Snt 13052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 59 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 13 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

PANEN PADI - Pada pertengahan bulan Mei 2016 ini, petani di sejumlah daerah di NTB, termasuk di Kota Mataram memasuki panen raya. Hasil gabah NTB memiliki kualitas bagus , sehingga banyak pengusaha luar daerah membeli beras dari NTB. Tampak petani sedang panen di wilayah Selagalas Kota Mataram .

Gubernur Minta Bulog Hentikan Beli Beras dengan Harga Rendah Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, tidak ada alasan (bagi Bulog) membeli beras NTB dengan harga lebih rendah dari harga beras daerah lainnya. Karena, kualitas beras NTB termasuk yang terbaik. ‘’Cara seperti ini tidak boleh berlanjut. Harus dihentikan kalau memang benar ada,’’ tegas gubernur menjawab konfirmasi Suara NTB via WhatsApp, Kamis (12/5) kemarin menanggapi rendahnya harga beras komersil NTB dibandingkan daerah lainnya.

Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB menyebutkan, harga pembelian beras komersil

Bulog Divre NTB tahun 2015 paling rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Harga beras komersil di Bulog Divre Bali, Rp 9.000 per Kg. Kemudian Bulog Divre Jawa Tengah dan Jawa Timur masingmasing Rp 9.010 per Kg dan Rp 9.300 per Kg. Sedangkan harga beras komersil dibeli Bulog Divre NTB hanya Rp 8.600 per Kg. Bersambung ke hal 15

TO K O H

Kasus BSS Banyumulek

BPKP Simpulkan Ada Kerugian Negara

Bedah Data Rawan Pangan

BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mempertanyakan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB yang menyebutkan lima kecamatan di Lombok Utara rawan pangan. Meskipun demikian, bupati mengaku akan tetap mengacu kepada data tersebut. ‘’Karena ini data, kita pakai saja sebagai acuan kita untuk bekerja.

Bersambung ke hal 15 H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Jelang MTQ

Pemprov dan Pemkot Percepat Program Fisik

Kaling Duta Anti Narkoba WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH mengatakan, Pemkot Mataram memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Data dari Polda NTB, Kota Mataram termasuk daerah peringkat ke tiga, tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

SILATURAHMI - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (paling kiri), saat bersilaturahmi diterima Walikota Mataram H.Ahyar Abduh didampingi Plt. Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito dan Kepala Dinas PU Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura.

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Mataram mulai mempercepat sejumlah proyek fisik, menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional Juli mendatang. Pemprov dan Pemkot Mataram berbagi tugas dalam menyelesaikan proyek fisik yang sifatnya mendesak. ‘’Pemprov mempercepat perbaikan jalan di sekitar lokasi pelaksanaan MTQ. Sedangkan Pemkot Mataram, menata trotoar, lampu penerangan jalan umum, menata PKL dan lain sebagainya,’’ jelas Walikota Mataram, Bersambung ke hal 15

H. Mohan Roliskana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) memasuki babak baru.

Diusut Polres Lobar sejak 2015 lalu dan masuk dalam supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), auditor menemukan ada kerugian negara dalam kasus ini.

Kesimpulan temuan keru-

Mataram (Suara NTB)Ancaman digugat secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menyusul minimnya pengembalian kerugian negara yang dinilai sampai saat ini masih sangat minim dari para anggota DPRD NTB, ditanggapi santai. Anggota DPRD NTB bahkan mempersilakan jika JPN akan melayangkan gugatan perdata.

Anggota DPRD NTB Drs. Sahafari Asy’ari yang dikonfirmasi oleh Suara NTB, Kamis (12/5) kemarin mengatakan bahwa ia mempersilakan Kejaksaan untuk meng-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

ANTRE - Peserta Rakor yang terdiri dari para kepala daerah di NTB dan pejabat lain yang mengikuti Rakor Kamis (12/ 5) kemarin, langsung menjalani tes urine. Tampak para pejabat antre untuk diambil urinenya, kemarin. melakukan tes urine terhadap seluruh pejabat yang hadir.

“Yang terkait dengan kedisiplinan internal pemerintah daerah. Jadi kita sudah sepakat, provinsi dan kabupaten/kota

Investigasi. Dalam catatannya saat hasil audit diserahkan, ada beberapa koreksi soal penentuan kerugian negara.

Bahkan dipastikannya akan bertambah dari yang ditemukan tim. “Ada beberapa koreksi saya untuk penambahan kerugian negara. Seperti, uang itu dipakai untuk beli tanah.

Itu sudah kita masukkan menjadi kerugian negara, Bersambung ke hal 15

Anggota DPRD NTB Persilakan JPN Menggugat

Gubernur dan Bupati/Walikota Sepakat Pecat ASN Pengguna Narkoba Mataram (Suara NTB) Dalam rapat koordinasi (Rakor) gubernur dan bupati/ walikota yang digelar di Pendopo Timur, Kamis (12/5) siang kemarin, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta Kepala BNN Provinsi NTB, Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si melakukan tes urine kepada semua pejabat yang hadir.

Dalam rakor tersebut, gubernur dan seluruh bupati/ walikota sepakat untuk memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti dari hasil tes urine sebagai pengguna narkoba, baik dari jabatan struktural maupun dari posisi ASN. Gubernur dikonfirmasi usai Rakor mengatakan, tes urine yang dilakukan usai pelaksanaan Rakor tersebut mendadak. Ia meminta Kepala BNN untuk mengerahkan petugas yang dimiliki untuk

gian negara itu setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi atas permintaan penyidik Polres Lobar. ‘’Sudah saya paraf, ada kerugian negaranya,” kata Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk AK.,MM menjawab Suara NTB, Kamis (12/5) petang.

Ditanya jumlah kerugian negara, akan diceknya lagi ke tim auditor di bawah Korwas

bahwa ASN di provinsi dan kabupaten/kota yang tes urinenya positif dan setelah diklarifikasi sudah jelas penyalahgunaan narkoba itu dipecat.

Bersambung ke hal 15

gugat perdata para anggota DPRD NTB yang dinilai lamban dalam mengembalikan kerugian negara itu. ‘’Jikapun Kejaksaan akan menggugat lagi secara perdata, ya kita persilakan saja. Itu urusan Kejaksaan. Karena kalau saya tetap sampai sekarang mencicil,’’ ujarnya. Menurut Shafari, dirinya secara pribadi selama ini masih aktif untuk mencicil. Di mana cicilan untuk mengembalikan kerugian negara itu langsung dipotong dari gajinya sebagai anggota DPRD NTB. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Kembali pada Tradisi KECAMATAN Sekarbela dipercaya oleh Pemkot Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an. Oleh karena itu, diharapkan momentun tersebut sebagai kesempatan untuk membumikan Alquran.

Camat Sekarbela, Hariadi menjelaskan, seleksi tilawatil qur’an mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan telah dilaksanakan. Kemudian, hasil seleksi masing masing kecamatan akan bertanding di tingkat kota.

Pelaksanaan tingkat kota dimulai tanggal 26 - 29 Mei ini, pihaknya diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah.

(Suara NTB/cem) Kegiatan yang difokusHariadi kan di lapangan Karang Pule ini hampir 60 persen telah rampung. Diantaranya, persiapan pataka atau panggung kegiatan, penginapan peserta dan dewan hakam serta pawai ta’aruf. “Tinggal kita carikan tempat penginapan saja. Kalau kaset dan sosialisasi sudah disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Terlepas dari persiapan STQ tingkat kota, Hariadi menjelaskan, khusus dari Kecamatan Sekarbela, pihaknya mengirim perwakilan 30 orang dengan spesifikasi mata lomba yang berbeda.

30 peserta tersebut hasil penjaringan atau seleksi tingkat kelurahan yang dilombakan di kecamatan. “Seleksinya kan dari lingkungan, kelurahan sampai ke kecamatan,” akunya.

Paling penting menurut Hariadi, lomba yang dilaksanakan tiap tahun ini sebagai upaya pemerintah untuk membumikan Alquran.

Ia melihat, anak - anak sudah berkurang mengaji saat magrib. Hal tersebut menurut Hariadi, tidak terlepas dari pengaruh tontonan dan teknologi, sehingga peran orangtua dianggap paling penting mendorong anak - anak kembali pada tradisi sebelumnya.

Selain itu diharapkan, muncul taman pendidikan Alquran di tiap lingkungan. “Tiap rumah ada yang baca ayat suci al quran. Dan diharapkan adalah munculnya TPA ditiap lingkungan atau paling tidak kelurahan,” harapnya.

Jika melihat potensi, kata Hariadi, banyak anak - anak yang memiliki bakat sebagai penghafal Alquran maupun qari’ - qari’ah. Sebab, sebagian besar mereka menuntut ilmu di pondok pesantren di luar Kota Mataram bahkan hingga di Probolinggo, Jawa Timur.

Sesuai harapan Walikota kata Hariadi, tiap kegiatan agar bisa mewujudkan tiga sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi dan pencitraan. (cem)

(Suara NTB/dok)

Panggil BPMP2T dan Takowasbang KOMISI III DPRD Kota Mataram berencana memanggil dua SKPD, masing-masing BPMP2T dan Dinas Takowasbang Kota Mataram. Pemanggilan dua SKPD ini menyusul simpang siurnya kebenaran terkait IMB ruko di kawasan Hotel Aston Inn. ‘’Ya rencananya kita (Komisi III, red) akan panggil mereka, Jumat hari ini,’’ ujar anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menjawab Suara NTB Kamis (12/5) sore.

Pemanggilan ini, kata Ketut Sugiarta guna melakukan klarifikasi kepada dua SKPD itu soal IMB bangunan yang menjadi temuan Komisi III. Karena, menurut pengakuan Dinas Takowasbang Kota Mataram, bahwa bangunan itu belum ada izinnya, sementara pengakuan berbeda dilontarkan oleh BPMP2T Kota Mataram yang mengklaim bahwa izin dimaksud sudah terbit sejak dua bulan yang lalu. Hanya saja, dari pihak hotel belum mengambilnya.

Ketut Sugiarta mempertanyakan koordinasi antar kedua SKPD itu. ‘’Mestinya, eksekutif ini satu atap harus saling tahu. Aneh kalau ada yang tidak tahu,’’ katanya. Politisi Gerindra ini sepakat bahwa investor yang masuk berinvestasi di Mataram memang harus dilindungi. Hal yang sama juga harus dilakukan kepada masyarakat. ‘’Masyarakat ini juga harus dilindungi,’’ imbuhnya.

Investor yang menginvestasikan uangnya di Mataram, tentu tidak akan main-main. Tentu semua hal sudah diperhitungkan.

Disinilah, sambung Ketut Sugiarta, peran pemerintah. Bagaimana mengarahkan investor dari awal. Ketua Fraksi Gerindra ini cukup menyayangkan pernyataan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang memerintahkan BPMP2T mengkaji ulang izin Aston Inn. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemkot Mataram memberi perlakuan istimewa kepada hotel tersebut.

Karena menurut Ketut Sugiarta, kajian dimaksud seharusnya dilakukan sebelum pembangunan. Ia menyarankan agar revisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dipercepat. Karena Perda RTRW akan berkaitan erat dengan pelaksanaan perda-perda lainnya.

Seperti Perda parkir, PKL, Riparda dan lain sebagainya.

Pada bagian lain, ia mengapresiasi komitmen Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan menertibkan bangunan yang melanggar RTRW. Meskipun sampai sekarang belum ada tindakan konkret dari komitmen tersebut. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Tidak Taat Aturan, Izin Aston Inn Ditahan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyesalkan, manajamen Hotel Aston Inn yang tidak taat terhadap aturan. Padahal, izin yang telah dikeluarkan Pemkot Mataram sesuai dengan rekomendasi dari tim. Apalagi oleh Komisi III dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan yang menemukan adanya pelanggaran baik itu hotel dan ruko. Karena tidak mengindahkan surat teguran, pihaknya terpaksa menahan izin ruko disamping hotel tersebut.

“Boleh dikatakan begitu (tidak taat aturan, red),” jawab Cokorda di ruang kerjanya, Kamis (12/5).

Sesuai izin dikeluarkan untuk bangunan hotel, garis sempadan bangunan (GSB) yakni 15 meter. Sedangkan,

ruko 20 meter dari sempadan jalan. Namun, tidak diketahui, jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai, apakah itu atas unsur kesengajaan atau tidak. Disamping itu, setelah izin diproses maka sudah menjadi tanggungjawab dari

Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan. “Kalau soal pengawasan itu kan urusan instansi terkait,” katanya.

Khusus izin ruko memang, sejak beberapa bulan terakhir masih tahap proses. Cokorda mengakui, ada keterlambatan (Suara NTB/ynt)

MOLOR - Ruangan untuk layanan panggilan tunggal gawat darurat ini telah disiapkan Dishubkominfo Kota Mataram sejak akhir tahun lalu. Peluncuran program ini molor sampai Agustus mendatang.

Molor, Program Panggilan Tunggal Gawat Darurat Mataram (Suara NTB) Realisasi program penyediaan layanan panggilan tunggal gawat darurat (emergency call) di Kota Mataram molor lagi.

Program ini pertama kali dicanangkan pertengahan tahun lalu dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemkot Mataram dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Rencana awal pengoperasian layanan ini pada Bulan Desember 2015 lalu, namun sampai pertengahan tahun ini belum juga terlaksana.

Kamis (12/5) kemarin tim dari Kemenkominfo turun ke Mataram melakukan survei untuk melihat kesiapan Kota Mataram dalam melaksanakan program ini seperti kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Pegawai Direktorat Jenderal Telekomunikasi Khusus Kemenkominfo RI, Agus Joko Sudiarto mengatakan molornya peluncuran program ini karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah terkait peraturan.

Agus mengatakan berdasar-

kan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan telekomunikasi dan informatika di daerah diambil alih oleh pusat. Untuk itu Pemda tidak boleh menganggarkan di APBD karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Di UU yang lama, UU Nomor 32, kewenangan bidang telekomunikasi dan informatika masih berada di tangan Pemda,” ujarnya. Penarikan kewenangan ini yang kemudian menyebabkan peluncuran layanan baru ini ditunda sampai Agustus mendatang.

Persiapan yang dilakukan pemerintah pusat untuk program ini disampaikan Agus telah cukup matang. Pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa operator seluler. Ke depan pihaknya akan meminta kepada Telkom untuk memasang line 112 di 10 kota yang disesuaikan dengan kode telepon setiap kota tersebut. Ada 10 kota di Indonesia yang menjadi pilot project program ini, diantaranya Bogor, Bandung, Depok, Batam, Mataram,

Makassar, Tangerang, Surabaya, Denpasar, dan Balikpapan. Pelayanan panggilan tunggal gawat darurat ini mengadopsi layanan panggilan yang berlaku di Amerika Serikat melalui nomor 911. Warga yang mengalami berbagai keluhan, musibah, dan lainnya bisa mengadukan melalui nomor 112.

Sementara itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram telah menyiapkan ruang khusus untuk layanan ini. Ruangan khusus ini berada di kompleks Pendopo Walikota Mataram. Dikonfirmasi terkait molornya program ini, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid menyampaikan pihaknya hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat kapan program ini akan diluncurkan.

Khalid mengatakan sudah sejak tahun lalu pihaknya melakukan persiapan untuk program ini, salah satunya adalah menyiapkan ruangan khusus bagi operator yang bertugas. Petugas juga sudah disiapkan pihaknya tinggal pembagian tugas secara terjadwal. (ynt)

Salahi Aturan

Pemilik Bangunan Diminta Bongkar Sendiri Bangunannya Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada para pemilik bangunan yang menyalahi aturan agar membongkar sendiri bangunannya sebelum Pemkot Mataram melakukan eksekusi penertiban. Beberapa waktu lalu Pemkot Mataram melakukan pendataan bangunan yang dinilai melanggar aturan serta yang tidak sesuai dengan tata ruang atau izin yang diajukan.

Penertiban bangunan ini akan dilakukan secara bertahap oleh Pemkot Mataram.

Pemkot Mataram mendahulukan penertiban untuk tempat-tempat usaha yang memanfaatkan sempadan bangunan atau ruang publik.

“Kami berharap ada kesadaran dari para pemilik tempat usaha itu untuk melakukan pembongkaran sendiri tanpa harus kita melakukan ekseku-

si. Itu yang kita harapkan sebenarnya,” ujarnya.

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) disampaikan Mohan juga tetap menjalani prosedur sebelum eksekusi dilakukan.

Namun baiknya para pemilik bangunan bisa kooperatif terhadap aturan yang diterapkan di Kota Mataram dan terhadap permintaan untuk membongkar sendiri bangunan atau tempat usahanya. Ia mengatakan eksekusi atau penertiban akan dilakukan merata di berbagai titik dimana ditemukan adanya pelanggaran.

“Ini akan dilakukan merata di semua kawasan. Sehingga ke depan tidak ada lagi persoalanpersoalan seperti ini muncul,” jelasnya. Upaya ini disebutkan Mohan sebagai salah satu langkah Pemkot Mataram untuk menata kota ini sehingga terlihat rapi dan teratur. Walau-

pun tempat usaha ini telah berdiri, menurut Mohan tidak ada kata terlambat untuk segera memperbaikinya agar sesuai dengan peraturan dan tata ruang Kota Mataram.

Permintaan Pemkot Mataram untuk membongkar ini disebutkan Mohan tidak sampai merobohkan gedung atau bangunan permanen yang telah kokoh berdiri. Tapi khususnya fasilitas-fasilitas pendukung yang dimanfaatkan pemilik bangunan sebagai tempat usaha. “Ini proses dan kita lakukan secara bertahap. Kita tidak bisa langsung terlalu demonstratif melakukan penertiban semuanya hari ini. Kita bertahap, prosedur kita jalani,” ujarnya. Wakil Walikota mengatakan ada beberapa kawasan tempat usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, dan Pemkot Mataram tidak mau menghambat itu. (ynt)

Ketua DPRD Tegaskan Tidak ada Program Titipan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram nampaknya terusik dengan istilah titipan yang digunakan oleh pejabat eksekutif untuk menggambarkan posisi anggaran program aspirasi Dewan. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., langsung menggelar jumpa pers untuk mengkalrifikasi hal tersebut.

Dalam keterangannya, Didi mengajak semua pihak untuk melihat persoalan secara proporsional. Demikian pula terkait pokok-pokok pikiran Dewan yang dituangkan dalam bentuk program aspirasi. ‘’Jangan dikotomi, jangan disalahpersepsikan. Karena yang namanya program aspirasi itu berkaitan dengan ke-

pentingan masyarakat. Bukan merupakan kepentingan anggota Dewan secara personal,’’ tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/5) siang.

Dikatakan Didi Sumardi, bahwa program aspirasi Dewan lahir dari usulan masyarakat. ‘’Jadi bukan maunya anggota atau pimpinan Dewan,’’ katanya sembari menambahkan kalau program aspirasi Dewan sesungguhnya merupakan manifestasi dari aspirasi masyarakat. Dewan hanyalah meneruskan amanah masyarakat sesuai dengan dapil (daerah pemilihan) masing-masing.

Hal itu, lanjut Didi Sumardi, sebetulnya merupakan bentuk kerja-kerja yang benar dan

bertanggung jawab. ‘’Justru kalau tidak ditindaklanjuti, Dewan yang bersangkutan akan dikesankan hanya datang, duduk, diam dan duit,’’ demikian Didi Sumardi. Dewan, katanya, sudah seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. ‘’Tugas Dewan itu sebetulnya sangat mulia dan penting,’’ imbuhnya. Didi Sumardi menjelaskan, posisi program aspirasi tidak dikelola oleh Dewan. Dewan dalam hal ini, hanya memfasilitasi bagaimana supaya usulan masyarakat diakomodir. ‘’Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal teknis,’’ cetusnya. Karena berikutnya merupakan ranah eksekutif untuk melaksanakan program aspirasi tersebut.

Dewan hanya memfasilita- masyarakat si sampai lahirnya kebijakan. ditampung Karena selama ini ber- bulat-bulat. kembang persepsi di masya- ‘’Misalnya, rakat kalau Dewan mengelola jalan yang anggaran. ‘’Apalagi diistilah- masih bagus kan titipan, itu sangat meny- tidak muakitkan kami secara kelem- ngkin kita bagaan,’’ tuturnya. Politisi perbaiki,’’ Golkar ini menegaskan bahwa pungkasDewan tidak dalam posisi titip nya. menitip. Standarnya tentu (fit) mana yang menjadi kebutuhan masyarakat secara prioritas. ‘’Tidak mungkin kita pada posisi mengadaada,’’ cetusnya.

Lagipula, katanya, tidak mungkin semua usulan (Suara NTB/fit)

penerbitan izin karena beberapa hal harus dilengkapi pemohon. IMB ruko tersebut setelah dicek ternyata sudah rampung, hanya saja belum diambil oleh pemohon. “Staf saya sudah empat kali nelpon, tapi tidak direspon - respon,” katanya.

Sementara terhadap temuan Komisi III DPRD Kota Mataram pasca sidak, Selasa (10/5), ia menambahkan belum menerima apa rekomendasi. Pihaknya akan menunggu rekomendasi apa dikeluarkan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan.

Kalaupun bangunan tersebut dibongkar kata Cokorda, menjadi kewenangan sepenu-

hnya instansi terkait dalam hal ini Dinas Takowasbang.

BPMP2T hanya mengurus izin. Namun demikian, ia nanti akan berkoordinasi jika benar Takowasbang enggan mengeluarkan izin ruko tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Humas Hotel Aston Inn, Yen Yanto enggan menanggapi hal tersebut. Malah, ia meminta agar proses aturan tetap berjalan, sehingga jangan sampai penekanan - penekanan kepada pengusaha, justru membuat investor takut berinvestasi di Mataram. “Sudahlah, gak usah diperpanjang lagi soal itu,” katanya. (cem)

Pemkot Masih Buka Peluang Pembangunan Hotel Mataram (Suara NTB) Nilai investasi di Kota Mataram terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 lalu, nilai investasi mencapai Rp 4,3 triliun dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi Rp 8,3 triliun. Investasi di bidang perhotelan masih menjadi primadona para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Mataram.

Investasi yang terbesar berasal dari bidang jasa dan perhotelan. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan permohonan pembangunan hotel di Kota Mataram juga semakin banyak. Hal ini menurutnya didukung oleh iklim usaha yang juga semakin bagus dan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi. “Masih banyak yang mau berinvestasi di Mataram khususnya bidang jasa dan perhotelan,” ujarnya, Kamis (12/5).

Meskipun hotel di Kota Mataram telah banyak, namun pihaknya tetap menerima jika ada pemohon yang mengajukan izin pembangunan hotel. “Pengusulan pembangunan hotel di Mataram kita masih welcome khususnya untuk permohonan izinnya,” ujarnya. Berdasarkan data BPMP2T, jumlah

hotel yang dibangun pada tahun 2015 sebanyak 20 dan izin pengadaan barang dan jasa mencapai 526.

Ia mengatakan pihaknya tidak boleh menolak jika ada pihak yang datang untuk memohon pengurusan perizinan hotel. Namun persoalan diterima atau tidak tergantung dari hasil kajian tim.

“Kita tidak boleh menolak orang yang memasukkan permohonan izin. Nanti tim yang akan mengevaluasi apakah memenuhi syarat atau tidak,” jelasnya. Tim ini disebutkan Cokorda akan melihat apakah calon investor ini telah memiliki kelengkapan secara administratif dan persyaratanpersyaratan lainnya.

