Snt 12052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 58 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 12 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tagihan Kerugian Negara SPPD Dewan Minim

JPN Siapkan Gugatan Perdata ‘’Memang sudah ada yang aktif membayar. Yang belum bayar sudah kita beri kesempatan.

Tapi kalau sudah diberi kesempatan belum bayar juga, kita siapkan gugatan perdata

Hendrik Selalau

Mataram (Suara NTB) Toleransi sudah cukup panjang diberikan kepada anggota DPRD NTB, baik yang aktif maupun yang purna tugas, untuk segera mengembalikan kerugian negara terkait dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika pada batas waktu tertentu hasilnya tidak signifikan, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan menempuh hukum. Sebab nilai tagihan minim, Rp 600 juta dari total Rp 4,9 miliar temuan.

Demikian disampaikan, Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH.,MH. Menurutnya, pihaknya sudah memberikan kelonggaran kepada ang-

gota dewan dan mantan anggota dewan untuk segera menyelesaikan tunggakan itu.

Memang, katanya, sebagian ada yang proaktif dengan men-

cicil. Tapi ada yang belum beritikad baik mengembalikan. ‘’Memang sudah ada yang aktif membayar.

Bersambung ke hal 15

Ironi Daerah Lumbung Pangan Nasional TO K O H Pola Hidup dan Akses Infrastruktur WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, kerawanan pangan yang terjadi di enam kecamatan di NTB bukan dipengaruhi oleh kurangnya pangan (makanan). Kerawanan pangan yang terjadi di lima kecamatan di Lombok Utara dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa itu dipengaruhi oleh pola hidup, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

ngan. Sementara satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa yaitu Kecamatan Batulanteh.

Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB yang menyebutkan enam kecamatan rawan pangan, mengejutkan kalangan DPRD NTB. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/arn)

ENAM kecamatan di NTB masuk kategori rawan pangan. Ke enam kecamatan itu, tersebar di dua kabupaten. Lima kecamatan ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), masing-masing Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga, Bayan dan Kecamatan Kaya-

RUSAK PARAH - Akses jalan di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang rusak parah, diduga menjadi pemicu daerah tersebut terbelakang. Termasuk menjadi salah satu dari enam kecamatan di NTB yang rawan pangan.

NTB Raih ’’MDG’s Award’’ Lima Tahun Berturut-turut Mataram (Suara NTB) Dalam penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016, Pemprov NTB berhasil meraih penghargaan di bidang Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goa’ls (MDG’s). Pemprov NTB menyabet juara I MDGs Award lima tahun berturut-turut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan, penghargaan diterima langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bertempat di Istana Negara Jakarta. Acara tersebut dihadiri Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla. Selain itu itu dihadiri juga menteri kabinet kerja/kepala lembaga negara non departemen, para eselon 1 kementerian, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Karena Anti Impor MAHALNYA harga daging sapi di NTB dibandingkan dengan daerah lainya, sementara NTB adalah pemasok daging ditanggapi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Hj. Budi Septiani. Budi menyebut harga daging lokal tinggi di NTB karena kebijakan pemerintah daerah menolak masuknya daging impor.

Sejak tahun 2011, NTB sudah mandiri daging. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah daerah tetap ngotot tidak memperkenankan daging impor masuk.

Bersambung ke hal 15

PENGHARGAAN - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menerima penghargaan di bidang Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goal's (MDG’s). di Istana Negara Jakarta.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/humassetdantb)

Server ITS Hilang

Inspektorat Minta Dishubkominfo NTB Lapor Polisi Mataram (Suara NTB) Server proyek Intelligent Transportation System (ITS) yang terpasang di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB sampai saat ini dinyatakan hilang, sejak sistem pemantauan transportasi canggih itu diduga mangkrak 2012 lalu. Inspektorat NTB meminta instansi tersebut melapor ke polisi.

Permintaan itu tertuang dalam rekomendasi Inspektorat setelah mengklarifikasi pejabat Dishubkominfo. Klarifikasi dilakukan Maret 2016 lalu, menindaklanjuti rangka-

ian pemberitaan terkait hilangnya server bernilai ratusan juta itu.

“Kami sudah minta Dishubkominfo lapor Polisi. Supaya jelas di mana server itu,” tegas Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr.M.Agus Patria SH.,MH menjawab Suara NTB, Rabu (11/5).

Server yang dirangkai dengan tiga tower pemantau transportasi di NTB itu sudah tercatat sebagai aset daerah. Ketika aset itu hilang, maka harus jelas pertanggungjawabannya.

Sebab menurut Agus Patria, Bersambung ke hal 15

M.Agus Patria

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 La Nina, Petani Tembakau 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Virginia Lombok Diminta 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Waspada 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) inilah bagi petani tem123456789012345678901234567890121 Badan Meteorologi Kli- bakau harus waspada. Ka123456789012345678901234567890121 matologi dan Geofisika pan paling tepat untuk 123456789012345678901234567890121 (BMKG) Selaparang Stasi- menanam,” kata Kepala 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 un Klimatologi Kediri meng- Stasiun Klimatologi Kediri 123456789012345678901234567890121 ingatkan para petani tem- Lombok Barat, Wakodim 123456789012345678901234567890121 bakau virginia di daerah ini dikonfirmasi di Mataram, 123456789012345678901234567890121 untuk mewaspadai terjad- Rabu (11/5) siang kemarin.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 inya la nina atau kemarau Wakodim mengatakan, 123456789012345678901234567890121 basah. Akibat la nina ini, pihaknya rutin memberi123456789012345678901234567890121 musim tanam tembakau kan informasi kepada pet123456789012345678901234567890121 Virginia diprediksi mundur ani tembakau melalui pe123456789012345678901234567890121 dari tahun lalu. rusahaan mitranya. Denga123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ‘’Kalau nanam tem- n informasi tersebut, petani 123456789012345678901234567890121 bakau itu butuh kejelasan tembakau Virginia bisa 123456789012345678901234567890121 kapan musim kemarau, mengatur kapan waktu 123456789012345678901234567890121 kapan musim hujan. Justru tanam yang baik.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 karena ketidakjelasan Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

Halaman 2

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

PARLEMENTARIA

DPRD Kota Mataram Tetapkan Enam Perda Inisiatif

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Rabu (11/5) sore kemarin menetapkan enam raperda menjadi Perda Kota Mataram. Keenamnya merupakan perda inisiatif DPRD Kota Mataram. Masing-masing Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta Kawasan Industri dan Pergudangan, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, Muhtar, SH. Sementara itu dari eksekutif hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Paripurna yang dihadiri oleh 31 anggota Dewan ini, diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja gabungan pansus DPRD Kota Mataram yang disampaikan oleh Misban Ratmaji, SE. Katanya, pansus bersama Eksekutif telah berhasil menyepakati draf final dari Paket Raperda tersebut yang merupakan rumusan bersama yang bersifat penyempurnaan dari draf sebelumnya. Baik berupa penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta kearifan lokal yang tumbuh, hidup dan berkembang di Kota Mataram.

Adapun hasil pembahasan terhadap Paket Raperda tersebut tercermin dalam bentuk pokok-pokok pikiran, baik dari Panitia Khusus maupun dari eksekutif yang telah disepakati dan yang merupakan intisari dari substansi enam Raperda tersebut.

A. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diatur dalam Perda ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap bentuk penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, yang tujuannya untuk: a. mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); b. mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta melakukan pencegah an korupsi, kolusi dan nepotisme; dan c. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik di daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kul tur/budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Mataram.

B. Raperda Tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri Dan Pergudangan Bahwa tujuan pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dan pergudangan adalah untuk memberikan jaminan akan pemenuhan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Kota Mataram yang berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

C. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 1. Dengan dibentuknya Perda ini, diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Mataram dengan tujuan untuk: a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan;

b. mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kompe tensi kerja agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja; c. menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri secara terpadu; d. mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dalam dunia usaha di Daerah; e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujud kan kesejahteraan tenaga kerja, serta jaminan sosial tenaga ker dan keluarganya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja; f. melaksanakan pembinaan secara terprogram dan berkesinam bungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi; dan g. memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

D. Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pengaturan untuk memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Perda ini, bertujuan untuk: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sos ial dunia usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan penyan dang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan e. meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang dis abilitas.

(Suara NTB/fit)

Juru bicara gabungan pansus DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji menyampaikan laporan hasil kerja pansus.

E. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan 1. Tujuan dibentuknya Perda ini adalah untuk mewujudkan: a. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nya man, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angku tan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, mema jukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi mar tabat bangsa; b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; serta c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

F. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Musyawasah Pembangunan Bermitra Masyarakat 1. Perda Perubahan MPBM ini akan menjadi pelengkap di dalam melaksanakan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan pola partisipasi masyarakat, mengingat pokok-pokok pikiran DPRD adalah bentuk dukungan dan peran serta dari Dewan sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya di dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam pemandangan akhir kepala daerah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap anggota DPRD Kota Mataram yang telah berhasil menyelesaikan pembahasan enam raperda yang menjadi inisiatif DPRD Kota Mataram. Mohan juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang telah berinisiatif dan melakukan pembahasan secara mendalam sehingga menghasilkan materi perda yang maksimal dan aplikatif. ‘’Dengan telah ditetapkannya enam raperda itu, kita telah mempunyai instrumen yang jelas dalam mengaktualisasikan program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada publik,’’ terangnya. (fit/*)

(Suara NTB/fit)

Pimpinan dewan dan Wakil Walikota Mataram menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(Suara NTB/ist)

PEMANDANGAN AKHIR - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pemandangan akhir kepala daerah atas ditetapkannya enam Perda inisiatif DPRD Kota Mataram, Rabu sore kemarin.

(Suara NTB/dok)

LAHAN - Lahan di selatan Kantor DPRD NTB. Lahan ini hendak dipinjam Pemkot mataram untuk merelokasi PKL yang saat ini masih berjualan di Jalan Mahoni.

Sediakan Radio ”Spot” DALAM rangka menyambut dan memeriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional ke-XXVI yang akan berlangsung di Kota Mataram, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela memasang radio spot di semua lingkungan.

Radio spot tersebut dijadikan media sosialisasi kepada masyarakat agar ikut mempersiapkan diri mendukung Kota Mataram sebagai tuan rumah MTQ tahun ini. Demikian disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH kepada Suara NTB, Rabu (11/5).

Sosialisasi kepada warga juga telah dimulai sejak pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat kelurahan beberapa bulan lalu. “Radio spot untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan ada pelaksanaan MTQ nasional di Kota Mataram,” jelasnya.

Program ini semacam siaran yang akan dilakukan dari setiap masjid yang ada di Kekalik Jaya. Kelurahan disampaikan Fathurrahman telah membagikan sejenis cakram padat (CD/compact disc) yang berisi berbagai pengumuman maupun imbauan yang berkaitan dengan penyelenggaraan MTQ nasional. Cakram padat ini dibagikan kepada para pengurus masjid dan diminta untuk menyiarkan secara rutin dua kali dalam sehari. “Isinya itu sosialisasi tentang pelaksanaan MTQ nasional dan diputar setiap pagi dan sore hari,” ujarnya.

Mantan Lurah Jempong Baru ini mengatakan pihaknya juga meminta kepada seluruh warganya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai salah satu langkah mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ nanti. Di samping itu juga warga diminta untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Ia pun berharap warga bisa memanfaatkan peluang pelaksanaan MTQ ini dengan membuka kesempatan memperkenalkan usaha kuliner tahu maupun tempe kepada para peserta MTQ yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengenai rencana pemberian dana Rp 20 juta untuk tiap kelurahan oleh Walikota Mataram, pihaknya sangat menyambut baik. Dana tersebut akan dihajatkan untuk pengelolaan kebersihan lingkungan dalam rangka menyambut MTQ nasional ini.

“Sangat positif sekali untuk kebersihan. Dengan adanya dana seperti ini saya harapkan dapat lebih memobilisasi masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan membantu petugas kebersihan yang ada di kelurahan,” pungkasnya. (ynt)

Pemprov Tolak Izin Penggunaan Lahan untuk Relokasi PKL Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak diizinkan menggunakan lahan yang ada di selatan Kantor DPRD NTB untuk menampung sementara para pedagang kreatif lapangan (PKL) yang ada di Jalan Mahoni dan sekitar Jalan Udayana dekat Islamic Center.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya mendapat informasi dari penyelenggara (organizer) MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) ke-XXVI yang rencananya akan memanfaatkan lahan tersebut. Padahal sebelumnya Pemkot Mataram telah bersurat ke Pemprov NTB agar diizinkan meminjam sementara lahan tersebut di beberapa bagian untuk menampung para PKL. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyesalkan, komunikasi secara lisan Wakil Walikota dengan Gubernur untuk relokasi PKL ini sudah dilakukan. Gubernur mengiyakan agar lahan digunakan sementara untuk menata pedagang. “Padahal Pak Wakil sudah minta izin langsung ke Pak Gubernur. Begitu ditindaklanjuti dengan surat.

Apa jawaban provinsi, ternyata menolak,” sesal Walikota.

Pemkot Mataram sebenarnya bukan tidak memiliki uang untuk membangun lapak.

Tapi melihat pelaksanaan MTQ (musabaqah tilawatil

qur’an) tingkat nasional beberapa bulan lagi, dikhawatirkan tidak bisa dilaksanakan. “Bukannya kita tidak ada uang.

Kalau uang Rp 1 miliar kita ada. Tapi prosesnya ini yang lama. Nanti keburu selesai MTQ,” katanya.

Penggunaan lahan itu kata Walikota, hanya sementara.

Setelah MTQ selesai, 60 pedagang ini akan dibuatkan lapak di atas saluran menggunakan box alpet. Oleh karena itu, karena izin tak kunjung dikeluarkan, maka Pemkot Mataram menggunakan lahan sekitar 20 meter di sebelah utara islamic center jadi tempat relokasi.

Asisten III Setda Pemprov NTB, Drs. HL. Syafi’i membantah, jika pihaknya menolak izin penggunaan lahan oleh Pemkot Mataram. Komunikasi langsung Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dengan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan isyarat untuk menggunakan lahan tersebut. “Itu penolakan yang dulu,” kilahnya.

Pemprov NTB lanjutnya, saat ini mempersilakan Pemkot Mataram melakukan penataan.

Ada dua lahan bisa digunakan yaitu di sebelah barat atau timur. “Yang mana - mana bisa dipakai,” katanya. (yan/cem)

Belum Ditetapkan DARI tujuh raperda hak inisiatif Dewan yang diajukan, satu raperda terpaksa ditunda penetapannya. Raperda tersebut adalah raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016-2025. Ketua Pansus raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 20162025, Misban Ratmaji, SE., yang dikonfirmasi Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (11/5) sore, membenarkan hal tersebut.

Khusus terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025, katanya, untuk saat ini belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram sebagaimana enam Raperda lainnya. Mengingat substansi yang diatur dalam batang tubuhnya masih memerlukan waktu untuk melakukan pengkajian secara mendalam, baik oleh Panitia Khusus maupun oleh eksekutif, yang mana Raperda tersebut perlu disesuaikan dengan RTRW, RPJPD dan RPJMD, yang selanjutnya terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 akan difinalkan saat pembahasan paket Raperda berikutnya. ‘’Ditundanya ini karena akan ada penyesuaian perda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan perda-perda yang lain seperti regulasi tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),’’ terang Misban. Ini jelas membutuhkan pengkajian khusus agar perda-perda yang dihasilkan, khususnya Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misban menegaskan bahwa ditundanya raperda terkait rencana induk pariwisata ini, tidak ada hubungannya dengan ketidakhadiran stake holder yang diundang saat pembahasan berlangsung beberapa waktu lalu. ‘’Jadi semata-mata belum sinkron dan kita membutuhkan kajian yang lebih dalam,’’ imbuhnya.

Agar, ketiga regulasi itu, baik raperda riparda, RTRW maupun RDTR betul-betul sinkron satu sama lain.

Sebenarnya dari internal pansus sendiri sudah final.

Tinggal pembahasan dengan eksekutif. ‘’Jadi ini ditunda, bukan dibatalkan,’’ tegasnya. Misban membantah studi komparasi yang telah dilakukan Pansus riparda ke luar daerah. ‘’Tidak ada istilah mubazir. Karena, ilmu-ilmu yang kita dapat sudah kita tuangkan dalam naskah raperda,’’ katanya. (fit) (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ynt)

Kelurahan akan Diberikan Rp 20 Juta untuk Kebersihan Mataram (Suara NTB) Dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2016, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berencana akan menganggarkan Rp 20 juta untuk setiap kelurahan. Fokus penggunaan anggaran ini untuk pengelolaan kebersihan lingkungan. Dana ini juga sebagai salah satu persiapan Kota Mataram menjadi tuan rumah

MTQ nasional sehingga kota ini tetap bersih sehingga target tiga sukses yaitu sukses pelaksanaan, pencitraan, dan perekonomian kegiatan nasional di kota ini dapat tercapai.

Hal ini disampaikan Walikota saat sosialisasi MTQ nasional di aula Kantor Walikota Mataram, Rabu (11/5). Ia juga meminta kepada camat dan lurah

untuk memperhatikan persoalan kebersihan di wilayah masing-masing dan mempersiapkan diri untuk menyambut MTQ nasional pada akhir Juli mendatang. Walikota mengatakan dana yang akan disiapkan mencapai Rp 1 miliar untuk 50 kelurahan di enam kecamatan.

“Ini kan mau anggaran perubahan dan saya sudah sam-

paikan fokus kita untuk menghadapi event-event nasional.

Kita ingin rapi, kita ingin tata, dan kita ingin bersih. Maka agar seluruh Kota Mataram ini bisa dipastikan kebersihannya perlu kita dukung. Lurah kita dukung untuk anggaran Rp 20 juta. Itu bisa untuk operasional, gotong royong bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Walikota mengatakan pihaknya tidak ingin hanya di area sekitar astaka atau arena utama MTQ saja yang bersih dan tertata rapi, tapi seluruh wilayah Kota Mataram juga harus bersih, rapi serta tertata.

“Seluruh kota harus merasa ikut terlibat dalam persiapan MTQ ini. Sehingga tidak ada sudut kota di Mataram ini yang tidak

ikut merasakan atmosfer MTQ,” cetusnya.

Memang disampaikan Walikota tidak ada anggaran khusus yang disiapkan pihaknya untuk persiapan pelaksanaan MTQ nasional ini karena panitia pelaksana adalah Pemprov NTB. Tapi sebagai tuan rumah pihaknya menganggarkan di beberapa SKPD untuk penataan in-

frastruktur seperti jalan, tamantaman, penerangan jalan umum (PJU), PKL, dan lainnya. “Itu yang kita anggarkan, bukan khusus untuk penyelenggaraan MTQ. Tapi menganggarkan halhal penting yang akan kita lakukan dalam rangka Kota Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ lewat SKPDSKPD terkait,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jangan Tergiur Untung PIHAK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB terus mengingatkan kepada masyarakat agar tak terjebak pada kegiatan investasi dengan penawaran keuntungan di luar logika. Hal ini menjadi perhatian khusus dari otoritas karena indikasi maraknya aktivitas investasi yang dikhawatirkan bodong ini.

Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillah, HS, Rabu (11/5), masyarakat harus lebih waspada bagi pihak-pihak yang menjanjikan memberikan keuntungan dalam jumlah besar dengan rentang waktu yang relatif singkat.

“Ada yang menawarkan keuntungan sampai 30 persen, wajar ndak itu. Tidak mungkin dan ini harus disadari masyarakat. Dari mana dia mendapatkan keuntungan tersebut, bagaimana dana-dana masyarakat dikelola, kan tidak transparan itu, dan siapa pihak yang mengelola dana masyarakat juga tidak jelas, harus hati-hati,” kata Hj. Aprillah.

OJK tak henti-hentinya memberikan pemahanan kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada berbagai lapisan.

Otoritas bahkan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan melalui pondok pesantren hingga sekolah-sekolah.

Hj. Aprillah juga menyinggung keberadaan lembaga-lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat (tabungan) dan mengelola dana masyarakat. Bahkan di antaranya termasuk yang mengatasnamakan koperasi.

“Kalau mereka memang koperasi, pengawasannya oleh Dinas Koperasi. Kalau yang tidak ada badan hukumnya, tetapi menghimpun dan mengelola dana masyarakat, mestinya sesuai Undang-undang lama harus dilaporkan ke Bank Indonesia, sekarang ke OJK untuk dilakukan pengawasan,” katanya.

Masyarakat diminta tak serampangan, dan harus meminta kejelasan status pihak yang menghimpun dana masyarakat tersebut. Jika dia dari koperasi, harus dijelaskan apakah ia termasuk sebagai anggota, sehingga jelas hak dan kewajiban yang dituntut.

“Berinvestasilah pada lembaga-lembaga yang diawasi, baik yang diawasi oleh Dinas Koperasi kalau dia berbadan hukum koperasi, atau yang diawasi OJK jika dia termasuk industri keuangan. Sekali lagi masyarakat jangan tergiur keuntungan besar dari pihak-pihak tertentu. Karena sangat beresiko,” sarannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

IKAN TUNA - Ikan Tuna dan Cakalang cukup banyak ditangkap dan mendarat di Pelabuhan Perikanan Pantai di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Tapi anakan Tuna ini sebenarnya jangan ditangkap, untuk mempertahankan populasi ikan ini. Namun nelayan enggan melepas kembali saat ikan ini telah masuk alat tangkap. Tampak salah satu aktivitas sebelum ekspor di salah satu pengusaha perikanan di Labuhan Lombok, baru-baru ini.

KEK Mandalika akan Serap 26.000 Naker Praya (Suara NTB) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) direncanakan akan menyerap 26.000 tenaga kerja (naker).

Hal itu dinilai bakal memberi dampak besar bagi pembangunan di daerah ini, setidaknya angka pengangguran bisa ditekan.

“Untuk itulah, pemerintah daerah terus mendorong supaya pengembangan kawasan Mandalika bisa segera terwujud,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L.

Supardan, M.M., saat menerima kunjungan Pemkab Cilacap, Rabu (11/5).

Ia mengatakan, jika pengembangan kawasan Mandalika berjalan sesuai rencana, ada sekitar 26 ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang bakal terserap. Dan, itu tentunya peluang bagi masyarakat di daerah ini. Untuk bisa mengi-

(Suara NTB/bul)

NTB Gencarkan Diklat bagi UMKM Mataram (Suara NTB) Belasan kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) untuk UMKM, gerakan koperasi dan wirausaha baru, digencarkan di NTB. Kemenkop dan UMKM mengarahkan diklat tersebut untuk lebih mendorong munculnya wirausaha baru serta penguatan UMKM dan koperasi.

Kegiatan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei ini diantaranya, pelatihan usaha mikro bagi pengelola Tempat Praktik Kegiatan Usaha (TPKU), pelatihan usaha mikro bagi instruktur TPKU, pelatihan manajemen SDM KUMKM berbasis kompetensi bidang kasir dan juru buku.

Selain itu, ada juga pelatihan kapasitas fasilitator SDM KUMKM bidang ekspor, pelatihan kapasitas fasilitator SDM KUMKM bidang KSP, pelatihan perkoperasian berbasis syariah, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur di bidang perkoperasian.

Ditambah lagi kegiatan pelatihan untuk pengembangan SDM KUKM melalui pelatihan dan uji kompetensi bidang KSP. Pelatihan kewirausahaan melalui GKN bagi petani, pelatihan peningkatan kapasitas SDM fasilitator dan pendamping KUMKM, pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi petugas penyuluh koperasi, bintek pengembangan UMKM/revitalisasi KUD. “Kementerian Koperasi benar-benar memberikan perhatian yang lebih ke NTB, untuk peningkatan kualitas dan pengelolaan koperasi maupun UMKM. Ada 800 peserta pelatihan yang dilibatkan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM usai membuka salah satu kegiatan pelatihan di Mataram, Rabu (11/5).

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara terpadu, di antaranya FGD inisiasi pembentukan badan layanan umum dana bergulir daerah, bimbingan advokasi perpajakan bagi KUMKM di daerah, bimteksos peningkatan pemahaman lembaga pembiayaan non bank (modal ventura, sewa guna usaha, piutang, gadai dan fidusia) bagi KUMKM dan beberapa jenis pelatihan lainnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut, menurut kepala dinas, akan mendukung peningkatan kualitas gerakan koperasi, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pencetakan wirausaha baru yang menurutnya dapat meningkatkan kapasitas dalam menghadapi persaingan dan tantangan era global.

Kepala dinas mengatakan, pihaknya jemput bola kepada program-program yang direncanakan oleh Kementerian Koperasi. Dengan banyaknya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di NTB, diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tentu kaitannya, semakin berkualitas gerakan koperasi, UMKM dan wirausaha baru, maka akan membuka ruang berkembangnya kegiatan usaha yang secara otomatis akan menyerap tenaga kerja lebih besar.

“Tentu kita menyambut baik kepercayaan dari Kementerian Koperasi. Kita upayakan akan lebih banyak lagi kegiatan yang dapat mendukung kualitas SDM kita di NTB,” demikian H. Supran. (bul)

H. Supran

yang melanggar ketentuan,” demikian penegasannya.

Selain empat koperasi yang sudah dibubarkan paksa, pengawasan akan dilakukan lebih intensif. H. Supran juga menegaskan terdapat sebanyak 300 koperasi yang sudah dibekukan.

Pembekuan ini lantaran koperasi-koperasi tersebut tidak menunaikan kewajiban tahunannya menggelar Rapat Akhir Tahun (RAT) sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan pengurus terhadap kegiatan usaha koperasi.

Pembekuan berlaku selama koperasi-koperasi tersebut belum ada iktikad untuk melakukan perbaikan. “Pembekuan ini bisa kita cabut, apabila pengurusnya sudah menyatakan melaksanakan RAT. Sebab kita khawatirkan pengurusnya memanfaatkan dana dan aset koperasi untuk kepentingan di luar kegiatan usaha koperasi. Nah itu bisa kita lihat pertanggungjawabannya melalui RAT. Kalau tidak RAT berarti meragukan,” katanya.

Setelah pembekuan, biasanya tahapanya ke pembubaran koperasi. Namun tidak mudah pembubaran ini dilakukan, terkecuali pengelola dan anggota koperasinya secara sadar menyatakan membubarkan diri, serta memenuhi seluruh tunggakan kewajibannya.

“Kita tidak bisa gegabah membubarkannya. Kalau dia masih ada sangkutan hutang koperasinya, siapa yang mau tanggulangi nanti kalau dibubarkan,” kata Supran.

