Snt 11052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 57 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 11 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

DIKEPUNG SAMPAH - Sungai Jangkok tak pernah bebas dari sampah. Berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan sungai yang membelah Kota Mataram ini, belum membuahkan hasil. Tampak Sungai Jangkok yang dikepung sampah.

Kejaksaan Gunakan Data KPK

Usut Dugaan Suap Perizinan SRG-iPasar Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB menggunakan data KPK untuk mengusut dugaan suap pada proyek Sistem Resi Gudang (SRG), Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim). Dengan data itu, Kejaksaan mendalami dugaan suap terkait perizinan melibatkan oknum pejabat penting saat itu. ‘’Apa yang penyidik lakukan saat ini, panduannya berdasarkan data dari KPK,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH kepada Suara NTB, Selasa (10/5).

Data dimaksud, hasil penyelidikan sejak akhir 2014 sampai Februari 2015, terkait dugaan suap pada proyek SRG yang berbuntut pada izin pengelolaan komoditi jagung oleh PT.iPasar Indonesia. ‘’Yang diusut terkait perizinannya. Tapi saya belum bisa

menjelaskan. Apakah perizinan terkait SRG nya, atau pelibatan iPasar, karena itu sedang didalami oleh tim penyidik,’’ sebut Sutapa.

Dari data KPK itu juga, menurut Sutapa, sudah diperiksa banyak saksi – saksi.

Februari 2015 lalu, ada 20 saksi diperiksa dari kalangan pejabat, sampai mantan pejabat Lotim. Dari Sekda, pejabat eslon II, eselon III, rekanan dan pengawas proyek SRG. Apakah semua saksi itu akan

diperiksa lagi? ‘’Intinya, semua pihak yang sudah dimintai keterangan oleh KPK terkait

kasus dugaan suap ini, Kejaksaan akan panggil secara maraton,’’ jelasnya.

Apakah ada rencana memanggil mantan Bupati Lotim? ’Saya belum dapat informasi soal itu dari penyidik,’’ jawabnya singkat.

Diketahui saat sejauh ini seluruh pejabat Badan Pel-

ayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim sudah dipanggil dan diklarifikasi, dari tingkat kepala dinas sampai kabid.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Enam Kecamatan di NTB Rawan Pangan

Evaluasi Ketat Kepala SKPD

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid

BUPATI Lombok Barat (Lobar) , H. Fauzan Khalid telah memperpanjang masa jabatan kepala SKPD yang memegang jabatan lebih dari 5 tahun. Empat kepala SKPD ini bakal diperpanjang selama enam bulan ke depan dan dievaluasi rutin. Jika hasil evaluasi kurang memuaskan maka akan diganti. Perpanjangan masa jabatan empat pejabat ini telah melalui rekomendasi ke Komisi ASN. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Harga Beras Komersil Rendah BADAN Ketahanan Pangan (BKP) NTB menduga, rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB menjadi penyebab banyaknya beras dari daerah ini yang dijual pedagang besar ke luar daerah. Untuk itu, BKP mengharapkan pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan mengusulkan supaya harga beras komersil di tiap daerah sama. ‘’Rendahnya harga pembelian beras di NTB Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, tahun 2015 lalu masih tersisa sebanyak enam kecamatan di daerah ini yang masuk kategori rawan pangan. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan tahun 2010 lalu, di mana ada 60 kecamatan yang rawan pangan.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala BKP

NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Selasa (10/5). Hartina menjelaskan, pihaknya telah menyusun peta kerawanan pangan di NTB. ‘’Tahun 2010 itu hasilnya 60 kecamatan yang rawan pangan.

Pada tahun 2015, kita melakukan pembaharuan terhadap peta kerentanan dan kerawanan pangan ini. Hasilnya, tinggal ada enam kecamatan yang rawan pangan,’’ sebut Hartina.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humassetdantb)

CINDERAMATA - Dubes Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Mustafa Ibrahim Al-Mubarak menerima cinderamata dari Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Selasa kemarin.

Dubes Arab Saudi Berpamitan ke Gubernur NTB Mataram (Suara NTB) Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Mustafa Ibrahim Al-Mubarak menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Kedatangan Dubes Arab Saudi itu dalam rangka berpamitan ke gubernur atas berakhirnya masa jabatan sebagai Dubes Arab Saudi untuk Indonesia.

Mustafa Ibrahim Al-

Mubarak pada kesempatan itu berharap NTB bisa terus meningkatkan hubungan diplomasi yang sudah terjalin dengan Arab Saudi. Seiring dengan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Arab Saudi beberapa waktu lalu yang bertemu dengan Raja Arab Saudi, hubungan RI dengan Arab Saudi semakin meningkat.

Bersambung ke hal 15

Mantan Bupati KLU Diperiksa Soal Bansos Rp 14 Miliar Mataram (Suara NTB) Mantan Bupati Kabupaten Lombok UtaraKLU, H.Djohan Sjamsu, SH dipanggil dan dimintai keterangan di Intelijen Kejati NTB pekan lalu, terkait pencairan dana Bansos Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRLTH) tahun 2015. Selain Johan, diperiksa juga Ashari, SH,MH selaku Penjabat Bupati KLU saat itu.

Pemeriksaan dua mantan pejabat penting di KLU dilakukan tim Intelijen Rabu (3/5) pekan lalu, terkait pencairan dua tahap dana Bansos tahun 2015.

Bersambung ke hal 15

Hj. Hartina

Evaluasi Tuntas

Sinyal Mutasi Pimpinan SKPD Pemprov NTB Menguat Mataram (Suara NTB) Evaluasi kinerja pimpinan SKPD Pemprov NTB tahap pertama dan kedua telah tuntas. Tuntasnya evaluasi, diprediksi akan diikuti dengan mutasi dalam waktu dekat ini. ‘’Sudah rampung (evaluasi tahap kedua). Belum ada perintah untuk evaluasi tahap ketiga. Mungkin ini dulu, pelantikan dulu. Boleh jadi mutasi dulu,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi mengenai sinyal adanya mutasi pimpinan SKPD bersamaan dengan pelantikan Sekda NTB terpilih, kemarin di Mataram.

Suruji menjelaskan, semua

hal yang terkait dengan mutasi tergantung dari gubernur.

Jika gubernur memerintahkan BKD dan Diklat menyiapkan mutasi bersamaan dengan pelantikan Sekda NTB terpilih maka pihaknya akan menyiapkan. ‘’Kalau beliau (gubernur) bilang sudah Sekda saja dulu (dilantik), setelah itu jarak satu jam penggantinya, siap ndak ada masalah,’’ucapnya.

Suruji menambahkan dirinya sudah menyerahkan data tambahan terkait dengan hasil evaluasi kinerja pimpinan SKPD tahap kedua yang sebelumnya belum final. Dikatakan, hasil tim evaluasi kinerja pimpinan SKPD disem-

purnakan atau dilengkapi dengan hasil uji kompetensi, uji potensi dan psikometri yang dilakukan Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) BKD dan Diklat NTB. Uji kompetensi, potensi dan psikometri ini bukan dilakukan oleh tim evaluasi kinerja pimpinan SKPD, melainkan UPPK bekerjasama dengan tim dari Universitas Paramadina. Untuk evaluasi kinerja Pimpinan SKPD tahap pertama, kata Suruji, UPPK bekerjasama dengan tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Itu yang melakukan tes psikologi, uji kompetensi, uji potensi kemudian psikometri,’’ jelasnya. (nas)

(Suara NTB/ars)

PERIKSA - Suasana pemeriksaan 30 ketua kelompok penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni di KLU, di Aula Kejati NTB, Selasa kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

Halaman 2

Dipangkas, Tunjangan Perumahan Dewan Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram terpaksa harus ‘’gigit jari’’. Rencana kenaikan tunjangan perumahan yang diusulkan dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp 12 juta, dipangkas menjadi Rp 8 juta tiap bulan.

Pemangkasan tersebut, setelah Pemkot Mataram melakukan rasionalisasi terhadap kebijakan anggaran perubahan tahun 2016. Disamping itu, Pemprov NTB meminta Pemkot Mataram

melakukan appraisal terhadap usulan penambahan tunjangan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir.H. Effendi Eko Saswito, MM., Selasa (10/ 5) mengatakan, tunjangan pe-

rumahan Dewan ini dipangkas setelah adanya rasionalisasi serta evaluasi gubernur terhadap APBD Kota Mataram.

Dari evaluasi itu, diminta agar melakukan appraisal terhadap tunjangan perumahan.

Setelah tim akuntan publik menghitung, usulan Rp 12 juta dipangkas menjadi Rp 8 juta.

“Tunjangan perumahan jadi Rp 8 dari Rp 12. Ini hasil evaluasi Gubernur,” sebut Eko. Pemangkasan tidak bisa serta merta dilakukan pada APBD murni. Sebab, pihaknya harus menunggu hasil kajian.

Tunjangan ini tambah Eko yang juga Asisten II Setda Kota Mataram, tidak boleh lebih

tinggi dari DPRD NTB. “Tunjangan perumahan DPRD Provinsi saja Rp 9,5 juta perbulan. Jadi gak boleh lebih rendah provinsi,” bebernya.

Pemangkasan nantinya, akan dibawa dan dikomunikasikan dengan Dewan. Dengan harapan bahwa ini diterima.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menambah-

kan, posting anggaran tunjangan perumahan Dewan tersebut setelah adanya koreksi dari Gubernur terhadap APBD Kota Mataram. Pemprov meminta agar usulan kenaikan tunjangan itu diappraisal, sehingga hasil appraisal menunjukan angka Rp 8 juta untuk tunjangan perumahan.

Langkah penyesuaian ini tambahnya, bahwa tidak boleh tunjangan perumahan

ini melebihi DPRD Provinsi.

Sebagai gambaran, di tahun 2015, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp 8 juta untuk tunjangan sewa rumah anggota Dewan. Artinya, tiap bulan Pemkot harus menyiapkan anggaran Rp 320 juta untuk 40 Dewan tiap bulan. Jika dikalkulasi, pertahun Pemkot membayar tunjangan perumahan Dewan Rp 3,8 miliar lebih. (cem)

Relokasi Pasar Kebon Roek

Pemkot Minta Bantuan Rp 35 Miliar

Berdayakan Warga Setempat TERKAIT pelaksanaan musabaqah tilawatil quran (MTQ) tingkat nasional akhir bulan Juli mendatang, Pemkot tengah berupaya melakukan penataan beberapa kawasan termasuk aksesoris kota. Kegiatan ini oleh Camat Selaparang, Irwan Rahadi diprediksi akan membludak, sehingga dipastikan banyak areal publik dimanfaatkan untuk areal parkir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, akan diberdayakan warga setempat untuk membantu petugas. “Ndak mungkin ribuan kendaraan diurus oleh Dishubkominfo. Salah satunya, kita berdayakan warga setempat,” kata Irwan, Selasa (10/5).

Pada prinsipnya, pihaknya siap kalau MTQ dilaksanakan di wilayahnya. Diantaranya, penataan dilakukan dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kota Mataram. Selain itu, sosialisasi dalam rangka menyambut MTQ tingkat nasional ini, dilaksanakan dengan menggelar STQ tingkat kecamatan di Kelurahan Dasan Agung. Bahkan, pawai ta’aruf keliling kota.

“Kenapa kita pilih Dasan Agung, karena sebagai media sosialisasi. Disana panggung utamanya,” terangnya.

Ditambahkan, penataan kawasan areal kegiatan MTQ, Pemkot Mataram termasuk kelurahan dan kecamatan masuk dalam tim tersebut. Namun diharapkan, masyarakat juga membentuk tim khusus internal membantu suksesnya pelaksanaan MTQ. Terkait pedagang kreatif lapangan (PKL) samping Kantor Imigrasi kelas I Mataram disampaikan Irwan, telah dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Rencananya, dalam waktu dekat ini akan direlokasi ke sebelah barat sembari menunggu rekomendasi dari Pemprov NTB. Karena peserta berasal dari seluruh Indonesia, dua kelurahan yakni Kelurahan Gomong dan Monjok akan dibuatkan gapura yang dikombinasikan dengan aksesoris.

“Seperti baliho dihias dengan lampu,” sebutnya.

Keamanan, selain diback up oleh aparat kepolisian dan Pol PP, pihaknya akan memberdayakan atau melibatkan Linmas kelurahan, Ketua RT, Kepala Lingkungan dan masyarakat lainnya untuk mengamankan pelaksanaan MTQ. Dengan harapan, seluruh kegiatan berjalan sukses dan aman, sehingga memberi citra positif bagi Pemkot Mataram. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

UKUR - Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, mengukur bangunan Hotel Aston Inn di jalan Panca Usaha.

Komisi III Sidak ke Aston Inn Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD Kota Mataram bersama Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Hotel Aston Inn di Jalan Panca Usaha Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara, Selasa (10/5). Dari sidak tersebut ditemukan pelanggaran terhadap izin pembangunan. Diantaranya, hotel tak sesuai garis sempadan bangunan serta ruko yang tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt didampingi Kadis Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi. Komisi III ingin memastikan izin dikeluarkan Pemkot Mataram telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Komisi III mengukur bangunan hotel dengan roi jalan.

GSB (garis sempadan bangunan) hotel sebenarnya 15 meter dari jalan, ternyata hanya 14 meter atau kurang satu meter sesuai izin dikantong pihak Hotel Aston Inn. Sedangkan, ruko yang berdampingan dengan hotel tersebut, selain tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) juga melanggar GSB. Dari sebelumnya, 20 meter ternyata jarak bangunan dengan

jalan hanya 14 meter atau kurang 6 meter.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt menjelaskan, ada dua pelanggaran ditemukan pembangunan hotel Aston Inn. Pertama, bangunan hotel yang setelah diukur dari paling terluar melebih ketentuan 15 meter atau kurang satu meter. Kedua, bangunan ruko sesuai pengakuan Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan kata Wiska, tidak memiliki IMB. Pelanggaran bangunan tambahnya, sangat disesalkan oleh Dewan. Padahal, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berjanji akan menindak tegas pelanggaran bangunan. “Jangan sampai aturan itu hanya keras ke masyarakat miskin saja. Sementara pengusaha besar tidak disentuh sama sekali,” kritiknya.

Pihaknya mendesak Pemkot Mataram melakukan pembongkaran terutama ruko yang tidak mengantongi izin. Ini jelas - jelas lanjut Wiska, melecehkan Pemkot Mataram.” IMB tidak ada, tapi bangunan ada.

Ini kan pelecehan bagi pemkot kalau seperti ini. Masa pemkot tinggal diam,” tegasnya.

Jika melihat bangunan sudah berdiri kokoh, apakah ada key-

akinan pembongkaran bisa berjalan? Pemkot Mataram mau tidak mau kata Wiska, harus melakukan tindakan tegas sesuai janji Wakil Walikota. Terutama bangunan ruko samping Hotel Aston Inn, jelas - jelas tidak mengantongi izin. “Bila perlu dipakaikan mobil bulldozer pakai bongkar,” pungkasnya.

Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaidi menuturkan, bangunan hotel tidak ada masalah terhadap izinnya. Hanya saja, GSB melanggar dari ketentuan atau kurang satu meter. Sedangkan, ruko samping Hotel Aston Inn ini tidak memiliki IMB. Sejak pembangunan pondasi, pihaknya sudah memberikan teguran. Bahkan, surat peringatan pertama hingga ketiga tidak digubris oleh pengusaha.

Sehingga, pihaknya mengeluarkan surat penghentian pembangunan. Kenyataannya, pihak hotel ngotot membangun.

Humas Hotel Aston Inn, Yen Yanto meminta sebaiknya Pemkot Mataram melakukan tindakan persuasif sebelum pembongkaran. Kalaupun ada perubahan - perubahan nantinya setelah diskusi, akan diupayakan dilaksanakan pihak hotel. “Kan masih bisa dikomunikasikan,” cetusnya. (cem)

Relokasi PKL Mahoni

Tingkat Kehadiran Cukup Baik

(Suara NTB/fit)

BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, memberikan penilaian cukup baik terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD Kota Mataram selama kurun waktu catur wulan pertama ini. ‘’Dari 40 anggota Dewan, tingkat kehadiran itu selalu di atas 30 orang dalam setiap kali paripurna. Begitu juga dalam rapat-rapat pansus, komisi, Banggar, Banmus, tidak pernah tidak mencapai kuorum’’ terang Ketua BK DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (10/2).

Sehingga, pekerjaan BK agak landai karena memang tingkat kehadiran anggota Dewan sudah relatif tinggi. Meski dari tingkat kehadiran cukup baik, namun masih ada oknum anggota Dewan yang kurang disiplin. ‘’Ya kalau itu (tidak disiplin, red) masih ada,’’ akunya. Seperti, hadir tidak tepat waktu.

Namun, lanjutnya, itu tidak hanya terjadi di DPRD Kota Mataram. Terkadang, keterlambatan itu akibat menunggu kehadiran mitra kerja, dalam hal ini eksekutif. ‘’Sehingga teman-teman entah ke mana dulu karena belum mulai,’’ ucapnya. Politisi Golkar ini tidak menyangkal banyak bentuk ketidakdisiplinan oknum anggota Dewan, mulai dari datang tidak tepat waktu hingga izin saat rapat sedang berlangsung. ‘’Tapi pada prinsipnya dia menghadiri. Sebagian besar menghadiri rapat-rapat di Dewan,’’ imbuhnya.

Terkait perilaku anggota Dewan selama rapat berlangsung, Mujiburrahman selaku Ketua BK sudah mengingatkan anggota Dewan dalam sebuah rapat pleno baru-baru ini. ‘’Saya mengimbau kepada teman-teman anggota Dewan, bahwa BK tidak hanya memperhatikan tingkat kehadiran, tapi kita juga harus memperhatikan etika dan kedisiplinan kita di dalam proses persidangan,’’ terangnya.

Mujiburrahman mengingatkan kepada rekannya sesama anggota Dewan bahwa segala bentuk tingkah laku anggota Dewan menjadi sorotan masyarakat. ‘’Buktinya sudah naik di media. Tidak perlu kita keberatan dengan berita-berita seperti itu.

Lagipula itu sebagai pemicu semangat kita untuk meningkatkan hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan,’’ tuturnya.

Ia mengajak anggota Dewan untuk lebih fokus kepada materi rapat. ‘’Kalau kita berfoto-foto, boleh itu asalkan sebelum atau sesudah rapat selesai,’’ katanya. Jangan sampai, kegiatan fotofoto itu justru dilakukan di tengah berlangsungnya rapat. (fit)

Pemkot Tunggu Jawaban Pemprov Mataram (Suara NTB) Relokasi puluhan pedagang kreatif lapangan (PKL) yang ada di Jalan Mahoni dan PKL yang ada di sekitar Jalan Udayana dekat Islamic Center ke lahan kosong di selatan Kantor DPRD NTB masih menunggu jawaban surat dari Pemprov NTB. Setelah Pemkot Mataram mendapat izin meminjam sementara lahan tersebut, kemudian akan segera dibangun puluhan lapak untuk menampung para pedagang.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto kepada Suara NTB. Sekitar dua hari lalu, Diskoperindag Kota Mataram telah mengirimkan surat tersebut ke Pem-

prov NTB. Surat tersebut disampaikan Uun berisi permohonan izin untuk pinjam pakai sementara lahan kosong yang ada di selatan Kantor DPRD NTB. “Sesuai dengan prosedur kita lengkapi administrasinya.

Kita mohon ke gubernur agar diizinkan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Kalau sudah disetujui baru kita action membangun lapak,” jelasnya. Di dalam surat tersebut disertakan juga desain tata letak (lay out) lapak PKL. Uun mengatakan ada dua jenis tata letak yang ditawarkan pihaknya, tergantung nanti mana yang akan disetujui Pemprov NTB dan itu yang akan dijadikan acuan dalam membangun lapak PKL. “Mana nanti yang disetujui terserah provinsi,” ujarnya.

Dua tata letak tersebut di-

antaranya memanjang dari timur ke barat di sisi tembok paling utara, sedangkan satu tata letak lainnya yaitu memanjang dari utara ke selatan di sisi tembok sebelah barat lahan tersebut. Jumlah pedagang yang akan direlokasi sebanyak 50 dan lapak yang akan dibangun bersifat semi permanen.

Uun mengatakan pihaknya tidak membangun lapak permanen karena nanti setelah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional selesai, para PKL akan kembali dipindah. Rencana awalnya para PKL yang ada di Jalan Mahoni akan dipindah ke lahan lain milik Pemprov NTB, namun surat yang terdahulu dikirim untuk meminta persetujuan tak mendapat respons dari Pemprov NTB. (ynt)

Anggaran SKPD Harus Dukung Kegiatan Nasional Mataram (Suara NTB) Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM menjelaskan, APBD Perubahan tahun anggaran 2016 tidak mengalami penambahan sebagaimana tahun sebelumnya. Dimana pada APBD murni terdapat pengurangan dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 14,33 miliar.

Namun demikian, ploting anggaran untuk APBD Perubahan diharapkan, SKPD memprioritaskan program program yang mendukung pelaksanaan kegiatan nasional.

“Selain MTQ dan HAN, kita ada empat kegiatan nasional.

Sehingga, sesuai arahan Pak Wali diminta SKPD prioritaskan program yang mendukung event nasional,” kata Eko, Selasa (10/5).

Ia menyebutkan, APBDP mengalami peningkatan Rp

41,7 miliar. Yaitu, dari Rp 1,309 triliun menjadi Rp 1,351 triliun. Namun, jumlah anggaran yang bisa digunakan hanya Rp 63,29 miliar, bersumber dari PAD Rp 13,14 miliar, bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 42,72 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 7,77 miliar, pengalihan penanganan persampahan 100 juta untuk 50 kelurahan Rp 5 miliar, DAK non fisik di luar Dikpora Rp 5,56 miliar dan bantuan keuangan dari Pemprov NTB Rp 3,43 miliar. “Yang bisa digunakan hanya Rp 63 miliar saja,” sebutnya.

Ditambahkan, usulan belanja SKPD pada alokasi belanja tambahan Rp 114 miliar, belum termasuk tambahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota, sehingga diminta dilakukan rasionalisasi Rp 70 miliar. Eko men-

gaku, sudah dua kali melakukan rasionalisasi.

Pengalokasian anggaran pada APBDP sesuai permintaan Walikota lanjut Eko, diperuntukan untuk gaji PTT dan TKD sebesar Rp 11,49 miliar lebih. Hibah dan bansos Rp 2,77 miliar, belanja langsung Rp 42,87 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 587 juta. Anggaran Rp 42,87 miliar nantinya, akan didistribusikan ke seluruh SKPD termasuk anggaran Rp 10 miliar untuk pembayaran utang tanah. Namun demikian, masih ada alokasi anggaran Rp 6 miliar dari pokir (pokok pikiran) Dewan, sekiranya nanti akan dimasukan ke SKPD, jika ada kebutuhan mendesak. “Yang Rp 6 miliar ini, nanti kita komunikasikan ke Dewan. Termasuk bantuan Rp 1 - 5 juta ke warga itu,” kata Eko. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana merelokasi Pasar Kebon Roek, Ampenan ke lokasi lain yang berada di sekitar Kelurahan Bintaro. Untuk pembangunan pasar baru ini, Pemkot Mataram mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah pusat. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto kepada Suara NTB menyampaikan jumlah dana yang diajukan dalam proposal tersebut mencapai Rp 35 miliar.

Belum lama ini pihaknya berangkat ke Jakarta mengajukan langsung proposal tersebut ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. “Di dalam proposal itu kita ajukan Rp 35 miliar. Kita mengajukan bantuan ke kementerian melalui dana TP (Tugas Pembantuan),” ujarnya. Rincian desain teknik pembangunan (Detail Engineering Design/DED) sementara akan dirancang tahun ini bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram.

Relokasi Pasar Kebon Roek mendesak dilakukan karena menurut Uun saat ini kondisi pasar sudah tidak sesuai lagi atau tidak representatif.

Apalagi arus lalu lintas di depan pasar tersebut kerap macet pada jam-jam tertentu.

“Kumuh kelihatannya. Apalagi itu jalur pariwisata, makanya kita pindahkan. Kita akan menata lagi yang bagus,” ujarnya.

Pemkot Mataram telah membebaskan lahan di sekitar Bintaro untuk lokasi pasar selanjutnya pada tahun 2015 lalu. Luas lahan yang dibebaskan tiga hektar dimana lokasi lahan ini tidak berada persis di pinggir jalan, namun berada di tengah yang tidak terlalu jauh dari ujung landasan eks Bandara Selaparang. Diharapkan pembangunan pasar baru ini dapat dilaksanakan tahun 2017 mendatang dan diharapkan pemerintah pusat merealisasikan proposal bantuan tersebut.

Jika nantinya bantuan yang diterima Pemkot Mataram kurang dari Rp 35 miliar seperti yang diajukan dalam proposal, Uun mengatakan dana pembangunan pasar juga bisa dialokasikan melalui APBD Kota Mataram. Konsep pembangunan pasar ini nantinya tidak dibuat bertingkat karena banyak pedagang yang menolak berjualan di lantai atas seperti yang terjadi di beberapa pasar yang telah dibangun dengan konsep bertingkat. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PASAR KEBON ROEK - Pasar Kebon Roek ini dinilai tidak representatif lagi dan terkesan semrawut, apalagi lokasinya berada di jalur pariwisata. Kemacetan juga kerap terjadi di depan pasar ini.

Dikpora Ajak Ombudsman Cari Kebenaran Beredarnya Kunci Jawaban Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Sudenom mengajak Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk bersama-sama mencari kebenaran terkait beredarnya dugaan kunci jawaban soalsoal Ujian Nasional (UN) tingkat SMP yang menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Kalau memang benar, mari bersama-sama kita cari kebenarannya. Kalau ditanya benar atau salah (ada kunci jawaban beredar) saya tidak bisa katakan karena itu ada di koran,” jelasnya, Selasa (10/5).

Sudenom mengatakan tahun lalu juga ada temuan dari Ombudsman terkait peredaran kunci jawaban ini.

Untuk mengantisipasi agar tak lagi terulang tahun ini, sejak beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan antisipasi. Ia pun mengajak Ombudsman untuk bersama-sama mencari solusi terkait hal ini. Dengan adanya solusi bersama, maka pihaknya tidak akan merasa terus disalahkan dengan adanya temuan seperti ini.

“Sejak jauh hari kami sudah antisipasi tapi toh juga terjadi. Mari kita coba bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk ke depan kalau memang ini sudah terlanjur ada. Karena apa kita

ingin tahu sebenarnya darimana sumber itu,” ajaknya.

“Kami sudah mempunya niat baik untuk menghilangkan hal itu dengan cara mengimbau kepada orang tua siswa lewat sekolah. Bahkan kita sudah muat berkali-kali di media. Namun itupun terjadi lagi, kalau memang benar karena saya tidak mau katakan kalau itu benar,” sambungnya.