Semakin tingginya nilai investasi di Kota Mataram menurutnya karena kesadaran masyarakat yang memiliki usaha semakin tinggi untuk mengurus izinnya. Apalagi BPMP2T disampaikan Cokorda terus berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusaha dalam mengurus izinnya. Beberapa bulan lalu, pihaknya juga telah meluncurkan program Sehati yang menargetkan dalam sehari perizinan telah bisa diterbitkan. “Masyarakat juga saat ini lebih paham dan cepat dalam mengisi formulirformulir persyaratan perizinan,” ujarnya. (ynt)

Ganti Rugi Kendaraan Hilang Saat Parkir Siap Diterapkan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram siap menerapkan aturan dalam Perda yang baru tentang pengelolaan perparkiran yang mewajibkan pengelola parkir membayar ganti rugi kepada pemilik kendaraan jika terjadi kehilangan saat memarkir kendaraan di lahan parkir resmi yang dikelola Dishubkominfo Kota Mataram. Meskipun sebelumnya ada kekhawatiran aturan ganti rugi tersebut belum bisa diterapkan karena belum adanya anggaran khusus untuk ganti rugi.

Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan Perda bersifat mengikat dan harus diterapkan. Untuk itulah pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang ada di dalamnya. “Kita harus bicara dari sisi aturan, harus terikat dengan aturan. Kalau Perda bunyinya seperti itu, ya harus sesuai dengan Perda,” jelasnya, Kamis (12/5).

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir khususnya Pasal 13 disebutkan bahwa segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan, dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggung jawab bersama antara orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir dengan pemilik k e n daraan bermot o r .

Khalid m e nyampaikan

(Suara NTB/ynt)

H. Khalid memang belum ada anggaran khusus untuk ganti rugi. Dengan tidak adanya anggaran, bukan berarti aturan dalam Perda tersebut akan diabaikan pihaknya. “Pasti kita laksanakan,” tegasnya.

Ia mengatakan pihaknya akan meningkatkan fungsi pengawasan di lapangan untuk antisipasi jangan sampai ada kendaraan yang hilang di lahan parkir. Di samping itu pengawasan juga dilaksanakan agar jangan sampai hal ini dimanfaatkan oknum tertentu yang sengaja menghilangkan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan.

“Di sini fungsi pengawasan dan pengendalian (Opdal atau Operasional Pengendalian) yang harus kita kedepankan sehingga tidak terjadi kehilangan,” jelasnya. “Kita jalan saja. Ada atau tidak ada anggaran untuk ganti rugi kita jalan terus,” tambahnya.

Yang paling penting untuk dianggarkan disebutkan Khalid adalah anggaran untuk Opdal ini sehingga pengawasan tetap intensif dilaksanakan. “Saya hari ini masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan pengawasan dan pengendalian ini,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Tolak Permintaan Eksportir SEJUMLAH pesanan yang diminta buyer luar negeri terpaksa tak bisa dipenuhi perajin. Pesanan kerajinan berbahan baku rotan (ketak) ditolak karena alasan tidak tersedia cukup bahan bakunya. Hal ini disampaikan Pembina sekaligus pemerhati kerajinan Provinsi NTB, Hj. Nurul Aini.

Belum lama ini, sebanyak sepuluh ribuan suvenir dari ketak, permintaan dari buyer Amerika Serikat tak bisa dipenuhi karena ketidakpastian bahan baku tersebut.

“Rotan ini adanya hanya di Kalimantan dan Sulawesi, kita tidak bisa menyanggupi permintaan buyer. Dia memberikan kita waktu sampai tiga bulan,” kata mantan Ketua Pengawas Pasar Seni Banyumulek, Lombok Barat ini pada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/5). Kerajinan ketak ini menjadi permintaan primadona dari pengusaha di negara Paman Syam. Bahkan beberapa negara di Asia Tenggara cukup meminatinya. Beberapa kali dilakukan koordinasi dengan mitra perajin ketak di Lombok Tengah dan Lombok Timur, namun tetap saja tidak mampu dipenuhi apabila dalam jumlah besar.

“Jenis mangkok, bak sampah atau tas, sangat diminati buyer dari Amerika dan Jepang. Karena memang di sana booming permintaannya, mungkin karena lebih alami, kuat dan lebih antik,” kata Hj. Nurul Aini. Kendala bahan baku ini menjadi persoalan klasik. Jikapun diminta langsung dari mitra di Kalimantan dan Sulawesi, belum tentu dipenuhi langsung karena terkendala proses pengiriman. Dari sekian jumlah pesanan ketak dari luar negeri yang ditolak, tidak kecil nilainya jika dirupiahkan. Dengan tingginya permintaan ketak dari luar negeri ini, diharapkan ada dukungan bagi perajin untuk mempermudah tersedianya bahan baku.

Berbeda halnya dengan kerajinan-kerajinan jenis lainnya, gerabah Banyumulek misalnya. Sejauh yang dilihatnya, masa depan kerajinan jenis ini dinilai suram. Mungkin karena pasar luar negeri yang banyak jenis, atau gerabah telah kalah dengan berbagai jenis kerajinan keramik yang berkembang. Pasar gerabah telah anjlok sejak aksi bom Bali beberapa tahun silam. Sampai saat ini pasarnya tak bisa didongkrak, meskipun masih ada harapan penjualannya akan membaik selama ada kemauan untuk berkreasi bagi perajin-perajinnya.

“Kalau perajinnya kreatif, bisa saja gerabahnya laku.

Itupun kalau hasil kreativitasnya unik. Kalau didesain biasa-biasa saja akan tetap seperti ini kondisi pasar kerajinan gerabah NTB,” tambahnya. Para perajin gerabah saat ini telihat mulai enggan berspekulasi. Biasanya, dengan modal Rp 1 juta atau Rp 2 juta, perajin memodalinya untuk membuat kerajinankerajinan gerabah pajangan di tempattempat penjualan suvenir. Sekarang spekulasi itu sulit bisa dilakukan, karena alasan sepinya penjualan. “Kerajinankerajinan lainnya kondisinya hampir sama, tenun juga saya melihatnya demikian. Hanya k e t a k yang peluangnya besar di l u a r negeri,” demikian Hj. Nurul Aini. (bul)

Aset Daerah Loteng Banyak yang Tak Dimanfaatkan Praya (Suara NTB) Pemanfaatan terhadap aset-aset milik daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini dinilai belum maksimal. Banyak aset daerah terutama tanah dan bangunan yang masih menganggur. Sehingga kontribusinya kepada daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat masih minim. Hal itu diakui Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhamad kepada Suara NTB, Kamis (12/5). “Kita punya aset masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga dari sisi kontribusi ke PAD juga belum optimal,” tegasnya.

Hanya saja, kata Muhamad, Pemkab Loteng bukan tinggal diam. Langkah-langkah untuk bisa memaksimalkan keberadaan aset daerah juga sudah dilakukan. Dimana saat ini, pihaknya sudah membentuk tim seleksi pemanfaatan aset. Yang memang khusus menangani rencana pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Sebagai langkah awal, tim tersebut saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap aset-aset daerah yang ada.

Guna memilih dan memilah, aset daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan dan dikelola serta mana aset daerah yang tidak bisa dikelola. “Seperti apa hasilnya, belum kita ketahui. Karena laporan tim sendiri belum ada,” sebutnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa kriteria aset daerah yang bisa dikelola dan dimaanfaatkan. Dalam rangka mendongkrak pemasukan bagi daerah. Misalya, untuk bangunan bisa disewakan ke pihak ketiga atau pola lainnya yang bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah. Tapi itu hanya bagi bangunan dinas yang masuk ketegori golongan III ke bawah.

Sedangkan untuk bangunan dinas yang masuk kategori golong II, misalnya rumah dinas kepala dinas hingga bangunan dinas golongan I, seperti pendopo (rumah dinas kepala daerah, red) tidak diperbolehkan dikelola diluar kepentingan dinas. “Jadi memang ada kriteria tersendiri.

Tidak semuanya aset daerah bisa dikelola untuk kepentingan memperoleh pemasukan bagi daerah,” terangnya.

Untuk pola pemanfaatan aset daerah sendiri cukup banyak. Bisa berupa bangun guna serah. Dimana pemerintah yang membangun, kemudian dikelola atau disewa oleh masyarakat. Bisa juga bangun serah guna. Yakni masyarakat yang membangun bangunan diatas lahan milik pemerintah daerah. Dalam jangka beberapa tahun kemudian, aset tersebut harus dikembalikan lagi ke pemerintah daerah.

“Dalam hal pola pemanfaatan aset daerah ada aturannya juga. Walaupun itu aset daerah, pengelolaan dan pemanfaatannya juga tidak bisa sembarangan. Harus mengikuti regulasi yang ada,” pungkas Muhamad. (kir)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rp 2 Triliun Dana Desa di NTB Telah Ditransfer Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan RI telah mentransfer sebesar Rp 2 triliun lebih dana desa yang telah rampung pelaporan dan rencana anggaran desanya. masih cukup banyak desa yang belum ditransfer karena tersandung administrasi.

Kepala BPMPD Provinsi NTB, Bacharudin, M.Pd mengatakan sekitar 50 persen dari 995 jumlah desa di NTB telah menerima dana desa

melalui rekeningnya. 50 persen ini dikalikan rata-rata jumlah yang diterima per desa sebesar Rp 525 juta.

“Saya memang belum

lihat laporan pasti hari ini.

Tapi umumnya sekitar 50 persen sudah ditransfer. Dan yang sudah ditransfer ini langsung ada tim yang melakukan pendampingan penggunaannya,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (12/5). Desa – desa yang belum menerima anggaran tahun ini, kemungkinan persoalannya karena belum tuntasnya pertang-

gungjawaban penggunaan ADD tahun lalu.

Terkait penggunaannya, mantan Penjabat Bupati Kabupaten Bima ini mengatakan, dana yang sudah diterima oleh pemerintah desa, tidak lalu dibelanjakan. Ia menyebut, kemungkinan Mei anggaran-anggaran tersebut dibelanjakan, setelah rampungnya pembahasan di tingkat desa

terkait peruntukannya.

“Mungkin ada sebagian desa yang sudah membelanjakannya, bagi yang progresif secara adminsitratif.

Kegiatan-kegiatan padat karya nampaknya sudah jalan walaupun belum sepenuhnya. Pergerakan ekonomi masyarakat pertengahan tahun ini sudah bisa dilihat langsung,” demikian Bacharudin. (bul)

(Suara NTB/zul)

MENANAM KEMBALI - Di beberapa daerah beririgasi teknis, petani yang sudah panen, kembali menanam padi di lahannya.

Sedangkan di beberapa daerah panen sedang berlangsung, Tampak petani di Desa Montong Baan, kecamatan Sikur, Lombok Timur ini, tampak sedang membersihkan gulma pada lahan tanaman padi yang baru ditanam.

WNA Berkedok Wisatawan Ancaman bagi Naker Lokal Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB mendesak pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang mengatur tentang keberadaan warga negara asing (WNA), menyusul diberlakukan bebas visa bagi wisatawan dari sejumlah negara. Masalahnya, keberadaan orang asing itu menjadi ancaman secara tidak langsung.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 17 tahun 2016 memberikan keleluasaan bagi 165 negara yang terdaftar sebagai negara dengan bebas visa. Lombok International Airport (LIA) merupakan salah satu bandara tempat diberlakukannya bebas visa dari berbagai negara tersebut.

Di satu sisi, diberlakukannya bebas visa ini banyak pihak mengharapkan akan terdongkraknya angka kunjungan wisatawan menuju NTB. Apalagi wisatawan dari berbagai negara saat ini sudah mulai mendatangi NTB. Dengan diberlakukannya suatu kemudahan untuk berkunjung ke NTB ini menjadikan NTB semakin mudah didatangi oleh Warga Negara Asing (WNA).

“Jangan bebas visa justru dijadikan kedok oleh wisatawan untuk mengambil alih peran pekerja-pekerja lokal, dan ini telah banyak kita jumpai,” kata Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH di Mataram, Kamis (12/5).

Beberapa aktivitas warga asing yang disorot oleh HPI di antaranya, terlibat langsung sebagai pemandu bagi wisatawan senegaranya. HPI beberapa kali melakukan razia, namun dalam hal penegakan hukum, tidak ada kekuatan bagi HPI. Padahal, jika suatu pekerjaan seolaholah telah diambil alih oleh warga asing tanpa izin yang jelas, harusnya didenda.

Sebab itulah, Ainuddin mengatakan, pemerintah daerah mestinya mempertegas kebi-

(Suara NTB/bul)

Ainuddin jakan hukum bagi orang asing. Meski keran MEA telah dibuka, namun tidak serta merta seluruh jenis pekerjaan diambil alih oleh orang asing, kecuali pada bidang pekerjaan yang mengharuskan keahlian tertentu dan modal tertentu.

Penguatan regulasi yang harus diperjelas oleh pemerintah daerah, lanjut Ainuddin, misalnya dengan mempertegas kembali batasan pekerjaan yang boleh dilakoni orang asing. Dan harus dibarengi dengan tindakan tegas, apabila orang asing terbukti melanggar aturan.

“Yang selama ini kita lihat eksekusinya hanya sampai deportasi, lalu mereka dalam waktu tertentu boleh datang lagi. Padahal itu sudah masuk ranah pidana sesungguhnya,” kata pengacara ini.

Oleh karenanya, ia juga mengharapkan segera digolkannya Perda tentang pramuwisata bahkan harus diundang-undangkan, untuk memproteksi kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh orang asing secara diam-diam “Ada danpak positif dan negatifnya bebas visa ini. Tapi dampak positifnya jangan sampai membuat kaya orang-orang asing di tanah kita. Inilah yang kita minta harus diperjelas,” demikian Ainuddin. (bul)

Stok Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan Cukup Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, memastikan stok kebutuhan pokok menjelang Ramadan bulan Juni mendatang tercukupi.

Sebab, belum ada laporan terkait kelangkaan maupun habis kebutuhan di pasar. Demikian disampaikan, Kadis PKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi, Kamis (12/5).

Muttawali menjelaskan, kecenderungan harga sejumlah bahan pokok akan naik dibandingkan sebelum bulan Ramadhan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh banyaknya permintaan serta

KAMIS, 12 Mei 2016

ketersedian barang yang minim. Oleh pedagang dimanfaatkan untuk menyetok barang barang mereka, sehingga terkesan langka di pasaran. “Sudah biasa kalau Ramadhan ini harga naik,” katanya.

Pola dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, pertama, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, agar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor - distributor penyalur bahan pokok. Kedua, memastikan bahwa beras tersedia di Badan Urusan Logistik (Bulog) tercukupi hingga Lebaran.

“Caranya kita datangi Bulog dan distributor,” katanya.

Ia menyebutkan, kebutuhan yang sering meningkat saat Ramadhan seperti, daging ayam, daging sapi, telur dan keperluan

lainnya. Permintaan komoditi ini biasanya meningkat 100 persen dibandingkan sebelumnya. Jika memungkin, pihaknya berusaha menekan harga kebutuhan tersebut dengan menggelar operasi pasar, sehingga tidak mempengaruhi inflasi di Kota Mataram. “Daging sapi, daging ayam ini kan selalu naik,” sebutnya.

Distributor yang kedapatan menyetok barang sambungnya, bersama tim terpadu nanti akan meminta agar barang barang tersebut disalurkan ke pasar. Tetapi sebaliknya, barang akan disita jika peringatan tidak diindahkan. “Kita minta disalurkan,” demikian ujarnya. (cem)

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pro Kontra KLU Rawan Pangan

Kadus Klaim Warga Utang Beras, Kades Usulkan Hapus Raskin Alamat rawan pangan bagi 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) bagi sebagian kalangan masih tidak masuk akal. Terlebih indikatornya mengarah kepada sarana dan prasarana non pangan seperti pemenuhan listrik, buta huruf, hingga kualitas kesehatan. Namun sebagian kalangan yang menyadari sulitnya akses ekonomi, tak menyangkal kondisi tersebut berlaku di warga KLU. KEPALA Dusun (Kadus) Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, M. Japah, Kamis (12/ 5), mengatakan tidak menutup kemungkinan rawan pangan terjadi di KLU, meski secara periodik. Kondisi saat ini, misalnya, akibat minimnya belanja modal pemerintah daerah sebagian buruh harian lepas kekurangan bahkan tidak ada lapangan kerja, karena terlalu lama menganggur.

“Saya tidak usah sebutkan, tetapi di dusun saya ada 10 persen warga yang rawan pangan. Tidak ada stok beras, mereka sampai harus meminjam sama tetangga, karena untuk berutang ke warung, mereka malu,” kata Japah.

Ia mengklaim, beberapa masyarakatnya mulai mengeluh akibat minimnya ketersediaan pekerjaan bagi buruh.

Akhirnya, sebagian ada yang beralih menangkap ikan meng-

gunakan panah, meskipun hasilnya tak seberapa.

“Yang berprofesi sebagai ojek kadang penghasilannya tak seberapa karena perekonomian lambat. Harapan kita proyek Pemda cepat terlaksana, sehingga ada harapan masyarakat ikut jadi buruh lepas,” sambungnya.

Berbeda dengan kadus, Ketua LSM Jaringan Peduli Anggaran (JPA) KLU, Marianto, mengungkapkan Susenas BPS terkait rawan pangan harus bisa menjelaskan indikator yang digunakannya terkait fakta rawan pangan masyarakat. Pasalnya, di beberapa kecamatan kondisi fisik sarana dan prasarana tidak selamanya merepresentasikan rawan pangan.

“Di Bayan yang diklaim Kecamatan dengan kemiskinan tertinggi, angka pendapatan per kapita masyarakat justru lebih baik dari Kayan-

Terapkan Perda KTR PEMKAB Lombok Timur (Lotim) pada bulan Januari 2017 bakal memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Penerapan KTR ini ada di beberapa fasilitas umum mulai dari puskesmas, rumah sakit dan lingkungan pendidikan. Selain itu, instansi pemerintahan juga akan menerapkan hal yang sama mulai dari tingkat kecamatan hingga lingkup pemkab setempat dan sejumlah titik-titik lainnya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/5), Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, I Made Pradnya Adi Putra, menjelaskan saat ini Perda KTR sudah disahkan DPRD Lotim melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu. Namun, efektif pemberlakuan larangan merokok di sejumlah titik menjadi KTR itu pada bulan Januari 2017 mendatang atau satu tahun setelah disahkan.

Jika Perda KTR itu sudah diberlakukan, lanjutnya, maka secara tegas sudah dilarang bagi masyarakat untuk merokok di sejumlah tempat-tempat umum yang bisa mengganggu masyarakat yang lain ataupun dampak lain yang ditimbulkan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sebenarnya sangat sulit untuk dihindari maupun ditanggulangi, sebab hal itu sangat berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang sangat sulit untuk diubah. Meski demikian, imbuhnya, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, terlihat dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan kesehatan masyarakat, seperti pengadaan area bebas rokok, smoking area (tempat untuk merokok), hingga pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang larangan merokok di tempat umum beserta sanksinya.

Dengan dilakukannya, sosialisasi dan penyampaian pesan yang baik kepada masyarakat sebagai sasaran akan adanya penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan maupun peraturan (Perda KTR). Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang akan diterapkan, sehingga masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku yang positif terhadap peraturan itu. (yon) I Made Pradnya Adi Putra (Suara NTB/yon)

Kasus SRG, Wabup Mengaku Pemkab Lotim Merugi Selong (Suara NTB) Perjanjian kerjasama pemanfaatan gedung Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor 181.6/ ESDM-PP/2013 dan Nomor 111/Kopsel/Jkt/VII// 13 dinilai membuat Pemkab Lombok Timur (Lotim) merugi.

Pasalnya, sejauh ini SRG sebagai salah satu aset milik Pemkab Lotim itu belum memberikan hasil maksimal.

Wakil Bupati (wabup) Lotim, H. Haerul Warisin pada Suara NTB di Pendopo, Rabu (11/5), mengaku, resi gudang ini sangat bagus konsepnya kalau benar-benar bisa dijalankan. Namun, faktanya SRG tidak digunakan sesuai perencanaan.

Secara prinsip, SRG ini tepat bagi petani untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak menentu. Sistem tunda jual yang dijalankan SRG ini bisa lebih menguntungkan petani, karena harga jual yang dilepas petani pasti yang paling baik. Wabup yang turut meresmikan SRG ini menyampaikan, petani yang memasukkan hasil produksinya akan dibayar 70 persen dari nilai harga barang. Sisanya baru diberikan setelah semua laku terjual.

Persoalan yang terjadi, petani enggan melakukan tunda jual dalam sistem SRG. Inilah yang menjadi penyebab utama tidak berfungsinya SRG dengan baik. Kondisi ini menjadikan Lotim turut tidak bisa mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari proses SRG. Di mana dalam perjanjian dimaktubkan ada besaran yang disetor pihak pengelola SRG, Koperasi Selaras kepada pemerintah daerah.

Menyikapi persoalan SRG ini, Wabup menyatakan sudah lama ingin mengambil alih pemanfaatan SRG. Setoran dari SRG pun coba akan dikaji mendalam. Perjanjian dengan pihak investor itu pun siap akan dikaji lebih komprehensif agar bisa memberikan hasil maksimal bagi daerah. “Kalau ada jalan keluar, kita akan ambil alih,” imbuhnya.

Mengenai arah pemanfaatan, diketahui hanya digunakan untuk memasukkan tiga komoditi, yakni padi, jagung dan rumput laut. Sementara dari informasi di lapangan hanya komoditi jagung yang sudah pernah diproses melalui mekanisme SRG. Sedangkan dua komoditi lainnya, padi dan rumput laut belum pernah masuk SRG tersebut.

Aset gudang SRG, lanjut wabup, murni milik Pemkab Lotim yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan. Saat ini, Koperasi Selaras atau juga disebut iPasar hanya melakukan sewa terhadap lahan di areal SRG. Sewa ini, kata wabup, di luar dari perjanjian dari pemanfaatan SRG itu sendiri.

Ada rencana, pengambilalihan SRG ini untuk diserahkan pengelolaannya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita bisa kasih BUMD untuk kelola, kan bisa digunakan untuk menyimpan pupuk, menyimpan pakan ternak dan lainnya,” demikian wabup. (rus)

gan dan Tanjung. Lebih spesifik, di Semokan dan Sambik Elen, konsumsi beras di sana justru tinggi,” kata Marianto.

Menurutnya, kecukupan pasokan pangan warga ditanggulangi dengan pola-pola tradisional, seperti beras. Masyarakat yang memiliki kecukupan beras, sebagian menjual atau menukarnya dengan bahan makanan lain seperti sayur. Lumbung-lumbung milik masyarakat juga masih didapati menyimpan bahan pangan seperti beras, jagung, ubi, atau sayuran tahan lama.

Marianto mengatakan, indikator rawan pangan berupa listrik, air bersih, jalan aspal dan sebagainya, termasuk disebabkan lambannya intervensi pemerintah. Di beberapa dusun di Bayan, masyarakat memiliki sumber daya untuk memasang listrik. Hanya saja, belum mereka ajukan, karena PLN belum bisa menjangkau sarana prasarana lis-

(Suara NTB/dok)

DIPADATI WISATAWAN - Salah satu gambaran aktivitas masyarakat di KLU, khususnya Gili Trawangan. Wilayah ini didatangi banyak wisatawan nusantara dan mancanegara setiap hari. Sementara data di BKP NTB, seluruh kecamatan di KLU termasuk di Gili Trawangan merupakan kawasan rawan pangan. trik ke daerah itu.

“Tudingan KLU rawan pangan bisa kita bantah, karena di setiap kecamatan memi-

liki sumber produksi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak hanya komoditas sawah, tapi juga hasil kebun

atau ternak,” tandasnya.

Lain lagi dengan Kades Gili Indah, H. M. Taufik. Ia tegas, rawan pangan yang dialamat-

kan ke Desa Gili Indah atau Kecamatan Pemenang tifak masuk akal. Indikator jalan aspal, tidak adanya kendaraan di 3 Gili memang sesuai dengan fakta, karena 3 Gili mustahil diisi kuda besi.

“Jelas kita tolak anggapan itu, dan kita minta supaya indikator itu diperbaiki. Di 3 Gili hanya akan terjadi rawan pangan, apabila pasokan dari barat (wisatawan) sudah tidak ada. Dulu ibu bapak kita nelayan, kita juga tidak rawan pangan kok,” kata Taufik.

