Snt 13042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 35 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 13 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Minta MCA-I Berbuat yang Terbaik untuk NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongan di Pendopo Timur Gubernur NTB, Selasa (12/4). Pada kesempatan ini, Gubernur NTB siap mendukung penuh terkait hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I. ‘’Mudah-mudahan program yang dirancang oleh MCA-I berhasil dilaksanakan di NTB,’’ ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, MUM, mengutip ucapan gubernur, Selasa (12/4).

Selain itu, katanya, berdasarkan tes acak,

remaja perempuan di NTB banyak yang terkena anemia. Kekurangan darah, menurut para ahli secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi kematangan reproduksi yang nantinya berpengaruh pada kemampuan beradaptasi pada kondisi saat melahirkan. ‘’Jadi, kematian ibu dan anak gizi buruk disebabkan oleh kekurangan gizi pada saat remaja. Oleh karena itu, masalah di hulu harus kita benahi untuk menghasilkan generasi yang sehat,” ujarnya.

Gubernur, lanjutnya, mengharapkan, agar proyek yang dilakukan MCA-I tidak mengganggu sistem yang telah ada di masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan di Pendopo Timur, Selasa (12/4).

Terjadi di Loteng dan Lotim

Serangan Hama Wereng dan Ancaman Puso Meluas Praya (Suara NTB) Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BKP3) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menginventarisir ada 1.959 petani yang terkena dampak serangan hama wereng coklat pada musim tanam pertama tahun ini.

Serangan hama terus meluas dan telah mencapai lebih dari 300 hektar tanaman padi. Sementara di wilayah Lombok Timur, dampak kekeringan juga mengancam tanaman padi yang mengalami puso kian meluas.

Kepala BPKP3 Loteng, L. Iskandar, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/4) kemarin menyebutkan, dari hasil investigasi yang sudah dilakukan, total ada 1.959 petani yang terkena dampak paling parah atau jadi korban serangan

hama wereng pada musim tanam kali ini. ‘’Para petani tersebut tersebar di 14 desa di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Praya Timur, Praya Barat serta Kecamatan Pujut,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Dewan Protes Tagihan PENAGIHAN tunggakan kerugian negara atas penggunaan anggaran oleh anggota DPRD NTB periode sejak 2010 – 2014, masih berlangsung di Datun Kejati NTB. Sebagian besar yang sudah ditagih siap bayar.

Namun anehnya, ada sebagian anggota dewan aktif malas membayar.

Bersambung ke hal 15 Hendrik Selalau

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Tergantung Keputusan Gubernur SEKDA Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM bakal beralih status menjadi pegawai Pemprov NTB. Usulan kepindahan Makmur Said menjadi pegawai provinsi telah masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB. Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/ 4) siang kemarin membenarkan sudah ada surat yang masuk ke provinsi terkait hal itu. “Suratnya sudah masuk,” ungkap Suruji.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus/kir)

KERING - Tanah tempat tumbuhnya padi terlihat retak-retak dan mongering karena kekurangan air. Jika tidak segera mendapat pasokan air, padi ini akan rusak dan gagal panen. Sementara di Loteng luas areal tanaman padi yang diserang hama wereng juga kian meluas (kiri atas).

Amin dan Umar Siapkan Langkah Hukum HAJI Muh. Amin, SH, M.Si dan H. Umar Said, S.Ag kompak melakukan perlawanan atas pemecatan yang dilakukan DPP Partai Golkar.

Selasa (12/4) siang kemarin, Amin dan Umar sepakat menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai pengacara, Rofiq Ashari, SH untuk melakukan pembelaan terkait dengan pemecatan ke dua politisi Partai Golkar itu. ‘’Tadi kita sudah tandatangani kesepakatan untuk menunjuk tim kuasa hukum.

Diketuai oleh Pak Rofiq Ashari. Jadi kita sudah sepakat untuk bicara mengenai ini,

kita bicara lewat pengacara,’’ kata Umar yang juga Ketua DPRD NTB saat dikonfirmasi usai keluar dari ruang kerja Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si bersama tim kuasa hukum, kemarin.

Umar mengatakan, dirinya bersama dengan tim kuasa hukum akan langsung berangkat ke Jakarta untuk mengklarifikasi soal pemecatan tersebut. Menurutnya, SK pemecatan itu perlu diklarifikasi ke DPP Partai Golkar apakah benar atau tidak. ‘’Kemudian mengajukan surat keberatan, nanti

kalau dia (DPP) tak menanggapi, baru kita ambil jalur hukum,’’ ujarnya.

Sebelumnya, dalam keterangan persnya, Umar mengatakan, kewenangan untuk memecat dirinya itu bukan pada Ketua Umum. Tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Partai. Selain itu, dalam surat pemberhentian dirinya itu bersama H.Muh. Amin SH,M.Si yang saai ini menjabat sebagai Wgub NTB, juga tidak dilampirkan dengan risalah persidangan. ‘’Surat pemecatan itu tidak dilampirkan oleh penjelasan apapun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

H.Umar Said didampingi kuasa hukumnya Rofiq Ashari

Soal Surat DPP Golkar

Pimpinan DPRD NTB Belum Bersikap

H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD NTB mengakui telah menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian H. Umar Said, S.Ag dari keanggotaan Partai Golkar.

Namun surat keputusan tersebut belum dapat disikapi karena mereka tengah menggelar kunjungan kerja ke luar daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/4) kemarin. Menurut Mahalli, kemarin pimpinan dan anggota DPRD NTB memang tidak berkantor karena tengah menggelar kunjungan kerja ke luar daerah.

Namun, Mahalli menegaskan bahwa seluruh pimpinan

DPRD NTB memang telah menerima surat-surat yang dikirimkan oleh DPD Partai Golkar NTB tersebut. Surat tersebut, menurut Mahalli telah dikirim ke seluruh pimpinan DPRD NTB. “Sudah disampaikan oleh Golkar, ke semua pimpinan.

Pak Abdul Hadi, saya, Pak Mori Hanafi sudah menerima.

Tentu juga Pak Umar sudah menerima,” ujarnya.

Surat dimaksud tak lain adalah SK DPP Partai Golkar tentang pemberhentian H. Muh. Amin dan H. Umar Said yang dikirimkan bersama dengan pengantar dari DPD Partai Golkar NTB bernomor 42/ GOLKAR-NTB/IV/2016 tertanggal 11 April 2016. Surat dari DPP Partai Golkar ditan-

datangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Sekjennya, Idrus Marham. Sementara surat dari DPD Partai Golkar NTB diteken oleh Ketua DPD, H. M. Suhaili FT, SH dan Wakil Sekretarisnya, Agussalim H. Iskandar, SE, MM. Dengan masuknya surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 356 Ayat (2) undang-undang 17 Tahun 2014, paling lama tujuh hari sejak diterimanya usul pemberhentian tersebut, pimpinan DPRD NTB harus menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bersambung ke hal 15

Puluhan Perahu Tradisional Warnai FPT SEDIKITNYA 30 perahu tradisional milik nelayan di Desa Doro Ncanga, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu akan mewarnai Festival Pesona Tambora (FPT) 2016.

Para nelayan ini akan diberikan pelatihan dan pemahaman cara menyambut wisatawan atau tamu yang akan berwisata ke daerahnya. Setelah itu akan dilakukan parade 30 perahu nelayan yang ada di sekitar Doro Ncanga. ‘’Kita ingin memberikan pembekalan dan pemahaman kepada para nelayan ini bagaimana menyambut tamu atau wisatawan yang akan datang ke daerahnya. Sebab Doro Ncanga juga sangat potensial untuk didatangi oleh wisatawan,’’ Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

BP2KB Gelar Pertemuan Medis Teknis bagi Klinik KB Se – Mataram Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, terus berupaya meningkatkan partisipasi peserta aktif dan peserta baru KB di Kota Mataram. Untuk menunjang hal tersebut, seluruh bidan se Kota Mataram dilibatkan dalam pertemuan medis teknis bagi klinik KB. Tahun 2016 ini, ditargetkan penambahan 7.165 peserta KB aktif dari 52.830 orang. Se-

dangkan, peserta KB baru ditargetkan 9.135.

Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno menyampaikan, pertemuan medis teknis ini dalam rangka mempercepat capaian target peserta KB baru dan aktif di Kota Mataram. Dengan harapan, seluruh keluarga usia subur mengatur kelahiran anaknya. “Target kami peserta KB aktif dan baru bisa bertambah,” harap Sutrisno, Selasa (12/4).

Selain itu, klinik - klinik yang

Bangkitkan Semangat Gotong Royong PEMKOT Mataram, Rabu (13/4) hari ini mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais. Pencanangan ini diharapkan, mampu membangkitkan semangat gotong royong bagi masyarakat. “Kebetulan tahun ini kami jadi tuan rumah. Mudah - mudahan semangat gotong royong berbekas dalam benak masyarakat,” kata Lurah Bertais, Lalu Mukhsan dikonfirmasi Selasa (12/4).

BBGRM ini, rencananya (Suara NTB/dok) akan dihadiri oleh Walikota Lalu Mukhsan dan Wakil Walikota Mataram. Kedatangan orang nomor satu dan nomor dua di Mataram ini, bisa memotivasi masyarakat. Terutama dalam konteks menjaga lingkungan serta hal - hal lainnya. Menurutnya, sifat kegotongroyongan di tengah masyarakat perlahan terkikis. Itu disebabkan akibat pola atau tatanan sosial di masyarakat mulai berubah. “Semangat gotong royong di masyarakat kita sudah mulai memudar,” katanya.

Alasan kegiatan BBGRM dipusatkan di Lingkungan Gontoran, dikorelasikan dengan penataan kawasan. Pemkot Mataram tahun ini, Pemkot Mataram kembali mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar. Kemungkinan ini yang dikorelasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram.

Yang terpenting menurut Mukhsan, bagaimana masyarakat membantu program kerja pemerintah. Terutama pada bidang kebersihan dan lain sebagainya. “Masyarakat harus benar benar memahamilah,” ujarnya.

Ia melihat, Pemkot Mataram lebih intens memperhatikan kawasan - kawasan pinggiran terutama daerah perbatasan.

Perbaikan infrastruktur sangat diprioritaskan dalam rangka peningkatan ekonomi. Jika melihat aspek kewilayahan, Bertais menjadi daerah pusat perputaran ekonomi di Mataram.

“Sarana prasarana telah dikerjakan, papin blok, gapura serta perbaikan rumah tidak layak huni,” sebutnya.

Kendala dirasakan selama ini, tingkat kesadaran terutama dalam hal pemeliharaan fasum. Sebenarnya, masyarakat diharapkan memelihara aset telah dibangun pemerintah, sehingga program tidak sia - sia.

Diharapkan, pencanangan BBGRM ini mampu menggugah semangat kerja kelompok, sehingga lambat laun tumbuh tradisi gotong royong. “Sekaligus menunjang program 100 hari walikota,” ujarnya. (cem)

Ubah ’’Mindset’’

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., mempertanyakan masuknya Kecamatan Sandubaya dalam salah satu dari tiga kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi di Kota Mataram. Sebab kalau hanya dilihat dari kondisi rumah, rata-rata rumah warga di Kecamatan Sandubaya tidak ada yang terlalu memprihatinkan. ‘’Rumahnya sudah pakai keramik semua,’’ klaimnya.

Disamping itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram ini mempertanyakan parameter apa yang digunakan oleh Pemkot Mataram dalam menentukan warga yang masuk dalam kategori miskin. ‘’Kan tidak bisa hanya melihat kondisi rumah,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/4).

Kartini tidak menyangkal bahwa yang namanya warga miskin pasti ada di semua kecamatan.

Kemiskinan ini, kata anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Sandubaya ini menjadi PR besar Pemkot Mataram. Pemkot Mataram, lanjut Kartini, harus punya terobosan bagaimana supaya angka kemiskinan ini trennya menurun. Termasuk angka kemiskinan di Kecamatan Sandubaya. ‘’Kami minta eksekutif, dalam hal ini SKPD menelaah apa pemicu tingginya angka kemiskinan ini,’’ ujar Kartini.

Politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini menjelaskan, bahwa warga Sandubaya dominan bermatapencaharian sebagai pedagang dan buruh. ‘’Yang menjadi ASN, hanya sedikit,’’ imbuhnya. Menurut Kartini, apa yang disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, bahwa salah satu pemicu bertambahnya angka kemiskinan adalah arus urbanisasi. ‘’Ya bisa jadi seperti itu. Karena Sandubaya ini kan berbatasan juga dengan kabupaten tetangga. Sehingga memang arus lalu lintas pendatang cukup tinggi,’’ katanya. Selain itu, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Kartini mengapresiasi dorongan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh agar masyarakat menjadi wirausahawan.

Hanya saja, untuk mewujudkan hal itu tentu tidak bisa sebatas dorongan. Kartini memandang tawaran sejumlah bank dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga ringan bisa menjadi pintu masuk calon wirausahawan. Karena, katanya, untuk bisa menjadi wirausahawan, faktor modal menjadi penentu.

Kartini juga mengajak masyarakat untuk samasama mengubah mindset agar tidak terkesan ‘’senang’’ menjadi orang miskin karena mengharapkan adanya bantuan pemerintah. (fit) Hj. Kartini Irwarni

melayani peserta KB memberikan pelayanan secara merata dan berkualitas. Pihaknya, telah menyiapkan kontrasepsi dan implan secara gratis. Bidan menurutnya, adalah pioner untuk menggerakan masyarakat terutama pasangan usia subur untuk menjadi peserta aktif.

“Bidan - bidan ini, kita harapan bisa mengajak masyarakat lainnya,” tandasnya.

Tahun 2016 ini, ditargetkan penambahan 7.165 peserta KB aktif dari 52.830 orang. Sedan-

gkan, peserta KB baru ditargetkan 9.135. Harapannya, baik peserta aktif dan baru ini, bisa dilayani oleh seluruh klinik yang ada. Terutama, difokuskan pada peserta KB baru.

Disamping itu, kader di tiap lingkungan diharapkan ikut membantu, sehingga target 9.135 peserta KB baru bisa tercover, agar tetap dijaga keberlangsungan sehingga meminimalisir drop out. “Sebelum Desember target bisa tercapai,” harapnya.

Ia mengakui, yang masih menjadi kendala saat ini persoalan peningkatan kapasitas bidan. Ilmu kesehatan terutama pencabutan dan pemasangan alat kontrasepsi terus berkembang. Tapi hal ini tidak diimbangi dengan pelatihan serta penyuluhan terhadap bidan.

Disamping itu, terus terjadi pergantian bidan senior dan baru.

Dikhawatirkan, minimnya skill atau pengetahuan bidan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno saat memberikan sambutan pada pertemuan medis teknis bagi klinik-klinik KB di Kota Mataram.

Tiga Siswa di Mataram Diduga Positif Konsumsi Narkoba

Mataram (Suara NTB) Penyebaran narkoba di Kota Mataram, sudah menyasar pelajar. Tiga orang siswa di Mataram diduga positif mengkonsumsi narkoba. Tiga siswa yang tidak disebutkan namanya itu, tertangkap saat pesta sabu di salah satu rumah.

Penangkapan dilakukan oleh BNN (Badan Nasional Narkotika), setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Bukan penangkapan, kita hanya menyelamatkan saja,” kata Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat, Selasa (12/4). Tiga siswa ini, tidak langsung dijerat dengan hukuman melainkan

diberikan pembinaan atau rehabilitasi. Artinya, hak - hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tetap diberikan. “Mereka tetap sekolah seperti biasa,” ujarnya.

Pihaknya tetap melakukan

pengawasan terhadap tiga siswa itu, sehingga jangan sampai ketika dilakukan pembinaan mereka kembali mengkonsumsi narkoba. Disisi lain disebutkan, BNN sedang merehabilitasi 80

orang termasuk tiga siswa tersebut. “Total ada 80 orang, termasuk tiga siswa ini,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom mengaku tidak mengetahui jika siswa di Mataram tertangkap atau bahkan menjalani rehabilitasi narkoba. “Baru tahu informasi ini,” aku Sudenom.

Temuan ini, akan ditindaklanjuti dengan meminta BNN

segera turun ke sekolah bahkan guru untuk dites urine.

Mengenai tiga siswa ini, harus segera direhabilitasi agar pendidikan tidak terganggu dan mengganggu siswa lainnya.

Pengawasan kata Sudenom, dilakukan sesuai standar. Diluar lingkungan sekolah serta pergaulan penting untuk diawasi oleh pihak keluarga. “Dan keluarga juga harus terbuka terhadap pihak sekolah biar sama - sama mengawasi,” ujarnya. (cem)

Ombudsman Klarifikasi Dinas Kebersihan Terkait Dugaan Pungli

(Suara NTB/ynt)

TUNGGU PENUMPANG - Cidomo di Pasar Cemara sedang menunggu penumpang. Berita selengkapnya di Halaman 12

Pemkot Batasi Pemekaran Lingkungan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membatasi pemekaran lingkungan karena banyaknya usulan pemekaran yang masuk. Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Nyoman Suandiasa menyampaikan untuk setiap kecamatan pemekaran dibatasi hanya untuk dua lingkungan.

Suandiasa menyampaikan sejak 2011 lalu Pemkot Mataram melaksanakan moratorium pemekaran lingkungan.

Mulai tahun ini moratorium dicabut karena Walikota ingin mengakomodir usulan dari warganya terkait pemekaran lingkungan. “Moratorium dicabut tahun ini. Tapi tidak juga ingin semua warga lingkungan bereuforia untuk memekarkan diri. Untuk itu kita batasi satu kecamatan dua lingkungan, itupun harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku,” terangnya, Selasa (12/4).

Tahun ini ada beberapa usulan pemekaran lingkungan yang diterima Bagian Pemerintahan,

diantaranya Lingkungan Bagirati (Kelurahan Karang Taliwang), Lingkungan Sindu (Kelurahan Cakranegara Utara), Lingkungan Kekalik Gerisak (Kelurahan Kekalik Jaya) dan Lingkungan Kebon Bawak (Kelurahan Kebon Sari). Namun salah satu usulan pemekaran yaitu Lingkungan Kebon Bawak batal ditindaklanjuti karena sebagian besar warga menolak pemekaran. Sementara untuk Lingkungan Sindu, Suandiasa mengatakan aspirasi pemekaran diterima dari Camat Cakranegara, tapi menurutnya warga yang harus mengusulkan kepada pihaknya.

Pemekaran Lingkungan Kekalik Gerisak menurutnya memungkinkan, di samping penduduknya cukup padat, luas wilayahnya juga memungkinkan untuk dimekarkan. Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemekaran Lingkungan, salah satu syarat utama pemekaran adalah usulan terse-

but ditandatangani oleh kepala lingkungan induk. Jika tidak, maka usulan tidak akan ditindaklanjuti atau ditolak.

Syarat lainnya yaitu satu lingkungan harus dihuni oleh 150 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 600 jiwa. “Baru bisa mengusulkan pemekaran. Syarat-syaratnya sudah jelas dalam Perwal,” ujarnya. Selain itu salah satu kajian dalam pemekaran lingkungan adalah jangan sampai dengan adanya pemekaran kemudian dapat merusak struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.

Menindaklanjuti usulan pemekaran beberapa lingkungan ini, Suandiasa menyampaikan akan dilakukan verifikasi oleh tim. Hasil kajian ini kemudian akan disampaikan kepada Walikota. Keputusan akhir pemekaran akan ditetapkan oleh Walikota. Saat ini jumlah lingkungan di Kota Mataram sebanyak 321 dari 50 kelurahan dan enam kecamatan. (ynt)

Mataram Mantapkan Kesiapan Jadi Tuan Rumah HAN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus memantapkan kesiapan untuk menjadi tuan rumah peringatan hari anak nasional Bulan Juli mendatang. Persiapan teknis mulai rundown acara, penganggaran serta persiapan teknis lainnya jadi bahan diskusi dengan Asisten Deputi pada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat teknis persiapan HAN yang digelar di Mataram, Selasa (12/4), dipimpin langsung oleh Kepala BP2KB Kota Mataram, Ir. Sutrisno, M.Bsc yang dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian PP dan PA, Dr. Darmawan, Bappeda Kota Mataram dan Lembaga Perlindungan Anak.

Asisten Deputi Kementerian PP dan PA, Drs. Darmawan, M.Si menyampaikan, rapat ini adalah kali ketiga setelah sebelumnya melakukan audensi dengan Walikota Mataram beberapa waktu lalu. HAN akan dirangkaikan dengan pertemuan forum anak nasional.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa hadir untuk menyapa perwakilan anak dari seluruh Indonesia. “Biasanya Pak Presiden hadir untuk sekedar menyapa anak - anak,” katanya dikonfirmasi, Selasa (12/4).

Secara keseluruhan kesiapan peringatan HAN di Mataram sudah 60 persen. Tapi, harus benar - benar dimantapkan koordinasi dengan provinsi. Disamping itu, SKPD lainnya terutama Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dikpora dan lain sebagainya harus berperan aktif. “Ini bukan

(Suara NTB/cem)

DISKUSI - Suasana diskusi teknis peringatan Hari Anak Nasional di Kantor BP2KB Kota Mataram. Diskusi dipimpin Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno dan dihadiri Asdep Kementerian PP dan PA. hanya tanggungjawab BP2KB. Tapi semua SKPD harus ambil bagian,” terangnya.

Selain itu, pihaknya akan meminta semua kepala daerah se - Indonesia mengirimkan satu perwakilan anak dalam forum anak nasional nanti.

Sutrisno mengatakan, pelaksanaan HAN sudah sejak lama disiapkan. Meskipun secara garis koordinasi Kementerian PP dan PA ke instansinya, tapi gawe besar ini jadi beban SKPD lainnya.

“Semua lintas harus terlibat.

Masalah anak terintegrasi dengan semua instansi,” katanya.

Kedatangan asisten deputi Kementerian PP dan PA, karena pihaknya ingin menyamakan persepsi dari segi penganggaran, rundown kegiatan serta penugasaan kegiatan. Hanya saja, dalam pembahasan atau rapat teknis Pemprov NTB masih belum berkontribusi.

Finalisasi kegiatan ini kata Sutrisno, akan ditindaklanju-

ti pada rapat selanjutnya, sehingga diharapkan pelaksaan HAN di Kota Mataram, dapat berjalan maksimal.

Sementara itu, Pembina LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati menyampaikan, rundown acara telah disusun sedemikian rupa. Bahkan, kegiatan outbound anak - anak telah dikomunikasikan dengan salah satu pengusaha, sehingga permainan anak difokuskan di hotel. Selain itu, pihaknya nanti akan berkoordinasi lebih intens dengan Pemkot Mataram terutama persoalan fasilitas kesehatan, air minum dan sebagainya.

Nyayu juga memberikan masukan ke Kementerian PP dan PA, supaya menyiapkan piala bagi anak - anak di kabupaten/kota se - NTB. Sebab, dalam konsepnya nanti sebelum peringatan sudah diadakan lomba sebagai motivasi anak anak untuk berkarya. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB mengklarifikasi dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum sopir petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Seperti diberitakan Suara NTB belum lama ini, oknum sopir kendaraan angkutan sampah Dinas Kebersihan diduga melakukan pungli pada warga di Lingkungan Apitaik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya.

Padahal pelayanan pengangkutan sampah selama ini tidak dibebankan biaya kepada warga. Salah satu sumber Suara NTB menyampaikan bahwa setiap satu tong sampah warga membayar Rp 10 ribu setiap bulannya. Satu tong sampah ini digunakan oleh dua sampai tiga kepala keluarga.

Pada saat klarifikasi ini, tim dari Ombudsman mendatangi Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram. Demikian disampaikan Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna, SH., MH kepada Suara NTB. Arya menyampaikan selain mendatangi Dinas Kebersihan, pihaknya juga telah mengecek langsung kepada warga di Lingkungan Apitaik, Mandalika. Berdasarkan pengakuan warga, Arya mengatakan memang ada penarikan biaya untuk pengangkutan sampah.

Pada saat mendatangi Kantor Dinas Kebersihan, Arya mengatakan pihaknya bertemu dengan Sekretaris Dinas Kebersihan dan beberapa staf.

“Ada beberapa poin penting yang kami sampaikan ke pihak dinas untuk ditindaklanjuti, salah satunya agar petugas di

lapangan tidak menarik pungutan kepada warga,” jelasnya.

Setelah diklarifikasi, Dinas Kebersihan lanjut Arya akan menindaklanjuti laporan tersebut termasuk telah menyatakan komitmen agar tidak lagi terjadi penarikan biaya tanpa adanya dasar aturan yang jelas.

“Posisinya sekarang kami sifatnya memantau atau melakukan monitoring tindak lanjut dari Dinas Kebersihan dalam beberapa waktu ini,” jelasnya.

Dalam hal ini, ia menyampaikan belum berbicara persoalan rekomendasi sanksi yang dapat diberlakukan bagi oknum yang terbukti menarik pungutan dari warga. “Kami belum sampai berbicara mengenai sanksi.

Intinya kami preventif dulu karena ada kemauan yang baik dari Dinas Kebersihan untuk memperbaiki pelayanan kebersihan di Kota Mataram,” terangnya.

Arya menyampaikan berdasarkan Pasal 16 Perda Nomor 10 tahun 2008, petugas pengangkut sampah Dinas Kebersihan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dari TPS ke TPA. Untuk itulah menurutnya petugas tidak diperbolehkan masuk ke pemukiman atau dari rumah ke rumah karena ia melihat adanya potensi penarikan pungutan. Namun jika TPS berada di dalam kawasan pemukiman, menurutnya tidak masalah.

“Yang tidak sesuai dengan Perda itu apabila petugas mengangkut atau mengambil sampah dari rumah ke rumah, kami melihat potensi penarikan pungutannya ada di sana. Kami juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada dinas untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Halaman 3

Nelayan Agunkan Sertifikat

Pemilik Kendaraan Luar Daerah Diminta Menyumbang Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah telah sangat lunak memaklumi keberadaan kendaraan pelat luar daerah yang beroperasi di NTB. Pemiliknya harus memiliki kesadaran mengeluarkan sumbangan kepada daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Cara ini adalah yang paling longgar menurut Kepala Dispenda Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si. Pemilik kendaraan pelat luar daerah harus secara sadar memahami keberadaannya di NTB. Tidak saja kepada perorangan, perbankan, perusahaan, maupun instansi vertikal yang menggunakan kendaraan luar daerah.

Selly tidak memungkiri masih banyak kendaraan luar daerah yang beroperasi permanen di NTB. Beberapa cara telah dilakukan untuk mengimbau pemilik kendaraan dimaksud agar memutasi kendaraannya ke pelat DR atau EA. Ia juga mengatakan akan menyurati seluruh pemilik kendaraan luar daerah, perusahaan maupun instansi vertikal terkait hal ini.

“Kalau tidak bisa mutasi kendaraan, cukup pemiliknya menyumbang. Kita tidak memaksa, tetapi harusnya pemilik kendaraan dengan pelat luar daerah inilah yang harusnya sadar.

Berapa besaran sumbangannya, kita bisa terima. Namanya juga sumbangan, seikhlasnya.

Sebagai bentuk kontribusinya kepada daerah,” kata Selly dihubungi Selasa (12/4).

Pemerintah juga tidak memungut sumbangan tersebut dari pintu ke pintu. Tetapi bagi yang sadar, disiapkan fasilitas untuk melayaninya.

Sumbangan yang disetor, bisa masuk di item pendapatan lain-lain.

Selain itu, kata Selly, sesuai Pergub nomor 11 tahun 2016, pemerintah daerah telah memberikan banyak keringanan. Misalnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di atas harga Rp 300 juta dikenakan 12 persen. Sementara kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta akan dikenakan tarif 11 persen. Sama dengan kebijakan-kebijakan di luar daerah lainnya.

Dengan kebijakan yang dinilai cukup lunak ini, masyarakat atau pengusaha bisa membeli langsung kendaraan di dealer yang ada di daerah. Sehingga pembayaran pajaknyapun ada di daerah. “Dengan kebijakan ini, selain harapan kita bisa mendongkrak pajak daerah, dealerdealer disini bisa lebih hidup, sehingga pergerakan ekonomi kita didaerah bisa berkembang lebih pesat,” ucapnya. (bul)

Hj. Selly Andayani

Taliwang (Suara NTB)Tim gabungan, Senin (11/4) melakukan razia aktivitas penambangan pasir laut ilegal di Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditemukan sejumlah kawasan pesisir pantai yang kondisinya memprihatinkan dengan keterlibatan sejumlah oknum.