Sudenom mengatakan untuk mencari darimana sumber kunci jawaban tersebut, jika hanya Dikpora yang melakukan pencarian, ia mengaku pihaknya tak mampu melaksanakannya. Untuk itulah ia mengajak Ombudsman untuk bekerja sama dalam hal ini. Ia pun mempertanyakan jika kertas yang mencantumkan kunci jawaban tersebut ditemukan di luar ruang ujian apakah kunci jawaban tersebut digunakan oleh para siswa di dalam kelas saat menjawab soal ujian. “Itu dipakai ndak di dalam, itu kan kita ndak tahu. Dimanfaatkan ndak?” tanyanya.

Tahun depan pihaknya berharap agar diterapkan sistem CBT (computer based test) dimana soal antara tiap siswa berbedabeda. Sistem itu menurutnya paling aman karena tidak akan mungkin ada kebocoran soal maupun kunci jawaban. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bangun Mandalika Resort

ITDC Diminta Tak Setengah Hati Mataram (Suara NTB) Masyarakat Lombok Tengah memegang komitmen ITDC selaku operator untuk memfasilitasi pembangunan Mandalika Resort, Kuta Lombok Tengah. Setidaknya, beberapa infrastruktur utama yang dijanjikan dibangun sebelum pertengahan tahun ini agar bisa dilaksanakan.

“Persoalan muncul di kawasan Mandalika Resort lantaran masyarakat sudah terlalu lama dijanjikan.

Sudah 30-an tahun, bayangkan. Kalau ITDC sudah mulai membangun, kami jadi orang pertama yang menjamin kemanan di sana,” kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, H. L. Putria di temui di sela-sela

peresmian bantuan sumur bor di Ketara, Lombok Tengah, Selasa (10/5) kemarin.

Diakui, ada 125 hektar lahan yang masih bermasalah.

Diantaranya ada yang belum dibayar, setengah selesai dan ada yang sedang dalam perkara. L. Putria mengatakan, bagus apabila pembangunan dilaksanakan tanpa menunggu seluruh la-

hannya yang akan dikelola clear and clean.

“Rencananya membangun pada lahan yang sudah clear and clean sudah bagus, kita tunggu. Jangan sampai molor lagi. Karena persoalan masyarakat bukan pada pembangunannya, tetapi pada rencana panjang pembangunan yang belum dilaksanakan,” tambahnya.

Masyarakat Lombok Tengah juga memberikan dukungan kepada tim verifikasi dari Pemprov NTB yang menangani langsung beberapa persoalan yang belum clear di kawasan yang digadang-gadang akan dibangun empat kali lipat dari Nusa Dua Bali itu.

Sebelumnya, terkait progres, Direktur Utama ITDC, Edwin Darma menjelaskan tahun ini akan mulai membangun jalan, penataan Pantai Kuta, masjid dan kantor, serta infrastruktur dasar pendukung lainnya. ITDC akan menandatangani LUDA

dengan Royal Tulip, Pullman, Hard Rock dan Interkontinental.

“Kalau sudah LUDA, investornya pasti membangun.

Tinggal diarahkan bangun sesuai master plan dan diberikan sesuai lokasinya. Untuk infrastruktur dasar, bisa dilihat saat MTQ nanti penataannya sudah bisa dilihat,” kata Edwin pada ekspos Perkembangan KEK Mandalika dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK di Kuta baru-baru ini.

Hal senada juga disam-

paikan Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M.Si. Ia mengatakan, ada 13 item yang akan dibangun tahun ini di Mandalika Resort. Kendala-kendala yang ada akan tuntas secepatnya.

Yang pasti, seluruh infrastruktur dasar ITDC telah dipastikan akan terbangun tahun ini. (bul)

L. Putria

Dispenda Periksa Lahan Parkir LEM

Rugi Miliaran Rupiah TELKOMSEL, salah satu pemain utama operator seluler di Indonesia mengaku rugi miliar rupiah tahun 2015 lalu. Kerugian tersebut dipicu maraknya aksi pembobolan beberapa perangkat Base Transceiver Station (BTS) yang dipasang.

BTS merupakan bagian dari network element GSM yang berhubungan langsung dengan Mobile Station (MS). BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi dari atau ke MS serta menghubungkan MS dengan network element lain dalam jaringan GSM diantaranya BSC dan MSC. “Tahun 2015, kita ada 15 BTS yang kebobolan.

Biasanya baterai dan kabel grounding. Satu BTS kita bisa merugi ratusan juta karena aksi pencurian ini,” kata GM ICT Telkomsel Bali Nusra, Danny A. Triawan di Sukarara, Selasa (10/5) kemarin.

Baterai menjadi komponen paling utama dalam operasional BTS. Jika komponen inti ini dibobol, selain kerugian secara material, pelayanan operator seluler kepada pelangganpun akan terganggu. Pelanggan yang notanebenya menggantungkan bisnis atau usahanya melalui komunikasi data dan suara tentu ikut merasakan dampaknya.

BTS yang paling rawan, biasanya BTS yang dipasang di titik-titik yang jauh dari pengawasan.

Contohnya jalur pelayanan di Kabupaten Sumbawa Barat menuju kawasan tambang Newmont.

Investasi untuk satu BTS ini nilainya ratusan juta hingga miliaran dari seluruh total perangkatnya. Meski demikian, tidak mudah untuk membobolnya, kecuali tenaga ahli yang sudah memahamai betul seluk beluk BTS. Yang paling memungkinkan melakukannya adalah orang-orang ahli di lingkaran kontraktor dan vendor. Selain baterai, yang paling rawan dibobol kabel grounding yang komponen utamanya tembaga.

Fenomena ini sebenarnya terjadi hampir secara nasional. Jika diklasifikan per wilayah, NTB menurutnya termasuk rawan untuk pencurian perangkat di BTS. Hal inipun dialami juga oleh operator-operator lainnya.

Te r h a d a p kemungkinan pembobolan perangkat BTS ini, p i h a k Te l k o m s e l seringkali melaporkannya ke aparat. Karena dianggap cukup mengganggu kegiatan investasi operator seluler. (bul)

Danny Agus Triawan (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

SUMUR BOR - Kapolda NTB Umar Septono dan VP Business Support Telkomsel Area Jawa Bali,Agus Budiyanta saat persemian secara simbolis bantuan sumur bor di Ketara

Telkomsel dan Polda NTB Perkuat Kerjasama Layanan TI dan Informasi Mataram (Suara NTB) VP Business Support Telkomsel Area Jawa Bali, Agus Budiyanta dan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pengamanan Bersama Infrastruktur vital telkomsel.

Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan di ruang rapat utama Polda NTB, Selasa (10/5) kemarin. Bagian penting dari kerjasama kedua belah pihak ini yakni mendukung kinerja Polda NTB, serta mendukung keamanan dan kenyamanan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Agus Budiyanta dalam kesempatan kemarin menyebutkan, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi milik masyarakat Indonesia, Telkomsel berupaya membantu dan mendukung efektivitas serta efisiensi kinerja kepolisian, terutama dalam melindungi, mengayomi, dan memberikan lay-

anan terbaik bagi masyarakat.

Dengan adanya layanan informasi dan komunikasi yang terintegrasi ini, Agus berharap akan lebih mempermudah koordinasi khususnya antar anggota satuan kepolisian di wilayah NTB dan sekitarnya.

Dilain pihak, kerjasama kemarin menyepakati Polda NTB siap memberikan dukungan dalam hal pengamanan perangkat telekomunikasi milik Telkomsel. “Telkomsel menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan dan kerjasama ini,” demikian Agus.

Saat ini Telkomsel telah menggelar lebih dari 1.600 BTS (Base Transceiver Station ), termasuk BTS 3G & 4G, lebih dari 700 site yang berlokasi di lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat NTB. “Kami sangat berterima kasih kepada Telkomsel yang telah berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi kepolisian,” kata Kapolda.

Ia menyadari, di era digital ini peranan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting terutama untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan produktivitas kepolisian.

Oleh sebab itu, Polda NTB bersama masyarakat siap mendukung dan mengamankan objek-objek vital Telkomel. Pengamanan aset dan pengamanan perangkat telekomunikasi, sehingga kenyamanan masyarakat dalam berkomunikasi dapat teraktualisasi dengan baik.

Secara bersamaan dengan penandatangan MoU, Telkomsel bersama-Polda NTB mersemikan pemberian bantuan CSR Telkomsel berupa pembuatan sumur bor di Dusun Bagek Dewa, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di Dusun Pare, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur.

Sumur bor tersebut untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kawasan-kawasan yang rawan kekurangan air. (bul)

4.000 Buku Karcis Parkir Telah Diporporasi Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan pihaknya telah ram-

pung memporporasi karcis parkir yang dicetak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Pasca keluarnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, setiap pengendara yang parkir di lahan parkir tepi jalan umum akan diberikan karcis oleh juru parkir.

Terkait penyebaran karcis ini, Syakirin mengatakan merupakan kewenangan Dishubkominfo Kota Mataram. Sesuai peraturan yang tertuang dalam Perda, pihaknya hanya berwenang untuk melakukan porporasi.

“Penyebarannya di Perhubungan. Kami hanya mengecek sekian blok jumlah karcis ini dan sampai kapan akan habis. Kalau nanti karcis ini telah habis, pasti kami akan diminta lagi untuk memporporasi,” terangnya, Selasa (10/5).

Satu buku karcis tersebut berisi 100 lembar. Dengan demikian pihaknya bisa dengan mudah melakukan pengecekan terhadap jumlah retribusi parkir yang masuk ke kas daerah dengan mengecek karcis tersebut.

Menurutnya pemberlakukan karcis parkir ini dapat lebih efektif dalam memaksimal-

kan pendapatan daerah melalui retribusi parkir. “Saya kira efektif tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya terhadap penggunaan karcis ini, yang punya kewenangan adalah Perhubungan. Kalau Dispenda kewenangannya untuk porporasi karcis itu saja,” terangnya.

Syakirin menyampaikan yang menjadi kewenangan pengawasan pihaknya sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda adalah pengawasan izin lahan parkir khusus yang dikelola sebagai pajak parkir. Berdasarkan Perwal tersebut, setiap titik parkir khusus yang akan dikelola menjadi pajak parkir harus atas izin kepala daerah. Izin pengelolaan parkir ini nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram.

Terkait ganti rugi untuk kehilangan kendaraan di lahan parkir, Syakirin mengatakan untuk lahan parkir khusus pihaknya tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Tapi ganti rugi tersebut dibebankan kepada pengelola parkir khusus. Sementara untuk kehilangan di lahan parkir tepi jalan umum, ganti rugi menjadi tanggung jawab Dishubkominfo Kota Mataram yang mengelola lahan parkir tersebut. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram menurunkan tim untuk memeriksa lahan parkir di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Pemeriksaan atau uji petik ini dilakukan untuk menyesuaikan apakah pajak yang disetorkan ke daerah telah sesuai dengan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir di pusat perbelanjaan terbesar di Mataram tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Selasa (10/5). “Pemeriksaan di parkiran LEM masih berlangsung. Sekarang ini tim pemeriksa saya juga lagi di lapangan,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan ini kemungkinkan tim juga akan masuk memeriksa sistem pengelolaan parkir di tempat tersebut. Namun pihaknya tetap mengutamakan upaya persuasif terlebih dulu. “Tapi kita juga bisa paksa untuk masuk ke sistemnya dia (pengelola parkir),” ujarnya.

Berdasarkan aturan, pajak parkir yang wajib disetorkan pengelola kepada pemerintah daerah sebesar 30 persen dari penerimaannya setiap bulan.

Pemeriksaan dilakukan pihaknya untuk menyesuaikan apakah analisa Dispenda berbeda dengan jumlah pajak yang disetorkan ke daerah.

Namun menurutnya hasil analisa pihaknya juga belum tentu benar, untuk itulah ia menurunkan tim untuk melihat seberapa besar volume kendaraan rata-rata yang ter-

parkir di lahan parkir LEM. “Setelah dilakukan pemeriksaan baru kita tahu kebenaran data itu,” ujarnya.

Lahan parkir LEM merupakan salah satu lahan parkir khusus potensial di Kota Mataram. Beberapa titik parkir khusus yang potensinya besar yaitu Mataram Mall, RSUD NTB, dan Bank Mandiri. Selain rutin melakukan uji petik di LEM, dalam beberapa waktu terakhir ini, Syakirin mengatakan pihaknya juga tengah melakukan uji petik di salah satu kompleks pertokoan di Jalan Airlangga. Di kompleks pertokoan itu memang tidak terlalu ramai, tapi ia mengatakan pihaknya tahu kapan kompleks pertokoan itu akan ramai. Dan itulah yang akan menjadi catatan pihaknya.

“Kami sudah tahu pola-pola kapan ramainya dan kapan sepinya,” ujarnya.

Pajak parkir dari RSUD NTB juga telah mulai disetorkan ke kas daerah sejak bulan lalu. Syakirin menegaskan sejak awal pihaknya menegaskan kepada pihak rumah sakit walaupun pengelolaan parkir di RSUD NTB masih manual, pajak parkir harus tetap disetorkan ke kas daerah. Ke depan pihaknya juga akan melakukan uji petik di RSUD NTB. “Ini kan kita belum tahu secara detail berapa jumlah pengunjung, pada saatnya nanti akan ada proses lebih lanjut,” ujarnya. Dispenda menargetkan pendapatan dari pajak parkir sebesar Rp 2 miliar pada tahun ini. (ynt)

Waspadai Upal Jelang Puasa dan Lebaran Praya (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran upal (uang palsu) menjelang puasa dan lebaran. Pihaknyapun memberikan atensi khusus terkait hal ini. “Terutama menjelang lebaran biasanya banyak (peredaran upal), kita tingkatkan penanganan dan penyelididikan,” kata Umar Septono saat peresmian bantuan dua sumur bor dari CSR Telkomsel di Ketara, Lombok Tengah, Selasa (10/5) kemarin.

Biasanya oknum mengambil kesempatan saat pembeli banyak. Pedagangpun biasanya lengah ketika dikerumumi pembeli, tanpa meneliti lebih detail uang kertas yang disodorkan pembeli. Meski secara umum NTB dibilang kondusif, Polda NTB sendiri telah memetakan kawasan-kawasan yang memungkinkan jadi sasaran empuk peredaran upal. Terutama di kawasan-kawasan wisata.

Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan langsung kepada pihak berwajib, jika menemukan ada indikasi pihak yang terlibat langsung mengedarkan atau membelanjakan upal.

Umar Septono menegaskan upaya pihaknya mengintensifkan pengawasan terhadap money changer. Menyusul kekhawatiran pendanaan luar negeri untuk kegiatan terorisme.

Seperti diketahui, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Prijono dan Kapolda NTB, Umar Septono pada Desember 2015 lalu telah menandatangai MoU tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia di daerah ini .

Asisten Manajer KPBI Provinsi NTB, Andaru Satya Pradana juga menegaskan pada momen bulan puasa kemungkinan besar ada pihakpihak yang mengambil kesempatan untuk membelanjakan upal. Ada tiga hal yang paling diantisipasi, inflasi naik, harga-harga barang naik dan kemungkinkan kenaikan intensitas peredaran upal.

Bank Indonesia selalu mengingatkan kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang. ‘’Ketika permintaan kebutuhan tinggi, ada saja yang mengambil kesempatan.

Masyarakat harus lebih waspada, belanja okelah, tapi harus tetap waspada,” katanya mengingatkan.

Diperlukan kehati-hatian dan ketelitian kata Andaru. Bank Indonesiapun makin giat mengingatkan petugas perbankan yang secara rutin menarik uang di Bank Indonesia. (bul)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK (Suara NTB/ari)

Halaman 4

Perampokan di Objek Wisata

Coreng Citra Pariwisata KLU

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku judi togel yang diamankan oleh aparat kepolisian, Selasa (10/5).

Diduga Jual Togel, Udin Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) – Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali mengamankan satu pelaku penjual nomor togel di kawasan Pancor berinisial ND alias Udin (55), Senin (9/5) malam. Ia diamankan saat sedang menunggu dan menerima pembeli nomor togel dari sejumlah pelanggannya.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi mengatakan jika pelaku penjual togel yang dibekuk di kawasan Pancor itu saat ini sudah diamankan di Mapolres Lotim.

Tim Buser dari Satreskrim Polres Lotim mengamankan pelaku karena kerap beraksi menjadi kurir pembelian nomor togel yang beraksi di kawasan Pancor. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan uang tunai sebesar, Rp 590.000, buku yang digunakan untuk mencatat nomor togel yang dibeli oleh pelanggannya serta sejumlah peralatan lainnya.

Adapun, modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menjual nomor togel di perempatan Pancor. Tertangkapnya pelaku togel berasal dari pengaduan masyarakat dan usahanya itu sudah meresahkan masyarakat, karena dijual secara terang-terangan kepada pembeli.

Bahkan, kegiatan tersangka telah melanggar Pasal 303 KUH Pidana dan dapat diancam hukuman penjara maksimal lima tahun.”Kita berharap masyarakat selalu menghindari perbuatan judi, karena dapat meresahkan dan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat,” imbaunya. (yon)

CORET - Salah satu tenaga honor di KLU menunjukkan baju seragam yang sudah dicoret, karena SK yang ditunggu masih belum turun.

Tenaga Kontrak di KLU Coret Seragam Dinas Tanjung (Suara NTB) Salah seorang tenaga kontrak yang bertugas di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Fakih, melakukan aksi tak lazim, Selasa (10/5). Ia dengan sengaja dan berani, mencorat-coret seragam yang biasa digunakannya saat dinas dengan nada tulisan yang mengkritik kinerja Pemda KLU. Sedikitnya ada 6 baris tulisan yang tertera di bagian punggung baju coklat milik Fakih. Aksi itu rupanya dilakukan secara sengaja oleh yang bersangkutan. “Kalau ditanya apa motifnya, jelas, motifnya karena lapar. Perkara keluar, silakan keluarin, jangan cari-cari alasan evaluasi lalu menunda SK dan tidak membayar honor kami,” protes Fakih tegas.

Sebagaimana diketahui Fakih sebelumnya merupakan sopir mantan Bupati KLU, Djohan Sjamsu, SH. Ia bertugas di KLU sejak 2009.

Belakangan informasi yang ia terima, termasuk salah satu tenaga kontrak yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah.

“Jadi sekarang ini, tidak hanya anak lulus SMA yang bisa corat coret, kami pun sebagai Pemda bisa. Dan baju ini, tetap saya pakai kerja sampai ada kejelasan,” cetusnya lagi.

Aksi Fakih sedikit membuat heboh jajaran DPRD KLU, karena usai corat coret, Fakih men-

datangi Komisi - Komisi di DPRD. Di hadapan anggota DPRD-lah, Fakih mengaku siapa yang menulis kalimat di bajunya. Yang menulis, sebut Fakih, adalah oknum Pengurus Partai Gerindra, atau Partai asal Wabup KLU, Sarifudin, SH. Penulis lainnya disebutkan Abdul Gani, Anggota DPRD KLU asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengusung Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Namun tudingan itu, dibantah oleh Gani.

“Demi Allah, bukan saya yang menulis. Saya memang diminta untuk tanda tangan di baju itu, tapi saya menolak,” bantah Gani.

Sementara, menyikapi aksi corat-corae tenaga kontrak, jajaran Anggota DPRD KLU lintas Komisi di DPRD, memandang serius persoalan tersebut. Lintas komisi sudah menetapkan waktu pemanggilan bupati, wabup dan sekda untuk mengklarifikasi kembali persoalan SK tenaga kontrak.

“Senin depan kami minta supaya eksekutif hadir. Selama ini mereka mengklaim si A lulus, si B tidak, itu dasarnya apa? Kalaupun evaluasi, dasarnya apa, karena yang mengabdi sejak 2008 ada yang dipecat,” cetus Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto.

Lain halnya dengan Ketua Banleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. Pihaknya menitikberatkan pada mekanisme APBD, bahwa seluruh tenaga kontrak

- termasuk yang dipecat, namanya sudah tertera di Perda APBD 2016.

“Kalau sampai dipecat dan mereka tidak dibayarkan, maka artinya bupati dan wakil bupati melanggar Perda APBD 2016. Jangan lupa, mereka ini yang kita bahas dan kita sepakati di KUA PPAS, dan kita jadikan Perda,” cetus Zarkasi.

Sebelumnya, Bupati KLU H. Najmul Akhyar meminta kepada jajarannya segera membereskan berkas SK tenaga kontrak yang sedianya diperpanjang. Sehubungan dengan itu pula, ia menekankan bahwa SK pegawai nantinya akan berlaku selama kurun 1 tahun (Januari Desember 2016).

“SKnya dari bulan Januari dan berlaku selama 1 tahun.

Saya minta kepada SKPDSKPD untuk mensosialisasikan hal ini kepada tenaga kontrak,” kata Najmul Akhyar.

Diungkapkan, dalam proses evaluasi dan penilaian tenaga kontrak agar Tim dari Sekretariat Daerah dan juga SKPD memberikan penilaian yang objektif bagi calon tenaga yang dianggap layak untuk diperpanjang. Tenaga yang bekerja dengan tekun, hasil pekerjaannya memuaskan, menurutnya layak untuk diperpanjang. Sebaliknya tenaga yang terkesan tidak disiplin dan hasil pekerjaannya kurang baik, sudah barang tentu menjadi bahan evaluasi tim. (ari)

Lima Tahun Lotim Kehilangan Adipura Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mencoba merebut kembali penghargaan Adipura yang terhitung lima tahun terakhir ini tidak pernah dapat. Terakhir Lotim mendapatkan Adipura ini pada tahun 2010 silam.

Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur, Mulki, S.STP kepada Suara NTB, mengakui, Selasa (10/5) kemarin, tim penilai Adipura dari kementerian sudah meakukan peniaian ke Lotim beberapa waktu lalu.

Selama proses penilaian, kata Mulki, tim penilai cukup mengapresiasi cara Lotim dalam menangani masalah kebersihan. Ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki Lotim, khususnya Kota Selong saat ini dinilai sangat baik, bahkan sudah melebihi syarat mini-

Mulki

mal. “RTH itu kan minimal 30 persen, kita sudah mencapai 50 persen,” urai Mulki.

Khusus dalam penanganan kebersihan, aktivitas petugas kebersihan yang sigap dan tidak ada sampah saat siang hari menjadi catatan terbaik yang dilakukan Kantor Keber-

sihan dan Tata Kota.

Mulki mengemukakan, pihaknya ingin mendapatkan Adipura yang lebih baik dari sebelumnya. “Tim penilai ini terpukau dengan penanganan kebersihan, kita sudah cukup bagus apalagi sampai ekspansi di luar Selong,” klaimnya.

Mantan Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini meyakini bisa memperoleh penghargaan bergengsi tersebut. Bila perlu yang diterima Selong ini adalah Adipura Kirana.

Kedatangan tim penilai dari Adipura ini tanpa persiapan khusus. Kegiataan kebersihan yang dilakukan KKTK ini dipastikan bukan karena adipura. Namun murni untuk meningkatkan kebersihan.

“Adipura itu hanya untuk memotivasi diri saja,” demikian terangnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Australia Verifikasi Penyaluran Hibah Air Minum Pedagang Ancam Segel Pasar Terara Selong (Suara NTB) Australia melakukan verifikasi terhadap penyaluran hibah air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek apakah sasaran hibah yang diberikan dari AUSaid ini tepat sasaran.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, M. Isro’i Isro’i kepada Suara NTB, Selasa (10/5) menjelaskan, proses pemasangan sambungan air minum untuk MBR ini diawali dengan melakukan pendataan. Data itu kemudian dikirim ke Australia. Kemudian turun konsultan mengecek titik koordinat dan kemudian dipasang sambungan.

Verifikasi terakhir ini, lanjut Isro’i untuk verifikasi terakhir melakukan pembayaran. Mekanisme penyaluran hibah dari Australia ini dilakukan dengan kesanggupan dari pihak PDAM memasang dulu sambungan. “Kita yang berinvestasi dulu,” terang Isro’i.

Total investasi tersebut Rp 6 miliar lebih. Jika hasil verifikasi ini lolos terhadap ribuan MBR, maka semua hibah tersebut bisa diterima oleh Australia. “Kalau lolos semua akan ganti langsung oleh Australia,” terangnya.

Lolos tidak lolos dari sasaran penerima MBR ini, katanya, berdasarkan hasil pemeriksaan. Penerima MBR ini, lanjut Isro’I, cukup berat. Karenanya, terhadap yang tidak lolos dalam verifikasi tidak akan diberikan oleh Australia. “Nanti akan menjadi risiko PDAM, kalau tidak diganti oleh Australia maka akan jadi hibah kita,” demikian imbuhnya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Puluhan perwakilan pedagang yang akan menempati Pasar Terara kembali mendatangi DPRD Lombok Timur (Lotim), Selasa (10/5). Kedatangan pedagang Pasar Terara yang didampingi Ketua KSPN NTB, Mulyadi untuk memenuhi panggilan pihak dari Komisi III dan IV DPRD Lotim untuk dilakukan hearing bersama. Jika tidak segera disikapi, para pedagang mengancam akan melakukan penyegelan terhadap Pasar Terara.

Dalam pertemuan itu, Ketua KSPN NTB, Mulyadi, mengeluhkan mengenai mahalnya harga sewa ruko, sehingga sangat memberatkan para pedagang.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan ada solusi terbaik dari SKPD terkait dalam menurunkan harga sewa ruko agar tidak terlalu memberatkan.

Salah satu perwakilan pedagang, Hj. Baiq Purwati, mengaku sangat bersyukur dengan dibangunnya pasar dilokasi yang sebelumnya merupakan ruko dan bekas lokasi SDN 7 Terara. Adanya pasar itu, tentunya diharapkan akan mampu merubah taraf perekonomi-

(Suara NTB/yon)

MENGADU - Puluhan pedagang perwakilan pedagang Pasar Terara mengadu ke DPRD Lotim mengenai mahalnya harga sewa ruko, Selasa (10/5). an masyarakat menjadi lebih baik. Namun, kondisi saat ini para pedagang yang akan menempati ruko di sejumlah pasar diminta untuk menyewa dengan biaya yang cukup mahal, yakni Rp 25 juta per tahun.

Jika tidak, maka sejumlah ruko yang ada di Pasar Terara akan diserahkan ke orang lain. “Jika sampai tanggal 15 Mei kita tidak menempat ruko di pasar itu, maka akan diserahkan ke orang lain yang berasal dari luar

Kecamatan Terara,”jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lotim, Raden Rahadian, yang menerima perwakilan pedagang mengaku sangat menyayangkan kembali terjadinya kisruh dalam tahap relokasi pedagang ke pasar yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam menindaklanjuti keluh kesah pedagang, pihaknya segera berkoordinasi dengan pimpinannya terkait langkah apa yang akan dilakukan ke depannya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Aksi perampokan yang dialami 2 wisatawan asal Rusia, Senin (9/5) dini hari di kawasan wisata Senaru, Kecamatan Bayan, mendapat sorotan dari kalangan DPRD KLU. Dewan KLU prihatin atas peristiwa yang dialami wisatawan ini. DPRD meminta Pemda KLU dan aparat kepolisian menyiapkan cara khusus untuk mencegah kemungkinan peristiwa serupa terulang kembali.

