Snt 12042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 12 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPP Golkar Berhentikan Amin dan Umar Mataram (Suara NTB) – Turbulensi yang timbul akibat peralihan kepemimpinan Partai Golkar di NTB akhirnya memakan korban. DPP Partai Golkar telah resmi memberhentikan dua kader seniornya, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan H. Umar Said, S.Ag dari keanggotaan partai. Keduanya kompak akan melakukan perlawanan melalui jalur partai dan jalur hukum.

Pemberhentian Amin dan Umar itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar bernomor 98/DPP/GOLKAR/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jender-

al Idrus Marham.

Dalam surat tersebut, Amin dan Umar diberhentikan melalui sejumlah pertimbangan. Pertimbangan itu antara lain, Amin dan Umar dianggap melakukan tindakan pelanggaran organisasi P a r t a i Golkar

yang jika dibiarkan akan merongrong kewibawaan Partai Golkar di NTB. Selain itu, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/dok)

TO K O H Tahap Gelar Perkara SETELAH dilakukan evaluasi, penyidik Kejati NTB memutuskan untuk segera melakukan gelar perkara untuk penyelidikan dana KONI NTB. ‘’Dalam waktu dekat,kami akan ekspose (gelar perkara),” kata Aspidsus Kejati NTB, Suripto Iritanto,SH, Senin (11/4).

Diakuinya, proses evaluasi sudah dilakukan. Dalam rangka merangkum rangkaian permintaan keterangan para pihak dan dokumen yang sudah terkumpul. Hanya, apa yang menjadi kesimpulan evaluasi, tak disampaikan Aspidsus. ‘’Evaluasi sudah, tinggal gelar perkara saja,” sebutnya, namun dia belum memastikan waktunya.

Menurut Aspidsus, penyelidikan dana sebesar Rp 10,1 miliar dana hibah KONI sudah cukup panjang.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R 109 IUP Dicabut

PEMPROV NTB telah melakukan evaluasi terhadap 114 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga bermasalah alias belum clear and clean (CNC). Dari 114 IUP batuan dan logam yang dievaluasi, 109 IUP akan direkomendasikan untuk dicabut. ‘’Dari 114 IUP itu, hasil se(Suara NTB/nas) mentara evaluasi yang kami Muhammad Husni lakukan, ada lima IUP yang bisa kita rekomendasikan untuk CNC. Sisanya (109 IUP) kita akan rekomendasikan untuk dicabut,’’ sebut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (11/4) kemarin.

Ia merinci, 114 IUP yang dievaluasi tersebut terdiri dari IUP batuan sebanyak 82 buah dan IUP logam sebanyak 32 buah.

Bersambung ke hal 15

SIRAM PADI - Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachan memimpin langsung kegiatan penyiraman tanaman padi yang mengalami kekeringan.

Lombok Timur (Lotim) melakukan eksperimen menyelamatkan tanaman padi petani di wilayah Lotim bagian selatan yang terancam gagal panen akibat kekeringan. Salah satunya di Dusun Kwangwae, Kecamatan Sakra Timur. Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) langsung memimpin eksperimen penyelamatan dengan menyiramkan air tanaman padi dari tangki mobil.

‘’Ini langkah uji coba,’’ ujar Ali BD. Ia mengatakan, kekeringan ini menimbulkan persoalan bagi petani padi. Sedikitnya, 180.000 liter air pada Minggu (10/4) lalu disiramkan ke sawahsawah yang mengalami kekeringan. Bupati Lotim pun berusaha mengecek lokasi-lokasi sumber air. Dia menjanjikan akan berupaya mengalirkan air ke sawah-sawah yang selama ini kesulitan air.

Menggunakan mobil tangki dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim,

delapan tangki mobil dengan kapasitas 5.000 liter, bupati langsung turun ke sawah-sawah yang mengalami kekeringan. Disebutkan, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD, M. Takdir Ilahi, masing-masing mobil mengangkut 2-3 kali air. Identifikasi BPBD, sampai saat ini jumlah yang berdampak kekeringan di Desa Menceh mencapai 50 hektar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Bersambung ke hal 15

Wagub Hadiri HUT Kota Bima dan Dompu Kota Bima (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH,M.Si menghadiri upacara Hari Jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke 14, yang dihelat di Halaman Kantor Walikota Bima, Minggu ( 10/4). Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy Crisnandi yang sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Setelah menghadiri Hari Jadi Kota Bima, Senin (11/4) kemarin, Wagub juga hadiri para peringatan hari jadi Kabupaten Dompu ke 201.

Selain Menpan, hadir juga Bupati/ Wakil Bupati Bima dan Dompu, pejabat dan seluruh karyawan lingkup Pemerintah Kota Bima.

Peringatan Hari Jadi Kota Bima tersebut diawali dengan pembacaan singkat sejarah pembentukan Kota Bima.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TINJAU - Menpan, Yuddy Crisnandi didampingi Wagub, H.Muh Amin meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima.

PENGHARGAAN - Wagub, H.Muh.Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada PNS di Dompu yang meraih penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI.

Lagi, Dewan Sorot Proyek Mangkrak Mataram (Suara NTB) Setelah proyek horti park dan techno park disorot Fraksi Partai Demokrat (FPD), Senin (11/4) giliran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 1 MW di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa juga dikritisi karena terindikasi mangkrak. PLTS yang dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp 25 miliar lebih ini tak dapat difungsikan tiga tahun terakhir. ‘’Terhadap uang negara yang dipakai di La-

bangka untuk membangun PLTS yang mangkrak selama tiga tahun lebih. Biaya pembuatannya adalah Rp 25 miliar. Akibat desain yang tidak lengkap dan komprehensif, mesin pembangkit PLTS tersebut tidak bisa disinkronisasikan dengan jaringan PLN,’’ kata Wakil Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Energi DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (11/4) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

12 Kepala SKPD Jalani Uji Kompetensi dan Tes Kesehatan Jiwa Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, tim independen yang dibentuk gubernur untuk mengevaluasi 12 kepala SKPD tahap II sudah mulai bekerja.

Sebanyak 12 kepala SKPD yang kena evaluasi tahap II ini sudah menjalani uji kompetensi dan tes kesehatan jiwa. ‘’Evaluasi 12 SKPD tahap II

sedang jalan. Kemarin itu sudah uji kompetensi, kemudian tes kesehatan jiwa. Ini tahap pertamanya, baru kemudian masuk ke pendalaman portofolio yang dikirim masing-masing SKPD,’’ terang Suruji dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Sesuai SK Gubernur, Tim Evaluasi Kinerja ini semuanya merupakan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB. Mereka adalah, Prof. Drs.

H. Toho Cholik Mutohir, MA (Rektor IKIP Mataram), Dr. Prayitno Basuki, MA (akademisi Unram), Prof Dr. Tatok Asmoeni (Unram), Dr. Kadri, M.Si (IAIN Mataram) dan Dr. Agusdin (Unram).

Sementara SKPD yang dievaluasi pada tahap II ini antara lain Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP), Biro Kerjasama dan SDA, Bersambung ke hal 15

Warung Warga Mulai Banyak Tersedia FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 yang puncak pelaksanaannya pada 16 April mendatang. Menjelang puncak pelaksanaan, banyak pendaki mulai melakukan pendakian ke puncak Tambora. Warga pun mulai mengais rezeki dengan mendirikan tenda untuk tempat berjualan makanan di padang savana Doro Ncanga ini.

Ibu Zainul kepada Suara NTB, mengaku, sudah mulai menyiapkan dagangan menjelang pelaksanaan FPT 2016.

Karena pasti akan banyak orang mencari makanan di padang savana Doro Ncanga menjelang pelaksanaan festival, terutama mereka yang mulai mempersiapkan lokasi acara. ‘’Hari ini kami baru mulai jualan,’’ katanya.

Banyaknya warga yang berharap bisa meraup rezeki dari pelaksanaan FPT ini, sehingga pendirian tempat berjualan terkadang belum juga teratur. Namun mereka akan mengikuti arahan panitia ketika harus dipindahkan dari lokasi yang ada saat ini. ‘’Ini untuk sementara, kita tunggu panitia yang mengatur,’’ jelasnya.

Para pendaki pun mulai ramai mengunjungi Gunung Tambora di usia letusan dahsyatnya 201 tahun. Mereka memilih menggunakan jalur pendakian Pancasila Desa Tambora, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rumah Kumuh di Mataram Diklaim Berkurang Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, HM. Syaiful Mukmin mengklaim, setelah melakukan pendataan akhir tahun 2015 lalu, terjadi penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Dari sebelumnya 1.732 unit berkurang 325 unit atau tersisa sekitar 1.407 unit. “Alhamdulillah, hasil pendataan kami kemarin. Ada penurunan RTLH, sehingga totalnya menjadi 1.407 unit,” sebutnya.

Penurunan jumlah RTLH ini, karena Pemkot Mataram dari segi kebijakan anggaran tetap mengalokasikan tiap tahun. Intervensi RTLH ini, tidak saja oleh BPM melainkan dikerjakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PU serta Bazda. Masing - masing SKPD ini, berbeda - beda jumlah rumah yang diperbaiki tergantung penganggaran. Tapi, tetap data di BPM dijadikan patokan untuk memberikan bantuan. “Kan bukan saja di BPM. PU, Disosnakertrans, Bazda bahkan dana BKM kelurahan juga mengalokasi itu,” terangnya.

Di tahun 2016, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk RTLH sebanyak 50 unit. Jumlah ini menurun tapi dari segi bantuan bertambah dari sebelumnya

Pendekatan Persuasif

(Suara NTB/dok)

Permudah Investor WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendorong Pemkot Mataram segera bersikap terkait nasib MWP (Mataram Water Park) yang hinggi kini masih mangkrak. Kondisi MWP yang belum juga dikelola, jelas bertolak belakang dengan hajat awal aset tersebut dibangun. Karena, lanjut Muhtar, MWP dibangun tentu diniatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Kalau saya lihat, daripada dia (MWP, red) mangkrakmangkrak seperti sekarang ini, Pemkot harus segera ambil sikap,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/4) kemarin. Menurut Muhtar, ketika Pemkot Mataram menginginkan ada investor yang mengelola MWP yang berlokasi di Udayana, Mataram itu, mestinya, pemerintah tidak memasang persyaratan yang terbilang berat.

Politisi Gerindra ini mensinyalir, tidak kunjung ada investor yang serius ingin mengelola MWP kemungkinan lantaran persyaratan yang diminta Pemkot Mataram terlalu berat. Karena bagaimanapun, investor tentu akan berhitung untung dan rugi mengelola MWP. Sementara kalau pengelolaan MWP yang dibangun sejak zaman mendiang mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan itu dikelola secara internal, dikhawatirkan tidak professional. ‘’Makanya, investor itu harus dipermudah,’’ sarannya. Muhtar mengaku prihatin terhadap kondisi MWP yang terbengkalai.

Padahal, Pemkot Mataram dari awal telah berkomitmen bagaimana MWP itu difungsikan dengan baik. Salah satunya mengundang partisipasi investor. Bahkan, kabar terbaru, sudah ada lima investor yang melirik MWP untuk dikelola.

Muhtar tidak menyangkal bahwa kabar ketertarikan investor mengelola MWP, bukanlah cerita baru. Sebab hal serupa juga pernah diungkapkan Pemkot Mataram sebelumnya. Ia menyayangkan kalau MWP tidak juga dikelola. Pasalnya, anggaran daerah sudah banyak habis untuk mendanai pembangunan proyek yang diresmikan Bulan Juni 2010 itu. Belum lagi biaya pemeliharaan yang setiap tahun harus dianggarkan.

Pada prinsipnya, sambung Muhtar, tidak masalah siapapun yang mengelola MWP itu. Baik investor maupun pemerintah.

Sepanjang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Muhtar meyakini MWP itu cukup dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Antusiasme masyarakat sangat bagus.

Sekarang inikan saya lihat, orang mau berenang saja harus ke hotel,’’ katanya. Itu menandakan bahwa wahana hiburan seperti MWP memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (fit) Muhtar

(Suara NTB/dok)

BAJAK - Salah seorang petani di wilayah Kelurahan Babakan sedang membajak sawah.

3.000 Petani Terancam Kehilangan Mata Pencaharian Mataram (Suara NTB) Lahan pertanian di Kota Mataram terancam habis jika Pemkot Mataram membuka peluang investasi selebar-lebarnya bagi pembangunan di kota ini. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, sisa lahan pertanian di Mataram saat ini 1.992 hektar. Jika pembangunan tak bisa dibendung dan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, maka dampaknya secara luas akan dirasakan para petani penggarap maupun buruh tani di Kota Mataram.

Menurut Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM, jumlah petani yang akan terancam kehilangan mata pencaharian mencapai 3.000 orang baik petani penggarap maupun buruh tani.

“Akan hilang (mata pencaharian) 3.000 petani kita di Kota Mataram,” cetusnya ditemui di kantornya, Senin (11/4).

Solusi bagi persoalan ini, Mutawalli mengatakan pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang baru bagi ribuan petani tersebut.

“Kalau pemerintah siap dengan itu, harus siapkan lapangan kerja,” ujarnya. Hanya saja masalahnya pada soal keterampilan dimana keterampilan para petani hanya sebatas pada menggarap sawah. Menurutnya tidak mungkin jika para petani disuruh bekerja di industri lain maupun perkantoran karena kemampuan mereka yang terbatas.

Mutawalli menyampaikan jika peluang investasi dibuka selebar-lebarnya, ada dampak positif serta resiko-resiko penyertanya. Investasi dapat berdampak pada peningkatan perekonomian, tapi aspek lingkungan akan terabaikan.

Jika lahan pertanian tetap dipertahankan, kemungkinan perekonomian akan stagnan.

“Itu pilihan-pilihan dan itu ada

pada porsi kebijakan (pemimpin) tertinggi. Kami tidak bisa intervensi, kami orang teknis. Secara teknis sudah saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya kalau harus ada lahan abadi,” jelasnya.

Dengan adanya lahan abadi atau lahan pertanian yang dipertahankan di Kota Mataram, manfaatnya ialah kondisi alam yang tetap terjaga dan seimbang. Hal ini menurutnya juga bisa menjadi contoh di Indonesia bahwa ada kota yang masih memiliki kawasan persawahan. Bahkan menurut Mutawalli ini bisa menjadi objek wisata yang menarik bagi Kota Mataram.

“Tapi di satu sisi kekurangannya orang tak bisa berinvestasi, sementara tenaga kerja harus terserap,” imbuhnya.

Dalam keadaan yang dilematis ini, pihaknya tak bisa berbuat banyak dan tidak bisa bersikeras agar lahan pertanian tetap dipertahankan. (ynt)

Serapan Keuangan dan Fisik Delapan SKPD di Bawah 10 Persen Mataram (Suara NTB) Serapan keuangan dan fisik delapan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lingkup Pemkot Mataram triwulan pertama, masih kurang baik. Padahal, dari total anggaran Rp 1.344.563.250.299, ditargetkan SKPD bisa mencapai 18 persen.

SKPD paling rendah serapan keuangan dan fisik, adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dari total anggaran yang dikelola Rp 103.843.865.500, realisasi keuangan baru Rp 2,86 persen dan fisik 2,41 persen. Disamping itu, dari serapan anggaran keuangan tiap tahun selalu masuk zona merah. Kedua, Badan Lingkungan Hidup serapan keuangan dan fisik 5,09 persen dari total anggaran dikelola Rp 9.318.310.316. Badan Pemberdayaan Masyarakat, realisasi fisik dan keuangan hanya Rp 5,52 persen dari total keuangan dikelola Rp 6.211.710.731.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan serapan keuangan dan fisik hanya 6,79 persen dari total anggaran Rp 110 miliar lebih.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serapan keuangan 7,22 persen dan fisik 7,48 persen.

Bagian Kesra, capaian target fisik 7,46 persen dan keuangan 7,25 persen. Bagian KDH dan WKDH serapan fisik dan keuangan sama yakni 7,97 persen dari total anggaran Rp 792 juta. Sementara, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan serapan fisik lebih besar atau sekitar 9,17 persen. Sementara, keuangan masih 5,63 persen dari total anggaran yang dikelola Rp 20.511.912.770.

Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Setda Kota Mataram, H. Syafruddin Ali menyampaikan, dari total anggaran Rp 1.344.563.250.299 dikelola di semua SKPD. Ditargetkan, masing - masing SKPD target capaian pada triwulan pertama bisa mencapai 18 persen. Kenyataannya, jika dilihat masing - masing SKPD memang ada perbedaan capaian fisik dan keuangan. Dan itu bisa dilihat dari perankingan. Target capaian fisik dan keuangan yang baik ada 19 SKPD. Diantaranya, BKD, APP, Sekretariat Daerah, Dispenda, Bagian PDE, Kecamatan Mataram dan Inspektorat.

Sementara, serapan fisik dan keuangan cukup baik

Tinggi, Angka Kemiskinan di Tiga Kecamatan Mataram (Suara NTB) Persoalan kemiskinan di Kota Mataram masih jadi masalah. Permasalahan tersebut dibarengi dengan banyaknya warga pendatang yang mengadu nasib di ibukota provinsi ini. Padahal, dari segi keterampilan mereka tidak mumpuni.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) mencatat tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Mataram 16,13 persen atau 61.173 jiwa. Turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa pada 2009. Kemudian turun lagi pada tahun 2010 menjadi 14,44 persen atau 58.272 jiwa, dan pada 2011 menjadi 13,18 persen atau 53.736 jiwa, serta 2012 sebesar 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Di tahun 2014, angka kemiskinan tetap turun menjadi 10,75 persen atau 46.670 jiwa Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik di ruang kerjanya, Senin (11/4) sepakat dengan pernyataan Wakil Walikota Mataram. Bahwa kemiskinan saat ini, salah satunya dipicu banyak warga pendatang. Terutama, pendatang yang tidak memiliki skill atau keterampilan, sehingga menganggur dan menjadi miskin. “Potensi itu ada. Mereka tinggal di kos - kosan kemudian menganggur dan jadi miskin,” terangnya.

Kemiskinan di Kota Mataram diakui, paling banyak tersebar di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Cakranegara, Ampenan dan

”

Potensi itu ada.

Mereka tinggal di kos - kosan kemudian menganggur dan jadi miskin ( H. Ahsanul Khalik ) Sandubaya. Dan 0,5 persen angka kemiskinan disumbang oleh pendatang yang tidak memiliki keterampilan.

Jumlah kemiskinan di dua kecamatan disebutkan Khalik, Cakranegara mencapai 5.166 KK dan Sandubaya 5.816 KK serta Ampenan 5.367 KK. “Angka kemiskinan ini terkalkulasi dari jumlah pendatang,” sebutnya.

Pemkot Mataram tidak pernah melakukan operasi kependudukan terhadap warga pendatang. Padahal, potensi kerawanan sosial seperti bertambahnya kemiskinan bisa saja terjadi. Tentunya Disosnakertrans akan mendukung dari segi persoalan sosial.

Khalik mengaku, tidak mengetahui anggaran pengentasan kemiskinan Rp 30 miliar bersumber dari APBD Kota Mataram. Pihaknya biasa mencari anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat. Seperti program pemberdayaan ekonomi terhadap pemulung dan pemuda.

Apakah pengentasan kemiskinan ini masih berat di Kota Mataram? Jika dikatakan berat, maka akan berat begitu juga sebaliknya. Yang terpenting adalah, semua SKPD mengintervensi dan berkoordinasi dengan baik dan jelas. Sebab, data by name by address penduduk miskin ada di Disosnakertrans. Sehingga, bantuan yang disalurkan bisa tercover dengan baik.

“Sekarang kita sudah mulai koordinasi dengan Dikes soal pelayanan kesehatan masyarakat miskin,” akunya.

Penurunan kemiskinan 0,8 persen atau rata - rata 1 persen tiap tahun diakui, belum maksimal. Bahkan, ia sepakat target penurunan 1,5 persen oleh Wakil Walikota bisa tercapai asal semua SKPD bergerak bersama untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/fit)

ASN Diminta Bayar PBB Lebih Awal data-data alamat pegawai yang ada di Kota Mataram termasuk guru-guru,” terang Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB, Senin (11/4) di Kantor Walikota Mataram.

Apakah ada kecenderungan ASN kerap telat membayar PBB? Terkait hal ini, Syakirin menyampaikan pihaknya ingin mendorong agar para ASN lebih dulu membayar pajak dibandingkan dengan warga biasa, jangan sampai menunggu dekatnya waktu jatuh tempo. Pihaknya ingin membuat sebuah gerakan panutan pembayaran PBB oleh seluruh ASN lingkup Pemkot Mat-

aram. ASN harus jadi contoh bagi masyarakat terkait ketaatan membayar pajak.

Gerakan inilah nantinya yang rencananya akan dicanangkan langsung oleh Walikota Mataram. “Bahwa PNS harus memberikan contoh kepada masyarakat, jauh sebelum jatuh tempo mereka sudah melakukan pembayaran PBB,” ujarnya.

Syakirin menyampaikan pihaknya memberi batas waktu kepada pimpinan SKPD untuk menyerahkan data para ASN sampai pekan ini. Setelah data diterima, akan dilakukan evaluasi data dan tindak lanjut yang kemungkinan akan dilaksanakan

kegiatan khusus oleh Walikota Mataram untuk mengimbau para ASN melaksanakan pembayaran PBB lebih awal.

Terkait kapan batas waktu bagi ASN untuk membayar PBB juga akan ditetapkan langsung oleh Walikota.

Potensi PBB di Kota Mataram mencapai Rp 25 miliar per tahun jika dihitung dari jumlah objek pajak secara keseluruhan.

Namun target PBB di Mataram selama ini masih di bawah Rp 20 miliar setiap tahunnya. Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor PBB ini, sejak 2014 lalu Pemkot Mataram melakukan

validasi objek pajak di seluruh kecamatan. Hasilnya objek pajak yang terdata mencapai sekitar 104 ribu lebih atau mendekati 105 ribu. (ynt)

H. M. Syakirin Hukmi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara/PNS) lingkup Pemkot Mataram diminta untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) lebih awal. Data para ASN termasuk guru di Kota Mataram akan segera dikumpulkan dan kemudian akan diolah lagi oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

“Semua pegawai itu diminta untuk lebih awal membayar PBB, sekarang dikumpulkan semua SKPD termasuk sekolah untuk menyampaikan data alamatnya dan itu akan diolah dan dibuat kegiatan lebih lanjut kaitannya dengan

(Suara NTB/dok)

SEBELUM dilaksanakannya penertiban kafe maupun penjual miras tradisional atau tuak oleh tim dari Pemkot Mataram, para penjual tuak yang ada di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan diajak untuk tidak lagi berjualan secara terbuka di pinggir jalan. Lurah Cakranegara Selatan, H. M. Ismail, S.Pd menyampaikan pihaknya mengedepankan upaya persuasif terlebih dulu sebelum penertiban dilakukan.

Dengan upaya pendekatan persuasif ini, ia mengatakan setelah pihaknya mendatangi para penjual miras tradisional, mereka langsung berhenti berjualan di pinggir-pinggir jalan.

Ismail menyebutkan ada sembilan orang pedagang tuak di wilayahnya. “Ada empat orang yang tadinya berjualan terbuka.

Kami sudah sampaikan kepada mereka agar jangan kelihatan atau berjualan secara terbuka,” jelasnya, Senin (11/4).

Sembilan orang pedagang miras ini berada di tiga lingkungan yaitu Karang Kecicang, Karang Kelebut, dan Karang Tangkeban. Setelah pendekatan secara pribadi dilakukan kepada para pedagang miras ini, Ismail mengatakan mereka sangat kooperatif dan langsung melaksanakan apa yang diminta oleh pihaknya. “Memang kami di kelurahan belum mengumpulkan mereka, tapi secara pribadi sudah turun dan tidak ada masalah. Semua menerima karena memang mereka sadar kalau mereka salah,” ujarnya.

Ismail juga menyampaikan kepada para penjual miras jika imbauan tidak dilaksanakan, maka tim dari Pemkot Mataram akan turun untuk menertibkan mereka. Pendekatan ini dilakukan agar nanti pada saat ditertibkan tidak ada keluhan dari para penjual miras bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kelurahan sehingga pihaknya aktif turun untuk menyampaikan rencana Pemkot Mataram tersebut.

Setelah melakukan pendekatan kepada warganya, diketahui bahwa mereka tetap berjualan miras tradisional karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan.

Menurutnya warga tersebut kesulitan mendapat pekerjaan lain sehingga terpaksa tetap berjualan miras. Berjualan miras tersebut telah dilakoni warganya cukup lama, bahkan ada yang telah berjualan sampai lima tahun.

Ismail mengatakan sangat mendukung penuh rencana Wakil Walikota Mataram menertibkan kafe maupun penjualan miras tradisional ini. Karena menurutnya dampak miras ini cukup luas dimana kerap terjadi konflik di masyarakat yang dipicu oleh peH. M. Ismail ngaruh miras. (ynt)

Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta.

Sementara, di SKPD lain Syaiful belum mengetahui karena harus berkoordinasi dengan instansi teknis. Bentuk bantuan lanjutnya, berupa bantuan material.

Kebutuhan disesuaikan berdasarkan keperluan masyarakat.

Artinya, warga diberikan keleluasan memilih bahan material yang dibutuhkan. “Bantuannya tetap bahan material seperti yang dulu,” sebutnya.

Sistem pendataan masih by name by address. Artinya, data diserahkan oleh kelurahan ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Ini meminimalisir terjadinya tidak tepat sasaran.

“Begitu data diberikan, kami langsung cek kebenarannya di lapangan,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya mengupayakan konsep perbaikan rumah kumuh menjadi rumah sehat. Pola ini diharapkan, memberikan manfaat terutama masyarakat tidak mampu.

Karena sifatnya pemberdayaan, maka tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke masyarakat. Oleh karena itu, stakeholder lainnya diharapkan ambil bagian. “Kalau diserahkan ke pemerintah saja, ndak bisa selesai. Makanya, perusahaan dan stakeholder harus terlibat,” katanya.(cem)

atau diatas 10 persen terdapat 22 SKPD. Seperti, Dinas Pertamanan, Bakurloh, RSUD, Sekretariat Dewan, Badan Perpustakaan, BPBD, Dukcapil, Kecamatan Sekarbela, Bagian Organisasi, Diskoperindag, Dikpora, BP2KB, Bakesbangpol, Dishub, Bappeda dan Disosnakertrans.

“Ditriwulan pertama dari total Rp 1.344.563.250.299, ditargetkan SKPD bisa mencapai 18 persen. Tapi, delapan capaiannya kurang baik,” sebut Syafruddin Ali, Senin (11/4).

Menurutnya, ada beberapa alasan sehingga serapan fisik dan keuangan di delapan SKPD rendah. Di Budpar misalnya, kegiatan pengembangan dan kebudayaan belum bisa dimunculkan sebagai realisasi. Sebab, programnya masih belum dieksekusi.

Demikian halnya, di BLH harus menunggu juknis (petunjuk teknis) dari Pemerintah Pusat untuk penggunaan anggaran DAK. Sedangkan, Dinas PU harus ada perubahan standar harga terutama penggunaan bahan bakar yang sangat dominan, sehingga harus disesuaikan dengan situasi harga saat ini. “Memang faktor ini yang mempengaruhi serapan keuangan dan fisik.

Karena rata - rata tender dimulai Akhir April,” ujarnya.

Beberapa SKPD seperti Dinas PU, Dikes dan Budpar tiap tahun selalu masuk zona merah, dengan serapan anggaran dan fisik rendah. Namun, pihaknya tetap mendorong supaya SKPD mempercepat proses tender dan lain sebagainya. Dengan harapan, pada triwulan kedua dan selanjutnya semua anggaran bisa terserap. (cem)

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Bursa Kerja Tak Berizin PEKAN lalu, Disosnakertrans Kota Mataram bersama pengawas ketenagakerjaan dari Disnakertrans NTB membubarkan pelaksanaan bursa kerja yang diduga tak berizin dan memungut biaya dari peserta.