Razia ini dilakukan setelah tim mengumpulkan laporan dari media dan masyarakat. Tim terdiri dari PSDKP Labuhan Lombok, Polsus Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan DKPP Kabupaten Sumbawa Barat, serta melibatkan Pos Angkatan Laut (Posal) Kabupaten Sumbawa Barat.

Di pantai Balat, Dusun Penjuk, Kelurahan Telaga Bertong, tim menemukan kondisi pantai sudah cukup memprihatinkan, lantaran pasirnya telah banyak dieksploitasi penambang ilegal.

Bahkan di salah satu sudut, pantainya nyaris jebol. Diperkirakan pengambilan pasir tanpa izin ini telah berlangsung bertahun-tahun. Namun baru dua bulan terakhir diendus petugas.

Dari lokasi ini tim melakukan pengembangan, salah satu perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa pengaspalan jalan di Desa Belo, Kecamatan Jereweh dilakukan pengecekan. Hasilnya terindikasi tumpukan pasir di penampungan perusahaan yang pemiliknya tinggal di Jalan Panji Tilar Negara Mataram ini terindikasi diambil dari pasir pantai.

Prayitno, penanggung jawab perusahaan yang dimintai keterangannya oleh tim mengatakan, pihaknya hanya menerima penjualan pasir dari mitranya seharga Rp 250.000/dum truk.

Perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2006 ini memang menerima pasir, namun dari beberapa pengakuan mitranya, pasir-pasir tersebut diambil

dari sejumlah titik.

Di antaranya dari sungai di KSB, dan sebagian dari kebun di pinggir pantai. “Kita hanya menerima pembelian, katanya yang bawakan kita pasir, diambil dari sungai dan kebunnya di pinggir pantai. Kami tidak tahu juga kalau ada pelarangan soal pengambilan pasir laut. Setiap yang datang, kami bayar,” demikian Prayitno.

Tim kembali melakukan pengembangan, salah satu mitranya, Andi Yusuf kemudian menunjukkan kepada tim lokasi pengambilan pasir di Dusun Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang. Menurut pengakuannya, di lokasi ini sekitar 3.000-an truk pasir telah dipasok ke perusahaan tersebut. Pasir-pasir yang dipasok sebanyak itu, pasir campuran antara pasir kebunnya dengan pasir sedotan di salah satu sungai tak jauh dari lokasi tersebut.

Dugaan tim benar, penambangan pasir di Dusun Tambak Sari ini terindikasi melanggar ketentuan. Karena pengambilan pasir berjarak sepuluh meter dari hempasan tertinggi air laut. Padahal dalam aturan, seratus meter dari bibir pantai adalah kewenangan negara dan tak seorangpun berhak mengakui sebagai lahan milik pribadi.

“Kami tidak tahu kalau ini dilarang, tapi ini lahan saya da sudah ada SPPT-nya,” akunya.

Kepala Satker PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan di Labuhan Lombok, Mubarak, tegas mengatakan hasil temuan telah melanggar Undang-Un-

(Suara NTB/bul)

TAMBANG ILEGAL – Tim gabungan saat memeriksa lokasi penambangan pasir laut ilegal di kawasan Kertasari, Taliwang, KSB, Senin (11/4). dang Nomor 27 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 01 tahun 2012 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Bisa saja terancam kurungan dua tahun minimal dan maksimal sepuluh tahun, serta denda maksimal Rp 10 miliar. Baik kepada yang mengambil pasir, maupun kepada perusahaan penerimanya. Karena diduga melanggar 73 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2014, perubahan UU no 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil,” terangnya.

Namun akan dilakukan pendalaman dan akan dilaporkan ke Pangkalan PSDKP dan Dirjen PSDKP Kementeian Kelautan Perikanan RI. “Kalau diminta dilanjutkan,

kita akan lanjutkan. Bekerjasama dengan Polda NTB, apa proses selanjutnya yang akan kita lakukan,” demikian Mubarak. Anggota Polsus DKP NTB, I Gusti Komang Yuliantara menegaskan razia yang dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan media. Kepala DKP Provinsi NTB langsung mengarahkan untuk dilakukan penertiban.

Sementara Kepala DKPP Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. H. Abbas mengatakan pengawasan seringkali dilakukan. Namun diakui, yang diawasi justru memanfaatkan momen-momen pengawasan lemah.

Harapannya, Pokmaswas lebih berperan aktif menjaga lingkungannya. (bul)

Kemenkop Berharap UMKM Terbebas dari Rentenir Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM RI berharap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedapat mungkin membebaskan diri dari rentenir. Koperasi diminta mengambil peran utama untuk memangkas pe-

ran pemodal yang mengambil keuntungan di luar batas itu.

Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi, I Wayan Dipta, M. Si di Mataram, Selasa (12/4). Mengulas data kemiskinan yang disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

SEBANYAK 1.654 sertifikat milik nelayan menjadi agunan di lembaga pembiayaan. Total sudah sebesar Rp 14,1 miliar lebih kredit yang diterima masyarakat pesisir sejak 2009-2015 lalu.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota di NTB, Selasa (12/4) di Mataram.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan kerjasama dengan BPN dalam rangka pembuatan sertifikat nelayan secara gratis, melalui program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan, mulai tahun 2008 lalu.

Dari panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km dan 278 pulau-pulau kecil di Provinsi NTB, kata Kepala Bidang Tangkap DKP Provinsi NTB, Nurjamil, S.Pi, terdapat sebanyak 64.000 jumlah nelayan, berdasarkan data BPS. Nelayan yang memiliki lahan, selanjutnya difasilitasi sertifikat. Dan baru sebanyak 1.654 sertifikat yang telah diagunkan di lembaga pembiayaan hingga data terakhir 2015. Dari hasil pertemuan kemarin, diketahui nelayan cukup tertarik untuk difasilitasi. Bahkan lahan yang telah disertifikat menjadi senjata nelayan untuk lebih mudah mendapat dukungan kredit, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak diburu.

“Sertifikat nelayan ini untuk menaikkan kelas nelayan yang secara sosial selama ini dimarginalkan. Mereka punya sertifikat dan berhak mendapat kredit perbankan. Bahkan nelayan sekarang sudah mulai bayar pajak,” katanya.

Sertifikat ini menjadi agunan bagi nelayan mendapat kredit kepada lembaga pembiayaan. Menurut Nurjamil, nelayan yang selama ini menjadi sasaran, sudah saatnya tak lagi melirik bank subuh (rentenir). “Lebih baik nelayan tertarik dengan bank, daripada bank subuh. Walaupun di bank harus dengan jaminan,” tambahnya.

Ia meyakini, dengan pinjaman uang di perbankan, keuangan nelayan lebih terkelola. Sebab disadari atau tidak, nelayan menurut memiliki strata sosial tinggi jika diukur secara materi. Sebab dari hasil tangkapnya, pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan ASN yang gajinya tertinggi.

Hanya saja manajemen keuangan nelayan yang tidak terkelola dengan baik. ‘’Dengan program SeHAT nelayan, harapan uang nelayan akan lebih terkelola dengan baik, karena mau tidak mau harus mengembalikan di bank,” demikian Nurjamil. Tahun 20152019, diusulkan sebanyak 8.550 bidang sertifikat bisa terbit.

Sehingga lebih besar kredit lembaga pembiayaan bisa cair ke nelayan.

Sementara Kasi Pemberdayaan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, Edy BL mengatakan, pembuatan sertifikat gratis, karena telah disubsidi pemerintah.

Namun untuk pengurusan syarat-syarat pembuatan sertifikat dan pal tidak termasuk.

“Di Desa biasanya ada administrasi kalau ada minta surat-surat atau rekomendasi, itu di luar tanggungan.

Dan untuk pal (tapal batas tanah), juga menjadi tanggungan nelayan. Itu di luar tanggungan Program SeHAt Nelayan,” demikian ditegaskan. (bul)

NTB, H. Zainul Islam, bahwa kemiskinan NTB masih di kisaran 16,65 persen. Menurut Wayan Dipta, angka tersebut masih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 11 persen.

UMKM dan koperasi dalam pandangan umum, memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian. Oleh karenanya, keberadaan koperasi harus menjadi yang terdepan melakukan pembinaan kepada masyarakat (UMKM), sehingga tak menjadi sasaran

empuk rentenir.

“Rentenir ini seperti kita ketahui, bunga kreditnya sangat tinggi. Lakukan pembebasan, agar keuntungan UMKM tidak dinikmati oleh rentenir,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM RI mememberikan perahatian lebih ke Provinsi NTB. Alasannya, UMKM di provinsi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Karena faktor pendukungnya, sektor pariwisata pergerakannya cukup bagus. Dan koperasi serta UMKM-nya dinilai cukup besar.

“Selain koperasi, masyarakat bisa memanfaatkan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat). Tahun ini pemerintah ingin merealisasikan Rp 120 triliun. Tinggal sekarang pemerintah daerah disini terus mempermudah izin-izin bagi UMKM sehingga lebih mudah mendapatkan dana murah yang disubsidi pemerintah,” terangnya.

Salah satu bentuk dukungan Kementerian Koperasi agar UMKM tak bergantung pada rentenir yakni, dengan difasilitasinya lapak-lapak

yang tertata rapi untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di pantai Ampenan, Mataram.

Lapak PKL ini bahkan akan dijadikan percontohan. Kelanjutannya, memenuhi pemberdayaan kepada para PKL, diprogramkan seluruh kebutuhan mendasar para PKL untuk jualan, harus dipenuhi oleh koperasi.

“Beras dan semua kebutuhan PKL, bila perlu koperasi yang support. Jangan ngambil dari modal yang dikasi rentenir. Dengan pola seperti ini, masyarakat justru menjadi penikmat atas keuntungan koperasinya,” ujar Wayan Dipta.

Kementerian Koperasi bahkan telah memfasilitasi kerjasama koperasi yang memiliki ritel dengan beberapa pusat distribusi, Garuda Food dan Unilever. “Produk-produk perusahaan ini bisa didistribusikan langsung ke koperasi ritel di NTB, 12 jumlahnya di NTB. Dengan kerjasama ini tentu harga barang yang diambil UMKM dari koperasi lebih murah,” demikian Wayan Dipta. (bul)

Selasa,12

Sudirsah Usul Kenaikan ”PAD” Dewan, Wabup Enggan Tanggapi Tanjung (Suara NTB) Usulan terbuka yang dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP, untuk menaikkan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat di DPRD KLU, tidak disikapi serius oleh Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH. Kedua figur Partai Gerindra itu, tampaknya lebih memilih tidak berdebat di muka umum.

“Sudah, jangan mancing-mancing, kalian ini ada-ada saja,” ujar wabup setengah kelakar dengan bahasa Sasak Dayan Gunung.

Dalam hal ini, Syarifudin tidak melihat usul Ketua DPC Gerindra KLU itu sebagai sesuatu yang serius dan tidak pula menjadi representasi bagi suara 29 orang anggota DPRD yang lain. Meski demikian, ia lebih memilih sudut pandang positif, bahwa setiap persoalan layak diperdebatkan asalkan memiliki tujuan yang sama, yakni pembangunan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Efisiensi jelas, kita memang harus harus menekan operasional, tetapi yang menyangkut di legislatif, kita tidak bisa intervensi,” demikian Sarifudin.

Sementara, Sudirsah Sujanto, saat memberi sambutan penerimaan bagi rombongan DPRD Kabupaten Bima di aula Bupati, Selasa (12/4), menyinggung penghasilan DPRD. Dimisalkannya, pada item tunjangan perumahan, perolehan Dewan KLU jauh lebih kecil dari Dewan lain.

“Menyangkut ''PAD'' anggota DPRD, di KLU termasuk kecil. Kami pernah berkunjung ke Cimahi, jujur kami sedikit malu. Akhirnya ini kami diskusikan dengan kepala daerah, bisa dinaikkan apa tidak,” ungkap Sudirsah.

Dalam konteks itu, Sudirsah tidak mengharuskan dilakukannya perubahan kenaikan tunjangan perumahan (dari Rp 6 juta saat ini). Namun ia juga sempat membandingkan rasio anggaran APBD dengan jumlah penduduk antara KLU dengan Cimahi. Anggota Dewan Cimahi memiliki tunjangan perumahan yang jauh lebih tinggi dari KLU. Hal ini dilandasi postur APBDnya dengan nilai triliunan rupiah, berbanding lurus dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang.

Sebaliknya Lombok Utara, jumlah penduduk di kisaran 230 ribu jiwa, dibekali APBD Rp 843 miliar. “Sedangkan dana aspirasi, kami di KLU dibekali sekitar Rp 200300 juta. Tetapi bagaimanapun, tunjangan untuk DPRD Kabupaten tidak boleh lebih besar dari Provinsi,” demikian Sudirsah. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Wabup Dorong Upaya Polda NTB Selidiki Tiket Palsu Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Syarifudin, SH, mendukung upaya Polda NTB melakukan penyelidikan kasus tiket palsu penyeberangan Bangsal - 3 Gili, Kecamatan Pemenang. Wabup bahkan mengakui, pihak Polda NTB sudah berkoordinasi terkait upaya tersebut.

“Saya sudah didatangi oleh Polda, terkait pembicaraan penyelidikan kasus itu (tiket palsu),” aku Wabup dikonfirmasi usai menerima kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Bima, Selasa (12/4).

Ia menjelaskan, tujuan Polda berkoordinasi “meminta izin” masuk wilayah Lombok Utara.

Meski ia tahu, Polda dalam hal ini, tidak harus memperoleh izin.

Namun demikian, sebagaimana Pemerintah KLU menganggap serius persoalan ini, maka Polda NTB diharapkan segera melakukan penyelidikan.

“Saya tanyakan ke perwakilan Polda, apakah kami harus membuat laporan resmi ataukah cukup dengan seperti ini supaya mereka segera turun.

Karena Pemerintah KLU menganggap ini persoalan serius, kebocoran ini bahkan tidak berlangsung 1 atau 2 bulan tetapi tahunan,” jelasnya.

Ditegaskannya, atensi kepolisian dalam persoalan ini mendapat dukungan dari Pemda Lombok Utara. Bilamana dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dan mengarah pada keterlibatan oknum,

ia pun meminta pelakunya langsung ditangkap. Mengamankam pelaku dan memberi hukuman bui, menurut dia merupakan satu shock therapy dalam menegakkan aturan, sekaligus menekan angka kebocoran PAD sektor pariwisata. “Bukti tiket palsu masih ada sama saya, kalau itu diperlukan, pasti kita kasih,” sambungnya.

Sebelum Polda NTB mengatensi, Wabup menyebutkan telah membentuk tim investigasi kasus ini. Melibatkan Sekda, Inspektorat dan Dispenda KLU, hingga kini lapo-

(Suara NTB/ari)

TUKAR CINDERAMATA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar tukar cinderamata dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima Murni Sucianti saat kunker ke KLU, Selasa (12/4).

Selesaikan Sengketa Aset

MASALAH pengangguran tidak ditampik masih menjadi hal mendasar terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim pernah mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 500 ribu orang dan sebanyak 52 ribu orang di antaranya merupakan pengangguran. ‘’Mengatasi persoalan pengangguran itu, Loka Latihan Kerja (LLK) Selong mencoba membuat terobosan untuk memberikan pelatihan keterampilan langsung ke desadesa,’’ ungkap Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/4).

Sekarang ini, ujarnya, desa-desa ini sudah ada yang memiliki tenaga Pendamping Lokasi Desa (PLD). Satu PLD membawahi 4 desa. Melalui PLD dan kepala desa bisa diajak kerjasama untuk merencanakan kegiatan pemberian pelatihan tersebut.

LLK siap mendatangkan instruktur beserta dengan peralatannya turun ke desa-desa memberikan pelatihan. Cara ini dipandang akan cukup efektif guna meningkatkan skill dan keterampilan para warga desa.

Beragam jenis keterampilan siap diajarkan LLK. Mulai dari keterampilan menjahit, perbengkelan, tata boga, tata rias dan komputer. Semua jenis keterampilan yang dilaksanakan di LLK dengan peralatannya ini siap dihadirkan di desadesa untuk memberikan pelatihan. “Kita kan punya perangkatnya,” urainya.

Pihak desa selanjutnya bisa menyediakan tempat dan tentunya biaya konsumsinya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Cara ini, menurutnya, diyakini akan bisa membuat lapangan kerja baru bagi warga, karena akan memiliki keterampilan.

Terlebih menjelang masuknya masyarakat ekonomi ASEAN yang penuh dengan persaingan. (rus)

Ahmad Wardi (Suara NTB/rus)

ran tim masih ditunggu. Jika laporan selesai, berkas ini selanjutnya akan dijadikan laporan resmi ke Polda NTB. Hanya saja, Syarifudin memandang sebaiknya Polda turun ke KLU. Berkas hasil investigasi Tim selanjutnya akan diserahkan menyusul sebagai pelengkap penyelidikan pihak Polda NTB. Bendahara Kabur Menyikapi kabar bendahara penerima dana setoran Koperasi Karya Bahari di Dinas Pariwisata KLU, disebut-sebut kabur dan tidak pernah ngantor, diakui pula oleh Wabup. Selaku kepala daerah ia mendapati informasi tersebut. Ia menyayangkan, oknum yang diduga menjadi informan kunci justru dibiarkan lolos. “Ya, saya dapat laporan itu. Sampai bendahara

kabur, maka Polda harus segera turun. Dan kita juga minta agar persoalan ini harus ada endingnya,” tegasnya. (ari)

Polres Lotim Gencar Kampanyekan Bahaya Narkoba

(Suara NTB/ari)

Pelatihan Keterampilan di Desa

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Rombongan DPRD Bima Belajar ke KLU Tanjung (Suara NTB) Sekitar 45 orang rombongan DPRD Kabupaten Bima dari unsur pimpinan, gabungan komisi dan pejabat sekretariat dewan mengunjungi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (12/4). Tujuannya, untuk studi banding terkait solusi penyelesaian sengketa aset yang melibatkan KLU dan Lobar, dikomparasikan dengan kondisi yang dihadapi Kabupaten Bima dengan Pemkot Bima selaku “anak” yang dimekarkan.

Ketua DPRD Bima, Murni Sucianti, menyampaikan persoalan aset yang disengketakan dua kabupaten/kota di Bima belum selesai hingga kini. Namun tidak hanya persoalan aset, pihaknya juga menggali informasi lain yang berkaitan dengan program ataupun kebijakan di beberapa sektor yang berimplikasi pada cepatnya perubahan yang dialami Lombok Utara.

Ketua Komisi ll DPRD Bima, Suryadi menguatkan, persoalan aset yang dihadapi Bima dengan Kota Bima persis sama dengan apa yang dialami KLU dengan Lombok Barat (Lobar). Langkah penyelesaian KLU - Lobar setidaknya akan dijadikan referensi bagi Pemkab Bima untuk menemukan titik temu kisruh aset.

Selain itu kata Suryadi, pihaknya juga menggali kiat-kiat promosi dan pengembangan destinasi pariwisata di KLU, sehingga membuat daerah ini mampu berkembang dan dikenal luas oleh dunia internasional. Pada kesempatan ini pula, rombongan dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Gili Trawangan untuk bisa melihat dari dekat seperti apa dan bagaimana Gili Trawangan.

Sementara, Ketua Komisi

IV DPRD Bima, M. Nasir, menyebut cukup tertarik dengan konsep yang diusung KLU dalam menerapkan pemerataan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan. Baginya, visi misi yang dibangun Lombok Utara seolah tidak menampilkan daerah ini sebagai kabupaten termuda di NTB. “Saya minta Pak Bupati menjelaskan bagaimana gambaran yang adil dalam menerapkan pembangunan fisik sekolah negeri dan swasta.

Setidaknya ini menjadi bagian dari referensi kami. Di bidang kesehatan, program 1 dokter 1 desa, 1 desa 1 ambulans, bagi Bima di usia 300 tahun lebih, jangankan 1 dokter 1 desa, 1 Puskesmas saja bingung, pengadaan dokter juga kita bingung,” ungkap Nasir.

Kebingungan yang dimaksud Nasir, dikorelasikan dengan komparasi usia Bima KLU, perbedaan jumlah penduduk, juga menyangkut struktur APBD keduanya. Menarik untuk digali, tambahnya, adalah bagaimana pola yang dibangun KLU sehingga peningkatan PAD bisa melonjak dari Rp 6 miliar (2009) menjadi Rp 96 miliar (2014).

Menanggapi itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., mengakui khusus untuk aset, hingga kini belum ada solusi kongkrit.

Artinya, aset (tanah) yang diperdebatkan oleh Lobar belum diterima oleh KLU hingga kini.

“Kami kesulitan menyelesaikan aset. Oleh karenanya, kami minta difasilitasi oleh Pemprov NTB. Saya juga sudah ngomong dengan Bupati Lobar, tunjukkan kami Undang-undangnya bahwa pendirian KLU mengecualikan persoalan aset,” tegas Najmul.

Di KLU sendiri, aset yang

masih menjadi sengketa alot berada di Amor-Amor (masuk rencana lokasi Global Hub) dan 42 are di Gili Trawangan. Pemda KLU dalam hal ini tidak ingin banyak membuang energi berdebat di tingkat lokal, namun Pemda menggiring persoalan tersebut ke Dirjen. Jadi Dirjen yang sekarang berurusan dengan Lobar, bukan KLU,” jelasnya.

Menyambung program -program terkait pariwisata, kesehatan dan pendidikan, ujarnya, pemerintah dan masyarakat memanfaatkan keragaman yang dimiliki menjadi produk yang bisa diatensi wisatawan mancanegara. Masyarakat KLU tetap mengedepankan fanatisme agama, sebagaimana predikat 1.000 masjid di Lombok, namun entitas itu dikemas untuk berjalan seiring dengan kehadiran wisatawan.

“Di acara Isra Mi’raj, Mandi Safar di Trawangan, bule-bule diajak berpartisipasi. Di luar masjid, disiapkan tenda khusus Bule, jadi bule-bule ikut bersedakap Barzanji. Di Trawangan juga ada masjid, sehingga terjamin dunia dan akhirat,” jelas bupati setengah berkelakar.

Menambahkan persoalan pendidikan dan kesehatan, Najmul menyebut upaya mewujudkan visi misi tersebut terbuka seiring kemampuan fiskal daerah. Satu dokter satu desa akan diwujudkan untuk menyesuaikan rasio pelayanan 1 dokter berbanding 2.500 jiwa sebagaimana ditekankan Presiden.

“Dokter yang ada di desa, pertanggungjawabannya langsung ke Bupati. Untuk menumbuhkan minat dokter, maka kita tingkatkan Pustu atau Polindes menjadi Pustu plus (+), Polindes plus. Sehingga dokter di desa bisa langsung praktik di tempat,” pungkas Najmul. (ari)

Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) gencar melakukan kampanye bahaya narkoba terhadap masyarakat. Untuk ke sekian kalinya, jajaran aparat Polres Lotim melakukan kampaye bahaya narkoba di jalan raya untuk lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Dalam kampanye yang dilakukan, Selasa, (12/4) kemarin, dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM dengan mengerahkan semua personel dari semua satuan.

Kapolres Lotim melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Efendi, menerangkan, dalam kampanye yang digelar ini diikuti juga oleh seluruh perwira Polres Lotim Satuan Lalu Lintas (Lantas), Sabhara, Brimob Subden II Den B Labuhan Haji dan Bhayangkari Polres lotim.

Dalam kampanye yang dilakukan di depan Taman Rinjani Selong (TRS) itu, aparat kepolisan juga membentangkan spanduk terkait bahaya penggunaan narkoba dari semua kalangan. Selain itu, aparat kepolisian juga memberikan sejumlah brosur ter-

masuk setangkai bunga mawar terhadap pengendara.

Langkah itu, katanya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat serta bersamasama memerangi peredaran barang haram di Gumi Selaparang. Kegiatan kampanye bahaya narkoba itu dilakukan dalam rangka melaksanakan operasi bersinar yang dimulai sejak tanggal 15 Maret sampai 13 April 2016.

“Antusias warga yang melintasi jalan TGKH. Zainuddin Abdul Majid merasa senang dengan terobosan kreatif yang dimiliki personel Polres Lotim untuk turun ke jalan mengkampanyekan bahayanya mengkonsumsi narkoba,” ungkapnya.

Meski Operasi Bersinar telah berakhir, katanya, aparat Polres Lotim melalui Satnarkoba tetap berkomitmen untuk melakukan operasi peredaran narkoba yang saat ini sudah merambah ke dunia pendidikan. Pasalnya, selain narkoba itu bisa merusak penggunanya, narkoba juga bisa membuat sengsara keluarga dan merusak generasi bangsa. (yon)

(Suara NTB/yon)

KAMPANYE BAHAYA NARKOBA - Kapolres Lotim Karsiman memberikan bunga mawar kepada pengguna jalan dalam kegiatan kampanye bahaya narkoba Operasi Bersinar, Selasa (12/4).

Kekeringan, BPBD Prediksi Lebih Dahsyat Selong (Suara NTB) Musibah kekeringan yang melanda Kabupaten Lombok Timur (Lotim) makin meluas.

Tidak saja mengancam tanaman pertanian gagal panen.

Sejumlah wilayah pun sudah mulai krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim memprediksi musibah kekeringan tahun 2016 ini lebih dahsyat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Napsi pada Suara NTB, Selasa (12/4), mengaku, intensitas hujan yang turun di wilayah Lotim lebih sedikit, sehingga tanaman pun coba turut diselamatkan. “Itu uji coba namanya, mudahan kita berhasil, ke depan bisa kita jadikan model,” ucapnya.

Melihat luasan areal lahan pertanian yang perlu diselamatkan, ujarnya, semuanya tidak bisa dijangkau karena keterbatasan. Terhadap yang tidak bisa terjangkau, coba disedotkan air dari kali-kali di dekat persawahan.

Selain itu, Pemkab Lotim, sambungnya sedang melakukan pemetaan terhadap seluruh areal lahan pertanian

yang akan diselamatkan. Keberadaan Bendungan Pandanduri diakui belum mampu memenuhi semua permintaan warga.

Keberadaan embung rakyat selain pandanduri juga coba dimaksimalkan. Direncanakan pula pembuatan embung baru, sehingga saat musim hujan tempat penampungan air bisa lebih banyak.

Mengenai permintaan air bersih, H. Napsi mengaku sudah mulai ada permintaan dari Desa Mekarsari yang sudah menyampaikan secara lisan. Akibat banjir 2016, Desa Mekarsari menyebut ada 7 km pipa yang hanyut.

Program di BPBD sejauh ini hanya bisa mengantarkan air, karena cara lain masih dalam proses perencanaan. Antara lain, menyiapkan beberapa lokasi untuk pembangunan pompa air bawah tanah.

Memulai hal tersebut, kata H. Napsi dilakukan survai lokasi air yang bisa dibuatkan pompa air tersebut. “Titiknya di lokasi-lokasi kekeringan begitu survai selesai, akan langsung dibuatkan bangunan fisik,” terangnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Melempem, Tender Puluhan Paket Proyek di Lobar (Suara NTB/dok)

Harus Mengundurkan Diri KALANGAN DPRD yang maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) harus mundur sebagai anggota DPRD. Hal ini menyusul hasil koordinasi dengan KPU, jika cawabup yang berasal dari lembaga legislatif diwajibkan mundur dari jabatan sebagai wakil rakyat. ‘’Konsekuensi ini atas aturan yang berlaku tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilanjutnya dengan Undang Sulhan Mukhlis Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis Ibrahim, Selasa (12/4).

Menurutnya, kepastian mundur setelah menjadi cawabup dari unsur Dewan akan disesuaikan dengan putusan dari panitia pemilih (panlih) yang akan dibentuk kalangan DPRD Lobar. Tentunya, proses pengunduran diri akan dilakukan usai pengajuan ke Dewan.

Politisi PKB itu juga menegaskan, untuk panlih, akan dibentuk usai dilakukannya konsultasi ke Mendagri termasuk juga hasil studi banding yang akan dilakukan ke beberapa daerah.

Studi banding nantinya akan dilakukan ke daerah yang sudah pernah menjalankan pemilihan melalui UU Nomor 8 tahun 2015 itu. Sebab Jangan sampai nantinya produk yang dihasil lembaga justru dianulir karena cacat dari segi hukum.

