwa pemberlakuan Perda ini nantinya akan melahirkan kekuatan yang bersifat memaksa. ‘’Padahal tidak seperti itu yang kita maksud dari desain Perda ini. Bahwa kita ingin menarik sebanyak-banyaknya wisatawan muslim yang (jumlahnya) sangat fenomenal di dunia sekarang ini,’’ ujarnya.

Menurut Firmansyah, dengan meluasnya kampanye NTB sebagai daerah wisata halal dunia, maka upaya serupa juga harusnya mulai dilakukan oleh anggota DPR RI Dapil NTB. “Misalnya, kerjaan Pak Helmi, di komisi yang membidangi pariwisata, kita sudah terkenal, image dunia bahwa NTB ini sebagai world halal destination. Teman-teman DPR harus berpikir, turunan dari kegiatan itu apa?

Supaya ekonomi masyarakat ini berkembang,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, H. M. Nursaid juga mengemukakan pentingnya menguatkan ikon NTB sebagai destinasi wisata halal dunia.

Bila perlu, ujarnya, salah satu destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa bisa saja didesain sebagai destinasi khusus untuk wisata halal.

Akhdiansyah juga mengaku sependapat soal perlunya meluaskan kampanye NTB sebagai daerah wisata halal dunia. Ia menegaskan, Helmy Faishal Zaini secara personal sesungguhnya ikut menginisiasi kampanye wisata halal ini.

Menurutnya, ide untuk membangun skema wisata halal di NTB tercetus akibat sebuah insiden saat mereka ditawari makanan non-halal di sebuah hotel berbintang di NTB. “Saat itu lalu ada beberapa anggota Fraksi PKB memprotes pemilik hotel, bahwa standarnya hotel ini seperti apa kok sampai ada menu seperti ini? Boleh berskala internasional tetapi local wisdom juga harus dihormati,” kenangnya.

Sejak itu diskusi mengenai upaya membangun brand wisa-

ta halal di NTB dimulai. “Saat itu Pak Helmi mengutarakan ide soal halal destination tourism. Dilontarkan terus-menerus, diskusi dengan Pak Faozal (Kadisbudpar NTB), sebagai leading sector di bidang pariwisata. Disepakati beberapa item yang diteruskan,” ujarnya. Ia mengakui, pekerjaan-pekerjaan semacam ini memang seringkali tidak terpublikasikan secara luas sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahuinya.

Raihan Anwar mengemukakan kisah senada soal kinerja anggota DPR RI Dapil NTB dari Partai Nasdem, Dr. Kurtubi. Menurutnya, sejauh yang ia amati, Dr. Kurtubi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk NTB. “Misalnya Pak Kurtubi sudah membahas terkait dengan menangani krisis listrik di NTB ini.

Di mana, di NTB ini, sekali seminggu bahkan bisa hampir setiap hari selalu ada pemadaman,” ujarnya.

Raihan menambahkan, Kurtubi juga memberikan atensi yang cukup besar mengenai pembangunan Global Hub di Kabupaten Lombok Utara. Pada persoalan pertambangan yang menjadi bidang tugasnya di DPR RI, Raihan mengungkapkan bahwa Kurtubi telah ikut meminta adanya pembangunan smelter di NTB, bukan di luar daerah.

Dengan adanya pembangunan smelter, diharapkan akan ada multiplyer effect untuk kesejahteraan rakyat NTB. ‘’Intinya saya apresiasi dari gagasan mereka, tetapi yang ingin kita lihat adalah, apapun bentuk gagasan itu harus bisa tertuang dalam APBN tahun berjalan. Misalnya rencana pembangunan KEK Mandalika, itu sudah masuk dalam delapan KEK di Indonesia, itu sudah resmi. Tetapi ketika berbicara mengenai pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp 280 miliar itu juga harus ada di dalam APBN itu,’’ ujarnya. (aan/ndi/ ron/nas/lin/why)

Beban Berat, Fasilitas pun Besar Dari Hal. 1 Sejumlah politisi DPRD NTB menilai, para anggota DPR RI Dapil NTB lebih banyak terjebak pada kerja seremonial semata dan tidak cukup berkontribusi mengawal terpenuhinya janji-janji pemerintah pusat terhadap NTB. Kritikan itu menjadi salah satu fenomena yang dibahas dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB yang bertema “Menakar Peran Wakil Rakyat NTB di Pentas Nasional”, Sabtu (9/4).