Tapi kemudian bursa kerja tetap dilanjutkan setelah keluar surat rekomendasi dan komitmen penyelenggara untuk tidak memungut biaya.

Selanjutnya, Disosnakertrans Kota Mataram sedang mempelajari apakah ada motif lain dari pelaksanaan bursa kerja ini. Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan pihaknya menduga bahwa perusahaan dan penyelenggara bursa kerja ini bekerja sama di mana keuntungan dari penarikan biaya kepada peserta bisa saja dibagi untuk perusahaan dan penyelenggara.

Pihaknya pun belum mengetahui apakah perusahaan yang mengikuti bursa kerja itu membayar kepada penyelenggara atau tidak. “Dalam praduga saya, perusahaan tidak membayar tapi ada bagi keuntungan penyelenggara dengan perusahaan,” jelasnya, Senin (11/4). Khalik menyampaikan hal ini sedang dipelajari pihaknya supaya ke depan tidak ada lagi penyelenggaraan bursa kerja yang dilaksanakan tanpa rekomendasi pemerintah di Kota Mataram.

Ia menduga bursa kerja kerap dijadikan ajang bisnis. “Orang sedang cari kerja, tapi diminta untuk bayar,” cetusnya. Untuk itulah ke depan pihaknya meminta kepada perusahaan yang ada di Kota Mataram agar jangan mengikuti bursa kerja jika pelaksanaannya tanpa rekomendasi atau izin dari pemerintah. “Sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak ikut membohongi masyarakat,” cetusnya. Beberapa laporan yang diterima pihaknya sejak tahun lalu bahwa banyak peserta bursa kerja yang tidak pernah dipanggil oleh perusahaan di mana mereka melamar.

“Harapan saya perusahaan-perusahaan tidak ikut bursa kerja, tapi menunggu rekomendasi dari pemerintah dengan sistem yang jelas,” katanya. Ia pun mengimbau kepada para pencari kerja agar jangan langsung ikut melamar kerja jika melihat informasi bursa kerja, tapi harus melihat dulu siapa penyelenggaranya. “Jangan karena tergiur dapat pekerjaan lalu langsung ikut job fair,” cetusnya.

Tahun lalu Disosnakertrans Kota Mataram melaksanakan bursa kerja yang diikuti 26 perusahaan.

Jumlah karyawan yang dicari pada saat ini sebanyak 2.225 orang dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.752 orang. Setelah bursa kerja dilaksanakan, Disosnakertrans terus memantau perkembangan perekrutan. Tahun ini Disosnakertrans Kota Mataram tidak memprogramkan bursa kerja karena Pemprov akan melaksanakan selama dua kali sehingga tidak tumpang tindah. “Kan pelaksanaannya juga di Mataram,” demikian Ahsanul Khalik. (ynt) H. Ahsanul Khalik

(Suara NTB/bul)

SUSU KERBAU – Warga Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memiliki makanan khas yang disebut Palopo. Terbuat dari susu kerbau yang dipadatkan, kuliner khas Taliwang ini dijual dengan harga Rp 5.000 per mangkuk dicampur tape. Bagi wisatawan yang berkunjung ke KSB, Palopo akan disajikan warga setempat untuk menambah stamina.

Warga Asing Mulai Bekerja di Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak 56 warga negara asing (WNA) masuk ke Kota Mataram dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Namun, 11 di antaranya izin tinggal mereka telah kedaluwarsa.

Masuknya pekerja asing itu, kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan, Senin (11/4), memiliki motivasi berbeda. Faktor utama keberadaan mereka di Mataram untuk keperluan bekerja dan urusan lainnya. WNA tinggal dalam waktu lama, maka Dukcapil mengeluarkan kartu tinggal sementara dan kartu tinggal tetap sesuai dengan rekomendasi Imigrasi kelas I Mataram. “Kalau kami hanya melayani dari admin-

istrasi kependudukan saja.

Urusan lain, jadi kewenangan Imigrasi,” kata Ridwan.

WNA ini berasal dari berbagai Negara, seperti Australia, Amerika, Cina, Jepang, New Zealand, Singapura, India, Korsel dan lainnya. Mereka ini dibawa oleh perusahaan, sehingga akan mudah dilakukan deteksi karena by name by addres dikirim oleh pihak Imigrasi. “Kalau minta KITAS atau KITAP, biasanya ada urusan dalam jangka waktu lama,” katanya.

Dari 56 WNA tinggal di Mataram sebutnya, 11 di ant-

aranya masa tinggal mereka telah kedaluwarsa. Ridwan enggan menjelaskan secara detail, karena jadi kewenangan Imigrasi. Tapi bisa jadi, 11 WNA yang tidak mengurus kembali KTP WNA sudah kembali ke negara mereka.

Rata - rata, masa izin tinggal sementara berakhir tahun 2014 dan Februai 2016.

“Boleh jadi mereka sudah pulang,” tandasnya.

Pengawasan WNA ini, pihak Imigrasi dibantu oleh kepolisian, TNI, Dukcapil dan instansi terkait melakukan pengawasan serta peman-

tauan. Tim ini mendeteksi keberadaan masuk dan keluarnya WNA ke Mataram. Lebih jauh mengenai persoalan pengawasan kata Ridwan, menjadi tugas dan kewenangan Imigrasi. Sedangkan, Dukcapil sifatnya koordinasi saja.

“Kami sifatnya koordinasi saling bertukar informasi saja,” ujarnya.

Data 11 WNA yang tidak disebutkan identitasnya itu, pihaknya berkoordinasi dengan keimigrasian untuk memproses. Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal di Mataram. (cem)

Petani KSB Tunda Jual Jagung Taliwang (Suara NTB) Petani jagung masih menyimpan hasil panennya, menyusul belum adanya kepastian harga saat musim panen seperti ini.

Petani merespon positif atas diterbitkannya harga acuan pembelian jagung oleh Kementerian Perdagangan RI per 6 April tahun ini. Meski lega menerima informasi tersebut, harapannya pemerintah konsisten mengawal di lapangan agar harga acuan benar-benar diimplementasikan.

Dirhan, salah satu petani jagung di Dusun Sepakek Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengatakan, jagung yang telah dipanen, bisa disimpan sampai dua bulan. Petani baru akan menjualnya jika harga menarik.

“Jagung sudah kami simpan, belum ada pembeli,” kata Dirhan ditemui Senin (11/4).

Dirhan mengolah lahan sekitar satu hektar. Tahun lalu, harga pembelian jagung Rp 2.300/Kg, itupun jagung pipilan kering. Idealnya, menurut Dirhan, harga jagung bisa Rp 3.000/Kg. Sebab, menghitung biaya produksi sampai Rp 5 juta/hektar.

“Karena tidak bisa sendiri un-

tuk mengolah dan merawatnya,” kata Dirhan.

Hasil panen per hektar 6 ton, jika dinilaikan dengan harga tahun lalu, pendapatan kotor bisa mencapai Rp 12 jutaan.

“Dapat sih untung, tapi kecil.

Makanya kita sangat mengharapkan harga tahun ini bisa lebih baik,” tambahnya.

Saat ini cuaca agak sulit diprediksi. Akibat hujan yang masih intens turun, Dirhan mengatakan kualitas jagung tahun ini tidak sebanding dengan kualitas tahun lalu.

Harapan petani agar harga ini

benar-benar dikawal, lantaran petani sebagian besar mengambil uang modal dari bank. Sehingga ketika harga penjualan tidak bagus, resiko kerugian bagi petani.

Seperti diketahui, Kemendag RI menerbitkan surat acuan harga jual jagung tertanggal 6 April 2016.

Didalamnya mengatur harga sebesar Rp 3.150/Kg (kadar air 15 persen), Rp 3.050/Kg (kadar air 20 persen, Rp 2.850/Kg (kadar air 25 persen), Rp 2.750/Kg (kadar air 30 persen), Rp 2.500/Kg (kadar air 35 persen). Permendag ini berlaku untuk periode 1 April 2016 – 31 Maret 2017. (bul)

Aplikasi ’’MyTelkomsel’’ Hadir dengan Tampilan Baru Mataram (Suara NTB) Telkomsel senantiasa berinovasi mengembangkan produk dan layanannya sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan di era digital, di antaranya dengan memperkuat salah satu customer touch point digital-nya yaitu aplikasi mobile MyTelkomsel. Melalui aplikasi terbaru MyTelkomsel, pelanggan akan memiliki layanan self-service terdepan serta akses terhadap program loyalti terbesar di Indonesia yaitu TelkomselPOIN. MyTelkomsel dapat diunduh dan digunakan pada perangkat mobile Android maupun iOS. Aplikasi MyTelkomsel terbaru hadir dengan peningkatan dari sisi user interface, desain, dan kinerja sehingga bisa beroperasi dengan lebih cepat, user-friendly dan dapat diandalkan. Selain itu ada juga fitur-fitur tambahan, serta berbagai pengembangan lain yang membuatnya menjadi sangat mudah digunakan dan dapat melengkapi segala kebutuhan pelanggan dalam menggunakan layanan seluler

Telkomsel.

Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnston, Senin (11/4) mengatakan, pengguna smartphone di jaringan Telkomsel terus meningkat pesat, dan saat ini kebutuhan akan layanan seluler telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Oleh karena itu, kami pun melakukan pengembangan aplikasi MyTelkomsel yang dapat diakses dari perangkat mobile sehingga pelanggan dapat dengan mudah melengkapi seluruh keperluan selulernya,” katanya.

Alistair pun menambahkan bahwa MyTelkomsel merupakan salah satu wujud dari visi Telkomsel sebagai sebuah digital company, yaitu menjadikan ‘breathe digital’ sebagai bagian dari gaya hidup pelanggan dan secara konsisten berinovasi untuk menjadi yang terdepan dalam menghadirkan ‘digital engagement’. Tujuan kami adalah menyediakan aplikasi yang mudah dan nyaman digunakan, sehingga pelanggan dapat mengakses semua informasi dan layanan Telkomsel yang dibutuhkan.

Melalui aplikasi MyTelkomsel versi terbaru ini pelanggan juga dapat melihat secara lengkap informasi akan penggunaan layanan selulernya, baik itu layanan data, pesan singkat, suara, sampai dengan roaming. Selain itu, pelanggan juga bisa mencari kantor pelayanan Telkomsel terdekat dengan menggunakan fitur GraPARI finder di aplikasi ini.

Lebih lanjut, melalui MyTelkomsel pelanggan sekarang dapat pula mengelola Telkomsel POIN yang dimilikinya, seperti mendapatkan berbagai informasi promosi Telkomsel POIN sesuai dengan selera pelanggan dan kemudian

melakukan penukaran poinnya langsung dari aplikasi.

Tersedia penawaran bagi pelanggan Telkomsel yang mengunduh MyTelkomsel versi baru ini selama periode 8 April – 31 Mei 2016, yaitu ekstra pulsa/pemakaian sebesar Rp. 50 ribu yang diberikan untuk pelanggan pra-bayar maupun paska-bayar saat melakukan log-in aplikasi pertama kali.

Pelanggan juga akan mendapatkan ekstra pulsa ketika melakukan isi ulang pulsa melalui MyTelkomsel selama periode 8 - 22 April 2016, yaitu 50% untuk kartu Visa, dan 20% untuk Master Card bagi pelanggan pra-bayar.

Pelanggan yang melakukan penukaran Telkomsel POIN melalui aplikasi MyTelkomsel juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan melalui UMB dan Web. Dengan hanya melakukan penukaran 1 Telkomsel

POIN melalui MyTelkomsel selama periode 8 April – 30 April 2016, pelanggan berkesempatan mendapatkan voucher diskon dari berbagai merchant seperti Tunas Toyota & Tunas Daihatsu, PanoramaTours.com, Blanja.com, Sportdeca, Accor Hotel, Bobobobo.com, VIPPLAZA, Zalora, Shopback, dan beberapa merchant pilihan lainnya.

Berbagai program promosi ini diberikan dengan syarat dan kondisi yang berlaku.

Aplikasi terbaru MyTelkomsel sudah dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store.

Selain itu, pelanggan bisa mendapatkan petunjuk lengkap seputar penggunaan MyTelkomsel; seperti cara mengunduh aplikasi, menggunakan fungsi utama layanan, dan cara menjelajah dan menukar Telkomsel POIN, pada video tutorial di https://www.youtube.com/ watch?v=Or2y_wmDZcM. (bul)

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Sekda Minta ASN Harus Jadi Pelayan Profesional

Dinilai Tidak Konsisten KOMISI l DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai, eksekutif Pemda KLU tidak konsisten terkait evaluasi tenaga kontrak lingkup Pemda KLU. Seiring tidak diperpanjangnya masa bakti 276 tenaga kontrak seluruh SKPD, Dewan merasa prihatin, karena honorer yang bekerja 4 - 5 tahun tidak diakomodir.

“Dari sekitar 1.600 tenaga kontrak, 276 orang tidak lulus, termasuk 7 orang hon(Suara NTB/dok) orer di DPRD. Padahal mereRaden Nyakradi ka ini honor sejak tahun 2010 lalu. Artinya, eksekutif kami lihat tidak konsisten,” ungkap Wakil Ketua Komisi l DPRD KLU, Raden Nyakradi, Senin (11/4).

Dikatakannya, eksekutif pada penjelasannya saat gelaran rapat komisi dan rapat gabungan pimpinan di DPRD, menyepakati evaluasi bagi mereka yang dinilai malas, lelet dan tidak berdedikasi terhadap pekerjaan. Seleksi honorer juga diklaim disesuaikan berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD. Namun setelah melihat nama-nama honorer yang tidak lulus di Sekretariat DPRD, pengganti PAW Mariadi ini menyayangkan, karena adanya kesan berbeda yang ditunjukkan eksekutif.

“Kami melihat orang-orang yang tidak lolos ini berlawanan secara garis politik di Pilkada, sedangkan yang lolos walaupun honorer baru 4 bulan, mereka terima. Yang kita anggap layak justru menghadapi kenyataan berbeda,” sambungnya.

Tidak hanya itu, Komisi l menurutnya juga menyayangkan tidak dibayarkannya gaji 3 bulan (Januari - Maret) para tenaga honorer. Padahal seingatnya, para kontrak ini telanjur menguras keringat, karena mengawal agenda-agenda sidang di DPRD, mulai dari mengantar surat, cleaning service hingga mengantar atau memesan makanan.

Menurut Nyakradi, akan sangat wajar jika tenaga honor yang tidak memiliki semangat atau malas dalam bekerja, diberhentikan. Sebab bukan mustahil, mereka yang lama bekerja dan tidak lulus ini justru merasa kecewa karena melihat beberapa rekannya yang baru mengabdi justru diterima.

Sebelumnya diberitakan, Pemda Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengeluarkan hasil evaluasi Pegawai Tidak tetap (PTT) alias honorer, Jumat (7/4). Dari 1.600-an honorer yang ada, diketahui 276 orang akhirnya tidak diperpanjang masa baktinya.

Sekda Lombok Utara, H. Suardi, mengatakan terkait 276 yang tidak diperpanjang akan dikembalikan ke SKPD, utamanya menyangkut kompensasi upah 3 bulan. Namun pihaknya tidak menganjurkan pengangkatan karena akan membebani APBD, terkecuali jika Kepala SKPD bersangkutan bersedia membayar honornya dari saku pribadi kepala dinas. (ari)

Halaman 4

Selong (Suara NTB) -

Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly mengingatkan seluruh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi pelayan yang profesional. Sekda mengharapkan, semua bisa mengenal tugas pokok dan fungsinya.

(Suara NTB/rus)

SERAH TERIMA - Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin (dua dari kiri) didampingi Kepala Dinas PU H. Sateriadi menghadiri acara serah terima bantuan penanganan sampah di Selong, Senin (11/4).

Tangani Sampah

Lotim Terima Hibah Senilai Rp 4,5 Miliar Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan dana hibah berupa mobil pengangkut sampah dan eksavator.

Bantuan ini khusus diperuntukkan bagi penanganan sampah. Nilai bantuan hibah ini tembus Rp 4,5 miliar yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat saat penerimaan bantuan secara simbolis, Senin (11/4). Menurutnya, masalah sampah ini menjadi

persoalan semua instansi.

Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK).

Apalagi Lotim merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se NTB, yakni 1,3 juta jiwa dan semuanya dipastikan mengeluarkan sampah. ‘’Sampah yang berbahaya adalah yang bersumber dari sisa-sisa makanan. Seperti plastik. Karena itu perlu dikelola dengan baik,’’ ujarnya.

Kepala Sub Bidang Persampahan Kementerian PU dan PR, M. Sudhoro menyampaikan harapannya agar Lotim bisa

menjadi pelopor dalam penanganan sampah di NTB. Penanganan sampah diharapkan bisa dimulai dari sumbernya sebelum sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurutnya, TPA memiliki keterbatasan dari sisi waktu. Dalam kurun waktu 5 tahun ke atas, diyakini TPA tidak akan bisa menangani masalah sampah yang terus menumpuk. Penanganan masalah sampah ini menjadi atensi pemerintah pusat, karena itu, disalurkan bantuan peralatan ke daerah-daerah, termasuk Lotim agar bisa maksimal dalam penanganan sampah. (rus)

“Jangan jadi pengangguran yang tidak kentara,” kata Sekda pada acara pengangkatan sumpah 63 PNS baru lingkup Pemkab Lotim, Senin (11/4).

Menurutnya, PNS harus memiliki produktivitas tinggi dan tidak senang saat tidak ada pekerjaan. Menjadi PNS, merupakan profesi yang sangat didambakan banyak orang, karena itu sebagai PNS baru, harus banyak bersyukur. Sebagai penyelenggara pemerintah, sebagai aparatur negara, PNS juga dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Termasuk, berbudi pekerti luhur dan sadar akan tanggung jawab.

Isu yang menyebutkan PNS akan dirasionalisasi dari 4,5 juta menjadi 1,3 juta tidak perlu diresahkan dan tidak perlu panik. PNS harus terus meningkatkan kinerja dan tidak terjebak pada narkoba.

Adapun PNS yang baru terangkat di Lotim ini diperoleh dari seleksi umum

beberapa waktu lalu sebanyak 35 orang, jalur K2 sebanyak 2 orang, 14 tenaga dokter, 1 dokter khusus dan dua orang tenaga teknis. (rus)

H. Rohman Farly (Suara NTB/rus)

Anomali Kemiskinan KLU (2-Habis)

Menanti Tuah Sektor Olahan, Syaratkan Perusda Agrobisnis Di usia Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang memasuki 8 tahun, jumlah penduduk miskinnya sejumlah 72.192 orang atau setara 34,27 persen. Di tengah makin meningkatnya pengangguran dari 3,7 persen tahun 2012 menjadi 5,4 persen tahun 2014, maka harus ada upaya mengintervensi angka tersebut. Dalam hal ini, proses urban yang terjadi di KLU, tambahan jumlah pengangguran berasal dari pencari kerja terdidik. Namun akar persoalan masih tingginya pencari kerja tidak terdidik (tamatan SD), maka salah satu alternatif utama adalah meningkatkan porsi peluang kerja sektor informil (pertanian) yang dibarengi dengan pergerakan sektor riil (industri olahan).

KABID Perindustrian pada Diskoperindag KLU, Joko Mardianto, kepada koran ini menyebut, jumlah perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun 2015 sebanyak 369 unit, bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 290-an unit. Dominasi sektor ini masih berada IKM pangan atau makanan olahan.

Menurut Joko, peluang penciptaan lapangan kerja sektor ini cukup besar seiring keragaman komoditas yang bisa diolah dan dikembangkan. Menilik kreativitas masyarakat, sektor olahan yang dikembangkan masih berkutat pada komoditas pisang sale, keripik, abon ikan dan aneka cemilan lainnya.

Bahkan untuk kerupuk beras, sebagian pasar KLU masih “impor” dari produsen luar KLU. Sementara pada olahan komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat seperti kopi, kakao, kelapa, transak-

si yang dilakukan masyarakat masih berupa raw material. Di KLU belum ada skala usaha industri yang bisa memecah tradisi jual beli bahan mentah tersebut.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lombok Utara, Asmuni Bimbo, menilai diperlukannya terobosan dalam pergerakan massif sektor real, selain dukungan pasar yang dimulai dari political will Pemda (SKPD) selaku konsumen. Di beberapa SKPD, hingga kini masih terlihat cemilan pabrikan (wafer) yang mengisi meja tamu.

Optimisme sektor real mampu menekan angka kemiskinan, dilandasi oleh beberapa faktor, salah satunya, kedekatan pasar dengan sumbersumber produksi. Bahwa, panjangnya mata rantai distribusi hingga ke tangan konsumen rumah tangga menimbulkan cost transprotasi dibebankan ke konsumen. Disadari atau tidak,

kondisi ini menciptakan dinamika Garis Kemiskinan Masyarakat (GKM) semakin bertambah. Bahwa GKM dari 2012 - 2014, berturut - turut Rp 308.558, Rp 332.073 dan Rp 347.150, memunculkan anomali di tengah status KLU sebagai daerah produsen. Beras walaupun diklaim surplus, ternyata harganya dengan mudah diombang-ambingkan spekulan.

Selain itu, Pemerintah KLU, hingga kini belum bisa menjamin ketersediaan 1 pasar di 1 desa. Padahal dalam Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), Pasar di tiap desa mutlak disediakan. Jauhnya jangkauan pasar oleh masyarakat, secara tidak langsung berimplikasi bagi GKM. Karena tidak hanya harga komoditas yang harus ditebus, tetapi juga biaya transportasi. Contoh terdekat, di Kecamatan Tanjung, warga Desa Sigar Penjalin, Desa Medana, hingga warga Dusun Leong yang berada nun jauh di perbukitan, hanya bisa mengakses satu-satunya pasar tradisional di ibukota. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Gangga, Kayangan dan Bayan.

Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, menyikapi persoalan anomali kemiskinan dan pengangguran di KLU, memiliki konsep solusi. Ia menilai, lambatnya penurunan kemiskinan lebih diakibatkan bergejolaknya faktor eksternal fundamental ekonomi pembentuk harga pasar. Dorongan internal (program pemda) yang diluncurkan, seolah dibuat bias oleh faktor kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik di tahun 2014.

“Internal kita bagus, karena dalam 3 tahun, rata-rata penurunan kemiskinan 2,2 persen, kecuali 2014 sebesar 0,36 pers-

en. Kondisi kita di KLU, 65 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata usia sekolah tidak tamat SMP. Sementara sektor pariwisata memerlukan tenaga kerja dengan skil tinggi,” ungkapnya.

Ia percaya, solusi terbaik dalam menanggulangi pengangguran “permanen” masyarakat berSDM rendah, adalah melalui akses sektor olahan. Sampai dengan 2014, struktur ekonomi KLU masih didominasi sektor pertanian sebesar 34,78 persen, perdagangan besar dan ecwran, reparasi mobil dan motor, 13,55 persen, konstruksi 8,44 persen, akomodasi makanan dan minuman 7,09 persen, administrasi pemerintah dan jamsos 6,91 persen, jasa pendidikan 5,57 persen, transportasi dan pergudangan 5,24 persen. Kontribusi di bawah 5 persen disumbangkan oleh real estate (4,42 %), galian c (4,07 %), keuangan dan asuransi (2,44%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,65%), jasa lainnya 2,16%, informasi dan komunikasi 1,86 %, dan industri olahan 1,35 persen. Pada angka terakhir, sektor olahan yang berkaitan erat dengan sektor perta-

nian, idealnya lebih didorong.

“Sektor pariwisata, walaupun implikasinya tinggi di 1 wilayah tertentu, bukan berarti memiliki dampak yang sama di wilayah lain. Karena bisa saja, Jumlah Uang Beredar (JUB) dari sektor itu dibawa keluar.

Paling aman memang sektor pertanian, sehingga ini harus fokus jadi andalan, meskipun ke depannya, kontribusi sektor ini mulai berkurang karena pengaruh urban,” paparnya.

Menurutnya, komoditas hasil pertanian (umum) di Lombok Utara, belum mampu mempengaruhi pasar. Harga harga yang diterima merupakan imbas dari kelemahan posisi tawar sehingga menempatkan produsen KLU hanya sebagai market follower. Salah satu jalan yang ia akan tawarkan ke bupati, salah satunya dengan membentuk Perusda yang bergerak di agrobisnis.

Perusda ini berperan, antara

lain, menjamin pasokan bahan baku atas geliat sektor riil (olahan), menekan transaksi bahan mentah yang tidak menguntungkan petani, aksesor barang setengah jadi atau barang jadi bagi pasar lokal (hotel) dan pasar luar daerah, penjamin kualitas produk (resi gudang), hingga Perusda dapat berperan sebagai “bapak angkat” bagi pelaku IKM ke lembaga keuangan bagi IKM yang naik kelas menjadi UK M. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

Opini WTP Tidak Sejalan dengan Program Pengentasan Kemiskinan

PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal mengawal ketat proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Seluruh personel yang ada di bawah pun sudah dipersiapkan untuk memastikan Bulog benar-benar menyerap gabah petani.

Penegasan ini disampaikan Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, MM, kepada Suara NTB, Senin (11/4).

Bulog, ungkapnya, direncanakan akan mulai turun menyerap gabah petani minggu ini juga, sehingga seluruh PPL dan petugas lapangan yang ada sudah diinstruksikan untuk mengawasi dan mengawal ketat penyerapan gabah petani. “Tadi (Senin kemarin, red) kita sudah rapat dengan seluruh PPL. Bahwa Bulog akan segera turun menyerap petani. Untuk selanjutnya dikawal,” ujarnya.

Tujuan pengawalan ini, katanya, agar Bulog tidak mainmain di lapangan. Dengan begitu, gabah petani bisa benarbenar terserap secara optimal. Apalagi nantinya TNI juga akan ikut turun bersama-sama, karena penyerapan gabah petani sudah menjadi perintah pusat dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Disinggung target penyerapan gabah petani, Nasrun mengaku tidak ada batas target. Tetapi semakimal mungkin. Dengan kata lain, berapapun stok gabah petani yang ada akan diserap oleh Bulog. “Kita tidak mematok sekian ton. Tetapi sebanyak-banyak.

Dan, pihak Bulog sendiri juga sudah berkomitmen menyerap gabah petani berapa pun yang tersedia,” tandasnya.

Masalah harga, tetap mengacu pada aturan pemerintah, yakni sesuai harga pembelian pemerintah sebesar Rp 3.700 kg. Tapi dengan beberapa kriteria. Kadar air harus di bawah 25 persen dan kotoran di bawah 10 persen. “Kalau Bulog tidak membeli dengan harga tersebut, petani bisa komplain,” imbuh Nasrun. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA menyoroti ketidaksinkronan antara predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh suatu daerah dengan arah anggaran untuk program kemakmuran rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan. Opini WTP yang diperoleh tidak sejalan dengan arah anggaran untuk kemakmuran rakyat, sehingga masih banyak masyarakat miskin. ‘’Banyak daerah memperoleh opini WTP, namun belum mampu membuat rakyatnya makmur,’’ ungkapnya saat ditemui usai ceramah Optimalisasi Audit Keuangan Negara untuk Kemakmuran Rakyat di Kantor Bupati Lobar, Senin (11/4).

Untuk itu, pihaknya meminta semua kepala daerah di NTB khususnya, fokus mengarahkan APBD masing-masing untuk pengentasan kemiskinan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak rakyat yang hidup sangat miskin. Data nasional, sebanyak 16 juta rakyat hidup

masyarakat sangat miskin. Hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh kepala daerah.

“Seharusnya kalau WTP, maka sewajarnya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan juga menurun serta IPMnya naik.

