HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500
SUARA NTB
20 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 12
Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com
SENIN, 13 JUNI 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dishubkominfo NTB Siapkan Angkutan Lebaran (1)
Angkutan Darat Siagakan 473 Armada AKDP dan 58 Bus AKAP
(Suara NTB/dok)
Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE 22 Tahun 2016. SE ini tentang pengaturan lalu lintas, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 Hijriah. SE Menteri Perhubungan langsung ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB. Lalu, seperti apa persiapan angkutan Lebaran di NTB?
Sejumlah armada bus di Terminal Mandalika
DALAM rangka meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pengguna jalan pada masa angkutan Lebaran Tahun 2016/ 1437 Hijriah, diperlukan pengaturan arus lalu lintas, larangan ber-
operasinya kendaraan angkutan barang di jalan raya dan penutupan jembatan timbang sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan. Bersambung ke hal 19
Pemerintah Rugi Besar
Presiden Belum Putuskan Kelanjutan Proyek PLTU Jeranjang Unit II Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima laporan terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang. Di mana, dari tiga unit PLTU yang direncanakan dibangun, satu unit berhenti proses pembangunannya, yakni PLTU Jeranjang unit II kapasitas 1x25 MW. Presiden mengatakan, belum mengetahui apakah pembangunan PLTU Jeranjang unit II dilanjutkan atau tidak. Karena hal itu harus dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Ternyata di sini (PLTU Jeranjang) dari tiga unit, ada satu juga yang berhenti. Ini yang khusus yang berhenti-berhenti (pembangunannya) akan kita rataskan (rapat terbatas). Apa persoalannya. Kemudian diputuskan, saya nggak tahu keputusannya. Karena mestinya ini harus dicek lagi oleh BPKP,’’ kata Jokowi usai meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kapasitas 2x25 MW di kawasan PLTU Jeranjang, Sabtu (11/6) siang. Dikatakan, dulunya energi
unit I dengan kapasitas 1x25 MW dan unit III kapasitas 1x25 MW telah masuk ke sistem Lombok. Presiden menjelaskan, kedatangannya ke Lombok untuk mengontrol dan melihat secara langsung progress pembangunan Mobile Power Plant (MPP) yang merupakan PLTG kapasitas 2x25 MW. Pembangunan pembangkit dengan daya 50 MW itu menelan biaya sebesar Rp 3,9 triliun yang bersumber dari anggaran PLN (APLN). Bersambung ke hal 19
(Suara NTB/ist)
TINJAU PLTG - Presiden Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarmo, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi meninjau pembangunan PLTG kapasitas 2x25 MW di kawasan PLTU Jeranjang, Sabtu (11/6).
SP3, Beban Psikologis dan Biaya yang Tak Efisien
Bersemangat Membangun
ERBITNYA Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mestinya tidak terjadi, jika Kejaksaan Tinggi NTB mempertimbangkan penanganan sebuah perkara yang menghabiskan energi, biaya dan waktu. Apalagi beban untuk semua kasus menjadi tanggungan keuangan negara miliaran per tahun, belum termasuk beban psikologis terperiksa. Akibatnya, yang dirugikan dua pihak sekaligus, negara dan terperiksa. Bersambung ke hal 19
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, masyarakat NTB sedang bersemangat membangun. Hal itu terlihat dengan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2016 yang mencapai 9,97 persen. Bersambung ke hal 19
123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Mataram (Suara NTB) ga paling berhak menentukan nilai 123456789012345678901234567890121234567890123 Di luar urusan teknis pendukung kerugian negara, kecuali kasus dengan 123456789012345678901234567890121234567890123 penyelidikan, Badan Pengawasan modus anggaran fiktif. 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ketika proses itu sulit di BPKP, tak 123456789012345678901234567890121234567890123 sebagai auditor negara perannya paljarang penyidik menggerutu meski tak 123456789012345678901234567890121234567890123 ing menentukan. Terhadap penangadiungkapkan secara terbuka. Beberapa 123456789012345678901234567890121234567890123 nan perkara, Aparat Penegak Hukum kasus yang menurut keyakinan APH se123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 (APH) tidak punya pilihan kecuali harusnya bisa berlanjut ke penyidikan, 123456789012345678901234567890121234567890123 melibatkan auditor sebagai lembaBersambung ke hal 19 123456789012345678901234567890121234567890123
BPKP Bantah Menghambat
JEMBATAN DI KOTA – Seorang petani melintas di jembatan bambu yang menghubungkan area persawahan dengan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Minggu (12/ 6). Jembatan itu satu satunya akses petani setempat. Anggota DPRD Kota Mataram, Dinas PU, termasuk pihak kelurahan Tahun 2014 lalu sempat turun mengecek, namun hingga kini belum ada tindaklanjut pembangunan bantuan jembatan yang lebih layak.
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/ist)
TO K O H
listrik yang dibeli pemerintah melalui PLN termasuk pabrik dan setrumnya. Berbeda dengan sekarang, yang dibeli pemerintah hanya setrumnya. Sehingga, jika pembangunan PLTU Unit II itu belum juga rampung maka pemerintah rugi besar. ‘’Yang berhenti ini, kita dulu belinya pabrik setrum. Kalau nggak jadi, artinya ada kerugian besar di situ. Yang sekarang kita belinya setrum,’’ungkap orang nomor satu di Indonesia ini. Dari tiga pembangkit PLTU Jeranjang,
Program Kepala SKPD Baru (4)
Persoalan Aset Jadi Atensi, Kawal Hilirisasi Pijar dan Proyek Strategis Persoalan pengelolaan dan penatausahaan aset milik daerah menjadi atensi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang baru. Pemprov NTB memiliki sejumlah aset yang cukup potensial khususnya di daerah wisata. Sementara itu, pengawalan hiliriasi program sapi, jagung dan rumput laut (Pijar) dan proyek-proyek strategis yang merupakan mimpi Pemprov NTB menjadi fokus perhatian dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB yang baru. KEPALA BPKAD NTB, Drs. H.Supran, MM mengatakan,
sebagai pejabat yang baru memimpin BPKAD NTB menggantikan, Ir. H. Iswandi, M.Si, ia akan melanjutkan program-program yang sudah baik. Kemudian memperbaiki program-program yang masih kurang bagus. ‘’Saya kira masalah aset yang perlu perhatian. Aset itu kan tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Persoalannya banyak aset itu,’’ kata Supran ketika dikonfirmasi, Sabtu (11/6). Ia mencontoh-
kan, seperti pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Aset milik daerah tersebut sekarang banyak yang sudah dikuasai oleh masyarakat. ‘’Seperti aset di Gili Trawangan itu, susah kita bercerita. Tapi harus kita lakukan antara PT GTI dengan masyarakat. Itu akan kita upayakan selesai,’’ ujarnya. Selain aset Pemda di Gili Trawangan, Bersambung ke hal 13
4 : 55
5:05
12:18
15:38
18:07
19:22
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
SUARA MATARAM
Halaman 2
Empat Kontraktor Kembalikan Kerugian Negara Tunggu SK Kelurahan PENCABUTAN moratorium pemekaran lingkungan oleh Walikota Mataram, menjadi angin segar bagi lingkungan Kekalik Gerisak. Pasalnya, pengajuan usulan pemekaran lingkungan disetujui. Camat Sekarbela, Hariadi menjelaskan, hasil kajian dari Pemkot Mataram terhadap usulan pemekaran oleh masyarakat di Lingkungan Kekalik Gerisak telah disetujui oleh Walikota Mataram. Bahkan, saat ini sudah dibuatkan rekomendasi dan penerbitan surat keterangan (SK) definitif ke(Suara NTB/cem) pala lingkungan terpilih. Hariadi “Alhamdulillah, Pak Wali menyetujui dan sudah dibuatkan rekomendasi dan SK definitif,” kata Hariadi dikonfirmasi pekan kemarin. Pengangkatan kepala Lingkungan Gerisak Aman ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian struktur lembaga pemasyarakatan di lingkungan. Pelantikan kaling baru lanjutnya, masih menunggu SK dari lurah dan dipastikan akan segera terbit dalam minggu ini. Ditambahkan, pertimbangan usulan pemekaran oleh masyarakat melihat kompleksnya luas wilayah yang harus mengurus administrasi penduduk yang jauh. Kedua, jumlah penduduk juga menjadi pertimbangan serta yang paling penting adalah sosial kultural. “Pemekaran ini lebih mengedepankan tingkat pelayanan,” kata Hariadi. Disamping itu, pihaknya juga menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Artinya, ini bisa berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan disetujuinya pemekaran tersebut, maka bertambah satu lingkungan di Kelurahan Kekalik menjadi tujuh. Lebih jauh disampaikan Hariadi, konsekuensi terhadap pemekaran tersebut, Pemkot Mataram memberikan anggaran untuk lingkungan sebesar Rp 5 juta dan memberikan uang penghargaan ke kepala lingkungan sebesar Rp 1 juta. Namun demikian, ia menepis tudingan pemekaran tersebut berkaitan dengan adanya rencana pemberian anggaran Rp 50 juta untuk kelurahan. Dengan dimekarkan lingkungan baru, diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta terjadi pemerataan sarana dan prasarana. (cem)
Mataram (Suara NTB) Salah satu yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 yakni, kekurangan volume terhadap pekerjaan proyek fisik. Item ini oleh lembaga auditor negara mendapati proyek jalan lingkungan di beberapa titik terdapat kekurangan volume. Terhadap kekurangan itu negara mengalami kerugian sekitar Rp 80 juta lebih. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengklaim, temuan lembaga auditor negara terhadap kekurangan volume pekerjaan fisik terjadi perbedaan persepsi pengukuran saja. Perbedaan persepsi dimaksud, bahwa proyek jalan lingkungan ditemukan hanya beberapa sentimeter saja, sementara titik lainnya pekerjaan fisik
terdapat kelebihan. “Ini perbedaan persepsi saja,” kilah Mahmuddin dikonfirmasi pekan kemarin. Namun demikian, pihaknya tetap mengakui kesalahan terhadap kekurangan volume di empat titik tersebut. Ia menyebutkan, empat titik pekerjaan jalan lingkungan itu diantaranya Jalan Gora dan sekitarnya dikerjakan oleh Bumi Agung kerugian negara ditemukan BPK sebesar Rp 63
juta lebih. Kedua, PT. Metro Lestari Utama dengan titik pengerjaan proyek di Jalan Batu Mandiri dan sekitarnya dengan kerugian negara Rp 13,7 juta. Ketiga, PT. Pima Kencana Kertasari lokasi pengerjaan proyek Jalan Ahmad Yani 1 dengan total kerugian hanya Rp 2 juta. Terakhir, PT. Bahagia Bangun Nusa pengerjaan proyek Ruas Jalan Merdeka dan sekitarnya dengan kerugian Rp 2 juta. “Ha-
sil temuan tersebut ditindaklanjut, keempat kontraktor sudah kembalikan ke kas daerah,” sebutnya. Mahmuddin menganggap, pemeriksaan ini hal yang lumrah. Pemeriksa BPK tetap sangat teliti walaupun sebenarnya di lapangan tegas tidak ada temuan. Yang paling penting lanjutnya, administrasi dilakukan sesuai melalui tender, kemudian pelaksanaan tidak melewati waktu. “Kalau kita katakan tidak ada temuan sebenarnya tidak ada. Tapi yang namanya pemeriksa sangat teliti,” ujarnya. Untuk kedepan kata Mahmuddin, pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan dan harus mentraining pengawas lapangan
(Suara NTB/cem)
H. Mahmuddin Tura dan konsultan lapangan agar lebih ketat mengecek pekerjaan untuk menghindari hal tersebut. (cem)
DIDUGA LANGGAR SEMPADAN SUNGAI Hotel yang berada di pinggir Sungai Ancar ini diduga melanggar garis sempadan sungai. Bangunan dari sempadan sungai berdasarkan RTRW harus berjarak 5 meter, sementara disebutkan jarak hotel ini dengan sempadan sungai hanya sekitar 2,5 meter.
(Suara NTB/ynt)
ASN Tidak Boleh Pilih-pilih Tempat KEENGGANAN sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemkot Mataram dimutasi ke Satpol PP Kota Mataram, mengundang reaksi dari kalangan DPRD Kota Mataram. ‘’Sebagai ASN harus mengukuti apa yang menjadi kebutuhan pemerintah,’’ ujar anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Partai Golkar, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Karena, lanjut Malik, ketika seorang ASN sudah resmi menjadi pegawai, itu artinya ASN yang bersangkutan siap ditempatkan di mana saja. ‘’ASN itu tidak boleh pilih-pilih tempat,’’ katanya. Kalau memang ASN yang bersangkutan, tidak mau diperintah oleh Walikota dan Wakil Walikota atau tidak mau mengindahkan apa yang menjadi kebijakan Pemkot Mataram, malik menyarankan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengambil tindakan tegas. ASN yang akan dimutasi ke Satpol PP Kota Mataram mestinya berbangga hati karena mereka merupakan orang-orang pilihan. Penempatan ASN untuk Satpol PP memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Mereka yang ditempatan di SKPD tipe A tersebut haruslah orang-orang pilihan. Sebab, mereka akan banyak bertugas di lapangan dalam rangka pengamanan Perda Kota Mataram. Pada bagian lain, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini mengingatkan, harus ada korelasi positif antara penambahan personel Satpol PP dengan kinerja SKPD pimpinan Chaerul Anwar tersebut. ‘’Tidak ada alasan lagi untuk tidak maksimal,’’ katanya. Ia mencontohkan, untuk penertiban rumah makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadan. Meskipun itu sudah diserahkan kepada kecamatan dan kelurahan, namun Malik berharap satpol PP tetap melakukan pengawasan secara maksimal. ‘’Tidak perlu dengan penggusuran. Sebelum mereka buka, beri imbauan,’’ sarannya. (fit)
(Suara NTB/fit)
Dinas Kebersihan Usulkan Beli Mesin Penyapu Jalan Mataram (Suara NTB) Dinas Kebersihan Kota Mataram mengusulkan pembelian mesin penyapu jalan (road sweeper) pada APBD Perubahan 2016. Dengan alat berat tersebut, kebersihan jalan-jalan khususnya jalan protokol di Kota Mataram bisa lebih maksimal. Menurut Sekretaris Dinas Kebersihan, I Gede Berata kepada Suara NTB, tidak hanya membersihkan sampah di jalan, tapi alat ini juga bisa menyedot pasir atau tanah yang tercecer
di pinggir jalan. “Manfaat road sweeper ini penyapuan di jalan-jalan protokol bisa lebih bersih karena pasir-pasir akan disedot. Jadi bukan hanya sampahnya,” jelasnya. Ia tidak menyebutkan berapa anggaran yang diusulkan untuk pembelian penyapu jalan ini, namun ia mengatakan harganya satu unitnya mencapai Rp 1 miliar lebih. Mesin penyapu jalan ini disampaikan Berata biasanya dioperasikan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.
Berata mengatakan beberapa waktu lalu perusahaan dari Surabaya yang menjual mesin penyapu jalan ini telah datang ekspose secara langsung ke Kantor Dinas Kebersihan. Jika nanti pembelian penyapu jalan ini disetujui, untuk operator akan dilatih langsung oleh perusahaan yang menjual alat berat tersebut. Selain mengusulkan pembelian mesin penyapu jalan, pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Perubahan 2016, Berata mengatakan
Wakil Walikota Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Tata Ruang Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa Pemkot Mataram tidak akan memberi toleransi bagi pelanggar tata ruang. Jika ada pemilik bangunan yang menyalahi tata ruang dan meminta kepada Pemkot Mataram agar tidak melakukan pembongkaran, pihaknya tidak akan pernah setuju. “Tidak bisa. Kan kemarin ada catatan yang sudah jadi bahan kajian, dan mana yang kira-kira dianggap melanggar dan tidak patuhi aturan dan seterusnya, itu yang jadi target. Kalau toleransi tidak akan dibongkar, ya tidak bisa dong,” tegasnya. Dalam beberapa waktu terakhir ini Pemkot Mataram telah mendata bangunan-bangunan atau tempat usaha yang menggunakan ruang publik untuk perluasan usaha mereka. Setelah Ramadhan ini be-
rakhir, Pemkot Mataram akan melakukan penertiban terhadap seratus lebih bangunan atau tempat usaha yang telah didata oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang). Mohan juga menegaskan dalam penertiban ini pihaknya tidak akan tebang pilih. Ia menampik anggapan bahwa Pemkot Mataram cenderung tebang pilih dimana penertiban lebih menyasar ke usaha-usaha kecil, bukan tempat usaha skala besar. “Seolah ada kesan kami tebang pilih, tidak ada itu,” tegasnya. Sebelum penertiban dilakukan, ia mengatakan harus sesuai prosedur. Dimana pemilik bangunan diberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. “Ikuti prosedur itu, jangan salah, baru eksekusi kita lakukan. Cuma saya bilang kemarin persuasif dulu dan paralel dengan (syarat)
administrasinya juga jalan. Setelah peringatan tidak dipatuhi, ya sudah eksekusi saja,” jelasnya. Pihaknya juga meminta kesadaran para pengusaha untuk membongkar sendiri bangunan atau tempat usahanya yang berdiri di atas ruang publik. Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya cukup toleran. Jika ada pengusaha yang meminta waktu sampai setelah puasa, pihaknya memberi toleransi untuk itu. “Yang penting ada iktikad baik mereka mau membongkar sendiri. Daripada tim yustisi yang membongkar akan lebih baik kalau mereka yang membongkar. Ndak apaapa, saya maklumi itu dan kita kawal. Saya sudah katakan bahwa kita strict dengan urusan ini,” jelasnya. Mohan juga meminta kepada dinas terkait atau Takowasbang untuk terus mengawal kebijakan ini dengan maksimal. (ynt)
Kinerja Pertamanan Dipertanyakan
Sejumlah PJU di Mataram Tidak Berfungsi Mataram (Suara NTB) – Kinerja Dinas Pertamanan Kota Mataram dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah titik PJU (Penerangan Jalan Umum) di Mataram tidak berfungsi lantaran bola lampu mati. Sayangnya, kondisi yang sudah berulang kali dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. Kemal Islam, tidak kunjung direspons. Anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Cakranegara, Abdul Malik, S.Sos., mengaku, sedikitnya ada delapan titik PJU di Seganteng, Cakra Selatan, tidak berfungsi. Delapan titik itu tersebar di dua jalan. Masing-masing di Jalan Beak Ganggas dan Jalan Rahwana. Akibat tidak berfungsinya PJU di sana, kondisi di dua ruas jalan itu
menjadi gelap gulita dan menimbulkan kerawanan. ‘’Saya sudah sampaikan itu kepada Kepala Dinas Pertamanan, tapi belum ada tindaklanjutnya sampai sekarang,’’ sesal Malik. Dikatakan Malik, mestinya Dinas Pertamanan berterima kasih manakala ada pihak yang menyampaikan laporan adanya PJU yang tidak berfungsi. Sebab, Satgas Pertamanan sendiri yang menurut dia, salah satu tugasnya adalah mencari tahu dimana lokasi PJU yang tidak berfungsi, justru dianggap tidak maksimal. Malik mengaku malu terhadap masyarakat di sekitar Jalan Beak Ganggas dan Jalan Rahwana yang setiap saat menanyakan PJU yang tidak kunjung menyala tersebut. ‘’Kalau kita saja sebagai
Dewan tidak didengar sama Pertamanan, lalu siapa yang mau didengarnya,’’ kata Malik. Ia menyebvut Dinas Pertamanan masih banyak PR terkait PJU. Tidak hanya Malik, sebelumnya keluhan serupa juga pernah disampaikan oleh anggota DPRD Kota Mataram, rangga Danu Meinaga. Rangga yang mendapat laporan dari masyarakat terkait PJU yang tidak menyala lalu meneruskan keluhan itu kepada Dinas Pertamanan. Namun nasib laporan Rangga sama seperti yang dialami malik. (fit)
PJU - Salah satu PJU yang tidak berfungsi di Cakra Selatan. (Suara NTB/ist)
pihaknya juga mengusulkan pembelian dua jenis alat berat lainnya, salah satunya adalah mobil bak tertutup sejenis dump truck dengan kemampuan memadatkan sampah di dalamnya secara langsung. Dengan alat ini sampah yang terangkut bisa lebih banyak dan lebih efektif. “Kalau mobil bak tertutup itu dia memutar dan memadatkan sampah sehingga kapasitas sampah yang diangkut bisa jelas jumlahnya,” terangnya. Namun pihaknya belum tahu
apakah semua usulan itu akan disetujui atau tidak. Mengingat saat ini Pemkot Mataram melakukan pemangkasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan MTQ Nasional pada akhir Juli mendatang. Di tengah meningkatnya volume sampah tahun ini yang telah mencapai 1.444 meter kubik atau 361 ton per hari, pada APBD Murni 2016, Berata mengatakan pihaknya juga mengusulkan pembelian tiga unit mobil dump truck dan telah disetujui. (ynt)
Anggaran Rumah Kumuh Rp 3 Miliar Ditarik Mataram (Suara NTB) Wacana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengupayakan ibukota Provinsi NTB ini, nihil dari rumah kumuh rupanya bakal sia - sia. Sebab, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menarik anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk intervensi perbaikan rumah tidak layak huni dan dialihkan untuk perbaikan jalan. Padahal, rumah kumuh di Kota Mataram sesuai data Dinas Pekerjaan umum mencapai 2008 unit. Ditariknya anggaran dana alokasi khusus kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, setelah evaluasi di Makassar bahwa Mataram tidak termasuk daerah tertinggal. Padahal, anggaran Rp 3 miliar itu sudah dalam SK Kementerian Keuangan. “Tahun ini kita tidak ada jatah perbaikan rumah kumuh. Anggaran yang sudah di SK di Kementerian ditarik lagi,” kata Mahmuddin Tura pekan kemarin. Keputusan Pemerintah Pusat menarik anggaran tersebut, tak bisa dianulir kembali. Sebab, tim Pemerintah Pusat sudah melakukan kajian dan survei ke Mataram. Tetapi secara riil, meski kota dengan visi misi maju, religius dan berbudaya ini bukan termasuk daerah tertinggal, akan tetapi rumah kumuh masih banyak. Disisi lain, Mahmuddin mensyukuri, setelah dilakukan negosiasi, anggaran hampir Rp 3 miliar tersebut dialihkan untuk perbaikan jalan lingkungan. “Syukurnya setelah dilobi uang itu dimasukan ke perbaikan jalan,” katanya. Khusus tahun ini, Dinas PU tidak mengintervensi perbaikan rumah kumuh. Meskipun di tahun sebel-
umnya alokasi anggaran didapatkan dari Pemerintah Pusat Rp 1,2 miliar. Anggaran ini diperuntukan untuk perbaikan 60 unit rumah kumuh di Mataram. Ditanya soal akselarasi pengentasan rumah kumuh seperti diwacanakan Walikota, apakah dimungkinkan dialokasikan di APBD? Di Dinas PU kata Mahmuddin, tidak ada khusus anggaran perbaikan rumah kumuh, karena terbatasnya dana alokasi umum (DAU). Berbeda dengan Badan P e m b e r d a y a a n Masyarakat (BPM), anggaran sudah disiapkan di APBD. Sedangkan, Pemprov belum menginformasikan berapa rumah yang dikerjakan tahun ini. Penyusunan DAK tahun 2017 mendatang, diupayakan akan diakomodasi kembali. Karena, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Pemerintah Pusat, walaupun Kota Mataram bukan daerah tertinggal, tapi pendataan tiga tahun terakhir rumah kumuh tersisa 2.008 unit. Angka ini menurutnya, setelah diatasi sesuai klaster dan pihaknya mencoba menaikkan kriteria rumah kumuh dengan melihat lantai dinding dan atap. Kenapa perubahan data berusaha, sebab spesifikasi di SKPD berbeda - berbeda. Karena pengentasan rumah kumuh ini menjadi bagian program Pemerintah Pusat, maka ditargetkan sebelum tahun 2.020, Kota Mataram harus nihil rumuh kumuh. Polanya bagaimana mengejar anggaran pusat dan harus ada dukungan APBD. “Karena Pemerintah Pusat tidak dijamin bisa dapat, tapi bagaimana meyakinkan mereka membuat program. Saya pikir ini harus mulai dianggarkan di APBD,” kata Mahmuddin. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Halaman 3
Dalam kesempatan Ruang Pajak kali ini, Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pembuatan Faktur Pajak berbentuk Elektronik atau biasa kita sebut e-Faktur. Poin-poin berikut perlu diketahui karena mulai 1 Juli 2016, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP)di Indonesia harus menggunakan e-Faktur. e-Faktur sendiri menurut pengertiannya adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk PKP yang akan menggunakan e-Faktur, tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain: 1. Bagi PKP Baru, harus terlebih dahulu melakukan aktivasi Akun PKP - Datang ke KPP, mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan password - Jangka waktu penerbitan Kode Aktivasi dan password untuk aktivasi akun PKP paling lama 3 hari kerja 2. Melakukan permohonan Sertifikat Elektronik - Harus dilakukan oleh pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan atau dalam SK pengangka tan pengurus (syarat-syarat yang harus dilengkapi tercantum pada poin berikutnya) - Mempersiapkan passphrase, passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau kar akter tertentu yang digunakan untuk melakukan instalasi Sertifikat Elektronik. (passphrase dibuat sendiri oleh Wajib Pajak pada saat meminta Sertifikat Elektronik) 3. Melakukan registrasi aplikasi e-Faktur - Aplikasi e-Faktur dapat diunduh pada website pajak, www.pajak.go.id 4. Pembuatan e-Faktur Bagi PKP yang akan mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik, syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah: 1. Bagi PKP Badan, Cabang, dan KSO Surat Permintaan Sertifikat Elektronik; Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elek tronik; Asli dan fotokopi e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus; Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus; Softcopy pas foto pengurus PKP cabang terbaru. - Tambahanbagi PKP Pusat/Tunggal: Asli SPT Tahunan PPh Badan; Asli BPS/Tanda Terima Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan; Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan. - Tambahanuntuk PKP Cabang: Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Pusat; Asli dan Fotocopy penunjukkan dari Pengurus Pusat untuk PKP Cabang - TambahandalamhalPengurus Tidak Tercantum di SPT Tahunan PPh Badan: Asli dan Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus; Asli dan Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; Asli dan Fotocopy penunjukan sbg BUT/Permanent Establishment dari perusahaan Induk di Luar Negeri 2. Bagi PKP Orang Pribadi SuratPermintaanSertifikatElektronik; SuratPernyataanPersetujuanPenggunaanSertifikatElektronik; SPT TahunanPPh OP tahunpajakterakhir; Asli BPS/tandaterimapelaporan SPT TahunanPPh OP; Menunjukkanaslidanmenyerahkanfotokopi e-KTP/Paspor/KITAP/KITAS PKP; Softcopy pas foto PKP terbaru. Demikian disampaikan, apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Bapak/Ibu terdaftar atau melalui Call Center Kring Pajak 1500200.
PLN Targetkan 80 Persen Rasio Elektrifikasi di NTB Kelola Aset NTB
(Suara NTB/bul)
BIRO Perekonomian Setda NTB terus memecut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada daerah. PT. Gerbang NTB Emas (GNE) salah satunya, yang akan diberikan kepercayaan untuk mengelola aset-aset Pemprov NTB yang belum dimanfaatkan optimal. Rencana pemanfaatan aset oleh BUMD ini telah mendapat lampu hijau dari DPRD NTB melalui Komisi III. Setelah dilakukan dialog, menghadirkan unsur - unsur terkait di antaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), jajaran Direksi PT. GNE. “Dari dialog kemarin, akan didata mana saja asetaset tersebut. Setelah itu akan dicocokkan dan dibuat rencana pengembangan aset,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM di Mataram, Sabtu (11/6). Ia menilai perkembangan Perusda ini cukup bagus. Dilihat dari setoran keuntungan yang dikukuhkan pada RUPS tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar kepada daerah. Oleh karenanya perlu didorong dan diberikan kepercayaan untuk memperluas bisnisnya dengan memanfaatkan aset daerah yang ada. H. Manggaukang menyebut aset-aset yang akan diserahkan hak kelolanya kepada GNE ini di antaranya tanah di Gili Trawangan, Gili Air dan beberapa aset tanah lainnya yang tersebar di beberapa titik, tanpa terkecuali di Mataram. Aset-aset tersebut akan dimanfaatkan sesuai potensinya. Aset di Gili Trawangan misalnya, dapat dijadikan sebagai lahan bisnis untuk sektor pariwisata. Demikian juga di beberapa aset lainnya. H. Manggaukang menegaskan pola pengelolaan aset tersebut, GNE bisa membentuk anak perusahaan untuk mengelola masing-masing aset. Di Jawa Timur, aset-aset diserahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh perusahaan daerah. Aset-aset yang di objek wisatanya juga dikelola secara profesional. Dan terbukti Perusda di sana memberikan kontribusi yang tidak kecil. “Sepertinya tidak salah mengadopi keberhasilan orang. Keberhasilan BUMD di Jawa Timur itu yang ingin kita coba di Perusda kita di NTB. Kalau dikelola secara profesional aset kita di daerah, Perusdanya bisa berkembang, asetnya bisa menghasilkan, keuntungan juga bagi daerah,” katanya. Disi lain, H. Manggaukang memberikan penekanan kepada jajaran tertinggi di GNE, agar memanfaatkan aset tanah dikomplek kantor GNE. Banyak potensi bisnis yang menurutnya bisa dikembangkan di aset tersebut. Misalnya menjadikannya lokasi untuk nongkrong dan tempat hiburan, membuka bisnis-bisnis yang potensial. “Bisa juga sekadar membuat tempat pemandian motor. Jangan dong dibiarkan aset itu tidak dimanfaatkan. Buatkan proposal rencana pengembangan bisnisnya. Nanti kami akan kaji untuk didukung,” tutupnya. (bul)
Giri Menang (Suara NTB) PT PLN (Persero) melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) listrik di NTB. Targetnya, Desember 2016 ini bisa dikejar sampai 80 persen. Menyusul telah dilakukannya groundbreaking pembangunan Mobile Power Plant (MPP) kapasitas 2x25 Megawatt (Mw) di Jeranjang, Lombok Barat.
(Suara NTB/bul)
Sofyan Basir Target ini disampaikan Direktur Utama PT. PLN, Sofyan Basir dihadapan Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menteri ESDM, Sudirman Said saat groundbreaking MPP Jeranjang, Sabtu (11/6) kemarin. Mendampingi juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan jajaran Muspida lainnya. Sofyan Basir menyampaikan, MPP bagi PLN sebagai pilihan yang tepat untuk memenuhi energi listrik dengan cepat. MPP di Jeranjang, 2x 25 Mw ditargetkan maksimum dapat dinikmati pada akhir Agustus 2016. “Tetapi sudah disampaikan kepada kontraktor dan GI, kami harapkan sebelum MTQ, MPP sudah berjalan dengan baik,” demikian diutarakan.
PLTMG ini menggunakan bahan bakar gas dalam operasionalnya. Diperhitungkan dapat menghemat sampai Rp 26 miliar/tahun. MPP juga menjadi senjata bagi PLN untuk meningkatkan keandalan sistem Lombok . “MPP ini bisa meningkatkan rasio elektrifikasi dari 73 persen menjadi 78 persen di akhir Desember 2016. Dengan meningkatnya RE, ini dapat meningkatkan perekonomian Lombok dan sekitarnya,” jelas Sofyan. Secara umum digambarkan kondisi kelistrikan di NTB, PLN saat ini telah melayani lebih dari 1 juta pelanggan yang tersebar di Pulau Lombok, Sumbawa. Kelompok rumah tangga mendominasi 94 persen. Sistem kelistrikan di bagi dua, masing-masing Sistem Lombok dan Sistem Sumbawa serta Sistem Bima. Sistim Lombok terbesar dengan 222 Mw, dengan daya mampu pasok listrik sebsar 219 Mw. Sofyan megatakan posisi NTB masih devisit. Namun dengan masuknya tambahan pasokan PLTMG (MPP) Jeranjang 2x25 Mw, maka sistem Lombok dipastikan akan semakin handal. Masih disampaikan kepada Presiden, dengan total program 35.000 Mw, NTB mendapat jatah lebih kurang 500 Mw sampai 2019 mendatang. Beberapa tahapan pembangkit listrik saat ini antara lain, PLTGU Lombok Peaker 150 Mw di Mataram, PLTU Lombok dan PLTU Lombok II masing-masing 100 Mw di Lom-
bok Timur, dan PLTMG Pekaer Sumbawa sebesar 50 Mw di Sumbawa, serta PLTMG Bima 50 Mw. Dan MPP yang saat ini dilaksanakan sedang dilaksanakan groundbreaking
untuk pembangunan transmisi lebih kurang 103 kilometer. “Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut sangat membutuhkan bantuan dukungan dari semua pihak, khususnya dari pembebasan lahan dan perizinan-perizinan. Dukungan pemerintah saat ini kami rasakan sangat luar biasa, dengan keluarnya Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang infrastruktur kelistrikan. Berupa
penjaminan untuk percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan tata ruang dan dukungan hukum,” ujarnya. Dengan dukungan tersebut, diharapkan tindaklanjut dukungan dari pemerintah daerah dan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB dalam rangka mewujudkan program terang benderang 35.000 Mw di Indonesia hingga 2019 mendatang. (bul)
(Suara NTB/bul)
PLTU JERANJANG - Seorang pekerja tengah mengawasi alat berat yang sedang mengerjakan konstruksi fisik di salah satu sudut pusat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jeranjang, Lombok Barat, Sabtu (11/6). Pembangunan konstruksi Mobile Power Plant (MPP) yang dimulai akhir pekan lalu seiring target elektrifikasi (pencapaian layanan daya listrik) mencapai 80 persen di NTB di akhir tahun 2016 ini.
