Snt 11062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 84 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 11 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Puji Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Serangkaian kunjungan kerja selama dua hari di NTB, 10-11 Juni 2016, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri shalat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Attaqwa Mataram. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan tujuannya datang ke NTB adalah melihat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kapasitas 2x25 MW di Jeranjang, Lombok Barat. Orang nomor satu di Indonesia ini juga memuji pertumbuhan ekonomi NTB pada kwartal pertama 2016 yang mencapai 9,9 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,9 persen. ‘’Tadi siang saya melihat pembangunan pembangkit listrik, langsung meluncur ke NTB. Besok pagi (hari ini) juga saya melihat lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang ada di Jeranjang sebesar 2x25 MW. Dan di provinsi-provinsi yang lain juga,’’ kata Presiden saat memberikan sambutan sebelum pelaksanaan shalat tarawih berjamaah di Masjid Attaqwa Mataram, Jumat (10/6) malam.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan persoalan listrik akan betul-betul diurus oleh pemerintah saat ini. Pasalnya, setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang menjadi keluhan masyarakat adalah listrik yang sering byarpet.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TIBA DI LIA - Presiden Jokowi disambut Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat mendarat di LIA, Jumat (10/6) kemarin.

Tindak Tegas Distributor Sembako Nakal

(Suara NTB/ist)

SHALAT TARAWIH - Presiden Jokowi, Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Wajdi, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, Sekda NTB, H.Rosiady Sayuti melaksanakan shalat tarawih di Masjid Attaqwa, Mataram, Jumat kemarin.

TO K O H Respons Terbitnya SP3 TIGA hari menjabat sebagai Kajati NTB, Tedjolekmono, SH, MM belum banyak berkomentar. Bahkan tak mau terpancing ketika ditanya terkait penghentian penyelidikan tiga kasus dugaan korupsi sebagai ‘’sambutan’’ kedatangannya.

“Saya tahu ada SP3 kasus, tapi kalau mau tanya itu, saya belum bisa jawab,” kata mantan Wakajati Gorontalo ini, Jumat (10/6).

Bersambung ke hal 15 Tedjolekmono (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Panggil SKPD Lelet

H. L. Imam Maliki

TIM Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) sedang menjadwalkan memanggil sejumlah SKPD yang lelet mengajukan lelang proyek ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Berdasarkan data dari Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP&LPBJP), Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Sasar Pengalihan ’’Vertical Dryer’’ Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Munculnya dugaan ada penyimpangan pada proyek alat pengering padi atau disebut vertical dryer berawal dari protes warga terkait pengalihan alat ini dari Kota Mataram ke Lombok Barat (Lobar). Protes inilah yang menjadi pintu masuk Kejaksaan Tinggi NTB melakukan penyelidikan.

Dalam dokumen yang dilampirkan pelapor dalam kasus ini, berisi protes dari Kelompok Tani (Poktan) Sayang Daye II beralamat Rembiga Mataram, yang cukup lama menunggu bantuan alat pengering padi (vertical dryer) berikut gudangnya. Hingga pertengahan Agustus 2015, tak kunjung ada. Padahal sesuai Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram tanggal 29 Mei 2015, Poktan inilah yang berhak menerima bantuan. Namun bantuan itu justru diberikan ke Poktan Pandan Wangi, yang bergerak di bidang penangkar benih padi dan hortikultura di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lobar. ‘’Protes kelompok ini jadi pintu masuk penyelidik mengusut pengadaan vertical dryer,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH melalui tim penyelidik Zuliadi, SH, Jumat (10/6) kemarin. Masih ditelisik, apakah dari proses pengalihan bantuan ini ada pelanggaran ketentuan pidana sesuai Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB me-warning seluruh distributor sembilan bahan pokok (Sembako) di daerah ini agar tidak melakukan penimbunan yang mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasaran. Pemprov NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan melakukan pengawasan dengan mengecek stok sembako di gudanggudang distributor yang ada.

Jika ada distributor nakal, maka akan tindakan tegas atau tindakan hukum.

‘’Kita akan mengecek ketersediaan barang, kemudian modus-modusnya andai kita temukan. Tapi belum tentu barang yang ditimbun itu sebagai suatu modus, harus dicermati. Bisa jadi itu mensiasati kebutuhan menjelang lebaran karena nanti distribusi menjelang lebaran kan prioritas kepada orang,” kata Asisten II Perekonomian dan pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB kemarin.

Bersambung ke hal 15

DPD RI Soroti Kenaikan Harga Pangan

(Suara NTB/why)

DIKLARIFIKASI - Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan TPH NTB, Nur Ilmia usai diklarifikasi di kejati NTB,Kamis (9/6).

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menyoroti kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini. Menurutnya, dalam situasi ini pemerintah harus menunjukkan itikad baik karena kenaikan bahan pokok tidak hanya terjadi tahun ini saja.

Akan tetapi, terus berulang hampir tiap tahun.

“Instansi terkait harus melakukan koordinasi dan upaya strategis,” ujar Suhaimi melalui rilis yang diterima Suara NTB. Suhaimi menyebutkan sejumlah upaya konkret yang harus dilakukan.

Misalnya saja, jika stok bahan pokok terpenuhi tapi harga naik, maka harus segera dilakukan operasi pasar.

Bersambung ke hal 15 H. Lalu Suhaimi Ismy (Suara NTB/ist)

Program Kepala SKPD Baru (3)

Tingkatkan Koordinasi Antar-SKPD, Pastikan Permasalahan Tuntas Dalam mutasi yang digelar pekan kemarin, dua Asisten pada Sekretariat Daerah (Setda) NTB berganti. Sekarang, Asisten I Tata Praja dan Aparatur dijabat oleh Dr. M. Agus Patria, SH, MH, yang sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat NTB. Kemudian, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra dijabat Drs. H. Bacharudin, M.Pd yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Bachruddin (Suara NTB/dok)

ASISTEN I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH hanya menjawab singkat ketika dikonfirmasi apa program atau terobosan yang akan dilakukan.

Agus mengatakan, sebagai Asisten I yang mengkoordinir

beberapa SKPD, dirinya akan memperkuat koordinasi antar-SKPD. ‘’Sehingga, nantinya gubernur bisa mengetahui persoalan-persoalan atau program-program yang berkaitan dengan masing-masing SKPD. Kita mensinergikan, fungsinya bagaimana supaya program-program di masing-masing SKPD itu terutama di lingkup Asisten I berjalan dengan baik,’’ kata Agus kepada Suara NTB, Jumat (10/6) siang kemarin.

Menurutnya, koordinasi dan sinergitas antarSKPD dalam ruang lingkup koordinasi Asisten I merupakan hal yang paling utama akan dilakukan.

Jika semua SKPD mampu bersinergi, kata mantan Penjabat Bupati Dompu ini, maka birokrasi akan bergerak cepat sesuai dengan harapan pimpinan.

Bersambung ke hal 15

M. Agus Patria (Suara NTB/dok)

4 : 54

5:04

12:17

15:37

18:07

19:21

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Warga Diminta Melapor DI bulan ramadan ini, kewenangan pengawasan warung maupun rumah makan yang beroperasi di siang hari diserahkan ke camat dan lurah. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Mataram Nomor 005/80/Hms/V/2016 yang mulai disebarkan sebelum bulan puasa, diminta kepada para pemilik warung, rumah makan, restoran, kafe, dan lainnya untuk mengatur jam buka mereka yaitu mulai pukul 16.00 sore. Terkait hal ini, Camat Selaparang, Irwan Rahadi menyampaikan pihaknya melakukan pengawasan bersama lurah dan kepala lingkungan.

Lurah dan kepala lingkungan diminta untuk aktif memantau wilayahnya untuk mengawasai pelaksanaan SE Walikota Mataram tersebut. Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan ada warung, rumah makan, restoran maupun kafe yang buka pada siang hari, maka ia minta untuk ditertibkan.

Kendati demikian ia mengatakan selama lima hari pelaksanaan ibadah puasa ini pihaknya belum menerima laporan adanya rumah makan yang beroperasi di siang hari. “Selama ini di wilayah Kecamatan Selaparang belum ada laporan dan belum ada rumah makan yang secara vulgar melangggar (SE Walikota). Kalau ada pasti kita tertibkan,” jelasnya, Jumat (10/6).

Dalam SE tersebut telah jelas dicantumkan beberapa aturan yang harus dipatuhi warga Kota Mataram selama bulan puasa ini. “SE sudah jelas, tinggal dilaksanakan dan disosialisasikan,” ujarnya. Terkait pemantauan ini, pihaknya akan melibatkan tim yang sudah terbentuk di kecamatan. Tim ini terdiri dari personel kamtibmas, linmas, dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Jika ditemukan ada yang melanggar SE Walikota, maka tim ini juga akan dikerahkan untuk melakukan penertiban. Tim ini disebutkan Irwan berada di bawah koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan.

Sebagai orang nomor satu di Kecamatan Selaparang, Irwan mengimbau kepada warganya agar tetap menjaga dan menghormati bulan suci Ramadan. Selain itu juga masyarakat diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jika warga menemukan ada warung atau rumah makan yang buka di siang hari diminta untuk melaporkan ke lurah atau kepala lingkungan. “Diminta kepada masyarakat agar melapor apabila ada yang tidak mengindahkan surat edaran. Lapor kepada kepala lingkungan atau lurah kami,” demikian Irwan Rahadi. (ynt) (Suara NTB/dok)

Masyarakat Jadi Korban SIDAK takjil (sajian berbuka puasa) yang dilakukan oleh BBPOM Mataram, mendapat apresiasi positif dari kalangan DPRD Kota Mataram. Hanya saja, Komisi IV DPRD Kota Mataram menyarankan agar sidak takjil tidak hanya dilakukan di beberapa titik saja, melainkan dilakukan secara merata.

Apalagi dalam sidak itu, BBPOM Mataram menemukan masih adanya takjil yang mengandung zat berbahaya. ‘’Masyarakat selalu menjadi korban. Padahal pengalaman tahun lalu, hal ini juga terjadi,’’ sesalnya saat dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (10/6). Bila perlu, lanjutnya, pengujian makanan dilakukan di beberapa titik.

Suriadi menyesalkan pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Usman Hadi yang menyatakan bahwa untuk makanan yang mengandung bahan berbahaya menjadi tugas BBPOM. ‘’Inikan setahun sekali ada yang jualan takjil, kenapa kok saling lempar tanggung jawab,’’ kata anggota Dewan yang duduk di Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini.

Mestinya, masalah pengawasan makanan tidak hanya diserahkan kepada BBPOM Mataram. Apalagi, BBPOM Mataram wilayah kerjanya se-NTB. ‘’Siapapun itu, baik BBPOM maupun Dikes, laksanakan saja,’’ pintanya. Apalagi seperti sekarang ini, daya beli masyarakat rendah ditambah lagi mereka harus dihadapkan kepada ancaman kesehatan.

Terhadap temuan bahwa masih adanya pedagang yang menjual makanan yang mengandung zat berbahaya, kata Suriadi, haruslah dilakukan pembinaan secara komprehensif. ‘’Jangan-jangan mereka menjual makanan yang mengandung zat berbahaya karena tidak ada pembinaan dari instansi terkait. Tidak hanya takjil, Suriadi juga menyarankan dilakukannya pengawasan ketat terhadap jajanan anak sekolah yang juga diduga mengandung zat berbahaya. ‘’Perlu dibuatkan kantin khusus di sekolah-sekolah agar jajanan anak sekolah terjamin kebersihan dan kesehatannya,’’ demikian Suriadi. Seperti diketahui, BBPOM Mataram bersama Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram dan Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap makanan berbuka puasa atau takjil di tiga titik di Kota Mataram.

Masing-masingdi Jalan Airlangga, di Jalan Majapahit dan Rembiga. Dari inspeksi tersebut, ditemukan sejumlah makanan mengandung zat berbahaya. (fit)

SUARA MATARAM Meningkat, Volume Sampah 361 Ton Per Hari

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Volume sampah di Kota Mataram terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ini, volume sampah meningkat dari 1.396 meter kubik per hari atau 348,5 ton menjadi 1.444 meter kubik atau 361 ton per hari. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Berata kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Jumat (10/6) kemarin.

“Sekarang volume sampah itu 1.444 meter kubik per hari.

Volume sampah ini selalu naik tiap tahun,” ujarnya. Kenaikan volume sampah ini dihitung oleh konsultan Bappeda Kota Mataram. Penentuan pertambahan volume sampah ini dilihat dari berbagai indikator.

Berata mengatakan pada 2017 mendatang diperkirakan volume sampah bisa mencapai 1.500 meter kubik setiap hari. Di bulan Ramadan ini, dengan bertambahnya pedagang kreatif lapangan (PKL) khususnya pada sore hari, pihaknya belum menghitung apakah ada kenaikan volume sampah secara signifikan dibanding hari-hari biasa.

Untuk melihat volume sampah di bulan puasa ini, ia berencana akan berkeliling ke berbagai titik apakah ada peningkatan signifikan atau tidak.

“Saya akan berkeliling melihat apakah dalam sepekan ini ada peningkatan atau tidak. Biasanya bertambahnya PKL berdampak pada bertambahnya volume sampah seperti munculnya pedagang kelapa muda,” jelasnya.

Jika pun ada peningkatan volume sampah pada bulan puasa ini, menurutnya jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ia juga akan meminta para sopir kendaraan pengangkut sampah apakah ada peningkatan jumlah siginifikan di titik-titik tertentu dimana mereka bertugas melakukan pengangkutan.

“Tapi kalau hasil pemantauan kita di beberapa titik seperti Jalan Panca Usaha itu tetap. Kenaikannya masih dibilang sedikit,” jelasnya. Biasanya di pusat-pusat penjualan takjil atau hidangan berbuka puasa, para pedagang membawa pulang sendiri sampahnya. “Tapi dampakn-

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Salah satu kendala Kota Mataram untuk mendapatkan Adipura adalah pengelolaan kebersihan pasar yang belum maksimal. Sampah menumpuk di pinggir jalan di area dalam komplek Pasar Induk Mandalika, Bertais. ya ke TPS (tempat pembuangan sementara) dan sejauh ini belum ada keluhan dari teman-teman (petugas pengangkut sampah),” terangnya.

Walikota Cabut Moratorium Pemekaran Lingkungan Mataram (Suara NTB) Setelah lima tahun tak ada pemekaran, akhirnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mencabut moratorium pemekaran lingkungan. Pencabutan moratorium ini setelah lingkungan Kekalik Gerisak Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela disetujui terpisah dari lingkungan induknya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa menjelaskan, setelah dilakukan kajian oleh tim maka diputuskan oleh Walikota menyetujui dilakukan pemekaran lingkungan.

Pertimbangan ini untuk merespon aspirasi masyarakat yang berkembang. Aspirasi yang dilihat melalui button up bukan top down. “Setelah lima tahun tidak boleh lagi ada pemekaran, Pak Wali mencabut moratorium. Pemekaran dibuka kembali,” kata Nyoman Jumat (10/6).

Bukan saja Kekalik Gerisak yang mengajukan pemekaran, beberapa lingkungan mengusulkan termasuk Babakan dan di Lingkungan Sindu. Hal ini juga sedang dikaji untuk merespon permintaan masyarakat. Ia men-

jelaskan, persyaratan pemekaran sesuai Perda Nomor 1 tahun 2013, yakni antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, ketersedian sarana dan prasarana. Dan yang paling penting adalah sosial kultural. “Aspek ini yang kita lihat sehingga dibentuk lingkungan Gerisak Aman,” terangnya.

Diluar persyaratan di atas, Pemkot Mataram juga mempertimbangkan kegairahan masyarakat untuk peduli dengan kepala lingkungan karena jarak sangat jauh, sehingga perlu didekatkan lagi. Suandiasa menegaskan, pemekaran lingkungan tersebut tidak ada kaitannya dengan wacana pemberian anggaran Rp 50 juta ke masing - masing lingkungan.

Dengan pemekaran ini oto-

matis jumlah lingkungan di Kota Mataram menjadi 322.

Otomatis kepala lingkungan terpilih mendapatkan uang penghargaan sebesar Rp 1 juta dan dana lingkungan Rp 5 juta.

Ia menyebutkan, total anggaran untuk biaya operasional lingkungan mencapai Rp 3,9 miliar lebih.

Anggaran tiap lingkungan digunakan untuk program penguatan kelembagaan. Sebenarnya beberapa tahun lalu diberikan Rp 7 juta. Uang itu untuk program fisik dan lain lain. Karena program fisik selalu bermasalah, maka dikurangi menjadi Rp 5 juta.

“Pak Wali tidak mau program fisik dari dana lingkungan jadi fitnah dan masalah. Maka dikurangi jadi Rp 5 juta. Itu untuk kegiatan rapat dan lain - lain,” tandasnya. (cem)

Pemilik Rumah Makan Belum Taat Aturan Mataram (Suara NTB) Laporan sejumlah warung dan restoran yang masih tetap buka saat ramadan, membuat Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana gerah. Camat dan tim yustisi diminta melakukan penertiban terhadap pemilik warung dan restoran yang tidak taat terhadap aturan yang diterbitkan pemerintah.

Rapat digelar secara tertutup di ruang kerja Wakil Walikota, Jumat (10/6). Dihadiri Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, Kasat Pol PP, Chaerul Anwar serta semua lurah se - Kota Mataram.

Mohan menegaskan, tim yustisi diminta untuk turun langsung melihat kondisi kegiatan masyarakat terutama di tempat - tempat yang ditengarai ada rumah makan dan warung buka disiang hari. Perbuatan seperti itu dianggap tidak patuh terhadap surat edaran pemerintah.

Dikatakan Mohan, sudah ada langkah - langkah yang diambil oleh petugas baik memberikan teguran hingga menyita dagangan mereka.

Bisa saja sambung Mohan,

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana ancaman seperti pencabutan lapak tersebut dilakukan. Bukan saja warung makan, tapi aturan ini berlaku juga bagi pelaku usaha lainnya seperti di pusat perbelanjaan. Selain mengecek warung makan di jalan Ismail Marzuki, Satpol

PP akan mengecek juga di mall maupun pusat perbelanjaan lainnya di Mataram.

Prinsipnya, kalaupun restoran di mall yang diberikan rekomendasi agar pola jualan mereka hanya melayani pembeli untuk dibawa pulang dan tidak demonstratif berjualan.

Mohan mengkhawatirkan, jangan sampai kelompok masyarakat yang merasa terganggu oleh aktifitas pengusaha maupun warung makan mengambil langkah penertiban sendiri, sehingga menimbulkan persoalan baru.

Seperti diketahui, sejumlah warung makan di Jalan Ismail Marzuki atau tepatnya deretan lapak di depan kampus STMIK Bumi Gora di lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya, tiap tahun jadi langganan penertiban oleh Pemkot Mataram. Sebab, para pedagang nekad berjualan saat masyarakat menjalankan ibadah puasa. Pantuan Suara NTB empat hari belakangan ini, para pedagang makanan di Jalan Ismail Marzuki ini tetap berjualan, meskipun tidak secara demonstratif menunjukan aktivitas mereka. (cem)

(Suara NTB/fit)

Izin Pembangunan PLTGU Tanjung Karang Tunggu Revisi RTRW Mataram (Suara NTB) Izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker di Tanjung Karang belum dikeluarkan Pemkot Mataram hingga kini. Izin pembangunan ini akan dikeluarkan setelah revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rampung. Saat ini revisi Perda telah berjalan dan Walikota juga telah meminta agar segera diram-

pungkan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi. Junaidi mengatakan selama revisi Perda ini belum rampung, pihaknya tidak akan pernah bisa mengeluarkan izin.

“Ada beberapa masalahmasalah seperti pembangunan PLN untuk Lombok Peaker itu yang sangat membutuhkan peurbahan rencana

tata ruang itu. Karena kalau itu belum selesai kita tidak akan pernah mengeluarkan izin karena ini berkaitan dengan masalah hukum atau aturan,” jelasnya.

Mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini mengatakan jika izin dikeluarkan saat ini, pihaknya tidak ingin melanggar aturan karena di dalam Perda RTRW saat ini menyatakaan lahan tempat rencana pembangunan PLTGU itu tidak diperbolehkan

untuk pembangunan. “Karena itu tidak boleh dan tidak ada izin yang akan keluar, untuk kepentingan apapun itu,” tambahnya. Berdasarkan Perda Nomor 12 tentang RTRW Kota Mataram, lahan yang berlokasi di Tanjung Karang tersebut merupakan zona ruang terbuka hijau (RTH) dan tidak boleh dijadikan untuk lokasi pembangunan apapun.

Di satu sisi menurutnya pembangunan PLTGU ini berkaitan juga dengan kepenti-

ngan bersama atau kepentingan umum yang diperlukan masyarakat. Energi listrik ini disampaikan Junaidi sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah perkembangan Kota Mataram saat ini dimana investasi terus meningkat dan pembangunan semakin banyak. “Tanpa listrik di era sekarang ini susah. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang prioritas,” ujarnya. (ynt)

Pengangkutan sampah di bulan puasa ini juga berjalan seperti biasa. Kendaraan jenis dump truck melakukan satu kali pengangkutan reguler,

arm roll sebanyak empat kali pengangkutan, dan ditambah 10 dump truck yang bertugas melakukan penyisiran setelah pengangkutan reguler. (ynt)

Inspektorat Tegur 14 Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Salah satunya dengan mengirimkan surat teguran kepada 14 pimpinan SKPD yang ditemukan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) bermasalah.

Surat teguran yang langsung ditandatangani oleh Walikota adalah sebagai langkah awal menindaklanjuti LHP BPK yang memberikan tenggang waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti. “Suratnya sudah jadi, tinggal ditandatangani Pak Wali,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, Kamis (9/6).

Dalam laporan hasil pemeriksaan, kerugian negara yang ditemukan akibat kelebihan pembayaran SPPD mencapai Rp 122 juta. Dan ini berada di 14 SKPD diantaranya, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bagian Humas dan Protokoler, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Dewan serta Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Inspektur Inspektorat ini melihat, persoalan SPPD ini hampir tiap tahun menjadi temuan lembaga auditor negara, sehingga SKPD harus diberikan penegasan

agar tidak mengulangi kesalahan administrasi tersebut.

Meskipun diakui, SKPD sudah mengembalikan kelebihan pembayaran tapi bukan berarti pihaknya tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. “Kerugian sudah dikembalikan, tapi kami tetap melaksanakan rekomendasi itu,” katanya.

Mantan Kadis Pertamanan Kota Mataram ini menyebutkan, item lain juga menjadi temuan akan ditindaklanjuti secara bertahap. Tim dibentuk oleh Inspektorat masih melakukan evaluasi serta pengkajian terhadap temuan tersebut.

Temuan kerugian negara ini, Makbul menjelaskan akan menyelesaikan secara internal.

Prinsipnya, Inspektorat selaku auditor internal pemerintah memberikan pembinaan kepada SKPD. “Kami ini sifatnya pembinaan,” tuturnya.

Namun, ia menekankan agar pimpinan SKPD berhati - hati menggunakan anggaran, supaya tidak terjadi permasalahan yang sama pada audit berikutnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Wawali Minta Proyek Fisik Dilakukan Akselerasi Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta agar pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan akselaresi atau percepatan terhadap sejumlah proyek fisik yang belum dieksekusi hingga akhir triwulan kedua ini. “Saya akan tekankan ke semua SKPD memasuki ujung triwulan kedua ini, agar semua proyek fisik disegerakan,” tegasnya Jumat (10/6).

Akselarasi program fisik ini, agar tidak terjadi penumpukan - penumpukan proyek di akhir tahun. Sebab, hal ini akan menyulitkan SKPD baik secara administratif dan menimbulkan masalah.

Seperti diketahui, dari 82 paket proyek yang akan dikerjakan di tahun 2016. Sekitar 21 paket yang sudah dikerjakan dan dua menunggu proses tender. Sementara, 59 paket proyek fisik dan pengadaan barang hingga akhir triwulan kedua belum ditender.

Data dihimpun Suara NTB, pengadaan di tiap SKPD tahun 2016 diantaranya, Dinas PU sebanyak 290 paket dengan total anggaran Rp 91 miliar lebih. Dinas Pertamanan 154 paket total anggaran Rp 13,8 miliar. Dinas Keseha-

tan 49 paket total anggaran Rp 46,3 miliar. Dikpora sebanyak 103 paket total anggaran Rp 15 miliar. Diskoperindag 85 paket total anggaran Rp 10 miliar lebih, Dinas PKP sebanyak 72 paket dengan total anggaran Rpp 11,6 miliar.

Dishubkominfo sebanyak 35 paket dengan total anggaran Rp 3,6 miliar, Disosnakertrans 12 paket dengan total anggaran Rp 909 juta. Dinas Kebersihan 19 paket proyek dengan total anggaran Rp 5,2 miliar, Dispenda total anggaran Rp 942 juta dari 11 paket, Disbudpar 20 paket dengan total anggaran 3,6 miliar. Sementara, dua SKPD nilai paket proyek kecil yakni Dukcapil dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan. Masing - masing 3 paket dan 11 paket. Dukcapil total anggaran Rp 142 juta dan Tatakota hanya Rp 405 juta.