Yang menjadi pertanyaan mendalam apakah pola belanjanya tepat dan mampu dirasakan masyarakat?” ujarnya penuh tanda tanya.

Diakuinya, prestasi NTB di bidang pengelolaan keuangan cukup bagus. Terbukti saat ini dari 10 kabupaten/kota tidak

ada yang memperoleh penilaian opini disclaimer dari BPK. Hanya dua kabupaten/ kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara lain Bima dan Lombok Timur. Namun, predikat WDP ini pun, jelasnya, masuk kategori lulus.

Namun yang perlu menjadi perhatian semua kepala daerah, tidak saja di NTB, ujarnya, opini WTP yang diraih kabupaten/kota tak menjamin mampu membawa rakyatnya menjadi makmur dan keluar dari kemiskinan. Antara WTP dengan

kemakmuran rakyat, jelasnya tidak sejalan, sehingga kedua hal ini berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini, jelasnya, tengah dirumuskan oleh pihaknya, agar daerah yang memperoleh opini WTP sewajarnya angka kemiskinan, pengangguran menurun dan IPM daerah itu meningkat. Namun kenyataannya tidak demikian, justru opini WTP sebagai suatu yang lain.

Begitu juga, indikator kemakmuran rakyat sebagai suatu yang lain juga. Penyebab dari semua ini, jelasnya, pola belanja anggaran untuk program harus tepat dan mampu memakmurkan rakyat.

Ia mencontohkan, seorang kepala daerah mengalokasikan Rp 10 untuk suatu program lalu disetujui oleh DPRD dan DPRD memasukkan dalam Perda ABPD lalu dilak-

sanakan oleh kepala SKPD. Dalam melaksanakan program SKPD mengacu sesuai dengan aturan. Pelaksanan program ini pun diperiksa oleh BPK, kalau program dilaksanakan sesuai semua aturan yang berlaku, maka pasti akan diberikan opini WTP. ‘’Hanya saja pertanyaannya, apakah program itu mampu memakmurkan rakyat?’’ ujarnya.

Ia menyebut, jumlah rakyat miskin di negara ini sangat tinggi. Ia menyebut, jumlah rakyat yang hampir miskin mencapai 68 juta, masuk katagori miskin 28 juta dan sangat miskin 16 juta Menurutnya, untuk mengentaskan kemiskinan ini butuh peran semua pihak, khususnya kepala daerah harus komitmen mengarahkan APBD untuk pengentasan kemiskinan. (her)

Kades Jangan Takut Eksekusi Anggaran Praya (Suara NTB) Para kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diingatkan untuk tidak ragu apalagi takut mengeksekusi anggaran desa. Apalagi peruntukan anggaran desa sudah sesuai aturan dan program yang telah direncanakan.

Hal ini disampaikan Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L.Moh. Amin, menyikapi banyaknya laporan terhadap kades ke aparat penegak hukum, terkait pengelolaan anggaran dana desa, Senin (11/4).

Amin mengaku cukup prihatin dengan maraknya laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oknum kades. Namun hal itu, tidak lantas membuat para kades lainnya untuk ragu-ragu apalagi sampai tidak berani mengeksekusi anggaran dana desanya. “Kalau memang anggaran tersebut sudah sesuai dengan program dan aturannya, kenapa mesti takut?” ujarnya.

Menurutnya, kunci dari pengelolaan anggaran di desa utamanya adalah kades bisa benar-benar menjalankan aturan terkait pengelolaan anggaran desa. Kalau aturan sudah dijalankan, maka tidak ada peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melaporkan kades ke aparat penegak hukum.

Namun, kalau kades tidak mau menjalankan aturan, wajar jika kemudian kades bersangkutan harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Kalau kades mau aman, jalankan aturan yang ada. Jangan sekali-sekali berkreasi dengan aturan. Karena itu fatal akibatnya,” tambah Amin.

Tidak kalah penting, lanjut Amin, dalam mengelola anggaran desa kades harus benar-benar mengedepankan transparansi, sehingga masyarakat bisa tahu program apa saja yang akan dikerjakan oleh desa. Termasuk besaran alokasinya anggaran yang akan digunakan.

Dengan begitu, masyarakat nantinya juga bisa lebih pro aktif untuk mengawasi penggunaan anggaran. “Kalau anggaran sudah digunakan sesuai aturan dan transparan, apalagi yang harus dikhawatirkan oleh desa,” ujarnya. ‘ Justru kalau anggaran sudah dijalankan sesuai aturan dan transparan, kemudian ada pihak yang mempermasalahkan penggunaan anggarannya, aparat desa bisa memberikan penjelasan pada masyarakat. Di situlah kemudian kelebihan dari pelaksanaan anggaran yang transparan dan taat aturan.

Diakuinya, dari sisi kompetensi dan kemampuan pengelolaan anggaran masih banyak desa-desa di Loteng yang butuh perhatian dan pembinaan. Dan, hal itu ke depan akan menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan dan pendampingan terkait tata kelola anggaran yang baik dan benar sesuai aturan yang ada.

Pemerintah desa dalam hal ini juga diharapkan tidak segan untuk bertanya atau berkonsultasi dengan BPMD selaku leading sector pemerintahan desa. Jika memang menemukan kendala atau persoalan dalam mengelola anggaran desa, supaya pengelolaan anggaran tetap pada koridor aturan yang ada. (kir)

DPRD Sayangkan Oknum Pelajar Terlibat Miras Giri Menang (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menyayangkan adanya 10 pelajar yang diciduk polisi saat pesta minuman keras (miras) di Desa Jagaraga, Sabtu (9/4) lalu.

Terjadinya persoalan ini, harus menjadi atensi serius pemda, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan pihak terkait lainnya.

“Terjadinya hal ini sangat kami sayangkan. Kami prihatin. Kami mendorong Satpol PP untuk lebih proaktif,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris, Senin (11/4).

Menurutnya, apa yang terjadi itu merupakan tanggung jawab semua pihak, baik sekolah, lingkungan sekitar terlebih orang tua. Namun, ia melihat kinerja Satpol PP kurang proaktif. Terlebih terkait razia terhadap miras.

“Saya minta Pol PP untuk proaktif memantau tempat pendistribusian minuman tersebut,” ujarnya mengingatkan.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lobar Drs.

Maad Adnan, menilai kejadian itu menjadi pembelajaran.

Pendidikan tidak hanya menjadi beban institusi pendidikan, tapi diemban bersama oleh semua pihak. Baik itu sekolah, keluarga dan masyarakat. “Di sekolah hanya 6 hingga 7 jam sehari,” ujarnya.

Dikatakan, pengawasan di rumah sangat penting. Sebab sebagian besar mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar sekolah. Siswa hanya menghabiskan sepertiga waktu di sekolah. Sebab itu,perlu sinergisitas positif semua kalangan. “ Bagaimana generasi ke depan merupakan buah yang dihasilkan sekarang,” pungkasnya.

Pihaknya telah melakukan pemanggilan kepala sekolah terkait. Dari keterangan kepala sekolah, pihaknya telah memanggil orang tua pelajar dan langsung melakukan pembinaan pada pelajar yang bersangkutan agar tidak ada lagi masalah baru yang muncul. Selain itu, para siswa telah melakukan penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut. (her)

SURVAI - Tim dari KPPT KLU saat turun melakukan survai terkait lokasi hotel yang akan dibangun oleh investor asing di Gangga, Senin (11/4).

(Suara NTB/ari)

DPRD Loteng Godok Lima Raperda Inisiatif

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Kawal Penyerapan Gabah

SEBANYAK lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif sedang digodok kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dan, diharapkan tahun ini juga kelima raperda sudah bisa disahkan dan bisa segera dilaksanakan.

Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MM, kepada Suara NTB, Senin (11/ 4) menjelaskan, lima raperda inisiatif ini masing-masing Raperda tentang Kedudukan Keuangan dan Hak Protokoler DPRD, Raperda Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Raperda Pengelolaan Lahan Parkir. Ditambah Raperda Tentang Zakat dan Raperda Tentang Pemakmuran Masjid.

Masing-masing raperda dibahas masing-masing komisi yang ada di DPRD Loteng. Seperti Komisi I membahas Raperda Tentang Kedudukan Keuangan dan Hak Protokoler DPRD. Komisi II membahas Raperda Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Raperda Pengelolaan Lahan Parkir dibahas Komisi III. Sementara untuk Komisi IV membahas dua raperda sekaligus, yakni Raperda Tentang Zakat dan Raperda Tentang Pemakmuran Masjid. “Jadi total ada lima raperda yang tengah digodok. Yang rencananya akan diajukan untuk dibahas bersamaan pada masa sidang kedua nanti,” jelasnya.

Awaludin mengatakan, pola penyusunan raperda inisiatif kali ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Di mana draf raperda benar-benar dimatangkan di tingkat komisi sebelum diajukan untuk dibahas oleh panitia khusus (pansus) nantinya, sehingga proses pembahasan di tingkat pansus tidak butuh waktu lama. Apalagi, draf raperdanya sudah benar-benar matang di tingkat komisi.

“Jadi draf raperdanya sudah matang dibahas tingkat komisi. Pansus nantinya tinggal melengkapi. Sehingga tidak butuh waktu lama bagi Pansus Dewan untuk menyempurnakan raperda tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut Awaludin menambahkan, adanya keberadaan raperda inisiatif tersebut, bisa semakin menambah kaya regulasi daerah. Yang bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di daerah ini. Terlebih raperda yang diajukan oleh kalangan DPRD menyentuh persoalan masyarakat di bawah.

Hanya saja, ungkapnya, dari kelima raperda inisiatif ini kemungkinan yang siap dibahas hanya empat raperda. Sedangkan satu raperda inisiatif, yakni tentang kedudukan keuangan dan hak protokoler DPRD yang tengah dibahas Komisi I kemungkinan besar bakal molor. Pasalnya, penyusunan raperda inisiatif tersebut terganjal dengan aturan di tingkat pusat yang belum selesai. (kir)

Halaman 5

Dolly Siap Berinvestasi di KLU Tanjung (Suara NTB) Minat investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mengalir dari pemodal mancanegara. Kali kemarin, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, kembali “direpotkan” oleh masuknya dua calon investor dari Bulgaria dan Australia.

Investor Bulgaria, diketahui bernama Slavcho Slavchev Shavov, mengajukan izin menggunakan PT. Dolly International dengan brand market Royal D Villa, di Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga. Sementara, investor Australia, Joe Chiappori, memohonkan izin investasi untuk membangun di kawasan Mentigi, Desa Malaka dengan brand Villa Bakso.

Menurut perwakilan PT. Dolly International, Drs. Nanang Hermansyah, di sela-sela peninjauan lokasi Tim Pertimbangan Perizinan KPPT KLU, mengatakan lokasi pembangunan seluas 3,56 hektar sudah dibebaskan. Usai memastikan berkas pengajuan izin masuk dan terbit IPPT dan IMB, maka perusahaan sudah langsung berinvestasi.

“Investasi sementara adalah membangun hotel bintang 3, dengan jumlah lokal 3 unit, tetapi masing-masing lokal terdiri dari beberapa kamar,” katanya.

Royal D Villa di KLU akan

dibangun dengan modal dasar senilai Rp 18,216 miliar atau setara dengan US 1,5 juta dolar (kurs Rp 12.144/dolar).

Pihaknya tidak memiliki target operasional, namun keseriusan yang ditunjukkan investor adalah akan langsung membangun jika IMB-nya sudah dipegang. Selaku perpanjangan tangan investor, ia berani memastikan untuk langsung mendatangkan material sepanjang perizinan dari Pemda keluar lebih cepat.

Nanang mengakui, KLU memiliki keunggulan dalam investasi bidang ini. Sebab, sebelum memutuskan investasi di lokasi ini, investor sebelumnya sudah mensurvei sejumlah calon lokasi dari Pemenang hingga Bayan, bahkan sampai di Kuta - Lombok Tengah.

“Investornya lebih mengedepankan pertimbangan isu keamanan di satu wilayah. Di Indonesia, baru di Lombok ini dibuat cabang, selain cabang lain yang lebih dulj ada di Dubai dan Cina. Sedangkan induknya sendiri ada di Bulgaria,” pungkas Nanang.

Senada Nanang, calon investor Joe Chiappori, asal Australia, mengakui faktor keamanan, keramahan masyarakat membuatnya memilih investasi di KLU. Dalam memilih investasi kali ini, Joe mengaku telah mensurvei sejumlah lokasi dari Mataram, Lobar dan KLU dengan

bersepeda. Begitu masuk KLU dari pintu Malimbu hingga ke Senaru, ia amat terkesan dengan keindahan natural alam KLU. “Since 4 years ago, I have took around by cycle. I see North Lombok is good, nice people, and very beautiful. Lombok have too much different with Bali,” ujarnya ditemui di Kantor KPPT. Menurut pria yang juga menyukai bakso ini - sehingga villanya dinamakan Vila Bakso, hal yang paling membuatnya terkesan adalah topografi KLU berbukit yang langsung berhadapan dengan view laut. Alasan inilah, ia menjadikan lokasi perbukitan di Mentigi sebagai main land investasinya.

Perwakilan Joe di Lombok Utara, Adi, mengakui investasi kali ini masih terbatas dengan menyiapkan lahan 500 meter persegi atau setengah hektar. Rencana awalnya, investor akan membuat 1 lokal dulu dengan fasilitas beberapa kamar, restoran dan bar.

Sementara, Kepala KPPT KLU, H.M. Sumadi, SH., di saat bersmaan mengaku akan mengupayakan penyelesaian dokumen pengajuan izin sesuai kelengkapan berkas yang dimiliki pemohon. Baginya KPPT tidak memiliki masalah dalam penerbitan izin, karena sesuai instruksi bupati, ia telah menyesuaikan SOP keluarnya izin dari 14 hari kerja menjadi 5 hari kerja. (ari)

Jelang MTQ, Kota Praya Dibenahi Praya (Suara NTB) Sejumlah kawasan yang ada di wilayah Kota Praya saat ini mulai dibenahi oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Pembenahan ini dalam menyambut gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an(MTQ) tingkat nasional tahun ini sekaligus mensuksekan program 100 hari kerja yang telah dicanangkan pemerintahan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT, SH – L. Pathul Bahri, S.IP. ‘’Pembenahan ini juga termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan

tersebut. Dengan harapan, kawasan Kota Praya nantinya bisa benar-benar tertata dengan rapi,” sebut Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, Senin (11/4).

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan pengertian dan kesediaan para PKL untuk mau ditata. Lagi pula penataan ini bukan demi kepentingan pemerintah daerah, tapi demi kepentingan masyarakat di daerah ini secara luas.

Apalagi, saat MTQ akan banyak tamu yang datang, sehingga selaku tuan rumah, pihaknya berharap masyarakat di daerah ini bisa memberikan kesan yang

L. Pathul Bahri baik. ‘’Karena itu juga bagian dari kesuksesan pelaksanaan MTQ,’’ ungkapnya. (kir)

Dampak Pemangkasan Belanja APBN-P Harus Diantisipasi Daerah Giri Menang (Suara NTB) Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Willgo Zainar, MBA, mengungkapkan, pemerintah berencana memangkas belanja APBN Perubahan tahun ini menyusul perekonomian negara mengalami sedikit masalah akibat terjadi perlambatan. Hal ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Keuangan untuk melakukan pemangkasan belanja pada APBN-P. “Pemerintah berencana

menurunkan (memangkas) postur anggaran belanja negara sebesar 10-15 persen, kalau turun maka kabupaten/kota bakal terkena imbas, maka harus menyesuaikan,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini saat ceramah Optimalisasi Audit Keuangan Negara untuk Kemakmuran Rakyat di Kantor Bupati Lobar, Senin (11/4).

Dalam kesempatan itu, Wilgo menyatakan adanya wacana ini dibahas bersama dengan Menteri Keuangan di

Jakarta yang dijadwalkan, Senin (11/4) kemarin. Namun karena dirinya harus menghadiri undangan dari bupati Lobar menyampaikan ceramah bersama Ketua BPK RI, maka dirinya memilih pulang kampung ke NTB untuk hadiri pertemuan ini. Hal ini, jelasnya, sebagai bentuk komitmen anggota DPR RI Dapil NTB yang duduk di DPR RI komitmen mengawal dan mendukung daerah.

Ia menyatakan jika melihat

kemampuan fiskal negara saat ini masih terjadi defisit yang lumayan besar, diperkirakan mencapai Rp 280 triliun. Untuk menutupi defisitif anggaran ini negara melakukan berbagai upaya melalui usaha menaikkan surat berharga, pinjaman luar negeri dan upaya lainnya. Akibat dari itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian postur anggaran belanja negara sebesar 10-15 persen.

Menurutnya, jika ini terjadi

merupakan pertama kali sepanjang beberapa dekade terakhir. Seharusnya belanja itu dinaikkan khususnya ke publik, bukan sebaliknya diturunkan.

Namun dipahami, hal ini imbas perekonomian melambat.

Adanya dampak yang bakal diterima daerah, politisi Partai Gerindra ini, mengingatkan daerah lebih dini melakukan penyesuaian belanja di daerah. “Jadi di daerah harus melakukan penyesuaian,” harapnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Seniman Internasional Terkesan Perjalanan Ziarah Tambora di Sumbawa Para seniman nasional dan internasional begitu terkesan dengan perjalanan budaya Ziarah Tambora (ZAT) di Sumbawa. Melihat dan melewati pertunjukan pada sejumlah tempat di Sumbawa sambil membangun interaksi seni dengan penduduk lokal. Mereka memandang Sumbawa yang begitu indah dengan segala potensinya.

MENGGUNAKAN armada perahu Sangur di Parairan Teluk Saleh menuju Gili Gambus, Gili Tapan dan Gili Ngali. Termasuk dengan segala antusiasme masyarakat lokal dalam menyambut mereka.

Salah satu peziarah (wisatawan), penulis dan kritikus asal Perancis yang ikut dalam perjalanan Minggu (10/ 4) mendukung terbangunnya konsep pariwisata yang tidak terlalu inklusif, sesuai kehendak masyarakat lokal. Tak diragukan lagi, potensi besar parisiwata di Sumbawa mesti dikembangkan secara baik.

Seperti keindahan Gili Gambus

dan Tapan diukung keramahan penduduk sekitar. Namun pengembangannya tentu saja dengan berbagai catatan, pembenahan sarana dan fasilitas terutama akses transportasi lautnya. Agar turis dari Bali dan Lombok bisa datang dalam jumlah yang besar ke pulau ini.

“Saya tidak menyangka mendapat sambutan luar bisa di sini (Tapan,red),” ujarnya.

Kegiatan Ziarah Tambora ini, salah satunya dalam upaya membenahi citra pariwisata Sumbawa. Dengan memanfaatkan momen dua abad Tambora. Pihaknya juga tidak melihat adanya gejolak dalam

masyarakat yang akan menghambat pariwisata. Memang pariwisata membutuhkan waktu untuk berkembang. Harus ada upaya sinergis semua pihak secara kontinyu. Termasuk dengan para backpacker karena mereka mempunya ide atau gagasan menarik. Para mahasiswa atau wisatawan muda yang berkunjung ke tempat tempat baru juga bisa menjadi perintis jalan pariwisata.

Ray Sahetapi, seniman nasional, berpendapat pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam membangun pariwisata. Tempat indah seperti Gili Tapan, Ngali dan Gambus yang dihuni masyarakat nusantara dari berbagai etnis membutuhkan keseimbangan dalam pengelolannya. Sedari kecil, anak-anak sekolah juga mesti diajarkan tentang melestarikan alam. Bahkan mereka bisa langsung belajar dari alam, untuk bagaimana

memahami laut, sungai dan lainnya. “Pendidikan tentang alam perlu diberikan dari kecil.

Merekalah yang nantinya akan menjaga alam nusantara,” katanya menekankan.

Menurutnya, keindahan alam Sumbawa begitu dahsyat. Ketika nanti orang memahami keindahan itu, maka butuh keyakinan semua pihak untuk membangun pariwisata di wilayah ini. Kesdaran bersama tentang keseimbangan alam juga akan membuat karya - karya besar akan lahir dan muncul di sini. “Kita lihat di sini (Tapan,red), laut dan gunungnya masih bagus. Tumbuhan juga indah. Ini tinggal butuh penataan,” sarannya.

Kurator Taufik Rahsen, menyebutkan Ziarah Tambora yang menjadi bagian dari Festival Pesona Tambora, dirancang sebagai perjalanan budaya yang menekankan interaksi seni dengan penduduk lokal

yang menekankan pengalaman kreatif, penciptaan bersama, perhelatan di alam terbuka.

Para peziarah (wisatawan) tidak hanya menyaksikan sebuah objek pertunjukkan, tetapi juga menjadi objek tontonan dari masyarakat yang didatangi. “Artinya mereka sama sama dalam lingkaran ditonton dan menonton,” urainya.

Jenis perjalanan ini belumlah lazim. Dengan melewati sembilan pertunjukan di sembilan tempat. Melakukan ekskursi ke sembilan desa adat dan melakukan lima kali lokakarya, seminar dan diskusi. Merupakan pengalaman yang padat bagi para pejalan. Pengalaman pertukaran budaya yang kaya, baik yang mendatangi maupun yang didatangi. Diselenggarakan dari 7-17 Apriil 2016 membentang dari Kuta, Lombok, hingga Kota Bima.

Sembilan titik yang diikunjungi sambil menggelar pertun-

jukan. Dari Kuta, Lombok menuju Gili Kenawa (KSB) pertunjukan khusus tentang Bagero. Kemudian berlanjut ke Kota Sumbawa Besar, ada Seminar Ziara Tambora di Kantor Bupati dan Alunan Semesta kolobarasi 16 seniman dari 12 negara di wisma Praja. Parade kapal hias di Labuan Sangur, alunan gambus lautan di Gili Gambus dan upacara laut di Tapan. “Salah satu contoh di Wisma Praja, ada gambus dari Tarano kolaborasi dengan Timbila dari Afrika dan juga dengan Mustofa Debu. Saya kira ini yang penting, saling berjumpa satu sama lain, bukan hanya yang ini belajar dengan yang satu. Yang satu juga belajar dengan yang lain. Tujuannya sebenarnya perjalanan ini adalah melakukan pertemuan budaya, silaturahmi, penciptaan kreatif dan merespon alam. Jadi mereka samasama terbuka. Jadi dimana-

pun mudah mereka akan berkarya,” pungkasnya.

Kontribusi bagi pariwisata, daerah yang dukunjungi langsung menjadi destinasi.

Tidak perlu direncanakan lagi.

Sebanyak 12 seniman yang hadir yakni, Galih Naga Seno (Surakarta, Central Java), Percussion, Toleat, Throat singing.

Agnieska (Poland): Angklung, Rebana, Voice, Singing bowl.

Kemudian, Dilki Pahanthihage(Srilanka): Voice, Rebana.

Leon Gilberto Medellin (Mexico): Guitar, Kate Liddel (England) l: Violin. Jade FlahiveGilbert: Flute. Ellen Begw Jordan (Wales): Cello. Doli Nofer (Padang, sumatra): Voice, Surdam, Saluang. Gempur Sentosa Respati (Subang Jabar): Kecapi. Sean Hayward (Unites State of America): Guitar. Victorhugo Hidalgo (Mexico): Composition, Voice, Rebana, Angklung. Serta Anita rhona watson (England): Violist. (arn)

Simpatisan di Sumbawa Gelar Solidaritas untuk Fahri Hamzah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemecatan terhadap H. Fahri Hamzah beberapa waktu lalu oleh PKS dari semua jenjang keanggotaannya, mengundang perhatian sejumlah pihak. Tak terkecuali para simpatisan di kabupaten Sumbawa yang bereaksi menggelar aksi, Senin (11/4).

Mereka kecewa dan protes atas pemecatan FH yang dinilai secara sepihak. Protes serta perlawanan dari simpatisan yang tergabung dalam koalisi rakyat, Senin, dikawal ketat kepolisian. Salah satunya dengan melakukan pembakaran ban di seputaran Jam Gadang Sumbawa Besar. Bahkan seorang orator telanjang dengan hanya menggunakan celana dalam.

Para orator yang dikoordinir Khairul Anwar ini, secara bergantian menyuarakan protes serta kekecewaan atas keputusan yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat Sumbawa.

Dalam orasinya, Uban, sapaan Khairul Anwar menyampaikan pemecatan terhadap Fahri Hamzah tidak dapat diterima akal sehat. Hanya karena sering membuat pernyataan yang kontroversial dan

(Suara NTB/ind)

SOLIDARITAS – Aksi solidaritas untuk H. Fahri Hamzah yang dipecat PKS dari seluruh keanggotaan, di Sumbawa Besar, Senin (11/4). kontraproduktif. Sehingga dinilai tidak sejalan dengan arahan partai. “Sebenarnya Fahri Hamzah di sini menjadi korban. Wajar kiranya masyarakat Sumbawa mempertanyakan serta melontarkan protes,” ujarnya.

Usai pembakaran ban serta puas melontarkan protes di sekitar Jam Gadang, massa aksi ini kemudian melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati. Dalam perjalan para ora-

tor tak henti melontarkan protes secara bergantian.

Di kantor Bupati mereka meminta komitmen Bupati Sumbawa dalam mendukung aksi solidaritas yang dilakukan sembari meminta Bupati membubuhkan tandatangan di sebuah selebaran kain yang sudah disiapkan.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril yang didampingi Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah serta pejabat lainnya

menyambut positif aksi tersebut. Secara pribadi, Bupati mengaku prihatin atas apa yang menimpa FH. Mengingat dipandang Bupati, FH merupakan orang Sumbawa yang paling hebat. Sebelum Fahri Hamzah dipecat, Pemda Sumbawa sempat menjamunya. Saat itu kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR RI. Hal ini wujud kebanggaan sebagai orang Sumbawa.

“Ketika ada hal yang terjadi kepada beliau, saya secara pribadi menyatakan keprihatinan yang mendalam. Tetapi kami tidak bermaksud untuk mengkerdilkan lembaga negara atau partai politik di bawah naungan beliau. Hanya saja, ketika kesalahan yang dilakukan tidak berarti apa-apa, maka permohonan kami kembalikan beliau ke asalnya,” ujar Bupati.

Untuk itu Bupati mengajak massa aksi untuk terus menjaga dan mengawal proses tersebut. Selain itu massa juga diajak berdoa, supaya PKS di Provinsi, Pusat dapat mencari jalan keluar yang terbaik. Dengan demikian, masyarakat Sumbawa bisa tenang. Mengingat FH tau Samawa yang membanggakan. “Tandatangan yang saya lakukan sebagai bentuk keprihatinan saya. Saat ini beliau sedang mengambil langkah hukum. Kami tetap mendukung langkah tersebut. Hanya saja lebih bagus kita berdo’a. Mudah-mudahan Fahri Hamzah diberikan kekuatan dan pertolongan sehingga ada jalan keluar yang baik,” tegas Bupati. (ind)

(Suara NTB/ind)

BAHAS DIVIDEN - Foto bersama Bupati Sumbawa, DPRD kabupaten Sumbawa dan DPRD kabupaten Sumbawa Barat usai pertemuan membahas dividen PT DMB bagi kedua daerah, Senin (11/4).

Soal Dividen DMB

Sumbawa dan KSB Harus Bersatu

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tunggakan pembayaran dividen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) kepada pemerintah Provinsi NTB, kabupaten Sumbawa, kabupaten Sumbawa Barat masih terus diperjuangkan. Dalam hal ini DPRD kabupaten Sumbawa dan KSB disarankan untuk bersatu menyikapi persoalan serius ini.

Pemkab Sumbawa dan KSB kembali melakukan rapat untuk membicarakan hal tersebut, Senin (11/4), di kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Hus-

ni Djibril, B.Sc. Bupati menyarankan bahwa perlu adanya tim (gabungan Sumbawa dan KSB) untuk memberikan kajian terhadap persoalan tersebut.