Sabtu, 11/06/16
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Halaman 4
Lonjakan Harga Bijaksana Melihat Indikator Kemiskinan JUMLAH penduduk miskin di kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat 19,07 persen. Angka itu diakui Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin masih tinggi. Wabup yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menilai perlu melihat ulang indikator-indikator kemiskinan secara lebih bijaksana dan seksama. Menjawab Suara NTB, Wabup menjelaskan, beragam program bantuan telah digelontorkan pemerintah yang semata bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. (Suara NTB/dok) Diakui, bantuan-bantaun peH. Haerul Warisin merintah mengalir deras dalam berbagai bentuk, mulai dari beras miskin (raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Jika dihitung, 19,07 persen dari 1.281.248 Jiwa penduduk Lotim, maka jumlah penduduk miskinnya sekitar 244.334 jiwa. Faktanya, di Lotim jumlah penerima KIS PBI saja tercatat sebanyak 686.930 jiwa. Jumlah tersebut 60 persen dari jumlah penduduk Lotim. Wabup mencontohkan, saat pendataan kemiskinan instalasi listrik seorang warga numpang dari tetangga. Namun saat ini sudah tidak lagi dari tetangga. ‘’Menjadi pertanyaannya, Apakah tidak lepas dari miskin?’’ tanyanya balik. Begitupun program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan Pemkab Lotim sejauh ini mampu ratarata 4-5 ribu unit tiap tahunnya. Pasca pembangunan itu setidaknya juga mengurangi secara kuantitas jumlah penduduk miskin di Lotim. Lebih jauh soal data kemiskinan, perlu dilakukan cacah ulang mengenai kemiskinan di Lotim. Orang yang dulunya disebut miskin, saat ini diyakini sudah ada perubahan dan tidak lagi menjadi miskin. ‘’Harus ada analisa mendalam dan kroscek terhadap datadata kemiskinan. Paling tidak perlu melakukan pendataan secara menyeluruh. Datangi tempat-tempat orang miskin, apakah belum ada perubahan atau sudah berubah,’’ ujarnya. Diakuinya, jika dilihat dari sudut anggaran yang dikelola pemerintah daerah Lotim, dibandingkan dengan kabupaten lain, Lotim memang termasuk miskin. Uang yang dikelola Lotim kecil, karenanya disebut miskin. Penduduk besar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil. (rus)
Camat Pemenang Akui Balap Liar Mulai Terjadi Tanjung (Suara NTB) Seolah menjadi kebiasaan segelintir pemuda, balap liar di malam bulan Ramadhan kembali terjadi. Momen Ramadhan kali ini, aksi balap liar kalangan remaja mulai terlihat di malam hari, salah satunya di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Salah seorang warga Dusun Nipah, Najamudin, Sabtu (11/6), aksi balap liar kalangan remaja mulai terjadi lagi sejak beberapa malam terakhir. Aksi kalangan remaja yang tidak diketahui asalnya ini dilakukan usai shalat tarawih hingga menjelang waktu sahur. Aksi kenakalan remaja ini pun diakuinya sangat meresahkan warga sekitar. “Selaku warga, kami harapkan agar bapak di Kepolisian menertibkan. Karena ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat untuk beribadah, juga membahayakan keselamatan,” kata Najamudin. Terpisah, Camat Pemenang, Drs. Fahri membenarkan aksi balap liar mulai terjadi lagi di wilayah Kecamatan Pemenang, khususnya di wilayah Dusun Nipah. Dusun ini kerap menjadi titik yang dipilih oleh para pelaku balap liar, karena jalur lurus, memanjang dan relatif sepi. “Semalam saya bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah pantau. Untuk menertibkannya, harus dengan kekuatan penuh. Kelihatannya tidak bisa ditertibkan dengan mengandalkan camat dan tokoh masyarakat saja,” ungkap Fahri. Camat menceritakan aksi balap liar ini seolah menarik perhatian dan menjadi tontonan masyarakat banyak. Warga yang ada di lokasi lebih dari 100-an orang. Banyaknya massa itulah, para pelaku balap liar menghalau upaya persuasif tim kecamatan hingga pihaknya memlih meninggalkan lokasi. Diakuinya, perihal kejadian itu telah dikomunikasikan dengan aparat Kepolisian. Harapannya, Polres KLU melalui Polsek Pemenang, segera bergerak menggandeng kecamatan dan tim Pemda KLU untuk menertibkan aksi. Sebab jika tidak, dikhawatirkan akan semakin menjadi dan menyeret lebih banyak kalangan untuk terlibat. “Kita sudah koordinasikan dengan kepolisian, harapannya penertiban dapat dilakukan di saat momen balap liar dilakukan,” tandasnya. (ari)
Polisi Sisir Preman, Gepeng dan Anjal di Lotim Selong (Suara NTB) – Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), menyisir keberadaan preman, gelandangan dan pengemis serta anak jalanan (anjal) yang berkeliaran di Lotim, Sabtu (11/6). Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bulan Ramadhan. Operasi ini dipimpin Kaur Bin Ops (Satreskrim) Polres Lotim, Iptu I Made Sutama. Pada kesempatan ini, Made Sutama, menjelaskan, operasi yang dilakukan itu sebagai langkah antisipasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para preman, gepeng dan anjal, karena kerap beraksi di bulan Ramadhan. Pasalnya, keberadaan mereka kerap meresahkan masyarakat, terlebih berbuat anarkis ketika malam hari. “Operasi ini kita lakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan. Selain itu, juga sebagai wujud cipta kondisi di bulan Ramadhan,” ungkapnya. Saat melakukan operasi di Terminal Pancor, sejumlah tukang parkir dan gepeng langsung didata aparat kepolisian. Selain itu, tidak terlepas juga dilakukan pembinaan dan pengarahan terhadap mereka agar tidak melakukan hal-hal negatif yang nantinya bisa merugikan dirinya dan orang lain. “Pembinaan tetap kita lakukan dan utamakan,” ujarnya. Adapun, sasaran atau titik yang menjadi target operasi adalah tempat-tempat keramaian yang dinilai rawan aksi kejahatan, keributan dan tawuran. Selain itu, operasi yang dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan dan merasa resah, karena terganggu dengan keberadaan preman dan anjal maupun gepeng. “Ini untuk menekan angka kriminalitas khususnya yang terjadi di bulan Ramadhan,” terangnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
OPERASI - Aparat Polres Lotim melakukan operasi pada preman, anjal dan tukang parkir di Terminal Pancor, Sabtu (11/6).
Pemerintah hanya Bisa Intervensi Beras Selong (Suara NTB) Terjadinya lonjakan harga setiap bulan Ramadhan ini tidak seperti sudah menjadi tradisi. Mengatasi masalah ini, pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena alasan berlaku hukum ekonomi. Sejauh ini, upaya yang dilakukan pemerintah hanya bisa intervensi harga beras agar tidak terjadi lonjakan terlalu tajam. “Iya, memang yang ada intervensinya hanya harga beras,” ucap Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim, H. Syapirin. Menjawab Suara NTB, Sabtu (11/6), secara khusus pihak BKP katanya telah melakukan survai langsung ke pasar-pasar dan melakukan intervensi harga beras kepada para pedagang. Disebut, ada pilihan harga beras yang dijual dan menjadi program ketahanan pangan, yakni menjual harga beras Rp 7.500/ kg jenis premium. Harga di pasar untuk jenis beras itu sudah mencapai Rp 9 ribu hingga 10 ribu/kg. Atensinya untuk sementara hanya pada beras, ini sesuai dengan program nasional. Mengapa hanya beras? Alasannya, karena beras menjadi bahan pangan utama masyarakat yang harus
tetap stabil harganya. Menurutnya, beras beda dengan komoditi yang lain. Harga komoditi selain beras mengalami kenaikan hanya saat puasa saja. Setelah ini diklaim akan kembali normal. Selanjutnya ditegaskan, terjadinya lonjakan harga pasar ini dikarenakan akibat euphoria sesaat dari masyarakat. Salah satunya, sifat konsumerisme dari masyarakat dan permainan dari pedagang sendiri. Pasalnya, bicara stok semua komoditi yang perjualbelikan di pasar-pasar tradisional Lotim ini sangat aman. Masalah distribusi pun sangat lancar dan tidak ada kendala jalur transportasi atau semacamnya. “Distribusi kita merata dan stok kita tidak lemah, semua ter-
(Suara NTB/rus)
SIDAK PASAR - Jajaran dari BKP Lotim saat meninjau Pasar Aikmel, Sabtu (11/6). Harga sejumlah kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan ini merangkak naik. penuhi,” klaimnya. Namun semua menjadi naik, karena ada kesempatan untuk menaikkan. Di samping itu, para pedagang ini sebagian besar menjalankan bisnis murni, karena membeli dari para petani.
Kawasan Mandalika Kembangkan Konsep Wisata Halal Praya (Suara NTB) Konsep wisata halal menjadi salah satu fokus utama yang akan dikembangkan di kawasan Mandalika Resort. Selain konsep wisata konvensional yang sudah ada. Hal itu dimaksudkan untuk bisa menggenjot angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan asal negara Timur Tengah. “Ke depan arah pengembangn pariwisata di Pulau Lombok khususnya Loteng dengan kawasan Mandalikanya yakni pariwisata syariah dan halal,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, di hadapan unsur pemerintahan desa dan kelurahan se Kecamatan Praya Tengah, Jumat (10/6) malam. Dengan begitu, target wisatawan yang akan datang dan berkunjungn di pulau Lombok khususnya lagi Loteng nantinya, bukan hanya wisatawan asal Eropa saja, tapi juga wisatawan asal Timur Tengah. Apalagi, potensi kunjungan wisatawan asal Timur Tengah cukup menjanjikan. Itu artinya, kata dia, tidak salah kalau konsep wisata halal jadi salah satu fokus utama untuk dikembangkan di kawasan Mandalika. ‘’Dan, wisatawan halal tersebut nantinya diharapkan
(Suara NTB/ist)
RENCANA PENATAAN - Rencana penataan kawasan Mandalika oleh PT. ITDC. Nantinya, di dalam kawasan ini akan disiapkan satu kawasan khusus untuk mendukung pariwisata halal yang dinamana Moslem Friendly Cluster. bisa menjadi ikon bagi pariwisata di Pulau Lombok. Terlebih dengan telah adanya pengakuan secara internasional, bahwa Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia,’’ klaimnya. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT. ITDC, Abdulba M. Mansoer, sebelumnya. Dikatakannya, untuk mendukung wisata halal yang tengah dibangun saat ini, nantinya dikawasan Mandalika juga akan disiapkan satu kawasan khusus yang dinamakan Moslem
Friendly Cluster. Di dalam kawasan tersebut, semua fasilitas pendukung pariwisatanya bernuansa Islam. Mulai dari masjid sampai fasilitas pendukung lainnya, sehingga nantinya wisatawan asal Timur Tengah yang datang bisa menikmati liburan dan tapi tetap serasa berada di rumah sendiri. Ia menjelaskan, keberadaan kawasan khusus wisata halal tersebut akan jadi ciri khas kawasan Mandalika dan tidak dimiliki kawasankawasan wisata lainnya di Indonesia. (kir)
Pelaku Curanmor Babak Belur Diamuk Massa Selong (Suara NTB) – Aksi pencobaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namun, pelaku atas nama Nur (30) alamat Montong Agung Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur menjadi bulan-bulanan massa, karena ketahuan mencuri salah satu sepeda motor milik Suhairi dari Lampung Baru Desa Labuhan Haji. Akibatnya, pelaku terluka di bagian wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Sabtu (11/6) kejadian itu bermula ketika korban Suhairi memarkirkan sepeda motornya jenis Honda Revo di pinggir jalan di Dusun Bebae Desa Peneda Gandor atau dekat kuburan Cina. Motor tersebut ia parkirkan lalu ditinggal pergi untuk memetik kelapa muda di sawah setempat. Kare-
na lokasinya tidak jauh ia tinggalkan, Suhairi membiarkan kunci kontak tetap bergelantungan di sepeda motornya. Namun, kondisi ini malah dimanfaatkan oleh pelaku untuk membawa kabur motornya. Melihat motor Suhairi dibawa kabur oleh orang lain, salah satu masyarakat setempat atas nama Amaq Yasin langsung menginformasikannya terhadap korban. Korban yang terkejutpun langsung mengejar pelaku setelah sebelumnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Labuhan Haji. Dengan dibantu tiga aparat kepolisian dari Polsek setempat, Amaq Yasin yang mengenali pelaku langsung meneriakinya saat berhenti di dekat jembatan Dusun Dasan Baru Desa Labuhan Haji. Sementara, pelaku yang diteriaki langsung kabur melarikan diri ke tengah kebun sem-
bari puluhan masyarakat tetap melakukan pengejaran. Sehingga, jarak beberapa menit pelaku berhasil ditemukan oleh massa dan langsung menghakiminya hingga babak belur. Melihat pelaku yang sudah tak bedaya dan bersimbah darah di bagian muka dan beberapa bagian tubuhnya, aparat kepolisian langsung mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin beringas. Bahkan, Polsek Labuhan Haji langsung membawa pelaku ke Polres Lotim agar nyawanya bisa tertolong. Ketika dikonfirmasi, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi membenarkan kejadian curanmor di Kecamatan Labuhan Haji pada hari Sabtu sekitar pukul 15:45 Wita. “Pelaku sedang kita proses secara intensif untuk pengembangan selanjutnya,” ungkapnya. (yon)
Apalagi sangat jarang, petani yang langsung bertindak sebagai pedagang. Ditambahkan, harga sembako yang paling mencolok mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir memasuki pua-
sa ini adalah gula pasir. Harganya normal Rp 12 ribu/kg, saat ini berlaku seperti di Pasar Aikmel rata-rata rp 17 ribu/kg. Bawang merah sekarang tembus Rp 40 ribu/kg dan bawang putih Rp 35 ribu / kg. (rus)
Pulang dari Suriah
TKW Asal Lobar Hilang Ingatan Selong (Suara NTB) – Wajah kebingungan tampak jelas terlihat dari raut muka Siti Hidayatun BT Durahman (20). Di usia yang remaja ini, ia sama sekali tidak ingat dari mana asalnya. Hanya dengan bermodalkan paspor yang bertuliskan ia dari Banyumulek Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Siti Hidayatun tetap melangkahkan kakinya untuk kembali ke kampung halamannya setelah mengaku belasan tahun bekerja menjadi TKW di Suriah. Dengan didampingi pihak dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) Lotim, Siti Hidayatun tampak ceria, walau tidak mengetahui keberadaannya. Sesekali ia memberontak dan malu saat mau diambil gambarnya. “Jangan difoto, saya malu,” ujarnya sambil menutup mukanya. Dalam percakapan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mengaku belasan tahun bekerja di Suriah ini sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Sasak, namun menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Di paspornya, bertuliskan jika Siti Hidayatun diberangkatkan oleh PT. Dina Karya Abadi beralamatkan Jakarta Timur. Ia menuturkan, pada tahun 2014 lalu ia pernah pulang ke Lombok tepatnya di Lombok Barat dengan majikannya. Namun, ketika itu sama sekali tidak ada masyarakat yang mengenalinya hingga akhirnya dia kembali lagi ke Suriah. Selama di Suriah, akibat konflik mengakibatkan rumah tempatnya tinggalnya hancur. Majikan serta keluarga majikannya tewas tertimpa reruntuhan rumah akibat serangan bom pada saat itu. Beruntung, Siti Hidayatun selamat dari tragedi mengerikan itu. Dirinya kemudian dibawa tetangga majikannya mengungsi ke Uni Emirate Arab. Selama di uni Emirate Arab, ia kembali hidup tenang, walau tidak ada upah baginya. Cukup
dengan bisa makan menyambung hidup, Siti Hidayatun sangat bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Oleh tetangga majikannya itu, Siti Hidayatun dibiayai pulang ke kampung halamannya, yakni di Lobar. Namun, sesampai di Bandara Cengkareng, Jakarta, Siti Hidayatun masih kebingungan harus ke arah mana. Beruntung, ia dipertemukan oleh salah satu masyarakat atas nama Tafa’ul Kafi masyarakat yang berasal dari Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kamis lalu. Tafa’ul Kafi menuturkan, ia pertama kali bertemu dengan Siti Hidayatun usai Shalat Zuhur di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Disana, katanya, ditanya oleh Siti Hidayatun akan pulang kemana. Melihat kebingungan yang terdapat pada wajah wanita muda itu, Tafa’ul langsung memintanya untuk menunjukkan paspornya dan melihat jika tujuannya juga sama, yakni Lombok. Sebelum menaiki pesawat, sambungnya, ia sempat mengoreksi sejumlah pertanyaan dari Siti tentang keberadaannya di Jakarta dan menyimpulkan jika Siti Hidayatun benar-benar hilang ingatan. Kondisi itu membuat Tafa’ul tersentuh dan membawanya pulang ke Lombok. Saat ini, dengan dibantu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Lotim dan P2TP2A, ia mengaku masih memiliki tanggungjawabyangbesaruntukmembantu Siti Hidayatun bertemu dengan keluarganya. Sementara, Pemerhati wanita dari MAMPU, Triati mengatakan, ia bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Lotim akan terus berupaya untuk membantu agar Siti Hidayatun bisa bertemu dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk mempercepat proses penanganannya, Triati menyebut akan membawanya ke Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB. “Nanti kita akan bawa ke provinsi, bagaimana penanganan yang lebih intensif,” ujarnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
HILANG INGATAN - Siti Hidayatun BT Durahman (kedua dari kiri) TKW asal Lobar yang mengaku belasan tahun bekerja di Suriah dan kini hilang ingatan ketika berada di Disosnakertrans Lotim.
Dianggap Rusak Citra Pariwisata
Kasus Kuda Pingsan di Trawangan adalah Peristiwa Lama Kepala Dusun Gili Trawangan, H. Lukman membantah informasi yang berkembang di media sosial terkait adanya kuda penarik cidomo di Trawangan yang pingsan, karena kelelahan. Namun demikian, kejadian itu ia akui pernah terjadi, 2 tahun lalu. “TIDAK benar ada kuda yang pingsan, kejadian itu terjadi dulu, dua tahun yang lalu,”sangkal Lukman,Minggu (12/6). Kadus Trawangan mengatakan, para pengelola transportasi cidomo yang tergabung di Koperasi Janur Indah (KJI) memiliki aturan dalam mengelola kudakudanya dengan baik. Lagi pula, tidak satu pun pengurus koperasi yang ingin melihat kuda-kudanya pingsan apalagi sampai memaksa untuk bekerja. Terkait pengelolaan cidomo, Koperasi Janur Indah juga berkoordinasi dengan Koperasi. Kabar yang beredar terkait adanya kuda yang pingsan telah dikonfirmasi,
namun dibantah oleh KJI. “Kami di dusun paham betul, karena kuda-kuda itu dirolling.Terkait foto itu, memang benar, karena sekitar 2 tahun lalu sempat ada kejadian kuda yang pingsan. Sejak saat itu, kami minta koperasi untuk teliti betul soal kudanya,” ujarnya. Lukman pun menyayangkan, penyebaran informasi di media sosial ataupun informasi pemberitaan di media online itu dilakukan sepihak. Menurut dia, penulis berita ataupun admin yang memposting kabar itu setidaknya melakukan konfirmasi ke aparat dusun ataupun koperasi. Diakui atau tidak, penyebaran informasi medsos wa-
laupun kejadian lama, memiliki dampak besar dalam membentuk citra pariwisata daerah. Sampai saat ini pun, diakuinya, masih menerima telepon dan SMS yang mengeluhkan pemanfaatan kuda di Gili Trawangan. Sedangkan di sisi lain, sempat muncul wacana dari Pemda KLU c.q Dishubkominfo KLU, untuk mengganti kuda (cidomo) menggunakan mobil listrik. “Sepertinya ada oknum yang sengaja mau merusak citra transportasi di Gili Trawangan. Mungkin saja harapannya bisa mengganti cidomo dengan mobil listrik. Tetapi bagaimanapun, masyarakat akan menolak karena cidomo ini merupakan alat transportasi yang merupakan ciri khas di Trawangan,” tandasnya. Sebagaimana diketahui, informasi online yang bersumber dari kutipan pengunggah foto tersebut, bernama Femke Monita, mulai menyebar sejak Minggu(5/6) lalu.
(Suara NTB/ist)
KASUS LAMA - Kuda pingsan di Gili Trawangan yang dianggap merusak image pariwisata KLU. Kejadian kuda pingsan ini merupakan kasus lama dan terjadi dua tahun lalu. Sepekan terakhir informasi itu beredar. Dalam postingan itu, Femke menampilkan seekor kuda penarik cidomo yang tergeletak di tengah jalan karena kelelahan. Foto yang diambil saat terik mentari itu hanya bisa ditonton, termasuk oleh sang kusir. “Kami sangat khawatir akan nasib kuda di Gili Trawangan. Kuda ini terjatuh dan keretanya serta orang-orang jatuh menimpa si kuda. Salah seorang penumpang
kakinya terluka karena kejatuhan kereta. Kuda yang terluka itu lalu dibangunkan lagi dan dipaksa bekerja lagi, orang-orang tidak diizinkan memberinya air,” tulisnya Femke sebagaimana diberitakan. “Sudah saatnya pemilik-pemilik hotel beraksi dan menghentikan kekejaman ini. Gantikan kuda-kuda ini dengan mobil listrik atau mobil bertenaga surya dan lepaskan kuda itu ke cagar alam,” tulisnya lagi. (ari)
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Bahas LPJ dan RPJMD
DPRD Loteng Bentuk Dua Panitia Khusus Praya (Suara NTB) Guna membahas dua rancangan peraturan daerah masing-masing tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah (Loteng) 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2020, DPRD Loteng membentuk dua Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini akan bertugas membahas dan mengkaji kedua raperda ini. Keputusan pembentukan dua pansus diambil dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Jumat (10/6) sore. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari keputusan semua fraksi di DPRD Loteng yang menyepakati untuk
membahas dua raperda yang diajukan oleh Pemkab Loteng. Sebelum keputusan diambil, Pemkab Loteng terlebih dahulu menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Loteng pada rapat paripurna DPRD sebelumnya. Tanggapan pemerintah daerah disampaikan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, SIP, di hadapan para anggota DPRD Loteng. Setelah itu, DPRD Loteng memutuskan membentuk Pansus I yang akan bertugas membahas dan mengkaji LPJ pelaksanaan APBD Loteng tahun 2015. Pansus I diketuai Suhaimi, SH dan wakilnya H.L. Rumiawan. Sedangkan Pansus II yang ditugasi membahas serta mengkaji RPJMD Loteng tahun 2016 – 2020, diketuai H. Ahmad Supli, SH, dengan wakilnya L. Supriadi.
“Dengan telah terbentuknya pansus ini, diharapkan Pansus segera bekerja,” harap Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, saat memimpin rapat paripurna. Pansus sesuai jadwal yang ada diberikan waktu hingga tanggal 1 Juli mendatang untuk membahas kedua raperda. Semula untuk agenda penyampaian hasil pembahasan pansus terhadap kedua raperda direncanakan pada tanggal 14 Juli sesuai dengan kesepakatan antara Badan Musyarawarah (Banmus) dengan Pemkab Loteng. Namun atas dasar pertimbangan efektivitas waktu, agenda penyampaian laporan pansus terhadap hasil pembahasan dua raperda dimajukan menjadi tanggal 1 Juli. Untuk itu, pihaknya berharap Pansus I maupun Pansus
II bisa benar-benar mengefektifkan waktu yang ada, mengingat, proses pembahasan tidak banyak. “Kenapa kemudian agenda penyampaian laporan hasil pansus dimajukan, karena setelah lebaran DPRD Loteng sudah ditunggu agenda lainnya,” terangnya seraya menjelaskan, dimajukannya waktu penyampaian laporan pansus sesuai hasil rapat pimpinan DPRD Loteng. Menurutnya, agenda DPRD Loteng usai lebaran terbilang cukup padat. Selain akan membahas persiapan APBD perubahan, ada juga beberapa agenda pentingnya, sehingga Pansus DPRD Loteng diharapkan bisa benar-benar mengefektifkan waktu yang ada. Harapannya, semua agenda yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan maksimal. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
RAPAT - Suasana rapat paripurna DPRD Loteng mengenai pembentukan Pansus LPJ APBD Loteng 2015 dan RPJMD Loteng 2016-2020, Jumat (10/6) sore.
17 Item Temuan BPK di Lobar Tambah Anggaran Kelurahan PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) berjanji bakal meningkatkan alokasi anggaran bagi kelurahan yang ada di daerah ini. Kendati peningkatan anggaran tidak signifikan layaknya anggaran desa. Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat berbicara di hadapan aparat desa dan kelurahan se-Kecamatan Praya Tengah, Jumat (10/6) malam. Diakuinya, minimnya anggaran yang dikelola oleh kelurahan membuat banyak lu(Suara NTB/dok) rah di Loteng, mengeluh. H. Suhaili FT Pasalnya, dengan anggaran yang minim mereka tidak bisa berbuat banyak bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat tetap menuntut peningakatan pelayanan serta kualitas fasilitas umum di kelurahan. “Kita sangat memahami kondisi kelurahan yang ada. Untuk itu, mulai tahun 2017 mendatang pemerintah akan mencoba untuk menambah alokasi anggaran bagi lurah,” sebut Suhaili. Menurutnya, rencana penambahan alokasi anggaran bagi lurah sudah dibahas dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat, ujarnya, saat ini sedang memikirkan solusi seperti apa yang bisa diambil guna menggenjot alokasi anggaran bagi kelurahan. “Sudah ada sinyal dari pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat kini sedang berpikir bagaimana bisa menambah alokasi anggaran untuk kelurahan,” terangnya. Suhaili menjelaskan, untuk tahal awal besaran alokasi anggaran yang akan ditambahkan ke masing-masing kelurahan sekitar Rp 250 juta dan akan diupayakan terus bertambah secara bertahap. Termasuk kecamatan juga tidak luput dari perhatian. Di mana alokasi anggaran juga akan diupayakan ditambah. “Kalau pun tidak bisa seluruhnya, paling tidak ada yang bisa dijawab. Sehingga kelurahan tidak terus-terusan mengeluh tidak punya anggaran,’’ ujarnya. Diakuinya, secara umum tugas pokok dan fungsi kelurahan hampir sama dengan desa. Jadi kenapa tidak, anggaran kelurahan juga ditambah, sehingga bisa sama-sama membangun kelurahan. “Dengan adanya penambahan anggaran tersebut nantinya, kelurahan bisa secara efektif menggunakan anggaran. Agar persoalan dan kebutuhan masyarakat bisa dijawab semaksimal mungkin,” harapnya. (kir)
WTP, Bukan Akhir Segalanya Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) tak terlalu euforia atas keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya dari BPK RI. Pasalnya, terdapat 17 item catatan temuan BPK yang perlu ditindaklanjut oleh pemda ke depan. ‘’Selain itu, tidak ada artinya memperoleh WTP jika program yang dibuat Pemda tidak keterkaitan dan tidak mampu mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini ke depan yang menjadi PR bagi Pemda,’’ ungkap Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc. Menurut sekda, keberhasilan mempertahankan WTP ini tak terlepas dari kerjasama semua SKPD mulai dari Kantor Aset Daerah, Inspektorat, Dinas PPKD dan pengurus barang. Hal ini bentuk komitmen dan kerja untuk meraih yang terbaik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa predikat WTP ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini awal untuk lebih baik lagi ke depan. “Kita juga jangan terlalu senang dengan predikat WTP, toh masih ada catatan-catatan supaya dibenahi ke depan,” katanya. Komitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini, ungkapnya, pekan ini akan dikumpulkan semua kepala SKPD dan pengurus barang. Dalam pertemuan ini akan disampaikan raihan predikat WTP tersebut, di samping itu paling penting PR ke depan masih ada temuan yang perlu diselesaikan. Selaku sekda, ketika pekerjaan menjadi tanggung jawabnya, maka pihaknya siap dimarah, jika terjadi apa-apa. Dalam hal ini ia tak bisa bekerja sendiri, namun perlu kerjasama dengan SKPD. Ketika ia bekerja, namun SKPD tak mau bekerja, maka program tidak bisa jalan. Menurutnya, keberhasilan opini ini bentuk kerjasama baik dengan semua instansi terkait. Hal senada disampaikan Plt. Kepala Perwakilan BPK RI, Wahyu Priyono, jika predikat opini WTP bukan berarti tugas pemerintah selesai begitu saja. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan WTP sebab opini WTP hanya hanya sebagian pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini menjadi seuatu keharusan dan kewajiban bagi semua pemda untuk mengelola anggaran dan menyusun laporannya lalu memperoleh opini dari BPK. “Selain itu ada tugas lebih besar, bagaimana APBD yang diamanahkan oleh DPRD untuk rakyat itu sebesar-besarnya bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya. (her)
(Suara NTB/her)
PERTEMUAN - Suasana pertemuan sesaat penyerahan LHP BPK ke Bupati dan Ketua DPRD Lobar beberapa waktu lalu.
Aset Bermasalah dan Pemborosan Keuangan Paling Menonjol Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan kepada Pemda Lombok Barat (Lobar), terdapat 17 item temuan di Lobar. Dari 17 temuan ini, ada beberapa paling menonjol, yakni pemborosan keuangan daerah diakibatkan pembayaran gaji pegawai yang sudah berhenti. Selain itu temuan kelebihan bayar pajak (PPh). Aset bermasalah juga masih menjadi temuan berulang yang belum bisa dituntaskan pemda.