Dengan dinamika pariwisata yang cukup tinggi, Kades Gili merasa bahwa saat ini, warganya memiliki standar ekonomi yang sedikit berbeda dari warga lain. Belakangan ia melihat, bahwa warganya sudah cukup mampu untuk tidak lagi memperoleh jatah raskin.

“Raskin tidak datang warga Gili tidak pernah mengeluh.

Bahkan kalau saya lihat, mereka yang datang membeli raskin adalah orang-orang mampu.

Kalau saya, maunya raskin di hapus saja. Bukannya tidak mau repot, tetapi sasarannya sudah tidak tepat akibat perubahan status ekonomi warga,” tandas Taufik. (ari)

Banyak Tenaga Kesehatan di Lotim Dapat Honor Belas Kasihan Selong (Suara NTB) Sekitar 200 orang tenaga kesehatan yang ada di tingkat puskesmas memiliki status yang tidak jelas. Mereka tidak termasuk kelompok kerja, tenaga kontrak, apalagi PNS. Ratusan orang ini pun diketahui mendapatkan honor dari belas kasihan teman-temannya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. Asrul Sani pada Suara NTB, mengaku, masih ada tenaga yang memiliki status tidak jelas itu dari para tenaga yang sudah lama mengabdikan diri di puskesmas.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah melakukan seleksi untuk meningkatkan status dari para tenaga yang statusnya tidak jelas itu. Ratusan yang masih tersisa itu, katanya, merupakan tenaga yang tidak lulus pada waktu

seleksi tahap pertama.

Meski tidak lulus, ratusan orang itu tetap memilih tinggal dan mengabdikan diri di puskesmas, meski tidak mendapatkan gaji yang jelas dari pemerintah daerah. “Honor mereka dari urunan temantemannya,” imbuh Asrul Sani.

Seperti di Puskesmas Lepak dilaporkan terdapat sebanyak 17 orang yang masih tersisa. Kondisi lainnya terlihat di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

lainnya yang tersebar se Kabupaten Lotim. “Semuanya orangorang lama, karena yang baru tidak ada lagi,” pangkasnya.

Melihat rentang waktu pengabdian para tenaga kesehatan yang cukup lama, dirinya berencana akan mengusulkan kembali peningkatan status tenaga kesehatan yang tidak jelas ini. “Kita sudah dua kali, terakhir Januari lalu. Tapi tahun depan kembali akan kita usulkan,” sambungnya.

Pascaseleksi peningkatan sta-

tus para tenaga kesehatan, dipastikan sudah tidak ada lagi istilah tenaga kesehatan orientasi. Semua sudah ada statusnya dan mendapatkan insentif dari dana kapitasi bagi honor dari pemerintah daerah sesuai dengan statusnya masing-masing.

Selain itu, sebaran dari para tenaga kerja ini akan terus dianalisa.

Apalagi di satu puskesmas memiliki tenaga lebih tenaga kesehatan dan lainnya mengalami kekurangan. “Ini yang harus dianalisa lagi, bisa overload dan kekurangan,” Asrul Sani ujarnya. (rus) (Suara NTB/rus)

Puskesmas Diharapkan Intens Jalin Desain Gedung DPRD Lotim Koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Selong (Suara NTB) Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di masing-masing kecamatan/desa diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih intens terhadap pemerintah desa, terutama dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Pasalnya, masalah kesehatan merupakan masalah bersama dan bukan hanya tanggung jawab pihak kesehatan. Sehingga, peran serta pemerintah desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah yang terbawah harus bisa didekati. Terlebih, Alokasi Dana Desa (ADD) di masing-masing desa di kabupaten Lotim mencapai Rp 1 miliar.

Kepada Suara NTB di Selong, Kamis, (12/5), Kepala Seksi Advokasi Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Muhani, SKM, MKes, menjelaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 6

(Suara NTB/yon)

Muhani Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti bagi pemerintah dalam percepatan pem-

bangunan di tingkat desa. Di mana, salah satu item yang mengatur tentang desa adalah ditetapkannya semua desa untuk mendapatkan kucuran dana dari APBN tersebut. Meski ADD yang didapatkan oleh masing-masing desa berbeda-beda, katanya, dalam juknis ADD itu sudah tertera dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Itu artinya, penggunaan ADD tidak hanya diarahkan ke hal-hal yang berbentuk fisik. Melainkan bisa berbentuk pemberdayaan sesuai dengan juknis dalam ADD yang sudah disahkan oleh bupati dalam bentuk Perda. Selain itu, dengan kehadiran ADD juga diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi segala bentuk permasalahan di tingkat desa, terutama yang dihadapi puskesmas, posyandu, poskesdesa dan pusat-pusat kesehatan masyarakat yang ada di desa. (yon)

Selong (Suara NTB) Setelah pembangunan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) rampung, Pemkab Lotim berencana membangun gedung DPRD Lotim. Pemkab Lotim telah mengalokasikan dana Rp 40 miliar dan akan dikerjakan secara multiyears. Dinas Pekerjaan Umum (PU) saat ini sedang merampungkan perencanaan desain gedung empat lantai untuk para wakil rakyat Lotim tersebut.

Kepala Dinas PU Lotim, H. Sateriadi kepada Suara NTB, menjelaskan, awalnya sudah ada desain gambar gedung DPRD yang baru. Hanya saja diperlukan review terhadap desain pembangunan tersebut, karena ada sejumlah item yang memerlukan penyesuaian. ‘’Pada tahun pertama 2016 ini dialokasikan anggaran Rp 20 miliar. Tahun kedua 2017 mendatang akan dituntaskan Rp 20 miliar. Perencanaan sejatinya rampung pada tahun 2015 lalu,’’ terangnya beberapa waktu lalu.

Sateriadi menyebut, tahap

pertama dalam perencanaan tidak ada penggunaan lift, sehingga desain pemasangan lift ini dimasukkan. Desain ruang protokol sidang dewan dalam perencanaan awal masih ada yang kurang, sehingga perlu penambahan.

Lainnya diperlukan penyesuaian material dan mutu baja yang akan digunakan sebagai bahan pembangunan. Dalam desain awal, dinilai masih ada yang dianggap kurang familiar dengan sebutan pasar. Keinginan pihak Dinas PU yang sebagian besar orang-orang baru ini bahan material yang dibutuhkan dalam proses pembangunan merupakan bahan-bahan yang familiar dengan pasar.

Kualitas gedung DPRD Lotim ini diinginkan tidak jauh berbeda dengan bangunan kantor Bupati Lotim yang saat ini telah dalam proses penyelesaian pembangunan. Bahkan diinginkan, kualitasnya jauh lebih baik. Untuk itulah, jajaran Dinas PU Lotim ini memilih lebih hati-hati dalam proses perencanaan. (rus)

Datangi Kantor Bupati

Anggota Satpol PP Protes 10 Tenaga Baru Tanjung (Suara NTB) Sejumlah honorer anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (12/ 5) mendatangi Sekretariat Daerah (Setda) KLU. Mereka mempertanyakan kejelasan SK perpanjangan sekaligus mempertanyakan rekrutmen 10 anggota baru. Padahal dalam kebijakannya, setda melarang rekrutmen rekrutmen tenaga kontrak baru.

Beberapa tenaga kontrak Satpol PP terlihat mendatangi Sekretariat Daerah pukul 10 Wita. Tujuannya bertemu bupati. Namun kali kemarin, baik bupati, wakil bupati hingga sekda sedang tidak berada di ruang kerjanya. Bupati diketahui menghadiri undangan gubernur, wabup izin, sedangkan sekda sedang perjalanan dinas ke Bali. Akhirnya, mereka diterima Asisten III Setda KLU, H. Zulfadli, SE, usai menunggu yang bersangkutan membuka acara di aula bupati.

Muhajirin selaku juru bicara anggota Satpol PP, mengakui saat ini kondisi ia dan anggota Satpol PP lain amat miris. 5 bulan ini, mereka hanya bekerja dan bekerja tanpa mendapat honor yang menjadi haknya. Tak pelak, beberapa anggota kesulitan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan untuk anak dan istri.

“Kondisi kami sudah karatan, kasihan anak dan istri kami di di rumah,” keluh Muhajirin.

Muhajirin juga menyinggung keberadaan anggota Pol PP baru yang direkrut oleh pimpinan. Sedangkan ia dan 62 anggota lainnya, sampai saat ini belum mengantongi SK yang menjadi alas bekerja. Apalagi SK tersebut merupakan syarat untuk proses pencairan honor dari Pemda.

“Di Pol PP ada 10 anggota yang dikeluarkan. Anehnya, masuk lagi 10 orang anggota baru.

Sedangkan yang dipecat itu ada yang bekerja sejak Tahun 2010,” terangnya. “Awalnya kami sudah

lega karena melihat kuota itu 63 orang. Tetapi, belakangan kami lihat ada anak-anak OJT baru yang masuk dan nama kami tidak tercantum,” lanjutnya.

Muhajirin mengakui, sesuai kultur masyarakat KLU pihaknya akan mempertanyakan hal ini secara baik-baik.

Tetapi jika tidak ada kejelasan dan 10 orang yang dipecat ini digantikan 10 anggota baru, maka dengan terpaksa pihaknya akan menggelar aksi demo.

Menjawab keluhan anggota Pol PP KLU, Zulfadli mengakui adanya perubahan kuota jumlah anggota Pol PP dari 63 menjadi 73. Sesuai usulan lembaga ke Setda, jumlahnya sebanyak 73 orang, artinya besar peluang tidak ada pergantian personel.

“Usulannya memang 73 orang, dan yang jelas, Pemkab akan membayar gaji semua PTT karena anggaran itu sudah siap dan tinggal menunggu DPPKAD untuk pencairannya. Kita mohon agar bapak-bapak ini bersa-

(Suara NTB/ari)

TERIMA - Asisten III Setda KLU Zulfadli menerima anggota Satpol PP yang masih honor di ruang kerjanya, Kamis (12/5). bar karena saat ini masih dalam proses,” kata Asisten.

Ia menambahkan, Pemkab tidak mempunyai niat untuk memberhentikan atau tidak membayar hak para PTT yang selama ini tengah bekerja.

Sebaliknya, kewenangan evaluasi sesuai arahan Pemprov NTB dikembalikan lagi ke

SKPD terkait. Ia sendiri mengharapkan, agar semua PTT yang belum bisa terakomodir untuk diusulkan kembali. “Setwan DPRD KLU sudah mengusulkan, jadi Pol PP bisa mengusulkan juga. Untuk persoalan ini, nanti kita koordinasikan dengan Pak Kasat Pol PP,” demikian Zulfadli. (ari)

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Percepat Penyelesaian Kasus SEJUMLAH kasus lawas yang masih menjadi tunggakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya bakal dipercepat penyelesaiannya. Tujuannya mengejar target zero tunggakan kasus khususnya kasus korupsi yang telah dicanangkan Kejaksaan Agung (Kejagung) tahun 2016.

Demikian ditegaskan Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, saat dihubungi Suara NTB, Kamis (12/5). Data yang diperoleh dari Kejari Praya menyebutkan, saat ini setidaknya ada tiga kasus yang masih tahap penyelid(Suara NTB/dok) Hasan Basri ikan yang masih jadi tunggakan. Masing-masing kasus dugaan korupsi ADD Selong Belanak, kasus dugaan korupsi dana kapitasi Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng serta kasus dugaan pungutan tenaga honorer kategori dua (K2).

Selain itu untuk kasus yang sudah masuk tahap penyidikan berjumlah empat kasus, yakni kasus dugaan korupsi ADD Seraga, kasus bantuan benih kedelai dengan tersangka (alm) Talib, PPL Desa Ungga Praya Barat Daya serta kasus ADD Lekor. Terakhir kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali.

Hasan menjelaskan, penuntasan kasus dalam hal ini berupa penetapan status kasus. Misalnya, kasus-kasus yang masih tahap penyelidikan tahun ini statusnya sudah harus jelas. Dengan kata lain, sudah harus masuk tahap penyidikan. Jika memang alat bukti dan keterangan pendukungnya dinyatakan lengkap.

“Tapi kalau memang alat bukti dan keterangan pendukungnya tidak lengkap atau belum kuat, maka kasus tersebut harus ditutup,” jelasnya. Hal itu penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan status terhadap orang-orang yang terkait di dalamnya. Tidak kemudian mengambang tanpa ada kejelasan yang pasti.

Dikatakannya, dari sejumlah kasus yang masih tahap penyelidikan beberapa kasus berpotensi dihentikan penyelidikan, karena terkendala alat bukti yang masih lemah dan kurang lengkap. Salah satu kasus dugaan korupsi dana kapitasi di Dikes Loteng. Di mana dari hasil pemeriksaan awal, indikasi dugaan korupsi tidak terbukti.

Begitu pula untuk kasus dugaan pungutan tenaga honorer K2. Pihak Kejari Praya agak kesulitan mengungkapkan kasus tersebut. Karena hampir semua saksi yang dimintai keterangannya, membantah adanya pungutan uang. “Tapi penghentikan kasus tersebut tidak berarti menuntup seluruhnya. Jika di kemudian hari ada ditemukan alat bukti baru, maka kasus tersebut bisa dibuka kembali,” tambahnya.

Hal yang sama juga berlaku pada kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan. Seperti kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai, bisa dipastikan akan ditutup, karena tersangkanya sudah meninggal, termasuk kasus dugaan korupsi ADD Seraga. “Namun untuk kasus ADD Lekor dan RPH, tahun ini statusnya sudah ditingkatkan ke tahap penuntutan. Artinya, kasusnya bisa dituntaskan sesuai tahapan yang ada,” imbuhnya.

Namun sebelumnya, semua jaksa yang menangani kasuskasus tersebut akan segera dikumpulkan, guna menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya. Sehingga diharapkan, bulan ini juga sudah ada kebijakan yang jelas dari Kejari Praya, terhadap kasus-kasus yang masih menjadi tunggakan tersebut. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Puting Beliung Terjang Dua Desa di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Angin puting beliung menerjang dua desa di dua kecamatan di Lombok Barat (Lobar), Kamis (12/5) sekitar pukul 14.30 Wita. Dua desa yang terkena dampak puting beliung ini adalah Dusun Bakong Dasan Desa Lembar Induk Kecamatan Lembar dan Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung. Akibatnya, sebanyak 45 rumah warga rusak, baik berat dan ringan.

Selain merusak puluhan rumah warga, satu korban mengalami luka parah pada bagian kaki.

Pantauan Suara NTB di lokasi sesaat setelah kejadian, tampak kedahsyatan terjangan angin terlihat dari puing-puing bangunan rumah warga dan pepohonan yang tumbang. Warga dibantu, TNI dan Polri sibuk membereskan sisa bangunan rumah yang ambruk akibat angin.

Pohon mangga raksasa yang berdiri di halaman masjid setempat tumbang dan nyaris mengenai tembok masjid. Warga pun memotong ranting-ranting pohon ini.

Bersebelahan dengan masjid, terdapat rumah warga bernama Papuq Perdi (75) yang rusak parah. Berugak milik korban tersangkut di tembok akibat dahsyatnya terjangan angin. Korban mengaku saat kejadian tengah duduk di berugak tersebut bersama cucunya. Ketika itulah, angin kencang menerbangkan berugak. Untungnya ia menyelamatkan diri dengan cara menjatuhkan diri. Akibatnya, korban pun mengalami luka pada bagian kaki kakan.

Berjarak belasan meter dari rumah Papuq Perdi, rumah Papuq Semah (70) juga ambruk akibat angin tersebut.

Rumah Papuq Semah ini baru saja selesai dibangun dari program rumah kumuh. Ditemui

di rumahnya ketika membereskan sisa bangunan, Papuq Semah mengaku saat kejadian sedang berada di dalam rumahnya dan sedang duduk. Karena ketakutan mendengar gemuruh angin, ia pun lari ke luar rumah menyelamatkan diri. “Untung saya lari keluar, kalau tidak kami tertimpa,” akunya. Ia mengaku, rumahnya baru selesai dibangun dua bulan lalu dan berharap kembali diperbaiki.

Menanggapi hal ini, Kades Lembar Utara, Sainah, menjelaskan, akibat kejadian ini sekitar 45 rumah warga rusak.

Data jumlah rumah warga yang rusak masih sementara, pihaknya perlu mendata agar datanya lebih valid. Pihaknya sudah memberitahukan ke pihak Pemda dalam hal ini BPBD, Disos dan BPMPD. Pihaknya akan mengusulkan resmi ke Pemda mengenai perbaikan rumah yang rusak.

Diakuinya, di dusun ini agak rawan terjadi bencana. Tahun lalu puting beliung juga menerjang daerah ini. Namun, kejadian kali ini paling parah.

Hal senada disampaikan Camat Lembar, Suhaili. Pihaknya akan mengupayakan

agar warga yang menjadi korban segera ditangani, baru setelah itu diusulkan untuk perbaikan rumah.

Puting beliung juga menerjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung. Di Dusun Gubuk Raden Desa hanya satu rumah kayu yang rusak. Selain rumah warga, angin juga menerjang kandang ayam di loka(Suara NTB/her) RUSAK - Rumah warga di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar si ini.

Kasi Kesiapsiagaan Induk yang rusak diterjang angin puting beliung, Kamis (12/5).

BPBD Lobar Tohri bersama Kasi Logistik BPBD, Sa- tuan logistik berupa mie in- disalurkan tanggap darurat nusi turun langsung ke lokasi stant, beras dan air ke korban sebagai upaya kepedulian terhadap masyarakat. Menurut bersama 20 personel Tim Sia- bencana.

Untuk memastikan jumlah catatan sementara BPBD terga bencana daerah. Langkah awal pihak BPBD membantu korban yang perlu dibantu, dapat 45 rumah rusak, di antevakuasi warga dan member- timnya perlu mendata di aranya 2 rumah rusak berat, sihkan puing bangunan. Sete- lapangan. Terkait bantuan rusak ringan 18 unit dan rulah itu, pihaknya akan perbaikan rumah rusak, pi- sak ringan sebanyak 6 unit. melakukan penanganan daru- haknya nanti perlu membahas Total jiwa yang terkena menrat dengan memberikan ban- dengan pimpinan yang jelas capai ratusan jiwa. (her)

Wagub Harapkan Hasil UN SMP Lebih Baik Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengharapkan hasil Ujian Nasional (UN) SMP yang lebih baik. Untuk itu, wagub mengharapkan agar peserta UN dalam mengerjakan soal harus diperhatikan faktor keamanan dan kenyamanannya.

“Saya harapkan, anak-anak kita bisa mengikuti UN dengan baik dan tenang. Pelaksanaan berjalan baik dan hasilnya mendapat nilai yang paling baik. Mudah-mudahan anakanak kita bisa melanjutkan ke sekolah yang dicita-citakan, demi untuk mencapai cita-citanya,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di Pondok Pesantren Al Aziziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat, Kamis (12/5).

Selain itu, wagub mengharapkan siswa dalam mengerjakan soal tetap fokus dan tidak terpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang merusak pelaksanaan UN. Dalam kunjungan ke Pondok Pesanteran Al- Aziziyah Kapek, wagub diterima TGH Fathul Aziz Umar, MA. Di tempat ini, peserta UN berjumlah 348 siswa terdiri dari 154 putri dan 197 putra.

Dalam peninjauan pelaksanaan UN, wagub didampi-

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TINJAU - Wagub H. Muh Amin saat meninjau pelaksanaan UN di Pondok Pesantren Al Aziziyah Kapek Gunung Sari, Kamis (12/5). ngi Sekretaris Dinas Dikpora NTB, H. Wahibullah dan Jajaran Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan Kabag Dokpus Biro Humas dan Protokol Setda NTB Danarus Sumandi, S.Sos. Setelah dari Pondok Pesantren Al Aziziyah, wagub bersama rombongan meninjau pelaksanaan UN di SMPN 1 Gunung Sari dan Sekolah Internasional Nusa Alam.

Di Sekolah Nusa Alam Gunung Sari, wagub berkesempatan berdialog dengan beberapa orang pengajar. Di mana, pelajaran disampaikan dalam Ba-

hasa Inggris, karena sebagian besar siswa merupakan anak anak yang berasal dari beberapa negara, yakni Jerman, Korea, Jepang dan Australia.

Terhadap keberadaan sekolah ini, wagub memberikan apresiasi kepada pendiri sekolah, karena telah memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah turut mencerdaskan bangsa. Sekolah yang didirikan tahun 2000 ini menerima murid dari jenjang pendidikan SD sampai SLTP dan telah memiliki murid sebanyak 170 orang lebih yang berasal dari 14 negara. (r)

Kembalikan Kerugian Negara

Kades Seraga Bisa Menjabat Lagi Praya (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Seraga Kecamatan Praya Barat Daya non aktif, Mese, bakal segera menjabat kembali sebagai kades aktif. Setelah kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, dihentikan. Apalagi yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh dugaan kerugian negara yang ditemukan ke kas daerah.

Namun sebelumnya, Pemkab Loteng akan mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan penjabat Kades Seraga. “Secara aturan, kalau kasusnya sudah dihentikan dan yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka nama baik dan segala haknya akan dikembalikan,” aku Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Kamis (12/5).

Tidak hanya itu, lanjutnya, statusnya sebagai kades juga akan dipulihkan, karena secara hukum, Kades Seraga non aktif sudah dinyatakan tidak tersangkut hukum lagi. Karena kasusnya sudah dihentikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Praya.

Ia menjelaskan, Mese berstatus Kades Seraga non aktif sejak ditetapkan sebagai tersang-

ka dalam kasus dugaan korupsi ADD September 2013 lalu. Namun dalam perkembangannya, kasus yang melilit Kades Seraga non aktif tersebut bakal dihentikan oleh penyidik Kejari Praya. Lantaran nilai kerugian yang sangat kecil.

Saat inipun, seluruh kerugian negara sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari Kejari Praya.

“Bagaimana langkah selanjutnya, kita masih menunggu keputusan dari Kejari Praya. Setelah ada keputusan resmi dari Kejari Praya, baru kita akan bersikap,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi. Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, S.H.M.H., mengaku kalau penghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi ADD Seraga baru rencana. Tapi tahapannya sudah dimulai. Misalnya dengan meminta tersangka mengembalikan kerugian negara.

Namun sebelum menentukan sikap, pihaknya akan menggelar ekspose perkara terlebih dahulu terkait kasus ADD Seraga. Hasilnya kemudian akan dilaporkan ke pimpinan (Kajari Praya, red).

Bagaimana keputusannya, nanti pimpinan yang akan memutuskan berdasarkan hasil ekspose perkara. (kir)

Polsek Narmada Tangkap Terduga Produsen Miras Tradisional (Suara NTB/kir)

MOTOR DINAS - Salah satu sepeda motor dinas jenis KLX milik anggota DPRD Loteng sedang parkir di Kantor DPRD Loteng. Saat ini, ada tiga sepeda motor sejenis yang kondisi dan keberadaannya masih misterius. Karena sampai sekarang, anggota Dewan yang membawa sepeda motor dinas ini belum memberikan laporan yang jelas.

Tiga Randis Anggota DPRD Loteng Masih Misterius Praya (Suara NTB) Pengecek fisik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kondisi dan keberadaan kendaraan dinas (randis) khususnya sepeda motor dinas yang dibawa para anggota DPRD Loteng, nyatanya belum selesai. Pasalnya, dari 40 sepeda motor yang ada, tiga sepeda motor nasibnya sampai saat ini masih misterius. Hal itu diungkapkan Kabag Aset Setda Loteng, Drs. H. Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/5).

Dikatakannya ada dua jenis sepeda motor dinas yang dibawa para anggota DPRD Loteng. Satu sepeda motor jenis Honda Vario dan satu lagi berjenis KLX. Di mana masing-masing anggota Dewan memegang satu sepeda motor. “Nah sepeda motor yang berjenis KLX inilah yang masih ada belum laporannya,” tambah Muhammad.

Terhadap persoalan ini, pihaknya pun sudah bersurat ke Sekretariat DPRD Loteng agar bisa sesegera mungkin menghadirkan sepeda motor yang belum dicek fisiknya tersebut.