“Mumpung kita ketemu, ini

kan lengkap ada komisi II, ada Pansus, ada DPRD yang mengawasi. Dua daerah ini, kita sedang berada di posisi yang sama. Ketika sama, kenapa tidak dibuatkan tim dalam rangka memberikan kajian terhadap saham 6 persen ini,” saran Bupati.

Diharapkan nanti akan lahir kajian terkait saham tersebut. Apakah layak dijual atau tidak.

Kalaupun layak dijual, tentunya sudah ada kajian yang dilakukan tim.

Begitu pula sebaliknya.

Disebutkannya, Bupati tidak mungkin langsung mengambil kesimpulan untuk melakukan penjualan. Pastinya hal ini meminta persetujuan kepada DPRD. Persetujuan itupun, sudah ada kajian mendalam yang sudah dilakukan.

“Poin penting saya, bagaimana kedua daerah ini mengkaji, dan konfirmasi betul terhadap hal ini. Oleh karena itu saya berharap kita nantinya bersama-sama derngan DPRD untuk bergerak.

Atas apa yang sudah menjadi kajian-kajian,” pungkas Bupati. (ind)

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

HUT Dompu Ke-201

Bupati Bangga Masih Dikenang Presiden karena Prestasi Pembangunan Dompu Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu masih cukup melekat di ingatan Presiden RI, Joko Widodo dan karena prestasi itu, Bupati sempat berbincang dengan Presiden saat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 lalu dipanggil untuk pembinaan di istana Presiden Jakarta. Prestasi ini dari program unggulan daerah PIJAR (sapi, jagung, rumput laut) dan saat ini dipilih program unggulannya menjadi TERPIJAR (tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut, dan pariwisata).

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menjadi inspektur upacara HUT Dompu ke 201 di lapangan beringin Setda Dompu, Senin (11/ 4). “Saya cukup bangga, ternyata Presiden Jokowi masih mengingat Dompu. Itu karena prestasinya.

Saya sempat berbincang dengan Presiden saat diundang ke istana

negara untuk pembinaan terhadap kepala daerah beberapa hari lalu.

Beliau menanyakan kabar Dompu dan kondisi harga jagung. Saya sampaikan, alhamdulillah baik. Saat ini, jagung menjelang panen raya.

Harga saat ini jauh lebih baik ketimbang tahun lalu,” ungkap bupati.

Jika sebelumnya PIJAR menjadi program unggulan daerah, saat ini sudah menjadi TERPIJAR. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kekompakan dan kebersamaan semua pihak dalam menyukseskannya. Ini semua tidak lepas dari tujuan untuk menyejahterakan rakyat dan menekan angka kemiskinan.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si yang ikut menghadiri upacara HUT Dompu ke 201, memberikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah daerah yang sudah mengarah pada proses hilirisasi.

“Saya berharap kepala daerah terus melakukan terobosan dan berinovasi

mitmennya untuk terus membantu daerah dalam mempercepat proses pembangunan. Bantuan ini diberikan, bila daerah tidak mampu menanganinya. Karenanya, koordinasi akan terus dilakukan. Begitu juga dengan rencana Pemda Dompu membangun pelabuhan nusantara. “Nanti (masalah pembebasan lahan) kita perlu diskusi dengan Bupatinya,” kata Muh. Amin.

Terkait komitmen pemerintah Provinsi, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengkomunikasikan secara intensif terkait dukungan untuk pembebasan pelabuhan nusantara di Kecamatan Kilo. Karena beberapa waktu lalu, Provinsi juga telah memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk pembebasan lahan bendungan Rababaka kompleks.

“Sebenarnya hanya soal rasa saja.

Tahun lalu Provinsi sudah memberi

dalam rangka membangun daerahnya. Ini semua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan,” katanya.

Terkait dengan pengembangan tebu rakyat, Wagub meminta agar terus diperhatikan dalam rangka perluasan areanya. Bila pabrik gula mula beroperasi dan membutuhkan bahan baku minimal 5 ribu ton per hari, maka harus bisa dipenuhi dari dalam daerah. “Saya tidak ingin ada impor bahan baku untuk kebutuhan pabrik gula,” harapnya.

Ketika pabrik gula beroperasi, maka akan banyak efek pembangunannya. Bila tenaga kerjanya ada 5 ribu orang, maka itu akan mendorong kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar.

Karena akan banyak kebutuhan sayuran dan lainnya untuk pabrik. “Itu semua harus bisa disiapkan oleh warga di lereng Tambora,” katanya.

Wagub juga menyampaikan ko-

Dompu Optimis Pelaksanaan Festival Tambora Sukses

Dompu (Suara NTB) Rumah tinggal pribadi Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si di jalan lintas Bima – Sumbawa Karijawa diteror bom. Pelaku diduga melemparkan dua bom molotov dan sempat mengeluarkan ledakan.

Kejadian ini tidak sampai menimbulkan kerusakan, bahkan Muhammad baru mengetahui ada kejadian keesokan harinya.

Ledakan dari kediaman Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu ini terjadi sekitar pukul 09.20 wita, Minggu (10/4) pagi. Namun saat kejadian, Muhammad sedang keluar rumah mengantar anaknya latihan gerak jalan sejak pukul 08.00 wita dan baru kembali ke rumah, Minggu sore. Dua orang keluarganya saat kejadian, juga tidak mendengarkan ada ledakan bom molotov. “Saya justru baru tahu pagi ini,” kata Kepala

menunggu konfirmasi. Tapi untuk jadwal Presiden, peresmian pabrik gula sudah ada. Cuma tanggalnya akan disesuaikan. “Sampai hari ini untuk kehadiran Presiden, Wapres atau Menko, kita mash menunggu konfirmasi,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra. Hj Sri Suzana, M.Si yang dihubungi terpisah mengatakan, ketika Presiden atau wakil Presiden tidak jadi hadir di Doro Ncanga saat pelaksanaan festival pesona Tambora tahun 2016, diyakininya tetap akan berlangsung sukses. Namun Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya dipastikan akan hadir dan menginap di Dompu pada 15 – 16 April mendatang. “Menteri Pariwisata sudah memberikan konfirmasi akan hadir dan menginap di Dompu,” kata Hj Sri Suzana.

Ia pun merasa optimis, puncak Festival Pesona Tambora tahun 2016 ini tetap dipenuhi pengunjung. Warga bersama keluarganya, baik dari dalam daerah maupun luar daerah telah menjadwalkan kunjungan ke Doro Ncanga. “Mereka ingin kembali menikmati kemah di padang Savana.

Kita juga siapkan berbagai atraksi budaya dan hiburan rakyat oleh artis ibu kota,” akunya yakin. (ula)

(Suara NTB/uki)

Presiden pernah datang ke Kabupaten Dompu dan mencanangkan festival Tambora menjadi agenda tahunan yang dibiayai APBN tahun 2015 lalu. Ini menjadi dasar ekonomi di daerah. “Bagi saya, siapapun (yang akan datang), yang penting sudah meletakkan dasar – dasar ekonomi di daerah kita. Bagaimana kesejahteraan, kemudian penurunan angka kemiskinan dengan progresif kita lakukan,” katanya.

Namun Wagub tetap mengharapkan, kehadiran Presiden seperti yang menjadi wacana selama ini.

Bila tidak bisa dihadiri Presiden, Wapres pun tidak masalah. Karena sebelumnya sudah hampir dipastikan, bila tidak dihadiri Presiden akan dihadiri oleh Wapres. “Kalau tidak Presiden, wakil Presiden karena spiritnya lebih kuat dalam rangka memberi dorongan bagi kita,” harapnya. “Itu sudah ada konfirmasi, kalau tidak Presiden, ya Wapres akan datang. Bupati saja sudah ketemu Presiden. Saya juga sudah pernah ke Istana beberapa waktu lalu,” ungkapnya menegaskan.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, rencana kehadiran Presiden, Wapres atau Menko di Kabupaten Dompu masih

RICUH - Massa di PN Raba Bima yang ricuh sampai ke jalan raya karena dihalau aparat, Senin (11/4).

Sidang Guru Cabul di Bima Berakhir Ricuh Kota Bima (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima menggelar sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Mus (60), warga kecamatan Langgudu, Senin (11/4). Namun sebelum digelarnya sidang, diduga sekelompok orang mengobrakabrik ruang sidang. Akibatnya kericuhan pun tak dapat dihindarkan antara kelompok itu dengan aparat kepolisian yang dipersiapkan untuk menjaga jalannya persidangan.

Pantauan Suara NTB, sebelumnya puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Integritas (API) mengelar orasi di kantor Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bima. Mereka meminta dinas setempat segera melakukan pencegahan terhadap kasus pelecehan seksual yang disertai kekerasan di Kabupaten Bima yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun tak berapa lama, mereka bergeser ke Pengadilan Raba Bima. Mereka menuntut kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang akan disidangkan untuk dihukum berat.

“Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” kata koordinator demo, Tofan.

Tak lama berorasi, massa aksi ber-

hasil menerobos blokade Polisi dan langsung merangsek masuk ke dalam ruang sidang. Polisi mencoba menghentikannya, namun niatan tersebut justru ditantang para demonstran.

Massa aksi tetap memaksa menerobos. Bahkan sempat memukul meja hakim menggunakan palu dalam ruang persidangan yang akan dilangsungkan sidang putusan terdakwa, Mus dalam kasus pencabulan, AN (15) warga Desa Doro O,o, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Dalam sekejap suasana menjadi ricuh. Polisi kemudian berusaha membubarkan paksa dan melakukan pengejaran terhadap para demonstran.

Akibatnya, satu orang pendemo jatuh pingsan akibat terkena pukulan aparat. Sementara beberapa orang lainya mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut tiba-tiba muncul seorang warga pengunjung PN, dia terjatuh dan terinjak oleh petugas dan para demostran yang bentrok.

Warga tampak terluka itu langsung dibawa oleh petugas ke Puskesmas terdekat menggunakan mobil Polisi, untuk ditangani secara medis. Kericuhan tersebut terjadi hingga di luar pengadilan dan meluas di ruas jalan raya.

Sejumlah demonstran nampak emosi ini nyaris adu jotos dengan petugas, lantaran salah seorang di antara mereka diamankan oleh Polisi karena dianggap provokator.

Beruntung kericuhan tersebut tidak lama berlangsung. Beberapa saat kemudian keadaan bisa diredam, setelah salah seorang pendemo dilepaskan oleh petugas.

Meski demikian, sidang kasus pencabulan yang terjadi sejak Januari 2016 ini berlangsung aman, lancar dan tertib. Hakim yang diketuai Dedy, SH, menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Raba Bima, Farhan, SH, kasus itu terjadi pada Januari tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Penyidik mengetahui anak yang masih duduk di bangku kelas I SMP itu menjadi korban perbuatan guru ngajinya sendiri. Mus juga sudah lama mengenal korban.

Bahkan selama itu, pelaku kerap mengajak korban untuk belajar mengaji, bahkan sampai mengurusnya sejak kecil. Setelah melakukan tindakan jahatnya, dia mengancam korbannya agar tidak mengadu pada orang tuanya.

“Hukuman Mus pun sesuai dengan tuntutan JPU,” pungkasnya. (uki)

kita uang begitu besar untuk pembebasan lahan bagi proyek RBK. Tapi Insya Allah, kalau kapasitas keuangan kita di Dompu tidak mampu mengakomodir kebutuhan itu (pembebasan lahan), Saya akan bicara dengan Pemprov. Supaya skema untuk pembebasan lahan RBK bisa dilakukan juga untuk pembebasan lahan pelabuhan Nusantara,” kata bupati.

Tahun ini, kata bupati, Pemda Dompu akan memulai melakukan pembebasan lahan masyarakat di area pembangunan pelabuhan nusantara. Karena pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pergerakan orang dan barang bagi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dompu, maupun untuk pengiriman – pengiriman komoditas yang dihasilkan masyarakat Dompu. (ula/*)

Rumah Kadis Koperindag Dompu Diduga Dilempari Bom Molotov

Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan puncak festival pesona Tambora (FPT) 16 April 2016 di Doro Ncanga Dompu hampir dipastikan tidak akan dihadiri Presiden atau wakil Presiden. Kendati demikian, pelaksanaan FPT pun diyakini tetap berlangsung sukses.

Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada wartawan usai menghadiri upacara HUT Dompu ke 201, Senin (11/4) menegaskan, dirinya telah menghubungi Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden untuk menkonfirmasi rencana kunjungan Presiden tersebut. Namun dalam agenda Presiden, belum ada jadwal untuk berkunjung ke NTB dalam waktu dekat, termasuk untuk menghadiri DPT tahun 2016. “Memang betul panitia dari daerah mengundang RI – R2. Tadi malam saya kontak Sekmil, untuk konfirmasi rencana kunjungan Presiden. Dijawab, tidak ada agenda,” tegas Lalu Rudy.

Ketika Presiden atau wakil Presiden berkunjung ke daerah, kata Rudy, dirinya selaku Danrem pasti dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan pengamanannya, jauh hari sebelum kunjungan. Karena pengamanan kunjungan Presiden dan wakil Presiden menjadi tanggungjawab TNI. Namun hingga saat ini, dirinya belum dipanggil. “Sampai saat ini belum ada informasi,” ungkapnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, kedatangan RI 1, RI 2 atau Menteri merupakan spirit bagi daerah. Namun yang penting,

(Suara NTB/ula)

UPACARA - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin didampingi Bupati dan Wakil Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin – Arifuddin saat upacara HUT Dompu ke 201, Senin (11/4).

Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI di Dompu, Senin (11/4).

Muhammad mengaku menemukan dua borol bir bintang yang sudah dipasang sumbu dan sudah pecah di pekarangan depan rumahnya. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Kota dan barang bukti sudah diamankan. “Saya laporkan ke Polsek kota,” kata Muhammad.

Ia mengaku, tidak memiliki musuh dan persoalan selama ini. Kecuali terkait persoalan pembagian kios di pasar induk Dompu. Ada beberapa oknum warga yang keberatan atas pembagian kios dan los pasar.

Mereka ini mendapat janji tahun 2013 lalu akan mendapatkan los pasar baru. “Saya tidak tahu janji itu, karena itu bu-

kan urusan saya,” katanya.

Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo, AP, SIK yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku belum mendapatkan laporan dari bawahannya. “Saya tidak tahu.

Anak buah saya belum memberikan laporan. Tapi nanti akan diselidiki,” katanya.

Sementara Kapolsek Dompu Kota, Iptu Yulianta yang dihubungi terpisah, membenarkan telah menerima laporan dari Muhammad, ST dan ia pun telah dimintai keterangan bersama istrinya. Laporan itu diterima Senin pagi dan langsung dicek ke lokasi. Dua buah botol yang sudah pecah di samping timur rumah dan berisi sumbu. “Itu tidak mengenai apa – apa.

Sepertinya itu (sumbunya belum sempat dibakar),” katanya. (ula)

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Pemkot akan Beri Kompensasi Penutupan Kafe Tuak

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana memberi kompensasi bagi pemilik kafe tuak yang akan ditutup. Pemberian kompensasi ini menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk menghindari munculnya resistensi atau penolakan dari para pemilik kafe terkait rencana penutupan yang akan dilakukan Pemkot Mataram. Hal ini disampaikan Mohan pada saat menggelar rapat koordinasi bersama Asisten II Setda Kota Mataram, pimpinan SKPD, camat, dan lurah, Senin (11/4).

H. Mohan Roliskana

Mohan menyampaikan kompensasi yang akan diberikan ini dalam bentuk uang tunai.

Dengan uang tunai

tersebut diharapkan dapat dijadikan modal bagi para pemilik kafe untuk beralih ke usaha yang lain. Mereka juga diharapkan meninggalkan pekerjaan menjual tuak terse-

but dan menggantinya dengan pekerjaan atau usaha yang lebih baik.

Menurutnya jika kebijakan penertiban kafe tuak tidak disertai dengan pemberian ko-

mpensasi, maka persoalan pokok tidak dapat terselesaikan. Karena itu pihaknya berupaya untuk menawarkan solusi yang lebih efektif dengan pemberian kompensasi yang dapat dijadikan modal awal untuk memulai usaha baru.

Mengenai besaran kompensasi akan dibahas dan diformulasikan terlebih dahulu supaya ada kesesuaian. Mohan juga menyebutkan pemberian kompensasi ini akan disesuaikan dengan skala usaha para pedagang yang dibagi dalam tiga kategori yaitu besar, sedang,

dan kecil.

Menurutnya, omzet para penjual miras tidak besar bahkan relatif kecil. Namun hal yang menjadi dasar pihaknya melakukan penertiban adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari miras tersebut dimana kerap memicu konflik di tengah masyarakat. “Karena itu Pemkot Mataram memberikan atensi yang luar biasa untuk mengatasi sumber permasalahan ini, dan bertekad akan mengawal sampai tuntas,” jelas Mohan.

Wakil Walikota telah memegang data jumlah kafe tuak maupun penjual tuak dari semua kelurahan yang jumlahnya 268. Ia meminta kepada camat dan lurah untuk mengelompokkan para pedagang serta membuat proposal secara kolektif agar dana kompensasi dapat dicairkan dalam bentuk Bansos.

Setelah rampung, eksekusi penertiban akan dilaksanakan bersama TNI dan kepolisian. “Persoalan ini harus secara maraton diselesaikan,” tegasnya. (ynt)

Dua Rumah Warga Ludes Terbakar Atlet Tidak Terurus PERSIAPAN menjelang digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat, tahun ini, kondisi pembinaan atlet NTB sangat memprihatinkan. Sampai saat ini, mereka seperti tidak terurus, baik kondisi latihan maupun kesehatan. Hal itu diduga karena anggaran untuk PON dari APBD belum dicairkan.

Mendengar kondisi para atlet yang tidak terurus itu, Komisi V, DPRD NTB (bidang olahraga) sangat kecewa dengan pengurus KONI NTB. Karena jika sampai para atlet tersebut tidak fokus berlatih, maka target untuk meraih medali akan sangat sulit dicapai. Karena kunci tercapainya target raihan medali ada di tangan para atlet. ‘’Kalau ini benar terjadi, maka saya sangat kecewa. Seharusnya sebagai pemimpin tidak boleh membiarkan prajuritnya sendirian di medan tempur. Ingat, aktor utama untuk mendapatkan medali emas itu adalah atlet. Tetapi kalau atlet tidak dibina, apa yang mau kita harapkan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi V, HMS. Kasdiono, SH. Menurut Kasdiono, alasan Ketua KONI kenapa para atlet itu sampai saat ini belum bisa berlatih dengan maksimal karena anggaran untuk PON dari APBD NTB sampai saat ini masih belum cair. Sehinga KONI tidak memiliki dana untuk membiayai operasional latihan para atlet. Adalah alasan yang tidak tepat, apalagi sampai menyalahkan pemerintah. ‘’Kalau hanya mengandalkan APBD saja, tukang becak saja bisa jadi Ketua KONI. Keterlambatan pencairan anggaran itu jangan sampai mengendorkan semangat atlet.

Masak, untuk mencari talangan di luar sementara saja tidak mampu. Apalagi mau cari uang di luar APBD akan bisa,’’ ujar Kasdiono kecewa.

Untuk menghadapi PON di Jawa Barat, Pemprov NTB telah menganggarkan Rp 22,5 miliar kepada KONI. Namun, karena terkendala persoalan teknis, sehingga anggaran itu sampai saat ini belum bisa dicairkan. ‘’Saya mantan ketua KONI, tentu punya pengalaman, tetapi tidak pernah ada koordinasi sekalipun, saya sangat kecewa betul. Padahal anggaran untuk PON tahun ini adalah yang terbesar dalam sejarahnya.

Kita akan panggil dia nanti,’’ janjinya. (ndi) HMS. Kasdiono (Suara NTB/dok)

Utamakan Tes Urine

(Suara NTB/ist)

OPERASI Bersihkan Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016 dilakukan secara massif melibatkan semua stakeholder.

BNNP NTB, TNI, Polri, aparat pemerintah, saling membahu melakukan pencegahan dan penindakan hukum.

Mulai dari kampanye selebaran, penempelan stiker, hingga memburu para pengedar dan mengobati para penyalahguna. Dari sisi pencegahan, tes urine dapat menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur negara.

“Sinergi pencegahan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi terus kita lakukan. Kami di BNN pun tak henti melakukan pencegahan. Pelaksanaan tes urine di sejumlah institusi pemerintahan, swasta, sampai ke sekolah misalnya,” ujar Kepala Seksi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB, Irfan, S.Sos, Senin (11/4).

Ia menjelaskan, tes urine sebagai bagian dari upaya pencegahan secara dini yang sifatnya tertutup, adalah bentuk pengawasan institusi. “Dari situ untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan yang dilakukan masing-masing pimpinan,” jelasnya. Secara faktual, lanjut dia, tidak ada satu wilayah pun yang bebas dan bersih dari narkoba.

Untuk melakukan pendampingan dalam rangka program pencegahan, Irfan menjelaskan program-program pemerintah setidak-tidaknya menyertakan wawasan anti narkoba. BNNP NTB telah melakukan asistensi di lebih dari 30 SKPD, pun demikian dengan BNNK di masing-masing kabupaten/kota.

“Agar melakukan langkah strategis menomorsatukan pelaksanaan tes urine atau uji narkoba melalui koordinasi dengan BNN,” terangnya. Pendampingan dilakukan berlanjut pada saat Musrenbang.

Kemudian, sambung dia, wawasan anti-narkoba tersebut juga dilaksanakan melalui diseminasi penyuluhan yang bisa diprogramkan di masing-masing dinas, secara kreatif disisipkan dalam program yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Misalnya di Dinas Pertanian, sembari penyuluhan pertanian, disisipkan juga penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Begitu juga di SKPD lain,” teranganya.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah daerah menunjukkan dukungannya dalam program wawasan anti narkoba tersebut, seperti halnya program tes urine.

“Kita lihat seperti apa aplikasinya. Saya yakin pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyatakan dukungannya,” pungkasnya. (why) Irfan

(Suara NTB/yon)

AKSI TEATRIKAL - Aksi teatrikal yang dilakukan jajaran Polres Lotim di Simpang empat BRI Cabang Selong mengenai bahaya penggunaan narkoba.

Sosialisasi Bahaya Narkoba

Aparat Polres Lotim Turun ke Jalan Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi teatrikal di Simpang Empat BRI Cabang Selong, Senin (11/ 4). Aksi yang diperagakan sejumlah anggota dari Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) dan Sabhara ini terkait bahaya narkoba.

Dikomandoi Kasat Narkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Hariyanto, SH, aksi ini mampu menarik perhatian sejumlah pengguna jalan yang melintas. Selain mengeluarkan yel-yel dan sosialisasi bahaya narkoba, aparat kepolisian juga membagikan seleba-

ran kepada sejumlah pengendara yang melintas terkait bahaya pemakaian narkoba.

Seperti membuat pihak keluarga kecewa, masa depan hancur sampai dijebloskan ke penjara hingga kematian.

Aksi itu diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan bahaya narkoba. Harapannya, ancaman penggunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lotim bisa diminimalisir. “Intinya, masalah narkoba ini musuh kita dan harus kita perangi bersama,” tegas Prayit.

Menurutnya, kegiatan unjuk rasa dalam bentuk teat-

rikal itu dilakukan sebagai salah satu rangkaian dalam operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) yang dicanangkan dari tanggal 15 Maret sampai 13 April 2016.

Dengan begitu, maka ke depan masyarakat termasuk generasi penerus bangsa dapat terselamatkan sejak dini sebelum terjerumus dalam penggunaan barang haram tersebut.

Usai menggelar aksi teatrikal yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu, aparat kepolisian yang memakai pakaian tahanan, pocong dan lainnya langsung berjalan menuju Mapolres Lotim. (yon)

Curanmor, Momok Warga Mataram Mataram (Suara NTB) – Pencurian kendaraan bermotor menghantui warga Kota Mataram. Dalam triwulan awal 2016, jumlah kasus curanmor cenderung meningkat. Terbanyak terjadi di wilayah perumahan. Para pelaku memanfaatkan anakanak untuk menjalankan peran eksekusi.

Berdasarkan data yang dilansir Polres Mataram, curanmor berada pada kisaran puluhan kasus. Secara berurutan, pada Januari terjadi 45 kasus, satu diantaranya dalam proses penyidikan.

Bulan selanjutnya, Februari terjadi 43 kasus. Kemudian meningkat menjadi 46 kasus pada Maret.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, ditemui di Mapolres Mataram, Senin (11/4) menerangkan bahwa pihaknya terus melakukan analisis dan evaluasi penindakan hukum kasus curanmor. Melihat sejumlah modus konvensional yang digunakan pelaku.

“Kalau kita pilah menurut anatomy of crime-nya, rata-rata terjadi di wilayah perumahan. Modusnya dengan merusak kunci atau dengan kunci palsu,” ungkapnya.

Dari 45 kasus yang terjadi pada Januari, sejumlah itu pula dilakukan dengan modus tersebut. Begitu pula pada Februari dan Maret, 42 kasus dan 46 kasus bermodus sama.

Pihaknya pun mencermati modus-modus baru yang berkembang, seperti penggelapan sepeda motor kredit macet. Sejumlah tagihan tidak dibayarkan. Sementara kendaraan roda dua tersebut diduga telah dikirim ke luar daerah NTB. “Motor itu apakah benarbenar hilang atau dibuat seolah-olah hilang? Ada yang begitu. Nah ini masih kita dalami,” sebutnya. Polres Mataram dalam mengungkap kasus tersebut berkordinasi dengan perusahaan pembiayaan, terkait tunggakan kredit motor.

Libatkan Anak Jadi Eksekutor Sejumlah kasus tersebut masih ada yang belum terungkap. Pelaku masih bergentayangan di luar sana. Indikasi kasus curanmor dilakukan oleh sindikat juga belum dap-

at ditarik benang merahnya.

“Kalau pelakunya sudah ditangkap baru bisa kita telusuri,” kata Kapolres.

Ia menyebutkan, satu pelaku yang sama kerap beraksi di beberapa TKP. “Ada satu pelaku yang beraksi di tujuh TKP. Apakah itu jaringan?,” sebutnya.

Melacak pelaku utama juga menjadi pekerjaan rumah polisi. Sebab, para pelaku juga memanfaatkan anak-anak untuk mengeksekusi motor curian. “Anak-anak kadang disuruh. Tentu ini menjadi evaluasi tersendiri t e n t a n g bagaimana penindakan hukumnya, karena berk a i t a n dengan UU Perlin-

Heri Prihanto

dungan Anak,” jelasnya.

Kapolres pun menilik dari segi vonis pengadilan terhadap para pelaku curanmor. “Apakah ada efek jera atau tidak, bisa dilihat dari hukuman penjaranya,” katanya.

Mengantisipasi itu, ia membeberkan konsep 4R, yakni bagaimana lingkungan menjadi banteng tangguh melindungi anak-anak, seperti rumah tangga, tentang bagaimana pengawasan orang tua. Rumah ibadah, tentang tokoh agama dalam memberikan bimbingan.

Rumah sekolah, bagaimana tenaga pendidik memberikan pemahaman terhadap cara menjaga kamtibmas.

Dan terakhir rumah pemerintah, elemen stakeholder bersinergi menegakkan hukum. (why) (Suara NTB/why)

Selong (Suara NTB) Kebakaran melanda dua rumah milik warga lanjut usia (lansia) di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur sehingga membuat rumah itu rata dengan tanah. Dalam insiden itu, pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya karena api begitu cepat menjalar.