Terkait UU nomor 8 tahun 2015 itu, ia menyatakan ada sedikit kekosongan hukum dalam undang undang itu. Pasalnya, sampai sejauh ini Undang undang itu belum dikuatkan dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP). “Kalau kita gunakan PP sebelumnya, tentu akan kesulitan. Itu karena tidak ada celah atau pintu untuk menggunakan PP sebelumnya,” katanya lagi.

Namun demikian, Dewan akan mengambil alih proses itu.

Sebab wakil bupati sangat dibutuhkan secepatnya. Hal itu dikarenakan pelayanan di Lobar ini harus maksimal, mengingat sangat tidak mungkin bagi bupati untuk membagi diri dalam berbagai kegiatan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq mengingatkan tiga SKPD lelet menyelesaikan dokumen tender proyek. Berdasarkan data yang dihimpun Bagian Pembangunan Setda Lobar hingga Selasa (12/4) dari 114 paket proyek sebanyak 66 paket proyek belum sama diserahkan SKPD. 66 paket proyek ini tersebar 11 SKPD, 3 SKPD di antaranya belum sama sekali menyerahkan menyerahkan dokumen tender.

“Pokoknya SKPD yang lelet kami ingatkan supaya segera menyerahkan dokumen tender,” tegas Sekda HM Taufiq ditemui usai peresmian pemanfaatan hasil pembangunan Lobar di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (12/4).

Menurutnya, jumlah paket proyek yang masuk ke ULP

pada APBD tahun ini sebanyak 114 paket proyek. Ratusan paket proyek ini tersebar di belasan SKPD. Dari data terbaru di Bagian Pembangunan 11 SKPD memasukkan lelang proyek, namun hampir semua belum tuntas 100 persen.

Hanya sebagian SKPD yang tuntas menyerahkan lelang. 8

SKPD sudah memasukkan sebagian lelang proyek, sedangkan tiga SKPD belum sama sekali menyerahkan dokumen lelang proyek.

Untuk menggenjot SKPD mempercepat tender proyek, pimpinan menginstruksikan pimpinan SKPD membuat surat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan dokumen lelang. SKPD diberikan deadline hingga bulan Mei, jika tidak selesai, maka akan ada konsekuensi yang akan diterima kepala SKPD. Sebab pimpinan SKPD dinilai tidak respons terhadap instruksi pimpinan dalam mengerjakan arahan.

Kabag Pembangunan Setda Lobar, HL Najamuddin menyatakan, dari data yang dihimpun di ULP hingga Selasa kemarin, dari 114 paket proyek senilai Rp 204 miliar lebih baru 48 paket proyek atau 42 persen yang baru masuk ke ULP, sebagian besar

sebanyak 66 paket proyek yang belum masuk. Paket proyek ini tersebar di 11 SKPD. Ia mengaku, belum tahu pasti penyebab kendala, sehingga SKPD belum sama sekali menyerahkan dokumen tender. Kemungkinan katanya, kendala teknis SKPD masih menunggu perencaaan bersamaan. Misalnya perencanaan bersamaan dengan fisiknya tahun ini, maka tidak mungkin dilaksanakan cepat.

Namun menurutnya, kemungkinan juga ada faktor lain yang menjadi penyebab SKPD belum menyerahkan dokumen lelang. (her)

Kades Tersangkut Hukum Disiapkan Pendampingan

Banyak Aset Bermasalah

Bagian Hukum Setda Loteng Kewalahan Hadapi Gugatan Praya (Suara NTB) Aset-aset milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini disinyalir masih banyak yang bermasalah. Hal itu bisa dilihat dari cukup banyaknya gugatan hukum yang mesti dihadapi Pemkab Loteng terkait status kepemilikan aset-aset. Di satu sisi, anggaran yang tersedia untuk menangani gugatan sangat terbatas.

Akibatnya, Bagian Hukum Setda Loteng selaku leading sector terkait gugatan sering dibuat kewalahan, karena anggaran yang minim. Sementara gugatan yang dihadapi cukup banyak. “Tapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin, untuk menangani gugatan yang masuk. Kendati dengan anggaran yang minim,” terang Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H, kepada wartawan, Selasa (12/4).

Ia menjelaskan, dalam satu tahun pihaknya menargetkan bisa menangani 7 sampai 8 kasus atau gugatan hukum dengan anggaran hanya sekitar Rp 30 sampai Rp 40 juta setiap perkara. Padahal kebutuhan anggaran yang harus disiapkan jauh lebih besar. Mengingat, dalam menghadapi gugatan pemerintah daerah juga harus menyewa pengacara.

Untuk menekan kebutuhan anggaran yang begitu besar dalam menangani perkara hukum, tidak ada cara lain yakni dengan mengoptimalkan tenaga internal yang ada.

Walaupun jumlahnya juga sangat terbatas. “Kita punya tenaga untuk menangani perkara hukum yang dihadapi sekitar 4 orang. Sehingga untuk beberapa perkara, terpaksa harus menggunakan pengacara dari luar. Walaupun konsekuensinya anggaran yang dikeluarkan, lebih banyak,” terangnya.

Dikatakannya, untuk tahun ini saja sudah ada empat gugatan perdata yang harus ditangani pihaknya. Dan, hampir semuanya gugatan terkait kepemilikian aset Pemkab Loteng. Di antaranya, gugatan perdata terhadap kepemilikan aset eks SDN Batu Beduk Desa Batujai Kecamatan Praya Barat dan gugatan lahan BPP Mujur Praya Timur.

Khusus untuk gugatan terhadap kepemilikan aset di BPP Mujur Praya Timur merupakan gugatan yang kedua. Sebelumnya pada gugatan pertama, Pemkab Loteng dinyatakan kalah oleh pengadilan, sehingga Pemkab Loteng diharusnya membayar ganti rugi sekitar Rp 109 juta.

Tapi ternyata, setelah proses ganti rugi selesai, pihak keluarga lainnya dari penggugat sebelumnya kembali melayangkan gugatan. Dalam hal ini, Pemkab Loteng kembali dinyatakan kalah. “Tapi karena sudah proses ganti rugi, kita pemerintah daerah sudah menyatakan banding,” tegasnya.

Selain itu ada juga beberapa gugatan terkait kepemilikan tanah pecatu di bebarapa desa. Salah satunya, pecatu milik Desa Bilelando dan beberapa desa sekitarnya.

“Kalau dihitung, gugatan terkait aset kita cukup banyak.

Sehingga pihaknya berharap ke depan ada penambahan tenaga hukum maupun dukungan anggaran yang memadai,” pungkas Mutawalli. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

SIDAK - Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, melakukan sidak ke sejumlah gudang penyimpanan pupuk di Loteng, Selasa (12/4).

Wabup Loteng Sidak Gudang Pupuk Praya (Suara NTB) Sejumlah gudang penyimpanan pupuk milik agen pupuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Selasa (12/4) didatangi Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, SIP. Kedatangan orang nomor 2 di Loteng tersebut, untuk memastikan stok pupuk dalam posisi aman menjelang musim tanam kedua pascapanen musim pertama tahun ini.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) ini, Wabup Loteng didampingi Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, M.M., Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, H. Amir Husain dan beberapa pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Sidak dimulai di kawasan Pasar Renteng Praya dan bergerak menuju Desa Puyung, Pengenjek sampai Aik Darek Kecamatan Batukliang. Nyaris tidak

ada satupun gudang pupuk besar yang tidak didatangi.

“Jadi kita ingin pastikan, stok pupuk dalam posisi aman menjelang musim tanam kali ini,” tegas Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, SIP, kepada Suara NTB, menyinggung agenda sidak bersama sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut.

Diakuinya, hampir setiap musim tanam tiba persoalan pupuk selalu muncul. Ujungujungnya petani yang jadi korban. Untuk itulah, persoalan pupuk menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, supaya tidak selalu jadi persoalan yang dihadapi para petani setiap kali musim tanam tiba.

Penyaluran dan distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi akan terus dipantau sesuai jenjang yang ada, yak-

ni mulai dari tingkat distributor oleh pemerintah kabupaten hingga tingkat agenda dan pengecer oleh pemerintah kecamatan dan desa.

Khusus di tingkat pengecer, pihaknya sudah menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan supaya benar-benar melakukan pemantauan.

Supaya persoalan pupuk yang muncul dimasyarakat, sedini mungkin bisa dideteksi. Jika ada ditemukan persoalan, segera dicarikan solusi dan jalan keluar dan tidak sampai menyusahkan petani.

Disinggung hasil sidak, mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini, mengaku stok pupuk dalam posisi aman. Di semua gudang yang didatangi, pupuk sudah tersedia. Ratarata stok pupuk yang ada mencapai 2.000 ribu ton dan tinggal disalurkan ke petani. (kir)

Rangkaian HUT Lobar

Bupati Resmikan 3.729 Proyek Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, meresmikan pemanfaatan hasil pembangunan di Lobar yang dikerjakan tahun 2015 lalu. Jumlah paket proyek yang diresmikan 3.729 paket dengan nilai Rp 446 miliar lebih. Ratusan paket proyek ini tersebar di semua kecamatan di Lobar.

Bupati Lobar menyatakan, proyek yang diresmikan kali ini dikerjakan tahun 2015 lalu sebanyak 3.729 paket proyek skala besar dan kecil yang didanai dari APBN dan APBD. “Kami tekankan agar ribuan proyek yang diresmikan memiliki azas manfaat. Ke depan kami berharap pengawasan dari masyarakat,” kata Bupati Lobar.

Proyek ini berupa konstruksi maupun penyediaan layanan masyarakat tahun 2015 sebesar Rp 446 miliar lebih yang bersumber dari APBD Rp 384 miliardan APBN, PNPM, PIP dan dana dekonsentrasi sebesar Rp 62 miliar lebih.

Menurut bupati peresmian proyek ini bukan sekadar seremonial, namun bagaimana proyek-proyek ini memberi azas manfaat ke masyarakat.

Karena itu, dalam konteks mengawasi proyek oleh masyarakat, kalau jelek ia berharap diadukan ke Pemda.

Sebaliknya jika sudah jadi dan dimanfaatkan masyarakat maka menjadi kewajiban masyarakat juga untuk menjaga dan merawatnya. Kaitan dengan pengerjaan proyek supaya tidak ada yang mangkrak, ke depan ia akan mengarahkan SKPD melakukan perencanaan yang matang sesuai dengan masukan dari

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap membantu para kepala desa (kades) yang saat ini tengah tersangkut hukum dengan menyiapkan pendampingan hukum, selama menjalani proses hukum.

Menurut Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (12/4)pendampingan tersebut bisa berupa konsultasi hukum atau pun pendampingan hukum lainnya dan sebatas kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau sampai intervensi hukum, apalagi yang terkait proses hukumnya, pemerintah daerah tidak boleh. Hanya sebatas pendampingan hukum saja,” sebutnya.

Hanya saja harus diakui, sampai saat ini belum ada satupun kades di Loteng yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Padahal pemerintah daerah sangat terbuka dengan kades.

Apalagi kades yang tengah tersangkut persoalan hukum.

Apalagi pendampingan hukum bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.

“Dari sekian kades di Loteng yang tersangkut kasus hukum, belum ada satupun yang sudah meminta pendampingan. Malah pemerintah daerah yang selama ini pro aktif memberikan pendamp-

ingan kepada desa-desa. Berupa konsultasi hukum hingga sosialisasi hukum,’’ akunya.

Diakuinya, tidak adanya kades yang memanfaatkan fasilitas pendampingan hukum bisa jadi, karena para kades terutama yang tersangkut hukum malu menunjukkan diri kalau sedang berperkara hukum, sehingga memilih menghadapi perkara hukum sendirian.

“Dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa.

Karena keputusan ada di tangan para kades. Tapi kalau diminta, maka pemerintah daerah tentunya akan berupaya semaksimal mungkin membantu para kades,” tegasnya.

Data yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, saat ini sudah ada tiga kades yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya lantaran tersangkut kasus hukum. Seperti Kades Mujur, Kades Tumpak dan Kades Lekor.

Adapun Kades Mujur dan Tumpak saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Di luar itu ada sekitar 12 kades yang sudah dilaporkan ke Kejari Praya atas dugaan penyimpangan ADD. Jumlah itu belum termasuk beberapa kades yang kini harus berurusan dengan Polres Loteng. Terkait dugaan penyimpangan pada kasus Prona dan tindak pidana umum lainnya. (kir)

100 Warga di Sekotong Bakal Dioperasi Katarak Gratis Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Tripat Gerung menggelar kegiatan bakti sosial berupa operasi Katarak 100 warga dan mengecek ribuan warga. Kegiatan yang ditinjau oleh Bupati H. Fauzan Khalid ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan perayaan HUT Lobar ke 58.

Pantuan koran ini, sejak pukul 07.00 wita, Selasa (12/ 4), ratusan warga sudah berkumpul di depan Kantor Camat Sekotong untuk memeriksa mata mereka. Kegiatan operasi katarak ini akan berlangsung selama dua hari dan ditargetkan akan men-screen 1.400 orang dan mengoperasi 100 orang. “Kalau jumlahnya lebih, nanti bisa dioperasi di RSUD Tripat,” ujar dr Gunawan, dokter spesialis mata Rumah Sakit Gerung.

Kegiatan ini merupakan program tahunan Pemda Lobar

yang menjadi perhatian utama saat ini. Agenda seperti ini, dilaksanakan tiga kali dalam setahun dan berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain di Lobar. Dalam kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Rahman Sahnan Putra, Direktur Rumah Sakit Tripat Gerung, Ambarwati dan Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid ketika meninjau kegiatan operasi katarak gratis menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Lobar ke 58. Di samping itu juga kegiatan operasi katarak ini, bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat Lobar.

Salah seorang warga asal Menyongar Sekotong, mengaku sangat beruntung dengan adanya kegiatan operasi katarak ini. “Sudah dua tahun mata saya berair. Mudahan bisa sembuh dengan operasi gratis ini,” katanya. (her)

Lobar Berlakukan Kebijakan Uji Publik Draf APBD (Suara NTB/her)

PUKUL GONG - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memukul gong sebagai tanda peresmian pemanfaatan hasil pembangunan tahun 2015 di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Selasa (12/4). masyarakat.

Kaitan dengan adanya proyek yang masuk ranah penyelidikan aparat, seperti jembatan Kuripan dan mesin penyulingan air di Gili Gede, pihaknya mendukung penuh langkah aparat, asalkan laporan sesuai dengan kondisi yang ada. Ia berharap aparat dalam menerima laporan masyarakat juga lebih teliti, jangan sampai menindaklanjuti laporan kaleng tanpa mengecek dulu. “Ya itu kami harapkan agar aparat juga teliti, soal laporan masyarakat itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. M. Taufiq dalam laporannya menyatakan, peresmian proyek merupakan agenda rutin tiap tahun. Proyekproyek ini meliputi lima bidang, yakni, bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola

pemerintahan, infrastruktur umum, dan bidang perekonomian. Pembangunan bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan tingkat PAUD sampai SMA. Sedangkan pembangunan di bidang kesehatan, dilakukan dalam bentuk pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi puskesmas, pustu, penyediaan pasilitas rumah sakit, penyediaan laboratorium serta sosialisasi.

Dirincikan, total anggaran pembangunan termasuk konstruksi di berbagai bidang serta operasional mencapai Rp 446 miliar lebih. Dari jumlah ini, dari APBD senilai Rp 3,84 miliar. Sedangkan dana yang bersumber dari APBN, PPIP, PNPM, TP dan dana dekonsentrasi mencapai Rp 62,81 miliar lebih. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi menyiapkan terobosan baru setelah dilantik sebagai bupati.

Fauzan tengah menyiapkan formula agar draf APBD yang dibahas bersama DPRD diuji publik.

Tujuannya untuk memastikan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tepat sasaran.

“Ke depan saya punya rencana bagaimana sebelum APBD diserahkan ke Dewan, ada uji publik. Itu cita-cita saya sejak dulu, sejak masuk di Lobar. Hal ini untuk transparansi dan menghindari kecurigaan antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan APBD,” jelasnya ditemui usai peresmian pemanfaatan hasil pembangunan di Bencingah Agung Kantor Bupati, Selasa (12/4).

Menurutnya, wacana memberlakukan kebijakan uji publik ini dirancang sejak mulai menjadi wakil bupati. Ia mengaku memiliki cita-cita melakukan itu, namun sayang belum terlaksana sebab perlu dipersiapkan matang.

Ia menargetkan uji publik

APBD ini bisa dilaksanakan tahun 2017 mendatang. Uji publik APBD bisa dilaksanakan sebab masuk Perda.

Setiap Perda disahkan, itu ada proses hearing dan uji publik.

Tujuan uji publik APBD ini jelasnya untuk transparansi pengalokasian anggaran yang dibahas. Selain itu menghindari adanya kecurigaan, seperti legislatif dengan eksekutif melakukan kongkalikong selama membahas APBD. “Saya janji sebelum masa jabatan saya berakhir, kebijakan ini sudah terlaksana,” janjinya.

Meski demikian, ujarnya, persiapan teknis pelaksanaan uji publik memerlukan waktu sebab agak sulit, karena masing-masing SKPD melakukan itu. Pada pembahasan APBD 2016, dirinya sudah meminta Sekda untuk mulai menerapkan uji publik ini. Namun hambatannya pada saat pelaksanaan pembahasan APBD terkait format bagaimana uji publik itu. Saat itu, format itu belum ditemukan. Namun sekarang pihaknya sudah menemukan format itu. (her)

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Warga Bakar Alat Berat Milik Investor di Pulau Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Mess (penginapan) dan alat berat milik investor di Pulau Moyo, tepatnya di dusun Stema kecamatan Labuan Badas dirusak dan dibakar sekelompok warga. Hal ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian Sumbawa.

Informasinya aksi pengerusakan serta pembakaran tersebut terjadi pada Senin (11/4) sekitar pukul 11.00 Wita. Pada saat itu sang pemilik tidak ada di lokasi.

Hanya terdapat para pekerja yang sedang membuat akses jalan dari lokasi dimaksud ke dusun Stema. Diduga dalam aksi tersebut dilakukan oleh puluhan orang.

“Saya belum tahu persis apa penyebabnya. Kenapa bisa dibakar alat serta mess saya. Saya mengetahuinya saat dihubungi warga yang juga bekerja di lokasi. Katanya adanya sekelompok orang yang datang melakukan pengerusakan serta pembakaran mess (tempat istirahat pekerjanya) dan alat berat berupa eskavator. Makan-

ya saya melaporkan hal ini ke Polisi,” kata Syamsuddin, pemilik lokasi serta alat, usai melapor ke Polres Sumbawa, Selasa (12/4).

Diceritakannya, rencananya di lokasi tersebut akan dibuatkan tempat wisata. Hal ini tentunya akan menyerap tenaga kerja. Sehingga warga yang sebelumnya menjadi pengangguran dapat terbantu dengan

adanya lokasi wisata. Namun untuk sementara, warga setempat meminta agar dibuatkan akses jalan ke dusun Stema, untuk memperlancar aktivitas warga ke lokasi tersebut. Dimana jaraknya sekitar 1 kilometer. Hal itupun tengah dilakukan pihaknya.

Selain itu, pihaknya juga berencana membuka akses jalan penghubung dari desa satu ke desa lainnya. Supaya akses masyarakat setempat lebih mudah. Mengingat selama ini, aksesnya menggunakan jalur laut. “Warga yang berada di lokasi tidak keberatan. Jus-

tru yang dari dusun lain yang melakukan pengerusakan. Itupun hanya segelintir orang saja,” pungkasnya.

Sementara Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Saat ini, pihaknya sudah mengantongi identitas para terduga pelaku. Di mana diduga aksi tersebut dilakukan oleh puluhan orang. “Kita sudah mengantongi nama-nama tersangka.

Baik yang menjadi otak aksin-

ya, maupun yang turut serta,” imbuhnya.

Sejauh ini, sebut Kapolres, pihaknya belum mengetahui motif dari aksi pembakaran tersebut. Hal ini masih didalami sembari melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi. Selain itu pihaknya juga belum menangkap para terduga pelaku.

Untuk itu, Kapolres menghimbau masyarakat yang terindikasi melakukan pengerusakan, agar segera menyerahkan diri sebelum pihaknya melakukan tindakan penangkapan. Mengingat, baik

DPRD Kecewa dengan Direktur PDAM Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa memperingatkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa,yang dianggap tidak menghargai undangan hearing yang dilayangkannya, dalam pertemuan yang digelar Selasa (12/4). Direktur hanya mengirimkan dua orang stafnya, padahal ada begitu banyak persoalan PDAM yang mesti dibahas.

“Kami banyak terima informasi dari masyarakat soal air PDAM yang tidak maksimal ini. Makanya kami undang Direktur agar bisa membahas bersama sama. Contohnya saja, baru 34 persen dari jumlah masyarakat kita yang terlayani air PDAM. Artinya masih ada sekitar 66 persen yang masih membutuhkan layanan. Distribusi air PDAM untuk beberapa wiayah juga tidak maksimal. Salah satuya karena jaringan pipa yang belum bisa dimanfaatkan karena belum ada izin dari pemilik lahan yang di belakang SPBU. Meski debit air baku Semongkkat sangat besar. Belum lagi soal usia pipa yang lapuk dimakan usia butuh pergantian,” tandas Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq.

Mestinya, Direktur PDAM atau pejabat yang lain tidak alergi dengan DPRD. Secara kelembagaan DPRD telah bersurat kepda Direktur PDAM. Namun tidak hadir, sama saja dengan tidak menghargai lembaga ini secara institusi. Padahal masalah yang akan dibahas menyangkut hajat hidup dan kenyamanan masyarakat banyak. ”Seperti saat ini, kita baru tahu ada masalah jaringan pipa yang belum digunakan hanya karena tidak ada izin dari pemilik lahan yang ada di belakang SPBU. Pertanyaannya, kok bisa dulunya pipa dipasang di atas tanah tersebut, kalau belum ada komunikasi dengan pemilik lahan. Ini ada apa?

Padahal pembangunan jaringan pipa tersebut telah menguras uang negara hingga Rp 5 miliar. Ini tidak boleh main main,” katanya menaruh curiga.

Untuk itu, pihaknya akan kembali memanggil Direktur PDAM untuk menjelaskan persoalan ini. Sekaligus mengundang SKPD teknis lainnya, seperti Bagian Aset untuk mencari solusi atas persoalan ini.

Pihak yang mewakili PDAM, Aidin Prabujaya, juga mengakui adanya kendala soal penggunaan jaringan pipa karena terkendala izin pemilik lahan. Begitu pula soal usia pipa yang suudah 30 tahun dan tersedimentasi butuh segera diganti. Serta baru sekitar 18 ribu sambugan rumah atau 34 persen yang terlayani. Dengan target pada 2018 mendatang target sambungan rumah yang bisa terlayani bisa mencapai 50 persen. Kebetulan akan ada bantuan dari pusat untuk sekitar 2.700-3.000 sambungan rumah di Sumbawa. (arn)

Pelayanan PLN Sumbawa Dinilai Setengah Hati Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa telah memanggil manajemen PLN Sumbawa, terkait pemadaman yang kerap dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu.

Pengaduan masyarakat melalui layanan telepon pengaduan juga tidak ditanggapi, sehingga muncul tudingan PLN memberikan pelayanan setengah hati kepada masyarakat.

PLN, menurut Ketua Komisi II, A. Rafiq, Selasa (12/4) berdalih, pemadaman dilakukan mendadak karena kerap adanya gangguan alam, seperti pohon tumbang dan pengerjaan jalan tanpa koordinasi Dinas Pekerjaan Umum yang mengganggu jaringan. “Itu alasan mereka, ketika kami panggil. PLN juga beralasan ada masuk biawak di mesin PLTU Labuan Sumbawa. Kami tidak mau tahu soal itu. Yang kami mau, sampaikanlah kalau memang ada pemadaman. Lewat camat dan bisa diteruskan ke desa. Jangan selalu mendadak,” tukasnya.

Mestinya lanjut Rafiq, apapun persoalan yang dihadapi PLN terkait pelayanan, disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan alergi menerima pengaduan dan keluhan dari masyaraat sebagai pengguna. Sebab data dari PLN, kebutuhaan daya di Sumbawa sudah sangat mencukupi. Dari total 40 ribu Megawatt KSB hingga Sumbawa, kebutuhan masyarakat hanya sekitar 37 ribu Mw. Selain itu, PLN juga lambat merespon permintaan pemasangan pembelian meteran kilometer baru. Bahkan pelanggan (masyarakat) sampai menunggu 2-3 tahun baru terlayani pemasangan baru. Padahal masyarakat sudah membayar mahal. Contoh kasus di kecamatan Alas, ada sekitar 100 KK yang sudah membayar pembelian meteran baru. Namun setelah 2-3 tahun belum juga terpasang. “Ini ada apa?

Apakah pihak PLN yang bermain atau rekanan PLN? Kami minta PLN turun ke lapangan mengecek hal ini,’’ katanya.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes lebih keras lagi mengkritisi manajemen PLN yang dianggapnya setengah hati dan tidak maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Alasan yang kerap dikemukakan PLN sangat klasik. Mestinya, PLN terbuka biar masyarakat tidak waswas dan merasa dirugikan. “Hak masyarakat mendapat pelayanan diabaikan.

Giliran masyarakat telat membayar tagihan, didenda.

Mesti ada pembenahan manajemen di tubuh PLN Sumbawa,” pungkasnya. (arn)

Sumbawa Optimis Penuhi Target Serapan Gabah

(Suara NTB/bug)

MENGUDARA - Salah seorang pilot paralayang tengah mengudara di seputaran venue Desa Mantar.

Ruas jalan menuju Desa Mantar harus diperbaiki, sebab penghobi paralayang dari dalam dan luar negeri akan mendatangi Mantar, September mendatang.

Akses Jalan Menuju Desa Mantar Harus Diperbaiki Taliwang (Suara NTB) Sejumlah persiapan jelang pelaksanaan agenda nasional paralayang Trip of Indonesia (Troi) seri III tahun 2016 sudah mulai dilakukan di desa Mantar. Kendati demikian, sejumlah fasilitas diperlukan campur tangan pemerintah agar event olahraga dirgantara itu dapat sukses nantinya.

Salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut dari pemerintah yakni pembenahan akses jalan menuju desa Mantar. Pembina Paragliding Mantar West Sumbawa, Zaidul Bahri mengatakan, jalan menuju desa Mantar harus diperbaiki untuk menunjang kegiatan Troi 2016 yang rencananya akan dihelat pada bulan September mendatang. “Harapan kami agar pemerintah, ruas jalannya harus diperbaiki,” katanya kepada media ini, Selasa (12/4).

Menurutnya, kebutuhan perbaikan jalan menuju desa Mantar saat ini sudah tidak terlalu banyak. Han-

ya di beberapa bagian tanjakan, badan jalannya harus dibuat mulus sehingga kendaraan bisa dengan lancar saat melaluinya. “Kalau tidak salah ada dua tanjakan yang kondisinya masih butuh dipoles sedikit. Kalau bisa diperbaiki, saya yakin tidak perlu mobil berpenggerak 4 roda (4 x 4) untuk bisa sampai ke Mantar,” klaimnya.

Ia mengatakan, kebutuhan jalan dengan kondisi baik memang sudah diperlukan di desa Mantar. Sebab Pemda KSB juga sudah menetapkan desa di ketinggian sekitar 800 meter dpl itu sebagai salah satu destinasi pariwisata daerah. “Bukan karena event Troi saja. Tapi saya lihat memang sudah saatnya kondisi jalan ke Mantar itu dibuat lebih enak dilalui,” kata pria yang akrab disapa Deden ini.

Soal persiapan venue kegiatan Troi seri III di Mantar nanti?

Deden mengklaim, secara teknis kebutuhan venue sudah tercukupi. Meski untuk beberapa bagian

Pemecatan Amin dan Umar Dinilai Tidak Sah

(Suara NTB/dok)

Arahman Alamudy Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy, M.Si, menegaskan pemecatan Muh. Amin S.H, M.Si dan Umar Said (Ketua DPRD NTB) dari DPD Partai Golkar NTB kubu Praya tidak sah. Mekanisme pemecatan juga tidak jelas.