(Suara NTB/dok)
H. Fauzan Khalid
Ditemui wartawan akhir pekan kemarin, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, tak menampik jika sejumlah temuan masuk katagori, termasuk menonjol. “Ada tiga temuan yang menonjol, yakni pembayaran gaji pegawai yang sudah berhenti, kelebihan bayar pajak dan masalah aset,” akunya. Menurutnya, temuan yang belum bisa diselesaikan menyangkut penatakelolaan aset. Misalnya, persoalan dengan BPN dan kabupaten kota lain. Untuk itu, ke depan perlu
dibenahi lebih baik lagi pencatatan aset daerah. Item temuan lain, pembayaran pajak berlebih. BPK meminta agar temuan ini diselesaikan dengan KPP Pratama. Temuan ini, jelasnya, diminta harus diselesaikan, namun perlu waktu. Pemerintah tidak mungkin memberikan gantinya dalam bentuk uang, namun diberikan dalam bentuk kompensasi. Selain itu, ada pembayaran gaji pegawai yang sudah berhenti terhormat. Temuan ini berlangsung tahun 2015, seh-
PLN Janjikan Penanganan Abrasi Pantai Endok Giri Menang (Suara NTB) Momentum kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek PLTU Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung benar-benar dimanfaatkan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyampaikan keluhan masyarakat terkait abrasi pantai yang disebabkan keberadaan jetty PLTU Jeranjang. Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi dan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, langsung menyampaikan keluhan ke Dirut PLN. Dua pejabat tinggi ini meminta agar penanganan abrasi mendapatkan kepastian dari pihak PLTU Jeranjang. “Masalah keluhan abrasi tersebut saya dan Pak Bupati sudah sampaikan langsung ke Direktur PLN,” kata Wagub H. Muh. Amin kepada wartawan selepas acara peninjauan proyek Jeranjang, Sabtu (11/6). Diakuinya, persoalan abrasi sangat mengkhawatirkan masyarakat setempat yang sangat mengancam keselamatannya. Makanya, dengan keluhan masyarakat yang sering
mencuat di media membuat ia bersama Bupati Lobar memanfaatkan kesempatan itu, agar pihak PLTU bisa membantu masyarakat untuk membuatkan pencegahan abrasi. Terkait langkah penanganan abrasi, Dirut PLN meminta pihak PLTU yang langsung mengatasinya dalam waktu dekat dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, mengaku pihaknya sudah bertemu dengan manager PLTU supaya menanggapi keinginan masyarakat setempat. Namun bentuk pencegahan abrasi pantai masih akan dilakukan pertemuan untuk membicarakan, baik dari aspek teknis hingga bentuk penanganannya. “Yang penting sudah ada komitmennya dulu,” jelasnya. Dari hasil pertemuannya bersama dinas terkait beberapa waktu lalu, abrasi pantai Jeranjang disebabkan 70 persen keberadaan jeti PLTU Jeranjang. Sejak didirikan pada tahun 2008, abrasi pantai parah mulai pada tahun 2012 sampai sekarang yang mem-
buat sekitar 50 meter abrasi dengan panjang 2 kilometer. Hampir memasuki lima tahun, masyarakat setempat menyampaikan aspirasinya supaya dibuatkan talud atau pemecah gelombang sebagai bentuk pecengahannya. Pemkab juga pernah mengusulkan pentaludan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB senilai Rp 12 miliar, akan tetapi usulan itupun belum ada kejelasannya. Penanganan abrasi pantai telah banyak dilakukan, baik dinas terkait maupun PLN, namun tidak ada bentuk realisasinya. Oleh karena itu, persoalan harus kembali ke dinas terkait bagaimana bentuk pecegahan itu dengan memaksa PLN. Maka dinas terkait harus membuat surat usulan ke PLN secara beramai-ramai. “ Kalau diserahkan masing-masing, maka tidak akan bisa, melainkan harus bersama-sama termasuk masyarakat,” tegasnya. Penyelesaian secara teknis, jangka panjang akan diupayakan alat pemecah gelombang dengan adanya bantuan pusat. (her)
ingga tahun 2016 dihentikan. Sekarang yang harus dilakukan adalah, dana yang sudah dibayar ditagih lagi dari para mantan pegawai. Menurut bupati, kemungkinan temuan BPK di Lobar paling sedikit. Hal ini mengindikasikan paling baik penatakelolaan keuangan daerah. Dalam LHP-nya Pihak BPK menilai laporan atas sistem pengendalian internal (SPI) dan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dari dua
buku ini, ada beberapa temuan dan catatan yang menonjol. Dari laporan SPI ada beberapa temuan, yakni masalah gaji pegawai negeri yang sudah diberhentikan dengan hormat, namun masih dibayarkan. “Sehingga dinilai terdapat pemborosan keuangan daerah,” terang Plt BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono sebelumnya. Kemudian masalah piutang PBB terdapat verifiaksi dan validasi piutang PBB hasil penyerahan KPP Pratama belum memadai dan belum optimal, sehingga masih perlu divalidasi kembali. Ke depan pemda harus memvalidasi lebih akurat dan cermat, sehingga tidak terjadi perbedaan data yang disajikan di laporan kuangan dengan dari KPP Pratama. (her)
Pembahasan Nota Keuangan Mentok
Sekda Khawatir Jadi Penilaian Buruk Terhadap Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kelanjutan pembahasan nota perhitungan keuangan APBD 2015 sejauh ini belum menemukan titik temu antara eksekutif dengan legislatif. Pihak legislatif masih bertahan terhadap tiga permintaannya, sementara eksekutif terus mengupayakan diplomasi untuk mencari solusi terbaik. “Pembahasan nota perhitungan sampai sekarang belum ada kepastian, ini kami khawatirkan menghambat APBD-P. Ini akan jadi penilaian buruk terhadap Lobar dari pusat nanti,” kata Sekda Lobar, Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, ditemui akhir pekan kemarin. Diakuinya, semenjak pembahasan deadlock beberapa waktu lalu dengan dewan tidak ada kejelasan terkait kapan dilanjutkan pembahasan nota keuangan. Nasib nota keuangan ini belum jelas. Pemda saat ini tengah berupaya mencari titik temu supaya dilanjutkan pembahasannya. Menurutnya jika pembahasan nota kruangan molor, maka berpengaruh terhadap APBD-P dan jadwal pembahasan APBD 2017, seh-
ingga pemda tengah mengupayakan titik temu antara pemda dengan DPRD. Terkait tuntutan dewan mengenai tiga permintaan, saat ini tengah dinegosiasi dengan dewan dan sedang berlangsung. Namun sampai sekarang belum ada titik kejelasan. Apakah permintaan dewan sulit dipenuhi? Dalam hal ini, ujarnya, diupayakan solusi terbaik supaya daerah tidak terkena dampak. Dalam hal ini, jelasnya, tidak ada istilah kalah dan menang, tapi dicari titik temu atas persoalan ini. Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menegaskan, dewan tetap pada posisi semula, yakni meminta bupati memenuhi tiga permintaan. Menurutnya, dalam persoalan ini Dewan bukan mengorbankan kepentingan dan nama baik daerah, namun justru dewan ingin agar daerah ini lebih baik ke depan. “Jadi kami tetap pada posisi semula, kami bukan mengorbankan kepentingan daerah di sini tapi ini juga demi daerah,” tegas Sulhan. (her)
Sisi Lain Kunjungan Presiden
Warga Jeranjang Kecewa Tak Kebagian Santunan PRESIDEN Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) didampingi istri dan sejumlah menteri meninjau proyek PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Sabtu (11/6). Presiden sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang berkapasitas 2 x 25 Mega Watt (MW). Kedatangan orang nomor 1 di negeri ini pun sangat dinantinanti oleh warga Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu. Karena ingin melihat dan berjabat tangan dengan sang presiden, warga setempat pun rela menunggu berjam-jam di luar lokasi acara. Selepas kegiatan itu, terjadi insiden kecil. Warga Dusun Jeranjang yang tinggal berjarak 10 meter dari PLTU melakukan aksi protes lantaran tak kebagian bantuan (santunan) berupa sembako dari presiden yang dititip melalui panitia keg-
iatan tersebut. Aksi protes warga ini pun mengundang perhatian panitia dari Jakarta. Sebelum Jokowi tiba di lokasi, puluhan masyarakat sudah memadati jalan yang biasanya dilalui kendaraan berat PLTU. Masyarakat terlihat sudah tidak sabar lagi bertemu dengan presiden dan rombongan. Setelah Jokowi tiba, masyarakat pun hanya melihat dari kejauhan. Harapan mereka menjabat tangan presiden tak bisa tercapai. Selepas kendaraan presiden meninggalkan lokasi kegiatan, terjadi ketegangan kecil lantaran masyarakat Jeranjang memprotes pihak dusun, desa dan pantia terkait pembagian bantuan sembako yang dititip presiden tak adil dibagi ke warrga. Warga Jeranjang tak terima lantaran kebanyakan yang menerima bantuan dari dusun lain yang nota bene tak
menerima dampak PLTU. Aksi protes yang tadinya dilakukan oleh segelintir warga memicu perhatian warga lain yang mengalami nasib serupa. Aksi protes pun semakin menjadi-jadi ketika para ibu-ibu yang tak memperoleh santunan berkumpul ikut bergabung. Warga mempertanyakan, pembagian santunan yang tak adil. Seharusnya selaku daerah yang terkena dampak lebih diperioritaskan atau paling tidak diberikan jatah lebih, karena dampak yang dirasakan masyarakat begitu merugikan. Masyarakat memperoleh informasi jumlah paket bantuan yang dibagikan sebanyak 1.000 paket. Per dusun dibagi 125 paket. Namun di Dusun Jeranjang tidak sampai 100 warga yang diberikan. Sementara jumlah KK di Jeranjang mencapai 300 lebih. Mereka juga memprotes
(Suara NTB/her)
PROTES - Warga Jeranjang memprotes panitia dan pihak dusun terkait pembagian bantuan sembako titipan presiden yang tak adil, Sabtu (11/6). pemerintah lantaran dana bantuan yang diperoleh hanya Rp 80 ribu dan jatah raskin per kepala hanya 2 kilogram. Keributan itupun mengundang perhatian panitia dari PLN pusat,Agung Murdifi. Ia lang-
sung menemui warga dan bersedia memfasilitasi dengan PLTU agar diberikan bantuan. Ia mengakui, bantuan ini memang titipan presiden. Di mana, penerima bantuan dikoordinasikan dengan dusun dan desa. (her)
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Ratusan Kubik Kayu Diduga Hasil Perambahan Hutan Diamankan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) -
(Suara NTB/bug)
VENUE MANTAR - Inilah lokasi take off olahraga paralayang di Desa Mantar, Poto Tano, KSB.
KSB Matangkan Persiapan ’’Troi’’ Mantar Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menyatakan antusias dengan agenda kejuaraan nasional paralayang bertajuk Trip of Indonesia (Troi) yang akan menggunakan venue di desa Mantar, Poto Tano sebagai salah satu lokasi serinya. Dan untuk itu, ia berjanji akan mematangkan seluruh persiapannya. “Saya kira ini event yang sangat baik dan banyak sekali manfaatnya bagi kita. Jadi kita akan matangkan seluruh persiapannya,” kata Wabup kepada wartawan, Sabtu. Menurut Wabup, langkah awal yang akan dilakukannya dengan memanggil seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait dan pihak kepanitiaan yang akan terlibat dalam event tersebut. Untuk SKPD, terutama Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Disparekraf) yang bertugas menata desa Mantar jelang event bergengsi itu. “Kami ingin lihat sudah sejauh mana persiapannya. Dan seperti apa realisasinya di lapangan,” timpalnya. Untuk menyukseskan agenda Troi ini, Wabup mengatakan, sebagai tuan rumah Pemda KSB harus dapat memastikan semua hal baik teknis maupun non teknis sudah benarbenar siap sebelum kegiatan dihelat pada bulan September mendatang. Dan tidak saja pemerintah dan pihak kepanitiaan, tetapi juga masyarakat desa Mantar harus turut ambil bagian dalam persiapan menyukseskan Troi Mantar 2016. “Masyarakat kami minta menjaga keamanan dan berikan rasa nyaman kepada atlet dan pengunjung selama kegiatan. Dengan begitu kita bisa memberikan kesan baik dan ini akan menjadi citra kita di ke luar daerah, bahwa Mantar memang layak dijadikan tujuan wisata dengan atraksi paralayang sebagai sajian utamanya,” ujarnya. (bug)
KPHP Batulante Galang Dukungan Berantas Perambahan Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasca operasi gabungan illegal logging Maret 2016 lalu, nampaknya tidak jera-jera para pelaku untuk melakukan praktek illegal logging dan illegal trading (perdagangan kayu illegal) di Sumbawa. Terbukti dengan ditemukannya tumpukan kayu puluhan truk oleh Tim patrol KPHP Batulanteh dan anggota TNI Kodim 1607 Sumbawa di Dusun Nanga Lidam Desa Olat rawa belum lama ini. Dalam hal ini, menurut Kepala KPHP Batulanteh, Julmansyah, S.Hut., M.A.P, Minggu (12/6), secara intensif menggalang dukungan agar dilakukan patroli bersama aparat keamanan. Sekalipun bulan puasa patroli bersama aparat keamanan akan terus dilakukan. Termasuk di Gili Ngara Desa Olat Rawa, Hutan Kanar, Semamung serta Sempe Kecamatan Moyo Hulu. Temuan kayu yang cukup besar ini, mengindikasikan bahwa masih banyak potensi kayu ekonomi di Hutan Gili Ngara Olat Rawa. Dandim 1607 Sumbawa juga memberikan komitmen kuat dalam memerangi illegal logging. Terbukti dengan keseriusan Dandim Letkol (ARM) Sumanto, S.Sos memimpin langsung ke lapangan. Proses evakuasi kayu tidak mendapat halangan berarti, meskipun berbagai isu dan SMS terkait dengan diamankan puluhan kubik kayu ke Kodim Sumbawa, tidak menyurut semangat aparat. Julmansyah menyarankan kepada Pemda Sumbawa, agar ada kebijakan affirmatif action untuk mengurangi kerusakan Sumbawa. Menurut birokrat muda ini, perlu dilakukan moratorium penerbitan dan perpanjangan izin mengumpul dan menimbun kayu yang dikeluarkan KPPT Sumbawa. Mengingat kejelasan asal usul kayu selalu menjadi titik krusial ketika berbagai kasus tindak pidana kehutanan, baik yang ditangani oleh PPNS Kehutanan maupun kepolisian. Menurutnya, kalau pemegang izin menimbun mengecer kayu tidak bisa menunjukkan bukti sumber bahan bakunya, stop saja penerbitan izinnya, sehingga tekanan hutan Sumbawa dapat dikurangi. Apalagi enam bulan lagi kewenangan kehutanan akan beralih ke provinsi. (arn)
Kafe di Poto Tano Akhirnya Dibongkar
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB) Pendekatan persuasif Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada pemilik kafe di Poto Tano berbuah hasil. Saat ini bangunan tempat hiburan malam yang terletak di sekitar perbatasan antara KSB dan kabupaten Sumbawa itu telah dibongkar. Pembongkaran bangunan kafe dilakukan secara sukarela oleh sang pemilik. Meski sebelumnya batas waktu tanggal 22 Mei yang diberikan Satpol PP KSB tidak diindahkan. Namun Hamzah alias Angko si pemilik akhirnya mematuhi perintah pembongkaran “Bangunannya sekarang sudah tidak ada lagi,” jelas Kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan, Sabtu (11/6). Pembongkaran bangunan kafe dilakukan pada tanggal 1 Juni lalu. Menurut Agus Hadnan, pihaknya sempat memanggil pemilik setelah tanggal 22 Mei lalu untuk meminta keterangan terkait alasan mereka mangkir melakukan pembongkaran. Dalam pertemuan tersebut Hamzah kembali berjanji akan segera membongkar bangunan tempat hiburan malamnya sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. “Saya sebelumnya minta paling telat tanggal 4 Juni sudah rata dengan tanah. Tapi ternyata tanggal 1 mereka sudah mulai bongkar,” cetusnya. Agus mengatakan setelah pembongkaran kafe, tugas berat tetap terus ada di pundak jajarannya. Terutama dalam mengamankan wilayah perbatasan agar tidak lagi ada pembangunan tempat hiburan malam lainnya di sana. “Bukan berarti kami tidak awasi lagi. Kami akan tetap jaga supaya terus steril dari aktivitas tempat hiburan malam,” timpalnya. Kekhawatiran Agus Hadnan akan hadirnya kembali tempat hiburan malam di wilayah perbatasan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya hingga kini sejumlah kafe tepat di tapal batas antara KSB dengan Sumbawa masih terus eksis. Keberadaan mereka tidak bisa ditindak tegas oleh aparat, baik aparat Pemda KSB mau pun Sumbawa dengan alasan berada di wilayah status quo akibat belum adanya kesepakatan tapal batas antara KSB dengan Sumbawa hingga sekarang ini. “Selama ini kita hanya koordinasi dengan SatpolPP provinsi karena mereka yang lebih berwenang melakukan penertiban di wilayah itu,” ungkap Agus Hadnan. (bug)
Tim gabungan dari TNI, KPHP Batulanteh dan Polhut tidak mainmain dalam menangani masalah illegal logging di Sumbawa. Buktinya tiga hari operasi yang dilakukan, sebanyak 22 truk kayu diamankan dari kawasan hutan Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir. Berikut satu orang sopir serta satu orang buruh juga diamankan. Dalam operasi yang dimulai dari Jumat (10/6) hingga Minggu (12/6) tersebut, Dandim 1607 Sumbawa, Letkol. ARM Sumanto turun langsung bersama tim ke wilayah Olat Rawa. Ratusan kubik kayu jati berhasil didapatkan. Baik yang gelondongan ataupun yang sudah diolah. Kayu tersebut kemudian diangkut menggunakan truk untuk dititipkan di Makodim 1607 Sumbawa. Dandim 1607 Sumbawa, Letkol. ARM Sumanto kepada Suara NTB, Minggu (12/6) menyampaikan pelaksanaan operasi dilakukan menyusul adanya permintaan dari KPHP Batulante. Atas permintan tersebut, tim pun kemudian turun bersama ke lokasi. Disebutkannya, operasi tersebut dilaksanakan selama tiga hari. Di mana hari pertama dilaksanakan pada Jumat (10/6) di wilayah Desa Olat Rawa. Hasilnya satu unit truk warna hijau bernopol DK 9336 UI yang diduga mengangkut hasil illegal logging dari kawasan hutan setempat. Truk yang bermuatkan sekitar 40an batang kayu jati gelondongan tersebut dikemudikan oleh Baharuddin warga Dusun Ai Nunuk, Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir. Dalam
(Suara NTB/ind)
PERAMBAHAN HUTAN - Nampak kayu jati temuan tim Opgab yang diduga hasil perambahan hutan dari kawasan hutan Olat Rawa yang dititipkan di Lapangan Makodim 1607 Sumbawa, Minggu (12/6). truk tersebut juga terdapat satu buruh. “Saat ini kami sudah mengamankan sopir serta buruhnya. Sementara mereka dititip di Kodim. Untuk penyidikannya tengah diproses tim dari PPNS Provinsi. Mereka mengaku hanya mengangkut saja. Meskipun demikian, yang namanya melanggar hukum diproses sama-sama. Karena dia juga sudah tahu bahwa kayu yang dibawa itu hasil curian,” ujarnya. Kemudian, kata Dandim, di hari kedua pada Sabtu (11/6), pihaknya melanjutkan operasi ke Dusun Nanga Lidam, Desa Olat Rawa. Dandim ter-
cengang melihat tumpukan kayu yang sudah ditebang. Kayu-kayu tersebut diperkirakan berasal dari hutan lindung Olat Rawa. Mengingat Dusun setempat dekat dengan lokasi tersebut. Kayu-kayu tersebut kemudian diangkut menggunakan truk. Dalam hal ini sekitar 14 truk. Di mana satu truk bermuatan 5 sampai 6 kubik. Disinyalir kayukayu tersebut milik salah satu pengusaha di Sumbawa. Hanya saja masyarakat bungkam memberikan informasi. Sedangkan di hari ketiga (Minggu kemarin red) tim rencananya akan mengaman-
kan tujuh truk kayu yang dibawa dari wilayah setempat. Dandim sangat berkomitmen dalam hal memberantas illegal logging ini. Hanya saja pihaknya memerlukan semacam otoritas yang bisa dijadikan pegangan. Apakah surat dari Bupati atau dari instansi terkait. Baik itu KPHP ataupun Dishutbun. Sehingga dapat bersama-sama memerangi illegal logging ini. Makanya operasi terhadap illegal logging ini harus tetap dilakukan. Jangan sampai terhenti. Begitu pula dengan sosialisasi harus terus diberikan kepada masyarakat yang
berada di daerah sekitar hutan. “Saya kemarin sudah ke TKP. Bahwa hutan Olat Rawa itu sudah habis. Dan dampaknya di sana sudah mulai terlihat. Seperti jalan dari Olat Rawa ke Nanga Lidam, rusak dan sulit di lalui. Selain itu, listrik juga sering mati. Karena tertimpa pohon yang ditebang oleh pembalakan liar ini. Termasuk juga dikhawatirkan terjadinya banjir,” pungkas Dandim serya menambahkan kedepan di wilyah setempat perlu dilakukan reboisasi (penanaman kembali) secara maksimal. Sehingga hutan tetap terjaga. (ind)
Dishutbuntan KSB Siapkan Program Tanam Cabai
(Suara NTB/ind)
MENDATANGI - Warga Labuan Aji, Pulau Moyo, mendatangi Mapolres Sumbawa, menuntut agar tiga warga yang ditahan supaya dibebaskan, tapi kemudian meninggalkan kantor polisi usai diberikan pemahaman, Minggu (12/6).
Warga Pulau Moyo Desak Polisi Bebaskan Tiga Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan warga Labuan Aji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuan Badas, mendatangi Polres Sumbawa, Minggu (12/6). Mereka menuntut kepolisian membebaskan tiga orang warga setempat yang ditangkap beberapa waktu lalu, terkait kasus pembakaran dan pengerusakan. Kedatangan warga tersebut didampingi Kepala Desa (Kades) setempat. Mereka melakukan aksi damai selama satu jam dari pukul 13.00 Wita. Terlihat puluhan anggota dari Sat Sabhara nampak berjaga-jaga. Di-back up satu peleton anggota Brimob bersenjata lengkap. Setelah menyampaikan orasinya, massa kemudian diterima Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP Syafruddin. Massa diberikan
pemahaman serta dasar daripada penahanan ketiga warga dimaksud. Kades Labuan Aji, Suhardi yang ditemui wartawan menyampaikan kedatangan tersebut guna meminta agar ketiga warganya dibebaskan. Mengingat saat ketiganya dilakukan pemanggilan, mereka masih berstatus sebagai saksi. “Setelah mendapat penjelasan dari penyidik kami memahami. Rencananya kami akan mengajukan permohonan penangguhan untuk ketiga warga,” ujarnya. Sementara Kabag Ops Polres Sumbawa, AKP Syafruddin menyampaikan pihaknya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan tersebut. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran sudah memenuhi unsur. Dari keterangan
sejumlah saksi serta pengakuan ketiganya, sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Selain itu ketiganya juga tidak kooperatif. Meskipun tiga kali dipanggil, namun tidak memenuhi panggilan. “Sehingga dilakukan upaya paksa terhadap ketiganya,” pungkasnya. Disebutkannya, menjadi hak tersangka guna mengajukan penangguhan penahanan. Yang mana hal tersebut diatur dalam undang-undang. Ditangguhkan atau tidak, nantinya itu menjadi pertimbangan pimpinan. Seperti diberitakan, tiga tersangka pembakaran serta pengerusakan sebuah mes dan alat berat milik investor di Pulau Moyo diamankan polisi beberapa waktu lalu. Ketiganya masing-masing berinisial M, A, dan F. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) setempat akan melaksanakan program penanaman cabai. Program ini merupakan kegiatan terobosan baru pemerintah untuk mendorong masyarakat menggemari tanaman hortikultura guna memenuhi kebutuhan lokal. Kepala Dishutubuntan KSB, IGB Sumbawanto, M.Si mengatakan, untuk mendukung program ini pihaknya telah menetapkan lokasi penanaman seluas 85 hektar. Lahan tersebut milik masyarakat yang sebelumnya telah diajak dan sepakat untuk melaksanakan program hortilkutura perdana yang dicanangkan pemerintah itu. “Lokasinya sudah ada. Dan kalau tidak ada halangan akhir puasa ini akan dimulai kegiatan tanamnya secara bertahap,” terangnya. Dalam program ini Dishutbuntan akan bekerja sama dengan Balai Peningkatan Tanaman Pangan (BPTP). Lembaga ini akan memberikan bantuan personel peneliti khusus tanaman cabai dan mendampingi petani mulai dari pra tanam sampai panen. “Kerja sama dengan BPTP ini sangat bagus karena ada sharing anggaran mereka juga untuk kegiatan peneliti selama mendampingi petani,” sebut Sumbawanto. Diakui Sumbawanto, kesulitan yang dihadapinya untuk menyukseskan program ini adalah mengajak masyarakat untuk menanam cabai itu sendiri. Selama ini masyarakat lebih suka menanam padi karena selain sebagai komoditas utama, dari sisi keilmuan
masyarakat masih buta dengan cara menanam cabai. Namun demikian, Dishutbuntan telah mampu memberikan pengertian kepada petani serta daya dukung selama kegiatan penanam cabai akan ditanggung oleh pemerintah. “Kita siapkan bantuan mulai dari bibit, alat pendukung kegiatan tanam seperti pompa air dan alat-alat lainnya supaya petani lebih termotivasi,” ujarnya. Dalam program penanaman cabai ini, pemerintah menurut Sumbawanto, bukan sekedar untuk tujuan jangka pendek di mana petani mendapat hasil yang maksimal. Lebih dari itu memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa mengusahakan berbagai jenis tanaman hortikultura bisa memberikan keuntungan yang besar juga bagi petani. Hal ini selanjutnya diharapkan bisa memacu petani mengusahakan berbagai tanaman hortikultura guna memenuhi kebutuhan pasar lokal. “Kita selama ini masih mengandalkan produksi dari luar untuk kebutuhan bahan bumbu dan rempah. Padahal kita punya potensi lahan yang cocok untuk ditanami. Makanya program ini tujuan jangka panjangnya ke sana,” tegasnya. Meski meyakini program penanaman cabai ini akan berhasil, Sumbawanto menaruh sedikit kekhawatiran. Terutama pada kegiatan pasca panen mengantisipasi produksi cabai yang cabai yang melimpah. Karenanya ia pun berharap, pemerintah melalui dinas teknis dapat menyiapkan solusi mengantisipasi hasil panen petani cabai nantinya agar bisa diterima pasar secara maksimal. (bug)
Konvoi Kelulusan
Polisi Jaring Belasan Siswa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya delapan siswa SMP diamankan ke Polres Sumbawa, guna diberikan pembinaan, Sabtu (10/6). Para siswa ini konvoi dengan ugal-ugalan di jalan seusai menerima hasil kelulusan. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Sabhara, Iptu Mathias WAL menyampaikan para pelajar ini dijaring saat melakukan konvoi di jalan dekat Taman Genang Genis. Mereka membawa kendaraan dengan sembarangan dan tanpa etika di jalan. Sehingga dapat mengganggu pengendara lain. “Makanya kita me-
nertibkan supaya mereka bisa belajar untuk etika berlalu lintas di jalan,” ujarnya. Disebutkannya, para pelajar yang melakukan aksi konvoi tersebut rata-rata dari luar kota. Bahayanya selain ugalugalan mereka tidak menggunakan helm sebagai pelindung. Selain itu juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). “Dari monitoring di dalam kota, sebagian kecil siswa yang terlihat. Tetapi yang dari luar kota itu banyak dalam kelompok,” pungkasnya. Selanjutnya, terhadap para pelajar ini diberikan pembinaan, supaya dapat memahami tertib berlalu lintas serta
etika dalam berlalu lintas. Termasuk menghubungi orang tua atau keluarga untuk memberikan pembinaan. Begitu pula membawa kelengkapan surat kendaraan yang sebelumnya telah diamankan Polisi. “Kalaupun orang tua yang bersangkutan tidak dapat mendatangi pihak kepolisian, maka akan dibuatkan catatan secara administrasi. Karena para pelajar ini juga berasal dari tempat jauh,” tukas Mathias. (ind) TERJARING - Belasan pelajar SMP yang terjaring. Mereka sedang diberikan pembinaan serta pemahaman oleh pihak Kepolisian.
(Suara NTB/ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Halaman 7
Polisi Sita Tanah Milik Pemkot Bima Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Satreskrim Polres Bima Kota menyita tanah milik Pemkot Bima yang berlokasi di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kota Bima, Sabtu (11/6). Aparat menyita tanah itu menindaklanjuti proses hukum yang sedang berjalan saat ini serta sesuai arahan KPK.
(Suara NTB/uki)
SAFARI RAMADHAN – Wabup Bima, Dahlan M. Noer saat safari Ramadhan di kecamatan Soromandi, Jumat malam.
Warga Bima Diminta Jaga Toleransi Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer, menghimbau agar masyarakat Kecamatan Soromandi dan Donggo menjaga toleransi selama bulan puasa. Hal itu dikatakan Wabup saat melakukan Safari Ramadhan bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Bima, di dua kecamatan tetangga itu, Jumat (10/6) malam. Setelah acara buka puasa bersama dan shalat Magrib dan taraweh, Wabup berharap agar warga Kecamatan Soromandi dan Kecamatan Donggo tetap menjaga persatuan dan saling menghormati. “Jaga kebersamaan dan toleransi karena di sekitar kita ada juga umat lain yang hidup berdampingan,” katanya. Selain menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama. Dahlan juga meminta perhatian warga Soromandi dan Donggo untuk tidak lengah terhadap munculnya berbagai aliran dan kelompok yang meresahkan dan mengganggu stabilitas daerah. “Dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah aliran radikal yang menyimpang dari ajaran agama maupun bertentangan dengan tujuan pendirian NKRI,” akunya. Oleh karena itu, Wabup berharap kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta seluruh elemen untuk bersama-sama menangkal ancaman ini agar tidak berkembang di tengah masyarakat. “Upaya ini sejalan surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kemendagri agar pemerintah daerah dan masyarakat waspada terhadap munculnya aliran komunisme maupun radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah,” pungkasnya. (uki)
Pemkot Bima Keluarkan SE Antisipasi Paham Ekstremis Kiri Kota Bima (Suara NTB) – Pemkot Bima telah mengeluarkan surat edaran (SE) mengantisipasi beredarnya simbol atau logo aliran ekstremis kiri paham komunisme. SE itu disebarkan mulai di tingkat RT, RW, Kelurahan hingga SKPD. “SE ini menindaklanjuti Surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang antisipasi beredarnya simbol dan logo paham komunisme,” ucap Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin kepada Suara NTB, Sabtu (11/6). Diakuinya, hingga saat ini atribut atau logo tersebut belum ditemukan ataupun dilaporkan beredar di kota setempat. Hanya saja untuk mengatisipasi diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua elemen dan unsur. “Suratnya sudah kita sebarkan untuk mengantisipasi dan menjaga kemungkinan yang terjadi,” katanya. Kata dia, jika menemukan ada beredarnya logo dan simbol paham tersebut, Walikota berharap agar masyarakat melaporkan ke aparat berwenang. Baik TNI maupun Polisi sehingga disikapi lebih lanjut. “Jika ada warga menemukan, harap melapor ke pihak berwenag agar disikapi,” harap Walikota. Selain itu, Walikota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kota setempat, untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan toleransi selama bulan suci Ramadhan. Walikota mengingatkan kepada anak muda di wilayahnya untuk tidak terpengaruh ke dalam hal yang negatif yang meresahkan masyarakat yang sedang khusyuk berpuasa. Seperti menyalakan petasan, ataupun menggunakan knalpot racing. “Mari kita jaga bersama generasi muda kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif,” pintanya. Selain itu, Walikota meminta agar pemilik warung makan, pemilik kafe dan tempat hiburan untuk tidak membuka usahanya selama bulan puasa. Hal itu agar nilai toleransi tetap berjalan dengan baik. (uki) (Suara NTB/uki)
Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea S.IK kepada Suara NTB mengatakan, sebelum melakukan penyitaan, surat penyitaan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima sehari sebelum penyitaan atau tepatnya, pada Jumat (10/6). “Setelah terima surat sita dari pengadilan, kami langsung memasang garis polisi di sekitar areal tanah yang bermasalah ini,” ucapnya. Kata dia, penyitaan dilakukan lantaran proses pembelian tanah tersebut bermasalah. Untuk itu, pihaknya menyita tanah tersebut untuk melengkapi bahan pemeriksaan yang saat ini tengah berjalan.
“Tanah ini sedang diproses secara hukum. Makanya kami sita untuk melengkapi bahan pemeriksaan,” katanya. Kasat menjelaskan, kasus tersebut bermula atas laporan masyarakat pada tahun 2013 lalu, kemudian ditindaklajuti oleh pihaknya. Dalam laporan, tertera pembebasan tanah tersebut syarat kepentingan. Karena tanah tersebut merupakan tanah milik saudara pejabat yang dibeli dengan menggunakan APBD Kota setempat. “Luas tanahnya sekitar 24,7 are dengan seharga Rp 650 juta. Dalam kasus itu, salah seorang pejabat Pemkot Bima, inisial S, telah ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.
Menurut dia, penyitaan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan pihak KPK di Mapolda NTB, belum lama ini. Bahwa kasus tersebut harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. “Sesuai arahan KPK kasus ini kita tindaklanjuti,” terangnya. Karena selama ini, diakuinya berkas perkara kasus tersebut beberapa kali bolakbalik di tangan Polisi dan Jaksa. Sebab beberapa syarat belum dipenuhi oleh pihaknya. “Namun saat ini sudah dinyatakan lengkap. Kita akan segera limpahkan ke kejaksaan dalam minggu ini,” terangnya. Ditegaskannya, agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam penyitaan, pihaknya juga mengundang ketua RT, RW hingga pemilik tanah sebelum dibeli oleh Pemkot Bima.
“Semua pihak kita libatkan dalam penyitaan ini. Temasuk pemiliknya. Kita ingin penanganan kasus ini dilakukan secara transparan tanpa ada diskriminasi,” pungkasnya (uki)
Desa Timu, Fokus Kurangi Rumah Tidak Layak Huni
(Suara NTB/ula)
ANGKUT JAGUNG - Dua kapal bersandar di pelabuhan Soro Kempo, sementara ada empat kapal lainnya mengantri di laut untuk menunggu giliran pengangkutan jagung karena kurangnya fasilitas bongkar-muat di pelabuhan.