Ketika itu rumah ditinggal dalam kondisi kosong.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Senin (11/4), dua rumah warga yang sudah lanjut usia Inak Jeriah (70) bersama suaminya Amak Derim (75) dan rumah kedua milik seorang janda tua atas nama Inak Redi (60). Kejadian itu sekitar pukul 09.00 Wita, saat kejadian penghuni rumah tersebut sedang tidak berada di rumah.

Kejadian tersebut cepat disadari oleh salah satu warga setempat, Japar (50) yang langsung meminta bantuan warga sekitar dan wargapun bersamasama memadamkan api tersebut dengan alat seadanya. Cuaca yang panas dan angin yang begitu kencang mengakibatkan api sulit dijinakkan. Kebakaran berlangsung begitu cepat

sehingga tidak satupun barang bisa diselamatkan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak jatuh korban jiwa.

Seiring dilakukan proses pemadaman bersama, kejadian tersebut juga langsung melaporkan kejadian kebakaran yang melalap dua rumah warga ke Polsek setempat, sehingga api baru bisa dipadamkan warga pada pukul 10.45 Wita dan tim pemadam kebakaran dari BPBD Lombok Timur tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 11.00 Wita dan memadamkan sisa-sisa kebakaran.

Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, M. Takdir Illahi membenarkan insiden kebakaran yang melalap dua rumah warga di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur. Kejadian itu, katanya, disebabkan oleh arus pendek listrik yang terjadi diantara dua rumah yang berdekatan.

“Memang api sudah padam ketika kita datang, namun petugas tetap melakukan proses penyiraman terhadap sisa-sisa kebakaran yang masih berapi,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERBAKAR - Rumah warga yang mengalami terbakar di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur.

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pariwisata

Kebersihan Pantai Belum Optimal Mataram (Suara NTB) Meski telah dijaga dengan sangat ketat, kebersihan pesisir pantai di Mataram sebagai tempat rekreasi/pariwisata belum optimal. Masih banyak sampah di lautan yang hanyut, lalu berserakan di bibir pantai karena terdorong ombak.

Amaia dengan Pelayanan Hotel Berbintang HOTEL Amaia yang berlokasi di Jalan Nakula Nomor 14 Cakranegara Kota Mataram ini menjanjikan pelayanan yang optimal dengan harga yang tidak menguras dompet. Pelayanan maksimal dengan tenaga terlatih menjadikan hotel ini sebagai salah satu hotel yang dipilih wisatawan domestik maupun mancanegara. Apalagi pelayanan di hotel ini tidak kalah dengan pelayanan yang disuguhkan pada hotel berbintang.

“Kami menggunakan konsep minimalis modern. Mengutamakan kenyamanan tamu, oleh sebab itu kami tidak membuat meeting room mengingat areal hotel seluas 7 are. Semua kami maksimalkan untuk tamu dengan pelayanan yang maksimal,” kata Manager Hotel Amaia I Gusti Ngurah Jambe kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (11/4).

Hotel dengan 27 kamar ini memiliki dua tipe kamar yaitu delux dan superior. Harga sewanya pun relatif murah, untuk superior seharga Rp 225 ribu dan deluxe seharga Rp 275 ribu.

Fasilitas kamar yang disediakan pun cukup lengkap, luas kamar dan kebersihan setiap kamar sangat detil diperhatikan.

Hotel tiga lantai ini membuat konsep nyaman terhadap tamu yang datang. Apalagi mengingat harga sewa yang sangat murah dengan pelayanan seperti di hotel bintang. Sehingga pengunjung diharapkan dapat puas dan ingin kembali lagi.

“Setiap harinya hunian kamar di hotel kami diatas 50 persen bahkan sekarang meningkat jadi 70 persen. Kami sangat bersyukur masyarakat memilih hotel kami untuk dijadikan tempat istirahatnya,” kata Jambe.

Padahal hotel ini baru dibuka pada 8 September 2015 lalu.

Namun terlihat banyaknya tamu yang datang untuk menginap. Lokasi yang cukup stategis berada di tengah Kota Mataram juga membuat hotel ini menjadi salah satu hotel yang cukup ramai dikunjungi oleh tamu.

“Kita lokasinya strategis, di tengah kota tapi tidak bising,” ungkapnya.

Dengan harga yang sangat terjangkau itu, Jambe berharap setiap pengunjung dapat kembali lagi untuk menginap. Apalagi ia menjanjikan pelayananan yang optimal laiknya hotel-hotel berbintang. Sehingga para tamu tidak perlu khawatir, meski harga murah tapi pelayanan tetap memuaskan.

Saat pengunjung baru memasuki areal hotel, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan lukisan yan cukup memukau. Demikian pula desain interior yang elegan dan cukup nyaman untuk dijadikan sebagain tempat istirahat. “Kami punya pelukis khusus, setiap lukisannya pun memiliki banyak makna,” kata Jambe. (lin)

Seperti kondisi yang terjadi di tempat rekreasi Pantai Gading, Ampenan, Senin (11/ 4). Kawasan pantai memang telah tertata rapi. Hanya saja, sampah - sampah yang datang dari sungai, terbawa ke laut, kemudian berserakan di pesisir pantai kenyataanya masih sangat mengganggu.

Membeludaknya sampah tersebut lebih disebabkan karena masih terjadinya aktifitas membuang sampah ke sungai.

Sampah - sampah yang dibuang ke bantaran sungai terlampau hanyut terseret aliran air. Akibatnya, pelbagai jenis sampah hasil produksi keseharian itu masuk serta membanjiri lautan.

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah terbesar ke lautan nomor dua setelah Tiongkok.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latief Nadjib, MM mengemukakan bahwa pihaknya selalu berupaya mengingatkan masyarakat agar tidak lagi

membuang sampah ke sungai.

Alasannya cukup sederhana, demi memelihara kebersihan di tempat pariwisata. Sebab, kebetulan industri bidang jasa ini (Pariwisata) ditetapkan sebagai sektor unggulan kedua untuk pembangunan daerah, setelah Pertanian.

“Kita selalu mengingatkan, dan bukan hanya kebersihan lingkungan saja. Tetapi kebersihan diri, termasuk jiwa dan raga memang harus dikedepankan. Bahkan di Kota Mataram ini, ditiap - tiap kelurahan, sudah terbentuk yang namanya kelompok sadar wisata,” katanya.

Semangat mengembangkan industri pariwisata sebagai sektor unggulan, rasanya sedikit bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Faktanya, sebagai bagian dari sapta pesona, aspek kebersihan masih sangat terkesampingkan. Menjaga kebersihan disamping demi melindungi atau melestarikan

alam sepertinya menjadi nilai yang belum melekat dengan realitas kehidupan.

Belum pernah ada riset khusus yang mengkaji tentang jumlah volume sampah yang masuk ke lautan melalui sungai. Potret sederhana, di muara sungai yang melintas dan bermuara di sisi kiri pantai tanjung karang, sampah yang terseret beriringan memasuki pantai terlihat tidak ada jedanya. Sepersekian menit, sampah yang mengalir melalui sungai bergumpal - gumpal di lautan.

Upaya pemerintah untuk membujuk dan mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai belum terlalu jelas Pariwisata NTB, khususnya Kota Mataram sampai saat ini masih belum bisa mengatasi urusan sampah yang membelit.

Perkara sampah, umumnya yang membanjiri sungai ini juga pernah dikeluhkan oleh Asosiasi Hotel Mataram (AHM). Asosia-

(Suara NTB/ist)

MANGGUNG - The Gokil Boys saat tampil di sebuah acara di Yogyakarta belum lama ini.

si yang menjadi serikat bagi para pelaku pariwisata di Mataram ini, berupaya mendesak pemerintah agar betul - betul berkonsentrasi dalam mengatasi problematika menyangkut kebersihan lingkungan.

Kenyamanan bagi wisatawan bisa dibangun dengan menjaga kebersihan dan keamanan. Menyediakan objek pariwisata yang asri dan bersih ialah satu tuntutan yang harus

direalisasikan secara bersama - sama. Itulah sebabnya, dalam industri pariwisata, seluruh pemangku kebijakan yang ada harus bersatu - padu membangun sinergisitas agar pelancong benar - benar terkesan saat berkunjung. Harapannya, dengan membangkitkan kesan positif itu setidaknya mereka kembali berbondong - bondong untuk bersafari di wilayah ini. (met)

Meningkat, Hunian Hotel di Kota Mataram

(Suara NTB/met)

KENTONGAN GERHANA - Penduduk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) merayakan kegembiraan saat tibanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Penduduk biasanya akan memukul benda-benda, termasuk kentongan beramai-ramai sambil menyaksikan proses terjadinya fenomena sejajarnya posisi tiga planet yakni bumi, bulan dan matahari.

Tampak sejumlah anak tampil dengan kentongan dan alat musik tradisional lainnya, dalam festival musik tradisi anak 2016 di Taman Budaya (27/3) lalu.

”The Gokil Boys” Rilis Lagu Baru Usulan Membuka Ruang Seni

Mataram (Suara NTB) Munculnya grup band asal NTB The Gokil Boys yang biasa disingkat TGB rupanya disambut baik oleh masyarakat.

Duo beranggotakan Handika Jose dan Arfi ini memiliki jadwal manggung hampir tiap hari.

Dengan genre musik yang unik, mereka mampu bersaing ditengah ketatnya persaingan band indie di NTB maupun di Yogyakarta. Sayangnya grup band ini tidak begitu terkenal di NTB, namun sangat terkenal dan berjaya di Yogyakarta. Bulan ini, TGB merilis beberapa lagu barunya. Diantaranya LgBT (Lagi bete/kesal) , Taksi versus ojek, dan pancasila lagu kita.

“Kami terinspirasi melihat fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Akhirnya kami menuangkannya dalam bentuk musik yang asik untuk menghibur masyarakat Indonesia pada umumnya,” kata Jose kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (11/4) kemarin.

Dengan musik yang kocak dan lucu, TGB mampu selalu dapat menghibur setiap penontonnya. Seperti yang terlihat di akun Youtube The Gokil Boys. Hampir setiap gerak gerik dan alunan musik yang disuguhkan membuat penonton terhibur dan bersorak kegirangan. Bagaimana tidak Jose Cs menyuguhkan musik dan lagunya dengan cara yang tidak biasa dan berbeda dari band lainnya.

TGB terbentuk berawal dari sebuah ajang pencarian bakat.

Tidak lolos audisi lantas tidak membuat Jose cs patah semangat. Mahasiswa semester akhir Jurusan Elektromedik Universitas Respati Yogyakarta ini membuat band dan lagu-lagu lucu untuk menghibur pendengar dan penontonnya.

Salah satu lagunya yang paling terkenal sebelum lagu baru ini dikeluarkan adalah Cudihai. Lagu tentang cinta ini sebenarnya tidak melulu tentang cinta. Namun ada hal lain yang sangat lucu diceritakan dalam lagu itu. Begitu pula dengan lagu-lagu lainnya seperti Valentino Rossi vs Marq Marques. Lirik lagu ini sesuai dengan judulnya hanya empat kata hingga akhir lagu. Begitupula dengan lagu-lagunya yang lain, selalu lucu namun tidak lepas dari nilai-nilai moral dan hiburan.

“Selama ini tanggapan masyarakat maupun penonton cukup baik. Kami semakin percaya diri untuk terus berkarya dan menghibur masyarakat yang galau ini,” ujarnya.

Keunikan band ini karena singkatan nama grupnya yang sama dengan singkatan nama Gubernur NTB yang biasa disingkat TGB. Keunikan lain yaitu terkait kostum yang digunakan manggung. Kostum-kostum yang digunakan selalu unik dan lucu. Begitu pula dengan lagu dan musik yang dibawakan. Sehingga penonton benar-benar merasa terhibur dengan setiap petikan gitar Arfi dan lantunan suara Jose.

Jose berharap musiknya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Duo yang sudah manggung hingga ke Semarang, Magelang, Kebumen dan banyak daerah lainnya ini berharap selalu dapat menghibur masyarakat Indonesia melalui lagu-lagu gokilnya. (lin)

(Suara NTB/met)

SAMPAH SUNGAI - Sampah berjejal di muara sebuah sungai yang langsung bersentuhan dengan laut di kawasan objek pariwisata Pantai Loang Baloq.

Direspons Positif

Mataram (Suara NTB) Usulan membuka ruang seni Kute Art Space di kawasan Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat respons positif dari pemda setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, saat tengah berupa menyiapkan anggaran untuk mendukung penataan kawasan tersebut agar layak menjadi ruang berkesenian.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Loteng, H.L. Putria, M.Pd, ketika dijumpai Suara NTB, dalam agenda pembukaan seremonial Festival Pesona Tambora di Mataram, Sabtu (9/4) mengemukakan, pihaknya sangat setuju atas adanya usulan tersebut. Dirinya mengaku, Kawasan Mandalika Resort memang seyogyanya akan diarahkan sehingga menjadi ruang publik yang sifatnya terbuka untuk umum. Sebagai kawasan rekrea-

si, hal tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan sehingga pengunjung merasa senang ketika datang ketempat itu.

Kedatangan para pengunjung diharapkan bisa berkali - kali sehingga, hajatan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata bisa tercapai. Pemenuhan hajat pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kedigdayaan ekonominya ini bisa dipacu melalui persentuhan atau mobilitas ekonomi di tempat pariwisata.

“Kita sangat setuju akan hal itu, dan kita siap mendukungnya. Kawasan Mandalika Resort memang harus kita dorong menjadi ruang terbuka yang tersedia menjadi ruang publik,” tuturnya.

Wujud nyata dukungan yang dialokasikannya itu ditunjukkan melalui upaya penggalangan anggaran. Lalu Putria menjabarkan,

saat ini pihaknya sedang mencari celah sumber anggaran yang bisa dicairkan untuk membangun dan menata art space tersebut. Salah satunya termasuk melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) 2016 ini.

“Kita sedang mengupayakan agar anggarannya bisa bersumber dari Dipa tahun ini. Kita sedang menyusun rencana untuk itu sehingga, kedepan usulan pembukaan art space di kawasan itu bisa kita wujudkan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Seniman Zaeni Mohammad sempat melontarkan agar tempat rekreasi di kawasan pariwisata itu menyediakan tempat untuk berkesenian. Pada umumnya, konsep tentang gagasan pengembangan ekonomi melalui industri pariwisata, aspek kesenian merupakan bagian inti yang tidak bisa dipisahkan. (met)

100 Pramuwisata akan Dilatih Bahasa Asing Mataram (Suara NTB) Sebanyak 50 orang pramuwisata asal NTB akan dilatih oleh Konjen Tiongkok di Bali untuk berbahasa Mandarin. Begitupula dengan 50 orang pramuwisata lainnya akan dilatih berbahasa Arab.Tujuannya, agar pramuwisata ini bisa melayani setiap tamu asal Tiongkok (China) dan Timur Tengah yang akan mendatangi NTB. Sebab, masyarakat Tiongkok dan Timur Tengah saat ini telah melirik NTB sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang ingin dikunjungi.

“Kami sudah siapakan 100 orang untuk dilatih, 50 dilatih Bahasa Mandarin dan 50 orang dilatih Bahasa Arab. Kalau Bahasa Arab kami tidak terlalu khawatir, karena kita tidak kekurangan,” kata Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Aenuddin, SH kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (11/4) kemarin.

Saat ini HPI telah menjalin kerjasama dengan pesantren untuk mencukupi kebutuhan akan pramuwisata yang mahir berbahasa Arab. Belum lama ini dilakukan pelatihan pramuwisata terhadap 50 orang santri yang tersebar dari beberapa pesantren. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, tidak akan sulit untuk melayani tamu asal Timur Tengah.

Sementara untuk pramuwisata yang pandai berbahasa mandarin di NTB masih sangat kurang. Saat ini jumlah pramuwisata yang bisa menggunakan bahasa mandarin di NTB hanya mencapai enam orang. Selain sedikit, enam orang ini juga sudah tua dan usia lanjut. Sehingga tidak dapat menyambut tamu asal madarin. Jumlah itu hanya satu persen dari jumlah pramuwisata di NTB yang mencapai 600 orang.

Ini harus diperhatikan semua pihak, baik pramuwisata maupun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebab bahasa merupakan alat komunikasi dasar yang menentukan nyaman atau tidaknya seseorang. Apalagi masyarakat harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wisatawan, agar bisa kembali lagi mengunjungi NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Moh Faozal, S,Sos., M.Si mengatakan bahwa Konjen Tiongkok telah setuju untuk melatih para pramuwisata asal NTB. Pihaknya akan melatih sebanyak 50 orang pramuwisata.

Nanti pramuwisata yang telah dilatih inilah yang akan membantu para wisatawan asal Tiongkok saat berada di NTB. Menurutnya bahasa mandarin

sangat penting, sebab wisata NTB mulai diminati oleh masyarakat Tiongkok. Bahkan belum lama ini konjen RRT di Bali mendatangi NTB sekaligus untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Apalagi saat ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT bekerjasma meluncurkan sebuah aplikasi untuk mempermudah wisatawan yang disebut Baidu Travel. Ini merupakan kesempatan besar untuk menambah jumlah kunjungan ke Indonesia, terutama ke NTB. Mengingat RRT merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Begitupula dengan bahasa Arab, sebab saat ini wisatawan asal Timur Tengah sudah banyak yang mendatangi NTB. Saat ini Pemerintah telah menargetkan sebanyak 12 juta kunjungan wisatawan asal Tiongkok.

Faozal mengatakan bahwa NTB akan mengambil bagian dengan menargetkan 10 persen dari 12 juta wisatawan itu bisa mendatangi NTB. Target inilah yang menyebabkan Pemprov NTB merasa perlu untuk melakukan bimbingan atau pelatihan berbahasa mandarin terhadap 50 orang pramuwisata. Sementara untuk wisatawan asal Timur Tengah semakin meningkat dengan adanya penghargaan Halal Tourism yang disabet oleh NTB. (lin)

Mataram (Suara NTB) Tingkat hunian hotel di Kota Mataram meningkat hingga 90 persen pada minggu pertama bulan April 2016, jika dibandingkan minggu pertama April 2015.

Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah pengunjung hotel dan banyaknya pertemuan yang menggunakan ruang pertemuan di hotel.

“Tingkat hunian mingguan hotel di Kota Mataram pada minggu pertama bulan April 2016 sebesar 69,87 persen. Periode yg sama tahun 2015 sebesar 40,09 persen. Jumlahnya meningkat karena adanya pencabutan larangan pertemuan di hotel, sehingga banyak pemerintah dan swasta yang menggunakan hotel untuk pertemuan,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (11/4).

Peningkatan hunian hotel bukan hanya terjadi pada hotel berbintang, namun juga pada hotel melati. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya event nasional yang dilakukan di Kota Mataram. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 15.850 kamar, dan yang terjual sebanyak 11.075 kamar. Jika dibandingkan dengan minggu ketiga April 2015, jumlah kamar yang tersedia se-

banyak 13.520 kamar. Sementara kamar yang terjual hanya mencapai 5.420 atau 40,09 persen.

“April ini hunian hotel diperkirakan bertambah , karena ada Festival Pesona Tambora. Kita perkirakan peningkatannya bisa lebih dari peningkatan bulan sebelumnya,” kata Reza.

Peningkatan ini sangat berdampak baik terhadap operasional hotel-hotel di Kota Mataram. Apalagi saat ini manajemen hotel tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AHM tengah berusaha memperbaiki pelayanan di masing-masing dengan melakukan pelatihan tenaga kerja. Namun disayangkan, masih banyak hotel yang belum tergabung dalam AHM. “Saat ini masih ada hotel yang belum tergabung dalam AHM. Mulai dari hotel melati hingga hotel bintang,” kata Reza.

Reza mengimbau agar pihak hotel, baik yang tergabung dalam AHM ataupun bukan agar terus memperbaiki pelayanannya.

Sebab pelayanan merupakan hal nomor satu yang menentukan nyaman atau tidaknya tamu berkunjung. Sehingga tingkat hunian hotel bisa terus meningkat setiap tahunnya. (lin)

Tari Sambawa

Pesona Wilayah Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Gerak tubuh Arsi, Indri dan Suri saat menarikan Tari Sambawa ialah cahaya yang berkilau dari wilayah Pulau Sumbawa.

Tabuhan musik pengiring tariannya merupakan representasi kebersahajaan adat dan tradisi masyarakat setempat. Sementara lirik lagu yang dinyanyikan, ialah kearifan lokal dengan kandungan nilai yang luhur.

“Tarian ini menggambarkan tentang keindahan yang ada di Pulau Sumbawa. Kearifan lokal, kesejukan alam dan berbagai potensi yang sangat layak untuk diusung menjadi objek pariwisata,” tutur Ardi Prajasah salah satu personil musik pengiring tarian, Senin (11/4).

Menurut Ardi, banyak situs bersejarah di pulau Sumbawa yang bisa dieksplorasi untuk kemudian dijadikan daya tarik pariwisata. Tari Sambawa, mencoba mengartikulasikan keindahan - keindahan tersebut melalui gerak seni tari yang dipentaskan. Pelbagai bentuk keindahan itu melekat sebagai pesan yang ingin disampaikan melalui seni tari dan musik.

Selain situs bersejarah, di pulau Sumbawa juga bisa ditemukan banyak sekali jenis kesenian.

Sederet varian kesenian yang dilakoni masyarakat tersebut me-

miliki daya tarik tersendiri. Bila dikemas dengan baik, ia yakin kesenian - kesenian khas Sumbawa tak akan kalah memukaunya bila bersanding dengan kesenian dari wilayah lain.

“Ini tari kreasi, musiknya pun telah diadaptasi. Alat musik yang digunakan adalah alat musik tradisi yang dipadukan dengan alat musik modern. Ada gitar akustik dan lain sebagainya,” katanya.

Untuk bisa bertahan ditengah terjangan zaman, Kesenian memang butuh adaptasi dan penyesuaian - penyesuaian.

Adaptasi perlu dilakukan sehingga memunculkan kesan bahwa aksi yang ditampilkan seperti orisinil dan terbarukan.

“Ini sifatnya kontemporer, rekan - rekan yang menjadi personil kita semuanya dari kalangan Mahasiswa. Kita bergabung dalam satu sanggar,” ujarnya menjelaskan bahwa penutur kesenian yang satu itu berasal dari alamat yang berbeda - beda di pulau Sumbawa.

Lirik lagu yang diciptakan oleh Iqbal Sanggo itu mengangkat tentang citra kearifan lokal. Bahasa yang digunakan ialah dialek Sumbawa yang sedikit kuno. Sehingga, untuk memaknai dan menerjemahkannya membutuhkan sedikit kontemplasi dan perenungan. (met)

(Suara NTB/met)

TARI SAMBAWA - Sejumlah mahasiswi asal Pulau Sumbawa mementaskan tari yang menceritakan tentang keindahan atau pesona pulaunya.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

Halaman 10

Narkoba Rambah Dunia Pendidikan

Wabup Minta Sekolah Intens Lakukan Pengawasan

Harus Gunakan Bahasa Daerah KEBERADAAN Mata Pelajaran Muatan Lokal belum dianggap terlalu penting oleh warga sekolah. Di banyak sekolah Mata Pelajaran Muatan Lokal justru diisi dengan materi lain, seperti Bahasa Inggris.

Ditemui Suara NTB, Senin (11/4), Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, mendesak Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB agar memanfaatkan Mata Pelajaran Muatan Lokal sebagai strategi merawat dan mengembangkan penggunaan bahasa daerah. Hal itu penting agar keberadaan bahasa dapat terus dikenal, dirawat dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Menurut Syarifudin, hingga kini banyak sekolah di NTB belum menjadikan bahasa daerah sebagai materi Mata Pelajaran Muatan Lokal. Bahkan lebih ironinya, Mata Pelajaran Muatan Lokal diisi dengan materi Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan bahasa asing lainnya. Padahal jika Mata Pelajaran Muatan Lokal diisi dengan materi bahasa daerah akan jauh lebih baik bagi siswa untuk mengembangkan mental dan kepribadian siswa berbasis kearifan lokal.

Syarifudin berjanji pihaknya akan terus mendesak pihakpihak terkait agar bersama-sama berkomitmen mengembangkan bahasa daerah.

“Nanti kami akan bekerjasama dengan pihak yang menaungi pendidikan dalam hal ini Dikpora mulai provinsi dan kabupaten/kota untuk membicarakan materi muatan lokal yang materinya bahasa daerah untuk menjadikan siswa ini menggunakan bahasa daerah,” janjinya.

Tak hanya melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal, memasyarakat penggunaan bahasa Indonesia dan daerah juga harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan literasi termasuk olimpiade bahasa dan Syarifudin sastra. (dys)

Selong (Suara NTB) Penyebaran wilayah pengguna narkoba sejauh ini terus meluas. Pengguna ataupun pelaku dari pemakai barang haram berasal dari semua jenjang usia.

Termasuk, banyak oknum pelajar ikut terlibat di dalamnya. Seperti kejadian beberapa waktu lalu, dari penggerebekan yang dilakukan Polres Lombok Timur (Lotim), mengamankan satu oknum siswa SMP di Masbagik bersama sejumlah orang-orang dewasa.

Kondisi ini mendapat tanggapan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin.

Wabup tidak memungkiri jika peredaran narkoba merupakan suatu ancaman bagi masyarakat terlebih bagi pelajar yang merupakan generasi penerus

bangsa. Siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak kerap menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini, katanya, harus diperangi bersama, termasuk mengawasi segala bentuk kegiatan siswa baik di dalam lingkungan ataupun

luar sekolah.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan perketat pengawasan aktivitas siswa baik ketika siswa itu berada di dalam sekolah ataupun di luar jam sekolah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengguna

ataupun pecandu narkoba di kalangan pelajar harus menjadi sorotan dari lembaga pendidikan. Sekolah berperan sentral dalam membentuk karakter pelajar harus benar-benar dapat mengevaluasi muridnya dengan melihat tampilan muridnya apakah mencurigakan atau tidak. Kalau tidak dilakukan pencegahan sejak dini, maka dikhawatirkan generasi penerus bangsa di negeri ini akan hancur, karena penyalahgunaan narkoba yang sudah merambah ke lingkungan sekolah.

Adanya penyalahgunaan

narkoba yang dilakukan oleh pelajar tentu disebabkan masih minimnya pengetahuan terhadap barang haram ini.

Hal inilah pentingnya diberikan pengetahuan sejak dini mengenai bahayanya narkoba dengan melibatkan OSIS. “Sekali kita kita harapkan, sekolah, masyarakat termasuk pemerintah harus bersama-sama memerangi narkoba, karena saat ini narkoba sudah mengancam semua jenjang usia dan semua kalangan, termasuk di kalangan siswa,” ungkapnya. (yon)

EKSKUL - Sejumlah siswa MAN 2 Kota Bima sedang mengikuti Ekskul An Nady yang khusus mempelajari tentang Bahasa Arab.

(Suara NTB/dys)

Kasus Kunci Jawaban UN

Selong (Suara NTB) Pihak SMAN 1 Selong Kecamatan Selong yang terdeteksi puluhan siswanya terlibat kasus jual beli kunci jawaban Ujian Nasional (UN) mempersilakan aparat kepolisian terus mengusut dan memproses kasus jual beli kunci jawaban UN. Bagi pihak sekolah, siswa merupakan korban yang terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku.

Kepada Suara NTB, Senin (11/4), Kepala SMAN 1 Selong, Abdurrahim, S.Pd, menjelaskan, dugaan keterlibatan 57 siswa SMAN 1 Selong dalam kasus jual beli kunci jawaban UN itu sudah dikomunikasikan bersama aparat Polres Lotim. Sejumlah bukti, kata Abdurrahim, berupa foto pada saat sejumlah siswa menunggu datangnya kunci jawaban di salah satu rumah masyarakat di Desa Dengge Kelurahan Selong beserta sejumlah nama siswa sudah diterima dari aparat kepolisian. Atas kondisi itu, pihak sekolah sudah melakukan pemanggilan terhadap siswa-siswa yang bersangkutan dan memberikannya pengarahan secara umum yang bertempat di musala sekolah setempat.