Karena bagaimanapun sepeda motor ini merupakan aset daerah yang kondisi dan keberadaannya harus jelas.

“Walaupun sepeda motor itu dibawa oleh anggota Dewan, statusnya tetap menjadi aset daerah. Sehingga kondisi dan keberadaannya harus jelas. Karena itu juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran daerah,” terangnya.

Ia pun mengaku tidak bisa berkomentar terkait ada informasi kalau ada beberapa sepeda motor yang dibawa anggota DPRD Loteng sudah berpindah tangan. “Kalau masalah sepeda motor dinas tersebut sudah berpindah tangan atau digadai, itu bukan ranah kita untuk berkomentar.Tapi yang pasti, masih ada tiga sepeda motor yang belum ada laporannya sampai saat ini,” tegas Muhamad.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MH, mengaku belum menerima laporan secara rinci berapa sepeda motor yang belum ada laporannya. “Kita memang sudah melakukan cek fisik terhadap kendaraan dinas yang ada. Tapi hasilnya seperti apa, belum ada laporannya,” jawabnya.

Jika masih ada randis yang belum dilaporkan, pihaknya akan segera mengkomunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bagian Aset Setda Loteng untuk dikomunikasikan dengan anggota Dewan bersangkutan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Polsek Narmada Lombok Barat (Lobar) terus menggelar operasi penyakit masyarakat (Pekat) jelang bulan Ramadan.

Sebelumnya Selasa (10/5) lalu polsek berhasil mengamankan ribuan liter miras tradisional.

Begitu juga Kamis (12/5) sekitar jam 14.20 tim Opsnal Polsek di-back up Sabhara Polres Mataram berhasil mengamankan pelaku inisial IG (33) terduga produsen miras tradisional di Suranadi. ‘’Kini polisi masih mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa enam gentong berisi 900 liter miras diamankan

di mapolsek,’’ ujar Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono Setia, SH, dalam jumpa pers, Kamis (12/5).

Dijelaskan, penggerebekan rumah pelaku ini termasuk hasil pengembangan dan informasi masyarakat. Anggota Polsek Narmada bersama unit Sabhara dan Opsnal Buser Polsek Narmada mendatangi rumah pelaku yang diduga tempat produksi minuman beralkohol tradisional jenis brem.

Rumah pelaku inisial IG terletak di Dusun Suranadi Selatan. Setiba di lokasi langsung memeriksa rumah pelaku. Alhasil dari hasil pengggeledah-

an, polisi berhasil mengamankan miras jenis brem sebanyak enam gentong berisi 900 liter.

Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti dan pelaku, polisi langsung membawanya ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pidana tipiring. Terkait sanksi bagi pelaku juga mengacu Perda Miras Pemda Lobar. (her) (Suara NTB/her)

AMANKAN - Ratusan liter miras yang diamankan Polsek Narmada dari salah satu warga yang diduga produsen miras tradisional, Kamis (12/5).

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dilepas Kadis, Kepsek SMP Negeri 1 Sumbawa Optimis Siswanya Berprestasi di OSN Nasional Sumbawa, Sri Irianti S.Pd, pun optimis siswanya mampu bersaing di Palembang.

Ikut mendampingi Kadis Diknas, Kabid Diknas, Awaluddin Safari S.H, Kasi Kurikulum Dikdas, Sudarli, M.Si, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Sri Irianti, S.Pd, M.Pd berserta orang tua. Nasywa akan berlaga di OSN tingkat nasional yang berlangsung di Palembang, tanggal 16-21 Mei mendatang. Putri pasangan A. Dirman, S.Pd dan Asmaul Khusna, S.Pd ini, menjadi duta NTB di pentas nasional untuk mata pelajaran Matematika.

Diketahui sebelumnya di ajang serupa untuk tingkat provinsi, Kabupaten Sumbawa (Suara NTB/arn) mengirimkan sembiFoto bersama Kadis Diknas, Awaluddin Safari, lan pelajar terbaiknya Sudarli, Nasywa dan Sri Irianti

Sumbawa Besar (Suara NTB) Siswa SMP Negeri 1 Sumbawa Besar, Nasywa Aulia Safitri, diberangkatkan ke Palembang sebagai satu - satunya wakil dari Sumbawa untuk

Sudirman Malik bersama Nasywa Aulia Safitri

membawa nama NTB yang berhasil lolos dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN). Keberangkatannya resmi dilepas Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd. Kepala Sekolah SMP Negeri 1

untuk merebut tiket ke nasional. Mereka masing-masing mewakili tiga mata pelajaran yang dilombakan yakni IPA 3 orang, IPS 3 orang dan Matematika juga 3 orang. Namun, hanya Nasywa seorang yang berhasil melangkahkan kakinya ke Palembang.

Nasywa telah bergabung dengan kontingen NTB, mengingat TC tingkat Provinsi dilaksanakan 16 Mei atau sehari sebelum berlaga di nasional.

Meski Dinas Diknas Sumbawa secara intensif juga telah memberikan pembinaan.

Bahkan secara kebetulan, pembina yang membimbing Nasywa, juga dipercaya memberikan TC di Provinsi. “Target kita sebetulnya tiap mata pelajaran ada yang ke nasional. Tapi kita sadari bahwa persaingan ke nasional tahun ini cukup ketat,” kata Kabid Dikdas, Awaluddin Safari.

Menurut Awal, prestasi pelajar SMP Sumbawa yang

mewakili NTB ke nasional dalam ajang OSN ini terjadi pada tahun 2014 lalu, untuk mata pelajaran IPA. Saat itu, pelajar Sumbawa belum mampu meraih prestasi di tingkat nasional.

Sementara itu, Kadis Diknas, Sudirman Malik, tetap merasa bangga meski tahun ini Sumbawa, hanya mampu meloloskan satu perwakilannya ke nasional. Sebab meraih prestasi apalagi setingkat nasional tidak semudah membalik telapak tangan. Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Persaingan SDM di Indonesia juga semakin ketat. Munculnya satu wakil Sumbawa dari wilayah Timur Indonesia ke pentas nasional ini merupakan sesuatu yang amat berharga.

“Saya berterima kasih kepada guru Pembina, kepala sekolah dan orang tua yang selalu memberikan support, hingga Sumbawa mampu

kembali mewakili NTB ke nasional,” tandasnya.

Kedepan, tambah Sudarli, kekurangan tahun ini akan dijadikan evaluasi untuk tahun depan. Melakukan pembenahan, agar prestasi para pelajar ini SD maupun SM dapat terus digenjot dan ditingkatkan. “Menjaga motivasi siswa itu juga penting,” tukasnya.

Optimisme tinggi juga disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Sri Irianti S.Pd. Mengingat pembinaan yang dilakukan sekolah selama ini juga sangat intensif. Bagusnya lagi, guru pendamping yang membina Nasywa selama ini juga menjadi Pembina TC nya di tingkat Provinsi. Sehingga tak heran Sri Irianti optimis dengan kans anak didiknya meraih prestasi di Palembang.

“Dengan persiapan yang kita lakukan, kita berharap hasil positif di Palembang,” pungkasnya singkat. (arn/*)

Peserta UNBK Dipastikan Masuk SMP 4 Badas Bakal APBDP 2016 Ujian Susulan Program Janji Bupati KSB

Taliwang (Suara NTB) Sejumlah program yang menjadi janji bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan wakil bupati (Wabup) Fud Syaifuddin, ST dipastikan akan masuk dalam pembiayaan APBD Perubahan 2016.

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Abdul Azis, MH mengatakan, beberapa program prioritas bupati dan Wabup saat ini sudah disiapkan masuk dalam pembahasan APBDP pada bulan Juni mendatang. “Itu janji beliau (bupati dan Wabup). Maka pelaksanaannya tahun ini juga, makanya di APBDP nanti sudah kita siapkan mata anggarannya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (12/5).

Beberapa program yang sudah siap dianggarkan di APBDP nanti, di antaranya program baju gratis siswa sekolah mulai tingkat TK hingga SMA/SMK, kartu Pariri untuk membantu pedagang kecil, kartu Bariri bagi tunjangan lansia dan penyandang cacat, dan program subsidi iuran BPJS kesehatan kelas III bagi masyarakat miskin. “Untuk empat program ini Insya Allah bisa masuk di APBDP dan bisa dilaksanakan tahun ini juga,” kata Azis.

Menurutnya, peluang untuk melaksanakan keempat program itu pertengahan tahun ini sangat memungkinkan.

Mengingat anggaran daerah untuk tahun ini mendapat tambahan dari penerimaan royalti PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. “Teman-teman (wartawan) sudah tahu kan kalau ada tambahan royalti Newmont yang kita terima tahun ini. Nah anggaran itu saya kira sangat mencukupi untuk membiayainya,” paparnya.

Sejauh ini untuk program-program yang akan mulai diluncurkan pertengahan tahun itu, masing-masing dinas teknis tengah menyusunnya. Misalnya program baju gratis bagi siswa baru mulai tingkat TK hingga SMA, di mana Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbdupora) tengah menyusun prosedur penyaluran dan jumlah calon siswa penerimanya. “Untuk baju gratis ini, yang perlu diketahui hanya diperuntukkan bagi siswa baru saja,” kata Azis menegaskan.

Demikian pula dengan program subsidi iuran BPJS kelas III bagi masyarakat miskin, Azis memaparkan, bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi kepesertaan baru.

Nantinya masyarakat miskin calon penerima akan didata dan ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ada. Baru setelahnya pemerintah mendaftarkan sebagai peserta BPJS kelas III dan seterusnya akan disubsidi iuran tiap bulannya. “Dulu targetnya sekitar 1.500 masyarakat miskin yang akan menerima program ini. Tapi nanti akan kita data lagi untuk mengetahui jumlah pastinya,” ujarnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, program subsidi iuran BPJS kelas III hanya benarbenar bagi kepesertaan baru.

Sementara yang sudah terdaftar lebih dulu sebagai peserta mandiri tidak dapat lagi ikut dalam program ini karena sistem aturan di BPJS tidak memungkinkan.

“Peserta mandiri tidak bisa ikut program ini. Toh juga yang kita jaring nanti harus benarbenar dipastikan miskin,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Labuan Badas, Sumbawa, sebagai satu satunya SMP yang menerapkan UNBK tahun ini harus terkendala gangguan internet pada hari kedua. Sehingga dipastikan 27 peserta harus mengikuti ujian susulan dari 83 peserta.

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, Sudarli, S.Pt, M.Si, Kamis (12/5) menerangkan, peserta yang mengikuti ujian susulan ini adalah siswa yang akan mengikuti ujian sesi ketiga UNBK sebanyak 27 orang. “Internetnya error pada hari itu (Selasa). Tidak hanya di Sumbawa, ternyata se-BaliNusra. Ini gangguan umum yang mesti diatasi pemerintah pusat. Jadi kesalahan bukan di kita,” tuturnya.

Mereka ini akan mengikuti

ujian susulan pada 17 Mei nanti bersamaan dengan peserta lainnya. Sudarli meminta pihak sekolah tidak risau dengan kejadian itu. Bahkan pada tahun depan, diharapkan lebih banyak lagi sekolah penyelenggara UNBK. Terutama untuk sekolah sekolah besar seperti SMP Negeri 1 Sumbawa, SMP Negeri 2 dan sekolah lainnya. Fasilitas komputer yang menjadi kendala selama ini harus segera dilengkapi.

Agar tahun depan mulai bisa menerapkan UNBK. “Mesti dipersiapkan dari sekarang,” terangnya. (arn)

Bupati Sumbawa Sayangkan Peristiwa Pembakaran Bus Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menyayangkan peristiwa pembakaran bus di wilayah Kecamatan Maronge beberapa waktu lalu. Bupati tidak menginginkan lantaran kesalahan yang dilakukan sopir, masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri, yang mengakibatkan dirusaknya sebuah bus.

Oleh karena itu, Bupati menghimbau masyarakat Sumbawa untuk tidak mengambil langkahlangkah yang dapat merugikan.

Seolah-olah mencerminkan masyarakat Sumbawa arogan.

Padahal hal tersebut hanya sikap dan emosional yang spontan. Hal ini tentunya bukanlah karakter masyarakat Sumbawa.

“Kalau kita bicara tentang emosional sesaat tidak bisa lagi kita kendalikan dengan hanya sekadar bicara. Tetapi tetap saya menghimbau masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal yang

semacam ini. Langkah hukumlah yang tepat diambil. Kalaupun sopirnya lari, ditangkap dan dilaporkan ke Polisi. Jangan sampai main hakim sendiri,” ujar Bupati.

Bagi Bupati, adanya sikap arogan masyarakat tidaklah direncanakan. Hanya karena luapan emosi, dan spontanitas lantaran bus yang menabrak pengendara. Untuk itu, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh sopir, supaya tetap ekstra hatihati dalam membawa kendaraan.

Baik melintasi wilayah sendiri, apalagi wilayah lain. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya juga menghimbau sopir bus, baik yang melewati wilayah sendiri, apalagi wilayah lain. Tetap berhati-hati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukas Bupati seraya memohon maaf kepada pengusaha atau pemilik bus atas peristiwa yang terjadi. (ind)

(Suara NTB/bug)

BATU PERTAMA - Bupati KSB, H.W. Musyafirin melakukan peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan rumah warga atas nama Jawariah yang dikerjakan secara gotong royong mandiri oleh warga, Kamis (12/5).

Rumah Warga Dalam Jadi Objek Gotong Royong Mandiri Taliwang (Suara NTB) Perlahan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) mulai menemukan bentuk nyatanya di lapangan. Pembangunan rumah seorang warga Dalam dilaksanakan secara gotong royong mandiri oleh warga.

Pola gotong royong mandiri ini sepenuhnya dilaksanakan warga tanpa bantuan pemerintah dan pihak lainnya.

Masyarakat bahu-membahu melaksanakan kegiatan, tidak saja turun tangan menyumbang tenaga tetapi juga seluruh kebutuhan bahan yang diperlukan. “Ini yang namanya gotong royong mandiri itu,” cetus bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah warga yang dibuat secara gotong royong mandiri oleh masyarakat kelurahan Dalam, Kamis (12/5).

Bupati mengapresiasi upaya warga kelurahan Dalam ini dalam membantu sesamanya. Menurut dia, pelaksanaan gotong royong secara mandiri ke depan harus mulai menjadi tradisi masyarakat.

Karena saat ini hal tersebut sudah mulai terkikis sehingga upaya membantu sesama pun luntur. “Saya berharap cara-cara ini bisa terus dipertahankan,” katanya.

Bupati menyatakan, tiga pola gotong royong yakni mandiri, swadaya dan padat karya yang diterapkan dalam PDPGR harus dijiwai masyarakat.

Sebab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan akan tetap melibatkan masyarakat dan tidak sekadar sebagai objek semata. “PDPGR ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan. Jadi bukan sekadar objek penerima saja,” cetusnya.

Rumah warga yang dibangun secara gotong royong mandiri ini, adalah milik warga bernama Jawariah. Janda dua anak itu selama ini tidak memiliki rumah dan hanya hidup di bawah tenda seadanya. Prihatin dengan kondisi tersebut, warga yang tengah getol melaksanakan program jambanisasi tergerak hati untuk bergotong royong mem-

buatkan rumah bagi Jawariah.

“Warga akhirnya memutuskan untuk memberi bantuan untuk membangunkan rumah, karena memang dia (Jawariah) lebih butuh itu,” jelas Lurah Dalam, Nurdin, S.Pt. Untuk membangun rumah Jawariah ini warga membantu seluruh kebutuhan materialnya. Mulai dari semen, batu bata, kayu hingga bahan atapnya. Nurdin mengaku sepenuhnya dari hasil sumbangan warga yang turut prihatin atas kondisi Jawariah. “Persiapan warga ini singkat. Dan alhamdulillah setelah kita rembuk warga secara sukarela memberikan bantuan material yang dibutuhkan,” timpalnya.

Sementara itu untuk kegiatan program jambanisasi di kelurahan Dalam, Nurdin mengungkapkan, sejauh ini progresnya rata-rata di atas 60 persen. Di kelurahan Dalam sendiri terdapat sekitar 75 unit jamban yang dibangun. “Semangat warga dan tim peliuk sangat tinggi. Buktinya ada yang bekerja sampai malam hari untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (bug)

Nama Bupati Sumbawa Diduga Dicatut untuk Menipu Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, meminta masyarakat teruta-

ma kalangan usaha atau investor untuk tidak terpengaruh atau tergoda oleh oknum yang menelepon mengatasnamakan

Bupati, ajudan ataupun pejabat lainnya di lingkup Pemkab Sumbawa. Dengan meminta sejumlah uang atau barang.

Sebab Bupati maupun ajudannya termasuk para pejabat tidak akan pernah melakukan hal seperti itu.

Rachman Ansori “Beberapa hari yang lalu, ada investor ditelepon oleh oknum yang mengaku sebagai Bupati Sumbawa dan ajudan Bupati. Kami tegaskan di sini, bupati dan ajudan maupun pejabat lainnya di lingkungan Pemkab tidak akan pernah melakukan hal seperti meminta sejumlah uang atau barang kepada investor,” tandas Rachman Ansori, Kamis (12/5).

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dan tergoda oleh perilaku oknum seperti itu. Pemkab pun sampai sekarang masih menelusuri siapa pelaku atau oknum yang mencatut nama Bupati ataupun ajudan. “Kami berharap masyarakat ataupun pengusaha tidak terpengaruh hal seperti it,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Halaman 7

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Kunker DPRD Dompu ke Kabupaten Bandung (Bagian 1)

Peningkatan SDM Menjadi Kunci Kesuksesan Pembangunan

(Suara NTB/ula)

BERSAMA - Pimpinan dan Anggota DPRD Dompu beserta jajaran Setwan foto bersama dengan Staf Ahli Bupati Bandung, Hj Yanti Marlina, SH usai diterima di kantor Pemkab Bandung, Selasa (10/5).

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk studi banding karena dinilai sebagai daerah maju yang didukung sektor pertanian, industri, per-

dagangan, jasa dan sektor lainnya. Banyaknya investasi di Dompu yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu masalah yang dipelajari dari Kabupaten Bandung.

Kunjungan kerja anggota

Pajak Randis Telah Ada dalam DPA

DPRD Dompu ke Kabupaten Dompu ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH bersama anggota dan jajaran sekretariat Dewan. Rombongan DPRD Dompu ini diterima oleh Staf Ahli Bupati Bandung bidang Hukum, Hj Yanti Marlina, SH di komplek pemerintah daerah (Pemda) setempat, Selasa (10/5) mewakili Bupatinya, H. Dadang M. Nasser, SH, MIP dan wakilnya Gun Gun Gunawan, S.Si, Msi. Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH mengatakan, Bandung termasuk daerah yang maju di Jawa Barat. Baik dalam pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, usaha kecil menengah, pertanian, jasa, infrastruktur dan sektor lainnya.

Sementara Kabupaten Dompu yang sedang memacu pembangunannya di berbagai bidang ingin mensejajarkan dengan daerah

lainnya di Indonesia. “Kami berharap bisa saling berbagi pengalaman untuk kemajuan daerah kita,” kata Sirajuddin.

Kabupaten Dompu dengan penduduk 257.763 jiwa dengan luas wilayah 2.322 km2 memiliki potensi sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan sektor pariwisata. Dengan potensi ini, pemerintah kabupaten Dompu menentapkan program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) sebagai unggulan. Dengan program unggulan daerah ini berhasil memberi daya ungkit bagi sektor lain untuk kemajuan pembangunan. Tahun 2015, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan festival Tambora sebagai event tahunan dan menjadi titik awal kemajuan pariwisata.

Staf Ahli Bupati Bandung bidang Hukum, Hj Yanti Marlina, SH dalam sambutannya

mengatakan, dengan luas wilayah sekitar 176.238 Ha yang terbagi dalam 31 Kecamatan pada 270 Desa dan 30 Kelurahan, Kabupaten Bandung memiliki penduduk 3,49 juta jiwa dengan potensi pertanian, industri, dan sektor pariwisata. Dengan potensi ini, Bandung berhasil mendorong kemajuan industri khususnya tekstil, pertanian, perdagangan, jasa dan sektor lainnya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga 5,92 persen tahun 2014.

Struktur ekonomi Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh industri pengolahan hingga 55,65 persen diikuti perdagangan, hotel dan restoran 19,64 persen, dan pertanian 7,78 persen. Kemajuan ini tidak lepas dari kemajuan pendidikan dengan angka melek huruf 98,86 persen dan

(Suara NTB/ula)

CINDERAMATA - Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH menerima cinderamata dari pemkab Bandung. rata – rata lama sekolah 8,72 tahun. Angka harapan hidupnya mencapai 70,54 tahun dengan daya beli Rp.645,11 ribu per kapita per tahun. Sehingga indeks pembangunan manusia (IPM)-nya mencapai 75,69. “Adanya sinergitas ant-

ara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadikan Bandung bisa maju. Dengan prinsip, kemajuan yang dicapai sebagai kemajuan bersama dan kegagalan sebagai kegagalan bersama,” kata Hj Yanti Marlina, SH. (ula/*)

lain,” ujar pedagang lainnya.

Kini nasib mereka kesulitan mencari tempat berjualan lagi. Di satu sisi, hasil dari dagangan itu untuk keperluan rumah tangga dan membiayai anak-anak yang sekolah.

“Kami mau jualan di mana.

Lapak yang biasa kami tempati sudah digusur dan direlokasi oleh Pemerintah tanpa memberikan solusi,” katanya.

Ironisnya baik di DPRD maupun di Kantor Bupati, aksi para pedagang itu tidak ditanggapi oleh dua lembaga tersebut sehingga sempat diwarnai tangisan histeris. Mereka berjanji beberapa hari kedepan, akan menggelar aksi yang sama dengan mendatangkan massa yang lebih banyak.

Menanggapi hal itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, Chandra Kusuma, M.Ap mengaku Bupati saat ini sedang berada di luar daerah dalam urusan dinas.

Sementara Sekda sedang melakukan rapat dengan SKPD di ruangannya.

Chandra menegaskan, saat ini Pemerintah sedang membahas untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut “Semua aspirasi itu tetap kita terima dan akan ditindaklanjuti. Terkait denggan tuntutan pedagang, Pemerintah akan meninjau kembali pembagian lapak agar tidak membuat konflik,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

BAWA ANAK – Seorang pedagang membawa dagangan serta anak-anaknya saat menggelar aksi demo di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/5).

Bima (Suara NTB) – Tidak ada alasan bagi instansi atau SKPD untuk telat dan tidak membayar pajak kendaraan dinas (randis). Pasalnya anggaran untuk membayar, sudah tercantum dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD. Demikian dikatakan Bupati Bima, melalui Kasubag Pemberitaan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin S.S, M. Si kepada Suara NTB, Kamis (12/5).

Suryadin mengatakan, anggaran BBM dan pajak randis sepenuhnya ditanggung masing – masing SKPD terkait, yang telah tercantum resmi dalam DPA. Bupati dalam hal ini, lanjutnya, telah jauh – jauh menginstruksikan kepada SKPD dan instansi untuk taat membayar pajak. “Intinya pemerintah harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat untuk taat dan wajib membayar pajak,” katanya.

Diakuinya, ribuan kendaraan itu tidak hanya randis roda empat, namun kendaraan roda dua yang berada mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga Kecamatan. “Randis tidak hanya mobil yang jumlahnya ratusan. Namun motor juga adalah randis serta kendaraan yang berplat merah dengan jumlah hampir ribuan,” tegasnya.