Mohan memaklumi, keterlambatan proyek fisik ini karena memang ada pemangkasan dana alokasi khusus serta rasionalisasi yang cukup menyita waktu. Pasalnya, SKPD harus mengkonstruksi ulang atau menyusun kembali program kerja mereka, sehingga mempengaruhi perencaan kegiatan yang sudah ada. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 BANK Indone1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sia Kantor Per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 wakilan Provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 NTB menerapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sistem jemput bo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 la melayani pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 nukaran uang ol1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 eh masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 selama puasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 hingga jelang leb1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 aran. Unit mobil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kas keliling mulai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 disiagakan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Taman Sangkare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ang, Mataram.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Jelang lebaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 biasanya penuka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ran uang men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ingkat. Baik pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 nukaran uang pe(Suara NTB/bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 cahan besar ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Hobby Krisnawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 pecahan kecil atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sebalikanya. Atau penukaran uang lusuh(robek) ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 uang baru. Cara pelayanan sepert ini dimaksud1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kan untuk memberi kemudahan kepada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 masyarakat, tanpa harus datang langsung keKkan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tor Bank Indonesia atau bank-bank lainnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tahun ini sudah menyiapkan uang pecahan senilai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Rp1,6 triliun bagi masyarakat yang ingin menukar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 selama Ramadhan hingga menjelang Lebaran Idul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Fitri 1437 Hijriah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ‘’Kami menyiapkan lebih awal untuk menganti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sipasi tingginya permintaan masyarakat terhadap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 uang pecahan. Tapi sebenarnya layanan penuka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ran ini kami tetap siapkan di Kantor Bank Indone1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sia, “ kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indone1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 sia Provinsi NTB, Hobby Krisnawan di ruang ker1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 janya, Jumat (10/6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Ia menyebutkan, total uang pecahan yang disiap1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kan untuk penukaran selama Ramadhan hingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 menjelang Idul Fitri, lebih besar dibandingkan real1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 isasi penukaran tahun sebelumnya yang hanya Rp 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1,4 triliun.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Peningkatan jumlah uang pecahan yang disiap1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kan, menurut Hobby, didasarkan pada perputaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 uang yang relatif besar selama Ramadhan, teruta1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ma menjelang lebaran tahun ini. Daya beli 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 masyarakat akan meningkat, ditambah dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 cairnya gaji 13 dan gaji 14 PNS. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Uang pecahan yang memungkinkan banyak di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tukarkan pada Ramadhan biasanya pecahan Rp 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 10.000 ke bawah. Tahun lalu, dominan uang yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 diminta pecahan Rp 2.000.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 “Masyarakat bisa memperoleh uang pecahan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bank-bank, selain di BI, karena dari total Rp1,6 trili1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 un yang disiapkan, sebagian besar disebar ke bank1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bank yang beroperasi di daerah itu,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Bank Indonesia, tambahnya, menyiapkan mobil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kas keliling hingga ke pelosok desa. BI juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 mengimbau kepada seluruh bank untuk selalu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 menjaga keterisian mesin anjungan tunai mandiri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 (ATM), terutama menjelang lebaran dan pada hari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 libur cuti bersama lebaran.(bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Siapkan Rp 1,6Triliun

(Suara NTB/ynt)

LARANGAN - Pemkot Mataram melarang areal dalam Lapangan Umum Mataram dijadikan tempat berjualan dan juga sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan. Pemkot Mataram telah memasang baliho yang berisi larangan tersebut di sisi barat lapangan.

Perbanyak PLTS

NTB ’’Disuntik’’ Rp 25 Miliar dari DAK Mataram (Suara NTB) Kementerian ESDM memberi dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25 miliar lebih untuk memperbanyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung tersedianya energi listrik di daerah-daerah pelosok.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si di Mataram, Jumat (10/6) kemarin menjelaskan, ada dua unit PLTS komunal yang akan dibangun. Satu unit di Desa Sambi Elen, Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Satu unit lainnya di Desa Labuan Haji, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa. ‘’Ada tiga yang kita ajukan, cuma kita diminta kurangi DAK. PLTS komunal di Kabu-

Pertamina Siaga Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM Mataram (Suara NTB) Pertamina mulai siaga, mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat selama puasa hingga lebaran Idul Fitri tahun ini. Pertamina akan melakukan penyesuaian jadwal distribusi pasokan, dari jadwal yang biasanya. ‘’”Mendekati lebaran hingga lebaran, kami akan mendistribusikan ke SPBU dini hari. Biasanya didistribusikan pada pukul 07.00 . Jadwal distribusi kemungkinan jam 01.00 sampai smpai jam 04.00. kami akan melakukan uji coba,” kata Operatioan Head Pertamina TBBM Ampenan, M. Ali Basah.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/6) kemarin, ia menambahkan, untuk sementara ini, permintaan BBM masyarakat cenderung menurun di awal puasa. Untuk Pulau Lombok

biasanya 1.000 kiloliter atau sejuta liter untuk bahan bakar jenis premium/hari, berkurang hampir 50 persen. Antara 600 Kl sampai 700 Kl konsumsi harian yang direkapnya. ‘’Nampaknya masyarakat banyak yang mengurangi aktivitas sejak memasuki awal puasa. Tapi permintaan ini trennya akan naik hingga lebaran nanti. Ini kami harus siaga jangan sampai ada kendala teknis saat pendistribusian,’’ tambahnya.

Menjaga kemungkinan tingginya permintaan BBM, Ali juga meminta SPBU-SPBU untuk mempersiapkan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga saat permintaan tinggipun, tidak ada persoalan pelayanan.

Pertamina TBBM Ampenan, saat ini di-back up oleh terminal loading Tanjung Wangi, Surabaya dan Manggis, Bali. Pengapalan dari tiga terminal loading itu sejauh ini belum ada persoalan. Apala-

gi pendistribusiannya sudah sangat tersistem.

Ketika satu terminal pengiriman tersendat, terminal lain akan ambil alih.

Pertamina TBBM Ampenan juga mulai melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan permintaan bahan bakar jenis avtur. Jelang lebaran secara historis permintaan bahan bakar pesawat mengalami kenaikan, hingga diperhitungkan kenaikan konsumsi saat lebaran tahun ini juga di atas 50 persen. ‘’Jika harihari biasanya, konsumsi avtur hanya 120 Kl sampai 160 Kl perhitungannya jelang lebaran akan naik menjadi 200 Kl. Biasanya ada penambahan flight, banyak pemudik datang dari berbagai penjuru. Ini kami antisipasi juga dengan memperkuat armada pendistribusian,” tambahnya.(bul)

paten Sumbawa Barat di-delete,’’ katanya.

Dua PLTS komunal ini masing-masing mampu menghasilkan daya sebesar 30 Kilowatt (Kw), setara dengan 30.000 watt. Dengan estimasi pengguna untuk 300 rumah tangga bila masing-masing rumah tangga dibatasi penggunaan dayanya sebsar 100 watt.

PLTS komunal ini dibangun terintegrasi di satu kawasan. ‘’Nanti dia dikontrol dengan meter untuk setiap rumah.

Kalau lebih mamakai, dia mati sendiri. PLTS ini adalah alternatif bagi rumah tangga yang jauh dari jangkauan PLN,’’ tambahnya.

Lanjut M. Husni, pemrintah daerah juga memfasilitasi pembangunan PLTS yang tersebar di beberapa titik. Diantaranya di Lombok Barat 61 unit, Kabupaten Dompu 86 unit, Kabupaten Bima 250 unit, Kota Bima 76 unit.

PLTS ini dibangun atas permohonan dari masing-masing

(Suara NTB/bul)

M. Husni

kabupaten/kota, meneruskan permohonan dari tingkat desa hingga kecamatan. Proyek ini rencananya harus rampung secepatnya. Saat ini ada diantaranya yang sedang proses tender di ULP dan sudah tuntas tender. M. Husni menegaskan, pembangunan PLTS ini untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah penikmat listrik dengan jumlah penduduk) di NTB yang saat ini masih di bawah 80 persen. ‘’Di pelosok yang belum terjangkau aliran PLN, inilah solusinya. Ke depan bukan tidak mungkin pemerintah pusat mendukung pembangunan PLTS agar diperbanyak lagi,’’ harapnya.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Halaman 4

Wartawan Dibatasi Kode Etik

(Suara NTB/dok)

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menyebutkan peranan wartawan sangat penting dalam menyampaikan informasi dan memberitakan semua kejadian di tengah masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan hanya dibatasi kode etik.

Penegasan bupati ini disampaikannya saat silaturahmi dengan wartawan di Selong, Kamis (9/6) petang lalu.

Bagi bupati yang juga mantan wartawan ini menyebut, wartawan dianggap sebagai keluarga besar. Karenanya di Lotim, disebut bupati merupakan surga kebebasan. Meski banyak kritikan yang termuat di media, bupati mengaku tidak menyikapinya dengan sakit hati.

“Saya tidak ada rasa sakit hati dikritik, ini cara berpikir saya.

Saya heran jika ada pejabat baca koran lalu gelisah dan takut.

Kalau baik tidak perlu gelisah,” ucapnya.

Menurutnya, pejabat yang dikritik harus menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat. Baginya, banyak dikritik merupakan iklan gratis yang makin mempopulerkannya. “Dengan berita jelek, kita tahu cara perbaiki diri,” imbuhnya.

Menjadi orang-orang besar, ujarnya, harus mau dikritik. Negara-negara pun tidak akan bisa maju tanpa kritik dan tanpa kontrol, salah satunya dari insan pers. Pers merupakan pilar ke empat dalam berdemokrasi dan peranannya sangat besar.

Ali BD mengaku saat menjadi wartawan Tempo dan aktif menulis di berbagai media nasional ini mangatakan bangga sebagai wartawan. “Tahun 1972 saya pernah menulis di Kompas berjudul Lombok Utara yang dilupakan. Sekarang Lombok Utara menjadi kabupaten,” tuturnya.

Sepak terjadi menjadi wartawan kata Bupati sampai sekarang tetap dilakoninya. Sebagai kepala daerah di Gumi Selaparang digambarkan sama dengan wartawan. Menganut kebebasan, kebebasan untuk kemajuan. Bebas berdagang, bebas bersuara dan bebas berdemokrasi. (rus)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara. ‘’Komisi II memandang jika pembangunan gedung sekolah dengan total anggaran senilai Rp 762 juta itu sudah bermasalah sejak awal pembangunannya,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Jumat (10/6).

Pada pembangunan gedung sekolah itu, kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembangunan gedung sekolah, seharusnya dilakukan dengan swakelola murni yang dilaksanakan pihak sekolah dengan berkoordinasi dengan komite sekolah setempat. Namun, pada kenyataannya pembangunan gedung sekolah dengan 6 lokal itu dilakukan dengan cara dipihakketigakan.

Dalam hal ini, dirinya mengharapkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim mensosialisakan juklak maupun juknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) terhadap sekolah-sekolah. “Kita berharap, penggunaan dana DAK harus disosialisasikan terlebih dahulu dengan melibatkan stakeholders, terutama dalam tahap perencanaan. Sehingga, dalam tahap pemetaan, pelaksanaan dan seterusnya itu kita lakukan bersama-sama,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan mengatakan jika dalam waktu dekat ini segera meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara ke penyidikan. Langkah itu didasarkan karena pihak Kejaksaan sudah menemukan bukti awal indikasi terjadi penyimpangan dalam proyek senilai Rp 762 juta setelah melakukan pemeriksa secara marathon terhadap sejumlah pihak terkait dalam proyek ini. (yon)

Meningkat, Harga Kebutuhan Pokok di KLU Tanjung (Suara NTB) Harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) relatif meningkat menginjak satu pekan puasa Ramadhan. Di Pasar Tanjung misalnya, harga komoditas yang naik didominasi bumbu dapur. Sedangkan untuk harga daging sapi, harga beli masyarakat relatif mahal, sebesar Rp 110 ribu per kg.

Marni, salah satu pedagang di Pasar Tanjung, Jumat (10/6) menyebut harga komoditas masih susah untuk diturunkan pascakenaikan jelang puasa lalu. Harga gula pasir misalnya, masih berada di kisaran Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu per kg, harga beras medium di kisaran Rp 9.000 hingga Rp 9.500,- per kg.

Sementara komoditas yang merupakan bumbu dapur, harganya juga relatif stagnan dengan nominal cukup tinggi. Bawang merah sudah naik harganya sejak seminggu sebelum puasa di kisaran Rp 40 ribu per kg. Fluktuasi harganya tak mengalami perubahan dengan harga jual antara Rp 39.000 - Rp 41.000 per kg. Hal yang sama juga berlaku untuk tomat, cabai dan sayuran sejenis.

“Untuk cabai masih mahal, karena sekarang masyarakat baru selesai panen padi. Jadi belum ada cabai lokal yang masuk, semuanya masih kita beli dari pengepul luar (Lombok Utara),” ungkap Marni.

Kenaikan harga komoditas pasar itu, dibenarkan Kabid Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Denda Dewi.

Tidak hanya komoditas bangsa sayur mayur yang naik, tetapi juga daging, baik daging ayam dan daging sapi. Gejala peningkatan pada daging berlaku sebelum memasuki Ramadhan lalu.

“Kami juga memantau perkembangan harga, di mana ratarata harga komoditas masih stagnan dengan harga jual relatif tinggi. Pendataan terakhir kita, harga daging sapi yang menurun sebesar Rp10 ribu, dari harga jual Rp 120 ribu per kg,” ungkapnya.

Sementara daging ayam boiler mengalami kenaikan, Rp 1.000 menjadikan harga jual saat ini Rp 38.000,- per kg. Psikologi terbentuknya harga ini dimungkinkan karena ketersediaan stok.

Untuk daging sapi, masih bisa disuplai oleh pengusaha lokal, sedangkan daging ayam masih didatangkan dari luar daerah.

Terpisah, Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian, Peernakan, Kelautan perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Adi wibawa mencatat fluktuasi harga daging sapi umumnya berlaku akibat tinggi rendahnya permintaan. Karena dari sisi ketersediaan sapi di masyarakat se KLU berada pada posisi mencukupi.

Sebagai gambaran, kata dia, angka pemotongan ternak sapi oleh masyarakat selama setahun rata-ata di atas 200 ekor.

Rinciannya tahun 2013 terpotong 261 ekor, tahun 2014 terpotong 254 ekor, dan tahun 2015 terpotong 246 ekor.

“Stok ternak untuk dipotong sangat cukup. Tetapi tingginya permintaan jelang puasa menyebabkan harganya juga tinggi.

Satu RPH bisa memotong sampai 7 ekor per hari,” demikian Adi Wibawa. (ari)

(Suara NTB/ Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Sempat Bermasalah

Pemkab Kembali Salurkan Paket untuk Warga Miskin Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali akan menyalurkan paket bantuan kepada warga miskin. Jumlah paket bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya ini sebanyak 80 ribu paket dengan pagu anggaran Rp 21 miliar.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Cucu Mansur ditemui di kantornya Jumat (10/6) mengatakan, sudah ada pemenang tender pengadaan barang-barang paket bantuan ini. Dijadwalkan paling telat 30 Juni ini sudah mulai didistribusikan.

Bicara soal kualitas paket

yang akan didistribusikan, Cucu Mansur, menjelaskan, ada standar syarat yang harus dipenuhi pihak rekanan.

Seperti beras harus putih, tidak boleh berwarna dan tidak boleh berbau. Namun, sekarang tidak ditampik terkadang ada saja yang error.

“Pasti tidak bisa 100 persen

terpenuhi,” urainya.

Sementara itu mengenai data penerima, 80 ribu warga miskin itu didata oleh kecamatan. Bagian Kesra Lotim hanya menerima dari kecamatan.

Verifikasi data sudah dilakukan secara umum. Diketahui, kebijakan pemerintah mengeluarkan paket lebaran untuk

Dugaan Monopoli Buku Masih dalam Tahap Penyelidikan Selong (Suara NTB) Dugaan monopoli buku yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Pasalnya, dugaan monopoli buku masuk dalam salah satu item rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD Lotim pada tahun 2014 lalu. Dalam penanganannya, kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Selong, Jeffry G Lokofessy, penanganan rekomendasi pansus sejauh ini masih dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Lamanya proses penanganan rekomendasi pansus, lanjut Jeffry disebabkan banyak point atau item yang diserahkan Pansus Pendidikan waktu itu dalam bentuk rekomendasi. Akibatnya, tim harus bekerja secara jeli dan teliti.

Sebagai aparat penegak hukum (APH) yang juga menerima rekomendasi dari Pansus Pendidikan DPRD, tentu akan tetap memproses sejumlah

poin-poin yang terdapat dalam rekomendasi pansus.

“Memang agak lama penanganannya karena banyak poin-poin yang direkomendasikan Pansus, selain masalah pembangunan. Salah satunya juga masalah buku yang saat ini masih dalam tahap puldata dan pulbaket,” ungkapnya pada Suara NTB, Jumat (10/6).

Jeffry menyebut, dalam tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan ini. Pihaknya juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara langsung dengan sejumlah pihak-pihak terkait sesuai dengan rekomendasi pansus. Misalnya, dalam kasus dugaan monopoli buku ini sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim sudah diwawancarai, baik itu kepala dinas, bahkan semua kepala bidang di lingkungan Dinas Dikpora Lotim. “Kita sudah turun ke lapangan, sampai saat ini masih dalam tahap puldata dan pulbaket, sejumlah pejabat di Dikpora sudah kita wawancarai,” sebutnya.

Perbaiki Kabel Putus

Oknum Petugas PLN Diduga Minta Uang

Seiring dengan itu, sambungnya, jika hasil wawancara terhadap sejumlah pihak terkait dalam penanganan rekomendasi Pansus, yang salah satu itemnya mengenai dugaan monopoli buktu itu. Maka, apabila pihaknya sudah memiliki berkas yang lengkap dan cukup alat bukti, maka penanganannya akan segera dinaikkan ke Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

“Rekomendasi Pansus itu cukup banyak, itulah kita telusuri satu-satu. Kalau yang satu sudah cukup alat bukti, maka langsung dinaikkan ke Pidsus, termasuk masalah dugaan monopoli buku itu,” paparnya. (yon)

Hotel Gunakan Sumur Bor Ilegal akan Ditindak Tanjung (Suara NTB) Penggunaan air bawah tanah dengan cara menggali yang dilakukan oleh pengusaha hotel dan restoran di 3 Gili bakal ditindak tegas. Sumur-sumur ilegal itu akan ditutup. Dan jika pelanggaran pemanfaatan air bawah tanah di pulau kecil itu berat, bukan mustahil pelaku usaha akan kena sanksi.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH, di ruang kerjanya, Jumat (10/6).

Wabup mengakui, pemanfaatan sumur bor di 3 Gili jadi perhatian serius semenjak ia masih memegang jabatan Wakil Ketua II DPRD KLU (periode 2009-2014). Namun kepala daerah saat itu, nyaris tak memiliki kebijakan untuk menertibkan.

“Saya akan komunikasikan dengan Bagian Pembangunan, Perizinan maupun Lingkungan Hidup, untuk menyikapi masalah ini. Kalau masalah ini tak segera ditangani, saya khawatir 3 gili lama-lama akan tenggelam,” ungkap Sarifudin.

Pemkab KLU, ujarnya, hingga kini belum memegang data valid berapa sebenarnya jumlah hotel yang menggali sumur. Namun demikian, melihat rendahnya pemakaian air tawar yang disuplai PDAM di Gili Air, bisa dipastikan penggunaan air bawah tanah masih marak.

Hal ini diakui pula oleh Direktur PDAM KLU, Suhaili, Kamis (9/6). Di mana kata dia, hampir semua hotel diyakini menggali sumur untuk me-

menuhi kebutuhan air. “Satu hotel bisa punya 3 sumur, inilah yang membuat penjualan air ke Gili Air tidak maksimal. Harapan kita ke depan ini akan ditertibkan,” kata Suhaili.

Pemda KLU, ujarnya, tegas, jika penggalian sumur bor di 3 Gili tidak ditolerir untuk kepentingan apapun, karena dampak lingkungannya sangat merugikan. Hanya saja, pemda hingga kini belum memiliki satu regulasi baku yang mengatur atau melarang. Namun Pemprov NTB, setidaknya telah memberi ruang tata cara pemanfaatan air melalui Pergub Nomor 20 Tahun 2015. “Air ini memang merupakan kebutuhan banyak orang, tetapi tidak lantas pemanfaatannya menyalahi aturan apalagi untuk tujuan dikomersilkan,” cetus Wabup.

Dikenal idealis dan tak kenal kompromi menyangkut aturan, Sarifudin pun mengisyaratkan bahwa hotel-hotel yang melanggar aturan pemanfaatan air bawah tanah harus ditindak tegas. Karena baginya, sebelum investor hotel dan restoran di 3 Gili masuk dan berusaha, maka setidaknya mereka harus memiliki kajian (kelayakan bisnis) untuk berinvestasi. Pasalnya, ketersediaan air tawar menjadi problem di 3 gili. Solusinya pun tidak lantas dengan menggali, melainkan bisa mengangkut dari darat seperti yang dilakukan beberapa warga dan pelaku perhotelan.

fakir miskin selama dua tahun terakhir dibidik aparat penegak hukum.

Ditanya mengenai persoalan hukum, dirinya enggan komentar. Baginya, dalam menjalankan tugas distribusi paket untuk warga miskin itu, pihaknya berusaha menjalankan semua prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. (rus) (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/yon)

Komisi II Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi SDN 7 Terara

MATI MASSAL- Kondisi terumbu karang yang mengalami pemutihan di perairan Sekotong dan terancam mati massal.

“Harapan kita, hadirnya investor air bersih (PT. Berjaya Lombok Tirta) di 3 Gili memberi solusi terbaik untuk kita semua, dan pariwisata di sana bisa berkembang. Apalagi investasi ini tidak membebani APBD,” pungkasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) – Masyarakat di Lingkungan Lingkok Dudu Kelurahan Surya Wangi Kecamatan Labuhan Haji, mengeluhkan sikap yang ditunjukkan dua oknum petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Selong yang meminta uang terhadap masyarakat.

Permintaan uang itu alasannya untuk melakukan perbaikan terhadap salah satu kabel yang putus di dusun setempat.

Kepada Suara NTB, Jumat (10/ 6), salah satu tokoh masyarakat, Rahmat mengatakan, putusnya salah satu kabel di Dusun Lingkok Dudu itu tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, sehingga menyebabkan listrik padam sampai siang harinya. Akibatnya, listrik yang mengalir ke belasan rumah warga di dusun tersebut mati total.

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, dua petugas PLN langsung datang ke lokasi. Bukannya langsung melakukan perbaikan, malah oknum ini meminta uang terhadap masyarakat untuk biaya perbaikannya dengan masingmasing orang sebesar Rp 25.000.

“Ada dua orang petugas yang datang untuk melakukan perbaikan, tapi malah ia meminta masyarakat mengeluarkan uang masing-masing Rp 25 ribu sebagai syarat kabel itu bisa diperbaiki dan listrik bisa normal,” ujarnya.

Selain itu, tuturnya, apabila masyarakat tidak mau mengelu-

arkan. Maka, dua oknum petugas PLN itu mengancam tidak akan memperbaiki maupun menghidupkan lampu yang ada di dusun setempat hingga malam harinya. Sehingga, mendengar perkataan itu masyarakat berkeinginan keras untuk mengeluarkan uang masing-masing Rp 25 ribu sesuai dengan permintaan dua pegawai PLN itu. Akan tetapi, Rahmat yang juga tokoh masyarakat setempat tidak terima dengan pungutan tersebut.

Sehingga ia langsung mempertanyakan hal itu ke kantor PLN Rayon Selong. Di sana, ia tidak mendapatkan penjelasan apapun karena kantor sudah tutup.

Menanggapi hal ini, Manajer PLN Rayon Selong, Fauzi Nanang Prayogo, membantah adanya pungutan dalam bentuk apapun oleh pihak PLN. Terlebih, terjadinya kabel yang putus itu merupakan tanggung jawab PLN yang harus dilaksanakan dalam melakukan perawatan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

Secara prosedur di PLN, tegasnya, sama sekali tidak ada pungutan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pihak PLN. “Tidak ada pungutan, namun coba nanti kita cek siapa orang yang ingin memungut sebesar Rp 25 ribu ke masyarakat dalam memperbaiki listrik di sana.

Intinya, dalam prosedur PLN tidak ada pungutan dalam bentuk apapun,” ungkapnya. (yon)

Eksekusi Lahan TPA Jugil, Pemda Optimis Berlangsung Damai Tanjung (Suara NTB) Eksekusi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebagai langkah persiapan, Pemda KLU melibatkan pihak terkait, termasuk TNI/Polri, menggelar rapat teknis eksekusi, Jumat (10/6).

Usai rapat, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH, menyebut Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan jadwal eksekusi pada, Rabu (15/6), pekan depan. Meski eksekusi lahan seluas 4,1 hektar itu, diperkirakan akan berjalan aman dan tanpa perlawanan warga, pihaknya memastikan keterlibatan unsur aparat keamanan, termasuk Satpol PP. “Jalannya eksekusi formalitas saja, karena warga

menerima hasil putusan MA. Kita sudah komunikasi tidak akan ada perlawanan. Namun demikian, pemohon dan termohon juga akan dihadirkan untuk mendengar secara langsung berita acara putusan yang dibacakan oleh pejabat PN Mataram,” ungkap Eka. Dengan berlangsungnya eksekusi ini, disimpulkan Kabag Hukum, persoalan sengketa TPA Jugil selesai. Lagi pula, persoalan TPA ini juga tidak heboh, seperti jalannya eksekusi sengketa lahan di daerah lain. Pemda tetap akan melibatkan semua pihak sesuai Standar Operasional Prosedur dalam pengeksekusian.

Sementara itu, Kepala Kantor Kebersihan Pertamanan, I Dewa Gede Purwa, mengaku lega karena sudah ada kepastian keersediaan lahan TPA. Eks TPA Jugil nantinya akan dikembalikan fungsi dan pe-

manfaatannya sebagai TPA. “Tentu tidak langsung bisa dimanfaatkan, tapi kita harus tunggu dulu proses pengarsipan lalu diajukan dan dicatat sebagai aset daerah. Dasar pemanfaatan oleh KKP, ya suat dari Bagian Aset. Tanpa itu, kita tidak boleh manfaatkan walaupun itu lahan TPA,” ujar Purwa.

Ia mengakui, untuk saat ini tidak terganggu oleh persoalan lahan TPA Jugil.

Penanganan sampah masih memanfaatkan lahan sewa Dusun Luk, Desa Samik Bangkol. Di mana sewa lahan ini berlaku 1 tahun, dari Januari hingga Desember. Tahun ini sendiri tercatat sebagai tahun kedua KKP menyewa lahan pembuangan di areal tersebut, dan sejauh ini tidak ada masalah. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

141 Ribu Penduduk Loteng Masih Miskin Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, Jumat (10/6), mengaku, dalam penghitungan jumlah penduduk miskin menggunakan indikator-indikator BPS, baik indikator pangan maupun non pangan.