“Kalau memang benar ada siswa kita yang terlibat jual beli kunci jawaban UN, kita dari sekolah mempersilakan dan tidak akan menghalangi dalam bentuk apapun. Kita sangat mendukung agar pelaku penjual kunci jawaban UN itu ditangkap,”tegasnya.

Kendati demikian, katanya, selama proses pelaksanaan UN untuk SMA yang berlangsung dari tanggal 4-6 April 2016 itu sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari pengawas ataupun panitia pelaksanaan UN terkait adanya siswa SMAN 1 Selong terlibat kasus jual beli kunci jawaban Abdurrahim UN. (yon) (Suara NTB/dok)

Tiga Siswa di Lotim Absen Ikuti UN Susulan Selong (Suara NTB) Ada 13 siswa yang tercatat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengikuti Ujian Nasional (UN) Susulan tahun 2016. ‘’Dari 13 siswa yang terdaftar menjadi peserta UN susulan itu, 3 di antaranya kembali absen,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wrino Bambang Karmeda, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (11/4).

Ia mengatakan, 13 siswa yang terdaftar menjadi peserta UN susulan itu berasal dari tujuh sekolah SMA-sederajat di Lotim. Namun dari 13 siswa itu, sebanyak 10 siswa SMA/ SMK di Lotim yang masuk mengikuti ujian nasional susulan yang sebelumnya tidak dapat mengikuti ujian nasional utama lantaran sedang sakit ataupun harus izin.

“Yang terdaftar itu sebanyak 13 siswa, namun 10 yang ikut sementara 3 orang lainnya absen,”sebutnya. Lokasi UN susulan dilakukan di sekolah masing-masing dengan menggunakan sistem Paper based Test (PBT).

Adapun, 13 sekolah yang terdaftar menjadi peserta UN susulan itu berdasarkan berita acara yang dikirim oleh masing-masing sekolah ke Dinas Dikpora dalam pelaksanaan UN utama yang berlangsung tiga hari untuk SMA dan empat hari untuk SMK. Sehingga, data tersebut merupakan data real dari masing-masing sekolah dan bukan direkayasa.

Dalam UN susulan ini, sambung Bambang, pengawasan yang dilakukan tetap sama, hal ini dilakukan supaya tidak ada kesan UN susulan bebas dari pengawasan. Pengawasan tetap dilakukan, karena sistem pelaksanaan UN utama dengan UN susulan sendiri tetap sama. Untuk pelaksanaan UN susulan sendiri tetap dilakukan dengan tenggang waktu yang sama, yakni mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 untuk SMA dan tanggal 11 sampai 14 April 2016 untuk SMK. (yon)

(Suara NTB/ist)

SMAN 1 Selong Persilakan Polisi Memproses Mataram (Suara NTB) Menyadari pentingnya penguasaan bahasa asing dalam kehidupan global sekarang ini, MAN 2 Kota Bima mengembangkan ekstrakurikuler (ekskul) AnNady sebagai media bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, khususnya Bahasa Arab.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Pembina Ekskul AnNady MAN 2 Kota Bima, Iwan Setia Budi, SPdi, menerangkan keberadaan Ekskul An-Nady didasari oleh kebutuhan akan

pengembangan siswa MAN 2 Kota Bima, khususnya dalam hal berbahasa Arab. Hal itu menyadari sedikitnya waktu belajar yang disediakan bagi mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah. Untuk itu, ketersediaan jam belajar tambahan Bahasa Arab bagi siswa sangat penting dilakukan.

“Ini jadi kebutuhan mendasar bagi siswa, tambahan belajar Bahasa Arab bagi mereka,” terangnya.

Dikatakan Iwan Setia Budi, keberadaan ekskul AnNady terinspirasi berkat keak-

tifannya di berbagai kegiatan intrakampus semasa mengenyam bangku kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Mataram tahun 2007 silam. Sejak didirikan beberapa tahun silam, peminat Ekskul An-Nady membeludak.

Anggotanya pun kini sudah mencapai ratusan orang.

Tingginya animo siswa MAN 2 Kota Bima belajar Bahasa Arab, kata Iwan tak terlepas dari strategi belajar yang dikembangkan Ekskul An-Nady yang dapat dengan mudah membuat siswa jadi paham.

Dengan mengutamakan empat kemampuan berbahasa yang diajarkan pada setiap pembinaan yang dilakukan setiap sore, para siswa diharapkan dapat menguasai secara keseluruhan empat kemampuan berbahasa. “Kita lakukan pembinaan setiap sore, kadang kalau full siswa hadir ratusan, tapi kalau lagi sedikit paling 30 atau 40 siswa,” ujarnya.

Berbagai materi pendukung empat kemampuan berbahasa yang dikembangkan dalam Ekskul An-Nady di antaranya

muhadatsah, nahwu, shorof, mufradat kosa kata, dialog.

Sementara itu tujuan uatama Ekskul An-Nady ialah siswa mampu aktif berbicara menggunakan Bahasa Arab dengan baik dan benar. Selain itu, diharapkan siswa lulusan MAN 2 Kota Bima dapat diterima di berbagai perguruan tinggi.

“Haparannya mereka bisa masuk UIN atau perguruan tinggi umum dengan mengambil Jurusan Pendidikan dan Sastra Arab dan masih banyak tujuan-tujuan lainnya,” pungkasnya. (dys)

Kualitas PTN di Indonesia Masih Dimatangkan, Tertinggal Jauh Persiapan UN SMP Mataram (Suara NTB) Persiapan untuk Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/ MTs sederajat, sudah mulai dipersiapkan. Pada minggu ini, panitia UN tingkat provinsi NTB akan mempersiapkan percetakan naskah soal. Tujuannya meminimalisir kekurangan yang terjadi pada saat UN tingkat SMA sederajat, khususnya kekurangan isi amplop naskah soal.

Menurut Ketua Panitia UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd, kepada Suara NTB, belum lama ini, untuk UN tingkat SMP sederajat, beberapa keluhan kekurangan isi naskah soal di UN SMA akan dikomunikasikan ke panitia pusat dan percetakan agar hal itu tidak terulang kembali.

“Kami minggu ini akan ke percetakan ke Surabaya untuk meminta percetakan memperhatikan jumlah naskah soal. Dan juga akan melakukan sampling ke SMP/MTs, terkait jumlah soal. Supaya clear,” terang Aidy.

Ia mengatakan, terkait dengan persiapan perceta-

kan soal UN SMP/MTs, naskah soal sudah dicetak.

Saat ini sedang tahap pengepakan. “Naskah soal sedang dicetak, sedang dipacking, “ ujar Aidy.

UN tingkat SMP/MTs sederajat akan dilaksanakan pada 9 Mei sampai dengan 12 Mei 2016. Dengan berturut mata pelajaran yang akan diujikan, adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.

“Untuk UN SMP tidak lebih ribet dari UN SMA, karena di SMA rumpunnya sangat banyak,” kata Aidy.

Aidy berharap untuk UN SMP/MTs sederajat, baik UN Paper Base Test (PBT) atau UN Computer Base Test (CBT) lebih baik dari UN SMA sederajat lalu.

Apalagi mengenai beredarnya dugaan kunci jawaban yang disebar pada UN tingkat SMA, ia berharap itu tidak terjadi lagi.

“Saya harap tidak ada yang mengacaukan pikiran siswa melalui beredarnya kunci jawaban palsu itu,” harapnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kualitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan PTN di kawasan ASEAN. Untuk itu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendatangkan dosen-dosen tamu dari luar negeri bagi PTN yang masuk kluster PTN Berbadan

H. Sunarpi

Hukum (BH).

Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, mengungkapkan kebijakan tersebut sangat bagus agar kualitas PTN tidak tertinggal terlalu jauh. Sunarpi menyebut, ada tiga kluster PTN yaitu pertama PTN Berbadan Hukum (PBH), PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satker BAN PT. Unram, kata Sunarpi masuk dalam kluster kedua, yakni PTN BLU, sehingga tidak terkena dampak kebijakan Menristekdikti.

“Pak menteri ini ingin sekali meningkatkan kualitas universitas menjadi kelas dunia, karena terus terang saja PTN BH ranking dunia kita kan berada pada 500 dunia, sementara universitas di Malaysia berada pada kisaran 180-200 dunia, Singapura di bawahnya di kisaran 120-150 dunia.

Nah sementara kita yang besar-besar seperti UI, UGM, IPB sekalipun berada pada kisaran 500 dunia,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, diharapkan kemudian d a p a t m e n dongkrak

kualitas PTN yang besar-besar tersebut minimal bisa bersaing dengan PTN di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Menristekdikti terus berusaha mendatangkan dosen-dosen asing sebagai dosen-dosen tamu yang ada di Indonesia.

“Bisa mengundang dari mana-mana dengan harapan dapat mengakselerasi bersama dengan dosen-dosen kita misalnya dalam penerbitan buku dan melakukan penelitian bersama, penulisanpenulisan proposal,’’ ungkapnya.

Meski tak terkena kebijakan Menristekdikti tersebut, Unram kata Sunarpi untuk mencapai predikat PTN berkualitas internasional, hingga dengan hari ini telah mengangkat dua orang profesor sebagai dosen tamu. Bahkan akan terus ditambah dua orang profesor dari Massey University of New Zealand untuk bidang pertanian dan pangan.

“Kita sudah kita kukuhkan. Dipilihnya Massey University of New Zealand kebetulan Unram me-launching proyek lima tahun yang didanai oleh New Zealand, sehingga itu kita manfaatkan,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Pengetahuan Kebahasaan Tumbuhkan Rasa Nasionalisme Mataram (Suara NTB) Memahami sistem kekerabatan bahasa dinilai mampu memicu proses integrasi bangsa. Selain itu, pengetahuan kebahasaan juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang sudah mulai luntur di kalangan pemuda saat ini.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Dr. Syarifudin, M.Hum, mengakui jika penelitian-penelitian tentang tingkat kekerabatan bahasa

sangat penting dilakukan, karena hal itu dapat menghasilkan suatu tatanan kehidupan yang harmonis.

“Karena bahasa sangat menentukan dalam sistem hidup, di situlah pentingnya bahasa,” ujarnya.

Apalagi, kata Syarifudin, selama tiga tahun terakhir, berbagai isu-isu kewilayahan muncul ke permukaan dan dapat memunculkan disintegrasi bangsa. Untuk itu, den-

gan memahami sistem kekerabatan bahasa inilah dapat melahirkan kehidupan yang harmonis, jika sudah harmonis antara satu dengan yang lain dipastikan ingin menyatukan dengan diri mereka.

“Untuk melihat tingkat kekerabatan bahasa, baik bahasa yang ada di provinsi ini maupun kekerabatan bahasa antarprovinsi, sehingga nantinya hasil akhir dengan diketahuinya tingkat kekera-

batan bahasa itu akan membawa pada satu kehidupan yang baik dalam berbangsa dan bernegara, tidak lagi disharmoni,” harapnya.

Di NTB, jelas Syarifudin, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pemetaan sistem kekerabatan bahasa dan telah menghasilkan peta bahasa dan peta sastra Provinsi NTB. Terdapat 11 bahasa daerah di NTB mulai dari bahasa Sasak, Samawa, Mbojo, Bugis,

Makassar, Mandar, Bajo, Melayu, Bali dan Madura.

“Masyarakat perlu mengetahui sistem kekerabatan bahasa untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa , ujungnya ialah untuk memelihara penggunaan bahasa agar tidak punah. Belum ada bahasa daerah kita yang hilang, karena penuturnya masih sangat kuat meskipun globalisasi menyerang,” pungkas Syarifudin. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

Hindari Degradasi, Benitez Andalkan Laga Kandang London Manajer klub Newcastle United Rafael Benitez berharap dapat mengandalkan pertandingan-pertandingan kandang dan dukungan vokal untuk terhindar dari degradasi dari Liga Utama Sepakbola Inggris (Premier League).

Newcastle kalah 1-3 di markas Southampton pada Sabtu (9/4), kekalahan keenam mereka dalam tujuh pertandingan, sehingga tetap menghuni peringkat ke-19, terpaut enam angka dari zona aman.

Bagaimanapun, Benitez memelihara harapan untuk menghindari degradasi melalui empat laga kandang dari enam pertandingan tersisa di musim ini, yang dimulai dengan menjamu Swansea City pada Sabtu mendatang.

“Kami harus mulai kembali meraih kemenangan dan mengubah banyak hal: komitmen, hasrat, karakter, dan cara bermain,” kata Benitez, setelah penampilan buruk lini belakang timnya di Stadion St Marys.

Ia menimpali, “Kami harus mulai memenangi yang pertama. Jika kami mencetak gol dan mendapatkan tiga angka, maka kami akan memiliki lebih banyak keyakinan dan kepercayaan diri, dan para pemain akan menyadari bahwa mereka mampu melakukannya.”

“Saat ini satu kekalahan tunggal dapat membunuh mentalitas tim. Maka, kami harus meyakinkan bahwa untuk satu pertandingan selanjutnya, kami tidak akan melakukan kesalahan,” katanya, layaknya dikutip Reuters. Benitez meminta para penggemar klub untuk tetap berada di belakang tim.

“Para penggemar akan krusial untuk kami karena kami perlu mereka untuk mendorong dan mendukung para pemain,” kata mantan pelatih Valencia, Liverpool dan Real Madrid itu.

Ia pun menambahkan, “Pada akhir musim kami akan memiliki waktu untuk menganalisa apa yang terjadi, namun sekarang saatnya untuk Rafael Benitez bersatu.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GOL PEMBUKA – Gelandang muda Tottenham Hotspur, Dele Alli mencetak gol pembuka dari tiga gol tanpa balas yang mereka buat ke gawang Manchester United dalam laga lanjutan pekan ke-33 Liga Utama Inggris di Stadion White Hart Lane, London, Minggu dini hari WIB.

Tottenham Sukses Pecundangi Manchester United London Tuan rumah Tottenham Hotspur sukses mempecundangi Manchester United dalam laga lanjutan pekan ke-33 Liga Utama Inggris yang berakhir dengan skor 30 di Stadion White Hart Lane, London, Minggu dini hari WIB. Spurs meraih kemenangan keberhasilan mencetak tiga gol beruntun dalam kurun waktu enam menit saja. Laga tersebut sempat tertunda selama 30 menit lamanya, lantaran kemacetan di kota London yang membuat staf kepelatihan MU terlambat bergabung di White Hart Lane.

Jika laga terlambat dimulai, demikian juga datangnya gol yang sedikit membuat para pendukung tuan rumah menanti lama sebelum gol pembuka keunggulan mereka terjadi pada menit 70.

Gol tersebut dicetak oleh Bamidele Alli dengan tendangan terukur dari jarak dekat menyambut umpan tarik kiriman Christian Eriksen, bola diarahkan Alli melewati kolong selangkangan penjaga gawang David de Gea. Spurs menggandakan keunggulan mereka pada menit 74 saat Toby Alderweireld melompat lebih tinggi di antara kerumunan pemain di

hat dari statistik yang hanya mencatat pasukan Setan Merah itu hanya melepaskan lima kali percobaan tembakan sepanjang laga dengan hanya satu saja di antaranya yang menemui sasaran.

Berbanding terbalik, tingkat akurasi tembakan Spurs di laga itu 50 persen, delapan kali tepat sasaran dari 16 kali percobaan. Berkat kemenangan itu, Spurs yang berada di posisi kedua klasemen sementara kini mengantongi 65 poin kembali mendekati sejarak tujuh poin dari Leicester City (72) yang sudah lebih dulu menang atas Sunderland.

dalam kotak penalti MU demi menyambut bola tendangan bebas yang dilepaskan Erik Lamela.

Belum puas, tuan rumah mencetak satu gol lagi dua menit berselang, kali ini giliran Lamela yang melakukan tendangan sentuhan pertama atas bola kiriman Danny Rose.

Demikianlah, tiga gol dalam enam menit dicetak tim asuhan Mauricio Pochettino yang menjadikan catatan statistik penguasaan bola 53 persen milik MU sepanjang laga tak berarti.

MU memang kalah jauh dalam urusan kreativitas serangan di laga tersebut, terli-

Sedangkan bagi tim besutan Louis van Gaal, hasil itu membuat MU (53) sepertinya harus mengucapkan salam perpisahan terhadap harapan tampil di Liga Champions musim depan karena jarak yang kembali melebar dari rival sekota mereka sekaligus penghuni peringkat empat Manchester City (57) menjadi empat poin jauhnya.

Apabila ada yang kurang dari pertandingan tersebut adalah tidak adanya gol dari penyerang Spurs Harry Kane yang saat ini memuncaki daftar klasemen pencetak gol terbanyak Liga Inggris, dengan 22 gol. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Ronaldo Harapkan Malam Penuh Keajaiban Madrid Cristiano Ronaldo meminta kepada fans Real Madrid agar menciptakan “malam penuh keajaiban” ketika melawan Wolfsburg dalam laga Liga Champions yang digelar pada Selasa waktu setempat.

Real Madrid kini mengalami defisit dua gol jelang laga leg kedua melawan Wolfsburg, sebagaimana dikutip dari laman ESPN. Real Madrid menelan kekalahan 0-2 dari Wolfsburg dalam leg pertama babak kuarter-final yang

digelar di Volkswagen Arena.

Jelas bahwa pasukan asuhan pelatih Zinedine Zidane memerlukan penampilan gemilang untuk keluar dari jerat defisit gol.

Ronaldo yang baru saja membawa Madrid menang 4-0 atas

Eibar pada pekan ini justru merasa percaya diri bahwa Los Blancos dapat mengapungkan asa dan memelihara harapan di ajang Liga Champions.

Ia berkata dalam harian AS, “Pertandingan pada Selasa nanti

Marquez Makin Perkasa Jakarta (Suara NTB) Pebalap Honda, Marc Marquez, makin perkasa di puncak klasemen sementara balap motor MotoGP setelah menjadi yang tercepat pada balap GP Amaricas di Circuit Of the Americas, Austin, Senin dini hari WIB, sehingga menambah nilai 25 poin menjadi 66.

Sementara itu dua pesaingnya terdekatnya yakni Valentino Rossi dan Dani Pedrosa justru tidak mampu menyelesaikan lomba. Berhasil berada di urutan kedua lomba di GP Americas adalah pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Hasil ini membuat pebalap Spanyol ini menambah 20 poin menjadi 45 dan melonjak posisinya di klasemen sementara dari urutan keempat menjadi urutan kedua.

Namun selisih nilai Lorenzo dengan Marquez melebar menjadi 21 poin dari sebelumnya 16 poin. Marquez adalah juara dua kali berturut 2013-2014, sementara Lorenzo juara tiga kali 2010, 2012 dan 2015.

Sementara itu berada di urutan ketiga

”Panama Papers”

Presiden FIFA Merasa Tak Langgar Aturan

klasemen sementara adalah juara dunia tujuh kali Valentino Rossi dengan nilai tetap 33 atau turun satu peringkat dari sebelumnya urutan kedua karena digeser Lorenzo.

Pada balapan kali ini, saat putaran ketiga di belokan kedua Valentino Rossi kehilangan keseimbangan saat berbelok, sudut kemiringannya terlalu curam akhirnya terjatuh keluar lintasan dan tidak dapat melanjutkan balapan.

Pada musim sebelumnya, Rossi adalah juara kedua setelah bersaing ketat dengan rekan satu tim Lorenzo. Rossi juga berseteru dengan Marquez yang dinilai memuluskan Lorenzo untuk menjadi juara tahun lalu.

Pol Espargaro yang finis di urutan ketujuh kini menghuni urutan keempat dari sebelumnya di urutan keenam. Naiknya posisi Lorenzo dan Pol Espargaro membuat Daniel Pedrosa turun dua tingkat dari urutan kedua menjadi keempat.

Namun perjalanan untuk menjadi juara MotoGP masih jauh karena baru diselenggarakan tiga balapan dari 18 balapan yang akan digelar. (ant/bali post)

Berlin Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan tidak melakukan pelanggaran apa pun kendati dia dikaitkan dengan skandal dokumen bocor “Panama Papers”.

Dalam majalah olah raga Jerman, Kicker, edisi Senin, pria berusia 46 tahun yang Februari lalu terpilih sebagai Presiden FIFA itu bersikeras bahwa dia telah bertindak benar selama menjadi kepala bagian hukum badan sepak bola Eropa UEFA. Rabu pekan lalu, polisi S w i s s menggeledah markas besar UEFA di Nyon sebagai bagian dari penyelidikan “mismanajemen kriminal” dalam kesepakatan hak siar Liga Champions yang ditandatangani Infantino pada 2006.

Mitra pemasaran UEFA, Team Marketing, menjual hak siar itu kepada Cross Trading, sebuah perusahaan yang dimiliki pasangan ayah dan anak asal Argentinia —Hugo dan Mariano Jinki s — y a n g k i n i

Marc Marquez

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

(Suara NTB/ist)

Liga Champions Rabu, 13 April 2016 02:15 Manchester City vs PSG @RCTI 02:40 Real Madrid vs Wolfsburg @beIN Sports 2 Kamis, 14 April 2016 02:00 Atletico Madrid vs Barcelona @RCTI 02:15 Benfica vs Bayern Munchen @beIN Sports 2 Liga Primer Inggris Kamis, 14 April 2016 02:00 Crystal Palace vs Everton @beIN Sports 3

bakal berlangsung sempurna, akan menjadi malam penih keajaiban, karena para pemain didukung sepenuhnya oleh fans ketika tim kesayangannya berlaga di lapangan. Kami akan melaju ke babak berikutnya. Hidup Madrid.”

“Saya berharap malam penuh keajaiban, saya sangat bersemangat. Tim penuh kepercayaan diri, pelatih percaya diri dan fans percaya diri juga.” (ant/bali post)

didakwa di AS atas tuduhan korupsi bersama 39 pejabat dan eksekutif sepak bola.

Kesepakatan hak siar itu terungkap juga pekan lalu dalam “Panama Papers”, yakni skandal bocornya 11,5 juta dokumen mengenai 214.000 perusahaan offshore yang tercatat pada firma hukum Panama Mossack Fonseca.

“Seluruh prosesnya benar dan terdokumentasi dengan baik,” kata Infantino kepada Kicker.

“Cara dokumen itu dibeberkan sungguh merupakan aib.”

“Tim pemasaran UEFA telah merekomendasikan bahwa yang paling tinggi dari dua tender saja yang hanya menerima kontrak untuk hak siar itu.”

Dia melanjutkan, “Kontrak itu dirundingkan oleh tim pemasaran tersebut secara rinci dan diperiksa oleh dua divisi UEFA, yang menurut prosedur standard, ditandatangani oleh dua direktur UEFA.” “Dalam perkara ini, saya adalah salah seorang dari dua direktur, namun tergantung kepada ketersediaan, bisa saja ada dua direktur lainnya.”

“Andai pun setelah kontrak dipastikan, pembeli hak siar bisa saja melakukan transaksi yang tidak jujur, dan baik UEFA maupun saya tidak mempunyai pengaruh atas hal itu.” Infantino yakin bakal bertahan karena semua telah sesuasi dengan ketentuan, demikian AFP. (ant/ Gianni Infantino bali post)

SUARA NTB

Selasa, 12 April 2016

Gubernur Minta Pusat Berpihak kepada Petani Tembakau Mataram (Suara NTB) Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bersama rombongan menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (11/4) kemarin. APTI meminta dukungan Gubernur NTB terkait dengan RUU Pertembakauan yang sudah masuk dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) sejak 2013, namun hingga saat ini belum dibahas.

Ketua Umum APTI Pusat, H. Parmuji mengatakan Badan Legislasi DPR masih meminta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu menurut Parmuji dukungan Gubernur NTB selaku kepala daerah sentra penghasil tembakau nomor tiga di Indonesia, sangat penting. Ia berharap, RUU ini secepatnya dapat disahkan sebagai UndangUndang (UU), agar dapat menjadi pelindung dan berpihak kepada kesejahteraan petani tembakau lokal.

Selama ini belum ada kebijakan khusus tentang impor tembakau, padahal perihal impor tembakau sangat memerlukan batasan yang jelas. “Dengan tidak adanya pengaturan soal kegiatan impor tembakau, dan bea cukai terhadap tembakau impor, maka pembelian tembakau dari luar negeri menjadi tidak terkendali, sehingga ujungnya merugikan bagi petani. Kalau tidak ada pengaturan, tidak ada perbedaan perlakuan tembakau lokal dan impor, dapat mengakibatkan produksi rokok tidak terkendali juga,” kata Parmuji.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang pada kesempatan itu

didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menyambut baik dan menghargai segala upaya yang ditempuh APTI, selaku organisasi pertembakauan. “Organisasi ini sangat baik sebagai wadah untuk menyuarakan secara utuh kepentingan para petani tembakau,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyadari masalah tembakau sama halnya dengan masalah produk lainnya yang memerlukan dukungan pemerintah daerah, baik pendanaan maupun regulasi.

“Untuk itu kita harus pandai memproteksi diri,” pesan Gubernur. Dalam hal ini, menurut Gubernur, posisi pemerintah harus berpihak kepada petani tembakau dan industri turunannya. Untuk itu, terhadap RUU tembakau, Gubernur sangat mendukung agar RUU pertembakauan ini segera dituntaskan guna menjamin kesejahteraan para petani tembakau lokal dan tentu mengajak seluruh pihak untuk mengamankan serta mengawal agar prosesnya bisa berjalan lancar, karena sangat sesuai dengan kondisi pertembakauan di tanah air.

Sebagai bentuk dukungannya atas RUU ini, Gubernur menugaskan Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Budi Subagio, MM yang saat itu juga hadir, untuk segera bersurat kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU Pertembakauan. Kedua, Gubernur juga akan bersurat ke Menteri Keuangan terkait pengenaan tarif cukai tembakau impor untuk melindungi produk tembakau lokal.

Pada bagian lain, Gubernur juga berharap agar alokasi dana cukai tembakau yang diterima daerah selama ini agar teralokasikan lebih besar ke petani tembakau, untuk peningkatan produksi dan kualitas produk tembakau. Intinya, Gubernur berharap semua masalah bisa diselesaikan dengan substansi yang memihak kepada petani. “Dibalik masalah ini, ada masa depan para petani yang harus diperjuangkan untuk dapat menghidupi keluarganya,” tandas orang nomor satu di NTB ini. (nas)

Halaman 12

APBNP 2016

PU Pastikan Anggaran Infrastruktur Tak Dipangkas Mataram (Suara NTB) Dinas PU NTB memastikan tidak akan kena pemangkasan anggaran yang bersumber dari pusat dalam APBNP 2016. Seperti diketahui, pemerintah pusat akan memangkas anggaran kementerian lembaga sebesar Rp 50 triliun dalam APBNP 2016.

“Secara langsung tidak ada (pemangkasan). Jadi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di NTB, alhamdulillah tak terkena dampak,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Makchul, M.Si di Mataram, Senin (11/4) siang kemarin.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah menyatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Artinya, anggaran-anggaran yang bersumber dari pusat untuk NTB dalam APBN murni 2016 tidak akan kena pemangkasan.

Ia menyebutkan, total anggaran dari APBN murni 2016 yang diperoleh NTB untuk pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air mencapai Rp 1,3 triliun lebih.

Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk penanganan jalan strategis nasional dan jalan nasional. Kemudian juga untuk pembangunan

bendungan Rababaka Kompleks di Dompu dan Bendungan Bintang Bano Sumbawa Barat. “Kegiatankegiatan yang dianggap tidak langsung menyentuh masyarakat itu yang dipotong, kalau anggaran infrastruktur tidak,” terangnya.