Anggota Komisi lll DPRD KLU dari Dapil Bayan, Raden Sugeti, meminta kepada kalangan eksekutif untuk menyikapi persoalan ini secara serius. Tidak hanya menyangkut aspek keamanan di Senaru saja, tetapi juga di tempat lain di KLU. “Kita patut prihatin atas kejadian ini, karena peristiwa ini bisa mempengaruhi citra pariwisata Lombok di mata dunia. Sehingga haraoan kami, agar Pemda dan Kepolisian mengambil sikap,” ungkap Sugeti.

Menyangkut keamanan, mantan Kades Bayan pada periode 1998 - 2013 ini mengakui, ada yang hilang dari kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersamasama. Dulu di zamannya menjadi kades, sebut Sugeti, pihaknya sempat menggiatkan program siskamling antarwarga. Sekarang program itu mulai pupus, sehingga beban kondusivitas kamtibmas seolah berada di pundak kepolisian semata.

Ke depan, pintanya, agar bupati memerintahkan jajarannya di kecamatan dan desa untuk mendorong kembali siskamling. Program ini harus dilakukan kontinyu dan tidak suam-suam kuku. Artinya, untuk menjamin keberlanjutan siskamling, maka desa dan kecamatan harus melibatkan tokoh atau pranata adat setempat. Awig-awig yang melekat di komunitas adat biasanya lebih ampuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

“Sedangkan dari kepolisian, kita harapkan agar ada

Pos khusus Polisi di Senaru atau Sambik Elen. Senaru butuh posko karena pusat penginapan, sedangkan Sambik Elen merupakan pintu masuk dan keluar yang menghubungkan KLU dengan kabupaten lain,” terangnya.

Sugeti meyakini, pelaku perampokan kabur mengambil rute Sambik Elen tujuan Sembalun dan sekitarnya.

Mustahil, kata dia, pelaku kabur ke arah hutan Gunung Rinjani, apalagi kejadiannya dilakukan tengah malam atau dini hari. Inilah alasannya, mengapa Posko di Sambik Elen dibutuhkan.

Terpisah, Kepala dinas Pariwisata, H. Muhadi, SH., melalui Kabid promosi Pariwisata, Dewa Bratayasa, mengakui pemda telah menggelar rapat menyikapi aksi perampokan itu. Dipimpin Bupati, rapat pemda menghasilkan beberapa instruksi yang harus dilaksanakan oleh pelaku pariwisata di KLU. “Sudah ada instruksi lisan dari Pak Bupati agar manajemen hotel atau penginapan merekrut tenaga security.

Tidak hanya itu, penginapan juga diminta menyiapkan perangkat elektronik CCTV sebagai pendukung pengamanan,” ungkap Bratayasa.

Terhadap instruksi itu, agar dipatuhi oleh seluruh tempat penginapan di KLU. Instrumen pendukung instruksi lisan itu pun akan diperkuat dengan adanya Surat Edaran dari bupati kepada para pelaku usaha. Ia berharap, upaya ini akan mencegah terjadinya aksi perampokan di KLU di masa depan. (ari)

Tak Capai Target, Realisasi Anggaran Triwulan Pertama

(Suara NTB/ari)

DINAS Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menganggap kegiatan promosi pariwisata tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu diperlukan langkah-langkah promotif lebih maksimal agar sektor jasa wisata ini bisa berkembang menjadi lebih baik.

Menurut Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Lotim Supriyadi kepada Suara NTB, Selasa (10/5), beberapa hari terakhir telah melakukan evaluasi bersama kegiatan promosi pariSupriyadi wisata untuk mengetahui perkembangan lebih jauh.

“Bagaimanapun masalah promosi pariwisata adalah hal penting karena kerja akhir dari pariwisata,” katanya.

Baginya, meski Lotim memiliki destinasi wisata yang indah, tapi tanpa dilakukan dengan promosi, tidak akan bisa berdampak apapun. “Kita akan coba lebih maksimal perkenalkan pariwisata Lotim,” ucapnya.

Ditanya mengenai kondisi infrastruktur, Supriyadi tidak menampik, jika masih menjadi hal yang membutuhkan atensi. Akan tetapi, kondisi infrastruktur itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melemahkan kegiatan promosi. Supriyadi mengibaratkan menyelam sambil minum air. ‘’Kegiatan perbaikan inftrastruktur pendukung pada destinasi wisata dilakukan juga dengan menggencarkan promosi. Di samping berdandan, kita terus akan lakukan perkenalan,” ujarnya.

Sekarang ini, sebanyak 1.3 juta jiwa penduduk Lotim mendambakan kemajuan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan Lotim. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan, katanya, harus dilakukan percepatan dan tidak bisa berlama lama. Seperti rencana penataan yang akan dilakukan Lotim pada kawasan Wisata Kampung Adat Limbungan yang akan terus dipromosikan sebagai sebuah destinasi wisata adat di Lotim. (rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Tidak Dipandang Sebelah Mata

Khairil Anwar

Tanjung (Suara NTB) Realisasi anggaran APBD pada triwulan l - 2016 lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak mencapai target. Diduga kuat, SKPD terlalu berhati-hati atau bahkan ketakutan mengeksekusi anggaran.

Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU, Khairil Anwar, dikonfirmasi Selasa (10/5), mencatat jumlah realisasi anggaran seluruh SKPD pada triwulan l sebesar 10,18 persen. Sedangkan target realisasi anggaran yang dibebankan sebesar Rp 29,24 persen. Data DPPKAD per tanggal 2 Mei 2016 mencatat, jumlah realisasi rupiah sebesar Rp 85,83 miliar lebih dari total belanja operasional dan belanja modal APBD sebesar Rp 843 miliar lebih.

“Kawan-kawan SKPD mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi anggaran, disamping mempertimbangkan materi evaluasi dari Pemprov NTB,” kata Khairil Anwar kepada wartawan di ruang kerjanya.

Berturut - turut target realisasi anggaran 32 rekening SKPD lingkup Pemda KLU, triwulan I - 2016 sebesar 29,24 persen, triwulan II - 2016 sebesar 37,20 persen, triwulan III 2016 sebesar 21,08 persen dan triwulan IV sebesar 12,48 persen. Menyusul rendahnya pencapaian realisasi anggaran ini, maka menjadi beban berat bagi SKPD untuk mempercepat pelaksanaan anggaran pada triwulan II - 2016 ini.

Berdasarkan data DPPKAD, persentase capaian pelaksanaan anggaran SKPD

Pemda KLU, variatif. Realisasi tertinggi dipegang oleh belanja perjalanan dinas pejabat Sekretariat Daerah sebesar 27,01 persen. Berikutnya bupati dan wakil bupati, sebesar 25,34 persen, atau bupati dan wabup telah menggunakan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 144,388 juta dari alokasi Rp 569,767 juta.

Setelah kepala daerah, realisasi ketiga dan seterusnya hingga 10 besar dipegang masing-masing, Kecamatan Bayan (24,58 %), Kecamatan Tanjung (24,37%), Kecamatan Pemenang (24,18%), DPRD (23,76%), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (23,18%), Dikbudpora (21,40%), Dukcapil (21,89%), dan Inspektorat KLU dan Kecamatan Kayangan dengan persentase 20,30 persen.

Sementara pada SKPD lain dengan capaian rendah, beberapa yang bisa disebutkan seperti Dinas PU Tamben KLU sebesar 1,11 persen, RSUD Tanjung 4,47 persen, DPPKAD 4,91 persen, Dinas Pertanian 6,74 persen, Dishubkominfo 7,94 persen, Diskoperindag dan UMKM 7,98 persen, KLH 8,22 persen, Kantor Kebersihan dan Pertamanan 9,26 persen, dan Dikes 9,56 persen. Sementara SKPD lain berada di rentang realisasi antara 10 - 20 persen.

“Bulan Juni ini realisasi harus sesuai target 66 persen, semoga saja bulan Mei ini proyek SKPD sudah mulai jalan.

Sedangkan untuk di DPPKAD realisasinya baru 4,9 persen dikarenakan ada dana hibah bansos yang belum dicairkan oleh penerima,” demikian Anwar.

Terpisah, Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, mengakui pencapaian di SKPDnya masih rendah. Realisasi saat ini masih sebatas belanja rutin dari gaji pegawai.

Belanja modal diperkirakan akan bisa dieksekusi setidaknya akhir Mei ini.

“Pekerjaan fisik sampai sekarang belum dimulai pengerjaannya. Tapi di beberapa bidang, proses perencanaannya sudah rampung. Seperti di Bidang CK dan ESDM, perencanaannya sudah 100 persen, sedangkan di Bidang Pengairan dan Bina Marga, perencanaannya 80 persen,” ungkap Nurjati. (ari)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tuntaskan Penyidikan Proyek RPH Tarik Randis Mantan Pejabat SEKITAR 60 kendaraan dinas (randis) baik kendaraan roda dua dan roda empat diduga masih dikuasai oleh eks (mantan) pejabat dan DPRD. Puluhan randis ini sulit ditarik Pemda, lantaran oknum mantan pejabat dan dewan ini bandel tak mau mengembalikan ke Pemda. Pemda sendiri telah mengirimkan surat ketiga kali, akan tetapi masih belum membuahkan hasil.

“Sekitar 60 randis, baik itu roda dua dan roda empat masih dipakai eks pejabat dan anggota dewan. Itu kami mau tarik.

Jika mentok, surat ketika kali maka langkah selanjutnya bisa ditarik paksa dan mempolisikannya,” tegas Sekda Lobar H. M. Taufiq belum lama ini.

Dijelaskan, aset randis yang belum dikembalikan menjadi temuan BPK, sehingga BPK merekomendasikan agar randis itu ditarik. Langkah pemda, jelasnya, menarik randis dengan melibatkan pol PP. Pihaknya sudah bersurat dua kali bahkan mau ketiga kalinya ke eks pejabat dan mantan dewan tersebut. Jika langkah ini buntu, maka dianggap penggelapan.

Upaya pemda, ujarnya, saat ini masih persuasif dengan mengirimkan surat ke oknum terkait. Menurutnya, langkah penarikan paksa dan upaya hukum adalah langkah terakhir yang akan ditempuh Pemda. Sebetulnya kata Sekda, yang namanya inventaris itu milik daerah, jika sudah selesai dipakai maka dikembalikan kepada pemda.

Selain eks pejabat, ujarnya, pejabat aktif pun masih ada yang menguasai randis yang seharusnya dikembalikan ke dinas tempatnya bekerja. Mereka yang kebanyakan mutasi, jelasnya, randis di tempat kerja sebelumnya dibawa dan tidak dikembalikan ke dinas terkait.

H. M. Taufiq (her) (Suara NTB/dok)

Ujian Perbaikan Nilai Digelar Oktober

Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar ujian perbaikan nilai pada bulan Oktober mendatang. Ujian tersebut dihajatkan bagi para lulusan SMA yang ingin memperbaiki nilai Ujian Nasional (UN) yang diperoleh pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Loteng, Drs. H.L. Muliawan, M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (10/5).

Pelaksaan ujian perbaikan nilai, ujarnya, merujuk dari peraturan pemerintah pusat, jika diberikan ruang untuk memperbaiki nilai UN-nya. Dengan begitu, bagi siswa yang merasa nilai UN-nya tidak begitu memuaskan bisa melakukan perbaikan.

Ia menjelaskan, ada persyaratan bagi siswa yang bisa mengikuti ujian perbaikan nilai, yakni siswa peserta UN tahun ini yang dinyatakan lulus. Sedangkan siswa yang dinyatakan tidak lulus maupun siswa peserta UN tahun sebelumnya, tidak bisa ikut ujian perbaikan nilai.

Aturan ini, ujanya, diberlakukan sejak tahun lalu. Tujuannya mengakomodir keinginan siswa yang mungkin ingin memperbaiki nilai UN-nya guna mengejar nilai tertentu untuk keperluan tertentu pula. ‘’Misalkan untuk mendaftarkan sebagai calon anggota polisi atau yang lain, terkadang ada persyaratan nilai yang harus dipenuhi. Sementara mungkin ada siswa yang nilainya tidak memenuhi standar yang ditentukan. Tapi sangat ingin mendaftar. Sehingga oleh pemerintah, diberikan ruang untuk memperbaiki nilai. Supaya nilai UN-nya bisa memenuhi standar yang diinginkan,’’ ujarnya. (kir)

Dibatasi, Pengusulan Balon Wabup Giri Menang (Suara NTB) Partai politik (parpol) pengusung paket AZAN pada pilkada lalu, bakal gigit jari dalam suksesi pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Pasalnya, mengacu aturan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, jumlah calon yang bisa diusung terbatas hanya 20 persen dari kursi dewan.

Artinya, mengacu aturan ini satu balon bisa diusulkan oleh 9 kursi DPRD. (Suara NTB/dok) ‘’Jika melihat kursi dewan Sulhan Mukhlis dari parpol pengusung saat ini jumlahnya 21 kursi dengan ketentuan satu calon diusung oleh 9 kursi, maka parpol pengusung hanya bisa mengusung dua calon.

Sebab jika dibagi dua, 21 kursi tersebut maka dua nama saja yang memenuhi ketentuan 9 kursi untuk diusulkan oleh parpol ke bupati,’’ ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST,kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/5).

Dijelaskan, dari hasil konsultasi ke Kemendagri dan tertulis resmi di KPU jumlah parpol pengusung sebanyak 6 parpol.

Enam parpol pengusung tersebut, Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, Hanura ditambah satu lagi PDK. PDK, jelasnya, resmi tercatat sebagai pengusung pasangan AZAN di KPU. Meski saat ini PDK tidak ada anggotanya, namun mengacu pilkada lalu PDK masuk sebagai pengusung. Dampaknya, jelas Sulhan, jumlah pasangan calon boleh diusung sesuai ketentuan UU sebanyak 20 persen. Artinya satu calon diusung 9 kursi DPRD. Dijelaskan, dalam aturan ini ada kekaburan hukum tentang syarat mengajukan calon, sehingga nantinya dewan bisa masuk untuk membuatnya dalam tata tertib (tatib) pemilihan wabup. Menurutnya, boleh saja dewan mengatur dalam tatib, sebab tidak ada aturan soal ini dalam UU. Dalam hal ini, parpol pengusung melalui bupati harus memberikan nama sebelum Pansus Tatib Pemilihan Wabup dibentuk. Pembentukan pansus direncanakan tanggal 10 Juni mendatang. “Sebelum itu dibentuk, maka bupati mengusulkan nama calon wabup ke dewan untuk dipilih oleh dewan,” terangnya.

Dalam tatib, jelasnya, sudah ada nama calon. Termasuk ada ketentuan syarat menjadi calon. Misalnya jika dewan dan pejabat maka harus mundur dari jabatannya.

Ia menampik, upaya dewan menyaring ini bentuk penjegalan calon tertentu. Menurutnya, tidak ada jegal-menjegal dalam pemilihan wabup. Sebab mencontoh tatib daerah lain yang sudah melakukan pemilihan seperti di daerah Papua.

Selain memfilter, dewan bisa saja menolak dan mengembalikan nama calon jika bersangkutan tak memenuhi syarat. Kalau tidak mampu memenuhi syarat, maka calon bersangkutan bisa dieliminasi. Tentu konsekuensinya, proses pemilihan akan memerlukan waktu lebih lama lagi. (her)

Kejari Praya Tambah Dua Saksi Ahli Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya menargetkan bisa segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukling Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014. Dua saksi ahli tambahan dijadwalkan untuk diminta keterangan. Setelah itu, berkas kasus bisa segera ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Dua saksi ahli tambahan ini, ungkap Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, Selasa (10/ 5), salah satunya saksi ahli dari BPKP Perwakilan NTB. Kesaksiannya dibutuhkan untuk memperkuat dugaan nilai kerugian negara yang timbul.

Pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPKP Perwakilan NTB dalam waktu dekat ini. Dengan telah selesai pemeriksaan terhadap

saksi ahli tambahan nantinya, berkas penyidikan kasus dengan empat orang tersangka bisa ditingkatkan ke tahap lebih lanjut.

Diakuinya, penyelesaian kasus proyek pembangunan RPH Barabali milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB menjadi atensi pihaknya. Mengingat, proses penyidikan kasus sudah cukup lama berlangsung, sehingga harus segera dituntaskan.

Lebih lanjut Kajari Praya menambahkan, satu hal lagi yang menjadi kendala terkait penuntasan kasus, yakni belum keluarnya hasil audit kerugian negara oleh pihak BPKP Perwakilan NTB. ‘’Tapi kalau proses audit sendiri informasinya sudah selesai. Tinggal pihak BPKP Perwakilan NTB membuat kesimpulan,’’ ujarnya.

Belum adanya kesimpulan nilai kerugian negara, ujarnya. karena sampai saat ini BPKP

(Suara NTB/kir)

Feri Mupahir belum membuat keputusan dasar perhitungan kerugian negara. Apakah sesuai dengan kekurangan volume pengerjaan

proyek atau atas dasar kebermanfaatan bangunan RPH. Pasalnya, kalau dasar perhitungan nilai kerugian negara berdasarkan kekurangan volume pekerjaan kerugian memang tidak terlalu besar. Tetapi kalau dasar perhitungan negaranya atas dasar kebermanfaatan bangunan, maka kerugian negara bisa dihitung total loss senilai proyek, sebesar Rp 1,4 miliar.

“Ini yang masih ada debatable antara Kejari Praya dengan BPKP Perwakilan NTB. Apakah menggunakan kekurangan volume pekerjaan atau kebermanfaatan bangunan RPH tersebut, sebagai dasar perhitungan kerugian negaranya,” tambah Feri. (kir)

Pergantian Sekda Diharapkan Tidak Picu Polemik Praya (Suara NTB) Proses pergantian pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah berlangsung. Pergantian diharapkan bisa berjalan lancar sesuai target yang ada tanpa memicu polemik di internal birokrasi lingkup Pemkab Loteng.

“Kita berharap proses pergantian Sekda Loteng berjalan lancar sesuai harapan.

Dan, yang paling penting, jangan sampai memicu polemik.

Apalagi sampai menimbulkan konflik di internal birokrasi,” ujar Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, kepada Suara NTB, Senin (9/5) lalu.

Jabatan Sekda Loteng yang saat ini diemban Drs. H.L. Supardan, M.M, akan segera berakhir bulan Agustus mendatang, karena akan memasuki masa purna bakti. Pemkab Loteng pun sudah mulai melakukan persiapan. Salah satunya dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Loteng.

Direncanakan Pansel Sek-

da Loteng tersebut dalam bulan ini juga akan mulai bekerja untuk melakukan seleksi terhadap para calon Sekda Loteng yang baru. “Masalah pansel kita tunggu saja. Yang jelas, panselnya akan segera bekerja,” tambahnya.

Dalam perkembangannya, sejumlah nama pejabat lingkup Pemkab Loteng mencuat sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi tertinggi dijajaran birokrasi Loteng tersebut. Diantaranya Kepala Bappeda Loteng, H.L. Satria Atmawinata, Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid,M.Pd., Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, M.M., serta Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T. Selain itu ada juga nama Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara hingga Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludidn, S.H.M.H. “Pada prinsipnya semua punya peluang yang sama,” tegas Pathul. (kir)

Pemda Lobar Cabut Lima Perda Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mencabut lima peraturan daerah (perda) bermasalah sesuai hasil temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari lima perda bermasalah ini, tiga perda sudah dicabut oleh Pemda dengan cara mencabut dengan perda lain. ‘’Sedangkan dua perda di antaranya diserahkan ke Kemendagri untuk dicabut, lantaran Pemda kesulitan mencabut diakibatkan belum ada informasi dari Kemendagri terkait permasalahan yang terdapat dalam perda tersebut,’’ ujar Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana, belum lama ini.

Dua Perda yang dilimpahkan ke Kemendagri untuk dicabut, antara lain perda yakni Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Perda ini belum bisa ditindaklanjuti lantaran belum ada perda yang sama dengan perda ini untuk mencabutnya. Selain itu, informasi terkait permasalahan pada perda belum disampaikan oleh Kemendagri.

Sama halnya dengan Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pen-

didikan, perda ini belum bisa ditindaklanjuti, karena sampai saat ini permasalahan terkait perda ini belum diinformasikan secara jelas oleh Kemendagri. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan di mana letak yang direvisi,jika pasalpasalnya bermasalah atau bertentangan dengan aturan di atasnya, maka cukup pasalnya direvisi. Akan tetapi kalau yang bermasalah perda secara umum, maka perda ini harus dicabut.

Proses pencabutan perda ini memerlukan waktu lumayan lama, karena perlu persetujuan DPRD. Selain itu, memerlukan biaya lumayan mahal. Karena itu jelasnya, pihaknya akan mengkaji lebih mendalam lagi item apa dari Perda ini perlu dicabut kalau pasal yang bertentangan maka dicabut. Perda Nomor 6 ini perlu dicabut, karena pendidikan menengah (SMA sederajat) akan diambilalih atau dilimpahkan ke provinsi.

Solusi terkait perda yang belum ditindaklanjuti tersebut, Kemendagti akan menggelar pertemuan tanggal 11 Mei ini di Senggigi untuk membahas permasalahan yang dialami di semua daerah. (her)

(Suara NTB/her)

AMANKAN - Ribuan liter miras brem yang diamankan Polsek Narmada, Selasa (10/5).

Polsek Narmada Amankan Ribuan Liter Miras Tradisional Giri Menang (Suara NTB) Operasi penyakit masyarakat (Pekat) jelang bulan Ramadan yang dilaksanakan Polsek Narmada berhasil mengamankan ribuan liter miras tradisional, di wilayah Suranadi, Selasa (10/5). Ribuan liter miras ini diamankan dari dua rumah milik warga yang diduga pembuat miras jenis brem ini. Dua pelaku pembuat miras kini diamankan polisi berikut barang bukti berupa ribuan liter miras. Pelaku terancam pidana tindak pidana ringan (tipiring).

Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono Setia, SH, menjelaskan operasi yang digelar jajarannya merupakan op-

erasi pekat yang dilaksanakan Polres Mataram melalui Polsek. “Hasil operasi pekat ini, kami berhasil mengamankan 3.150 liter miras jenis brem. Dua pelaku juga diamankan,”kata Kapolsek.

Penggerebekan dua rumah warga lokasi produsen miras ini berawal dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti informasi ini, anggota Polsek Narmada bersama unit Sabhara dan Opsnal Buser Polsek Narmada mendatangi tempat atau rumah yang diduga sebagai tempat produksi.

Dua lokasi menjadi sasaran yakni masing-masing rumah warga inisial NR (50) terletak di Dusun Eyat Kandel,

Desa Suranadi. Setiba di lokasi langsung memeriksa rumah pelaku. Alhasil dari hasil pengggeledahan, polisi berhasil mengamankan miras jenis brem sebanyak 1.650 liter.

Aparat beralih ke rumah warga inisial AS (32) di dusun yang sama. Di rumah pelaku ini, polisi berhasil mengamankan brem sebanyak 450 liter.

Setelah mengamankan barang bukti dan pelaku, polisi langsung membawanya ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut. Total barang bukti yang diamankan, yakni 14 gentong dengan volume 200 liter x 14 gentong, sehingga total 2.800 liter. 7 ember miras dengan berat total 350 liter. (her)

Meningkat, Temuan Penderita HIV/AIDS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) patut risau dengan kasus HIV/AIDS di daerahnya.

Pasalnya dari temuan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) hingga triwulan I tahun ini saja terdapat 9 temuan penderita HIV/AIDS. Jumlah temuan ini meningkat dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Dari 9 penderita yang ditemukan, satu penderita meninggal.

“Ini patut kita risaukan, jumlah penemuan penderita HIV/ AIDS meningkat, sampai bulan Maret saja ada 9 kasus kami temukan. Satu penderita di antaranya meninggal,”kata Sekretaris KPA Lobar, H. M. Djunaidi, Selasa (10/5).

Disebutkan, temuan KPA di dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Kota Mataram dan RSUP NTB terdapat 9 penderita HIV/AIDS baru. Masing-

masing ditemukan bulan Januari 2 orang, Februari 6 orang dan Maret 1 orang. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, kebanyakan penderita perempuan, berprofesi pedagang dan ibu rumah tangga. Ada juga ditemukan penderita dari kalangan mahasiswa. Sedangkan korban meninggal, yakni seorang guide asal Sekotong.

Sembilan penderita ini jelasnya berasal dari sejumlah daerah di Lobar.

Menurutnya, temuan sembilan penderita selama tiga bulan ini sangat merisaukan.

Sebab jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama temuan kasus meningkat. Belum lagi data ini ditambah temuan di Rumah Sakit Tripat Gerung diyakininya akan bertambah lagi.

Kalau mengacu data tahun lalu kasus yang ditemukan masing-masing HIV 85 pen-

derita, sedangkan AIDS 79 penderita.

Lantas apa tindakan KPA? Pihaknya berupaya mengatasi permasalahan ini dengan membuat perda penanggulangan HIV/AIDS. Perda ini sendiri sudah diketok, tinggal disosialisasikan saja. Dalam perda ini, jelasnya, diatur semuanya. Beberapa hal yang diatur, termauk masalah pemeriksaan TKI, wanita pekerja komersial.

Pihaknya telah menandatangani MoU dengan TP PKK untuk turut melibatkan anggota sampai ke dusun. Nantinya PKK akan mengundang semua tim PKK sampai ke desa untuk mensosialisasikan masalah ini.

Upaya lain, pihaknya menjalin kerjasama melibatkan kader di posyandu supaya kader-kader yang ada dimanfaatkan dan tinggal diberi pelatihan tentang HIV/AIDS. (her)

Berkas Kasus Bedah Desa Diteliti Kembali Praya (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) telah melimpahkan kembali sisa berkas kasus dugaan korupsi program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) tahun 2012 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Berkas tersebut pun kini tengah diteliti ulang oleh Kejari Praya untuk melihat apakah berkas tersebut dinyatakan lengkap atau tidak.

“Berkasnya sudah dilimpahkan oleh pihak kepolisian kemarin sore (Senin,red).

Dan, saat tim tengah meneliti ulang kelengkapan berkas tersebut,” ungkap Kajari Praya,

Feri Mupahir, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (10/5).

Menurutnya, fokus tim adalah melihat kelengkapan bahan dan keterangan terkait catatan atau rekomendasi tambahan yang diberikan oleh jaksa sebelumnya. Apakah sudah dilengkapi oleh pihak kepolisian atau tidak. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya punya waktu 14 hari untuk menentukan sikap.