“Indikator pangan ini bisa dilihat dari kebutuhan makanan dengan standar 2.100 kalori per hari,” sebutnya.

Adapun untuk indikator non pangan, setidak adanya 14 indikator yang digunakan.

Di antaranya, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan serta jenis dinding tempat tinggal juga dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa diplester.

Selain itu, penduduk bersangkutan tidak memiliki fasilitas buang air besar dan sumber penerangan rumah

tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung dan bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah.

Dari sisi konsumsi, hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun dan hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali

dalam sehari. Termasuk sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah, petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600 ribu per bulan.

“Indikator lain, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yakni tidak sekolah atau tidak tamat SD dan tidak memiliki tabungan,” jelasnya.

Dijelaskan, masih tingginya angka kemiskinan menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap akan berupaya semaksi-

mal mungkin menekan angka kemiskinan serendah mungkin.

Tujuannya, fokus dalam periode kepimpinan yang saat ini ialah bagaimana mendorong percepatan pembangunan di daerah guna menekan angka kemiskinan.

Untuk menunjang program pengentasan kemiskinan, Pemkab Loteng saat ini tengah melakukan pemutakhiran data penduduk miskin sesuai data nama dan alamat penduduk miskin bersangkutan. Pemutkahiran data dilakukan bersamasama dengan TNP2K dan BPS. Harapannya tahun ini data tersebut sudah bisa dirilis.

Pemutakhiran data pen-

duduk miskin itu,ujarnya, dimaksudkan untuk mengetahui secara detail jumlah penduduk miskin, sehingga nantinya bisa memudahkan pemerintah daerah dalam mengarahkan program pembangunan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Dengan begitu arah program pembangunan yang dijalankan nantinya benar-benar tepat sasaran. Hasilnya pun bisa optimal seperti apa yang ditargetkan. (kir)

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang masih berada di bawah garis kemiskinan tercatat masih cukup tinggi, yakni 141.334 jiwa. Data tersebut sesuai hasil survai sosial ekonomi yang dilakukan tahun 2015 lalu.

Enam Tahun Tak Digaji

Honorer Dishubkominfo Loteng Mengadu ke Wabup

Gizi Buruk Akibat Pernikahan Dini SEJAUH ini jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) cukup signifikan. Sekarang ini, penderita gizi buruk yang lagi dirawat di RSUD Tripat Gerung berjumlah 3 orang, belum lagi dengan penderita sebelumnya yang dirawat sekitar 7 orang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M. Kes, mengatakan, penderita gizi buruk yang sekarang ini banyak mengalami penyakit bawaan. Bermula dari sakit biasa, namun orang tua lalai dalam hal penyakit ini.

Seperti penderita gizi buruk dari Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, berusia 3 tahun, bermula dari batuk biasa, hingga berminggu-minggu sampai berbulan-bulan.

“Itulah sebabnya kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam 1000 hari usia balita,” jelasnya.

Dijelaskan, dari semua penderita gizi buruk, diikuti dengan penyakit penyerta (penyakit lain), sehingga, Dikes Lobar, mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga 1000 hari di awal kehidupan, karena pada masa seribu hari perlu balita mendapat asupan gizi khusus dan cukup, maka sulit akan sakit. Ia mengatakan, pola asuh yang tidak sesuai, lingkungan, sangat mempengaruhi kesehatan dari anak penyebab dari gizi buruk itu sendiri.

Ia menjelaskan, penderita gizi buruk yang terjadi selama ini berasal dari anak hasil pernikahan dini di bawah 20 tahun, hal tersebut rentan sekali. Ia prihatin, banyak remaja di Lobar baru lulus SD dan SMP sudah menikah. ‘’Masalahnya, mereka masih hamil tapi sudah dicerai, sehingga melahirkan tanpa ayah dan diasuh oleh neneknya,’’ ujarnya prihatin.

Untukitu, pihaknya mengharapkan orang tua mengawal penundaan pernikahan dini anakanaknya, karena pernikahan dini merupakan penyumbang terbesar dari berat badan bayi tidak normal yang menyebabkan terjadinya gizi buruk. (her)

(Suara NTB/dok)

Loteng Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah ditandatangani dengan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Rabu (8/6) malam lalu, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal segera membentuk tim percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal itu untuk mendukung rencana pengembangan yang kawasan Mandalika yang telah direncanakan oleh pihak ITDC. “Tim percepatannya kita sedang susun,” aku Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, kepada wartawan, Jumat (10/6).

Namun sebelum itu, pemerintah daerah akan mengkaji lebih dulu regulasi yang ada terkait pembentukan tim ini, sehingga tugas dan fungsi tim percepatan jelas.

Pemerintah daerah, ujarnya, tidak ingin hanya sekadar membentuk tanpa tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Apalagi di tingkat pusat tim serupa juga sudah ada yang dibentuk. “Regulasinya seperti apa masih kita lihat dan pelajari. Termasuk arti penting dari tim tersebut. Jika memang tim tersebut penting dan harus ada, guna mendukung percepatan pengembangan kawasan Mandalika, tidak ada salahnya untuk dibentuk,’’ ujarnya.

Harapannya dengan adanya tim percepatan bisa menjadi perhubung antara PT. ITDC dengan Pemkab Loteng, sehingga begitu ada persoalan dalam proses pengembangan kawasan Mandalika, pemerintah daerah bisa ikut membantu menyelesaikan.

Karena pada prinsipnya, dalam proses pengembangan kawasan Mandalika, pemerintah daerah bertugas sebagai fasilitator terhadap semua hal yang terkait dengan pengembangan kawasan.

Disinggung masih adanya nada-nada pesimis kawasan Mandalika sulit berkembang, Pathul meminta semua pikiran pesimis dibuang. Menurutnya, semua elemen masyarakat di daerah ini harus menaruh rasa optimis, jika di tangan PT. ITDC kawasan Mandalika akan bisa segera berkembang.

“Pihak ITDC sudah menyatakan siap mengembangkan kawasan Mandalika. Kita sebagai bagian dari daerah ini harus memberikan dukungan penuh dan harus optimis.

Jangan malah kemudian menghembuskan nada-nada pesimis,’’ ujarnya mengingatkan.

Terkait kesepakatan yang ditandatangani dengan pihak PT. ITDC sebelumnya, Wabup Loteng menegaskan itu sebagai wujud nyata dukungan pemerintah daerah terkait rencana pengembangan kawasan Mandalika. Dalam hal ini pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh di semua lini, sehingga kawasan Mandalika bisa segera berkembang menjadi destinasi wisata andalan daerah dan nasional. (kir)

(Suara NTB/her)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menerima laporan LHP dari Plt Kepala BPK Perwakilan NTB Wahyu Priyono, Jumat (10/6).

Lobar Pertahankan Opini WTP Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan NTB. Kepastian opini WTP ini diperoleh Lobar, setelah bupati bersama jajaran menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di gedung BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (10/6).

Hadir pada penyerahan LHP, Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun, Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim, Inspektur Inspektorat Lobar, Agus Rahmad Hidayat dan segenap jajaran terkait. Penyerahan LHP BPK dari Plt. Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono kepada bupati dan Ketua DPRD Lobar. Prosesi penyerahan berlangsung sekitar pukul 14.00 Wita di aula Kantor BPK. Plt. Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono menyam-

paikan, pihak BPK menyerahkan laporan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan hasil pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap perundangundangan. Dari dua laporan ini, ada beberapa temuan dan catatan yang menonjol. Dari laporan SPI ada beberapa temuan yakni masalah gaji pegawai negeri yang sudah diberhentikan dengan hormat, namun masih dibayarkan, sehingga dinilai terdapat pemborosan keuangan daerah.

Kemudian masalah piutang PBB terdapat verifikasi dan validasi piutang PBB hasil penyerahan KPP Pratama belum memadai dan belum optimal, sehingga masih perlu divalidasi kembali. Ke depan pemda harus memvalidasi lebih akurat dan cermat dan akurat, sehingga tidak terjadi perbedaan data yang disajikan di laporan keuangan dengan dari KPP Pratama.

Temuan lainnya terkait pena-

tausahaan pendapatan retribusi daerah perhubungan, terdapat laporan belum memadai. Di samping itu, ada temuan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun masih dianggarkan di belanja modal.

Sementara, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid sangat bersyukur atas keberhasilan mempertahankan Opini WTP dari BPK. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk pengurus barang di dinas. “Kami bersyukur dan senang kembali mempertahankan WTP ini bentuk keberhasilan semua,” kata bupati.

Bupati menjelaskan, ada 12 temuan ditambah 5 temuan, sehingga total 17 temuan perlu ditindaklanjuti.

Terkait komitmen menyelesaikan temuan ini, ia sudah menandatangani kesanggupan di atas materai. (her)

Praya (Suara NTB) Puluhan tenaga honorer yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (10/6) mendatangi Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP. Kedatangan para honorer ini untuk mengadukan nasibnya yang sudah hampir selama 6 tahun tak pernah menerima gaji maupun honor. Padahal, mereka bekerja di Dishubkominfo Loteng sudah cukup lama.

Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mengabdi selama belasan tahun. Namun sejak tahun 2011 lalu, para honorer tersebut sudah tidak lagi menerima upah. Apakah itu dalam bentuk gaji maupun honor. “Kami terakhir kali menerima honor tahun 2010 lalu. Setelah itu, mulai tahun 2011 sampai sekarang honor tidak pernah diterima lagi,” ungkap Muslihan, perwakilan honorer.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Tastura II kantor Bupati Loteng, Muslihan mengaku, sampai saat ini mereka masih bekerja atas dasar SK Kepala Dishubkominfo Loteng tanpa ada kejelasan upaya yang pasti. Padahal mereka berharap bisa memperoleh SK Bupati. Tetapi sampai sekarang SK tersebut tak kunjung diterima.

“Kita datang hanya ingin memperoleh kepastian status dan kejelasan terkait honor. Apakah memang ada atau tidak,” tambah Supriadi. Mengingat, hampir sebagian dari mereka menanggung beban yang cukup besar, karena hampir semuanya juga sudah berkeluarga.

Di satu sisi, sejak tahun 2014 lalu masih ada pengangkatan tenaga honor yang sama dengan nasib yang hampir sama pula. “Kami terpaksa datang mengadu, karena sudah tidak tahu lagi mau

mengadu kemana,” keluhnya.

Menanggapi aspirasi para honorer Dishubkominfo Loteng tersebut, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, berjanji segera memanggil pihak terkait, khususnya Kepala Dishubkominfo Loteng terkait proses pengangkatan para tenaga honor. Tidak hanya itu, pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Asisten III Setda Loteng.

“Senin (13/6) besok, Kepala Dishubkominfo Loteng, BKD Loteng dan instansi terkaitnya akan kita panggil. Guna membahas persoalan ini,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap para tenaga honor bisa bersabar dan berjanji akan mencarikan solusi terbaik atas persoalan ini.

Di tempat yang sama, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, MSi, berjanji segera menelusuri status para tenaga honor ini, apakah masuk honorer kategori I atau kategori II. Pasalnya, untuk honorer kategori I hanya sekitar 412 orang yang terdata dan diberikan honor dan, tidak ada lagi pengangkatan.

Bahkan jumlahnya sekarang terus berkurang. Lantaran banyaknya yang memilih bekerja sebagai TKI keluar negeri dan ada juga yang meninggal. “Tapi kalau para tenaga honor ini masuk menjadi honorer kategori II bisa jadi, tidak menerima honor.

Karena memang tidak diatur honornya,” imbuh Nursiah.

Hanya saja, jika ada yang masih aktif bekerja itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat ke depan dalam menentukan kebijakan berikutnya. “Data tenaga honorer sisa dari pengangkatan PNS dari jalur honorer K1 dan honorer K2 yang masih ada, itu menjadi database pemerintah pusat untuk dijadikan bahan kebijakan nantinya,” ujarnya. (kir)

Multazam Gugat SK Pergantian Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Multazam melakukan perlawanan terhadap Ketua DPD II Nasdem Lobar menyusul adanya usulan pergantian posisi Wakil Ketua DPRD yang kini didudukinya.

Multazam bersama pengacaranya Agus Karmawan, SH, sudah melayangkan gugatan ke mahkamah partai di Jakarta.

Multazam menggugat SK pergantiannya bernomor 014.

“Saya sudah layangkan gugatan ke mahkamah partai terhadap SK Pergantian dari wakil ketua, pergantian itu tidak mendasar, tak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi,” tegas Multazam yang ditemui di ruang kerjanya didampingi Agus Kamarwan, Jumat (10/6).

Ia menegaskan, pihaknya tidak melawan keputusan partai, namun pihaknya mencari keadilan atas kezaliman yang diterimanya. Menurut politisi asal Gunung Sari ini, proses pergantiannya tidak berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi. Ia mengaku, tidak pernah berbuat kesalahan pribadi yang merugikan lembaga dan partai. Dari sisi loyalitas di partai dan kinerja di DPRD tidak ada masalah.

Atas dasar itulah, pihaknya menilai kebijakan Ketua DPD tak memasukkan dirinya dalam struktur pengurus merupakan bentuk penzaliman.

Terkait kebenaran adanya SK dari DPP terkait usulan pergantiannya, pihaknya perlu mencari tahu keabsahannya. Pihaknya menyerahkan ke mahkamah partai untuk mengujinya. Ia mempertanyakan surat teguran yang dilayangkan ke dirinya 3 sekaligus dalam waktu satu hari. Menurutnya hal ini sangatlah janggal. Karena seharusnya ada surat teguran diberi kesempatan menjawab dan mengklarifikasi. Akan tetapi mekanisme itu tidak ada.

Ia juga mempersoalkan, lantaran lembaga dewan dalam hal ini Banmus justru menjadwalkan pembahasan dan paripurna pergantiannya pada bulan Juli. Padahal, katanya, proses sengketa tengah berlangsung, baik itu sengketa gugatan SK terkait pergantiannya dan gugatan struktur parpol yang dilayangkan pengurus lama. “Saya sebenarnya sudah meminta jangan diproses karena saya tengah melakukan gugatan sengketa dulu ke mahkamah partai, tunggu itu selesai dulu,” jelasnya.

Ia juga mengaku janggal, terkait jeda waktu usulan penggantiannya dengan pembahasan hingga paripurna. Ia mengaku gugatannya masuk ke mahkamah partai 1 Juni lalu, sedangkan surat usulan pergantiannya 28 Mei lalu.

Tim Lawyer dari Multazam, Agus Kamarwan yang tak lain mantan Ketua DPD Nasdem Lobar menyatakan, seharusnya pihak lembaga tidak memproses dulu segala bentuk administrasi pergantian Multazam. Sebab sengketa masih berproses di mahkamah partai. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2011 tentang parpol,

mahkamah partai punya waktu 60 hari untuk melakukan proses pemeriksaan dan mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon. Apalabila pihak pemohon tidak menerima putusan mahkamah partai, maka penggugat atau pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap perkara yang dipersoalkan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis menyatakan, pergantian Multazam sebagai wakil ketua, belum diproses. Namun usulannya tetap diproses, karena surat usulan sudah masuk. Menyangkut masalah gugatan, menurutnya ada dua hal, yakni dari sisi administrasi dan hukum. Dari sisi administrasi tetap berjalan dan syarat dipenuhi. Kalau dari sisi hukum, maka pemprov dalam hal ini gubernur akan lakukan pertimbangan, setelah menerima usulan dari DPRD Lobar. “Ini beda kasusnya dengan Golkar dan PPP terjadi dualisme di organisasi,” tukasnya.

Sementara ini, jelasnya, solusi yang dilakukan diundur sampai tanggal 11 Juli, alasannya sambil menunggu proses di mahkamah partai dan klarifikasi ke pengurus. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kuasa hukum Multazam, Agus Kamarwan menunjukkan materi gugatan ke mahkamah Partai Nasdem soal pergantian sebagai Wakil Ketua DPRD Lobar.

(Suara NTB/kir)

MENGADU - Tenaga honorer lingkup Dishubkominfo Loteng mengadu ke wabup terkait belum diterimanya honor selama 6 tahun, Jumat (10/6).

Belum Jelas Alokasi Anggaran Pembebasan Lahan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum berani mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Dam Mujur Praya Timur. Pasalnya, pemerintah pusat belum memberikan kepastian, perihal pola sharing anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sampai sekarang ini.

“Kita masih menunggu sikap resmi dari pemerintah pusat soal anggaran pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur,” aku Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, kepada wartawan, Jumat (10/6).

Pemkab Loteng lanjutnya, baru bisa mengalokasikan anggaran pembebasan lahan kalau sudah ada keputusan resmi dari pemerintah terkait besaran anggaran yang ditanggung oleh pemerintah.

Dan, berapa alokasi anggaran yang mesti ditanggung oleh pemerintah daerah nantinya.

Pada prinsipnya, tegas Pathul, Pemkab Loteng sudah siap mengalokasi anggaran untuk pembebasan lahan

pembangunan Dam Mujur.

Namun, pihaknya harus menerima kejelasan mengenai berapa sharing dari pemerintah pusat maupun provinsi. ‘’Karena kalau kemudian anggaran pembebasan lahan dibebankan sepenuhnya ke pemerintah daerah, agak sulit juga untuk dipenuhi, karena anggaran yang terbatas’’ akunya.

Belum lagi, ujarnya, Pemkab Loteng saat ini sedang berpikir keras mencari sumber anggaran untuk kebutuhan membangun gedung dan kantor Bupati Loteng yang baru, karena kondisi gedung dan kantor Bupati Loteng yang sekarang ini sudah cukup tua, sehingga sudah waktunya diganti.

Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, MSi, di tempat yang sama menambahkan, untuk besaran kebutuhan anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih dihitung. Hasil perhitungan itulah yang menjadi bagi pemerintah pusat menentukan besaran sharing anggaran. “Berapa kebutuhan anggaran pembebasan lahan, masih dihitung,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Safari Ramadhan Perdana di Utan

Bupati Serahkan Bantuan Rp 1 Miliar Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Safari Ramadhan 1437 H yang digelar Pemkab Sumbawa diikuti Bupati beserta gabungan Tim I dan II yang terdiri dari Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Ketua Pengadilan Sumbawa, dan Kepala SKPD perdana digelar di Masjid Al Islah, Desa Motong Kecamatan Utan, Kamis (9/6) malam. Sekaligus menyerahkan bantuan senilai satu miliar lebih.

Menjalani safari Ramadhan perdana di kampung halamannya di Utan, Bupati Sumbawa H. M Husni Djibril B.Sc menyerahkan bantuan secara simbolis Pemkab Sumbawa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dengan total sebesar Rp 1,13 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Bale Berang, Desa Jorok, Desa Jurumapin, Desa Motong, Desa Orong Bawa, Desa Pukat, Desa Satowe Berang, dan Desa Tengah, serta untuk pembangunan masjid Al Islah, Kecamatan Utan.

Bantuan kegiatan Kelautan dan Perikanan yang diberikan untuk Desa Labuhan Bajo, Dusun Labuhan Bua, Desa Pukat, dan Kecamatan Utan, dengan total Rp 1,409 miliar. Bantuan dalam bidang pertanian berupa alat bantu mesin pasca panen.

Selain dari Pemkab, juga ada bantuan dari pihak Perbankan untuk pembangunan Masjid Al Islah Utan. Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa juga memberikan bantuan berupa Al Qur’an.

Dalam sambutan singkatnya Bupati menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1437 hijriah tahun 2016, kepada sahabat sekalian umat Islam di Tana Samawa, semoga ibadah di bulan suci Ramadhan ini akan membawa berkat, kebahagiaan, kedamaian, pengharapan dan kesejahteraan bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh sang pencipta.

Ramadhan 1437 H wahana silaturrahim, safari yang pertama kali bagi pemerintahan Husni-Mo untuk bermuwajjahah langsung dengan masyarakat se Kabupaten Sumbawa.

Momentum Ramadhan 1437 H adalah berkah di awal pemerintahan yang bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong.Ramadhan 1437 hijriah hadir untuk semakin menguatkan kita sekalian guna memperkuat rasa kegotong royongan.

Sudah menjadi tradisi sebelum masuk bulan Ramadhan, masyarakat Sumbawa telah menyambut dengan berbagai kegiatan gotong royong. Misalnya membersihkan masjid, musala, areal pemakaman dan lainnya. Terlebih memasuki Ramadhan, nuansa gotong royong semakin terasa seperti tradisi ellu, tadharus, taraweh bersama, saling antar makanan buka puasa dan sebagainya.

Untuk itulah pada bulan yang istimewa ini, Bupati mengingatkan kembali gotong royong terus dikembangkan dalam kehidupan sosial. Melalui Safari Ramadhan, muncul penguatan karakter kepribadian masyarakat Sumbawa, kami sebagai pimpinan daerah menghimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara dan masyarakat Sumbawa secara umum, untuk Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT yang bersendikan pada parenti budaya Samawa taket lako nene’, kangila boat lenge. (arn)

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Sumbawa saat menyerahkan bantuan Pemkab secara simbolis kepada kelompok masyarakat di Desa Motong Kecamatan Utan.

Satpol-PP KSB Amankan Puluhan Mainan Peledak Buatan Tangan Taliwang (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghadapi modus baru aksi mainan peledak di Bulan Ramadhan ini. Bukan petasan. Tetapi mainan peledak buatan tangan yang kini marak digunakan warga utamanya anak-anak, sehingga membuat bising lingkungan dan mengganggu kekhusyukan berpuasa.

Menanggapi keluhan masyarakat atas maraknya mainan peledak buatan tangan itu, Satpol-PP KSB pun turun tangan melakukan razia sepanjang, Kamis malam kemarin. Dan hasilnya puluhan mainan peledak berbentuk bazooka itu diamankan dari tangan sejumlah anak-anak yang memainkannya hampir sepanjang siang dan malam hari.

“Ini hasil razia kita semalam. Seperti inilah bentuk mainan peledak yang digunakan anak-anak sekarang,” jelas Kasatpol-PP KSB Agus Hadnan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (10/6).

Sebenarnya mainan peledak buatan tangan itu, bukan barang baru bagi warga. Selama ini mainan tersebut kerap digunakan warga untuk mengusir burung di sawah atau mengusir hewan liar di kebun. Bedanya, mainan yang menggunakan bahan bakar spiritus itu dimodifikasi sehingga menghasilkan suara ledakan yang lebih keras.

“Materialnya dibuat dari kaleng minuman. Makin panjang moncongnya makin keras suaranya. Dan ini yang dilakukan anak-anak sehingga sangat mengganggu,” ujarnya.

Sepanjang Ramadhan ini, keberadaan mainan peledak buatan tangan itu sangat mengganggu masyarakat. Pasalnya anakanak dalam memainkannya tidak mengenal waktu. Tidak saja di siang hari kala masyarakat sedang istirahat, tetapi hingga malam hari dan di waktu sahur. (bug)

(Suara NTB/bug)

MAINAN PELEDAK – Kasatpol PP KSB Agus Hadnan menunjukkan mainan peledak buatan tangan yang meresahkan masyarakat KSB khususnya Kota Taliwang di Bulan Ramadhan ini.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Seorang Kakak Diduga Hamili Adiknya Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus persetubuhan tak lagi mengenal usia bahkan ikatan. Seperti yang terjadi di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang. Seorang kakak menyetubuhi adiknya (satu ibu lain bapak) yang masih dibawah umur hingga hamil. Bahkan dari perbuatan tersebut telah lahir seorang bayi laki-laki.

Informasinya, perbuatan tersebut sudah diketahui sejak 25 Desember lalu. Namun baru dilaporkan ayah korban yang berinisial AB, warga Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Kamis (9/6) lalu ke pihak kepolisian.

Kehamilan putrinya sebut saja Bunga (nama samaran) diketahui pelapor dari salah

seorang kerabatnya. Betapa terkejutnya pelapor saat mengetahui yang melakukan hal tersebut adalah DIS (20), kakak korban dari satu ibu. Yang mana baik korban, pelaku ataupun pelapor tinggal satu rumah.

Guna memastikan hal tersebut, pelapor memanggil bidan desa setempat untuk memeriksa korban. Dari hasil

pemeriksaan, korban dinyatakan hamil. Pelaporpun mencari DIS, yang ternyata sudah kabur meninggalkan rumah.

Ayah korban terus mencari pelaku dalam beberapa bulan.

Sementara kasus persetubuhan tersebut tidak juga dilaporkan ke polisi. Korbanpun melahirkan anak laki-laki, pada Rabu (8/6) lalu. Sehing-

ga ayah korban melaporkan hal tersebut kepolisi.

Kapolsek Plampang, IPTU Sarjan, Jumat (10/6) kemarin membenarkan adanya laporan tersebut. Dimana kasus tersebut sudah lama terjadi. Namun ayah korban baru melaporkannya Kamis (9/6). “Kasus ini sudah lama diketahui namun baru dilaporkan,” ujarnya.

Disebutkannya, saat ini pihaknya tengah melacak keberadaan pelaku. Yang mana pelaku diduga kabur ke rumah kerabatnya di Kabupaten Bima. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat

Polres Bima untuk mengungkap keberadaan pelaku.

“Kami tengah melacak keberadaan pelaku, termasuk sudah berkoordinasi dengan aparat Polres Bima. Karena diduga yuang bersangkutan kabur ke rumah kerabatnya di sana,” pungkas Sarjan.

Sejauh ini, terhadap kasus ini pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah saksi.

Namun untuk korban sendiri belum dimintai keterangan lantaran kondisinya yang tidak memungkinkan. Setelah kondisinya membaik baru akan dimintai keterangan. (ind)

Tiga Terduga Pelaku Pembakaran di Pulau Moyo Diamankan Polisi

(Suara NTB/ist)

DIHANTAM OMBAK - Kondisi rumah warga yang dihantam ombak pasang di desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang.

Ombak Pasang Terjang Rumah Warga Taliwang (Suara NTB)Ombak pasang setinggi sekitar 6 meter yang terjadi di pantai desa Air Kangkung kecamatan Sekongkang, Kamis (9/6), telah merusak dan meluluh lantakkan rumah warga setempat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ombak pasang yang terjadi sekitar pukul 12.30 wita itu, telah merusak tiga rumah warga dan memaksa 15 kepala keluarga (KK) dievakuasi dari pesisir pantai.