Namun diakui, khusus anggaran penanganan infrastruktur jalan jauh berkurang dibandingkan tahun 2015 lalu. Makchul menyebutkan, tahun ini anggaran penanganan jalan menurun sekitar Rp 700 miliar jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 1 triliun lebih. Penurunan jumlah alokasi anggaran untuk jalan ini disebabkan, anggaran untuk sumber daya air yang lebih besar. “Tapi untuk rasionalisasi APBNP, tidak banyak kita kena imbas. Untuk infrastruktur kita aman,” tandasnya.

Tahun 2015 lalu, alokasi anggaran melalui APBN untuk penanganan ruas-ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional sekitar Rp 1,470 triliun lebih. Sedangkan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp 435 miliar lebih yang diprioritaskan pada upaya percepatan penanganan ruas-ruas jalan menuju kawasan strategis.

Seperti pembangunan jalan bypass BIL Tahap II (Mataram-Gerung/

Patung Sapi), peningkatan struktur jalan bypass BIL-I (Sulin-PenujakBIL). Pembangunan jalan KeruakPantai Pink-Tanjung Ringgit, pembangunan jalan kawasan Samota.

Pelebaran jalan Talabiu-Bima; Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan Jalan melalui program PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) dengan pola kerjasama Indonesia-Australia; serta penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun reguler.

Sementara untuk penanganan infrastruktur sumberdaya air yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan alokasi dana APBN sebesar Rp 692,579 miliar lebih. Antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan waduk Tanju-Mila (Rababaka Kompleks) di Kabupaten Dompu dengan areal yang akan melayani areal irigasi seluas 2.250 Hektar. Kemudian Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang akan melayani areal irigasi seluas 6.695 hektar. Serta penyelesaian jaringan irigasi pada Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur yang akan mengairi areal seluas 5.168 hektar. (nas)

Polisi dan Jaksa Intip Proyek Cetak Sawah Baru Mataram (Suara NTB) Dua institusi negara, kejaksaan dan kepolisian sedang mengintai pekerjaan cetak sawah baru di NTB. Aroma persoalan di lapangan sudah terasa. Salah satunya dari Kabupaten Bima.

Cetak sawah baru yang merupakan proyek nasional, bersumber dari Dirjen PSP Kementerian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, juga ke Dinas Pertanian di tingkat kabupaten. TNI juga dilibatkan dalam pengerjaannya agar pelaksanaannya maksimal.

Pihak Polda NTB sementara ini mengedepankan fungsi preventif atau pencegahan, agar penggunan dana pusat itu tidak disimpangkan di lapangan.

“Karena dana ini kaitan dengan penggunaan APBN, harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kalau sudah sesuai ketentuan, tidak ada masalah. Apalagi ini menjadi proyek nasional,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tribudi Pangastuti, MM kepada Suara NTB, Senin kemarin. Harapan itu disampaikan, agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai ketentuan. Lain soal jika terjadi indikasi penyimpangan di lapangan.

Maka pihaknya akan mengusut ketika ada laporan.

“Kalau ada penyimpangan, silahkan laporkan ke kami. Laporan ini untuk ditindaklanjuti,” kata dia.

Dengan data dan informasi yang mendukung, akan jadi bahan pi-

haknya melakukan telaah, khususnya oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Tapi diingatkannya, agar laporan tidak hanya asal asalan. Dokumen diharapkan lengkap, sehingga mudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan jika ditemukan fakta awal.

Dipihak lain, Kejaksaan juga memberi sinyal yang sama. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Suripto Irianto, SH mengaku akan berkoordinasi dengan jajaran di kejaksaan negeri, guna memastikan persoalan cetak sawah baru di masing masing daerah. “Kalau ada laporan masuk ke kejari, saya akan dorong untuk diusut,” kata Suripto, Senin (11/4).

Dia juga akan melihat spesifikasi laporan itu. Jika memang menyangkut pejabat tinggi, maka akan ditangani langsung Kejati.

Tapi jika masih sebatas keterlibatan rekanan dan pejabat level instansi, maka akan diserahkan ke masing masing kejari. “Kita akan coba cek lagi. Jika memang itu menyangkut Bupati atau Walikota, kami yang tangani. Tapi kalau di luar itu, kita serahkan ke kejarikejari,” ujarnya.

Di NTB sendiri tahun 2013 mendapat jatah cetak sawah baru sebesar 5.700 hektar, terbagi ke beberapa daerah. Tahun 2015, bantuan dari pemerintah pusat terpusat di Bima untuk cetak sawah baru sebanyak 5.200 hektar lebih, dengan anggaran Rp 16 juta per hektar. Di Bima

mulai dipersoalkan kalangan legislatif setempat, karena proyek ini diduga tidak tepat sasaran, seperti di Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Soromandi. Di dua tempat ini, perluasan sawah di luar area yang sesuai dalam RAB. Kajari Sumbawa Prayono, SH, MH mengaku akan mengatensi proyek cetak sawah baru di wilayah hukumnya. Namun sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat. “Tapi sambil menunggu laporan, saya akan coba jemput bola, mengecek langsung di lapangan. Sebab ada banyak informasi terkait cetak sawah baru yang tidak tepat sasaran,” terangnya. (ars)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4791DQ NOKA/NOSIN : MH1KEVAI53269421/KEVAE1266673 AN. EDI SULISTIO, SPd HLG DSKTR MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5231DC NOKA/NOSIN : NH1JF12179K576579/JF12E1580863 AN. MOCH. AS’AD HLG DSKTR PASAR KEDIRI MENUJU DESA BENGKEL LABUAPI HILANG BPKB R4 TOYOTA DR1868 AN. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB NOKA/ NOSIN : MHF11KF8330091347/7K0641194 NO. BPKB : 6295564.G HLG DSKTR MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 12 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Bacalah, Agar Anti Plagiat Kawal Pemberian Kompensasi PEMKOT Mataram berencana memberikan kompensasi kepada sejumlah warga. Pemberian kompensasi ini menyusul rencana menutup kafe-kafe yang menyediakan miras tradisional berupa tuak secara komersil kepada masyarakat. Langkah ini dapat dikatakan terobosan baru yang diambil Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pada periode kedua kepemimpinannnya bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Karena sebelumnya, Pemkot Mataram terkesan belum serius memberantas peredaran miras. Padahal Pemkot Mataram menyadari bahwa banyak perkelahian antar pemuda yang dipicu oleh miras. Sehingga memang sudah saatnya kita semua menyatakan perang terhadap peredaran miras. Terutama miras tradisional.

Miras tradisional dianggap berbahaya bagi kesehatan karena kadar alkohol yang tidak terukur, di samping higienitas yang diragukan. Ketegasan Pemkot Mataram ini diperkuat dengan hadirnya payung hukum berupa Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini merupakan inisiatif DPRD Kota Mataram yang prihatin terhadap penjualan miras secara bebas dan terbuka.

Dewan sebagai pihak yang membuat Perda ini sesungguhnya sudah lama menanti gerakan Pemkot Mataram memberantas peredaran miras. Kondisi saat ini, meski Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah ada, namun miras masih diperjualbelikan secara bebas. Padahal, jika merujuk pada Perda tersebut, jelas bahwa penjualan miras itu melanggar Perda.

Perda Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol itu mengatur bahwa miras tradisional tidak boleh diperdagangkan, kecuali untuk kepentingan peribadatan umat tertentu. Tetapi pada praktiknya, regulasi itu tidak berjalan pada relnya. Penertiban yang dilakukan aparat Satpol PP Kota Mataram masih sekedarnya dan jauh dari ekspektasi.

Barulah setelah dilantiknya pasangan AMAN jilid II, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, mulai berinisiatif akan menutup kafe-kafe yang menjual tuak.

Langkah ini diawali dengan instruksi kepada camat dan lurah untuk menutup kafe-kafe yang menyediakan miras berikut penjual miras di pinggir jalan. Dalam waktu relatif singkat, Pemkot Mataram sudah berhasil memetakan berapa jumlah kafe tuak di masing-masing kecamatan bahkan kelurahan.

Berikutnya Pemkot Mataram juga mulai memikirkan solusi yang akan diambil pascapenertiban yang akan dilakukan bersama gabungan aparat TNI dan kepolisian. Dalam rapat koordinasi camat/lurah yang dipimpin langsung Wakil Walikota Mataram, sudah ada gambaran solusi bagi penjual tuak nantinya. Solusi itu adalah pemberian kompensasi yang sumber anggarannya dari bansos atau bantuan sosial.

Langkah ini serupa dengan langkah mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., yang menutup operasional pasar beras. Hanya saja, pemberian kompensasi ini harus diawasi. Jangan sampai seperti cerita penutupan pasar beras, setelah diberi kompensasi belakangan setelah tidak ada pengawasan, muncul lagi perempuan-perempuan yang diduga sebagai PSK. Pemberian kompensasi itu pada prinsipnya merupakan langkah yang cukup solutif. Namun Pemkot juga harus mengawal kompensasi itu. Jangan sampai kompensasi itu menguap begitu saja setelah dibagikan. Karena hajatan Pemkot Mataram memberikan kompensasi itu agar eks penjual miras tradisional itu dapat melanjutkan hidup dengan membuka usaha yang baru. (*)

LAGIAT adalah kejadian yang tidak asing di seputar kita. Berita-beritanya kian nyaring di telinga. Mungkin sebagian orang membutuhkan alat penyumbat rasa malu karena plagiat bukan lagi sekedar dilakukan oleh anak muda yang sedang frustasi dengan tugas kuliah. Para dosen dan sebagian guru besar sudah melakukannya.

Orang-orang bertanya, mengapa bisa seorang guru besar berbuat begitu? Sungguh mengherankan.

Banyak persoalan yang membuat seseorang melakukan aksi plagiat. Semua itu selalu menyangkut keterbatasan ide dan wawasan, alias stagnannya pergerakan wacana di kepala. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengalaman membaca. Paling kurang, inilah yang menjadi penyebab pokok orang mengambil jalan tersebut. Di lain sisi, plagiat adalah cara yang mudah dilakukan karena bahanbahan yang bersifat siap pakai sangat aksesibel (baca, internet keran plagiat). Tak heran bila pemerintah, melalui Dikti tahun 2012 lalu mengeluarkan aturan agar setiap karya berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya diupayakan masuk dalam jurnal yang memiliki lisensi resmi.

Sayangnya aturan tersebut tidak mampu menghentikan aktifitas plagiat secara penuh. Belum ada penangkal yang mampu bekerja sempurna hingga saat ini.

Menurut Prof. Suminar Sutapa, salah seorang asesor nasional Dikti, kegiatan plagiat hampir tidak mungkin dihindari lagi. Kecuali sudah terbangun kesadaran dari dalam diri semua orang yang berkepentingan atas karya tersebut. Upaya-upaya pencegahan melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), sanksi-sanksi hukum, dan pengadaan pelbagai perangkat pendeteksi berbasis manual dan teknologi memang penting dilakukan guna mengurangi persebaran karya dari hasil menjiplak.

Aksi-aksi menutupi keran penjiplakan memang bukan gerakan remeh. Sebagian besar orang tentu mendukung itu. Namun yang mungkin lebih penting adalah skenario pembentukan mental. Menurut penulis, kegiatan plagiat lebih dominan diakibatkan oleh kesadaran emosional dan intelektual yang belum matang pada diri seseorang.

Oleh karena itu, menurut penulis kualitas membaca adalah pilar dari pembentukan mental itu sendiri.

Saat ini mental generasi semakin mengarah ke sisi belakang. Di kampus misalnya, dalam satu kelas hanya satu sampai dua persen yang mengoleksi beberapa bacaan, itu pun belum dipilah, berapa orang yang mengoleksi bacaan ilmiah dan berapa yang sekedar membaca komik dan majalah. Indikator lain bisa dilihat dari jumlah siswa dan mahasiswa yang berkunjung ke perpusatakaan-perpusatakaan, baik di sekolah, kampus, maupun di perpustakaan di luar yang tersedia.

Jumlahnya bahkan tidak lebih dari lima persen dari total yang ada.

Momen ramai kunjungan mungkin hanya terlihat di saat para pelajar itu sedang menyusun tugas akhir atau tugas wajib dari guru dan dosen. Budaya seperti ini adalah lukisan buram yang seakan mem-

Oleh:

Muslimin Magenda (Dosen UM.Mataram-Sekjen Rinjani Institute)

Kegiatan plagiat mesti dimatikan.

Sebaiknya semua pihak mulai menciptakan budaya membaca. Karena cara ini tidak hanya sekedar manjur untuk mengobati penyakit plagiat, tetapi juga mengurangi beban guru, dosen, dan pemerintah dalam menciptakan metode dan alatalat berteknologi yang harganya sangat mahal hanya untuk menjegal perbuatan plagiat. Tidak itu saja, aktifitas membaca juga mampu membuat banyak hal di luar tujuan akademik tercapai, setidaknya menjadikan waktu senggang lebih bermutu dan lain sebagainya. berikan keterangan yang sangat jelas fakta keterpurukan generasi NTB di masa mendatang.

Kondisi ini diperkuat oleh Matthew Wai-Poi dalam penelitiannya pada akhir tahun 2015. Ia menjelaskan, kepintaran anak-anak Indonesia masih jauh di bawah Vietnam.

Kompetensi membaca siswa Indonesia berada di peringkat 60. Sedangkan siswa-siswa dari Vietnam menempati posisi 19. Rendahnya kualitas membaca tersebut berdampak linear pada prestasi di bidang lainnya. Di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Indonesia berada di posisi 64, sedangkan Vietnam di posisi 8. Begitu juga di bidang Matematika, Indonesia di posisi 64, sementara Vietnam di angka 17 (merdeka.com). Inilah realita kualitas pelajar Indonesia.

Ujung-ujungnya di saat pelajar-pelajar itu masuk ke jenjang mahasiswa mereka kaget dengan model belajar baru yang mana tugas-tugas semakin banyak. Pada saat itu kita bisa mendeteksi pengalaman mereka dalam hal membaca.

Ciptakan Budaya Membaca Kegiatan plagiat musti dimatikan. Sebaiknya semua pihak mulai menciptakan budaya membaca.

Karena cara ini tidak hanya sekedar manjur untuk mengobati penyakit plagiat, tetapi juga mengurangi beban guru, dosen, dan pemerintah dalam menciptakan metode dan alat-alat berteknologi yang harganya sangat mahal hanya untuk menjegal perbuatan plagiat. Tidak itu saja, aktifitas membaca juga mampu membuat banyak hal di luar tujuan akademik tercapai, setidaknya menjadikan waktu senggang lebih bermutu dan lain sebagainya.

Siapapun bisa membangun budaya membaca, baik untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar.

Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan semasih organ tubuh berfungsi. Mulai saja dengan bacaanbacaan menurut selera atau kesenangan pribadi. Karena kita tidak mungkin mengajak orang lain membaca manakala diri sendiri belum mau melakukannya. Untuk

RADIO

membangun sebuah tradisi, seseorang harus pernah merasakan manfaat dari tradisi itu sendiri. Ketika seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu tindakannya, maka dengan sendirinya akan muncul repetisi-repetisi atas tindakan yang sama. Saya rasa ini bagian dari Stimulus and Response dalam kerangka pikir teori bihaviorisme ala B.F. Skinner dan sejumlah tokoh psikologi lainnya.

Pertanyaannya mengapa penulis mengatakan membaca sebagai cara mematikan virus plagiat? Di dunia mana pun, semasih di planet bumi ini, hanya kekonyolan yang menempatkan aktifitas membaca di posisi kedua dari sisi ilmu pengetahuan.

Membaca bukan berarti melihat teks tertulis. Secara ekstensif, membaca merupakan aktifitas menyerap informasi melalui indera penglihatan, lantas terjadi sebuah respon oleh otak dengan cara menyimpan dan menganalisis. Dalam pada itu, setiap pergeseran kehidupan materil dan non materil akan masuk dalam kerangka berpikir seseorang, yang kemudian memicu imajinasi menuju konstruksi ide dalam perspektif lain sesuai pengalaman. Aktifitas organ tubuh terpadu inilah yang menyebabkan membaca sebagai saklar pembangkit kreatifitas dan keluasan diskursus seseorang. Dengan demikian, seorang pembaca secara teoritis cenderung lebih mampu menciptakan banyak konsep yang bersifat baru atau anti monoton dan meminimalisir kehendak latah.

Meski membaca adalah aktifitas kreatif seseorang secara personal, pemerintah dan orang-orang yang memiliki kemampuan menciptakan eksposur, sebaiknya melakukan sesuatu berkenaan dengan pembangkitan selera baca secara sosial. Pemerintah bisa saja membuat skenario sosial untuk memancing ketertarikan orang banyak untuk membudayakan membaca.

Menurut penulis, gubernur bisa saja mengawali itu dengan mengusulkan sebuah perda atau sejenis peraturan internal yang khusus mengatur birokrasi dan jajarannya agar wajib membaca, misalnya selama

sepuluh menit sebelum aktifitas rutin birokrasi. Selanjutnya, struktur organisasi lain tinggal menyesuaikan menurut kondisi dan kesepakatan masing-masing.

Masih banyak opsi yang mungkin dilakukan guna membudayakan aktifitas baca masyakat NTB, misalnya membuat taman baca terpadu, menghidupkan diskusi-diskusi ilmiah, melakukan kampanyekampanye, dan lain-lain.

Orang NTB mesti mengambil pelajaran dari orang-orang Jawa.

Pengalaman penulis saat kuliah di Solo, Jawa Tengah 2010 sampai 2012 lalu, budaya membaca orangorang di sana sangat jauh berbeda di banding orang-orang kita di NTB. Di Solo, segmen masyarakat pembaca sudah bukan hanya akademisi. Masyarakat pembaca di sana adalah semua kalangan. Betapa tidak, di setiap perempatan kita akan melihat tukang becak membaca koran sembari menunggu penumpang menghampiri. Di warungwarung kali lima, konsumen seakan ditegur untuk tetap membaca walau sedang lapar.

Fakta semacam itu mestinya menjadi tamparan bagi kita orangorang NTB. Sebab meskipun sudah sedemikian hebatnya budaya membaca di tanah itu, ternyata kasuskasus plagiat juga masih terjadi.

Lantas bagaimana dengan kita di sini yang bila dibandingkan dengan mereka dalam hal budaya membaca seperti langit dan Bumi. Kalau sudah seperti itu perbandingannya, maka dapat dibayangkan seperti apa mental membajak di tanah ini. Selanjutnya, kita bisa pula membayangkan berapa tahun lagi daerah ini mampu berkompetisi agar setara dari segala sisi kehidupan. Sebab perilaku membajak inilah yang kerap menyumbat laju pembangunan manusia dan material di NTB.

3.000 petani terancam kehilangan mata pencaharian PR besar untuk Pemkot Mataram

*** 12 Kepala SKPD jalani uji kompetensi dan tes kesehatan jiwa Semoga tidak sekadar menggugurkan kewajiban

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 12 April 2016

Mesin Rusak, ’’Lift Minaret’’ IC Tak Berfungsi Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM mengingatkan Pemprov NTB untuk segera memperbaiki kerusakan mesin lift minaret atau menara 99 Islamic Center (IC). Akibat kerusakan mesin itu, lift minaret IC tak berfungsi. Sementara itu, sebentar lagi lokasi itu akan menjadi tempat pelaksanaan MTQ tingkat nasional 2016.

“Saya minta itu menjadi prioritas pertama pemerintah untuk diperbaiki. Karena ini barang masih baru.

Barang masih baru belum maksimal dipakai oleh masyarakat, itu sudah rusak dan harganya mahal,” kata Suharto dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (11/4) siang kemarin.

Rapat paripurna itu dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan atas LKPJ 2015. Jawaban gubernur itu dibacakan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Usai pembacaan jawaban gubernur, Suharto menyampaikan interupsi, menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan Pemprov NTB, salah satunya lift minaret IC yang mangkrak.

“Saya ingatkan kepada Pemprov untuk meningkatkan quality of service dalam rangka penyelenggaraan MTQ tahun ini, sebentar lagi akan diselenggarakan. Namun ada beberapa hal di dalamnya,

cakupannya menjadi wisata religi. Saya melihat, dari sejak berdirinya minaret atau menara 99 itu, ada fasilitas yang utama yang terabaikan berupa vertikal transportasi, berupa lift,” kata Suharto.

Smentara itu, Pemprov NTB memastikan perbaikan mesin lift minaret yang rusak pada April ini. Sehingga dipastikan, sebelum pelaksanaan MTQ tingkat nasional, fasilitas tersebut sudah dapat dipakai lagi.

“Itu kan dulu waktu pekerjaan dilaksanakan oleh Newmont (sumber anggaran), tanggung jawab Newmont. Tapi setelah dicoba, ada hal-hal yang kurang sempurna. Tapi itu sudah ada upaya perbaikan. Insya Allah April ini sudah dipasang. Jadi begitu MTQ sudah bisa dipakai.

April ini sudah bisa dipasang,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ahmad Makchul dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (11/4) siang kemarin.

Ia mengatakan, perbaikan kerusakan mesin lift minaret IC itu sepenuhnya akan ditanggung oleh pemda. Pasalnya, kerusakan itu terjadi setelah lewat masa pemeliharaan. ‘’Ini sudah lewat pemeliharaan dari kontraktor dan sudah difungsikan. Untuk perbaikan berapa yang dianggarkan? Itu di Biro Umum (sekarang BPKAD, bukan di Dinas PU,” jelasnya.

Ditanya anggaran yang

Warung Warga Mulai Banyak Tersedia Dari Hal. 1 Kecamatan Pekat karena jalurnya yang lebih menantang. ‘’Kita tetap melakukan pendakian. Kalau ndak April, Agustus kita lakukan pendakian,” kata Hairul.

Ketua Tim Kerja FPT tahun 2016, Yani Hartono, SP yang dihubungi terkait hal ini, mengatakan, kegiatan yang dipusatkan di Doro Ncanga mulai dilaksanakan pada 13 – 17 April 2016. Itu diawali dengan kemah bakti pramuka daerah NTB dan diikuti oleh pramuka jenjang SMA. Selama perkemahan, juga akan dilakukan lomba jelajah Tambora dan kegiatan konser-

vasi Gunung Tambora. ‘’Kegiatan kemah bakti akan mengawali kegiatan di Doro Ncanga, Rabu besok dan diikuti oleh 10 kabupaten/kota,’’ katanya.

Untuk persiapan lokasi, kata Yani, sudah mulai dilakukan. Termasuk untuk perkemahan peserta lomba lari 300 K, lari 100 K, dan lomba sepeda. Begitu juga dengan persiapan lokasi untuk perkemahannya. ‘’Kita sudah melakukan pengecekan dan proses penyiapan perkemahan serta sarana lain sudah mulai dilakukan seperti air bersih,’’ pungkasnya. (ula)

Tahap Gelar Perkara Dari Hal. 1 Sudah banyak yang diklarifikasi, mulai dari (mantan) Ketua KONI NTB H.MNS Kasdiono, bendahara dan cabor- cabor.

Evaluasi juga sudah dilakukan untuk penyelidikan pembangunan Gedung Padepokan Silat senilai Rp 6 miliar lebih.

Dipastikan Aspidsus, ekspose atau gelar perkaranya akan dilakukan bersamaan. “Pokoknya dalam waktu dekat lah,” jawabnya ketika ditanya kepastian waktu eksposenya.

Kerugian Negara Selain penyelidikan dana hibah KONI dan Gedung Padepokan Silat, pihaknya sedang

mengevaluasi perkembangan penyidikan kasus SPAM KLU yang sampai saat ini terdakwanya sedang disidangkan. Ini terkait pengembalian kerugian negara Rp 1,6 miliar.

Penyelamatan kerugian negara ini disebutnya sebagai prestasi untuk tahun 2016. Jika ditotal, pengembalian kerugian negara mencapai Rp 2,6 miliar sejak awal tahun dari beberapa kasus, seperti proyek rumput laut. ‘’Ke depan kita akan terus maksimalkan pengembalian kerugian negara. Sebab di situ esensi dari penegakan hukum,’’ ujarnya. (ars)

109 IUP Dicabut Dari Hal. 1 Dari lima IUP yang direkomendasikan untuk penerbitan status CNC, masing-masing dua IUP logam dan tiga IUP batuan.

Selain melakukan penerbitan terhadap IUP yang diduga bermasalah. Distamben juga membantu Ditjen Minerba untuk menagih tunggakan pajak para pemegang IUP di NTB yang mencapai Rp 19 miliar lebih. Disebutkan, sampai saat ini tunggakan pajak pemegang IUP masih tersisa sekitar Rp 17 miliar lebih. Artinya, baru Rp 2 miliar yang bisa ditagih. ‘’Belum ada perkembangan lagi. Belum ada duit mungkin mereka. Karena itu kan bayarnya pakai dolar, nilainya sekitar Rp 17 miliar lebih.

Kalau urusan financial, itu urusannya Ditjen Minerba.

Jelas disebutkan dalam Permen ESDM No. 43 tahun 2015, yang mengatur mengenai pedoman evaluasi IUP,’’terangnya.

Sejauh ini, lanjut Husni, pihaknya sudah memanggil para pemegang IUP yang menunggak pembayaran pajak itu.

Namun, kadang ada yang datang, kadang ada yang tidak datang. Jika sampai Mei ini para pemegang IUP tak membayar kewajibannya itu kepada negara, maka Distamben akan menyerahkannya kepada Ditjen Minerba dan KPK. KPK akan melakukan korsup terkait dengan masalah pertambangan dan energi di NTB pada akhir Mei mendatang. ‘’Biar izinnya sudah dicabut, kewajibannya tetap ditagih oleh negara. Tetap diuber dia. Masalah bayar

PNBP nanti, Minerba yang akan menagihnya. Kita hanya memeriksa kelayakan administratif kewilayahan, teknis dan lingkungan. Datanya sudah ada yang nunggak itu, Rp 17 miliar lebih. Ditjen Minerba juga sudah pegang datanya. Yang sudah lunas kurang dari 10 pemegang IUP,’’ sebutnya.

Tunggakan pajak atau piutang tersebut tersebar di beberapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berutang, dimana tujuh IUP sudah habis masa berlakunya. Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Dimana 10 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Dari jumlah itu, tiga IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari sembilan pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, delapan IUP sudah habis masa berlakunya. Lombok Timur satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta. Terakhir Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih.

Tujuh IUP sudah habis masa berlakunya. (nas)

dibutuhkan untuk memperbaiki mesin lift itu, Makchul mengatakan kemungkinan bisa mencapai miliaran rupiah. Dijelaskan, anggaran pembangunan minaret termasuk fasilitas lift yang ada di dalamnya sepenuhnya berasal dari PTNNT. Dikatakan, setelah selesai dibangun akhir 2013 lalu, minaret IC sudah difungsikan untuk publik meskipun terbatas.

Dari minaret IC, masyarakat dapat melihat pemandangan Kota Mataram bahkan Lombok Barat. Ditanya apakah pengerjaannya yang kurang cermat, Makchul mengatakan tak bisa memberikan jawaban pasti. Pasalnya, pembangunan minaret itu sepenuhnya ditangani oleh Newmont.

“Hal-hal apa yang rusak, kita dari PU karena tak tahu persis, begitu diserahkan oleh Newmont ke Pemprov yang kelola waktu itu Biro Umum (sekarang BPKAD). Mungkin sekarang menjadi tanggung jawab BPKAD. Untuk sementara iya ndak difungsikan.

Tapi informasi yang saya peroleh itu April sudah bisa diperbaiki,”pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Diselidiki Dugaan ”Mark Up” Jembatan Timbang Poto Tano Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa sedang intens menyelidiki dugaan mangkraknya jembatan timbang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Proyek milik Pemprov NTB itu, akan diusut terkait dugaan mark up harga lahan.