Sebelumnya, ribuan unit kendaran dinas (Randis) milik Pemkab Bima, menunggak pajak. Ribuan kendaraan yang belum membayar pajak itu, berdasarkan data kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Bima yang tercatat sebanyak 1.797 unit. “Dari data yang kita peroleh terdapat 1.797 unit randis, baik roda dua dan roda empat yang nunggak pajak, terhitung sejak tanggal 27 April 2016,” pungkas Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD PDRD Bima, Mansyur SP. (uki)

Sekolah Satu Atap di KSB Kekurangan Tenaga Taliwang (Suara NTB) Keadaan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan masih dirasakan Sekolah Satu Atap (Satap) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). BerdasarkandataDikbudporaKSB, kekurangan terbanyak tenaga pengajar di sekolah Satap ada pada jenjang pendidikan SMP. Di tingkat ini empat Satap yang ada seluruhnya belum ada yang terpenuhi jumlahnya. “Terutama untuk tingkat SMP hampir semua Satap jumlah gurunya masihsangatkekurangan,”jelas Kepala Dinas Dikbudpora KSB, Drs. Mukhlis, MM. Untuk menyiasati kekuran(Suara NTB/bug) gan tenaga guru tingkat SMP Mukhlis itu, selama ini Dinas Dikbudpora KSB membangun MoU dengan para guru sertifikasi yang kekurangan beban jam mengajarnya. Mereka kemudian diarahkan untuk mengajar siswa yang bersekolah di Satap yang telah ditentukan. “Jadi mereka bukan guru tetap di sana. Tapi melalui kerja sama dalam bentuk MoU dengan guru bersangkutan, mereka kemudian kita arahkan untuk mengajar di Satap,” timpalnya.

Diakui Mukhlis cara ini, tidak efektif jika dibandingkan dengan kehadiran guru tetap di tiap Satap. Akan tetapi sejauh ini langkah itu menjadi opsi dinas untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Satap. “Tapi dari sisi out put cukup memuaskan karena siswa tetap dapat memperoleh porsi belajarnya,” klaimnya. Demikian pula untuk tenaga kependidikannya. Untuk beberapa Satap saat ini belum dilengkapi tenaga administrasi yang memadai. Akibatnya kerja-kerja administrasi di Satap kerap dikerjakan oleh para guru tetap di sana. “Ini juga yang sedang kita pikirkan. Tenaga kependidikannya masih kurang, jadi kadang ada guru rangkap kerjanya. Mengajar dan mengurusi administrasi sekolah,” ungkap Mukhlis.

Selain di sisi Sumber Daya Manusia (SDM), kekurangan yang masih terjadi di Satap juga soal kelengkapan sarana dan prasarana. Sejumlah pendukung kegiatan belajar terutama ruang kelas siswa. “Kita juga sedang benahi fisiknya karena di beberapa Satap masih ada yang kekurangan ruang kelas,” timpalnya. Mukhlis mengaku, upaya memaksimalkan keberadaan Satap terus dilakukan pihaknya. Karena itu daya dukung anggaran setiap tahunnya terus ditingkatkan agar Satap dalam pelayanannya kepada masyarakat bisa semakin maksimal. “Satap menjadi garda terdepan kita memberikan pelayanan pendidikan bagi warga kita yang ada di daerah terpencil,” imbuhnya. (bug)

Bima (Suara NTB) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pasar Tente, Kecamatan Woha, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Bupati Bima, Kamis (12/5). Mereka merasa kecewa terhadap sikap Pemerintah setempat yang dinilai tidak adil membagikan lapak di pasar setempat.

Pantauan Suara NTB, PKL yang mayoritas ibu- ibu tersebut tiba di kantor DPRD Kabupaten Bima, sekitar pukul 10.00 wita menggunakan mobil bak terbuka. Setelah itu bergeser ke kantor Bupati Bima untuk melakukan aksi serupa. Selain membawa barang dagangan, berupa barang pecah belah, sembako dan komoditas lainnya, para pedagang juga membawa anak-anak mereka yang masih kecil untuk terlibat menyuarakan aspirasi.

James ditangkap di area parkir pusat perbelanjaan Bolly Dompu sekitar pukul 13.00 wita. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan informasi warga bahwa ia membawa sabu yang diambil dari Lombok. “Pelaku baru pulang dari Lombok membawa kayu. Informasi dari warga, ia membawa beberapa poket sabu,” katanya.

Hasil penangkapan, pada Jb ditemukan 1 poket sabu seberat 0,56 gram dengan pipet, kertas aluminium foil, korek api, dan HP. “Pelaku diduga sebelumnya

seorang pedagang saat orasi.

Diakuianya, selama ini para pedagang itu mengaku tetap membayar retribusi. Namun setelah pasar direnovasi, tidak ditampung dan mendapat tempat untuk berjualan. Bahkan mereka diusir dari pasar tersebut karena dilarang jualan.

“Kami kesulitan mencari tempat jualan. Setelah direlokasi, tempat yang biasa kami tempati untuk berjualan justru sudah ditempati oleh pedagang

Pertamini Tak Berizin akan Ditertibkan Bima (Suara NTB) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima akan menertibkan penjualan BBM yang menggunakan SPBU mini.

Pasalnya penjualan yang lebih dikenal Pertamini itu, harus memenuhi standar, persyaratan tertentu serta mengantongi izin usaha niaga dari pemerintah.

Kepala Dinas Diskoperindag Kota Bima, Drs. Kaharuddin kepada Suara NTB, Kamis (12/5) mengatakan, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan lainnya. Hanya saja, kata dia, hal tersebut ada

Polres Dompu Tangkap Tersangka Pengedar Narkoba Dompu (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Dompu kembali menangkap warga yang diduga sebagai bandar di depan pusat perbelanjaan Bolly Dompu. Jb alias James (35), warga Soritatanga Kecamatan Pekat dengan barang bukti (BB) sabu 0,56 gram diduga sebagai pengedar untuk wilayah Pekat.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Ipda Ma’rufuddin kepada Suara NTB, Kamis (12/ 5) mengungkapkan, Jb alias

Para pedagang mengaku kecewa karena pembagian lapak yang dinilai sepihak. Mereka mengaku hingga saat ini belum bisa berjualan setelah lapak dibongkar oleh petugas. Padahal mereka sudah lama berjualan di tempat itu, sebelum pasar direlokasi.

“Bertahun-tahun kami berjualan di pasar ini. Namun setelah proses relokasi dan pembangunan rampung, kami justru tidak mendapat lapak untuk menjual,” kata salah

sudah mengkonsumsi narkoba, tapi hasil tes urine-nya besok baru kita ketahui,” kata Ma’rufuddin.

Iamengungkapkan,pihaknya memiliki banyak target operasi (TO) dalam kasus narkoba. Namun pihaknya masih menunggu waktu yang tepat dan akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan Kapolres Dompu yang baru, pengganti AKBP Brury Soekotjo AP, SIK. “Untuk tersangka Jb kita langsung tahan,” terangnya. (ula)

pengecualian. Yang tentu dibarengi izin dari pemerintah atau instansi terkait, melalui persetujuan masyarakat dan perseorangan berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Jika tidak memenuhi standar, syarat serta tidak mengantongi izin tentu akan ditertibkan,” ucapnya. Menurut dia, jika Pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, dapat disimpulkan penjualannya adalah melanggar hukum. “Intinya BBM tidak boleh dijual menggunakan Pertamini, sebelum mengantongi izin, karena melanggar aturan,” akunya.

Dia menjelaskan, aturan tersebut menindaklanjuti surat edaran (SE) yang disampaikan oleh BPH Migas kepada Dirjen

Standardisasi dan perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang diteruskan ke Dinas Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. “SE ini tidak hanya berlaku di Kota Bima saja. Namun untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali,” jelasnya.

Kaharuddin menambahkan, pihaknya belum menerapkan aturan itu. Untuk sementara masih tahap sosialisasi kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, Diskoperindag setempat juga akan membentuk tim terpadu untuk mendata penjualan BBM yang mengunakan Pertamini. “Masih pada tahap sosialisasi namun akan segera kita bentuk tim terpadu, untuk mendata jumlah Pertamini di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DITERTIBKAN – Pertamini yang mulai marak di Bima yang dinilai belum memiliki izin akan ditertibkan.

Rekonstruksi Pembunuhan Ikhwan Dilakukan Dua Versi Sumbawa Besar (Suara NTB) Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya M. Ikhwan alias Jendral Eros, direkonstruksi, Kamis (12/5). Rekonstruksi tersebut dilakukan dua versi, yakni versi Tersangka NU alias Anton dan saksi dalam hal ini istri tersangka.

Rekonstruksi tersebut langsung diperankan tersangka. Selain itu juga terlibat pihak lain yang menjadi model sebagai saksi lainnya dan korban. Dalam hal ini disaksikan Wakapolres Sumbawa, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK dan Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, SH. Sebanyak 20 adegan yang dipraktekkan Anton dalam menganiaya korban. Mulai dari mendatangi korban hingga menyerahkan diri ke Polisi.

Usai rekonstruksi versi Anton, penyidik kemudian melakukan rekonstruksi versi saksi yang melihat kejadian.

Wakapolres Sumbawa, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK membenarkan adanya dua versi dalam rekonstruksi tersebut. Hal ini guna mencari kesesuaian antara keterangan tersangka dan saksi. Hal ini akan dinilai Kejaksaan untuk disam-

paikan ke Pengadilan.

Disebutkannya, rekonstruksi ini dilakukan guna memberikan gambaran kepada pihak kejaksaan terhadap berkas perkara yang dibuat. Sehingga apa yang ada di dalam berkas perkara dengan kejadian sesuai.

Hal inilah yang nantinya memberikan keyakinan kepada Jaksa penuntut dalam persidangan. “Dengan rekonstruksi ini, dapat memberikan gambaran terhadap kejadian sebenarnya. Penilaian akhir dalam suatu perkara nanti di pengadilan.

Kami hanya melakukan pemberkasan dan dituntut oleh JPU,” ujarnya.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, SH menyampaikan kehadiran pihaknya dalam menghadiri rekonstruksi, guna memperjelas jalan cerita dari perkara tersebut. “Seperti yang dilihat tadi, ada dua versi rekonstruksi yang dilakukan.

Yang disampaikan tersangka berbeda dengan yang dilihat saksi. Keterangan ini tetap akan diakomodir, karena tersangka juga memiliki hak dalam menyampaikan keterangannya,” ujarnya. (ind)

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/ist)

KENAL PAMIT Kenal Pamit pejabat utama dan Kapolres lingkup Polda NTB, di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB, Kamis (12/5).

Kehadiran Masih Rendah TINGKAT kehadiran anggota DPRD NTB pada masa sidang pertama (JanuariApril) tahun 2016 ini, dalam mengikuti rapat paripurna masih terbilang rendah. Hal itu terlihat dari tingkat kehadiran anggota Dewan setiap kali paripurna digelar, masih berkutat pada jumlah minimal. Dengan kata lain hanya untuk bisa mencapai kourum.

Catatan Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, pada masa sidang pertama ini menunjukkan hal itu. Ketua BK, Ir. H. Busrah Hasan, MM yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampik hal tersebut. Akan tetapi meskipun (Suara NTB/dok) H. Busrah Hasan tingkat kehadiran anggota DPRD NTB itu tergolong rendah, Busrah mengklaim bahwa tingkat kehadiran anggota dewan untuk mengikuti paripurna pada masa sidang saat ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Kita memberikan catatan bahwa tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari selalu kourumnya setiap sidang paripurna. Meskipun limit kehadirannya masih minimal. Misalnya kourumnya 42 orang, yang hadir itu 43 orang,” kata Busrah.

Dengan tingkat kehadiran itu, menurut Busrah Hasan pihaknya sebagai badan kelengkapan DPRD NTB yang bertugas untuk menjaga kehormatan para wakil rakyat itu mengatakan bahwa, khusus untuk tingkat kehadiran itu masih perlu upaya untuk ditingkatkan lagi.

Sementara itu, terkait beberapa anggota DPRD NTB yang menjadi sorotan belakangan ini dalam hal tingkat kehadirannya untuk mengikuti paripurna, Busrah dalam kapasitasnya sebagai Ketua BK mengaku sudah melakukan mekanisme teguran terhadap beberapa anggota yang terindikasi malas untuk mengikuti paripurna.

“Sudah kita lakukan pemanggilan dan memberikannya teguran. Tetapi tingkat ketidakhadirannya masih rata-rata baru tiga kali saja. Kalau sudah enam kali tidak hadir maka baru akan diberikan sanksi. Dan sanksinya bisa sampai pemecatan,” ujarnya.

Disinggung terkait kritik dari pihak eksekutif yang hampir setiap kali paripurna digelar terbilang selalu molor. Busrah mengatakan dalam hal itu tidak bisa hanya menyalahkan pihak legislatif saja. Karena bagaimanapun paripurna juga sering kali molor gara-gara menunggu kehadiran pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kinerja satker lingkup Polda NTB harus diperbaiki dan ditingkatkan. Kebijakan yang masih memiliki kekurangan dievaluasi. Aparat kepolisian harus memiliki pola pikir sebagai pelayan masyarakat. Sebab, menciptakan Kamtibmas di NTB memiliki tantangan dan keunikan tersendiri.

Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH dalam kegiatan Kenal Pamit pejabat utama dan Kapolres lingkup Polda NTB, di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB, Kamis (12/5).

“Prinsipnya kita datang sebagai pelayan rakyat. Jangan harap untuk dilayani. Ini harus jelas mindsetnya,” ujarnya.

“Harus mudah ditemui. Jangan nyenyak duduk di kursi. Harus mau turun ke lapangan,” kata Kapolda menambahkan.

Adapun pejabat utama dan Kapolres yang melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab), antara lain, Kombes Pol Drs Dewa Putu Maningka Jaya sebagai Karoops menggantikan

Kombes Pol Halim Pagarra; Karo SDM dijabat Kombes Pol Mardiyono SIK menggantikan Kombes Pol Ruslan Aspan.

Kombes Pol Harries Budiharto, SIK MSI menggantikan Kombes Pol I Made Ardana, MM sebagai Dirsabhara; AKBP Hasto Rahardjo, SIK, SH menjabat Dirbinmas menggantikan Kombes Pol Suwarto, SH, MH; Jabatan Dirlantas kini diisi Kombes Pol Budi Indra Dermawan, SIK, dari pejabat sebelumnya Kombes Pol Drs Edi Ciptianto, MSI. Jabatan Dirreskrimsus diemban oleh AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi menggantikan Kombes Pol Prasetijo Utomo; Dirreskrimum dijabat AKBP Muhammad Suryo Saputro menggantikan

AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi. Jabatan Dirpolair yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Gatot Wahyudi, kini diemban AKBP Edwin Rachmat Adi Kusumo; Kasatbrimob Kombes Pol Drs Firly Ruspang Samosir, MSi digantikan oleh AKBP Taufiq Hidayat, SH. Sementara, ada dua jabatan pimpinan Polres jajaran di NTB yang berubah, yakni Kapolres KSB kini dijabat AKBP Andy Hermawan, SIK, yang sebelumnya menjadi Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus. Ia menggantikan AKBP Teddy Suhendyawan Syarif.

Jabatan Kapolres Dompu, AKBP Brury Soekotjo Adhyakso Putro, SIK, digantikan oleh

Polisi akan Tangkap Pemakai Atribut PKI Bangun Posko Khusus POLRES Lobar berkoordinasi dengan Polres Kerangka KLU dalam menyiapkan posko pengamanan di wilayah Bayan, KLU. Pascaperampokan WNA asal Rusia polisi diminta membuat posko pengamanan khusus. Hanya saja, polisi terkendala anggaran untuk pembangunan fisik.

“Tahun ini kita tak punya anggaran,” kata Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo, ditemui usai Sertijab Pejabat Utama dan Kapolres lingkup Polda NTB di Lobi Mapolda NTB, Kamis (12/5).

Untuk merealisasikan itu, sambung dia, pihaknya bakal menjalin komunikasi dengan komunitas pelaku wisata yang selama ini berinvestasi di KLU. “Kita bisa arahkan CSR jasa wisata untuk pembangunan itu,” kata Wingky. Dalam rangka mewujudkan keamanan di KLU, ia berharap sinergi dari setiap elemen masyarakat.

Pihaknya sepakat terkait pembangunan posko khusus di daerah padat kunjungan wisata itu. Oleh karenanya, ia berharap bisa direalisasikan secepatnya. Apalagi ada permintaan dan dukungan masyarakat. “Mudah-mudahan bisa tahun ini,” katanya.

Untuk sementara, berkoordinasi dengan Polres Kerangka KLU, patroli pengaturan dan penjagaan diintensifkan.

Berdasarkan pemetaan kerawanan tipikal daerah Bayan.

Wingky Adhityo Kusumo

(Suara NTB/dok)

Bentuk Tim Buru Para Pelaku Sementara, pihaknya kini masih dalam rangka pengejaran pelaku. Pihaknya membagi dua tim untuk menelusuri dan mengikuti jejak para pelaku.

“Adalah. Ada beberapa. Lebih dari lima orang,” jawabnya ketika ditanya terkait indikasi jumlah pelaku perampokan. Beberapa pelaku sudah dapat diidentifikasi.

Para pelaku, sambung Wingky, disebutkan tidak berasal dari satu daerah. Secara umum ia menambahkan, para pelaku memfasilitasi diri dengan kendaraan roda empat ketika melancarkan aksi pada Senin (9/5) dini hari.

Belasan orang menyelinap masuk Penginapan Pondok Indah, Senaru, Bayan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari.

Membawa parang, linggis, dan senpi rakitan, mereka melumpukan petugas keamanan yang disekap dan diikat.

Perlakuan sama diberikan kepada pemilik penginapan Ratmanto.

Serta dua penghuni kamar, Warga Negara Rusia, Artem Simonov dan Kartya Simonova di kamar mandi. Para pelaku tak segan melukai korban, nama disebut terakhir menderita luka di bagian kepala akibat dibenturkan ke tembok. (why)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB memerintahkan Ditreskrimum dan jajaran polres mengawasi aktivitas munculnya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Segala bentuk atribut disita dan jika dipakai orang tertentu, maka akan diamankan.

Penegasan itu disampaikan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH.,MH, Kamis (12/5), setelah marak beredar informasi gerakan paling dilarang di Indonesia itu akan merayakan ulang tahun ke 103 tanggal 9 Mei lalu. Kapolda mengaku mendapat telegram rahasia (TR) langsung dari Kapolri untuk mewaspadai gerakan PKI dan mengambil tindakan tegas jika menemukan atribut palu arit. “Kalau ada yang pakai kita tangkap. Kita tanyakan

(Suara NTB/why)

Umar Septono apa alasannya pakai, dapat dari mana atribut itu, kita telusuri,” kata Kapolda.

TR itu diteruskan ke Ditreskrimum, jajaran Polres se NTB. Sampai saat ini, negara

melarang keras munculnya gerakan itu termasuk dalam bentuk simbol-simbol, seperti palu arit.

Pihaknya sedang berusaha mencegah kemunculan simbol partai yang pernah dipimpin tokoh komunis DN Aidit ini.

Bentuknya, sosialisasi ke masyarakat mengenai alasan pelarangan, serta simbol seperti sablon gambar palu arit yang biasanya terpasang pada baju kaos. “Kita berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat, agar mengetahui paham dan gerakan PKI ini. Jangan sampai muncul, karena itu dilarang,” tegasnya. Jika menemukan, masyarakat dimintanya melapor ke aparat. Tapi sejauh ini belum ada temuan signifikan terkait kemunculan paham komunis, tapi masyarakat tetap diharapkannya waspada. (ars)

Sipir Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Bungkus Nasi Mataram (Suara NTB) Sorotan negatif atas dugaan maraknya peredaran narkoba di Lapas Mataram, mengharuskan petugas setempat lebih waspada. Hasilnya, Rabu (11/5) sekitar pukul 15.30 Wita, sipir menggagalkan penyelundupan sabu seberat 6,14 gram. Modus pelaku, dengan memasukkan ke sabu ke bungkus nasi.

Satgas Pengaman Pintu Utama (P2U) Lapas Mataram menemukan sabu sabu itu dalam bungkus plasik klip yang diselipkan di bungkus nasi, dititipkan oleh pengunjung kepada salah satu warga binaan. “Namun pengunjung yang membawa bungkusan nasi tersebut tidak berhasil ditangkap karena hanya menitipkan nasi bungkus kemudian pergi,” kata Kalapas Mataram Hanibal Bc.IP, SH,MH dikonfirmasi Suara NTB Ka-

mis (12/5).

Sebelumnya, dua petugas bernama Olam Bin Abdul Gani dan I Ketut Semadyasa mencurigai bugkusan nasi tersebut. Lantas melakukan penggeledahan barang titipan itu dan menemukan sabu. Ketika mengetahui isi nasi bungkus itu sabu, petugas sebenarya sudah berusaha melakukan pengejaran sampai ke luar pintu Lapas. Tapi orang yang dicari tidak ditemukan. Sabu yang ditemukan dalam bungkusan nasi tersebut kemudian diamankan oleh petugas P2U, lantas dilaporkan ke dirinya.

“Saya kemudian berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Mataram dan BNNP NTB untuk melakukan tindak lanjut atas temuan narkotika jenis sabu tersebut. Saat ini, sabu tersebut telah kami serahkan kepada pihak BNNP

NTB untuk diamankan,” kata Kalapas.

Atas temuan itu, pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengecek siapa narapidana atau pun tahanan yang akan menerima titipan nasi bungkus tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan BNNP NTB. Ditambahkan Kalapas, penggagalan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Mataram oleh Satgas P2U itu, merupakan wujud nyata komitmen pihaknya menyatakan perang terhadap narkoba. Apalagi itu sudah dideklarasikan oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM pada April lalu, termasuk seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. (ars)

AKBP Jon Wesly Arianto, SIK yang sebelumnya menjabat Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus.

Kepada pejabat baru Kapolda berpesan, agar melanjutkan kebijakan yang sudah terimplementasi baik. Kemudian evaluasi memperbaiki kekurangan. “Intinya output pelayanan kepada masyarakat meningkat secara kualitas dan kuantitasnya,” ujarnya.

Kasus korupsi pun menjadi atensi khusus. “Hingga bulan ini terungkap enam kasus.

Masih ada 20 lagi yang masih jadi tunggakan,” ungkap Kapolda. “Sambil jalani tangani tunggakan, sambil tangani yang baru,” pintanya.

Pergantian jabatan Kapolres juga diharapkan meningkatnya pengungkapan kasus menonjol di daerah. Fungsi penindakan hukum di Polres jajaran harus diperkuat. Sebab dinamika masyarakat terus berkembang.

“Kita backup wilayah konflik sosial masyarakat. Dompu,

Bima perkuat reserse-nya. Kita backup dari sini,” terangnya.

Backup tersebut, sambung Kapolda dalam rangka mempercepat pengungkapan kasus. Termasuk gangguan kamtibmas di Dompu. Aksi penembakan OTD, blokir jalan, hingga pembakaran rumah warga menghiasi harihari warga Dompu beberapa pekan belakangan ini.

Tuntutan masyarakat terhadap terciptanya kondusivitas cukup tinggi. Polisi diminta bekerja ekstra keras. “Ini di Dompu kita tangkap empat mintanya langsung delapan. Polres wilayah kita backup,” kata Kapolda.

Untuk wilayah KSB, sambung Jenderal bintang satu ini, penertiban terhadap tambang liar harus menjadi atensi. Termasuk pengamanan objek vital seperti area pertambangan PT NNT. “Segera adaptasi dan orientasi. Harus langsung mulai bekerja. Bangun Silaturahim,” pungkasnya. (why)

Kasus Pengadaan Sampan Fiberglass

Polisi Dalami Keterangan Saksi Ahli Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima 2012 terus bergulir. Tim penyidik Polres Bima Kota kini tengah mendalami sejumlah keterangan. Yang terakhir yakni keterangan saksi ahli.

Untuk mengungkap teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kita masih dalami keterangan saksi ahli,” kata Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail di Mataram, kemarin.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik sudah kembali dari Jakarta. Terkait permintaan keterangan saksi ahli tersebut.

“Mengenai teknis pelaksanaan,” cetusnya.

Nurman menampik mengenai tudingan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani sejak 2013 silam. Setiap kasus korupsi menjadi atensi. “Yang jelas kita

proses semuanya,” ujarnya.

Sebelumnya pada tahun 2015 silam, puluhan saksi telah dimintai keterangan dalam penyidikan kasus tersebut. Diantaranya, pejabat Kemendagri, Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bima dan rekanan.