“Kejadiannya kemarin (Kamis, red). Jadi sekarang warga yang ada di pesisir pantai desa Ai Kangkung sudah kita evakuasi,” jelas Kasi Kedaruratan BPBD KSB Sahabudin kepada wartawan, Jumat (10/6).

Ia menuturkan, saat ombak menerjang, warga sempat mencoba menyelamatkan barang-barang berharganya.

Hanya saja, alih-alih berhasil justru salah seorang warga

yang rumahnya hancur mengalami luka akibat dihantam kayu material rumah yang dibawa hanyut ombak.

“Untungnya hanya luka ringan. Tapi barang-barang di tiga rumah yang hancur hanya sedikit yang bisa diselamatkan,” terang Sahabudin.

Warga yang dievakuasi sementara ini, ditempatkan di rumah warga lainnya. Sahabudin mengatakan, BPBD telah menyalurkan bantuan bagi warga korban berupa logistik makanan siap saji sejak hari kejadian. “Kami juga sudah siapkan tenda pengungsian siapa tahu dibutuhkan. Tapi sejauh ini belum ada permintaan baik dari pemerintah desa maupun kecamatan,” paparnya.

Ombak pasang yang terjadi di sekitar perairan pantai selatan ini tidak saja terjadi di kecamatan Sekongkang. Di pantai Maluk juga dilaporkan beronjong pantai salah satu destinasi wisata di KSB ini juga mengala-

mi kerusakan, akibat diterjang ombak pasang yang terjadi di hari yang sama (Kamis, red).

Diakui Sahabudin, berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kondisi gelombang lautan saat ini meninggi karena terjadinya fenomena alam.

“Jadi ini bukan dikarenakan gempa yang memang sempat terjadi di sekitar waktu yang sama. Ini karena memang faktor alam lain,” timpalnya.

Akibat kondisi itu, Sahabudin mengaku, pihaknya telah menetapkan siaga bencana untuk seluruh wilayah pesisir KSB. Dalam waktu seminggu ke depan pihaknya akan melakukan patroli rutin ke seluruh pesisir pantai untuk meminta warga agar menjauhi pantai jika terjadi gelombang besar.

“Di Pantai Poto Batu dan Balad yang kita fokuskan. Karena di sana, terutama pada sore hari banyak warga yang datang bermain,” tukasnya.(bug)

Perbaikan Pabrik Es Poto Tano Tunggu Teknisi Taliwang (Suara NTB) Hingga kini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum bisa menuntaskan perbaikan pada unit produksi pabrik es yang ada di Kecamatan Poto Tano.

Perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 lalu, tidak dapat memberikan jaminan jika pabrik es yang dibangun sekitar tahun 2008 itu bisa mulai dioperasikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, kerusakan yang dialami unit produksi pabrik es itu terletak pada bak penampungannya. Meski sekarang ini telah diperbaiki, sayangnya teknisi yang akan menyambungkan kembali bak penampungan dengan seluruh komponen mesin belum juga dapat didatangkan dari pulau Jawa.

“Semuanya sudah selesai.

Tapi berhubung teknisinya belum bisa datang dari Bekasi, maka sementara waktu kita tidak bisa mengoperasikannya,” ungkap Kabid Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan DKPP, Zainal Arifin, SP kepada wartawan, Jumat (10/6).

Ia mengatakan, pasca perbaikan tahun 2015 lalu ternyata ditemukan bak penampung air unit produksi mengalami kebocoran. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasinya, termasuk memanfaatkan geo membran yang biasa digunakan untuk melapisi lahan tambak udang.

Tetapi tidak berhasil. Terakhir solusi lain diambil yakni dengan mengganti bak menggunakan bahan fiber dan kebocoran pun dapat diatasi.

“Nah sekarang itu sudah

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus pembakaran dan pengerusakan mes dan excafator yang terjadi di Pulau Moyo beberapa bulan lalu menuai titik terang. Mengingat sedikitnya tiga orang terduga pelaku diamankan Polisi. Masingmasing berinisial M, A, dan F. Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Jumat (10/6) kemarin membenarkan adanya diamankan tiga orang terduga pelaku pembakaran dan pengerusakan tersebut. Pihaknya mengamankan M dan A terlebih dahulu Kamis (9/6) malam. Keduanya diamankan saat tengah berada di wilayah Sumbawa. Kemudian menyusul diamankan terduga pelaku dengan inisial F. “Berdasarkan pemeriksaan saksi sebelumnya serta alat bukti yang ada, yang bersangkutan diduga merupakan tersangka atau pelaku pembakran dan pengerusakan tersebut,” ujarnya.

Menurut Kapolres, dari hasil pengembangan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah terduga pelaku sebagai saksi. Namun tidak mengindahkan panggilan. Begitupula saat dilayangkan panggilan kedua. Sehingga pihaknya melayangkan panggilan ketiga sekaligus melaksanakan upaya paksa.

Dari hasil pengembangan, sebut Kapolres, yang bersangkutan hanya ikut-ikutan dalam aksi. Sementara untuk provokator serta dalangnya masih didalami pihaknya.

Saat ini pihaknya sudah mengantongi identitas terduga pelaku lainnya. Dimana dalam peristiwa tersebut terdapat belasan pelaku yang melakukan aksi. “Nama-namanya sudah ada di kita. Tinggal nanti bukti dan saksi pendukung yang menyatakan,” tukasnya.

Untuk itu, Kapolres menghimbau masyarakat setempat dapat bekerjasama dengan

baik. Dengan memenuhi panggilan ketika pihaknya melayangkan surat panggilan.

Seperti diberitakan, pembakaran dan pengeruskan sebuah mes dan excapator di Pulau Moyo terjadi beberapa bulan yang lalu. Tepatnya di dusun Stema, Desa Labuan Aji Kecamatan Labuan Badas. Peristiwa tersebut diduga dilakukan sekelompok warga Dusun Arung Santek dan Dusun Brang Kua. Belakangan diketahui, aksi yang dilakukan lantaran permasalahan pembagian uang pembelian tanah di wilayah Dusun Setema sebanyak 90 hektar. Dengan nama SPPT 60 Kepala Keluarga (KK) Dusun Setema. Dalam penjualan, masyarakat mendelegasikan seseorng yang dipercaya. Tanah tersebut dihargai Rp 35 juta perhektar. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 3,150 miliar. Pencairannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 2,15 miliar yang diperuntukkan terhadap 60 KK masyarakat dusun Setema melalui rekening masing-masing. Satu KK mendapatkan Rp 34 juta. Mendengarkan adanya proses pembelian tanah, warga di dusun lain yakni Dusun Brang Kua dan Arung Santek meminta jatah. Dalam hasil musyawarah yang dihadiri Ketua BPD, Ketua LPM dan unsur Kadus Brang Kua dan Arung Santek, disepekati untuk pembagian sisa pembayaran tanah sebanyak 1 miliar diberikan kepada 197 KK dua dusun.

Uang tersebut kemudian diserahkan investor pembeli kepada orang yang dipercaya warga dua dusun. Namun uang tersebut hanya Rp 900 juta yang dbagikan. Masing-masing KK Rp 4 juta. Sisa Rp 100 juta diberikan kepada oknum tertentu.

Hal inilah yang membut keberatan warga dua dusun.

Lantaran menganggap sisa pembayaran masih berada di investror. Sehingga melakukan aksi pembakaran dan pengerusakan.(ind)

Rebutan Kantor

Polisi Fasilitasi Dua Kubu DPD Golkar Sumbawa

(Suara NTB/bug)

PABRIK ES - Pabrik es yang mengalami kerusakan di Kecamatan Poto Tano. Sejauh ini, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB masih terus berupaya melakukan perbaikan unit produksi pabrik es ini. pakai fiber. Tapi berhubung teknisinya belum bisa datang, jadi kita belum berani pasang karena butuh alat khusus,” paparnya.

Selain bak penampungan, Arifin mengklaim, kondisi unit produksi pabrik es Poto Tano sudah benar-benar siap dioperasikan. Termasuk mesin pembangkitnya yang sudah normal seluruhnya. “Kalau mesinnya sudah tidak ada masalah. Bahkan kita siapkan juga sumber listriknya dari PLN,” klaimnya.

Terlepas belum siapnya unit produksi pabrik es Poto Tano, Arifin mengungkapkan, sebenarnya saat ini telah ada pihak ketiga yang berminat mengelolanya. Pihak ketiga itu katanya, sudah memberikan sinyal akan mengelola sepenu-

hnya pabrik es tersebut.

“Sekarang pun mereka sudah mau membuat MoU (kesepakatan) dengan pemerintah. Tapi kami minta jangan dulu karena pabriknya belum siap dioperasikan. Makanya kita sedang upayakan secepatnya teknisi datang memperbaikinya, supaya cepat beroperasinya,” tukasnya.

Untuk menyempurnakan pabrik es Poto Tano itu Pemda KSB tahun ini masih akan menggelontorkan sejumlah anggaran. Arifin menyebutkan, program untuk pabrik es itu pada tahun ini dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan pabrik. “Nanti akan kita perbaiki dan lengkapi bangunan pabrik es itu supaya lebih baik lagi kondisinya dari sekarang,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kedua kubu kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Sumbawa menggelar pertemuan yang difasilitasi Polres Sumbawa di ruang Kasat Intelkam, Jumat (10/6) kemarin.

Pertemuan tersebut dilaksanakan menyusul adanya pemanfaatan gedung Golkar oleh salah satu kubu di jalan Garuda Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. Hasilnya, diperoleh sebuah kesepakatan.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menyampaikan pertemuan yang dilakukan berjalan dengan baik. Kedua belah pihak telah menyepakati dan menahan diri masing-masing.

“Alhamdulillah kedua belah pihak memahami dan legowo. Serta sama-sama memiliki semangat dalam menjaga keamanan dan kondusifitas daerah. Sehingga tidak terjadinya benturan di kemudian hari,” ujarnya.

Untuk sementara, kata Kapolres, Kantor DPD Golkar distatusquokan. tidak ada yang menduduki ataupun menguasai. Artinya kedua belah pihak bisa memanfaatkan kantor tersebut apabila menggelar pertemuan yang berkaitan dengan partai. Ten-

tunya harus dikomunikasikan antar kedua kubu.

Guna menjaga komitmen kedua belah pihak, Kapolres akan tetap menurunkan anggota untuk melakukan pemantauan baik terhadap kedua kubu ataupun di Kantor DPD Golkar.

Untuk diketahui, pertemuan tersebut langsung dipimpin Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, didampingi Kasat Intelkam, AKP Yunus Lobar, SH. Dan dihadiri dari kedua kubu yakni Dr. Drs. A. Rahman Alamudy, S.H., M.Si dan H. Farhan Bulkiyah SP. Kemudian dua orang dari unit politik Intelkam juga ikut menyaksikan. Yakni Brigadir Lalu Eka dan AIPDA Suratman.

Sebelumnya, kedua kubu saling klaim sebagai kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Sumbawa yang sah. Atas hal tersebut, terjadi penguasaan Kantor DPD Golkar oleh Kubu H. Farhan Bulkiyah, SP. Kemudian mengundang reaksi kubu Dr. Drs. A. Rahman Alamudy.

Guna mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Sumbawa menghubungi kedua belah pihak untuk dilakukan fasilitasi dengan melakukan pertemuan. (ind)

Gandeng BPKP, Sumbawa Terapkan Aplikasi SIMDA Pendapatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendapatan dan Pegelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa segera menerapkan aplikasi SIMDA khusus pendapatan. Kerjasama dengan BPKP Mataram. Sehingga nantinya dapat diperoleh

data valid dan akurat tentang pendapatan.

Sebagaimana disampaikan Kepala DPPK Sumbawa, Drs. H. Baharuddin M.M, kerjasama ini dalam rangka mempercepat atau mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pembaharuan

data. Sebab dengan penerapan SIMDA ini, maka tidak ada lagi kesulitan dalam menghimpun data. Sehingga berapa target yang terealisasi maupun berapa tunggakan atau piutang yang harus dipastikan sebagai laporan yang masuk dalam LKPD setiap

tahunnya.

Baharuddin mencontohkan beberapa jenis penerimaan sebagai pendapatan daerah.

Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini ditangani DPPK. Melalui aplikasi dimaksud, dapat diketahui langsung berapa nilai peneri-

maan yang sebenarnya dari PBB. “Begitu juga dengan pendapatan lain. Semua jenis pendapatan masuk dalam aplikasi ini, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk akurasi data Pemkab,” terangnya. (arn)

(Suara NTB/ind)

DIFASILITASI - Kedua kubu DPD Partai Golkar Sumbawa saat difasilitasi oleh Kapolres Sumbawa, didampingi Kasat Intelkam Polres Sumbawa, Jumat kemarin.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Halaman 7

Polisi-BPBD Simulasi Penyelamatan Korban Tenggelam

(Suara NTB/uki)

SAFARI RAMADHAN - Suasana Safari Ramadhan Wakil Bupati Bima, di Kecamatan Sanggar, Kamis (9/6).

Safari Ramadhan di Kecamatan Sanggar

Wabup Ajak Warga Dukung Investasi Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan HM Noer, meminta warga mendukung investasi. Sebab, banyak investor ingin menanamkan modal di Kabupaten Bima. Namun, banyak kendala yang dihadapi, salah satunya kurang dukungan masyarakat.

“Kita sangat butuh investor. APBD tidak bisa diandalkan untuk membangun Kabupaten Bima,” ucapnya di depan sejumlah Kepala Desa (Kades) dan camat di Kecamatan Sanggar, Kamis (9/6).

Orang nomor dua di Kabupaten Bima itu berkunjung ke Sanggar dalam rangka safari Ramadhan. Kegiatan tersebut banyak dimanfaatkan, salah satunya untuk menjaring aspirasi warga setempat.

“Saya sudah katakan jika membangun daerah tidak bisa mengandalkan APBD. Melainkan harus mendatangkan sumber lain seperti investasi,” katanya Wabup menjelaskan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kecamatan Sanggar dan Tambora sangat melimpah. Hanya saja, potensi tersebut belum bisa dikelola dengan baik.

“Investasi bukan untuk mencari kekayaan kita.

Melainkan untuk meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia menilai, jika investasi berhasil masuk dan bisa melakukan kegiatannya. Maka sudah pasti tenaga dan para pekerja nanti merupakan masyarakat setempat. “Belum lagi bantuan, sumbangan dan pembangunan,’’ ujarnya.

Dahlan menambahkan, Pemkab memiliki niat agar Festival Tambora 2017 mendatang menjadi tuan rumah. Untuk ia meminta, masyarakat Sanggar dan Tambora mendukung niat tersebut, dengan menunjukan mulai dari penataan lingkungan hidup sekitar.

“Kita akan perjuangkan pembangunan infrastrukturnya. Tapi yang lebih penting kesiapan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Warga Rababaka Kecamatan Woja korban tenggelam yang sedang mandi di bendungan Rababaka berhasil diselamatkan aparat Polres dan BPBD Dompu dengan perahu karet. Penyelamatan korban tenggelam ini berlangsung dramatis dan langsung ditangani di pinggir sungai.

Kasat Sabhara Polres Dompu, Iptu I Komang Astrawan kepada Suara NTB, Jumat (10/6) kemarin, mengungkapkan, penyelamatan korban tenggelam di bendungan Rababaka ini bagian dari simulasi latihan penyelamatan korban tenggelam.

Latihan ini sengaja dipilih di Bendungan Rababaka kendati saat ini memasuki musim kemarau. “Korban tenggelam itu tidak mengenal waktu musim hujan atau kemarau,” katanya.

Simulasi difokuskan pada cara – cara penyelamatan korban tenggelam. Mulai dari proses pencarian, proses evakuasi korban hingga penanganan. “Ini dilakukan agar anggota yang tergabung dalam tim evakuasi bencana bisa respek terhadap setiap bencana yang terjadi, khususnya penanganan korban tenggelam,” ungkapnya.

Simulasi penanganan korban tenggelam di Bendungan Rababaka ini melibatkan anggota Sabhara, Brimob, dan BPBD Dompu. Beberapa peralatan penyelamatan seperti perahu milik Sabhara dan Brimob diturunkan dalam simu-

(Suara NTB/ula)

EVAKUASI - Anggota Sabhara Polres Dompu saat melakukan evakuasi korban tenggelam di Bendungan Rababaka Kecamatan Woja, Jumat (10/6). lasi penanganan korban tenggelam.

Astrawa juga mengatakan, situasi saat ini sudah sulit

diprediksi. Kendati sudah masuk musim kemarau, tapi hujan masih tetap turun deras. Hujan juga terjadi secara

tidak terduga di sejumlah titik, sehingga petugas dituntut siaga dalam menghadapi setiap kejadian yang timpul.

“Walaupun yang kita lakukan masih fokus pada penanganan korban bencana banjir,” ungkapnya. (ula)

Diduga Main Judi

Lima Warga Diamankan Patroli Koramil Dompu (Suara NTB) Puasa Ramadhan tidak juga membuat sebagian warga di Kecamatan Pekat untuk berhenti berjudi. Kondisi ini membuat jajaran TNI melakukan patroli untuk menekan judi di daerah setempat. Lima warga Pekat berhasil diamankan karena kedapatan judi biliar di Kadindi Atas, Kamis (9/6) malam.

(Suara NTB/uki)

TERJUAL - Bawang Merah milik Poktan yang sudah terjual dan akan dibawa ke Gudang Bulog, Jumat (10/6).

Bawang Milik Poktan Dibeli, Tapi Tak Sesuai MoU Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 40 ton bawang kelompok tani akhirnya kembali diserap. Namun tidak dengan harga yang ada dalam Memorandum of Understanding alias MoU. Perkilogram bawang kelompok tani diambil dengan harga Rp 18.500. Sementara dalam MoU, harga perkilogram bawang Rp 20.000.

Ketua Poktan, Mustakim, mengaku pasrah dengan hal tersebut. Ia merelakan bawangnya terjual dengan harga Rp 18.500 perkilogram. Meski rugi, Mustakim mengaku tidak jadi masalah. Yang ia pikirkan adalah kondisi bawang yang dikhawatirkan akan membusuk.

“Kalau berbicara rugi, ya kami rugi. Tapi dari pada bawang kami busuk, tidak apalah,” katanya Jum’at (10/6).

Diakuinya, bersama poktan lain mereka bersepakat menjual bawang dengan harga tersebut. Jika tidak, mereka khawatir saat panen raya nanti stok bawang makin menumpuk.

Sehingga akan mempengaruhi harga bawang.

“Kami memikirkan nasib petani juga. Bulan Juni dan Juli puncak panen bawang. Kami tidak ingin kondisi ini berimbas pada harga bawang nanti,” terangnya.

Kepala Bulog Sub Divre II Bima Raden Guna Dharma mengakui, terkait pembelian bawang petani yang sempat terhenti, Raden menuturkan hal itu telah diselesaikan. Sisa kuota bawang 272 ton akan diserap. Namun lebih selektif, dengan kualitas kering askip dan grade A. Diluar grade A, maka harga akan dipotong.

Diakuinya, berdasarkan hasil rapat antara Dir Operasi Pelayanan Publik (OPP), Kepala Dinas Pertanian NTB, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, kelompok tani dan juga pengumpul bawang, disepakati harga bawang perkilogram Rp 16.480. Serta melalui tahapan sortir terhadap bawang yang akan dibeli.

“Itu harga yang disepakati kemarin. Bawang pun harus sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Tim Pusat,” ujarnya.

Pikirkan Arah Pasar Pemerintah Kabupaten Bima jangan hanya mewajibkan petani untuk menanam bawang. Namun tidak memikirkan kemana bawang tersebut akan dipasarkan. Alhasil, harga bawang anjlok dan petani pun dirugikan.

Raden Guna Dharma mengatakan, Bulog diberikan penugasan untuk menyerap bawang petani. Namun tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh infrastruktur dan sarana lain. Seperti tempat menyimpan bawang dalam waktu yang lama.

“Pemerintah harus serius memikirkan kemana bawang akan dipasarkan. Jika tidak, nanti masyarakat tidak akan mau tanam bawang lagi. Meski diberikan bantuan bibit,” jelasnya, Jum’at (10/6).

Raden mengaku, Bulog di daerah hanya sebagai pelaksana. Serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perintah dari Pemerintah Pusat. Bulog daerah tidak berhak menentukan harga dan kualitas bawang. Karena itu merupakan wewenang dari Tim Pusat yang diberi tugas oleh Direksi.

“Kami tidak punya kebijakan apa-apa, karena hanya sebagai pelaksana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi bawang yang menumpuk akan berpengaruh terhadap harga bawang saat panen raya nanti.

Sesuai dengan hukum pasar, stock melimpah maka harga akan turun. Sedangkan saat stok berkurang, harga akan melambung tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mencari solusi . Sehingga harga bawang tidak anjlok saat panen raya nanti.

“Mulai sekarang pemerintah harus sudah mulai memikirkan solusinya. Jangan hanya menyerahkan semuanya ke Bulog. Kasian petani,” pungkasnya. (uki)

Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Asep Rahmat kepada Suara NTB, Jumat (10/6) kemarin, mengatakan, di Kecamatan Pekat diduga banyak warga yang suka main judi termasuk menggunakan permainan biliar. Untuk menekan itu, pihaknya melakukan patroli dari Desa ke Desa yang dicurigai sebagai tempat bermain judi biliar.

“Anggota Koramil kita lakukan patroli di tempat main biliar. Saat anggota kita tiba, banyak diantaranya memilih kabur. Tapi saat di Kadindi Atas, kita temukan beberapa

warga yang main judi biliar dan langsung kita amankan dengan barang bukti (BB) uang, bola biliar, stik dan kartu reminya,” kata Asep Rahmat.

Lima warga Kadindi Atas Kecamatan Pekat yang diamankan anggota patroli Koramil Pekat di kediaman AW (60) warga setempat. Selain AW, juga diamankan Jr, Sm, Ar guru SMPN 7 Pekat warga Kadindi Atas dan Jml tukang baru warga Matua Kecamatan Woja. Kelima warga ini langsung diserahkan ke Polsek bersama barang bukti (BB) untuk proses lebih lanjut.

“Kita akan terus lakukan patroli termasuk untuk wilayah lain untuk menekan judi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Kapolsek Pekat, Ipda Suswantoro yang dihubungi terpisah, mengakui kelima warga Kadindi Atas yang diamankan patroli Danramil Pekat sudah diamankan pihaknya bersama barang bukti (BB). Pihaknya pun masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan terhadap para saksi. “Kita juga masih menunggu Dandim, apakah para pelaku akan diproses lebih lan-

Dikira Granat, Ternyata Korek Gas Bima(Suara NTB) – Bandara Sultan M. Salahuddin Bima, Kamis sore (9/6) dihebohkan dengan ditemukannya benda yang menyerupai granat. Benda tersebut diletakkan di atas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada di lingkungan bandara.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sekitar pukul 16.20 wita salah seorang warga menemukan benda yang diduga granat.

Hal tersebut langsung dilaporkan ke petugas keamanan bandara.

Oleh keamanan bandara, melanjutkan laporan ke Polsek Bandara.

Kemudian barang diamankan dan dibawa ke Polres Bima.

Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, AKP Erikson SIK membenarkan adanya kejadian itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata

bernda tersebut bukan granat.

Melainkan korek gas yang bentuknya seperti granat.

“Kemarin warga sempat dihebohkan dengan penemuan benda yang menyerupai granat. Setelah di cek, ternyata benda itu adalah korek gas,” ucapnya dalam press release di ruang tunggu Polres Bima, Jum’at (10/6).

Dikatakannya, pemilik barang tersebut masih diselidiki. Berdasarkan rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV), pemilik tidak sengaja meninggalkan benda tersebut. Benda itu tertinggal karena kelalaian, tidak ada unsur kesengajaan.

“Jika dilihat dari rekaman CCTV, pemilik benda tidak berniat untuk membuat keonaran,” jelasnya. Erikson menambahkan, barang tersebut

akan dikembalikan kepemiliknya. Karena tidak ditemukan adanya unsur pengancaman dari benda tersebut.

“Sebenarnya untuk ancaman, tidak ada. Tapi heboh karena benda ini mirip dengan granat,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama pejabat perwakilan, Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima, Sutarmin, menjelaskan korek gas tersebut dalam keadaan kosong. Sehingga dianggap aman naik pesawat.

Bahkan jika dilihat dari bungkusan, benda tersebut legal. Karena telah melalui tahapan pemeriksaan barang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. “Barangnya legal dan tidak ada masalah.

Korek gas ini dalam keadaan kosong,”pungkasnya. (uki)

Walikota Serahkan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, HM Qurais H. Abidin menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani (Poktan).

Bantuan yang bersumber dari dana TP APBN maupun APBNP tahun 2016 Kementerian Pertanian RI itu, diserahkan dihalaman Kantor Dispertanak Kota Bima, Jumat (10/6).

Walikota, berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat menbantu petani dan Poktan meningkatkan produktivitas pangan. Sebab saat ini para petani sedng menghadapi semakin banyak tantangan.

“Seperti kelangkaan dan naiknya harga pupuk, harga panen tidak stabil sementara ongkos produksi semakin mahal.

Cuaca atau musim yang tidak menentu kadang menyebabkan gagal panen,” katanya.

Tidak hanya itu, diakuinya semakin langkanya tenaga kerja pertanian karena sudah jarang yang mau menjadi buruh tan.

Serta berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan.

“Dengan adanya bantuan ini, petani dan kelompok tani dapat

(Suara NTB/uki)

ALAT PERTANIAN - Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin menaiki salah satu alat pertanian, sebelum diserahkan langsung ke Poktan, Jumat (10/6). menjadi ujung tombak atau agen pemerintah dalam mendukung program pembangunan pemerintah,” harap Walikota Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kota Bima Ir. Hj Rini Indriati, menyebutkan bantuan alat dan mesin pertanian yang dibagikan tersebut. terdiri dari 20 unit mesin pemipil jagung. Satu unit kendaraan roda tiga, dua unit traktor roda empat, lima unit keg-

iatan irigasi air permukaan.