Saat didesak untuk berkomentar terkait aksi protes sejumlah rekannya di DPRD NTB itu, Anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, SE, M.Si mengakui adanya alasan yang cukup kuat yang melandasi protes tersebut. Ia menegaskan, sebagai pejabat dengan fasilitas yang cukup besar, memang wajar jika masyarakat menagih kontribusi para anggota DPR RI terhadap pembangunan daerah.

Raihan mencontohkan, untuk biaya sekali reses saja, seorang anggota DPR RI dibekali anggaran sekitar Rp 150 juta.

Setahun, mereka setidaknya melaksanakan empat kali reses. Uang itu belum dihitung dengan biaya perjalanan dinas mereka ke daerah. Karena itulah, Raihan menilai cukup wajar jika anggota DPR RI dibebani harapan yang cukup besar oleh masyarakat kita. ‘’Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan, mesti harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Tetapi karena ini suatu keputusan politik, tidak bisa saya mengatakan banyak hal,’’ ujarnya.

Pernyataan Raihan tersebut selaras dengan yang disampaikan sejumlah peserta diskusi lainnya. Jika diurutkan, daftar harapan dan rencana masyarakat NTB yang perlu diperjuangkan para anggota DPR RI di Senayan memang cukup panjang. Mulai dari dukungan APBN untuk NTB,

dukungan anggaran untuk Kawasan Mandalika, Samota, Global Hub, mendatangkan investasi ke NTB, hingga ikut menggencarkan kampanye wisata halal NTB di tingkat nasional dan internasional.

Sebagai contoh, jika mencermati APBN tahun 2016, salah satu yang cukup memprihatinkan adalah besaran dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk NTB. Di APBN 2016 ini, besaran dana perimbangan yang diterima NTB sangat mengecewakan. Khususnya, dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Tren penerimaan DAU Pemprov NTB sejak 2011 sampai 2015 memperlihatkan peningkatan yang berkisar antara 5,79 persen sampai 20,13 persen dengan kenaikan DAU rata-rata sebesar 12 persen per tahun. Namun, rendahnya kenaikan DAU yang diterima Pemprov NTB di tahun 2016 membuyarkan tren itu.

Kenaikan DAU tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 hanya mencapai 2,6 persen. Kenaikan ini sangat jauh dari prediksi awal sebesar 15 persen dengan mengasumsikan tren kenaikan rata-rata 10 persen per tahun, plus perhitungan berdasarkan masuknya indikator baru yakni provinsi bercirikan kepulauan.

Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH menegaskan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa daerah bercirikan kepulauan seperti NTB dapat dibekali dengan porsi DAU yang lebih besar karena karakteristik wilayahnya yang demikian. Untuk diketahui, saat ini NTB termasuk tujuh provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. ‘’Undang-undang sudah mengatakan bahwa daerah bercirikan kepulauan itu treatment-nya berbeda,’’ ujar Chairul. Ia menilai, estimasi pen-

ingkatan DAU sebesar 15 persen untuk NTB adalah hal yang sangat masuk akal. Namun, kenyataan yang tertulis di atas kertas APBN rupanya menjungkirkan perkiraan itu.

Besaran DID untuk NTB juga membuat Chairul harus mengurut dada. Ia mensinyalir, formula baku yang seharusnya dijadikan pedoman menyusun DID untuk NTB tampaknya telah diabaikan. Walhasil, DID untuk NTB yang mencapai Rp 24 miliar pada 2015, turun menjadi Rp 5 miliar pada 2016.

Chairul membandingkan angka ini dengan NTT yang tahun ini memperoleh Rp 33 miliar DID. Padahal, laporan keuangan Pemprov NTT tidak memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Dilihat dari indikator penurunan angka kemiskinan pun NTB memiliki rekam jejak yang lebih mengkilap.

“Indonesia Top Mover, itu NTB pasti masuk. Tapi kenapa justru NTT dapat DID lebih besar daripada kita. Itu menurut kami tidak adil. Sehingga kami bersurat ke Presiden dengan tembusan ke DPD dan DPR RI,” ujar Chairul.