Selain itu, ada 300 koperasi lagi yang saat ini dalam tahap evaluasi, apakah koperasi-koperasi tersebut akan dibekukan, ada diberikan kebijakan. H. Supran mengatakan masih menunggu perkembangan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Hj. Aprillah

wisataan sudah mulai berdiri,” tambahnya.

Hanya saja, tambah mantan Asisten III Sekda Loteng ini, masyarakat tentunya tidak hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah semata. Karena kemampuan pemerintah daerah juga terbatas. Dengan kata lain, masyarakat juga harusnya bisa berbuat. Paling tidak mempersiapkan diri. Dengan bekal ilmu dan keterampilan dibutuhkan. Untuk bisa diserap di kawasan Mandalika nantinya. (kir)

Bank NTB Cabang Gerung Genjot Penambahan Nasabah

Diduga Banyak Koperasi di NTB Melayani Non Anggota Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menindak tegas koperasi yang melayani masyarakat di luar anggotanya sendiri. Praktik seperti itu diduga marak terjadi, terlebih lembaga keuangan simpan pinjam yang berkedok koperasi.

Melayani non anggota koperasi dinilai bertentangan dengan amanat UU Perkoperasian. Dinas Koperasi dan UMKM NTB bahkan telah membubarkan empat koperasi dengan praktik di atas belum lama ini. Koperasi-koperasi tersebut di antaranya Koperasi Usaha Sejahtera bekerjasama dengan Bank Bukopin, namun beroperasi tanpa izin di NTB , Koperasi Maduma yang juga tak memiliki badan hukum, Koperasi Nusantara yang bekerjasama dengan PT. Pos namun tidak memilki izin.

Lainnya koperasi Rizki Abadi yang izin badan hukumnya di Jawa Barat namum membuka pelayanan di NTB. “Kita tidak main-main, koperasi yang menyalahi aturan harus ditindak tegas,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM didampingi Kepala Bidang FPSP, H. M. Imron, Rabu (11/5).

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB melakukan evaluasi pengawasan terhadap koperasi bersama Satpol PP dan pihak terkait. Kerjasama akan diintensifkan dengan aparat, guna memantau pergerakan koperasi-koperasi yang menyediakan layanan kepada non anggota.

“Dalam rangka penegakan, kita perkuat sinergi dengan Pol PP di kabupaten/kota.

Kita memperkuat pemahaman bersama dalam melakukan pengasan dan penertiban koperasi-koperasi

si ruang yang ada tersebut.

Namun demikian, untuk bisa terserap di kawasan Mandalika nantinya, masyarakat di daerah ini tentu tidak bisa dengan modal seadanya, tetapi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan di kawasan tersebut. Sehingga tidak harus menjadi penonton

di daerah sendiri.

Pemerintah daerah sendiri, lanjut Supardan, juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja handal.

Misalnya dengan mengirim putra dan putri asal Loteng untuk menimba ilmu kepariwisataan.

Pemerintah daerah juga mendorong supaya ada sekolah tinggi khusus pariwisata di daerah ini. “Dan, ternyata upaya pemerintah daerah tidak sia-sia. Dimana tahun ini Politeknis kepari-

Giri Menang (Suara NTB) Bank NTB Cabang Gerung, Lombok Barat (Lobar) menargetkan kenaikan jumlah nasabah mencapai 40-60 persen, baik itu nasabah produktif dan konsumtif. Saat ini jumlah nasaban produktif yang berasal dari pengusaha kecil dan UMKM mencapai 760 orang, sedangkan jumlah nasabah konsumtif yang berasal dari pegawai negeri sipil di Lobar mencapai 4.507 orang.

Kedepan, nasabah produktif ini akan digenjot melalui program-program yang telah disiapkan Bank NTB cabang Gerung. Demikian diungkapkan Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung, Masusung, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin. “Jumlah nasabah produktif kami mencapai 760 orang sedangkan konsumtif mencapai 4.507 orang. Tahun ini, kami targetkan kenaikan nasabah produktif 40 persen, sedangkan konsumtif 60 persen,” kata Masusung didampingi stafnya.

Disebutkan, total nasabah Bank NTB di Lobar mencapai 5.267 dengan total kredit mencapai Rp 573 miliar atau setengah triliun lebih. Nasabah Bank NTB ini tersebar di seluruh kecamatan di Lobar.

Target kedepan jelasnya, na-

RABU, 11 Mei 2016

sabah baik produktif dan konsumtif naik 40-60 persen.

Khusus nasabah produktif yang berasal dari para pengusaha kecil dan UMKM, pihaknya berkomitmen agar naik 40 persen. Terkait nasabah produktif ini, telah ada penekanan dari Gubernur dan OJK agar Bank NTB memberdayakan UMKM. Menyikapi itu, pihaknya sendiri terus menggenjot nasabah produktif dengan turun langsung ke lapangan. Pihaknya turun door to door mencari pengusaha UMKM mensosialisasikan program Bank NTB bagi pengusaha kecil tersebut. Ia bersama staf jarang ada di kantor, karena lebih sering turun ke lapangan jemput bola.

Program-program yang ditawarkan Bank NTB sendiri, salah satunya memberikan kemudahan bagi calon nasabah mengakses kredit dengan menurunkan suku bunga 1 digit. Hal ini untuk menggaet minat nasabah agar menjadi nasabah kredit Bank NTB. Target sasarannya lebih banyak usaha kecil seperti perdagangan, pertanian, industri termasuk kerajinan, peternakan. Sedangkan jenisnya beragam, di antaranya konstruksi, jasa, dan perbengkelan. Nasabah diberikan kredit UMKM dengan jumlah

bervariatif mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Terkait pengusaha UMKM yang akan dibantu program kredit ini jelasnya, pihaknya bekerjasama dengan Pemda dalam hal ini SKPD terkait.

Pihaknya meminta data dari SKPD, paling tidak SKPD ini memiliki kelompok binaan untuk bisa dikembangkan. Misalnya pada Dinas Koperasi, ada kelompok binaannya akan di-support oleh Bank NTB agar lebih berkembang.

Begitu juga di SKPD lain seperti Dinas Pertanian, Disperindag dan Dinas Kelautan.

“Artinya keberadaan bank NTB sebagai bank daerah juga turut menyokong program daerah,”jelasnya. Pemberian bantuan kredit ke UMKM ini jelasnya tetap mengacu sesuai dengan syarat teknis perbankan.

Selain Kredit UMKM, pihaknya juga mengharapkan agar penyaluran KUR bisa melalui Bank NTB. Saat ini jelasnya, penyaluran KUR belum melalui Bank NTB. Bank NTB juga memiliki program KMWU (kredit mitra wirasa usaha), program Pundi yakni kredit bantuan kerjasama dengan yayasan Damandiri dan program kredit KMK (kredit modal kerja umum) berupa modal usaha. (her)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dituding Rawan Pangan Dapat Lampu Hijau KAPOLRES Persiapan Kabupaten Lombok Utara (KLU), AKBP Rifai, SH, mengakui keinginan masyarakat untuk melihat adanya Posko Polisi di kawasan wisata Senaru, bakal terwujud.

Diharapkan, dengan posko ini akan menambah rasa aman bagi masyarakat dan pengguna jasa wisata, sehingga kasus perampokan di kawasan itu tidak terulang kembali.

“Polres induk sudah perintahkan ke kita untuk mengakomodir posko itu. Kita sudah pikirkan pelaksanaannya,” kata Rifai, di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

(Suara NTB/ari) Sebelum menetapkan pendiRifai rian posko, pihaknya akan melakukan identifikasi lebih dulu. Identifikasi mengarah pada pemetaan potensi masalah keamanan di kawasan setempat dan sekitarnya serta mempertajam penyelidikan atas kasus-kasus yang telah terjadi di Kecamatan Bayan.

Sebelumnya, Polres persiapan KLU telah menetapkan wilayah Bayan rawan terhadap kasus pencurian, perampokan, termasuk kasus-kasus konvensional. Hal yang sama juga berlaku untuk Kecamatan Kayangan.

Kapolres melanjutkan, sejatinya patroli oleh personel Polres Persiapan KLU rutin dilakukan tiap malam, termasuk pada malam kejadian perampokan di Senaru. Tiap malam, 10 orang personel dikerahkan dengan dibagi dua unit, 1 unit mengarah ke Barat (Pemenang) dan unit lainnya ke arah timur (sampai Bayan).

“Hanya saja, pada malam kejadian kawan-kawan belum sampai Bayan. Sehingga saya minta ke anggota, datangi kantor-kantor, hotel-hotel, dan rumah warga, tempatkan nomor HP di sana supaya mudah dihubungi saat terjadi apa-apa. Karena kita di sini belum memiliki Call Center yang bisa dihubungi sama masyarakat,” jelasnya.

Selain upaya kepolisian, Rifai juga meminta kepada stakeholder yang ada agar bergerak secara bersama-sama melaksanakan pengamanan. Misalnya, dari unsur masyarakat untuk mengaktifkan kembali Siskamling. Hal itu dapat dilakukan tentunya melalui instruksi langsung dari bupati selaku pemangku kebijakan. (ari)

Wabup: Tidak Gampang Ubah Karakter TKI Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, menegasakan, Lotim merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim mencatat ratusan ribu warga Lotim menjadi pekerja di negara orang. Hal ini berdampak pada tingginya remitansi yang diterima di Lotim. Di mana, dalam setahun mencapai Rp 1,6 triliun.

Besarnya remitansi yang dikirim para TKI ke keluarganya di dalam negeri ini disinyalir tidak memberikan dampak besar bagi perubahan perekonomian. Bahkan, angka kemiskinan masih tinggi, karena TKI dan keluarga dinilai sangat konsumtif. “Tidak gampang merubah karakter TKI,” terang wabup saat menerima kunjungan dari perwakilan Bank Dunia di Pendopo Wakil Bupati Lotim, Rabu (11/5).

Melalui Western Union, ujarnya, dalam sebulan rata-rata menerima layanan pengiriman uang dari luar negeri sebesar Rp 52 miliar. Belum lagi dari Bank BRI dalam setahun menerima Rp 406 miliar. Ditambah lagi dari Bank BNI, sehingga menembus angka Rp 1,6 triliun.

Besarnya uang kiriman TKI ini, ujarnya, menjadi pertanyaan besar, karena di Lotim masih banyak rumah kumuh. “Tidak ada yang tampak, TKI kita juga belum ada perubahan,” urainya. Besar harapannya, ada perubahan paradigma dari para TKI dengan merubah perilaku dan pola pikir para TKI agar uang yang diterima tidak dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi saja. “Maunya kita, begitu uang sampai, keuarga TKI tidak menggunakan uang secara foya-foya,” imbuhnya.

Karenanya, kehadiran Bank Dunia yang akan membantu TKI disambut positif.

Sementara Tim Leader Project Greenbank Bank Dunia, Isaku Endo, menjelaskan, Indonesia merupakan negara pengirim TKI dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi itu membuat jumlah remitansi dalam jumlah yang cukup besar. Secara nasional angkanya mencapai 8,64 miliar dolar. Angka ini mengalami peningkatan secara signifikant tiap tahun. Sebagai besar remitansi dikirimkan lewat bank komersil. Akan tetapi, jalur pengiriman uang dari luar negeri ini tidak teregulasi dengan baik dan terindikasi banyak disalahgunakan. ‘’Disinyalir, ada kesenjangan besar antara kebutuhan layanan remitansi oleh TKI dan keluarganya. Tingginya biaya pengiriman merupakan salah satu faktor signifikan yang menyebabkan kesenjangan,’’ ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERIMA - Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat menerima perwakilan Bank Dunia, di Pendopo Wakil Bupati Lotim, Rabu (11/5).

Data TKI Tidak Beres Selong (Suara NTB) Banyaknya TKI/TKW asal Lombok Timur (Lotim) yang dikirim ke sejumlah negara penempatan datanya masih belum jelas. Hal ini terlihat dari catatan jumlah TKI antara kabupaten, BP3TKI di tingkat provinsi dan BNP2TKI di tingkat pusat. ‘’Data masing-masing tidak nyambung dan terjadi selisih yang sangat besar,’’ ungkap Kepala Bidang Bina Penempatan Tenaga Kerja (BPPN) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, H. M. Supriyadi di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

Menurutnya, data terakhir jumlah TKI Lotim yang terdaftar melalui Disosnakertrans Lotim mencapai 14.848. Data BP3TKI, jumlah TKI asal Lotim ini mencapai 19.475 orang.

Lebih parah lagi, data dari BNP2TKI untuk Lotim tercatat sebanyak 25.510 orang. Melihat dari jumlah ini, ujarnya, terjadi selisih yang sangat besar. Hal ini diindikasikan terjadi karena permainan dalam proses pengiriman TKI. ‘’Mengacu pada Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja, tertuang dalam Pasal 36 menyebut, semua TKI yang ke luar negeri harus terdaftar di kabupaten/ kota,’’ terangnya.

Namun, ujarnya, faktanya tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Banyak TKI asal Lotim berangkat nyelonong tanpa lewat Lotim. Identitas para TKI ini dibuat di luar Kabupaten Lotim.

Marsela dari BNP2TKI yang dikonfirmasi saat mengunjungi Lotim bersama Bank Dunia, Rabu mengakui masih belum beresnya persoalan data antara kabupaten, provinsi dan pusat. Mengetahui hal itu, pihaknya membuat sistem untuk menata kembali persoalan data yang tidak sinkron tersebut.

Ada petugas khusus yang dibentuk BNP2TKI yang akan melakukan verifikasi terhadap semua data TKI. Data TKI ini diakui sangat beragam. Data TKI formal, katanya, bisa direkam. Akan tetapi data yang informal sangat susah.

Data yang informal, ada yang terikat dan ada yang tidak terikat. (rus)

KLU Anggap Indikator Tak Logis

Tanjung (Suara NTB) Klaim Pemprov NTB yang menyebut 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) rawan pangan dianggap tidak logis. Sebab indikator pangan (baca: konsumsi) lebih mengarah pada aspek fisik, seperti jalan raya aspal, keberadaan kendaraan (mobil) dan listrik. Sementara indikator lain menyangkut buta aksara, kesehatan dan pola asuh, diakui berkorelasi dalam penyediaan sumber daya pangan. Namun demikian, indikator-indikator itu tentu berseberangan dengan fakta bahwa beberapa wilayah di KLU seperti 3 Gili, memiliki “dolar” untuk sekadar membeli komoditas pangan yang dibutuhkan.

“Saya sendiri mempertanyakan saat rapat di provinsi, jika dikaitkan dengan indikator-indikator itu, benar rawan pangan.

Tetapi rawannya menurut indikator, bukan kondisi ketersediaan bahan pangan di masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Penyuluh Pertaninan, Perikanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) KLU, Drs. Sukandar, Rabu (11/5).

Logika indikator tersebut, jelasnya, cukup mengena di daerah-daerah yang tidak memiliki beberapa komponen indikator, seperti lahan sawah, tidak beraspal dan tidak ada kendaraan (mobil). “Sampai kapanpun dengan indikator itu, Desa Gili Indah, Desa Malaka (Kecamatan Pemenang), Desa Medana, (Kecamatan Tanjung) akan tetap dianggap rawan pangan, karena disana memang tidak ada jalan aspal, walaupun mereka punya dolar,” sambungnya.

Faktor pendidikan yang masih rendah dan kualitas kesehatan yang diukur salah satunya dengan stunting anak, ikut dijadikan indikator.

Mengacu hal tersebut, Sukandar mengakui bahwa menurut perhitungan Susenas, dua indikator itu menyeret KLU termasuk rawan pangan.

Selanjutnya rawan pangan dihubungkan dengan kemam-

puan penyediaan stok pangan oleh pemerintah, Kabid pun tak membantah. Mengingat Pemda KLU hingga kini belum menyiapkan Gudang Cadangan Pangan (GCP) untuk masyarakat. Pemerintah Pusat sejatinya telah menginstruksikan agar daerah membangun GCP yang setidaknya menyimpan 60 ton beras.

“Karena kita belum punya gudang, sehingga dinilai rawan.

Tetapi di masyarakat, kearifan lokal masih jalan. Stok pangan disimpan dalam lumbung kelompok masyarakat,” jelasnya.

Sukandar menyebut, saat ini di KLU, terdapat sedikitnya 113,936 ton cadangan pangan (gabah/beras) yang tersimpan di 15 lumbung milik 19 kelompok. Tahun ini jumlah lumbung akan dibangun 7 unit, dan sudah bisa dimanfaatkan akhir tahun 2016.

“Kami setuju pihak desa melalui ADD dan DD digunakan untuk membangun lumbung. Dengan sama-sama bergerak membangun lumbung, harapan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” demikian Sukandar.

Sementara Camat Kayangan, Raden Tresnahadi, yang dikonfirmasi menolak anggapan rawan pangan di kecamatannya. Hal ini didasari tidak ia temukan warganya yang

kelaparan. Bahkan indikator kesehatan gizi buruk yang ditemukan, menurutnya lebih disebabkan oleh pola asuh orang tua dan kebiasaan anak.

“Insya Allah di Kayangan tidak ada rawan pangan. Penduduk masih bisa makan 3 kali sehari. Kalaupun ada ditemukan gizi buruk, ini akibat kebiasaan anak yang lebih suka snack daripada makan nasi,” kata Tresnahadi.

Camat Kayangan pun meminta, agar indikator rawan pangan menggunakan pendekatan rasional, seperti kecukupan jumlah komoditas yang mampu dipenuhi atau dicadangkan oleh masyarakat. “Dengan pendekatan buta aksara, listrik dan lainnya itu, tidak masuk di logika saya,” tandasnya.

Di sektor kesehatan, KLU masih dikenal bermasalah pada angka kematian ibu, angka kematian bayi atau persentase gizi buruk, hingga stunting anak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dari Ketua Prodi D3 Gizi Poltekes Mataram, yang juga Peneliti Utama Opak Kelor Ikan di KLU, Susilo Wirawan, SKM. MPH., KLU masih mengalami masalah pada stunting anak. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, stunting anak di KLU mencatatkan persentase tinggi atau terpendek di NTB.

Mulai dari rentang usia 0-5 tahun, stunting Balita sebesar 43 persen dari rata-rata stunting di NTB sebesar 20,5 persen. Pada usia 5 - 12 tahun, persentase stunting sebesar 34,4 persen sementara rata-rata NTB sebesar 14,9 persen. Pada kelompok usia 13 - 15 tahun, rata -rata NTB sebesar 15,2 persen sementara stunting KLU sebesar 34,6 persen. Serta di rentang usia 16 - 18 tahun, rata - rata NTB tercatat 7,3 persen dan stunting KLU sebesar 12 persen.

Hanya pada kasus gizi buruk dan gizi kurang, kata dia, indikator Lombok Utara sedikit lebih baik dari Kabupaten Bima. Di mana, hasil Riskesdas menunjukkan pada usia 05 tahun, persentase gizi buruk dan gizi kurang KLU sebesar 32 persen, dengan rata-rata di NTB sebesar 25,7 persen.

Data ini sendiri, kata dia, merupakan data terakhir setelah dilakukan penelitian pada tahun 2013. Berikutnya, Kemenkes akan menggelar penelitian terhadap indikator serupa pada pertengahan tahun ini. Harapannya, KLU dapat merubah indikator pada penelitian lanjutan.

Pada aspek kelistrikan, rasio di tingkat rumah tangga di KLU masih berada di bawah 50 persen. Data yang dihimpun Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, pada Dinas PU, Perumahan dan ESDM KLU, medio Desember 2015 lalu, tercatat 4.636 Kepala Keluarga (KK) belum memiliki kilometer listrik secara mandiri. Sebagian besar KK memenuhi kebutuhan listrik dengan cara nyantel dari jaringan (kilometer) milik keluarga, kerabat atau tetangga.

“Sebanyak 4.636 KK yang be-

lum memiliki kilometer listrik ini potensial bertambah, karena masih banyak desa yang usulannya belum masuk. Sementara ini data yang masuk dari 16 desa, yang belum masuk ada 17 desa lagi,” ungkap Kepala Bidang ESDM pada Dinas PU, H. Saharudin beberapa waktu lalu.

Sekilas rincian masyarakat di 16 desa yang masih nyantel listrik itu, antara lain, 90 KK di Desa Genggelang, 264 KK di Desa Gondang, 161 KK di Desa Bentek (ketiganya Kecamatam Gangga). Di Kecamatan Ibu Kota, yakni Tanjung, jumlah warga tak memiliki kilometer listrik sendiri tersebar di Desa Jenggala sebanyak 20 KK, 186 KK di Tanjung, 691 KK di Desa Sokong, 264 di Tegal Maja, 516 KK di Sigar Penjalin, serta 354 KK di Desa Medana.

Di Kecamatan Pemenang, baru 1 Desa yakni Pemenang Barat yang mengajukan nama warganya dengam rincian sebanyak 337 KK belum menikmati listrik secara mandiri. Hal yang sama juga berlaku di Kecamatan Kayangan, di mana hanya data dari Desa Selengen yang sudah masuk, dengan jumlah data sebanyak 97 KK. Di Kecamatan ujung Utara KLU, data yang masuk diajukan oleh 5 desa. Rinciannya, Desa Anyar 364 KK, Bayan dengan 711, Akar-Akar sekitar 271 KK, Sukadana 80 KK, dan Loloan sebanyak 230 KK. “Di desa-desa yang disebutkan tadi, sebagian besar ada jaringannya, tapi masih masih numpang sama tetangga. Mereka inilah, seharusnya diberikan bantuan kilometer listrik. Keyakinan kami, sebagian besar rumah tangga tidak mampu memenuhi biaya untuk memasang kilometer PLN,” sambung Saharudin. (ari)

Masih Banyak WP Enggan Bayar Pajak

(Suara NTB/ari)

EKOWISATA ALAM - Salah satu potensi wisata KLU yang baru dirintis, yakni ekowisata alam. Tampak rombongan Pemkot Magelang diajak membajak sawah yang merupakan terobosan baru di dunia pariwisata.

Ekowisata Alam, Inovasi Baru KLU Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyimpan potensi objek wisata natural yang mengundang decak kagum. Namun sejauh ini, potensi itu tinggal potensi. Menjual objek itu menjadi “barang dagangan” seolah masih sulit dilakukan.

Di tengah kondisi itu, kini muncul upaya promotif nan inovatif yang dilakukan masyarakat Dusun Kerujuk. Kampung yang akses masuknya terletak di depan kediaman Bupati KLU ini, ternyata mengundang decak kagum Pemkot Magelang c.q Dispar Kota Magelang, Jawa Timur. Rabu (11/5), Bupati KLU, Dr. Najmul Akhyar, SH. MH., berkesempatan memperlihatkan potensi wisata yang dibungkus dengan konsep ekowisata alam tersebut.

Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas wisata. Dari memancing dan bakar ikan, wisata alam arung jeram, wisata petualangan, permainan-permainan tradisional, hingga outbound.

Wisata sambil berolahraga pun ada, yakni dengan disuguhkannya medan menantang untuk

bersepeda.

Namun sebagai destinasi baru, paket wisata ini diakui belum lengkap. Wisatawan yang sekiranya berminat untuk menginap, masih harus mencari lokasi penginapan di tempat lain, seperti di Tanjung, Medana, yang kelasnya hotel. Tarifnya sudah jelas mahal. Kondisi jalan masuk ke areal juga masih belum mulus. Namun setidaknya, bupati telah menjamin fasilitas pendukung ini ke depannya akan diperhatikan.

“Kita akan memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di kampung wisata Dusun Kerujuk ini. Seperk akses jalan masuk, tempat parkir (yang aman dan nayaman), demikian juga dengan penginapan. Harus didesain secara utuh,” ungkap Najmul Akhyar saat menerima rombongan Dispar Magelang.

Tidak hanya di Kerujuk, bupati juga mengisyaratkan adanya inovasi wisata di tempat lain di KLU. Sebab menurut dia, harus diciptakan nuansa wisata alternatif selain suguhan wisata bahari - 3 Gili dan keindahan alam Taman

Gunung Rinjani.

Paket Ekowisata Kerujuk ini dianggap sebagai tonggak baru inovasindan pengembangan obyek ekowisata di KLU. Sehingga sebagai pioneer, Ekowisata Kerujuk harus dipromosikan luas.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kota Magelang, Drs. Catur Sawahyo, mengaku terkesan dengan paket wisata ini. Ia bahkan kagum begitu pertamakali memasuki KLU dari pintu masuk hutan Pusuk. Sebagaimana orang Indonesia, ia juga bangga akan keramahan yang diperlihatkan warga lokal.

Sementara, Ketua Pokdarwis Dusun Kerujuk, Lukman, mengatakan paket ekowisata ini diharapkan mampu menyedot kunjungan eisatawan sehingga menghidupkan potensi perekonomian masyarakat setempat. Ia membenarkan, paket wisata ini menyuguhkan permainan tradisional yang lama punah. Permainan beledog, perinjag atau engrang, jalan terompa hingga wisatawan akan diajak membajak sawah menggunakan sapi. (ari)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Daclan mengungkapkan, masih banyak wajib pajak (WP) yang enggan membayar pajak. Banyak pelaku usaha, seperti toko dan kios di Lotim yang memilih gratis tidak bayar pajak.

Bupati mengaku, selama ini yang rajin bayar pajaknya adalah perusahaan ritel, seperti Indomaret dan Alfamart yang bayar pajak. Sedangkan toko lainnya masih sangat minim yang bayar pajak. “Banyak orang gratis tidak mau bayar,” sindir bupati di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, soal pajak wajib hukumnya bagi yang sudah tercatat sebagai objek pajak.

Semua aktivitas ekonomi yang ada wajib membayar pajak, ter-

Minim, Realisasi Anggaran KLU Tanjung (Suara NTB) Belanja bantuan sosial (bansos) yang jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 43 miliar, diakui Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran belanja modal. Di samping itu, perencanaan SKPD yang dilakukan berbarengan dengan eksekusi anggaran menjadi penyebab lain menurut Sekda.

“SKPD sangat berhati-hati dalam proses eksekusi anggaran. Kita juga sudah rapatkan belum lama ini, bagaimanapun eksekusinya harus sesuai prosedur dan aturan yang ada,” ujar Sekda di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

Dikatakan, Pemda KLU tak ingin mengulang kejadian-kejadian sebelumnya. Di mana lokasi bansos tahun 2015 menjadi atensi Kejaksaan saat ini akibat munculnya rekening ganda maupun SK ganda. Tak ingin terulang, ia pun meminta kalangan SKPD untuk lebih

Dua Anggota Polres Lotim Dipecat Selong (Suara NTB) Tak menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian selama berbulan-bulan, dua anggota Polres Lotim Brigadir Huzaifi Rindu Saputra dan Brigadir Bambang Eko Sukarno akhirnya dipecat dari keanggotaan Polri. Proses pemecatan dilakukan dengan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah sebelumnya dilakukan sidang disiplin terhadap keduanya.