“Kemudian benih kedelai untuk 500 hektar, Benih padi untuk 500 hektar. Serta satu unit mobil pengangkutdaging untuk Rumah Potong Hewan (RPH),” katanya. Dijelaskannya, 20 unit alat pemipil jagung ini akan diserahkan kepada 20 kelompok yang tersebar di 12 Kelurahan yang ada di Kota Bima. sementara untuk bantuan benih akan diberikan 25 kg perhektarnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

BARANG BUKTI - Anggota Koramil Pekat saat mengamankan barang bukti di arena Biliar di kediaman AW warga Kadindi Atas, Jumat (10/6) dini hari. jut atau hanya dilakukan pembinaan,” kata Suwantoro.

Judi biliar di Kecamatan Pekat diduga banyak dilakukan warga dan beberapa meja

biliar tersebar di beberapa Desa. Warga pun sering gerah dengan permainan biliar, apalagi sering dijadikan arena judi. (ula)

Bank Danamon Diduga Persulit Pengembalian Agunan Dompu (Suara NTB) Bank Danamon Dompu diduga mempersulit pengembalian agunan bank milik mantan nasabahnya, Hj Ramlah warga Soriutu Manggelewa. Sejak pelunasan 25 Mei 2016 lalu, Hj Ramlah merasa dipermainkan untuk mendapatkan pengembalian sertifikat tanah miliknya yang dijadikan agunan pinjaman bank.

Kepada wartawan di kantor Bank Danamon Dompu, Kamis (9/6) kemarin, Hj Ramlah mengatakan, dirinya sudah lima kali ke kantor bank Danamon Dompu. Sesuai janji, pihak Danamon akan mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi barang agunan bank atas pinjamannya 20 Mei 2015 lalu.

Sejak 25 Mei 2016 setelah dilunasi sisa pinjaman, pihak hanya dijanjikan untuk segera mendapat sertifikat tanahnya. “Sekarang alasannya, pimpinan sudah ke Bima. Kita terus dipimpong,” katanya.

Hj Ramlah merupakan nasabah bank Danamon yang mendapat kredit uang tunai Rp 60 juta pada 20 Mei 2015 dengan tempo dua tahun dan cicilan Rp 3.580.000 perbulan. Pada bulan ke-12, 25 Mei 2015 lalu, ia melakukan pelunasan sisa pinjaman. Namun barang jaminan berupa sertifikat tanah di Soriutu Kecamatan Manggelewa, tidak kunjung diserahkan.

“Kalau sertifikat kami ada di sini, kenapa tidak diserahkan juga. Kami butuh sertifikat itu, karena itu

hak kami,” katanya merasa curiga.

Ia mengaku, memilih jalan potong sebelum akhir masa kredit karena tidak ingin terus dibebani dengan besarnya cicilan. Walaupun pihaknya harus mengembalikan seutuhnya cicilan selama 12 bulan sekaligus tanpa ada potongan sedikitpun. “Itu resiko kami karena kami tidak ingin dibebani oleh besarnya bunga,” jelasnya.

Heriadi, bagian Accounting Organizer (AO) Bank Danamon Dompu kepada Suara NTB saat dihubungi, Jumat (10/6) kemarin, mengatakan, sertifikat yang menjadi jaminan Hj Ramlah saat mengajukan pinjaman sudah dikembalikan.

Lamanya proses pengembalian karena nasabah mengambil jalan potong, sehingga harus diuruskan ke kantor pusat. “Dijanjikan memang Kamis kemarin, tapi tidak langsung diberikan karena pimpinan lagi ke Bima,” katanya.

Heri mengakui, Hj Ramlah mengambil jalan potong karena ia meminjam pada bank lain. Jalan potong juga diambil dari pinjaman bank, namun sisa pinjaman baru akan diberikan setelah jaminan sertifikat bisa segera diberikan.

“Mereka juga dituntut pihak bank (tempat pinjaman barunya) untuk menyerahkan bukti sertifikatnya, makanya mereka terlihat tergesa – gesa. Tapi sebenarnya, tidak ada niatan kita menghambat – hambat pengembalian sertifikatnya,” jelasnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Halaman 8

Reses Ir. Made Slamet MM

Berasal dari Masyarakat dan Kembali untuk Masyarakat

(Suara NTB/ndi)

RESES - Made Slamet sedang menyerap aspirasi masyarakat saat melakukan reses tahap II di Lingkungan Tohpati, Kelurahan Cakra Negara Utara, Jumat (10/6).

Mataram (Suara NTB) Kegiatan reses untuk anggota DPRD NTB, sejatinya ditujukan sebagai instrumen untuk menyerap aspirasi masyarakat dan dengan aspirasi itu kemudian, para wakil rakyat diharapkan bisa memperjuangkannya.

Sehingga dengan begitu, arah kebijakan pembangunan dapat benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat paling bawah.

Ir. Made Slamet, MM., salah satu anggota DPRD NTB dari dapil Kota Mataram, sangat menyadari hal tersebut, sehingga

dalam kegiatan reses tahap II itu, ia memanfaatkannya untuk bertemu konstituen yang telah mengantarkannya sebagai wakil rakyat. “Untuk itu sangat penting bagi saya, ibu dan bapak bisa memberikan masukan untuk saya, sehingga bisa saya lakukan sebagai wakil rakyat yang berasal dari masyarakat,” ujarnya di hadapan puluhan masyarakat Lingkungan tohpati, kelurahan Cakranegara Utara, Jumat (10/6).

Salah satu tokoh masyarakat Lingkungan Tohpati, Ramdhan, mewakili masyarakat langsung menyampaikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya belakangan ini masyarakat sangat diresahkan dengan minimnya lampu penerang jalan, di jalan baru Tohpati, Sayang-sayang.

Sehingga akibat dari hal itu menurut Ramdhan seringkali

jalan baru itu dijadikan tempat mesum, transaksi jual beli narkoba dan sebagai tempat pembegalan curanmor. “Untuk itu kami mengharapkan melalui pak Made Salmet untuk bisa membantu agar ada penerangan jalan di jalan baru ini,” ujarnya.

Selain itu diutarakan oleh Ramdhan juga mengenai keberadaan kelompok pemuda di kampung itu yang tidak memiliki kegiatan yang produktif. Dan kelompok-kelompok usaha kecil yang sangat membutuhkan bantuan modal. Untuk itu dengan adanya perhatian dari pemerintah, menjadi harapan Ramdhan agar kelompok-kelompok pemuda dan usaha kecil masyarakat itu kemudian bisa menjadi mandiri.

Menanggapi harapan masyarakat tersebut, Made Slamet berjanji akan memperjuangkannya dengan mengerahkan segala po-

tensi yang dimilikinya, termasuk bersama-sama dengan anggota DPRD Kota Mataram yang berasal dari PDI Perjuangan.

Dalam kesemapatan itu juga Made Slamet menaruh perhatian mengenai lingkungan. Ia mengharapkan masyarakat Lingkungan Tohpati agar tidak menjual tanah mereka. Sehingga di tengah derasnya perkembangan pembangunan di Kota Mataram ini masyarakat kemudian tidak menjadi penonton di daerah sendiri. “Untuk itu, saya harapkan pada bapak ibu sekalian yang punya usaha kecil bisa saya bantu untuk mendapatkan bantuan modal usaha,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga memberikan perhatian serius pada persoalan pendidikan dan kepemudaan. Ia tidak mengharapkan ada anak-anak yang putus sekolah, dan pemuda yang tidak memiliki

(Suara NTB/ndi)

RESES - Made Slamet sedang menyerap aspirasi masyarakat saat melakukan reses tahap II di Lingkungan Tohpati, Kelurahan Cakra Negara Utara, Jumat (10/6). aktifitas. Untuk itu, Made Slamet mengajak masyarakat agar memberikan perhatian serius pada persoalan pendidikan.

“Banyak yang pintar anakanak kita di kampung ini. Saya harapkan jangan sampai ada yang putus sekolah, kita harus

perjuangkan itu. Jikapun kita terhimpit dengan persoalan biaya, mari kita gotong royong bersamasama caranya. Pemuda juga harus bisa produktif dengan cara memiliki kegiatan, sehingga hal itu bisa menghindari dari hal-hal yang negatif,” ujarnya. (ndi/*)

Polisi Bongkar Modus Baru Pengiriman Ganja Mataram (Suara NTB) Polres Mataram berhasil meringkus seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang diduga bandar narkoba jenis Ganja berinisial Y (36).

Ragukan Validitas Data KALANGAN anggota DPRD NTB meragukan validasi data rumah kumuh yang mencapai 60 persen. Sebab selama ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk program rumah kumuh tersebut. Untuk itu, para wakil rakyat di Udayana itu bakalan turun untuk mengecek validitas data tersebut. Karena jangan sampai rumah kumuh tersebut hanya dijadikan proyek oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPRD NTB, H. Nurdin, SH pada Suara NTB. Kalaupun masih terdapat rumah kumuh di NTB, ia meyakini angkanya tidak akan sampai sebesar itu. Karena jika dilihat secara kasat mata saja, masih jauh lebih besar jumlah rumah yang layak huni dibandingkan dengan rumah kumuh.

“Ya, coba kita lihat, kalaupun ada paling itu ada di perkampungan padat dan di daerah-daerah pedalaman.

Ini jangan sampai menjadi jualan untuk sekedar mendapatkan proyek saja. Selain dari usaha masyarakat untuk memperbaiki tempat tinggalnya, pemerintah sudah banyak membantu, jadi masak tidak tidak ada pengaruhnya program-program kita selama ini untuk mengurangi julmlah rumah kumuh itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh politisi Partai Golkar itu, pihaknya bisa mempercayai data itu jika data itu lengkap dengan by name by address. Karena ia tidak menginginkan masyarakat dijual-jual hanya untuk mendapatkan alokasi anggaran. “Kalau begitu terus sampai kapan kita akan bisa keluar dari kemiskinan. Kita sampai kiamat pun akan terus menjadi miskin,” ujarnya.

Jikapun rumah kumuh itu menjadi salah satu indikator dalam pembentuk kemiskinan, jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di NTB saat ini, maka jumlah rumah kumuh tersebut menurutnya angkanya tidak akan mencapai demikian.

Ia menyakini bahwa jumlah rumah kumuh itu tidak akan berbeda jauh dengan jumlah angka kemiskinan. (ndi)

Warga yang tinggal di jalan Amir Hamzah Gang II Lingkungan Karang sukun, Kelurahan Mataran Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berhasil diamankan polisi sekitar pukul 10.45 Wita di jalan raya Raden Mas Panji Anom, kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis ganja kering dengan kualitas super.

Untuk mengelabuhi petugas, pelaku membungkus Barang Bukti (BB) menggunakan lakban warna cokelat dan lakban warna putih. Dari lakban warna coklat polisi mendapatkan 32 bungkus ganja. Dengan berat kotor 3,160 gram. Sementara dari lakban putih polisi mendapatkan 17 bungkus ganja dengan berat kotor 1,360 gram. Sehingga total berat kotor seberat 4,790 gram. Barang bukti tersebut kemudian dimasukkan dalam sebuah Jeriken yang ditutup menggunakan triplek dan dipadatkan dengan dedak (makanan ayam).

Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto dalam kepada wartawan, Jumat (10/6) mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan setelah ada informasi dari masyarakat. Mendapat informasi tersebut Satres Narkoba yang dipimpin lansung Kasat Narkoba AKP Purbo Wahono langsung mengikuti pelaku. Setelah sampai di TKP polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Tetapi penangkapan tersebut tidak berjalan mulus. Pasalnya pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan Nopol DR 3262 CP berhasil kabur. Setelah kejar-kejaran dengan petugas akhirnya pelaku terjatuh dari motornya dan lansung diamankan untuk proses lebih lanjut.

Disebutkan Kapolres, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, barang tersebut berasal dari Aceh. Kemudian barang tersebut dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi tetapi tidak menggunakan alamat sebenarnya. Artinya dalam pengiriman ini di desain sedemikian rupa yang membawa beda dan yang

(Suara NTB/ils)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram, Heri Prihanto saat menunjukkan barang bukti kepada wartawan Jumat kemarin. menerima juga beda. Sehingga membuat petugas yang ada kebingungan. Kemudian barang tersebut dibawa menuju Senggigi karena sudah ada yang meminta disana. Selain itu, pelaku juga mengakui sudah tiga kali melakukan bisnis tersebut. “Kalau melihat barang bukti yang ada tidak mu-

ngkin hanya sebagai pengecer saja otomatis bandar lah, barangbarang tersebut dihargai Rp 2 juta perkilonya,” ungkapnya.

Tentunya lanjut Kapolres, dalam hal ini pihaknya tidak melihat jumlah harga dari barang tersebut. Tetapi efeknya dari barang tersebut karena bisa meng-

ganggu dan merusak generasi muda bangsa. Sementara itu yang bersangkutan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 nomor 35 tahun 2009. Dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 800 juta sampai dengan Rp 8 miliar. (ils)

Sepotong Kurma di Rutan Mapolda Puluhan pria berbalut gamis duduk bersila berhadapan-hadapan. Di gang sempit pemisah sel di ruang tahanan Mapolda NTB, mereka khidmat mendengarkan ceramah jelang waktu berbuka tiba.

TAK ketinggalan para tahanan wanita yang lengkap bermukena juga duduk di gang yang sama.

Sesekali mereka mengangguk ketika diajak memohon ampun kepada Sang Pencipta. 42 tahanan Polda NTB Kamis (9/6) lalu mengadakan buka bersama. Ketika kumandang Azan Magrib tiba, para tahanan lahap menyantap kurma dan bubur kacang hijau sebagai hidangan pembuka.

Semua larut dalam suasana khidmat laiknya keluarga.

Melalui momen itu, Direktur Direktorat Tahanan Titipan dan Barang Bukti Polda NTB, AKBP Raden Dekky Subagyo, SH, MSi menyerahkan sejumlah peralatan salat. Diantaranya, 20 Alquran dan 15 sajadah. “(Perlengkapan salat) Itu pesan

(Suara NTB/ndi)

Tetap Waspada SETELAH berhasil meringkus diduga bandar narkoba jenis ganja yang menggunakan jasa ekspedisi, Polres Mataram mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan praktik tersebut. Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jumat (10/6) mengatakan, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat. Untuk tidak menerima barang kiriman tanpa dikenal baik itu nama penerima maupun nama pengirimnya. Megingat hal tersebut merupakan modus baru yang saat ini digunakan oleh para bandar narkoba dalam melancarkan aksinya. Biasanya orang-orang yang memiliki niat jelek langsung mengalamatkan paket tersebut kepada orang lain yang tidak disebutkan namanya. “Makanya harus hati-hati, modus inilah yang dipake sama pelaku Y (36) ini karena namanya beda dan alamatnya pun di samarkan,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga tetap menghimbau kepada jasa ekspedisi untuk melakukan pengawasan. Tetapi mungkin tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat mereka juga memiliki keterbatasan.

Mungkin keterbatasan alatnya sehingga tidak bisa mendeteksi barang apa yang ada di dalam kiriman yang ada. “Kalau menghimbau kami sudah lakukan bahkan sudah ada MoU dengan pihak ekspedisi. Tetapi karena pihak ekspedisi nemiliki keterbatasan jadi kita tidak bisa memaksa,” s e b u t kapolr e s . (ils)

Bapak Kapolda. Juga karena mereka (tahanan) yang minta agar ditambah,” ujarnya.

Ruang tahanan Polda NTB memiliki daya tampung ideal 45 orang. Hingga acara berbuka puasa bersama lalu, rutan itu dihuni oleh 42 tahanan. 23 tahanan narkoba, 16 tahanan tersangka kasus pidana umum, dan 4 tahanan tersangka kasus pidana khusus. Dari sejumlah total tahanan itu, empat diantaranya tahanan wanita.

Sore itu, semua berbaur menjadi satu dalam satu bingkai silaturahim yang sama, antara polisi dan tahanan, dan antara tahanan dengan tahanan.

Seperti UM dan NN contohnya.

UM yang ditahan sejak 7 Mei lalu diduga mucikari itu sudah

tampak akrab dengan NN yang baru saja ditahan sepekan kemarin. NN ditahan karena diduga terjerat kasus ITE. Sama halnya dengan AW (47) yang ketika ditangkap pada Senin (23/5) silam mengenakan pakaian gamis bersongkok putih.

Warga Ciamis, Bogor yang ditahan akibat diduga menyelundupkan lobster itu akrab dengan sesama tahanan lainnya. “Ini momen bulan Ramadhan. Ini salah satu proses kita mewujudkan humanisme itu,” jelas Dekky.

Ia mengejewantahkan sejumlah perintah pimpinan Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, yang bahkan setiap sebelum salat Ashar selalu menyempatkan diri menjenguk para tahanan. “Pimpinan minta dipasangkan kipas. Atapnya dilapis spandek. Dan sumur bor untuk ketersediaan air,” ujarnya menunjukkan perhatian Kapolda NTB terhadap memanusiakan manusia di dalam tahanan. “Terma-

(Suara NTB/why)

BUKA BERSAMA – AW (berdiri tengah), tersangka penyelundupan lobster via BIL bersiap salat Magrib usai buka bersama di ruang tahanan Mapolda NTB, Kamis (10/6). suk penambahan peralatan salat itu tadi.”

“Untuk menjaga psikologi tahanan. Agar bagaimana mereka siap menjalani proses hukum selanjutnya,” papar Dekky. Namun itu pun belum cukup. Ia

mengungkapkan Polda NTB kini sedang memulai pembangunan gedung ruang tahanan khusus berkapasitas 120 orang.

Agar penanganan tahanan titipan dapat lebih manusiawi dari sekarang. (why)

(Suara NTB/ils)

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Halaman 9

PDAM Giri Menang, Global FM Lombok dan Suara NTB Berbagi Takjil Dalam hadits Sahl bin Sa’ad As-Sâ’idy radhiyallâhu ‘anhumâ Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya, di surga, ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyân. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melewatinya, kecuali mereka.”

(Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

Diterimakah Amal Ibadahku?

(Suara NTB/ist)

Najamudin, S.Sy., S.Pd.I (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) dan dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram) SETIAP orang muslim pasti berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Namun, apakah ada yang tahu bahwa amal ibadahnya diterima di sisi Allah? Tentu tidak ada yang pernah tahu, apakah amal ibadahnya diterima atau tidak. Setiap orang hanya dituntut berusaha agar bagaimana supaya diterima amal ibadahnya. Hanya saja, kebanyakan orang di dalam usahanya terkadang tidak melalui rel yang tepat bahkan keliru. Lalu bagaimana upaya kita agar amal ibadah itu dapat diterima?

Perumpaan seseorang yang beramal ibadah agar dapat diterima oleh Allah itu seperti seseorang yang mengirim surat kepada orang lain. Agar dapat surat itu sampai kepada orang yang dituju, maka ada dua perkara yang harus diperhatikan, yaitu harus benar atau tepat tujuan alamat surat tersebut dan cara menulis alamat surat harus benar atau sesuai. Oleh karena itu, agar amal ibadah dapat diterima, maka harus tepat alamat tujuannya yaitu kepada Allah SWT dan cara amal ibadah itu dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Meluruskan tujuan amal ibadah merupakan sesuatu yang sangat prinsipil. Sampai atau tidak, diterima atau ditolak amal ibadah kita sangat ditentukan oleh tujuan atau niat yang mendasari amal ibadah tersebut. Hal itu dapat dengan jelas dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 5: “Hanya kepada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan”.

Oleh karenanya, tidak dibenarkan seseorang melaksanakan amal ibadah kepada Allah, di samping itu juga ditujukan kepada selain Allah. Hal tersebut telah jelas dan tegas dilarang oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36: “Dan beribadahlah hanya kepada Allah semata dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun”. Oleh karena itu, setiap orang akan memperoleh ganjaran dari apa yang dikerjakannya berdasarkan tujuan atau niat yang menggerakkannya. Sebagaimana Nabi bersabda yang bersumber dari sahabat ‘Umar bin Khattab: “Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya semata, dan setiap orang akan mendapat ganjaran berdasarkan niatnya semata…”.

Maka dari itu, apabila ibadah kita diniatkan semata kepada Allah, maka insya Allah akan diridhoi oleh-Nya dan akan mendapat ganjaran berupa surga. Dan sebaliknya, apabila ibadah kita diniatkan kepada selain Allah, maka pasti akan ditolak oleh-Nya dan akan mendapat ganjaran berupa neraka.

Selanjutnya, setelah benar dan yakin niatnya ditujukan hanya kepada Allah, cara melaksanakan amal ibadah yang ditujukan kepada Allah tersebut juga harus benar atau sesuai dengan tuntunan. Tuntunan yang dimaksud adalah ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang termuat dalam sunnah-sunnahnya yang shahih dan maqbulah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda: “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama (ibadah) yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ibadahnya tertolak”. Oleh karena itu, tidak ada tawar menawar dalam persoalan ibadah ini. Artinya, tata cara ibadah menurut ajaran Nabi itu merupakan harga mati.

Tata cara ibadah itu tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi tanpa ada tuntunan syari’atnya.

Dengan demikian, marilah kita berupaya meluruskan niat dalam segala amal ibadah kita dan mengikuti petunjuk Nabi yang telah diajarkannya, agar seluruh amal ibadah kita diridhoi dan mendapat ganjaran yang mulia. Amin!

PDAM Giri Menang bekerjasama dengan Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB berbagi takjil di depan Kantor PDAM Giri Menang Cabang Gunungsari, Jumat (10/6) sore. Acara berbagi takjil ini merupakan bagian dari memeriahkan HUT PDAM Giri Menang yang ke 36 dan kegiatan sosial di bulan Ramadhan. Tampak dalam gambar Tim dari PDAM Giri Menang dan Tim dari Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB membagikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan yang sedang melintas di depan Kantor PDAM Giri Menang Cabang Gunungsari.

Promosi Wisata Halal

Disbudpar NTB Gelar Pesona Ramadhan Selama Sepekan Mataram (Suara NTB) Momentum Ramadhan dijadikan sebagai ajang promosi wisata halal NTB. Bebagai macam kegiatan akan dilangsungkan selama sepekan di Taman Budaya NTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB juga melakukan sejumlah lomba untuk memeriahkan acara tersebut.

“Kegiatannya dari tanggal 20-27 bulan ini. Banyak lomba dan pendaftaran para peserta dapat dilakukan di kantor Disbudpar NTB,” kata Kepala Disbudpar NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (10/6).

Beberapa lomba yang diselenggarakan di antaranya fashion show, bazar ramadhan, fes-

tival bedug, Pesona 1000 Masjid, kontes foto, lomba menulis sejarah Islam dan lomba kaligrafi. Semua lomba yang dilakukan untuk mendukung wisata halal yang telah menjadi brand pariwisata NTB. Peserta kegiatan ini berasal dari semua orang dari semua daerah yanga da di NTB, sehingga semua lapisan masyarakat dapat

berpartisipasi dan mendukung kelancaran dari kegiatan tersebut.

“Semua kontennya tentang pariwisata halal. Kita juga melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Kegiatan ini juga didukung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB dan para remaja masjid. Bukan hanya itu saja, sejumlah pelaku pariwisata seperti Persatuan

(Suara NTB/ist)

Berpuasa bagi Ibu Hamil 1.

2.

3.

4.

5.

-

(Suara NTB/dok)

H. L. Moh. Faozal

Es Buah Naga Susu Jeli SERAHKAN - Ketua GOW Lotim, Hj. Ra’yal Ain menyerahkan bantuan kepada salah satu perwakilan kecamatan di Pendopo Wakil Bupati Lotim, Kamis (9/6).

HAMIL tidak menghalangi Anda kaum Hawa untuk berpuasa. Meski sedang hamil, Anda masih bisa tetap berpuasa tanpa terganggu.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa berat tubuh bayi baru lahir tidak dipengaruhi oleh kondisi berpuasa atau tidak berpuasanya sang ibu ketika hamil, begitu pula dengan IQ sang bayi.

Dalam beberapa kajian pula menyatakan bahwa sampel darah ibu hamil yang berpuasa dan tidak berpuasa memang menunjukan perubahan namun hal ini tidak berbahaya bagi kesehatan ibu dan dan anak.

Untuk Anda yang ingin tetap berpuasa, berikut tips berpuasa untuk ibu hamil sebagaimana dikutip dari laman lazada.co.id.

- Bagi ibu hamil ketika sahur sebaiknya meminum air putih sebanyak-banyaknya.

- Meminum segelas susu ketika sahur dapat mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil.

- Ibu Hamil sebaiknya tidak memakan makanan yang manis ketika sahur agar tidak lemas atau merasa cepat lapar akibat insulin shock.

Buah-buahan juga wajib ada pada menu sahur ibu hamil, agar BAB lancar, sehingga mencegah potensi wasir yang sering terjadi pada ibu hamil.

- Makanan yang pedas tidak disarankan untuk ibu yang sedang hamil.

- Puasa yang dijalankan dengan niat bulat dan bergembira menjadikan resiko stress terjadi lebih kecil, dan ini hal baik bagi ibu hamil.

- Istirahat yang cukup sangat disarankan bagi

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB juga turut terlibat, sehingga semua pihak dapat ambil bagian dalam mempromosikan wisata halal NTB. Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Disbudpar. Sebelumnya kegiatan semacam ini tidak pernah dilakukan selama Ramadhan.

Namun setelah branding wisata halal NTB, Disbudpar melihat kegiatan itu sangat efektif apabila dilakukan selama bulan Ramadhan. (lin)

ibu hamil yang sedang berpuasa.

Ketika terjadi hal-hal di bawah ini sebaiknya ibu hamil segera membatalkan puasa: Muntah-muntah lebih dari 3 kali dan Mengalami diare yang diikuti rasa mulas dan melilit Mengalami mimisan karena pembuluh darah pecah pertanda kondisi tubuh sudah tidak stabil Lemas, pusing diikuti dengan mata yang berkunang-kunang pertanda hipoglikemia dikhawatirkan janin mengalami kekurangan gizi.