“Kasitahu, pemecatan Amin dan Umar itu tidak sah dan tidak punya dasar. Mekanismenya tidak jelas,” tandas Abi Mang, panggilan akrab Arahman Alamudy yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Selasa (12/4).

Seharusnya seluruh kader di bawah mesti mengacu kepada SK Menkumham sebagai perwakilan pemerintah yang mengembalikan lagi kepada kepengurusan Munas Riau.

Dalam posisi kepengurusan DPD Golkar NTB, Amin tetap sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar NTB dan Umar sebagai Wakil Ketua DPD. Semangat Riau bersatu padu menggalang kekuatan. Bukan malah menciptakan konflik baru seperti yang dilakukan DPD Golkar NTB kubu Praya. Menkumham RI telah memberikan waktu selama enam bulan untuk persiapan Munas Rekonsiliasi yang sebentar lagi akan digelar. (arn)

Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di KSB Segera Diperbaiki Taliwang (Suara NTB) Perbaikan kerusakan sejumlah infrastruktur akibat banjir di kecamatan Brang Rea segera diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Wakil Bupati (Wabup) KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mendata kerusakan infrastruktur yang diakibatkan banjir tersebut. Tidak saja di kecamatan Brang Rea tetapi juga di sejumlah wilayah yang terdapat kerusakan infrastruktur akibat bencana alam itu. “Kami dapat laporan katanya di Seteluk juga jembatan Klanir – Sedong ada kerusakan. Nah itu juga kita sedang data oleh Dinas PU (pekerjaan umum),” katanya kepada wartawan, Selasa (12/4).

Untuk perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak itu, Wabup mengaku, harus segera ditindaklanjuti. Karenanya sejak kemarin, Dinas PU sudah berkoordinasi dengan bupati untuk menyusun rencana strategis penanganannya. “Kemarin beliau (bupati, red) sudah ketemu Dinas PU. Dan beliau bilang memang harus dilakukan perbaikan sesegera mungkin karena keberadaan infrastruktur itu sangat dibutuhkan masyarakat,” cetusnya.

Terkait soal anggaran yang akan digunakan, menurut Wabup, juga akan segera dibahas. Ia mengatakan melihat manfaat infrastruktur yang rusak akibat banjir itu bagi masyarakat, pemerintah kemungkinan besar akan mengandal-

keterangan saksi serta buktibukti sudah lengkap yang mengarah kepada beberapa orang. Pihaknya tetap akan bertindak, meskipun para terduga pelaku tidak mau menyerahkan diri. “Kami tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan tindak pidana. Karena ini negara hukum. Kita tidak boleh kalah dengan tindakan anarkis tersebut. Kalau pasukan Polres kurang, kita akan meminta pasukan dari Polda. Kalau dari Polda kurang, kita akan minta dari Mabes Polri,” tukas Kapolres. (ind)

kan anggaran daerah. “Seperti misalnya gorong-gorong jembatan Bangkat Monte, itu harus segera diperbaiki karena masyarakat setiap hari melaluinya. Nah supaya cepat kita gunakan anggaran daerah,” timpanya. Meski memilih opsi menggunakan anggaran daerah, diakui Wabup sejauh ini belum dilakukan pembahasan.

Apakah nanti pembiayaan akan dialokasikan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016 ini. “Ini juga harus kita bahas di TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dulu. Lewat mana yang paling baik dianggarkan,” ujarnya.

Tidak hanya infrastruktur, Wabup mengatakan, pemerin-

tah juga terus memantau proses perbaikan saluran pipa induk milik PDAM yang rusak akibat banjir. “Ini kan akibat yang tidak bisa kita duga sebelumnya karena bencana. Tapi PDAM harus segera memperbaikinya supaya pelayanan kepada masyarakat bisa normal kembali,” tegasnya.

Ia pun berharap kepada masyarakat, untuk sementara bersama menunggu proses perbaikan yang dilakukan PDAM. Dan selain itu masyarakat tetap siaga dengan kondisi cuaca yang saat ini kurang bersahabat. “Kita ingin semua kerusakan sesegera mungkin diperbaiki. Tapi tentu ada proses dan tahapannya yang harus dilalui,” imbuh Wabup. (bug)

masih ada yang belum sempurna, tetapi masih bisa menjamin kelancaran kegiatan nantinya.

“Yang kurang misalnya luas landasan take off sebenarnya perlu diperluas. Tapi yang ada sekarang juga tidak apa-apa,” sebutnya.

Pada gelaran Troi nanti, ia memperkirakan akan ada sekitar 200 atlet paralayang yang akan ikut ambil bagian. Pesertanya pun tidak hanya atlet penerjun dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. “Seri kedua akan dilaksanakan di Kemuning (Jawa Tengah) bulan Mei. Kita akan lihat ke sana seperti apa kegiatannya, supaya kita bisa membuat persiapan yang lebih baik di Mantar nantinya,” tukasnya.

Untuk diketahui desa Mantar kini menjadi salah satu venue paralayang yang digandrungi para penggila olahraga pemacu adrenalin tersebut.

Sejak diperkenalkan sekitar satu tahun lalu, ratusan atlet paralayang baik lokal, nasional dan mancanegara telah menjajalnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun 2016 ini Sumbawa mendapat jatah untuk penyerapan gabah/beras dari pusat sekitar 54 ribu ton. Guna memaksimalkan penyerapan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan semua pihak terkait. Dalam hal ini, Kodim 1607/ Sumbawa berinisiatif melaksanakan rapat koordinasi serapan gabah petani dengan mengundang pihak terkait, Selasa (12/4).

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang hadir dalam pertemuan tersebut, mendukung inisiatif Dandim 1607/Sumbawa dalam rangka meningkatan ketahanan pangan. Hal ini bagus, mengingat waktunya sangat tepat menjelang puncak musin panen. Tidak seperti tahun sebelumnya, Bulog telat melakukan penyerapan, sudah menjelang berakhirnya musim panen. Sehingga pembeli dari luar sudah banyak yang masuk dan harga sudah tinggi. Sementara Bulog tetap berpatokan pada HPP. “Kami sangat mendukung upaya ini. Karena ini untuk stok nasional. Waktunya cepat, menjelang puncak musim panen,” imbuhnya.

Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Inf. Agus Suprianto menyampaikan rapat koordinasi tersebut dilakukan guna menyatukan pemahaman dengan sejumlah pihak terkait, untuk mendukung program pemerintah terhadap penyerapan gabah setara beras 54 ribu ton.

Mengingat target NTB sekitar 500 ribu ton. Dan Sumbawa mendapat 54 ribu ton setara beras. Kalau 500 ribu ton gabah, setara dengan 211 ribu ton beras.

“Kami semua sepakat mendukung program pemerintah untuk penyerapan 54 ribu ton. Dengan demikian, saya optimis target itu bisa terpenuhi.

Karena kami melakukan koordinasi dari awal. Dan tidak ada istilahnya tidak tercapai. Makanya koordinasi dilakukan lebih awal untuk menyerap gabah sebanyak 54 ribu ton,” ujarnya.

Tahun sebelumnya, sebut Dandim masih kurang dari 25 ribu ton dan belum memenuhi target. Untuk lebih jelasnya, tentunya jawabannya ada di Bulog.

Kepala Sub Divre Bulog Sumbawa, Drs. M. Syaukani menyampaikan thun 2016 ini koordinasinya lebih awal. Dengan demikian diharapkan penyerapan gabah lebih maksimal. Sementara tahun 2015 lalu dilakukan pada bulan September.

Untuk itu pihaknya optimis untuk mencapai target penyerapan, mengingat dilakukan dari awal.

Pada bulan Januari saja, pihaknya sudah bisa menyerap gabah dan beras. Hal inilah yang menjadi sinyal positif bagi Bulog untuk pengadaan. Sementara puncak panen diperkirakan akhir April. Dan baru beberapa wilayah yang suah memulai panen. Di antaranya wilayah Alas, Alas Barat, Utan dan Rhee.

Sedangkan wilayah lainnya seperti Moyo Hilir dan Moyo Utara baru akan memulai. “Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Dan untuk dana tidak terbatas. Berapa pun kita akan menyiapkan dana itu,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Rayakan HUT Dompu Ke-201, Dinas Dikpora Gelar Lomba Gerak Jalan bagi Ibu - ibu Dompu (Suara NTB)Peringatan hari jadi Dompu ke 201 tahun 2016, berbagai kegiatan dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat. Lomba gerak jalan cepat tepat bagi ibu – ibu, lomba drumband bagi siswa, dan gerak jalan indah bagi pelajar juga dilaksanakan.

Dinas Dikpora Kabupaten Dompu selaku penanggungjawab lomba, Selasa (12/4) memulai lomba gerak jalan cepat tepat bagi ibu – ibu dan diikuti oleh 155 regu. Bupati dan wakil Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH melepas peserta lomba yang menempuh jalur sepanjang 5 Km dengan posisi start depan kantor Camat Dompu dan finish di lapangan bola Monta Baru.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, lomba ini hanya salah satu cara agar masyarakat bisa mengetahui tentang hari jadi daerahnya dan menanamkan sportivitas. Sehingga bisa secara bersama – sama membangun daerah Kabupaten

Dompu dengan program prioritasnya TERPIJAR (tebu rakyat, jagung, rumput laut, dan pariwisata). “Ayo semangat, untuk Ngahi Rawi Pahu,” ajak H. Bambang.

Pada acara pelepasan peserta gerak jalan cepat tepat, Bupati juga ikut menkampanyekan bahaya narkoba dengan membentangkan spanduk peringatan bahaya narkoba yang dibawa Kasat Binmas Polres Dompu, Iptu Sabri. Spanduk bertuliskan ‘Selamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba. 50 orang meninggal per hari karena narkoba’.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mengatakan, lomba gerak jalan cepat tepat ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT Dompu ke 201 dan festival Pesona Tambora tahun 2016. Selain lomba gerak jalan cepat tepat, Dikpora juga melaksanakan lomba drumband bagi siswa dan lomba gerak jalan indah. Lomba drumband dilaksanakan Rabu ini dan gerak jalan indah pada 25 April. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

MELEPAS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat melepas peserta gerak jalan cepat tepat, Selasa (12/4).

BAHAYA NARKOBA - Bupati dan wakil Bupati membentangkan spanduk peringatan bahaya narkoba.

BNNK Bima Bekuk Tersangka Pengedar Sabu (Suara NTB/ula)

DISEWA - Pasar Dompu yang dibangun tahun 2015 kini sudah mulai ditempati pedagang. Mereka menyewa pada Pemda Rp 1,4 juta per unit untuk kiosnya.

Kadis Koperindag Tamben Mengaku Tidak Terima Teror Dompu (Suara NTB) Kasus pelemparan bom molotov di kediaman pribadinya, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si mengaku tidak pernah ada SMS berisi teror atau lainnya. Ia merasa yakin tidak memiliki musuh, walaupun disebut – sebut ada yang tidak suka dengan gayanya membagi kios dan los pasar Dompu.

“Alhamdulillah baik saja. Tidak ada (SMS atau teror dalam bentuk lain pasca pelemparan bom molotov),” kata Muhammad, ST kepada Suara NTB, Selasa (12/4) kemarin.

Muhammad menegaskan, dirinya tidak memiliki musuh sehingga ia diteror. Persoalan pasar yang dibagikan pihaknya beberapa waktu lalu, juga tidak ada masalah. Semua pedagang mendapatkan bagian los dan kios. “Mereka semua menerima.

Mereka ke kantor kemarin itu, bukan protes karena tidak kebagian, tetapi karena ada beberapa yang menghendaki tempat lain. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada masalah,” katanya.

Sulastri, pedagang konveksi di pasar Dompu juga menegaskan, semua pedagang yang berhak telah mendapatkan jatah kios untuk disewa. Begitu juga dengan ruang los, juga telah mendapatkan dan menerima. “Semuanya sudah kebagian kunci, cuma masih ada yang belum menempati,” katanya.

Kabarnya, ada oknum warga yang tidak terima dengan pembagian los dan kios pasar. Oknum ini sudah terlanjur memberi janji kepada pedagang lainnya akan mendapatkan los atau kios sejak 2013 lalu. Saat pembagian, kios dan los pasar hanya cukup bagi pedagang yang sudah berdagang di pasar lama. (ula)

Setelah Pensiun, Sekda Kota Bima Tidak Berpolitik Kota Bima (Suara NTB) – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Ir. H. Muhamad Rum tinggal beberapa bulan lagi. Namun setelah pensiun, Rum memilih mengembangkan perusahaan air mineral miliknya ketimbang terjun ke ranah politik.

“Setelah pensiun saya memilih menjadi pengusaha, belum berpikir masuk ke ranah politik,” ucapnya menjawab Suara NTB, Selasa (12/4).

Di sisa masa jabatan menjadi Sekda, Rum mengaku, untuk sementara hanya fokus mengabdi untuk memajukan daerah setempat. Serta membantu tugas Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Kota Bima ke arah yang lebih baik lagi.

Terkait orang yang bakal menggantikan posisinya kelak, dia berpendapat orang tersebut tidaklah penting latar belakang dari SKPD atau dinas tertentu. Hanya saja, orang itu diharapkan bekerja secara profesional dan yang paling penting mau mendengarkan keluh kesah masyarakat dari bawah.

“Prinsipnya harus jujur, disiplin dan mau mendengrkan nasehat orang,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Rum mengaku, setelah pensiun nanti, impian terbesarnya adalah bagaimana menekan harga air yang dikonsumsi oleh warga Kota setempat. Sebab selama ini harga air mineral yang dijual di pelbagai toko atau kios terbilang cukup mahal.

“Bayangkan air satu galon harganya Rp 26 ribu. Saya ingin harganya di bawah Rp 10 ribu per galon,” terangH. Muhamad Rum nya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Satu orang bandar dan tiga pengedar narkoba dibekuk oleh tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima. Mereka dibekuk di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Selasa (12/4) sekitar pukul 11.00 wita.

BNNK menyita sejumlah barang bukti (BB) mulai dari puluhan poket sabu berbagai kemasan, senjata tajam (sajam), Handphone, alat hisap (bong), laptop, kendaraan roda dua dan uang jutaan rupiah.

Kepala BNNK Bima, Kompol Jolmadi, S.Pd kepada Suara NTB mengatakan, mereka yang diamankan yakni T (30), warga asli Ponorogo Jawa Timur. Ia diketahui merupakan bandar di wilayah Kota dan Kabupaten Bima yang selama ini menjadi target operasi (TO).

“Sementara tiga orang yang berperan sebagai pengedar masing – masing inisial D, M dan Z. Mereka ini warga Kelurahan Tanjung,” ucapnya.

Menurut dia, penangkapan keempat tersangka itu pada waktu yang bersamaan di se-

buah rumah milik bandar, inisial R di , di RT 1, RW 2 Kelurahan Tanjung. Hanya saja, oknum R pada saat itu berhasil kabur.

Dari tangan pelaku, BNNK berhasil menyita 21 poket sabu. Dari hasil penyelidikan sementara, menurut Jolmadi barang haram terserbut akan dijual mulai dari harga Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu per satu poket.

“Ada empat macam kemasan dan dijual dengan harga yang berbeda. Yakni di atas Rp 100 ribu per poket,” katanya.

“Beberapa BB ini adalah hasil barter dengan sabu. Karena pembeli tidak memiliki uang untuk membeli barang haram ini,” sambungnya.

Terkait penanganan dan proses hukum keempat ter-

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Empat tersangka bandar dan pengedar narkoba bersama barang bukti yang diamankan BNNK Bima, Selasa (12/4).

“Akan ditahan dan diproses di empat tahanan itu langsung sangka itu. Jolmadi memastikan tidak akan dilakukan di BNNP Provinsi. Pertimbangan- dibawa oleh pihak BNNK Bima wilayah Bima. Mereka akan nya BNNK Bima belum memili- menuju Mataram dengan mengdibawa dan diproses di Mat- ki ruang tahanan,” pungkasnya. gunakan dua mobil, yang dipSekitar pukul 13.15 wita. Ke- impin langsung Jolmadi. (uki) aram, yakni di BNNP Provinsi.

Bupati Dompu Imbau Warga Gunakan Listrik Padam, Pelaksanaan Kaca Mata Hitam UNBK Sempat Terhenti Dompu (Suara NTB)Sebanyak 300 penderita katarak di Kabupaten Dompu ditargetkan untuk dioperasi hingga 14 April ini. Warga pun diminta untuk menjaga kesehatan matanya dengan mengenakan kaca mata hitam bila keluar rumah agar tidak terkontaminasi langsung dengan sinar ultra violet.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di hadapan warga yang akan dioperasi kataraknya, Selasa (12/4) menegaskan komitmenya untuk menuntaskan penderita katarak di Dompu secara bertahap.

Operasi katarak di Dompu sudah berlangsung tiga tahap sejak 2015 lalu dan dua tahap sebelumnya sebanyak 264 orang. Saat ini ditargetkan 300 pasien katarak dan bila lebih akan tetap dilakukan tindakan operasi dengan biaya Pemda.

“Kita menargetkan akan menuntaskan penderita katarak secara bertahap dalam lima tahun kedepan,” katanya.

Ketika mata tidak berfungsi, kata H. Bambang, maka akan menjadi beban orang lain.

Mata ini menjadi sumber produktivitas manusia. Operasi katarak yang digelar dalam rangka HUT Dompu dan festival pesona Tambora ini akan memberi kehidupan baru bagi yang dioperasi. “Setelah dioperasi, matanya harus dijaga dari kontak langsung

(Suara NTB/ula)

BERBINCANG - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin sedang berbincang – bincang dengan pasien operasi katarak di RSUD Dompu, Selasa (12/4). sinar matahari. Pakai kaca Gunawan, SKM, M.MKes mata hitam untuk menjaga mengatakan, sebanyak 285 dari sinar ultra violet. Ndak orang total warga yang disapa – apa dibilang gaya, yang krening untuk dilakukan oppenting mata bisa dijaga kese- erasi. Namun hingga hari kedua pelaksanaan operasi kathatannya,” ungkap bupati.

Ia juga mengungkapkan, op- arak, baru 182 orang dari tarerasi katarak ini cukup mem- get 300 pasien. Rencananya, bantu masyarakat. Biaya op- operasi katarak gratis ini bererasi katarak antara Rp 3 juta langsung hingga 14 April.

Gatot guna mengungkaphingga Rp 5 juta. Namun kini dilakukan secara gratis atas kan, pada Mei mendatang ikakerjasama yang baik pemerin- tan dokter bedah mulut Indotah daerah dan pihak donatur. nesia akan melaksanakan op“Semoga awal tahun depan erasi bibir sumbing secara gratkita laksanakan operasi kat- is. Namun hingga saat ini baru arak lagi. Yang belum diopera- lima orang yang terjaring dari si kataraknya, bisa dilakukan sembilan Puskesmas se Kabuoperasi lagi tahun depan. Kare- paten Dompu. “Kasus bibir na operasi ini tidak bisa dilaku- sumbing agak berkurang, karena sejak tahun 2012 – 2014 kan bersamaan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan sudah 65 orang yang telah dioKabupaten Dompu, Gatot perasi,” ungkapnya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Hari terakhir pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Selasa (12/4), mengalami hambatan. Para siswa di SMA 1 Taliwang yang mengikuti ujian UNBK gelombang ketiga terpaksa molor karena di saat bersamaan listrik mengalami padam.

Informasi yang diperoleh media ini, sedianya peserta UNBK gelombang ketiga dimulai pada pukul 14.00 wita.

Namun karena padamnya listrik akibat pasokan listrik dari PLN terputus, pelaksanaan UNBK bagi siswa gelombang terakhir itu baru bisa dilanjutkan pada pukul 18.00 wita.

Ketua Panitia Pelaksana UN Kabupaten, Aku Nurahmadin, SPd yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, telah terjadi pemadaman listrik cukup lama yang menyebabkan terhentinya kegiatan UNBK di SMA 1 Taliwang.

“Iya. Ini barusan menyala dan para siswa dipersilakan untuk melanjutkannya kembali,” terangnya.

Nurahmadin mengatakan, saat mati lampu para siswa sedang melakukan pengisian jawaban. Akibatnya siswa pun terpaksa menghentikan aktivitasnya sambil menunggu tanpa ada kepastian. “Ya baru pukul 18.00 wita itu mereka baru bisa melanjutkan ujiannya,” sebutnya.

Sesuai aturan, waktu yang

diberikan kepada para siswa untuk menyelesaikan UNBK hingga pukul 20.00 wita. “Kalau memang tadi tidak bisa dilanjutkan maka siswa akan mengikuti UNBK susulan. Tapi Alhamdulillah sementara ini pasokan listrik sudah normal ke sekolah,” kata Nurahmadin seraya mengaku, jika pihaknya kecewa dengan pihak PLN yang sejak awal tidak mengantisipasi kondisi tersebut.

“Sebelum pelaksanaan sebenarnya kita sudah minta PLN mengantisipasi segala sesuatunya. Sampai tadi kita koordinasi akan dibantu genset juga belum disediakan,” sesal Nurahmadin.

Sebelumnya kepala sekolah SMA 1 Taliwang Hermanto, SPd mengatakan, untuk kelancaran kegiatan UNBK pihaknya ke depan meminta agar pemerintah menyediakan Uninterruptible Power Supply (UPS) di setiap sekolah pelaksana.

“Kalau bisa untuk menjamin kelancaran UNBK harus ada UPS di sekolah yang melaksanakannya,” timpalnya.

Permintaan Hermanto ini sebenarnya bukan tanpa alasan.

Sebab beberapa hari sebelumnya, pada saat kegiatan UNBK sempat listrik mengalami padam. Hanya saja saat itu, pemadaman tidak berlangsung lama sehingga tidak terlalu mengganggu jalannya UNBK. (bug)

(Suara NTB/uki)

Disbudpar NTB Gelar Sarasehan Budaya di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB menggelar acara sarasehan budaya Mbojo di Kota Bima. Acara tersebut bekerjasama dengan Pena Multimedia dan Komunitas Budaya Mbojo (Makembo), di paruga convention hall, Selasa (12/4).

Acara dengan mengangkat tema “Menggali potensi seni budaya mbojo,” itu secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin, SE. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring masukan gagasan dan ide bersama dalam rangka meng-

gali dan mempromosikan seni budaya Mbojo. Baik untuk pelestarian nilai maupun promosi wisata Bima.

Sehingga kedepan akan menjadi “branding’’ setiap tahunnya bagi wilayah timur NTB ini tanpa harus dipisahkan oleh sekat politik dan wilayah pemerintahan. Yang tentunya akan memberikan dampak yang positif, salah satunya memberikan peluang kunjungan wisatawan.

Panitia menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain budayawan N. Marewo, Dr. Hj. St. Maryam Salahuddin dan akademisi STKIP Bima, Dr. Amran Amir. Yang dipandu oleh bu-

dayawan dan sastrawan Bima, Usman D Ganggang sebagai moderator.

Pada kesempatan itu, Marewo memaparkan tentang budaya Mbojo di persimpangan zaman. Sementara Ina Ka’u Mari, sapaan akrab Maryam menyampaikan materi tentang mengembalikan roh budaya Mbojo. Sedang Amran memaparkan peluang dan tantangan pelestarian seni budaya Mbojo.

Dihadiri seniman, budayawan, komunitas fotografer, komunitas seni, budaya hingga sanggar – sangar kesenian yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Bima (uki/*)

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

SAMPAIKAN MATERI – Narasumber sedang menyampaikan materi dalam sarasehan budaya Mbojo, Selasa (12/4).

PESERTA – Peserta sarasehan dari kalangan seniman, budayawan, komunitas fotografer, dan lainnya.

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Tangkap Terduga Pengedar Narkoba Persiapkan Infrastruktur DPRD NTB kini sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) wisata halal sebagai upaya mendukung industri pariwisata di NTB. Akan tetapi, Raperda wisata halal tersebut masih banyak menyimpan kehawatiran kalang anggota DPRD NTB. Karena dengan berlakunya raperda itu, maka para wisatawan konvensional tidak akan lagi datang ke NTB. (Suara NTB/dok) Menurut anggota Komisi II Made Slamet DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM kepada Suara NTB, Senin (11/4) mengatakan bahwa raperda wisata halal itu justru akan merugikan NTB. Karena selain para wisatawan konvensional dikhawatirkan akan lari, juga akan menjadi persaingan yang tidak sehat dengan provinsi tetangga.

“Karena gaungnya terlalu besar, bisa mengganggu terget kedatangan wisatawan ke NTB. Sekarang hitung saja, berapa persentase wisatawan yang ditargetkan akan datang ke destinasi pariwisata halal kita dari target 3 juta kunjungan itu,” demikian Made Slamet.

Politisi PDIP itu juga menyoroti persiapan infrastruktur oleh Pemprov NTB dalam mendukung pariwisata halal itu. Misalnya dalam hal lokasi atau zonasi wisata halal itu. “Dimana saja lokasi atau zonasi wisata halal itu? Dari sisi infrastruktur juga saya lihat belum memadai. Contoh kecil saja seperti toilet, kuliner. Belum lagi masalah keamanan dan kenyamanan. Sama sekali belum diprogramkan,” ujarnya.

Selain itu, Made Slamet juga sampai saat ini masih belum dipahami oleh masyarakat secara utuh. Hal tersebut terbukti dari masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum mendukung program wisata halal tersebut. Begitupun dalam penataan destinasi wisata halal tersebut masih belum menyentuh subtansinya.

“Untuk itu saya sebenarnya lebih setuju, bagaimana destinasi wisata halal dan wisata konvensional ini bisa saling selaras, saling mendukung. Tidak saling mematikan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa menutup mata dari banyaknya wisatawan konvensional. Coba kita lihat berapa persentasenya antara wisatawan halal dan konvensional dari target yang sudah terealisasi,” ujarnya. (ndi)

Polisi Nyaris Bentrok dengan Warga Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat melakukan penggerebekan di Dusun Bangket Dalem Desa Jagaraga Kecamatan Kediri. Aparat kepolisian berpakaian preman bermaksud menangkap pelaku diduga pengedar narkoba jenis sabu inisial B warga setempat. Namun, aparat tak berhasil menangkap pelaku. Polisi hanya mengamankan remaja diduga keluarga pelaku. Selain itu, polisi menemukan barang diduga Sabu.

Pantauan Suara NTB di lokasi penggerebekan sekitar pukul 16.00 Wita, warga memadati rumah diduga pelaku yang berlokasi persis di pinggir jalan jalur Kediri-Kuripan.

Warga berkerumun menyaksikan penggerebekan tersebut.

Akibat kerumunan warga arus transportasi di jalur tersebut

sempat macet total. Tampak Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo yang turut serta dalam penggerebekan itu melakukan pengamanan arus lalu lintas. Ia melerai kemacetan dibantu anggota.

Ditemui di lokasi, Kapolres yang ditanya terkait penggerebekan pelaku narkoba terse-

but belum bisa memberikan keterangan rinci. Akan tetapi diakuinya, pihak aparat melakukan pengerebekan untuk menangkap terduga pelaku pengedar sabu.

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, aparat Polres melakukan penggerebekan untuk menangkap terduga pel-

(Suara NTB/yon)

APARAT Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lotim hingga saat ini masih melakukan proses penyidikan terhadap penemuan diduga 65 bibit ganja di Dusun Lingkung Lauk Desa Tete Batu Induk Kecamatan Sikur beberapa waktu lalu. Dalam penanganannya, polisi sejauh ini sudah memeriksa empat orang saksi dengan satu orang tersangka bernama Jumran (50) diduga sebagai pemilik (Suara NTB/yon) bibit ganja tersebut.

Prayit Hariyanto Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/4), Kasat Narkoba Polres Lotim, AKP. Prayit Hariyanto, SH menjelaskan, kasus tersebut masih dalam tahap I atau P19 dan sedang menunggu petunjuk Kejaksaan atas tindakan yang akan diambil terhadap diduga 65 bibit ganja yang sebagian diantaranya sudah mati.

“Apakah dimusnahkan ataupun tidak, nanti kita tunggu petunjuk Jaksa dulu,” ungkapnya. Diketahui, penemuan terhadap diduga 65 bibit ganja di Dusun Lingkung Lauk Desa Tete Batu Induk Kecamatan Sikur itu bermula ketika aparat kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan, aparat kepolisian berhasil menemukan diduga 65 bibit ganja yang dibudidayakan dengan menggunakan lokasi berukuran 2 meter di salah satu rumah warga tepatnya di samping kandang sapi miliknya.