Upacara PTDH kedua anggota Polres Lotim itu dipimpin langsung Wakapolres Lotim, Kompol I Gede Harimbawa, SE, SH,MH, Rabu (11/5).

Kapolres Lotim, AKBP.

Karsiman, SIK, MM yang disampaikan Wakapolres Lotim, I Gede Harimbawa mengatakan, penjatuhan sanksi PTDH terhadap kedua anggota setelah melalui proses panjang dalam menindak lanjuti pelanggaran kode etik profesi Polri. Keduanya terbukti melanggar ketentuan larangan anggota Polri berupa pelanggran disiplin yang dimana merujuk pada salinan keputusan Polda NTB Nomor: KEP/119/II/ 2016 tanggal 29 Februari 2016 dan KEP/199/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

Ia menegaskan, pemberian hukuman PTDH semacam ini berlaku terhadap semua ang-

gota Polri mulai dari yang pangkat terendah sampai tertinggi. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada anggota Polri lainnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak citra Polri pada umumnya dan Polres Lotim pada khususnya. Ia mengakui, dalam memberhentikan anggota dari dinas aktif kepolisian merupakan suatu tindakan yang cukup berat atas dasar kemanusiaan. Namun, dalam rangka menegakkan hukum dan disiplin anggota Polri langkah tersebut sangat perlu dilakukan agar tidak dicontoh oleh anggota Polri lainnya. (yon)

masuk parkir. “Parkir ini juga aktivitas ekonomi,” ucapnya Di Jakarta, ungkapnya, saat ini sudah ada perusahaan khusus tentang perparkiran. Mereka harus mengeluarkan pajak sesuai pendapatan yang diperoleh.

Dalam bernegara, katanya, yang mempunyai toko dan kios tidak bisa lepas dari pajak.

Aasan yang menyebut tanah sendiri tidak bisa dibenarkan.

“Tidak bisa katakan ini tanah saya lalu bebas pajak, kita bekerja dengan aturan negara,” ujarnya mengingatkan.

Diketahui jajaran legislatif saat ini sedang mengodok sebuah Peraturan Daerah tentang pajak.

Khusus soal pajak ini, biarpun tidak ada perda, namun sudah ada aturan negara yang tegas mengatur masalah pajak. (rus)

H. Suardi

teliti melihat regulasi yang mengatur proses pencairan.

Suardi meminta pula, sebelum dicairkan agar tahapan verifikasi dilakukan, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Aturan yang ada agar dilihat sebagai acuan, serta supaya dipastikan ada tidaknya kekeliruan dalam prosedur.

Sekda melanjutkan, penyebab lain rendahnya serapan anggaran akibat proses perencanaan di tingkat SKPD. Harusnya, kata dia, perencanaan kegiatan dilakukan jauh sebelum eksekusi dilakukan. Namun yang terjadi, SKPD acapkali melaksanakan pengerjaan disertai dengan perencanaan pada momen yang sama.

“Kita memang agak hatihati, makanya kita akan susun regulasi kaitan dengan pemberian hibah. Kalau pun memang tidak terakomodir (di APBD murni) bisa dialihkan ke APBD perubahan, namun sekali lagi prosedurnya mesti jelas,” sebutnya sembari mendorong SKPD untuk segera melakukan tahapan realisasi.

Di sisi lain, Sekda yang dikonfirmasi perihal kepastian SK tenaga kontrak dan aksi corat-coret baju dinas mantan sopir Bupati KLU, tampaknya enggan menanggapi. Baginya, yang dilakukan oknum tenaga kontrak ia anggap sebagai bagian dari ekspresi yang bersangkutan.

“Itu ekspresinya, ya kita juga hargai. Mengenai SK itu tergantung dari SKPD, karena kita sudah memberikan ruang untuk memasukkan (yang tidak terakomodir, red). Silakan, yang lain bisa dicarikan lewat kegiatan, karena pada proses ini tidak ada yang kita tutup-tutupi,” jelasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Korban Tenggelam di Danau Segara Anak Berhasil Dievakuasi Tutup Paksa TIM penertiban Pemda Lombok Barat, terdiri dari Badan Lingkungan Hidup, Distamben dan Satpol PP menutup paksa 4 lokasi galian C di wilayah Kuripan dan Narmada. Sejumlah lokasi galian C ini ditutup lantaran tak mengantongi izin alias ilegal. ‘’Keberadaan galian C ini menimbulkan keresahan dan keluhan dari masyarakat sekitar galian,’’ tegas Kepala BLH Lobar, H. L. Edi Sadikin kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

(Suara NTB/her) Dijelaskan, dalam penertiban H. L. Edi Sadikin galian C Tersebut, tim pemda turun dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. Penutupan dilakukan pertama di Kuripan sebanyak tiga titik. Di lokasi ini tak ditemukan ada penambang beraktivitas, namun timgab menutup dengan memasangkan plang. Selanjutnya, penertiban mengarah ke satu titk di wilayah Dusun Sambik Baru, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada.

Menurutnya, aktivitas penambangan tersebut ilegal, karena tidak mengantongi izin operasi. Sehingga BLH langsung menutup paksa aktivitas penambangan. Galian tersebut kebanyakan tidak ada izin dan meresahkan masyarakat, karena aktivitasnya mengganggu kenyamanan warga sekitar. Tindakan tegas dari BLH sering dilakukan akan tetapi para penambang masih saja terus beroperasi. Apabila petugas sudah pergi mereka akan mengoperasikan lagi alatnya. (her)

DPRD Loteng Kawal Ketat Penyerapan Anggaran Praya (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Achmad Puaddi FT, SE, menegaskan jajarannya bakal mengawal ketat penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Harapannya, serapan anggaran dan program pembangunan benar-benar berjalan optimal seperti yang diharapkan, sehingga hasil pembangunan juga bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. ‘’Sebagai langkah awal, agar penyerapan anggaran bisa maksimal maka proses perencanaan pembangunan diupayakan tepat waktu. Termasuk pembahasan APBD Loteng sendiri,’’ ujarnya, Rabu (11/5) Pengawasan dimulai dari pembahasan APBD Loteng tahun 2016 yang pembahasannya sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2015 lalu. Sehingga begitu memasuki Bulan Desember tahun 2015, APBD Loteng tahun 2016 sudah ditetapkan. ‘’Jadi begitu masuk awal tahun, anggaran pembangunan sudah bisa dilaksanakan,’’ harapnya.

Tidak hanya itu, DPRD Loteng secara berkala juga telah mengagendakan kegiatan evaluasi dan monitoring ke semua SKPD lingkup Pemkab Loteng oleh masing-masing Komisi yang ada. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran dan pelaksanaan program di masing-masing SKPD. “Kegiatan evaluasi dan monitoring oleh masing-masing Komisi ke SKPD yang menjadi leading sectornya ini digelar satu kali setiap masa sidang,” sebutnya.

Diakuinya, persoalan serapan anggaran hampir setiap tahun terjadi. Di mana serapan anggaran sangat minim pada awal tahun anggaran dan baru meningkat menjelang akhir tahun anggaran. Padahal idealnya, serapan anggaran seharusnya selaras dan berimbang.

Selain itu, dari sisi pelaksanaan kegiatan atau proyek pihaknya juga akan terus mengawal dan mendorong pelaksanaan proyek yang ada supaya bisa dilaksanakan tepat waktu. Terutama lagi proyek-proyek fisik. Apalagi, ketepatan waktu pelaksanaan proyek juga berpengaruh pada tingkat serapan anggaran. (kir)

Audit Desa Bermasalah Selesai

Kejari Praya Segera Bersikap

Praya (Suara NTB) Proses audit terhadap sekitar 13 desa bermasalah yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya diklaim sudah tuntas oleh Inspektorat Lombok Tengah (Loteng). Pihak Kejari Praya diyakini segera mengambil sikap. Terkait kelanjutan laporan terhadap desa-desa bermasalah tersebut.

Pasalnya, dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Loteng tersebut dibeberapa desa ditemukan adanya indikasi kuat terjadi penyimpangan. “Kita sudah terima hasil audit dari Inspektorat (Loteng,red). Dan, segera kita akan ambil sikap,” aku Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, kepada Suara NTB, Selasa (10/5).

Namun sebelumnya, pihaknya akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, khususnya terhadap desa-desa yang ditemukan ada indikasi kuat terjadi penyimpangan. Apakah dari gelar perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak.

“Nantinya laporan yang masuk dan hasil audit Inspektorat tersebut akan jadi bahan bagi kita untuk menentukan sikap. Melanjutkan kasus tersebut atau tidak,” tambahnya.

Mengingat, dari hasil audit Inspektorat Loteng di beberapa desa dugaan nilai penyimpangan anggarannya tidak begitu besar. Walaupun ada juga desa yang nilai dugaan penyimpangan tercatat cukup besar. “Kalau dinilai penyimpangannya kecil, kita arahkan untuk diselesaikan secara internal oleh pemerintah daerah. Tapi kalau nilai penyimpangannya besar dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum, kita lanjutkan,” tegas Feri.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, beberapa desa yang terindikasi kuat terjadi penyimpangan anggaran di antaranya Desa Landah dan Desa Labulia. Hanya saja, nilai penyimpangan di Desa Labulia tercatat hanya sekitar Rp 16 juta. Sedangkan untuk Desa Landah, dugaan penyimpangan anggaran mencapai Rp 194 juta lebih. “Seperti apa kelanjutannya terhadap laporan kasus desa ini, kita tunggu hasil gelar perkara oleh tim nantinya,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Rabu (11/5) Inspektur pada Inspektorat Loteng Ir. L. Aswatara, mengaku pihaknya sudah menyelesaikan proses audit terhadap desa-desa yang bermasalah, namun tidak seluruhnya. Masih ada satu desa yang prosesnya auditnya belum selesai, karena laporannya masuk paling akhirnya.

Hanya saja, Aswatara enggan membeberkan hasil audit terhadap desa-desa yang bermasalah, termasuk desa-desa yang ada temuan indikasi penyimpangan dengan alasan terbentur kode etik. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Tim Basarnas Kantor SAR Mataram berhasil mengevakuasi jenazah Ike Suseta Adelia (26) asal Palembang yang tenggelam di Danau Segara Anak Gunung Rinjani. Jenazah berhasil dievakuasi Selasa (10/5) malam. Jenazah korban pun diserahkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diotopsi.

Humas SAR Mataram, Putu Cakranegara kepada wartawan, Rabu (11/5), menjelaskan, Ike tenggelam di pemandian air panas Gunung Rinjani pada Minggu (8/5) lalu. Jenazah korban baru ditemukan mengapung keesokan harinya. Setelah tiba di Lokasi kejadian tim yang dibantu pihak lainnya langsung mengevakuasi korban dari lokasi kejadian.

Diakuinya, proses evakuasi membutuhkan waktu selama dua hari dan sempat terkendala cuaca dengan hujan lebat. Pada hari Selasa (10/ 5) sekitar pukul 22.18 wita, jenazah korban berhasil dievakuasi sampai pintu masuk Desa Senaru. Setelah itu, pihak SAR menyerahkan jenazah korban ke pihak aparat kepolisian yang ada di puskesmas setempat. (her)

EVAKUASI - Tim SAR Mataram berhasil mengevakuasi jenazah Ike Suseta Adelia (26) asal Palembang yang tenggelam di Danau Segara Anak Gunung Rinjani, Selasa (10/5).

(Suara NTB/ist)

50 Persen Lebih Aset Lobar Belum Bersertifikat Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, diminta memacu kinerja SKPD-nya untuk menyelesaikan tiga item temuan BPK yang mencolok.

Sebab, jika tidak diselesaikan, temuan ini dikhawatirkan menjadi ganjalan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Bagi SKPD yang belum mampu menuntaskan temuan ini, sebaiknya menjadi bahan evaluasi bupati ke depan,’’ tegas Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, ST, Rabu (11/5).

Dari tiga item temuan BPK yang perlu dituntaskan Pemda, salah satunya yang dinilai mencolok terkait aset tanah yang banyak belum bersertifikat. Sampai saat ini, ujarnya, baru 44 persen aset daerah sudah disertifikasi. Sedangkan sisanya 56 persen lebih belum bersertifikat. Banyaknya aset yang tak bersertifikat

ini, menyebabkan aset daerah rawan diklaim masyarakat.

Ia mengaku, sejauh ini terkait apa temuan yang menjadi rekomendasi BPK untuk ditindaklanjuti belum diterima oleh dewan, sehingga pihaknya belum bisa mengevaluasi tindak lanjut Pemda terhadap temuan BPK. Meski demikian, dewan bisa menyarankan ke Pemda agar memacu kinerja menyelesaikan temuan tersebut.

“Temuan-temuan yang perlu ditindaklanjut ini harus dipacu untuk dituntaskan.

Masih ada waktu. Bagi SKPD

yang tidak mampu ya itu harus jadi bahan evaluasi oleh bupati. Item yang kami sorot, terkait hampir 50 persen lebih aset belum bersertifikat,” kritiknya.

Pensertifikatan aset yang belum bersertifikat, jelasnya, telah ada MoU antara Pemda dengan BPN. Progres pensertifikatan ini sendiri masih rendah, sebab dari LKPJ Bupati tahun 2015 lalu baru 44 persen pensertifikatan aset oleh Pemda melalui Kantor Aset. Sedangkan sisanya 54 persen lebih aset daerah belum bersertifikat. (her)

Warga Longseran Akhirnya Nikmati Air Bersih Giri Menang (Suara NTB) Warga yang tinggal Dusun Longseran Barat Selatan (LBS), Desa Langko Kecamatan Lingsar hampir tiap tahun dilanda kekeringan. Warganya terpaksa bergantung dari suplai air dari bantuan Pemda.

Namun kini warga setempat bisa sedikit lega, lantaran sebuah bak penampungan dengan ukuran 4 x 5 meter dan tinggi 2,5 meter sudah dibuat oleh pemerintah lengkap dengan sarana perpipaannya dari sumber mata air. Sarana air bersih ini bernilai Rp 400 juta.

Untuk tiba ke dusun yang terbilang pelosok ini harus melewati kawasan hutan.

Jalan desa menuju dusun ini sebagian memang sudah dihotmix. Namun begitu mendekati wilayah dusun setempat, hotmix pun berganti dengan jalan tanah berbatu. Di sepanjang kiri kanan dusun ini nampak kebun yang dipenuhi dengan pohon nira.

Melihat kondisi daerah setempat yang subur, tampak dari hijau royo-royo. Akan tetapi jangan dikira warga yang mendiami wilayah tersebut tercukupi dengan air bersih. Warga setempat mengalami krisis air bersih selama 5 tahun. Warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pada musim hujan air berlimpah, tapi saat kemarau mereka terpaksa harus mengambil air di lokasi yang jaraknya sekitar 3 km.

Namun berkat adanya bantuan dari pemerintah berupa bak lengkap dengan perpipaan

yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, mengaku, pengembalian kerugian negara atas permintaan dari pihak Kejari Praya. “Kades Seraga sudah melakukan pengembalian sesuai nilai kerugian negara yang ditemu-

kan langsung ke kas daerah,” ujarnya, Rabu (11/5).

Hanya saja, seperti apa tindaklanjutnya setelah ada pengembalian kerugian negara tersebut itu tergantung dari pihak Kejari Praya. Pihaknya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) hanya menjalankan permintaan Kejari. ‘’Keputusan

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ini telah memberlakukan standar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang baru. Hal itu berdampak langsung pada meningkatnya besaran nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah ini.

Tidak terkecuali lahan milik International Tourism Development Corporation (ITDC) di kawasan Mandalika Resort.

Bahkan diyakini nilai utang PBB yang mesti dilunasi oleh pihak ITDC pada tahun ini, naik dua kali lipat. Mencapai Rp 1,2 miliar. “Kalau sebelum pemberlakuan NJOP yang baru ini, besaran PBB untuk lahan ITDC sebesar sekitar Rp 600 juta. Tapi setelah NJOP baru diberlakukan, maka nilai utang PBB yang harus dibayar pihak ITDC tahun ini sebesar Rp 1,2 miliar,” terang Kabid PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng, L. Jayaprana, Rabu (11/5).

Tingginya kenaikan nilai PBB lahan ITDC di kawasan Mandalika disebabkan beberapa faktor. Pertama, letak lahan ITDC sendiri yang tercatat sangat strategis, sehingga NJOP lahan milik ITDC rata-rata tinggi. Belum lagi, luasan lahan yang begitu luas mencapai sekitar 1.250 hektar membuat nilai PBB lahan ITDC juga besar.

Sampai saat ini pihak ITDC, ujarnya, belum melunasi utang PBB untuk lahan di kawasan Mandalika, karena batas jatuh tempo pembayaran PBB masih cukup panjang hingga tanggal 31 September

mendatang. “Kalau untuk PBB tahun lalu, sudah dibayar oleh pihak ITDC. Tapi untuk tahun ini belum, karena masa jatuh tempo pembayaran PBB sendiri masih cukup panjang,” jelasnya.

Dikatakannya, nilai PBB lahan ITDC termasuk yang paling besar di Loteng bersamaan dengan PBB bandara yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,4 miliar.

Ia menjelaskan, perubahan NJOP yang dilakukan pemerintah daerah mulai tahun ini dikarenakan standar NJOP yang lama dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi harga tanah di daerah ini. Terlebih NJOP Loteng yang berlaku sebelumnya, sudah lama tidak diperbaharui.

“Bayangkan di NJOP lama, harga tanah yang paling murah ditetapkan sebesar Rp 1,2 juta per are,” imbuhnya. Padahal saat ini tidak ada tanah di wilayah Loteng manapun yang harga tanahnya sebesar itu. Paling tidak harga tanah yang paling murah di Loteng sekarang sekitar Rp 2 juta. Hal itulah yang kemudian mendasari pemerintah daerah melakukan penyesuaian standar NJOP. Bahkan rencananya, standar NJOP di Loteng akan diperbaharui paling tidak 3 tahun sekali. Khusus untuk kawasan-kawasan tertentu, seperti di kawasan Mandalika standar NJOP akan diperbaharui setahun sekali, sehingga standar NJOP untuk kawasan strategis berbeda dengan kawasan yang tidak masuk kawasan strategis. (kir)

Dikritik, Reses Anggota DPRD Lobar

(Suara NTB/her)

RESMIKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meresmikan operasional sarana air bersih di Dusun Longseran Lingsar, Rabu (11/5). yang disambung ke sumber mata air, sedikit mengatasi kesulitan warga dusun setempat memperoleh air. Warga setempat dibantu, bak penampungan dengan ukuran 4 x 5 meter dan tinggi 2,5 meter dilengkapi sarana perpipaannya dari sumber mata air.

Penggunaan bak ini langsung diresmikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Rabu (11/5).

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengharapkan sarana perpipaan air bersih ini dipelihara dengan baik. Ia menekankan kepada warga agar sarana prasarana ini. “Saya harapkan warga menjaga bangunan ini,

supaya dari hari ke hari bisa semakin bagus, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan masyarakat (yang mendapatkan manfaat),” pintanya.

Kepala Dusun Longseran, Abdul Hadi, mengakui, masyarakat sangat antusias dengan adanya bantuan perpipaan air bersih ini. Menurutnya, adanya bantuan sarana air bersih ini diharapkan mampu mengatasi krisis air bersih di daerah setempat. Dari sarana air bersih ini, tak kurang dari 250 KK warganya bisa terpenuhi kebutuhan air bersih berkat adanya sarana perpipaan ini. (her)

Kades Seraga Kembalikan Kerugian Negara Praya (Suara NTB) Kepala Desa Seraga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengembalikan dugaan kerugian negara ke kas daerah.

Pengembalian ini sebagai syarat penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)

NJOP Berubah, Nilai Utang PBB ITDC Naik

selanjutnya ada di tangan kejaksaan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kajari Praya, Feri Mupahir, S.H.M.H., menegaskan rencana pihaknya untuk menghentikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi ADD yang melibatkan Kades Seraga. Mengingat nilai kerugian negara yang ditemukan, sangat kecil, yak-

ni sekitar Rp 7 juta. ‘’Jika dilihat dari unsur yang ada, kasus tersebut bisa saja dilanjukan. Terlebih nilai kerugian negara sudah ada. Tapi kalau penyidikan tetap dilanjutkan, biaya yang mesti dikeluarkan oleh negara untuk menuntaskan kasus tersebut jauh lebih besar,’’ ujarnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menuai kritikan dari masyarakat. Pasalnya, kegiatan reses tersebut tak banyak ditindaklanjuti. Masyarakat menilai kegiatan dewan terkesan menghamburkan uang daerah. Padahal dana yang dihabiskan untuk reses 45 angggota Dewan mencapai Rp 5,4 miliar lebih. Masyarakat lebih setuju jika anggaran itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

“Kami mengkritik, dewan turun ke bawah (konstituen) menggunakan dana reses itu apa hasil dan tindak lanjutnya bagi masyarakat. Selama ini penggunaan dana reses ini tanpa pengawasan,” kritik salah satu pemuda di Lobar, Rasidi, Rabu (11/5).

Ia berharap aspirasi masyarakat yang diserap dewan selama reses dapat dijadikan acuan untuk membangun daerah. Menurutnya, hasil reses ini tidak saja dipertangung jawabkan secara administrasi, namun hasilnya juga perlu dipertanggungjawabkan.

Dewan, katanya, juga harus peka terhadap persoalan di bawah. Misalnya, jika ada kegiatan SKPD yang bermasalah di lapangan. Dewan harus responsif dengan memanggil pihak terkait.

Menanggapi kritikan ini, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menampik jika hasil reses yang dilakukan anggota DPRD tak ada tindaklanjutnya. Menurutnya, hasil reses ini akan dirangkum barulah diserahkan ke Pemda untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan umum. Dalam hal tindak lanjut, ujarnya, bukan dilakukan

oleh dewan, namun oleh pemda.

Sebab dewan bukan eksekutor.

Terkait penggunaan reses yang tak diawasi, menurutnya, semua pihak bisa mengawasi, termasuk masyarakat, LSM dan aparat. ‘’Dewan sendiri jelas memiliki fungsi pengawasan, sehingga dewan nanti yang mengawasi juga,’’ kilahnya.

Ia menyebut jumlah dana reses saat ini yang diterima per anggota Dewan Rp 40 juta dengan tiga kali masa reses.

Dari tiga kali masa reses ini, dianggarkan Rp 5,4 miliar lebih dalam setahun.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar, HL. Saswadi menyatakan, anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan satu kali reses anggota DPRD Lobar sangat fantastis, nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih. Dalam penggunaan dana reses ini tak diawasi, sebab dewan yang mengawasi dirinya sendiri dalam menggunakan anggaran tersebut.

Dalam penggunaan dana reses ini, ujarnya, ada juklak dan juknisnya, sehingga penggunaan dana reses bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, jumlah konsituen yang dikumpulkan dan beberapa ketentuan lainnya.

Pada bagian lain, dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan kegiatan reses anggota dewan belum lama ini, kebanyakan oknum dewan terkesan seperti main-main dan kurang serius. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Multazam ini berlangsung singkat. Beberapa oknum anggota Dewan terlihat merokok. Bahkan ada yang menyerahkan hanya satu lembar penyampaian hasil reses. (her)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Awasi Dua BUMD

PENERTIBAN - Penertiban pedagang di Pasar Seketeng, Sumbawa Besar, oleh tim gabungan yang nyaris bentrok, Rabu (11/5).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah terus memberikan dukungan dan menaruh harapan besar kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam lanjutan rapat paripurna pembahasan Raperda, Rabu (Suara NTB/dok) (11/5) kemarin, menH. Mahmud Abdullah jawab pemandangan umum fraksi - fraksi Dewan. Terhadap kinerja PDAM Batulante dan Perusda Sabalong Samawa. Sejauh ini upaya telah dilakukan dengan menambah unit usaha dan merevitalisasi unit usaha yang sudah ada. Pemerintah daerah juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada di PDAM Batulante. Di antarannya prasarana perpipaan yang sudah tidak layak pakai, kuantitas air baku yang menurun. Serta harga jual air yang masih di bawah harga produksi, sehingga selisih antara harga jual dan harga produksi masih disubsidi.

“Kita semua berharap agar semua pihak ikut serta memantau dan memberikan masukan terhadap keberlangsungan PDAM dan Perusda sehingga secara bertahap permasalahan yang ada bisa teratasi,” terang Wabup.

Sedangkan terkait penelusuran dividen dari PT DMB, sampai saat ini pemerintah daerah terus melakukan upaya penelusuran pemenuhan dividen dimaksud. Bahkan dalam waktu dekat akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara pemerintah provinsi NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB. Terkait dengan rencana penjualan saham yang dimiliki oleh PT DMB dan masalah dividen yang belum terselesaikan sampai saat ini. (arn)

Wilayah Batulante Berstatus Waspada Pangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski belum bisa dikategorikan kategori rawan pangan, namun kecamatan Batulante masuk dalam tahap waspada pangan di Sumbawa. Mengingat akses transportasi yang sulit dan minimnya lahan pertanian di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Sumbawa, Ir. Surya Darmasya kepada Suara NTB, Rabu (11/5) mengatakan, secara umum di NTB, memang Batulante masuk dalam pemetaan kawasan rawan pangan. Namun khususnya di Sumbawa, masih ada tingkat waspada pangan. Hal ini disebabkan kondisi Batulante sebagai daerah terpencil yang sulit dijangkau transportasi umum. Minimnya akses jalan membuat arus lalu lintas barang termasuk bahan pangan menjadi terkendala.

Selain itu, lahan pertanian dan jaringan irigasi yang terbatas juga menjadi faktor penyebab sulitnya daerah ini mengakses pangan. Itupun rata rata masyarakatnya hanya menanam padi sekali setahun saat musim hujan.

“Ini juga menjadi kendala. Lahan terbatas dan hasil pertanian yang minim,” terangnya.

Kalau melihat kondisi umum Batulante yang juga mempunyai potensi lain yang tak kalah hebat, sebagai daerah penghasil kopi dan kemiri di Sumbawa. Sehingga belum sampai masuk kategori rawan pangan. Hanya waspada pangan.