Kapal Pengangkut Jagung Banyak Bersandar di Pelabuhan Kempo Dompu (Suara NTB) Luas areal tanaman jagung di kabupaten Dompu 37.880 Ha pada musim hujan (MH) dengan rata – rata produksi 6,8 ton per Ha. Harga yang membaik mendorong para petani untuk kembali menanam jagung pada musim kemarau (MK 1) dan diperkirakan akhir masa panen September 2016. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB sesaat sebelum berangkat menunaikan ibadah umrah, mengaku bersyukur atas perbaikan harga jagung di tingkat petani. Saat ini harga jagung menembus Rp 3.500 per kg jagung kering dan produktivitas jagung yang meningkat hingga 6,8 ton per Ha dengan total luas tanam 37.880 Ha pada musim hujan. “Harga jual yang tinggi dan produktivitas jagung yang baik membuat petani kita kembali menanam jagung di musim kemarau di lahan – lahan yang masih ada airnya,” katanya. Dari luas areal tanaman jagung musim hujan, yang sudah panen sekitar 70 persen dan tinggal 30 persen yang belum panen. Sementara jagung yang ditanam pada MK-1 hingga saat ini tercatat 2.000 Ha. Luas areal ini diperkirakan masih terus bertambah seiring hujan
yang masih terus turun, sehingga ketersediaan air untuk tanaman tetap ada. Jagung Dompu tidak hanya mengandalkan kuantitas produksi, tapi jagung Dompu dikenal memiliki kualitas yang baik. Hal ini menjadikan jagung Dompu diminati pada pengusaha untuk industri pakan, industri olahan dan lainnya. Karena rata – rata petani sudah memiliki perhitungan bisnis dalam menjual jagung, termasuk tidak langsung menjual pascapanen, tapi dikeringkan beberapa saat. Produktivitas jagung Dompu tidak hanya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat, tapi juga mendorong perekonomian lainnya. Sejak gerakan penanam jagung digalakkan akhir 2010 dan musim panen 2011, pelabuhan Soro Kempo tetap aktif dengan kapal pengangkut jagung. Bahkan beberapa kapal berkapasitas 3.000 ton harus rela mengantri untuk mendapatkan giliran menaikkan jagung di pelabuhan. Kepala Dishubkominfo Dompu, Ir. Syarifuddin kepada Suara NTB, Jumat (10/6) malam, mengungkapkan, ada lima kapal yang sedang menunggu antrian menaikkan jagung. Karena pelabuhan Soro
Kempo hanya memiliki kapasitas sandar 1 kapal bertonase maksimal 3.000 ton. “Saat ini yang sedang menaikkan jagung satu kapal dan lima kapal masih mengantri. Keenam kapal ini rata – rata bertonase 3.000 ton,” jelasnya. Syarifuddin mengaku, rencana perluasan dan melengkapi fasilitas di pelabuhan Soro Kempo sudah disetujui pusat anggarannya sebesar Rp 60 miliar. Termasuk peningkatan kapasitas jalan dari akses jalan strategis nasional lintas Calabai ke pelabuhan. Rencana ini dibatalkan pemerintah pusat karena status pelabuhannya masih status pelabuhan Kabupaten, begitu juga dengan status jalannya. “Untuk bisa dibantu, apalagi dengan anggaran besar seperti itu harus menjadi tanggungan pusat,” terangnya. Penundaan perbaikan pelabuhan dan akses jalan ini, kata Syarifuddin tidak hanya pada pelabuhan Soro Kempo. Tapi ada empat pelabuhan di NTB dan saat ini sedang dikonsultasikan ke pusat oleh Dinas Perhubungan Provinsi. “Setelah semuanya jelas hasil konsultasi Dinas Perhubungan Provinsi baru diajukan pengalihannya ke pusat. Saat ini kita masih menunggu hasil konsultasi,” terangnya. (ula)
Aminah, Petani Semangka yang Suka Beramal Menjadi seorang petani buah-buahan di wilayah Bima, apalagi buah semangka, rupanya bukanlah pilihan yang tepat. Selain jarang diminati warga, tingkat pemasaran juga kerap menuai kendala. Namun bagi, Aminah (50) justru hal itu disikapi dengan santai. WARGA desa Rasabou Kecamatan Bolo ini menanam buah semangkanya tidak semata ingin meraup keuntungan besar. Selain dijual dengan harga yang masih standar, dia juga kerap membagikan buah semangkanya untuk orang yang berkunjung ke kebunnya. “Sepertiga dari hasil ini bisa dinikmati dan dibawa pulang oleh orang lain secara gratis,” kata Aminah, saat Suara NTB mengunjungi kebun semangkanya, belum lama ini. Pada momen puasa ini, baginya menanam hingga menghasilkan buah tersebut adalah suatu keberkahan. Sebab sebelum hingga bulan puasa, kebun mililknya yang terletak di perbatasan kecamatan Donggo dan Bolo itu kerap dikunjungi warga dari berbagai kalangan. “Banyak orang yang datang. Ada yang membeli dan memetik buah sekaligus menunggu waktu buka puasa,” katanya. Buah semangka yang ditanam bersama suaminya, Yunus (52) itu, selain diberikan kepada orang, sebagiannya juga dijual kepada pengepul untuk memenuhi kebutu-
(Suara NTB/uki)
DISITA – Penyidik Polres Bima Kota memasang garis polisi pada tanah milik Pemkot Bima yang disita Pengadilan Negeri Raba Bima.
han sehari-hari. “Buah yang dijual pengecer tidaklah mahal. Yang penting kembali modal, sudah lumayan pak. Untung sedikit tidak ada masalah,” ujarnya. Disebutkannya, pengecer langsung datang membeli buah itu, tidak langsung membayar di muka. Bahkan sebagian ada yang belum terbayarkan hingga saat ini, “Kalau dikalkulasikan omsetnya bisa mencapi di atas Rp 10 juta satu kali panen,” sebutnya. Menurutnya, proses tanam semangka selama 70 hari. Ia memulai sejak tiga tahun terakhir ini. Bahkan di desa tersebut, dia dan suaminya adalah orang pertama yang menanam buah tersebut. Diakuinya, gagasan menanam buah itu merupakan kerja keras suaminya. Sebelum menanam suaminya belajar sendiri cara membudidaya buah tersebut. Dengan bertanya kepada para sarjana bidang pertanian dan perkebunan di desa setempat. “Jarak tanam, memilih bibit unggul, merawat hingga membedakan
(Suara NTB/uki)
JUAL MURAH – Buah semangka yang baru saja dipetik di kebun milik Aminah, di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima. Beberapa remaja mendatangi kebunnya, sebagian untuk membeli dengan harga murah, sebagian lagi diberikan cuma-cuma. buah semangka yang siap dipanen dan belum dipelajari semua oleh bapak,” ujar Aminah. Selain harga yang tidak dibeli dengan harga yang tidak sewajarnya, kendala yang dihadapi selama menanam buah semangka, kerap dimusuhi hewan liar seperti monyet dan babi hutan. “Harus dijaga setiap hari, mulai pagi hingga malam. Jika tidak, habis dimakan hewan liar. Suami saya juga sering
menginap di kebun,” tuturnya. Kebun miliknya seluas 90 are itu, juga ditanami kacang tanah serta sayur-mayur. Namun, untuk tahun ini seluruhnya ditanam buah semangka. Aminah berharap hasil berkebun semangka itu bisa ditabung untuk modal berangkat haji ke tanah suci, meskipun hanya untuk suaminya saja. “Mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah SWT,’’ harapnya. (uki)
Bima (Suara NTB) – Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo, Arsyad Djamaludin mengaku, pihaknya telah mengalokasikan Rp 50 juta untuk proyek bedah rumah yang tidak layak huni. Dana itu telah dialokasikan APBDes tahun 2016. “Ini Komitmen Pemerintahan Desa (Pemdes) Timu untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni,” ucapnya kepada Suara NTB, Sabtu (11/6). Kata dia, alokasi anggaran Rp 50 juta itu diperuntukkan bedah rumah sebanyak lima unit. Hanya saja, jumlah itu sifatnya kondisional. Apabila dibutuhkan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan ditambah. “Bedah rumah lima unit dengan anggarannya Rp 50 juta. Tapi itu tidak dijamin lima unit. Nanti kita kembangkan dengan melihat kondisi,” kata Kades dua periode ini. Dia menjelaskan, Pemdes Timu kebagian Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak Rp 1,8 miliar untuk tahun 2016 ini. Selain bedah rumah, anggaran tersebut juga diperuntukkan beberapa program. Mulai dari pembangunan, pengembangan infrastruktur hingga program kemasyarakatan. “Ada tiga program yang kita fokuskan tahun ini. Yakni program pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta program kemasyatrakatan,” jelasnya. Diakuinya, anggaran sebanyak Rp 100 juta untuk menbantu penyelesaian pembangunan masjid di desa setempat. Sebab pri-
oritas pembangunan masjid merupakan tanggunjawab pemerintah dan masyarakat yang telah disepakiti bersama pada saat Musrembangdes. “Tahun ini penyelesaian masjid prioritas kami. Karena itu menjadi tanggungan kami tahun ini dengan menelan anggaran Rp 100 juta,” akunya. Tak hanya itu, proyek fisik yang belum tuntas periode lalu pun masuk dalam Rencana Kerja Program Desa (RKPDes). Termasuk pengembangan infrakstruktur seperti proyek jalan lingkar desa, pemagaran keliling Posyandu dan sarana belajar anak rencananya akan dibangun tahun ini. Arsyad memastikan RKPDes setempat sudah tepat menyasar semua keluhan dan kebutuhan masyarakatnya. Untuk mengeksekusi semua progam. Saat ini pihaknya masih menunggu pencairan tahap pertama dari APBD Kabupaten Bima. “Intinya untuk tahun ini anggaran sudah pas dan mudah-mudahan tepat sasarannya. (uki)
(Suara NTB/uki)
Pekat akan Jadi Sentra Pengembangan Sapi Brahma Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu akan mendapatkan bantuan bibit sapi Brahma untuk dikembangkan di wilayah Pekat. Sebanyak 500 ekor sapi Brahma bantuan Australia akan mulai dikembangkan. Pengembangan sapi itu diharapkan kedepannya bisa menyuplai kebutuhan daging nasional 10-20 persen. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M,Si saat acara safari Ramadhan di Kecamatan Pekat, Jumat (10/ 6) malam, mengungkapkan, Kecamatan Pekat merupakan sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Dompu. Di Pekat juga akan dikembangkan peternakan sapi Brahma dan saat ini sedang diupayakan perizinannya dari Pemerintah Provinsi NTB. “Untuk tahap awal ada 500 ekor sapi Brahma dari Australia akan dikembangkan di sini (Pekat),” ungkapnya. Sapi Brahma, katanya, merupakan sapi bernilai ekonomis tinggi. Karena ia memiliki bobot tubuh yang cukup besar ketimbang sapi ras Bali yang dibudidaya selama ini oleh petani. Bobotnya yang besar diharapkan
kedepannya Dompu bisa menjadi pemasok daging nasional 10 – 20 persen. Kabupaten Dompu termasuk daerah pemasok daging nasional untuk peternakan sapi ras Bali dan kerbau. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Jakarta, Sumatra bahkan Timor Leste sebagai daerah tujuan pengiriman ternak potong dan bibit asal Dompu. Namun kuota pengiriman ternak hidup dari Dompu per tahunnya 8.500 ekor sapi dan 1.250 ekor kerbau. Sementara populasinya sebanyak 112.603 ekor sapi dan 1.656 ekor kerbau. Sapi ras Bali selama ini menjadi primadona masyarakat peternak di Dompu, karena masih banyak yang membudidaya dengan sistem tradisional. Keunggulannya, tahan panas dan dilepas liar (ekstensifikasi). Sementara sapi jenis Brahma harus dibudidaya dengan sistem intensifikasi (kandang), namun ia memiliki bobot yang cukup besar. Jika sapi ras Bali bobot lahirnya hingga 22 kg, sapi jenis Brahma memili bobot lahir hingga 45 kg. Ketika usia dewasa (5 tahun), bobot sapi ras Bali 350 – 450 kg per ekor. Sapi Brahma memiliki bobot hingga 1,2 ton per ekor. (ula)
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Selong (Suara NTB) – Warga Pungkang Daya Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel digegerkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan cantik yang tergeletak sambil menangis di teras Amaq Nunung yang merupakan warga setempat. Saat ditemukan sekitar pukul 01:45 Wita, bayi itu terbungkus kain berwarna merah tanpa memakai pakaian Sabtu (11/6).
Segera Dibahas KOMISI III (Bidang Keuangan) DPRD NTB berjanji segera akan membahas usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai perubahan status dari PD BPR menjadi PT BPR yang telah diajukan oleh pihak eksekutif. Hal dinilai sangat mendesak agar segera status maupun pengawasannya bisa menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III, Drs. H. Muzihir pada Suara NTB, pekan kemarin. Hal itu ditegaskannya karena sebelumnya pihak eksekutif telah mengingatkan dewan agar segera memberikan kepastian waktu untuk melakukan pembahasan rancangan perda tersebut. “Kita akan segera membahasnya, insya Allah selesai pembahasan APBD-P kita langsung membahasnya,” kata Muzihir. Lebih lanjut dikatakan oleh politisi PPP itu, ketika PD BPR berubah status menjadi PT BPR, maka dia akan lebih leluasa untuk mendapatkan suntikan modal baik dari pemerintah maupun pihak ketiga. Perubahan status tersebut juga berkonsekuensi pada pemerintah provinsi untuk memberikan modal, karena sudah menjadi milik Pemprov. “Kalau masih statusnya PD kita sangat terbatas untuk memberikan suntikan modal, karena mereka berada di bawah kabupaten/kota. Kalau di bawah provinsi, maka dia akan sama statusnya dengan Bank NTB yang sekarang,” ujarnya. Selain itu, manfaat yang diharapkan dari perubahan setatus PD BPR menjadi PT BPR tersebut tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat. Karena keberadaan PT BPR itu memang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat, terutama di sektor UMKM. “Karena bank daerah seperti Bank NTB yang kita miliki sekarang ini punya keterbatasan untuk menyalurkan kredit bagi UMKM, karena memang Bank NTB sejak awal didirikan untuk sektor kredit bagi pegawai daerah,” pungkasn y a . (ndi)
Informasi yang dihimpun Suara NTB, Amaq Nunung yang tengah berada di dalam rumah saat itu curiga mendengar suara tangisan bayi yang asalnya tidak jauh dari rumahnya. Setelah pintu di-
buka, ia terkejut ketika melihat seorang bayi yang dibalut dengan pakaian seadanya yakni dengan menggunakan kain berwarna merah yang tergeletak di teras rumahnya. Melihat tidak ada orang
atau jejak orang di sekitar rumahnya, Amaq Nunung langsung menginformasikan penemuan bayi tersebut warga sekitar. Sekitar pukul 02:00 Wita, penemuan bayi dengan jenis kelamin perempuan itu langsung dilaporkan aparat kepolisian Polsek Aikmel. Mendapat laporan itu, petugas piket langsung mendatangi TKP dan membawa bayi mungil itu ke Puskesmas Aikmel untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini, bayi tersebut masih dalam pengawasan Puskesmas Aikmel dan
diperkirakan bayi itu lahir sekitar pukul 17:00 Wita sebelum ditemukan. Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubbag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammad Efendi membenarkan adanya penemuan sosok bayi perempuan di salah satu rumah warga di Dusun Pungkang Daya Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel. Dari informasi yang didapatkan dari Polsek Aikmel, kata mantan Kapolsek Sembalun ini, beberapa menit sebelum bayi itu ditemukan, warga setempat
yang melakukan ronda malam sebelumnya melihat ada lakilaki dan perempuan berboncengn menggunakan sepeda motor. Sehingga, masyarakat menduga jika kedua orang itulah orang tua atau pelaku pembuang bayi mungil itu. “Memang ada kecurigaan masyarakat ada dua orang antara perempuan dan lakilaki berboncengan datang. Diduga itu pelaku sekaligus orang tua dari bayi itu. Kini pihaknya sedang menyelidiki siapa pelaku yang meletakkan bayi tersebut dan apa motifnya,” tegasnya. (yon) (Suara NTB/fit)
TUNJUKKAN TABLET - Mantan anggota DPRD Kota Mataram periode 2009 – 2014 yang terpilih kembali menjadi anggota Dewan, Lalu Suriadi menunjukkan tablet yang masih dibawanya. Tablet itu merupakan fasilitas dari Sekretariat DPRD Kota mataram. Suriadi menyebutkan bahwa tablet tersebut dalam kondisi baik.
(Suara NTB/dok)
Sempat Terdeteksi SINYAL telepon genggam mantan Direktur RSUD NTB, dr Mawardi Hamry terdeteksi awal pekan lalu. Tim IT Polda NTB melacak sinyal tersebut. Namun, hasil pencarian tetap nihil. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK menjelaskan, sinyal telepon yang bersangkutan terpantau aktif pada Senin (6/6) dini hari. Di kawasan Kotaraja, Lombok Timur. “Pasti kita mencari dan mencari. Ditelusuri sampai ke sana (Kotaraja),” jawabnya ditemui di Mapolda NTB, akhir pekan lalu. Ia mengonfirmasi sinyal tersebut terlacak di kawasan rumah asal dr Mawardi diduga yang bersangkutan melayat mendiang ibundanya, Hj Raehanah yang meninggal Minggu (5/6) lalu. “Iya. Senin dini hari (terlacak),” ujarnya. Namun nomor telepon genggam itu tak berselang lama sudah nonaktif kembali. Suryo pun menerjunkan tim untuk melakukan penelusuran. Namun, hasilnya masih nihil. “Belum diketemukan,” ungkapnya. Namun pihaknya tidak patah arang. Pencarian dan penelusuran tetap dilakukan. “Kita mencari sambil memastikan keberadaannya,” katanya. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana terkait hilangnya mantan direktur RSUD NTB, dr Mawardi Hamri pada Rabu (23/3) silam. Tidak ada korban yang dilukai, diculik atau dibunuh. Sebelumnya disebutkan, hasil pemeriksaan sementara, ada dugaan dr Mawardi ingin pergi mengelak dari suatu tekanan. Hingga kini polisi masih mendalami hal tersebut. Telah diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama dr. Mawardi Hamri. DPO itu dikeluarkan berdasarkan, Laporan Polisi (LP) nomor: LP/ 60/III/2016/NTB/SPKT. Dalam DPO disebutkan telah hilang seorang laki-laki yang bernama dr. H. Mawardi Hamri, M.PPM. Dengan ciri-ciri, berumur 55 tahun, secara fisik bertinggi badan 165 cm, berat badan 70 kg. Ciri visual berrambut ikal warna hitam serta berkulit warna sawo matang. Alamat yang bersangkutan di Jalan Langko nomor 3 1 , Dasan Agung, Mataram. (why)
Kabag Dapat Mobil, Anggota Dewan ’’Gigit Jari’’ Mataram (Suara NTB) – Pemberitaan terkait aset Sekretariat DPRD Kota Mataram yang masih dikuasai pihak ketiga dalam hal ii mantan anggota DPRD Kota Mataram periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014 rupanya mengusik mantan anggota DPRD periode 2009 – 2014 yang terpilih kembali. Adalah Lalu Suriadi, SE., angkat bicara terkait aset yang masih dikuasai oknum mantan anggota Dewan.
‘’Jadi di luar sana kesannya kami sebagai anggota Dewan mendapatkan fasilitas yang wah. Padahal apa sih, kami cuma mendapat fasilitas tablet dan ini barangnya masih ada,’’ tutur Suriadi kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Suriadi mengaku, selama dua periode menjadi anggota DPRD Kota Mataram, hanya mendapatkan fasilitas laptop dan tablet. Laptop dan tablet itu, lanjut politisi PAN ini, digunakannya
untuk komparasi regulasi yang sedang digodok di dewan. Suriadi mengklaim bahwa kedua fasilitas yang dipegangnya masih dalam kondisi baik. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengajak semua pihak untuk tidak memandang persoalan aset yang masih dikuasai mantan anggota Dewan secara general dan menjadi apriori. Pengadaan fasilitas untuk anggota Dewan, kata Suriadi bukan bersifat konsumtif.
Diduga Terlibat Judi ’’Online’’
Penjual Bakso Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Naas nasib, WR (45), warga Banjar Kemuning Kelurahan Selong Lombok Timur (Lotim) yang terpaksa meringkuk di sel Mapolres, karena diduga menjual judi togel secara online. Sekitar pukul 23.00 Wita Sabtu (11/ 6) lalu, ia diseret aparat tim buru sergap Satreskrim Polres Lotim. Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, S.IK melalui Kasatreskrim, AKP Wendy Oktariansyah, S.IK, saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan si tukang baso. Penangkapan WR ini berdasarkan pendalaman dari pengaduan masyarakat sebelumnya. Bersamaan dengan tersangka, Kasatreskrim jelah telah juga mengamankan barang bukti yang berhasil disita dari terduga yang merupakan hasil judi online senilai Rp 455 ribu. Bukti lainnya berupa dua lembar berisi catatan pembelian nomor togel dan sebuah telepon genggam. Wendy mengutarakan, penangkapan dilakukan terhadap pelaku sedang mengawasi dan mengambil upah sewa tempat kepada orang yang main judi di rumahnya. Kemudian petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan. Pelaku pun tidak dapat mengelak.
(Suara NTB/rus)
AMANKAN - Aparat mengamankan tukang bakso yang diduga menjual togel secara online. Modus praktik jual judi togel secara online ini, pelaku menjual nomor togel online dengan cara mengirim SMS para pembeli terhadap pelaku. Pembeli juga langsung datang ke rumah pelaku. Bukti pembelian ini ditunjukkan berupa kertas yang berisi nomor dipesan pembeli. Selain tukang bakso, tim buru sergap Polres Lotim juga mengamankan tiga orang warga bertindak sebagai pembeli dan sedang bermain judi di rumah si tukang
bakso. Masing-masing S (55) dan H (39), warga Kebon Talo, Kelurahan Selong dan AM (47), warga Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong. Saat berjudi, ada dua orang lagi berhasil melarikan diri. Ketiga pelaku bersama pemilik rumah kini sudah berada di Polres Lotim untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian yang ancaman hukuman empat tahun penjara. (rus)
Suriadi melihat adanya ketimpangan pengadaan fasilitas untuk Dewan. Pada periode sebelumnya, anggota Dewan dibekali dengan sepeda motor jenis matic. Sementara para kabag di DPRD Kota Mataram justru menggunakan mobil. ‘’Kami sayangkan masalah aset ini menjadi konsumsi publik,’’ sesalnya. Bagi oknum mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan fasilitas
tersebut, Suriadi menduga karena barang tersebut sudah dalam kondisi rusak. Kedepan, terhadap aset-aset yang ada, ia menyarankan untuk dilakukan penyusutan secara berkala. ‘’Supaya tidak dinggap aset itu seperti harga awal,’’ tandasnya. Bahkan, pada periode 2014 – 2019 ini, anggota Dewan terpaksa gigit jari karena tidak mendapatkan fasilitas apapun. Kecuali alat kelengkapan Dewan. (fit)
Kurir Jasa Penebusan Hasil Curanmor Dibekuk Praya (Suara NTB) Seorang warga berinisil Az (25) asal Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (11/6). Az sendiri dibekuk lantaran diduga menjadi kurir jasa penebusan sepeda motor hasil curian. Polisi pun kini masih terus mengembangkan jaringan Az dan kemungkinan pelaku lainnya. Tertangkapnya Az berdasarkan informasi Sukarmaji, warga Desa Banyu Urip, salah satu korban curanmor. Bermula Sabtu (4/6) lalu, korban memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya di emperan rumah. Paginya saat hendak salat subuh, korban mengecek sepeda motornya ternyata sudah tidak ada di tempat semula. Selang dua hari kemudian, korban mendapat telepon dari seseorang yang mengakui mengetahui keberadaan sepeda motor korban. Namun untuk bisa mengambil kembali sepeda motornya, korban harus menyiapkan tebusan sebesar Rp 3,2 juta. Korban pun langsung menyepakatinya. Sehari kemudian, tepat pada hari Rabu (7/6) pagi, salah seorang pelaku datang untuk mengambil uang tebusan ke rumah kor-
ban. Akan tetapi sepeda motor korban tidak kunjung dikembalikan. Baru setelah dua hari berselang, anak misan korban diminta oleh pelaku untuk mengantar sepeda motor tersebut. Setelah mendapatkan kembali sepeda motornya, korban kemudian melaporkan kasus yang menimpanya ke Polsek Praya Barat pada Sabtu pagi. Sembari membawa sepeda motor miliknya tersebut. Mendapat laporan, polisi langsung bergerak. Sehingga siang itu juga, anggota Polsek Praya Barat bersama dengan Buser Sat Reskrim Polres Loteng langsung mendatangi rumah pelaku. “Tanpa perlawanan berarti, pelaku akhirnya berhasil ditangkap,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta. Polisi, lanjutnya saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut. Guna mengungkap sindikat aksi tebus menebus sepeda motor hasil curian. Termasuk para pelaku curanmor lainnya. Pihak kepolisian yakin kalau pelaku tidak beraksi sendiri. “Kemungkinan pelaku yang ditangkap sekarang ini masih punya jaringan pelaku curanmor lainnya. Sehingga kasusnya masih terus kita kembangkan,” timpal Suparta. (kir)
Hindari Masalah Hukum
Desa Diingatkan Hati-hati Kelola Anggaran
(Suara NTB/dok)
Muhammad Suryo Saputro
Halaman 8
Warga Pungkang Geger Penemuan Bayi
LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA
H. Muzihir
POLHUKAM
Praya (Suara NTB) Besarnya anggaran yang diterima dan dikelola oleh desadesa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui menjadi berkah tersendiri. Dimana banyak program yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Guna mempercepat kemajuan pembangunan di desa. Namun di sisi lain, alokasi anggaran yang begitu besar bagi ukuran suatu desa juga bisa berimplikasi buruk. Jika kemudian, anggaran tersebut tidak dikelo dengan baik. Untuk itu, pemer-
intah desa hendaknya lebih berhati-hati mengelola anggaran yang begitu besar tersebut. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan di tingkat desa dan bermasalah dengan hukum. “Pemerintah desa kita ingatkan supaya mengelola anggaran dengan baik dan penuh kehatihatian. Mengingat, anggaran yang dikelola sekarang tidak sedikit,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., pada acara Safari Ramadan di Kecamatan Praya Tengah, Jumat (10/6). Saat ini, ungkap Suhaili,
desa-desa yang ada di Loteng rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Itu kumulasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Bahkan dibeberapa desa anggarannya ada yang sudah menyentuh hingga Rp 2 miliar. Besaran alokasi dana yang dikelola desa tersebut akan terus bertambah. Seiring dengan peningakatan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah desa. “Jadi harus bena-benar dikelo-
la dengan baik. Supaya pembangunan di tingkat desa bisa berjalan maksimal,” tandasnya. Tidak kalah penting, pengalokasian anggaran tersebut harus benar-benar sesuai aturan yang ada. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di desa itu. Apa yang memang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, hendaknya bisa menjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan dampak besarnya alokasi anggaran yang diberikan
oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sebagai mana yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan, masyarakat dalam hal ini hendaknya juga bisa ikut berpartisipasi. Dengan turut serta mengawasi penggunaan anggara desa. Supaya benar-benar tepat sasaran, sesuai apa yang memang dibutuhkan. “Semua elemen masyarakat hendaknya juga bisa ikut mengawasi arah penggunaan dana desa. Agar penggunaannya optimal,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)
SUARA NTB
Senin, 13 Juni 2016
Halaman 9
BUPATI LOMBOK BARAT
JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BESERTA MASYARAKAT GUMI PATUT PATUH PATJU
MENGUCAPKAN
SELAMAT DAN SUKSES KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT ATAS DIRAIHNYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2015, DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA PIHAK BAIK EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF YANG TELAH BANYAK BERPERAN SERTA AKTIF DALAM PENCAPAIAN OPINI WTP INI, SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MENCURAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA AMIIN YAA RABBAL ALAMIN MATARAM, 10 JUNI 2016
Suasana pertemuan pada penyerahan LHP BPK ke Bupati Lobar dan Ketua DPRD akhir pekan kemarin di Gedung BPK Mataram
Bupati Lobar, H Fauzan Khalid saat menerima piagam penghargaan WTP dari Plt.Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Bidang Administrasi Umum
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, MSi
Ir. H.Robijono Prasetijanto
Drs. H.Fathurrahim, M,Si
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Kepala Bagian Pembangunan
drh.Nyoman Sembah, M.si
H.Lalu Najamudin, S.T
Staf Ahli Bidang Hukum
Staf Ahli Bidang Ekonomi
Staf Ahli Politik dan Pemerintahan
H.Lalu Surapati, SH, MH
Drs. H. Poniman
Drs. H. Supriadi
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Udangan
Kepala Bagian Administrasi dan Kesra
Kepala Bagian Perekonomian
Hamka, S.Sos, MM
H. Bagus Dwipayana, SH,MM
Drs.H.Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Kepala Bagian Ortal
Kepala Bagian Humas dan Protokol
Kepala Bagian PDE
Heri Ramadhan, SSTP, M.Si
Drs. Chandra Prayuda
Subardi, SKM, M.Kes
Aisah Desilina Darmawati,S.I.P
Kepala Bagian Keuangan Dra.Hj. Baiq Padmi Artiningsih
H. Anwar Aripin, SH
SKPD DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Kepala BAPPEDA
Kepala Inspektorat
Kepala Dinas Pendapatan
Kepala Dinas Kehutanan
Kepala Badan Penyuluh
Kepala Dinas Parawisata
DR.H.Baihaqi, S.SI, M.Pd, MM
Ir. H.Rahmat Agus Hidayat,MM
Drs. H. Mahyudin
Drs. H.Agus Gunawan
Drs. H. Halawi Mustafa
Ispan Junaidi, M.Ed
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Kesbangpo Plt
Kepala Dinas Perindag
Kepala Dinas Dikpora
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trans
Ir. Hj. Lale Prayatni
H.Ilham, S.Pd, M.Pd
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes
Ir. H. Subandi,MM
H. Ahdiat Subiantoro, SH
Drs. H. M.Syukran
Kepala Dinas Dukcapil
Kepala Dinas Pertambangan
Kepala Dinas Perhubungan Kominfo
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kepala Dinas PU
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
H. Muridun N, SE,MM
Ir. Budi Darmajaya, MM
H. Ahmad Saikhu, SE,MM
Ir. H. Chairul Bahtiar, MM
Ir. Sakri
H.Joko Wiratno,SE,MM
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Kepala Badan Perijinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Drs. H. Moh.Najib, MM
H. Efendi, SH
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Kantor Satpol PP
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Kantor Aset Daerah
Ir.H.Lalu Edy Sadikin
Drs. H.Mahrum
Direktur RSUD Patut Patuh Patju Gerung drg. Hj Ni Made Ambaryati
Arsip Hidup KepalaKepala BadanKantor Lingkungan dan Perpustakaan Daerah Ir.H.Lalu Edy Sadikin Drs.H. Mohammad Yamil
Ramadhan Harianto, S.Sos
Kepala Tata Kota, Pertamanan KepalaDinas Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ir.H.Lalu Edy Sadikin H. Lalu Winengan, SP, MM
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kepala Badan Pusat Statistik
KepalaBadan BadanPertanahan LingkunganNasional Hidup Kepala
Ir.H.Lalu Edyalwi Sadikin Ir.Agus
Ir.H.Lalu Edy SH,MH Sadikin H. Lukman,
H. Ahdiat Subiantoro, SH
Kepala Kantor Badan Ketahanan LingkunganPangan Hidup Kepala Ir.H.Lalu Karyawan, Edy Sadikin H.Isnanto S.P
Kepala Kepala Kantor Badan Kementrian Lingkungan Agama Hidup Lombok Barat Ir.H.Lalu Edy Sadikin Drs.H. Muslim, M.Ag
Ir.H.Lalu Edy Ekawati, Sadikin S.Sos Baiq Yeni Satriani
Ir.H.Lalu Sadikin Mahnan,Edy SSTP,MH
Kepala Badan Lingkungan Hidup Ketua Pengadilan Agama Lombok Barat
Kepala Badan Lingkungan Sekretaris KPU Hidup
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Drs.H.Muhidin,MH
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Lalu Suhirman SH.MH
PARA CAMAT SE- KABUPATEN LOMBOK BARAT Camat Lingkungan Sekotong Hidup Kepala Badan Plt
Kepala Badan Lingkungan Hidup Camat Kediri
Kepala Badan Hidup CamatLingkungan Gerung
Kepala Badan CamatLingkungan Narmada Hidup
Kepala Badan CamatLingkungan Lingsar Hidup
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Ir.H. Lalu Edy Sadikin
Ir.H.Lalu Edy Sadikin H.Humaidi, SH
Ir.H.Lalu Edy Dwiadni, Sadikin MM Dra. Baiq Mustika
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Abdul Manan, S.Sos
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Sandra Khaldun, SSTP, MM
Kepala Badan CamatLingkungan Kuripan Hidup
Kepala Camat Badan Batu Lingkungan Layar Hidup
Kepala Badan CamatLingkungan Labuapi Hidup
KepalaCamat BadanGunung Lingkungan Sari Hidup
Kepala Badan CamatLingkungan Lembar Hidup
Ir.H.Lalu Edy Sadikin Zakaria Nurhadi, BA
Ir.H.Lalu EdyS.Sos Sadikin Suparlan,
Ir.H.Lalu Sadikin Lalu Moh. Edy Hakam,SSTP
Ir.H.Lalu Edy Sadikin H.Rusni,S.Sos
Ir.H.Lalu EdyS.Pd Sadikin Suhaili,
Kepala KPBI NTB, Prijono
Galeri MoU antara Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono dengan Rektor Unram dan IAIN Mataram pada program GenBI 2016-2017 serta peluncuran BI Corner.