Namun, menurut Chairul, yang merespons surat mereka baru anggota DPD RI. “DPD mengundangkan kami salah satu direktur di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita bisa diskusi di situ,” katanya.

Problem lain yang juga membutuhkan dukungan dari para anggota DPR RI Dapil NTB adalah persoalan krisis daya listrik yang masih menghantui NTB. Lagi-lagi, problem ini direspon bukan oleh para anggota DPR RI, melainkan anggota DPD RI. Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) juga masih jauh dari harapan pemerintah daerah di NTB. Chairul menyebutkan, tahun ini pihaknya mengajukan Rp 4,1 triliun DAK ke pemerintah pusat. Namun, besaran yang

mereka terima ternyata tidak sebesar yang diusulkan.

Meski banyak aspirasi masyarakat NTB yang tak tertampung oleh pemerintah pusat, namun Chairul tak sependapat jika ini dibebankan sepenuhnya kepada para wakil rakyat NTB. Ia pun memperkirakan bahwa di luar mekanisme formal, para anggota DPR RI tentu telah berkontribusi memperjuangkan aspirasi yang berkembang di daerah.

“Ada beberapa anggota DPR RI yang ikut mengawal itu.

Tetapi jujur saja, teman-teman 10 anggota DPR RI itu susah berbuat,” ujarnya. Menurut Chairul, 10 anggota DPR RI dari NTB memang akan sulit memberikan warna dominan pada proses pembahasan APBN yang demikian kompleks. Menurutnya, APBN yang dilahirkan terkadang sangat jauh berubah dari usulan semula. Lebih sulit lagi untuk melacak di tahap mana perubahan terjadi.

“Kalau pola pembahasan APBD Provinsi itu, kalau kami mengajukan RAPBD, jadi RAPBD plus. Jadi deviasinya sangat kecil sekali. Tapi kalau di APBN tentu bisa jadi B, C dan D. Ini yang saya lihat seperti itu. Saya tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap menjadi B, C, atau D,” ujarnya.

Akademisi Unram, Dr. Firmansyah, berharap anggota DPR RI Dapil NTB bisa memberikan kontribusi personal di luar peran formalnya. “Mungkin ada upaya, ada tindakan moral dalam mendatangkan investor. Kita berpikiran banyak pengusaha besar di luar sana. Saya sempat berpikiran bisa ndak, mereka itu kita tarik ke Sumbawa, Bima atau NTB, untuk simpan uangnya dan menanam uangnya. Mereka bisa bangun industri. Bisa membuat jasa keuangan. Jadi, kita pindahkan itu untuk masyarakat-masyarakat lokal,” saran Firman.

Dukungan untuk mendorong datangnya investasi dan pen-

guatan masyarakat lokal ini, menurut Firmansyah bisa dilakukan mengingat kuatnya kapasitas personal sejumlah anggota DPR RI kita. “Dengan kapasitas teman-teman yang punya jaringan yang luas, saya pikir bisalah secara moral, cobalah membangun industri.

Jangan sampai ketika pemilihan walikota dan bupati, pulang dengan alasan mau membangun daerah,’’ ujarnya.

Ia menambahkan pula pentingnya anggota DPR RI membangun komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat tahu bahwa wakil rakyat mereka telah melakukan sesuatu untuk NTB. “Ini penting, karena ada kegelisahan di masyarakat. Kita ndak enak juga wakil-wakil kita dibully, padahal mereka bekerja di kesunyian,” ujarnya.

Ahyar Fadly mengungkapkan, belum adanya realisasi sejumlah program besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok, sedikit banyak memperlihatkan belum maksimalnya dorongan dari penentu kebijakan. Ia khawatir, para penentu kebijakan – termasuk para anggota DPR RI melakukan perjuangan ini secara parsial. ‘’Saya usulkan ada semacam ruang bebas, sehingga di sana anggota DPR dan DPD bisa keluar dari ideologi politiknya masing-masing. Bila perlu rakyat dan SKPD hadir.

Sehingga tidak keluar dari apa yang harus dikawal. Apa yang telah diputuskan di Musrenbang dan sebagainya,’’ ujar Ahyar.