Meski demikian, pemerintah tetap harus mengupayakan kegiatan konkret di wilayah Batulante. Memberikan pemahaman sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat Batulante tentang pentingnya konsumsi makanan beragam, sehat bergizi dan seimbang. “Bersama Provinsi nanti kita akan turun untuk melaksanakan sosialisasi ke daerah yang dimaksud,” kata Darmasya yang berharap pula dukungan dari instasi terkait lainnya untuk kemajuan masyarakat Batulante. (arn)

Surya Darmasya (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemda Sumbawa mulai melakukan penertiban lokasi Pasar Seketeng di Sumbawa Besar, Rabu (11/5). Sejumlah pedagang enggan memindahkan lapaknya, dan hal itu memicu adu mulut dan nyaris bentrok dengan aparat.

Pantauan Suara NTB, tim yang dikoordinir Drs. H. Naziruddin turun ke lokasi sekitar pukul 10.00 Wita. Dua peleton anggota Pol PP diturunkan. Termasuk sejumlah anggota TNI dan Polri yang berjaga-jaga dalam proses penertiban. Dengan tetap melakukan upaya persuasif, aparat melakukan penertiban dengan membersihkan semua lapak atau tempat para pedagang yang berada di depan pasar. Sembari mengangkutnya ke atas truk yang sudah disediakan. Upaya tersebut mendapat protes dari para pedagang. Sehingga tak jarang para pedagang yang didominasi oleh ibu-ibu menyiram petugas dengan air ikan. Bahkan sesekali melempari menggunakan sisa balok dari lapak yang dibersihkan petugas. Meskipun demikian tim berhasil membersihkan lokasi depan pasar. Sempat tim hendak menggunakan alat berat, namun hal ini dihalangi para pedagang. Sehingga alat berat tersebut mundur.

Dalam penertiban terse-

but, juga terlihat sejumlah LSM yang menolak dilakukan penertiban, lantaran dari keluhan para pedagang tempat yang disediakan pemerintah untuk ditempati pedagang tidak layak. Upaya penertiban tetap berjalan, meski para pedagang bersikeras dengan melempar petugas dan sesekali memukul seng. Aksi tersebut sempat memanas, aparat Pol PP yang melakukan penertiban dilempari menggunakan balok kayu dan air ikan. Sehingga beberapa anggota Pol PP nyaris adu jotos dengan beberapa pedagang.

Beruntung hal ini dapat diredam. Tim mengindahkan surat dari Komisi II DPRD yang diperlihatkan LSM. Dalam surat tersebut pemda serta pedagang diundang untuk melakukan konsultasi untuk mencari solusi terhadap penertiban pasar tersebut. Penertibanpun diistirahatkan.

Salah satu perwakilan LSM, M. Taufan menyampaikan intinya pedagang yang berada di luar pasar tidak mempermasalahkan jika

harus dipindahkan ke dalam pasar. Namun permasalahannya tempat yang sudah disediakan masih belum layak.

Apalagi tidak adanya drainase bagi pedagang untuk membuang air ikan. Selain itu, terhadap penertiban tersebut juga akan dilakukan konsultasi di DPRD Kabupaten Sumbawa, yang rencananya dilaksanakan pukul 13.00 Wita kemarin. “Pedagang sebenarnya tidak ada masalah untuk masuk ke dalam pasar. Tetapi tempatnya masih kurang, selain itu tidak ada saluran pembuangan air ikan dan lainnya. Hal inilah yang akan dibicarakan di DPRD untuk mencari solusinya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim penertiban, Drs. H. Naziruddin menyampaikan, sesuai jadwal yang ditentukan, tim melakukan tindakan tegas dalam melakukan penertiban. Meskipun demikian tetap mengutamakan upaya persuasif. Karena pihaknya tidak menginginkan terjadinya bentrok antara petugas dan para pedagang. Yang lebih

dikhawatirkan lagi bentrok antara pedagang dan masyarakat.

Dalam penertiban, pihaknya memutuskan untuk berhenti sejenak dalam melakukan penertiban. Mengingat pihaknya menghormati surat undangan dari DPRD. Dalam hal ini ia menganggap lebih bijaksananya untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan DPRD, kiranya ada masukan-masukan.

Meski demikian, upaya penertiban tetap akan berjalan.

Mengingat sudah terjadwal, hingga 16 Mei mendatang. Terhadap penertiban inipun pihaknya sudah melakukan pemahaman kepada pedagang sejak 22 April lalu. “Kami juga sudah melakukan sosialisasi sebelumnya, dan sudah terjadwal. Karena undangan dari DPRD menyangkut penertiban ini, lebih bijaksana kalau kita ke sana dulu. Mungkin ada masukan baru dari DPR. Tetapi soal penertiban begini tetap akan jalan. Paling hanya ditunda dulu. Sampai 16 Mei sesuai dengan jadwal seperti yang disarankan Bupati,” terangnya.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan tempat untuk para pedagang di dalam

pasar. Terutama bagi pedagang yang berada di bahu jalan. Di mana para pedagang yang berada di luar pasar sebanyak 170-an orang. Tempat yang sudah disediakan tersebut bisa menampung para pedagang.

Dengan 7 blok yang tersedia.

Pedagang itupun dapat tertampung, jika lapaknya dibuatkan dengan ukuran yang sama. Yakni 1 x 1,5 m. “Pedagang menuntut ukuran yang lebih besar.

Tentu hal tersebut harus sama ukurannya. Mudah-mudahan, dengan ukuran yang sudah kami tetapkan semuanya akan bisa tertampung,” tukasnya.

Kasat Pol PP, Edy R. Sanjaya menyebutkan terhadap kericuhan yang terjadi merupakan hal biasa. Sebenarnya hal itu tidak akan terjadi.

Hanya saja para pedagang melempari para petugas sehingga memicu kericuhan. Namun hal ini bisa diredam.

Untuk itu, ia tetap menghimbau para anggota untuk tetap tertib, dan selalu berupaya untuk persuasif. Begitupula terhadap pedagang, setelah adanya keputusan dari pertemuan di DPRD, apapun keputusannya supaya menerima secara koopertif dan bekerjasama dengan baik. “Tidak ada maksud dari kami berlaku anarkis,” tukasnya. (ind)

Polisi Amankan Miras dan Penjualnya Sumbawa Besar (Suara NTB) Jajaran Polres Sumbawa kembali menggerebek tempat pembuatan minuman keras (miras) jenis

tuak dalam operasi Pekat 2016. Penggerebekan dilakukan di dusun Masjid, Desa Baru, Kecamatan Alas.

Informasinya, penggerebekan tersebut dilakukan pada

Senin (9/5) sekitar pukul 23.10 Wita. Pada penggerebekan yang dipimpin Kapolsek Alas, Kompol M. Jafar ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti miras jenis tuak

Stok Pangan di KSB Aman Jelang Ramadan Taliwang (Suara NTB) Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Perikanan Pertanian dan Kehutanan (BKP5K) KSB menjamin seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan selama bulan suci Ramadan dinilai cukup.

“Kalau stok pangan kita tidak ada persoalan untuk menghadapi Ramadan bulan depan,” kata Kepala BKP5K KSB, Ir. H. Mansyur Sofyan kepada wartawan, Rabu (11/5).

Kebutuhan pangan jenis karbohidrat sebagai bahan pokok masyarakat yang diperoleh dari beras dan gabah jumlahnya saat ini melimpah. Dari hasil panen musim tanam pertama tahun ini, petani KSB menghasilkan gabah sebanyak 165 ribu ton lebih dari lahan seluas 11.823 hektar. Menurut Mansyur, dari jumlah itu sebanyak 20 persen disimpan menjadi cadangan pangan masyarakat untuk kebutuhan sepanjang tahun. “Nah itu baru hasil tanam pertama stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah tertutupi.

Jadi untuk kebutuhan karbohidrat kita sudah tidak ada persoalan,” paparnya.

Demikian pula untuk kebutuhan bahan protein. Meski sejauh ini KSB masih mengandalkan

(Suara NTB/bug)

H. Mansyur Sofyan hampir seluruh barangnya pasokan dari luar daerah, akan tetapi selama bulan Ramadhan diyakini tidak akan terjadi kekurangan. “Kalau daging produksi lokal kita masih bisa menutupi. Tapi kalau telur dan bahan muatan protein lainnya masih banyak dari luar. Tapi itu tidak masalah karena pasokannya tetap mencukupi,” timpal Mansyur.

Untuk bahan-bahan dari luar itu, Mansyur mengaku, satu-satunya kendala yang kerap terjadi saat kebutuhan meningkat adalah persoalan distribusi. Karena itu sepanjang bulan puasa nanti pi-

haknya dan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lainnya akan terus mengupayakan agar tidak terjadi kemandekan dalam proses distribusi dari luar daerah.

“Sedapat mungkin akan kita upayakan selama Ramadhan persoalan distribusi barang dari luar masuk ke daerah kita ini tetap lancar,” janjinya seraya menyampaikan untuk kebutuhan sayur mayur, produksi lokal juga sudah mulai dapat memenuhinya.

“Sayuran petani kita perlahan sudah mulai bisa menutupi kebutuhan kita. Kecuali mungkin untuk bahan-bahan bumbu yang masih butuh banyak dari luar,” sambung Mansyur.

Selanjutnya ia menyampaikan, untuk kebutuhan darurat pemerintah memiliki stok pangan sebanyak 25 ton. Cadangan itu selama ini disimpian di pihak ketiga dan sewaktuwaktu dapat dimanfaatkan jika terjadi kondisi luar biasa seperti kejadian bencana alam.

“Artinya pemerintah sudah punya mekanisme persiapan dalam menghadapi berbagai bentuk skenario kelangkaan pangan. Tapi demikian kami tetap akan memantau terutama jelang bulan Ramadhan nanti,” imbuhnya. (bug)

sebanyak 19 botol isi 150 ML dalam 2 kardus. Termasuk pemiliknya yang berinisial SA alias (40).

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu

Waluyo membenarkan adanya hal tersebut. Saat ini penjual miras ataupun barang bukti tersebut sudah diamankan di Polsek Alas. (ind)

Diduga Pesta Sabu, Dua Orang Ditangkap Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian terus menggiatkan operasi Pekat 2016. Setalah mengamankan sejumlah barang bukti miras, polisi membekuk dua orang terduga pemakai sekaligus pengedar narkotika jenis sabu, di sebuah rumah di Dusun Brang Bage, Desa Juranalas, Kecamatan Alas. Mereka adalah Ah alias Mek (44) dan YJ (34) yang merupakan warga setempat.

Informasinya, penggerebekan tersebut dilakukan pada Selasa (10/5) sekitar pukul 16.00 Wita.

Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, bahwa tengah berlangsung pesta sabu di rumah salah seorang warga. Atas informasi tersebut anggota yang dipimpin Kapolsek Alas, Kompol.

M. Jafar langsung menuju TKP. Kemudian melakukan penggerebekan. Di dalam rumah tersebut terdapat dua orang yang tengah melakukan pesta sabu. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Yakni dua poket sabu dengan berat sekitar 1.1 gram dan 0,8 gram, sebuah alat hisap (bong), dua buah korek gas dan korek kayu, 1 buah handphone, 2 bungkus rokok, 5 buah selang pipet warna kuning dan putih dan uang tunai Rp 400 ribu. Masingmasing 1 lembar pecahan Rp.

(Suara NTB/dok)

Waluyo 20.000, lima lembar pecahan Rp. 5.000 dua lembar Rp 2.000, dan selembar uang Rp 1.000.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo membenarkan adanya penangka[an tersebut. Dari informasinya, Ah merupakan bandar sabu-sabu dengan modus operasi berkedok sebagai penjual buah-buahan di Terminal Alas untuk mengelabui petugas. Yang bersangkutan memperoleh sabu-sabu di wilayah Lombok dan diedarkan di wilayah setempat. “Saat ini kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Polsek Alas,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

HMS Santuni Korban Kebakaran di Bima

(Suara NTB/ist)

BANTUAN – Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM saat menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Risa dan Semili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Rabu (11/5).

Bima (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM

(HMS), Rabu, memberikan santunan kepada puluhan korban kebakaran di Kabu-

Harga Sembako di Bima Mulai Naik Bima (Suara NTB) – Menjelang bulan suci Ramadhan (puasa) yang tinggal sebulan lagi, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bima merangkak naik dalam dua hari terakhir ini. Di antaranya gula pasir dan minyak goreng. Jumriati (39), warga kelurahan Sambinae Kota Bima terkejut dengan naiknya sejumlah kebutuhan pokok itu, yakni gula dan minyak goreng. Padahal belum seminggu ia membeli keperluan dapur, harganya saat itu belum bergerak naik.

“Belum seminggu saya belanja, harganya sudah naik. Gimana saat puasa (Suara NTB/uki) nanti,” ucapya dengan tanRatna Ningsih da tanya, saat ditemui Suara NTB di pasar tradisional Amahami Kota Bima, Rabu (11/5). Menurut dia, harga gula yang dibelinya beberapa minggu lalu dengan harga Rp 13.000 per kilo. Namun saat ini, berkisar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilo. Sementara harga minyak goreng yang sebelumnya dari Rp 9.000 per kilo kini naik Rp 11.000 hingga Rp 12.000 per kilo.

“Untuk harga cabai dan daging minggu lalu masih stabil.

Namun sekarang juga mengalami kenaikan dengan kisaran Rp 500 hingga Rp 1.000 per kilo,” kata ibu rumah tangga (IRT) ini. Dia berharap agar instansi terkait mengontrol langsung harga sembako di pasar.Jika tidak, Jumriati khawatir para pedagang akan menjualnya dengan sesuka hati. Apalagi memanfaatkan momen menjelang datangnya bulan puasa.

“Saya berharap agar hal ini tidak dibiarkan berlarut – larut. Pemerintah harus menyikapi ini dengan serius, kasihan kami orang kecil pak,” harap ibu rumah tangga lainnya.

Salah seorang pedagang di pasar setempat, Ani Nurhayati (32) tidak membantah jika harga sembako yang dijualnya mengalami sedikit kenaikan, jika dibandingkan satu minggu yang lalu. Hal itu dilakukannya karena harga barang yang diambil di tingkat grosir juga mengalami kenaikan.

“Namanya juga pedagang pak. Mana ada sih yang mau rugi. Lagipula harga yang kami jual akan disesuaikan dengan harga barang yang diambil dari grosir,” terangnya. Terpisah, Kabid Perdagangan Diskoperindag Kota Bima, Ratna Ningsih, S.E mengakui sejumlah kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua hari terakhir ini.

“Iya memang ada harga sembako yang naik, salah satunya gula pasir. Tapi kenaikannya berkisar Rp 1.000 saja,” akunya. Untuk menindaklanjuti kenaikan itu, pihaknya sudah melakukan pengecekan dan meminta klarifikasi terhadap para pedagang hingga ke tingkat grosir. “Kita sudah minta keterangan pedagang dan grosir. Mereka mengaku stok atau persediaan barang minim,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain stok yang masih minim, kenaikan harga tersebut biasa saat jelang memasuki bulan puasa. Bahkan akan mengalami kenaikan hingga pada satu minggu atau sehari puasa. “Solusinya, kami akan menggelar operasi pasar (OP) dalam waktu dekat ini guna menstabilkan harga,” pungkasnya. (uki)

Polisi Amankan Lima Pasangan Mesum Kota Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kota mengamankan lima pasangan mesum pada saat operasi penyakit masyarakat (Pekat) di sejumlah tempat penginapan seperti hotel dan losmen di Kota Bima, Selasa (10/5) malam. Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin, Rabu (11/5) kepada Suara NTB mengatakan lima pasangan bukan suami - istri itu, diamankan lantaran tidak mampu menujukkan surat nikah kepada petugas.

“Lima pasangan ini kita amankan di sejumlah tempat penginapan, pada saat operasi pekat,” ucapnya. Nurdin menyebutkan, lima pasangan itu, masing – masing FR (23) dan NPA (22). MW (24) dan FT (21), FD (25) dan SM (26). SS (34) dan MT (22), serta TF (32) dan KT (40). “Dari beberapa pasangan ini ada yang mahasiswa, tenaga honorer hingga pekerja swasta,” katanya. Menurutnya, lima pasangan tersebut saat ini sedang dilakukan proses. Bahkan telah menandatangani surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

“Usai tanda tangan surat peryataan mereka dilepas serta dijemput oleh perwakilan keluarga masing – masing,” terangnya. Dia menambahkan, selama menggelar operasi pekat, awal bulan Mei kemarin, tercatat pihaknya sudah mengamankan delapan pasangan yang bukan suami - istri.

“Selain prostitusi, operasi pekat, sasarannya minuman keras (miras), narkoba serta mengeliminir tindakan yang melanggar hukum lainnya,” pungkas Nurdin. (uki)

paten Bima. Selain itu politisi PAN ini juga memberikan bantuan berupa sumur bor dan penguatan jalan ekonomi.

Demikian rangkuman kegiatan HMS di Kabupaten Bima, Rabu (11/5) kemarin. Dalam kegiatannya tersebut, HMS ditemani oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PAN, Aminurlah.

Oleh HMS, bantuan diberikan di kantor desa masingmasing kepada sebanyak 15 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Desa Semili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Selain itu, HMS juga menyambangi dan memberikan bantuan kepada 19 kepala keluarga yang menjadi korban di Desa Risa.

Dari pertemuan dengan para korban, HMS mendapatkan gambaran bahwa mereka sangat membutuhkan uluran tangan, khususnya dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Mereka minta pemerintah merealisasikan pembangunan rumah sementara untuk korban,” ujarnya.

Syafrudin menuturkan, sejauh ini para korban kebakaran tinggal di penampungan sementara. Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, namun HMS menegaskan kondisi mereka tetap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Karena itulah, ia merasa harus mendatangi masyarakat yang saat itu tengah dilanda

musibah tersebut.

Selain menyantuni korban kebakaran, HMS juga memberikan bantuan untuk pembangunan dua unit sumur bor di Desa Semili. “Karena memang daerah tersebut susah didapatkan air. Memang banyak lahan pertanian, tapi masyarakatnya jauh dari jangkauan sumber air. Oleh karenanya, masyarakat meminta bantuan sumur bor dan saya menyangggupi dua sumur bor,” ujarnya.

Tidak hanya bantuan korban kebakaran dan sumur bor, HMS juga memberikan dukungan untuk penguatan jalan ekonomi di Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

Bantuan yang diberikan beru-

pa tanah urukan untuk proses penguatan jalan ekonomi tersebut.

HMS menekankan kepada masyarakat yang menerima bantuan darinya untuk memandang bantuan tersebut bukan sebagai pemberian.

Bantuan tersebut sebaiknya dipandang sebagai buah dari usaha masyarakat sendiri yang telah mengajaknya untuk ikut serta menyelesaikan persoalan mereka.

“Hanya, kebetulan saja bantuan itu direalisasikan melalui tangan saya,” ujarnya. HMS menegaskan, dengan sudut pandang yang demikian, maka masyarakat tidak akan merasa sebagai bagian yang terpisah dari para anggota DPR dan

DPRD. Sebab, ia meyakini, sesungguhnya anggota DPR dan DPRD tidak boleh terpisah dari masyarakat atau rakyat yang diwakilinya.

Dengan prinsip itulah, HMS selalu terdorong untuk hadir di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, jika masyarakat mau berusaha dan mencari jalan keluar dari kesulitan, maka pada saatnya akan datang bantuan untuk menyelesaikan kesulitan tersebut.

“Yang penting kita menjaga kebersamaan kita. Kalau rakyat, wakil rakyat dan pemerintah tetap menjaga kebersamaan, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan,” tegasnya. (aan/*)

Polres Bima Buru Tahanan Kabur Bima (Suara NTB) – Wakapolres Bima Kabupaten, Kompol Arif Harsono, S.Ik mengatakan pihaknya sudah membentuk tiga tim khusus untuk memburu seorang tahanan Mapolres setempat yang kabur. Syukrin alias Choki (29), tahanan kasus curanmor itu kabur dari sel tahanan, belum lama ini.

“Kita sudah membentuk tiga tim khusus. Aparat gabungan Satreskrim dan Intel Polres Bima Kabupaten,” ucap Harsono, ditemui Suara NTB, Rabu (11/5).

Bahkan Kasat Reskrim, AKP Erikson, S.Ik, kata Harsono, saat ini terus-menerus ada di lapangan semenjak peristiwa itu terjadi. Kasat lebih memilih berada di lapangan, ikut terlibat dalam memburu tahanan yang melarikan diri itu.

“Anggota sudah diterjunkan di berbagai titik untuk menangkap tahanan ini,” katanya Menurut dia, informasi yang diterima dan dikembangkan

oleh pihaknya, Choki dideteksi berada di empat wilayah di Bima, yang saat ini masih terus ditelusuri. Harsono optimis, pihaknya akan segera menangkap tahanan itu, yang tentunya mendapat bantuan dan dukungan dari masyarakat.

“Kita sudah koordinasikan dengan seluruh anggota Polsek yang ada untuk segera menangkap tahanan ini. Kami juga berharap agar masyarakat tetap memberikan informasi jika mengetahui keberadaannya,” harap Harsono.

Harsono memastikan, berdasarkan hasil rekaman alat pengintai (kamera CCTV),

tahanan dalam kasus Curanmor dan sejumlah tindak kriminal lainnya, kabur karena kelihaiannya sebagai seorang spesialis curanmor. Sehingga dipastikan, dia kabur tidak ada sangkut paut dengan pihak aparat terkait.

“Choki meminta bantuan tahanan lain yang di bawah tekanan karena diancam, untuk memantau aparat yang berjaga di saat mencongkel gembok.

Jadi, tahanan ini sudah sangat profesional,” tegas Wakapolres yang baru bertugas sepekan di Polres setempat.

Dia juga menambahkan, sementara dua orang anggota Polisi yang piket pada saat tahanan itu kabur, saat ini telah diperiksa oleh Propam.

Untuk selanjutnya akan digelar sidang etik.

“Dua anggota yang piket ini tentu akan dikenakan sanksi.

Soal hukuman yang diberikan kita akan proses dulu. Tapi

yang jelas tetap dikenakan sanksi karena lalai saat bertugas,” pungkasnya.

Syukrin (29) warga Desa Talabiu Kecamatan Woha, kabur dari penjara Polres Bima Kabupaten, Senin (9/5) sekitar pukul 03.57 wita.

Tahanan itu berhasil kabur dengan membuka gembok pintu penjara.

Saat itu hanya ada dua petugas kepolisian yang berjaga (piket). Satu orang tertidur lelap tepat di depan pintu tahanan. Sementara satu orang lainnya sedang

memantau keamaan di sekitar wilayah Polres. (uki)

Arif Harsono (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/ist)

BUKA BLOKIRAN - Anggota Polres Dompu saat mnembuka blokiran jalan di ruas jalan Kandai Dua, Dompu, Selasa malam.

Dompu (Suara NTB) Warga Kandai Dua melakukan aksi blokir jalan sebagai bentuk protes atas penangkapan AA alias Simon dalam kasus pembacokan dan penembakan di kediaman M. Tamrin alias Ripen warga Ginte Kandai Dua. Polisi dianggap diskriminasi dalam penegakan hukum, karena pelaku pembacokan Amirullah, warga Kandai Dua di Simpasai belum juga ditangkap.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubun-

gi Rabu (11/5) mengungkapkan, penangkapan AA alias Simon memicu aksi protes dari kelompok pemuda Kandai Dua. Mereka menganggap aparat diskriminasi dalam proses penanganan kasus pembacokan dan penembakan. “Menurut mereka, kita lakukan diskriminasi.

Saya rasa tidak, karena kami memenuhi dulu prosedur hukum dengan menghadirkan minimal dua alat bukti baru dilakukan upaya hukum lainnya,” kata Herman.

Kendati diprotes kelompok

warga Kandai Dua dan dilakukan aksi blokir jalan, Herman mengatakan, pihaknya tetap menahan tersangka AA. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang dimiliki, AA diduga terlibat dalam kasus pembacokan Udin dan penembakan Siti Atikah warga Ginte di Kediaman Ripen. “Kita sudah menahan tiga orang tersangka untuk kasus pembacokan dan penembakan di kediaman Ripen,” jelasnya.

Sementara untuk kasus pembacokan Amirullah warga

Warga Karijawa Cemaskan Kasus Pencurian dengan upaya penyelidikan oleh anggota Polisi. Polsek Kota juga sudah dikoordinasi agar meningkatkan pengamanan. “Kita juga melakukan patroli rutin di jalan baru untuk menghindari adanya aksi pencurian,” jelasnya.

Warga pun diminta untuk terus waspada dengan memasang lampu jalan dan lampu di pekarangan rumah serta melakukan penjagaan.

Antara tetangga satu dengan yang lainnya diharapkan saling berbagi informasi. Ketika ada orang yang mencurigakan bisa cepat ditangkap. (ula) (Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Warga jalan baru Kelurahan Karijawa, Dompu, tempat perumahan elit dan pejabat ini dicemaskan oleh aksi pencurian. Maraknya aksi pencurian membuat aparat Kepolisian meningkatkan pengamanan bersama warga setempat.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman, Rabu (11/5) mengakui mendapat informasi maraknya kasus pencurian di jalan Baru Karijawa Dompu dalam beberapa hari terakhir.

Kendati demikian, belum ada korban pencurian yang melaporkan kasus pencurian ini ke Polisi.

“Kita dengar juga seperti itu, tapi belum ada yang melaporkan,” katanya.

Herman mengatakan, kerisauan warga di jalan lingkar Karijawa sudah ditindaklanjuti

Herman

Kandai Dua di Simpasai, menurut Herman, pihaknya masih membutuhkan keterangan tambahan dari korban.

Karena hasil pemeriksaan penyidik yang menemuinya di RSUP NTB Mataram, korban belum bisa banyak bicara.

“Malam ini saya kirim anggota untuk meminta keterangan lagi pada korban,” katanya.

Selain itu, penyidik dikirim ke RSUP NTB untuk meminta keterangan tambahan terhadap Siti Aisyah, korban penembakan. Penyidik juga akan men-

gajukan permintaan terhadap proyektil peluru yang ada di kepala korban sebagai salah satu alat bukti. “Makanya kita belum bisa mengambil langkah hukum,” ungkapnya.

Sebelum aksi blokir jalan oleh kelompok pemuda Kandai Dua, Selasa (10/5) malam, mereka juga melakukan aksi blokir jalan menuntut Polisi segera menemukan pelaku kasus pembacokan Amirullah. Aksi ini pun langsung dibubarkan Polisi dan meminta agar beri kepercayaan polisi mengusutnya. (ula)

Ribuan Randis di Bima Nunggak Pajak Kota Bima (Suara NTB) – Ribuan unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemkab Bima menunggak pajak.

Data dari kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Bima mencatat 1.797 unit randis, baik roda empat maupun roda dua belum membayar pajak.

“Tunggakan itu terhitung sejak tanggal 27 April 2016,” ucap Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD PDRD Bima, Mansyur SP, menjawab Suara NTB, Rabu, (11/5).