SUARA NTB
Mataram (Suara NTB)Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas utama menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Lebih dari itu, Bank Indonesia telah berperan aktif mendukung upaya mencerdaskan anak bangsa, melalui program Generasi Bank Indonesia (GenBI) dan BI Corner (pojok BI). Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, pun telah melakukannya sejak beberapa tahun terakhir. GenBI adalah program bantuan beasiswa dan mengasah kemampuan akademis non akademis (pengembangan diri) kepada mahasiswa setelah dinyatakan lulus pada proses seleksi ketat. Saat ini, GenBI masih diprioritaskan untuk mahasiswa semester IV keatas pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Di Bank Indonesia, GenBI selalu dianggap sebagai harapan masa depan bangsa, dengan kecerdasan melalui ekspresi dan karya dan hati melalui etika yang baik. Aktivitas perdana GenBI Provinsi NTB tahun 2016 ini telah dimulai dengan pembekalan GenBI pada Jumat, 3 Juni 2016 lalu. Pembekalan motivasi dari motivator, Remaja Tampubolon mengambil tema “Change In Me” merubah diri untuk merubah dunia. Dihadiri oleh sekitar 120 orang peserta dari
(Suara NTB/bul)
Senin, 13 Juni 2016
kedua perguruan tinggi di NTB (Unram dan IAIN). Pemberian motivasi ini tidak hanya dari kalangan GenBI, namun menyeluruh untuk semua kalangan mahasiswa pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan aktivitas GenBI yang tidak eksklusif, melainkan inklusif untuk siapa saja. Bank Indonesia memberikan beasiswa sebagai wujud kepedulian kepada peningkatan kualitas pendidikan. Secara nasional dimulai pada tahun tahun 2003, dan telah dilaksanakan di Provinsi NTB pada tahun 2009 lalu. GenBI dibentuk tepat pada 11 November 2011 (11.11.11). orientasi program ini tidak hanya sekedar program hit and run. Dari yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi terdapat 84 persen luluasnnya telah bekerja. Tahun 2016, jumlah total pendaftar GenBI sebanyak 317 orang. Lolos proses administrasi dan masuk tahap wawancara sebanyak 39 orang, hingga dinyatakan lolos 80 orang. Terbagi 40 orang dari Unram, 40 orang dari IAIN Mataram. Mencakup mahasiswa penerima program dari beberapa jurusan, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Pertanian dan Peternakan, Hukum, Muamallah, dan Hukum Keluarga Syariah. “Program GenBI ini bukan untuk Mahasiswa KUPUKUPU (Kuliah-Pulang, Kuliah-Pulang). Kami Tetap laku-
Halaman 10
kan evaluasi apakah layak dipertahankan atau tidak,” jelas Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono. Dalam sebulan, Bank Indonesia menyalurkan Rp 500.000/orang GenBI. Dalam setahun, total yang diterima sebesar Rp 6.000.000/ orang. Tahun depan rencananya besaran beasiswa GenBI ini akan ditingkatkan. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Provinsi NTB, Prijono pada Kamis (9/ 6) pekan kemarin melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanakan program GenBI 2016-2017 dengan Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawali, M. Ag dan Rektor Unram, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D. Disaksikan langsung Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Drs. H. Muhammad Suruji, para pihak, serta perwakilan Bank NTB, sebagai BPD penyalur beasiswa GenBI. Program Indonesia Cerdas lainnya adalah BI Corner, dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai upaya terus menerus Bank Indonesia untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai keberadaan dan peran bank sentral terhadap perekonomian Indonesia. BI Corner adalah perpustakaan mini berisi berbagai literatur, terutama yang terkait dengan materi kebanksentralan, ekonomi dan beberapa dari disiplin ilmu lain yang
mendukung pengembangan materi tersebut. BI Corner didesain dengan konsep perpustakaan yang nyaman bagi pengunjungnya, dilengkapi juga dengan audio video untuk mempercepat pemahaman pengunjungnya. Kedepan, GenBI akan menjadi penggerak pemanfaatan BI Corner dan mendorong mahasiswa lainnya meningkatkan kegemaran membaca sesuai arahan Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si pada peluncuran Gerakan Gemar Membaca di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB, Mei 2016 lalu. Di NTB saat ini, ada empat BI Corner, tersebar masing-masing di Unram, IAIN Mataram yang berdiri sejak 10 September 2015 bersamaan dengan program Bank Indonesia Goes to Campus. Selain itu ada di Perpustakaan Provinsi NTB, UTS Sumbawa. Dan tahun ini KPBI Provinsi NTB akan menambah dua lagi, masing-masing di Lombok Timur dan Bima. Secara nasional, BI Corner ditargetkan sebanyak 1.000 unit hingga tahun 2019 mendatang. Para pihak mengapresiasi program besar GenBI dan BI Corner yang dilaksanakan Bank Indonesia ini. bahkan diharapkan kedepan akan makin ditingkatkan untuk menumbuhkan generasi-generasi NTB emas. (bul/*)
Halaman 11
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Seorang penulis tidak hanya dituntut untuk banyak membaca buku, tapi juga membaca kehidupan di sekitarnya. Dari sanalah biasanya inspirasi datang dan dapat dituangkan dalam sebuah tulisan. Kemana pun ia pergi dan menetap, Dra. Hj. Pudji Isdriani Komari selalu mendapat inspirasi yang kemudian menjadi tema atau latar belakang cerita dalam cerita pendek (cerpen) atau pun novel-novelnya. KEPADA Suara NTB belum lama ini, Pudji menceritakan beberapa tahun silam ia pernah menetap di Papua, mengikuti suami yang bertugas di sana. Melihat kehidupan para perempuan pemecah batu, ia kemudian terinspirasi melahirkan sebuah cerpen berjudul “Perempuan Pemecah Batu” dan sebuah novel berjudul “Memory in Sorong”. Ia juga pernah berkunjung ke New York, Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Dari sana ia kemudian terinspirasi menulis sebuah cerpen berjudul “Bapakku Dua”. “Jadi setiap daerah yang saya datangi, saya tetap dapat in-
spirasi,” ceritanya. Sekitar delapan tahun lamanya ia menemani suami yang merupakan Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir bertugas di NTB. Ia kerap berkunjung ke berbagai tempat di daerah ini, walaupun ia tidak menetap setiap saat di sini. Kehidupan masyarakat NTB juga memberinya inspirasi dalam menulis. Saat ini Pudji sedang menggarap sebuah novel berlatar belakang budaya masyarakat NTB. “Saya sedang membuat novel tentang NTB, tapi belum selesai, mungkin baru 20 persen,” ceritanya. Namun lebih
jauh tidak disebutkan tentang apa novel yang sedang digarapnya ini. Sekelumit ia mengatakan bahwa budaya merariq akan dimasukkan dalam novelnya itu. Ia menargetkan novel ini bisa terbit pada tahun 2017 mendatang. Inspirasi lainnya yang ia dapatkan selama tinggal di daerah ini adalah saat ia berkunjung ke Sembalun. Di sana ia melihat banyak perempuan tangguh yang aktif berkiprah pada bidang masing-masing. Dengan novel berlatar belakang NTB yang sedang ia garap, ia berharap dapat berkontribusi dalam memperkenalkan NTB ke khalay-
ak yang lebih luas. Sama seperti Andrea Hirata dengan tetralogi Laskar Pelangi-nya berhasil mengangkat pariwisata Belitung yang menjadi latar novelnya. “Saya ingin mengangkat NTB lewat karya tulisan,” ujarnya. Ia membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan novel berlatar NTB ini karena ia membutuhkan waktu observasi yang cukup lama. “Saya usahakan 2017,” harapnya. Sampai saat ini, Pudji telah menghasilkan empat novel dan 72 cerpen atau yang telah tergabung dalam tiga buku kumpulan cerpen (kumcer). Selain itu ia juga sebagai penulis buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA. Sebagian besar buku fiksi yang ditulisnya bertemakan perempuan dan kehidupan sosial. Seperti “Memory in Sorong” yang terinspirasi masih maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dihadapi oleh perempuan Papua. Bahkan tidak hanya isteri yang mengalami KDRT, tapi juga anak-anak yang biasa dipukuli oleh ayahnya. (ynt) Pudji Isdriani dengan salah satu novel karyanya, “Ajeng”.
Keluarga Sangat Mendukung KECINTAAN Pudji dalam menulis juga mendapat dukungan penuh dari suami dan anakanaknya. Bahkan sejak sebelum menikah, Komari Subakir kerap menyarankan ia mengirim tulisannya ke berbagai media. Beberapa waktu lalu saat berangkat umrah bersama suaminya,
ia diminta membawa komputer jinjing agar tetap bisa menulis setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. “Suami, anak-anak semua mendukung. Kadang anak-anak juga bantu saya mengedit,” ceritanya. Anak ketiganya kini mengikuti jejaknya sebagai penulis. Saat ini puteri ketiganya sedang menggarap sebuah novel yang menjadi tugas akhir kuliahnya. Ia
menceritakan anak ketiganya ini juga kerap mengikuti berbagai lomba penulisan cerita pendek. Walaupun belum pernah menang, tidak menjadi persoalan, terpenting bagaimana membiasakan diri menulis. (ynt)
Menulis....... adalah Kebutuhan tidak kerja terus, tidak mengurus keluarga terus,” jelasnya. “Artinya kita bisa membagi waktu dengan proporsional. kapan harus bekerja, kapan harus mengurus keluarga dan kapan harus menulis,’’ pungkasnya. Kuncinya menjadi seorang penulis yang produktif adalah kemauan dan disiplin. “Jadi jangan malas, harus ada kemauan dan disiplin,” ujarnya. Setelah selesai merampungkan sebuah tulisan, ada perasaan lega. Apalagi kemudian tulisannya diulas orang lain seperti menjadi bahan penulisan skripsi dan lainnya. Dari berbagai karyanya, ia juga kerap diganjar berbagai penghargaan. Namun penghargaan baginya hanyalah sebuah bonus dan bukan itu tujuannya dalam menulis. Pudji ingin tetap menulis sampai ia tidak lagi bisa menulis karena menulis telah mendarah daging dalam dirinya. “Apapun itu saya akan terus menulis sampai saya tidak bisa menulis,” ujar penggemar William Shakespeare dan Hamsad Rangkuti ini. Ia terinspirasi dengan sastrawan Sutan Takdir Alisyahbana dimana di masa tuanya saat ia tidak bisa lagi menulis, Sutan Takdir meminta orang lain untuk menuliskan ide dalam kepalanya. (ynt) (Suara NTB/ist)
ma ersa b i n ria ga. i Isd Pudj keluar
MENULIS bagi ibu tiga anak ini adalah sebuah kebutuhan. Di tengah kesibukannya sebagai guru, bolak-balik Jakarta-Lombok, dan berbagai kegiatan organisasi, ia selalu meluangkan waktu untuk menulis. Di samping itu, menulis adalah sebuah penghiburan baginya. Ada sesuatu yang kurang jika sehari saja tidak menulis. “Menulis itu menurut saya sudah merupakan suatu kebutuhan, sama dengan kita makan-minum,” ujarnya. Menjaga produktivitas di tengah seabrek kegiatan, perempuan kelahiran Purwokerto ini menceritakan ia tetap memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan selalu mengatur waktu untuk menulis, apalagi menurutnya waktu 24 jam cukup panjang. Ia biasanya memanfaatkan waktu menulis pada malam hari. Tapi di sela kesibukan lainnya, ia juga selalu menyempatkan diri untuk menulis seperti saat mengawasi muridnya ujian, di ruang tunggu bandara, di atas pesawat, dan juga di dalam mobil. “Alhamdulillah saya cukup waktunya. Kalau ada teman tanya kok bisa? Kita kan punya waktu 24 jam, kan kita
Biodata: Nama Lengkap TTL Pekerjaan Hobi Suami Anak-Anak
: Dra. Hj. Pudji Isdriani Komari : Purwokerto, 30 Mei 1957 : PNS (Guru) SMAN 26 Jakarta dan Penulis : Baca, Menulis, Olahraga : H. Komari Subakir (Dirut Bank NTB) : 1. dr. Anggiyasti Vidya Hapsari 2. Larastri Kumaralalita, M.Sc 3. Hutami Tri Hapsari : Ketua ISBANDA
Organisasi Pendidikan : - Sarjana Muda Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta - S1 Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia
Prestasi : 1) 2001, 2002, dan 2003 memenangkan Lomba Menulis Cerita Pendek (LMCP) TK nasional Depdiknas. 2) 2002 memenangkan Lomba Mengulas Karya Sastra (LMKS) TK Nasional Depdiknas 3) Pemenang pertama Lomba Menulis Cerita Anak Perpsektif Gender Lingkar Jurnalistik 4) Pemenang ketiga Lomba Menulis Narkoba Jakarta Selatan, 5) 2007, 2008, 2009 Pemenang Lomba Menulis Cerpen Remaja Rohto/Raya Kultura
Pudji Isdriani dengan berbagai kegiatannya.
Pudji Isdriani Komari berfoto dengan latar belakang patung Liberty, Amerika Serikat.
SUARA NTB
Senin, 13 Juni 2016
Halaman 12
Presiden Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi NTB
Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, Dirut PLN memencet tombol sebagai tanda groundbreaking MPP 2 x 25 MW Lombok di Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (11/6).
Kerjasama BUMN Bermanfaat Besar bagi Masyarakat WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si menerima Direktur BNI Cabang Denpasar, AA. Gede Agung dan Pimpinan BNI Cabang Kota Mataram, Mas Wijaya dan beberapa jajaran pimpinan BNI Kota Mataram di ruang kerjanya, Rabu (8/6/2016). Direktur BNI Cabang Denpasar AA Gede Agung, menjelaskan mengenai program yang diselenggarakan BNI beserta tiga bank lain dalam waktu dekat. Program yang dimaksud adalah peresmian Rumah Edukasi yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur. “Kegiatan peresmian itu dirangkaikan dengan pasar murah, pengadaan air bersih dan buka puasa bersama dan
pemberian santunan bagi sekitar 1500 sampai 2000 anak yatim,” jelasnya. Terkait hal ini, Wakil Gubernur H. Muh. Amin, menyampaikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan ini. Bagaimanapun menurut wagub, kerjasama dengan BUMN tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. “Saya yakin, program seperti ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat NTB. Kalau bank sudah membuka cabang dimana-mana, itu mengindikasikan pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Kita ingin pertumbuhan ekonomi itu merata bagi seluruh masyarakat,” jelas orang nomor dua di NTB ini. (*)
Wakil Gubernur H. Muh. Amin menerima jajaran petinggi BNI di ruang kerjanya, Rabu (8/6/2016).
PRESIDEN Republik Indonesia. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memuji pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pujian ini disampaikan presiden saat groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 2 x 25 MW Lombok di Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (11/6/2016). “Tadi Bapak Gubernur NTB melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih baik. Di sini, 9,90 persen pada kwartal pertama tahun ini. Kalau nasional, 4,9 persen. Artinya, di Nusa Tenggara Barat ekonominya dibandingkan provinsi-provinsi lain, lebih baik,” puji Presiden Jokowi yang hadir bersama istri, Iriana Jokowi . Ikut juga dalam rombongan presiden ini eperti Menteri
ESDM, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Mensesneg Pramono Anung dan Dirut PLN Pusat. Hadir juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si. dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah provinsi NTB. ratusan masyarakat di sekitar yang masuk dalam udangan, pajabat pemerintah, TNI dan Polri lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Selain memuji NTB, Jokowi menyampaikan pentingnya listrik bagi masyarakat, terutama untuk usaha kecil rumah tangga di malam hari, seperti untuk kebutuhan belajar anak, usaha menjahit dan pembuatan makanan untuk usaha ekonomi. “Kalau di rumah tangga tidak listrik, jangan harap usaha-usaha tersebut berkembang. Problem-problem konkrit seperti ini yang harus kita selesai-
selor Kedutaan Besar Australia Ms. Fleur Davies, Program Director INOVASI Ms. Jessica Ludwig dan kurang lebih 180 peserta lainnya dari berbagai lini. Dengan konsep yang “santai”, acara ini diawali dengan sambutan yang disampaikan Ms. Fleur Davies. Dengan sambutan dalam Bahasa Indonesia, Ms. Fleur Davies menyampaikan program INOVASI ini sudah membangun sejumlah 1.155 SMP dan membantu 1.500 madrasah dalam meningkatkan akreditasinya. Untuk NTB, kontribusi yang telah diberikan yakni berdirinya 41 sekolah sejak tahun 2011. Untuk diketahui, INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia akan memfokuskan upaya peningkatan sistem belajar mengajar di kelas, di mana guru mampu mencari tahu apa yang telah berhasil dicapai siswa-siswinya. Menanggapi hal ini, gubernur menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya bagi
terjamin, bapak presiden,” jelas gubernur. Karena itu, kehadiran Presiden Jokowi menurut gubernur merupakan sesuatu yang diharapkan masyarakat NTB untuk melihat secara langsung kendala-kendala yang dihadapi sejak Jeranjang ini mulai dibangun yaitu tahun 2009. Keberadaan listrik menurut gubernur akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mendorong daya serap tenaga kerja. “Insya Allah dengan seluruh ikhtiar yang sedang dilakukan dengan dukungan penuh Bapak Presdien, dengan melengkapi infrastruktur, terutama infrastruktur listrik yang ada di NTB, kami masyarakat NTB optimis bahwa daerah kami ini akan terus tumbuh dan berkembang sebaikbaiknya pada masa yang akan datang,” ujarnya optimis. (*)
Presiden Jokowi Tarawih di Masjid NTB Siap Sukseskan MTQ 2016 Raya At-Taqwa Mataram PRESIDEN Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan Shalat Tarawih di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Jumat (10/6/2016) malam. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melaksanakan Shalat Tarawih serangkaian kunjungan kerja ke NTB setelah tiba di Internasional Lombok Airport (LIA) pukul 18.00 Wita. Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya setelah Shalat Isya, menyebut, salah satu sebutan bulan Ramadhan adalah bulan kerja atau bulan beraktivitas. Kedatangan Presiden ke NTB kali ini, menurut gubernur merupakan teladan bagi seluruh umat Islam di NTB untuk tetap produktif dan memiliki semangat tinggi dalam berkontribusi dalam membangun daerah selama bulan Ramadhan. “Beliau (Presiden, red) mencontohkan pada bulan Ramadhan dari pagi terus berkeliling di penjuru republik dan terus bekerja dalam berpuasa,” ungkapnya di hadapan ribuan jamaah yang hadir. Sebelumnya, kata gubernur Presiden Jokowi tanggal 29 April 2016 lalu meresmikan Pasar Amahami di Kota Bima. Sementara, pada Jumat ini tujuan pertama kunjungan ker-
Presiden Jokowi dan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Shalat Tarawih di Masjid Raya At-Taqwa Mataram janya langsung menuju ke masjid untuk beribadah. Hal ini, ujarnya, mengingatkan akan Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang langsung membangun masjid dan membangun pasar. “Ini juga tentu mengingatkan kepada kita semua terhadap apa yang dulu pertamatama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Dua hal yang pertama kali dibangun oleh Rasul adalah membangun Masjid Madinah dan pasar di Kota Madinah,” ujarnya mencontohkan. Sementara Presiden Jokowi menjelaskan maksud kunjungan kerjanya pada jamaah Shalat Tarawih Masjid At Taqwa yakni meninjau langsung pem-
bangunan PLTU Jeranjang yang memilki daya 2 x25 MW karena listrik merupakan keluhan di setiap kabupaten/kota yang dikunjungi . “Moga nantinya dengan tambahan listrik 2x25 MW dapat menambah kapasitas dan anak-anak pada malam hari dapat belajar dengan baik serta usah-usah kecil, mikro yang ada di kampung dan desa juga dapat bergerak, karena listriknya ada,” ujarnya. Presiden juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama NTB yang mencapai 9,9% merupakan capaian tertinggi secara nasional. Sebagai penutup ia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan bagi masyarakat NTB di manapun berada. (*)
NTB, Provinsi Pertama Laksanakan Program INOVASI RABU (8/6/2016) sore kalangan akademisi dan beberapa pejabat terkait ngabuburit bersama Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di halaman Pendopo Tengah Gubernur NTB. Ngabuburit ilmiah ini terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus Peluncuran Program INOVASI untuk Anak Sekolah Indonesia. NTB mendapat kehormatan dipilih sebagai provinsi pertama dalam pelaksanaan program INOVASI. Program tersebut, dihajatkan bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di NTB. Hadir juga dalam acara ini Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) NTB Ir. Ridwan Syah, MMTP, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI) Ir. Totok Suprayitno, PhD , Minister Coun-
kan bersama,” jelas orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sementara, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan kehadiran Presiden Jokowi dan istri pada acara ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat NTB, sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus membangun. Apalagi, saat ini masyarakat NTB sedang giat-giatnya membangun. Selain itu, orang nomor satu di NTB menyampaikan kebutuhan listrik yang ada di NTB, terutama menghadapi event nasional, MTQ bulan Juli mendatang cukup besar. “Kalau Jeranjang ini dapat terbangun dan dikembangkan dengan baik, sesuai dengan perencanaan, maka insya Allah, kebutuhan listrik di NTB, khususnya di Lombok, dalam beberapa tahun ke depan dapat dipastikan mantap dan
Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menandatangani nota kesepakatan terkait peluncuran program INOVASI di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (8/6/2016). seluruh pihak terkait Program INOVASI ini. Baginya program ini sangatlah besar maknanya bagi Provinsi NTB dalam ikhtiar membangun Sumber Daya Manusia NTB yang lebih baik di masa mendatang. Menurutnya, dalam agama Islam dan seluruh kepercayaan lainnya setiap agama pasti memiliki shared value atau nilainilai yang bisa dibagi bersama
dan diyakini bersama. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah Al Jihadul ‘Ilmi, hal ini dapat diibaratkan punuk (tempat menyimpan makanan) unta yang letaknya paling menonjol di antara anggota tubuh lainnya. Segala sesuatu tindakan perubahan untuk menjadi lebih baik, termasuk dalam kategori Jihad Ilmu yakni memiliki posisi paling penting dan terting-
gi. Sama halnya dengan program yang diluncurkan adalah bentuk dari Al Jihadul ‘Ilmi. “Alhamdulillah pilihan Madam Fleur tepat menunjuk NTB sebagai lokasi yang pertama, karena coba saja ibu lihat logo pada banner di belakang saya (menengok ke belakang), NTB memiliki logo menjangan dan Australia memiliki logo Kangguru, yakni sama-sama berlari. Kita upayakan menjangan larinya mendahului Kangguru. Artinya kemitraan ini insya Allah akan baik seperti halnya banyak kemitraan yang telah dibangun oleh masyarakat NTB dengan banyak pihak lainnya termasuk Australia dengan program-program lainnya,” ungkap gubernur. Gubernur mengharapkan program ini agar program ini tidak hanya dalam bentuk seremoni saja tetapi mengandung nilai yang sungguh besar dan manfaat yang besar untuk anakanak di masa mendatang. (*)
DITUNJUK sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional XXVI tahun 2016 membuat NTB tidak akan menyia-yiakan kesempatan ini. Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota berusaha mensukseskan event bergengsi ini. MTQ nasional yang dijadwalkan tanggal 30 Juli hingga 7 Agustus 2016 ini harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Bagi Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB Drs. Fathurrahman, MSi, pelaksanaan MTQ tinggal menghitung hari. ‘’Ini tinggal menghitung hari, kita akan ‘’berlari’’ untuk itu. Hari demi hari seluruh SKPD kita ajak untuk selalu beraktivitas untuk MTQ. Karena ini program nasional yang diharapkan kita sebagai tuan rumah sukses pelaksanaan dan sukses prestasi,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/6/2016) lalu. Selain itu, ujarnya, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah berjanji, jika pelaksanaan MTQ tingkat nasional ke 26 di NTB ini menjadi pelaksanaan MTQ tersukses dan terbaik dari pelaksanaan sebelumnya yang diadakan di Indonesia. Untuk mewujudkan harapan gubernur, berbagai upaya persiapan-persiapan dan pembenahan-pembenahan dilakukan. Untuk tahap pertama, pihaknya telah memindahkan Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang semula berada di kompleks kantor gubernur ke Kompleks Gedung Pedidikan Islamic Center NTB. Dari sana, katanya, akan digerakkan seluruh aktivitas unsur-unsur yang berkaitan dengan MTQ. Dalam waktu dekat, lanjutnya, LPTQ seluruh Indonesia akan melaksanakan Rakernas di NTB pada 13 Juni ini. Sebelumnya dalam rapat koordinasi persiapan MTQ dan launching logo dan pendaftaran
online di Auditorium HM. Rasjidi Kementerian Agama Jakarta, Selasa (31/5/2016), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan, MTQ XXVI diNTB akan dikemas dengan model baru seiring diberlakukannya e-MTQ. Menurutnya, eMTQ lahir dari semangat menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan MTQ. Sebab, selain sebagai syiar Islam, MTQ juga menjadi momentum silaturahim kebangsaan dalam bingkai NKRI. “Ini terobosan bagus, mencerminkan revolusi mental. Kita berharap e-MTQ dapat menutup celah penyimpangan dan pelanggaran yang dapat merusak spirit MTQ,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman www.kemenag.go.id. Ditegaskan Menag, komitmen reformasi harus tetap dijaga, salah satunya melalui hadirnya inovasi-inovasi perbaikan penyelenggaraan MTQ. Menurutnya, kelemahan yang selama ini terjadi dalam tata kelola penyelenggaraan MTQ harus diperbaiki, salah satunya melalui optimalisasi e-MTQ ini. Menag berharap, e-MTQ akan benar-benar melahirkan revolusi mental pada tataran penyelenggaraannya. Meski baru diterapkan tahun 2016 ini, Menteri yang dikenal aktif di media sosial ini optimis dapat berjalan lancar. Baginya, setiap perubahan dibutuhkan lebih dari sekedar komitmen, tetapi juga kerjasama. Pihaknya yakin seluruh jajaran Kementerian Agama akan mendukung dan mensukseskan e-MTQ. Di tempat yang sama, Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan bersama masyarakat NTB siap mensukseskan penyelenggaraan MTQ XXVI. Menurutnya, event dua tahunan ini juga akan disambut dengan hangat dalam semangat kerukunan. Seluruh elemen masyarakat NTB dari berbagai agama dan suku siap menyambut para kafilah. (*)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat launching logo MTQ dan pendaftaran online di Jakarta beberapa waktu lalu.
NTB Raih WTP Lima Kali Berturut-turut
Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menerima hasil LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2015 di DPRD NTB Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono, Kamis (9/6/2016).
GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih kelima kalinya bukanlah akhir dari ikhtiar Pemprov NTB. Dengan diraihnya opini WTP merupakan langkah awal yang tidak besar artinya kecuali langkah berikutnya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. ‘’Bagaimana pelaksanaan keuangan daerah itu nyata manfaatnya untuk masyarakat. Kalau hanya mendapatkan opini WTP, namun kinerja riil yang dirasa-
kan oleh masyarakat itu tidak meningkat, maka rasanya tak banyak manfaatnya,” kata gubernur usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun 2015 di DPRD NTB, Kamis (9/6/2016) siang. Terkait dengan hal ini, kata gubernur, anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono telah mengingatkan jajaran pemda bahwa keseluruhan yang dilaksanakan harus berujung pada kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat NTB. ‘’Masih banyak yang harus kita kerjakan pada masa mendatang,’’ ujarnya.