Tuntutan lain yang saat ini sedang menjadi salah satu fokus pemerintah daerah di NTB adalah melakukan kampanye wisata halal. Sayangnya, di tingkat lokal pun konsep wisata halal sendiri memang masih diwarnai perbedaan pemahaman.

Adanya perbedaan pemahaman ini diakui Anggota DPRD NTB, Raihan Anwar. Saat berbicara soal Perda Wisata Halal, Raihan menangkap masih

Senin, 11 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penetapan Sekda

Kemendagri Minta Data Tambahan ke Pemprov NTB (Suara NTB/rus)

H. Syamsudin

(Suara NTB/rus)

Lalu Muhir

Penggunaan Dana Desa Dinilai Terlalu Banyak Regulasi Selong (Suara NTB) Penggunaan dana desa dinilai terlalu banyak intervensi dan penekanan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Regulasi yang menyangkut penggunaan dana desa dinilai terlalu banyak regulasi. Bahkan tidak jarang ada yang tumpang tindih dan menimbulkan kerancuan dan kebingungan di tingkat desa.

Hal ini diakui Ketua Forum Kepala Desa (FKKD) Lotim, Lalu Muhir. Ditemui di Selong, Muhir yang juga Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga ini menyebut sejumlah aturan yang harus diikuti desa antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Menteri Desa (Permendesa), Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Belum lagi ada Peraturan Bupati. ‘’Teranyar desa dilarang untuk melakukan pengaspalan jalan menggunakan dana desa. Alasan regulasi desa tidak punya tenaga ahli untuk pengerjaan pengaspalan jalan. Sampai sekarang, sudah tiga bulan berlalu, dana yang akan digunakan desa belum ada yang diterima,’’ akunya.

Menyikapi persoalan itu, para kades katanya harus berani melawan regulasi yang dikesan terlalu mengintervensi desa.

Padahal, menteri desa sudah mengingatkan agar pemerintah tidak menyulitkan desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), H. Syamsudin yang dikonfirmasi Sabtu (9/4) lalu menjawab, beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan BPKP. Diakuinya, aturan menyatakan tidak boleh desa melakukan pengaspalan jalan yang bukan menjadi kewenangannya. “Jalan di luar status jalan desa, artinya jalan yang besar itu tidak boleh,” katanya.

Sedangkan jalan yang merupakan kewenangan dari desa itu dan menjadi kebutuhan prioritas desa, dan sudah berdasarkan musyawarah di tingkat desa tidak masalah untuk dikerjakan.

Pihaknya tidak menampik aturan yang mengatur penggunaan dana desa cukup banyak. Mulai dari Premendagri, Permendes dan Permenkeu. Termasuk, ada aturan yang tumpang tindih.

Menyikapi persoalan tersebut, Pemda kemudian mengambil langkah agar tidak membuat desa bingung. Aturan yang dinilai tumpang tindih tidak digunakan dan diarahkan desa menggunakan Peraturan Bupati. ‘’Perbup ini sudah saya komunikasikan dengan Kementerian Desa dan dipersilakan,’’ tuturnya.

Desa lebih diarahkan menggunakan Perbup jika ada aturan yang dianggap remang-remang penafsirannya. Pertimbangan utamanya, tidak bertentangan dengan aturan di atas. ‘’Kita siap pertanggungjawabkan,’’ jelasnya.

Diakuinya, dalam penggunaan dana desa sudah diingatkan menteri agar tidak terlalu didikte. Desa jangan terlalu kaku menggunakan anggaran. Tapi bagaimana kegiatan pembangunan yang dijalankan, baik fisik maupun non fisik, untuk kepentingan masyarakat di desa.

Mengenai keterlambatan pencairan dana desa, lanjut Syamsudin, dibantah karena alasan ada perubahan banyak aturan yang mendadak-mendadak. Khusus dana desa, terlambat pencairannya dari pusat dan pusat baru mentransfer 31 Maret lalu ke rekening kas daerah. Dalam waktu dekat, jika sudah lengkap syaratnya, maka segera transfer ke desa. (rus)

LKPJ Gubernur Bakal Didalami Gabungan Komisi Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, mengatakan Dewan akan mendalami Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur atas pelaksanaan APBD 2015. Mahalli mengungkapkan LKPJ Gubernur itu akan didalami oleh gabungan komisi DPRD NTB. ‘’Nanti kita lihat. Insya Allah tidak akan ada pansus.

