Snt 13062016

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 13 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dishubkominfo NTB Siapkan Angkutan Lebaran (1)

Angkutan Darat Siagakan 473 Armada AKDP dan 58 Bus AKAP

(Suara NTB/dok)

Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE 22 Tahun 2016. SE ini tentang pengaturan lalu lintas, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 Hijriah. SE Menteri Perhubungan langsung ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) NTB. Lalu, seperti apa persiapan angkutan Lebaran di NTB?

Sejumlah armada bus di Terminal Mandalika

DALAM rangka meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pengguna jalan pada masa angkutan Lebaran Tahun 2016/ 1437 Hijriah, diperlukan pengaturan arus lalu lintas, larangan ber-

operasinya kendaraan angkutan barang di jalan raya dan penutupan jembatan timbang sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan. Bersambung ke hal 19

Pemerintah Rugi Besar

Presiden Belum Putuskan Kelanjutan Proyek PLTU Jeranjang Unit II Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima laporan terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang. Di mana, dari tiga unit PLTU yang direncanakan dibangun, satu unit berhenti proses pembangunannya, yakni PLTU Jeranjang unit II kapasitas 1x25 MW. Presiden mengatakan, belum mengetahui apakah pembangunan PLTU Jeranjang unit II dilanjutkan atau tidak. Karena hal itu harus dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Ternyata di sini (PLTU Jeranjang) dari tiga unit, ada satu juga yang berhenti. Ini yang khusus yang berhenti-berhenti (pembangunannya) akan kita rataskan (rapat terbatas). Apa persoalannya. Kemudian diputuskan, saya nggak tahu keputusannya. Karena mestinya ini harus dicek lagi oleh BPKP,’’ kata Jokowi usai meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kapasitas 2x25 MW di kawasan PLTU Jeranjang, Sabtu (11/6) siang. Dikatakan, dulunya energi

unit I dengan kapasitas 1x25 MW dan unit III kapasitas 1x25 MW telah masuk ke sistem Lombok. Presiden menjelaskan, kedatangannya ke Lombok untuk mengontrol dan melihat secara langsung progress pembangunan Mobile Power Plant (MPP) yang merupakan PLTG kapasitas 2x25 MW. Pembangunan pembangkit dengan daya 50 MW itu menelan biaya sebesar Rp 3,9 triliun yang bersumber dari anggaran PLN (APLN). Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ist)

TINJAU PLTG - Presiden Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarmo, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi meninjau pembangunan PLTG kapasitas 2x25 MW di kawasan PLTU Jeranjang, Sabtu (11/6).

SP3, Beban Psikologis dan Biaya yang Tak Efisien

Bersemangat Membangun

ERBITNYA Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mestinya tidak terjadi, jika Kejaksaan Tinggi NTB mempertimbangkan penanganan sebuah perkara yang menghabiskan energi, biaya dan waktu. Apalagi beban untuk semua kasus menjadi tanggungan keuangan negara miliaran per tahun, belum termasuk beban psikologis terperiksa. Akibatnya, yang dirugikan dua pihak sekaligus, negara dan terperiksa. Bersambung ke hal 19

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, masyarakat NTB sedang bersemangat membangun. Hal itu terlihat dengan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2016 yang mencapai 9,97 persen. Bersambung ke hal 19

123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Mataram (Suara NTB) ga paling berhak menentukan nilai 123456789012345678901234567890121234567890123 Di luar urusan teknis pendukung kerugian negara, kecuali kasus dengan 123456789012345678901234567890121234567890123 penyelidikan, Badan Pengawasan modus anggaran fiktif. 123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ketika proses itu sulit di BPKP, tak 123456789012345678901234567890121234567890123 sebagai auditor negara perannya paljarang penyidik menggerutu meski tak 123456789012345678901234567890121234567890123 ing menentukan. Terhadap penangadiungkapkan secara terbuka. Beberapa 123456789012345678901234567890121234567890123 nan perkara, Aparat Penegak Hukum kasus yang menurut keyakinan APH se123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 (APH) tidak punya pilihan kecuali harusnya bisa berlanjut ke penyidikan, 123456789012345678901234567890121234567890123 melibatkan auditor sebagai lembaBersambung ke hal 19 123456789012345678901234567890121234567890123

BPKP Bantah Menghambat

JEMBATAN DI KOTA – Seorang petani melintas di jembatan bambu yang menghubungkan area persawahan dengan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram, Minggu (12/ 6). Jembatan itu satu satunya akses petani setempat. Anggota DPRD Kota Mataram, Dinas PU, termasuk pihak kelurahan Tahun 2014 lalu sempat turun mengecek, namun hingga kini belum ada tindaklanjut pembangunan bantuan jembatan yang lebih layak.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

TO K O H

listrik yang dibeli pemerintah melalui PLN termasuk pabrik dan setrumnya. Berbeda dengan sekarang, yang dibeli pemerintah hanya setrumnya. Sehingga, jika pembangunan PLTU Unit II itu belum juga rampung maka pemerintah rugi besar. ‘’Yang berhenti ini, kita dulu belinya pabrik setrum. Kalau nggak jadi, artinya ada kerugian besar di situ. Yang sekarang kita belinya setrum,’’ungkap orang nomor satu di Indonesia ini. Dari tiga pembangkit PLTU Jeranjang,

Program Kepala SKPD Baru (4)

Persoalan Aset Jadi Atensi, Kawal Hilirisasi Pijar dan Proyek Strategis Persoalan pengelolaan dan penatausahaan aset milik daerah menjadi atensi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang baru. Pemprov NTB memiliki sejumlah aset yang cukup potensial khususnya di daerah wisata. Sementara itu, pengawalan hiliriasi program sapi, jagung dan rumput laut (Pijar) dan proyek-proyek strategis yang merupakan mimpi Pemprov NTB menjadi fokus perhatian dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB yang baru. KEPALA BPKAD NTB, Drs. H.Supran, MM mengatakan,

sebagai pejabat yang baru memimpin BPKAD NTB menggantikan, Ir. H. Iswandi, M.Si, ia akan melanjutkan program-program yang sudah baik. Kemudian memperbaiki program-program yang masih kurang bagus. ‘’Saya kira masalah aset yang perlu perhatian. Aset itu kan tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Persoalannya banyak aset itu,’’ kata Supran ketika dikonfirmasi, Sabtu (11/6). Ia mencontoh-

kan, seperti pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Aset milik daerah tersebut sekarang banyak yang sudah dikuasai oleh masyarakat. ‘’Seperti aset di Gili Trawangan itu, susah kita bercerita. Tapi harus kita lakukan antara PT GTI dengan masyarakat. Itu akan kita upayakan selesai,’’ ujarnya. Selain aset Pemda di Gili Trawangan, Bersambung ke hal 13

4 : 55

5:05

12:18

15:38

18:07

19:22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.