Dijelaskannya, jika selama 14 hari tidak ada catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh jaksa, maka berkas kasus tersebut bisa dinyatakan P21 alias lengkap. Sehingga

penyidik kepolisian bisa melimpahkan seluruh berkas, barang bukti termasuk sisa tersangka ke jaksa. “Tapi kalau ternyata setelah diteliti masih ada catatan, maka berkasnya akan kita kembalikan lagi ke polisi,” terangnya.

Dalam kasus dugaan korupsi, kata Feri pihaknya sangat hati-hati dalam menetapkan status lengkap tidaknya berkas sebuah kasus. Termasuk dalam hal ini kasus bedah desa. Sedikit saja ada kekurangan, ujarnya, maka yang jadi sasaran tentunya pihak kejaksaan. Sehingga sebelum berkas kasus benarbenar lengkap, maka pihaknya

tidak akan menyatakan berkas tersebut P21.

Saat ini masih ada tiga tersangka lagi yang berkas kasusnya belum dinyatakan lengkap. Masing-masing berkas milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is, PPK proyek serta fasilitator proyek. “Tapi yang sudah dikembalikan baru berkas untuk KPA dan PPK. Kalau berkas untuk fasilitastor proyek kayaknya masih di kepolisian,” tambah Feri.

Dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut, Polres Loteng sudah menetapkan tujuh ter-

sangka. Empat tersangka saat ini sudah menjalani persidangan. Adapun tiga tersangka lainnya, masih menunggu penetapan status kelengkapan berkas kasusnya oleh jaksa Kejari Praya.

Sebelumnya, untuk memenuhi rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh jaksa Kejari Praya terkait kasus yang merugikan negara besar Rp 1,04 miliar tersebut, penyidik Polres Loteng telah memeriksa dua saksi ahli tambahan. Masing-masing saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan (LKPP) dan saksi ahli dari Ditjen Perbendaraan. (kir)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

Kelanjutan JKS, Jaksa Bentuk Duta Adhyaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Jaksa Masuk Sekolah (JKS) sudah dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, baik di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya Jaksa membentuk Duta Adhyaksa dari masing-masing sekolah yang sebelumnya sudah diberikan penyuluhan hukum.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja, S.H., M.H, Selasa (10/5) kemarin mengakui pihaknya sudah membentuk sekitar 20 Duta Adhyaksa di Kabupaten Sumbawa Barat beberapa waktu lalu. Dari masing-masing sekolah diambil dua orang, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. “Kami sudah membentuk Duta Adhyaksa di Kabupaten Sumbawa Barat. Tinggal membentuk di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya. Disebutkannya, terhadap pembentukan Duta Adhyaksa di Kabupaten Sumbawa, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa.

Nantinya, Duta Adhyaksa ini sekaligus menjadi perwakilan dari masing-masing sekolah. Mereka nantinya dapat saling berkomunikasi dengan pihaknya terkait masalah hukum, ataupun permasalah yang ada di sekolah masing-masing yang menyangkut masalah hukum. Dalam hal ini pihaknya sudah memiliki aplikasi, dimana pihaknya bisa langsung berkomunikasi melalui aplikasi tersebut dengan duta tersebut. Dengan harapan, informasi yang diterima duta ini dari Kejaksaan, bisa disampaikan kepada teman-teman lainnya yang berada di sekolah.

“Kita sudah memiliki aplikasinya. Melalui aplikasi itu nanti bisa saling berkomunikasi dengan Duta Adhyaksa yang sudah kami bentuk. Apakah nanti menanyakan tentang pembelajaran hukum, permasalahan yang ada di sekolah masing-masing dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi menyampaikan ke sekolahnya. Bisa langsung dari sini (Kejaksaan) untuk menyampaikannya,” tukas Erwin.

Untuk diketahui, sebelumnya pihaknya melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMA di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Mengenai bahaya narkoba, korupsi, dan kenakalan remaja. Dalam pelaksanaannya, sejumlah sekolah digabung dalam beberapa kelompok. Tujuannya guna memberikan pemahaman terhadap siswa, supaya menjauhi dan terhindar dari sejumlah persoalan hukum. Artinya ada upaya pencegahan sejak dini. Sehingga siswa ini dari awal memahami tentang hukum. (ind)

Wabup KSB Minta Siswa Aktif Berorganisasi Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST punya banyak cara memotivasi para siswa sekolah. Seperti, Selasa (10/5) kemarin, saat melanjutkan kegiatan memantau Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs. Ketika berada di SMPN 1 Sekongkang, Wabup menyempatkan diri bercengkrama dengan sejumlah siswa yang tengah duduk santai di teras kelas. Saat Wabup menghampiri para siswa, orang nomor dua di KSB ini langsung menanyakan perihal kehadiran mereka di sekolah di waktu UN. Sontak para siswa ini pun menjawab, bahwa mereka adalah anggota OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang sedang melakukan kegiatan bersih sekolah. Dan jawaban itu pun langsung membuat Wabup tertarik dan duduk bersama mereka.

Saat membuka pembicaraan, Wabup langsung mengapresiasi para siswa tersebut. Menurutnya, sudah selayaknya siswa mengisi waktunya luangnya untuk berbagai kegiatan positif khususnya aktif di berbagai kegiatan keorganisasian sekolah. “Saya sangat senang kalian ikut dan aktif di OSIS seperti ini,” timpalnya. Ia mengatakan, kegiatan berorganisasi sangat banyak manfaatnya. Tidak sekedar memberikan pengetahuan bagi siswa bagaimana struktur dan cara berorganisasi yang baik dan benar. Tapi lebih jauh berorganisasi akan membentuk karakter siswa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan di kehidupan sehari-harinya.

“Banyak manfaat berorganisasi. Jadi saya meminta adikadik yang di sini dan seluruh siswa agar ikut dan aktif dalam kegiatan organisasi kesiswaan yang ada di sekolah masingmasing,” cetusnya. Selanjutnya Wabup menyatakan, terlebih saat ini fungsi kegiatan organisasi kesiswaan di sekolah akan menutup ruang siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. “Lihat saja kenakalan remaja hari ini. Itu dikarenakan mereka tidak punya ruang positif untuk berekspresi.

Nah kalau ikut kegiatan organisasi atau kegiatan sekolah lainnya, maka mereka tidak akan seperti itu,” tegasnya.

Terakhir Wabup berharap, pihak sekolah juga memberikan daya dukung maksimal kepada kegiatan organisasi kesiswaan yang ada di sekolah. Termasuk juga pendampingan agar dalam setiap kegiatannya, organisasi kesiswaan itu menghasilkan hal-hal yang baik tidak saja bermanfaat bagi siswa dan sekolah tetapi bagi masyarakat. Sementara itu pada hari kedua ini, kegiatan pemantauan UN, Wabup menyambangi tiga sekolah. Selain SMPN 1 Sekongkang, Wabup juga berkesempatan mengunjungi SMPN 1 Jereweh dan SMPN 1 Maluk. Seperti biasa, kepada para peserta UN Wabup memberikan wejangan dan semangat kepada para siswa agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti UN kali ini. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sumbawa Juara I TTG Tingkat Provinsi di KSB

(Suara NTB/arn)

TERIMA PIALA - Tarunawan saat menerima penghargaan stand TTG terbaik.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XIV Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2016, Kabupaten Sumbawa berhasil

mendapatkan Juara I dalam penilaian stand terbaik maupun alat TTG yang dipamerkan. Tujuh temuan TTG dari Sumbawa akan diikutkan dalam anugerah gelar TTG tingkat Provinsi pada September mendatang. Bersaing dengan temuan TTG dari Kabupaten/Kota lainnya. Untuk menentukan TTG unggulan NTB. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, Tanunawan S.Sos didampingi Kabid SDM dan TTG BPM PD, Ir. Ni Wayan Rusmawaty. Sumbawa berhasil meraih Juara pertama dengan stand terbaik.

Hal ini tak lepas tujuh temuan yang ditampilkan memang sesuai tema. Disamping mempromosikan berbagai produk olahan. “Penataan stand kita juga bagus, sehingga kita pantas dapat yang terbaik,”terangnya.

Khusus untuk tujuh temuan TTG yang dipamerkan, akan diuji dan dinilai pada kegiatan gelar anugerah TTG tingkat Provinsi oleh BLHP Provinsi pada September mendatang. Dimana penemu dari Sumbawa akan berkompetisi dengan penemu dari Kabupaten/Kota lainnya di NTB. Mereka nantinya akan persen-

tase hasil temuannya di depan tim juri yang ditunjuk Provinsi.

Penemu yang berhasil keluar sebagai Juara Pertama, akan menjadi temuan unggulan NTB, untuk selanjutnya diikutkan dalam gelar TTG tingkat nasional bersama temuan daari Provinsi lainnya yang bertempat di Mataram NTB sebagai tuan rumah gelar TTG nasional pada 2-6 November 2016. “Kita berharap penemu kota dari Sumbawa keluar sebagai Juara,”harapnya.

Tujuh temuan TTG Sumbawa yakni, Teknologi Motor Serba Guna temuan Alfian Rusdi, ST., M. Eng. Suaru teknologi yang digunakan sebagai pompa air di sawah/lading dengan menggunakan tenaga penggerak putaran mesin sepeda motor sehingga tidak menggunakan listrik sebagai mana pompa pada umumnya. Teknologi Motor Hybrid milik Yudi Surya Utama S.Psi, alternative pengganti BBM dengan menggunakan bahan bakar LPG yang dihbungkan ke karburator sepeda motor sebagai bahan bakar.

Berikutnya, Smart Portabel Solar Sell penemu Imam Wierawansyah Eltara. Teknologo solar cell dengan pengembangan penambahan cermin untuk dapat

Tim Gabungan Masih Tempuh Upaya Persuasif Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemerintah daerah terus berupaya dalam menata kesemrawutan Pasar Seketeng Kabupaten Sumbawa. Sejak beberapa bulan lalu, pemda sudah mulai melakukan upaya sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap para pedagang. Selasa (10/5) kemarin Tim gabungan mulai turun ke lokasi memberikan pemberitahuan secara persuasif sebelum mengambil tindakan tegas.

Ketua Tim Penertiban Pasar Seketeng, Drs. H. Naziruddin yang ditemui di lokasi Pasar Seketeng menyampaikan turunnnya tim guna melakukan pemberitahuan secara persuasif sebelum pihaknya melakukan tindakan tegas.

Harapannya ada kesadaran dari para pedagang dalam menyadari dan mengikuti kebijakan pemerintah secara sukarela.

“Jadi hari ini kami masih menempuh upaya persuasif memberitahukan kepada para pedagang, sebelum kami melakukan tindakan tegas. Kami berharap mereka secara sukarela

pindah untuk berjualan ke dalam pasar sesuai dengan tempat yang sudah diatur,” ujarnya.

Disebutkannya, pada dasarnya para pedagang bersedia untuk berjualan di dalam pasar.

Hari inipun bersedia untuk pindah. Namun ada beberapa tuntutan dari para pedagang, seperti halnya ukuran lapak yang dinilai terlalu kecil. Tidak sesuai dengan yang ada di luar.

“Kami hari ini melakukan upaya persuasif. Kalaupun nantinya pedagang tetap membandel, kami tetap dengan upaya persuasif, cuma lebih tegas,”

tukasnya seraya menambahkan pihaknya masih memiliki waktu hingga 16 Mei mendatang untuk memberikan pemahaman terhadap para pedagang.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin menyampaikan turunnya tim sesuai dengan himbauan bupati dalam rapat yang dilakukan, Senin (9/5). Dengan harapan para pedagang dapat berjulan di dalam pasar ke tempat yang sudah disediakan. Yang mana sebelumnya upaya tersebut sudah dilakukan pihaknya sebelum tim ini turun.

“Upaya ini sudah kita lakukan

sebelum tim turun.Kita dari Dinas sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Harapan kami mulai besok (Rabu red) dengan kesadaran sendiri mereka bisa masuk berjualan ke dalam pasar.

Karena sudah disediakan tempat yang dimungkinkan untuk ditempati para pedagang,” ujarnya.

Terhadap tuntutan pedagang terkait beberapa fasilitas pendukung yang lebih baik, hal tersebut kata Kadis, akan diupayakan begitu pedagang sudah menempati tempat yang sudah disediakan. “Begitu mereka masuk sambil kita benahi nanti mana yang bisa kita adakan perbaikan-perbaikan,” kata Zainal.

Pihaknya berharap mulai besok pedagang sudah masuk ke dalam pasar menempati tempat yang sudah disediakan. Kalaupun para pedagang tetap membandel, pihaknyapun tetap akan melakukan

upaya persuasif. Mengingat masih ada waktu sampai 16 Mei mendatang untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang.

“Kami harap para pedagang bisa kembali berjualan ke tempat semula. Karena ini demi kenyamanan bersama. Baik untuk pengguna jalan maupun pedagang dan pembeli. Sesuai dengan tempat yang dulu. Karena banyak juga pedagang-pedagang yang dulu pindah ke luar berjualan di pinggir jalan,” tandasnya.

Salah seorang pedagang menyampaikan, seharusnya pemerintah sudah sejak dulu memikirkan solusi terhadap persoalan ini. Apabila pedagang ini akan dipindahkan ke dalam pasar, apakah masih tersedia tempat untuk berjualan. “Sebenarnya saya bersedia berjualan di ddalam pasar.

Namun saya khawatir tidak ada tempatnya,” ujarnya. (ind)

SDN 10 Taliwang Minta PLN Relokasi Gardu Tegangan Tinggi

(Suara NTB/bug)

Populasi Kerbau di KSB Terus Menurun

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

DENGARKAN PENJELASAN - Gubernur NTB,TGH. M. Zainul Majdi ketika mendengar penjelasan salah satu temuan TTG Sumbawa. mempercepat penerapan energy erasikan dan biaya murah.

Pupuk Cair Organic (PCO) matahari. Cahaya matahari yang terkena cermin akan dipan- Buah Maja penemu Finayatultulkan ke panel surya untuk men- lah Septiani. Pupuk cair yang ingkatkan kemampuan sinar memanfaatkan buah maja sepanel dalam menyerap energy bagai bahan pembuatan pupuk. matahari. Filter Air Go Green Terakhir Teh Kulit Sepang Hygenis penemu Zulkifli. Pene- karya Amal Hamid, merupakan muan TTG yang digunakan un- minuman the kesehatan yang tuk penyaringan air menjadi ber- dihasilkan dari kulit kayu sepsih dan layak pakai. Aplikasi ang yang dicampur dengan kayu perangkat penilaian otomatis manis, kapulaga dan cengkeh.

(APPO Zn 16) karya Zulkarnaen Kemudian dibungkus dengan S.E, suatu aplikasi untuk mem- kemasan tek celuk sehingga buat perangkat penilaian bagi mudah dalam penggunaannya guru dengan cepat, mudah diop- serta higienis. (arn/*)

Tertibkan Pasar Seketeng

KERBAU - Populasi ternak kerbau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini menyusut.

Tampak beberapa ekor kerbau yang diternak warga KSB.

BERCENGKRAMA - Wabup KSB, Fud Syaifuddin tengah bercengkrama bersama sejumlah siswa anggota OSIS SMPN 1 Sekongkang.

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Ternak kerbau kini tak lagi menjadi primadona Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Beberapa tahun terakhir, populasi ternak yang dulu banyak membantu masyarakat mengolah lahan ini terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB, hingga akhir tahun 2015, populasi kerbau tinggal 14 ribu ekor. Jumlah itu terhitung sedikit mengingat wilayah KSB di masa lalu sempat menjadi salah satu pusat keberadaan kerbau di pulau Sumbawa. “Dulu masyarakat menjadikan danau Lebo tempat menggembala kerbau. Jumlahnya banyak sekali. Tapi sekarang itu tinggal cerita,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Peternakan DKPP KSB Kusmirin kepada Suara NTB, Selasa (10/5).

Ia menilai, selain jumlah, wilayah pemeliharaan kerbau

juga terus berkurang dan hanya tersisa di beberapa desa di sejumlah kecamatan.

“Dulu di kecamatan Brang Rea dan Brang Ene banyak sekali masyarakat yang beternak kerbau. Tapi sekarang di wilayah itu pemilik kerbau bisa dihitung dengan jari. Nah yang masih bertahan misalnya di Taliwang, Jereweh dan Seteluk.

Itu pun tidak semua desa ada warganya memiliki kerbau,” ujar Kusmirin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan populasi kerbau di KSB mengalami penurunan.

Mulai dari perhitungan peternak yang menilai beternak kerbau tidak ekonomis karena masa kelahirannya (produksi) yang lama, proses pemeliharaan yang tidak praktis, hingga di sisi pemanfaatan tenaga kerbau untuk kegiatan pertanian yang tergeser traktor.

“Kerbau dulu tidak saja dijadikan ternak. Tapi juga alat

untuk bertani mengolah tanah.

Nah sejak hadirnya traktor, petani tidak lagi memanfaatkan tenaga kerbau,” paparnya.

Di sisi lain, daya dukung pemerintah untuk mempertahankan populasi kerbau juga terhitung minim. Kusmirin mengatakan, program dukungan pengembangan Kerbau tidak berkelanjutan setiap tahunnya.

Selain itu porsinya pun sangat minim dibanding program pengembangan sapi yang saat ini menjadi salah satu ternak unggulan daerah.

Kusmirin menyebutkan, keberadaan hewan kerbau kini paling eksis untuk kebutuhan kegiatan tradisi barapan. Di masyarakat KSB dan Kabupaten Sumbawa tradisi barapan kebo (kerbau) menjadi primadona sekaligus ajang prestise bagi si pemilik kerbau. “Makanya sekarang lebih banyak kerbau jantan karena memang untuk dipakai barapan,” imbuhnya. (bug)

Taiwang (Suara NTB) Pihak sekolah SDN 10 Taliwang meminta PLN merelokasi gardu tegangan tinggi yang selama ini berada di dalam lingkungan sekolah. Alasan pihak sekolah yang berada kelurahan Arab Kenangan ini, keberadaan gardu tersebut dikhawatirkan mengancam keselamatan para siswa.

“Kami sebelumnya sudah pernah meminta kepada PLN tapi sampai sekarang belum juga dilakukan,” kata kepala sekolah SDN 10 Taliwang Mardiana, SPd saat wakil bupati (wabup) KSB Fud Syaifuddin, ST berkunjung ke sekolahnya, Senin (9/5).

Menurutnya, posisi gardu PLN yang berada di bagian depan sekolah cukup terbuka.

Bahkan kerap dilalui siswa saat bermain di halaman sekolah sehingga dikhawatirkan ada siswa yang bakal terkena set-

rum saat mendekati gardu tersebut. “Halaman bermain kita di sini kan termasuk kecil.

Sehingga kerap siswa bermain di dekat gardu itu. Nah kami takut siswa kami celaka karena tersengat listrik,” keluhnya sambil berharap Wabup dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak PLN. “Minta tolong pak Wabup karena ini bagi kami sangat penting untuk keamanan anak-anak didik kami selama berada di sekolah,” sambung Mardiana.

Menanggapi permintaan itu, Wabup Fud Syaifuddin menyatakan, akan segera menyampaikannya ke dinas teknis. Termasuk juga ke PLN selaku empunya fasilitas. “Saya terima laporannya dan saya upayakan segera dilakukan pemindahan. Karena kalau melihat posisinya memang sangat berbahaya bagi anak-anak kita di sini,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

GARDU - Inilah gardu listrik milik PLN yang berada di dalam pekarangan sekolah SDN 10 Taliwang.

Terkait Revisi Perda Retribusi Menara Telekomunikasi

Sumbawa akan Studi Banding ke Yogyakarta Sumbawa Besar (Suara NTB)Saat ini Kabupaten Sumbawa tengah mengupayakan revisi Perda tentang Retribusi menara telekomunikasi. Dalam hal ini Pansus penyusunan DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Dishubkominfo Kabupaten Sumbawa dan sejumlah dinas lainnya akan melakukan per-

bandingan ke Yogyakarta.

“Saya mendapatkan undangan dari Pansus penyusunan Perda Kabupaten Sumbawa untuk berangkat ke Yogyakarta.

Untuk melakukan perbandingan antara Raperda kita dengan Perda di sana yang sudah berlaku. Jadi mungkinkita lihat, kalau mereka disana tertinggi mungkin kita ikuti. Tapi kalau

kita yang tertinggi, mungkin kita ikuti yang kita punya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa, H. Burhan, SH, MH, Selasa (10/5).

Perda yang akan direvisi tersebut, kata Burhan, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2012.

Tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dima-

na dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi dan dan pajak daerah yang menentukan retribusi menara 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Namun terhadap Perda ini, salah satu provider mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian dikabulkan MK. Putusannya salah satu pasalnya yakni

pasal 142 menyatakan tidak lagi mengikat terhadap penarikan retribusi.

“Makanya ini perlu direvisi.

Sesuai undangan surat dari DPRD, kita dimintai untuk mendampingi Pansus, bersama dengan Kepala Bagian Hukum dan BPM-LH. Rencananya akan ke Yogyakarta pada 16 Mei mendatang,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus Pembacokan dan Penembakan Dompu (Suara NTB) Aparat Kepolisian Resort Dompu didesak warga untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembacokan Amirullah warga Kandai Dua di Simpasai beberapa waktu lalu.

Warga Kandai Dua yang merasa kesal karena belum ditangkapnya pelaku pembacokan sempat melakukan aksi blokir jalan. Polres Dompu pun berjanji akan segera menuntaskan kasus pembacokan dan penembakan yang menyebabkan warga Kandai Dua dan Simpasai Dompu kembali tegang.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB saat di(Suara NTB/ula) hubungi, Selasa (10/5) keAKP Herman marin, mengungkapkan, tuntutan warga Kandai Dua agar pelaku pembacokan terhadap Amirullah segera diungkap akan dilakukan. Proses penyelidikan kasus pembacokan ini sudah menemui titik terang setelah dimintai keterangan terhadap tiga saksi yang mengarah kepada tiga tersangka dari warga Simpasai. “Calon tersangkanya sudah mengarah kepada tiga orang dari Simpasai,” kata Herman.

Herman menegaskan belum akan menangkap pelaku karena pihaknya masih membutuhkan keterangan dari saksi korban yang masih dirawat di RSUP NTB. Namun penyidik yang akan mengambil keterangan korban sudah ke Mataram sejak Senin (9/5) malam. “Tapi sampai sekarang saya belum mendapat kabar hasil pemeriksaannya,” jelas Herman.

Herman meminta kepada warga agar tidak mudah terprovokasi. Kasus pembacokan maupun penembakan akan tetap diusut pihaknya hingga tuntas. Saat ini penyidik sedang bekerja dan agar memberikan waktu bagi penyidik.

“Untuk mengusut ini butuh waktu,” katanya.

Selain pembacokan terhadap Amirullah, Herman juga mengaku, pihaknya juga sedang memburu tersangka lain dalam kasus pembacokan Udin dan penembakan Siti Atikah, istri Tamrin alias Ripen warga Ginte Kandai Dua. “Ada empat – lima orang sedang kita cari selain dua tersangka yang sudah ditangkap. “Ada empat – lima orang lagi yang sedang kita cari (tersangka kasus penembakan dan pembacokan di kediaman Ripen),” katanya.

Pada Selasa kemarin, sejumlah kelompok pemuda Kandai Dua melakukan aksi protes dengan melakukan blokir jalan negara di ujung Kandai Dua sebelah barat dan sebelah timur. Warga meminta agar pelaku pembacokan terhadap Amirullah segera ditangkap. Karena hingga saat ini, pelaku pembacokan yang menjadi pemicu ketegangan Kandai Dua dan Simpasai Dompu ini belum juga diungkap. (ula)

Kasus Dugaan Korupsi Satpol PP

Kejari Minta Bantuan BPKP Hitung Kerugian Bima (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima terus digenjot oleh pihak Kejaksaan (Kejari) Raba Bima. Dalam waktu dekat Kejari setempat akan meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) NTB untuk menghitung kerugian negara akibat kasus yang ditangani sejak pertengahan tahun 2014 lalu.

“Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan dengan pengumpulan alat bukti. Dalam waktu dekat ini juga kita akan menghitung kerugiannya,” ucap Kasi Intel Kejari Raba Bima, Lalu Muhammad Rasyid, SH ditemui Suara NTB, Selasa (10/5).

Kata dia, kasus tersebut dilaporkan oleh salahsatu lembaga anti korupsi di Bima, pada pertengahan tahun 2014 silam. Dalam pengaduannya, instansi penegak Perda itu diduga melaksanakan program fiktif tahun anggaran tahun 2014- 2015.

Pelapor, lanjut Rasyid, menduga kerugian sebesar Rp 2 miliar lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun untuk menyimpulkan hal itu, Kejari Bima saat ini meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) NTB sebagai saksi ahli, untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Selain meminta bantuan dari saksi ahli, kami juga akan meminta hasil audit BPKP. Setelah itu, kita akan menyimpulkan berapa kerugian negara dalam kasus itu,” katanya.

Rasyid menyebutkan dalam penangangan kasus itu. Sejauh ini pihaknya sudah memanggil 50 orang saksi untuk dimintai keterangan oleh penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor), dalam kasus yang diduga melibatkan unsur penting pada Sat Pol PP setempat.

“Dalam kasus ini memag ada 50 orang saksi yang telah dimintai keterangan. Saksi-saksi itu terdiri dari anggota Sat Pol PP, Camat dan Pejabat Struktural di jajaran Pemerintah Kabupaten Bima,” sebutnya.

Menurut Dia, dalam kasus tindak pidana korupsi memang membutuhkan banyak saksi, untuk memudahkan penyidik dalam mengumpul alat bukti sebagai kekuatan hukum.

“Kenapa membutuhkan banyak saksi, karena kita ingin mengecek seluruh kegiatanya. Benar enggak saksi-saksi itu dilibatkan dalam kegiatan atau tidak,” ujarnya.

Namun setelah dimintai keterangan dari sejumlah saksi, Ia menyimpulkan ternyata banyak program yang sengaja disusun namun tidak dilaksanakan.

“Dari keterangan saksi, mereka menyebutkan tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan Pol PP. Seperti, Razia Hotel, Miras, Penertiban Pegawai dan operasi ilegal logging. Semua item kegiatan itu tidak pernah dilaksanakan. Akan tetapi dana operasionalnya sudah cair,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diduga Korupsi, Sembilan Kades Dilaporkan ke Jaksa Bima (Suara NTB) Sembilan orang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bima dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Karena diduga menyelewengkan (korupsi) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.

Kasi Intel Kejari Raba Bima, Lalu Muhammad Rasyid, SH, mengatakan dari sembilan Kades itu, tercatat dari berbagai wilayah desa di Kecamatan Kabupaten setempat. Yakni Kecamatan Monta, Sape, dan Palibelo.