Paling banter nanti gabungan komisi-komisi yang akan mendalami, tidak sampai pansus,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (9/4) malam usai menghadiri opening ceremony Festival Pesona Tambora di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyampaikan LKPJ 2015 pada Rabu (6/4) pekan lalu. LKPJ itu berisi capaian kinerja Pemprov terkait dengan pelaksanaan program tahun 2015 yang dibiayai APBD. Menurut Mahalli, LKPJ Gubernur itu ditargetkan tuntas dibahas paling lambat awal Mei mendatang. ‘’Harus selesai bulan ini atau awal bulan depan. Dalam paripurna kemarin ada fraksi yang tak hadir tapi sudah menyerahkan pandangan fraksi yang tertulis,’’ terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pembahasan LKPJ itu akan dilanjutkan pada Senin (11/4) ini dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan. ‘’Dalam aturan LKPJ Gubernur itu bukan diterima atau ditolak. Paling dalam pandangan DPRD, hanya memberikan koreksi atau pandangan. Itu saja, tidak ada kewenangan kita untuk menolak,’’ pungkasnya. (nas) TGH.Mahalli Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan Presiden mengenai penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hingga saat ini belum keluar. Belum lama ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta data tambahan ke Pemprov NTB terkait dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Bank NTB, yang menetapkan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH sebagai komisaris bank milik daerah itu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, mengenai perkembangan usulan calon Sekda NTB yang telah dikirim gubernur ke Presiden melalui Mendagri. ‘’Kami dihubungi, kementerian (Kemendagri) minta su-

rat penetapan Pak Sekda sebagai Komisaris Bank NTB. Hanya itu yang diminta dilengkapi dan sudah kita kirim. Hari Jumat minggu yang lalu diminta,” kata Suruji ketika dikonfirmasi usai menghadiri opening ceremony Festival Pesona Tambora di Lapangan Bumi Gora Kantor

Gubernur, Sabtu (9/4) malam.

Suruji mengatakan, data tambahan yang diminta Kemendagri itu merupakan hasil RUPS para pemegang saham PT Bank NTB yang mengangkat dan menetapkan H. Muhammad Nur sebagai komisaris. Menurutnya, Kemendagri hanya meminta

dikirimkan dokumen itu saja.

“Waktu itu langsung kami minta di Biro Ekonomi dan langsung dikirim. Dalam surat itu, semua pemegang saham, bupati/walikota dan gubernur tandatangan. Hanya itu saja bahan tambahan yang diminta oleh kementerian,’’ jelasnya.

Suruji menambahkan, proses penetapan Sekda yang diusulkan gubernur tak lantas cepat keluar. Pasalnya, dari tiga nama yang diusulkan gubernur masih melalui proses di Kemendagri. Kemendagri membentuk Tim Penilai Akhir. ‘’Itu prosesnya panjang.

Harus melalui penelitian segala macam. Tetap itu, melalui Tim Penilai Akhir di Kemendagri. Administrasinya tetap diproses di Kemendagri, di Sekretaris Kabinet juga di proses rekomendasi Presiden,’’ jelasnya.

Gubernur telah mengirimkan tiga nama calon Sekda ke Presiden. Informasi yang beredar, tiga besar calon Sekda itu adalah Kepala Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M. Sc, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H.L. Gita Ariadi, M. Si dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Dr. H. Abdul Hakim, MM. (nas) (Suara NTB/bul)

MEPES - Mencari bulir-bulir padi diantara jerami yang sudah dibuang usai panen atau dikenal dengan mepes, menjadi pekerjaan sampingan perempuan paruh baya ini. Hasilnya lumayan untuk menyambung hidup, di tengah merambat naiknya harga kebutuhan pokok termasuk beras.