Menurutnya, nilai pajak randis yang menunggak tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Permasalahan ini diharapkan ada perhatian serius dari Pemkab Bima untuk segera melunasinya.

“Bupati harus tegas dalam permasalahan ini. Sehingga tunggakan pajak yang belum dilunasi agar bisa

dibayar lunas,” katanya.

Sebab menurutnya, sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak. Apalagi kendaraan itu milik pemerintah.

“Pemkab Bima harus serius sikapi masalah ini.

Masyarakat umum saja mau bayar pajak, masa pemerintah tidak?” ujarnya.

Sementara upaya yang dilakukan untuk menagih pajak kendaraan dinas tersebut, lanjut Mansyur, pihaknya terpaksa harus turun melakukan operasi gabungan (Opgab) bersama Sat Lantas Polres Bima Kota dan Polisi Militer (POM) setempat, untuk menjaring kendaraan dinas yang teridentifikasi belum membayar pajak.

“Kalau ditemukan ada yang menunggak, kendaraannya kita tilang sampai pajak dibayar,” tuturnya. (uki)

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Dugaan Pemalsuan Ijazah

Oknum Anggota DPRD KLU Diperiksa sebagai Tersangka

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polres Lobar akan memanggil oknum anggota DPRD KLU, RM dalam kapasitasnya sebagai tersangka, dalam dugaan pemalsuan ijazah paket C. Sebelumnya, yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi, hingga ditetapkan sebagai tersangka dua minggu lalu.

TGH. Mahali Fikri

Segera Tes Urine EMPAT anggota dewan yang diduga sengaja kabur saat dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, berbuntut. Berkembang persepsi masyarakat bahwa terdapat oknum anggota dewan yang diduga mengkonsumsi narkoba.

Untuk menepis persepsi itu, anggota dewan dan Badan Kehormatan (BK) mendesak pada para anggota dewan yang belum melaksanakan tes urine supaya segera melakukannya. Hal itu dinilai penting karena menyangkut citra lembaga DPRD NTB di mata masyarakat.

Terkait desakan dari beberapa anggota dewan dan BK itu, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pimpinan siap untuk kembali menggelar tes urine bagi anggota yang masih belum melakukannya. Bahkan Mahali mengaku akan bersurat ke masing-masing pimpinan fraksi dan pimpinan komisi untuk menginstruksikan pada anggota dewan yang belum melaksanak tes urine, agar segera melakukan tes urine. ”Saya berharap pada anggota supaya segera. Ini untuk menjawab keraguan dan kecurigaan masyarakat pada lembaga,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, Mahali juga menepis berita yang mengatakan bahwa ada anggota DPRD NTB yang sengaja kabur saat mengetahui akan ada tes urine oleh BNN. Menurut Mahali, terhadap anggota yang diduga kabur tersebut menurutnya kemungkinan tidak mengetahui akan ada tes urine, sehingga ia keluar sebelum BNN datang.

“Karena pimpinan memang dengan sengaja mengundang BNN tanpa ada pemberitahuan sebelumnya pada anggota dewan yang lain. Sehingga mungkin mereka pergi tanpa ada maksud untuk menghidari BNN. Jadi tidak ada anggota yang sengaja kabur itu,” ujarnya.

Akan tetapi sebagai bentuk komitmen agar anggota DPRD NTB bersih dari narkoba. Maka menurut Mahali, pimpinan akan menegaskan bahwa bagi anggota yang belum melaksanakan tes urine, akan tetap diminta untuk melakukannya. (ndi)

Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo menegaskan, bahwa RM akan kembali diperiksa penyidik dalam waktu dekat. Namun dengan status berbeda dengan pemanggilan sebelumnya.

“Sudah memberi keterangan sebagai saksi. Akan kita panggil lagi sebagai tersangka,” ungkapnya usai peringatan HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-36 di Asrama Haji NTB, Rabu (11/5).

Mengenai pemanggilan yang bersangkutan, sambung dia, pihaknya bakal menilik lagi mengenai kebutuhan izin dari Gubernur.

Sebab, menurut Wingky, pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi sebelumnya juga tanpa harus bersurat

meminta izin Gubernur.

“Tersangka selama ini koperatif. Kita panggil dia hadir,” ungkapnya.

Sejauh ini, Polres Lobar telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait dalam kasus yang dilaporkan 22 Juli 2015 silam itu. Diantaranya, ketua KPU KLU, PKBM, dan pihak sekolah.

RM dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah untuk persyaratan pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD KLU 2014 silam. Tersangka disangkakan dengan sengaja tanpa hak menggunaka ijazah milik orang lain dan atau memberi keterangan palsu.

Diduga melanggar ketentuan Pasal 263 ayat 2 dan 266 ayat 2 serta pasal 298 UU no-

Wingky Adhityo Kusumo mor 8 tahun 2012 tentang pemilu dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun.

Sebelumnya, Kubu RM secara resmi telah menunjuk

TERTANGKAPNYA pelaku penipuan rekrutmen CPNS, AS (44) tak membuat polisi berhenti di situ saja. Penyelidikan berkembang pada adanya indikasi keterlibatan oknum polisi.

Diduga menjadi bagian jaringan lintas provinsi itu.

“Ini merupakan perbuatan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Pasti ada rangkaian,” ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi saat ditemui Rabu (11/5) di Asrama Haji seusai kegiatan Upacara HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-36.

Terkait tersangka, AS, yang menyaru sebagai pegawai BKN, kata Anom, tidak menutup kemungkinan oknum ASN juga ikut terlibat. Hanya saja, pihaknya perlu mendalami sejumlah keterangan saksi.

“Jangankan oknum pemerintahan, anggota kami pun kalau ada terlibat akan diproses,” tegasnya.

Sebanyak 10 saksi korban telah dimintai keterangan. Kasus yang terungkap berkat penyelidikan mandiri polisi itu, masih berkutat pada pemeriksaan saksi korban.

“Korbannya tidak ada yang melapor. Kita sendiri yang menemukan. Korban yang melapor secara langsung tidak ada.

Saat ini baru 90 orang korban. Masih didalami adanya korban lain,” terang Anom.

Sabtu (8/5) lalu, tim Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda NTB menangkap AS (44) diduga melakukan penipuan rekrutmen CPNS. Tersangka asal Desa Pengembur, Pujut, Lombok Tengah itu melakoni perannya sejak rekrutmen tahun 2012.

Modusnya, tersangka menjanjikan kelulusan CPNS melalui jalur yang disebutnya khusus. AS memang tidak bekerja sendiri. Sebab, ia mendirikan ‘cabang’ di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar wilayah NTB. Untuk memuluskan aksinya, ia meyakinkan para korbannya sebagai pegawai Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Korban dimintai sejumlah uang jika ingin diluluskan langsung menjadi PNS –kini ASN. Tarifnya pun beragam, mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 150 juta. Disesuaikan dengan posisi yang diingini korban. (why) (Suara NTB/dok)

Pengacara guna menindaklanjuti laporan pemalsuan ijazah yang dialamatkan ke dirinya.

Dan bermaksud melaporkan balik sang pelapor.

Melalui pengacaranya, Kurniadi, SH, RM mengklarifikasi.

Yang menyebut kliennya tidak bersalah dan merupakan korban.

Menurut kubu RM, kekeliruan cetak ijazah sendiri murni ada di PKBM, yang mana kekeliruan itu telah diklarifikasi oleh PKBM baik ke KPUD KLU, ke Partai asal Ramedi, hingga ke Ramedi sendiri.

Kurniadi membantah ketidaksengajaan RM memalsukan ijazah. Dianggap pemalsuan ijazah, kata dia, apabila Ramedi sengaja menggunakan ijazah orang lain dan mengganti identitas atau keterangan pada ijasah. Juga jika RM sama sekali tidak sekolah lalu tibatiba mengantongi ijazah.

Berdasarkan sejumlah dokumen yang dikeluarkan oleh PKBM Petung Bayan, tempat RM sekolah, dan PKBM Ardi

Putra, tempat RM mengikuti ujian, tertulis RM memiliki Nomor Induk.

RM diketahui berstatus Siswa Paket C tahun 2007 di PKBM Petung Bayan dengan nomor induk 596. Diduga kekeliruan disebabkan PKBM Petung Bayan salah mencetak nama orang tua RM. Ijazah RM diklaim terbit tahun 2007, Nomor Ijazah 23PC0100537, Nomor Induk 596, dengan nama orang tua Nensanom. PKBM mengeluarkan Ijazah tahun 2008 dengan Nomor 23PC0100021, Nomor Induk 008 serta dengan nama orang tua, Sumasim.

Kubu RM mengklaim kekeliruan pemberian ijasah ini telah diakui dan diperbaiki oleh PKBM Petung Bayan melalui surat No. 2/PKBMPB/2014 tanggal 30 Agustus 2014. Surat sebelumnya No. 3/ PKBM -PB/2014 tanggal 5 Juli 2014, menyatakan bahwa Ijasah 2008 dicabut dan diberikan ijazah 2007. (why)

(ant/bali post)

SIAP DISIDANGKAN - Tersangka kasus suap proyek pembangunan Jalan di Ambon, Damayanti Wisnu Putranti meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (11/5). Berkas Anggota Komisi V DPR itu dinyatakan telah P21 dan siap untuk disidangkan.

Dewan Tak Persoalkan Pemangkasan Tunjangan Perumahan Telusuri Indikasi Keterlibatan Oknum Polisi

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Pemangkasan tunjangan perumahan 40 anggota Dewan oleh Pemkot Mataram, setelah melakukan rasionalisasi terhadap APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) tahun anggaran 2016, tak dipersoalkan oleh Dewan. Bahkan, hal itu dianggap wajar sepanjang DPRD Provinsi tak melakukan penyesuaian. “Sebenarnya tidak ada masalah.

Sepanjang provinsi ada kesesuaian,” jawab Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., saat dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (11/5).

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, tunjangan perumahan Dewan mengacu pada tunjangan provinsi. Sehingga, tunjangan didapatkan Rp 8 juta tiap bulan harus lebih rendah dari provinsi sebesar Rp 9,5 juta.

“Kalau belum ada kenaikan di provinsi berarti sama dengan tahun lalu Rp 8 juta,” sebutnya.

Dewan, kata Muhtar, sebenarnya mencoba mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan pada APBD murni tahun 2016. Tapi ini tergantung dari DPRD provinsi. Tergantung Dewan dimaksud, bahwa DPRD Kota Mataram tidak mungkin menaikan tanpa ada patokan yang dijadikan legal standing. Terhadap kajian TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) lanjutnya, memang belum dibahas. Kemungkinan rasionalisasi berdasarkan hasil appraisal ini bisa dimaklumi anggota DPRD lainnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir.H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Selasa (10/5) mengatakan, tunjangan perumahan Dewan ini dipangkas setelah adanya rasionalisasi serta evaluasi Gubernur terhadap APBD Kota Mataram.

Dari evaluasi itu, diminta agar melakukan appraisal ter-

hadap tunjangan perumahan.

Setelah tim akuntan publik menghitung, usulan Rp 12 juta dipangkas menjadi Rp 8 juta.

“Tunjangan perumahan jadi Rp 8 dari Rp 12. Ini hasil evaluasi Gubernur,” sebut Eko. Pemangkasan tidak bisa serta merta dilakukan pada APBD murni. Sebab, pihaknya harus menunggu hasil kajian.

Tunjangan ini tambah Eko yang juga Asisten II Setda Kota Mataram, tidak boleh lebih rendah provinsi dari kota.

Pemangkasan nantinya, akan dibawa dan dikomunikasikan dengan Dewan. Dengan harapan bahwa ini diterima.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, posting anggaran tunjangan perumahan Dewan tersebut setelah adanya koreksi dari gubernur terhadap APBD Kota Mataram. (cem)

Polisi Bantah ’’Lepas Tangan’’ atas Kasus Mawardi Mataram (Suara NTB) – Lama tak ada kabar dan perkembangan berarti, tak serta merta penanganan kasus hilangnya dr. Mawardi dihentikan. Hanya saja, diakui ada kesulitan sebab yang bersangkutan pergi dengan keinginan sendiri. Tanpa ada indikasi unsur pidana.

“Bukan lepas tangan. Polisi tanggungjawabnya apa? Dia itu pergi kemauan sendiri.

Tidak ada unsur paksaan atau pidana,” jelas Dirreskrimum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSI, Rabu

(11/5) usai peringatan HUT Yayasan Kemala Bhayangkari ke-36 di Asrama Haji NTB. Ia yang hari ini bakal resmi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda NTB ini menegaskan, kepolisian bakal terus berupaya melakukan pencarian.

Meski dalam upayanya polisi menemui sejumlah tantangan.

Yang harus digarisbawahi, sambung dia, mantan Direktur RSUD NTB itu bukan merupakan korban tindak pidana. “Kasus ini ini kan tidak ada korban yang dilukai, diculik, atau dibunuh. Tetap kita akan mencari.”

Anom menyebutkan, saat ini Polda NTB tak hanya mengatensi pencarian satu orang hilang saja. Sebab, banyak laporan diterima terkait kasus yang sama. “Kasus seperti itu banyak sekali di sini. Yang ikut Gafatar juga hilang,” terangnya.

Penyebaran pamflet dalam bentuk sayembara pun masih nihil hasil. Walaupun banyak orang baik di dalam maupun luar NTB yang menghubungi. “Belum ada yang dapat,” ujar Anom.

Sebelumnya disebutkan, hasil pemeriksaan sementara, ada dugaan dr Mawardi ingin pergi mengelak dari suatu tekanan. Hingga kini polisi masih mendalami hal tersebut.

Telah diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama dr. Mawardi Hamri.

DPO itu dikeluarkan berdasarkan, Laporan Polisi (LP) nomor: LP/60/III/2016/NTB/SPKT. Dalam DPO disebutkan telah hilang seorang laki-laki yang bernama dr. H. Mawardi Hamri, M.PPM. Dengan ciri-ciri, berumur 55 tahun, secara fisik bertinggi badan 165 cm, berat badan 70 kg. Ciri visual berambut ikal warna hitam serta berkulit warna sawo matang. Alamat yang bersangkutan di Jalan Langko nomor 31, Dasan Agung, Mataram. (why)

Tahanan Curanmor Kabur

Tindak Anggota Polisi Lalai Mataram (Suara NTB) – Diduga ada unsur kelalaian yang mengakibatkan kaburnya tahanan kasus curanmor di Mapolres Bima.

Agar tidak terulang lagi, Kapolda NTB akan memberi tindakan tegas, apabila tahanan kabur itu tidak segera ditangkap kembali.

“Kelalaian anggota. Ada kelemahan,”ungkap Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, ditemui seusai peringatan HUT Yayasan Kemala Bhayangkari di Asrama Haji NTB, Rabu (11/5).

Kapolda menyebutkan, ada tenggat waktu diberikan kepada personel Polres Bima untuk melakukan pengejaran. Namun, apabila melebihi batas waktu, sanksi dapat saja menanti.

“Beri waktu anggota untuk mencari. Nanti akan kita ambil tindakan,” tegasnya. Ia menambahkan, kelemahan anggota terlihat dari modus tahanan yang membuka gembok. Pada saat petugas

jaga sedang tertidur.

“Kita harus menjadi mawas diri untuk perbaikan ke depannya,” kata Kapolda.

Senin (9/5) dini hari, seorang tahanan kasus Curanmor, Syukrin (29) kabur dari ruang tahanan Polres Bima.

Yang bersangkutan berhasil meloloskan diri dengan membuka gembok. Ruang tahanan sendiri dijaga oleh dua petugas.

Satu berjaga di depan pintu tahanan, sementara satu petugas lagi berkeliling mengontrol Mako. Sekembalinya ke ruang tahanan, petugas yang patroli tadi melihat pintu tahanan sudah terbuka.

Kemudian, petugas jaga memanggil anggota lainnya. Sebab sempat beberapa tahanan lain berusaha untuk kabur. Namun urung karena anggota Polres Bima sudah banyak berkumpul membackup.

DPO atas nama Syukron alias Choki telah disebar ke seluruh Polsek jajaran Polres Bima. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

Museum Gelar Lomba Cipta Lagu Daerah

Suasana Pedesaan di Villa Sayang SUASANA pedasaan benar - benar terasa nikmat di Villa Sayang, Jalan Sonokeling, Desa Dasan Geriya, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Suasana pedesaan didukung dengan udara segar pada pagi hari.

Selain karena letaknya yang memang di pinggir persawahan, pengelola penginapan berbasis privat ini juga membangun nuansa kehidupan ala penduduk desa. Owner Villa Sayang, Baiq Dewi Djapa ketika ditemui Suara NTB, Rabu (11/5) mengutarakan, suasana desa dibangun melalui tawaran menu makanan (kuliner). Kuliner yang ditawarkan pengelola villa terhadap para tamu berbeda dari yang lainnya.

“Disini tidak ada menu makanan seperti di hotel – hotel.

Apapun menu makanan penduduk desa sehari - hari, ya itulah yang kami tawarkan,” ujar pelaku pariwisata yang juga bergelut di bidang jasa transportasi (travel) ini.

Villa Sayang yang kini dikelolanya didirikan sejak 12 tahun silam. Sebanyak 12 unit villa disediakan untuk menampung para tamu yang dari berbagai penjuru untuk bersafari ke daerah ini. Villa sayang disasar wisatawan dari Eropa, Kanada, Malaysia bahkan Amerika Serikat. Kendati demikian, saat ini pemilik villa mencoba menggarap pasar domestik yang dilihatnnya memiliki prospek menjanjikan.

“Sekarang kami sedang mencoba untuk menggarap pangsa pasar domestik yang nampaknya lumayan potensial. Kita sedang membuka promo harga mulai dari Rp 580 ribu setiap satu villa untuk dua orang selama satu hari,” katanya.

Selain memang karena letak geografisnya yang berada di kawasan pedesaan, villa yang berdiri di tanah seluas 1,8 hektar ini juga dikembangkan sebagai lokasi perkebunan. Pengelola villa memang secara sengaja mengembangkan konsep garden dengan tujuan agar lokasi penginapan tetap terkesan asri.

“Konsep kami disini lebih ke garden view, jadi disebelah barat sana ada lokasi untuk berkebun. kami menanam sayur mayur seperti terong, bayam, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Adapun menu makanan yang disediakan untuk wisatawan yang menginap di villa antara lain Sambal Beberok, Ikan Rajang, Ayam Rarang, Sate Tanjung, Sate Rembige dan lain sebagainya. “Kami merasa untuk apa menyediakan menu - menu yang terlalu wah, padahal wisatawan luar itu kepinginnya menikmati apa yang memang khas di daerah ini. Kami benar - benar mengedepankan konsep kuliner tradisional food sebagai bahan jualan, dan kami siap bersaing di tengah pasar,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/ist)

PEMANDANGAN - Suasana pagi dengan pemandangan yang indah serta udara segar bisa dinikmati setiap saat dari Villa Sayang.

Halaman 9

(ant/bali post)

SENI WAYANG - Kelompok teater kontemporer asal Prancis, Les Remouleurs berkolaborasi dengan sejumlah seniman Indonesia menampilkan pertunjukan wayang layang-layang di Garuda Wisnu Kencana, Bali, Selasa (10/5) malam.

Kerawanan Trekking Rinjani

Dikhawatirkan Pengaruhi Penilaian Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Rawannya jalur pendakian di Rinjani dikhawatirkan dapat mencoreng pariwisata NTB. Belum lama ini terjadi perampokan terhadap wisatawan asal Rusia di jalur pendakian Senaru. Padahal pekan depan assessor UNESCO akan datang untuk melakukan penilaian terhadap Geopark Rinjani yang diusulkan menjadi Geopark Dunia. Jika peristiwa ini terus berlanjut, dikhawatirkan menjadi penilaian buruk terhadap Geopark Rinjani.

“Kita sesali itu, apalagi manajemen pengelolaan itu yang menjadi penilaian utama. Termasuk di dalamnya persoalan keamanan,” kata Perencana Pengembangan Kawasan Geopark Rinjani, Budi Karyawan kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (11/5) kemarin.

Ia juga mengkhawatirkan penilaian assessor menjadi buruk terhadap perampokan tersebut. Kendati belum diketahui siapa pelaku sebenarnya.

Namun masyarakat diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadikan penilaian assessor menjadi buruk.

“Memang kriminalitas itu bisa terjadi dimana saja, namun kita tentunya harus cari tahu permasalahan disana itu bagaimana sehingga bisa ter-

jadi hal demikian,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pada Selasa (17/5) dua orang assessor UNESCO akan datang melakukan penilaian. Mereka adalah Maurizio Burlando dan Soojaeeli.

Kedatangan keduanya untuk melakukan penilaian kelayakan Gunung Rinjani dijadikan sebagai geopark dunia.

Sebelumnya terdapat 12 item catatan yang diberikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Dari 12 item itu, salah satunya terkait infrastruktur jalan yang terbilang belum memadai. Sehingga harus ada perbaikan jalan agar lokasi itu dapat dikatakan laik untuk dijadikan sebagai jalan menuju geopark dunia. Namun ternyata permasalahan yang

harus dibenahi bukan hanya itu saja, persoalan kemanan menjadi sorotan utama semua pihak, termasuk wisatawan.

Seperti diketahui bahwa peluncuran Geopark Rinjani menuju geopark dunia dilakukan oleh kementerian dan Wakil Gubernur NTB. Dalam kesempatan itu Wagub sempat mengkhawatirkan Geopark Rinjani terancam karena maraknya pembalakan liar. Sehingga diharapkan masyaraat tidak melakukan itu.

Namun ancaman lain kembali muncul, padahal penilaian assessor UNESCO tinggal menghitung hari.

“Kita serahkan penilaian terhadap assessor ini, mudahmudahan Geopark Rinjani memenuhi syarat menjadi geopark dunia,” kata Budi. (lin)

Mataram (Suara NTB) Museum Negeri NTB menggelar Lomba Cipta Lagu Pop Daerah, Rabu (11/5) - Rabu (25/5) mendatang. Selain lomba menciptakan lagu, museum juga menyiapkan panggung lomba menyanyi lagu khas daerah NTB. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 20 Mei. Lomba menciptakan lagu daerah dibuka untuk umum dan boleh diikuti peserta dari seluruh NTB. Sementara peserta untuk lomba menyanyikan lagu dibatasi dari kalangan SMA/Sederajat.

Kepala Museum Negeri NTB, Ir. Baiq Rahmayati didampingi Direktur MM Production Yodi D’Kock dan Budayawan Mustakim Biawan selaku Anggota Dewan Juri dalam konferensi pers, Rabu (11/5) mengemukakan, penyelenggaraan lomba cipta lagu tersebut penting dilakukan dalam rangka mengangkat potensi demi menguatkan citra daerah ini. Menurutnya, selama ini pasar industri kreatif di daerah ini terlalu didominasi kalangan luar. Untuk itu, penting kiranya daerah ini mulai bergerak dan berupaya menguasai pasar di wilayah sendiri.

“Saya pribadi cukup miris ketika masuk ke setiap rumah makan, lagu - lagu yang diputar itu kebanyakan lagu dari daerah luar. Tidak ada lagu yang khas dari daerah kita sendiri.

Inilah latar belakang mengapa kita coba menanamkan kembali kecintaan anak terhadap lagu daerahnya sendiri,” tuturnya.

Gayung bersambut, Mustakim Biawan yang akan menjadi juri dalam lomba tersebut mengatakan bahwa dirinya senang mendengar museum menyelenggarakan event kesenian. Hal tersebut, disamping meningkatkan daya cipta lagu - lagu daerah, penyelenggaraan agenda tersebut juga bisa dilihat sebagai upaya pelestarian kebudayaan. Ia menyarankan agar hendaknya lomba tersebut di-

helat dengan melibatkan publik secara optimal.

“Museum harus menciptakan getaran dan menebarkan aroma yang membuat orang tersentuh untuk datang kemari. Lomba cipta lagu ini saya harap terbuka untuk umum dari berbagai kalangan, tanpa dibatasi usia maupun jenis kelamin,” katanya.

Alasannya, tidak sedikit penduduk di daerah ini memiliki daya cipta yang potensial dan patut dibanggakan. Secara tekhnis lagu - lagu ciptaan yang dilombakan tidak boleh menyinggung SARA. Unsur yang dapat menyinggung perasaan individu maupun kelompok tertentu.

Penilaian lomba menyanyi dan lomba cipta lagu akan dilihat dari sisi kreatifitas dan kadar estetis karya ciptaan para peserta. Lagu - lagu yang dilombakan dalam lomba cipta harus bersifat orisinil dan tidak boleh menjiplak atau meniru karya orang lain. Tidak ada kualifikasi jenis nada lagu yang dilombakan. Peserta dibolehkan menciptakan lagu dengan berpatokan pada tangga nada dasar diatonik maupun pentatonik. “Yang penting kreatifitasnya yang kita ukur, dan lagu ciptaanya enak didengar,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur MM Production Yodi D’Kock sebagai Event Organizer (EO) yang menangani penyelenggaraan kegiatan tersebut menyatakan, 10 lagu terbaik hasil penjaringan akan mendapat anugerah pada perayaan puncak kegiatan. Puncak kegiatan akan dihelat pada 1 Juni, bertepatan dengan hari kesaktian pancasila. Momentum tersebut juga akan menjadi kesempatan untuk mengumumkan pemenang lomba menyanyi.

“Enam pemenang lomba menyanyi lagu daerah akan kita umumkan pada perayaan puncak yakni pada Hari Kesaktian Pancasila. Disamping itu, kita juga akan menganugerahkan 10 karya lagu terbaik untuk kemudian kita promosikan di nusantara,” bebernya. (met)

Pendaki yang Tewas Diduga Tak Melalui Jalur Resmi Mataram (Suara NTB) Seorang pendaki perempuan asal Palembang, Sumatera Selatan, Ika (26 tahun) ditemukan meninggal dunia di Gunung Rinjani. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa tidak jauh dari Danau Segara Anak, pada Senin (9/5) pukul 10.00 Wita.

Diduga korban tidak melalui jalur resmi dan tidak menggunakan porter saat mendaki Gunung Rinjani.

“Korban yang meninggal tidak ditemukan registrasinya di Tracking Organizer (TO) manapun. Selain itu juga tidak masuk melalui jalur yang resmi,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Siti Alfi-

ah kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (11/5) kemarin.

Ika diketahui berendam di Air Panas Aik Kalak pada Minggu malam (8/5) sekitar pukul 17.00 Wita.

Saat itu, korban berendam bersama lima rekan korban yang juga perempuan. Namun naas, korban tenggelam dan tidak dapat diselamatkan. Hal ini juga tidak dapat segera ditindaklanjuti disebabkan korban dan rekannya tidak menggunakan bantuan porter.