“Untuk nama - nama de-

sanya belum bisa kami eksposes di media. Namun yang jelas ada sembilan desa yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupten Bima yang diduga menyalahgunakan ADD,” ucap Rasyid, kepada Suara NTB, Selasa (10/5).

Kata dia, terungkapnya ka-

sus dugaan korupsi itu, setelah dilaporkan oleh salahsatu Lembaga Anti Korupsi beberapa waktu lalu. Dalam laporannya, menyebutkan telah terjadi tindak pidana korupsi, dengan mengindikasikan kerugian di atas Rp 500 juta per desa. “Aduannya terkait pro-

gram yang menggunakan ADD, fisiknya diduga fiktif,” katanya.

Untuk menelusuri kasus tersebut. lanjut Rasyid, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan (Pulbaket). Memastikan penggunaan ADD di sejumlah desa yang dicurigai bermasalah.

“Saat ini, kasus itu sedang kita lidik dan akan terus digenjot hingga tuntas,” sambungnya. Bahkan pihaknya

telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk mengecek dan meninjau langsung di lapangan. Guna memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.

“Yang jelas dari semua desa yang sudah melaporkan sedang kita tindaklanjuti.

Bahkan tim sudah turun melakukan pengumpulan data di lapangan. Jadi, ditunggu saja hasil penyelidikan selanjutnya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DISEGEL - Soal Ujian Nasional (UN) yang masih disegel, di ruang Dinas Dikpora Kota Bima, Selasa (10/5).

Dikpora Klaim Soal UN 2016 Tidak Ada yang Rusak Kota Bima (Suara NTB) – Kabid Dikmen Dinas Dikpora Kota Bima, Abdul Aziz M.Pd, mengklaim soal Ujian Nasional (UN) tahun 2016 tingkat SMP, MTS dan sederajat tidak ada yang rusak.

Bahkan pengadaan hingga distribusi soal tidak menuai kendala.

“Kami pastikan soal – soal UN SMP/ sederajat tahun ini tidak ada yang rusak,” ucap

Azis saat ditemui Suara NTB, Selasa, (10/5).

Kata dia, bahkan proses pengadaan soal tersebut, yang didatangkan dari Mataram menggunakan jalur darat, dikawal oleh aparat Kepolisian. Soal itu kemudian, akan disimpan dalam gudang kantor dinas setempat.

“Tepat jadwal UN, pihak sekolah penyelenggara akan mengambil soalnya di Dikpo-

ra yang masih disegel dan tentunya tetap dikawal aparat,” katanya.

Berapa jumlah siswa yang menjadi peserta UN 2016. Aziz menyebutkan dari puluhan sekolah yang Kota setempat, jumlah peserta yakni 2.899. hanya saja yang mengikuti UN hari pertama, Senin (9/5) sebanyak 2.853 orang.

“Jadi ujian hari pertama yang jadwal mata pelajaran

Bahasa Indonesia, ada 46 peserta yang absen,” sebutnya.

Diakuinya, peserta tidak mengikuti itu, beragam alasannya seperti izin sakit dan kebanyakan tanpa keterangan resmi.

Sedianya siswa yang tidak ikut ini, lanjut Aziz, akan mengikuti UN susulan pada 16 hingga 19 Mei mendatang. “Akan ada susulan dua minggu setelah jadwal UN resmi,” akunya.

Dia juga menambahkan,

dalam menentukan kelulusan atau tidak peserta UN. Dinas Dikpora tidak memiliki kewenangan. Sebab hal itu sudah berada di tangan dan ditentukan oleh pihak sekolah masing – masing. “soal lulus atau tidaknya peserta UN, bukan kewenangan Dikpora.

Namun telah dikembalikan ke sekolah masing – masing, melalui rapat dewan sekolah,” pungkasnya. (uki)

Petugas Tidur, Satu Tahanan Curamnor Kabur

(Suara NTB/ula)

KETERANGAN PERS - Kasat Lantas Polres Dompu, Arif Abdillah memberikan keterangan pers seputar kematian Puasa, salah seorang warga yang sempat diduga dianiaya polisi, Selasa (10/4).

Polisi Nyatakan, Puasa Murni Laka Tunggal Dompu (Suara NTB) Kasus kematian Puasa, warga Saneo Kecamatan Woja setelah dirawat di RSUD Dompu akibat kecelakaan depan klinik Alif Husada Kan-

dai Dua sempat beredar juga karena adanya penganiayaan oleh oknum polisi. Dugaan ini dibantah Polres Dompu setelah dilakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV. Kasat Lantas Polres Dompu, Iptu Arif Abdillah dalam konferensi pers yang didampingi Kasat Binmas, dan Kasat Reskrim Polres Dompu, Selasa (10/5) kemarin, menegaskan kematian Puasa murni karena kecelakaan lalu lintas di depan klinik Alif Husada Bali Bunga Kandai Dua. Ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dan rekaman kamera CCTV. “Hasil penyelidikan, tidak ada penganiayaan. Itu murni Laka lantas,” katanya.

Saat kecelakaan, kata Arif, anggota Kepolisian sedang melakukan razia senjata tajam di simpang empat Cakre Kandai Dua, Selasa (3/5) malam. Puasa yang mengendarai motor bersama Dedi dari Montabaru ke arah Balibunga menerobos polisi. Ia diduga ket-

akutan karena kendaraannya tidak memiliki kelengkapan.

“Di depan klinik Alif Husada, Puasa menabrak tembok pagar H A Rajak,” jelasnya.

Anggota polisi yang sedang berjaga-jaga di simpang Cakre langsung menyelamatkan korban. Ini sesuai keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV. “Keterangan Dedi (rekan korban) bahwa korban dianiaya polisi, itu tidak benar. Anggota justru mengamankan korban dan langsung membawa ke RSUD dengan ambulance milik klinik Alif Husada. Bahkan Dedi yang membawa uang Rp 30 juta itu langsung diamankan oleh Kasat Binmas. Rekaman CCTV juga tidak memperlihatkan ada anggota yang menganiaya korban,” katanya.

Sebelumnya berkembang, saat Puasa kecelakaan diduga juga dianiaya oknum polisi sebelum dibawa ke RSUD. Keluarga korban bahkan mengadukan kasus ini untuk diproses secara hukum. (ula)

Bima (Suara NTB) Salahseorang tahanan Polres Bima Kabupaten, Syukrin (29) warga Desa Talabiu Kecamatan Woha, kabur dari penjara Polres setempat, Senin, (9/5) sekitar pukul 03.57 wita. Tahanan dalam kasus Curanmoritu, berhasil kabur dengan membuka gembok pintu penjara, disaat petugas kepolisian yang berjaga tertidur lelap tepat di depan pintu tahanan.

“Pelaku membuka gembok ruang tahanan. Yang saat itu, salahseoorang anggota ketiduran dan satu orang lagi pantau di sekitar wilayah Polres,” ucap Kasubag Humas Polres Bima Kabupaten, Ipda Mas’ud dikonfirmasi Selasa, (10/5), sekaligus membenarkan adanya salah satu tahanan Polres setempat yang kabur.

Mas’ud menceritakan kronologisnya, tahanan bernama Sukrin alias Choki itu kabur dengan cara membuka gembok ruangan tahanan. Saat itu, pintu ruangan tahana di jaga dua orang petugas, namun satu orang mengontrol di wilayah Polres dan satu orang lagi depan pintu ruangan tahanan.

“Satu orang anggota yang jaga di depan pintu ketiduran akibat kecapean, sehingga dengan mudah tahanan membuka gembok lalu kabur,” katanya menceritakan.

Menurutnya, kaburnya tersangka dalam kasus Curanmor. Diketahui setelah salahseorang anggota yang mengontrol kembali ke ruang tahanan. Saat itu, dilihatnya pintu tahanan terbuka, sehingga langsung mengecek.

“Saat dicek rupanya satu tahanan kabur, sempat juga

petugasberteriak untuk meminta bantuan,” akunya.

Pada saat itu, lanjutnya, tidak hanya satu tahanan yang akan kabur. Akan tetapi lebih dari satu orang. Hanya saja, melihat anggota yang datang, sehingga mereka (tahanan) mengurungkan niatnya untuk melarikan diri seperti Choki yang terlebih dahulu kabur.

“Melihat Choki kabur, tahanan lainnya juga berniat melarikan diri. Namun banyaknya anggota, mereka mengurungkan niatnya,” sambung Mas’ud.

Sampai hari ini pihaknya, masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan telah menyebarkan informasi kaburnya tahanan Polres Bima kepada setiap Polsek di Wilayah Hukum Polres Bima Kabupten. Menginformasikan bahwa pelaku masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres setempat “Sudah dikoordinasikan setiap Polsekyang tersebar diseluruh wilayah, untuk mencari pelaku yang melarikan diri ini,” ujarnya.

Tidak ingin kejadian itu terulang. Pihak Polressetempat sudah memasang alat pengintai (CCTV)dan akan menambah pasukan untuk memperketat pengamanan. Sembari berharap dukungan dan kerja sama masyarakat. Apabila menemukan keberadaan pelaku segera melaporkan ke Polsek maupun Polres terdekat untuk dilakukan penangkapan.

“Biasanya penjagaan dilakukan rolling satu jam setiap dua orang pasukan yang berjaga. Namun akibat kejadian ini kita akan memperketat pengamanan serta akan mencari keberadaan pelaku,” pungkasnya (uki)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

POLHUKAM

Halaman 8

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Kaji Perencanaan Transportasi NTB tidak ingin gagal melakukan antisipasi terhadap ancaman kemacetan total akibat pertumbuhan populasi kendaraan yang tak terbendung.

DPRD NTB mewacanakan akan mengkaji master plan transportasi mulai dari sekarang. Karena saat ini, trasportasi umum yang diharapkan menjadi solusi, sedang mati suri.

“Master plan transportasi umum di NTB belum ada, ini harus diperhatikan, kalau tidak, suatu saat akan meledak, baru (Suara NTB/dok) kemudian kita sadar.

H. Abdul Hadi Sekarang saja sudah mulai kita rasakan dampak dari kepadatan ini. Nah kita tidak bisa mengurangi kepadatan hanya dengan membuka jalan-jalan alternatif baru, perlu ada regulasi khusus di daerah ini,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, SE di ruanganya.

Menurut politisi PKS itu, dengan pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, sebagai indikator peningkatan prekonomian masyarakat. Akan tetapi, juga harus dilihat dampak yang akan ditimbulkannya. Sehingga pemerintah tidak bisa bangga melihat kepemilikan kendaraan ini hanya dari sisi sebagai bukti bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Tetapi di satu sisi kita juga harus melihat dampaknya yang lain.

“Yang ada kan hanya baru undang-undang tentang pembatasan umur kendaraan yang boleh dioperasionalkan. Tetapi itukan kita lihat tidak bisa menjadi solusi. Nah untuk itu langkah antisipatif harus mulai dikaji dari sekarang. Sehingga ke depan hal-hal yang bisa berpotensi memicu benturanbenturan bisa antisipasi,” ujarnya.

Menjadi keprihatinan Hadi juga adalah, kematian alat transportasi umum. Karena hal tersebut tentu akan sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat bawah yang memanfaatkan transportasi umum, karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan juga adalah, nasib para sopir tarsportasi umum yang hanya mengandalkan tumpuan ekonominya dari menarik kendaraan umum saja.

“Ini juga menjadi perhatian kita, kenapa angkutan umum kita mati. Kita juga akan cari tahu apakah ini ada kaitannya dengan kemudahan izin yang diberikan masyarakat untuk memiliki kendaraan atau seperti apa. Ini akan jadi evaluasi kita, karena ini tidak bisa dibiarkan liar seperti saat ini,” pungkas Hadi. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Tak Buru-buru Tetapkan Tersangka JELANG pergantian pimpinan Polres Dompu, penanganan dugaan penyimpangan perekrutan honorer K2 terus digenjot. Penyidik tengah menyelesaikan pemeriksaan 134 orang Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo kepada Suara NTB mengatakan, belum seluruh TMS itu dimintai keterangan.

Masih butuh waktu menyelesaikan pemeriksaan maraton TMS yang beberapa diantaranya kini menjadi PNS tersebut.

“Belum selesai semua. Dari yang 134 itu baru beberapa saja yang diperiksa,” ujarnya ditemui seusai kegiatan di Mapolda NTB, Selasa (10/5).

Beberapa waktu lalu, sambung dia, guna menggenjot penanganan kasus tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan penyidik Tipikor Ditrekrimsus Polda NTB. “Kordinasi supervisi. Sejauh mana penanganannya,” ungkapnya. Menurutnya, kasus honorer K2 Dompu yang sudah naik tahap penyidikan itu diatensi khusus.

Koordinasi itu juga untuk mendapat masukan terkait langkah penanganann selanjutnya. Terkait kebutuhan permintaan saksi dan audit kerugian negara.

Ia menyebutkan, pemeriksaan terhadap sejumlan pihak terkait masih panjang. Termasuk permintaan audit kerugian negara yang diduga timbul.

Meski sudah menemukan adanya indikasi penyimpangan, namun pihaknya tidak terburu-buru menetapkan tersangka.

“Nanti ditindaklanjuti Kapolres yang baru. Yang jelas (pengusutan) masih dan tetap berlanjut,” terang Brury.

Polres Dompu menemukan indikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat. Pejabat penting sudah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan. seperti Sekda Dompu dan Kepala BKD Dompu.

Selain itu, beberapa pejabat eksekutif Dompu sudah diperiksa, yang berhubungan dengan proses verifkasi dan pengesahan seleksi CPNS melalui jalur K2 itu.

Terdapat 134 orang honorer hasil verifikasi yang dipimpin Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH tahun 2013. 390 orang honorer di Dompu dinyatakan lulus oleh tim pusat.

Penetapan kelulusan itu diikuti perintah untuk memverifikasi kembali honorer yang dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS atau tidak.

Tim verifikasi dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu Bupati untuk pemerintah daerah.

Hasil kerja tim ditemukan 134 orang honorer yang dinyatakan lulus tes tulis tidak memenuhi syarat. Disebutkan, karena telah mengabdi pada lembaga swasta dengan SK Yayasan, menjadi honorer setelah tahun 2005, dan menjadi honorer tidak berkesinambungan.

Namun dari 134 orang honorer ini tinggal 4 orang belum diangkat menjadi CPNS karena tidak memiliki ijazah. Sisanya telah diangkat menjadi CPNS dan bahkan telah diprajabatan sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS. Bupati menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) pengesahan dokumen pengusulan CPNS K2 yang berjumlah 390 orang. Meski hasil verifikasi tim yang dibentuk dan di-SK-kan oleh Bupati, hanya 156 orang. Sementara, 134 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). (why)

(Suara NTB/ars)

TUNJUKKAN BUKTI - Dua saksi kasus Bansos KLU menunjukkan bukti dokumen SPJ realisasi bansos. Berita selengkapnya di halaman 1.

Polres Lobar akan Klarifikasi Kadis dan Bendahara Disbudpar KLU Mataram (Suara NTB) – Polres Lobar bakal memanggil Kadisbudpar KLU beserta bendaharanya.

Pemanggilan ini guna klarifikasi terkait dugaan tiket palsu penyeberangan tiga Gili yang diduga mengakibatkan kebocoran PAD Pariwisata. Berangkat dari dokumen dari Tim Investigasi KLU yang kini sudah dikantongi polisi.

“Minggu ini kita klarifikasi,” kata Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo ditemui Selasa (10/5) di Mapolda NTB. Ia mengungkapkan, tak hanya Kadis dan Bendahara Disbudpar yang akan dipanggil. Pun juga Bendahara Koperasi Karya Bahari.

“Ya soal dari mana dapat tiketnya. Yang dipungut berapa. Setorannya ke Pemda berapa,” jelas Wingky terkait materi pemeriksaan.

Sambil memintai keterangan sejumlah pihak dalam rangka klarifikasi, sambung dia, penyidik juga sedang menelaah dokumen yang disampaikan tim investigasi yang terdiri dari Sekda, Inspektorat, dan Dispenda KLU. “Itu dokumennya tebal sekali,” kata Wingky. Dokumen tersebut masih didalami. Tiket masuk kunjungan ke objek wisata diduga palsu mulai beredar. Sekilas, tiket tersebut

memang mirip aslinya yang dicetak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Namun setelah diteliti secara seksama, ternyata banyak perbedaan yang bisa mengarahkan tiket tersebut tidak asli alias palsu.

Misalnya, tiket masuk Rekreasi Pantai, untuk pengunjung lokal dengan tarif sebesar Rp 2.000. Dilihat dari sp-

esifikasinya, perbedaan dengan tiket asli antara lain, warna cetak buram dengan latar belakang yang sama.

Komposisi warna tiket asli lebih cerah, sedangkan tiket aspal gelap dan pucat. Jenis kertas tiket palsu juga lebih tipis dibandingkan tiket asli.

Nomor seri tiket asli dicetak 6 digit dengan angka depan 0 (nol), sedangkan tiket aspal memiliki 5 digit. Antara tiket asli dan palsu juga dibedakan oleh tanda cetak porporasi (cetak bolong) yang tidak dimiliki oleh tiket asli.

Jenis font tulisan baik pada kepala (kop) tiket maupun tulisan pendukung lain pada karcis, terdapat perbedaan.

Tiket aspal menggunakan ukuran sedikit lebih besar.

Jenis tulisan berbeda, termasuk pada nomor seri.

Terakhir, detail tulisan keterangan yang menyebut acuan Perda dan Perbup pada karcis, terdapat perbedaan. Jika di karcis asli, terdapat garis miring yang memisahkan Perda dan Perbup, sebaliknya di karcis aspal, tidak ada garis miring.

Menurut DPPKAD KLU, sebelum dicetak Dispenda, memang Dinas Pariwisata yang mencetak, tetapi Kop Dinasnya tercantum Dinas Pariwisata. Di karcis ini, justru menggunakan format baru sesuai cetakan Dispenda, tetapi dengan beberapa perbedaan. (why)

Polisi Buru Pelaku Perampokan WNA Rusia

RAKER - Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam Upaya P4GN Rabu (4/5) lalu, di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram.

Raker BNN

Ajak Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam Upaya P4GN Mataram (Suara NTB) Jumat 13 Juni 2012 lalu, telah disepakati bersama oleh Kepala BNN RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bekerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan dan precursor narkoba melalui pendidikan dan kebudayaan dalam penandatanganan MoU antara BNN RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannomor NK/51/VII/2012/BNN dannomor 9/VII/NK/2012.

Hal tersebut merupakan tonggak awal yang kuat bagi BNN dengan lingkungan pendidikan khususnya. Ini menjadi landasan di NTB untuk menegaskan bahwa dunia pendidikan sangat berperan penting dalam P4GN, dimana diketahui bahwa prevalensi penyalahguna di NTB pada tahun 2015 diperkirakan mencapai angka 1,9% dari jumlah penduduk. Dimana 2,27 % dari presentase tersebut berada padausia 10 – 19 tahun dan 4,41 % nya pada kisaran usia 20 – 29 tahun yang notabene masih dalam usia sekolah maupun baru melewati masa sekolah.

Keadaan ini diungkap kembali dalam kegiatan Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Pendidikan dalam

Upaya P4GN Rabu (4/5) lalu, di Meeting room Hotel Golden Tulip Mataram. Diikuti oleh unsure Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota, kepala sekolah, pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan, dan unsur lainnya di lingkungan pendidikan. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga, H. Surya Bahari, menyatakan siap mendukung dan mendorong lingkungan pendidikan untuk bersama-sama BNN Propinsi NTB dalam upaya P4GN, khususnya di lingkungan pendidikan.

Bahkan dia mengharapkan segera dibuat kesepakatan bersama antara BNNP NTB dengan Dikpora NTB untuk menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak dalam menggerakkan lembaga pendidikan untuk berpartispasi secara langsung.

Pada kesempatan itu pula, tanggal 20 Mei 2016 bertepatan dengan pembukaan Pekan Olah Raga Pelajar tingkat NTB, diharapkan dapat dideklarasikan oleh pesertanya untuk bersama-sama menyatakan “STOP Narkoba”.

Kepala BNN NTB, Drs. Sriyanto, M.Si selaku narasumber pada kegiatan ini, selain menyampaikan kebijakan-kebija-

kan program BNN yang khususnya terkait program pembangunan berwawasan anti narkoba, juga mendorong kerjasama pondok pesantren dan lembaga terkait untuk bersedia membantu menyediakan layanan rehabilitasi, selain dukungan kampanye dan sosialisasi anti narkoba sebagai langkah optimalisasi sumberdaya yang ada, guna mendukung penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba.

Kegiatan Rapat Kerja Peranan dan Partisipasi Lingkungan Kerja/Masyarakat dalam Upaya P4GN, dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB adalah tahap awal pengkoordinasian pemberdayaan lingkungan pendidikan dalam P4GN di NTB. Pada kesempatan itu pula Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNN NTB Angraini Ninik Murnihati, SH,MH, menjanjikan pada langkah selanjutnya melalui program TOT Relawan anti Narkoba. Tenaga pendidik dan Kependidikan akan diikutsertakan didalamnya. “Salah satu contoh adalah dengan melibatkan Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah untuk menjadi tutor sekaligus relawan BNN di NTB,” sebutnya. (ars/*)

Diduga Menipu

Raup Rp 3 Miliar, Janjikan Lulus CPNS Jalur Khusus Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengungkap pentolan jaringan penipuan CPNS. Tersangka AS (44) diduga menipu 90 korban pendaftar CPNS hingga Rp 3 miliar. Kini, ia telah ditahan di Mapolda NTB. “Modusnya menjanjikan korban langsung lulus jadi pegawai atau PNS jalur khusus,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM di ruang kerjanya, Senin (10/5).

Ia menambahkan, tersangka membuat yakin para korbannya dengan menyaru se-

bagai pegawai Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Aksi tipu dilakoni warga Pengembur, Lombok Tengah itu sejak rekrutmen PNS tahun 2012 silam.

Tak tanggung-tanggung, korban bujuk rayu tersangka juga mencakup beberapa orang di luar NTB. “Korbannya dari berbagai daerah. Dia punya ‘cabang’ di daerah-daerah dalam melancarkan aksinya,” kata Tri Budi.

Menurut pengakuan tersangka, jumlah korban yang berhasil diperdayainya mencapai 90 orang. Dan seiring berkembangnya proses penyidikan, korban kemungkinan dapat bertambah.

“Masih dilakukan pemeriksaan. Baru 10 saksi korban yang dimintai keterangan. Kemungkinan bisa berkembang bertambah korbannya,” ujarnya.

Para korban tersebut dimintai tebusan sejumlah uang yang beragam jumlahnya. Mulai dari Rp 50 juta hingga RP 150 juta. Tergantung posisi yang diinginkan korban.

“Tersangka menjanjikan CPNS jalur khusus dalam meyakinkan korban-korbannya.”

Tersangka kini telah ditahan di Mapolda NTB, setelah ditangkap di rumahnya pada Sabtu 8 Mei silam. (why)

Mataram (Suara NTB) – Satreskrim Polres Lobar memburu para pelaku perampokan wisatawan Rusia di Bayan, KLU. Polisi sedang mengidentifikasi pelaku, yang diduga komplotan belasan orang.

Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo, Selasa (10/5) mengatakan, telah diterjunkan tim untuk memburu para pelaku.

“Tim masih bekerja melakukan pengejaran,” ujarnya di Mapolda NTB. “Mudah-mudah dapat segera tertangkap,” harapnya.

Ia menyebutkan, para pelaku yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan menggunakan penutup wajah itu beberapa diantara teridentifikasi.

“Pelakunya antara 10 sampai 15 orang,” kata Wingky.

Senin (9/5) dini hari, belasan orang menyelinap masuk Penginapan Pondok Indah, Senaru, Bayan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari.

Membawa parang, linggis dan senpi rakitan, mereka melumpu-

kan petugas keamanan yang disekap dan diikat. Tak berhenti sampai di situ, pemilik penginapan, Ratmanto pun diperlakukan sama di kamarnya.

Para pelaku mengambil uang tunai, laptop, dan telepon genggam. Usai menggasak habis barang berharga, para pelaku beralih ke kamar lain.

Sambil mengancam Ratmanto, para pelaku meminta korban menunjukkan kamar yang ditempati wisatawan asal Rusia. Setelah ditunjukkan, pintu kamar dibuka paksa dengan cara didobrak dengan sajam.

Menemukan yang diincarnya, para pelaku lalu menyekap wisatawan Rusia, Artem Simonov dan Kartya Simonova di kamar mandi. Nama yang disebut terakhir bahkan menerima perlakuan kasar, kepala dibenturkan tembok hingga luka.

Perampok bercadar itu membawa kabur uang Rp 4,5 juta, US $ 700, kartu kredit, paspor, dua telepon genggam, satu laptop, dan tas ransel. Kerugian ditaksir mencapai Rp 44 juta. (why)

Dugaan Penjualan Aset Cilinaya

Polres Mataram Konsen Puldata

Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram melanjutkan pengumpulan data dan bahan keterangan, terkait pengusutan dugaan penjualan aset Pemkot Mataram di kawasan pertokoan Cilinaya. Pengusutan dipastikan jalan terus.

“Masih kita lanjutkan. Tidak boleh dihentikan,” tegas Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK Selasa (10/5) di Mapolda NTB. Meski saat ini pihaknya tengah menunggu jawaban dari Kejati NTB terkait kepastian penanganan kasus. Kejati NTB diketahui juga tengah mengusut kasus yang sama.

Beberapa waktu lalu, Kejati NTB telah disurati terkait hal tersebut. Sebagai perwujudan asas kesetaraan APH. Namun, hingga kini belum juga mendapat jawaban.

“Kita koordinasi dengan Polda NTB, belum ada jawaban. Lidik Pulbaket Puldata masing-masing tetap melanjutkan,” terangnya.

Ia menyebutkan, permintaan kepastian siapa yang berkewenangan menangani tidak ada batas waktu. Oleh karena itu,

pihaknya tidak ingin membuang waktu dengan tetap mengumpulkan sejumlah dokumen tambahan.

“Ada. Tapi tidak bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Pengusutan aset milik Pemkot Mataram yang dikerjasamakan hingga tahun 2026 dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasi itu, Kapolres menerangkan bahwa pihaknya sedang mempelajari beberapa dokumen.

Diantaranya yang terkait peralihan kepemilikan Hak Guna Bangunan. Pada saat itu ada hak pakai yang diduga beralih menjadi milik pribadi.

Pemkot Mataram mengklaim bahwa ada perjanjian dengan PT PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996.

Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun. Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT PCF kepada pihak lain tanpa seizin atau rekomendasi dari Pemkot Mataram.

PT PCF melalui manajer Mataram Mall mengklaim bahwa hal itu adalah kesalahan administrasi. Akta notaris menurutnya seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan, bukannya jual beli.