Mengalami keringat berlebih khususnya keringat dingin pertanda bahwa tubuh bahwa kondisi fisik ibu hamil sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa

Berbuka bagi ibu hamil tidak jauh berbeda dari yang sedang tidak hamil. Berbuka dengan yang manis diperbolehkan untuk ibu hamil guna meningkatkan gula darah, namun perlu dibatasi.

- Untuk ibu hamil agar kerja lambung normal maka disarankan untuk tidak meminum minuman dingin.

- Setelah Magrib dan makanan sudah “turun”, dianjurkan ibu hamil untuk makan dengan porsi yang lebih besar.

- Sebelum tidur, ibu hamil juga disarankan untuk makan ringan dan minum minuman hangat agar tubuh dapat memproses produksi ASI. (berbagai sumber)

GOW Lotim Berbagi Takjil Selong (Suara NTB) Momentum bulan Ramadhan kembali dimanfaatkan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur (Lotim) untuk berbagi dengan sesama. Kali ini, GOW memberikan takjil atau makanan ringan untuk menu berbuka puasa berupa kurma dan air kemasan ke sejumlah masjid dan musala di Lotim.

Secara simbolis, bantuan makanan ringan tersebut diserahkan langsung Ketua GOW Lotim, Hj. Ra’yal Ain kepada perwakilan pemerintah kecamatan di Pendopo Wakil Bupati, Kamis (9/6) lalu.

Masing-masing mendapatkan 8 dus kurma dan 17 dus air minum kemasan. Pihak kecamatan nantinya akan menyalurkan bantuan tersebut ke beberapa masjid atau musolla di wlayah masing-masing.

Ketua GOW Lotim yang juga istri Wakil Bupati Lotim menjelaskan, pemberian takjil ini sebagai wujud komitmen organisasi dalam mendukung kegiatan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah pua-

sa. Bantuan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang tiap tahun selalu memberikan dukungan berupa dana hibah termasuk untuk kegiatan seperti ini.

“Dana pembelian takjil berasal dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah, dan GOW diberikan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan tersebut ke 20 kecamatan,” jelasnya.

Dikatakan, jumlah bantuan tahun ini sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya terutama kurma, karena mengalami kenaikan harga. Namun demikian meski jumlahnya terbatas, diharapkan pemerintah kecamatan bisa memberikan prioritas terhadap penerima bantuan.

“Kita prioritaskan masjid atau musala yang ramai dikunjungi para jamaah, meski berada di pelosok pedesaan,” ungkapnya.

Ia mengharapkan di tahuntahun berikutnya, kegiatan seperti bisa ditingkatkan, sehingga lebih banyak masjid ataupun musala bisa diberikan bantuan serupa. (rus)

TIDAK terasa kita sudah berpuasa sudah enam hari.

Dalam berbuka Anda tentu sudah mencoba berbagai macam menu minuman yang segar dan nikmat. Namun, jika Anda ingin suasana berbuka yang beda dan bergizi, tidak ada salahnya mencoba menu baru. Salah satunya adalah buah naga yang dicampur dengan susu dan jeli.

Berikut ini cara membuat buah naga susu jeli sebagaimana dikutip dari laman www.jurnalasia.com.

Bahan-bahan: 1 liter susu cair 250 ml sirop stroberi 50 ml sirop vanili 12 buah jeli ukuran mini 1 buah buah naga merah, potong dadu 1 cm Es batu Cara Membuat: 1. Campurkan susu, sirop stroberi, dan sirop vanili, aduk rata.

2. Tambahkan jeli dan buah naga, aduk rata.

3. Sajikan segera dengan es batu atau tanpa es. Minuman ini siap dinikmati bersama keluarga untuk 6 gelas. Selamat mencoba!

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ancam Generasi Muda PEREDARAN narkoba di Kabupaten Lombok Utara cukup memperihatinkan dan mengancam generasi muda KLU. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara merencanakan pembuatan pos pemeriksaan kapal cepat yang datang dari Bali tujuan Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno, di Pelabuhan Bangsal.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar mengaku prihatin dengan maraknya peredaran narko(Suara NTB/dys) tika, psikotropika dan H. Najmul Akhyar obat-obatan berbahaya (narkoba) di kawasan wisata Gili Trawangan.

“Saya dulu Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), artinya peredaran narkoba di Gili Trawangan cukup memprihatikan,” kata Najmul Akhyar, di Mataram, Kamis (9/6).

Oleh sebab itu, kata dia, harus harus ada tindakan pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan aktivitas peredaran barang haram tersebut.

“Alhamdulillah saya terus bertemu masyarakat untuk berdiskusi, sekarang masyarakat juga ikut menjaga, kalau masyarakat tahu ada yang bawa narkoba, mereka ikut memberikan sanksi adat,” ujarnya.

Najmul juga mengapresiasi langkah Direktorat Polisi Perairan (Polair) Kepolisian Daerah (Polda) NTB, yang beberapa waktu lalu melakukan penertiban kapal cepat yang dari Bali ke Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

Penertiban dilakukan terhadap pemilik kapal cepat yang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak menyediakan jaket pelampung untuk keselamatan penumpang.

Upaya penertiban tersebut juga bertujuan untuk mengontrol arus masuk orang dan barang yang dibawa dari Bali, termasuk di dalamnya narkoba.

Polair Polda NTB juga mensosialisasikan agar pemilik kapal cepat yang membawa wisatawan harus singgah dulu ke Pelabuhan Bangsal untuk pemeriksaan.

“Kalau sekali waktu ada pemeriksaan oleh aparat kepolisian kami apresiasi,” ujar Najmul.

Menurut dia, upaya penertiban kapal cepat yang membawa wisatawan dan barang dari Bali tujuan tiga gili tersebut tidak masalah. Sebab, Lombok Utara belum memiliki pintu masuk untuk memeriksa orang dan barang yang dibawa dari Bali.

Tindakan kewaspadaan dari pemerintah, kata dia, harus dilakukan karena tidak menutup kemungkinan kapal-kapal cepat tersebut membawa barang-barang yang dilarang undang-undang.

“Selain wisatawan mendatangkan uang, kita harus tetap waspadai walaupun mungkin tidak serta merta semua kapal kita curigai, apalagi kita tidak ada tempat pemeriksaan khusus,” ucapnya. (dys)

Dibutuhkan Keseriusan Menjaga Lingkungan Hidup SEJUMLAH persoalan lingkungan hidup senantiasa menjadi permasalahan yang harus dihadapi, tak terkecuali di NTB. Salah satu persoalan lingkungan hidup yang menjadi sorotan yaitu penjualan satwa liar. Pada peringatan hari lingkungan hidup sedunia, 5 Juni lalu, mengangkat tema memerangi perdagangan satwa liar. Seharusnya hal itu juga menjadi perhatian semua pihak.

(Suara NTB/ron) Hal itu disampaikan, M. Abdul Aziz Akbar Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram), M. Abdul Aziz Akbar.

“Tema hari lingkungan hidup sedunia yaitu memerangi perdagangan satwa liar. Bagaimana cara kita melindungi satwa-satwa liar yang ada di lingkungan Indonesia, khususnya di NTB ini,” katanya.

Aziz mengatakan, praktik perdagangan satwa liar masih banyak terlihat di NTB. Salah satu yang pernah ia saksikan adalah perdagangan hewan laut, seperti hiu. Padahal, katanya, ada undang-undang yang melarang penjualan hiu itu.

Tidak hanya itu, ia juga mengakui, sejumlah burung yang kerap dilihatnya dahulu, saat ini berkurang cukup drastis.

“Takutnya ke depan, kita kesulitan menemukan hewanhewan itu lagi,” katanya, saat ditemui selepas acara seminar lingkungan hidup yang dihelat HMPS Biologi di Mataram, beberapa waktu lalu.

Aziz menyarankan, perlunya pemerintah untuk semakin gencar mensosialisasikan, terkait larangan perdagangan hewan liar. Karena menurutnya, pemerintah yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang mengikat.

Sedangkan dari sisi mahasiswa, ia bersama rekan-rekannya di HMPS Biologi akan melakukan berbagai upaya yang sifatnya membantu. Seperti melakukan sosialiasi dan edukasi ke masyarakat.

“Beberapa waktu ke depan kami juga akan melakuan penanaman mangrove,” kata Aziz, mahasiswa semester IV prodi Pendidikan Biologi FKIP Unram ini.

Ia menekankan, perlunya kesadaran semua pihak terhadap pelestarian lingkungan hidup. Karena ancaman kerusakan lingkungan hidup dari generasi ke generasi akan semakin parah.

“Dari generasi ke generasi akan terus terjadi kerusakan lingkungan, jika tidak ada keseriusan. Untuk menjaga lingkungan hidup dibutuhkan kesadaran dan kerja ikhlas,” pungkasnya. (ron)

(ant/balipost)

RPTRA - Seorang bocah bermain layang-layang di area rencana pembangunan RPTRA. Pemprov DKI akan segera membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Taman Pendidikan Alquran (TPA) di kawasan tersebut dengan tujuan agar anak-anak dapat bermain dan belajar di tempat yang layak.

PPDB, Jalur Prestasi Dilarang Terima Siswa Titipan Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melarang keras adanya siswa titipan dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru (PPDB) terutama lewat jalur undangan atau jalur prestasi. Hal itu dikarenakan untuk memberikan kesempatan bagi siswa-siswi yang berprestasi dalam mengenyam dunia pendidikan di sekolah-sekolah favorit yang ada di Kabupaten Lotim.

Dikonfirmasi di ruangannya, Jumat (10/6), Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd mengatakan, dalam penerimaan siswa baru dengan jalur prestasi itu lebih mengacu kepada standar nilai

siswa yang bersangkutan dari nilai UN SMP. Dengan ratarata nilai itulah nantinya berapa nilai tertingginya akan dikualifikasikan di sekolah favorit tujuannya. Selain itu, sistem pendaftaran yang digunakan juga menggunakan sistem online karena jumlah

pendaftar di sekolah-sekolah favorit itu cukup banyak. Sehingga, sangat dilarang keras sekolah itu menerima siswa titipan di sekolah-sekolah favorit tersebut.

“Pokoknya, entah dia anak pejabat dan anak siapapun itu tidak ada istilah titipan di

Bupati KLU Kritik Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar mengkritik pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud yang terlalu sering gonta ganti kurikulum. Padahal menurut Najmul, implementasi kurikulum yang satu belum tuntas dilaksanakan, tapi sudah diubah ke kurikulum lain yang mengakibatkan daerah mengalami kesulitan.

Di depan peserta lokakarya Program INOVASI yang dihadiri Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Prof. Nizam Kamis, (9/6), Najmul Akhyar menilai kebijakan berubah-ubah tersebut cukup meresahkan dunia pendidikan.

“Keresahan secara nasional untuk membentuk anak ke depan. Problemnya terlalu sering ganti kurikulum, belum tuntas harus ganti yang lain,’’ jelasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Najmul Akhyar menuding pemerintah tidak adil dalam memperlakukan sekolah negeri dan swasta. Sebagai contoh ketidakadilan layanan sekolah negeri dan swasta dalam bidang fisik sarana dan prasarana.

“Sekolah umum diurus Mendikbud, madrasah diurus Kemenag. Ini menjadi timpang. Sekolah swasta untuk mendapat ruang kegiatan belajar atau RKB saja sangat sulit, sementara negeri sempit halamannya karena dibangun terus,’’ protesnya.

Dengan kondisi pendidikan seperti itu, KLU ucap Najmul Akhyar telah mulai membangun infrastruktur pendidikan secara berkeadilan, karena kalau bicara

potensi sekolah swasta tidak kalah jika dikelola dengan baik.

KLU juga telah melaunching gerakan kembali khittah pendidikan untuk mengembalikan cita-cita pendidikan nasional yakni untuk memanusiakan manusia terutama dalam hal pendidikan moral dan agama.

Strategi impelementasinya ialah dalam setiap mata pelajaran diinternalisasi nilai agama, tanpa menghilangkan kurikulum nasional karena basis pendidikan kita ialah untuk mencetak manusia yang beriman melalui penguatan nilai agama terhadap peserta didik.

“Ada satu hal yang tidak normal selama ini, kita selalu mengatakan tujuan pendidikan ialah untuk menciptakan anak yang berkarakter, tetapi mata pelajaran agama kurang populer. Padahal basisnya ialah pendidikan agama, bagaimana mapel agama bisa masuk ke semua sistem pengajaran,” terangnya.

Selain melalui internalisasi mata pelajaran agama, KLU juga akan bangun tempat-tempat ibadah di semua satuan pendidikan, dan menggalakkan imtak. Sementara sebelum pelaksanaan UN, KLU akan melakukan Ujian Utama sebelum yang basis penilaiannya ialah murni hanya soal moral dan agama. “Ini adalah model pelajaran tanpa menghilangkan mapel matematika. Dengan kreasi pembelajaran seperti ini anak bisa menemukan agama mereka,” tandasnya. (dys)

Kualitas PTN Tergantung Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Jakarta (Suara NTB) – Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi seharusnya tak mengabaikan kualitas pendidikan di jenjang sekolah menengah atas, menengah bawah dan sekolah dasar.

“Pendidikan tinggi kan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Kualitas pendidikan tinggi juga ditentukan kualitas pendidikan menengah atas, SMP, lalu pendidikan sekolah dasar. Ini sebuah pendekatan holistik. Tidak boleh hanya pendidikan tinggi dan mengabaikan faktor inputnya,” ujar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahidp di Gedung Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Menurut politisi yang juga duduk di Komisi I DPR itu, kurikulum memainkan peran dalam hal ini. Belum bakunya kurikulum pada semua jenjang pendidikan ditenggarai berdampak buruk kepada kualitas pendidikan.

“Kurikulum juga berhubungan di sini.

Karena belum bakunya kurikulum di Indonesia. Setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Itu menghadirkan problema di kualitas pendidikan dan kesinambungan pendidikan itu sendiri,” tutur dia.

Masalah ini kemudian diperparah oleh sistem ujian nasional yang justru tak memberikan dampak baik pada siswa. Hidayat menilai tak sedikit siswa yang justru mengalami trauma karena sistem ini.

“Sementara banyak keluhan terkait dengan sistem ujian nasional. Itu justru menghadirkan anak-anak yang mengalami trauma. Ini memerlukan pembenahan yang menyeluruh dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Supaya memastikan kita memiliki output yang kuat, sehingga menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas,” kata Hidayat. (ant/bali post)

sekolah-sekolah favorit yang membuka jalur prestasi. Sikap itu untuk memberikan kesempatan untuk siswa yang lain agar bisa diterima di sekolah favorit itu,” ungkapnya.

Dengan demikian, melihat kriteria nilai yang dimiliki oleh siswa tersebut. Maka persaingan siswa di sekolah favorit tujuannya itu akan terlihat jelas karena murni mereka akan diterima dengan nilai yang ia sandang atau dapatkan ketika lulus dalam pelaksanaan UN SMP. “Ini juga memberikan kesempatan bagi siswa yang berprestasi apakah dia dari

masyarakat miskin ataupun yang kaya,” ungkapnya.

Namun, lanjut bambang, yang paling dikhawatirkan atau rawan terjadinya siswa titipan adalah dalam PPDB dengan menggunakan sistem regular. Dalam sistem regular itu, kata Bambang, Dinas Dikpora tidak mengawasi hal tersebut apabila tidak adanya laporan yang masuk dari orang yang merasa keberatan.

“Kalau ada yang melapor barulah kita tahu dan tentu kita akan langsung tegur pihak sekolah yang bersangkutan,” tegasnya. (yon)

FKIP Unram Rencanakan Buka Prodi Baru Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram berencana membuka Program Studi (Prodi) Baru. Ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTB. Hal itu diungkapkan oleh Dekan FKIP Unram, Dr. H. Wildan. Prodi yang akan dibuka itu antara lain Prodi S1 Pendidikan IPA, Bimbingan Konseling, S1 Pendidikan Olahraga, dan Pendidikan Kesenian. “Ini untuk menjawab kebutuhan Kurikulum 2013 (K-13), yang menekankan pada pendidikan karakter,” kata Wildan.

Pihaknya sudah mengajukan di Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Ia berharap agar pengajuan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sehingga ditargetkan pada tahun 2017 mendatang Prodi tersebut dapat dibuka.

Ia mengatakan, selain itu, dengan membuka prodi baru ini juga menjawab kebutuhan akan tenaga pengajar. Dicontohkan, untuk Bimbingan Konseling, masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Begitu juga dengan Pendidikan IPA. Serta Prodi pendidikan kesenian, yang juga saat ini, menurutnya, masih kekurangan. “Banyak dorongan sejumlah pihak untuk membuka Prodi baru itu,” ujar Wildan.

FKIP Unram hingga saat ini terdiri atas Sembilan Program Studi, yaitu: Prodi Pendidikan Biologi; Prodi Pendidikan Matematika; Prodi Pendidikan Fisika; Prodi Pendidikan Kimia; Prodi Pendidikan Bahasa Inggris; Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah; Prodi PPKn; Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD); dan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Jumat, 10 Juni 2016 07:30 Uruguay 0 vs 1 Venezuela 10:00 Meksiko 2 vs 0 Jamaika

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Sabtu, 11 Juni 2016 07:00 Cili vs Bolivia @Kompas TV Minggu, 12 Juni 2016 07:00 Amerika Serikat vs Paraguay @Kompas TV 09:00 Kolombia vs Kosta Rika @Kompas TV Euro 2016 Sabtu, 11 Juni 2016 03:00 Perancis vs Rumania @RCTI 21:00 Albania vs Swiss @RCTI Minggu, 12 Juni 2016 00:00 Wales vs Slovakia @RCTI 03:00 Inggris vs Rusia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Atlet Tetap Fokus Latihan Selama Puasa Mataram (Suara NTB) Rasa lapar dan kondisi tubuh lemas menjadi tantangan tersendiri bagi atlet Pelatda PON NTB. Pasalnya mereka harus tetap menjalani latihan meski mereka dalam kondisi puasa.

Bagi atlet Pelatda tarung derajat NTB, Murdani, rasa lapar dan tubuh lemas harus dilawan agar program latihan dalam rangka mengejar prestasi di PON Jabar 2016 dapat tercapai. Caranya dengan memotivasi diri agar tetap semangat.

“Rasa lemas, haus dan lapar memang ada, namun saya terus berusaha melawan dengan memotivasi diri agar kita tetap semangat latihan. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan latihan selama puasa berjalan lancar,” ucap Murdani yang ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (10/6).

Murdani yang saat itu sedang bersamaan dengan atlet pencak silat, Nur Haidah mengatakan kegiatan Pelatda atlet tarung derajat selama bulan puasa masih berjalan seperti hari biasa. Mereka tetap semangat latihan meski diberi program latihan yang berat.

Sejak hari pertama puasa, jadwal latihan atlet Pelatda memang sedikit berubah. Latihan yang biasa dijalani pagi hari diganti malam. Murdani dkk latihan sore dan malam hari. Latihan sore hari kata Murdani cukup menantang karena kondisi fisik atlet yang puasa saat itu masih lemas karena tidak makan dari terbitnya fajar hingga sore hari. Namun hal itu tak membuat semangat Murdani kendor, atlet asal Kabupaten Dompu itu tetap latihan.

Kata Murdani, selama hari pertama puasa latihan tetap jalan terus. Meski setiap hari latihan kondisi fisik Murdani tetap prima seperti hari-hari biasa. Dia mengaku tak pernah meninggalkan puasa meskipun setiap hari mengikuti latihan sore dan malam hari.

Untuk diketahui Murdani adalah atlet tarung derajat yang sukses meraih medali perunggu di Pra-PON tarung derajat tahun 2015. Atlet bertubuh kekar ini ingin memberikan sumbangsih medali di PON Jabar 2016. Oleh karena itu dia harus tetap fokus latihan meskipun dalam kondisi puasa. (fan)

HILANG

SALON

Hilang STNK R4 Honda Jazz DR1228IZ Noka/Nosin : MHRGE87608J901833/ L15A7-1737185 an. Zuriah hilang disekitar Jl. Sriwijaya Mataram

Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031

Hilang STNK R2 KAWASAKI DR6653CD Noka/Nosin : MH4LX150CDKP75354/ LX150CEPB5863 an. Kasan Mulyono hilang disekitar Jl. Kaliurang Yogyakarta

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

(Suara NTB/fan)

SANTAI - Atlet tarung derajat, Murdani (kiri) saat duduk santai bersama atlet silat Nur Haidah di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (10/6).

Silat Berpotensi Sumbang Lebih dari Dua Emas Mataram (Suara NTB) Meski IPSI NTB hanya meloloskan tiga pesilat di PON Jabar 2016, namun peluang NTB meraih medali emas di cabang olahraga silat cukup besar. Kalau barometernya hasil Pra-PON silat tahun 2015, pesilat NTB bisa menyumbang lebih dari dua medali emas lewat Maryati, Indria Milasari dan Nur Haidah.

Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S Darere yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini mengatakan hasil Pra-PON silat tahun 2015 lalu, NTB berhasil meraih dua medali emas dan satu perunggu. Dua medali emas diraih oleh

Maryati dan Indria Milasari, sementara medali perunggu diraih oleh Nur Haidah.

“Hasil Pra-PON pencak silat meloloskan tiga atlet dan meraih dua emas dan satu perunggu,” ucapnya.

Maryati dan Milasari bukan

atlet pendatang baru, prestasi kedua atlet itu terukur dan terus menunjukan prestasi membanggakan di kancah nasional hingga Internasional. Prestasi tertinggi kedua atlet itu meraih medali emas di PON Riau 2012. ”Maryati meraih medali

Nyalla Tetap Berperan Tentukan Pelatih Timnas Indonesia Jakarta (Suara NTB) menyatakan kesiapannya membentuk Ketua Umum PSSI La Nyalla Mat- timnas. talitti yang saat ini menjadi tahanan Dengan adanya keputusan ini, AlKejaksaan Agung ternyata masih ber- fred Riedl yang saat ini sudah berada peran dalam menentukan pelatih tim- di Indonesia mengaku akan bergerak nas Indonesia yang dipersiapkan un- cepat untuk membentuk manajemen tuk menghadapi kejuaraan Piala AFF kepelatihan maupun pemilihan pe2016 Myanmar dan Filipina. main yang nantinya memperkuat TimCampur tangan La Nyalla ini dis- nas Garuda pada kejuaraan dua ampaikan langsung oleh Wakil Ketua tahunan itu.

Umum PSSI Hinca Panjaitan di sela Untuk manajemen kepelatihan, pengumuman penetapan Alfred Riedl mantan pelatih timnas Vietnam itu sebagai pelatih timnas senior di Kan- mengaku akan menggunakan jasa tim tor PSSI Senayan, Jakarta, Jumat. yang selama ini memberikan dukun“Kami berdiskusi dengan Ketua gan saat menangani Timnas IndoneUmum (La Nyalla Mattalitti) dan in- sia pada 2010 dan 2014. ternal kami yang lain sebelum memuPosisi asisten pelatih kemungkinan tuskan ini. Ini adalah keputusan yang besar akan kembali diisi Wolfgang tepat. Yang jelas kami punya pendapat Pikal dan Widodo Cahyono Putro. Nasendiri,” kata pria yang saat ini ditun- mun, untuk Widodo kemungkinan bejuk sebagai Plt Ketua Umum PSSI itu. sar tidak bisa digaet karena saat ini Pelatih asal Austria ini bukan or- melatih Sriwijaya FC. Untuk dokter ang baru bagi Timnas Indonesia. Man- tim kemungkinan akan menggunakan tan pelatih PSM Makassar sebelum- jasa dokter Syarief Alwi. nya sudah dua kali menukangi Tim“Untuk posisi pelatih penjaga nas Garuda saat berjuang di Piala AFF gawang saya akan terus mencari,” kata 2010 dan 2014. Hasilnyapun terbilang pelatih yang membawa Timnas Indobelum maksimal yaitu menjadi fina- nesia menjadi runner up Piala AFF lis saat 2010.

2010 itu.

Keputusan menggunakan jasa pelTerkait dengan siapa pemain yang atih 66 tahun ini terbilang cukup akan dipanggil, Riedl mengaku belum mengejutkan karena sebelumnya memutuskan karena akan melakukan tidak masuk dalam data yang dipang- pemantauan terlebih dahulu. Apalagil oleh tim panelis penyeleksi pelgi, saat ini sedang bergulir koatih timnas yang didalamnya mpetisi Indonesia Soccer berisi pelatih senior Emral Championship (ISC) 2016.

Abus hingga Benny Dolo.

Selain itu pemusatan latiPelatih yang sebelumnya han baru digulirkan Oktomemaparkan programnya diber nanti. hadapan tim panelis itu adPiala AFF 2016 untuk alah pelatih Semen Padang babak penyisihan akan digeNil Maizar, pelatih Bali lar di dua negara yaitu MyUnited Indra Sjafanmar dan Filipina pada ri dan pelatih November. Hanya T-Team Masaja untuk l a y s i a , drawing peRahmad serta kejuaDarmawan. raan dua Bahkan, tahunan itu Nil dan hingga saat Rahmad ini belum D a r digelar. mawan (ant/bali La Nyalla Mattalitti sudah post) (Suara NTB/ist)

emas di kelas F putri, sementara Milasari meraih medali emas di kelas E Putri,” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Maryati dan Milasari pernah memperkuat tim silat Indonesia di kejuaraan dunia. Hasilnya, Maryati berhasil mempersembahkan medali emas, dan Milasari meraih medali perunggu.

Selain mengandalkan Mariati dan Milasari, daerah NTB juga berpotensi meraih medali lewat Nur Haedah. Itu

bila barometernya hasil PraPON silat tahun 2015 dimana pesilat NTB Nur Haidah berhasil meraih medali perunggu. Nur Haidah mengalahkan atlet Jateng, Ulvia di laga perebutan juara tiga.

Saat ini potensi Nur Haidah benar-benar akan menyamai kemampuan dua pesilat unggulan NTB. Tinggal saat ini Nur Haidah memperbanyak latih tanding untuk memantapkan mental dan pengalaman tanding. (fan)

Kesehatan Atlet Pelatda PON Masih Terjaga Mataram (Suara NTB) Meski atlet tetap melaksanakan latihan beban berat di bulan puasa, namun hal itu tidak mempengaruhi kesehatan atlet Pelatda PON NTB. Hingga lima hari puasa berjalan kondisi kesehatan 116 atlet dan 38 pelatih Pelatda PON NTB masih tetap terjaga.