Setelah dilakukan pengecekan, usia dari 65 bibit ganja yang diamankan itu sekitar 3 minggu dengan ukuran tinggi bervariasi termasuk ada yang sudah memiliki tinggi 20 cm. “Proses pengembangan tetap kita lakukan,” pungkas Prayit. (yon)

DPO Terduga Pengedar Narkoba Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lotim dari Satuan Reserse Narkoba kembali meringkus dua terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang bertempat tinggal di Kecamatan Masbagik, Lotim.

Kedua terduga pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ini diringkus polisi saat sedang menunggu pembeli di salah satu rumah terduga pelaku di Masbagik.

Saat dikonfirmasi, Selasa (12/4), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasat Resnarkoba, AKP. Prayit Hariyanto, SH mengatakan, pelaku pengedar narkoba asal Masbagik yang berhasil diringkus itu merupakan DPO yang sudah lama diincar oleh aparat kepolisian. Kedua pelaku pengedar narkoba jenis sabu dengan inisial YC (35) alamat Kampung Nenggung Kecamatan Masbagik dan pelaku lainnya YD (27) alamat Singaraja yang saat ini bertempat tinggal di BTN Asri Masbagik.

Kedua pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 01:30

Ahyar Enggan Tanggapi Pemecatan Amin dan Umar Said Mataram (Suara NTB) Kegaduhan di internal Partai Golkar yang berujung pada pemecatan H.M. Amin dan Umar Said, enggan ditanggapi oleh Ketua DPD partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Menurutnya, pemecatan tersebut lebih pada kebijakan pengurus DPP. Sementara, DPD Golkar Kota Mataram tidak ikut campur pada kebijakan partai. “Saya lebih baik tidak mengomentari pemecatan itu.

Karena, memang saya tidak tahu,” katanya Selasa (12/4).

Dikatakan, friksi - friksi dan kelompok - kelompok di internal partai lambang beringin, seharusnya menjelang Munas (Musyawarah Nasional) sudah tidak ada lagi. Semua kader partai tetap solid.

Apalagi menghadapi agenda politik ke depan.

"Semua kader di daerah harus solid, karena kita akan menghadapi beberapa agenda besar,” katanya.

Ahyar Abduh yang juga Walikota Mataram ini, menambahkan, jika perpecahan di internal partai terus terjadi, bagaimana mungkin Golkar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Ia menyesalkan, persoalan internal kenapa meski tereskpos ke luar. Padahal, itu bisa diselesaikan di internal. Ahyar tak ingin mengomentari lebih jauh kebijakan DPP maupun DPD I terkait hal tersebut. Tapi ia memberikan gambaran, pemecatan kader dari keanggotan partai dilihat dari loyalitas, profesionalitas, dedikasi dan tak tercela. Jika dilihat merugikan partai baru ada sanksi diberikan. Sesuai mekanisme partai

yang tertuang dalam AD/ART dan aturan organisasi. “Syarat pemecatan itu sudah diatur di AD/ART dan aturan organisasi,” tandasnya.

Ia mencermati di internal partai pasti ada perbedaan.

Perbedaan itu didasari oleh kepentingan kader. Terhadap perbedaan itu, semua sudah diatur dalam peraturan organisasi tentang bagaimana menyikapi perbedaan pendapat.

Sepanjang perbedaan itu tetap dalam koridor dan bisa dikomunikasikan, maka tidak menjadi persoalan.

Namun sebagai kader partai lanjutnya, mengharapkan Kader Golkar di daerah bisa solid. “Jangan ada persoalan seperti itu, karena sedang konsentrasi ke depan menghadapi dinamika politik di NTB,” katanya. (cem)

39 Pejabat Pemkot Mataram Bebas Narkoba Mataram (Suara NTB) Hasil tes urine yang dilakukan BNN (Badan Nasional Narkotika) Kota Mataram, menunjukan hasil memuaskan. Sebanyak 39 pejabat dinyatakan bebas narkoba.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, hasil tes urine terhadap semua pejabat eselon II sudah diterima. Bahkan, hasilnya memuaskan karena 39 pejabat terbebas narkoba. “Tadi sudah diserahkan langsung oleh Kepala BNN. Tidak ada pejabat yang positif menggunakan narkoba,” kata Walikota di ruang kerjanya, Selasa (12/4).

Walikota berulangkali mengingatkan semua pimpinan SKPD, agar tidak aneh aneh mencoba maupun mengkonsumsi barang haram

tersebut. Sebab, ini berpengaruh terhadap kinerja serta mengganggu birokrasi.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini bahkan mengancam, jika hasil pemeriksaan urine ditemukan pejabat positif mengkonsumsi narkoba, maka dipastikan akan diberikan sanksi sesuai aturan.

Sanksi itu kata Walikota, bisa penurunan pangkat bahkan pemecatan. Sebab, jelas - jelas telah merusak citra birokrasi di Kota Mataram. “Jelas kita sanksi,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan kata Walikota, pejabat eselon III, IV dan staf lainnya akan dites urine. Hal ini untuk memastikan semua pegawai di lingkup Pemkot Mataram terbebas dari narkoba.

umur. T masih duduk di kelas 1 Aliah, di salah satu sekolah di Kediri. Menurut warga, T bukan pelaku karena dia tidak pernah berbuat mengedarkan narkoba. T dikenal remaja yang baik. Sedangkan terduga pelaku B memang dikenal pengedar barang haram. Sebab terduga pelaku pernah ditangkap karena tersangkut kasus narkoba.

Akibat aksi perlawanan itu memicu keributan sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mengetahui hal itu langsung berhamburan keluar rumah dan menyaksikan di lokasi. (her)

Babinkamtibmas Sosialiasi Bahaya Narkoba Tiga Kali Sehari

DIAMANKAN - Dua terduga pengedar sabu di wilayah Masbagik yang berhasil diamankan Polres Lotim

Periksa Empat Saksi

aku berinsial B yang berasal dari Kediri. Namun ketika polisi berupaya menangkap terduga pelaku, salah seorang keluarga T (17) yang tidak lain keponakannya mencoba mengabari melalui SMS ke pelaku bahwa di rumah banyak anggota Buser. Sehingga terduga pelaku B pun melarikan diri melalui persawahan. SMS keluarga pelaku ini pun dibaca oleh aparat sehingga warga insial T ini diamankan oleh aparat. Ketika mencoba mengamankan T, warga terutama pihak keluarga mencoba membela.

Piihak keluarga membela T lantaran T masih di bawah

Tapi, ia tidak memastikan kapan tes urine kembali dilaksanakan. “Iya, kita tunggu saja dan itu pasti kita lakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat mengaku, seluruh hasil tes urine 39 pejabat sudah diserahkan ke Walikota. Ia enggan membeberkan apa hasil pemeriksaan tersebut, karena menjadi ranah Walikota selaku pimpinan SKPD Nur Rachmat sedikit memberikan gambaran, hasil pemeriksaan tersebut relatif baik. Kalaupun ada yang positif, BNN akan direhabilitasi.

Konteksnya, bukan hanya pengguna bukan pengedar. “Iya, kita rehabilitasi. Kan bukan pengedar,” tandasnya. (cem)

Wita di rumah salah satu pelaku YC di Kampung Nenggung Kecamatan Masbagik. “Kedua pelaku merupakan target lama ini berhasil kita amankan saat sedang menunggu pembelinya,”sebut Prayit.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap dua pelaku, petugas gabungan dari Satnarkoba, Sat Intelkam dan Sabhara Polres Lotim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) dari tangan kedua pelaku termasuk alat hisap yang kerap digunakan untuk memakai atau menghisap sabu. Adapun, sejumlah BB yang berhasil diamankan itu,

empat buah HP, tiga buah korek api, uang tunai Rp 2.435.500 yang diduga hasil transaksi, serta tiga poket sabu dengan berat, 1,35 gram. “Saat ini kedua pelaku masih dalam proses pengembangan,” terangnya.

Selain mengamankan dua pengedar sabu di wilayah Masbagik, Polres Lotim juga mengamankan DPO Direktorat Narkoba Polda NTB inisial DH atas dugaan kepemilikan narkoba seberat 60 gram jenis sabu. Dimana, pelaku ini merupakan DPO yang kabur dalam penyergapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian beberapa waktu lalu. (yon)

Mataram (Suara NTB) – Polisi mengerahkan segala fungsi dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba pada Operasi Bersinar 2016. Termasuk dari fungsi Binmas.

Ribuan Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh NTB diperintahkan melakukan sosialiasi minimal tiga kali dalam sehari.

Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTB, Kombes Pol Suwarto mengatakan, dalam satu hari, para Bhabinkamtibmas menyasar tiga tempat untuk diberi sosialiasi mengenai bahaya narkoba.

“Bhabinkamtibmas kami mendatangi SD, SMP, SMA di kelurahan dan desa masingmasing untuk kampanye anti narkoba,” ungkapnya ditemui di Masjid Baitussalam Mapolda NTB, Selasa (12/4).

“Satu hari satu kelas. Geser ke sekolah lain, besoknya begitu lagi. Intinya kami tidak akan lelah menyampaikan pesan bahaya narkoba,” tegasnya.

Ia menyebutkan, 1.139 Bhabinkamtibmas di seluruh NTB ikut ambil bagian sehingga sekitar 3.000-an kampanye dilakukan dalam satu hari.

“Semua fungsi juga melakukan hal yang sama, dari lalu lintas, polair, sabhara, reskrim, semuanya,” terangnya.

Suwarto menjelaskan bah-

wa sasaran para personelnya yang mengutamakan sekolah adalah untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Bahwa masa depan para siswa harus dijaga dari pengaruh narkoba.

Ia mengungkapkan, selama sosialisasi anti narkoba di sekolah-sekolah selama Operasi Bersinar ini, pihak yang disasar mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu sangat penting mengingat pemberantasan narkoba membutuhkan kerjasama semua lini masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas sendiri, jelas Suwarto, di wilayah cakupannya masingmasing memberikan informasi kepada fungsi reserse sebagai bekal melakukan penindakan.

Sebagai mata dan telinga polisi di masyarakat, Bhabinkamtibmas berperan sebagai agen pendeteksi dini, selain dinamika kamtibmas lainnya.

“Atensi khusus untuk Bhabin yang di wilayahnya masuk wilayah rawan narkoba. Kita gandeng aparat desa setempat dan seluruh lapisan masyarakat untuk bekerjasama,” ujarnya. Pihaknya akan terus mengevaluasi setiap giat yang dilakukan di lapangan, untuk mengukur efektivitas serta menentukan pola bertindak lainnya. (why)

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/lin)

General Manager NCH, Sujarman dan Sales Executive NCH Ayunda

Narmada Convention Hall dengan Fasilitas Komplit NARMADA Convention Hall (NCH) di Jalan Majapahit Kota Mataram merupakan salah satu convention hall yang sudah dikenal di Kota Mataram. Biasanya, NCH digunakan untuk acara pertemuan dan acara pernikahan. Selain itu, para tamu juga bisa menginap di kamar hotel yang telah disediakan.

“Kami punya meeting room dan kamar hotel. Kebanyakan convention itu digunakan untuk acara pernikahan,” kata General Manager Narmada Hotel And Convention Hall Mataram, Sujarman kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (12/4) kemarin.

Hotel ini memiliki 27 kamar dengan tipe superior, ada single bed dan twin bed. Harga sewanya pun cukup terjangkau.

Apalagi khusus bulan ini NCH memberikan promo atau penawaran yang menarik. Hanya dengan Rp 300 ribu, masyarakat sudah bisa menikmati istirahat di kamar hotel dengan fasilitas yang memadai.

Selain itu, hotel ini juga memiliki enam meeting room dengan kapasitas mulai dari 50 orang hingga 2000 orang. Meeting room itu, diantaranya Bima Room, Selong Room, Dompu Room, Gerung Room, Narmada Room, dan Praya Room.

Hotel ini juga memiliki restoran yang menyajikan menu lokal atau makanan tradisional sebagai hidangan utamanya. Dalam waktu dekat, hotel ini akan menambah 109 kamar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kamar yang semakin meningkat. Apalagi hotel ini juga sangat sering digunakan untuk pertemuan atau acara pernikahan.

“Saat ini kami sudah punya 40 orang tenaga kerja terlatih yang akan melayani setiap tamu yang datang kesini. Kami juga kan menambah sejumlah fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan tamu,” kata Sujarman.

Setiap kamarnya dilengkapi dengan fasilitas AC, TV, telepon, shower, dan perlengkapan kamar mandi. Narmada Convention Hall memiliki restoran dengan 50 kursi yang didesain secara minimalis. Restoran yang melayani makan pagi, siang, dan malam, juga dilengkapi dengan beragam fasilitas antara lain LCD TV dan Hotspot yang memungkinkan anda untuk tetap memantau perkembangan bisnis via internet.

“Selain restoran. kita juga menyediakan karaoke di ruang terbuka. Kalau ini tergantung permintaan,” ujarnya.

Hotel ini kerapkali dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu juga seringkali digunakan untuk acara-acara petemuan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Apalagi hotel ini juga berada di lokasi yang sangat strategis. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk menginap ataupun menyelenggarakan acara. (lin)

Seorang Chef Dirikan Sekolah Pariwisata untuk Masyarakat Miskin Mataram (Suara NTB) – Marzuki Midra, merupakan salah seorang chef di salah satu hotel terkenal di Kota Mataram. Kecintaannya terhadap dunia perhotelan dan pariwisata membuatnya berpikir untuk mendirikan sebuah sekolah pelatihan pariwisata di Praya, Lombok Tengah. Lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata ini telah didirikan sejak tahun 2012 lalu. Hingga saat ini, dirinya telah meluluskan setidaknya 2000 siswa.

“Sekolah ini memang untuk siswa yang kurang mampu.

Jika orang tuanya mau memberikan sumbangan, seikhlasnya dan semampunya saja. Kami tidak mematok harga,” kata Marzuki kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (12/4).

Marzuki tergugah untuk membuat sekolah pariwisata itu karena melihat kondisi masyarakat Lombok Tengah yang sebagian besar kurang mampu. Padahal potensi pariwisata di daerah itu cukup menjanjikan. Marzuki bertekad untuk membangun daerahnya dengan memberikan pendidikan kepariwisataan kepada puluhan siswanya yang belajar dalam periode enam bulan.

“Sekolah ini bernama TETC (Tourism Education and Training Center). Setelah diberikan pelajaran dan siap untuk training, kita ajak ke hotel dan tempat pariwisata lainnya untuk mereka dapat menerapkan ilmunya,” kata Marzuki.

Lembaga pendidikkan yang didirikan oleh Mazuki ini telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421.9/540/Dikpora. Artinya lembaga yang didirikan oleh Marzuki telah diakui sebagai suatu lembaga pendidikan resmi. Tidak sedikit pula kelulusannya yang telah bekerja dan memiliki peranan penting di sektor pariwisata. Ia beharap setiap lulusan TETC mampu bekontribusi untuk memajukan daerah. Apalagi siswanya merupakan orang-orang yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Marzuki mendapatkan inspirasi membuat sekolah itu setelah pulang bertugas dari Jerman. Ia lantas berpikir apa yang bisa dilakukannya untuk memajukan daerahnya di bidang pariwisata. Sehingga ia berniat untuk membuat sekolah pariwisata untuk siswa yang kurang mampu. Apalagi siswanya bukan hanya berasal dari Lombok Tengah, namun juga dari daerah lain. Seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu dan daerah lainnya.

“Ayah saya dulu seorang kepala sekolah.

Beliau ingin saya juga menjadi seorang pengajar, tapi saya lebih suka bekerja di bidang perhotelan. Akhirnya sekarang saya bisa mewujudkan keinginan ayah saya,” ujarnya.

Chef yang telah bekerja di bidang perhotelan selama 20 tahun ini merasa sangat senang ketika melihat siswa yang diluluskannya dapat bekerja dengan baik.

Apalagi jika hal itu dapat meningkatkan perekonomian mereka. Sebab sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan, jika masyarakat ingin mempelajarinya.

“Yang penting mereka ada keinginan untuk belajar, itu saja yang diperlukan. Saya ingin membagi ilmu yang saya dapatkan selama saya bekerja dibidang perhotelan dan pariwisata. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak Marzuki Midra orang,” harapnya. (lin)

(ant/bali post)

MUTIARA - Seorang laki-laki menunjukkan hasil panen mutiara di Desa Malaka, Tanjung, Lombok Utara, Selasa (29/3). Mutiara budidaya jenis “South Sea Pearl” tersebut dijual seharga Rp 500 ribu/gram hingga Rp 1 juta/gram tergantung tingkat kesempurnaan bundaran, warna dan ukuran.

Rinjani Selangkah Lebih Dekat Raih Status Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) Perjuangan mewujudkan Gunung Rinjani menjadi geopark dunia telah berada pada posisi selangkah lebih dekat. Saat ini Gunung Rinjani sudah resmi menjadi geopark nasional.

“Untuk saat ini, Rinjani sudah menjadi national geopark (geopark nasional), sementara kalau penetapan menjadi global geopark, ini masih dalam tahap proses,” jelas Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut, Selasa (12/4) di kantornya.

Kepala TNGR, pengganti Ir. Agus Budiono ini menerangkan, penetapan Rinjani sebagai global geopark terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan dari pihak UNESCO. Untuk itu, beberapa berkas pengajuan agar Rinjani diresmikan oleh UNESCO sebagai taman geologi dunia itu telah dikirim serta diverifikasi. Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama TNGR sedang menanti kehadiran assesor dari UNESCO untuk melakukan validasi berkas tersebut di lapangan.

“Assesor dari UNESCO akan datang pada bulan Mei mendatang. Mereka akan melakukan validasi berkas berkas pengajuan Rinjani sebagai geopark dunia yang telah dikirim ke UNESCO,” katanya.

Menurut Agus, Rinjani sudah sangat layak untuk dijadikan Geopark Dunia. Selain karena keanekaragaman hayati, kawasan gunung dengan ketinggian puncak mencapai 3726 mdpl ini, memiliki keunikan - keunikan tersendiri.

Keunikan yang bisa ditemukan di Rinjani terlihat dari

kekhasan Flora dan Fauna di dalam kawasan. Disamping itu, di dalam kawasan TNGR sendiri terdapat 12 titik lokasi situs berpotensi unggul. Situs - situs tersebut lantas menjadi kelebihan yang menjadi nilai lebih dalam penilaian untuk meraih ketetapan sebagai global geopark.

“Sebagai contoh, di Rinjani dapat ditemukan Celepuk atau burung hantu yang sangat khas. Burung ini tidak seperti burung hantu yang memangsa tikus di sawah sawah,” tuturnya.

Disamping itu, terdapat pula pohon Jati Gunung yang hanya bisa ditemukan di Rinjani. Pohon tersebut menjadi sangat langka karena tidak ditemukan di wilayah lain, Termasuk di kawasan pegunungan. “Pohon ini hanya ditemukan di Rinjadi, di tempat lain tidak ada,” imbuhnya.

Selain keunggulan satu flora dan fauna diatas, di Rinjani juga terdapat ratusan jenis anggrek dan jamur langka. Ratusan jenis flora di Rinjani tersebut memiliki nilai harga yang relatif tinggi di pasar dunia.

“Ada tiga hal yang paling seksi di Rinjani itu yakni pertama Celepuk atau Burung Hantu tadi, kedua burung Elang Flores, ketiga Musang Rinjani,” terangnya.

Musang Rinjani termasuk spesies hewan yang cukup langka. Tubuh musang berwarna hitam itu memiliki aroma

yang harum. Kepala TNGR ini mengatakan, aroma tubuh musang tersebut sama persis seperti wangi daun pandan.

“Kita sampai saat ini belum mengetahui mengapa seperti itu. Tugas kita hanya menjaga dan melestarikannya agar tidak punah. Suatu ketika, nanti ketika ada orang yang mampu menelitinya, paling tidak hal tersebut bisa terungkap,” bebernya.

Lebih - lebih, saat ini pihaknya sedang mengajukan kerjasama dengan pihak Universitas Mataram (Unram), untuk menjadikan TNGR sebagai stasiun riset permanen kampus tersebut. Draf - draf Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara kedua belah pihak telah rampung, hanya saja belum ditandatangi sebagai wujud kesepakatan.

Sebelumnya, Kepala Balai Pindahan Bidang Program dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Energi, Kementerian Kehutanan RI ini menjabarkan, sedikitnya ada tiga hal yang akan divalidasi tim Assesor dari UNESCO. Ketiganya menyangkut tentang informasi mengenai Geological Diversity, Biological Diversity dan Cultural Diversity.

Untuk meraih ketetapan sebagai Global Geopark, tim dari NTB mengajukan 12 titik situs sebagai keunggulan pada lini Geological Diversity. sejumlah 12 titik situs geologi

Perkuat Jaringan, Chef Hotel Berasosiasi Mataram (Suara NTB) – Upaya memperkuat jaringan antar pelaku pariwisata, ratusan Chef dari berbagai hotel di NTB membentuk asosiasi. Asosiasi Chef Engineer (ACE) Lombok dibuat untuk memperkuat kemitraan antar pelaku pariwisata.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier yang terlibat dalam upaya pembentukan asosiasi tersebut, berharap ACE dapat menjadi wadah menjalin silaturahmi dan berdialektika demi memperkaya varian kuliner yang disajikan.

Asosiasi ini juga dapat menjadi serikat yang memperkuat hubungan emosional antar pelaku pariwisata, sehingga terciptanya suasana yang harmonis.

“Kita berharap, asosiasi ini dapat menjadi sarana membangun jaringan dan mitra kepada semua stakeholder,” kata Reza, Selasa (12/4).

R e z a m e n g e mukakan, menjalin relasi dan kemitraan merupakan konsep utama dalam membangun dan mengembangkan industri ke(Suara NTB/lin)

pariwisataan. Para pelaku pariwisata harus bersikap terbuka dan menjalin hubungan yang erat dengan seluruh relasinya.

Pelantikan dan pengukuhan asosiasi tersebut berlangsung pada 9 April 2016. Jumlah Chef yang berpartisipasi sebagai anggota asosiasi mencapai angka 100 orang lebih. Menurut Reza, ini membuktikan animo pelaku pariwisata untuk berorganisasi di daerah ini relatif tinggi.

Organisasi kepariwisataan yang terbentuk dan menaungi segenap pelaku pariwisata di daerah ini sedianya dikelola dengan baik. Tujuannya, selain membantu mengembangkan demi memajukan pariwisata daerah, setidaknya lembaga - lembaga dalam bidang kepariwisataan terbentuk menjadi organisasi yang sehat, harmonis dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Mengingat, anggaran negara yang mengalir ke berbagai jenis organasasi tidaklah sedikit. Alokasi anggaran dialirkan ke lembaga - lembaga organisasi kepariwisataan dengan tujuan, para pelaku pariwisata turut membantu menumbuhkan dan mengembangkan salah satu sektor unggulan di daerah ini.

Misalnya, dari APBD dialokasikan kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) maupun Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA). (met)

(Suara NTB/met)

TUNJUKKAN LOGO - Kepala Balai TNGR Raden Agus Budi Santosa menunjukkan logo Geopark Rinjani yang bermuatan gambar Musang yang harum dan langka. yang diajukan untuk divalidasi UNESCO tersebut terletak di dalam kawasan TNGR. “Beberapa diantara 12 situs dalam TNGR itu ialah Puncak Rinjani, Kaldera Rinjani, Gunung Baru Jari, Goa Susu, Air Terjun Jeruk Manis dan situs Air Panas Sebau,” terangnya.

Gunung Baru Jari dimasukkan sebagai keunggulan situs geologi di Rinjani karena merupakan gunung berapi yang masih aktif. Ketinggian anak gunung Rinjani tersebut mencapai angka 2500 mdpl.

Sementara, kaldera Rinjani dengan luas 1.100 hektar merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di Taman Wisata

Alam dan Pendakian ini.

“Tiga hal itu yang akan divalidasi. Tugas kita hanya membantu memfasilitasi dengan menunjukkan lokasilokasi yang akan mereka pantau untuk memberikan penilaian,” ujarnya.

Pada lini Cultural Diversity, Kepala Balai TNGR ini menilai di kawasan gunung Rinjani tidak terlalu banyak ditemukan kebudayaan masyarakat yang mencolok. Itu sebabnya, pada sisi ini tim pengaju mendorong agar Rinjani dijadikan Geopark Dunia mengelaborasi kultur masyarakat yang berada di luar kawasan gunung Rinjani untuk dijadikan sebagai keunggulan dalam penilaian aspek ini. (met)

Diam-diam Punya Momongan AKTRIS Amerika Serikat Anne Hathaway melahirkan anak pertamanya berupa seorang bayi laki-laki akhir Maret silam, kata juru bicaranya kepada AFP. Bintang peraih Oscar itu melahirkan anak pertama yang dia namai Jonathan Rosebanks Shulman pada 24 Maret 2016 lalu di Los Angeles.

Tahun ini Hathaway sebenarnya sudah mengonfirmasikan bahwa dia dan suaminya, aktor Adam Shulman, tengah menantikan kelahiran seorang bayi dengan memposting sebuah foto dia selagi hamil di Instagram.

Hathaway (33) memperoleh Oscar pada 2013 berkat perannya sebagai Fantine dalam film “Les Miserables.”

Di antara filmnya yang terkenal adalah drama komedi keluarga “The Princess Diaries” pada 2001 dan komedi yang populer pada 2006, “The Devil Wears Prada.” Hathaway dinikahi Shulman (35) pada 2012. (ant/bali post)

Anne Hathaway (Suara NTB/ist)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Halaman 10

Menagih Peran Politisi NTB di Senayan Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram) kenaikan permintaan ke tingkat akhir pada sektor utamanya yaitu pertanian, dalam hal ini terjadi pergeseran dari padat modal ke padat kerja sehingga tentu akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Di sinilah kita dapat mencoba mengalokasikan program-program seperti program pengentasan kemiskinan.

Kita tidak menyadari bahwa perencanaan yang sering kita lakukan adalah perencanaan tambal sulam yang seharusnya diteliti dan dianalisa terlebih dahulu apa saja di dalamnya yang termasuk sektor-sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi. Sebagai kunci berdasarkan kaitannya antarsektor pemicu. Sehingga dengan demikian akan terlihat sektor ekonomi mana yang memberikan kesempatan kerja.

Tentu pola berpikir seperti ini seharusnya diterapkan

Kesamaan visi dalam menerjemahkan maksud atau tujuan pembangunan di NTB sangat dibutuhkan mengingat NTB merupakan daerah yang sedang membangun. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh Harian Suara NTB dipandang sangat tepat, yaitu menghadirkan politisi Senayan yang berasal dari NTB. Koordinasi seperti dimaksudkan ini tentu diawali dengan kehadiran para politisi Senayan pada Musrenbang yang diselenggarakan oleh Provinsi NTB. Sebab diakui atau tidak bahwa perkembangan kemiskinan yang disuarakan oleh Fraksi PKS-NTB sangat terkait dengan perkembangan dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah maupun para anggota DPRRI secara bersama harus dapat melihat secara jeli, bahwa kenaikan dari kesempatan kerja yang berasal dari tingkat permintaan barang dan jasa dari tahun lalu di Provinsi NTB menunjukkan tren yang meningkat. Kenaikan tersebut dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dengan meng-

gunakan tenaga kerja produktif. Peningkatan permintaan tersebut datang dari seluruh komponen yang ada (lihat PDRB NTB) dimana C+I+G+(X-M); antara lain menyangkut konsumsi, investasi, konsumsi pemerintah dan kebijakan ekspor-impor.

Dari masalah di atas kita dapat melihat melalui analisa

pada diskusi yang melibatkan seluruh anggota DPRRI dengan pihak Bappeda Provinsi NTB, sebagai kelanjutan dari Musrenbang yang telah dilaksanakan di NTB dan Rapat Klinis di Tingkat Pusat Jakarta. Jadi tidak tepat kalau saja suatu

program hanya dilihat dari sudut perspektif investasi yang mengandalkan setiap anggota Dewan RI melakukan pendekatan harga secara individu, sebab dikhawatirkan antara satu program dengan yang lain keterkaitannya tidak tercapai.