Selain itu, telah diperiksa pula Sekda Pemkab Bima dan Mantan Sekda, Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bima, Kepala Distamben, Mantan Kadispenda, asisten II Setda Kabupaten Bima, dan Kepala Dinas PU. Polres Bima Kota telah mengantongi nama-nama bakal calon tersangka. Hanya saja, hingga saat ini belum dapat dibeberkan kepada publik.

Pengadaan sampan senilai Rp 1 miliar lebih itu, berdasarkan temuan BPKP, terdapat kerugian negara timbul sebanyak ratusan juta.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah item diduga dimark-up volumenya. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Halaman 9

Masyarakat Sambut Tahun Baru Sasak Mataram (Suara NTB) Sejumlah masyarakat di Pulau Lombok menyambut Tahun Baru Sasak (Ngandang Rowot) yang jatuh pada tanggal 5 Sya’ban 1437 H. Tahun baru Sasak tiba sering munculnya Bintang Rowot yang posisinya di wilayah Timur Laut.

(Suara NTB/lin)

Burger Jumbo, Kepiting Lunak dan Es Kopi Aneka Rasa di Hotel Golden Palace Mataram.

Burger Jumbo Nikmat di Hotel Golden Palace HOTEL Golden Palace di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan satu-satunya hotel bintang empat di Kota Mataram. Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini salah satu hotel ternama di Kota Mataram.

Selain itu, selama bulan Mei hotel ini menyajikan menu utama berupa burger jumbo berukuran besar dan aneka rasa es kopi yang segar dan nikmat berbahan dasar frappe.

“Yang membuat burger kita berbeda dibandingkan dengan burger pada umumnya, karena ukurannya yang besar. Selain itu kita juga menghidangkan es kopi dengan aneka rasa yang dapat dipilih sesuai selera,” kata Food and Beverage Manager Golden Palace Hotel Mataram, Reza Pahlevie kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (11/5) kemarin.

Bukan hanya burger, namun hotel ini juga menyajikan Kepiting Lunak yang gurih dibaluti dengan bumbu yang sangat menggugah selera. Harganya pun cukup terjangkau. Masyarakat bisa menikmati kepiting lunak ini hanya dengan membayar Rp 50 ribu/nett.

Untuk es kopi dengan bebagai macam rasa seperti vanilla, hazelnut, coklat dan lain-lain, masyarakat hanya perlu membayar Rp 35 ribu/nett. Untuk burger jumbo, masyarakat hanya membayar Rp 80 ribu/nett sudah termasuk mendapatkan kentang goreng yang gurih.

“Kami memiliki menu baru setiap bulan. Untuk bulan ini kami menampilkan burger dengan ukuran yang besar dan es kopi dengan berbagai rasa. Itu semua sudah nett, jadi tidak perlu bayar apapun lagi,” kata Reza.

Masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan tingkat higienitas dari setiap masakan di hotel ini. Sebab semuanya dipastikan sudah sesuai dengan standar. Terlebih restoran di hotel ini telah mendapatkan sertifikat halal.

Dengan 14 orang chef berpengalaman menjadikan restoran di hotel ini sebagai salah satu restoran terlengkap dengan segala jenis masakan yang disediakan. Apalagi masing-masing chef memiliki keahlian khusus untuk memasak di bidang tertentu, misalnya Indonesian, traditional, chinese dan masakan eropa.

Apalagi jika menikmati semua menu itu di sky lounge lantai 12 hotel ini. Masyarakat juga bisa menikmati sunset yang indah dan bisa menikmati pemandangan Pulau Lombok yang eksotis. (lin)

Diperkirakan bintang tersebut muncul pada Jumat (13/5) pagi. Sementara rangkaian prosesi menyambut masuknya tahun Jumawal ini dimulai sejak, Kamis (12/5) kemarin. Ritus dan doa bersama terlaksana di Kampung Adat Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

“Bakda Isya baru dimulai rangkaian prosesi ngandang rowot. Prosesi dan rangkaian acara diisi dengan ekspresi doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru,” kata Direktur Lembaga Rowot Nusantara Lombok (Rontal) L.Ari Irawan, Kamis (12/5).

Dijabarkan, fenomena pergantian tahun ditandai den-

gan munculnya tujuh bintang di pelupuk timur saat subuh hari. Ketujuh bintang itu membentuk rasi yang tak beraturan sehingga seolah – olah berpola bak dikejar oleh bintang orion atau bintang tenggale, sebutan masyarakat suku Sasak.

“Pergantian tahun menurut masyarakat suku Sasak ditan-

dai dengan munculnya tujuh bintang yang letaknya berada di depan bintang orion, atau bintang tenggale kalau kita menyebutnya,” jelas Ari Selain prosesi adat, beberapa tokoh kebudayaan di wilayah setempat akan memberikan kultum mengenai sistem penanggalan, atau penentuan waktu dalam konsep Islam dan konsep masyarakat sasak. Selanjutnya, masyarakat akan berbondong – bondong menanti tibanya pergantian tahun dengan melihat rasi bintang di ufuk timur.

Menurutnya, masyarakat sasak mengenal dua musim yang berputar dalam setahun.

Padahal, kalau dikaji secara mendalam ada 12 musim atau mangse yang terus berputar secara bergantian.

“Orang sasak hanya mengenal dua musim atau mangse yakni ketahun dan kebalit.

Ada dua belas mangse sebetulnya yang berputar selama setahun. Tetapi yang besar itu hanya dua yakni Ketahun (Kemarau, red) dan Kebalit (penghujan,red) itu,” tandasnya. (met)

Geopark Harus Sejahterakan Rakyat

(ant/bali post)

PAMERAN - Pengunjung menyaksikan karya seni yang dipamerkan dalam pameran seni urban di Galeri AJBS Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/5). Pameran dengan tema “Muda Liar Berbahaya” tersebut menampilkan karya seni dalam berbagai media seperti kanvas, maket, manekin, lemari serta kendaraan roda empat dan merupakan rangkaian dari Festival Seni Perancis-Indonesia yang berlangsung hingga 19 Mei mendatang.

Jalur Trekking Rawan, Disbudpar NTB Libatkan Polisi Mataram (Suara NTB) Perampokan yang dialami wisatawan asing asal Rusia di Senaru belum lama ini mengindikasikan bahwa jalur trekking Rinjani masih rawan. Hal ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk mengatasi permasalahan ini,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melibatkan Polres Lombok Barat untuk melakukan pengamanan di sekitar jalur pendakian.

“Disbudpar akan bekerjasama dan melibatkan Polres Lobar untuk pengamanan di Senaru,” kata Kepala Seksi Produk

Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (12/5) kemarin.

Insiden perampokan yang dialami wisatawan asal Rusia itu menyita berhatian sejumlah pihak. Hal ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh pada sektor pariwisata yang saat ini mulai berkembang.

Terlebih sebagian besar masyarakat Senaru mendapatkan penghasilan dari banyaknya wisatawan yang mendaki Rinjani melalui Senaru.

“Saya sempat bertemu dengan para porter di Senaru, mereka mendapatkan penghasilan dari tamu yang diantar mendaki,” kata Kepala Disbudpar NTB H.L.Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si. Rawannya jalur pendakian ini dikhawatirkan dapat mencoreng pariwisata NTB. Terlebih pekan depan assessor UNESCO akan datang untuk melakukan penilaian terhadap Geopark Rinjani yang diusulkan menjadi Geopark Dunia.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, Disbudpar melibatkan sejumlah anggota kepolisian untuk selalu berjaga di sekitar jalur pedakian Rinjani. Sehingga bagi wisatawan yang ingin melaporkan suatu kejadian, kepolisian bisa dengan segera mengambil tindakan.

“Kita berharap ini tidak berlanjut. Karena ini berkaitan dengan destinasi kita, berkaitan juga dengan citra pariwisata kita,” kata Alfiah. (lin)

Mataram (Suara NTB) Perjuangan memasukkan Gunung Rinjani menjadi bagian dari jejaring taman bumi global atau Global Geopark Network (GGN) telah mencapai tahap akhir. Sistem tata kelola geopark harus mempu meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar upaya penyematan status Global Geopark Rinjani tidak menjadi sebatas proyek mercusuar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Chairul Mahsul ketika ditemui Suara NTB, Kamis (12/5) mengemukakan, pada dasarnya konsep penyelenggaraan geopark memang akan mengarah pada prospek pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.

Selain demikian, tujuan lain dari pada penegakan geopark yakni sebagai pengikat kegiatan konservasi. Demikian juga harapannya untuk membuang ruang sebagai sarana edukasi.

“Ada tiga poin pokok yang menjadi sasaran dari geopark ini, pertama untuk menjalankan fungsi konservasi, kedua edukasi dan ketiga pemberdayaan masyarakat. Alam memiliki cara tersendiri dalam memberikan anugerah kepada kita,” tuturnya.

Menurutnya, sumber daya alam yang melimpah hasil produksi hutan inilah yang kemudian akan dijadikan sarana untuk memberdayakan masyarakat. Pihaknya yakin, ketika masyarakat khususnya yang bermukim di kawasan pinggir hutan sudah sejahtera, maka tidak akan ada lagi cerita tentang terjadinya perambahan hutan, perusakan lingkungan, penambangan dan lain sebagainya.

“Kalau masyarakat sudah sejahtera, saya mereka yang akan lebih awal menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Maka tugas kita sekarang ialah melakukan pemberdayaan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Assessment Sebagai tahap akhir dari proses permintaan penyematan status Global Geopark Rinjani, sejumlah tim assessor dari UNESCO akan melakukan assessment pada Selasa (17/5) – Sabtu (21/5) mendatang.

Assesor akan memvalidasi informasi mengenai keberadaan situs yang diusulkan sebagai sarat pendukung suatu kawasan untuk dapat ditetapkan sebagai geopark dunia. Para assessor akan mendatangi dan melihat secara langsung sejumlah titik yang telah diklasifikasikan sebagai Biological Diversity, Geological Diversity dan Cultur Diversity.

Sejumlah 12 dari 21 situs yang diajukan sebagai pendukung kawasan agar melaju sebagai geopark dunia terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Kendati demikian, Kepala Bappeda NTB ini mengatakan bahwa tim assessor tidak akan mendaki ke Gunung Rinjani untuk melihat keberadaan situs tersebut. Hal tersebut tidak memungkinkan lantaran waktu yang relatif sedikit.

“Mereka tidak akan mendaki Gunung Rinjani karena waktunya tidak cukup. Mereka akan kita bawa ke Desa Aiq Berik di Lombok Tengah karena disana juga ada bagian Cultur Diversity-nya yakni alat musik klentang,” katanya.

Kondisi lapangan, khususnya di lokasi pendakian Gunung Rinjani, saat ini sedang dijejali sampah. Volume sampah membeludak dan berserakan di sejumlah ruas jalur pendakian maupun lokasi perkemahan. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Halaman 10

Unmuh Malang Juara Pertama Lomba Debat di Unram Mataram (Suara NTB) Tim debat konstitusi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Malang keluar sebagai juara pertama dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa (MK) antarperguruan tinggi se-Indonesia regional timur yang digelar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan MK RI, Kamis (12/5).

Dekan Fakultas Hukum Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, menjelaskan tujuan penyelenggaraan lomba adalah untuk mensosialisasikan perubahan UUD tahun 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah Pancasila dan konstitusi serta mengam-

bangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami, mengimplementasikan UUD 1945.

Kegiatan kompetisi debat konstitusi ini berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 10-12 Mei dan diikuti peserta sebanyak 96 orang, termasuk dosen pembimbing yang berasal dari 24 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di regional timur mulai dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Masing-masing perguruan

(Suara NTB/ist)

JUARA DEBAT - Juara Debat Kompetisi antarperguruan tinggi foto bersama Dekan Fakultas Hukum Unram H. Lalu Husni, Kamis (12/5). tinggi mengirimkan satu regu yang terdiri dari 3 orang mahasiswa dan 1 dosen pembimbing. Tim yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah

yang telah lulus eliminasi,” jelasnya.

Merespon gagalnya tim debat Unram masuk empat besar, Lalu Husni mengaku tidak

kecewa. Karena jika dilihat dari hasil pelaksanaan debat konstitusi, juara-juara di regional timur mengalami variasi setiap tahun. Hal tersebut tentu sangat positif mengingat dinamika penguasaan terhadap ilmu tata negara sudah merata dan tidak dimonopoli oleh kampus tertentu.

Nantinya, empat besar di masing-masing regional akan mengikuti tahap seleksi nasional pada tanggal 31 Mei-3 Juni 2016 bertempat di Cisarua, Bogor.

Sementara itu, Ketua Panitia Dr. Kurniawan menyebut, selama kegiatan panitia pelaksana mendatangkan dewan juri sebanyak 12 orang diketuai Prof.

Dr. Saldi Isra, SH., MPA, dari Universitas Andalas Padang, Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM dari PUKAT UGM. (dys)

Universitas 45 Gelar Workshop Akreditasi Institusi Mataram (Suara NTB) Universitas 45 Mataram sukses menggelar Workshop Akreditasi Institusi bersama Universitas NTB, Stikes Yarsi dan IKIP Mataram. Kegiatan ini bekerjasama dengan Universitas Gajahmada Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar nasional perguruan tinggi dalam meningkatkan akreditasi institusi kampus.

“Ini merupakan perwujudan dari empat perguruan tinggi di bawah binaan Bapak Drs. H.L. Azhar,” kata Rektor Universitas 45 Mataram Ir. I Made Sunantra, MP kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/5).

Tujuan dari empat perguruan tinggi ini menggandeng UGM sebagai partner, karena UGM merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan di dunia. Sehingga penerapan dan manajemen kampus bisa diadopsi dari kampus ini. “Ada 24 persyaratan yang harus dipenuhi dalam tri dhar-

ma perguruan tinggi agar kampus bisa terakreditasi,” kata Sunantra.

Kerjasama yang dilakukan antara empat perguruan tinggi itu dengan UGM memasuki tahun ke enam. Sebab kerjasama tersebut telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu. “Kita sudah tanda tangan MoU yang kedua kalinya. MoU yang pertama itu tahun 2010 dan berlaku selama lima tahun,” kata Sunantra.

Tri dharma itu merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh masingmasing perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal itu sesuai dengan Kemendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional perguruan tinggi.

“Standar itu harus dipenuhi untuk mendapatkan akreditasi kampus,” kata Ketua Sekretariat Bersama Empat Perguruan Tinggi, Dr. H. Mashur, MS. Bertindak sebagai narasumber Prof.Indra Widjaya Kusuma, Ph.D.,AK.CA dan Ika Dwi Ana, Ph.D

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Rektor Universitas 45 I Made Sunantra dan perwakilan IKIP dan UNTB foto bersama narasumber Indra Widjaya Kusuma, dan Ika Dwi Ana dari UGM di Mataram, Kamis (12/5). dari UGM. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari keempat universitas, yaitu IKIP, Stikes Yarsi, Universitas

NTB dan Universitas 45. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2016. (lin)

(Suara NTB/ist)

POTONG PITA - Ketua STIKES Mataram, Chairun Nasirin didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H. Muhir, memotong pita sebagai tanda Peringatan Hari Keperawatan Internasional di Kampus STIKES Mataram, Kamis (12/5).

STIKES Mataram Peringati Hari Keperawatan Internasional 2016 Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk kepedulian dan rasa bangga dengan profesi keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram memperingati Hari Keperawatan Sedunia 2016 atau International Nurse Day 2016, yang jatuh pada tanggal12 Mei. Semarak peringatan Hari Keperawatan Internasional itu dihelat di kampus STIKES Mataram, Kamis (12/5) sampai dengan Sabtu (14/5).

Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin, menjelaskan, semarak peringatan hari keperawatan sedunia ini, merupakan bentuk kepedulian dari STIKES Mataram terhadap profesi keperawatan, karena merupakan bagian terpenting dari sebuah instansi kesehatan.

“Perawat itu yang sangat dibutuhkan untuk tenaga kesehatan. Perawat itu adalah bagian terpenting dari instansi kesehatan, seperti rumah sakit. Tugas kita (perawat, red) mulia, membantu pasien kita yang membutuhkan,” katanya.

Hari keperawatan ini, katanya, merupakan sebuah momen yang tepat, untuk mengangkat dan menghargai profesi perawat. STIKES Mataram, bagian terkecil dari profesi keperawatan, karena dalam acara ini, mahasiswa yang masih kuliah merasakan semarak peringatan hari keperawatan internasional.

“Kami ingin mengingat kembali, bahwa perawat itu pekerjaan yang paling mulia, untuk tugas kami, merawat pasien dari sakit sampai insya Allah sembuh. Sekolah perawat bukan saja membuat anak didik kita tamat, tapi lebih dari itu minimal nanti membantu orang tua, tetangga, dan komunitas kecil mereka,” kata Chairin Nasirin.

Semarak peringatan Hari Keperawatan Internasional yang diadakan di STIKES Mataram ini merupakan kali pertama digelar. Dan akan menjadi ajang tahunan yang akan rutin dilaksanakan. Kegiatan ini mengangkat tema Nurse: a Change for Change: Improving Health System “Resilience”.

Semarak peringatan Hari Keperawatan Internasional di STIKES Mataram, diisi dengan sejumlah kegiatan. Pada Kamis (12/5), setelah pembukaan acara, diadakan lomba masak kesehatan. Lomba masak ini menghidangkan makanan kesehatan bagi seseorang yang menderita penyakit hipertensi, diabetes militus dan masalah lambung.

Menurut Chairin, sebagai perawat, juga perlu peduli pada makanan pasien, karena, ketika nanti melakukan perawatan dapat mengetahui kebutuhan makanan yang tepat bagi pasien. Tentunnya berdasarkan referensi yang tepat.

Selain itu, juga diadakan lomba futsal dan basket 3 on 3.

Dan atraksi sulap dari mahasiswa. Dan diakhiri dengan lomba dance cuci tangan yang memberikan pemahaman cara mencuci tangan yang benar dengan cara yang lebih fun.

Pada Jumat (13/5) akan diadakan senam kesehatan, yang diikuti seluruh mahasiswa dan civitas akademika STIKES Mataram. Dan di Sabtu (14/5) dijadikan puncak acara, dengan menggelar capping day. Atau penyematan penutup kepala khas perawat kepada mahasiswa.

“Tujuannya kita harus tumbuh kembangkan, saat dia (mahasiswa) sudah menjadi sarjana perawat, dalam acara ini mereka sudah menanamkan diri mereka sebagai perawat, bahwa mereka peduli kepada orang lain,” kata Chairin.

Selain itu, akan dilakukan pemberian penghargaan kepada mahasiswa setiap tahun akademik. Dan penghargaan kepada dosen, yang memiliki prestasi dalam akademik, seperti menulis di jurnal dan prestasi lainnya. Selain juga memiliki tingkat presensi yang bagus.

Tidak hanya itu, Chairin juga menyatakan akan memberikan penghargaan kepada civitas akademika di STIKES Mataram.

“Kami ingin memberikan penghargaan. Tentunya buat semua civitas akademika inilah institusi, sekecil apapun kami berikan, karena bagaimanapun juga, ketika diberikan itu, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Tidak besar memang, tapi membuat mereka bangga. Bahwa sekolah di STIKES, banyak yang bisa didapatkan, sejarah lebih dilihat dari apa yang pernah dihasilkan,” tandasnya.

Nantinya juga, STIKES Mataram akan mengadakan pengobatan massal, bekerja sama dengan Puskesmas Tanjung. Juga seminar dengan mengundang pembicara dari Universitas Indonesia.

Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) NTB, H. Muhir, S. Kep, mengapresiasi semarak peringatah Hari Keperawatan Internasional yang dilakukan oleh STIKES Mataram.

Menurutnya, ini adalah kali pertama diadakan di NTB. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

Lintasan Sintetis Atletik Masih Rusak Mataram (Suara NTB) Perbaikan lintasan sintetis atletik belum ada titik terang. Hingga Kamis (12/5) kemarin kondisi lintasan sintetis di GOR 17 Desember Turide belum berubah.

Kondisinya tetap rusak, bila dibiarkan kerusakannya bakal terus melebar.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi lintasan yang rusak sudah diketahui pihak BPLSPO NTB selaku pengelola aset olahraga di NTB. Begitu juga PASI dan KONI NTB sudah melihat langsung kondisi lintasan yang rusak tersebut.

Kepala BPLSPO NTB, Hj. Asnirawati bersama Ketua PASI NTB belum lama ini telah turun ke lokasi dan

mengecek kondisi lapangan.

Mereka sudah melakukan pengambilan gambar beberapa ruas jalan lintasan yang rusak.

Katanya gambar lintasan yang rusak tersebut akan dikirim ke pihak Kemenpora untuk diminta upaya perbaikan lintasan. Begitu juga Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi mengatakan telah menyusun proposal dan diajukan ke Ke-

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Final Sabtu, 14 Mei 2016 20:30 Alcatraz B vs BPN FC Perebutan Juara III Sabtu, 14 Mei 2016 19:30 Kubota B vs Poonar FC

menpora untuk perbaikan lintasan. Sayang upaya PASI NTB dan BPSPO NTB belum memperlihatkan hasilnya. Kondisi lintasan masih tetap rusak.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirma-

si Suara NTB, Rabu (11/5) mengatakan perbaikan lintasan sintetis atletik harus segera dilakukan. Pasalnya lintasan tersebut satu-satunya fasilitas latihan yang memenuhi standar digunakan sebagai tempat latihan atlet atletik persiapan PON. Pihak KONI NTB mengaku telah turun tangan memperbaiki lintasan tersebut karena pihaknya tak ingin menunggu terlalu lama. Bila kerusakan

tang mengecek kerusakan lintasan itu. Namun untuk perbaikan kata mereka bakal memakan waktu relatif lama, karena lem atau perekat karet sintetis dengan beton lintasan harus dibeli di Australia,” ucapnya.

Pihak KONI NTB kata Andy sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki lintasan tersebut. Namun tidak sesederhana yang dipikirkan.

Untuk perbaikan lintasan itu

dibiarkan berkepanjangan akan mengganggu aktifitas latihan atlet atletik yang tengah persiapan PON 2016.

Sayangnya perbaikan lintasan tersebut akan memakan waktu lama karena untuk mendapatkan bahan baku atau alat untuk perbaikan harus didatangkan dari Australia.

“Kita sudah memanggil pihak pusat untuk memperbaiki lintasan itu. Mereka sudah da-

harus dilakukan oleh ahlinya.

“Kita sudah coba dengan pelatih untuk memperbaiki lintasan dengan menggunakan lem rajawali. Kita coba menyatukan karet lintasan yang terpisah dengan beton lintasan, namun tidak bisa. Katanya harus menggunakan lem khusus untuk menyatukan karet dengan beton lintasan. Ternyata kata ahlinya lem itu harus dibeliin di Australia,” jelasnya. (fan)

Calon Juara III dan IV Suara NTB Cup 2016 Selain dua tim yang telah memastikan tiket ke babak final, Suara NTB Cup 2016 juga akan mempertemukan dua tim yang akan berebut gelar Juara III, pada Sabtu (14/5) mendatang. Mereka adalah Kubota B dan Poonar FC. Seperti apakah dua tim tersebut?

KUBOTA B Kubota merupakan tim lokal di Kota Mataram yang dibentuk akhir tahun 2012. Pem-

bentukan tim Kubota diinisiasi oleh Muhammad Saleh seorang pengusaha alat pertanian traktor yang bertempat di perempatan jalan di Sweta Mataram.

Saleh berinisiatif membentuk tim futsal karena ketertarikannya di olahraga sepak bola.

Futsal yang memang merupakan ‘kerabat dekat’ sepak bola pun dipilih sebagai aktualisasi ketertarikannya tersebut.

“Abah Muhammad menggemari olahraga sepak bola, makanya dia membentuk tim futsal Kubota,” ucap Manajer tim Kubota Muhammad Anwar.