Anggota tim Kesehatan Pelatda PON NTB, Serka IGN Jelantik yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/6) kemarin mengatakan kondisi kesehatan atlet masih terjaga setelah lima hari puasa berjalan. “Sampai saat ini tidak ada atlet yang mengeluh sakit berat, paling ada satu atlet yang flu,” ucapnya.

Dikatakannya, kegiatan pemusatan latihan atlet di bulan puasa tetap berjalan.

Meski demikian tidak sampai memengaruhi kesehatan atlet. Sebanyak 116 atlet 38 Pelatda NTB dalam kondisi prima meskipun harus tetap melaksanakan latihan berat persiapan mengikuti PON Jabar, 17-29 September 2016.

Terjaganya kesehatan atlet itu tidak lepas dari peran serta tim kesehatan dan kesadaran atlet. Selama bulan puasa atlet dibekali dengan konsumsi vitamin, selain itu tim kesehatan selalu mengingatkan atlet agar tetap menjaga kondisi fisik dengan cara istirahat tepat waktu.

“Kita hanya memberikan atlet vitamin saja, selain itu kita minta mereka istirahat tepat waktu, tak boleh bangun sampai larut malam,” terangnya. (fan)

Nama Maskot Euro 2016 Samai Merek Alat Bantu Sex Paris Panitia penyelenggara Euro 2016 malu sejadi-jadinya setelah maskot kejuaraan yang mereka bangga-banggakan itu memiliki nama yang sama dengan sebuah alat bantu seks (sex toy) terkenal.

Badan sepak bola Eropa UEFA tadinya berharap mendapatkan pendapatan melimpah dari merchandising yang menampilkan maskot Euro 2016, bocah laki-laki tengah memegang bola yang dinamai Super Victor.

Namun maskot itu terancam kurang laku jual karena setelah lewat pencarian online, nama si maskot justru paling sering merujuk ke alat bantu seks yang tersedia di berbagai situs seperti Amazon.

Karakter maskot ini diperkenalkan pada November 2014, namun kemudian tidak diberi nama apa-apa pada sebuah laga persahabatan Prancis sebelum Euro 2016 mulai.

Publik diundang untuk memberikan suara lewat jajak pendapat media sosial di mana nama Super Victor mengalahkan Driblou dan Goalix, untuk menjadi nama resmi maskot itu.

UEFA mengatakan nama itu didasarkan tentang gagasan kemenangan dan merujuk kepada tenaga super yang diperoleh bocah laki-laki ketika dia menemukan

sebuah tanjung ajaib, sepatu bola dan bola.

Menanggapi ternyata nama maskot itu sama dengan alat bantu seks, juru bicara UEFA hanya berkata, “Yang bisa kami katakan adalah bahwa itu (alat bantu seks) bukan buatan UEFA.” (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juni 2016

Tunggu Hasil pansel

Pengisian Direktur RSUD NTB Definitif Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, pengisian jabatan Direktur RSUD NTB definitif menunggu hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Selain posisi Direktur RSUD NTB, sejumlah jabatan eselon II lainnya yang lowong akibat mutasi beberapa waktu lalu juga akan dilakukan seleksi terbuka. ‘’Kan ada prosesnya, ada assessment. Nah semua harus dibuka sekarang, ada Pansel.

Pansel itu baru hari ini (kemarin, Red) saya tandatangani.

Jadi, ada unsur dari dalam, ada unsur dari luar pemerintah. Mudah-mudahan cepat kerja nanti,’’ kata Zainul Majdi ketika dikonfirmasi, Kamis (9/6) usai menerima LHP BPK RI atas LKPD NTB 2015 di Mataram.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, menghilangnya Direktur RSUD NTB, Dr. H. Mawardi Hamri, MPPM hingga kini belum diketahui motifnya. Sehingga, sampai saat ini, Pemprov belum melakukan pemecatan ter-

hadap yang bersangkutan.

Namun, kata gubernur, dengan mengangkat Palaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD NTB, dr. Hamzi Fikri, artinya Direktur RSUD sudah dinonaktifkan. Pelaksanaan tugas sepenuhnya dilakukan oleh Plt Direktur RSUD NTB, dr.

Hamzi Fikri.

“Kita itu memastikan fungsi pelayanan itu berjalan maksimal. Apa fungsi pelayanan? Iya kepemimpinan di RSUD NTB sekarang berjalan.

Cuma memang belum definitif. Karena tak bisa kita serta merta mendefinitifkan eselon II tanpa melalui proses,’’ucapnya.

Proses yang dimaksud ad-

alah melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pansel. Gubernur menyebutkan, jumlah anggota Pansel sebnayak sembilan orang. Terdiri dari empat orang unsur internal Pemprov NTB dan lima orang dari unsur eksternal Pemprov NTB. Sebelumnya, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D empat orang anggota Pansel yang berasal dari unsur internal Pemprov NTB, diantaranya Sekda sebagai Ketua Pansel, Kepala BKD dan Diklat NTB sebagai Sekretaris Pansel, Asisten II

Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Administrasi Umum dan Kesra. Sementara itu, anggota Pansel dari unsur eksternal Pemprov NTB berasal dari perguruan tinggi/akademisi, tokoh masyarakat dan unsur media.

Selain jabatan Direktur RSUD NTB yang lowong, sejumlah jabatan eselon II juga masih belum terisi. Diantaranya, Kepala Dikes NTB, Sekretaris Bakorluh, Kepala BP3AKB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan SDA serta Kepala Biro Umum. (nas)

Halaman 12

SAMPAH DI SUNGAI Warga di hulu Sungai Jangkok, tepatnya di Desa Karang Bayan, Lombok Barat, diduga masih membuang sampah ke sungai yang berpotensi menjadi pemicu banjir dan pencemaran air. Seperti tampak dalam gambar (Suara NTB/met)

Minimalisir Korban Jiwa, Pemprov Konsolidasikan Penanganan DBD Mataram (Suara NTB) Untuk meminimalisir jumlah korban jiwa akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah lebih dari 20 korban jiwa meninggal dunia, Pemprov NTB segera akan melakukan konsolidasi. Konsolidasi dilakukan dengan SKPD teknis terkait dilakukan untuk melakukan upayaupaya penanganan sehingga jumlah korban tak bertambah.

Asisten III Adminsitrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. Bacharudin, M.Pd mengatakan persoalan dalam bidang kesehatan khususnya DBD ini menjadi perhatian pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. ‘’Tidak

ada seorang pemimpin yang mau ini terus meningkat. Kita mau konsolidasi, kita rapatkan dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit,’’ kata Bacharudin dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/6) siang kemarin.

Setelah melakukan konsolidasi, pihaknya akan turun ke kabupaten/kota yang jumlah kasus DBD tinggi. Untuk kabupaten/kota yang jumlah penderitanya tinggi maka perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat. ‘’Perlu kita push. Insya Allah kita akan upayakan secara maksimal penanganannya’’ kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah-

an Desa (BPMPD) NTB ini.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTB, sampai dengan 1 Juni 2016, total penderita DBD telah mencapai 2.064 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 22 orang. Sepanjang tahun 2015 lalu, jumlah penderita DBD sebanyak 1.273 orang dengan jumlah korban meninggal sebnayak 3 orang.

Secara rinci, jumlah kasus DBD sampai 1 Juni 2016, penderita terbanyak di Kota Mataram sebanyak 643 kasus dengan jumlah korban meninggal 7 orang. Kemudian disusul Lombok Timur sebanyak 575 kasus dengan jumlah korban meninggal 7 orang. Selanjutnya, Sumbawa dengan jumlah 253 kasus dengan jumlah korban meninggal 2 orang.

Kemudian Lombok Barat 168 kasus, dengan jumlah korban meninggal 2 orang, Lombok Tengah 84 kasus, dengan 1 korban meninggal dan Kota Bima 33 kasus dengan jumlah korban meninggal 3 orang. Sementara, kabupaten yang nihil korban jiwa adalah Lombok Utara dengan jumlah 105 kasus, Sumbawa Barat 34 kasus, Dompu 86 kasus dan Bima 83 kasus. (nas)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 11 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Puasa dan Ketahanan Keluarga Awasi Distributor Sembako SUDAH menjadi tradisi, memasuki bulan puasa, harga barang khususnya sembilan bahan pokok (Sembako) merangkak naik.

Bahkan kenaikan harga Sembako, cenderung melambung. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini, otomatis menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat khususnya ibu rumah tangga.

Ekspresi kepanikan itu, kerap ditunjukan para ibu rumah tangga dengan memborong (membeli barang secara berlebihan).

Akibat kepanikan itu, harga sembako kian sulit dikendalikan. Berbagai pihak menyoroti kenaikan harga Sembako belakangan ini.

Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, salah satunya. Menurutnya, dalam situasi ini pemerintah harus menunjukkan itikad baik karena kenaikan bahan pokok tidak hanya terjadi tahun ini saja. Akan tetapi, terus berulang hampir tiap tahun.

Suhaimi menyebutkan sejumlah upaya konkret yang harus dilakukan. Misalnya saja, jika stok bahan pokok terpenuhi tapi harga naik, maka harus segera dilakukan operasi pasar. Tindakan yang ditempuh, menurutnya harus responsif melihat dan membaca keadaan pasar. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi spekulan atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini.

Pemprov NTB memang telah me-warning seluruh distributor sembako di daerah ini supaya tidak melakukan penimbunan yang mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasaran. Pemprov NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga akan melakukan pengawasan dengan mengecek stok sembako di gudanggudang distributor yang ada. Jika ada distributor yang menimbun sembako dengan tujuan meraup untung sebesar-besarnya, maka tindakan tegas harus dilakukan.

Menurut Asisten II Perekonomian dan pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, kenaikan harga yang terjadi saat ini, akibat psikologi pasar. Kenaikan harga ini, katanya disebabkan beberapa hal. Pertama terbawa sentimen bahwa pegawai negeri menerima gaji 13 dan 14. “Jadi berapapun kenaikan ini seakan-akan mereka anggap akan terbeli juga. Itu tak boleh seperti itu,’’ katanya.

Kemudian, pengusaha juga menaikkan margin keuntungannya. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawaianya. “Jadi ini mekanisme-mekanisme yang normal, silahkan jalan tetapi jangan sampai faktor-faktor yang mengeksploitasi situasi ini, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya,’’ katanya.

Menjadi tugas pemerintah melakukan pengendalian harga sembako di pasaran. Jangan sampai terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali. Untuk itu, TPID, lanjut Gita telah melakukan rapat koordinasi untuk memastikan ketersedian stok sembako di daerah ini aman dan harganya terkendali.

Mengendalikan harga Sembako, tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Masyarakat juga harus ikut berperan serta.

Ada kecenderungan akibat kepanikan dan membeli kebutuhan dalam jumlah berlebih, juga memicu kenaikan Sembako.

Dalam rapat TPID NTB yang berlangsung beberapa waktu lalu, sebenarnya stok pangan, utamanya cadangan beras tersedia cukup hingga tujuh bulan ke depan di gudang Bulog. Demikian juga sapi potong yang tersedia 24.000 dari kebutuhan 12.000 ton/tahun, serta beberapa kebutuhan lainnya yang dipastikan cukup tersedia.

Hanya saja, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono, sekarang peran masyarakat yang diharapkan. Peran itu, mengendalikan hawa nafsunya. Artinya sedapat mungkin untuk tidak panik terhadap isu-isu kenaikan harga barang. Kepanikan itulah yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harga. ‘’Inflasi kami melihatnya masih bisa dikendalikan. Tinggal masyarakat juga harus mendukung untuk mengendalikan diri.

Terutama ibu-ibu, jangan sampai kalap berbelanja karena kekhawatiran yang tidak beralasan akan kenaikan harga barang dan kekurangan stok,” pesannya. (*)

ULAN Ramadhan datang lagi. Marhaban ya Ramadhan. Allah Ta’ala mengkhususkan bulan Ramadhan di antara bulan-bulan lainnya dengan berbagai keutamaan dan keistimewaan. AlQur’an diturunkan di dalam bulan Ramadhan sebagai petunjuk bagi manusia.

Dengan Al Qur’an, Allah memperlihatkan kebenaran (al-haq) dari kebatilan.

Kitab yang di dalamnya terkandung kemaslahatan (kebaikan) dan kebahagiaan (kemenangan) bagi umat manusia, serta keselamatan di dunia dan di akhirat.

Pada bulan ini, Allah SWT membuka pintu-pintu surga, dan menutup pintupintu neraka, dan setan-setan dibelenggu” (al hadits), selain dilipatgandakannya amal kebaikan di dalamnya. Amalan sunnah di bulan Ramadhan memiliki pahala yang sama dengan amal wajib. Satu amal wajib yang dikerjakan di bulan ini setara dengan 70 amal wajib. Barangsiapa yang memberi buka puasa untuk seorang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka, dan baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala oarang yang berpuasa tersebut sedikit pun.

Semua kebaikan, berkah, dan anugerah ini diberikan untuk kaum muslimin dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, kaum muslimin menyambut bulan ini dengan kegembiraan, penuh lapang dada, dan keceriaan, memuji Allah yang telah mempertemukannya (dengan bulan Ramadhan), dan meminta pertolongan kepada-Nya untuk dapat berpuasa dan mengerjakan berbagai amal shalih di bulan Ramadhan.

Pada bulan Ramadhan, umat Muhammad SAW diwajibkan berpuasa, agar orang beriman menjadi orang yang bertakwa (Al Qur’an). Puasa memiliki manfaat yang beragam, mulai dari kesehatan fisik sampai batin. Dengan puasa seseorang dilatih untuk selalu bersabar, baik itu sabar menahan lapar dan haus ataupun sabar menahan amarah.

Dikaitkan dengan ketahanan dan keharmonisan keluarga, puasa juga memiliki manfaat untuk keharmonisan rumah tangga. Melalui puasa setiap individu dalam keluarga berlatih sabar dan mengendalikan amarah/emosi, dalam rangka menjaga keutuhan keluarga untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Swt, atau disebut keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, , haruslah disokong oleh tiga pilar, yaitu (1) Agama, (2) Cinta, serta (3) Tindakan dan kata-kata.

Semua pilar itu dapat dilatih dengan puasa. Pilar agama artinya bahwa dengan puasa, pemahaman dan pengamalan agama dari individu-individu anggota keluarga, akan menjadi lebih kuat, Pilar cinta, memelihara cinta berarti memelihara keutuhan keluarga. Hasil perkawinan adalah timbulnya rasa mawaddah wa rahmah. Rahmah tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan mahabbah (cinta), seperti cinta seorang ibu dengan anaknya. Rahim di mana seorang anak dibesar-

Oleh:

Lalu Makripuddin (Kepala BKKBN Perwakilan NTB)

kan dalam kandungan berasal dari Rahmah ini. Sedangkan pilar tindakan dan kata-kata artinya keluarga akan indah dan bertahan bila setiap individu dalam keluarga mampu menjaga tindakan dan terutama kata kata/lisan.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap [kesejahteraan] mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Dalam QS Surat 4:9).”

Selain puasa akan memperkuat tiga pilar tadi, pada pelaksanaan ibadah puasa, terdapat beberapa moment yang memungkinkan komunikasi lebih intens antar anggota keluarga, sehingga memperkuat ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga dapat dikatakan sebagai kuatnya ikatan lahir bathin antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Salah satu cara untuk memperkuatnya adalah dengan makan bersama. Makan bersama saat ini menjadi salah satu peristiwa langka. Kesibukan masing-masing anggota keluarga, baik ayah, ibu dan anak-anak, membuat makan bersama keluarga menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan.

Terkadang pekerjaan, dan asyik dengan kesibukan masing-masing membuat kesempatan untuk makan bersama keluarga jadi terlewatkan. Padahal makan bersama keluarga dapat meningkatkan komunikasi anggota keluarga satu sama lain. Orang tua dapat menanyakan kegiatan si anak dan memberikan nasihat maupun masukan dalam menghadapi masalah. Percakapan ini akan menjalin komunikasi dan tentu akan menumbuhkan rasa keterbukaan antara orang tua dan anak. Dengan makan bersama, tentu akan menjadi momen berharga untuk saling melepas rindu, sehingga antar anggota keluarga merasa lebih dekat dan merasa saling memiliki.

Pada bulan Puasa, terdapat dua moment makan bersama, yang sangat dinanti oleh orang yang berpuasa, yaitu berbuka dan sahur. Keduanya hanya dilakukan oleh orang yang berpuasa.

Karena dinanti, maka biasanya seluruh anggota keluarga berkumpul menjelang berbuka dan makan sahur.

Buka puasa adalah sesuatu yang sangat dinanti oleh orang yang berpuasa.

Karena dinanti, maka kemungkinan untuk berkumpulnya anggota keluarga saat berbuka juga lebih besar. Berbuka merupakan sebutan untuk sebuah pekerjaan membatalkan puasa pada waktu maghrib yang dilakukan dengan makan dan minum secara halal dan secukupnya dengan sunnah-sunnah yang telah ditentukan. Sedangkan sahur adalah aktifitas memakan dan meminum sesuatu yg bisa dilakukan setelah tengah malam, sampai batas waktu masuk Imsak, yang biasanya dilakukan oleh setiap umat Islam yang akan melaku-

RUKO - VILA - KOST

kan puasa di keesokan harinya. Makan sahur dilakukan ketika anggota keluarga sedang berada di rumah, biasanya setelah tidur malam dan istirahat, sehingga kemungkinan untuk berkumpul dan makan sahur bersama, juga lebih besar.

Momentum berkumpul dan makan bersama saat berbuka dan sahur ini dapat dipergunakan untuk saling bercerita/ berkomunikasi. Komunikasi merupakan kunci menciptakan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, maupun anggota keluarga lainnya.

Pada saat makan bersama waktu sahur dan berbuka, terjalin komunikasi antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, sehingga masing masing dapat bercerita tentang berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, maupun memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak dan orang tua..

Meskipun hanya sekedar makan bersama, namun sesungguhnya menyimpan nilai kekeluargaan yang tidak tergantikan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak, umumnya terjadi karena tidak adanya komunikasi antara orang tua dengan anak. Puasa memungkinkan untuk melakukan komunikasi tersebut Komunikasi merupakan kata kunci, agar permasalahan permasalahan dapat dipecahkan.

Dalam kesibukan kerja dan aktifitas dari orang tua kadang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara orang tua dengan sang anak. Terkadang orang tua akan sedikit lalai dalam memperhatikan sang anak karena kesibukannya. Kedekatan antara orang tua dan anak sebenarnya di mulai sejak dini dengan menjalin komunikasi yang efektif. Dengan cara ini, maka anak dapat mengembangkan kepercayaan diri mereka. Komunikasi yang tak efektif akan menyebabkan sang anak merasa tidak dihargai, dan ini akan sangat berpengaruh pada masa depan sang anak.

Banyak di antara penyalahgunaan narkoba, misalnya akibat kurangnya komunikasi orang tua dengan anak. Orang tua tidak mengetahui sejak awal anaknya ada masalah. Karena itu untuk membentengi anak dari narkoba, orang tua perlu melakukan komunikasi yang intensif dengan anak. Sesibuk apa pun orang tua harus menyempatkan diri mengobrol dengan anak. Ketika anak ada perubahan perilaku dalam keseharian, misalnya semula ceria tiba-tiba pendiam, atau gampang marah, orang tua harus segera mencari tahu penyebabnya. Karena kalau terlambat mengetahui penyebabnya, anak bisa mencari jalan pintas sendiri. anak akan menganggap orang tuanya tidak peduli dengannya.

Selain dipergunakan untuk saling bercerita/berkomunikasi. Momen berbuka dan makan sahur juga merupakan momen untuk menikmati dan mengenang masakan rumah. Masakan rumah buatan sang ibu memang tidak akan tergantikan oleh masakan siapapun. Ketika anakanak tumbuh dewasa, pengalaman meni-

kmati makanan bersama dengan orang tua akan menjadi memori yang indah.

Duduk bersama dan menikmati makanan yang diolah di rumah, secara tidak langsung juga mendidik anak untuk mengenal jenis makanan sehat. Makanan yang dimasak di rumah, dijamin lebih sehat dan higienis. Makanan jadi yang dibeli, kemungkinan dapat mengandung pengawet, pewarna, partikel bebas, yang dampaknya tidak baik bagi kesehatan.

Selain itu, anak-anak yang sering makan bersama orang tua mereka, lebih aman dan sehat secara emosional. Anak merasa nyaman dan aman ketika bersama dengan orang tuanya. Makan bersama dipercaya akan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stress.

Aktivitas makan bersama bisa mengubah perspektif terhadap ketidakadilan dan saling menghormati satu sama lain dalam pergaulan sosialnya.

Dengan demikian, selain untuk meningkatkan derajad ketaqwaan, sebagaimana tujuan diperintahkannya puasa (al-Qur’an), puasa juga akan menumbuhkan rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan diantara anggota keluarga. serta menumbuhkan kesadaran betapa hidup ini membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, keterbukaan, dan kesabaran.

Dengan berpuasa, tutur kata, sikap dan perilaku seluruh anggotanya akan sangat mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Keluarga yang dapat melaksanakan fungsifungsi keluarga, yakni fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Puasa dapat mewujudkan ketahanan keluarga karena perannya yang signifikan dalam memantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga tersebut.

Presiden puji pertumbuhan ekonomi NTB Yang paling penting bisa dinikmati rakyat

***

Wawali minta proyek fisik dilakukan akselarasi Agar manfaatnya cepat dinikmati masyarakat

***

SUARA NTB Sabtu, 11 Juni 2016

Panggil SKPD Lelet Dari Hal. 1 sampai 6 Juni 2016, sebanyak 145 paket pekerjaan senilai Rp 223,060 miliar atau 27,61 persen yang belum diajukan lelang. Sementara itu, paket pekerjaan yang sudah tuntas lelang sebanyak 154 paket dengan nilai Rp 529,361 miliar atau 65,51 persen. ‘’Kita lagi susun jadwalnya.

Sudah bulan ke enam. Sebenarnya sudah tak perlu dipanggil SKPD ini, mereka harus sudah giat. Kan mereka sudah dapat pengarahan dari gubernur, dari mana, sudah beberapa kali dilakukan evaluasi. Mestinya mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Karena ini sifatnya rutin setiap tahun,’’ kata Ketua TGP2D Pemprov NTB, Drs. H. L. Imam Maliki, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/6) siang kemarin di ruang kerjanya.

Sebenarnya, Kepala SKPD harus mempunyai strategi supaya masalah serapan anggaran dan pengajuan lelang yang belum tuntas tidak selalu terulang tiap tahun. Namun, pihaknya belum mengetahui apa permasalahan yang dihadapi SKPD sehingga sampai dengan akhir triwulan kedua ini masih banyak paket pekerjaan yang belum diajukan lelang ke ULP. Menurut Imam, permasalahan umum yang dihadapi SKPD biasanya sama, yakni masalah perencanaan. Dikatakan, ketepatan perencanaan untuk mengeksekusi anggaran tiap triwulan masih ditemukan ada keterlambatan eksekusi. ‘’Misalnya triwulan pertama sudah ada programnya tak dapat dia laksanakan dengan berbagai alas an. Mulai dari alasan administrasi, teknis dan sebagainya. Sehingga molor terus ke belakang. Jadi kalau saya lihat di sistem perencanaan,’’ ujarnya.

Padahal, katanya, target tiap triwulan dibuat sendiri oleh masing-masing SKPD. Target serapan anggaran saat ini bukan dipatok sebesar 20 persen triwulan pertama, 30 persen triwulan kedua, 30 persen triwulan ketiga dan 20 persen triwulan keempat. Namun, sekarang target itu ditetapkan oleh SKPD itu sendiri. ‘’Seharusnya dia bisa mencapai target itu. Misalnya 10 kegiatan di triwulan pertama, dia akan mengabiskan anggaran 27 persen dari total anggaran secara keseluruhan. Artinya dia harus mencapai itu sesuai tar-

get yang dia buat sendiri. Seharusnya bisa dia melakukan eksekusi. Jadi bukan diberikan target oleh TAPD melalui Sekda, tapi dia sendiri yang menetapkan targetnya. Sehingga harusnya tak ada alasan untuk tidak mencapai target kecuali alasan perencanaan tadi, tidak tepat timingnya,” ucap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB ini.

Total paket lelang seluruh SKPD yang harus melalui ULP tahun 2016 sebanyak 357 paket dengan nilai Rp 808,030 miliar. Dari jumlah paket lelang itu, sebanyak 145 paket yang belum mengajukan lelang dengan nilai Rp 223,060 miliar, 27 paket senilai Rp 18 miliar lebih dalam tahap verifikasi dokumen, 31 paket senilai Rp 36,484 miliar sedang lelang dan 154 paket senilai Rp 529,361 miliar selesai lelang.

Berdasarkan data Biro AP&LPBJP per 6 Juni 2016, beberapa SKPD yang jumlah paketnya belum diajukan lelang ke ULP antara lain Dikpora sebanyak 16 paket senilai Rp 31 miliar lebih, Disosdukcapil 9 paket senilai Rp 6,7 miliar lebih, Disbudpar 13 paket senilai Rp 7,5 miliar lebih, Dinas PU 18 paket senilai Rp 26,5 miliar lebih, Disperindag 9 paket senilai Rp 5,5 miliar lebih, KPHL Rinjani Barat 4 paket senilai Rp 2,5 miliar lebih.