Dalam Musrenbang Provinsi NTB, Ketua Bappeda NTB melaporkan tentang proyeksi APBD Provinsi NTB tahun 2016 sebesar Rp 3.419 triliun lebih dana dipergunakan untuk penurunan angka kemiskinan, peningkatan generasi dan lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Dalam hal ini Dewan dapat bertanya kepada Pemprov NTB tentang proyeksi angkatan kerja dengan membandingkan elastisitas yang relatif yang dapat diandalkan.

Perkiraan tentang elastisitas yang didasarkan jumlahnya

dan persektor terlihat pada BPS dan tingkat pertumbuhan yang nyata PDN menurut sektor ekonomi. Hal ini mengingatkan kita dengan pengarahan Bapak Presiden RI di depan seluruh Rektor Perguruan Tinggi (PTN-PTS) seluruh Indonesia yang dihadiri juga oleh Mendagri dan para Menteri lainnya dalam acara Konferensi Nasional FRI di Universitas Negeri Yogyakarta bahwa Perguruan Tinggi diharapkan menyumbangkan hasil penelitiannya dan setiap perencanaan didahulukan oleh penelitian.

Perencanaan yang diharapkan dananya dari APBN adalah yang harus telah teranalisa dengan cukup baik, sebab metode penganalisaan itu diperlukan untuk penciptaan ekonomi yang terkait dengan penciptaan ekonomi nasional.

Persoalan semacam ini tentu melalui pembicaraan men-

dalam pihak Pemprov dengan usulan-usulan yang berada di Senayan (DPR-RI). Tetapi sebaliknya apabila persoalan yang dibawa ke Senayan kurang mendalam penguasaannya, maka sangat diragukan keterkaitan satu sama lain untuk menjadi proyek komprehensif agar dapat dibahas. Akibatnya sasaran yang diharapkan dapat menuju ke penciptaan perekonomian sehat tidak tercapai di NTB. Sebenarnya masyarakat mengharap bahwa agar Dewan RI bersama pemerintah dapat membuat suatu kebijakan agar dapat menciptakan bentuk terobosan pada laju pertumbuhan ekonomi yang masih rendah ini mencapai laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Tetapi kalau tidak ada koordinasi tentu tidak mungkin kita bisa mendapatkan durian runtuh. (*)

Antisipasi Siswa Pesta Miras Terbaik di Sastra Inggris

Semua Pihak Harus Memperkuat Kontrol Mataram (Suara NTB) Tercorengnya dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh ulah oknum siswa-siswi sejumlah sekolah yang kedapatan sedang berpesta minuman keras (miras) harus jadi pelajaran berharga para orang tua agar tetap mengontrol anak-anak mereka. Tak cukup dari orang tua, semua pihak termasuk masyarakat dan warga sekolah juga harus terlibat aktif mengontrol perilaku siswa.

Tak ingin hal buruk itu terjadi di Kota Mataram, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin meminta semua pihak melakukan kontrol terhadap siswasiswi di Kota Mataram. Karena tidak menutup kemunginan, apa yang ditemukan di Lobar merupakan sebagian kecil dari banyak kasus yang

jadi, Kota Mataram ini mottonya saja maju religius dan berbudaya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu”.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pihak sekolah ialah mereformulasi program rutinitas imtak. Harus membumi dan tidak sekedar baca yasin dan ceramah. Tapi harus lebih nyata dalam tin-

SEMBARANGAN - Beginilah kondisi jalan depan SDN 2 Cakranegara yang dihiasi dengan parkir sembarangan saat pulang sekolah. Butuh kesadaran orang tua siswa untuk tidak parkir sembarangan.

Penjaringan Kepala Sekolah Harus Transparan

SDN 2 Cakranegara Terus Mencetak Siswa Berprestasi

Selong (Suara NTB) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengenai mekanisme penjaringan kepala sekolah (kepsek) harus dilakukan secara terbuka, transparan serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, menurut Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, pada Suara NTB belum lama ini, penjaringan kepala sekolah tidak boleh dilakukan secara asalasalan. Melainkan, pihak yang berwenang melakukan mutasi ataupun pergesaran dalam mengemban jabatan kepala sekolah harus mempertimbangkan sejumlah aspek.

Salah satunya, kepala sekolah harus memiliki sertifikat, berprestasi dan sejumlah pertimbangan lainnya yang bisa membuktikan jika seseorang layak untuk mengemban amanah menjadi kepala sekolah. sehingga ke depan setiap mutasi yang dilakukan tidak terkesan berbau politik ataupun kepentingan individual. “Mutasi kepala sekolah itu tidak boleh dilakukan sembarangan, ada tahapantahapan yang harus dilalui,” ujarnya.

Jika tidak demikian, sambung Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, maka dikhawatirkan akan

(Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) SDN 2 Cakranegara terus mencetak siswa-siswi berprestasi. Pada ajang O2SN Tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu, sejumlah cabang lomba diborong siswa-siswi SDN 2 Cakranegara.

Di antaranya yaitu juara I Lomba Karate Putra, juara I Lomba Karate Putri, juara I Lomba Catur Putri, Juara Bulu Tangkis Putri dan Juara I Renang.

(Suara NTB/dys) Kepala SDN 2 TUNJUKKAN - Kepala SDN 2 C a k r a n e g a r a , Cakranegara Khadijah menunjuk- Khadijah, S.Pd, kan piala yang diraih siswanya mengaku di ajang dalam berbagai kejuaraan.

O2SN tingkat Kota Mataram kembali mengirim sebanyak 26 siswa yang berhasil di ajang O2SN tingkat kecamatan.

Kunci melahirkan siswa-siswi berprestasi kata Khadijah yaitu proses pembinaan yang intensif dilakukan setiap Jumat dan Sabtu sore. “Pembinaan dilakukan dua kali seminggu dari masing-masing cabang olahraga ini,” ujarnya, Selasa (12/4).

Selain itu, seumlah kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan pihak sekolah setiap sore. Itu semua dalam rangka pembinaan karakter dan mental siswa, termasuk pemetaan potensi siswa.

Selain berjaya di ajang O2SN, empat siswa SDN 2 Cakranegara juga mewakili Kota Mataram dalam ajang olimpiade Matematika dan IPA di tingkat Provinsi.

“Kalau dia nantinya lolos di tingkat provinsi, dia akan menjadi wakil NTB di tingkat nasional. Dua tiga terakhir tahun ini Alhamdulillah sudah menjadi wakil NTB di Tingkat nasional,” ujarnya. (dys)

belum terungkap.

Di Kota Mataram, perilaku siswa seperti itu tidak boleh terjadi, apalagi Kota Mataram memiliki motto maju, religius dan berbudaya. Jika nantinya ada siswa yang kedapatan berperilaku negatif seperti itu, tentunya akan mencoreng citra Kota Mataram.

“Prihatin kalau sampai ter-

dakan siswa-siswi.

Selain itu, pemerintah kata Adnan juga harus memperkuat kontrol terhadap aturan yang telah dibuat, termasuk menertibkan penjualan miras yang semakin terbuka.

“Dengan kejadian di Lobar kemarin, masa di Kota Mataram adem ayem seperti itu, terutama di sekolah harus diperkuat, guru bimbingan dan BK itu harus peka. Kalau ada anak-anak yang bisa dilihat kira-kira karena masalah latar belakang rumah tangga, di rumah tidak dapat perhtian oleh orang tua harus peka, kita harapkan tidak terjadi”. (dys)

(Suara NTB/dys)

H. Adnan Muchsin

Parkir Sembarangan

(Suara NTB/dys)

OKTARIA Mulya Anisa berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik Sastra Inggris pada Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dengan predikat cumlaude.

Dara kelahiran Sakra 17 Oktober 1992 menjadi yang terbaik dari wisudawan di Sastra Inggris UAD. Atas keberhasilan yang telah diraih ini tentunya ingin menunjukkan pada mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk dari Yogyakarta, jika menjadi yang terbaik bisa tercapai, asalkan dilakukan dengan belajar serius.

Sebagai seorang anak perempuan, tentunya tidak mudah untuk menuntut imu di tanah orang, apalagi ini pertama kalinya baginya merantau menuntut ilmu jauh Oktaria Mulya Anisa dari keluarga, bahkan jauh dari Lombok. Akan tetapi keyakinan bahwa orangtua dan daerah saya menanti dirinya segera kembali menjadi motivasi terting(Suara NTB/ist) gi untuk terus melanjutkan pendidikan, meski pada fase tersulit sekalipun. ‘’Atas perjuangan itu berbuah manis pada akhirnya ketika saya mendapati diri saya menjadi lulusan terbaik di Sastra Inggris pada Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta,’’ tuturnya, Selasa (12/4).

Sebagai putri NTB, dirinya merasa bertanggung jawab akan kemajuan NTB ke depannya agar provinsi ini bisa menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk mencapainya. ‘’Oleh karena itu saya akan selalu menggunakan ilmu yang saya dapatkan selama ini untuk mewujudkan usaha tersebut,’’ ujar putri Ismulyadi, S.Adm, yang sehari-hari sebagai tim liputan dan pemberitaan pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Pada bagian lain, skripsi merupakan salah satu faktor penentu kelulusan bagi seorang mahasiswa. Dalam mengerjakan skripsi terbilang cukup rumit, karena objek yang diteliti adalah sebuah novel yang diketahui suatu karya sastra tidaklah statis. Novel bisa dinamis tergantung pada siapa dan dari mana asal pembacanya, sehingga menelitinya juga tidaklah mudah. ‘’Objek yang saya gunakan dalam penelitian skripsi adalah sebuah novel modern klasik karya Daniel Keyes yang berjudul “Flowers for Algernon”,’’ tuturnya.

Kini setelah lulus tentu langkah selanjutnya adalah ingin mengadu nasib untuk berusaha mencari pekerjaan. Baginya, dimanapun bekerja dan apapun pekerjaan diharapkan akan selalu membawa dan mengharumkan nama NTB. Apalagi, NTB merupakan salah satu tujuan wisata nasional bahkan internasional. (ham)

H. Lalu Hasan Rahman

berdampak terhadap mutu dan kualitas sekolah. Pasalnya, seorang kepala sekolah tidak hanya menjadi pemimpin di suatu lembaga pendidikan. Melainkan, harus bisa menjadi seorang motivator baik terhadap guru maupun terhadap siswa, sehingga bisa membawa kualitas sekolah itu menjadi lebih baik dengan inovasi-inovasi yang dicanangkannya. “Seharusnya, mutasi itu berdasarkan dedikasi prestasi yang dimiliki oleh seseorang itu. Baik dalam mutasi, rekrutmen guru ataupun siswa harus mengacu pada PP, Permen dan Perda itu. Kalau tidak demikian, maka dunia pendidikan kita akan begini-begini terus,”kritiknya.

Disinggung adanya kepala sekolah yang sudah meninggal ataupun pensiun yang dilantik oleh Dikpora Lotim beberapa waktu lalu, Hasan Rahman mengaku sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Dikpora Lotim. Masih adanya nama kepala sekolah yang sudah meninggal dan pensiun terdaftar dalam daftar pelantikan 194 kepala sekolah tingkat, TK/SD dan SMP itu dikarenakan kedua kepala sekolah yang bersangkutan sudah melakukan penandatanganan SK pengangkatan menjadi kepala sekolah sebelum tiba waktunya pensiun ataupun meninggal.

Terkait dengan lemahnya koordinasi sejumlah pejabat di Dinas Dikpora Lotim, baik antara kepala dinas dan sejumlah kepala bidang yang ada, Hasan Rahman mengaku sangat menyayangkan jika kondisi itu benar adanya. Seharusnya, kata Hasan, semua bidang harus dilibatkan dalam setiap program termasuk kebijakan dalam melakukan mutasi. Jika lemahnya koordinasi tetap dibiarkan, maka dikhawatirkan masyarakatlah yang akan menjadi korban atas bobroknya dunia pendidikan Lotim. “Ya, seharusnya bidang-bidang itu harus tetap dilibatkan selaku leading sektornya,” imbaunya mengingatkan. (yon)

Jalan Depan SDN 2 Cakranegara Bikin Macet Mataram (Suara NTB) Tidak adanya lahan parkir yang dimiliki SDN 2 Cakranegara mengakibatkan ruas jalan depan SDN 2 Cakranegara mengalami kemacetan hampir setiap hari.

Penyebabnya adalah kendaraan roda empat milik orang tua murid yang terparkir sembarangan pada saat jam pulang sekolah tiba. Pihak sekolah pun sudah berupaya berkoordinasi dengan orang tua murid, termasuk juga dengan aparat kepolisian.

Kepala SDN 2 Cakranegara, Khadijah, S.Pd, mengaku pihaknya jauh-jauh hari telah berkoordinasi dengan Kasatlantas Polres Mataram untuk turut menjaga keamanan pada saat datang dan pulang sekolah. Aparat kepolisian waktu itu berjanji akan menindak tegas pengendara maupun orang tua murid yang parkir sembarangan yang berujung pada kemacetan.

Sementara itu dari pihak sekolah juga sudah membuat kebijakan pengaturan jadwal pulang termasuk mengatur pintu kepulangan untuk menghindari terjadinya penumpukan pada satu pintu yang dapat menimbulkan kemacetan.

“Dia beda pintu datang dan pintu pulangnya yaitu bagi kelas 1,3, dan 5 berada di sebelah selatan dan kelas 2,4, dan 6 berada di sebelah barat agar tidak menumpuk,” ujarnya.

Sulitnya mengatur orang tua murid agar tidak parkir sembarangan membuat pihak sekolah juga kebingungan. Aparat Kepolisian yang berjaga-jaga di depan Pos Polisi yang memberikan peringatan juga tidak mempan, meski sudah berulang kali diberikan peringatan. Tercatat saat ini jumlah siswa SD Negeri 2 Cakranegara sebanyak 970 siswa. Tentu jika orang tua murid pada saat bersamaan datang menjemput akan menimbulkan kemacetan.

Sementara itu, Ketua Komite SD Negeri 2 Cakranegara, Lalu Muhammad Irwan, mengaku

persoalan perilaku orang tua murid yang parkir di sembarang tempat merupakan persoalan lama yang belum ketemu ujung penyelesaiannya.

“Ngak enak sebenarnya kita sekolah, ngak enak itu merasa ikut menyumbang kemacetan lah.

Padahal itu sekolah karena memang ada di sini ngak bisa digeser ke mana-mana. Sekarang butuh kesadaran dan komitmen dari semua pihak termasuk orang tua murid, aparat kepolisian,” ujarnya.

Menurut Muhammad Irwan, tahun lalu pihaknya juga telah menginisiasi pertemuan antara orang tua murid dan pihak kepolisian guna mencai jalan keluar terbaik atas persoalan ini. Awalnya disepakati parkir mobil penjemput dibatasi dan itu pernah berjalan lancar. Hanya saja seminggu, dua minggu kemudian orang tua murid kembali parkir tidak karuan. Selain itu, pihak sekolah juga pernah menggunakan cara dengan memberikan informasi ke orang tua murid agar menjemput anak-anak mereka saat jam pulang sekolah. Karena biasanya jam pulang anak setiap kelas berbeda-beda, sehingga tidak menumpuk di jam yang sama.

“Jadi masalah juga jadi kita sudah upayakan, cuma kembali kepada komitmen dari masingmasing. Mobil ini yang jadi masalah sampai dua tiga lapis, kalau motor bisa dia masuk,”.

Selain itu, ujarnya, solusi lain yang bisa jadi alternatif ialah pihak sekolah menyediakan bus sekolah bagi siswa. Dengan adanya bus sekolah, orang tua murid tidak perlu lagi menjemput anakanak mereka dan bisa menjawab persoalan kemacetan setiap pulang sekolah. Hanya saja anggaran yang dibutuhkan tentu tidak kecil, sementara sekolah tidak mampu. “Jika dipaksakan untuk ke orang tua, kita dilarang memungut, alangkah baiknya jika pemerintah menyediakan bus sekolah ini,” terangnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Kamis, 14 April 2016 02:00 Atletico Madrid vs Barcelona @RCTI 02:15 Benfica vs Bayern Munchen @beIN Sports 2 Liga Primer Inggris Kamis, 14 April 2016 02:00 Crystal Palace vs Everton @beIN Sports 3 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Tuduhan Tidak Beralasan PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono yang mengatakan pengurus KONI NTB tidak serius melaksanakan Pelatda PON 2016 ditanggapi balik oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Orang nomor di KONI NTB itu mengatakan tidak benar bila atlet Pelatda NTB dibiarkan telantar.

Demikian disampaikan H. Andy Hadianyo saat dikonfirmasi Suara NTB di (Suara NTB/dok) GOR 17 Desember Turide Andy Hadianto Mataram, Selasa (11/4) kemarin. “Kita sudah bekerja keras untuk melaksanakan Pelatda, kok kita dituduh menelantarkan atlet,” jelasnya.

Andy yang sehari-harinya menjabat sebagai direktur PT. DMB mengatakan pernyataan Kasdiono di media masa belum lama ini tidak beralasan dan cenderung merusak nama baik dirinya.

Dalam hal ini dia menegaskan selama Pelatda dilaksanakan awal Januari hingga April ini kegiatan Pelatda PON NTB sudah berjalan sesuai rencana. Dan hingga saat ini tak ada satupun atlet dan pelatih yang mengeluhkan ditelantarkan oleh KONI NTB. Menurutnya, selama Pelatda PON 2016 digelar sejak Januari lalu pihak KONI NTB telah melakukan kegiatan Pelatda terpusat terhadap sebanyak 118 atlet dari 22 cabor yang dinyatakan lolos PON 2016. Selama kegiatan Pelatda berlangsung semua atlet ditanggung akomodasi dan transportasi oleh KONI NTB selaku pelaksana Pelatda PON. (fan)

Panji Juarai ”Thailand Open” Mataram (Suara NTB) Atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan sukses menoreh prestasi di event Internasional. Atlet Kota Mataram itu berhasil merebut juara satu setelah mengalahkan atlet unggulan Korea, Lee Joo Sung dengan skor 2-1 (75, 36 dan 62) di partai final Kejuaraan Tenis Terbuka, di Thailand, 7- 14 Maret lalu.

Panji Untung Setiawan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (11/4) kemarin mengatakan prestasi manis itu (Suara NTB/dok) merupakan yang pertama Panji Untung Setiawan kali diukirnya. Sebelumnya dia pernah mengikuti Kejuaraan terbuka di Singapura awal Februari lalu namun belum membuahkan hasil.

“Saya senang sekali, karena saya bisa mengalahkan petenis unggulan Korea di final. Dan ini prestasi pertama saya di Kejuaraan tenis terbuka di Thailand,” ucapnya.

Bagi Panji mengalahkan atlet Korea tidak semudah membalik telapak tangan, maklum pembinaan atlet Korea hebat-hebat. Apalagi Korea selalu mengirim atlet mengikuti kejuaraan internasional, sementara Panji berangkat dengan uang pribadi pelatihnya.

Panji mengaku bermain penuh hati- hati dan kesabaran saat meladeni pemain Korea di final. Maklum lawan yang dihadapi sangat ditakuti di kejuaraan tersebut, namun dengan penuh kesabaran Panji pun berhasil keluar sebagai juara.

Pengalaman yang diraihnya di event internasional itu diharapkan bisa menjadi modal untuk tampil lebih baik di PON 2016. Maklum targetnya di PON 2016 meraih medali emas. Namun sebelum mengikuti PON 2016 Panji akan memperbanyak mengasah kemampuannya di level Internasional.

Menurutnya bila dia selalu meraih juara di level Internasional dia akan semakin optimis menjuarai PON 2016. (fan)

Atlet Menembak Mogok Latihan Mataram (Suara NTB) Aktivitas Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) sebanyak 11 atlet menembak mendadak terhenti. Para atlet terpaksa melakukan aksi mogok latihan, Selasa (11/4) kemarin lantaran pihak KONI NTB menolak memberikan ganti rugi biaya peralatan latihan atlet yang sudah dikeluarkan pelatih cabor menembak selama 1 Januari hingga April.

Sementara itu pihak Satgas Penitia Pelatda KONI NTB mengatakan pihak KONI NTB tidak pernah menjanjikan anggaran untuk ganti rugi biaya yang dikeluarkan pelatih menembak lantaran pihaknya tidak pernah meminta cabor menembak untuk menanggulangi biaya Pelatda dengan uang pribadi.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Harianto yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi latihan menembak di Lapangan Saraswati Mataram, Selasa (11/4) kemarin membenarkan bila dirinya telah meminta sebanyak 11

atlet untuk berhenti latihan untuk sementara waktu.

“Mulai hari ini kita minta atlet berhenti latihan. Ini karena kami mendengar pihak KONI NTB tidak mencairkan dana peralatan latihan atlet, sementara kami sudah mengeluarkan uang pribadi yang relatif besar untuk kebutuhan peralatan latihan atlet selama bulan Januari hingga saat ini,” jelas Andik.

Dikatakan Andik, selama kegiatan latihan atlet menembak sejak Januari hingga April 2016 pihaknya telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 25 juta. Dirinya terpaksa menang-

gulangi kebutuhan peralatan latihan atlet dengan uang pribadi karena selama Pelatda dimulai bulan Januari hingga April ini dana untuk peralatan latihan atlet belum dicairkan oleh KONI NTB. Itu artinya selama kegiatan latihan atlet menembak sejak Januari hingga April ditanggulangi pelatih cabor menembak. “Kalau saya tidak tanggulangi biaya latihan atlet selama Januari hingga saat ini anakanak tidak bisa latihan. Karena untuk latihan anak-anak membutuhkan peluru, kertas target dan tabung gas untuk lati-

han,” jelasnya.

Namun disayangkan Andik pengorbanan dirinya selama ini menjadi sia-sia. Pasalnya pihak KONI NTB tidak menganggarkan dana peralatan latihan atlet. Yang mengejutkan lagi uang pribadi yang dikeluarkan oleh pelatih terancam tak bisa diganti.

Dalam hal ini, KONI NTB hanya memberikan bantuan dalam bentuk peralatan latihan untuk masing-masing atlet cabor bukan dalam bentuk dana atau uang. Sementara itu Andik mengaku dia sudah mengeluarkan dana pribadi untuk mendanai kebutuhan latihan atletnya selama kurang lebih 3 bulan.

Itu artinya, selama KONI NTB tidak mengganti dana yang dia keluarkan dia bersama 11 atletnya akan mogok latihan.

Sementara itu pihak KONI NTB yang dimintai tanggapannya ter-

kait dana peralatan yang diminta oleh pelatih cabor menembak mengatakan tidak bisa memenuhi keinginan pelatih menembak. Pihak KONI NTB mengaku tidak pernah menjanjikan dana untuk biaya kebutuhan peralatan latihan atlet cabor.

“Kami hanya memberikan bantuan peralatan bukan dalam bentuk dana,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, yang saat itu didampingi Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso di Sekretariat KONI NTB, Selasa (11/4) kemarin.

“Siapa yang menyuruh dia (Andik) untuk menanggulangi uang peralatan latihan atlet? “tanya Bowo seraya menegaskan bahwa pihak KONI NTB tidak akan mengganti dana yang dikeluarkan oleh pelatih cabor menembak sebagaimana yang diinginkan Andik. (fan)

Langkah Mundur ke Inggris

(Suara NTB/ist)

BERSAMA AYAH - Kasper Schmeichel kecil berpose dengan trofi yang diraih ayahnya, Peter Schmeichel saat masih membela Manchester United.

Saat Kasper Keluar dari Bayang Schmeichel London Seiring semakin dekatnya Leicester City ke gelar juara Liga Inggris, seorang anak bernama Kasper Schmeichel, juga telah semakin jauh meninggalkan bayang-bayang ayahnya, Peter Schmeichel.

Peter Schmeichel adalah seorang kiper legendaris. Sebagai penjaga gawang utama Manchester United di era 1990an, Peter Schmeichel telah bermain di hampir 400 laga untuk Setan Merah. Ia membantu timnya meraih lima gelar liga Inggris dan berbagai gelar lainnya. Puncak karirnya adalah menyatukan gelar Liga Inggris, Liga Champions dan Piala FA pada 1999. Selama karirnya, Peter membangun reputasi sebagai salah satu penjaga gawang paling disegani di Eropa.

Reputasi Peter yang demikian legendaris membuat Kasper Schmeichel yang juga berkarir sebagai penjaga gawang harus hidup di bawah bayang-bayang kebesaran sang ayah.

Sejak kecil, Kasper kerap berpose dengan trofi-trofi yang diraih ayahnya.

Di usianya yang sudah menginjak 29 tahun, kini Kasper pu-

nya kans untuk keluar dari bayang tersebut. Sejak lama pula ia memendam rasa tidak suka saat orang – terutama jurnalis menanyakan karirnya dan menghubungkannya dengan sosok ayahnya.

Kasper menilai, komparasi yang demikian sangat tidak menyenangkan buatnya. “Itu tidak membantu apapun dalam karir saya. Justru malah sebaliknya, saya rasa. Saya merasa saya bisa bermain lebih lama di Liga Inggris jika ceritanya tidak demikian. Kenyataannya, saya sudah berusia 29 tahun, menikah dan memiliki dua anak, tapi orang-orang tetap memandang saya sebagai anak seseorang,” ujarnya dalam sebuah wawancara akhir 2015 lalu.

Kasper menilai, orang-orang akan terkejut saat mengetahui ia telah berumur 29 tahun. Namun, di usia yang sudah mendekati akhir karir seorang pesepakbola itu, Kasper pun masih kerap diasosiasikan sebagai anak ayahnya, bukan sebagai seorang yang memiliki karir tersendiri.

Karena itulah, ia pun lebih banyak mengacuhkan perbandingan-perbandingan tersebut.

“Bagi saya, itu benar-benar membosankan, tidak relevan.

Orang akan berbicara dan membandingkan. Itu adalah hak prerogatif mereka. Tapi buat saya, itu tidak relevan,” ujarnya.

Tampaknya, Kasper sudah begitu lama merasakan beban berat di bawah bayang ayahnya.

Ia bahkan sudah mulai merasakan itu sejak masih bermain di usia delapan tahun. Kasper menceritakan, “bagi saya, itu membuat saya seperti selalu terlindungi dari orang lain. Saya seperti tak terjangkau karena sepanjang hidup saya, sejak saya berumur delapan tahun, saya sudah mendengar orang berkerumun di belakang gawang yang saya jaga dan saya mendengar mereka berbisik ‘oh, itu anaknya Peter Schmeichel’.”

Dengan kemenangan atas Sunderland akhir pekan lalu, kini Leicester hanya berjarak tiga laga lagi dari gelar juara.

Saat Kasper mengangkat trofi Liga Inggris, ia mungkin tidak lagi mendengar bisikan-bisikan itu. Kini ia bisa menjadi seorang Kasper tanpa orang harus mempertegas nama Schmeichel yang memang menjadi nama belakangnya. (ant/bali post)

Paris Zlatan Ibrahimovic akan menjadi bintang Liga Utama Inggris, kata pemain Manchester City Fernandinho, sebaliknya striker Paris SaintGermain Thiago Silva menyebut kepindahan Ibra ke Inggris adalah langkah mundur.

City menghadapi PSG pada laga leg kedua perempatfinal Liga Champions Rabu dini hari, setelah pada leg pertama seri 2-2. “Tak diragukan lagi, dia akan menjadi pemain yang spesial

d i Liga Premier jika kepindahan dia benar-benar terjadi,” kata Fernandinho kepada Omnisport.

“Dia adalah pemain yang sangat berjaya dalam karirnya, merengkuh banyak titel, memenangi banyak anugerah individu, dan itu menunjukkan betapa pentingnya dia,” sambung dia.

Sebaliknya, Silva menyatakan tidak ada satu pun klub di Inggris, termasuk Manchester City, yang sebanding dengan PSG, yang sudah empat kali berturut-turut menjuarai Liga Utama Prancis.

“Dia sahabat saya, bahkan pada usia 34 tahun dia masih memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia, dia unik, tak ada pemain seperti dia,” kata Silva.

“Tentu saja saya ingin dia tetap di PSG, (Suara NTB/ist)

saya tak bisa membayangkan bagaimana kami tanpa dia.

Saya tahu dia mendapat tawaran dari Inggris - dan itu sebuah liga yang besar - tapi saya kira saat ini tidak ada tim di Inggris yang satu level dengan PSG,” kata dia.