Adanya porter dari berbagai TO di jalur pendakian Gunung Rinjani dimaksudkan untuk membantu wisatawan yang ingin mendaki. Selain itu, jika terjadi sesuatu dan wisatawan tidak turun gu-

nung tepat pada waktunya, maka pihak TNGR dan Basarnas akan melakukan pencarian. Namun berbeda jika tidak terdaftar di TO dan tidak melalui jalur resmi. Petugas tidak tahu apa yang terjadi pada pendaki.

“Disana kan banyak TO, banyak porter yang bisa bantu pendakian. Itu fungsinya mereka, agar tidak terjadi hal seperti ini,” kata Alfiah.

Sebelumnya, Kepala Disbudpar H.L.Muh.Faozal S.Sos.,M.Si mengatakan akan melakukan koordinasi lintas sektoral untuk masalah kemanan pada destinasi wisata.

Sebab hal ini bukanlah yang pertama kali terjadi, sebelumnya juga beberapa wisatawan telah meninggal di beberapa

destinasi wisata. Sehingga perlu adanya penanganan yang serius dari semua pihak.

“Dalam waktu dekat akan koordinasi, baik dengan Dinas

Kesehatan maupun SKPD lainnya yang terkait. Kita berharap destinasi wisata kita bukan hanya aman, tapi juga nyaman,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/met)

KONFERENSI PERS - Kepala Museum Negeri NTB Ir. Baiq Rahmayati (tengah) didampingi Direktur MM Production Yodi D’Kock dan Budayawan Mustakim Biawaan saat konferensi pers di Museum Negeri NTB, Rabu (11/5).

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Setelah Jaringan Telkom Terganggu

SMPN 1 Selong Hadapi Pemadaman Listrik Dikonfirmasi di ruang Panitia UNBK SMPN 1 Selong, Rabu (11/5), Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Selong, Sutikno, menjelaskan, adanya gangguan jaringan Telkom yang secara serentak terjadi se-NTB itu membuat konsentrasi siswa buyar, karena takut jika tidak bisa melaksanakan UNBK seperti di daerah-daerah lain khususnya di luar NTB. Namun, kekhawatiran siswa itu bisa terantisipasi setelah pihak sekolah bersa-

ma tim pelaksana UNBK mensiasati persoalan tersebut dengan menggunakan jaringan android, sehingga siswa bisa mengerjakan dan melaksanakan UN dengan baik.

Meski demikian, akibat molornya waktu pelaksanaan UN pada sesi ketiga itu, pelaksanaan UNBK di SMPN 1 Selasa selesai menjelang Magrib.

Sementara di hari ketiga pelaksanaan UNBK diwarnai dengan terjadinya pemadaman listrik oleh pihak PLN Rayon Selong. Akibatnya, 60

siswa khususnya di ruang 2 dan 3 kelimpungan, karena khawatir jawaban mereka tidak tersimpan di server.

Namun, beberapa guru langsung menyikapi hal tersebut dengan mencoba menenangkan siswa, jika soal yang sudah dijawab tidak akan hilang, tapi akan tersimpan secara otomatis di dalam komputer. “Di hari ketiga sempat mati lampu sebelah, khusus untuk ruang 1 listrik tidak mati. Kita langsung hubungi pihak PLN, sehingga pemad-

aman hanya terjadi sekitar 6 menit,”jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikpora) kabupaten Lotim, Drs. M.Zaini mengatakan, pelaksanaan UNBK khususnya di Kabupaten Lotim tetap berjalan lancar, walau ada beberapa insiden yang membuat pelaksanaan UNBK sempat tertunda dan menyebabkan siswa kelimpungan. Namun, persoalan-persoalan itu bisa teratasi oleh pengawas dan sekolah penyelenggara. (yon) (Suara NTB/yon)

LISTRIK PADAM - Peserta UNBK di SMPN 1 Selong kelimpungan ketika pemadaman listrik terjadi. Tampak sejumlah guru dan pengawasan mencoba menenangkan siswa peserta UN.

KPAD Lotim Bangun Keaktifan Anak Lewat Bercerita Tidak Percaya Kunci Jawaban Palsu WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengimbau kepada para orang tua yang saat ini anaknya sedang mengikuti Ujian Nasional (UN) tidak mendukung anak-anaknya mendapatkan atau bahkan membeli kunci jawaban yang diduga beredar pada saat pelaksanaan UN tingkat SMP ini. Hal ini ditegaskan Mohan, Rabu (11/5) menanggapi temuan terkait beredarnya kunci jawaban palsu.

Menurutnya kunci dari hal ini berada para orang tua. Ia pun menyayangkan berdasarH. Mohan Roliskana kan informasi yang didapatkan, ada juga orang tua yang malah memberikan dukungan kepada anaknya mendapatkan kunci jawaban tersebut. Bahkan ada juga orang tua yang memberi uang kepada anaknya untuk membeli kunci jawaban. “Kuncinya ada pada orang tua,” cetusnya.

Ia pun mengimbau baik siswa maupun orang tua agar tidak mudah terpengaruh terhadap kunci jawaban yang beredar. Menurutnya jika orang tua mendukung anaknya berlaku tidak jujur dengan membeli kunci jawaban, maka ia mempertanyakan bagaimana peran orang tua bisa mempersiapkan masa depan yang baik bagi anaknya jika pada saat ujian saja mulai berlaku tidak jujur.

“Orang tua harus membantu anaknya untuk percaya diri.

Jangan malah membantu anak-anaknya bagaimana mendapatkan kunci jawaban,” ujarnya. Dengan jalan pintas seperti itu, maka ke depannya anak-anak tidak akan bisa belajar berkompetisi secara sehat pada tingkat pendidikan selanjutnya.

Wakil Walikota mengatakan jika misalnya kunci jawaban yang beredar tersebut benar semua, hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak yang jujur, yang benar-benar menjawab soal sesuai dengan upaya dan kemampuannya. Anak-anak yang memang memiliki rekam jejak yang baik di bidang akademis di sekolahnya bisa saja akan tersingkir dengan anak-anak yang tidak cerdas dan tidak pernah belajar dalam menghadapi UN. Hal ini juga, menurutnya, akan berpengaruh terhadap reputasi sekolah favorit yang akan dipenuhi anak-anak yang mendapatkan hasil UN dengan jalan pintas ini. “Misalnya yang menggunakan kunci jawaban ini nilainya baik, bisa masuk sekolah favorit. Anak-anak yang belajar jadi tersingkir dan tidak bisa masuk sekolah favorit,” ujarnya.

Para siswa yang mengikuti UN ini disampaikan Mohan harus mengikuti proses dengan baik dan jangan hanya berorientasi pada hasil. Tetapi bagaimana berusaha dan belajar dengan benar, bukan memilih jalan instan dengan membeli kunci jawaban. (ynt)

Selong (Suara NTB) – Siswa TK Negeri Pembina Selong Lombok Timur (Lotim) berkunjung ke Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD), Rabu (11/5). Mereka datang didampingi orang tua dan para guru pendamping. Sebelum memulai kegiatan berkeliling perpustakaan, siswa terlebih dahulu dikumpulkan di Ruang Serbaguna, para siswa diajak mendengarkan cerita serta diperkenalkan dengan buku bacaan yang menarik oleh Pustakawan Kantor KPAD Lotim, Andrea Ardi Ananda, S.Hum. Menurut Andrea Ardi Ananda, usia anak-anak TK merupakan masa emas, di mana mereka memiliki rasa ingin tahu dan daya imajinasi yang tinggi. Sehingga sangat

tepat jika anak-anak yang masih duduk di TK/PAUD mulai perkenalkan dengan buku dan kegiatan membaca.

Selain memperkenalkan buku, KPAD Lotim juga memadukan kegiatan perkenalan terhadap perpustakan dengan memutarkan video edukasi kepada anak-anak, seperti mengenal huruf latin, angka, bentuk dan beraneka macam warna. “Dengan tampilan visual anak-anak bisa belajar langsung dari lingkungan sekitarnya,” terangnya.

Siswa yang berjumlah 120 orang ini diajak membaca di ruang perpustakaan di lantai 2 dan kemudian mengenalkan sarana IT, seperti komputer dan internet. Dalam pengenalan tersebut, para siswa TK

Negeri Pembina Selong terlihat sangat antusias, mereka aktif bertanya dan ingin selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang sedang dilakukan.

Sementara, Kepala KPAD Lotim, Lalu Taufikkurahman, S.Sos, berharap anak-anak senang ke perpustakaan. Selain itu bisa dijadikan sebagai sarana bermain sekaligus belajar. Oleh sebab itu, diharapkan ke depan semua TK/PAUD di Kabupaten Lotim dapat berkunjung secara rutin ke perpustakaan. “Saat ini perpustakaan sebagai public space sudah memiliki gedung serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang membutuhkan tempat berkegiatan yang nyaman dan aman,” klaimnya. (yon)

Prestasi Santri Ponpes Nurul Haramain Narmada

Mengaji Jago, Main Musik Bisa Diadu KESAN pondok pesantren (ponpes) yang kolot dan tradisional hendaknya ditinggalkan jika melihat kemampuan santri dan santriwati Ponpes Nurul Haramain NW Narmada, Lombok Barat (Lobar). Selain pandai mengaji kitab, mereka juga terampil, bermain musik termasuk juga menyanyi.

Ditemui Suara NTB saat mengisi sebuah acara Rabu (11/ 5), para santri dan santriwati Ponpes Nurul Haramain, Narmada, Lobar begitu semangat dan antusias. Mereka menghibur para tamu undangan dengan membawakan sejumlah lagu-lagu berbahasa Inggris.

Ahmad Hani, dari Ponpes Nurul Haramain NW Putra Narmada, menjelaskan, di ponpes selain mereka diajari materi-materi agama juga materi umum. Hal itu dilakukan agar pengetahuan agama dan dunia seimbang.

Selain itu, di sekolah juga diajari ekskul musik yang terdiri dari drum-

(Suara NTB/dys)

MENYANYI - Tampak salah satu santri Ponpes Nurul Haramain, Narmada, Lobar sedang menyanyi dalam sebuah acara.

Selain mereka pandai mengaji, mereka juga bisa menghibur. band, gitar, piano dan menyanyi.

“Pembinaan dilakukan hari Sabtu dan Ahad,” terang siswa kelas II Ponpes Nurul Haramain NW Putra Narmada ini.

Sementara itu, Giani Irfan menyebut dirinya mengambil ekskul musik gitar. Pilihannya mengambil ekskul musik gitar lantaran hobinya bermain gitar. Tidak ada pilihan bagi

setiap siswa untuk masuk ekskul tertentu.

Untuk mengevaluasi kemampuan para santri dalam bidang musik, pihak sekolah senantiasa memberikan kesempatan bagi santri anggota ekskul musik untuk ampil. “Biasanya kita tampil pas ada kegiatan pentas seni, kenaikan kelas dan lain sebagainya”, tuturnya. (dys)

Ratusan Siswa Tidak Ikuti UN SMP Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengaku, sebanyak 129 siswa dan siswi SMP di Lobar tidak mengikuti UN. Dari jumlah ini, 46 anak di antaranya batal ikut UN. karena menikah. Persoalan ini mengundang keprihatinan Dikbud, hal ini pun menjadi masalah yang menjadi atensi ke depan.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, MPd, mengaku, dari ratusan anak yang tak ikut UN, 46 karena menikah, 4 siswa meninggal dan 79 siswa karena drop out (DO).

Mengatasi persoalan ini, Dikbud akan mengambil langkah lanjutan. Dikbud akan melakukan diskusi bersama Dewan Pendidikan Lobar. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi pada permasalahan yang sama setiap UN. Selain itu, Dikbud juga akan melakukan penguatan melalui masingmasing kepala sekolah. “Kami akan sosialisasikan mengenai pentingnya pendidikan pada

siswa,” katanya, Rabu (11/5).

Diakuinya, masalah pernikahan dini akan menjadi rujukan utama dalam diskusi dengan Dewan Pendidikan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup berat. Sebab ini menyangkut SDM Lobar ke depannya. Sebab fakta yang ditemukan di lapangan sangat mengejutkan.

Siswa menikah mendapat persetujuan dari kedua orang tua, padahal masih di bawah umur.

Hal ini membuat Dikbud tidak dapat berbuat apapun.

Terpisah, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku prihatin dengan kondisi ini. Karena itu, Pemda mengajak orang tua mengatasi permasalahan ini. Pihaknya akan meminta Kepala Dinas Dikbud segera mencarikan solusi.

Selain itu, ujarnya, pemda akan mendorong semua desa dan dusun untuk membuat awiq-awiq untuk mengatasi permasalahan semacam ini. Sebab desa dan dusun yang memiliki awiq-awiq cenderung mengalami penurunan dalam pernikahan dini. (her)

DPRD Lobar Minta Dikbud Evaluasi Menyeluruh Giri Menang (Suara NTB) Rendahnya nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat di Lombok Barat (Lobar) mengundang perhatian serius kalangan DPRD, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan. Komisi IV DPRD Lobar meminta Dikbud menyikapi rendahnya nilai UN dengan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dari aspek peningkatan kapasitas guru. Dikbud dinilai minim memberikan program peningkatan kapasitas guru.

“Nilai rata-rata UN rendah harus menjadi cambuk bagi Pemda untuk memperhatikan lagi masalah ini, Dikbud dalam hal ini harus lebih banyak memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas ke para guru jangan kepsek saja,” kritik anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha kepada wartawan, Rabu (11/5).

Meski hasil UN saat ini bukan menentukan kelulusan, ujarnya, tapi ini menjadi tolok ukur kemajuan pendidikan di Lobar. Karena itu, jelasnya, masalah ini mesti menjadi perhatian serius pemda, dalam hal ini Dikbud ke depan. Menurutnya, rendahnya nilai UN siswa-siswi menandakan kualitas pendidikan dalam hal proses pembelajaran ke murid rendah.

Hal ini erat kaitannya dengan kualitas pengajar sendiri.

Dalam hal ini, Dikbud perlu melakukan program peningkatan kapasitas dan pembaharuan para guru agar tenaga pendidik ini memiliki kapasitas memadai dan energi besar dalam mengajar. Sebab jika dilihat hasil UKG para guru di Lobar yang disampai-

Hj. Nurul Adha kan bupati diakui masih rendah, di bawah rata-rata nasional. Hal ini pula, jelas politisi PKS ini menjadi korelasi. Karena itu, perlu dilakukan pembenahan peningkatan SDM para guru supaya guru punya motivasi dan energi besar dalam mengajar.

Di Dikbud saat ini, minim sekali program peningkatan kapasitas guru. Dewan sendiri dalam LKPJ lalu, menyampaikan agar Dikbud lebih memperbanyak program semacam ini untuk peningkatan kapasitas guru.

Terkait kendala sehingga nilai rata-rata UN rendah, menurutnya sarana prasarana bukan kendalanya pokok. Namun paling utama, kapasitas dan motivasi guru. Sebab jika seorang guru punya energi bagus pasti menular ke murid.

Meski tingkat kelulusan peserta UN SMA sederajat di Lobar cukup menggembirakan, karena peringkatnya di level provinsi naik dari posisi V ke posisi III. Namun, nilai rata-rata UN SMA yang diperoleh Lobar hanya 50,12. Nilai rata-rata ini berada dibawah target yang dipatok nasional.

Menurut Kadis Dikbud, H I l h a m , rendahnya nilai UN ini disebabkan kekurangan dari sisi kualitas proses pembelajaran anak didik yang belum memuaskan.

Proses belajar yang diterima anak didik belum pada posisi maksimal. (her)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Selong memastikan tidak ada siswanya yang akan mengikuti ujian susulan terkait terjadinya gangguan jaringan Telkom Selasa, (10/5) lalu. Jaringan Telkom sempat terganggu pada pukul 13.00 hingga pukul 16.00 Wita. Pihak sekolah telah mensiasatinya dengan menggunakan jaringan android walau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 1 Selong tertunda selama satu jam pada sesi ketiga.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

Alcatraz B vs BPN FC di Laga Puncak

Hasil Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Semi Final Pool A Rabu, 11 Mei 2016 19:30 Kubota B (6) vs (8) Alcatraz B

Mataram (Suara NTB) Setelah melalui laga yang sengit melawan Kubota B di babak semifinal, Alcatraz B sukses mengantongi tiket ke babak puncak Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016. Di final, mereka akan menantang BPN FC yang melalui laga yang relatif lebih mudah ketimbang Alcatraz B. Di laga semifinal melawan Kubota, Alcatraz langsung dikejutkan oleh gol menit pertama yang dicetak oleh pemain nomor 10 mereka, Kadri. Untungnya, mereka berhasil membalas lewat gol bunuh diri pemain Kubota. Gol tercipta setelah tendangan pemain Alcatraz membentur badan pemain Kubota.

Tak ingin kehilangan ritme, Kubota kembali menciptakan keunggulan. Kali ini melalui pemain nomor 23, Ridha Arrakhman. Tendangan bebas yang dieksekusinya meluncur mulus ke gawang Alcatraz.

Namun, aksi saling membalas ini belum tuntas setelah Alcatraz kembali menyamakan kedudukan 2-2. Dengan skenario bola mati juga pemain Alcatraz menciptakannya. Mengeksekusi bola mati dari sisi kiri gawang Kubota, pemain nomor 19, Roza melepaskan sepakan yang keras dan tak mampu dihalau kiper Kubota.

Meski demikian, laga babak pertama akhirnya ditutup den-

Semi Final Pool B Rabu, 11 Mei 2016 20:30 Poonar FC (5) vs (8) BPN FC

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016

gan keunggulan tipis Kubota yang menciptakan gol tambahan melalui pemain nomor 10, Epol. Menerima bola di depan gawang Alcatraz, ia melepaskan sepakan voli sembari menjatuhkan badan. Skor 3-2 pun mengakhiri babak pertama.

Di babak kedua, Kubota sepertinya akan tampil sebagai pemenang setelah menjauhkan jarak melalui pemain nomor 17, Edy Babel. Namun, Alcatraz membalas lewat eksekusi dingin dari Safar yang membuat skor menjadi 4-3. Kubota sempat membalas lagi melalui gol yang diciptakan Epol untuk memaksa skor menjadi 5-3.

Pada situasi inilah para pemain Alcatraz memperlihatkan mental juaranya.

Roza menciptakan gol lewat tendangan keras dari samping kanan gawang Kubota. Skor 5-4 membuat anak-anak Alcatraz semakin gencar meneror pertahanan Kubota. Gol penyama kedudukan

Final Sabtu, 14 Mei 2016 20:30 Alcatraz B vs BPN FC Perebutan Juara III Sabtu, 14 Mei 2016 19:30 Kubota B vs Poonar FC

(Suara NTB/aan)

PENALTI – Pemain Alcatraz B, Safar, mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Kubota B di babak semifinal Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016, Rabu (11/5) kemarin. akhirnya datang dari kaki Safar yang melakukan pergerakan tanpa bola ke sisi kiri gawang Kubota. Mendapat umpan manis dari rekannya, Safar yang hanya mendapatkan sudut sempit berhasil melepaskan sebuah sepakan akurat untuk memastikan skor imbang hingga babak kedua berakhir.

Laga pun berlanjut dengan adu penalti. Di babak ini, Safar kembali menjadi pahlawan kemenangan timnya. Tampil sebagai penendang ketiga, ia sukses melaksanakan tugasnya. Sementara, Kubota harus menerima kegagalan lolos ke final karena salah seorang dari tiga pemainnya gagal menyarangkan penalti.

Perlawanan Poonar Di laga semifinal lainnya, tim tuan rumah Poonar FC yang tampil dengan dukungan penuh penontonnya harus mengakui keunggulan BPN FC. Namun, Poonar bukannya tampil tanpa determinasi.

Para pemainnya memperlihatkan bahwa keunggulan teknik dan skill para pemain BPN FC tidak menyilaukan mereka.

Poonar bahkan unggul lebih dulu melalui gol yang memanfaatkan blunder pemain nomor 9 BPN, Yuzar Madya.

Namun, BPN tak perlu waktu lama untuk membayar kesalahannya. Lewat aksi Kandar, mereka akhirnya menyamakan kedudukan. Pemain yang mengenakan nomor 6 ini den-

gan tenang melepaskan sepakan dengan placing yang akurat di sudut kanan atas gawang Poonar.

BPN berbalik unggul melalui M. Suryadana. Pemain bernomor punggung 7 ini beraksi dengan tendangan keras dari sisi kiri lapangan tengah. Kiper Poonar berada di posisinya.

Namun, aksinya tak mampu menghentikan laju bola yang menembus gawangnya.

Selepas gol itu, BPN meneruskan dominasi mereka atas Poonar. Perbedaan kelas terlihat saat dua gol berturutturut BPN tercipta lewat kaki Fagil Dwi Ananda dan Rahmat. Melakukan akselerasi dari sisi kanan pertahanan Poonar, Rahmat melepaskan

sepakan akurat ke tiang jauh gawang Poonar.

Iskandar kembali mencatatkan namanya di daftar pencatak gol setelah ia melepaskan sontekan pelan yang tak mampu dihalau kiper Poonar.

Tertinggal 5-1, Poonar membalas lewat tendangan bebas yang lolos diantara barisan dua pemain BPN yang menghalanginya. Babak pertama diakhiri dengan aksi gol Wahyudi yang mengeksekusi peluang dari tengah lapangan. Gol ini membuat skor babak pertama 6-2 untuk keunggulan BPN FC. Di babak kedua, BPN FC seolah kehilangan fokus setelah dua gol berturut-turut dari pemain Poonar bersarang di gawang mereka. Gol diciptakan masing-masing oleh pemain no-

mor 9 Jaka dan nomor 8 Hamdi.

Namun BPN langsung membalas. Yuzar Madya yang sempat melakukan blunder di awal laga akhirnya melunasi hutangnya dengan sebuah tendangan pelan menyambut umpan rekannya dari sisi kanan pertahanan Poonar. Poonar kembali membalas melalui Yandi yang mengenakan nomor 11. Gol pamungkas di laga ini akhirnya diciptakan oleh M. Suryadana melalui tendangan bebas yang ia lesakkan ke gawang Poonar. Berkat aksi ini, BPN FC pun menang dengan skor 8-5 atas Poonar.

Di babak puncak, BPN FC akan ditantang oleh Alcatraz B sementara untuk perebutan juara III, Poonar FC akan berhadapan dengan Kubota B. (aan)

Finalis Suara NTB Cup 2016 Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 akhirnya akan memasuki babak final pada Sabtu (14/5) malam. Dua tim telah menggenggam tiket ke babak puncak tersebut. Siapa mereka?

ALCATRAZ ALCATRAZ adalah tim futsal yang dirintis oleh komunitas futsal yang ada di Ampenan Mataram.

Tim yang resmi dibentuk tahun 2008 ini awalnya bernama tim Analusia. Namun seiring berjalannya waktu tim Analusia berubah

nama menjadi Alcatraz.

Perubahan nama tim itu karena adanya keinginan Nabil Bagis untuk mengelola timnya secara mandiri . “Sebelumnya kita merger dengan orang Surabaya makanya dinamakan Analusia. Namun karena seiring berkembangnya klub

Manajemen : Pemilik : Nabil Bagis Manajer : Sherwin Ary Busman

Trofi yang pernah diraih : Juara I Kediri Cup di Jatim April 2016 Juara I UIL Cup 2016 Juara III Turnamen Antar Mahasiswa 2016 Runner Up Liga Futsal Gubernur Cup NTB tahun 2013

futsal di NTB saya ingin mandiri,” ucap Pemilik Tim Alcatraz, Nabil Bagis kepada Suara NTB. Setelah Manajemen Analusia pisah dengannya, Nabil resmi membentuk tim Alcatraz 21 Juli tahun 2009. Klub yang bermarkas di Ampenan Mataram ini telah berkembang dan memiliki akademi futsal usia 15 tahun keatas. Selain bermain diturnamen lokal kiprah mereka saat ini sudah sampai ke tingkat Liga Futsal Nusantara (LFN). Target mereka kedepan yakni lolos mengikuti Liga Pro Futsal Indonesia. (fan)

BPN FC Pemain: Mahendra Wiguna (C), Syafar, Kukuh, Gigih, Roza, Hilwa, Lingga, Wahyu, Yong, Rido, Andrio, Alde.

BPN FC adalah tim yang dirintis Kakanwil BPN NTB tahun 2011. Embrio dari klub ini awalnya inisiatif karyawan Kakanwil BPN yang menggemari olahraga futsal. “Awalnya kita (Karyawan BPN mengikuti turnamen, namun karena kalah terus kami merek-

rut pemain luar yang merupakan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di NTB,” ucap Manajer Tim BPN Didit Apriadi kepada Suara NTB. Alasan merekrut pemain dari kalangan ahasiswa untuk meningkatkan kekuatan tim BPN. Hasilnya di

tahun 2015 mereka berhasil tampil sebagai Runner Up Liga Futsal Nusantara (LFN) tahun 2015. Dan sekarang mereka membawa misi juara di turnamen futsal Suara NTB. Mereka setiap harinya latihan di Gelanggang Pemuda Mataram. (fan)

Trofi yang pernah diraih : Juara III Bayu Cup Juara II Liga Bumi Gora Seri IV di Sumbawa Juara I dan II Rektor Cup STIE 45 Juara I dan III BPN Cup 2014 Juara IV Suara NTB Cup 2014 Juara IV Carlsberg Cup 2014 Juara I Justisia Cup 2014

Juara III Futsal Sativa Cup 2014 Juara I Maiq Meres Cup Bupati Loteng Juara IV UIL Ramadhan Cup 2015 Juara II UIL Cup 2015 Juara II Liga Nusantara 2015 Juara I Gerindra Cup 2016 Juara I Gamatika Cup 2016

Manajemen Pemilik : Didit Apriyadi/ Baiq Malinda Manajer : Didit Apriyadi Pelatih : L. Hulfian

Pemain Satryo Budi Nugroho, Roy Akbar, I Made Surya Dana, L. Gumi Antari, Iskandar, Yuzar Madya, Fagil Dwi Ananda, Wahyudi, Lingga Patria, Handika Aprilio, Agus Kurniawan, Rahmatullah.

Menpora Imam Nahrawi Cabut Pembekuan PSSI Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut Surat Keputusan Bernomor 01307 tentang Pembekuan Aktivitas Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

“Baru saja saya tanda tangani (SK Pencabutan). Saya cabut surat yang pernah kami keluarkan,” ujar dia di Senayan, Jakarta, Selasa malam.