Kemudian Disnakeswan 5 paket senilai Rp 3,5 miliar lebih, Dinas Perkebunan 15 paket senilai Rp 48 miliar lebih, Distamben 10 paket senilai 6 miliar lebih, Bappeda 3 paket senilai Rp 1,1 miliar lebih, BKP 4 paket senilai Rp 1,7 miliar lebih, Baperpus Arsip 4 paket senilai Rp 1,2 miliar lebih. BKD dan Diklat 4 paket senilai 5,4 miliar, RSUD NTB 3 paket senilai 26,5 miliar. RSJ Mutiara Sukma 5 paket senilai Rp 3,7 miliar lebih dan BPBD 3 paket senilai 351 juta. Ada juga SKPD yang belum mengajukan paket lelang meskipun jumlahnya satu paket namun nilainya cukup besar. Seperti Bakorluh sebanyak satu paket dengan nilai Rp 1,6 miliar lebih, BLHP 2 paket senilai Rp 1,9 miliar lebih. (nas)

Respons Terbitnya SP3 Dari Hal. 1 Semakin tak diresponnya karena penanganan kasus yang dihentikan itu tidak pada eranya, melainkan peninggalan Kajati Martono, SH, MH yang kini menjabat di Kejaksaan Agung.’’Kalau saya ditanya soal ini, pasti saya akan jawab tidak tahu, hanya itu. Apalagi ini kan bukan kerjaan saya,’’ tegasnya.

Namun bukan berarti dia akan tutup mata dengan penghentian penyelidikan kasus itu, karena disadarinya telah menjadi perhatian publik khususnya media. Saatnya akan diresponsnya ketika sudah mendapatkan informasi lengkap. ‘’Semua pertanyaan kawan kawan (wartawan, red) pasti akan saya jawab. Cuma kan belum saatnya. Saya harus tanya ke Pidsus dulu. Kasus ini bagaimana awalnya, detailnya bagaimana. Setelah itu saya bisa jelaskan,’’ katanya.

Sebagaimana diketahui, Kejati NTB menghentikan tiga kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejati NTB. Kasus itu, dugaan penyimpangan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang sudah dinaikkan ke penyidikan. Kedua, terkait penyelidikan proyek Padepokan Silat KONI NTB senilai Rp 6,5 miliar, dan ketiga kasus PDAM Giri Menang.

Jauh sebelumnya, Kajati yang waktu itu dijabat Martono juga menghentikan penyelidikan proyek Jalan Lingkar Gili Trawangan senilai Rp 4,5 miliar, dengan

Ketua Tim Joseph, SH. Terhadap kasus yang dihentikan itu, Kajati berjanji akan merespon. ‘’Bagaimana nantinya, evaluasinya seperti apa, kita akan jawab nanti,’’ terangnya.

Kajati juga tak ingin terburu-buru menjawab soal program pemberantasan korupsi di Pidsus, termasuk tindak pidana umum di Pidum, peran Intelijen dan Datun hingga Pengawasan. Dia memilih berpikir dan menjalankan program sistematis, akan dimulai dari internalnya. Akan diawali dengan meminta masukan sekaligus mengecek satu per satu dari bidang tadi, dilanjutkan dengan meminta presentasi dari Kajari - Kajari se NTB. ‘’Baru saya jelaskan ke teman-teman. Kan ndak etis kalau saya sudah sampaikan ke luar, sementara ke jajaran saya belum,’’ katanya.

Kajati mengaku butuh waktu sepekan untuk menyerap semua informasi detail dari jajarannya, baru akan disampaikan terbuka kepada wartawan. Bahkan agenda coffee morning dirangkai dengan ekspose kasus yang selama ini tidak pernah terjadi di Kejati NTB, dijanjikan akan dijadwalkannya. Diketahui, sebelum menjadi Kajati NTB, Tedjolekomo menjabat Asisten Umum Jaksa Agung. Ia juga cukup lama berkiprah di Jakarta menjadi Kajari Jakarta Utara. (ars)

Kejaksaan Sasar Pengalihan ’’Vertical Dryer’’ Kota Mataram Dari Hal. 1 Setelah menelisik bantuan di Kota Mataram yang dialihkan, ke enam proyek lainnya di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Kabupaten Dompu juga akan ditelusuri. ‘’Kan ada tujuh bantuan alat vertical dryer, nanti akan diteruskan penelusurannya ke kelompok tani di daerah daerah lainnya, apakah ada kesamaan modus atau bagaimana,’’ ujarnya.

Kamis (9/6) lalu Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB. Nur Ilmia dimintai keterangan oleh ketua tim penyelidik proyek Vertical Dryer Ismail, SH. Keterangan Nur Ilmia ini juga jadi pintu masuk, karena kapasitasnya sebagai Ketua Tim Verifikasi tujuh kelompok tani penerima bantuan. ‘’Dari keterangan Ketua Tim Verifikasi ini dijadikan rujukan untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaannya (bantuan alat) di lapangan,’’ kata Sutapa.

Menyambung terkait dokumen laporan. Pelapor juga melampirkan surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB terkait penetapan kelompok penerima bantuan. Merujuk pada keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor Prod.TP.841.1/V/2015, tentang penetapan kelompok penerima bantuan sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota se-NTB, tahun anggaran 2015. Kuasa PenggunaAnggaran(KPA)dan PPK waktu itu, menanda tangani nama kelompok Sayang DayeIIKecamatanCakranegara, sebagai penerima bantuan senilai Rp 935 juta. Poktan ini adalah salah satu dari tujuh poktan lain di NTB yang menerima bantuan sama, dengan total anggaran Rp 6.545.000.000. (ars)

RAGAM Panggil Ulang Saksi LEM dan EO Mataram (Suara NTB) Polres Mataram memanggil ulang sejumlah saksi atraksi Car Wash Dance kontroversial. Empat orang memenuhi panggilan Satreskrim untuk dimintai keterangan.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK menjelaskan klarifikasi di Satreskrim selama pekan ini guna mendalami kasus tersebut.

Setelah sebelumnya, saksi-saksi tersebut hanya diklarifikasi terkait perizinan.

“Di intel kan secara umum. Ini di Reserse lebih mendalam lagi,” ujarnya di Mapolres Mataram, Jumat (10/6). Saat ini pemeriksaan masih berkutat pada empat orang saksi.

Dari pihak Lombok Epicentrum Mall yang memenuhi panggilan antara lain Manajer Operasionalnya dan manajer bagian lain, yang terkait dengan kegiatan. Sementara dari pihak penyelenggara, EO Sebelas Duabelas juga dipanggil kembali.

“Semua yang diperiksa di Intel kemarin. Dipanggil lagi untuk pemeriksaan di Reskrim,” tegas Kapolres.

“Manajer operasional kan yang mengetahui kegiatan itu. EO juga,” imbuhnya.

Koordinasi dengan Polda NTB juga dilakukan dalam penanganan kasus dugaan pornografi yang mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam kegiatan Pameran Otomotif akhir bulan lalu itu, pameran mobil modifikasi dari tanggal 28-30 Mei dirangkai acara tarian memandikan mobil. Beberapa foto pun tersebar viral di jejaring sosial.

Dari permintaan keterangan sebelumnya, didapati bahwa aksi sejumlah wanita memandikan mobil tidak tertuang di dalam daftar acara. Perizinan yang disampaikan ke kepolisian pun tidak mencantumkan rundown kegiatan secara rinci.

Pihak Lombok Epicentrum Mall (LEM) dan EO mengklaim terjadi miskomunikasi. Hingga melenggangnya kegiatan yang belakangan menuai kecaman berbagai lapisan masyarakat. (why)

Pemkot Mataram Siapkan Anggota Satpol PP Perempuan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyiapkan anggota Satpol PP perempuan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginginkan agar personel Satpol PP ada juga yang berasal dari kalangan perempuan, sehingga belum lama ini telah direkrut anggota baru dari kalangan perempuan. “Satpol PP perempuan sudah cukup, ada dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kontrak,” ujarnya tanpa menyebutkan berapa jumlah terperinci anggota Satpol PP perempuan yang telah direkrut ini.

Selain merekrut anggota dari kalangan perempuan, ada juga penambahan personel laki-laki Satpol PP beberapa waktu lalu. Saat ini anggota baru ini sedang dalam pembinaan dan rencananya akan ditempatkan di setiap kecamatan.

“Mereka masih ada pembinaan dulu

sebelum ditarik ke kecamatan. Pembaretan juga belum selesai dan masih dalam tahap persiapan,” jelasnya.

Wakil Walikota mengatakan tidak ada pembedaan tugas antara anggota perempuan dan laki-laki.

Tugas Satpol PP sama yaitu memantau pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Di samping itu juga mereka bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun menurut Mohan ada beberapa persoalan-persoalan yang juga harus ditangani perempuan seperti misalnya dalam penertiban lapak PKL yang dimiliki ibu-ibu. “Perekrutan anggota Satpol PP perempuan sebenarnya untuk memenuhi komposisi agar ideal dan memang dibutuhkan juga anggota yang perempuan karena ada persoalan-persoalan yang harus ditangani perempuan,” jelas-

nya.

Penempatan Satpol PP di kecamatan ini sangat diperlukan mengingat selama ini Satpol PP Kota Mataram masih kekurangan personel. Di samping itu juga keberadaan para Satpol PP di kecamatan bisa langsung membantu tugas pelayanan kemasyarakatan khususnya dalam penegakan Perda. Dengan demikian kinerja Satpol PP bisa lebih maksimal.

Di setiap kecamatan akan ditempatkan 10 orang anggota Satpol PP. Mohan menyampaikan para personel ini nantinya bisa membantu penataan maupun pengawasan PKL, pengawasan bangunan, serta pengawasan rumah pondokan atau kos apalagi selama ini pengawasan rumah pondokan dinilai masih lemah.

Persoalan-persoalan di masyarakat juga bisa terdeteksi lebih awal dan dapat dilakukan pencegahan. (ynt)

Halaman 15

Telusuri WNA Lain Diduga Pelaku Mataram (Suara NTB) – Polda NTB masih mendalami indikasi bertambahnya jumlah korban bule Inggris diduga cabuli anak. Mengingat terungkapnya jaringan gay di kawasan Senggigi, pencarian tersangka baru selain oknum Instruktur Selam, SRP (44) terus dilakukan.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK menjelaskan, bahwa jajarannnya di Subdirektorat IV PPA masih bekerja.

“Masih didalami. Dikembangkan terus,” ujarnya ditemui di Masjid Baiturrahman Mapolda NTB, Jumat (10/6). “Itu dikerjakan Pak Putu (Kasubdit IV),” tambahnya.

Mengenai indikasi adanya tersangka WNA lain, Suryo menyebutkan belum ada tambahan lagi. Hanya saja pengembangan terus dilakukan untuk menelusuri jika memang ada bukti yang mengarah ke keterkaitan jaringan WNA dan WNI. Dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Ia pun menyebutkan bahwa indikasi adanya korban lain masih ditelusuri. “Baru satu itu,” ujarnya. Satu korban yang dimaksud yakni X (17) yang masih duduk di bangku SMA. Dugaan tindakan cabul tersangka SRP dibongkar Sabtu (30/4). Berbekal kiriman seorang anonim ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Yang kemudian ditindaklanjuti Subdit IV PPA. Korban ditemukan pada malam hari itu sedang keluar dari salah satu hotel di Senggigi, Lobar. Sambil membawa uang hasil pemberian tersangka diduga sebagai imbalan seusai dicabuli.

Korban diberi uang sebagai imbalan, bervariasi antara Rp 100 ribu hingga Rp 700 Ribu. Hal itu menjadi indikasi perbuatan cabul tersangka dilakukan berulang-ulang. Difasilitasi seorang mucikari inisial BR yang memiliki tempat hiburan di Senggigi.

Dari gawai yang disita sebagai barang bukti tersebut, diduga ada anak lain sebagai korban. Melihat sejumlah foto yang tersimpan.

Para tersangka masih mendekam di sel tahanan Mapolda NTB menunggu kelengkapan pemberkasan ke JPU. Sembari polisi melakukan pengembangan kasus. (why)

Presiden Puji Pertumbuhan Ekonomi NTB Dari Hal. 1 ‘’Selalu listrik byarpet, listrik byarpet. Sehingga inilah yang menjadi prioritas. Semoga nantinya dengan tambahan listrik 2x25 MW di NTB ini bisa menambah kapasitas,’’ harapnya.

Dengan tersedianya listrik yang memadai, kata Presiden maka anak-anak sekolah bisa belajar. Kemudian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di pedesaan dapat berkembang dengan ketersediaan energi listrik yang memadai. ‘’Semuanya, hampir semua daerah sama keluhannya tentang listrik,’’ ujarnya.

Disamping itu, Presiden juga memuji pertumbuhan ekonomi

NTB yang paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, pertumbuhan ekonomi NTB pada kwartal pertama 2016 sebesar 9,9 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional pada kwartal yang sama hanya sebesar 4,9 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, kata Presiden yang hanya mencapai 3,3 persen pada kwartal pertama 2016. ‘’Ini pertumbuhan yang tinggi sekali, karena pertumbuhan ekonomi dunia sekarang hanya 3,3 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,9 persen. Jadi di sini betapa cukup bersyukur bahwa pertumbuhan

ekonominya baik, inflasi malah minus alias deflasi,’’ucapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya berterima kasih atas kunjungan Presiden ke NTB yang sudah beberapa kali dilakukan. Terakhir, kunjungan Presiden adalah ke Bima untuk meresmikan pasar tradisional di sana.

Kemudian, Presiden kembali datang berkunjung ke NTB dengan agenda yang berbeda.

Gubernur mengatakan, pada 30 Juli mendatang, NTB akan menjaadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 26 yang akan dipusatkan di Islamic Center NTB. Pembukaan kegiatan itu

juga rencananya akan dibuka Presiden Jokowi.

Gubernur mengatakan, visi NTB adalah Beriman, Berbudaya, Berdayasaing daan Sejahtera. Visi beriman dan berbudaya saing ditempatkandidepankarenapenghayatan keagamaan merupakan modal yang kokoh untuk membangun NTB. ‘’Pembangunan di NTB terus menerus menunjukkan kemajuan,’’katanya.

Gubernur juga mengatakan salah satu sebutan bulan Ramadhan adalah syahrul amal.

Kehadiran bulan Ramadhan bukan berarti kinerja menurun atau semangat bekerja berkurang. ‘’Justru di bulan Ramadhan kita ditantang memberikan, memperbanyak amal

yang baik,’’ katanya.

Seperti yang dilakukan Presiden, kata gubernur, meskipun bulan Ramadhan tetap berkeliling ke penjuru negeri, melakukan kunjungan kerja meninjau proyek-proyek pembangunan seperti yang dilakukan saat ini.

Beberapa waktu lalu, Presiden datang ke Bima untuk meresmikan pasar. Kemudian datang lagi ke NTB, dan titik pertama yang dikunjungi adalah masjid. Sewaktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kata gubernur dua hal yang dibangun adalah masjid dan pasar di Kota Madinah. Ini menunjukkan perlunya membangun keberkahan antara dunia dan akhirat. (nas)

DPD RI Soroti Kenaikan Harga Pangan Dari Hal. 1 Tindakan yang ditempuh, menurutnya harus responsif melihat dan membaca keadaan pasar. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi spekulan atau oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini.

Suhaimi menegaskan, permasalahan yang berulang ini tidak boleh dilihat secara parsial saja. Lebih dari itu, hal ini harus dilihat secara holistik, sehingga permasalahan yang terus berulang bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

Suhaimi menilai, Instruksi Presiden terkait langkah-lang-

kah yang harus ditempuh jajarannya tampaknya belum dilaksanakan secara detail. Ia juga menilai adanya persoalan koordinasi antarlembaga yang belum padu sehingga langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal membawa dampak yang dirasakan masyarakat.

Suhaimi juga memberikan apresiasi kepada Pemprov NTB yang menolak impor bawang. Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi telah menyuarakan penolakan atas kebijakan impor bawang merah oleh Pemerintah. Terlebih, jika kebijakan ini mengakibatkan kerugian bagi pertani bawang

merah karena bawang mereka justru tidak terserap oleh masyarakat dan Bulog.

Dalam pertemuan dengan Gubernur belum lama ini, Perum Bulog juga telah berkomitmen membeli bawang merah asal Bima. Bulog berkomitmen membeli sebanyak 750 ton bawang merah asal Bima dan komitmen itu telah dituangkan dalam nota kesepahaman dengan petani.

Bulog telah melakukan penyerapan sebanyak 447 ton. Sisa produksi bawang merah sebanyak 273 ton yang belum diserap oleh Bulog. Belakangan Bulog menghentikan pembelian yang berakibat munculnya protes

dari para petani bawang merah di Bima.

Sementara itu, terkait harga kebutuhan pokok, pantauan Suara NTB menjelang Ramadhan, beberapa kebutuhan pokok telah mengalami kenaikan harga.

Misalnya, beras berbagai kualitas dengan kenaikan harga antara Rp 300/Kg sampai Rp 500/Kg. telur juga mengalami kenaikan harga sampai Rp 47.000/trai, dari yang sebelumnya hanya Rp 35.000/trai. Harga daging juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Beberapa pedagang mengaku menjual sampai Rp 130.000/kg, naik dari harga sebelumnya Rp

120.000/Kg. “Mahal, dari jagalnya mahal.

Katanya harga sapinya yang mahal,” kata Fitri, salah satu dari beberapa pedagang. Meski dengan harga tinggi itu, pedagang meyakini pembelinya akan banyak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, daging sapi selalu diserbu pembeli. Tradisi ini rupanya dimanfaatkan pemasok daging untuk mengambil keuntungan.

Untuk ayam broiler, pedagang juga menaikkan harga sampai Rp 40.000/Kg. Padahal, hanya berselang beberapa hari sebelumnya, penjualan paling mahal sampai Rp 37.000/Kg. pedagang mengaku menaikkan harga sebesar Rp 3.000/Kg. (aan/*)

Tindak Tegas Distributor Sembako Nakal Dari Hal. 1 Namun, kata Gita, jika ada distributor yang sengaja menimbun sembako dengan modus mencari keuntungan besar dengan mengeksploitasi situasi maka akan dilakukan tindakan tegas. ‘’Iya, law enforcement (tindakan hukum) juga kita lakukan. Kan di Jakarta ada juga beberapa distributor yang nampak mengganggu mekanisme pasar itu dipidana. Ini tentu kita cermati di NTB,”ujarnya.

Dalam pantauan stok semab-

ko yang akan digelar TPID, lanjut Gita, akan dilihat modus-modus yang dilakukan. Yang pasti, katanya, para distributor jangan nakal dengan memanfaatkan situasi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. ‘’Kalau tingkat kenaikannya dalam tingkat toleransi. Ini adalah bagian dari mekanisme pasar yang sehat.

Tetap kita minta jangan sampai ada indikasi melakukan penimbunan yang menyebabkan kegagalan pasar. Maka permainan harga seperti itu, kita tetap berharap mekanisme pasar normal

terjadi,’’ imbuhnya.

Kenaikan harga yang terjadi saat ini, lanjutnya akibat psikologi pasar. Kenaikan harga ini, katanya disebabkan beberapa hal.

Pertama terbawa sentimen bahwa ASN menerima gaji 13 dan 14. ‘’Jadi berapapun kenaikan ini seakan-akan mereka anggap akan terbeli juga. Itu tak boleh seperti itu,’’ tambahnya.

Kemudian, pengusaha juga menaikkan margin keuntungannya. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan Tunjangan

Hari Raya (THR) kepada pegawaianya. ‘’Jadi ini mekanisme-mekanisme yang normal. Silakan jalan tetapi jangan sampai faktor-faktor yang mengeksploitasi situasi ini, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya,’’ pintanya.

Tugas pemerintah, kata Gita, melakukan pengendalian harga sembako di pasaran. Jangan sampai terjadi over kendali atau kenaikan harga yang tidak terkendali. Untuk itu, TPID, lanjut Gita telah melakukan rapat koordinasi pada Selasa (7/6) untuk memastikan ketersedian stok

sembako di daerah ini aman.

Sampai kepada melakukan penetrasi harga di pasar terhadap komoditas-komoditas yang terjadi kenaikan. Melalui pasar murah atau operasi pasar pada titik-titik padat penduduk.

Di samping pemberian bantuan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Pemprov juga mengharapkan BUMN/BUMD melalui kegiatan sosialnya untuk melakukan pasar murah. ‘’Silakan dilakukan dengan distribusi yang merata,’’ pungkasnya. (nas)

Tingkatkan Koordinasi Antar-SKPD, Pastikan Permasalahan Tuntas Dari Hal. 1 ‘’Jadi kalau bersinergi semuanya, Insya Allah dapat bergerak dengan cepat dan program berjalan dengan baik,’’ucapnya.

Di samping itu, ia juga akan melakukan pengawalan terhadap serapan anggaran SKPD yang berada di bawah koordinasi Asisten I. Dengan adanya koordinasi dan sinergitas maka permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD akan diketahui lebih awal.

Untuk kemudian dapat dicarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi tersebut.

Hal senada dikatakan Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. Bacharudin, M.Pd. Ia mengatakan, SKPD satu dengan SKPD lainnya yang berada di bawah koordinasi Asisten III harus terkoneksi. Disebutkan, ada 12 SKPD yang berada di bawah koordinasi Asisten III. ‘’Meningkatkan koordinasi, memastikan seluruh lini jalan,

saling terkoneksi. Karena 12 SKPD itu saling kait. Ada tugas-tugasnya saling back up satu dengan lainnya. Kita melaksanakan tupoksi sebagai asisten tak ada eksekusi anggaran. Tugasnya adalah memastikan secara administratif, sehingga penyelesaian program yang dikerjakan lingkup Asisten III memiliki ciri ketuntasan masalah,’’ kata Bacharudin.

Mantan Penjabat Bupati Bima ini menambahkan bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan SKPD satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan. Sehingga, suatu program harus dikeroyok sehingga bisa tuntas. Ia mencontohkan, seperti upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, menekan angka gizi buruk dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Untuk pembangunan sektor kesehatan ini, kata Bacharudin, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memanggil beberapa SKPD terkait terma-

suk Asisten III. Pemprov, katanya, berencana membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sistem jaminan kesehatan yang merupakan turunan dari aturan yang ada di tingkat pusat.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, katanya, ada pemberian hak otonomi di bidang kesehatan yang diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan garis kebijakan pemerintah provinsi dengan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan ini terkoneksi. ‘’Kalau begitu, kematian bayi, ibu, DBD, akan mampu ditekan.

Karena yang punya rakyat kan bupati/walikota. Kalau serius, memang fokus mereka. Kita provinsi semacam mendorong saja. Dengan adanya payung hukum, kita ada modal untuk mem-push kabupaten/kota. Kalau ada yang perlu bisa kita back up kita lakukan. Karena

ada payung hukum. Itu yang lagi kami telaah,’’ terangnya.

Bacharudin mengatakan, telah meminta SKPD terkait untuk bisa menganggarkan dalam APBD Perubahan 2016. Sehingga kajian akademis mengenai Raperda jaminan kesehatan itu bisa disusun tahun ini. Diharapkan tahun 2017, dapat diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. ‘’Dengan adanya payung hukum ini kita harapkan mampu menekan angka kematian ibu, bayi dan lainnya. Kalau Perda itu sudah ada, akan “memaksa” kabupaten/kota. Dalam Perda itu seolah-olah tersurat dia, Pak Gubernur itu diberi hak otonomi untuk pengelolaan mengenai pembangunan kesehatan di provinsi. Itu menandakan posisi Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,’’ terangnya.

Selain itu, kata Bacharudin, sebagai asisten yang mengkoordinir Dinas Kesehatan, dirinya

juga akan mengawal program unggulan Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) yang tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta kasus gizi buruk. Program ini akan dicoba by name by address. Melalui program Ashar ini, diharapkan akan muncul generasi unggul NTB. ‘’Yang kita harapkan generasi unggul kompetetif. Kalau dia tamat SMA, tidak hanya tamat SMA. tapi bisa diadu, memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Memiliki prestasi tingkat nasional, itu yang mau dilakukan,’’ tandasnya.

Untuk membentuk Generasi Emas NTB ini, kata Bacharudin, berkaitan dengan proses parenting di keluarga. Kebiasaan selama ini, hanya ibu yang menangani anaknya. Sehingga melalui program Ashar ini, selain ada pendampingan, juga peran kedua orang tua baik ibu dan ayahnya secara bersama-sama mendidik anak. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Sabtu, 11 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinas Tata Kota Lobar Hentikan Proyek Dishubkominfo NTB Giri Menang (Suara NTB) Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) menghentikan proyek pemasangan pagar pengaman jalan pada ruas jalan nasional Gerung-Kuripan milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Proyek ini dihentikan, karena tak ada koordinasi dengan Dinas Tata Kota Lobar sebelum mengerjakan proyek. Proyek ini menyebabkan kerusakan pada trotoar sepanjang ruas jalan. Warga juga mengeluh karena terhalang pemasangan pagar pengaman jalan.

“Kami sudah layangkan surat ke Satker Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Provinsi NTB. Intinya kami meminta proyek di jalur BIL I dihentikan sementara, itu karena mereka tidak koordinasi dengan kami,” tegas Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. L. Winengan, Jumat (10/6).

Dijelaskan, pada surat tertanggal 7 Juni lalu disampaikan agar pihak berwenang menghentikan pekerjaan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas BIL I. Alasannya, keberadaan pelaksanaan pekerjaan proyek ini tidak melakukan koordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Tata Kota selaku leading sector yang melakukan pemeliharaan taman dan trotoar ruas jalan BIL. Proyek ini merusak dan menghilangkan rambu jalan yang telah dipasang Satker Balai Jalan Nasional (BJN) pada jalur ini. Hal ini menimbulkan keluhan dari BJN, sehingga pihaknya menindaklanjuti melalui surat tersebut. Keberadaan proyek ini, jelasnya, mengganggu dan merusak fungsi taman dan trotoar, secara estetika sangat merusak pemandangan di sekitar lokasi. Pasalnya, keberadaan pagar pengamanan menutupi taman, trotoar dan rambu

jalan yang ada.

Menurutnya, pagar pengaman belum diperlukan keberadaannya mengingat sudah dipasang rambu jalan oleh BJN Wilayah I NTB. Selain itu, hasil kunjungan Menteri PU dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu ke NTB, meminta agar penataan taman jalan by pass BIL dipertahankan.

“Jadi itulah dasar kami menghentikan proyek itu,” tegasnya. (her) H. L. Winengan