“Bagi saya kepindahan itu akan menjadi langkah mundur untuk pemain sekualitas dia,” sambung dia seperti dikutip laman ESPN. (ant/ bali post)

Zlatan Ibrahimovic

SUARA NTB

Rabu, 13 April 2016

Halaman 12

Diduga Mangkrak Dewan Juri Proyek ”Horti Park” Sedang dalam Dekranas Award Usulan Pengelolaan Kawasan ke Negara Apresiasi Dekranasda NTB

(Suara NTB/humas Setda NTB)

PRESENTASI - Ketua Dekranasda NTB Hj. Erica Zainul Majdi mempresentasikan di hadapan dewan juri mengenai potensi kerajinan yang dimiliki NTB di ajang Dekranas Award Pembina Teladan 2016 di Jakarta, Selasa (12/4).

Mataram (Suara NTB) Dewan Juri Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Award Pembina Teladan 2016 memberikan apresiasi pada Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Erica Zainul Majdi di Kantor Dekranas Pusat, Selasa (12/4) .

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, pemaparan istri orang nomor satu di NTB memukau para dewan juri dengan prestasi yang diraih Dekranasda NTB maupun perajin NTB. Seperti kerajinan ketak NTB yang sudah diakui kualitasnya secara internasional pada kegiatan World Craft Council (WWC) tahun 2014 yang meraihThe Best excellence for Handicraft untuk Mawar Art Shop.

Selain itu, lanjutnya, dewan juri mengapresiasi Dekranasda NTB yang berhasil menjadikan tenun NTB pada tahun 2015 menjadi tenun Indonesia pertama kali yang ditampilkan pada peragaan pertama busana Muslim di New York Fashion Week dengan bekerjasama dengan disainer kondang Indonesia seperti Dian Pelangi, Sireen Sungkar dan Barlia Asmara. “Ini merupakan capaian yang luar biasa,” ujar Yusron mengutip pernyataan Kemal Gani salah satu dewan juri yang juga Chief Editor Majalah Swa. Pada kesempatan itu, ujarnya, Ketua Dekranasda menjelaskan, jika kerajinan NTB merupakan komoditi yang membawa kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi NTB pada tahun 2015 yang merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.

Dekranas Award Pembina Teladan pada tahun 2016 ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Dekranas yang ke 36 yang bertujuan untuk memotivasi para pembina, yaitu Dekranasda Provinsi bersama Dekranasda Kabupaten dan Kota. Award ini dilakukan agar tercipta koordinasi dan sinergi dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku produk kerajinan di daerah, sehingga menghasilkan produk unggulan daerah yang berdaya saing. (ham)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat NTB yang mempertanyakan proyek horti park dan techno park yang diduga mangkrak.

Untuk proyek techno park merupakan program yang pembiayaannya multiyears. Sementara itu, untuk proyek horti park, saat ini sedang dalam proses pengajuan usulan kepemilikan dan pengelolaan kawasan ke negara melalui BPN. Hal tersebut dijelaskan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH di Mataram, kemarin.

Sekda menjelaskan dua proyek besar yaitu proyek hortipark di Lombok Tengah dan proyek agroeduwisata di Banyumulek. Bahwa kawasan agroeduwisata terintegrasi dengan pengembangan techno park yang merupakan salah satu program nawacita dari pembangunan kedaulatan pangan, pembiayaannya bersifat multiyears sampai tahun 2019 dari APBN, APBD dan swasta/perusahaan daerah.

“Mengenai tak terkelolanya dengan baik proyek horti park di Lombok Tengah, dikarenakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sedang mengajukan usulan kepemilikan dan pengelolaan kawasan tersebut kepada negara melalui BPN,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan Pemprov NTB telah menga-

jukan pengelolaan lahan eks kebun kopi di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) seluas 100 hektar.

Lahan itu akan dikembangkan menjadi kawasan horti park.

“Pemda Lombok Tengah yang mendaftar dulu ke BPN Praya.

Sudah didaftarkan ke BPN Lombok Tengah. Jadi kita masuk di dalam pengelolaan itu 100 hektar,” katanya belum lama ini.

Usulan pengelolaan eks kebun kopi dengan luas sekitar 300 hektar lebih itu didaftarkan oleh Pemkab Loteng ke BPN Praya.

Dalam usulan pengelolaan itu, Pemprov meminta untuk mengelola seluas 100 hektar sebagai kawasan horti park yang sudah mulai dikembangkan sejak 2014 lalu. Ia menjelaskan, setelah usulan itu didaftarkan di BPN Praya, selanjutnya BPN Praya menembuskan ke Kepala Kanwil BPN NTB untuk diproses.

Husnul optimis, Pemprov NTB maupun Pemkab Loteng akan diberikan izin untuk mengelola lahan eks perkebunan kopi tersebut. Saat ini, lanjutnya masih dalam proses. Dalam menerbitkan izin pengelolaan kawasan, tentu BPN akan melihat kronologis pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut dari puluhan tahun lalu.

Diketahui, lahan yang saat ini dijadikan sebagai lokasi horti park dipermasalahkan oleh PT. Pekebunan Kopi Trisno Kenangan. Pasalnya lahan itu diklaim sebagai lahan miliknya. Sehing-

ga PT PKTK melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penetapan Status Tanah Sengketa, dan Surat Bupati Lombok Tengah No. 525.27/672/Hut.bun tanggal 30 Juni 2008 prihal Perintah Pengosongan Tanah Sengketa. Tidak puas dengan hasil gugatan itu, PT PKPT melayangkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Praya yang berujung pada permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Gugatan pertama di PTUN Mataram dimenangkan oleh Pemkab Lombok Tengah. Artinya SK Bupati tentang pengalihan pengelolaan lahan seluas 3.551.000 meter persegi itu dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum. Namun oleh PT PKTK masih menganggap bahwa lahan itu merupakan lahan miliknya karena masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan.

PT PKPT itu sendiri didirikan pada tahun 1979 berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 Tanggal 5 Maret 1979. Sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menentukan Hak Erfacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini. Sehingga sejak saat itu kebun itu menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selam sisa waktu Hak Erfacht selama 20 tahun. Sehingga HGU perkebunan itu akan berakhir pada 24 September 1980.

Dalam amar putusan, PT PKTK mengaku telah melakukan upaya perpanjangan izin namun terkesan dihalang-halangi oleh Pemkab. Sehingga pengurusannya menjadi terkendala. Salah satunya adalah persyarakat AMDAL yang ditentukan oleh Pemkab Lombok Tengah yang menurut hakim MA tidak diperlukan. Sehingga hal itu dianggap sebagai bentuk kesengajaan dari pihak Pemkab untuk menghalang-halangi penerbitan izin usaha PT PKTK. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Agung No. 3235 K/PDT/2010 memenangkanPTPKTKdanmenghukum Pemkab Lombok Tengah membayar ganti rugi sebesar Rp 597 juta dan denda 6 persen pertahun sejakputusanitumempunyaikekuatan hukum tetap. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6853BV AN. DRS FX SUPANGAT NOKA/NOSIN : MH1JFBE313BK109411/ JBE3E-1108742 NO. BPKB: 102644758 HLG DSKTR MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 13 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Waspadai Pergaulan Siswa TIGA orang siswa yang diduga positif mengkonsumsi narkoba, sangat disayangkan.

Pasalnya, banyak harapan yang digantungkan kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Peredaran narkoba kini, memang semakin luas. Tidak hanya menyasar orang tua tapi sudah masuk ke lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu harus menjadi kewaspadaan bersama.

Bagaimana menjaga generasi muda bangsa ini agar terhindar dari hal-hal negatif seperti itu.

Untuk ‘’menjaga’’ para siswa, tentu tidak hanya menjadi tugas sekolah semata ataupun orang tua. Itu sejatinya menjadi tugas kita bersama. Baik sekolah, orang tua maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam mengambil peran sesuai tupoksinya masing-masing. Sekolah tentu mempunyai sejumlah kiat bagaimana menjaga anak didiknya agar terhindar dari narkoba.

Menjauhkan siswa dari narkoba pada zaman sekarang ini, memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kita melihat pergaulan para siswa sudah mengarah pada pergaulan bebas. Ini membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan barang haram itu kepada para siswa. Kegiatan imtaq (iman dan takwa) yang dilakukan sekali dalam sepekan jangan dianggap sudah cukup untuk membentengi para siswa dari godaan narkoba.

Hal tersebut justru menjadi tantangan berat bagi sekolah untuk lebih kreatif lagi dalam upaya pencegahan masuknya pengaruh narkoba ke sekolah-sekolah. Melibatkan siswa dalam sejumlah kegiatan edukatif di sekolah, bisa menjadi salah satu alternatif menjauhkan mereka dari pengaruh narkoba. Sementara di lingkungan keluarga, orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya.

Orang tua jangan menganggap bahwa pengawasan sudah cukup dilakukan oleh pihak sekolah saja. Pengawasan berlapis tentu akan lebih baik untuk mencegah para siswa terjerumus menggunakan narkoba. Orang tua sebaiknya tidak memberi izin begitu saja kepada anakanaknya untuk ke luar rumah jika tujuannya tidak jelas. Apalagi misalnya, mereka berada di luar rumah hingga larut malam. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui dengan siapa anaknya bergaul.

Demikian pula dengan BNN (Badan Narkotika Nasional). Langkah yang diambil BNN dengan menggelar tes urine bagi 80 siswa di Kota Mataram merupakan upaya antisipasi yang baik.

Karena dari tes urine itu nantinya, akan diketahui mana siswa yang terindikasi menggunakan narkoba dan sebaliknya. Tetapi diharapkan tes urine itu tidak hanya dilakukan di sekolahsekolah tertentu saja.

Tes urine sebaiknya menyasar seluruh siswa secara berkala. Kalau ada siswa yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, pihak sekolah bersama orang tua siswa harus cepat mengambil tindakan. Yakni merehabilitasi siswa yang bersangkutan sampai benar-benar pulih sembari memberi pembinaan agar mereka tidak kembali menggunakan narkoba. Selain itu, BNN diharapkan tidak lelah memberikan penyadaran kepada masyarakat, termasuk di sekolahsekolah terkait bahaya narkoba.

Karena mengkonsumsi narkoba akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, perang terhadap narkoba hendaknya bukan sebatas pernyataan, harus ada wujud nyata dari semua pihak dengan cara tidak mencoba narkoba. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menimbang Geopolitik Pengisian Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ALAM beberapa kali pertemuan dengan elemen masyarakat di beberapa kecamatan di Lombok Barat secara acak, saya merekam keinginan mereka agar partai pengusung dan Bupati Fauzan Khalid mempertimbangkan geopolitik atau kewilayahan pengisian jabatan wakil bupati.

Menurut mereka, hal itu harus menjadi pertimbangan utama agar stabilitas pemerintahan di Lombok Barat berjalan soft dan harmoni. Mengapa hal itu menjadi penting? Karena secara geopolitik Lombok Barat dibagi menjadi tiga kewilayahan yaitu wilayah Utara (meliputi Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunungsari, dan Batu Latar), wilayah Tengah (meliputi Kecamatan Kediri, Labuapi, Kuripan), sedangkan wilayah Selatan (meliputi Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong). Pembagian kewilayahan secara geopolitik tersebut didasarkan pada faktor sejarah dan karakter yang berbeda.

Ada baiknya kalau kita mengingat kembali pemeo Napoleon yang menyatakan bahwa “politik negara adalah di dalam geografisnya”. Pemeo tersebut dapat disusur mundur sampai abad ke lima sebelum masehi di dalam tulisan Hippocrates “Prestise on air, segera, and place”.

Teoritis mempergunakannya di dalam tulisannya “Hostories”.

Aristoteles di dalam bukunya “Politics” merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dan kebebasan politik, yang harus diungkapkan kembali selama berabad abad kelak, jelasnya oleh Jean Bodin dan Montesquieu di dalam bukunya “Spirit of laws”. Kemudian Frederick Ritzel menerbitkan buku “Political Geography” yang di kemudian hari disiplin ilmu ini disebut “Geopolitik” Bagi Maurice Barres, politik didasarkan “pada bumi dan mayat”, yang berarti bahwa geografi dan sejarah, di mana yang kedua sangat tergantung kepada yang pertama.

Iklim menjadi pusat hubungan antara geografi dan politik.

Panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan keberanian manusia, sedangkan dalam iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan.jiwa tertentu yang mungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang langgeng, mengejutkan, besar, dan berani.

Geopolitik Kabupaten Lombok Barat yang terbagi menjadi tiga wilayah untuk pengisian jabatan wakil bupati tidak dapat diremehkan dan apalagi tidak dijadikan pertimbangan.

Harus diakui berdasarkan hasilhasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pengaruh langsung iklim terhadap fenomena politik tidak

Oleh:

Dr. Ahyar Fadly (Dosen IAIN Mataram)

Pada aras ini, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat harus mengawal agar pemilihan Wakil Bupati Lombok Barat dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan yang diinginkan masyarakat.

Keterwakilan wilayah penting tapi jangan sampai mengorbankan kompetensi dan kemampuan bakal calon wakil bupati. Juga, jangan pula kita melupakan sejarah pemerintahan Kabupaten Lombok Barat bahwa geopolitik bukan harga mati tetapi sebuah pilihan atas dasar etika politik dapat disangkal, juga tidak gampang dan tidak absolut sebagaimana disangka Aristoteles dan Montesquieu.

Dalam hal - hal tertentu, kita bisa melihat pengaruh yang jelas, langsung dari iklim terhadap politik. Demokrasi Laut Tengah yang purba, yang pusatnya adalah agora atau forum, jelas ada hubungannya dengAn iklim yang memungkinkan kehidupan di luar rumah. Namun demikian, cara hidup memanusiakan yang berhubungan dengan iklim. Bentuk-bentuk politik hanyalah salah satu aspek.

Menimbang-nimbang geopolitik untuk pengisian jabatan wakil bupati Lombok Barat harus mendapatkan perhatian serius dari partai politik pengusung paket AZAN, setidaknya menurut sebagaian elemen masyarakat Lombok Barat agar pemerintahan berjalan baik dan tidak bergejolak dari masyarakat geopolitik yang merasa tidak terwakili.

Mamang, secara politik kesejarahan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, tidak pernah ada yang mengharuskan paket bupati dan wakil bupati harus mewakili kewilayahannya. Misalnya kalau bupatinya dari Utara, maka wakilnya boleh dari Tengah atau Selatan, dan begitu sebaliknya. Di masa pemerintahan bupati Iskandar (presentasi wilayah Utara) misalnya, khan wakilnya dari Utara juga, yaitu H. Izzul Islam, kecuali paket AZAN boleh disebut representasi geopolitik Lombok Barat yaitu Selatan - Utara.

Apa maknanya? Absoluditas geopolitik bukan harga mati, untuk penentuan atau pengisian jabatan wakil bupati pendamping bupati Fauzan Khalid, realitas kesejarahan membuktikan itu. Oleh karena itu, pengisian jabatan wakil bupati bisa dari wilayah Utara, Tengah, dan.Selatan. Penentunya adalah partai pengusung dan bupati Fauzan Khalid, serta endingnya pada

RADIO

pemilihan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten Lombok Barat.

Akankah para politisi Giri Menang akhirnya akan mempertimbangkan geopolitik dalam menentukan pilihannya dan atau malah tidak memperdulikan sama sekali. Kita lihat dramaturgi yang akan dimainkan para politisi Giri Menang mendatang.

Dari beberapa nama bakal calon wakil bupati yang sudah mengemuka atau diungkap oleh publik, sudah mencerminkan faktor geopolitik, seperti Indra Jaya Usman (wilayah Utara) dari partai Demokrat, Lalu Asril dari Wilayah Tengah (partai Golkar), wilayah Selatan Hj. Sumiatun dan lalu Berjaya di (Golkar), H. Sarapan dari wilayah Utara (PDIP), dan Sulhan Mukhlis dari wilayah Tengah (PKB).

Dari kesemua nama bakal calon wakil bupati tersebut, kira kira siapa dua nama yang akan ditetapkan untuk dipilih oleh DPRD kabupaten Lombok Barat nantinya, sangat tergantung pada hasil komunikasi politik yang dilakukan di internal partai pengusung dan bupati Fauzan Khalid.

Kalau ditimbang-timbang, sepertinya geopolitik tidak akan dijadikan pertimbangan utama, sebab kecendrungan para anggota DPRD kabupaten Lombok Barat masih senang bermain drama dengan lakon “Politik Transaksional”. Lakon drama ini, masih sangat mungkin dimainkan di tengah pesta partai politik yang korup.

Lalu, apa kita bisa berharap menghasilkan wakil bupati yang kompeten, yang bisa bekerja sama bupati Fauzan Khalid hasil pilihan DPRD kita yang terhormat. Kita tunggu saja, selama mereka tidak memilih berdasarkan politik transaksional, tentunya harus berprangka baik akan pilihan wakil kita di DPRD Lombok Barat.

Namun, yang terpenting dari semua itu, siapapun yang diusulkan

oleh partai pengusung untuk dipilih DPRD menjadi wakil bupati, tentu kita harus mendukungnya. Apapun dasar yang mereka pakai untuk memenangkannya, entah itu pertimbangan geopolitik ataukah politik transaksional. Jika pemilihan itu berdasarkan politik uang, maka silahkan elemen masyarakat melaporkannya ke KPK dan bila terbukti, tentu saja hasil pemilihan itu bisa dianulir atau dibatalkan.

Kini, permainan sedang dimulai dan pemainnya adalah partai pengusung dan anggota DPRD Lombok Barat. Apa ending dari lakon pemilihan Wakil Bupati itu? Apakah akan berakhir dengan baik dan tanpa tercoreng oleh politik transaksional? Ataukah akan meninggalkan duka dan sakit yang berkelanjutan? Semoga saja tidak.

Pada aras ini, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat harus mengawal agar pemilihan Wakil Bupati Lombok Barat dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan yang diinginkan masyarakat. Keterwakilan wilayah penting tapi jangan sampai mengorbankan kompetensi dan kemampuan bakal calon wakil bupati. Juga, jangan pula kita melupakan sejarah pemerintahan Kabupaten Lombok Barat bahwa geopolitik bukan harga mati tetapi sebuah pilihan atas dasar etika politik. Hasbunallahu wanikmal waqiel.

Terjadi di Loteng dan Lotim, serangan hama wereng dan ancaman puso meluas Pemerintah harus segera turun tangan

*** Tiga siswa di Mataram diduga positif konsumsi narkoba Generasi penerus bangsa terancam

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 13 April 2016

Tergantung Keputusan Gubernur Dari Hal. 1 Ketika ditanya kabar yang menyebutkan bahwa Makmur Said akan ditarik menjadi pegawai provinsi pada Minggu ini? Suruji tak memberi kepastian. Namun yang jelas, sudah ada surat yang masuk ke Pemprov NTB mengenai usulan kepindahan Sekda Kota Mataram yang sudah menjabat sebagai Sekda Kota Mataram lebih dari sembilan tahun itu.

Makmur Said kelahiran Kopang, 31 Desember 1958.

Sebelum menjadi Sekda Kota Mataram, ia menjabat Asisten Ekonomi Pembangunan

Setda Kota Mataram (2005-2006). Ia juga pernah menjadi Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram (2005).

Ketika ditanya, akan ditempatkan di mana Makmur Said setelah nanti pindah menjadi pegawai provinsi? Pasalnya, banyak informasi yang berkembang bahwa Makmur Said akan ditempatkan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). ‘’Tergantung keputusan Pak Gubernur,’’ jawabnya singkat. (nas)

Dewan Protes Tagihan Dari Hal. 1 Beberapa nama masuk dalam daftar panggilan Datun Kejati NTB, karena hingga triwulan pertama 2016, mereka belum juga membayar. Sebagian besar sudah tidak aktif sebagai politisi di Udayana. ‘’Tapi ada beberapa anggota Dewan yang aktif itu belum bayar. Makanya kami layangkan panggilan lagi, sampai mereka mau bayar,’’ kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH,MH menjawab Suara NTB, Selasa (12/4).

Mereka dianggap ‘’ngeyel’’ membayar tagihan. Padahal sejak 2015 lalu, sudah disampaikan pemberitahuan soal nilai tagihan dan item yang jadi temuan kerugian negara.

Tapi berapa jumlah anggota Dewan dan nilai tunggakannya, tak diurai Asdatun.

Ironisnya, kata Asdatun, ada oknum anggota Dewan yang marah-marah ketika menerima panggilan. ‘’Oknum Dewan itu datang protes soal tagihan. Ya kami sampaikan bahwa tagihan ini dari Pemda. Kami hanya melaksanakan SKK (Surat Kuasa Khusus). Kalau mau protes, saya sampaikan agar protesnya ke Pemda,’’ jawab Asdatun.

Pada akhirnya oknum dimaksud justru tak mau membayar.

Padahal jika diukur dengan jabatannya dengan nilai yang dibayar, masih bisa dijangkau karena di bawah Rp 10 juta.

Terhadap mereka yang enggan melunasi, tim Datun akan tetap menyodorkan berita acara penolakan pelunasan kerugian negara, untuk disampaikan ke Pemda. Meski tetap tak membayar, tagihan tetap dilayangkan melalui surat, termasuk anggota Dewan lainnya yang belum melunasi.

Karena menurut Asdatun, temuan yang mencapai Rp 4,9

miliar itu, sudah tercatat dan akan terus menjadi temuan jika tak terbayar. ‘’Menjadi hak mereka menolak membayar. Tapi negara sudah rugi dan ini tercatat resmi sampai ke pusat. Sehingga sampai kapanpun, akan ditagih,’’ tegasnya.

Ditanya terkait hasil tagihan yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, diakuinya belum dilakukan perangkuman. Karena tim masih terus bekerja melayangkan panggilan kepada para penunggak. Baik mereka yang aktif, maupun yang sudah purna tugas.

Dari banyak panggilan yang dilayangkan, dipastikannya hampir semua yang tercatat menunggak akan mengembalikan secara bertahap. Jumlahnya mencapai 75 persen dari total yang terdaftar.

Tapi dari temuan lapangan, masih ada kendala pada perbedaan data dengan bagian Setwan DPRD NTB. Karena ada beberapa saluran setoran yang dimanfaatkan oleh para penunggak.

Ada yang langsung ke kas daerah melalui rekening, ada yang setor ke Setwan, tapi sebagian ke Kejaksaan. Ini yang kemudian membingungkan pihaknya, karena dari akumulasi sementara ada perbedaan. ‘’Data Setwan dengan data kami berbeda. Ini sedang kita sinkronkan,’’ terangnya. Harusnya, menurut dia, semua setoran masuk melalui Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menerima SKK dari Pemprov NTB. ‘’Tapi akan coba kita perbaiki dan bahas bagaimana sistem setorannya nanti,’’ pungkasnya. (ars)

Amin dan Umar Siapkan Langkah Hukum Dari Hal. 1 Berita acara mana, apa-apa yang dilanggar kita tidak tahu,’’ katanya dengan nada kecewa.

Oleh karena itu Umar merasa telah diperlakukan seperti orang yang tidak mengerti apaapa oleh pengurus Partai Golkar. ‘’Kita-kita ini orang yang mengerti hukum. Kan Musda Praya itu berlangsung saat terjadi kekosongan hukum. Sementara oraganisasi apapun dikatakan sah di republik ini ketika dia tercatat di Kemenkumham.

Sementara kemenkumham telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan Munas Riau,’’ jelasnya.

Disingggung terkait dengan konsekwensi dari pemecatannya yang otomatis juga berdampak terhadap pemecatannya sebagai Ketua DPRD NTB. Umar menegaskan bahwa ia tidak akan bisa langsung turun dengan serta-merta. Selama SK dari Kementerian Dalam Negeri belum dicabut, ia masih tetap sebagai Ketua DPRD NTB. ‘’Itu yang perlu dipahami bahwa SK saya sebagai Ketua DPRD bukan dari partai. Dan ingat, dalam UU MD3 sudah diatur, setiap orang sedang melakukan upaya hukum, belum bisa dieksekusi,’’ jelasnya.

Lebih lanjut ditegaskan Umar, bahwa meskipun dirinya sedang memiliki persoalan dengan partainya, ia pastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu agenda-agenda di DPRD. ‘’Saya jamin itu, dan saya juga tidak mau membuat kegaduhan di DPRD,’’ ujarnya.

Akan tetapi, jika nantinya setelah menempuh upaya hukum dan sudah ada putusan inkracht yang menyatakan bahwa Umar bersalah. Sebagai warga negara ia akan sami’na waatok na, atas keputusan hukum yang membenarkan pemecatannya.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Amin dan Umar, Rofiq Ashari, SH mengatakan SK pemberhentian dua kliennya dari keanggotan Partai Golkar itu sudah diterima, Senin (11/4) sore. Dikatakan, Amin dan Umar telah menyerahkan kuasa kepada dirinya untuk melakukan pembelaan dan tindakan hukum lainnya.

Langkah pertama yang akan dilakukan tim kuasa hukum, kata Rofiq, melakukan pembe-

laan karena pemecatan ini menyangkut masalah internal partai. Ia mengaku pembelaan itu sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. ‘’Insya Allah hari ini kami akan layangkan ke DPP Partai Golkar. Dan itu yang memang diatur oleh mekanisme pembelaan diri, PO (Peraturan Organisasi) dan AD/ART Partai Golkar,’’terangnya.

Ia melihat legal standing pemecatan ke dua kader Partai Golkar NTB itu cacat hukum. Di mana, kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB hasil Musda Praya yang diketuai H. Suhaili FT, SH cacat hukum. Sehingga pemecatan itu semuanya batal demi hukum. Kemudian, katanya, proses pemberhentian Amin dan Umar dari keanggotaan Partai Golkar tidak melalui mekanisme yang benar. ‘’Itu diatur dalam PO No 13 tahun 2011. Di mana meknaisme terhadap beliau (Amin dan Umar) itu harus melalui proses klarifikasi,’’ terangnya.

Proses klarifikais itu dilakukan dengan membentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta inilah yang akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan mengenai kesalahan yang dilakukan. Namun, proses ini tak pernah dilakukan sehingga ia menganggap pemecatan Amin dan Umar cacat hukum.

Kemudian, lanjutnya, dalam proses rekonsialisasi yang sedang dilakukan DPP Partai Golkar saat ini, Rofiq mempertanyakan apakah mereka berwenang melakukan pemecatan. Pasalnya, ia melihat DPP Partai Golkar hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Munaslub pada 7 Mei mendatang. ‘’Jadi apa yang dilakukan DPP dengan memecat beliau, itu sudah bertentangan dengan aturan, dengan SK menkumham untuk mengesahkan ADRT/ART dan kepengurusan partai Golkar tanggal 28 januari 2016 lalu. Ini tak ada perbedaan kubukubuan. Ini adalah partai Golkar rekonsiliasi. Sebelum adanya Munaslub, hal ini dilarang dan bertentangan dengan SK Menkumham,” ucapnya. (nas/ndi)

Halaman 15

Proyek SPAM KLU Tetapkan Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Kejaksaan akhirnya membuat kesimpulan dalam kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari hasil gelar perkara Selasa (12/4), ditetapkan tersangka baru. ‘’Dari hasil gelar perkara tadi (kemarin), penyidik berkesimpulan menetapkan tersangka baru,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB Selasa (12/4). Disebutkan, tersangka baru itu berinisial INY, selaku Direktur PT. IP. Dia dianggap turut bertanggung

jawab atas pelaksanaan proyek senilai Rp 12,5 miliar itu, sehingga diduga timbul kerugian negara Rp 1,5 miliar lebih.

Perusahaan ini mengerjakan proyek SPAM KLU tahun 2013 lalu di Kecamatan Gangga KLU, namun belakangan ditemukan persoalan pada pelaksanaan kegiatan. Sehingga tim Kejati NTB turun menyelidiki. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek ini, Bambang Eko Subianto ditetapkan sebagai tersangka dan kini sedang menjalani persidangan. Bambang Eko adalah Kepala Satker Pengembangan

Wagub akan Buka Muswil VI LDII NTB Mataram (Suara NTB) Bertempat di Hotel Grand Madani, Rabu (13/4) malam ini, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi NTB akan menggelar Muswil VI yang akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 13-14 April 2016.

Mengusung tema “Aktualisasi Peran LDII dalam Pembentukan SDM yang Berilmu, Berakhlak Mulia, Mandiri serta Cinta Tanah Air untuk Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”, pelaksanaan Muswil direncanakan akan dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB H.Muh.Amin, SH, M.Si. “Hasil audensi kami terakhir dengan beliau, wagub akan mewakili gubernur membuka kegiatan ini, “ dujar Ketua DPW LDII NTB, Abdullah A.Karim.