Danrem 162/WB Diganti

Lalu Rudy Merasa Terkesan Selama di NTB Posisi Komandan Korem 162/Wira Bhakti resmi beralih. Ini ditandai dengan turunnya Surat Keputusan (Skep) kepindahan Danrem Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, ST.,MSi menjadi Irdam IX/Udayana di Provinsi Bali. Penggantinya, Kol. Inf. Farid Makruf, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajasdam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat. Lalu Rudy Irham Srigede mengucapkan terimakasih kepada masyarakat atas support selama dirinya bertugas di NTB. SKEP itu diketahui turun Jumat (8/4) lalu. Danrem Lalu Rudy Irham Srigede dikonfirmasi Suara NTB Minggu (10/4) membenarkan turunnya surat keputusan kepindahannya itu. “Iya benar, Skep-nya turun Jumat (8/4) pagi dari Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat),” kata Danrem.

Namuun Skep itu menurutnya belum lengkap, karena harus menunggu surat perintah (Sprint) tugas dari Kepala Staf Angkatan darat (Kasad). “Kalau Sprint Pangdam belum turun. Ini masih saya tunggu,” kata Danrem yang sudah menjabat sekitar satu tahun dua bulan di wilayah hukum NTB. Sebagai informasi, Lalu Rudy Irham Srigede mulai menjabat sebagai Danrem 162/WB ditandai dengan sertijab yang berlangsung Kamis 26 Februari 2015 lalu. Dia menggantikan jabatan Danrem sebelumnya, Kol. Arh. Kuat Budiman, SIP. Prosesi sertijab dilakukan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro.

Banyak Kesan Ditinggalkan Menjadi Irdam IX/Udayana merupakan orang ke tiga di jajaran Kodam Udayana. Promosi jabatan ini menurut Lalu Rudy Irham Srigede tidak lain doa dan dukungan dari masyarakat NTB serta seluruh prajurit Korem 162/WB. “Saya berharap kondisi ini tetap terpelihara dan ditingkatkan sehingga visi dan misi Provinsi NTB dapat tercapai di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi,’’ harap Danrem.

Pada kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB beserta jajaran SKPD, Forkopimda NTB, DPRD, pimpinan instan-

si vertikal, para bupati/walikota se NTB, para tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, pemuda dan organisasi-organisasi, termasuk media dan masyarakat NTB umumnya.

Selama menjabat, dia mengaku banyak bekerjasama dan saling mendukung dengan menunjukan soliditas dengan masyarakat. Tentu menurutnya, untuk tujuan baik, membawa NTB lebih maju.

“Saya juga memohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan selama saya menjabat Danrem 162/WB. Saya tidak akan pernah lupa kesan dalam hidup saya, dapat bertugas di daerah kelahiran dengan segala kendala yang saya hadapi,” ujarnya.

Sejak bertugas Februari 2015 2015 lalu, banyak kesan yang dirasakannya dalam beberapa kali kegiatan dengan masyarakat. Seperti Tabliq Akbar di Lombok Tengah dan mendapat prestasi dua rekor Muri sekaligus, yakni mengibarkan bendera oleh santri terbanyak dan tulis lafaz Allah sepanjang 1 kilometer.

Kegiatan seperti sunatan

massal, olahraga tinju, sepak bola, juga kegiatan musik dan seni tradisi dihelatnya bersama jajaran beserta masyarakat.

Ada juga kegiatan pacuan kuda di Sumbawa dan merupakan yang terbesar di Indonesia Timur, pameran Alutsista di Mataram, terakhir yang disebutnya adalah panen raya yang terbesar di Loteng dihadiri oleh Panglima TNI, Kasad dan Gubernur NTB. “Kegiatan kegiatan tersebut terlaksana atas komunikasi sosial kreatif yang melibatkan masyarakat.Dan semua kegiatan tersebut saya rasakan sukses dan mendapat apresiasi dari masyarakat dan dinilai positif,” pujinya.

Di samping itu pihaknya juga merehabilitasi 45 rumah veteran dengan kerjasama perbankan, termasuk program jambanisasi selama 3.204 unit.

Diakhir penjelasannya, semua adalah dukungan dari seluruh masyarakat NTB dan anggota jajaran Korem 162/ WB yang saling bekerjasama dan solid dalam mensukseskan

kegiatan – kegiatan tersebut.

“Saya secara pribadi juga tidak terlalu merasakan kendala dengan karakter masyarakat NTB. Karena memang saya sendiri juga putra daerah NTB. Apalagi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat kadang saya m e n g gunakan bahasa daera h , ’ ’ pungkasnya. (ars)

Lalu Rudy Irham Srigede (Suara NTB/dok)