Anwar mengatakan tim Kubota masih bermain dalam

Para Pemain Kubota B (belakang) sebelum menjalani laga semifinal melawan Alcatraz B

Pemain

Trofi yang pernah diraih: - Juara I Lelede CUP Tahun 2014 - Juara III UIL Cup 2015 - Juara I Sandik Cup 2015 - Juara III Uil Cup 2016 - Juara IV Tidar Cup 2016 tataran turnamen futsal lokal di Mataram. Kiprah mereka baru sampai melakoni Liga Futsal Gubernur NTB Cup, namun belum berhasil masuk finalis.

Rida, Farhan, Nezar, Edi Babel, Saiful, Caror, Anwar, Kadri, Rizal, Diki

Manajemen Pemilik Manajer

: Muhammad Saleh : Muhammad Anwar

Saat ini Kubota memiliki 24 pemain binaan yang terdiri dari pemain muda dan pemain senior. Target mereka kedepan bisa menembus Liga Profe-

sional. Selama ini mereka latihan di Mataram Futsal. Mereka mengambil beberapa pemain lokal NTB untuk memperkuat tim mereka. (fan)

Event yang pernah diikuti: - Presma Cup 2015 - Suara NTB Cup 2016

Manajemen Pemilik/Pembina : Eka Dana, SH (pengacara) Manajer : Sudirman

Pemain Maklum, Muksin Dani, Zepri, Sulaiman, Kipli, Wandi, Ajib, M. Amin, Nandi, Sopian, A. Bitman

POONAR FC Tim Poonar FC dibentuk Tahun 2015. Nama Poonar FC diambil dari nama tempat Futsal yang ada di Udayana Mataram. Awal terbentuknya Poonar FC diinIsiasi pengelola dan pemilik Poonar Sport

Center di Jalan Udayana Mataram milik Eka Dana, SH yang berprofesi sebagai pengacara.

“Awalnya adik-adik disini sering ngumpul dan main futsal.

Mereka semuanya pemuda Dasan Sari Udayana Mataram,”

ucap Manajer Poonar FC, Sudirman SE. Tujuan dibentuknya tim futsal Poonar FC untuk mengajak pemuda Dasan Sari agar terhindar dari hal-hal negatif seperti pengaruh narkoba.

“Disini rawan narkoba.

Jadi kita ajak mereka ke hal yang positif. Dengan berolahraga mereka bisa menjaga kebugaran jas-

mani dan rohani,” jelas Sudirman.

Keikutsertaan Poonar FC di turnamen futsal memang masih baru, bisa dihitung dengan jari. Bagi Poonar FC turnamen futsal Suara NTB adalah yang pertama karena tim Poonar FC baru dibentuk setahun berjalan.

Harapan Sudirman kedepan tim Poonar FC bisa bicara di level regional NTB. (fan)

Kejati NTB Sabet Juara III Purnaja Cup Mataram (Suara NTB) Tim tenis lapangan Kejati NTB sukses menyabet juara III nasional Purnaja Cup 2016, di Kejaksaan Agung RI, Senin (9/5).

Pertandingan diawali babak penyisihan Sabtu (7/5) lalu di Lapangan Tenis Bulungan Jakarta Selatan. Diikuti utusan adhyaksa seluruh Indonesia. Pesertanya campuran. “Jaksa yang purna tugas ditandem dengan jaksa yang masih aktif,” kata ketua tim Kejati NTB Irwan Datu Iding kepada Suara NTB, Rabu (11/5).

Sistem penentuan pemain berdasarkan usia. Menganut 100 tahun plus. Artinya Usia pemain yang purna tugas harus disesuaikan dengan jaksa aktif, sehingga klop menjadi 100 tahun atau lebih. “Seperti Pak Syai usianya 64 tahun. Sedangkan usia saya 41 tahun. Jadi masuk kategori 100 tahun lebih,” kata Irwan, yang menjadi koordinator di Pidum Kejati NTB. Kompetisi saat itu menurutnya ketat. Karena harus bersaing dengan pemain tenis perwakilan kejati lainnya yang tak kalah tangguh.

Di atas kertas tim Kejati NTB diunggulkan karena dalam banyak catatan pertandingan, selalu menjadi juara. Bahkan terakhir, juara satu umum 2015 lalu Kejaksaan Agung Cup. “Tapi tiba tiba kaki saya dan Pak Syai kram di semi final.

Kami akhirnya memaksakan bertanding,” tuturnya.

(Suara NTB/ist)

TERIMA PIALA - Tim Kejati NTB Syai dan Irawan berpose bersama Jampidum Kejagung, saat menerima piala juara III Purnajab Cup. Dalam posisi unggul poin itu, setelah kram dialami Syai, menyusul kondisi sama dialami Irwan. Faktornya diperkirakan karena kelelahan dengan jadwal pertandingan yang padat. Mereka akhirnya menyerah melawan tim Kejagung dan harus puas dengan juara tiga. Namun juara tiga sudah cukup memuaskan bagi pihaknya, bahkan disambut antusias saat pemain tiba di Kejati NTB Selasa kemarin.

“Ini menandakan bahwa tim tenis Kejati NTB masih bertahan sebagai kans juara. Di pertandingan berikutnya, kami akan berusaha lebih baik,” kata Arifin, ofisial tim Kejati NTB. Saat ini mereka sedang mempersiapkan mental dan fisik untuk pertandingan Adhyaksa Cup tahun 2017 mendatang di Surabaya Jawa Timur.

Petenis unggulan Kejati NTB seperti Sugiyanta, Suharjono, Irwan, Thailani, Budi Tridadi, termasuk atlet wanita Ni Putu Dwiastri dan Titi Uraifah akan jadi andalan Kejati NTB. “Mereka jadi andalan kami untuk pertahankan juara umum Adhyaksa Cup Kejagung,” ujar Ajudan Kajati Martono,SH,MH ini optimis.

Dalam waktu dekat, akan digelar pertandingan di Kejati NTB mengundang seluruh tim tenis NTB. Lawan berat dari Kejati Jawa Timur, Kalsel, Kaltim dan Bali diundang khusus.

Pertandingan akan dihelat 27 Mei mendatang. “Ini akan jadi pertandingan pemanasan buat tim kami,” pungkasnya. (ars)

Bagus Berlaga di Kejuaraan Internasional Mataram (Suara NTB) Atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra mendapat kesempatan tampil di kejuaraan Internasional. Atlet unggulan NTB itu akan mewakili tim Indonesia di Kejuaraan Internasional BMX Cross di Thailand, 15 Mei mendatang.

Pelatih BMX NTB, Junaidi alias Edet yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/5) membenarkan atletnya akan mengikuti kejuaraan International BMX Cross di Thailand.

Dikatakan Edet, Bagus bertolak ke Jakarta, Kamis (12/5) siang kemarin. Rencananya Bagus akan langsung bertolak

ke Thailand bersama dua wakil Indonesia lainnya.

Bagus bersama dua atlet Indonesia lainnya, Elga Kharisma dan Toni Syarifudin akan berburu poin di kejuaraan internasional BMX Cross C1 di Thailand itu. Hasil poin tersebut kata Edet akan memberi poin pada kualifikasi olimpiade. Dan saat ini Indonesia berada di peringkar 19 untuk putra dan posisi 21 pada bagian putri.

Sementara Edet sendiri berharap atletnya tidak hanya berburu poin, namun diharapkan Bagus bisa menimba pengalaman agar bisa tampil sempurna di PON Jabar 2016. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 13 Mei 2016

Halaman 12

Penuhi Pendidikan Berkeadilan

Praktisi Madrasah Minta Hibah Anggaran Tanjung (Suara NTB) Visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan pendidikan merata dan berkeadilan di sekolah negeri

dan swasta disambut baik oleh praktisi sekolah madrasah. Dalam rangka mewujudkan visi misi itu, pemangku kebijakan diminta

menyiapkan alokasi yang sesuai sehingga anggaran untuk sekolah swasta tepat sasaran.Pimpinan Sekolah Madrasah Al Marif, Desa Rempek, Rianto, S.Pd.I., Kamis (12/5), mengatakan Pemda sebaiknya memiliki formulasi baku terkait alokasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan merata. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi agar SKPD tidak ragu memporsikan anggaran dari APBD untuk sekolah swasta di bawah Kemenag.

“Pola alokasi anggaran ke sekolah swasta harus melalui hibah ke MI, MTs, dan MA. Karena bagaimanapun, Kemenag tidak bisa memberikan anggaran sebebas yang diperoleh sekolah swasta di bawah kendali Dikbudpora,” ungkap Rianto.

Bagi pria yang kini menjadi Anggota Komisi ll DPRD KLU ini, menyarankan agar pola hibah didukung pula dengan regulasi. Tanpa itu, ia khawatir alokasi anggaran ke swasta tidak maksimal dan menyebabkan kekhawatiran pula di tingkat SKPD.

“Dukungan regulasi harus karena itu untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi sekolah swasta, termasuk sebagai pengaman bagi Bupati sehingga Bupati aman,” sambugnya.

Di kebanyakan sekolah swasta, diakui Rianto, masih terjadi alokasi anggaran yang tidak merata. Sekolah swasta di bawah kendali Dikpora masih diuntungkan daripada sekolah swasta di bawah binaan Kemenag.

Ia menilai, Bupati dan Wabup ke depan tidak mesti memberikan anggaran yang sama besar antara negeri dan

swasta. Tetapi paling tidak, sekolah swasta memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Bagi kami di sekolah swasta, masalah angka tidak jadi soal asalkan ada perhatian serius. Jangan seperti sebelumnya, sekolah Negeri dibekali miliaran, hanya beda sedikit dengan swasta di bawah Dikpora, tetapi di sekolah Madrasah, WC saja tidak punya,” cetusnya.

Membandingkan antara sekolah swasta, sambung Rianto, sekolah swasta binaan Kemenag hanya unggul pada proses sertifikasi guru yang

lebih cepat. Sebaliknya, sertifikasi guru di bawah Dikbudpora masih terkesan dibungkus kepentingan oknum hingga tekanan politik.

Hal lain yang ia harapkan, agar alokasi SDM guru berstatus PNS ke depan disebar merata. Kondisi saat ini, penempatan Guru PNS di Madrasah sangat minim.

“Kalau ditempatkan 1 Guru PNS tiap tahun, kita sangat bersyukur.Tapi kebanyakan yang jadi guru Madrasah itu-itu saja. Guru Matematikanya S.Pd.I, Guru Olahraganya juga S.Pd.I,” pungkas Rianto. (ari)

HILANG HILANG BPKB MOBIL R4 SUZUKI ST.150 FUTURA (CARRY) DR1090AG NOKA/ NOSIN: MHYESL4152J529410 / G15A-IA-529410 NO.BPKB : 3312709.0 AN. GEREJA KRISTUS TUHAN, HILANG DISEKITAR JL. SUBAK II NO.15 CAKRANEGARA HILANG STNK R2 YAMAHA DR3791HJ TAHUN 2012 N O K A : N O S I N :MH350C002CK284474:50C283666 AN. SAHABUDIN HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR SELATAN

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 13 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

Jumat, 13 Mei 2016

SUARA NTB

Halaman Halaman 14 14

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 Mei 2016

BBPOM Temukan Terasi dan Kerupuk Berbahaya Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram telah melakukan sidak ke Pasar Kebon Roek, Kota Mataram. Hal ini bertujuan untuk memastikan makanan yang dijual oleh pedagang tidak mengandung bahan berbahaya. Namun temuan BBPOM malah sebaliknya.

Dari 23 sampel yang diambil, hanya empat sampel yang memenuhi syarat dan tidak mengandung bahan berbahaya.

“Sidak kali ini fokus pada pangan berbahaya. Kami menemukan kerupuk dan terasi yang mengandung boraks dan rodhamine B,” kata Kepala Seksi Pengawasan BBPOM Kota Mataram Yosef Dwi Irawan kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (12/5) kemarin.

Petugas BBPOM memeriksa lima sampel terasi, 16 kerupuk dan satu mie basah.

Hasilnya, sebanyak tiga sampel terasi yang diperiksa positif mengandung rodhamine B. Sementara kerupuk yang diperiksa 16 diantaranya mengandung boraks. Bahkan satu mie basah yang dijual di pasar ini pun positif mengandung boraks. ‘’Dinas Perdagangan sudah memberikan imbauan kepada para pedagang untuk tidak menjual pangan dengan bahan berbahaya. Tapi memang susah, karena pengepul yang datang bawa barang dan peda-

(Suara NTB/lin)

PERIKSA - Petugas tengah melakukan pemeriksaan kerupuk dan terasi berbahaya, Hasilnya 19 dari 23 sampel dinyatakan berbahaya jika dikonsumsi. gang tidak tahu kandungannya apa,’’ kata Yosef.

Pasalnya setiap kali BBPOM melakukan sidak, selalu terdapat makanan yang mengandung bahan berbahaya. Padahal jika itu dikonsumsi oleh masyarakat secara terus menerus, dapat menimbulkan penyakit serius.

Pedagang dan pembeli juga diharapkan dapat melihat barang dnegan cermat. Memeriksa apakah sudah terdaftar atau tidak di BBPOM. Selain itu juga melihat tanggal kadaluarasa. Serta membeli dari sumber yang jelas.

“Kita melakukan pengawasan dari hulu ke hilir. Namun kita masih kesulitan karena sebagaian pedagang mengaku tidak tahu barang yang dijual-

Pemprov dan Pemkot Percepat Program Fisik Dari Hal. 1 saat menerima silaturahmi Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok di Pendopo Walikota, Kamis (12/5).

Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dan Kabag Humas dan Protokol Kota Mataram, L.Alwan Basri.

Walikota Mataram, menambahkan, selain penataan sejumlah bagian terutama oleh Pemkot Mataram, seperti trotoar depan Islamic Center, PJU. Penataan PKL serta ornamen - ornamen lainnya di sejumlah kelurahan yang berdekatan dengan lokasi. Selain itu kata walikota, Pemprov NTB juga mengintervensi melalui program peningkatan kualitas jalan. ‘’Sekarang ini sedang dikerjakan oleh Pemprov. Terutama jalan menuju lokasi acara,’’ kata walikota.

Walikota memprediksi sekitar 1,000 peserta akan datang ke Kota Mataram. Oleh karenanya, harus ada kesan menarik yang diingat oleh tamu dari seluruh Indonesia.

Prinsip sukses tiga sukses yakni sukses penyelenggaran, sukses pencitraan dan sukses ekonomi menjadi patokan. Suskes penyelenggaraan sambung walikota, bukan saja event ini terlaksana dengan baik, melainkan harus didukung dengan sarana prasarana yang baik. Kemudian, sukses pencitraan, tentunya ada kesan baik

yang bisa diingat oleh tamu sehingga berkeinginan kembali lagi ke Kota Mataram. Terakhir, sukses ekonomi ini tentunya industri kreatif dan usaha - usaha lain akan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. ‘’Berapa kali saya sampaikan kita harus utamakan tiga sukses itu,’’ kata walikota.

Karena Kota Mataram ditetapkan sebagai kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) menurut walikota, adalah suatu kebanggaan tersendiri. Lantaran, kegiatan nasional dilaksanakan di Mataram. Bukan saja MTQ, yang paling mendesak untuk disiapkan adalah Hari Anak Nasional. Selain itu, ada empat kegiatan lainnya juga akan dilaksanakan tahun ini. Diantaranya, Bulan Bhakti Gotong Royong Nasional, pertemuan PKK Nasional dan Lomba Teknologi Tepat Guna.

Event nasional ini tentunya harus ditunjang dengan sarana prasarana.

Baik itu, kebersihan dan keamanan. Oleh karena, masing - masing SKPD diminta memprioritaskan program yang mendukung kegiatan tersebut, meskipun ada rasionalisasi anggaran. ‘’Ya, kalau ada rasionalisasi. Saya minta program SKPD ini memprioritaskan event nasional,’’ kata walikota. (cem)

Bedah Data Rawan Pangan Dari Hal. 1 Tapi itu yang saya sampaikan ke Ibu Kepala BKP. Datanya harus kita pertanyakan, kita harus cari riilnya di lapangan.

Karena rasa-rasanya tidak (rawan pangan), rasa-rasanya,’’ kata Najmul dikonfirmasi usai rapat koordinasi (rakor) gubernur bersama bupati/walikota se NTB di Pendopo Timur, Kamis (12/5) siang kemarin.

KLU memiliki lima kecamatan yakni Tanjung, Pemenang, Bayan, Gangga dan Kayangan. Berdasarkan data dari BKP NTB, ada enam kecamatan di NTB yang masih rawan pangan. Yakni lima kecamatan di KLU dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa yakni Batulanteh.

Terkait dengan hal ini, bupati mengaku dalam waktu dekat akan membedah data tersebut dengan melakukan rapat koordinasi (Rakor) di KLU. Dimana, BKP NTB akan diundang dalam Rakor tersebut. Bupati mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kepala BKP NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengenai rencana Rakor tersebut. ‘’Insya Allah di sana (KLU) tak kekurangan pangan.

Rasa-rasanya tidak. Tetapi kita hormati data itu, jadi acuan kita. Kita berhusnudzon (berprasangka baik) saja. Umpamanya data itu benar, kita akan banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan,”ucapnya.

Diterangkan, saat ini Pem-

da KLU sedang membangun sektor pariwisata dengan sistem terintegrasi.

Artinya, pembangunan sektor pariwisata diharapkan menggerakkan sektor lainnya seperti pertanian, peternakan dan lainnya. ‘’Kalau itu bisa maka hebat sekali,”imbuhnya.

Ditanya salah satu indikator kerawanan pangan ini adalah gizi buruk? Najmul mengatakan hal itu bisa saja menjadi faktor di KLU. Ia melihat adanya kasus gizi buruk ataupun gizi kurang disebabkan pola asuh orang tua yang masih banyak yang salah. Artinya, banyak masyarakat yang belum memiliki perhatian yang besar terhadap kesehatan. Selain itu, adanya faktor budaya di masyarakat KLU. ‘’Seperti kalau ibu sedang menyusui, ada makanan-makanan tertentu yang mereka tidak boleh berikan ke bayinya. Misalnya telur, itu tak boleh diberikan. Padahal itu sumber gizi, proteinnya tinggi. Maka diantara tugas kita mengkampanyekan, membangun kesadaran masyarakat tentang kesadaran ibu hamil atau ibu menyusui. Kalau akses air bersih Insya Allah sudah membaik. Memang ada daerah-daerah yang belum memndapatkan pasokan air bersih, masih ada,”pungkasnya. (nas)

nya didatangkan dari produsen mana,” kata Yosef.

Beberapa pedagang mengaku mengambil barang dari Sweta dan Gegutu.

Hampir semua terasi dan kerupuk yang diambil dari tempat itu mengandung bahan berbahaya.

Bukan hanya itu saja, petugas BBPOM juga mengamankan jamu yang diduga ilegal dan tidak berizin. Konsumen mengaku jamu itu sangat berkhasiat bahkan efeknya dapat langsung terasa. “Jamu ini dicampur dengan bahan berbahaya, jika dikonsumsi terus menerus bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Terlebih jamu ini mencantumkan izin POM fiktif,” ujarnya. (lin)

Halaman 15

Dugaan Korupsi Instalasi Biogas KSB

Ditemukan Indikasi Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan pengadaan instalasi Biogas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengarah pada indikasi adanya kerugian negara. Hal itu berdasarkan hasil ekspose dengan BPKP dengan Polres KSB. Penanganan kasus yang diusut sejak 2015 itu diharapkan segera tuntas.

“Hasilnya ada indikasi kerugian negara,” ujar Mantan Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK menjawab Suara NTB, Kamis (12/ 5) seusai acara Sertijab di Mapolda NTB. Teddy menyebutkan penanganan kasus ini masih proses lidik. Permintaan penentuan kerugian negara telah disam-

paikan ke BPKP beberapa waktu lalu. Hingga dicapai kesimpulan dari ekspose.

Namun, ia tidak mengungkap secara rinci mengenai jumlah kerugian negara yang diduga timbul akibat indikasi penyelewangan tersebut.

Meski telah ditemukan indikasi adanya kerugian negara, namun pihaknya mengatakan proses penyelidikan dilakukan dengan teliti dan hati-hati.

Teddy menjelaskan, masih ada sejumlah tahapan sebelum ditingkatkan ke penyidikan.

Apalagi penentuan tersangka.

Akan dilakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu.

Polda NTB pun akan dilibatkan.

Teddy yang kini menjabat

karena kan tidak sesuai peruntukannya,” kata Bonardo.

Soal pertanyaan Polres Lobar yang menyebut penyelidikan kasus itu masih terhambat di audit kerugian negara, dipastikan sudah rampung dan akan segera diserahkan ke Sat Reskrim Polres Lobar.

Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adityo Kusumo sebelumnya mengakui kasus ini menjadi salah satu tunggakan yang belum diselesaikan. Sebab hasil evauasi terakhir di Sat

Mataram (Suara NTB) Ramainya pelanggaran kode etik dan UU Pers dalam praktik jurnalistik media dalam meliput isu terorisme, membuat Dewan Pers menerbitkan pedoman yang menjadi rujukan teknis. Pedoman itu berisi 13 poin mengatur tata cara memperoleh informasi, peliputan sampai penulisan atau penyiaran.

Pedoman ini disusun oleh Dewan Pers bersama unsur lain, organisasi profesi jurnalis, wartawan senior yang berpengalaman meliput kasus terorisme, termasuk melibatkan pelaku teror yang sudah ‘insyaf’, bahkan rasa trauma yang dirasakan para korban turut diadopsi. Rujukan utamanya, tetap pada kode etik profesi jurnalis dan Undang – Un-

dang 40 Tahun 1999 tentang pers.

Eko Maryadi, mewakili Dewan Pers, menyampaikan bagaimana wartawan meliput,mengumpulkan fakta, siapa saja diawawancarai. “Pesan apa yang bisa ditangkap oleh publik ketika itu diberitakan, itu yang penting,” kata Eko Maryadi, saat menjadi pembicara dalam Desiminasi Peliputan Terorisme diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) difasilitasi Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), Kamis (12/5) di Mataram.

Menurutnya, wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata mata untuk kepentingan publik. “Norma KEJ (Kode Etik Jurnalistik) menyebutkan ten-

Reskrim, masih tersandung audit BPKP. “Untuk kasus BSS kita masih nunggu BPKP kerugian negaranya,” kata Wingky ditemui usai sertijab di Mapolda NTB, Kamis (12/5).

Belum terlalu jauh bicara soal kerugian negara, audit sampai saat ini diakuinya belum juga dilakukan. Baik itu untuk audit investigasi, maupun sampai pada audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). “Mereka agak lama. Tanya BPKP lah kenapa lama?,” sarannya kepada wartawan.

Kasus ini diusut sejak pertengahan 2015 lalu, digenjot lagi awal 2016. Pemeriksaan kelompok ternak sudah dilakukan, bahkan mengecek bantuan sapi senilai Rp 740 juta, yang nomenklaturnya disebut Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Desa Banyumulek.

Mengulas pernyataan Kasat Reskrim AKP Joko Tamtomo sebelumnya, bahwa kasus BSS ini masuk dalam agenda supervisi KPK, karena proses penanganannya yang lamban. (ars)

Gubernur Minta Bulog Hentikan Beli Beras dengan Harga Rendah Dari Hal. 1 Rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB ini, ditengarai sebagai penyebab sulitnya beras NTB dicegah dijual pedagang besar ke luar daerah.

Gubernur memang belum mendapat laporan terkait dengan rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB. Namun, gubernur mengatakan, bukan hanya persoalan harga yang menyebabkan banyaknya pedagang luar membeli beras di NTB. Tetapi kualitas beras NTB yang memang jauh lebih bagus jika dibandingkan daerah lainnya juga menjadi penyebab. ‘’Itu sebenarnya pedagang luar itu banyak membeli beras dari Lombok dan Sumbawa tidak hanya karena harga tetapi karena kualitas. Kualitasnya (beras NTB ) memang kita jauh lebih baik di banding banyak daerah lain,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi bersama bupati dan walikota se NTB di Pendopo Timur, Kamis (12/ 5) siang kemarin.