Laporan keuangan Pmeprov yang mendapatkan opini WTP, lanjut gubernur, mendorong pemerintah daerah untuk lebih kuat lagi. Pada triwulan I 2016, sebutnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,9 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 5 persen. ‘’Kerja-kerja kita tujuannya adalah mendorong pembangunan nasional. Opini WTP ini bukanlah akhir dari ikhtiar kita dalam menata keuangan daerah. Justru merupakan suatu langkah awal saja yang tidak besar artinya kecuali langkah
berikutnya,’’ tandasnya. Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di NTB ini juga beterima kasih kepada BPK RI Perwakilan NTB yang tetap menjunjung profesionalitas dan integritas. Namun pada saat yang sama, teap membuka diri untuk fasilitasi yang konstruktif terhadap jajaran Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota. ‘’Kerjasama yang baik dengan tetap menjaga profesionalitas dan independensi ini tetap berlanjut,’’ harapnya. Menyinggung ada beberapa rekomendasi BPK yang belum
dapat diproses oleh pemda, gubernur mengatakan hal itu diketahui setelah dilakukan proses. Setelah dilakukan proses bahwa memang ada rekomendasi yang ditemukan tidak bisa ditindaklajuti dengan alas an yang tepat. ‘’Jadi itu setelah diproses. Jadi kita ndak bisa minta, ini tolong ndak dimasukkan rekomendasi. Kalau memang ada alasan yang sah bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti, itu dilaporkan ke BPK,’’ tandasnya. Pemprov NTB berhasil mempertahankan predikat WTP selama lima kali berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. (*)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Halaman 13
Minim, Jumlah Guru Madrasah Penerima Inpassing Selong (Suara NTB) Dari 20.000 jumlah guru madrasah atau Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB-PNS) di Kabupaten Lombok Timur, yang berhak menerima inpassing hanya Rp 1.899 guru. Jumlah itu diakui Kepala Kantor Kementerian Agama Lotim, H. Nasrudin sangat minim. Nasrudin mengakui ada beberapa guru tidak layak dibayar saat proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerin-
guru-guru madrasah ini, sangat kecil yang mereka dapatkan,” paparnya. Ia menambahkan, “yang menilai kan
tah pusat. Mengetahui hal itu, ia menyatakan keperihatinannya sistem penilaian dan verifikasi Inpassing. “Kasian
dari Irjen di luar Kemenag . Kemenag tidak ikut campur.” Terhadap guru-guru yang tidak memenuhi syarat tersebut akan coba ditelusuri sebabnya. Nasrudin menyatakan ingin sekali menyelamatkan nasib para guru madrasah yang diketahui lebih besar pengabdiannya dari perolehan hak-haknya sebagai
tenaga pendidik. “Sekarang, kita belum tahu masalahnya,” urainya. Besaran tunjangan profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil alias GBPNS rata-rata sebesar Rp 1,5 juta. Ketentuan ini didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 72 tahun 2008 dan hanya bersifat sementara. Sementara,
(Suara NTB/dys)
GUNA meningkatkan kualitas insinyur dan tenaga teknik yang lebih professional, maka ke depan mahasiswa Fakultas Teknik atau keteknikan lainnya, harus mengikuti program studi (prodi) Program Profesi Insinyur (PPI). Unram mendapatkan mandat dari Kemenristek-Dikti, sebagai salah satu dari 40 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia yang menyelenggarakan Prodi PPI. Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Teknik Unram, Yusron Saadi Yusron Saadi, S.ST., M.Sc., Ph.D., ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (11/6) lalu. “Kebetulan Unram dapat mandat menyelenggarakan Prodi PPI. Unram merupakan salah satu dari 40 PTN/PTS yang diberi mandat. Sehingga nanti, lulusan tiga tahun ke belakang ini harus menempuh yang namanya prodi PPI,” ungkapnya. Ia mengatakan, tidak hanya Fakultas Teknik Unram saja yang dapat mengikuti Prodi PPI tersebut. Tetapi juga Fakultas Teknologi Pertanian. Yusron menjelaskan, Prodi PPI diharapkan dapat dimulai pada bulan Agustus mendatang. Karena Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, mengharuskan semua sarjana teknik harus mendapatkan sertifikat keinsinyuran. Melalui Prodi PPI itulah didapatkan sertifikat keinsinyuran. Jika tidak mengikuti, kata Yusron, sarjana teknik itu tidak bisa menandatangani desain, perencanaan, dan sebagainya, yang berkaitan dengan kerja-kerja sarjana keteknikan. “Nah karena Undang-undang ini sudah diberlakukan. Maka tidak ada pilihan lain, setelah lulus harus ikut prodi PPI,” ujarnya menekankan. Pihak Unram sendiri sudah menjawab mandat yang diberikan oleh Kemenristek-Dikti. Yusron mengatakan, pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis (juknis). Karena salah satu syarat pengajar Prodi PPI adalah insinyur profesional madya, yang dikeluarkan Persatuan Insinyur Indonesia. Dan saat ini, tidak semua PT memiliki kualifikasi itu. Disebutkan, nantinya Prodi PPI memiliki 24 Satuan Kredit Semester (SKS). Terdiri dari enam SKS untuk tatap muka, dan sisanya akan terjun ke industry, kunjungan lapangan, praktik, dan sejenisnya. “Jadi kami sebagai bagian dari 40 PTN/PTS itu harus punya MoU dengan industry,” kata Yusron. Yusron berharap, melalui prodi PPI akan menghasilkan insinyur dan tenaga teknik yang lebih profesional. Apalagi dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia. “Jadi ini semacam upaya juga untuk meningkatkan kompetensi lulusan,” harapnya. (ron)
Ponpes Al-Madani, Lahirkan SDM Berwawasan Luas Mataram (Suara NTB) Terletak di Dusun Pelulan, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani sampai tahun 2009 menjadi satu-satunya Pondok Pesantren yang terdapat di Kecamatan Kuripan. Mengembangkan sistem pendidikan terpadu yang terbuka dalam melihat dan menghadapi kondisi zamannya, menjadi landasan berdirinya Pondok Pesantren Al-Madani Kuripan sejak 2001 silam. Selain mengembangkan sistem pendidikan terpadu, yaitu disamping mempelajari pelajaran agama sesuai dengan kurikulum pemerintah dan mengkaji kitab-kitab salaf (kitab kuning), juga mempelajari pelajaran umum. Hal itu diharapkan, akan melahirkan pemahaman keislaman santri menjadi komprehensif. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani, Drs. H. Muhammad Nurhayat, M.Pd, menuturkan proses berdirinya ponpes, berawal dari adanya keinginan masyarakat dusun Pelulan untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan agama (madrasah). Karena adanya keinginan dan cita-cita yang cukup kuat, maka pada hari Sabtu (Malam Ahad) tang-
Perlunya Pengembangan Teknologi Terbarukan
gal 2 Juni 2001 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awwal 1422 H, diadakan suatu musyawarah dalam rangka mewujudkan niat dan cita-cita mulia tersebut, yaitu mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan madrasah. Dihadiri 13 orang peserta musyawarah terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, hasil musyawarah menyepakati pendirian sebuah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren dengan sebuah lembaga yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) bernaung di bawahnya. Selain itu, motivasi awal berdirinya yayasan Pondok Pesantren Al-Madani yaitu untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat kurang mampu dan para siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya. Hal itu dikarenakan, masyarakat dusun Pelulan, desa Kuripan Utara merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah. Mata pencaharian utama mereka ialah dari bertani dan berkebun. Praktis, mereka hanya mengandalkan hasil tani dan berkebun saja. Sehingga kadang, untuk membiayai putra putrinya bersekolah, kadang mereka tidak mampu. Kondisi itulah yang menjadi dasar kebijakan Pondok Pesantren Al-Madani membebaskan seluruh biaya pen-
didikan kepada santrinya dari tingkat TK/RA sampai tingkat Madrasah Aliyah (MA). Dengan mengusung visi “Beriman, Berkualitas dan Mandiri”, Nurhayat berharap agar yayasan ponpes Al-Madani kini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri lainnya dan menjadi sekolah favorit pilihan warga, meskipun pada awal pendiriannya, banyak masyarakat yang menentang dan mencerca pendirian pondok. Namun seiring waktu, berbagai pendekatan dilakukan para pimpinan dan pengasuh ponpes kepada masyarakat. Berkat usaha dan kerja keras, mereka berhasil membesarkan ponpes dan menjadikan ponpes Al-Madani mendapat tempat di hati masyarkat hingga kini. Sementara guna mewujudkan santri-santri yang memiliki pengetahuan luas,berbagai macam program unggulan kepada seluruh santrinya diberikan baik yang bersifat teori (normatif) maupun dalam bentuk keahlian. Di masa penerimaan peserta didik baru tahun ini, Nurhayat berharap agar masyarakat memasukkan putra-putrinya ke ponpes mengingat keberadaan ponpes di satu sisi merupakan benteng untuk menjaga moral siswa. (dys)
Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2016 Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali memberikan beasiswa kepada 80 orang mahasiswa yang ada di dua perguruan tinggi negeri (PTN) di NTB. Kedua PTN tersebut adalah IAIN Mataram dan Unram masing-masing 40 mahasiswa. Penyerahan beasiswa yang dikenal dengan sebutan GenBI (Generasi Baru Indonesia) itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama beasiswa antara BI NTB dengan IAIN Mataram, beberapa waktu lalu. Penandatanganan perjanjian kerjasama beasiswa BI NTB dengan IAIN Mataram itu dihadiri juga Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, H. Muhammad Suruji dan citivitas akademika IAIN Mataram serta 40 mahasiswa IAIN Mataram selaku penerima dari beasiswa BI tersebut. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Prijono mengatakan, program beasiswa bagi mahasiwa di dua PTN di Provinsi NTB telah dimulai dari tahun 2009 dan sudah ratusan lulusan dari penerima beasiswa tersebut. “Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari BI ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menyiapkan generasi baru yang lebih baik kedepannya,” kata Prijono. Dikatakannya, program beasiswa tersebut setiap tahun di-
evaluasi. Jika ada mahasiswa penerima beasiswa tersebut, indeks prestasi (IP) tidak sesuai dengan ketentuan atau menurun, maka akan dilakukan pergantian kepada mahasiswa yang lebih berprestasi dan lebih membutuhkan. “Kalau tidak ada peningkatan prestasi akademik, maka kami bisa ganti dengan yang lain,” jelas Prijono. Sementara itu, Rektor IAIN Mataram, Dr . Mutawalli menyambut baik perhatian dari Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB yang terus memberi perhatian kepada mahasiswa IAIN Mataram melalui pemberian beasiswa sejak tahun 2009 hingga saat sekarang ini. “Perwakilan BI NTB telah membuktikan perhatiannya di dunia pendidikan NTB melalui program beasiswa ini,” ungkapnya. Ia berharap tidak hanya dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa, namun kedepanya bisa juga memberikan perhatian terhadap sektor lainnya dalam kemajuan Provinsi NTB dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BI NTB juga membentuk perpustakaan ‘BI Corner’ yang di dalam perpustakaan kampus. Dalam ‘Pojok BI’ itu disiapkan berbagai koleksi berbagai judul buku terkait ekonomi, dua perangkat komputer, dan 1 televisi . (dys)
(Suara NTB/dys)
Persoalan Aset Jadi Atensi, Kawal Hilirisasi Pijar dan Proyek Strategis Dari Hal. 1
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ron)
miliki NUPTK;6. Memiliki beban tugas 24 jam pelajaran tiap minggu. Data para penerima inpassing di Lotim lanjut H. Nasrudin kemungkinan banyak kesalahan. Yakni terkait nama dan dimana bekerja. Sebelum pencairan pembayaran, pusat melakukan verifikasi terlebih dahulu. (rus)
BI-IAIN Perkuat Kerjasama Beasiswa
Harus Ikut Prodi PPI
ENERGI yang bersumber dari fosil, seperti diketahui, lama kelamaan akan habis. Oleh karena itu, untuk mejawab kebutuhan energi masyarakat dibutuhkan pengembangan energi terbarukan. Hal itu disampaikan mahasiswa semester VIII, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik (FT) Universitas Mataram, Wijaya Khairi Zulkarnaen, Minggu (12/6). “Perlu energi terbarukan, agar energi kita tidak habis,” ujar Bibi, sapaan akrabnya. Ia mencontohkan, saat ini di Lombok, untuk energi Wijaya Khairi Zulkarnaen listrik masih banyak yang bersumber dari diesel, yang notabene menggunakan energi fosil. Sumber ini lama kelamaan akan habis. Berdasarkan itulah dibutuhkan energi terbarukan, seperti energi yang bersumber dari penggunaan kincir angin, penggunaan tenaga surya, kincir air, dan sejenisnya. Apalagi, menurutnya, kondisi alam di daerah NTB cukup menguntungkan dalam pengembangan energi terbarukan tersebut. Bibi menyebutkan, di daerah selatan Lombok, seperti daerah Sekotong dan sekitarnya, tempat potensial untuk mengembangkan potensi energi terbarukan. Karena di daerah itu berbatasan langsung dengan samudra Hindia, cukup potensial untuk pengembangan kincir angin. Belum lagi ada sejumlah daerah di NTB yang memiliki curah hujan relatif rendah. Di daerah seperti itu, katanya, dapat untuk pengembangan panel surya untuk menyerap energi dari sinar matahari. Bibi juga menyebutkan, daerah-daerah pegunungan yang memiliki aliran mata air dan sungai yang cukup deras, dapat untuk mengembangkan kincir air. “Bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam skala kecil atau sedang, bisa membantu energi yang dipasok PLN. Karena lama-kelamaan energi akan habis,” kata Bibi. Pada tahun 2014 lalu, ia mengetuai tim Mandalika III Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) FT Unram dalam Kompetisi Kincir Angin Indonesia (KKAI) di Yogyakarta. Ke depan, ia berharap masyarakat NTB memahami pentingnya pengembangan energi terbarukan. Selain itu, perlu pengembangan dan perhatian serius dari pemerintah terkait hal ini. “Perlu pengembangan dan perhatian dari masyarakat, serta pemahaman masyarakat. Karena makin lama energi fosil akan berkurang,” pungkasnya. (ron)
syarat administrasi untuk dapat mengikuti inpassing setidaknya berijasah minimal S-1, kecuali bagi mereka yang telah lulus sertifikasi; Sebagai guru tetap pada satuan pendidikan formal; Tamat minimal Desember 2005 dan terus menjadi guru sampai sekarang; Usia maksimal 59 tahun ketika diusulkan; Me-
juga akan dilakukan penataan terhadap aset daerah yang ada di Gili Air (KLU). Aset yang baru-baru ini dilakukan penertiban oleh Satpol PP bersama dengan aparat kepolisian dan TNI itu, kini sedang didesain tata ruangnya. ‘’Sehingga pembangunan fasilitas di situ jaraknya tujuh meter dari bibir pantai. Kita masih nunggu hasil desain tata ruang dari Dinas PU,’’ katanya. Selain itu, pihaknya juga akan mengawal kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU). Semua MoU yang telah ditandatangani, kata Supran, harus bisa berjalan. Pasalnya, dalam MoU telah ada item-item kegiatan yang harus dilakukan pihak ketiga. Jika tak ada aktivitas, maka dilakukan evaluasi. ‘’Kalau ndak ada kegiatan kita berikan teguran,’’ tandasnya. Sementara itu, untuk pengelolaan keuangan, kata Supran sudah baik. Bahkan, Pemprov telah mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015. Meskipun LKPD mengalami perubahan sistem akuntansi ke berbasis akrual, kata mantan Kepala Biro Keuangan ini, namun NTB mampu mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sejak 2011 lalu. Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, sebagai pejabat baru yang memimpin Bappeda NTB, dia akan melakukan konsolidasi untuk mengetahui program-program di seluruh SKPD yang perlu dilakukan perbaikan, terma-
suk revitalisasi program unggulan daerah yang gaungnya mulai pudar. Selain itu, pihaknya akan tetap fokus mengenai perencanaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan tersisa sekitar 12 persen pada akhir 2018. ‘’Dalam RPJMD itu, target kita sampai akhir 2018 pada angka 12 persen angka kemiskinan. Sisa dua tahun ini cukup berat. Oleh karena itu kita terus konsolidasi dengan pemerintah kabuaten/kota dan pusat,” kata Ridwan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (11/6). Selain persoalan pengentasan kemiskinan, sejumlah proyek strategis seperti KEK Mandalika, Global Hub Kayangan Lombok Utara dan Pengembangan Samota di Pulau Sumbawa juga menjadi atensi khusus. Bappeda, katanya, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pada tiga kawasan tersebut. Mengenai program unggulan, Ridwan mengatakan, memang banyak keluhan dari masyarakat bahwa programprogram yang ada tidak terkawal dengan baik. Untuk itu, dengan sisa waktu yang ada, pihaknya akan melakukan konsolidasi. ‘’Bagaimana programprogram ini, misalnya hilirisasi Pijar. Banyak kritik masyarakat kita tidak memiliki alat ukur untuk memastikan keberhasilan program ini,’’ ujarnya. Ditambahkan, banyak juga kritik bahwa program unggulan Pijar ini tidak ada gaungnya di SKPD. Selain itu, program hilirisasi Pijar juga dikritik karena tidak ada alat ukur yang memastikan terwujudnya hilirisasi Pijar ini. ‘’Dalam konteks perencanaan secara umum ini harus dilakukan secara sinergis,’’ tandas mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) ini.(nas)
BERSALAMAN - Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Prijono bersalaman dengan Rektor IAIN Mataram, Mutawalli saat penandatangan Perjanjian Kerjasama Beasiswa antara Bank Indonesia dengan IAIN Mataram, belum lama ini.
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Bagi-bagi Listrik ala Jokowi SALAH satu yang menarik dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTB kali ini adalah adegan dimana ia berdialog langsung dengan sejumlah warga yang belum menikmati listrik. Dialog semacam ini juga dilakukan Jokowi di daerah lain. Namun, di Jeranjang, Jokowi terkejut karena jumlah warga yang belum menikmati listrik ternyata cukup banyak. Jokowi awalnya berdialog dengan warga pelanggan PLN yang tagihan listriknya ternyata sangat murah. Namun, saat tiba giliran yang belum menikmati aliran listrik, jumlah warga yang naik panggung ternyata mencapai puluhan orang. Jokowi dibuat terkejut. “Loh loh loh, ini kok banyak sekali.� Di depan Jokowi, puluhan warga yang nasibnya kurang beruntung ini mengaku belum punya uang untuk memasang sambungan listrik di rumah mereka. Salah seorang diantaranya bahkan nyeletuk bahwa ia masih menunggu uluran tangan sang Presiden untuk menyambungkan listrik ke rumah mereka. Fenomena semacam ini seolah menjadi tren yang berkembang dalam komunikasi publik para pemimpin kita saat ini. Di berbagai daerah di Indonesia, para pemimpin seolah berlomba-lomba mempertontonkan upaya mereka untuk menerobos sekat yang menjauhkan mereka dari rakyatnya, meski ini kerap kali tindakan semacam ini dipandang tak lebih dari pencitraan. Pencitraan atau tidak adalah satu soal. Namun soal lain yang perlu lebih diperhatikan adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa apa yang Presiden lakukan tidak hanya untuk segelintir orang yang beruntung dapat bertatap muka dengannya. Lewat kebijakan yang diambilnya, seorang Presiden bisa mengubah secara dramatis kehidupan banyak orang. Apalah artinya menyentuh beberapa orang jika Presiden bisa mengambil kebijakan yang meringankan beban jutaan rakyatnya? Kebijakan di bidang penyediaan listrik adalah salah satunya. Sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, NTB akan melahirkan banyak tuntutan baru. Ketersediaan energi listrik yang cukup untuk menopang pertumbuhan itu adalah salah satunya. Rakyat NTB sangat membutuhkan listrik. Saat ini rasio elektrifikasi di daerah ini masih sangat rendah. Tercatat, sampai dengan triwulan ketiga tahun 2015, masih terdapat sekitar 28,69 persen atau 1.369.813 jiwa warga NTB yang belum menikmati layanan listrik. Hingga akhir tahun 2016 ini, PT PLN (Persero) sudah berjanji akan meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) listrik di NTB hingga kisaran 78 atau 80 persen. Groundbreaking pembangunan Mobile Power Plant (MPP) kapasitas 2x25 Megawatt (Mw) di Jeranjang, Lombok Barat yang dihadiri Presiden Jokowi merupakan salah satu langkah nyata untuk mewujudkan target itu. Selain pembangunan MPP itu, langkah-langkah lainnya tentu juga harus diwujudkan dengan komitmen penuh. Presiden perlu memastikan bahwa jajarannya tidak sembarang mengumbar janji lalu pergi dan datang lagi dengan janji baru. Masyarakat kita memang masyarakat pelupa. Namun, janji yang terlalu sering diumbar tanpa realisasi, hanya akan menebalkan apatisme publik. Dan ini akan menjadi kabar buruk untuk seorang pemimpin. Sementara itu, Pemprov NTB sebagai otoritas di daerah ini juga perlu memastikan bahwa janji-janji itu benar-benar diwujudkan. Sebagai otoritas yang menangani kepentingan banyak daerah, pemerintah seringkali berhadapan dengan tuntutan serupa dari banyak daerah. Padahal, mereka memiliki sumberdaya yang terbatas. Adalah hal yang lazim jika komitmen pemerintah terhadap suatu daerah kemudian terabaikan hanya karena daerah tersebut kurang ngotot memberikan tekanan atau kehilangan minat untuk terus mengingatkan komitmen tersebut. Saat ini, listrik merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian kita. Jika listrik byar-pet, ekonomi kita dikhawatirkan akan mengidap sindrom serupa. Kita berharap, hal itu tidak terjadi. Dengan listrik yang tetap mengalir lancar, sanjungan Presiden Jokowi kepada daerah NTB yang mencatatkan pertumbuhan menggiurkan ini diharapkan akan terulang lagi jika Jokowi kembali mengunjungi daerah ini untuk kesekian kalinya. (*)
OPINI
Halaman Halaman 14 14
de-Moralitas, Peluang dan Cara Pandang IDAK dapat kita pungkiri bahwa memang moralitas memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam diri seorang manusia. Ia adalah hasil dari sebuah hubungan integral antara kejernihan hati dan pikiran. Seseorang yang kehilangan moral bahkan dianggap telah kehilangan kapasitasnya sebagai manusia. Dalam kehidupan kita seharihari tidak jarang anak manusia mendapati umpatan dari seorang kawan, saudara, orang tua, dan juga dari masyarakat di sekitarnya, manakala ia diketahui melanggar batasan moralitas. Moralitas tidak selalu mendiami tubuh secara pikir dan fisik tertentu. Ia bisa bergaul dengan siapapun yang memang pantas untuk didiami. Tak penting ia adalah seorang pejabat negara, atau mungkin seorang tokoh penting di masyarakat. Ia seperti sebuah rumus statistik yang prinsipnya mengandung peluang-peluang. Error dalam diri manusia tidak musti berskala besar sehingga menjadikan seseorang itu keluar dari garis moral. Sebab selain manusia, ada pula makhluk eksternal yang mampu memperbesar peluang sekecil apapun. Mungkin ini pantas dialamatkan kepada salah-satu pemuda yang beberapa hari ini cukup hangat dibicarakan. Dialah yang menghamili ibu kandungnya sendiri baik secara sadar maupun tidak. Dalam perpektif umum, peluang seseorang berbuat seperti itu awalnya masih pada taraf mustahil. Namun pasca berita di media massa beredar, peluang itu berubah drastis kira-kira pada angka di atas 0,5%. Menurut penulis, angka ini cukup memberi warna dari jumlah kejahatan moral lainnya yang sudah-sudah. Agak menyedihkan ketika masyarakat NTB mengangkat kepala di setiap perempatan jalan besar. Kata-kata, maju, religius, berbudaya, beradab, bermartabat, dan lain-lain seperti kosa kata tipuan. Kumpulan kata-kata yang hendak merepresentasikan sebuah daerah mungkin tidak penting lagi diadakan jika kita menoleh ke arah kasus-kasus amoral yang kian menjalar di sudut-sudut tersempit kesadaran umum manusia. Hal-hal yang tidak pernah ada dalam kamus kejahatan moral pun sudah terjadi di sini. Manusia Memang Butuh Inovasi Benarlah apa yang dikatakan salah satu penulis Suara NTB,
Oleh:
Muslimin Magenda
(Dosen FKIP Univ.Muhammadiyah Mataram - Sekjen Rinjani Institute)
Moralitas tidak selalu mendiami tubuh secara pikir dan fisik tertentu. Ia bisa bergaul dengan siapapun yang memang pantas untuk didiami. Tak penting ia adalah seorang pejabat negara, atau mungkin seorang tokoh penting di masyarakat. Ia seperti sebuah rumus statistik yang prinsipnya mengandung peluang-peluang. Error dalam diri manusia tidak musti berskala besar sehingga menjadikan seseorang itu keluar dari garis moral. Sebab selain manusia, ada pula makhluk eksternal yang mampu memperbesar peluang sekecil apapun. Ayatullah Hadi, beberapa waktu lalu. Daerah ini akan mengalami kejenuhan tanpa adanya sesuatu yang disebut dengan inovasi. Kebutuhan manusia di daerah ini kelihatannya mulai bergeser ke sesuatu yang lebih baru, bahkan melampui rumus peluang statistik itu sendiri. Mungkin ini tidak hanya berkenaan dengan si dia yang menghamili ibu kandungnya itu. Tetapi ini mungkin pula karena cara pikir orang-orang yang hidup di sekitarnya juga mengalami pergeseran, sehingga hal-hal yang sebagian orang anggap sebagai keumuman, lenyap secara perlahan. Ketika kembali ke teori peluang, setiap satu jenis kejadian terjadi oleh sebuah materi yang memiliki kemiripan dengan materi lain, maka peluang kejadian yang sama itu ada. Meskipun penulis sudah sejak awal menyatakan bahwa kejadian tersebut hampir melewati teori peluang yang umum kita kenal. Sayangnya ini menyangkut sifat dan jenis materinya sudah terdeteksi, dia adalah manusia. Ber-
RUKO - VILA - KOST
beda ketika materi itu ternyata bukan manusia. Lagi pula, saya bicara tentang peluang, bukan dari takaran kepastian. Tenda Penyakit Sosial Saya mempuyai sedikit ide tentang ini. Sebut saja tenda-tenda penyakit sosial, atau tenda moralitas sosial. Di sini orang akan membicarakan segala jenis penyakit moral yang terjadi di seputaran NTB sekaligus menjadi sarang penemuan ramuan kasus per kasus di luar dari kebiasaan yang sudahsudah. Salah satu hal yang mungkin tidak perlu diproduksi dari tenda ini yakni menciptakan sesuatu yang sudah pernah diciptakan. Tidak perlu membuang-buang waktu, energi, materi, dan pikiran bila ujungujungnya kembali menanam pohon yang sama. Dengan kata lain, setidaknya membuat produk lama menjadi lebih berpengaruh untuk zamannya kini. Adanya rencana hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual setidaknya menekan saraf seseorang yang nekad menjadi sedikit
waras. Namun ketika berbicara tentang peluang, ini mirip dengan hukuman mati yang berlaku pada kejahatan narkoba. Produk hukum ini kelihatannya belum mematikan semangat para pelaku yang belum tertangkap. Kejahatan narkoba secara faktual masih menjamur seperti sedia kala. Seolah-olah fakta kejahatan yang ada pada zaman ini memberi sinyal bahwa hukum positif tidak bisa berjalan terpisah dari pendekatan pos-positif. Antara hukum positif, spirit, dan pendekatan psikososial musti diaktifkan secara bersama-sama. Hukuman kebiri penting untuk disegerakan keabsahannya. Jika pun ada hukuman yang lebih berat dari itu dan cukup masuk di akal sehat, maka penting pula untuk kita sepakati. Paling tidak, generasi terbaru yang sedang tumbuh saat ini mendapati sebuah definisi dari sebuah kejahatan melalui takaran berat dan jenis hukuman yang berlaku. Tetapi sekali lagi, bahwa peran mereka yang berada di ruang spiritual maupun psikososial bahkan setara pentingnya dengan kehadiran hukuman kebiri itu. Karena yang hendak diperjuangkan saat ini bukan soal penegakan hukum semata, tetapi agar kita tidak menyaksikan adanya korban kejahatan amoral itu sendiri.
Anggaran rumah kumuh Rp 3 miliar ditarik Entaskan rumah kumuh semakin lama
***
PLN targetkan 80 persen rasio elektrifikasi di NTB Yang paling penting realisasinya
***
Halaman 15
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Minggu, 12 Juni 2016 07:00 Amerika Serikat 1 vs 0 Paraguay 09:00 Kolombia 2 vs 3 Kosta Rika Euro 2016 Sabtu, 11 Juni 2016 03:00 Perancis 2 vs 1 Rumania 21:00 Albania 0 vs 1 Swiss Minggu, 12 Juni 2016 00:00 Wales 2 vs 1 Slovakia 03:00 Inggris 1 vs 1 Rusia
Ridwan : Turun di 10 K karena Kebetulan Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan Ridwan di nomor 10 ribu meter di Kejurnas Atletik Laskar Pelangi di Belitung Timur belum lama ini mendapat sorotan dari Dewan Kehormatan KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH. Namun hal itu ditanggapi dengan santai oleh Ridwan.
Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Selasa, 14 Juni 2016 08:00 Meksiko vs Venezuela @Kompas TV 10:00 Uruguay vs Jamaika @Kompas TV Rabu, 15 Juni 2016 08:00 Cili vs Panama @Kompas TV 10:00 Argentina vs Bolivia @Kompas TV Euro 2016 Senin, 13 Juni 2016 21:00 Spanyol vs Republik Ceko @RCTI Selasa, 14 Juni 2016 00.00 Republik Irlandia vs Swedia @RCTI 03:00 Belgia vs Italia @RCTI Rabu, 15 Juni 2016 00:00 Austria vs Hongaria @RCTI 03:00 Portugal vs Islandia @RCTI 21:00 Rusia vs Slovakia @RCTI
kan oleh KONI NTB karena fokus persiapan Ridwan seharusnya nomor 800 meter dan 1.500 meter putra. “Saya turun di 10 ribu meter karena kebetulan jad-
Dia mengaku tak menyesal turun di nomor 10 ribu meter itu meskipun nomor tersebut bukan andalannya. Namun demikian putusan Ridwan di nomor 10 ribu meter disayang-
wal di 800 meter selesai,” ucap Ridwan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (12/6) kemarin. Ridwan mengaku tak turun di 1.500 meter karena belum
Pelatih Rusia Bisa Menebak Taktik Inggris
SALON
Hilang BPKB R4 Suzuki Pick Up DR9582HZ Noka/Nosin : MHYESL4104J419411/ F10AID-419411 an. Ahmad Hamdi hilang disekitar Kantor Samsat Hilang STNK R2 Honda DR4598DT Noka/Nosin : MH1JBC2139K021684/ JBC2E-1028931 an. Endang Supriyati hilang disekitar Desa Sesela Gunung Sari Kab. Lombok Barat
LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com
DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700
Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031
(ant/bali post)
Kevin Sanjaya dan Markus Gideon
Kevin/Markus Juara Australia Terbuka Jakarta (Suara NTB) Ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Markus Fernaldi Gideon sukses menjadi juara turnamen Australia Terbuka 2016 dan itu merupakan gelar keduanya di level super series setelah menang di India Terbuka 2016. Gelar tersebut diraih Kevin/ Markus dengan mengalahkan rekannya sendiri, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi dua game langsung 2114, 21-15 di babak final. “Kami bermain dengan sangat tenang dan menikmati pertandingan. Di sisi lain, Angga/Ricky terlihat agak gugup. Jadi kami memanfaatkan hal tersebut,” kata Markus yang dikutip dari laman PBSI di Jakarta, Minggu. Markus mengatakan ia menjadi lebih percaya diri untuk melangkah ke depan setelah menjadi juara di level super series. Selanjutnya Markus/Kevin berharap dap-
at menjadi juara di level super series premier. Angga/ Ricky mengakui keunggulan Markus/Kevin di laga itu dan berharap bisa tampil lebih baik di turnamen berikutnya. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi mereka lebih baik dari kami. Kami harus latihan lebih keras lagi, banyak yang perlu diperbaiki,” tutur Ricky. Sementara itu, ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari gagal membawa pulang gelar karena kalah dari pasangan baru China Bao Yixin/Chen Qingchen dua game langsung 21-23 dan 17-21. Pada game pertama, Greysia/Nitya unggul tipis 4-2, 118 dan 16-14 hingga akhirnya mereka menyentuh game poin 20-18. Namun, Greysia/Nitya banyak terburu-buru sehingga melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan. Bao/ Chen menyamakan kedudukan 20-20 dan akhirnya
akhirnya pasangan China merebut kemenangan 23-21. Pasangan China terus mendominasi pertandingan pada game kedua dan unggul 7-4, 11-6 dan 15-9. Greysia/ Nitya mencoba terus untuk mendekati posisi Bao/Chen, tetapi keberuntungan belum berpihak pada Greysia/Nitya hingga pasangan China menutup game 21-17. “Ya mau nggak mau harus diterima, walaupun rasanya sayang. Tapi nggak apa-apa. Kami masih ada waktu satu bulan lagi menuju Olimpiade. Tujuan kami di sini kan untuk latihan menjelang Olimpiade. Karena hawa di latihan dan pertandingan tentu beda,” kata Greysia. Greysia mengaku ia dan Nitya membangun kepercayaan diri bersama di turnamen itu dan saling membantu agar dapat menjadi batu loncatan untuk penampilan yang lebih baik di olimpiade. (ant/bali post)
Belgia Tak Boleh Naif Lawan Italia Bordeaux Belgia tidak boleh naif menghadapi pertandingan pembuka timnya di Piala Eropa 2016 melawan Italia. Demikian pelatih Marc Wilmots memberi peringatan, Minggu kemarin. “Italia merupakan tim berbahaya. Kami tidak
SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990
COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009
KONI NTB. Dewan Kehormatan KONI NTB, H.MNS. Kasdiono SH, mengaku sangat kecewa Ridwan tampil di 10 ribu meter, pasalnya nomor tersebut bukan nomor spesialis Ridwan. “Nomor spesialis Ridwan ada di 800 meter dan 1.500 meter. Kenapa dia paksakan diri ikut di 10 ribu meter. Harusnya dia fokus di 800 dan 1.500 meter karena itu nomor andalannya dia,” jelas Kasdiono. (fan)
Tempat Latihan Atlet Menembak NTB Tak Sesuai Standar PON
Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.