Dijelaskan, PT PCF disebut seolah-olah mengalihkan aset padahal dalam adendum perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram disebutkan, PT PCF dapat mengalihkan hak secara berjangka, sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan tersendiri dari pihak kedua. (why)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sampah Masih Berserakan di Rinjani Mataram (Suara NTB) – Rencana penyematan status Gunung Rinjani sebagai geopark dunia sudah mencapai tahap akhir. Tim assessor dari Unesco yang hendak melakukan assessment akan segera datang, sementara sampah di kawasan wisata minat khusus tersebut masih berserakan.

Suasana Tenang di Palmyra Indah Bungalows PALMYRA Indah Bungalows merupakan salah satu bungalow yang ada di pinggir Pantai Sekotong yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Suasana yang sepi dan pantai yang tenang sangat cocok untuk wisatawan istirahat yang membutuhkan tenang dan nyaman. Bungalow ini merupakan satusatunya di Dusun Selindungan, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). ‘’Bungalownya ada lima dengan besar dan luas kamar yang berbeda-beda. Di sini suasananya tenang, jadi cocok untuk mencari ketenangan dari ramainya perkotaan. Luasnya mencapai 30 are,” kata Pengelola Palmyra Indah Bungalows Sekotong, Astam, kepada Suara NTB, di Sekotong, belum lama ini.

Jenis bungalownya pun beragam. Ada bungalow family, bungalow biasa dan bungalow dapur komplit. Harga sewanya pun cukup terjangkau, dari Rp 250 ribu hingga Rp 750 ribu per malam. Para tamu sudah dapat menikmati sarapan dan wifi gratis. Bukan hanya itu saja, telah disiapkan pula boat, sampan kecil, dan kano untuk wisatawan yang ingin bermain air di pantai atau ingin memancing.

“Ombaknya tidak ada, di sini tenang. Karena dikelilingi oleh gili, bisa dibilang ini adalah tanjung, jadi bisa memancing dengan tenang,” kata Astam.

Pantai yang besih dan suasana bungalow yang nyaman menjadikan tempat ini sagat ramai dikunjungi wisatawan.

Padahal lokasinya terbilang jauh dari perkampungan. Apalagi tamu yang datang lebih banyak berasal dari Eropa.

“Tamu banyakan bule dari Eropa. Karena mereka suka dengan suasananya yang tenang dan tidak ada ombak jika ingi mandi di pantai atau snorkling,” ujarnya.

Setiap tamu yang datang akan disambut oleh petugas dan pengelola yang ada di bungalow selama 24 jam. Wisatawan juga bisa menikmati ikan yang baru saja ditangkap dan langsung dimasak. Apalagi juru masaknya merupakan orang yang telah berpengalaman. Sehingga wisatawan tidak perlu merasa khawatir untuk hidangan yang akan disantap.

“Mereka kadang mancing, dan kita yang masak. Kadang ada juga yang mau langsung masak sendiri, kita sediakan bahan-bahannya,” kata Astam.

Bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan rekannya, bungalow ini merupakan tempat yang tepat. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan sangat cocok dijadikan sebagai tempat melepas penat dari kesibukan di perkotaan. (lin)

berbahasa Indonesia ini mengakui bahwa Rinjani merupakan tempat wisata paling menakjubkan. Selain karena pemandangannya yang memesona, ia juga merasa sangat tertantang dengan jalurnya yang lumayan ekstrim. Hanya saja, ia sangat menyayangkan ketika menemukan sampah yang begitu berserakan. ‘’Kalau dibanding dengan Gunung Semeru, saya masih lebih suka yang ini (Rinjani, red). Hanya saja yang membuat saya kecewa itu adalah sampahnya. Berserakan dimana – mana,” katanya.

Di sisi lain, tim penjelajah yang melakukan aksi clean up di kawasan Rinjani mulai dari lokasi perkemahan di tepi danau sampai pada Jebak Gawah jalur pendakian Senaru berhasil mengumpulkan sekitar 10 Kg sampah plastik.

Itu pun, tim yang melakukan clean up tidak membawa turun sampah yang ada di setiap posko peristirahatan.

Ketua Tim Penjelajah, Ahmad Herkiandi mengemuka-

(Suara NTB/ist)

AKSI BERSIH - Sejumlah penjelajah yang mendaki Rinjani ketika melakukan aksi bersih di Pelawangan Senaru, Minggu (8/5). kan, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menyikapi persoalan ini. Bila tidak, maka dari tahun ke tahun kondisi di kawasan setempat akan selalu sama, bahkan bisa lebih parah. Ia menyarankan agar pemerintah membangun kesadaran meng-

enai dampak fatal kerusakan lingkungan akibat sampah secara massif. Sebab, ia berkeyakinan bahwa alam selalu memiliki cara tersendiri dalam memberikan teguran.

Untuk mengantisipasi timbulnya teguran – teguran yang tidak diinginkan, maka tiap

individu maupun kelompok harus berupaya untuk saling memengaruhi demi terciptanya kesadaran mengenai bagaimana melestarikan lingkungan sesungguhnya.

Khususnya di kawasan gunung maupun tempat – tempat pariwisata lainnya. (met)

Persiapan Wisata Halal

Pekan Ini Disbudpar Latih 200 Pramuwisata Mataram (Suara NTB) Wisata halal semakin digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim ke NTB hingga Mei 2016 ini. Untuk mengantisipasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB telah menyiapkan sejumlah program untuk pemberdayaan SDM bidang pariwisata. Pekan ini, tepatnya hari Jumat (13/5) akan dimulai pelatihan Bahasa Arab bagi 200 pramuwisata dari bebagai daerah.

“Kita sudah programkan untuk persiapan wisata halal ini. Tahun pertama ada 200 orang pramuwisata yang akan kita latih,” kata Kepala Disbudpar NTB H.L.Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara

NTB, di Mataram, Selasa (10/ 5) kemarin.

Sebelumnya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB saat ini tengah mempersiapkan diri dalam menyambut wisata halal di NTB. Dalam hal ini sangat diperlukan pramuwisata yang mahir dalam berbagai bahasa, salah satunya berbahasa Srab. Sehingga HPI saat ini bekerjasama dengan beberapa pesantren untuk dapat menjadi tutor bahasa Arab.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pada kunjungannya di Mataram belum lama ini mengatakan bahwa NTB memerlukan lebih banyak lagi pramuwisata yang mahir menggunakan bahasa Arab.

Hal ini disebabkan karena NTB sebagai salah satu desti-

nasi halal dunia akan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Timur Tengah. Sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada para pramuwisata, sehingga dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. ‘’Kita juga melakukan rekrutmen pramuwisata terhadap beberapa pondok pesantren. Kita ingin latih mereka bagaimana cara menyambut tamu sesuai dengan kosep wisata halal,’’ kata Faozal.

Saat ini jumlah pramuwisata yang mampu menggunakan bahasa Arab sebanyak 150 orang dari 600 jumlah pariwisata yang ada di NTB. Tentu saja semua pramuwisata harus berbenah dan terus belajar untuk menyambut wisatawan asal Timur Tengah.

Sebab wisata halal banyak dim-

inati oleh wisatawan asal Timur Tengah itu.

Salah satu faktor yang menyebabkan pramuwisata harus belajar menggunakan bahasa Arab, karena tidak semua wisatawan asal Timur Tengah mampu menggunakan Bahasa Inggris. Sehingga untuk memberikan kenyamanan bagi tamu yang datang, pramuwisata diharuskan untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa mereka. Agar para wisatawan ini merasa puas dan nyaman saat berada di NTB. (lin) H.L.Muh.Faozal

(Suara NTB/dok)

Pengelola Palmyra Indah Bungalows, Astam

Pantauan Suara NTB, sejak Kamis (5/5) lalu di lapangan, sejumlah ruas jalur pendakian serta lokasi peristirahatan bagi para pendaki, sampah masih berserakan. Sampah yang berserakan bisa dilihat di sepanjang jalan jalur pendakian dari arah Sembalun menuju Pelawangan. Tumpukan sampah juga masih ditemukan di lokasi perkemahan yakni di tepi Danau Segara Anak.

Jenis sampah yang banyak ditemukan berupa sampah plastik, limbah makanan, kaleng atau botol bekas minuman, puntung rokok dan bungkusnya, serta kaleng tabung gas yang digunakan untuk memasak oleh sebagian pendaki.

Sejumlah pendaki, terutama wisatawan asing yang memiliki empati terhadap lingkungan mengaku kecewa melihat kondisi di Rinjani.

Sebut saja misalnya Naro Alexis, pendaki belasteran Swiss - Italia yang dijumpai Suara NTB di Pos Ekstra, Jumat (6/5). Nora yang pandai

Film ”Jingga” Lola Menginspirasi Diaspora Indonesia di Madrid FILM berjudul “Jingga” hasil karya sutradara muda Lola Amaria berhasil memikat pecinta film Indonesia yang ditayangkan di KBRI Madrid pada acara penutupan Pertemuan Tahunan PPI Spanyol, yang dikemas dalam acara Nonton Bareng.

Dalam acara tersebut, juga diundang kalangan diaspora Indonesia di Madrid yang memenuhi Ruang Satya Loka KBRI Madrid, ujar Fungsi Pensosbud KBRI Madrid, Mahadi Surya kepada Antara London, Selasa (10/5).

Duta Besar RI di Madrid, Yuli Mumpuni Widarso dalam sambutan tertulis pada saat pembukaan menyatakan acara yang

disponsori Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Lola Amaria Productions tersebut, dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Indonesia yang telah lama bermukim di Spanyol untuk tetap dapat mengikuti dan mengapresiasi hasil karya sutradara muda Indonesia.

Lola Amaria, sutradara muda peraih sederet penghargaan, dalam pengantarnya menyampaikan harapan kiranya film hasil karyanya yang bergenre drama tersebut, yang mengisahkan kondisi aktual beberapa sisi kehidupan kelompok masyarakat tunanetra yang masih belia, akan dapat dinikmati oleh masyarakat In-

donesia di Spanyol.

Lola Amaria juga mengharapkan masyarakat Indonesia di negara Eropa lainnya juga akan dapat menikmatinya karena kegiatan Nonton Bareng Jingga tersebut akan diselenggarakan pula di Belanda, Swiss dan Jerman.

Menurut Lola, dalam memproduksi film, ia tetap konsisten memilih tema tentang drama sosial. Karyanya kali ini, Jingga, selain untuk menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan fisik dan disabilitas bukan merupakan akhir dari segalanya dan tidak menghalangi manusia untuk dapat berkreasi maupun berprestasi.

Selain itu, juga untuk mengkritik sikap sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum tepat dalam memandang masyarakat penyandang disabilitas di sekitar mereka, padahal mereka mempunyai potensi untuk berprestasi dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.

Masyarakat Indonesia di Madrid dengan penuh antusias selama 100 menit menyaksikan dan menikmati film Jingga yang berkisah tentang pertemanan empat remaja penyandang disabilitas, bernama Jingga, Magenta, Nila dan Maroon yang menempuh pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bandung.

Di antara mereka terjalin hubungan persahabatan yang sangat intens dan menghasilkan gagasan-gagasan yang kreatif, didorong oleh minat mereka terhadap seni musik, yang merupakan bahasa universal.

Musik yang mendasari persahabatan di antara mereka telah menghasilkan semangat kebersamaan, semangat untuk berkreasi bersama dan menciptakan lagu bersama.

Persahabatan tersebut menghasilkan beberapa lagu indah yang sangat menyentuh.

Dalam sesi diskusi seusai pemutaran film Jingga, penonton mengungkapkan pujian, apresiasi dan dukungan kepada Lola

Amaria agar terus berkarya, mengangkat tema-tema sosial yang

inspiratif dan menyentuh generasi muda.(ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

SBMPTN Berbasis Komputer SELEKSI Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun ini mempunyai dua sistem pelaksanaan tes, yakni berbasis komputer atau computer base test (CBT) dan manual. Untuk tes berbasis komputer, panitia pusat hanya menjatah 60 kuota bagi pendaftar di Universitas Mataram (Unram), sedang sisanya tes menggunakan manual.

Kata Ketua Panitia Seleksi Universitas Mataram (Unram) Lalu Wirasapta Karyadi mengaku siap menerima calon mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Namun, menurutnya, di luar dug(Suara NTB/dok) aan sebagian besar pendaftar Lalu Wirasapta Karyadi SBMPTN hingga detik ini lebih memilih tes menggunakan komputer, seperti yang mereka isi di form pendaftaran.

Padahal, kata Karyadi, tes komputer diperuntukkan bagi 60 pendaftar saja sesuai dengan kuota yang diberikan pusat.

Berdasarkan aturan, mereka yang akan tes menggunakan komputer disiapkan bagi 60 pendaftar pertama.

“Dari pemantauan kami dari pendaftaran yang ada, ada hal yang ada di luar dugaan kami, terutama SBMPTN berbasis komputer. Itu baru satu hari pendaftaran, ternyata yang 60 itu penuh CBT,” ujarnya belum lama ini.

Karyadi menyesalkan sedikitnya jatah yang diberikan panitia pusat mengingat tingginya animo masyarakat untuk ikut tes SBMPTN sistem komputer. Padahal berapapun jatah yang diberikan, Unram sangat siap melaksanakan SBMPTN sistem komputer.

“Memang sedikit sekali target karena mengantisipasi tingkat minat, sehingga Unram sendiri salah satu dari 27 PTN yang menjadi penyelenggara CBT kita siap sebenarnya cukup banyak, tapi oleh pusat dialokasi hanya 60 pendaftar,” terangnya.

Jumlah pendaftar, lanjutnya, sudah mencapai ribuan orang. Jumlah tersebut akan semakin meningkat seiring dengan pengumuman SNMPTN tanggal 10 Mei. “Diprediksi bertambah setelah tanggal 10 Mei, siapa yang belum beruntung bisa ikut SBMPTN lagi,” tambahnya.

Jalur penerimaan SBMPTN tahun ini mempunyai tiga pilihan peminatan, yakni kelompok sosial hukum (Soshum), Sains Teknologi (Saintek) dan campuran. Biaya pendaftaran ini akan disesuaikan dengan kelompok peminatan.

Sementara dari catatan tahun lalu di Unram, fakultas yang paling banyak diminati Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Ekonomi, dan PGSD. Sedangkan yang baru ada ilmu komunikasi dan Hubungan Internasional (HI) yang peminatnya tahun lalu cukup tinggi. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

UN SMP, BPKP Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Pengawasan ini, kata Kepala BPKP NTB, Dr. Bonardo Hutauruk setelah BPKP Pusat menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat.

Dalam kesempatan itu, BPKP melakukan pengawalan dari sisi sarana dan prasarana.

Bonardo mengakui, sebenarnya ujian nasional dengan model CBT, pembuatan soal aman, distribusi aman serta terdapat perbedaan soal. Lain halnya dengan ujian menggunakan LJK. “ Kalau sistem CBT atau model on-

line ini lebih aman dibandingkan gunakan LJK,” kata Bonardo dikonfirmasi, Senin (9/5/2016).

Ia menambahkan, bukan saja dari sisi pengelolaan keuangan, tapi pembangunan juga BPKP lihat sistem sudah bagus atau tidak, sehingga pihaknya mendorong pembangunan SDM (sumber daya manusia) serta sistem agar diperbaiki. Di samping itu, UN sistem CBT ini baru pertama kali dilakukan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP berjalan dengan

lancar, meski diakui ada keterlambatan 15 menit terkait pengiriman soal oleh pemerintah pusat. Namun demikian, itu bisa dimaklumi dan tidak mengganggu pelaksanaan UN. “Seperti biasa semua berjalan lancar,” kata Walikota.

Kepala SMPN 6 Mataram, Drs. Lalu Marwan, M.Pd menjelaskan, dari segi persiapan baik panitia maupun guru telah bekerja dengan baik. Bahkan, pihaknya menunggu di sekolah mulai jam 06.00 wita.

Ia mengaku, Kota Mataram lebih bagus pelaksanaannya dibandingkan daerah lain,

sebagai tempat untuk UN,” ujar Sinta di sela-sela pengawasan.

Selain itu, aspek lain yang dipantau yaitu khusus bagi sekolah penyelenggara UN berbasis CBT. terkait dengan kesiapan sekolah, seperti ketersediaan komputer, server dan lain-lain.

“Kita pantau juga apakah sekolah sudah siap untuk melakukan UN menggunakan CBT itu. Jadi BPKP itu bukan hanya untuk memantau terkait masalah keuangan saja, jadi kita memang ada permintaan dari pusat untuk memantau UN. Selain pemantauan ada juga monitoring dan evaluasi program-program pemerintah. Kita tidak selalu berhubungan dengan keuangan,” ujarnya. (cem/dys)

KSR PMI IAIN Gelar Pelatihan

Sekjen MK Beri Pemahaman Konstitusi di Unram Mataram (Suara NTB) Puluhan civitas akademika Universitas Mataram (Unram) mengikuti seminar konstitusi yang digelar Fakultas Hukum Unram bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Kegiatan seminar bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan civitas akademika terkait dengan pandangan konstitusi pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.

Dalam materinya, Sekjen MK, M. Guntur Hamzah menilai praktik pelaksanaan Pilkada serentak 2015 mengandung banyak persoalan terlihat dari banyaknya sengketa Pilkada. Buktinya, sebanyak 151 perkara telah diputus MK dalam jangka waktu kurang dari 45 hari kerja sebagaimana yang ditentukan undang-undang. ‘’Dari keseluruhan perkara tersebut, 5 perkara diputus untuk dilakukan penghitungan ulang, 137 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara ditolak, dan 6 perkara ditarik kembali oleh pemohon,’’ ujarnya di Unram awal pekan ini.

Banyaknya persolan usai Pilkada serentak dilaksanakan menjadi hal penting untuk dibahas bersama. Untuk itu, dalam perspektif MK RI, evaluasi dan proyeksi penyelenggaraan Pilkada haruslah berpijak pada pandangan dan pendapat MK sebagaimana yang tertuang dalam putusanputusan perkara dimaksud.

Meski mendapat banyak persoalan, pelaksanaan pilkada serentak juga tidak terlepas dari sisi positif. Menurut Prof. H. Galang Asmara, dengan pilkada serentak kerja lembaga pemilihan umum menjadi lebih efektif dan lebih mudah. Selain itu, memungkinkan terjadinya sinkronisasi visi misi partai dan pemimpin daerah secara nasional. Termasuk menghindari kejenuhan masyarakat terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. (dys)

meskipun ada sedikit perubahan dari pusat.

Sementara Tim Pemantau UN dari BPKP NTB, Sinta Aldia Widiasari mengemukakan pihaknya turut melakukan pemantauan berdasarkan permintaan Kemendikbud RI. Hari pertama UN, tim pemantau UN BPKP menerjunkan empat orang pemantau yang tersebar di beberapa sekolah seperti SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan SMPN 15 Mataram.

“Kami diminta oleh Kemendikbud untuk melakukan pemantauan UN dari sisi penyelenggaraan apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi kita memang melihat bagaimana efisiensinya, bagaimana ketersediaan ruangan apakah sudah layak untuk dilakukan

(Suara NTB/ron)

TINJAU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi ditemani Kepala SMP Aletheia, Vironika Endras saat meninjau pelaksanaan UN CBT di SMP Aletheia Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram Tinjau Pelaksanaan UN di SMP Aletheia Mataram (Suara NTB) Pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP hari kedua, Selasa (10/5), SMP Kristen Aletheia Mataram dikunjungi Ketua DPRD Kota Mataram. H. Didi Sumardi, SH. Kedatangannya didampingi Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram Lalu Abdul Hamid untuk meninjau pelaksanaan UN Computer Base Test (CBT) di SMP Aletheia.

Didi Sumardi diterima Kepala SMP Aletheia, Vironika Endras B, S.Pd. Didi melihat langsung pelaksanaan UN CBT di SMP Aletheia dari luar ruang ujian.

K a r e n a , menurutnya,

peraturan tidak memperbolehkan selain pengawas berada di dalam ruang ujian.

Ia mengatakan kedatangannya untuk meninjau pelaksanaan UN CBT dan ingin tahu seperti apa pelaksanaannya di lapangan. “Karena Aletheia menerapkan UN dengan pola CBT. Apakah ada kendala, di samping juga kita lihat proses ke depan seperti apa,” katanya.

Didi juga ingin mengetahui pengaruh dalam penerapan UN CBT, baik secara positif atau negatif. Hal ini ingin menjadi pencermatan pihaknya, karena aspek tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran. “Ini menjadi pencermatan kami melihat UN CBT. Terutama dalam

mempertaruhkan integritas,” kata Didi.

Sementara Kepala SMP Aletheia, Vironika menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Didi Sumardi, karena memberikan dukungan kepada pihak sekolah. “Bagus, beliau kasih support untuk sekolah.

Anak-anak juga semangat.

Support dan masukan bagus sekali,” kata Vironika.

Di SMP Aletheia, terdapat 38 siswa kelas IX yang mengikuti UN CBT tahun 2016 ini. UN CBT di SMP Aletheia dilakukan sebanyak dua sesi. Terdapat 30 perangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan UN. Dalam sesi pertama diikuti oleh 20 siswa, sedangkan di sesi kedua diikuti 18 siswa. (ron)

Mataram (Suara NTB) Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit IAIN Mataram menggelar Pelatihan Pertolongan Pertama Search and Rescue Darat Nasional (PP SARDATNAS) yang dimulai, Senin (9/ 5) lalu. Kegiatan yang akan berlangsung selama 7 hari ini diikuti 38 peserta dari perwakilan KSR Perguruan Tinggi seIndonesia dan KSR Relawan Perguruan Tinggi.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Pelaksana Muh Agus Salim menjelaskan kegiatan PP SARDATNAS ini merupakan program rutin KSR-PMI Unit IAIN Mataram yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.

Di tempat lain, kegiatan seperti belum pernah dilakukan. Selain itu, PP SARDATNAS kini memasuki pelaksanaannya yang ke empat.

Selama kegiatan, panitia mendesain dua model pelatihan yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Selama di dalam ruangan, peserta diberikan berbagai materi. Selanjutnya, materi yang telah diberikan langsung dipraktikkan ke hutan Sesaot Lobar.

Nantinya, mereka akan melakukan praktik bertahan hidup di tengah hutan. Ini untuk mengimplementasikan materi navigasi survival beserta simulasinya.

“Peserta dilepas di hutan Sesaot, itu untuk melihat navigasinya bertahan hidup di tengah hutan, paginya baru simulasi SAR Darat. Jadi kita kemas kayak ada kejadian beneran”, ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar para peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dapat saling bertukar pikiran mengingat antar- KSR PMI PT memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana mereka memahami pertolongan pertama. “Ini penting untuk menjalin silaturahim antara KSR PT dan untuk menyatukan persepsi”.

Sebelumnya, Rektor IAIN, Dr. H. Mutawali mengapresiasi pelaksanaan PP SARDATNAS yang merupakan even tiga tahunan di IAIN Mataram.

Mutawali bangga terhadap pengurus KSR PMI Unit IAIN Mataram lantaran hanya IAIN Mataram yang mempunyai program seperti ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Suasana pelatihan yang digelar KSR-PMI IAIN Mataram. Acara ini diikuti KSR dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

UNW Terbuka bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Jika selama ini, siswa penyandang disabilitas kesulitan melanjutkan studinya di perguruan tinggi di dalam daerah, Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram sejak beberapa tahun terakhir membuka diri bagi calon mahasiswa disabilitas.

Bahkan, UNW mengaku telah memiliki alumni penyandang disabilitas yang saat ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).”Siswa tunanetra atau penyandang disabilitas juga kita terima kuliah di sini. Tetapi kita arahkan masuk ke program studi seperti sastra,” kata Kepala Biro Umum dan Keuangan UNW Mataram, H. M. Syukri kepada Suara NTB. Seperti diketahui, para penyandang disabilitas di NTB mengeluhkan tidak adanya akses dari perguruan tinggi di daerah ini bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan.Karena tak ada akses, para penyandang disabilitas terpaksa harus kuliah di perguruan tinggi yang berada

di luar daerah, seperti ke pulau Jawa.

Syukri menjaskan, kini penyandaang disabilitas tak perlu khawatir, karena pihaknya sejak 1993 telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas. “UNW itu, kita menerima mahasiswa disabilitas sejak tahun 1993.

Bahkan ada alumni UNW penyandang disabilitas yang jadi PNS,” klaimnya.

Jumlah alumni UNW penyandang disabilitas saat ini, katanya kurang dari 10 orang. Dikatakan, UNW tetap memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.”Setiap tahun kita siapkan untuk itu ada,” terangnya.

Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, Syukri mengatakan minat mahasiswa kuliah di UNW cukup tinggi. Namun, pihaknya hanya membatasi sebanyak 900 orang per tahun.

Terdapat dua fakultas yang sangat favorit yakni Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan, ada tiga jurusan yang paling banyak peminatnya yakni D3 Farmasi, D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan Mahasiswa UNW bukan hanya dari dalam daerah namun juga berasal dari Bali, NTT dan daerah lainnya. (nas)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016 Hasil Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Selasa, 10 Mei 2016 UMM FC (2) vs (7) Kubota B Griya Furniture FC (2) vs (3) Alcatraz B Pool B Selasa, 10 Mei 2016 Poonar FC (6) vs (1) Sunflower BPN FC (6) vs (2) Kubota A

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Pool A Rabu, 11 Mei 2016 19:30 Kubota B vs Alcatraz B Pool B Rabu, 11 Mei 2016 20:30 Poonar FC vs BPN FC

Borong Empat Gol BPN PEMAIN bernomor punggung 16, Fadil Dwi Ananda (20) tampil brilian saat memperkuat tim BPN melawan Kubota A di Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 di Lapangan Futsal Poonar Jalan Udayana Mataram, Selasa (10/5) kemarin. Dengan teknik bermain cepat serta skill individu yang cukup lincah pemain kelahiran 31 Oktober 1996 ini berhasil menyarangkan empat gol untuk kemenangan tim BPN. Untuk diketahui dalam pertandingan kemarin tim BPN berhasil unggul 6-2 atas Kubota A. Dan Fadil berhasil menyarangkan empat dari enam gol kemenangan BPN itu.

Fadil Dwi Ananda yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan terlihat gembira. Dia mengaku sangat senang bisa menyarangkan empat gol untuk kemenangan BPN. “Saya senang banget, tim kami akhirnya bisa lolos ke semifinal.

Dan target kami ke final tinggal selangkah lagi,” ucap pemain yang sudah lima tahun menggemari olahraga futsal itu.

Fadil terus mengekspresikan kebahagiaannya karena timnya berhasil mengalahkan Kubota A di turnamen itu, apalagi di pertandingan itu dia berhasil memberikan kontribusi empat gol untuk kemenangan BPN semakin membuat ia gembira.