Melihat kondisi ini, kata gubernur, dirinya sedang berbicara dengan pihak terkait bagaimana upaya supaya keunggulan kualitas beras yang dimiliki NTB ini bisa meningkatkan harga beli atau harga jual petani.

Gubernur mengaku sudah mengusulkan ke pemerintah pusat supaya menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras. ‘’Justru saya sedang berbicara bagaimana upaya kita, keunggulan kualitas ini bisa meningkatkan harga beli atau harga jual petani. Kita tetap usulkan dari dulu (kenaikan HPP),’’ ujarnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, BKP NTB mengatakan rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB menjadi penyebab banyaknya beras dari daerah ini yang dijual oleh para pedagang besar ke luar daerah. Untuk itu, BKP mengharapkan pemerintah meningkatkan HPP dan mengusulkan supaya harga beras komersil di tiap daerah sama.

Sementara serapan Bulog Divre NTB tahun 2015 sebesar

87 persen atau 174 ribu ton beras dari target sebanyak 200 ton beras. Serapan ini dinilai lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 100 persen atau 190 ribu ton beras. Tahun ini, kata Hartina, Bulog Divre NTB ditargetkan untuk menyerap beras sebanyak 211 ribu ton.

Proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB tahun 2016 sebanyak 574.320 ton. Angka itu setelah ditambahkan dengan kebutuhan 3 juta wisatawan atau 6.720 ton beras berdasarkan target angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB diprediksi sebesar 581.040 ton.

Tahun 2016, NTB menargetkan produksi beras sebanyak 1,354 juta ton. Dengan kebutuhan dalam daerah sebanyak 581.040 ton, diprediksi beras yang keluar daerah sebesar 586.064 ton. Untuk memperkuat cadangan pangan di daerah, pihaknya menyarankan perlu diperkuat cadangan pangan desa melalui lumbung desa. (049/nas)

Gubernur dan Bupati/Walikota Sepakat Pecat ASN Pengguna Narkoba Dari Hal. 1 Tidak saja dari jabatan tetapi juga dari status kepegawaiannya juga,” kata gubernur.

Dalam Rakor tersebut hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, tiga Asisten Gubernur, Kepala BNN Provinsi NTB, Wakapolda NTB, Direktur Narkoba Polda NTB, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin.

Kemudian, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, Wakil Bupati KSB, Fut Syaifuddin, ST, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer, dan Wakil Walikota Bima, H.Arrahman H. Abidin. Sementara, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah berhalangan hadir. Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH berhalangan karena persiapan Munaslub Golkar. Sementara Wakil Bupati Lombok Tengah berhalangan hadir karena sedang sakit.

Gubernur mengatakan, bagi kepala daerah yang tidak mengikuti tes urine, maka BNN akan melakukan tes urine susulan. Terkait dengan ASN

tamben KSB. Ada sejumlah item yang terindikasi dikurangi speknya. Sehingga diduga terdapat mark-up.

Proyek dikerjakan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 senilai Rp 1,3 miliar. Tak kunjung selesai, proyek diperpanjang pada tahun 2014. Namun dengan judul lain, yakni optimalisasi.

Berganti tahun dan nama tak menjamin proyek itu selesai. Proyek juga tak kunjung tuntas. Kelompok warga penerima bantuan mengeluhkan alat yang tidak dapat menyala sehingga listrik tidak mengalir. Beberapa warga bahkan hanya menerima dalam bentuk material. (why)

Dewan Pers Terbitkan Pedoman Jurnalis Meliput Terorisme

BPKP Simpulkan Ada Kerugian Negara Dari Hal. 1

sebagai Wadirresnarkoba Polda Jatim ini mengatakan, penanganan kasus tersebut sedapat mungkin menjadi atensi pengganti dirinya, yakni AKBP.Andy Hermawan, SIK. “Timeline sudah jelas sampai 2017. Itu estimasinya, lebih cepat lebih baik. Itu nanti Kapolres baru yang tindaklanjuti,” ujarnya. Masyarakat melaporkan dugaan korupsi itu pada November 2015 silam. Kasus yang ditangani berdasarkann LP/84/ III/2015/NTB/RES KSB itu sedang pemberkasan tahap I, untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Berdasarkan hasil cek fisik, penyidik Polres KSB sebelumnya menemukan ketidakseuaian spek pada proyek Biogas Dis-

atau pejabat daerah yang terbukti menyalahgunakan narkoba maka akan langsung dipecat. ‘’Kita akan proses pemecatannya sampai ke BKN sampai Menpan,”ujarnya.

Pemberian sanksi pemecatan dari jabatan struktural dan status kepegawaian ini, lanjut gubernur sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Ia mencontohkan, untuk di kepolisian, dilakukan tiga kali tes urine. Jika dalam tes urine pertama ada yang terbukti pengguna narkoba maka dikenakan sanksi disiplin. Jika dalam tes urine ketiga mereka masih positif pengguna narkoba maka baru dilakukan pemecatan. “Kita di provinsi, komitmen kita untuk lebih keras lagi.

Begitu kena, positif menggunakan narkoba, tidak hanya dibebaskan dari struktural tapi juga dipecat dari kepegawaian,”ujarnya.

Selain itu, lanjut orang nomor satu di NTB ini untuk melihat keseriusan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dalam pemberantasan narkoba di daerah ini, maka dalam APBD Perubahan 2016 harus ada anggaran yang eksplisit. Anggaran tersebut minimal muncul dalam tiga nomenklatur. Pertama, anggaran untuk menyiapkan test kits. Jika jumlah

ASN pada suatu Pemda sebanyak 1.000 orang, maka pemda harus menyiapkan anggaran untuk menyiapkan test kits sebanyak itu.

Kedua, pemerintah daerah harus menyiapkan dana hibah untuk melaksanakan razia yang dilakukan BNN bersama aparat kepolisian. Razia-razia yang dilakukan BNN dan kepolisian memang, kata gubernur, sudah ada anggarannya dari pusat, namun itu belum cukup. Sehingga, dalam Rakor tersebut, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/ kota siap membantu BNN dan kepolisian memberikan dana hibah. ‘’Jadi itu harus eksplisit, kelihatan di APBD Perubahan,”katanya.

Selanjutnya, kata gubernur terkait dengan fungsi pendidikan, harus ada anggaran yang disiapkan oleh pemeirntah daerah untuk sosialisasi bahaya narkoba di sekolahsekolah. Termasuk menyiapkan kurikulum muatan lokal yang terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada para siswa di lembaga pendidikan.

“Jadi, anggaran untuk tiga nomenklatur ini harus kelihatan di APBD Perubahan. Kalau tidak, maka kita tidak sahkan APBDnya. Itu yang riil, nyata.

Termasuk dari provinsi juga harus nyata dukungan anggaran itu,”pungkasnya. (nas)

tang independensi, akurasi berita, berimbang, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, sampai perlindungan terhadap narasumber yang beresiko,” paparnya. Namun, meski sudah diatur dalam KEJ itu, dijelaskan Presiden South East Asian Press Alliance (SEAPA) ini, dipandang perlu pedoman sebagai standard yang sama dalam peliputan terorisme.

Keseluruhan pedoman itu diantaranya, wartawan wajib menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas diatas kepentingan berita. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Seperti dicontohkannya, jika wartawan mengetahui ada informasi akan ada peledakan bom, wartawan dilarang menyembunyikan informasi hanya karena untuk kepentingan eksklusivitas.

“Wartawan juga juga menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan melegitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme,” sebut Eko untuk poin ketiga pedoman dimaksud. Wartawan juga dilarang memberitakan secara detail atau

live report peristiwa penangkapan, karena akan membahayakan bagi aparat. Kemudian, wartawan tidak boleh memberikan atribusi, gambaran atau stigma yang tidak relevan seperti menyebut agama dan etnis pelaku. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan dengan menyebut ‘terduga’, mempertimbangkan kalimat ‘terperiksa’ yang sedang diselidiki dan menyebut ‘terpidana’ yang sudah di pengadilan. Diminta juga menghindari pengungkapan rincian modus operandi aksi terorisme.

Seperti halnya dalam kode etik, dilarang menyiarkan foto atau siaran yang menimbulkan kengerian atau pengalaman traumatik. Peringatan kepada wartawan agar menghindari peliputan keluarga terduga karena akan menimbulkan pengucilan terhadap keluarga pelaku.

“Justru yang harus dilakukan mendorong pemberitaan penelantaran anak terduga terorisme,” jelasnya. Pada poin ke 10, pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian harus dilakukan secara bijak.

Pemilihan narasumber terkait terorisme harus yang berkapasitas dan kredibel. (ars)

Anggota DPRD NTB Persilakan JPN Menggugat Dari Hal. 1 Anggota DPRD NTB empat periode itu mengaku, jumlah cicilan yang setiap bulan itu sebesar Rp 1 juta. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk itikad baiknya untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Kalau tidak percaya silakan dikonfirmasi di bagian keuangan Sekretariat Dewan.

Mereka langsung memotongnya di sana dari gaji saya.

Saya melakukan itu karena saya memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara yang dulu tidak pernah kita terpikirkan akan seperti ini alamatnya. Ternyata setelah lima, enam tahun mendatang, baru dikatakan bahwa itu tidak memiliki payung hokum,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Shafari, pada dasarnya kerugian negara yang dikembalikannya sampai saat ini itu berawal dari ketika ia masuk menjadi panitia pemilihan (Panlih) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada tahun

2003. Dalam Panlih itu, juga banyak yang berasal dari Fraksi ABRI waktu itu. Akan tetapi saat ini banyak yang tidak lagi berdomisili di NTB. ‘’Kalau saya sekitar Rp 70an juta, yang paling banyak itu mungkin dari mantan anggota DPRD NTB yang berasal dari Fraksi ABRI. Tapi mereka sekarag ini tidak lagi berdomisili di NTB. Kalau kita yang ada di sini masih tetap mencicilnya,’’ jelas politisi Partai Golkar ini.

Diberitakan sebelumnya, nilai tagihan pada anggota DPRD NTB itu dinilai relatif kecil, Rp 600 juta, dari total Rp 4,9 miliar temuan. Akan tetapi, total hasil penagihan relatif minim, di banding total temuan kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas daerah.

Untuk itulah pihak JPN akan melayangkan gugatan perdata, karena upaya maksimal sudah dilakukan. Mulai dari melayangkan panggilan sampai tiga kali, mendatangi rumah penunggak, sampai juga mencari ke luar daerah karena domisilinya sudah pindah. (ndi)

Kaling Duta Anti Narkoba Dari Hal. 1 Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini dengan menjadikan seluruh kepala lingkungan (Kaling) sebagai duta anti narkoba.

Hal tersebut dikatakan Mohan dikonfirmasi usai rapat koordinasi (Rakor) Gubernur NTB bersama bupati/walikota se NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (12/5) siang kemarin. ‘’Sekarang ini, yang konkrit kita lakukan, kita punya duta-duta narkoba di masing-masing lingkungan. Kepala lingkungan langsung menjadi duta anti narkoba,”ujarnya.

Mohan mengatakan, upaya yang dilakukan ini telah berjalan dua tahun terakhir. Dengan dijadikannya kepala lingkungan menjadi duta anti narkoba, mereka diberikan akses untuk membuka komunikasi dengan aparat terkait dengan perkembangan daerah atau wilayahnya masing-masing. ‘’Dari dua tahun lalu kita lakukan itu. Alhamdulillah cukup efektif,”ucapnya.

Ia mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan gubernur bersama bupati/walikota se NTB membahas masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi dalam upaya pemberantasan narkoba di NTB. Dari pertemuan itu, katanya, ada sikap dan komitmen seluruh kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota untuk secara bersama-sama bergerak secara massif dalam memberan-

tas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini.

Meskipun dalam rakor tersebut, pihak kepolisian menyebutkan daerah yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba mulai dari peringat I, II dan II. Namun Mohan mengatakan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba hampir terjadi di semua kabupaten/kota di NTB. ‘’Makanya itu menjadi atensi kita bersama. Tadi juga disebutkan oleh pihak kepolisian, ada beberapa spot di Kota Mataram, beberapa titik yang cukup mengkhawatirkan, menjadi tempat penyebaran narkoba di Kota Mataram, di Karang Bagu,”ungkapnya.

Menurutnya, daerah lainnya di Kota Mataram juga menjadi sasaran peredaran narkoba dengan sasaran anak muda. Meskipun peredaran narkoba tak kelihatan menonjol di beberapa lingkungan, namun indikasi peredaran narkoba tetap dilaukan pemantauan, antisipasi, pencegahan dan pemberantasan oleh BNN Kota Mataram.

Mohan juga sepakat dengan komitmen seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rakor tersebut. Dimana, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan narkoba maka akan langsung dipecat dari jabatan dan sebagai ASN. “Jelas tadi, komitmen Pak Gubernur. Kalau itu terjadi, jelas kita merespons dengan semangat bersama. Langsung dipecat, kita sudah sepakati,’’pungkasnya. (nas)

Jumat, 13 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Disnakertrans NTB Usut Perusahaan Pengguna Jasa TKA Ilegal Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mengusut perusahaan yang terindikasi mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi dari pemerintah. Hal ini dilakukan sebagi sikap tegas pemerintah daerah mengantisipasi masuknya pekerja asing tanpa dokumen resmi.

Seperti diketahui, Disnakertrans NTB baru-baru ini menerima laporan dari Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa tentang aktivitas empat TKA asal Thailand. Pada 26 April lalu, dilakukan kegiatan tangkap tangan terhadap empat TKA asal Thaliand inisial Mrs. P (P), Mr. K (L), Mr. T (L), dan Mr. P (L) yang dipekerjakan di salah satu perusahaan eksportir jagung, PT. SAN. Ke empat TKA tersebut ditangkap di Labangka 5 dan Labangka 4 pada 26 April 2016, dan telah ditangani bersama dengan Imigrasi Sumbawa.

Dalam laporan yang sampai di Disnakertrans NTB, modus operandinya , perusahaan bersangkutan mempekerjakan tenaga kerja sebagai operator mesin pemipil jagung, tanpa mengantongi dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan (Kartu Izin

Sikap tegas tersebut ditunjukkan dengan akan dilakukannya gelar perkara terhadap perusahaan yang bersangkutan. Diundang langsung Koordinator Pengawas (Korwas) dari Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB. Gelar perkara yang rencananya akan dilaksanakan pekan depan ini, guna memastikan apakah perusahaan tersebut (PT. SAN) ditemukan oleh pengawas memenuhi unsur-unsur untuk ditindaklanjuti ke penyidikan atau sebaliknya. ‘’Karena yang berhak menyatakan kasusnya lanjut atau tidak adalah penegak hukum, atau jaksa.

Dari kita, menyajikan ketentuan yang dilanggar,’’ jelas kepala dinas.

Pemerintah daerah mengambil tindakan represif justitia tanpa kecuali kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan mempekerjakan TKA, sebagai bentuk jaring pengaman untuk memproteksi keberadaan tenaga-tenaga kerja lokal.

Sebab dalam ketentuan, jelas diatur, TKA boleh bekerja dengan izin dari Kemenakertrans, pada bidang keahlian tertentu. Itupun harus didukung dengan pendamping, dan sifatnya pekerja asing mendukung alih teknologi (pengetahuan) kepada tenaga kerja lokal.

H. Wildan, Sementara ini, Kepala Dinas Nakertrans NTB tercatat sebanyak

Tinggal Sementara (KITAS). ‘’Kita tidak main-main kalau ada perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa izin resmi dari Kemenakertrans,’’ kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan didampingi Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial, Drs. Sutarto dan beberapa tim pengawas.

7.017 perusahaan yang telah terdaftar harus diawasi, terdiri dari 188 perusahaan besar, 384 perusahaan sedang dan 6.477 perusahaan kecil. Jumlah perusahaan ini akan terus bertambah seiring koordinasi dan pengawasan yang dilakukan bersama dengan dinas terkait di kabupaten/kota.

Penegasan disampaikan, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomo 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan, pada BAB VIII tegas dinyatakan.

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk 2. Pemberi kerja atau perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing 3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebabagi pegawai diplomatik dan konsuler.

4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan keputusan menteri 6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga ker-

ja asing lainnya.

Sementara dalam pasal 43 telah diatur bahwa 1. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk 2. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat keterangan a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan, c. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing d. Penunjukan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing juga diatur sebagaimana pada ketentuan umum pasal 1 butir 1, bahwa tenaga kerja asing atau yang disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pada butir 4 juga dijelaskan rencana pengunaan TKA yang selanjutnya disingkat adalah rencana RPTKA penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA

untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Butir 5 disebutkan, izin mempekerjakan tenaga kerjas asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pada BAB VI diatur tata cara memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing 1. Setiap pemberi kerjas TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur Tata cara permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai pasal 38.

1. Untuk mendapatkan IMTA, pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Direktur dengan mengunggah: a. Bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri b. Keputusan pengesahan RPTKA c. Paspor TKA yang akan dipekerjakan d. Pas foto TKA e. Surat penunjukan TKI pendamping dll Pada BAB VIII mengenai pelaporan, pasal 58 jelas menyatakan pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA, paling lambat tujuh hari kerja setelah mempekerjakan TKA wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai lokasi kerja TKA.(bul/*)

Bupati Apresiasi Aplikasi ’’Si CANTIK’’ KPPT Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc mengapresiasi launching atau peluncuran Aplikasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik (‘’Si CANTIK’’) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sumbawa. Program ini merupakan salah satu bagian dari perwujudan visi misi Husni-Mo. Diharapkan aplikasi serupa bisa diterapkan di SKPD lain terutama di bidang pelayanan dalam memberikan kemudahan informasi

maupun pelayanan kepada masyarakat. ‘’Ini salah satu wujud visi misi Pemerintahan Husni – Mo. Jujur. Saya merasa bahagia dengan acara peluncuran aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini. Bagi saya pribadi, acara peluncuran aplikasi perizinan online ini saya maknai sebagai salah satu etape dari perjalanan panjang selama lima tahun untuk menunaikan satu demi satu janji yang telah terucap. Janji perbaikan signifikan dalam pelayanan perizinan dengan meluncurkan tagline, satu jam selesai untuk izin non verifikasi dan 5 hari selesai untuk izin yang membutuhkan verifikasi lapangan,”ungkap Haji Husni sapaan akrab Bupati Sumbawa dalam Peluncuran Aplikasi Perizinan ‘’Si CANTIK’’ di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (12/ 5) kemarin.

Bupati juga menyampaikan perbaikan yang besar pada upaya pengembangan investasi sebagai keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah. Sesuatu yang mustahil target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dapat dicapai melalui program pemerintah semata. Sementara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten masih menghadapi masalah keterbatasan kapasitas fiskal. Bahkan perkembangan terbaru, sebagai akibat dari tidak terca-

painya target penerimaan negara dari berbagai sumber, pemerintah pusat terpaksa mengambil kebijakan pemotongan terhadap besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menggerek pertumbuhan ekonomi mengharuskan kita untuk bekerja keras menjadikan daerah ini sebagai daerah yang ramah investasi.

Secara sederhana, pekerjaan rumah untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah yang ramah investasi harus fokus minimal pada dua hal. Pertama mempersiapkan masyarakat agar welcome terhadap investasi dan kedua meningkatkan inovasi pemerintah selaku stakeholder utama dalam menciptakan berbagai kemudahan usaha yang bisa menarik investasi.

Ikhtiar menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih transparan melalui aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing daerah bidang investasi,’’ terang bupati.

Pihaknya ingin pelayanan cepat seperti itu dapat diterapkan di Kabupaten Sumbawa. Setelah mendapat penjelasan dari Kepala KPPT tentang cara cara kerja Aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini, bupati yakin hal tersebut dapat terealisasi. Hasil evaluasi khususnya tingkat kepatuhan SKPD terhadap penyelenggaraan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menggambarkan

apakah implementasi pelayanan publik di SKPD tersebut masih berada pada zona merah, kuning, atau zona hijau. ‘’Pada kesempatan ini juga perlu diinformasikan, kami juga sudah menerima surat pemberitahuan dari Komisi Ombudsman tentang kegiatan observasi yang akan dilaksanakan dalam bulan Mei ini. Dalam surat tersebut, tidak dijelaskan apakah observasi ini bersifat rahasia atau terbuka,’’ katanya.

Hal ini berarti tersisa sedikit waktu bagi seluruh SKPD untuk mempersiapkan diri dan melengkapi segala instrumen yang mempengaruhi segala penilaian. ‘’Saya berharap, secara rata rata tingkat kepatuhan kita sudah berada pada zona hijau pada tahun 2016 ini, target ini berani kami tetapkan, karena melihat persyaratan yang ditetapkan untuk meraih zona hijau itu sesungguhnya sangat mudah untuk dilakukan sepanjang ada kesungguhan.’’

Jenis pelayanan pada masing – masing SKPD sudah ditetapkan, indikator dan variabel penilaian juga sudah disosialisasikan. ‘’Tinggal SKPD memastikan ketersediaan instrumen yang dibutuhkan sesuai dengan indikator dan variabel penilaian tersebut,’’ harap Haji Husni.

Sebelumnya, peluncuran Aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ditandai dengan penekanan tombol oleh Bupati Sumbawa yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan Aplikasi ‘’Si CANTIK’’ oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa, Wirawan, S.Si, MT.

Dalam penjelasannya, Kepala KPPT Kabupaten Sumbawa menyampaikan manfaat Aplikasi ‘’Si CANTIK’’ bagi pelayanan perizinan, diantaranya automasi proses, akselerasi proses perizinan, prosedur pelayanan yang baku, dan memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin. Selain itu, Wirawan juga menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi ‘’Si CANTIK’’ yang dapat dibuka di www.sumbawakab.go.id atau dapat di akses di www.kppt.sumbawakab.go.id.

Menurut Wirawan, salah satu keunggulan aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini bersifat generik.

Dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya menginginkan supaya produk ini dapat digunakan secara luas di Kabupaten Sumbawa.

Serta menjadi program paten di semua kecamatan. Apalagi mengingat, Sumbawa, satusatunya kabupaten di Provinsi NTB yang menggunakan aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini sebagai program unggulan. ‘’Seluruh punggawa KPPT siap mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan untuk masyarakat menuju Sumbawa hebat dan bermartabat.

Apa yang kami sampaikan tidak hanya tagline atau jargon semata. Tetapi merupakan suatu yang realistis, sesuatu yang niscaya dan akan kami laksanakan dengan bantuan aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini,’’katanya.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga menghadirkan pel-

(Suaram NTB/arn)

Bupati, H.M.Husni Djibril (tengah) didampingi Sekda dan Ketua DPRD Sumbawa sesaat setelah menekan tombol peluncuran aplikasi ‘’Si CANTIK’’

Para pimpinan SKPD dalam acara launching ‘’Si CANTIK’’

Para peserta peluncuran aplikasi ‘’Si CANTIK’’

ayanan transparan. Dari sisi proses, ketika mendapat nomor pendaftaran, maka pemohon bisa memanfaatkan fasilitas untuk mengetahui sejauh mana izinnya diproses. Pemohon juga dapat melakukan simulasi tarif secara sendiri tanpa perlu melaporkan kepada petugas untuk dapat mengetahui berapa biaya yang diperlukan. Aplikasi ini dapat menghadirkan layanan lebih cepat mudah dan transparan. Di mana aplikasi ini diperoleh tanpa ada biaya dari APBD. Murni hibah dari Kementrian Kominfo RI. ‘’Hadirnya aplikasi ini bukanlah untuk menggantikan proses manual. Hanya saja petugas memberikan pilihan kepada masyarakat apakah mau mengurus perizinan dengan manual atau memilih mengurus perizinan secara online. Itulah pilihan yang diberikan petugas, mengingat potensi masyarakat yang sadar Iptek. Yang

dengan informasi semakin hari semakin tinggi, pemerintah merespon kecepatan pertumbuhan masyarakat.

Untuk itulah aplikasi ‘’Si CANTIK’’ ini hadir di tengah kita,”pungkasnya. (arn/ ind/*)