Fokus Kejaksaan terkait pembebasan lahannya. Di mana dalam pembayaran atas pemilik tanah, diduga terjadi mark up harga. “Kita sedang usut dugaan mark up lahannya,” kata Kajari Sumbawa, Prayono, SH, MH ditemui di Kejati NTB, Senin (11/4).

Penyelidikan lahan ini tidak lepas dari laporan seorang warga Taliwang KSB yang mengaku sebagai pemilik lahan. Di

mana dalam laporan sebelumnya, pelapor menduga terjadi pemalsuan sertifikat tanah dan mark-up harga tanah.

Pelapor mengungkapkan persoalan lahan itu terjadi tahun 2010 lalu.

Saat itu ada yang menemuinya hendak membeli lahannya seluas 2 hektar itu untuk membuat restoran. Ia diberikan tanda jadi sebesar Rp 150 juta. Dia terhenyak, setelah menerima pembayaran itu, ternyata akan dipakai untuk pembangunan jembatan timbang.

Dugaan mark up , di mana harga tanahnya seharga Rp 3,5 juta per are. Sementara harga tanah standar di sekitar itu hanya sebesar Rp 2,5 juta. (ars)

Lagi, Dewan Sorot Proyek Mangkrak Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, proyek PLTS tersebut mangkrak lantaran keterbatasan peralatan serta desain yang tidak lengkap sebelum dilakukan pembangunan. Ia mengharapkan, Pemprov NTB segera menindaklanjuti temuan tersebut supaya PLTS tersebut segera dapat dimanfaatkan. ‘’Sudah mangkrak tiga tahun. Mohon perhatian Pemprov agar masyarakat tidak dikasi harapan saja. Ini teman-teman dari Pulau Sumbawa menitipkan itu,’’ pesan Politisi Hanura ini.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut mengatakan PLTS tersebut dibangun oleh Kementerian ESDM. Sehingga, kewenangan Pemprov tidak ada terkait dengan PLTS tersebut.

“Bukan kewenangan kita PLTS itu. Itu dibangun oleh kementerian ESDM. Jadi bukan uang kita itu, uangnya pusat,”ujarnya.

Meskipun demikian, kata

Husni, pihaknya akan menyampaikan ke pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Sebenarnya, lanjut Husni, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan persoalan mangkraknya PLTS tersebut ke Kementerian ESDM. Namun, hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

Ditambahkan, pembangunan PLTS tersebut juga tak pernah dilihat kontraknya. Karena yang melakukan lelang adalah Kementerian ESDM. Dikatakan, PLTS tersebut sebenarnya sudah jadi, tapi belum interkoneksi dengan jaringan PLN. “Kita sudah koordinasi dengan Kementerian ESDM yang punya barang supaya itu bermanfaat segera. Itu energinya dijual ke PLN. Kita tak tahu kontraknya. Lokasi KTM Labangka di situ lokasinya. Itu masuk sistem Sumbawa. Itu untuk menambah kapasitas saja.

Kalau yang dibangun itu kapasitas 1 MW. Jadi kementerian yang bangun,’’pungkasnya.(nas)

12 Kepala SKPD Jalani Uji Kompetensi dan Tes Kesehatan Jiwa Dari Hal. 1 BPMPD. Kemudian Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM, BLHP, BPBD, Disperindag, Sekwan, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM. Suruji menjelaskan, pimpinan SKPD yang sudah men-

jabat satu tahun lebih pasti akan kena evaluasi. Namun, evaluasi itu dilakukan secara bertahap. Sehingga, kepala SKPD yang dievaluasi ada yang lebih dulu dan belakangan. ‘’Karena ndak mungkin semuanya sekaligus,’’ ujarnya.

Suruji menjelaskan, sistem evaluasi kinerja yang dilakukan tim menggunakan evaluasi diri.

Artinya, pimpinan SKPD diminta mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu juga, mereka diminta untuk mengirimkan rencana strategis (renstra) SKPD masing-masing. Kemudian, apa saja program-program yang sudah dilakukan selama ini. Termasuk juga seberapa besar

tingkat keberhasilan programprogram yang dijalankan.

Semua dokumen yang dikirim oleh pimpinan SKPD tersebut, selanjutnya dilakukan crosscheck oleh tim dalam wawancara. ‘’Tim itu menguji kebenaran data-data yang disampaikan, laporan yang disampaikan dengan wawancara langsung. Kemudian tim juga

meminta informasi dari berbagai sumber, dari bawahan dan staf,’’ terang Suruji.

Suruji mengatakan dalam waktu sebulan evaluasi pimpinan SKPD tahap kedua ini akan tuntas. Mengenai tindaklanjut dari hasil evaluasi ini, pasti akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. (nas)

Bupati Lotim Selamatkan Padi yang Terancam Gagal Panen Dari Hal. 1 Zaini mengidentifikasi, wilayah bagian selatan ini yang mengandalkan air tadah hujan mencapai 12.000 hektar. Belasan ribu ha inilah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

Upaya yang dilakukan Distannak sendiri adalah melakukan revitalisasi ter-

hadap embung-embung rakyat. Di wilayah Selatan, sedikitnya 1.100 embung sudah ada. Keberadaan embung tersebut diakui masih belum efektif karena kering akibat kemarau. ‘’Ini karena faktor alam, kita tidak bisa berbuat banyak,’’ imbuh Zaini Sementara itu, sejumlah kepala desa yang berada di

wilayah Selatan menjerit karena krisis air. Seperti pengakuan Kepala Desa Menceh, H. Muhammad Nasir yang menyebut di wilayahnya terdapat sekitar 300 hektar lahan padi mati karena tidak mendapatkan air.

Kades Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, M. Tahir pun mengatakan hal serupa.

Tanaman padi di atas lahan

sekitar 60 hektar katanya sudah mati sebelum berbuah.

Bunga padi berguguran sebelum berbuah.

Ketua Lembaga Masyarakat Madani, Ahmad Rozi menyampaikan, terjadinya gagal panen di sejumlah desa akibat kekeringan tidak bisa menyalahkan pemerintah.

Karena musibah kekeringan ini adalah faktor alam yang

tidak bisa dilawan.

Hanya saja katanya, terjadinya kekeringan yang menyebabkan banyak sawah tidak bisa terairi semata juga pengaturan pola tanam yang kurang bagus. Harapannya, pengaturan pola tanam ini bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak memperparah dampak kekeringan. (rus)

Wagub Hadiri HUT Kota Bima dan Dompu Dari Hal. 1 Disebutkan, selain desakan masyarakat, pembentukan deerah otonom Kota Bima dilandasi dengan kuatnya keinginan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan. Proses pembentukan Kota Bima telah melewati sejarah panjang. Akhirnya, berdasarkan penilaian Perencanaan Daerah Otonom, pada tanggal 10 April 2002, Kota Bima resmi terbentuk.

Sejak saat itu, Kota Bima telah dipimpin oleh lima putra terbaik Kota Bima, yaitu Drs. H. Muhtar, H. Muhdar Arsyad, M. Nur, SH., H. M. Nur A. Latif dan H. Qurais Abidin.

Sementara itu, selaku Inspektur Upacara Menpan menyampaikan, meskipun Kota Bima masih tergolong muda, namun sudah banyak meraih prestasi yang membanggakan.

Baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, termasuk meraih WTP. “Kemajuan dan prestasi tersebut harus semakin bertambah setiap harinya, khususnya dalam hal refor-

masi birokrasi guna mewujudkan masyarakat Kota Bima yang lebih sejahtera,” pesan Menpan.

Menpan menegaskan, program reformasi birokrasi merupakan program utama yang dicanangkan oleh Presiden sebagaimana yang tertuang dalam program nawacita, yang telah terintegrasikan dalam rencana program jangka menengah tahun 2015/2016. ‘’Terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan tiga sasaran program pembangunan nasional bidang aparatur negara. Yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,’’ jelas Menpan.

Seusai upacara Menpan yang ditemani Wagub, Walikota Bima, H. M. Qurais dan Bupati Bima, Indah Damayanti mengunjungi Kantor Mapolres Kota Bima. Setalah itu, dilanjutkan dengan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima.

Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan Selamat atas Ulang Tahun Kota Bima. ‘’Saya berharap ulang tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pembangunan. Kemudian mengambil kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat,’’ harap Wagub.

Sehari setelah mengahadiri Hari Jadi Kota Bima, Wagub kemudian menghadiri upacara hari jadi Kabupaten Dompu ke 201, di halaman Kantor Bupati Dompu, Senin (11/4).

Hari Jadi Kabupaten Dompu yang jatuh pada tanggal 11 April tersebut berlangsung khidmad, karena tidak saja dihadiri unsur pimpinan lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, juga dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan, Wakil Walikota Bima, H. A.Rahman Abidin, SE., Danrem 162/WB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Peringatan tersebut merupakan sejarah 201 tahun sejak terbentuknya Kabupaten Dom-

pu 11 April 1815, yaitu bertepatan dengan kejadian meletusnya Gunung Tambora yang melenyapkan tiga kerajaan di Pulau Sumbawa, yaitu kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar dan Kerajaan Tambora.

Melalui pembacaan sejarah oleh Sekretaris Dompu, sejak terbentuknya, sudah puluhan putra terbaik Dompu yang menakhodai kepemimpinan daerah tersebut. Sehingga, berbagai prestasi membanggakan telah diukir pemerintah bersama masyarakat Dompu.

Salah satunya sebagai daerah penghasil sapi dan janung yang melimpah.

Selaku Inspektur Upacara, Bupati Dompu, Drs.H. Bambang H.Yasin menyampaikan tekadnya untuk membangun dan menguatkan ekonomi masyarakat Dompu, yaitu melalui pengembangan usaha jagung dan peternakan. ‘’Ketika beberapa hari lalu, saya menghadiri rapat kerja dengan presiden, beliau bertanya, bagaimana dengan jagung, saya jawab, kami lagi mau panen Pak Presiden. Terus Pak Presiden bertanya lagi,

bagaimana dengan harganya?

Saya jawab tahun ini harganya lebih baik dari tahun sebelumnya,’’ cerita bupati mengutip dialognya dengan Presiden Jokowi.

Menurut Bambang, dirinya bersama masyarakat telah berhasil menanamkan keunggulan Dompu diingatan seorang kepala negara. ‘’Karena itu, jangalah bertanya apa yang saya dapatkan dari Dompu, namun bertanyalah apa yang dapat saya berikan kepada Dompu. Saya yakin, kalau kita bekerja tulus ikhlas, akan diperhatikan,” jelasnya.

Sementara itu, Wagub mengucapkan selamat atas Hari Jadi Kabupaten Dompu yang ke 201, dengan harapan dapat terus membangun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dompu.

Saat itu, orang nomor dua di NTB tersebut menyerahkan piagam pengharagaan kepada PNS yang meraih penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI, serta pengharaan kepada peserta yang meraih hadiah undian dari Bank NTB. (*)

DPP Golkar Berhentikan Amin dan Umar Dari Hal. 1 keduanya juga dianggap menentang keputusan DPP Partai Golkar, serta tidak mengakui Musda Partai Golkar NTB yang digelar di Praya, 1718 Januari 2016.

Kepada Suara NTB, Amin menegaskan bahwa keputusan DPP Partai Golkar itu memang tidak akan berpengaruh apapun terhadap jabatannya sebagai Wakil Gubernur NTB. Karena itu, dirinya tidak merasa khawatir dengan dampak berantai yang timbul pascakeputusan ini.

Hanya saja, Amin menyayangkan sikap partai yang demikian mudah mengambil keputusan semacam ini tanpa menimbang rekam jejaknya sebagai kader. Selama karirnya di Partai Golkar, Amin telah menduduki berbagai jenjang kepengurusan dan jabatan politik. Ia merintis karir di partai beringin ini dari bawah, hingga kemudian tampil memimpin Partai Golkar Kabupaten Sumbawa. Ia juga pernah duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, lalu menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB. Menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar NTB hingga kini menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB. Amin merasa tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan partai sehingga ia harus menerima perlakuan semacam itu.

Selain itu, imbuhnya, keputusan pemberhentiannya dan Umar juga diambil secara tidak prosedural. Sebab, pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai Golkar dilakukan tanpa melalui tahapan yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi Partai Golkar. ‘’Ini kan sangat tidak edukatif. Kan menjadi preseden buruk. Tidak pernah dikonfirmasi, tidak pernah ada korespondensi, klarifikasi. Apa alasannya? Karena selama ini tidak pernah kami merasa melanggar norma aturan, norma hukum, moral. Pelanggaran AD/ART. Tidak pernah.

Dan tidak pernah diberi ruang untuk klarifikasi, membela diri. Tidak pernah dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai. Ini kan parah. Jadinya kita terzalimi,’’ ujar Amin.

Amin mensinyalir, terbitnya keputusan ini akibat adanya ulah sejumlah oknum Partai Golkar yang merasa panik menghadapi situasi saat ini. ‘’Ini paranoid,’’ ujar Amin.

Terhadap keputusan ini, Amin menegaskan sudah menyiapkan langkah hukum. Dirinya bersama pengacara yang ditunjuk juga menyiapkan dua jalur hukum berupa gugatan pidana maupun perdata.

Amin merasa dirinya telah dirugikan secara moril akibat terbitnya keputusan ini. ‘’Maka saya minta ganti rugi

dia. Saya melakukan ini hanya ingin memberikan edukasi kepada para kader seluruh Indonesia ini, di NTB. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam partai. Partai itu kolektif kolegial,’’ tegasnya.

Sementara itu, Umar Said yang dikonfirmasi terpisah menegaskan bahwa pemberhentian seseorang dari keanggotaan Partai Golkar harus melalui sejumlah prosedur. ‘’Mencabut NPAG itu harus melalui sidang mahkamah partai. Kemudian di sana ada klarifikasi, ada pembelaan diri. Itu tidak pernah dilakukan. Sehingga saya katakan surat pemecatan itu, pertama adalah cacat prosedur,” ujarnya.

Selain itu, ujar Umar, SK Menkumham soal pengesahan kepengurusan Partai Golkar tidak memberikan adanya kewenangan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham untuk melakukan keputusan selain mengantarkan kepada Munas atau Munaslub Partai Golkar. ‘’Jadi tidak ada diberikan kewenangan lain. Jadi dikatakan Aburizal ini overlap,’’ ujar Umar.

Umar mengaku tidak risau dengan terbitnya keputusan ini.

Umar bahkan mengaku sudah sejak jauh hari memperkirakan dan mengantisipasi situasi ini.

Menurutnya, ia akan terlebih dulu melakukan klarifikasi keberadaan surat tersebut. ‘’Kami mungkin besok siang

(hari ini) ke DPP untuk mengklarifikasi surat itu.

Sekaligus kami melayangkan keberatan kepada DPP dan Mahkamah Partai. Apabila tidak ditanggapi dalam 10 hari, kami mengambil langkah hukum,’’ ujarnya. Umar menambahkan, selama jalur hukum diambil, keputusan partai ini tidak akan bisa mempengaruhi kedudukannya sebagai anggota maupun Ketua DPRD Provinsi NTB. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH, menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah mengingatkan kepada Amin dan Umar untuk tunduk dan taat kepada aturan main di Partai Golkar. ‘’Menjunjung tinggi AD/ART organisasi atau aturan organisasi. Itu kuncinya,’’ ujar Bupati Lombok Tengah ini.

Menurutnya, Amin sesungguhnya baru saja hengkang dari kubu Aburizal Bakrie ke kubu Agung Laksono. Karenanya, Suhaili membantah jika dikatakan keputusan ini merupakan langkah panik dari pihaknya. Justru, ujar Suhaili, kubu Amin sebelumnya telah memberikan pengakuan dengan menghadiri acara pelantikan kepengurusan Musda Praya dan memberikan sambutan di acara tersebut.

“Pak Amin sendiri selaku kader maupun selaku kapasitas sebagai Wakil Gubernur

hadir. Umar juga selaku Ketua DPRD maupun selaku kader Golkar, hadir di sana. Pak Amin sendiri mengucapkan selamat, menyampaikan apresiasi, teriring doa dan harapan. Nanti belakangan dia mengatakan dirinya lagi yang mau sah,” ujar Suhaili.

Suhaili juga mengingatkan kembali tahapan terbentuknya kepengurusan DPD Golkar NTB yang dipimpinnya. Ia menyebutkan, saat itu DPD Partai Golkar NTB terpaksa dipimpin oleh kepengurusan Plt dengan Suhaili sebagai Ketua dan Misbach Mulyadi sebagai Sekretaris. Ini terjadi akibat Dr.H. Zaini Arony, M.Pd berhalangan tetap akibat terjerat kasus hukum. Lalu, DPP Partai Golkar memerintahkan mereka menggelar Musda yang akhirnya melahirkan kepengurusan definitif.

Suhaili menegaskan, terbitnya SK Pemberhentian Amin dan Umar bukannya tanpa alasan. “Dia tidak mengakui Musda, itu kan sangat prinsip. Musda itu adalah keputusan pusat. Itu yang tidak diakui,” ujarnya.

Suhaili mengaku telah melaporkan ke DPP bahwa setelah Musda digelar, ada reaksi sejumlah kader. ‘’Setelah Umar akan diberhentikan, ini reaksinya. Pusat mengkaji dan akhirnya patut dan pantas yang bersangkutan ini dicabut haknya sebagai anggota.’’ (aan)

Selasa, 12 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Didukung Penuh Pemkab, Ziarah Tambora Sukses di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rangkaian kegiatan Ziarah Tambora sukses digelar di Sumbawa. Mulai dari seminar internasional, Alunan Semesta, parade perahu, hajat laut dan lomba mancing di Labuan Sangoro. Hingga alunan gambus lautan di Gili Gambus dan Gili Tapan.

Sekaligus menampilkan Srimara, kolaborasi 16 seniman dari 12 negara.

Seminar internasional Utopia dan Disutopia antara Utopia dan Disutopia di lantai III Kantor Bupati Sum-

bawa dibuka Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dan dihadiri Staf Ahli Sesmen Pariwisata RI, Elly Tua. Menampilkan pembicara kelas dunia, Jean Couteau (Penulis dan kritikus budaya asal Perancis), Ray Sahetapi (aktor nasional), Asparinal (Ketua Jaringan Kota Pusaka Indonesia), Gaura Mancacaritadipura dan pembicara seniman lainnya.

Sekda Sumbawa dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini strategis, karena menyasar sejumlah tempat, seperti Gili Tapan, Gili Gambus dan Gili Ngali. Harapannya, menumbuhkembangkan dan menggerakkan pariwisata di Kabupaten Sumbawa khususnya, NTB pada umumnya. Ziarah Tambora sebagai rangkaian Festival Pesona Tambora 2016, kini lebih mengakomodir kegiatan di lima kabupaten di Pulau Sumbawa. Perlu dipahami NTB memiliki dua pulau, Lombok d a n Sum-

bawa yang sama-sama mesti diperhatikan. ‘’Kemarin kita merasakan ketidakadilan, ketika Festival Pesona Tambora (FPT) 2015 lalu, hanya menjadikan Sumbawa sebagai tempat berlari dan singgah saja.

Padahal kita lebih dekat dengan Tambora, dari Pulau Moyo sangat dekat. Pinggir selatan dari Teluk Saleh juga sangat berdekatan dengan pinggir utara Tambora. Namun dengan Ziarah Tambora 2016 kali ini, bisa mengakomodir kegiatan di lima kabupaten di Pulau Sumbawa,’’cetusnya.

Sumbawa sendiri memiliki Festival Moyo yang pada 2016 ini akan memasuki tahun ke lima. Sebuah kegiatan menarik karena memperlihatkan banyak potensi dan atraksi. Seperti barapan kebo, pacuan kuda (main

Staf Ahli Sesmen Pariwisata, Elly Tua menyampaikan sambutan saat pembukaan seminar internasional di Kantor Bupati

jaran), wisata bahari dan lainnya.

Hanya ke depan, perlu mencari tangan-tangan profesional untuk mengelola kegiatan. Hal ini juga mestinya mendapaatkan apresiasi dari pusat, apalagi perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI juga menegaskan pentingnya promosi dan promosi.

Kurator Taufik Rahzen, menjelaskan Tambora merupakan salah satu tempat yang kerap menjadi sasaran terselenggaranya utopia dan disutopia. Sebagai gunung tertinggi pada masanya dan terhampar di teluk luas yang kaya biodiversitas. Kini Tambora dirancang sebagai kawasan ekonomi khusus yang diikat dalam gagasan Samota (Saleh, Moyo, Tambora). Industri pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata dikembangkan secara eksten-

sif menjadi sebuah utopia baru.

Usia seminar, acara dilanjutkan dengan Alunan Semesta di Wisma Daerah yang dihadiri Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin IV yang menyampaikan Pasatotang Adat. Melibatkan seniman lokal, nasional dan internasional.

SRIMARA, kolaborasi 16 seniman dari 12 negara. Dalam kegiatan tersebut, diputar film dokumenter Kesultanan Sumbawa.

Wabup mengatakan, Sumbawa memiliki banyak pesona, namun masih kurang dikenal di luar. Dengan adanya kegiatan ini, diharap-

Wabup dan Taufik Rahzen bersama sejumlah seniman yang pentas di Gili Gambus

Wabup, Sekda dan rombongan seniman disambut kesenian khas masyarakat Tapan

kan bisa bersinergi membangun Sumbawa ke depan, NTB, bahkan Indonesia. Apalagi Sumbawa memiliki 63 pulau-pulau kecil yang indah dan belum banyak tersentuh.

Diharapkan, semua yang hadir dalam kegiatan dapat memperkenalkan Sumbawa ke luar.

“Pasatotang Adat dari Sultan, inilah yang menjadi pegangan kami. Pulau-pulau ini kita kelola bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Makanya setiap investor yang masuk supaya dapat merangkul masyarakat. Kalau membangun pulaunya, bangun juga masyarakatnya. Itulah

harapan kami,” tukasnya.

Minggu (10/4) paginya, parade kapal hias yang bertolak dari Labuan Sangur langsung dipimpin Wakil Bupati Sumbawa.

Menuju Pulau Gambus sekaligus membuka kegiaan lomba mancing. Koloborasi 16 seniman kembali mengalun di Pulau Gambus. Disaksikan semua tamu undangan dan masyarakat setempat terbawa dalam alunan yang sama. Setelah itu, rombongan Wabup dan para seniman menuju Gili Tapan disambut masyarakat setempat dengan upacara adat. (arn/*)

Wabup dan Sekda didampingi pimpinan daerah yang lain foto bersama para seniman di Wisma Daerah

Perahu hias diambil dari Bukit Pulau Gambus

Pertunjukan kolobarasi 16 seniman dari 12 negara

HUT Lobar Mengukir Sejarah

Pertama Kali HUT Kabupaten/Kota di NTB Dihadiri Tokoh Nasional Giri Menang (Suara NTB) Serangkaian HUT Lombok Barat (Lobar) masih berlangsung, sebelum puncak peri n g a t a n tanggal 17 April mendat a n g .

Sejuml a h event

telah dilaksanakan memeriahkan HUT Lobar, antara lain adventur dan hiburan rakyat pada Sabtu (9/4). Rangkaian HUT berlanjut Senin (11/4) dengan kegiatan ceramah optimilisasi audit keuangan negara untuk kemakmuran rakyat oleh Ketua BPK RI, DR. Harry Azhar Azis, M A dan

Anggota Komisi XI DPR RI, H Wilgo Zainar.

Kehadiran tokoh nasional, Ketua BPK RI ini menjadi sejarah bagi perayaan HUT lobar. Sebab, pertama kali dalam sejarahperingatan HUT kabupaten/ kota di NTB dihadiri sejum-

lah tokoh nasional, termasuk Ketua BPK RI. Hal ini memberi kebanggan tersendiri bagi Lobar.

Apalagi dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI memberi apresiasi atas prestasi yang diperoleh Lobar dalam hal laporan kuangan dan penata kelolaan pemerintahan.

Dalam ceramah itu juga dihadiri Asisten II Setda NTB, Drs.H.L Gita Ariadi,M.Si, sejumlah kepala daerah di NTB seperti, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Bupati KLU, Dr. H Najmul Akhyar, Wabup KSB, Sekda Kota Bima, Sekda Loteng, Sekda Kota Mataram dan FKPD. Hadir pula para kepala SKPD, camat, Kades, PKK, GOW. Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid merasa bahagia dan tersanjung undangannya dipenuhi oleh Ketua BPK. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kado dalam perayan HUT Lobar.

Bupati menerima pelakat dari Ketua BPK RI

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan tidak lain untuk optimaliasi pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. ‘’Hal ini untuk optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),’’ ujarnya. Ia mengaku, semarak HUT Lobar ini dilaksanakan banyak kegiatan termasuk menyusul akan diadakan kegiatan ceramah kebangsaan oleh Ketua MPR RI dan tabliq akbar dihadiri Ketua PB NU. Selain itu ada kegiatan forest tracking.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Gita Ariadi menyatakan, bahwa BPK diharapkan melakukan pengawasan terus menerus untuk mengawal akuntablitas pemerintahan di daerah. Di NTB katanya, dari 11 Inspektorat memiliki kapabilitas level 2 sudah ada dua kabupaten termasuk Lobar sedangkan yang lain masih level 1. Arti dari level 2 ini jelasnya, tentu memiliki kemampuan yang lebih dalam hal mendeteksi tindakan

menyimpang baik itu korupsi. ‘’Kami berharap adanya ceramah mampu meningkatkan level Inspektorat naik level,’’ harapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI menyampaikan, bahwa kedatangannya ke Lobar sebagai bentuk apresiasinya terhadap prestasi Lobar khususnya dan NTB umumnya. Sehingga, meskipun ia dalam kondisi kurang fit memaksakan diri datang ke Lobar karena merasa perlu menghadiri undangan dari Bupati Lobar.

“Saya datang kemarin karena salah satu prestasi yang diperoleh oleh NTB dan Lobar khususnya, Lobar WTP dengan predikat baik,’’ katanya.

Dijelaskan, kedatangannya mengisiceramahdiLobartermasuk sosialisasiterkaitpengawasanBPK. MenurutnyaposisiNTBkhususnya darisisipelaporankeuangandangovernancesangatbagusdibandingkan pemerintah pusat. Disebutkan, 81 persendari11yangdiperiksadiNTB memperoleh WTP 9, sedangkan pe-

merintah pusat hanya 71 persen memperolehWTP.Dari539pemda (34 provinsi, 100 kota dan 400 kabupaten), lebih itu 251 pemda memperolehWTPsedangkansisanya belum. Termasuk Lobar memperolehWTP.Menurutnya presitasi WTP Lobar pertama kali, namun cukup baik. Hal ini jelasnya harus dipertahankan.

Sementaraitu,AnggotaDPR RI, Wilgo Zainar menyatakan kaitan dengan optimalisasi pengawasan Dewan. Dalam hal ini, jelasnya. Dewan memiliki fungsi pengawasan. Kaitan dengan pengawasanlaporankeuangan, kepatuhan standar akuntansi laporan keuangan pemerintah disampaikan ke masyarakat umum dan BPK. Lalu BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. ‘’Opini WTP ini harus dipertahankan Lobar, karena ada insentif dari Menkeu kepada daerah yang memperoleh opini WTP,” jelasnya. (her/*)

Bupati Lobar saat memberikan sambutan saat ceramah optimalisasi audit keuangan negara untuk kemakmuran rakyat.

Ketua BPK RI dan Angota DPR RI H Wilgo didamping Bupati dan Asisten II Setda NTB saat ceramah pengawasan di Kantor Bupati kemarin.

Kepala daerah dan tamu undangan lain yang hadir pada ceramah yang dihadiri Ketua BPK RI dan DPR RI.

Bupati H. Fauzan Khalid melepas peserta adventure.

Ratusan peserta adventure.

Sekda H. M. Taufiq melepas peserta adventure.