Dalam rangkaian Muswil ini, telah diawali dengan kegiatan bakti sosial berupa bersih-bersih di kawasan Islamic Center, sebagai lokasi MTQ Nasional di mana NTB adalah tuan rumah.

Sehingga LDII merasa ikut ber-

tanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan event akbar ini. Di samping itu dilaksanakan sosialisasi logo MTQ Nasional yang telah dilaunching oleh Panitia MTQ dan Pemprov NTB, melalui bagi bagi stiker di kegiatan car free day pada Minggu (10/4) lalu.

Dalam Muswil ini juga akan dihadiri beberapa pejabat dan narasumber untuk memperkaya wawasan dan selanjutnya akan menjadi inspirasi dalam penyusunan program kerja dan kegiatan LDII 5 tahun ke depan.

Direncanakan Danrem 162/ WB, Ketua MUI, Kakanwil Kemenag NTB serta Kepala Bappeda NTB akan menjadi narasumber dalam Muswil ini. Sehingga dari materi tersebut kebijakan dan program Provinsi NTB akan dapat mewarnai program dan kegiatan LDII. Di samping fokus LDII selama ini untuk membina generasi penereus menjadi SDM yang profesional religius dengan bercirikan enam tabiat luhur dan tercapainya tiga sukses: berilmu, berhklak mulia, dan mandiri. (r)

(Suara NTB/ist)

BAKTI SOSIAL - Kegiatan bakti sosial berupa bersih-bersih di kawasan Islamic Center, sebagai lokasi MTQ Nasional di mana NTB adalah tuan rumah.

Kinerja Pengelolaan Air Minum Dinas PU Provinsi NTB. Sejak awal, penyidik menerapkan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai konsekwensi penerapan pasal 55 itu, penyidik pun menelisik kemungkinan tersangka baru. ‘’Makanya dari hasil ekpose tadi, dikeluarkan sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru untuk kasus SPAM KLU. Ini

artinya sudah ada tersangka baru yang ditetapkan oleh penyidik,’’ kata Sutapa.

Gelar perkara dipimpin langsung Kajati NTB, Martono, SH,MH bersama Aspidsus Suripto Irianto, SH dan tim Pidsus lainnya. Penetapan tersangka baru ini juga tidak lepas dari hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Di mana rekanan turut bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara dari pekerjaannya. Indikasi tindak pidana pada proyek ini, disebutnya, berkaitan dengan spek proyek yang diduga tidak sesuai ketentuan. Sejumlah

item yang diperiksa, instalasi perpipaan, reservoir, mesin pembangkit dan gardu jaga.

Proyek itu berupa pengadaan atau pemasangan instalasi pengolahan air kapasitas 2 x 20 liter/detik dan pembangunan reservoir kapasitas 1000 m3, jaringan pipa serta bangunan pelengkap, tahun anggaran 2013. Kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga sebesar Rp 1.521.542.076, berdasarkan hitungan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP. (ars)

Hilangnya Direktur RSUD NTB

Tim Periksa Mobil Saksi dan Cek Rekaman CCTV Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus hilangnya Direktur RSUD NTB, dr.

H.Mawardi Hamry oleh Polda NTB melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Denpasar. Tim melakukan olah TKP di berbagai tempat di Mataram. Mulai dari rumah yang bersangkutan, pengecekan CCTV di sejumlah titik, serta pemeriksaan kendaraan milik saksi.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, Msi mengatakan, pelibatan Labfor itu untuk mendalami penyelidikan.

“Kita uji keterangan-keterangan saksi,” ujarnya di Mapolda NTB, Selasa (12/4), didampingi Wadireskrimum, AKBP Budi Karyono dan Kabid Humas, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM. Sekitar pukul 13.00 Wita di Mapolda NTB, tim Labfor Cabang Denpasar bersama Inafis Polda NTB memeriksa sebuah mobil warna abu-abu, bernopol DR 444 KU, milik saksi atas nama Ucok alias Fandi.

Sejumlah barang dikeluarkan dari dalam mobil diperiksa, untuk menggali petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan pada titik terang pendalaman saksi yang telah beberapa kali dimintai keterangan sebelumnya. Tampak beberapa orang memindai sidik jari dari sejumlah barang tersebut. ‘’Masih dalam tahap pengembangan dan pendalaman. Karena itu mobil milik saksi, ya kita lakukan pemeriksaan,” jawab Anom menanggapi apakah mobil tersebut berada di TKP pada saat dr.

Mawardi beranjak keluar dari rumah pada Rabu (23/3) silam.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, dua mobil tim Labfor sekitar pukul 15.00 Wita bergerak

(Suara NTB/why)

PERIKSA MOBIL - Tim Labfor Cabang Denpasar dan Inafis Polda NTB memeriksa mobil milik saksi Ucok alias Fandi di Mapolda NTB, Selasa (12/4). menuju rumah dinas dr. Mawardi di Jalan Langko, Dasan Agung Mataram. Setelah melakukan pemantauan, tim yang dipimpin Kapuslabfor, Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si itu kemudian bergerak menuju salah satu rumah di ruas jalan yang sama.

Bergeser ke simpang empat Kantor Bank Indonesia, tim kemudian mengamati CCTV yang terpasang di salah satu sudut, dekat dengan pos Polantas setempat. CCTV yang berada di pos Satpam pintu masuk BI pun tak luput dari pengamatan.

Berbekal sejumlah keterangan yang didapat dari penyelidikan sejauh ini, tim kemudian berpindah lagi, kembali ke Jalan Langko, hingga berhenti di salah satu swalayan waralaba. Mengecek CCTV yang terpasang. Tim lalu bergerak menuju Ampenan, tempat keberadaan kediaman pribadi dr.

Mawardi di perumahan Tinggar.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti men-

gatakan bahwa pengecekan dan pemeriksaan tim Labfor ke sejumlah tempat tersebut adalah bagian dari penyelidikan.

“Sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya dalam rangka mendukung penyelidikan,” ujarnya.

Hari ini, (Rabu, 13/4) tim Labfor Mabes Polri juga bakal hadir. Anom menyebutkan, olah TKP tidak cukup hanya sekali.

Menganalisa keterangan saksi yang terbatas dan beberapa diantaranya kerap berubah dalam setiap pemeriksaan, membutuhkan olah TKP dan peralatan pendukung lainnya.

“Olah TKP lanjutan bisa berulang-ulang. Kita datangkan juga dari Mabes Polri. Dengan dukungan peralatan dan pengalaman mereka yang lebih luas,” ungkapnya. Olah TKP akan dilakukan di sejumlah tempat, seperti rumah dinas dr. Mawardi, maupun tempat lain, yakni rumah pribadi dan kantor yang bersangkutan di RSUD NTB. (why)

Serangan Hama Wereng dan Ancaman Puso Meluas Dari Hal. 1 Paling banyak di Kecamatan Pujut, hama wereng menyerang areal persawahan di tujuh desa.

Masing-masing Desa Ketare, Tanak Awu, Pengembur, Segala Anyar, Sengkol dan Desa Gabura serta Desa Kawo. Kemudian Kecamatan Praya Barat, empat desa yakni Desa Penujak, Bonder, Mangkung dan Desa Kateng. Ditambah tiga desa di Kecamatan Praya Timur, yakni Desa Mujung, Marong dan Desa Sukaraja.

Oleh pemerintah daerah, para petani tersebut juga sudah ditetapkan sebagai korban bencana. Sehingga pemerintah daerah sudah menyiapkan intervensi berupa bantuan beras. Di mana masing-masing petani nantinya akan diberikan bantuan beras sebanyak 10 Kg. Dengan total beras yang akan disalurkan hampir mencapai 20 ton. ‘’Memang jumlahnya tidak ter-

lalu besar. Tapi paling tidak ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani yang jadi korban serangan hama wereng,’’ katanya. Mengingat, kemampuan anggaran pemerintah daerah juga terbatas, sehingga tidak bisa memberikan bantuan seperti yang diharapkan.

Untuk proses penyalurannya, Iskandar menegaskan akan diupayakan dalam minggu-minggu ini juga. Paling telat minggu depan. Sehingga kalau pun tidak bisa menutupi kerugian yang dialami petani akibat serangan hama wereng, paling tidak bisa meringankan beban petani. ‘’Berasnyasendirisaatinisedang kita persiapkan,’’ ujar mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Dishutbun)Lotengini,seraya menambahkanuntukpolapenyaluran nanti akan diatur kemudian.

Areal Puso Terus Meluas Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Perta-

nian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lotim, H. Qudratullah Fauzi meminta seluruh penyuluh pertanian mengawal ketat penggunaan air di lahan-lahan pertanian. Ditegaskan, penggunaan air harus mengutamakan pada tanaman yang sudah keluar bulirnya sehingga tidak terjadi gagal panen.

Menjawab Suara NTB di Selong, Selasa (12/4) kemarin, H. Qudratullah Fauzi menyebut akibat kekeringan ini luas tanaman padi yang terancam puso terus meluas.LaporandariwilayahKeruak disebut areal padi yang mengalami kekeringan seluas 290 hektar.

Puluhan hektar yang sudah mengalami puso atau gagal panen. Setelah dicek di lapangan, diakui luas areal yang kering dan tanahnya retak-retak jauh lebih luas.

Kemudian di wilayah Kecamatan Sakra Timur, luas areal tanaman padi yang mengalami kekeringan sekitar 530 hektar.

Dari luas itu, sekitar 10 hektar mengalami puso, 40 hektar mengalami kekeringan berat dan sisanya masih tergolong ringan. Laporan serupa terjadi di wilayah Kecamatan Jerowaru.

Pada lokasi yang ada di tiga kecamatan ini, dampak kekeringan terbilang cukup parah. Kekeringan dikategorikan cukup berat karena sudah lama tidak memperoleh pasokan air yang mengakibatkan tanah sudah pecah-pecah. ‘’Kondisi yang demikian ini, padi sudah tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga yang kita utamakan beri bantuan air pada tanaman padi yang sudah keluar bulirnya. Itu yang kita harus selamatkan lebih dulu,’’ terangnya.

Musim hujan tahun ini diakui mengalamiketerlambatandibandingkan tahun 2015. Intensitas hujan relatif lebih kecil. Sementara itu, saat ini sudah masuk musim kemarau. ‘’April-September ini kan

sudah masuk kemarau,’’ katanya.

Kondisi Bendungan Pandanduri, katanya sejauh ini tidak bisa maksimal untuk mengairi seluruh areal persawahan. Karena di sekitar Bendungan Pandanduri ini pun sedang butuh air.

Strategi yang bisa dilakukan hanya dengan cara menghemat air.

Kebiasaan petani membuang air pascamenyiram tanamannya disarankan tidak lagi dilakukan.

Peranan penyuluh ditugaskan untuk mengingatkan seluruh petani agar tidak membuang air irigasi sembarangan. Penyuluh diminta bekerjasama dengan kepala desa setempat untuk mengawal proses pengairan.

Meskipun luasan areal yang dilanda kekeringan dan puso cukup luas, dipastikan Kepala BP4K Lotim ini tidak sampai menimbulkan terjadinya kerawanan pangan. Produksi pangan Lotim diyakini masih cukup bagus dan akan selalu surplus. (kir/rus)

Puluhan Perahu Tradisional Warnai FPT Dari Hal. 1 kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (12/4) kemarin.

Rombongan Disbupar NTB telah berlayar menuju Doro Ncanga untuk memberikan pelatihan kepada para nelayan. Setelah ke

Doro Ncanga, perjalanan dilanjutkan ke Calabai. Perjalanan ini dilakukan menggunakan KRI Karang Pilang/981 milik TNI AL. “Kami akan berlayar selama 10 jam dan beroperasi bolak balik. Dari Lembar menuju Doro Ncanga kemudian ke Calabai dan kembali.

Ini merupakan salah satu bentuk dukungankamiterhadapkepariwi-

sataan NTB,’’ tambah Letkol Laut (P) Palaksa Lanal Mataram, Rizky Prayudi kepada SuaraNTB, diMataram, Selasa (12/4) kemarin.

Selama ini TNI AL telah memberikan dukungannya kepada berbagai kegiatan kepariwisataan di NTB. Apalagi pekembangan pariwisata bahari menuju poros maritim juga diperlukan adanya kerjasama dengan Angakatan Laut

yang paham tentang kemaritiman.

Parade perahu tradisional dan pelatihan yang akan diberikan bertujuan untuk menggali keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya.

Sehingga pariwisata di daerah itu bisa berkembang dengan baik, amandannyamanbagiwisatawan. ‘’Kita ingin mereka bisa paham bagaimana caranya ketika mere-

ka dijadikan sebagai guide.

Bagaimana cara menyambut ketika mengantar wisatawan yang datang. Nanti parade ini juga akan dilakukan di sekitar Teluk Saleh dan Kempo,’’ jelas Alfiah, seraya menambahkan, Disbudpar berharap dengan adanya pelatihan ini, masyarakat bisa semakin mengerti cara menyambut wisatawan. (lin)

Gubernur Minta MCA-I Berbuat yang Terbaik untuk NTB Dari Hal. 1 ‘’Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem di masyarakat harus diberikan kompensasi agar tidak menimbulkan masalah sosial,” harapnya.

Sementara Bonaria Siahaan menyampaikan beberapa kegiatan utama MCA-I di NTB sepanjang 2 tahun terakhir. Tahun 2016 ini, ujarnya, MCA-I akan mulai

memperkenalkan metode-metode procurement sesuai dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo yang ingin mendorong infrastructure development melalui pendekatan Public Private Partnership (PPP).

ApalagiNTB,katanya,merupakansalahsatuprovinsiyangmelaksanakan 3 Project Compact MCA-I, yaitu kesehatan, modernisasi pengadaan dan kemakmuran hijau.

Modernisasipengadaanakandilak-

sanakan di tingkat provinsi, sedangkankesehatandangiziadalahprogramuntukmengurangipertumbuhan terhambat pada anak-anak.

“Project Stunting (tinggi badan di bawah rata-rata) dilaksanakan di 11 provinsi, salah satunya di Provinsi NTB dan untuk di Provinsi NTB akan dilaksanakan di delapan kabupaten,” jelas Bona – sapaan akrabnya.

Tidak hanya itu, pertumbuhan

terhambat (stunting) pada anakanak dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak, seperti defisiensi fisik dan tingkat intelegensia. “Tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas SDM ke depannya, karena kecenderungan orang yang mengalami pertumbuhan terhambat akan memiliki penyakit degenaratif,” tambahnya.

Salah satu penyebab stunting adalah sanitasi yang buruk atau

kurangnya ketersediaan air bersih. Dari 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia hanya 10% yang memiliki sanitasi baik.

Sekarang ini, ujarnya, MCA-I sedang mematangkan exit strategy untukkeberlanjutanproyekdimasa depan,jikaproyekiniberakhir.Harapannya model penyelarasan pemberdayaan masyarakat yang baik dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. (ham)

Pimpinan DPRD NTB Belum Bersikap Dari Hal. 1 Hanya saja, seperti disampaikan Mahalli, pihaknya hingga kemarin belum memutuskan apa tindak lanjut yang akan diambil terhadap surat tersebut. ‘’Jadi kita belum punya sikap sebagai pimpinan Dewan. Tentu langkah kita sebagai pimpinan Dewan, harus bermusyawarah.

Musyawarah kita itu, memusyawarahkan apa pandangan kita dan langkah apa yang harus kita ambil,’’ ujarnya.

Mahalli menegaskan, keputusan pimpinan memang harus diambil bukan dalam konteks mengintervensi urusan internal Partai Golkar, melainkan dalam konteks mengantisipasi agar kegiatan-kegiatan di DPRD NTB tidak terganggu dengan keberadaan surat itu. ‘’Adapun permasalahan surat itu sendiri, kan itu lebih menyangkut kepada internal Golkar.

Kalau urusan Pak Umar dipecat, dicabut KTA-nya oleh Golkar, kan urusan dia. Tetapi kalau Pak

Umar itu (sebagai) Ketua DPRD jelas dia punya dampak. Nah, itu tentu harus kita sikapi nanti.

Yang intinya, ending kita dalam menyikapi itu adalah supaya kegiatan-kegiatan DPR itu tidak terganggu,” ujarnya.

Mahalli memperkirakan, pihaknya baru bisa mengambil keputusan pada Kamis (14/4) mendatang. “Karena kan mulai hari ini sampai hari Kamis, Dewan dengan basis komisi masih kunjungan kerja ke luar daerah kaitan dengan LKPJGubernur,”pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE tak mempersoalkan langkah yang diambil Amin dan Umar. Malahan, menurut Chris langkah tersebut sangat tepat, di mana persoalan kepartaian diselesaikan sesuai jalur legal yang telah disediakan oleh negara.

“Ini bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa Partai Golkar selalu menyelesaikan masalah internalnya di atas meja hukum dan bukan di

bawah meja,” ujarnya.

Hanya saja, Chris juga mengingatkan bahwa vonis Mahkamah Partai hanya bersifat rekomendasi alias tidak memaksa.

Dalam sistim peradilan umum, model keputusan yang demikian memiliki kesamaan sifat dengan putusan PTUN yang keputusannya seringkali sulit dieksekusi. ‘’Putusannya bersifat ‘makruh’. Konsekuensi vonis Mahkamah Partai ada di tangan Ketum dan Sekjen DPP Partai tersebut,’’ pungkasnya. (aan)

Rabu, 13 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT Lobar Mengukir Sejarah

Pertama Kali HUT Kabupaten/Kota di NTB Dihadiri Tokoh Nasional

Giri Menang (Suara NTB) Serangkaian HUT Lombok Barat (Lobar) masih berlangsung, sebelum puncak peringatan tanggal 17 April mendatang. Sejumlah event telah dilaksanakan memeriahkan HUT Lobar, antara lain adventur dan hiburan rakyat pada Sabtu (9/4). Rangkaian HUT berlanjut Senin (11/4) dengan kegiatan ceramah optimilisasi audit keuangan negara untuk kemakmuran rakyat olehKetuaBPKRI,DR.HarryAzhar Azis, MA dan Anggota Komisi XI DPR RI, H Wilgo Zainar.

Kehadiran tokoh nasional, Ketua BPK RI ini menjadi sejarah bagi perayaan HUT lobar. Sebab, pertama

kalidalamsejarahperingatanHUTkabupaten/kotadiNTBdihadirisejumlahtokoh nasional,termasukKetuaBPKRI.Halini memberi kebanggan tersendiri bagi Lobar. Apalagi dalam kesempatan itu, KetuaBPKRImemberiapresiasiatasprestasi yang diperoleh Lobar dalam hal laporan kuangan dan penata kelolaan pemerintahan. Dalam ceramah itu juga dihadiri Asisten II Setda NTB, Drs.H.L Gita Ariadi,M.Si, sejumlah kepala daerah di NTB seperti, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Bupati KLU, Dr. H Najmul Akhyar, Wabup KSB, Sekda Kota Bima, Sekda Loteng, Sekda Kota Mataram dan FKPD. Hadir pula para kepala SKPD, camat, Kades, PKK, GOW. Dalam sambutan penerimaannya, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid merasa bahagia dan tersanjung undangannya dipenuhi oleh Ketua BPK. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kado dalam perayan HUT Lobar. Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan tidak lain untuk optimaliasi pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. ‘’Hal ini untuk optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang

Bupati menerima pelakat dari ketua BPK RI. baik (good governance),’’ ujarnya. Ia mengaku, semarak HUT Lobar ini dilaksanakan banyak kegiatan termasuk

Kepala daerah dan tamu undangan lain yang hadir pada ceramah yang dihadiri Ketua BPK RI dan DPR RI.

Bupati Lobar saat memberikan sambutan saat ceramah optimalisasi audit keuangan negara untuk kemakmuran rakyat.

Ratusan peserta adventure.

menyusul akan diadakan kegiatan ceramah kebangsaan oleh Ketua MPR RI dan tabliq akbar dihadiri Ketua PB NU.

Sekda H. M. Taufiq melepas peserta adventure.

Banyak Koreksi Amdal Harus Diperbaiki Investor masi di Mataram, kemarin.

Artinya, kata Husni, izin yang dipegang oleh PT. Dinamika Atria Jaya, sebagai investor yang akan melakukan penambangan pasir laut itu masih sebatas IUP ekplorasi. Mengenai Amdal, sepenuhnya berada di Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). “Masih izin ekplorasi. Kita ndak tahu perusahaan, banyak koreksi dulu Amdalnya. Saya ndak hafal (apa saja yang dikoreksi),”ucapnya.

Mengenai Amdal itu, lanjut Husni, BLHP yang paling mengetahuinya. Sebelum mengeluarkan IUP produksi, maka

katanya.

Dijelaskan,kedatangannyamengisiceramah di Lobar termasuk sosialisasi terkaitpengawasanBPK.Menurutnyaposisi NTB khususnya dari sisi pelaporan keuangan dan governance sangat bagus dibandingkanpemerintahpusat.Disebutkan, 81 persen dari 11 yang diperiksa di NTB memperoleh WTP 9, sedangkan pemerintah pusat hanya 71 persen memperoleh WTP. Dari 539 pemda (34 provinsi, 100 kota dan 400 kabupaten), lebih itu 251pemdamemperolehWTPsedangkan sisanya belum. Termasuk Lobar memperolehWTP.MenurutnyapresitasiWTP Lobar pertama kali, namun cukup baik.

Hal ini jelasnya harus dipertahankan.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Wilgo Zainar menyatakan kaitan dengan optimalisasi pengawasan Dewan. Dalam hal ini, jelasnya. Dewan memiliki fungsi pengawasan. Kaitan dengan pengawasan laporan keuangan, kepatuhan standar akuntansi laporan keuangan pemerintah disampaikan ke masyarakat umum dan BPK. Lalu BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut. ‘’Opini WTP ini harus dipertahankan Lobar, karena ada insentif dari Menkeu kepada daerah yang memperoleh opini WTP,” jelasnya. (her/*)

Bupati H. Fauzan Khalid melepas peserta adventure.

Penambangan Pasir Laut Lotim Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si mengatakan, banyak koreksi terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang harus diperbaiki oleh investor yang akan melakukan penambangan pasir laut di Lombok Timur (Lotim). Semua koreksi-koreksi yang terkait dengan amdal harus diperbaiki sebelum dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi. ‘’Terkait penambangan pasir laut Lotim belum keluar (IUP Produksi). Masih izin ekplorasi dia. Lagi Amdalnya macet, belum selesai,’’ kata Husni ketika dikonfir-

Selain itu ada kegiatan forest tracking.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Gita Ariadi menyatakan, bahwa BPK diharapkan melakukan pengawasan terus menerus untuk mengawal akuntablitas pemerintahan di daerah. Di NTB katanya, dari 11 Inspektorat memiliki kapabilitas level 2 sudah ada dua kabupaten termasuk Lobar sedangkan yang lain masih level 1. Arti dari level 2 ini jelasnya, tentu memiliki kemampuan yang lebih dalam hal mendeteksi tindakan menyimpang baik itu korupsi. ‘’Kami berharap adanya ceramahmampumeningkatkanlevelInspektorat naik level,’’ harapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI menyampaikan, bahwa kedatangannya ke Lobar sebagai bentuk apresiasinya terhadap prestasi Lobar khususnya danNTBumumnya.Sehingga,meskipun ia dalam kondisi kurang fit memaksakan diri datang ke Lobar karena merasa perlu menghadiri undangan dari Bupati Lobar.

“Saya datang kemarin karena salah satu prestasi yang diperoleh oleh NTB dan Lobar khususnya, Lobar WTP dengan predikat baik,’’

investor setidaknya harus memenuhi empat persyaratan. Yakni, syarat administrasi, teknis, finansial dan lingkungan. ‘’Kalau empatnya memenuhi atau layak, dikeluarkan IUP produksi,’’tandasnya.

Sebelumnya, BLHP NTB telah mengeluarkan rekomendasi mengenai rencana penambangan atau penyedotan pasit laut di perairan Lombok Timur (Lotim). BLHP menyatakan, rencana penambangan pasir laut di Gumi Patuh Karya itu layak secara lingkungan.

Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan rencana penambangan pasir laut di Lotim itu layak secara lingkungan sesuai dengan hasil pembahasan Amdal. Namun, ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh investor yang akan melakukan penambangan pasir laut tersebut.

Diantaranya, mengenai adanya kekeruhan air laut jika dilakukan penambangan. Kemudian dikhawatirkan juga akan terjadi abrasi pantai. Terkait hal ini, investor yang akan melakukan penambangan sudah membuat antisipasi dengan membuat zona awal. Selain itu, investor juga diminta unutk memperhatikan hal yang terkait dengan berkurangnya kesejahteraan nelayan pada daerah-daerah yang berada di sekitar lokasi penambangan pasir laut. ‘’Dan itu sekarang dilakukan oleh investor. Kelompok-kelompok nelayan mana yang mendaptkan CSR nantinya. Yang tiga itu yang paling pokok harus diperhatiakn oleh investor itu,’’ terangnya.

Luas areal penambangan pasir yang diberikan sekitar 1.000 hektar. Ia menyebutkan, potensi pasir laut di Lotim jauh lebih besar dibandingkan di Lobar. Jika di Lobar potensinya sekitar 13 juta meter kubik. Tetapi di Lotim potensi pasir lautnya sebanyak 223 juta meter kubik. Namun yang masuk dalam dokumen yang diajukan investor tersebut sekitar 167 juta meter kubik. Investor itu hanya akan mengambil 30 juta meter kubik. (nas)

Ketua BPK RI dan Anggota DPR RI H Wilgo didampingi Bupati dan Asisten II Setda NTB saat ceramah pengawasan di Kantor Bupati kemarin.

Pemprov Libatkan TNI AL Tertibkan Penyeberangan Kapal Cepat Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan melibatkan TNI Angkatan Laut (AL) untuk menertibkan penyeberangan kapal cepat dari Bali menuju Gili Trawangan. Sekitar akhir April ini, penertiban penyeberangan kapal cepat itu akan mulai dilakukan usai gelaran Festival Pesona Tambora (FPT) 2016.

“Setelah selesai Tambora (FPT) kita fokus sama Pak Danlanal (Komandan Pangkalan Angkatan Laut) Mataram melakukan penertiban.

Sambil jalan, kita buat simulasinya. Kita coba arahkan operator (ke tempat) yang kita sepakati.

Ke lima dermaga kita,’’ kata Kepala Disbudpar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (12/4) kemarin.

Faozal mengatakan, sudah berbicara dengan para operator kapal cepat yang berasal dari Bali terkait dengan hal tersebut. Pada prinsipnya, mereka setuju dan meminta apa yang bisa difasilitasi oleh pemda kepada penumpang.

Saat ini, lanjutnya, sedang dipersiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan terutama di Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nare.

Faozal juga menambahkan, telah disepakati

juga dengan pengurus Koperasi Karya Bahari, sebagai penyedia kapal atau boat pengumpan menuju tiga gili. Artinya, kapal cepat yang mengangkut ribuan wisatawan ke Gili Trawangan, harus sandar ke Pelabuhan Bangsal. Setelah itu, para wisatawan diangkut menggunakan kapal pengumpan yang tersedia sekitar 60 buah.

“Dia (koperasi) punya punya 60 boat yang sudah bisa dipakai. Tinggal kita lihat saja, Dinas Perhubungan dengan Syahbandar seperti apa. Pelabuhan Bangsal sudah siap fasilitasnya. Teluk Nare belum, kita bangun tahun ini shelternya,’’ terang Faozal.

Biaya penyeberangan menggunakan kapal cepat dari Bali menuju Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 140 ribu per orang. Sementara, biaya penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nare menuju tiga gili sebesar Rp 20 ribu per orang. Akibat penertiban penyeberangan ini, lanjut Faozal memang pasti akan ada dampaknya.

Karena wisatawan akan naik dan turun lagi dari Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nare.

Hanya katanya, ini adalah pilihan yang harus dilakukan Pemprov NTB dalam rangka menyelamatkan lingkungan di tiga gili. Diketahui, akibat penyeberangan kapal cepat dari Bali yang langusung menuju Gili Trawangan disinyalir menyebabkan kerusakan tertumbu karang pada pulau kecil yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara itu. (nas) H. L. Moh. Faozal (Suara NTB/dok)