Jakarta (Suara NTB) Pelatih Rusia, Leonid Slutski, mengatakan sudah menebak taktik yang diterapkan Tim Nasional Inggris sehingga negaranya mampu memberikan perlawanan dengan memaksakan hasil seri 1-1 pada laga Piala Eropa Grup B di Marseille, Prancis, Minggu waktu Indonesia. Rusia membuyarkan keunggulan Inggris setelah pemain bertahannya yang bermain untuk klub CSKA Moskow, Vasili Berezutski, menjebol gawang Joe Hart lewat sundulan pada menit terakhir pertandingan yang berakhir 1-1 itu. “Kami bermain melawan tim dengan formasi 4-3-3 atau sistem berlian (4-4-2), sehingga kami sudah menyiapkan dua taktik alternatif yang berbeda. Kami sudah siap untuk bermain melawan kedua taktik itu,” jelas Leonid Slutski usai pertandingan seperti dilansir UEFA, Minggu. Lebih lanjut, Slutski mengatakan pemainnya diarahkan untuk menjaga pergerakan penyerang-penyerang Inggris yang terkenal gesit. “Kami fokus pada gerakan mereka. Adapun intensitas mereka, kami mencoba untuk mengalahkan mereka. Ada yang mengatakan bahwa Inggris adalah salah satu tim tercepat di bumi, jadi saya tidak tahu apakah rencana kami berhasil,” lanjut Slutski. Selain itu, Slutsky yang juga menjabat sebagai pelatih CSKA Moscow mengakui bahwa Inggris sangat mendominasi permainan. “Para pemain saya terjebak sampai akhir dan mereka menyelamatkan satu poin, hal sulit yang bisa dilakukan. Inggris menHILANG dominasi pertandingan, Hilang STNK R2 Honda tapi kami masih bisa DR5387CO Noka/Nosin : menahan penyerang mereM H 1 J F S 1 1 9 F K 2 3 9 9 7 8 / ka yang berbahaya,” kata JFS1E1236927 an. Hadi dia. (ant/bali post) Efendi hilang disekitar Jl. Selaparang menuju Lotim
siap. Untuk itu dia lebih memilih turun di 10 ribu meter meskipun dia gagal menyumbang medali. Diakuinya keikutsertaan di 10 ribu meter hanya kebetulan. Pasalnya saat itu dia baru selesai ikuti lomba 800 meter dan untuk mengisi waktu diapun turun di 10 ribu meter. Sayangnya keputusan Ridwan tampil di nomor 10 ribu meter itu disayangkan oleh
(Suara NTB/ist)
Marc Wilmots
boleh naif. Semua orang harus bersiap, bahkan mereka yang berada di bangku pemain cadangan,” ujarnya dalam jumpa pers di Lyon, Prancis, seperti dilaporkan Reuters. Ia menimpali, “Semua orang harus bugar dan memperlihatkan kualitasnya saat pertandingan dimulai. Dan, tidak seorang pun semestinya berpikir mengenai dirinya sendiri. Timlah yang utama.” Wilmots mengatakan, pertandingan antara kedua favorit di grup itu tidak akan menjadi penentu. “Masih akan ada enam angka lagi yang tersedia. Saya ingat pada Piala Eropa 2000, Belgia memenangi pertandingan pertama melawan Swedia, namun kemudian tersingkir setelah dua kekalahan,” katanya. Kala itu, Belgia di laga berikutnya kalah dari dari Italia dan Turki. Ia menegaskan, “Namun, saya t i d a k menghitung kalkulasi-kalkulasi. Saya melihat pada situasi pertandingan demi pertandingan, dan bahkan jika saya perlu mengamankan hasil imbang di kemudian hari, saya akan selalu menginginkan kemenangan. Saya tahu para pemain akan melakukan semua untuk mencapainya.” Wilmots tidak memberi bocoran mengenai tim intinya, meski media menyebut-nyebut dirinya kemungkinan akan memberi kejutan. “Saya juga tahu bahwa pelatih Italia, Antonio Conte, dapat mengejutkan saya. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana saya akan bermain,” demikian Marc Wilmots. (ant/bali post)
Mataram (Suara NTB) Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono mengatakan lapangan untuk kegiatan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON atlet menembak NTB belum memenuhi standar PON. Pasalnya ruangan latihan menembak belum didukung pendingin ruangan dan lampu sorot yang standar PON. Kondisi itu akan mempengaruhi prestasi atlet menembak di PON Jabar 2016. Pihak KONI NTB harus segera membenahi tempat kegiatan latihan menembak Pelatda PON NTB agar atlet menembak NTB bisa tampil maksimal di PON Jabar 2016, apalagi target atlet menembak cukup berat yakni meraih satu medali emas PON. Demikian disampaikan Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariano saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (12/6) kemarin. “Tempat latihan kita (atlet menembak-red) belum memenuhi standar PON. Itu mempengaruhi penampilan atlet NTB di kejurnas menembak di Bandung belum lama ini,” ucap Andik. Andik mengatakan hasil evaluasinya di kejurnas di Jabar belum lama ini penampilan 11 atlet menembak cukup maksimal. Sekitar 70 persen atlet sudah mampu meraih target yakni mampu menembak dengan melampaui target tembakan yakni dari target 575 poin hingga menghasilkan tembakan 586 poin. Tembakan itu
dicatat Dimas Restu Arindra Putra di kelas 10 meter air rifle putra dan menyumbangkan perunggu. Selain itu beberapa penembak putra dan putri lainnya juga mampu mencapai limit poin tembakan yang ditargetkan. Meski berhasil meraih target poin, namun penembak NTB belum mampu membawa pulang medali emas. Dalam event itu NTB baru mampu meraih medali perunggu lewat Dimas Restu Arindra Putra di kelas 10 meter air rifle putra, sementara 10 penembak lain gagal menyumbang medali meskipun sebagian besar penembak (70 persen) diklaim mampu menembak diatas target. Menurut Andik, sebenarnya penembak NTB mampu tampil lebih baik lagi di kejurnas saat itu. Namun sayangnya kondisi atlet NTB kurang bagus lantaran tak terbiasa dengan suhu ruangan yang dingin di lokasi pertandingan. Tak heran hampir semua penembak NTB mengalami kram-kram pada tangannya karena tak biasa dengan suhu dingin di ruangan. Sementara mereka terbiasa latihan dengan suhu ruangan yang panas. Pihak KONI NTB selaku penyelenggara Pelatda PON harus melengkapi lapangan menembak NTB dengan fasilitas pendingin ruangan atau AC (air conditioner). Selain itu lampu penerangan ruangan dan sasaran target harus dibenahi sehingga atlet menembak terbiasa dan lebih siap menghadapi PON Jabar. (fan)
Copa America
Cidera Tidak Parah, Di Maria Bisa Tampil Jakarta (Suara NTB) Tim medis sepak bola Argentina mengumumkan bahwa cedera kaki kanan yang dialami Angel Di Maria tidak terlalu parah sehingga penyerang sayap itu diharapkan bisa kembali ambil bagian pada Copa America Centenario. Melalui situs resmi Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), Sabtu (11/6) waktu setempat, disebutkan bahwa Di Maria hanya mengalami “pembengkakan kecil” pada kaki kanannya akibat benturan yang terjadi pada laga Argentina melawan Panama di fase grup Copa America. Kendati pengumuman itu tidak menyebutkan waktu yang diperlukan untuk memulihkan cedera Di Maria, namun tim dokter sedang berupaya agar penyerang sayap klub Paris Saint Germain (PSG) itu bisa pulih secepat mungkin. Di Maria diharapkan bisa kembali memperkuat Argentina yang sudah memastikan lolos ke babak perempat final. Tim berjuluk Albiceleste itu berhasil mengalahkan juara bertahan Cile dengan skor 2-1 pada laga pertama, salah satunya berkat gol Angel Di Maria. Pada laga melawan Panama saat Di Maria mengalami cedera, Argentina berpesta gol 5-0 lewat torehan tiga gol Lionel Messi. (ant/bali post) Angel Di Maria (Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Senin, 13 Juni 2016
Operasional UPTD Metrologi Tunggu Penilaian Pusat
Mataram (Suara NTB) Bangunan UPTD Metrologi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram telah lama berdiri, berbagai peralatan juga telah tersedia, namun hingga kini belum dioperasionalkan. Menurut Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Diskoperindag Kota Mataram, Taufiqurrahman, pihaknya masih menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Bulan Mei lalu pihaknya telah bersurat ke pemerintah pusat untuk dilakukan penilaian. “Saat ini kita sedang menunggu bagaimana hasil penilaian itu. Mudahmudahan kita, Kota Mataram bisa mendapatkan semacam surat keterangan kemampuan melakukan pelayanan tera tera ulang terhadap kemetrologian di Kota Mataram,” terangnya. Belum lama ini tim pusat juga turun ke Kota Mataram untuk memeriksa berbagai kesiapan UPTD Metrologi baik dari segi ketersediaan SDM, sarana prasarana seperti labo-
ratorium penunjang, alat-alat untuk melakukan pengujian dan lainnya. “Nanti kita akan melakukan tera tera ulang ke pasar-pasar, sarana-sarana untuk itu semua kita harus punya dulu, termasuk juga ke SPBU dan lainnya,” jelas Taufiq. Keputusan dari pusat itulah yang nantinya menjadi dasar operasional UPTD tersebut. “Kalau itu sudah, tentu tindak lanjutnya segera kita akan mengajukan SDM yang kita punya,” ujarnya. Ada empat orang penera yang disiapkan pihaknya dan keempat orang ini akan diajukan sebagai
pegawai berhak. Terkait berbagai peralatan metrologi, UPTD ini disebutkan Taufiq telah memenuhi standar minimal. Setelah surat keputusan hasil penilaian dari pusat diterima, pihaknya harus menindaklanjuti beberapa hal yaitu mengajukan pegawai yang dimiliki untuk menjadi pegawai berhak. Pegawai berhak ini disebutkan Taufiq layaknya hakim di sebuah pengadilan karena memi-
liki otoritas untuk menentukan timbangan tersebut telah sesuai atau tidak. Selanjutnya pihaknya akan meminta untuk pembuatan cap atau tanda tera. Setiap daerah harus memiliki cap tera khusus dengan kode tertentu. Pihaknya menargetkan tahun 2017 mendatang UPTD Metrologi telah bisa memulai operasional. “Karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan kemetrologian itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Selama ini ditangani provinsi, tahun 2017 provinsi tidak menangani itu lagi dan sepenuhnya menjadi urusan kita di kabuaten/kota,” demikian Taufiqurrahman. (ynt)
Halaman 16
Robiatul Adawiyah Isi Ramadhan dengan Pembagian Sembako Mataram (Suara NTB) Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, Hj. Hj. Robiatul Adawiyah, SE, mengisi waktu di bulan Ramadhan ini dengan menggelar pembagian sembako di sejumlah daerah di Lombok. Kegiatan ini dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab anggota DPD RI itu untuk meringankan beban masyarakat yang terhimpit oleh naiknya harga sembako. Pembagian sembako dilakukan di sejumlah lokasi dengan sasaran penduduk yang kurang mampu. Adapun lokasi-lokasi pembagian sembako oleh senator yang akrab disapa Dewi Rasyid itu antara lain, di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, di Lingkungan Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di BTN BHP Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di Dusun Poh Dana, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, di Lingkungan Pondok Prasi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di Dusun Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di Lingkungan Kamulah, Desa Panji Sari, Kecamatan Praya,
(Suara NTB/ist)
BANTUAN SEMBAKO - Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. (Anggota DPD Dapil NTB) memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Dusun Nyakap, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Dewi Rasyid, di bulan Ramadhan ini, masyarakat memang harus menghadapi gejala naiknya harga kebutuhan pokok yang seolah merupakan tradisi. Untuk itulah, ia menyerukan kepada masyarakat agar beradaptasi dengan situasi ini. Caranya, dengan menghindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Ia mengingatkan, Ramadhan justru seharusnya dimanfaatkan untuk menerapkan pola hidup yang sederhana, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasu-
lullah Muhammad SAW. Bagi Dewi Rasyid, jika umat Islam di NTB menerapkan gaya hidup yang demikian, maka kesulitan ekonomi yang selalu terulang selama bulan Ramadhan ini tidak akan terlalu membawa dampak yang menyulitkan. Kepada pemerintah dan pemerintah daerah, Dewi juga menyarankan untuk menerapkan kebijakan antisipatif yang bisa ikut meringankan beban masyarakat miskin yang terimbas oleh kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Menurut Dewi, kenaikan harga kebutuhan pokok mungkin saja tidak akan dirasakan oleh mereka yang memiliki daya beli tinggi. Namun, bagi masyarakat kurang mampu, gejala ini bisa melahirkan dampak serius bagi kehidupan mereka. “Saya optimis pemerintah dan pemerintah daerah telah menyiapkan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat. Sekarang tinggal menerapkan kebijakan ini untuk melindungi mereka dari beban ekonomi,” pungkasnya. (aan/*)
RUPA-RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Senin, 13 Juni 2016
Halaman 17
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Senin, 13 Juni 2016
Halaman 18
PDAM Giri Menang, Global FM Lombok dan Suara NTB Berbagi Takjil
Dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallâhu ‘anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Shalat lima waktu, (dari) Jum’at ke Jum’at, dan (dari) Ramadhan ke Ramadhan, adalah penggugur dosa sepanjang seseorang pada masa di antara waktu ini menjauhi dosa besar.” (Hadits Riwayat Muslim)
Pentingnya Do’a dan Dzikir Mukhlishin, S.Sy, MSI. (Dosen Tetap Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Mataram) SETIAP manusia di dalam kehidupannya sehari-hari tentu pernah mengalami kegagalan atau ketidaksesuaian kenyataan yang dihadapi dengan harapan sebelumnya. Kondisi ini akan mengarahkan seseorang kepada situasi yang tidak nyaman, yang membuat dirinya sedih, cemas, ragu-ragu dan bingung. Kondisi semacam ini adalah salah satu ciri dari adanya gangguan psikis atau stress, yang dalam ajaran Islam dapat diatasi dengan banyak berdo’a dan dzikir kepada Allah SWT. Sebagai insan beriman, do’a dan dzikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi disandarkan kepada Allah SWT, demikianpun apabila ada kekhawatiran terhadap sesuatu ancaman, maka sandaran kepada Allah SWT senantiasa melalui do’a dan dzikir. Melalui dzikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi, kamampuan berfikir secara jernih, dan emosi akan menjadi lebih lebih terkendali. Hentakan kemarahan dan kesedihan ataupun kegembiraan yang berlebihan senantiasa dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra’du ayat 28: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” Ketenangan hati (emosi) akan mengarahkan individu pada kekuatan untuk menyelesaikan masalah, bukan malah lari dari masalah. Do’a merupakan pendorong untuk mencapai harapan dan keinginan untuk hidup yang baik, teratur dan terhindar dari segala ancaman atau gangguan. Sesorang yang berdo’a sudah tentu diselingi dengan dzikir atau ingat kepada Allah. Karena do’a yang mustajab hanyalah bersandarkan kepada Allah SWT. Do’a dan dzikir adalah dua kegiatan yang saling berhubungan. Dalam pelapalan do’a setelah shalat diawali dengan dzikir, karena seorang hamba sangat dianjurkan untuk selalu berdzikir memuji Allah SWT atas keagungan dan kekuasan-Nya. Namun seorang hamba pun diharuskan untuk senantiasa berdoa memohon ampunan dan pertolongan hanya kepada Allah SWT. Alangkah sombongnya orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah SWT seakan-akan dia tidak butuh Allah SWT dan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan Allah SWT. Sangat mustahil semua yang terjadi dan semua yang ada di langit, bumi serta isinya tidak ada campur tangan Allah SWT.Bagaimana tidak? kehidupan kita di bumi ini, pergantian siang dan malam, gemuruh dan petir yang mengkilat, hujan dan semua kejadian di alam semesta sudah diatur dan menjadi kehendak-Nya supaya manusia senantiasa mengambil pelajaran dan berfikir tentang kekuasan Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau Menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali Imran: 190-191). Berdo’a dan berzikir amat penting untuk memperkuat kesehatan mental. Baik untuk penyembuhan atau pencegahan maupun pembinaan akhlak manusia. Sesorang yang senantiasa berdo’a berdzikir akan selalu merasa bahwa apa pun yang dilakukannya hanyalah atas keuasaanya Allah SWT. Ia tidak sombong ketika meraih kesuksesan dalam hidupnya, atau pun tidak putus asa ketika ia tidak meraih apa yang dingingkan. Jika manusia tekun berdo’a seraya berdzikir kepada Allah dalam kesehariannya, Insya Allah kesehatan mental kita akan dapat dipertahankan yang selanjutnya akan meraih ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin.
BAGI TAKJIL - PDAM Giri Menang bekerjasama dengan Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB berbagi takjil pada hari ketiga di Simpang Empat depan Masjid Baitul Atiq, Gerung, Sabtu (11/6). Acara berbagi takjil selain merupakan salah satu rangkaian dari memeriahkan HUT PDAM Giri Menang ke 36 yang dirangkai dengan kegiatan sosial di bulan Ramadhan..Tampak dalam gambar Tim dari PDAM Giri Menang dan tim dari Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB berbagi takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan raya, serta antusias masyarakat yang ingin mendapatkan takjil.
Awali Safari Ramadhan di Sikur
Bupati Lotim Ajak Masyarakat Aktif Membayar Zakat Selong (Suara NTB) Mengawali kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Besar Islahul Muslimin Desa Sikur Kecamatan Sikur, Sabtu (11/6) malam, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan mengajak masyarakat untuk aktif membayar zakat. Pasalnya, pengeluaran zakat saat ini tidak hanya ditekankan kepada para aparatur sipil negara (ASN), tapi masyarakat secara aman. Apalagi, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap umat Muslim. Bupati menginstruksikan kepada tokoh agama dalam setiap kesempatan berdakwah selalu mengajak umat untuk mengeluarkan zakat. Bahkan, seluruh kepala desa diperintahkan agar meminta masyarakat di wilayah masing-masing yang akan melaksanakan ibadah haji mengeluarkan zakat ongkos hajinya terlebih dahulu sebelum berangkat ke tanah suci. “Zakat harus didahulukan, ibadah haji itu rukun Islam yang
terakhir. Makanya, saya instruksikan kepada seluruh kepala desa agar meminta zakat pada masyarakatnya yang akan menunaikan ibadah haji. Kalau mau mendapatkan haji yang mabrur, tunaikan zakat terlebih dahulu,” ujarnya mengingatkan. Momentum bulan Ramadhan, dilakukan dalam rangka menyambung silaturahim antara pemerintah daerah (pemda) dengan masyarakat. Setiap berada pada bulan Ramadhan, Pemda Lotim tak pernah melu-
pakan agenda kegiatan Safari Ramadhan. Selain masalah zakat, bupati menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dicapai adalah pembangunan di sektor perekonomian dengan membangun sejumlah pasar yang dimaksudkan untuk dapat menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat,
(Suara NTB/yon)
SAMBUTAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan memberikan sambutan pada Safari Ramadhan di Masjid Besar Islahul Muslimin Desa Sikur, Sabtu (11/6) malam. sehingga, peningkatan kesejahteraan masyarakat Lotim dapat tercapai. Dalam kesempatan itu, Tidak lupa Pemda Lotim memberikan
bantuan kepada Masjid Besar Islahul Muslimin sebesar Rp 10 juta dan ditambah Rp 15 juta lagi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznasda) Lotim. (yon)
Bupati Lobar Ajak Masyarakat Rajin Beribadah
(Suara NTB/her)
BERIKAN BANTUAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memberikan bantuan pada pengurus masjid saat Safari Ramadhan akhir pekan kemarin.
Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan Safari Ramadhan Pemda Lombok Barat (Lobar) memasuki hari ke-5. Kali ini Safari Ramadhan berlokasi di Masjid Dusun Perendekan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan. Sebelumnya, bupati menggelar Safari Ramadhan di Sekotong, Gunungsari dan Lembar. Pada kesempatan ini, selain memberikan bantuan berupa sembako, peralatan pertanian dan bantuan lainnya, bupati mengajak masyarakat rajin beribadah dengan tetap shalat berjamaah dan menghidupkan kembali mengaji di waktu Magrib hingga Isya. Menurutnya, Ger-
akan Mengaji telah dicanangkan Pemda Lobar namun belum begitu menggema hingga ke bawah. “Namun dari pantauan, gerakan ini tidak terlalu banyak mendapatkan sambutan,” akunya. Penyebabnya, gerakan ini tidak ada sanksi hanya sebatas bersifat ajakan. Karena itu ke depan, pemda akan membuat semacam tata pelaksanaan agar program ini bisa dilaksanakan menyeluruh oleh masyarakat. Ia mengimbau kepada para orang tua, agar banyak memberi contoh dari pada memerintah. “Jangan cuma biasanya nyuruh anak shalat, tapi orang tua ambil remote nonton TV,” sindirnya.
Bupati juga mengimbau agar masyarakat rajin melaksanakan shalat secara berjamaah dan tepat waktu. Ketika azan berkumandang masyarakat harus segera ke masjid atau musala, jika tidak bisa maka cukup berjamaah di rumah bersama keluarga. Jika hal ini dilaksanakan, jelasnya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Di akhir acara, bupati memberikan sumbangan, diantaranya berupa dana pembangunan masjid, sumbangan LKSA, kain sarung untuk pengurus masjid dan bantuan berupa alat pertanian di masjid yang menjadi lokasi safari Ramadhan. (her)
PKK Lobar Gelar Ramadhan Peduli Menjaga Kesehatan Janin Selama Puasa
PERTUMBUHAN janin yang dimulai dengan adanya pembuahan kemudian mengalami perkembangan yang berangsur setiap harinya dalam proses pembentukan organ-organ,seperti otak, tulang belakang, kulit, jantung hingga rambut diakhiri dengan masa persalinan. Bagi Anda yang sedang hamil dan tetap ingin berpuasa jangan khawatir. Berikut ini tips yang bisa Anda ikuti sebagaimana dikutip dari laman www.bidanku.com.
1. Menjaga Kondisi Saat Berpuasa Banyak yang merasa sanggup untuk melewati puasa meskipun sedang hamil. Perhatian utama yang bisa anda lakukan adalah menjaga kondisi kesehatan baik anda maupun janin. Jika dirasa anda mengalami beberapa gangguan kesehatan saat menjalankan puasa sebaiknya anda konsultasikan dengan dokter kandungan atau bidan. Perubahan lingkungan yang terkadang tidak terduga menyebabkan daya tahan tubuh di tengah-tengah anda menjalankan ibadah puasa terganggu. Jangan paksakan untuk berpuasa sekiranya kesehatan anda akan semakin buruk. 2. Berbuka dan Sahur waktu yang tepat Asupan nutrisi anda sangat dibutuh-
kan dalam perkembangan janin jaga selalu pola makan 3 kali sehari sehingga meskipun anda berpuasa anda dapat mengatur jadwal makan anda ketika sahur berbuka dan juga setelah taraweh dengan gizi yang tercukupi dari jenis makanan. Hindari makanan yang terlalu pedas, makanan terlalu dingin/ panas, makanan mentah. 3. Mengatur waktu aktivitas Terlalu lelah tidak baik untuk ibu hamil, selain kondisi badan yang akan terganggu dan mengakibatkan lemas sepanjang hari anda berpuasa, resiko gangguan janin meningkat jika anda membiarkan aktivitas yang tidak teratur apalagi hingga waktu istirahat anda terganggu. Lakukan istirahat beberapa saat di sela aktivitas anda. 4. Lakukan Pemeriksaan Kehamilan Meskipun sedang berpuasa penting untuk anda berkonsultasi dengan dokter mengenai perkembangan kehamilan anda. Hal ini untuk dapat mendeteksi dini gangguan kehamilan yang mungkin terjadi, sehingga periksakan secara rutin kandungan anda dapat mencegahnya. (berbagai sumber)
Es Bola Buah Selasih SAAT berbuka puasa, akan terasa tambah semangat dengan minuman yang segar. Apalagi minumannya segar dan menyehatkan. Jika Anda ingin berbuka dengan yang menyegarkan tidak ada salahnya mencoba menu es bola buah selasih. Ingin tahu caranya, berikut resepnya sebagaimana dikutip dari laman www.griyawisata.com. Bahan: - 250 gram semangka - 250 gram melon - 250 gram blewah - 2 sdt selasih - 500 ml santan encer dengan air matang (jangan direbus) - Tuang sirup gula/sirup vanilli dalam gelas - Sirup gula/syrup vanilli - T ata buah semanga, melon dan ble- Es batu secukupnya wah di bagian atasnya dan tambahkan biji selasih di bagian paling atas Cara Membuat: - Rendam selasih dalam air panas se- - Tambahkan es batu sesuai selera - Siram dengan santan dan sajilama 3 menit, tiriskan kan dingin sebagai minuman - Potong semangka, melon dan blewah buka puasa yang segar. (berbdengan cetakan/pemotong buah beragai sumber) bentuk bulat
Giri Menang (Suara NTB) Tim Penggerak PKK (TP PKK), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan bakti sosial selama Bulan Ramadhan. Sedikitnya 1000 paket bantuan sembako gratis telah disiapkan untuk dibagikan kepada orang tua jompo miskin dan anak yatim. Kegiatan PKK Lobar ini patut dicontoh, lantaran dana untuk pengadaan paket bantuan sembako tidak dibebankan dari APBD, namun hasil urunan semua organisasi wanita. ‘’Masing-masing pengurus mengumpulkan dana pribadi untuk membeli paket bantuan tersebut,’’ungkap Ketua TP PKK Lobar, Hj Khaeratun Fauzan Khalid ditemui usai penyerahan bantuan sembako di kantor Desa Kediri Induk Kecamatan Kediri, Sabtu (11/6) kemarin. Penyerahan bantuan ini dihadiri juga Ketua DWP Lobar, Hj Sukerniati Moh. Taufiq, para pengurus PKK, Camat Kediri Humaidi dan Kades Kediri, Ahmad Fadoli Ibrahim. Hj Khaeratun menyatakan, organisasi wanita di Lobar menyiapkan 1000 paket bantuan sembako gratis untuk dibagikan kepada jompo dan anak yatim selama Ramadhan. Urunan untuk membeli sembako tersebut telah disepakati bersama. Masing-masing pengurus memberi-
kan santunan sesuai kemampuan, lalu hasil urunan tersebut digunakan membeli sembako berupa beras, mie dan minyak. Menurutnya, PKK ke depan tidak ingin hanya mengandalkan dana APBD untuk bisa berbuat. Melalui gerakan urunan semacam ini jelasnya sangat efektif meningkatkan kesadaran perlunya berbagi. Apalagi selama Ramadhan, kebaikan akan dilipatgandakan. Dikatakan, penyaluran bantuan sembako pertama kali dilaksanakan di Desa Perampuan dan berlanjut ke Desa Kediri. Satu kali turun pihaknya menyerahkan 100 paket bantuan kepada orang tua jompo dan anak yatim. Bagi Istri bupati ini, Kediri salah satu daerah yang memiliki makna khusus, karena dirinya pernah tinggal di Kediri untuk menimba ilmu. Ia pun merasa, separuh badannya ada di Kediri. Pembagian sembako ini jelasnya, bentuk berbagi pengurus organisasi wanita Lobar dengan orang tua jompo kurang mampu dan anak yatim. Ia berharap masyarakat tidak melihat dari jumlah yang diberikan. Menurutnya, jika dihitung dengan rupiah tak seberapa, namun yang perlu dilihat niat tulus untuk berbagi. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga jalinan tali silaturahmi satu sama lain. (her)
SUARA NTB
Senin, 13 Juni 2016
Presiden Belum Putuskan Kelanjutan Proyek PLTU Jeranjang Unit II Dari Hal. 1 ‘’Artinya apa? Kita ingin melihat provinsi yang kurang, itulah yang ingin kita tambah lebih dahulu. Biar tidak ada byarpet. Kalau sudah cukup, itu yang akan perluas lagi. Ada ekspansi di situ. Karena kita harus lihat akan ada pertumbuhan, akan ada permintaan. Sehingga yang sudah cukup tetap kita hitung lagi. Kita perintahkan lagi untuk ekspansi,’’ tambahnya. Sementara itu, untuk provinsi yang pasokan listriknya berlebih, maka pembangunan pembangkit listrik akan diarahkan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Namun, kata Jokowi, pasokan listrik di seluruh Indonesia masih banyak yang kurang, termasuk NTB. MPP kapasitas 2x25 MW ini, lanjutnya akan mulai beroperasi sekitar Agustus mendatang. Namun dengan adanya perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang akan mulai 30 Juli-7 Agustus mendatang, Presiden berharap MPP ini bisa beroperasi lebih awal. Selain MPP, sebut Presiden, pada September-Oktober mendatang juga akan datang kapal pembangkit listrik di NTB. ‘’Artinya ini memang harus lebih. Ada provinsi yang lebih dari cukup, ini yang kita harapkan,’’ ucapnya. Dikatakan, NTB merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas penyediaan pembangkit listrik. Pasalnya, kebutuhan listrik pada daerah-daerah yang pesat pertumbuhan ekonominya harus diantisipasi. Jangan sampai, kata Presiden, ada daerah yang pertumbuhan ekonominya ba-
gus kemudian menurun akibat pasokan listrik yang terbatas. ‘’Ini yang berbahaya. NTB, tadi saya sampaikan 9,9 persen pertumbuhan ekonominya. Ini ada pertumbuhan. Tapi kalau tidak diikuti dengan penambahan daya listrik, pertumbuhan itu bisa terkendala,’’ ujarnya. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan kedatangan Presiden ke NTB merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat NTB. Dikatakan, kawasan Jeranjang memiliki luas 36 hektar, yang merupakan inti dari suplai listrik sistem Lombok. Sehingga, kata orang nomor satu di NTB ini, jika pembangunan pembangkit listrik di Jeranjang terbangun atau dikembangkan dengan baik sesuai dengan perencanaan maka kebutuhan listrik di NTB khususnya Pulau Lombok akan mantap dan terjamin. “Oleh karena itu, kehadiran Bapak Presiden sudah lama diharapkan, sejak 2009 ketika Jeranjang ini mulai pembangunannya. Ada banyak kendala. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Presiden, semua kendala-kendala itu dapat segera terselesaikan,’’ harapnya. Dalam kunjungan ke NTB, Presiden didampingi Ibu Negara Hj.Iriana Jokowi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarmo, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan lainnya. (nas)
Bersemangat Membangun Dari Hal. 1 Angka ini jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,9 persen lebih. Meskipun dari bulan Februari-Mei terjadi deflasi, namun tak lantas menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi NTB. ‘’Dalam lima bulan pertama, inflasi terjadi hanya pada bulan Januari. Bulan berikutnya terjadi deflasi. Terakhir pada Mei, deflasi di NTB mencapai 0,29 persen. Ternyata, deflasi di NTB itu tidak berarti pertumbuhan ekonomi terhambat. Tapi justru pertumbuhan ekonomi juga terjadi dengan sangat baik walaupun pada saat yang sama terjadi deflasi di NTB,’’ kata gubernur dihadapan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada groundbreaking pembangunan Mobile Power Plant (MPP) kapasitas 2x25 MW di Jeranjang Lombok Barat (Lobar), Sabtu (11/6). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata gubernur, data per Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka di NTB mencapai 3,36 persen. Angka ini menurutnya, jauh di bawah rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional. ‘’Itu menandakan bahwa arah pembangunan di NTB mampu membuka ruang-ruang kerja bagi masyarakat,’’ucapnya. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, dengan dukungan langsung dari Presiden Jokowi, terutama melengkapi infrastruktur yang paling utama diperlukan masyarakat
yakni listrik. Pemprov, katanya optimis daerah ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik di masa mendatang. ‘’NTB terus membangun. Seluruh ikhtiar memantapkan infrastruktur di NTB terus dilakukan,’’tambahnya. Sesuai dengan arahan Presiden di Istana Negara beberapa waktu lalu, kata gubernur, hal yang dilakukan ke depan adalah deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan di NTB, katanya cukup menggembirakan. Di mana, tingkat kemantapan jalan nasional sudah hampir mencapai 100 persen, jalan provinsi 70 persen dan jalan kabupaten/kota tingkat kemantapannya sudah mencapai 65 persen. Sementara untuk infrastruktur sumber daya aiir lanjut gubernur, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan dua bendungan besar di Pulau Sumbawa. Sesuai janji Menteri PUPR, katanya, setelah dua bendungan besar yang ada di Pulau Sumbawa rampung maka akan dibangun dua bendungan besar lagi di Pulau Lombok. Menurut rencana, bendungan yang akan dibangun di Pulau Lombok itu adalah Bendungan Mujur dan Bendungan Meninting. ‘’Sehingga dengan demikian sempurnalah sistem irigasi di Pulau Lombok dan Sumbawa,’’ tandasnya. (nas)