Meski senang, Mahasiswa Semester 4 Fakultas Ekonomi (FE) Unram ini akan tetap berusaha mengoreksi diri. Dalam hal ini dia tetap belajar dari setiap kali pertandingan sehingga di pertandingan selanjutnya tampil lebih baik lagi. Targetnya di turnamen itu adalah membawa BPN juara.

Fadil juga ingin membuktikan dirinya layak untuk memberikan yang terbaik bagi tim BPN. Sehingga setiap pertandingan dia akan berusaha tampil lebih baik.

Bagi Fadil sendiri tampil memperkuat BPN baru yang pertama kalinya. Maklum dia baru setahun bergabung dengan tim BPN. Pemain asal Dompu ini bergabung di BPN pertengahan tahun 2015. Dia bermain di BPN atas rekomendasi kakaknya, Irfan salah satu pemain BPN yang memang sudah lama bermain untuk BPN. Sejak bergabung dengan BPN Fadil telah sukses membawa tim BPN meraih runner up di Liga Futsal Nusantara yang digelar Asosiasi Futsal Daerah (AFD) NTB tahun 2015.

Dan terakhir dia juga berhasil membawa tim BPN meraih juara satu di Turnamen Futsal Tidar Cup bulan Februari lalu.

Pemain yang mengidolakan Lionel Messi ini mengaku ingin selalu membela BPN di tiap turnamen, khususnya turnamen Futsal Suara NTB ia ingin membawa BPN juara. (fan)

BPN Patahkan Perlawanan Kubota A Mataram (Suara NTB) BPN FC mempertahankan kans untuk memperoleh gelar juara Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 setelah mematahkan perlawanan Kubota A di babak delapan besar, Selasa (10/5) kemarin. Lewat laga yang diwarnai sejumlah insiden, para pemain BPN akhirnya mengantongi tiket ke babak semifinal.

Tampil di laga terakhir babak delapan besar, para pemain BPN langsung membuka keunggulan saat laga baru berjalan dua menit. Pemain muda BPN, Fadil Dwi Ananda melepaskan tendangan keras dari tengah lapangan yang tak mampu dihalau kiper Kubota A. Hanya berselang dua menit, Fadil kembali mencatatkan namanya di daftar pencetak gol laga tersebut.

Kali ini, ia dengan tenang memanfaatkan blunder para pemain Kubota A di depan gawang. Berhadapan dengan kiper lawan, Fadil memeragakan fake shot yang membuat kiper terkecoh. Dalam waktu yang sangat cepat, ia langsung melepaskan sebuah tendangan chip ke gawang Kubota A. Tertinggal dua gol, Kubota A tidak patah arang. Setelah serangkaian serangan yang gagal, di menit ke 12 kegigi-

han Spink dkk akhirnya menuai hasil. Mendapatkan hadiah penalti, pemain nomor 5 mereka, Arwin berhasil melakukan eksekusi dengan sepakan keras ke gawang BPN FC. Berselang satu menit kemudian, Kubota menyamakan kedudukan dengan gol dari Arie yang mengenakan nomor 10. Mendapatkan umpan lambung dari rekannya, Arie menyundul bola yang tak mampu ditepis kiper BPN. Skor imbang langsung memanaskan tensi pertandingan.

Sebuah insiden sempat terjadi di daerah pertahanan Kubota yang melibatkan sejumlah pemain. Untungnya, dua wasit yang bertugas dan match commisioner, Ketut Gunarsana sigap meredakan ketegangan.

Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang.

Kecolongan dua gol dalam dua menit di akhir babak pertama membuat BPN FC lang-

sung memberikan impresi di babak kedua. Sejak awal babak kedua, mereka terus meneror pertahanan Kubota A. Namun, tembok pertahanan Kubota memang sulit ditembus. Belum lagi, mereka juga balik melancarkan serangan sporadis melalui lemparan kiper yang langsung diarahkan ke area di depan gawang BPN FC. Aksi ini beberapa kali nyaris berhasil.

Namun, situasi ini hanya bertahan selama enam menit.

Di menit keenam, Fadil kembali memperlihatkan kelasnya dengan eksekusi tendangan bebas yang keras. Tendangannya sempat membentur barisan pemain Kubota A namun bola tetap bersarang di gawang. Tiga menit kemudian, Kubota kembali kebobolan oleh aksi Fadil. Pemain asal Dompu ini memperoleh peluang di depan gawang dan melepaskan tendangan yang tak mampu

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN BEBAS – Pemain Kubota A bersiap melepaskan tendangan bebas ke gawang yang dikawal barisan pemain BPN FC dalam laga yang dimenangkan BPN FC di babak delapan besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Selasa (10/5). dihadang kiper Kubota A. Skor 4-2 rupanya belum cukup bagi BPN FC. Saat laga tersisa tiga menit lagi, pemain mungil BPN FC, Iskandar Bahagia dengan lihai menceploskan bola ke gawang Kubota A. Pesta kemenangan BPN FC ditutup dengan sebuah aksi cerdik dari Irfan Ferdiansyah.

Mengeksekusi free kick di sisi kiri gawang Kubota A, pemain berpostur cukup tinggi ini

mengecoh para pemain Kubota dengan aksinya yang seolaholah akan melepaskan tendangan berkekuatan penuh. Di detik-detik terakhir sentuhan dengan bola, ia justru melepaskan umpan cantik ke rekannya.

Dalam kondisi tak terkawal, Handika Putra Aprilano yang telah menunggu di tiang dekat gawang Kubota A dengan mudah menciptakan gol keenam untuk BPN FC. (aan)

Sengit, Griya FFC Nyaris Eliminasi Alcatraz B Mataram (Suara NTB) Dalam sebuah laga yang berlangsung ketat, Griya FFC akhirnya harus mengakui keunggulan pasukan Alcatraz B di babak delapan besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Selasa kemarin.

Di awal laga, Griya FFC menyuguhkan mimpi buruk untuk Alcatraz B. Meski diteror oleh serangan-serangan Alcatraz B, namun mereka sukses mengamankan gawang. Penampilan gemilang kiper Griya FFC membuat gawang mereka tetap perawan di babak pertama. Sebaliknya, Alcatraz B jus-

tru harus kecolongan dua gol di akhir babak pertama. Saat babak pertama tersisa dua menit, pemain nomor 7 dari Griya FFC, Adi sukses membuka keunggulan timnya. Semenit berselang, Griya FFC malah menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat skema serangan yang cerdas.

Usai menguasai bola dari serangan para pemain Alcatraz B, kiper Griya FFC melepaskan lemparan yang ke arah rekannya, Ferry yang telah menunggu di area gawang Alcatraz B. Dalam posisi membelakangi gawang, Ferry melakukan upaya menyontek bola namun dapat

ditepis kiper Alcatraz B. Namun, bola yang ditepis kembali ia kuasai dan peluang kedua ini sukses menembus gawang Alcatraz B. Skor 2-0 pun menutup laga babak pertama.

Di babak kedua, Alcatraz B langsung tancap gas. Dengan kekuatan penuh, mereka melepaskan serangan demi serangan yang membuat barisan pertahanan Griya FFC kelabakan.

Sayangnya, penampilan gemilang kiper Griya FFC tidak cukup untuk menyelamatkan gawang mereka dari gedoran Alcatraz B. Di menit keenam babak kedua, gawang Griya FFC pun jebol.

Bola muntah hasil sepakan pemain Alcatraz B dikuasai oleh Hendra. Pemain Alcatraz B bernomor punggung 7 ini pun mencocor gawang Griya FFC tanpa mampu dihalau kiper.

Berselang tiga menit, Alcatraz B menyamakan kedudukan. Kali ini, gol terjadi melalui sepakan keras pemain nomor 19 dari sisi kanan pertahanan Griya FFC. Gol ini sempat memicu protes dari para pemain Griya FFC yang merasa bola memantul keluar setelah mengenai tiang luar gawang. Namun, wasit memutuskan bola telah mengenai tiang dalam dan gol pun

disahkan untuk menyamakan kedudukan.

Dalam keadaan imbang, kedua tim saling bertukar serangan.

Namun, akhirnya Alcatraz B memperlihatkan mental juara melalui gol yang dipersembahkan oleh Ridho, pemain nomor 4 mereka. Dengan kemenangan itu, Alcatraz B pun melenggang ke babak semifinal Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 yang akan digelar hari ini.

Di babak semifinal, Alcatraz B akan ditantang Kubota B yang di laga kemarin menyisihkan UMM FC dengan skor telak 7-2. (aan)

(Suara NTB/alfan)

TERANCAM – Kiper Griya FFC berjibaku menyelamatkan gawangnya yang tengah terancam oleh serangan para pemain Alcatraz B, di laga delapan besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Selasa (10/5) kemarin.

Tuan Rumah ke Semifinal

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Bertanding di kandang sendiri, tim Poonar FC tampil tidak mengecewakan.

Tim yang berstatus tuan rumah Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 ini berhasil menyingkirkan tim Sunflower dengan kemenangan meyakinkan 6-1 pada babak delapan besar Turnamen Futsal Suara NTB, Selasa (10/5) kemarin.

Kemangan tim Poonar FC sekaligus memupus harapan tim Sunflower yang di laga sebelumnya mengalahkan Alcatraz A. Kekalahan itu mengharuskan Sunflower tersingkir di turnamen tersebut.

Pada pertandingan yang berlangsung 2x15 menit itu, tim Poonar FC sudah terlihat tampil dominan. Secara mengejutkan

(Suara NTB/fan)

ANTISIPASI SERANGAN - Pemain Poonar FC tengah berupaya mengantisipasi serangan yang dibangun oleh Sunflower di laga delapan besar Suara NTB Cup 2016, Selasa kemarin. mereka berhasil mencetak dua gol di babak pertama pertandingan.

Kemenangan 2-0 Poonar FC di babak pertama disumbangkan oleh Muksin Dani dan Kipli.

Memasuki babak kedua anak-anak Sunflower berusaha meningkatkan serangan. Begitu juga dengan tim Poonar FC tetap

tampil maksimal. Berselang tiga menit pertandingan berlangsung tim Sunflower berhasil memperkecil kekalahan. Lewat pemainnya, Didik, Sunflower berhasil menyarangkan satu gol dan skor berubah menjadi 2-1.

Tak ingin kecolongan lagi, tim Poonar FC kembali meningkatkan tempo permainan. Dan terbukti dalam babak kedua berlangsung tim Poonar FC berhasil menambah empat gol lewat Wandi, Nandi, M.Amin dan A. Birman masing-masing satu gol. Hingga pertandingan berakhir skor 6-1 tidak berubah dan tim Poonar FC berhasil memenangkan pertandingan babak delapan besar. Di pertandingan selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan BPN FC, Rabu (11/5) hari ini.

Sebelum melaju ke babak semifinal, tim Kubota B berhasil mengalahkan UMM FC 7-2. Kemenangan tujuh gol Kubota B disarangkan Andi dua gol, Epul, Farhan, Badel, Kadri dan Near.

Sementara dua gol balasan dari Erdo Andi dan Faruk. (fan)

(Suara NTB/alfan)

KUNJUNGAN HMS - Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM (HMS), meluangkan waktunya untuk menyambangi kegiatan Turnamen Futsal Suara NTB Cup, Selasa (10/5) kemarin. Tampak HMS tengah berdialog dengan Match Commisioner, Ketut Gunarsana dan berpose dengan sejumlah pemain sesaat sebelum dimulainya laga.

Rabu, 11 Mei 2016

SUARA NTB Penetapan Lima Komisioner KI NTB Terpilih Tunggu SK Gubernur Mataram (Suara NTB) Penetapan lima komisioner Komisi Informasi (KI) NTB masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur

NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. DPRD NTB telah menyerahkan 10 nama komisioner KI NTB ke gubernur awal April lalu sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB. Dewan berharap gubernur segera menandatangani SK penetapan dan pelantikan lima komisioner KI NTB terpilih periode 2016-2020 tersebut.

Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda

NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/5) mengatakan, SK penetapan lima komisioner KI NTB terpilih itu tinggal menunggu turunnya SK dari gubernur. ‘’Belum turun dari Pak Gub. Sejak masuk dari DPR, belum ada turun,’’ kata Syafi’i.

Dikatakan, pihaknya akan segera melacak keberadaan surat tersebut apakah sudah sampai di meja gubernur atau belum. “Kami akan coba lacak lagi apakah di persuratan atau di mana,’’ katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag mengatakan Pimpinan Dewan sudah menyerahkan 10 nama komisioner KI NTB ke gubernur beberapa waktu lalu. Dewan berharap gubernur segera menandatangani SK penetapan dan pelantikan lima komisioner KI NTB terpilih periode 2016-2020.

“Yang memberikan SK ini nanti Pak Gubernur. Kita tunggu beliau dulu. Kita dengar info dari Komisi I sudah selesai melaksanakan tugasnya.

Lalu kami dari pimpinan meneruskan surat itu ke Pak Gubernur. Kami sudah kirim, harapan kita segera dilantik.

Yang jelas 10 nama itu sesuai ranking,’’ kata Umar belum lama ini.

Proses seleksi atau fit and proper test yang dilakukan di Komisi I DPRD NTB menurutnya, berjalan dengan transparan. Bahkan beberapa kali ia ikut rapat, fit and proper test calon komisioner KI NTB itu juga melibatkan tim pakar. Dari 10 nama hasil seleksi yang dilakukan

Halaman 12

Komisi I itu, lanjut Umar mewakili keterwakilan perempuan dan unsur dari masyarakat.

Dari 10 nama yang diajukan, lima orang yang akan dilantik oleh gubernur untuk menjadi komisioner KI NTB, empat tahun ke depan. Lima orang tersebut diurutkan berdasarkan rankingnya. ‘’Kenapa kita pilih 10 orang kita kirim, kalau nanti ada kekosongan akibat ada yang meninggal dunia atau yang lain maka ada penggantinya,”terangnya. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2733CA NOKA/NOSIN : MH1JF5133CK193675/ JF51E-3167959 AN. ALFIAN SAHANI HLG DSKTR JL. PEJANGGIK HILANG STNK R2 REVO DR3449BQ NOKA/NOSIN : MH1JFBC215AK394391/ JBC2E-1382053 AN. MARSIHNO HLG DSKTR JL. BUNG KARNO PAGUTAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 VARIO DR2570CM NOKA/NOSIN : M H 1 K F K 1 7 2 0 8 3 / KF11E1176242 AN. YUYUN YUNIATI HLG DSKTR JL. BUNG KARNO PAGUTAN KOTA MATARAM HILANG BPKB ASLI SPD MTR NO. G0720887.O DR3721BN TH. 2009 NOKA/NOSIN : MH314D0039K538750/ 14D-538892 AN. KHAIRUL ANAM LINGK. PERIGI DSN AGUNG RT 004 MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 11 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Peran Keluarga dalam Pendidikan KarakterAnak Penertiban Jangan Sebatas Wacana SIDAK (Inspeksi Mendadak) yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Mataram ke Hotel Aston Inn dan sebuah ruko yang berada dekat dengan hotel tersebut, patut diapresiasi. Sidak itu dilakukan oleh komisi yang membidangi masalah pembangunan ini setelah membaca adanya berita terkait itu di media massa. Benar saja, setelah turun langsung, Komisi III menemukan adanya indikasi pelanggaran izin pembangunan.

Dimana garis sempadan bangunan yang seharusnya berjarak 15 meter dari roi jalan, tidak terpenuhi. Komisi III telah melakukan pengukuran mulai dari batas bangunan terluar dengan roi jalan ternyata hanya berjarak sekitar 14 meter. Artinya, ada kekurangan sekitar satu meter. Tidak itu saja, temuan yang tidak kalah memprihatinkannya adalah temuan pembangunan ruko yang belum mengantongi izin.

Meskipun dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram mengklaim telah melayangkan surat teguran terhadap pemilik ruko itu, nyatanya fakta di lapangan, pembangunan tetap berjalan. Ini menjadi catatan penting kinerja Dinas Takowasbang Kota Mataram. Karena kejadian tersebut mengindikasikan kurang tegasnya Pemkot Mataram terhadap para pengusaha.

Karena, jika pengawasan rutin dilakukan dari awal, tentu pelanggaran seperti itu tidak akan terjadi. Sidak itu bukan berarti Dewan menghalang-halangi investasi yang masuk ke Kota Mataram. Karena Dewanpun sepakat bahwa Kota Mataram memang membutuhkan investasi yang banyak dalam rangka percepatan pembangunan. Namun, investasi yang masuk jangan sampai mengangkangi aturan yang ada.

Kejadian seperti ini (pembangunan menyalahi izin, red) bukan terjadi kali ini saja. Di banyak tempat di Kota Mataram, sejatinya kejadian serupa cukup mudah ditemukan. Sayangnya, sejauh ini belum ada ketegasan dari Pemkot Mataram untuk menertibkan bangunan seperti itu. Belakangan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berjanji akan melakukan penertiban bangunan yang menyalahi izin.

Meskipun sampai sekarang belum ada bukti nyata dari janji tersebut. Alih-alih menertibkan bangunan yang menyalahi izin, pelanggaran justru semakin marak terjadi. Seperti disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., jangan sampai aturan yang dibentuk sendiri ternyata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, jangan sampai aturan itu hanya keras ke masyarakat miskin saja. Sementara pengusaha besar tidak disentuh sama sekali.

Sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan, wajar kalau Komisi III mendesak Pemkot Mataram melakukan pembongkaran terutama ruko yang tidak mengantongi izin.

Karena itu jelas – jelas melecehkan Pemkot Mataram. Pemkot Mataram mestinya tidak tinggal diam atas pelanggaran yang terjadi. Bila perlu, meskipun bangunan sudah berdiri, tetap harus ditertibkan. Sekalipun harus mengerahkan alat berat. Langkah tegas itu diyakini akan memberi efek jera bagi pengusaha lainnya.

Selain itu, langkah ini pula akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Mataram. (*)

ANFAAT pendidikan adalah membuat orang menjadi lebih baik dan orang baik tentu berperilaku mulia (Plato, 428-347 SM).

Plato menekankan bahwa manusia yang baik sesungguhnya tidak dibentuk murni karena idealisme dan cita-cita, tetapi dominan karena kehidupan sosial yang nyata.

Dengan bersosialisasi, karakter manusia akan terbentuk. Namun, pada dasarnya, cita-cita (pendidikan) dan karakter adalah dua hal yang satu padu.

Pendidikan mengarahkan orang pada orientasi yang bergengsi namun akan cacat jika tak dibumbui karakter yang baik. Orang berpendidikan sejatinya akan mengalami kedewasaan berpikir (grown up mindset) dan bijak dalam berlaku.

Adalah cacat jika kecerdasan tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Dr. Martin Luther King juga mengungkapkan hal yang sama “kecerdasan plus karakter….itu adalah tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya”.

Uraian di atas menekankan bahwa karakter adalah yang utama dalam proses seseorang meraih pendidikan. Pendidikan karakter seyogyanya menjadi prioritas bagi setiap orang yang ingin memperbaiki kondisi hidupnya. Usia dini/anakanak merupakan momentum yang tepat menerapkan pendidikan karakter tersebut, mengingat di usia itu anak sangat reseptif. Dalam konteks keluarga dan kenegaraan, anak-anak disebut sebagai generasi penerus dengan harapan mereka mampu menjadi penerus yang cerdas dan berakhlak di keluarga dan negara. Maka, sebuah urgensi bahwa anak harus diberi pendidikan karakter sejak dini.

Thomas Lickona, seorang professor pendidikan dari Cotland University, mengungkapkan bahwa ada 10 tanda zaman yang menuju jurang kehancuran, yakni (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Mirisnya adalah bahwa kesepuluh tanda tersebut sudah ada di Indonesia. Perilaku anak-anak sudah menjurus seperti perlakuan dewasa yang banyak mempercontohkan halhal buruk. Perilaku orang dewasa yang semakin candu mengonsumsi narkotika, minum minuman keras, perselingkuhan, pertikaian, terlibat dalam aksi radikal, dan melakukan

Oleh:

Hasian Sidabutar

(Kandidat Gelar Master Ilmu Hubungan Internasional UGM) tindak kekerasan dan pembunuhan rupanya menular kepada anak-anak.

Karakter anak masa kini semakin memburuk. Dalam berbagai penelitian maupun uraian para pengamat selaras menyimpulkan bahwa perilaku anak di masa kini sudah tak pada usianya, melainkan seperti orang dewasa yang berkarakter buruk. Anak pra sekolah dan sekolahan dengan berani berciuman hingga berhubungan badan, diekspos di media dan tak merasa bersalah.

Anak-anak terbudayakan tawuran dan saling menyiksa dengan teman sekolahnya. Banyak anak-anak diciduk penegak hukum karena terlibat dalam pesta miras, sabu dan seks bebas. Di zaman ini, sudah sangat sulit menemukan anak yang jujur, penyayang, dan penurut.

Sayangnya, kondisi ini juga tak diantisipasi dengan baik dari eksistensi pendidikan dini. Pendidikan dini yang ada sekarang terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan (cenderung mengabaikan) pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Padahal, pengembangan karakter lebih berkaitan dengan optimalisasi fungsi otak kanan. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter pun seperti budi pekerti dan agama ternyata pada praktiknya lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan atau hanya sekadar mengetahui).

Dalam proses pembentukan karakter anak, aspek knowledge, feeling, loving, dan acting harus dilibatkan.

Pembentukan karakter diibaratkan proses pembentukan seseorang menjadi body builder (binaragawan) yang memerlukan ‘latihan otot-otot akhlak’ secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat.

Usia dini anak dianggap sebagai usia emas (golden age) yang harus dimanfaatkan oleh keluarga untuk membentuk karakternya. Sebab, kesuksesan keluarga/orang tua dalam membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak (Erikson, 1968). Oleh sebab itu, peran keluarga harus dioptimalkan pada proses pembentukan karakter anak.

Peran Keluarga Keluarga adalah aktor yang sangat menentukan baik buruknya masa depan perkembangan anak.

Sejak dalam kandungan, anak sudah mulai mengenal pendidikan.

Anak dalam kandungan sudah bisa menangkap dan merespons apa yang dikerjakan oleh orang tuanya.

Bagi seorang anak yang telah lahir, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Megawangi (2004), anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter,

RADIO

sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal.

Keluarga memiliki peran yang penting sekaligus kompleks dalam proses pembentukan karakter anak.

Eksistensi keluarga/orang tua dalam proses tumbuh kembang anak akan menentukan nasib masa dewasanya.

Keluarga harus mengeksplor berbagai metode untuk diaktualisasikan dalam tiap tahap perubahan psikologi dan fisik anak itu sendiri.

Keluarga harus memastikan tidak ada kecolongan dalam fase perkembangan. Karena jika kecolongan, maka akan besar dampaknya bagi karakter anak itu sendiri.

Selain itu, dalam membentuk karakter anak, keluarga bisa menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Fungsi ganda ini tak boleh dianggap sebagai beban berat, namun harus menyadari bahwa seyogyanya keluarga punya peran demikian.

Sebab, apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit bagi institusi/lembaga lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan tersebut.

Urain di atas menekankan bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. (Latifah, 2011) Nilai-nilai Karakter Pola asuh yang diterapkan akan menentukan keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Pola asuh didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, dan lainlain) dan kebutuhan psikologis (rasa aman, kasih sayang dan lainlain) serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orangtua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Jadi gaya yang diperankan orang tua dalam mengembangkan karakter anak sangat penting, apakah ia otoriter, demokratis atau permisif. Kesalahan dalam pola asuh anak akan berakibat pada kegagalan dalam permbentukan karakter yang baik.

Saran penulis, ada sejumlah nilainilai kebajikan yang mesti ditanamkan oleh keluarga kepada anak-anak mereka. Nilai tersebut diantaranya (1) cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, (3) keju-

juran, (4) hormat dan sopan santun, (5) dermawan, suka menolong dan gotong-royong/kerjasama, (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan, dan (10) 4K (kebersihan, kesehatan, kerapihan, dan keamanan).

Nilai-nilai kebajikan yang disarankan penulis hampir sama dengan ruang lingkup nilai moral yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), diantaranya: relijius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta Tanah Air, tanggung jawab, berjiwa sosial, peduli lingkungan dan cinta perdamaian.

Jika fungsi keluarga yang disarankan penulis terealisasi ditambah aktualisasi kinerja Kemdikbud maka terciptalah sinergitas yang sempurna untuk mewujudkan karakter baik anak. Jika keluarga hanya mengharapkan intervensi total dari pemerintah, sampai kapan pun, karakter baik anak tidak akan pernah terbentuk. Anak akan semakin jauh dari segala harapan orang tua dan negara. Maka, keluarga memang harus ambil peran utama dalam proses pembentukan karakter anak. Dengan pendidikan karakter yang diterima anak, maka masa depan mereka akan cemerlang.

Harga beras komersil di NTB rendah

Jangan protes jika beras mengalir ke luar daerah

*** Bangun Mandalika Resort, ITDC diminta tak setengah hati Masyarakat sudah terlalu lama menanti

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 11 Mei 2016

Halaman 15

BPK Soroti Tiga Item Temuan Mencolok di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Hasil pemeriksaan rutin BPK dalam rangka LKPD 2015, BPK menemukan tiga item temuan mencolok di Lombok Barat (Lobar). Tiga temuan ini menyangkut aset tanah, dana BOS dan inventaris aset berupa kendaran dinas yang diduga banyak dikuasai oleh oknum pejabat dan dewan. Tiga temuan ini menjadi perhatian serius BPK dan meminta Pemda menyelesaikannya. Jika tidak dikhawatirkan mengganjal WTP.

(Suara NTB/ron)

BINGKISAN - Manajer Area IEC, Agung Sriwijaya menyerahkan bingkisan ke Trainer dan Motivator, Mr. Syafii Efendi (pakai jas) bersama Kadis Dikpora NTB, H.Rosiady Sayuti.

Menjadikan Pemuda Siap Berwirausaha Menghadapi Pasar Asean Mataram (Suara NTB) Indonesia Entrepreneurship Club (IEC) menggelar Seminar Nasional Pemuda se-Pulau Lombok, dengan tema Menjadikan Anak Bangsa Lebih Cekatan dalam Persaingan Asean, pada Selasa (10/5) di Narmada Convention Hall, Mataram. Hadir sebagai pembicara, Mr. Syafii Efendi, seorang Trainer dan Motivator nomor 1 di Indonesia.

Seminar ini mengedapankan tentang pentingnya pemuda berwirausaha dalam menghadapi pasar Asean. Dalam kesempatan itu, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. Rosiady Sayuti, M.Sc., sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, ia mengatakan, saat ini era pemuda berwirausaha.

“Sudah eranya pemuda kita untuk berpikir atau bercitacita untuk menjadi wirausahawan atau pengusaha, karena untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu terbatas sekali,” ujar Rosiady.