Ia menuturkan hal tersebut dilakukan untuk menghormati

keputusan Mahkamah Aagung dan menghargai komitmen FIFA seperti yang telah disuratkan kepada Mensesneg.

“Kami baca ada komitmen besar terhadap perubahan sepak bola Indonesia yang akan dikawal oleh FIFA,” tuturnya.

Selanjutnya, pihaknya ingin menghormati harapan dari pemilik suara untuk melakukan perubahan di internal federasi.

Kemenpora, ujarnya, akan mengawal dan mengawasi perubahan di internal federasi

itu dan memastikan bahwa rencana perubahan-perubahan itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan FIFA, AFC, dan federasi.

Ia berharap terdapat kesungguhan dari PSSI untuk berbenah diri dan menjadi lebih baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia.

Imam menuturkan pencabutan pembekuan ini menjadi salah satu syarat dari FIFA dan harus dilaksanakan sebelum kongres FIFA di Meksiko pada

PSG dan MU Berebut

12 Mei 2016, hal itu atas permintaan FIFA sendiri.

Sebelumnya, Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA menyatakan akan sesegera mungkin membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami PSSI terkait pembekuan anggota sepak bola internasional.

FIFA telah bertemu dengan delegasi dari Indonesia dan berdiskusi mengenai permasalahan sepak bola nasional. (ant/bali post)

Leicester Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Ranieri London Leicester City akan membahas kemungkinan perpanjangan kontrak manajer Claudio Ranieri pada akhir musim ini sebagai ganjaran atas perannya dalam merebut gelar juara Liga Utama Inggris yang pertama kalinya, kata wakil pemimpin Aiyawatt Srivaddhanaprabha seperti dikutip Reuters.

Ranieri mengisi posisi Nigel Pearson setelah diikat kontrak tiga tahun Juli tahun lalu dan Leicester berani menawarkan kontrak jangka panjang kepadanya karena prestasi spektakulernya itu.

“Pada akhir musim ini kammi akan membahasnya (perpanjangan kontrak Ranieri) dengan dia,” kata Srivaddhanaprabha kepada media Inggris.

“Kami akan duduk bersama dan manakala kami membicarakan sesuatu, maka itu untuk jangka panjang, tidak sebatas sampai September. Saya senang kepada orang yang bekerja untuk saya saat mereka bahagia dan menikmati pe-

kerjaannya,” kata dia lagi.

Srivaddhanaprabha, putra Vichai sang miliarder Thailand pemilik Leicester, menegaskan kembali komitmen klub untuk mempertahankan pemain-pemainnya dan memperkuat skuad pada tutup musim. Spekulasi mereka pada beberapa hari menyusul prestasi istimewa Leicester merebut gelar juara liga bahwa para pemain seperti gelandang Riyad Mahrez, N’Golo Kante dan pencetak gol terbanyak Jamie Vardy bisa saja tergiur tawaran klub-klub besar di Inggris dan Eropa.

“Kami akan melakukan segalanya yang kami bisa untuk membangun tim dan mempertahankan kelompok pemain yang sama sembari menambhkan kualitas,” sambung Aiyawatt. “Saya harus berbicara dengan semua anggota skuad ketika mereka memberi saya daftar pemain (yang akan dibeli). Saya harus berbicara dengan Claudio mengenai pemain mana yang dia inginkan. Saya selalu mendukung, selalu,” tutupnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Claudio Ranieri

Cristiano Ronaldo

Paris Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo mengaku telah membuat kesepakatan verbal mengenai negosiasi transfer untuk memberi prioritas kepada Paris Saint-Germain (PSG).

Negosiasi itu akan terlaksana bila Ronaldo hengkang dari Real Madris, sebagaimana dikutip dari laman the Daily Star.

Pemain yang tenar dengan julukan CR7 itu kemarin terlihat berada di London. Ia banyak disebut telah diincar oleh Manchester United dan PSG. Manchester United ngotot memboyong kembali Ronaldo ke Old Trafford. Para pejabat di kubu MU berharap mendapat potongan harga untuk mendatangkan pemain timnas Portugal itu. Harga yang dibanderol bagi CR7 mencapai 48 juta poundsterling.

Surat kabar Prancis Le Parisien mengklaim bahwa telah dicapai kesepatan antara agen Ronaldo dengan PSG. Menurut laporan itu, Jorge Mendes sebagai agen Ronaldo telah menggelar diskusi bersama dengan presiden PSG asser AlKhelaifi mengenai kesepakatan penawaran.

Disebutkan pula bahwa telah terjadi kesepakatan antara PSG dan Ronaldo jika memang gelandang serang ini hengkang dari Liga Spanyol (La Liga).

Ronaldo, yang kini berusia 31 tahun, masih terikat kontrak selama dua tahun di Bernabeu. Ia diklaim berpeluang memperpanjang kontraknya di klub papan atas Liga Spanyol itu.

United dan PSG ditambah Liga Super China kini saling berebut untuk memperoleh tanda tangan Ronaldo.

Ronaldo diharapkan membela Real Madrid m e l awan Atetico Madrid dalam final Liga Champions bulan ini juga. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 12 Mei 2016

Halaman 12

Walikota Perintahkan BPMP2T Kaji Ulang Izin Aston Inn Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, untuk mengkaji kembali izin hotel Aston yang telah dikeluarkan.

Seperti diketahui, hotel Aston Inn di Jalan Panca Usaha Kelurahan Cilinaya ini diduga

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR5294BU NOKA:NOSIN MH328D0029K525322:28D525026 NO.BPKB F.8753400.O AN. MAHNI

melanggar aturan. Pertama, bangunan hotel tidak sesuai ketentuan GSB (garis sempadan bangunan) atau kurang 15 meter. Dan ruko samping hotel tidak mengantongi (IMB) izin mendirikan bangunan.

Terkait temuan Komisi III DPRD Kota Mataram, Waliko-

ta mengaku belum mengetahuinya. Tentu jika temuan tersebut disampaikan, maka Pemkot Mataram akan mempelajari. Disamping itu, BPMP2T selaku SKPD yang diberikan kewenangan untuk memproses dan menandatangani pembangunan hotel ini, apakah

sudah memenuhi apa yang jadi temuan Dewan atau tidak. “Saya belum tahu hasil sidak dari Komisi III. Saya sudah panggil Kepala BPMP2T dan meminta mengkaji izin hotel itu,” jawab Walikota, Rabu (11/5).

Terhadap permintaan pembongkaran tersebut kata Walikota, boleh saja orang mengatakan demikian. Tapi harus dilihat faktanya apakah melanggaran ketentuan atau tidak. Jika diketahui melanggar ketentuan tentu ada proses berlanjut. Tidak ser-

ta merta menurutnya, bangunan tersebut dibongkar karena ada konsekuensi hukum. “Saya bukan memihak siapapun, kita pemerintah menegakan aturan. Investasi di Mataram tumbuh bagus. Dengan investasi itu menyerap tenaga kerja,” katanya.

Pemkot Mataram tambahnya,tidak ingin stabilitas investasi terganggu sehingga segala sesuatu harus berpikir panjang dalam menegakan aturan. Selain itu, jangan sampai investor takut berinvestasi di Mataram. (cem)

HILANGSTNK R2 YAMAHA MIO NOPOL DR6784DS N O K A : N O S I N MH328D0028K277500:28D278184 AN. NDARU WAHYUNI HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM. HILANG BPKB R2 HONDA/ NF125TR TAHUN 2011 HITAM NOPOL DR4365BW N O K A : N O S I N MH1JB912XBK899163:JB91E2890321 NO.BPKB I.04705015 AN. SUBAGYO HILANG DISEKITAR JL. CILINAYA INDAH KOTA MATARAM HILANG BPKB MOBIL R4 SUZUKI ST.150 FUTURA (CARRY) DR1090AG NOKA/ NOSIN: MHYESL4152J529410 / G15A-IA-529410 NO.BPKB : 3312709.0 AN. GEREJA KRISTUS TUHAN, HILANG DISEKITAR JL. SUBAK II NO.15 CAKRANEGARA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 12 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

Bersama Tuntaskan Rawan Pangan SEBAGAI daerah lumbung pangan nasional, sepertinya NTB masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Jika selama ini, NTB memberikan kontribusi besar bagi penyediaan pangan nasional, kondisi di NTB justru tidak diperhatikan sama sekali. Setiap tahun, NTB selalu mengirim ratusan ribu ton beras atau gabah ke luar daerah. Bahkan, akibat pengiriman yang tak terkontrol membuat kondisi stok di daerah cenderung tak stabil.

Pengusaha yang mengirim beras NTB ke luar NTB mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Begitu juga institusi yang mengurus masalah distribusi logistik, mendapatkan keuntungan yang juga tidak sedikit. Namun, bagaimana dengan kondisi petani atau kesejahteraan masyarakat kita di lapangan?

Apakah mereka sejahtera atau menghadapi ketersediaan pangan yang memadai? Tentu tidak seperti yang kita harapkan.

Masih banyak penduduk kita yang berada di bawah garis kemiskinan, gizi buruk terjadi di sejumlah daerah. Bahkan daerah yang selama ini menjadi penghasil gabah atau beras justru mengalami rawan pangan.

Sebuah kondisi yang semestinya tidak boleh terjadi di tengah daerah yang diklaim daerah lumbung pangan nasional.

Jika kita melihat kebijakan yang ada sekarang ini, tidaklah salah masih banyak penduduk NTB yang harus dihadapkan dengan keterbatasan pangan atau belum sejahtera. Apalagi harus menghadapi rawan pangan. Sebagai contoh, enam kecamatan di NTB mengalami rawan pangan. Enam kecamatan itu, 5 di Kabupaten Lombok Utara dan 1 di Kabupaten Sumbawa, yakni Kecamatan Batulanteh.

Seharusnya, jika melihat status NTB sebagai lumbung pangan nasional, maka seharusnya tidak ada lagi kecamatan di NTB yang mengalami rawan pangan. Seharusnya, seluruh kecamatan di NTB sudah sejahtera dari sisi pangan, karena hasil pertanian dari NTB justru dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah lain. Berkaca dari ini, jika kita berpikiran ekstrem, maka NTB harus memenuhi kebutuhan dalam daerah sendiri, baru mengirim beras ke daerah lain. Inilah yang menjadi tugas berat pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan pangan di daerah ini, sehingga tidak ada lagi kecamatan yang masih rawan pangan.

Mencermati apa yang disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB Ir. Hj. Hartina, MM, status rawan pangan di enam kecamatan di NTB ini tidak masuk dalam kategori merah atau prioritas satu, tapi menuju hijau tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah daerah mesti melakukan program-program yang harus berpihak besar pada rakyat, sehingga beberapa indikator rawan pangan yang selama ini belum terselesaikan seperti melek aksara, listrik, pendidikan dan kesehatan harus segera dituntaskan.

Program-program yang diharapkan mampu mengatasi daerah rawan pangan, seperti Desa Mandiri Pangan (Mapan) tidak boleh hanya sebatas formalitas saja ada. Sementara dalam tataran praktiknya tidak ada di lapangan. Inilah yang menjadi evaluasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menuntaskan rawan pangan di wilayahnya masingmasing. Selain itu, adanya alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang cukup besar dari pemerintah pusat setidaknya menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menjadikan desanya bebas dari status rawan pangan.

Untuk itu, kita mengharapkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa bersinergi satu sama lain dalam membangun wilayahnya. Jika sudah ada sinergi atau koordinasi yang baik, maka tidak ada lagi kecamatan yang menyandang status sebagai daerah rawan pangan. Rawan pangan atau apapun persoalan di lapangan bisa diselesaikan, asalkan semua pihak memiliki kemauan, koordinasi dan keseriusan dalam menyelesaikan program. Kita tidak mengharapkan, aparatur pemerintah dari level bawah hingga atas menjalankan program asal-asalan dan berorientasi proyek. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Teka-teki di Balik Merosotnya Nilai UN SMA di NTB ENGUMUMAN hasil Ujian Nasional (UN) SMA secara serentak pada hari Sabtu (7/5) di seluruh Indonesia membawa duka bagi sebagian besar daerah di tengah segelintir uforia. Pasalnya, nilai UN yang di-release terbaca sebagai kemunduran dibandingkan dari tahun sebelumnya. dan lagi-lagi NTB berpartisipasi dalam duka karena ikut meramaikan daftar daerah yang nilai UN SMAnya merosot. Hal itu dibuktikan oleh siswa dengan nilai rata-rata di bawah 5,6 lebih besar persentasenya dibandingkan dengan yang di atas 5,6 (Suara NTB, 9/5).

Besarnya persentase nilai siswa yang berada di bawah nilai ratarata 5,6, menjadi sesuatu yang wajar mengingat alokasi anggaran NTB untuk pendidikan yang masih minim yaitu 1,57% (NPD 2015).

Namun, membaca grafik alokasi anggaran pendidikan NTB dari tahun-tahun sebelumnya yang semakin naik (meskipun persentasenya sedikit) seharusnya berkorelasi positif dengan output pendidikan yang tergambar lewat nilai UN. Nilai UN SMA 2016 yang merosot seolah menjadi “asimtot” yang menyimpan begitu banyak “misteri” dan “tanda tanya”.

Sebagai praktisi dan akademisi, penulis tidak ingin terlalu jauh menanamkan “curiga” berlebihan terhadap kualitas dan efektifitas anggaran pendidikan daerah, karena “kabar baiknya” dalam kasus ini, NTB tidak sendiri. Penulis lebih tertarik pada teka teki yang sifatnya sistemik dari pada praktis.

Merosotnya nilai UN SMA di sebagian besar daerah di Indonesia yang melibatkan NTB tidak lepas dari respon masyarakat tentang faktor pemicunya.

Pertama, dualisme kurikulum yaitu KTSP dan K-13. Sebagian besar daerah yang nilai UN-nya merosot kebanyakan masih menyisakan dualisme kurikulum termasuk NTB. Penulis memiliki pemikiran yang sama dengan pandangan ini arena Assessment lewat UN yang sama bagi sekolah dengan kurikulum berbeda jelas menyebabkan hasil yang berbeda pula. Selain itu, penerapan K-13 yang pemetaannya dimulai 2014, dan peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikannya di 2015, sedianya baru akan penuh pada tahun 2019. Dualime tersebut secara mendasar bisa berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Sekolah, guru dan Siswasiswa SMA peserta UN 2016 merupakan objek sekaligus subjek K-13 yang melalui masa-masa transisi kurikulum sebelumnya. Sehingga

Oleh:

Samsun Hidayat (Dosen IKIP Mataram )

NTB harus mampu membuktikan bahwa pelaksanaan UN 2016 di NTB memiliki tingkat kejujuran, kemurnian dan integritas yang tinggi. Mengingat NTB yang nilai agama dan budayanya kuat, maka moral kejujuran haruslah selalu diutamakan dibandingan nilai berupa angka. Karena kejujuran itu harga mati, agar prestasi sejati bisa diraih.

efektifitas dan kulitas pembelajaran memungkinkan terjadinya “turbulensi”. Pada akhirnya mempengaruhi kualitas nilai UN. Kedua, dualisme sistem UN. UN 2016 berinovasi dengan menerapkan Computer Based Test (CBT) atau yang dikenal dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk sekolah-sekolah yang “siap”.

Sebagian sekolah yang belum “siap” tetap menggunaan model sebelumnya yaitu Paper Based Test . Kesiapan sekolah untuk UNBK sempat menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan. Menurut penulis, faktor dualisme sistem UN terhadap meroosotnya nilai UN hanya bisa diperkuat apabila NTB mengatahui besarnya persentase siswa peserta UNBK yang nilainya berada di bawah nilai rata-rata, kemudian dibandingkan dengan persentase UN dengan PBT yang nilainya di bawah rata-rata. Sehingga dalam hal ini, penulis belum terlalu yakin dengan besarnya pengaruh UNBK terhadap merosotnya nilai UN di NTB. Karena penulis melihat UNBK sebagai kemajuan mengikuti desain abad 21 dengan begitu banyak keunggulan yang patut diapresiasi.

Ketiga, standarisasi LULUS yang berbeda. Banyak orang melihat bahwa perbedaan syarat kelulusan siswa pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya menjadi pemicu turunnya motivasi berprestasi siswa. Penulis justru melihat sebaliknya. Bahwa kriteria kelulusan yang tidak hanya melibatkan nilai UN justru lebih memotivasi siswa untuk berlomba-lomba meraih prestasi tinggi. Karena dengan UN yang sifatnya lebih merdeka, dan mengurangi tekanan psikologi, siswa lebih nyaman

RADIO

dalam belajar dan mempersiapkkan diri menghadapi UN. Selain itu, kriteria kelulusan yang baru, siswasiswa mengubah orientasi dari sekedar lulus menjadi bagaimana bisa bersaing meraih nilai tinggi. Menyikapi pandangan ketiga ini, penulis masih belum yakin bahwa perbedaan standarisasi kelulusan berdampak pada merosotnya nilai UN SMA NTB. Ketiga pandangan yang telah dipaparkan merupakan pandangan sebagian besar masyarakat dalam merespon merosotnya nnilai UN SMA 2016. Bagi penulis, selain faktor pertama, ada beberapa hal lain yang perlu menjadi landasan dalam menyikapi merosotnya nilai UN SMA di NTB 2016. Pertama, motivasi melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang masih minim. Dari Neraca Pendidian Daerah (NPD) 2015, diketahui rata-rata lama sekolah di NTB hanya 6,67 tahun. Mengingat angka partiisipasi murni anjlok ketika melanjutkan ke tingkat SMA yaitu 70,08%, bisa dibayangkan berapa persentase masyarakat NTB melanjutkkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mengingat nilai UN 2016 digunakan sebagai salah satu jalur masuk perguruan tinggi yaitu SNMPTN, hal ini hanya akan memacu siswa yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga minat berprestasi melalui UN diabaikan oleh siswa-siswa yang tidak berorientasi kepada bangku kuliah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah fakta kompetensi guru di NTB. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) NTB cukup memprihatinkan. Rata-rata kompetensi guru NTB yaitu 52,38 dan berada di bawah rata-rata kompetensi na-

sional yaitu 56,69. Hasil UKG ini mengungkap kenyataan pahit tentang rendahnya kompetensi pedagogik dan kompetensi professional guru di NTB. Sehingga menjadi wajar ketika output pendidikan yang tercermin dari UN SMA 2016 masih belum memuaskan.

Dari beberapa hal yang telah disebutkan, penulis tidak berani menyimpulkan bahwa nilai UN SMA di NTB merosot. Kekhawatiran penulis yaitu bahwa nilai UN saat ini merupakan kondisi yang sebenarnya. Penulis menyisakan kebanggaan yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat NTB, yaitu integritas UN 2016. NTB harus mampu membuktikan bahwa pelaksanaan UN 2016 di NTB memiliki tingkat kejujuran, kemurnian dan integritas yang tinggi.

Mengingat NTB yang nilai agama dan budayanya kuat, maka moral kejujuran haruslah selalu diutamakan dibandingan nilai berupa angka. Karena kejujuran itu harga mati, agar prestasi sejati bisa diraih.

KEK Mandalika akan serap 26.000 naker

Semoga tidak sekadar wacana

*** Kelurahan akan diberikan Rp 20 juta untuk kebersihan Menggugah kesadaran masyarakat paling penting

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Mei 2016

JPN Siapkan Gugatan Perdata Dari Hal. 1 Yang belum bayar sudah kita beri kesempatan. Tapi kalau sudah diberi kesempatan belum bayar juga, kita siapkan gugatan perdata,’’ tegasnya.

Gugatan akan dilayangkan karena upaya maksimal sudah dilakukan. Mulai dari melayangkan panggilan sampai tiga kali, mendatangi rumah penunggak, sampai juga mencari ke luar daerah karena domisilinya sudah pindah. ‘’Itulah kendala kita selama ini. Apalagi ada yang sudah meninggal.’’

Saat ini diakuinya hasil penagihan relatif minim, di banding total temuan kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 4,9 miliar, akumulasi dari Tahun 2009 – 2013 lalu. Dana sebesar itu merupakan kumpulan dari hasil audit atas SPPD yang terindikasi fiktif, kelebihan pembayaran kegiatan fraksi dan komisi yang diterima secara personal, sampai soal rapat internal lainnya.

Tertagih Rp 600 juta itu dianggap kecil, sehingga dipertimbangkan dimaksimalkan melalui gugatan perdata.

Catatan timnya, ada di antara penunggak itu dari anggota Dewan aktif. Sebagian anggota Dewan aktif itu membayar cicil melalui pemotongan gaji. Bahkan ada yang hanya Rp 250.000 per bulan. Padahal nilai kerugian negara yang jadi temuan mencapai Rp 80 juta.

Satu sisi pihaknya mengapresiasi itikad baik mencicil itu, tapi jika dibanding nilai total tagihan puluhan juta, dinilai tidak imbang. Ada juga diantaranya yang sudah berstatus

anggota DPR RI. Juga nilai cicilannya relatif kecil, hanya ratusan ribu rupiah. ‘’Hari ini ada pembayaran masuk dari yang berasangkutan,’’ kata Hendrik setelah mendapat laporan dari timnya.

Beberapa waktu lalu dia juga menerima pembayaran cash dari salah satu mantan anggota Dewan sebesar Rp 2 juta. Jumlah tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas SPPD yang digunakan di Jakarta, ketika yang bersangkutan melakukan kegiatan kunjungan kerja. Seharusnya mantan anggota Dewan yang tak disebutkan namanya itu menyelesaikan perjalanannya selama tiga hari, tapi diperpanjang sampai lima hari, sehingga kelebihannya itu jadi temuan. Meski pun itu dalam rangka tugas, tetap saja jadi temuan dan harus dikembalikan ke kas daerah.

Menurut Hendrik, setiap uang yang terkumpul, langsung dititip ke Sekretariat DPRD NTB untuk disetor ke kas daerah. “Hari ini ada tim kami melakukan penyetoran lagi. Jadi setiap ada progress pembayaran, langsung kami serahkan ke Setwan,” ungkapnya.

Ditanya lagi soal kemungkinan gugatan perdata itu dilayangkan, menurutnya, akan direalisasikan jika tidak ada penambahan signifikan.

Sebab bagaimana pun juga kerugian negara itu sudah jadi temuan, apapun caranya harus dikembalikan ke kas daerah. (ars)

Pola Hidup dan Akses Infrastruktur Dari Hal. 1 pola asuh makan dan kesehatan serta masih terbatasnya akses infrastruktur seperti jalan dan listrik. ‘’Inilah yang saya maksudkan apa karena kekurangan pangan atau rantai distribusinya yang masih begitu. Kemudian pola asuh dan edukasinya yang kurang dari para petugas. Makanya kita bangun sarana prasarana transportasi untuk hal itu,’’ kata Amin dikonfirmasi usai peluncuran dan pemanfaatan peta ketahanan dan kerentanan pangan NTB di Mataram, Rabu (11/ 5) siang kemarin.

Dikatakan, lima kecamatan rawan pangan di Lombok Utara disinyalir karena kurangnya edukasi mengenai pola makan dan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan tingginya persentase balita yang lahir pendek (stunting) di derah tersebuat pada tahun 2011 yang mencapai 51,57 persen.

Kemudian pada tahun 2015 tersisa sebesar 36,7 persen.

Stunting merupakan outcome dari kurang gizi kronis.

Sementara itu, satu kecamatan rawan pangan yang berada di Sumbawa yakni Kecamatan Batulanteh, kata

Wagub disebabkan akses jalan dan listrik yang masih terbatas. “Cuma di Sumbawa, kalau di Batulanteh itu memang transportasinya yang agak susah dijangkau. Sesungguhnya di kabupaten tidak kurang pangan,’’ katanya.

Wagub mengatakan, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota terus menerus mengupayakan penurunan angka kemiskinan termasuk kerawanan pangan ini. Bahkan, dalam RPJMD NTB 2013-2018, persoalan kemiskinan di mana di dalamnya masuk indikator kekurangan gizi dan gizi buruk menjadi isu strategis yang terus diikhtiarkan untuk diturunkan.

“Stunting itu karena kekurangan gizi. Apakah kekurangan gizi ini akibat kurang pangan? Bisa jadi pola makannya yang salah. Makanya edukasi dari ibu rumah tangga, cara sangat penting.

Bisa jadi dia punya kemampuan (menyediakan makanan bergizi), tapi edukasi yang salah bisa menyebabkan kekurangan gizi. Kalau bicara produksi pangan kita, tak perlu diragukan, kita surplus,” ujarnya. (nas)

NTB Raih ’’MDG’s Award’’ Lima Tahun Berturut-turut Dari Hal. 1 gubernur dan sekda seluruh Indonesia. ‘’NTB membuat ‘’hattrick’’ dengan menyabet juara satu MDGs lima tahun berturut turut sejak tahun 2011-2015,” kata Yusron, Rabu (11/5) kemarin. Yusron menjelaskan, MDGs Award tahun ini adalah puncak pencapaian program MDGs yang dilaksanakan di Indonesia. Mengingat tahun 2017, program ini akan dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs).

Tahun 2015, Pemprov NTB berhasil meraih dua penghargaan di bidang Pembangunan Milenium. Penghargaan langsung diberikan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dua penghargaan yang diraih itu antara lain terbaik pertama laju pencapaian MDG’s 2012-2014 dan terbaik ketiga kategori pencapaian indikator terbanyak MDG’s.

Sementara itu tahun 2014, NTB berhasil meraih tiga penghargaan MDG’s. Yakni terbaik I pencapaian tujuan sasaran MDG’s 2013, dengan kategori kinerja pencapaian sasaran MDGs secara komulatif, terbaik pertama laju pengurangan kedalaman kemiskinan 2009-2011, dan terbaik pertama laju kinerja pencapaian sasaran MDGS 2008-2011.

Indikator penilaian yang digunakan untuk memberikan penghargaan MDG’s atau tujuan pembangunan milenium tahun 2015, terdiri dari 12 indikator terpilih yang mewakili tujuh goals dari MDG’s.

Untuk goals pertama MDG’s, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indikator yang dinilai adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan indeks kedalaman kemiskinan serta pro-

porsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimal yaitu di bawah 1400 kilo kalori perkapita perhari.

Untuk goals kedua, yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Indikator yang dinilai adalah angka partisipasi sekolah usia sekolah menengah pertama, SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MT’s). Goals ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indikator yang dinilai adalah rasio angka partisipasi sekolah untuk perempuan dan laki-laki di usia sekolah menengah pertama dan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian.

Goals keempat, menurunkan angka kematian anak. Indikator yang dinilai adalah persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak. Untuk goals kelima, yakni meningkatkan kesehatan ibu.