SP3, Beban Psikologis dan Biaya yang Tak Efisien Dari Hal. 1 Penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), menemukan, keseluruhan anggaran penanganan kasus di Kejaksaan Tinggi NTB mencapai Rp 4.740.740.000 untuk tahun 2015. Untuk tindak pidana korupsi dianggarkan per item. Kasus Tipikor yang diselesaikan tahap penyelidikan dan penyidikan, anggarannya Rp 300 juta. Perkara tipikor pra penuntutan dan penuntutan anggarannya Rp 220.950.000, kasus tipikor yang diselesaikan tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejari mencapai Rp 900 juta, perkara tipikor tahap prapenuntutan dan penuntutan mencapai Rp 132.570.000, pengendalian penggunaan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi diberikan di Kejati, Kejari Rp 375 juta. Koordinator MaPPI FH UI, Choky Rahadman menjawab Suara NTB menyebut, anggaran penanganan kasus korupsi porsinya cukup besar. Kebutuhan anggaran terjadi mulai tahap penyelidikan. Meningkat saat penyidik harus melibatkan ahli, mulai dari ahli akademisi, kemudian berlanjut operasional saat pelibatan auditor negara, sampai pelibatan ahli pengadaan seperti Lembaga Kebijakan Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). ‘’Di sini porsi anggarannya bisa sampai puluhan juta,’’ sebut Choky. Ketika biaya yang dikeluarkan besar mulai tahap pengumpulan data pengumpulan bahan keterangan (puldata pulbaket), penyelidikan sampai penyidikan, lantas kemudian dihentikan, dapatkah itu disebut merugikan negara? ‘’Jangan sampai kasus yang sudah banyak memakan biaya dan tenaga itu kemudian di SP3, ini bisa saja dapat merugikan negara,” kata pemerhati masalah hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Risnain, SH, MH kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (11/6). Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam berbagai kasus harus dipenuhi. Sebab hal itu merupakan keharusan sebagai warga negara. Saksi merupakan orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Namun tidak sedikit saksi yang merasa dirugikan setelah diperiksa dan dimintai keterangan. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan kondisi sosial yang harus dihadapinya. Tidak sedikit yang reputasinya rusak karena pemanggilan sebagai saksi. Sebab masyarakat menilai bahwa seseorang itu telah terlibat dalam suatu kasus tertentu, terlebih jika itu merupakan kasus korupsi. ‘’Hadir saat dipanggil sebagai saksi merupakan suatu kewajiban, jika tidak maka dapat dilakukan penjemputan paksa. Di sisi lain, tidak sedikit juga saksi yang merasa diragukan setelah dipanggil. Dicibir oleh masyarakat, dikucilkan hingga rusak reputasi dan nama baiknya,” kata Risnain. Satu hal yang mengkhawatirkan, apabila kasus tersebut dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi orang tertentu. Sehingga nama baiknya menjadi tercoreng di masyarakat. Belum lagi masalah psikologis yang dih-
adapi oleh saksi, seperti tidak tenang dan susah tidur. Hal ini juga harus dipertimbangkan kembali, mengingat setelah banyaknya kerugian yang dihadapi oleh beberapa saksi kemudian kasus harus dihentikan. “Yang celaka itu, apabila kasus itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan orang. Karena bisa saja dia dilaporkan dan dipanggil padahal tidak ada sangkut pautnya. Sementara untuk mengembalikan citranya di mata masyarakat itu sangat sulit, padahal belum tentu dia terlibat,” ujarnya. Sementara itu, masyarakat tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kerugian yang didapatkan pascadiperiksa sebagai saksi. Sebab tidak ada aturan yang mengatur bahwa saksi diperblehkan untuk mengajukan keberatan terhadap persoalan yang dihadapi hanya karena diperiksa sebagai saksi. ‘’Saksi itu dalam sistem hukum kita tidak punya hak untuk menuntut apapun. Sehingga untuk mengembalikan citranya itu susah. Karena mindset masyarakat itu yang susah diubah,’’ ujarnya. Melihat permasalahan ini, Risnain berpendapat, perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa saksi maupun tersangka belum tentu pelaku sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang asas praduga tak bersalah. Sehingga ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, dapat berprasangka baik sampai adanya putusan hakim. Pengaruhi Citra Kejaksaan Kinerja Kejaksaan Tinggi NTB saat ini memang jadi sorotan publik karena beberapa SP3 perkara-perkara korupsi yang diterbitkannya. Pada tahun ini saja empat perkara yang menjadi perhatian publik dihentikan proses hukumnya. Jadi perhatian karena selain melibatkan pejabat publik dan politisi, potensi kerugian negara juga relatif besar. Terlebih diantaranya masuk dalam sektor pelayanan publik, seperti kasus PDAM, DBCHT, Jalan Lingkar Trawangan dan KONI. Menurut Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, L. Ahyar Supriadi, SH dengan di SP3-nya kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan sumber daya manusia aparat penegak hukum terindikasi tidak mampu menjawab harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. ‘’Dari beberapa Kajati yang sudah menjabat, ada kesan perkara korupsi banyak di SP3 kan menjelang akhir-kahir masa jabatan. Lima Kajati terakhir ini kecenderungannya menunjukkan seperti itu. Sehingga dengan begitu patut dicurigai bahwa kental dengan intervensi politiknya,” ujarnya. Penghentian kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak memiliki inisiatif sendiri untuk menenulusurinya lebih lanjut. Karena selama ini kasus-kasus tersebut sangat minim perkembangannya. Untuk itu Ahyar memberikan saran pada Kejaksaan untuk menghindari perkara korupsi akan berujung SP3, yakni dengan memaksimalkan tugas dan fungsi kewenangannya. Serta bisa meminta pada pihak pelapor un-
tuk menambah alat bukti bila memang kekurangan alat bukti sehingga kasus itu kemudian tidak di SP3-kan. ‘’Nah pertanyaan saya, hal itu sudah dilakukan tidak oleh Kejaksaan? Mereka punya inisiatif tidak untuk melakukan itu? Kalau tidak ada inisiatif, maka wajar kasus itu di SP3 kan,’’ ujarnya. Ahyar melihat kecenderuangan dari kasuskasus yang di SP3 ini karena tidak ada perkembangannya, sehingga dengan tiba-tiba langsung di SP3 kan. Dari sini, ada hal yang dilihatnya kontraproduktif dan jadi tanda tanya. Bagaimana Kejaksaan bisa menemukan kasus sendiri, sedangkan kasus yang sudah dilaporkan saja dan ada buktinya tidak mampu diselesaikannya?. Ahyar tidak sepakat dengan asalan Kejaksaan lamban menangani perkara korupsi karena terkendala oleh anggaran. Namun anggaran bukan alasan yang subtantif, tapi lebih pada lemahnya manajeman perkara. Sehingga jumlah perkara yang sudah disepakati saja, yakni lima kasus setiap tahun tidak mampu diselesaikan sampai tuntas, apa lagi yang lain. “Harapan saya pada Kajati NTB yang baru ini, saya tantang dia berani tidak buat pernyataan bahwa tidak akan ada kasus yang di SP3 sampai selesai masa jabatan,’’ katanya. Dari hasil penelitian Somasi selama ini terhadap kinerja Kejaksaan, kecenderungan yang ditangani hanya kasuskasus kecil bobotnya dari kasus yang di SP3 kan, dan itu kasus yang menjadi tunggakan, bukan kasus kejati sendiri. Sehingga Ahyar mempertanyakan kasus kejati sendiri yang ditangani tahun 2016 ini. Pola kinerja APH selama ini dalam menangani perkara korupsi kecendrungan booming di awal-awal. Namun setelah dua sampai tiga bulan redup kembali, bahkan hilang. Celakanya kata Ahyar, di saat salah satu kasus sedang menyita perhatian, Kejaksaan tidak fokus. Untuk itu kata Ahyar, bahwa Somasi sendiri jelas akan melakukan tindakan terhadap keputusan Kejakasaan meng-SP3-kan perkara korupsi tersebut. Ahyar mengaku untuk saat ini, pihaknya masih dalam tahap iventarisir kasus-kasus tersebut untuk kemudian akan dipilah mana kasus yang akan diatasi oleh KPK melalui fingsi korsupnya, dan mana kasus yang cukup ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. “Bahannya sedang kami lengkapi, dan akan kita segara tindakalanjuti dengan bersurat ke KPK dan Kejagung,” pungkasnya. Penerbitan SP3 dalam penanganan beberapa kasus dilakukan Kejati NTB, rupanya sudah didengar dan menjadi informasi awal diterima Kajati NTB yang baru, Tedjolekmono, SH, MM. ‘’Saya tahu ada SP3 kasus, tapi kalau mau tanya itu, saya belum bisa jawab,” kata mantan Wakajati Gorontalo ini. ‘’Kalau saya ditanya soal ini, pasti saya akan jawab tidak tahu, hanya itu. Apalagi ini kan bukan kerjaan saya,’’ tegasnya. Namun bukan berarti dia akan tutup mata dengan penghentian kasus itu, karena disadarinya telah menjadi perhatian publik khususnya media. Saatnya akan diresponsnya ketika sudah mendapatkan informasi lengkap. (lin/ndi/ars)
Angkutan Darat Siagakan 473 Armada AKDP dan 58 Bus AKAP Dari Hal. 1 Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Lebaran tahun 2016/1437 Hijriah yang dimulai tanggal 1 Juli 2016 (H-5), sampai dengan 10 Juli 2016 (H+3),kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi. Larangan pengoperasi kendaraan angkutan barang pada jalan nasional ( jalan tol dan non tol) serta jalur wisata di 14 provinsi. Ke 14 provinsi tersebut adalah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Larangan pengoperasi kendaraan angkutan barang seperti yang disebutkan di atas, dikecualikan bagi kendaraan pengangkut BBM, Bahan Bakar Gas (BBG). Kemudian ternak, bahan pokok seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng dan lainnya. Juga pupu dan barang antaran pos. SE tersebut juga mencatumkan sanksi bagi pelanggarnya. Bahwa pelanggar SE akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehubungan dengan terbitnya SE Nomor SE 22 Tahun 2016 itu, Dishubkominfo NTB menindaklanjutinya dengan
menggelar rapat terpadu persiapan menghadapi Idul Fitri 2016/1437 Hijriah. Rapat dengan tema ‘’Rencana Operasi Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi NTB 2016’’ pada Rabu (8/6) lalu, dipimpin Kadishubkominfo NTB, Drs.H.Lalu Bayu Windia. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci kesiapan angkutan Lebaran, mulai dari transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi darat, persiapan angkutan Lebaran dilakukan di 10 kabupaten/ kota dengan 10 terminal di NTB. Dishubkominfo menurut Bayu Windia yang baru sepekan dilantik sebagai Kadishubkominfo NTB, menyebutkan armada untuk Angkutan Anta Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Untuk kesiapan sarana AKDP disebutkan Bayu Windia, dalam kondisi normal, jumlah armada (bus) yang beroperasi sebanyak 473 unit. Dari jumlah itu, 171 unit, melayani tujuan Lembar-PrayaSelong-Sumbawa-DompuBima. Kemudian untuk rute Mataram-Selong-Kayangan, jumlah armada sebanyak 33 unit. Jurusan Mataram-Plampang, jumlah bus yang tersedia sebanyak 43 unit. Sementara untuk Mataram sebanyak 55 unit armada bus. Selanjutnya jurusan MataramDompu-Bima, armada yang
tersedia sebanyak 70 unit. Jurusan Mataram-SumbawaBima, jumlah armada yang tersedia 44 unit. Rute Mataram-Sumbawa-Dompu, armada yang tersedia sebanyak 57 unit. Kemudian untuk AKAP, disebutkan Bayu Windia jumlah armada yang tersedia sebanyak 58 armada dengan jumlah tempat duduk (seat) sebanyak 1.740 seat. Di luar 58 armada, menurut Bayu Windia juga ada bus cadangan sebanyak 14 unit. Dari 58 bus, masing-masing 3 unit melayani jurusan Sape (Bima)-Jakarta dengan 90 seat. Kemudian jurusan Bima-Mataram-Surabaya-Jakarta tersedia 12 unit armada dengan 360 tempat duduk. Jurusan Sumbawa-mataram-SuarabayaJakarta tersedia 5 armada dengan 150 tempat duduk. Jurusan Sumbawa-MataramMalang ada 5 bus dengan 150 seat. Sumbawa-MataramYogyakarta-Semarang tersedia 2 unit untuk 60 seat. Dari Mataram-Surabaya jumlah armada yang disediakan sebanyak 8 unit dengan jumlah 240 tempat duduk. Jurusan Mataram-Malang, tersedia 3 bus dengan 90 seat. Kemudian untuk rute Mataram-Yogyakarta tersedia 4 bus dengan 120 tempat duduk. Kemudian jurusan MataramSemarang-Jakarta dengan 4 armada, jumlah seat 120. Ju-
rusan Mataram-Jakarta tersedia 8 bus dengan 240 tempat duduk. Terakhir jurusan Mataram-SurabayaJakarta tersedia 4 unit bus dengan 120 seat. Dengan jumlah armada untuk AKDP dan AKAP serta adanya bus cadangan sebanyak 14 unit (untuk AKAP), menurut Bayu Windia, jumlah armada tersebut memadai (cukup) menghadapi arus mudik dan balik Lebaran. Dikatakan memadai, setelah bercermin dari angkutan Lebaran tahun 2015. Menyinggung prediksi jumlah penumpang angkutan umum? Untuk penumpang AKAP tahun ini (2016) diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen. ‘’Jumlah penumpang AKAP tahun 2015 di Terminal Mandalika mengalami lonjakan H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang sebanyak 2.554 orang. Diperkirakan tahun ini (2016), penumpang akan naik 5 persen menjadi 2.682 orang,’’ sebutnya. Kemudian untuk penumpang AKDP, Bayu Windia memprediksi akan terjadi kenaikan penumpang sekitar 10 persen. ‘’Jumlah penumpang AKDP tahun 2015 di Terminal Mandalika mengalami lonjakan pada H-2 sebesar 2.289 orang. Diperkirakan penumpang akan naik pada arus mudik tahun ini (2016) sebesar 10 persen menjadi
2.581 orang,’’ sebutnya. Pada prinsipnya, mengantisipasi angkutan Lebaran khususnya untuk angkutan darat semua sudah siap. ’’ Dari Terminal mandalika di Mataram, Terminal Dara di Bima dan Terminal Sumerpayung di Sumbawa yang termasuk terminal tipe A, siap memberangkatkan penumpang AKAP dan AKDP dengan jumlah armada yang cukup memadai. Begitu juga dengan terminal tipe B dan C juga sudah tidak ada masalah (siap),’’ jelasnya. Untuk menjamin kelancaran transportasi atau angkutan Lebaran, khusus untuk angkutan darat akan disiapkan sejumlah Pos Komando (Posko) Lebaran dengan Posko utama di Kantor Dishubkominfo di Jalan Langko 49 Mataram. ‘’Manfaatkan FLLAJ yang sudah terbangun dengan fasilitas yang cukup memadai baik langsung maupun melalui web, SMS, telepon, facebook, twiter maupun instagram FLLAJ,’’ pesannya. Ditambahkan bahwa Posko terpadu juga disiagakan di beberapa titik, termasuk di Terminal Mandalika dengan melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Polri, Jasa Raharja dan Dishubkominfo. Selain itu, untuk menjamin keselamatan dalam perjalanan pada mudik dan balik, akan dilakukan pengecekan armada maupun sopir di posko-posko angkutan Lebaran. (tim)
Halaman 19
Pelayanan Dinas Dukcapil Lotim Dikeluhkan Masyarakat Selong (Suara NTB) – Masyarakat Kabupaten Lotim kembali mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan seperti KTP terpaksa harus bolak-balik hingga tiga kali bahkan ada yang lebih namun KTP yang dibuat tak kunjung tuntas. Setelah ditelusuri, pihak Dukcapil Lotim beralasan jika penyebab dari lambatnya pengurus E-KTP itu disebabkan limitnya blanko E-KT di Dinas Dukcapil setempat. Warga saat ini kebingungan dengan proses pembuatan KTP di Disdukcapil Lotim. Di satu sisi masyarakat mendapatkan informasi jika blanko E-KTP habis. Namun, di sisi lain ada warga yang mudah bisa membuat E-KTP karena diduga melalui calo. Kadus Masbagik Selatan, Hulyadi juga mengeluhkan pelayanan yang disuguhkan oleh Disdukcapil Lotim terhadap masyarakat yang mengurus dokumen kependudukannya. Hulyadi yang juga Ketua Forum Kadus Kabupaten Lotim ini berharap kepada Dinas Dukcapil Lotim agar memberikan informasi yang pasti terkait kendala yang dihadapi sampai lamanya proses pembuatan E-KTP. Dikonfirmasi diruangannya, Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Andika Istujaya, tidak berani berkomentar terkait keluhan masyarakat dalam pembuatan KTP. Alasannya, karena belum diberikan kewenangan oleh Kadis Dukcapil Lotim, Ir. Sateriadi untuk memberikan keterangan. Pastinya, kata mantan Sekretaris Dinas ESDM PP Lotim ini, blanko E-KTP memang limit. “Jadi blanko E-KTP bukannya kosong atau tidak ada, tapi limit. Sehingga, dalam penggunaannya itu ada kebijakan yang diterapkan oleh Pak Kadis,”terangnya. (yon)
BPKP Bantah Menghambat Dari Hal. 1 justru sulit bahkan dihentikan karena faktor BPKP tak menemukan kerugian negara. ‘’Kalau gak mau SP3 dari awal sudah harus dikomunikasikan. Harusnya kita diikutkan dari awal,’’ ujar Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dr. Bonardo Hutauruk, AK., MM ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (11/6). Hal itu ia ungkapkan sebagai rasionaliasi penguatan koordinasi. Unsur timbulnya kerugian negara pada kasus korupsi dalam menelusurinya tentu melibatkan keterangan ahli auditor. Aplikasinya, sambung dia, pada saat penanganan kasus masuk tahap penyelidikan, BPKP disertakan dalam bentuk Audit Investigasi (AI). ‘’Di penyidikan masuk PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara). Biasanya selalu ada hasil,’’ ungkapnya. ‘’Kita mau membangun komunikasi yang baik sejak awal kasus itu ada, sejak dalam penyelidikan harus dikomunikasikan.’’ Menurut dia, komunikasi sejak dini itu dimaksudkan agar evaluasi progres penanganan kasus dapat terus terpantau. Juga memastikan penanganan sistemastis guna memudahkan penyelesaian kasus. ‘’Koordinasinya memang begitu. Biasa kami kan eskpose dulu. Kalau belum kuat ini masuknya di Audit Investigasi,’’ terang Bonardo. Namun ia menegaskan, bahwa pihaknya dapat melakukan audit investigasi apabila posisi penanganan kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sementara PKKN dilakukan pada saat kasus sudah tahap penyidikan. ‘’Kalau tidak begitu nanti kami kesulitan menghitungnya. Tahunya belum kuat, repot kita hitung,’’ ujarnya. ‘’Kadang APH itu langsung ke penyidikan kemudian minta AI. Ya, gak bisa lagi.’’ Mengantisipasi itu pun ia mengaku sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas perbaikan koordinasi secara umum. Apalagi komunikasi dan koordinasi kasus per kasus yang melibatkan BPKP. Untuk PKKN, jelas Bonardo, harusnya APH sudah memberikan petunjuk bahwa sudah ada dugaan kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang spesifik, sesuai temuan penyidik. Bonardo menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung pemberantasan korupsi, berupa penyelamatan keuangan negara di ranah audit. Mewujudkan itu, ia setuju mengenai penguatan koordinasi antar-APH, serta antara APH dengan instansi terkait lainnya. ‘’Kesamaan pandangan saja. Artinya kalau teknis ada saja begitu sampai di tim kan bisa jadi ada perbedaan pendapat,’’ ungkapnya. ‘’Ada satu dua yang miskomunikasi. Memang perlu koordinasi,’’ ujarnya sembari menampik bahwa penanganan kasus kerap terhambat institusinya. Ia menjelaskan, dalam ikut bersinergi menangani kasus harus berpedoman data yang telah dikumpulkan APH. ‘’Memulainya agak lama, kena juga di antreannya itu,’’ katanya. Di NTB, kata Bonardo, ia menerima permintaan AI maupun PKKN dari seluruh APH. Mulai dari Polres sampai Polda. Dari Kejari sampai Kejati. “Kita ini cuma 10 auditor. Kalau antre ya pasti. Satu belum selesai, satu yang baru datang gak bisa langsung ditindaklanjuti. ‘’ Itu pun, lanjut dia, kalau dokumen pendukung yang disampaikan telah matang.’’ Penerbitan SP3 atas sebuah perkara, harus didasari tiga hal, sesuai dengan pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan demi kepentingan hukum. SP3 memang menurut Pemerhati Masalah Hukum Universitas Mataram Dr. Risnain, SH,
MH, memang otoritas Aparat Penegak Hukum (APH). Tetapi harus dilihat juga ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Panjangnya proses penyidikan kasus yang pada ujungnya SP3, dipastikan Risnain akibat kurang maksimalnya penanganan di tingkat penyelidikan. Padahal masyarakat menaruh harapan besar kepada Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus korupsi. Terlebih tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang penilaian resmi terhadap keabsahan dari SP3 tersebut. Begitu pula tidak ada lembaga lain yang dapat mempersoalkannya secara hukum. ‘’Tapi sekali lagi, ini adalah diskresi dari Kejaksaan. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan Kejaksaan berdasarkan kewenangannya itu,’’ ujarnya. Tapi kewenangan diskresi harus dipergunakan dengan bijak. Sebab bagi dia, Kejaksaan merupakan ujung tombak penegakan hukum, terutama di daerah. Jangan sampai ada intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum terhadap Kejaksaan maupun Kepolisian. ‘’Karena susah juga kalau Kejaksaan bisa diintervensi, masyarakat berharap penegakan hukum ke mana lagi,’’ tanya Risnain. Intervensi Eksternal Bicara soal intervensi, Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) sebagai ahli konstruksi satu-satunya di NTB punya persoalan akut ini. Menurut Dekan Fakultas Teknik Unram, Yusron Saadi, S.ST., M.Sc., Ph.D., mengakui pihaknya sering diminta oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam membantu penyidikan. Konsekwensi setelah menerima pekerjaan ini, harus diselesaikan. Namun, Yusron menjelaskan, pihaknya sering kali tidak bisa memenuhi permintaan dari APH. Karena di waktu bersamaan, dosen di FT Unram sedang sibuk menyelesaikan tanggung jawab akademik. ‘’Jadi kadang kami tidak bisa merespons Kejaksaan atau Kepolisian. Karena, ya, kita mementingkan internal dulu. Kalau ada yang siap, ya kita penuhi,’’ ungkapnya. Teror juga kerap didapat ketika membantu APH dalam pemeriksaan suatu kasus. Sehingga menyebabkan ada jarak antara pihaknya dengan instansi terkait. “Dibilang kita mencari-cari kesalahan. Padahal ketika pemeriksaan itu semua pihak kan hadir menandatangani berita acara, sepakat cara pemeriksaannya, dengan metode tertentu. Mestinya kami kan fair,” ujarnya. Ia menegaskan, sebagai akademisi, pihaknya punya tanggung jawab moral untuk menyebutkan hasil pemeriksaan yang sebenarnya. ‘’Misalnya kalau dalamnya fondasi lima meter, ndak mungkin kita bilang enam meter atau empat meter untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu,” tegasnya. Yusron menekankan, intimidasi dan teror yang pihaknya rasakan, cukup berpengaruh dalam membantu proses pemeriksaan. Pernah dirinya mengirim satuan pengamanan (Satpam) ke kediaman ketua timnya akibat diteror. Bahkan tak jarang, katanya, pihak-pihak tertentu mengintimidasi dengan datang langsung ke kampus. ‘’Kami kan dosen, bukan penyidik. Penyidik mungkin sudah dibekali mentalmental seperti itu (menghadapi intimidasi), kalau kami kan tidak,” ujarnya menekankan. Tetapi, lanjutnya, pihaknya siap membantu pihak APH dalam pemeriksaan. Hanya saja jika pekerjaannya sebagai dosen cukup longgar. “Kami siap, tetapi kami punya tugas utama, sebagai dosen. Pengalaman menunjukkan kami sering kerja sama, kita akan penuhi, kalau memang kita sedang longgar,” pungkasnya. (ars/lin/ron/why)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362
Senin, 13 Juni 2016
Harian Suara NTB
@hariansuarantb
@hariansuarantb
http://facebook.com/hariansuarantb
http://twitter.com/hariansuarantb
http://instagram.com/hariansuarantb
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Utusan Khusus Palestina Kunjungi ’’Suara NTB’’
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN – Utusan khusus Palestina Syeikh Shameer Ahmed Harasis menyerahkan gambar Masjid Al Aqsa kepada Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (11/6).
Mataram (Suara NTB) Utusan Khusus Palestina Syeikh Dr. Shameer Ahmed Harasis berkunjung ke Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (11/ 6).Kedatangan tokoh agama yang intens berjuang untuk kemerdekaan Palestina ini diterima Penanggung Jawab yang juga Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino. Kunjungan Syeikh Shameer Ahmed Harasis yang didampingi beberapa pengurus Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) NTB ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan jajaran media di NTB, termasuk dengan Harian Suara NTB. Utusan Khusus Palestina ini, menyampaikan terimakasih pada masyarakat NTB yang telah memberikan sumbangan dan kontribusi terhadap perjuangan rakyat Palestina.Tidak hanya itu, pihaknya berterimakasih pada media, khususnya di NTB yang
telah memberitakan mengenai perjuangan Bangsa Palestina, termasuk upaya penggalangan bantuan pada rakyat Palestina di NTB. Diakuinya, bantuan dari NTB terhadap warga Palestina cukup besar.Sejak tahun 2011 hingga 2015, bantuan yang diberikan warga NTB sebesar Rp 5 miliar. Dana ini kemudian disalurkan pada warga Palestina berupa obat-obatan, ambulans hingga mesin generator set (genset). Bantuan yang disalurkan pada warga Palestina ini sangat berharga dan berarti, sehingga Bangsa Palestina berterimakasih atas bantuan yang diberikan. Pada bagian lain, ujarnya, dibulan Ramadhan ini, banyak kaum Muslimin yang ingin beribadah di Masjid Al Aqsa, tapi dihalangi tentara Israel dengan cara-cara tidak manusiawi.Hal ini berdampak terhadap kondisi jemaah yang terluka dan banyak di
antaranya menjadi korban tentara Israel. Bagi Bangsa Palestina, ujarnya, Israel tidak memiliki hak dan kekuasaan atas Masjidil Al Aqsa, sehingga warga Palestina mati-matian membelanya dari tangan bangsa zionis. Meski ada upaya menghancurkan Masjid Al Aqsa, ujarnya, Allah SWT masih melindungi dan tetap berdiri hingga saat ini.Untuk itu, pihaknya berharap perjuangan yang dilakukan warga Palestina mendapat ridho Allah SWT. Termasuk, bantuan yang diberikan warga NTB dan Indonesia kepada Bangsa Palestina memberikan kontribusi besar bagi perjuangan rakyat Palestina. Sebelumnya, Syeikh Shameer Ahmed Harasis telah bersilaturahmi dengan Pemkot Mataram, Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi dan tokoh agama yang ada di Pulau Lombok. (ils/jun)
Puluhan Warga Lingkar PLTU Jeranjang Dapat Sambungan Listrik Gratis PRESIDEN Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara, Hj.Iriana Jokowi, didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi serta istri Hj.Erica Zainul Majdi, meresmikan Mobile Power Plant (MPP) berkapasi-
tas 2x25 Megawatt (Mw) di komplek PLTU Jeranjang, Kebon Ayu, Lombok Barat. Yang menarik, secara spontan Presiden ‘’mentraktir’’ puluhan warga sambungan listrik. Ratusan tamu undangan, termasuk warga setempat yang diundang khusus dalam peresmian Sabtu (11/6) lalu, terlihat antre dan merangsek
masuk ke pembatas pengamanan oleh Paspampres. Warga antusias ingin bertemu dan melihat langsung orang nomor satu negeri ini. Sebelum pukul 08.00 Wita, di dalam tenda disisi barat PLTU Jeranjang sudah terisi padat. Presiden memang dijadwalkan sekitar pukul 08.00 Wita sudah ada di lokasi. Namun iring-iringan kendaraan rombongan Presiden baru tiba di lokasi pukul 09.00 Wita lebih. Mengawali pidatonya, Jokowi menyambut dan memberikan apresiasi atas prestasi pertumbuhan ekonomi NTB yang dicatat cukup tinggi mencapai angka 9 persen lebih awal tahun ini. Bahkan lebih tinggi di banding pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga menggambarkan bagaiamana negara-negara Eropa dan Asia memberi apresiasi karena Indonesia mampu bertahan di tengah krisis global yang saat ini melan-
da. Hanya saja yang menjadi kendala, masih sering terjadinya byarpet (pemadaman listrik). Di tengah-tengah pidato inilah, Presiden mulai berinteraksi langsung dengan tamu undangan. Salah satu warga, ialah Sabirin dimintai naik podium. Berdiri di samping Presiden, Sabirin ditanya seputar pemasangan listrik, hingga besaran tagihan listrik sebulan. ‘’Pak Sabirin sudah pasang listrik, bayar berapa sebulan,’’ tanya Presiden. Spontan dijawab, pemasangan dengan daya 450 kVA, pemakaian tiga bulan tagihan sebesar Rp 40.000. “Loh, Rp 40.000 bagi tiga hanya Rp 13-an ribu bayarannya sebulan, sedikit sekali,’’ kata Presiden. Jokowi agak lega mendengar itu. Tak lama, Sabirin kemudian dipersilakan kembali ke tempatnya. Sabirin kemudian turun panggung. Hanya beberapa langkah, Sabirin mungkin
karena merasa grogi, tiba-tiba berbalik arah mendekati kembali Presiden. Tanpa beban, mic yang dibawanya diserahkan kepada kepala negara. Sontak semua yang hadiri tertawa. ‘’Tidak apa-apa, biasa,’’ kata Presiden santai. Tak sampai disitu, Presiden kemudian kembali mempersilakan warga yang belum terlayani listrik. Presiden kemudian memintanya naik panggung. Tak disangka ternyata naik panggung cukup banyak. ‘’Loh loh loh, ini kok banyak sekali. Bener ini semua belum dapat listrik,” tanya Presiden. Warga yang kebanyakan ibu-ibu ini ditanya dari mana listriknya, berapa bayaran sebulan. Ada yang nyeletuk, belum ada uang untuk daftar sambungan, nunggu Presiden. ‘’Loh, kok tunggu dari saya,” kata Presiden. Presiden meminta langsung puluhan warga untuk dicatat dan difasilitasi sambungan listrik secara gratis.
(Suara NTB/ist)
DIALOG - Warga lingkar PLTU Jeranjang, Lombok Barat saat berdialog dengan Presiden. Jokowi kemudian menanyakan kesiapan pihak PLN untuk memfasilitasi sambungan listrik gratis kepada warga setempat yang dipanggilnya. “Pak Dirut (PLN) siapa yang bayar. Saya atau Pak Dirut, kalau ndak kuat saya masih kuat,” Tanya Presiden. Spontan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir berdiri dan menyatakan kesia-
panya. Hal yang sama sebelumnya juga dilakukan Presiden di Banten, namun jumlahnya yang fasilitasi listrik gratis tidak sebanyak di NTB. “Di Banten hanya 19 orang, ini kok banyak,” demikian Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta laporan lanjutan dari PLN terkait progres pembangunan MPP secara berkelanjutan.(bul)
Pemprov Tunggu PMK Pembayaran Gaji ASN Ke-14 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pembayaran gaji ke 14 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Meskipun, dana untuk pembayaran gaji ASN ke 14 yang dihajatkan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) itu sudah direncanakan dalam APBD 2016, namun PMK masih belum turun dari pusat. ‘’Kita nunggu surat dari Kementerian Keuangan berupa PMK. Besok dia keluar, otomatis kita proses. Karena sumber dananya juga dari sana. Walaupun sudah ada di APBD, tetapi kan itu merupakan rencana. Kalau sudah ada PMK, tinggal kita bayar. Bila perlu hari ini sudah keluar PMK, maka kita bayar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H.Supran, MM dikonfirmasi, Sabtu (11/6). Ditanya total gaji ASN ke 14 ini, Supran mengatakan dirinya tak hafal jumlahnya. Namun yang jelas, untuk gaji ke 14 sudah disediakan sesuai ketentuan. Mislanya untuk pembayaran gaji ke 14 setara dengan satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk gaji ke 13, satu kali gaji pokok sekaligus dengan tunjangan. “Saya belum bisa menyebut sebelum saya melihat angkanya,” katanya. Mantan Kepala Dinas Koperasi UMKM ini menegaskan, yang jelas Pemprov akan membayar gaji ke 14 ini pada Juni ini, setelah keluarnya PMK. “Saya sedang intip terus (PMK). Gaji ke 14 ini menjadi THR. Kalau gaji ke 13, memang dihajatkan membantu PNS (ASN) untuk menyekolahkan anaknya. Ini bertahap dicairkan sesuai dengan niatnya memberikan gaji ke 13 dan 14 itu,”tandasnya. (nas)
(Suaar NTB/ist)
FOTO BERSAMA: Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan istri Hj.Erica Zainul Majdi foto bersama dengan Manajemen Golden Palace Hotel Lombok.
Presiden Jokowi Menginap di Golden Palace Hotel Mataram (Suara NTB) Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke NTB, Jumat (10/6) lalu. Dalam kunjungan kerjanya di NTB, Presiden yang didampingi Ibu Negara Hj. Iriana Jokowi dan putranya Kaesang Pangarep berkesempatan menginap di Golden Palace Hote Lombok. Ibu Negara dan Kaesang Pangarep tiba di Hotel Golden Palace sekitar jam 19.00 Wita. Selanjutnya disusul kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri Hj. Erica Zainul Majdi tiba sekitar pukul
21.00 Wita ba’da tarawih disambut General Manager Golden Palace Hotel Ernanda Agung D beserta istri dan Direktur Utama Golden Palace Hotel Ir. Teddy Sanyoto, MT.,MBA. Presiden Jokowi langsung masuk di kamar dan dinner. Golden Palace Hotel menyiapkan menu lengkap untuk Presiden. Mulai dari takjil, hidangan penutup yang merupakan makanan khas Lombok. Pengamanan kedatangan Presiden sangat ketat,pemadam kebakaran, ambulan stanby di depan hotel. ‘’Golden Palace Hotel merupakan salah satu hotel bintang 4 yang berada di tengah Kota Mat-
aram. Fasilitas yang sangat lengkap sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada Presiden,’’ ungkap General Manager Ernanda Agung D didampingi Exc. Secretary/ Public Relation, Ida Ayu Nym. Sri Utami. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menginap di Golden Palace Hote Lombok , Jumat (10/6) hingga Sabtu (11/6). Golden Palace Hotel memiliki kamar jenis presidential suite, kamar untuk orang very very important person sekelas kepala negara. ‘’Inilah kamar paling mewah di hotel ini. Saking mewahnya, hanya ada dua kamar dan berada di lantai 11,’’ katanya. (r)