Ia juga menekankan kepada peserta yang hadir, tidak ada artinya jika apa yang disampaikan pembicara hanya didengar, jika tidak dilakukan dan dijalankan.

Trainer dan Motivator, Mr. Syafii Efendi, membuka pemaparan dengan menyampaikan dirinya sudah berhasil menerbitkan buku, dengan royalty miliaran rupiah. Selain itu, juga memiliki sejumlah usaha.

Dalam materi yang disampaikan, ia mengemukakan mengapa pemuda harus menjadi pengusaha mandiri mulai sekarang. Karena Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. “Persaingan semakin ketat, lapangan kerja menyempit, keluarga menuntut sukses, usia terus bertambah, pasangan hidup di masa depan sudah menunggu, nilai uang semakin turun, dan usia rata-rata orang di Indonesia yang hanya 65 tahun,” katanya.

Ia meminta para hadirin memiliki mental pemenang untuk menghadapi hal-hal itu. ia menyampaikan permasalahan pengusaha pemula adalah bingung harus memulai usaha dari mana. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan yang berbeda. “Pertama adalah memiliki tujuan atau goal yang jelas, jika ingin mengubah dunia luar yang begitu besar, ubahlah dirimu sendiri dulu,” kata Syafii.

Selain itu, dibutuhkan kefokusan dalam memperbaiki input, belajar dari orang-orang terbaik, dan bekerja sama dengan orang-orang terbaik. Juga menjaga komitmen dan persisten, serta memiliki alasan yang sangat kuat. Terpenting lagi adalah dilaksanakan.

“Salah dalam bertindak lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba apapun,” ujar Syafii.

Seminar ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Mataram dan sekitarnya. Serta dimeriahkan dengan sejumlah hiburan. (ron)

Dubes Arab Saudi Berpamitan ke Gubernur NTB Dari Hal. 1 ‘’Tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga dalam bidang yang lain,’’ ujarnya saat diterima di ruang kerja gubernur, Selasa (10/5) siang kemarin.

Pada kesempatan itu, Mustafa Ibrahim Al-Mubarak juga menyampaikan saat ini sedang disusun rencana kunjungan Raja Arab ke Indonesia.

Menanggapi rencana kunjungan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang didampingi Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Lalu Gita Ariadi dan

Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi, ST, M. UM berterima kasih atas kunjungan Dubes Arab Saudi tersebut.

Gubernur mengatakan, Dubes Arab Saudi telah melaungkan waktunya untuk berkunjung ke NTB. “Terkait kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, saya berharap NTB bisa merespon dengan baik untuk menggali potensi hubungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya,”ujar gubernur. (nas)

Harga Beras Komersil Rendah Dari Hal. 1 menyebabkan mitra Bulog dan pedagang besar menjual beras ke luar daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beras NTB keluar (daerah) tahun 2015 yang mencapai 586.064 ton,’’ sebut Kepala BKP NTB, Ir. Hj. Hartina, MM di kantor Gubernur, Selasa (10/5).

Hartina mneyebutkan, harga pembelian beras komersil Bulog Divre NTB tahun 2015 paling rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Ia mencontohkan, harga beras komersil di Bulog Divre Bali sebesar Rp 9.000 per Kg. Kemudian harga beras komersil di Bulog Divre Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing Rp 9.010 per Kg danm Rp 9.300 per Kg. Sementara itu, harga beras komersil di Bulog Divre NTB tahun 2015 lalu hanya sebesar Rp 8.600 per Kg. Ia menyebutkan, realisasi serapan Bulog Divre NTB tahun 2015 sebesar 87 persen atau 174 ribu ton beras dari target sebanyak 200 ton beras.

Serapan ini dinilai lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 100 persen atau 190 ribu ton beras. Tahun ini, kata Hartina, Bulog Divre NTB ditargetkan untuk menyerap beras sebanyak 211 ribu ton.

Sampai saat ini, jumlah serapannya sebanyak 690 ton beras atau 0,33 persen.

Mengenai proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB tahun 2016, Hartina menyebutkan sebanyak 574.320 ton. Angka itu setelah ditambahkan dengan kebutuhan 3 juta wisatawan atau 6.720 ton beras berdasarkan target angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB diprediksi sebesar 581.040 ton.

Tahun 2016, lanjutnya, NTB menargetkan produksi beras sebanyak 1,354 juta ton. Dengan kebutuhan dalam daerah sebanyak 581.040 ton, pihaknya memprediksi beras yang keluar daerah sebesar 586.064 ton. Untuk memperkuat cadangan pangan di dalam daerah, pihaknya menyarankan perlu diperkuat cadangan pangan desa melalui lumbung desa.

Menurut Hartina, ketahanan pangan desa dimulai dari membangun lumbung desa dengan memanfaatkan sebagian dana desa untuk menyerap hasil panen petani di desa terutama pada saat panen raya. ‘’Hal ini akan menjaga stabilitas harga pangan. Upaya membangun ketahanan pangan desa juga mampu memotong rantai distribusi pangan yang sangat panjang,’’tandasnya. (nas)

‘’Jika Pemda tak menuntaskan temuan ini maka dikhawatirkan menjadi ganjalan mempertahankan opini WTP dari BPK yang diperoleh Lobar,’’ ungkap Sekda Lobar H. M. Taufiq, Selasa (10/5).

Sekda mengaku, BPK telah mulai melakukan pemeriksaan rutin dalam rangka LKPD 2015.

Pemeriksaan dijadwalkan akan

berakhir tanggal 13-14 Mei mendatang. Saat ini, jelasnya, BPK telah menyampaikan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan selama setengah bulan.

Progres pemeriksaan akan disampaikan ke bupati. Hasil pemeriksaan BPK, ditemukan tiga temuan yang menjadi sorotan, yakni masalah BOS, aset tanah dan masalah adanya aset ran-

dis yang masih dibawa oleh eks pejabat dan dewan.

Temuan terkait dana BOS, jelas Sekda, terkait ketertiban data penerima BOS, karena harus terdaftar secara tertib di Pemda. Terkait temuan ini, pihak Dikbud telah melakukan penertiban tinggal diselesaikan sesuai permintaan dari BPK. Rekomendasi dari BPK dimin-

ta agar apapun barang yang diserahkan itu diterima dan terdaftar dan tercatat di pemda.

Termasuk di sekolah-skeolah tengah dikumpulkan datanya.

Terkait inventaris randis, jelas sekda yang menjadi temuan, karena belum dikembalikan oleh pengguna (pejabat). Para pengguna ini, jelasnya, ada dari eks pejabat dan anggota dewan. Randis ini berupa motor dan mobil. Temasuk randis yang selama ini dipakai oleh pejabat, karena mereka mutasi, namun kendaraan dibawa tidak dikembalikan ke dinas tempat pengadaan randis tersebut.

“Jadi ini diminta harus ditar-

ik oleh BPK,” tegasnya.

Sedangkan menyangkut temuan aset tanah, diakuinya menjadi persoalan bertahuntahun disebabkan masalah ini banyak. Beberapa persoalan yang dibenahi, di antaranya ada aset, namun tak tercatat di Pemda, ada juga aset yang tercatat, namun tidak ada asetnya. Data aset ini, jelasnya, yang perlu disinkronkan antara Kantor Aset dengan kantor SKPD. Selain itu, ada juga temuan BPK mengenai aset yang sudah diserahkan ke KLU, namun masih terdaftar di Pemda. Aset ini, jelasnya, harusnya dihapus, sebab tidak lagi menjadi aset Lobar. (her)

Pelaku Pelecehan Seksual Harus Dihukum Berat

(Suara NTB/kir)

MODEL - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyelesaikan model Kantor Bupati Loteng yang baru. Rencana pembangunan gedung ini akan dimulai tahun 2017 mendatang dengan pola anggaran bertahap. Diharapkan tahun 2018 atau paling lambat tahun 2019 mendatang, bangunan utama sudah bisa selesai dibangun. Pembangunan gedung diperkirakan bakal menelan anggaran total mencapai Rp 210 miliar.

Hasil UN SMA Sederajat di NTB Lebih Banyak di Bawah Rata-rata Mataram (Suara NTB) Rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA di NTB sederajat berada di bawah 5,5, atau di bawah nilai rata-rata sesuai dengan standar nasional. Bagi yang tidak memenuhi standar, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan.

“Perlu ditingkatkan untuk nilai UN SMA sederajat, agar mencapai nilai yang lebih baik lagi. Masih banyak yang memperoleh nilai di bawah standar. Standar nasional sendiri 5,5,” ujar Ketua Panitia UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., MA., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/5).

Ia juga mengatakan bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar, dapat mengikuti ujian perbaikan pada bulan Agustus. “Di POS UN memang di bulan Oktober, tapi setelah rapat dimajukan menjadi bulan Agustus,” katanya.

Aidy mengatakan, berdasarkan daftar rata-rata UN SMA sederajat, Kota Mataram masih menjadi kota yang mendapatkan nilai tertinggi, dibanding sembilan kabupaten/kota lainnya .

Dari data yang diperoleh di Dikpora NTB, Rata-rata nilai UN SMA/MA di NTB, dari total jumlah peserta UN sebanyak 45.825 orang, nilai rata-rata 46,00.

Dengan rincian, dari jurusan IPA dengan peserta 18.057, meraih nilai rata-rata 43,55.

Dari jurusan IPS jumlah peserta 23.995, nilai rata-rata 47,38.

Dari jurusan Bahasa, jumlah peserta 2706, nilai rata-rata 47,62. Dan jurusan agama Islam, jumlah peserta 1067, nilai rata-rata 52,34.

Sedangkan untuk jenjang SMK di NTB, jumlah peserta 16.463. Nilai rata-rata untuk mata ujian Bahasa Indonesia yaitu 51,61, untuk mata ujian Bahasa Inggris yaitu 42,25, mata ujian Matematika yakni 29,08, dan KMP kejuruan yaitu 73,95. Dengan total 198,89.

Sementara untuk jumlah nilai ujiana peserta paket C di NTB, total peserta paket C di NTB sebanyak 2671 orang dan nilai rata-rata yaitu 50,81. Dengan rincian peserta jurusan IPA, jumlah peserta 65 orang, dengan nilai ratarata 39,50. Dan jurusan IPS,

jumlah peserta 2606 orang, dengan nilai rata-rata 51,09.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB. Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., menyampaikan keprihatinannya atas nilai UN SMA sederajat yang diperoleh NTB. “Ini yang memprihatinkan, rata-rata kita memang 5 koma. Misalnya dipakai standar kelulusan UN, banyak anak-anak kita yang tidak lulus,” ujarnya.

Rosiady mengatakan, salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebab menurunnya nilai rata-rata UN, karena UN tidak lagi menjadi faktor penentu kelulusan siswa.

Menurutnya, di sinilah peran orang tua dan guru yang kurang memberikan pemahaman bahwa UN ini penting.

“Bahwa UN ini penting, jangan dianggap main-main atau sepele,” ujarnya.

Pelaksanaan UN SMA/MA sederajat dilaksanakan pada 4 sampai dengan 6 April lalu.

Dengan sistem Computer Base Test (CBT) dan Paper Base Test (PBT). Pengumuman kelulusan sendiri dilaksanakan pada Sabtu (7/5) lalu. (ron)

Usut Dugaan Suap Perizinan SRG-iPasar Dari Hal. 1 Terakhir dua pejabat Bappeda Lotim juga diperiksa penyidik Yonie E Malaka, SH dan Ely Rahmawati, SH. Ditanya respons KPK yang sedang memantau perkembangan penanganan kasus ini, Sutapa mengakui itu. Menurut-

nya, sangat beralasan kasus ini diawasi terus oleh KPK karena memang merupakan produk koordinasi dan supervisi (Korsup).

Sebelum diserahkan, diawali dengan gelar perkara di KPK. Kejaksaan kemudian dipercaya melanjutkan penanganannya hingga tuntas. ‘’Dan saat ini kami sedang berupaya

maksimal penyelesaian kasusnya,’’ kata Sutapa.

Ditanya soal pertimbangan KPK sehingga menyerahkan penanganan kasus ke Kejaksaan, Sutapa tidak bisa menjelaskan. ‘’Pokoknya tim sekarang sedang bekerja maksimal. Nanti perkembangannya akan kami kabarkan,’’ tegasnya. (ars)

Mantan Bupati KLU Diperiksa Soal Bansos Rp 14 Miliar Dari Hal. 1 Dalam APBD murni dialokasikan sebesar Rp 3,7 miliar untuk item dana Bansos kemasyarkatan. Muncul lagi pencairan pada APBD Perubahan Rp 10,2 miliar, untuk nomenklatur RSRLTH. Sehingga tahun 2015 jika ditotal untuk kegiatan Bansos 2015 sebesar Rp 14 miliar. ‘’Kami sudah mintai keterangan mantan bupati, mantan penjabat bupati, dari SKPD juga sudah,”kata penyelidik Intelijen Kadek Topan Adiputra, SH didampingi Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (10/5).

Kapasitas Djohan Sjamsu, kata Kadek Topan Adiputra, sebagai pejabat berwenang yang mengeluarkan keputusan penetapan penerima dan besaran Bansos.

Penjabat bupati juga diperiksa karena pada APBD Perubahan mengeluarkan keputusan pencairan Bansos Rp 10,2 miliar.

Dari jumlah ini telah terserap anggaran sebesar RP 13,2

miliar, peruntukan organsiasi kemasyarakatan Rp 3 miliar lebih, rehab rumah tidak layak huni nilainya Rp 10 miliar. Selain itu untuk kelompok usaha bersama (Kube) sebesar Rp 2 miliar. Sisanya untuk organisasi kemasyarakatan di luar Bansos dan sebagian ke Parpol. ‘’Sehingga totalnya Rp 14,2 miliar,’’ sebutnya.

Dalam kasus ini pihaknya sedang mendalami laporan masyarakat, terkait dugaan penyimpangan penetapan besaran penerima Bansos. Dimana dalam laporannya, ada penerima yang masuk dalam SK tapi tidak menerima bantuan.

“Akhirnya dari laporan masyarakat itu kami uji, masuk lah kami (penyelidikan) di bantuan rumah tidak layak huni ini,’’ terangnya.

Dari penerima bantuan ini, pihaknya sudah menelusuri, termasuk untuk organisasi kemasyarakatan, juga sudah hampir rampung. Sisanya untuk rehab rumah yang penerimanya 100 kelompok di KLU dalam bentuk proposal. Selain itu, ada 100 proposal juga un-

tuk Kube. ‘’Hari ini kami periksa untuk penerima Bansos rumah tidak layak huni.

Baru 30 kelompok, selebihnya kami akan panggil terus,’’ terangnya.

Sementara sejumlah ketua kelompok yang diwawancarai Suara NTB mengakui menerima bantuan Rp 100 juta tahun 2015. Dana itu dibagi masing masing Rp 10 juta per anggota kelompok, yang kemudian dipakai membeli material membangun rumah. ‘’Uangnya sudah terpakai semua, rumahnya bahkan sudah kami pakai,” kata Ketua Kelompok Batu Rimpang, Naharudin. Pengakuan sama juga dari Ketua Kelompok Batu Rimpang I,I Hasan Basri.’’”Kami utuh terima uangnya, tidak ada yang dipotong,’’ kata Hasan Basri. Kehadiran para saksi ini didampingi kepala dusun masing masing. Kadus Dusun Jugil Barat, Desa Sami Bangkol, Kecamatan Gangga, Sudianto mengaku mengantar empat ketua kelompok untuk diperiksa. (ars)

Selong (Suara NTB) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sangat mendukung langkah Menteri Sosial (Mensos) dalam memberikan hukuman yang teramat berat pagi para pelaku pelecehan seksual di Indonesia.

Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, menilai, hukuman yang ada saat ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual hanya 15 tahun penjara. Hukuman ini, katanya, dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan dampak negatif yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Baginya, vonis 15 tahun penjara bagi pelaku pelecehan seksual sampai saat ini belum mampu memberikan rasa aman terhadap anak. Terbukti, selama tahun 2016 ini kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Lotim cukup memprihatinkan, yakni sudah terjadi sekitar 21 kasus pelecehan seksual maupun sodomi. “Artinya tempat yang aman bagi

anak saat ini sudah tidak ada, dari awal Januari sampai April 2016 sudah terjadi 21 kasus pelecehan seksual maupun sodomi,” ungkapnya.

Ironisnya lagi, sambung Judan, modus yang digunakan para pelaku terus meningkat dan lebih berkualitas, seperti adanya penggunaan alat-alat bantu. Terlebih, para pelaku pelecehan seksual juga saat ini banyak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para orang tua agar terus meningkatkan pengawasannya serta tidak terlalu memberikan kebebasan terhadap anak memegang HP maupun keluar rumah.

Selain itu, bentuk kasih sayang yang diberikan oleh orang tua diharapkan tidak terlalu berlebihan, seperti pemberian HP. “Kita sangat prihatin karena pelaku pelecehan seksual itu banyak dari kalangan anak di bawah umur, sehingga mengharuskannya berhadapan dengan hukum,” akunya. (yon)

Evaluasi Ketat Kepala SKPD Dari Hal. 1 ‘’Jabatan empat kepala SKPD yang menjabat lebih dari 5 tahun sudah saya perpanjang. Itu terus dievaluasi selama enam bulan pertama, enam bulan ke dua,’’ jelas Bupati Lobar, Selasa (10/5).

Dijelaskan, mengacu aturan UU ASN, jabatan empat kepala SKPD yang menduduki jabatan lebih dari lima tahun ini melebihi batas waktu maksimal jabatan pimpinan tinggi (JPT) set-

ingkat kepala SKPD. Ke empat kepala SKPD yang diperpanjang masa jabatannya adalah, Inspektur Inspektorat, H Agus Rahmad Hidayat, Kepala Bappeda, Dr. H Baehaqi, Kepala Dikes, Rahman Sahnan Putera dan Kepala Dinas Pertanakbun, H Chaerul Bahtiar.

Menurut UU ASN jelas bupati, jabatan kepala SKPD boleh diperpanjang enam bulan ke depan jika hasil evaluasi bagus maka boleh diperpanjang lagi. (her)

Enam Kecamatan di NTB Rawan Pangan Dari Hal. 1 Dikatakan, enam kecamatan yang masuk kategori rawan pangan itu tersebar di dua kabupaten, yakni Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa.

Untuk Lombok Utara, sebanyak lima kecamatan atau seluruh kecamatan termasuk rawan pangan. Masing-masing Kecamatan Tanjung, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Sementara satu kecamatan rawan pangan di Kabupaten Sumbawa terdapat di Batulanteh.

Meskipun enam kecamatan masuk kategori rawan pangan, namun Hartina mengatakan semuanya tidak masuk prioritas satu maupun dua atau tidak masuk kategori merah. Enam kecamatan itu masuk kategori sedang atau menuju hijau. Disinggung mengenai apa saja yang menjadi indikator kecamatan rawan pangan? Mantan Kepala Dinas Perkebunan ini mengatakan, beberapa indikatornya antara lain wanita buta huruf, ketersediaan listrik, akses kesehatan dan pendidikan, stunting (bayi lahir pendek) dan lainnya.

Program-program intervensi yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan penduduk terutama dari segi peningkatan gizi masyarakat adalah dengan membentuk Desa Mandiri Pangan atau Desa

Mapan. Desa Mapan merupakan salah satu program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh seluruh Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang ada di Indonesia, termasuk NTB. Desa Mapan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

Program aksi Desa Mapan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin minimal 30 persen dari total jumlah penduduknya sehingga risiko rawan pangan dan gizi buruk dapat teridentifikasi.

Melalui program aksi Desa Mapan tersebut diharapkan masyarakat desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan dengan didukung unsur-unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, sarana dan prasarana, sehingga dapat mengurangi risiko kerawanan pangan dan dapat menciptakan ketahanan pangan di dalam lingkup desa. Program Desa Mapan memiliki dua fungsi ganda, yakni membangun ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus membangun pertanian. (nas)

Rabu, 11 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/dok)

APBD Perubahan 2016 Mataram Capai Rp 63,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang menyebutkan APBD Perubahan 2016 Pemerintah Kota Mataram saat ini mencapai Rp 63,2 miliar lebih. Anggaran tersebut, katanya, dalam rapat pembahasan kebijakan APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017 APBD, di Mataram, Selasa (10/5), bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak yaitu sebesar Rp42,7 miliar lebih.

“Selain itu, dari pendapatan asli daerah sebesar Rp13,1 miliar lebih, serta pendapatan sah lainnya,” katanya menjelaskan.

Pada rapat yang dihadiri pimpinan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Plt Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, terungkap belanja APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 63,2 miliar lebih.

Rincian belanja itu, yakni belanja langsung sebesar Rp52,2 miliar lebih, serta masih ada anggaran sebesar Rp6 miliar yang merupakan dana pokok pikiran (pokir) Dewan.

“Semua SKPD dapat melakukan komunikasi kepada anggota Dewan untuk mendapatkan alokasi anggaran tersebut, sesuai dengan program prioritas,” katanya lagi.

Sedangkan menyinggung tentang APBD tahun 2017, Martawang menyebutkan, alokasi dari pendapatan 2017 sebesar Rp1,257 triliun lebih, atau mengalami penurunan dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp52,384 miliar.

“Begitu juga untuk belanja tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,285 triliun mengalami penurunan dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp59,364 miliar,” kata dia.

Menyikapi masalah penurunan anggaran itu, Plt Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito meminta semua kepala SKPD tetap menjalankan program kerja semaksimal mungkin walaupun alokasi anggaran sekarang ini tidak sesuai dengan harapan.

Menurutnya, APBD Perubahan 2016 diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban kebutuhan pokok pegawai dan mendukung agenda yang dilaksanakan di Kota Mataram.

“Dukungan biaya itu terutama yang kegiatan-kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di Kota Mataram, seperti Hari Anak Nasional dan MTQ Tingkat Nasional pada bulan Juli mendatang,” katanya. (ant/Bali Post)

MAHAL - Harga daging sapi di NTB lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang dipasok, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan NTT. NTB merupakan daerah pemasok, namun harga daging sapi di Jakarta lebih murah dari harga daging sapi NTB.

Daerah Pemasok, Harga Daging Sapi di NTB Paling Tinggi Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data, harga daging sapi di NTB cenderung tinggi dibandingkan dengan daerah yang dipasok, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan NTT. NTB merupakan daerah pemasok daging sapi di Jakarta, namun harga daging sapi di Jakarta lebih murah dari NTB. ‘’Tingginya harga menyebabkan konsumsi daging di NTB rendah yaitu 1,33 Kg per kapita per tahun,’’ kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina,

MM, Selasa (10/5) siang.

Ia mencontohkan, berdasarkan data, harga daging sapi tahun lalu di Jakarta sebesar Rp 105.368 per Kg, Jawa Barat Rp 92.325 per Kg, Bali Rp

95.000 per Kg dan NTT sebesar Rp 86.250 per Kg. Sementara di NTB, harga daging sapi menembus angka Rp 106.979 per Kg. Menurutnya, alur distribusi perlu diperpendek seh-

ingga menyebabkan penurunan harga daging sapi.

Kemudian, memperbaiki transportasi guna memperlancar arus distribusi sapi antardaerah sehingga mengurangi biaya. Selain itu, perlu memperluas jaringan pasar di daerah sehingga mampu menampung produksi daging sapi. Hartina juga menyarankan perlunya upaya pengembangan pengelohan pangan

seperti sosis, nugget, abon dan dendeng.

Jumlah produksi daging sapi di NTB tahun 2016 diprediksi sebesar 23.057 ton.

Sementara kebutuhan dalam daerah sebesar 8.839 ton.

Tahun 2015 lalu, produksi daging sapi NTB sebesar 16.945 ton, sementara kebutuhan atau konsumsi dalam daerah sebesar 6.431 ton. (nas)

Program Legislasi DPRD NTB

Terkesan Mengejar Target Kuantitas, Abaikan Kualitas Mataram (Suara NTB) Ditolaknya tiga dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Rapaerda) hak inisiatif DPRD NTB oleh DPRD NTB sendiri, dinilai menjadi preseden buruk untuk kinerja DPRD NTB dalam menjalankan fungsi legislasinya. Ditolaknya tiga raperda inisiatif itu merupakan buntut dari tidak dijalankannya mekanisme dan tata tertib dalam membentuk peraturan daerah inisiatif dewan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST, Selasa (10/5).

Menurutnya tidak lolosnya tiga raperda usulan dari badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD NTB menjadi raperda inisiatif agar dijadikan pelajaran penting bagi segenap anggota DPRD NTB. Menurut Johan, seharusnya Bapemperda dalam hal ini yang bertindak selaku pengusul raperda itu, mengikuti proses alur pembahasan raperda inisatif yang telah diatur dalam tata tertib DPRD NTB. Proses alur usulan raperda yang dimaksud oleh Johan yakni dimana pengusul menyampaikan materi dan naskah akademiki pada pimpinan. Setelah itu pimpinan kemudian menyerahkannya pada baperda untuk melakukan kajian. Kemudian baru baperda menyerahkan hasil kajianya ke pimpinan. Selanjutnya, pimpinan menyerahkan pada pengusul untuk dijelaskan di paripurna.

Sebelumnya fraksi-fraksi sudah memberikan catatan, sehingga harusnya pimpina DPRD membentuk pansus untuk memasukkan catatan fraksi itu menjadi bahan

penyempurnaan. Akan tetapi kata Johan, rupanya oleh pimpinan dan baperda, menyimpan catatan itu. Seharusnya menurut Johan di-clear-kan lebih dulu di internal untuk menjadi rancangan inisiatif.

Baru kemudian disampaikan pada eksekutif untuk dibahas. ‘’Catatan fraksi itu sangat penting. Itu terkait dengan kewenangan. Tetapi saya melihat Bapemperda ini terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan perda itu dengan mengabaikan prosedur. Nah kami minta jangan sampai hanya mengejar target kuantitas saja, tetapi dengan mengabaikan substansi dan prosedurnya,’’ jelas Ketua Komisi III itu.

Selain itu, yang disoroti oleh Johan juga terkait dengan proses uji publik empat buah raperda itu yang dilakukan sebelum disepakati sebagai raperda inisiatif. Menurut Johan uji publik bisa dilaksanakan seharusnya setelah raperda itu disepakati terebih dahulu menjadi raperda inisiatif.

Sehingga Johan menilai ada tatib yang dilewati dalam proses pembentukan ranperda inisiatif itu.

“Ini kan masih belum menjadi inisiatif, masih usulan. Di mana usulan itu bisa perorangan, per komisi, gabungan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Kemudian menjadi pertanyaan saya, ketika itu masih menjadi usulan perorangan, masih bleum menjadi inisiatif lembaga.

Lalu siapa yang membiayainya. Karena ini masih belum menjadi inisiatif lembaga, dan seharusya uji publik itu juga harus melibatkan semua anggota,’’ pungkasnya. (ndi)