Indikator yang dinilai adalah proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 sampai 49 tahun yang memakai cara modern.

Goal keenam adalah mengendalikan penyakit menular. Indikator yang dipakai adalah rasio penemuan dan penetapan kasuskasus tubercullosis (TBC).

Goals ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Indikator yang dipakai adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar. (nas)

Halaman 15

Penyelidik Temukan Dugaan Modus Korupsi Baru di Bansos KLU Mataram (Suara NTB) Penyelidik di Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB menemukan dugaan modus korupsi baru pada dana Bansos Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun 2015.

Penambahan jumlah anggaran dari APBD murni pada APBD perubahan menjadi pintu masuk penyelidikan. Sekda KLU pun diagendakan dipanggil.

Modus baru itu dikaitkan dengan proses pengalokasian anggaran. Di mana, tadinya dari APBD murni sebesar Rp 3,7 miliar, di tahun yang sama pada APBD perubahan muncul angka alokasi dana Bansos sebesar Rp 10,2 miliar.

Sehingga dana Bansos KLU saat itu, mencapai Rp 14 miliar, peruntukan rumah tidak layak huni, bantuan kelompok usaha bersama, serta bantuan organisasi kemasyarakatan. ‘’Tim penyelidik menemu-

kan ada modus baru penyimpangan di sini,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (11/5).

Saat ini kasus itu intens diusut Bidang Intelijen. Mantan Bupati KLU H.Djohan Sjamsu dan mantan Penjabat Bupati KLU, Ashari, SH, MH juga sudah diklarifikasi atas putusan penentuan besaran dan penerima bantuan sosial dua tahap itu. ‘’Yang jelas, ada potensi perbuatan melawan hukum di sini,’’ kata dia.

Potensi tindak pidana korupsi dimaksud, dugaan sementara pintu masuknya terkait penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu.

Dari kewenangan yang disimpangkan ini, dana Bansos bermasalah karena diduga tidak tepat sasaran bahkan ada yang terindikasi fiktif. Dari sinilah potensi kerugian negara itu muncul. “Intinya, ada modus baru,” ungkapnya, namun tak merinci modus di maksud.

Kaitan klarifikasi ke sejum-

lah pihak, setelah bupati dan Penjabat Bupati KLU, dipastikannya Sekda KLU Drs. H. Suardi, SH juga akan dipanggil. “Sudah pasti, Sekda akan kami panggil,” sebutnya.

Dalam kasus ini pihaknya sedang mendalami terkait dugaan penyimpangan penetapan besaran penerima Bansos. Di mana dalam laporannya, ada penerima yang masuk dalam SK tapi tidak menerima bantuan.

Tapi guna memastikan di mana letak indikasi penyimpangan, perlu pelibatan ahli.

Dalam penyelidikan ini, salah satu ahli yang dilibatkan terkait penentuan kerugian negara yakni BPKP. Seperti diketahui, pemeriksaan kasus Bansos KLU tahun

2015, terkait pencairan dua tahap. Dari total Rp 14 miliar, serapan Bansos itu mencapai RP 13,2 miliar, peruntukan organisasi kemasyarakatan Rp 3 miliar lebih, rehab rumah tidak layak huni nilainya Rp 10 miliar. Selain itu untuk kelompok usaha bersama (KUBe) sebesar Rp 2 miliar. Sisanya untuk organisasi kemasyarakatan di luar Bansos.

Dari penerima bantuan ini, pihaknya sudah menelusuri, termasuk untuk organisasi kemasyarakatan, juga sudah hampir rampung. Sisanya untuk rehab rumah, yang penerimanya 100 kelompok di KLU dalam bentuk proposal. Selain itu, ada 100 proposal juga untuk KUBe. (ars)

Munas Golkar Buka Dikpora Lotim Minta MA Gesit Peluang Rekonsiliasi Serahkan Hasil Kelulusan UN Mataram (Suara NTB) Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 17 Mei mendatang, akan digelar di Bali. Melalui Munas ini, ada harapan besar bagi para kader di daerah akan membawa angin segar adanya rekonsiliasi dari perpecahan di tubuh Golkar, khususnya di NTB Menurut juru bicara pengurus Golkar versi Musda Senggigi, Rofik Ashari, SH, MH bahwa, konstelasi politik ke arah rekonsiliasi pasca Munas nanti, tidak bisa dihindari. Karena Munas 17 Mei itu, pada hakekatnya adalah Munas rekonsiliasi. Sehingga siapapun yang akan terpilih menjadi Ketua Umum, telah dimandatkan untuk kembali menyatukan perpecahan di Partai Golkar.

“Munas inikan Munas rekonsiliasi, sehingga kalau sampai di Munas nanti tidak ada rekonsiliasi, ini bahaya. Karena saat ini ada sekitar 30 aduan dari daerah Ke Mahkamah Partai.

Sehingga kalau ini tidak diakomodir di Munas nanti, berarti ini bukan Munas rekonsiliasi dong.” ujarnya.

Akan tetapi Rofik belum bisa memastikan bahwa keberatan yang dilakukan oleh H.Muh. Amin, SH.M.Si dan H.Umar Said saat ini, terkait dengan pemecatannya sebagai kader Golkar, akan menjadi rekomendasi di Munas atau tidak. “Tetapi kalau ini tidak selesai di Munas, maka akan ada proses keberatan itu ke Mahkamah Partai dan ke pengadilan akan berlanjut,” terangnya.

Namun dari sisi kaca mata hukum, Rofik melihat bahwa peluang Muh. Amin dan Umar Said untuk diberhentikan dari Golkar, kemungkinannya sangat kecil. Karena pemberhentian itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena mekanisme pemecatan terhadap Amin dan Umar itu tidak pernah melewati mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan organisasi.

“Dasar untuk bisa memberhentikan kader itu mengacu pada PO 13. Nah pemecatan Umar ini mekanismenya tidak sesuai dengan PO 13. Sementara itu, kalau ini dipaksakan oleh DPP, dengan alasan SK dari Kemenkumham, tetapi SK itu sendiri hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Munaslub,” kata Rofik.

Dikonfirmasi terpisah, terkait dengan pernyataan Rofik itu, juru bicara DPD Golkar versi Musda Praya, Chris Paharangan, SE enggan untuk menanggapinya. Akan tetapi Chris juga tidak menampik bahwa konstelasi politik di Partai golkar NTB pasca-Munas nanti diyakini akan pasti berubah. “Siapa yang menabur, dia yang menuai,” jawab Chris diplomatis.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar NTB versi Musda Praya, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH MH yang dikonfrimasi via telpon juga enggan untuk mengomentari pernyataan dari Rofik tersebut. (ndi)

Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada Madrasah Aliyah (MA) untuk segera menyerahkan hasil kelulusan Ujian Nasional (UN) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Langkah itu diharapkan secara gesit dilakukan untuk melihat tingkat kelulusan siswa dari semua sekolah di Lotim baik dari SMA/MA, SMK maupun paket C. Diketahui, jumlah sekolah yang sudah menyerahkan hasil kelulusan UN SMA-sederajat kepada Dikpora Lotim baru mencapai 25 persen, sisanya jauh lebih banyak belum menyerahkan yang didominasi oleh MA yang letak sekolahnya hingga ke pelosok-pelosok desa.

Kepada Suara NTB, Rabu (11/5), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda,S.Pd mengatakan, dalam pelaksanaan UN ini Madraah Aliyah (MA) yang merupakan binaan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kewenangannya ada pada Dinas Dikpora Lotim termasuk dalam penyerahan hasil kelulusan UN siswa itu. Sehingga dalam penyelenggaraan UN itu tanggung jawabnya ada pada Dikpora terhadap UN SMA/MA/ SMK mapun paket C. “Madrasah ini yang banyak belum menyerahkan hasil kelulusan

Ironi Daerah Lumbung Pangan Nasional Dari Hal. 1 Menurut wakil rakyat ini, enam kecamatan rawan pangan ini adalah sebuah ironi di mana NTB didaulat sebagai daerah lumbung pangan nasional. ‘’Ini sebuah ironi. NTB didaulat sebagai lumbung pangan nasional, tapi penduduknya masih dihantui oleh ancaman rawan pangan,’’ ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM dengan nada prihatin . Slamet mengatakan bahwa kondisi ini, ibarat ayam mati di lumbung padi. ‘’Ini sangat ironi. Kondisinya sangat terbalik dari apa yang kita lihat di daerah ini sebagai daerah lumbung pangan,’’ katanya kepada Suara NTB, Rabu (11/5).

Dikatakan Made Slamet, jika dilihat dari sisi prestasi, terutama di sektor ketahanan pangan. NTB sudah sangat banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.

Dari penghargaan-penghargaan yang didapat daerah ini, tentu berimplikasi pada alokasi anggaran dari pusat ke NTB semakin besar pada sektor itu. ‘’Lalu kenapa kemudian kondisinya masih seperti ini,’’ katanya dengan nada tanya.

Dengan status enam kecamatan yang masih rawan pangan, politisi PDIP ini memandang bahwa masih ada ketimpangan dalam pembangunan di daerah ini. Pendistribusian pembangunan di daerah masih tidak merata, terutama dalam hal akses perekonomian masyarakat.

Untuk itu, Made Slamet mengingatkan para bupati/ walikota agar memiliki inisiatif sendiri dalam menjaga ket-

ahanan pangan di daerahnya masing-masing. Melihat kondisi dua kabupaten yang di wilayahnya masih ada kecamatan rawan pangan, Slamet sangat heran. Pasalnya daerah yang terancam rawan pangan itu sangat subur. Sehingga tidak seharusnya ada tempat yang masih rawan pangan. ‘’Tetapi dengan kepala daerah yang baru di dua daerah itu, saya optimis akan bisa membawa perubahan. Terutama di sektor yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kita lihat lah untuk satu tahun ke depan. Karena ini masih baru,’’ katanya.

Ditambahkan Made Slamet, untuk dua daerah ini di mana kepala daerahnya diusung PDIP. Maka secara politik, partai juga akan memberikan dukungan terhadap kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan. ‘’Untuk mengahapus daerah rawan pangan itu, partai juga akan membantu. Kita akan maksimalkan untuk memanfaatkan akses politik. Karena PDIP sebagai partai penguasa di pusat, maka komunikasi ke pemerintah pusat akan lebih mudah untuk membantu daerah,’’ pungkasnya.

Perlu Komunikasi Antarkepala Daerah Enam kecamatan di NTB yang masuk kategori rawan pangan, juga ditanggapi pemerhati ekonomi Dr. M. Firmansyah, SE., M.Si. Melihat kenyataan ini, perlu didorong komunikasi antara kepala daerah terkait dengan ketersediaan pangan.

“Kerawanan pangan ini,

yang perlu didorong komunikasi antarkepala daerah. Karena dalam momen tertentu, ada daerah yang kekurangan, ada daerah yang kelebihan. Jadi harus bisa saling memenuhi, bisa saling mengonfirmasikan,” ujar pemerhati ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram) ini kepada Suara NTB, Rabu (11/5).

Jika ada satu daerah yang kekurangan, kata Firmansyah, daerah lain yang kelebihan stok bisa membantu. Informasi ini yang belum terbangun secara bagus.

Dalam kondisi seperti ini, pengaruh terhadap ekonomi tentu akan terjadi. Permasalahan penting dalam ekonomi makro, jelasnya, kekurangan pangan biasanya menyebabkan harga menjadi mahal.

Kekhawatiran itu akan ikut menaikkan harga yang lain. ‘’Dalam konsep itu, harga tidak bisa naik sendirian. Pasti akan diikuti dengan harga yang lain. Kalau rawan pangan, atau kekurangan, dikhawatirkan akan ikut mendorong harga lain,’’ ujarnya.

Firmansyah menyarankan, pemerintah harus cepat mendeteksi persoalan terkait hal ini.Apakah karena persoalan pasokan, kekeringan, gagal panen, atau hal lainnya. Mau tidak mau, pemerintah harus mencari mitra, rekanan untuk menutupi atau mengatasi kekurangan pangan tersebut. ‘’Tapi, kalau persoalannya merupakan tata niaga, ada pemain yang melakukan penimbunan atau berspekulasi.

Pemerintah harus turun lapangan memberi informasi pasar,’’ katanya. (ndi/ron)

Inspektorat Minta Dishubkominfo NTB Lapor Polisi Dari Hal. 1 jangan sampai aset daerah yang dibeli dengan uang negara dibiarkan hilang begitu saja. ‘’Harus jelas pertanggungjawabannya. Karena ini kan aset,’’ tegasnya lagi.

Soal rekomendasi itu, sampai saat ini belum ada reaksi dari pejabat Dishubkominfo, menjawab rekomendasi laporan ke polisi itu. “Sampai

sekarang belum ada penjelasan dari Dishub, apakah sudah lapor atau belum,” ungkapnya.

Sebelum rekomendasi dikeluarkan, diawali dengan pemanggilan Kepala Dishubkominfo NTB Drs.Agung Hartono, MTSr meminta penjelasan persoalan awal indikasi mangkraknya pengoperasian tower. Sekaligus hilangnya server yang terpasang di gudang khusus kompleks kan-

tor bermarkas di Jalan Langko Mataram itu.

Dia berharap secepatnya laporan itu disampaikan ke polisi. Selain membuka peluang memperjelas posisi alat itu, juga agar jelas siapa pihak yang bertanggung jawab.

Karena pihaknya tidak ingin ada saling tuding, baik pihak Dishubkominfo selaku KPA dan PPK proyek, dengan rekanan pemenang tender. (ars)

siswa, mungkin disebabkan karena berada di pelosok, bawah gunung bahkan atas gunung. Namun kita sudah sampaikan ke mereka baik secara lisan maupun tulisan,” jelasnya.

Kendati demikia, lanjut Bambang, untuk melihat presentase kelulusan siswa secara utuh. Itu semua bisa dilihat setelah pusat

mengirimkan data ke Dikpora Provinsi NTB dan Dikpora NTB mengumumkan presentase kelulusan dari masing-masing kabupaten/kota. “Kalau data validnya nanti akan diserahkan langsung oleh provinsi karena di Lotim ada tujuh sekolah yang melaksanakan UNBK,”jelasnya. Ia menegaskan, pengumpulan hasil kelulusan siswa itu ditargetkan rampun pada bulan Mei 2016 ini karena pada bulan Oktober 2016 mendatang akan dilakukan ujian perbaikan nilai bagi siswa.

Diketahui, jumlah siswa yang melaksanakan UN dengan sistem Paper Based Test (PBT) maupun UNBK di Lotim diantaranya, jumlah SMA/MA sebanyak 10.621 siswa, SMK sebanyak 3.473 siswa, dan paket C sebanyak 651 siswa dengan jumlah total sebanyak 14.745 siswa.

Sementara, dalam pelaksanaan UN 2016 di kabupaten Lotim, hanyak 7 sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (yon)

La Nina, Petani Tembakau Virginia Lombok Diminta Waspada Dari Hal. 1 ‘’Tentu saja kalau sekarang kita informasikan dari BMKG lebih banyak hujannya (la nina), maka akan dibuat parit-parit supaya airnya mengalir,’’imbuhnya.

Wakodim menjelaskan, akibat la nina ini, maka penanaman tembakau di Lombok tidak mungkin dilakukan secara serentak. Pasalnya, antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki topografi yang berbeda-beda.

Ia menambahkan, sebagain besar wilayah NTB musim kemarau mundur dari tahun kemarin. Mundurnya musim kemarau ini lantaran el nino tahun 2015 sudah mulai meluruh. Jika el nino sudah mulai meluruh maka biasanya akan diikuti dengan la nina. ‘’Kalau la nina berarti kemarau tapi cenderung basah,’’ ucapnya.

Wakodim mengatakan,

tahun 2016 ini kemarau yang terjadi di NTB adalah kemarau basah akibat la nina tersebut. Meskipun bukan musim hujan, tapi ada beberapa daerah yang akan turun hujan.

Tetapi fenomena ini tak terjadi di seluruh NTB. “Dari data yang ada, ternyata beberapa daerah seperti Lombok Timur, itu gejala kekeringan sudah mulai. Sedangkan di tempat lain masih aman, ada hujan, seperti Lombok Barat. Kalaupun ada kekeringan tak ekstrim seperti tahun 2014 dan 2015. Tingkat kekeringan akan menurun karena la nina,”terangnya.

Meskipun ada fenomena el nino, la nina dan normal kekeringan di NTB tetap ada. Dengan adanya fenomena la nina yang dipekirakann mulai Juni mendatang maka kekeringan yang terjadi di daerah ini tak ekstrim seperti tahun sebelumnya. ‘’Sekarang masih potensi la nina,’’ pungkasnya.(nas)

Karena Anti Impor Dari Hal. 1 ‘’Di Jakarta, NTT, Bali, itu konsumsinya daging impor. Hal itulah yang meyebabkan adanya selisih harga lebih tinggi di banding dengan di NTB. Apa iya kita izinkan daging impor masuk, sementara jumlah petani peternak kita cukup banyak di NTB,” kata Hj. Budi di hubungi di Mataram, Rabu (11/5) kemarin.

Ia menegaskan, tidak elok sekiranya pihak-pihak tertentu memandang Bumi Sejuta Sapi hanya jargon saja. Ia justru merasa gembira ketika harga daging tinggi dan menguntungkan bagi petani peternak. Persoalan selisih harga menurutnya bukan karena persoalan suplay. Tetapi murni karena psikologis pasar. ‘’Kita di NTB makan daging lokal, tidak ada campur daging impor. Menurut saya wajar kalau harganya bagus, karena yang kita makan daging murni lokal,’’ katanya.

Jikapun harga daging lokal tergolong tinggi, Budi mengatakan tidak bisa melakukan intervensi, dan menjadi ranah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai tata niaga distribusinya. Ia mengatakan, selama NTB masih mampu memenuhi kebutuhan dagingnya sendiri, daging impor tak masuk. Sejauh ini, potensi sapi potong NTB dirasa masih sangat aman.

Mengapa? Dalam setahun mampu disiapkan sebanyak 138.000 ekor sapi potong, sementara kebutuhan masyarakat lokal hanya maksimal

sampai 70.000 ekor sapi potong pertahun. Sisanya itulah yang kemudian dikirim keluar daerah. Demikian juga untuk sapi bibit, dalam setahun tersedia sebanyak 38.000 bibit, kuota yang diperbolehkan keluar hanya 10.000 bibit. ‘’Potensi kita cukup banyak.

Memang tidak bisa dipungkiri terjadi kenaikan harga pada saat bulan puasa, lebaran dan hari-hari besar. Kita harapkan ada subsidi pakan dan distribusi untuk menstabilkan harga. Kita harapkan peran Perindag untuk mengantisipasinya,’’ harapnya.

Sebelumnya, Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengatakan tingginya harga daging lokal mengakibatkan rendahnya konsumsi daging perkapita/ tahun di NTB. Berdasarkan data, harga daging sapi di NTB cenderung tinggi dibandingkan dengan daerah yang dipasok, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan NTT. NTB merupakan daerah pemasok daging sapi ke Jakarta, namun harga daging sapi di Jakarta lebih murah dari NTB. Ia mencontohkan, berdasarkan data, harga daging sapi tahun lalu di Jakarta sebesar Rp 105.368 per Kg, Jawa Barat Rp 92.325 per Kg, Bali Rp 95.000 per Kg dan NTT sebesar Rp 86.250 per Kg. Sementara di NTB, harga daging sapi menembus angka Rp 106.979 per Kg. Menurutnya, alur distribusi perlu diperpendek sehingga menyebabkan penurunan harga daging sapi. (bul)

Kamis, 12 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bumil Kurang Gizi Kronis

Balita Lahir Pendek di NTB Capai 33,9 Persen

Mataram (Suara NTB) Persentase balita yang lahir pendek (stunting) di NTB masih cukup tinggi.

Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, persentase balita yang lahir pendek tahun 2015 sebanyak 33,9 persen. Persentase balita lahir pendek paling banyak ditemukan di Dompu yang mencapai 39,7 persen.

Kepala Bidang Binma Kesehatan Masyarakat Dikes NTB, L. Budarja menjelaskan penyebab balita yang lahir pendek cukup kompleks.

Salah satunya adalah ibu hamil (bumil) yang menderita kekurangan gizi kronis. “Kompleks masalahnya stunting

ini. Orang kesehatan hanya bisa intervensi 30 persen saja, yakni intervensi spesifik. Kalau intervensi sensitif itu 70 persen dari sektor lain,” kata Budarja dikonfirmasi di Mataram, Rabu (11/5) siang kemarin.

Ia menjelaskan, balita yang

lahir pendek jauh menurun jika dibandingkan 2011 lalu yang mencapai 40,55 persen di NTB. Tahun 2012, balita yang lahir pendek ini menurun menjadi 39,54 persen, 2013 menjadi 37,23 persen dan 2014 menjadi 36,43 persen. Sementara 2015 menurun menjadi

33,9 persen.

Dengan rincian, Dompu 39,7 persen, Lombok Barat 38,6 persen, Lombok Timur 38,1 persen, Sumbawa 37,3 persen, Lombok Tengah 37,2 persen, Lombok Utara 36,7 persen, Kota Bima 34,9 persen, Kota Mataram 30,4 persen, Bima dan KSB masingmasing 26 persen dan 14,1 persen.

Berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) lanjut Budarja, persentase kasus gizi buruk dan gizi kurang juga terus

menurun. Saat ini, katanya NTB berada di bawah ratarata nasional persentase kasus gizi buruk yakni 17,89 persen jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebesar 25,73 persen jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang.

Ia menambahkan, balita stunting itu diukur ketika bayi baru lahir. Jika tinggi badan bayi yang baru lahir kurang dari 40 cm, maka dianggap stunting. Namun, ia mengatakan, tak selamanya balita yang lahir dengan tinggi badan

Baru 30 Persen Rumah Tangga NTB Punya Akses Air Bersih

(Suara NTB/why)

KUNJUNGAN – Narasumber Ahli BNPT, Willy Pramudya (paling kiri), Ketua Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Eko Maryadi (ke tiga dari kiri), Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (ke empat dari kiri), Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani (ke dua dari kanan), dan pengurus FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) NTB foto bersama seusai kunjungan ke Redaksi Suara NTB, Rabu (11/5). Kunjungan ini dalam rangka visitasi media di wilayah kerja FKPT NTB bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mataram (Suara NTB) World Food Program (WFP) atau Program Pangan Dunia menyebutkan baru 30 persen rumah tangga di NTB yang memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum. Sementara sisanya, masih belum memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum. Jumlah rumah tangga di NTB sekitar 1,3 juta.

Hal tersebut dikatakan Deputi Country Director of WFP Indonesia, Mr. Dageng Liu saat peluncuran peta ketahanan dan kerentanan pangan NTB tahun 2015 di Mataram, Rabu (11/5) siang kemarin. Liu mengatakan, akses air bersih dan sanitasi yang rendah berkontribusi terhadap kekurangan gizi kronis.

“Di Provinsi NTB, hanya 30 persen rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih dan layak minum. Kemudian hanya 41 persen yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai,’’ ungkapnya.

Liu menjelaskan, peta ketahanan dan kerentanan

pangan NTB tahun 2015 ini menganlisis 105 kecamatan pada 8 kabupaten. Kajian yang dilakukan menggunakan sembilan indikator kerawanan pangan dan gizi kronis serta empat indikator kerawanan pangan sementara. Sembilan indikator kronis tersebut digunakan untuk membuat komposit 105 kecamatan ke dalam enam kelompok prioritas. Dimana prioritas 1 merupakan yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Sedangkan prioritas enam yang paling tahan pangan.

Ia mengatakan, secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan di NTB meningkat dibandingkan dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2010. Liu mengatakan, angka kemiskinan di NTB tersisa sebesar 16 persen lebih tahun 2015. Angka ini dinilai masih tinggi jika dibandingkan angka rata-rata persentase kemiskinan nasional. Terlebih, katanya, angka kemiskinan di Lombok Utara lebih dari 30 persen. (nas)

kurang dari 40 cm akan menjadi stunting. Jika dilakukan perbaikan gizi melalui posyandu maka akan berubah.

Stunting itu diukur ketika lahir, kalau kurang dari 40 cm tinggi badannya ketika lahir itu dianggap stunting. Tapi tak selamanya akan menjadi stunting kalau terus menerus dilakukan perbaikan gizi melalui Posyandu. ‘’Kalau Posyandu aktif maka bisa dilakukan intervensi terhadap yang berat badan kurang,’’pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/dok)

L. Budarja

Wagub Minta Pusat Tidak Buat Daerah Resah Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengharapkan pemerintah pusat sebelum menurunkan aturan atau kebijakan ke daerah harus dikaji terlebih dahulu.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat harus meminta pendapat daerah sebelum aturan itu diterapkan di daerah.

“Seringkali kebijakan pusat kontradiktif dengan aturan di daerah,sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota terpilih seIndonesia yang digelar Direktorat Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Jayakarta, Rabu (11/5) sore.

Untuk itu, wagub sangat menyambut baik rakor ini, karena menjadi sebuah alternatif atau solusi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Harapannya nanti, dalam menjalankan aturan tidak ada lagi keraguan dan ketakutan, karena sudah memiliki dasar pengetahuan yang cukup dan didukung dengan produk hukum yang legal.

Sementara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, menegaskan, apa yang dilakukan ini di samping sebagai forum silaturahim dan koordinasi bagi pejabat Biro Hukum di tingkat provinsi dan Bagian Hukum di kabupaten/kota juga sebagai upaya pengen-

dalian perda.

Apalagi sesuai direktif Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di Yogyakarta beberapa waktu lalu, ada 42.633 peraturan perundangan yang tumpah tindih dan 3.000 perda lebih yang harus dibatalkan.

Hingga saat ini, ungkapnya, ada 777 perda di kabupaten/ kota yang sudah dibatalkan sementara. Dan yang telah dibatalkan sejumlah 1.145 perda, sehingga akhir Juni 2016 ditargetkan 3.000 perda bermasalah yang harus dibatalkan.

Di NTB, ujarnya, ada beberapa perda yang telah dibatalkan sejak 2 Mei lalu. Di antaranya Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Tambang,Mineral dan Batubara,Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah. Ia berharap pemerintah daerah lain juga dapat mengikuti jejak NTB serta terus bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Terlebih Kemendagri telah membangun sistem evaluasi perda secara elektronik (e-perda) dan pendaftaran perda secara elektronik (e-register) guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan perda. ‘’Jika perda bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, evaluator perda, yakni menteri dan gubernur akan menggunakan ketiga poin tersebut sebagai instrumen untuk menilai batal tidaknya suatu perda,’’ jelasnya. (r)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan sambutan pada Rakor Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Rabu (11/5) sore.