Snt 14042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 36 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 14 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/rus)

TRADISIONAL - Membajak menggunakan sapi, masih menjadi pilihan sebagian petani di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Pilihan menggunakan sarana bajak tradisional ini, selain menghemat biaya juga hasilnya diyakini lebih maksimal jika dibandingkan menggunakan alat bajak modern.

Rentan Dikorupsi

KPK Sarankan Stop Bansos Mataram (Suara NTB) – Modus korupsi di daerah masih cenderung konvensional. Seperti mark-up anggaran dan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos). KPK pun pernah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri terkait penghentian eksekusi anggaran melalui program Bansos yang disinyalir kerap tidak transparan. Selain itu, Bansos seringkali tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

TO K O H

Demikian disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko, kepada Suara NTB, di sela-sela kegiatannya mengisi Halaqoh Jaringan Gusdurian Lombok di Pondok Pesantren Alhalimy, Sesela, Lobar, Rabu (13/4). Turut hadir, mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto; serta Ketua Umum Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

“Kita bersurat agar Bansos

itu tidak dilanjutkan, distop.

Bansos itu sangat tidak transparan,” tegasnya. Penyaluran dana Bansos kerap tidak transparan karena dalam beberapa kasus, sejumlah kuitansi item pembelanjaan tidak dapat diverifikasi.

Lebih mirisnya lagi, lanjut dia, sejumlah item sumbangan yang dananya bersumber dari Bansos, manfaatnya tidak secara langsung dirasakan. “Kay-

Mataram (Suara NTB) Asisten I Setda NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, berkurangnya debit air irigasi pada sejumlah daerah, terutama di kawasan Lombok bagian selatan sangat rentan memicu konflik, akibat perebutan air untuk irigasi pertanian. Untuk itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura (Distan TPH) NTB turun ke lapangan. ‘’Juru pengairan yakni Dinas PU harus turun ke bawah.

Kepala Dinas PU dan Dinas Pertanian harus turun ekstra.

Tahun lalu, bahkan pada bulan April tahun lalu, intensitas hujan tidak seperti sekarang. Sekarang kan masih tinggi. Semestinya dengan intensitas hujan seperti sekarang ini tidak ada terjadi itu,’’ kata Hakim dikonfirma-

”

Kita bersurat agar Bansos itu tidak dilanjutkan, distop

KPK, tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah masih cenderung beragam, namun modusnya konvensional. ‘’Misalnya mark-up anggaran,’’ ujarnya.

Pergeseran modus berkisar pada korupsi anggaran melalui Perda yang diterbitkan, kongkalikong antara eksekutif dengan legislatif.

Bersambung ke hal 15

Sujanarko ak gitu-gitu saja. Sebetulnya yang terjadi seperti itu,’’ katanya.

Sujanarko menyebutkan, berdasarkan catatan dan analisis

Tinggal Tunggu Waktu MUTASI Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said tinggal menunggu waktu. Walikota Mataram bahkan telah mengirim surat pengajuan penarikan Sekda ke Gubernur NTB beberapa waktu lalu.

Informasi penarikan Sekda yang telah menjabat hampir 10 tahun lebih, sebenarnya telah berhembus lama.

Bahkan, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., telah mengajukan surat ke gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah NTB. Tapi, ternyata belum final.

Periode kepemimpinan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, Bersambung ke hal 15 H. Ahyar Abduh

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/cem).

Pidanakan Calo Rekrutmen JAJARAN Polda NTB tidak hanya disibukkan dengan proses rekrutmen calon anggota Polri. Tapi juga sibuk mengawasi secara internal kemungkinan ada yang menjadi calo. Jika ditemukan, tidak hanya ancaman pemecatan, tapi juga terancam dipidana.

Sebagai catatan, pendaftaran masuk menjadi anggota Polri telah dibuka sejak tanggal 7 April 2016 lalu hingga 30 April 2016 mendatang. Animo pendaftar sudah mulai terlihat, sehinggga ini berpeluang dimanfaatkan oleh anggota polri untuk mencari keuntungan pribadi.

Mengantisipasi hal tersebut Wakapolda NTB Kombes Pol. Drs. Imam Margono mengingatkan apabila ada yang menyimpang dalam penerimaan Polri tahun ini Bersambung Imam Margono ke hal 15 (Suara NTB/dok)

si Suara NTB, Rabu (13/4) siang kemarin.

Seperti diberitakan, ratusan hektar tanaman padi di Lombok Tengah dan Lombok Timur terancam gagal panen.

Hal ini disebabkan kurangnya pasokan air. Bahkan, Bupati Lombok Timur, H. Moch.Ali Bin Dachlan turun langsung ke sawah memantau secara langsung penyelamatan padi yang terancam gagal panen akibat kurangnya air irigasi.

Hakim mengatakan, jika terjadi kekurangan air sementara tanaman padi membutuhkan air, maka harus ada kebijakan pembagian air dari jaringan irigasi yang ada. Menurutnya, pembagian air irigasi pada saat kondisi seperti ini memang rentan terjadi konflik di lapangan. Untuk itu, pengaturan dan pengawasan pembagian air harus lebih ketat. ‘’Sangat rentan terjadi kon-

flik air. Karena nyawa.

Mati tanamannya, dia yang pernah utang tak bisa bayar utang, itu pikirannya sehingga dia mempertahankannya. Sehingga ada istilah curi air. Bahkan ada yang membeli air. Karena itu pembagian air irigasi harus ada pengawasan ketat,’’ pungkasnya, seraya mengingatkan agar terjadinya konflik perebutan air diantisipasi. (nas)

Pemda KSB dan PTNNT Panen Raya Jagung di Maluk Taliwang (Suara NTB) Upaya PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dalam membangun kemandirian pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus digalakkan. Hampir seluruh potensi tanaman dikembangkan, tak terkecuali tanaman jagung.

Rabu (13/4) kemarin, dilakukan kegiatan panen raya di blok pertanian jagung Balas di Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk.

Mengembangkan tanaman lahan kering ini, PTNNT dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan pembinaan kepada petani.

Bersambung ke hal 15

Ratusan Trabaser akan Jajal Jalur Tambora

(Suara NTB/ist)

PANEN JAGUNG - Bupati KSB, H.W. Musyafirin bersama Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, Manager SR PTNNT, H. Syarafuddin Djarot saat panen jagung bersama petani, Rabu (13/4) kemarin.

Bulan Depan, Gubernur Lengkapi Anggota TGP2D Mataram (Suara NTB) Bulan depan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan melengkapi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) menjadi 11 orang.

Saat ini, anggota TGP2D tinggal tiga orang setelah keluarnya Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd dan Desak Putu Yuliastini, SH. Mereka keluar karena melanjutkan karir sebagai dosen dan sudah Masuk Persiapan Pensiun (MPP).

“Bulan depan itu (Mei, red) bisa 11 orang (anggota TGP2D). Karena sudah ada petunjuknya Pak Gubernur, ini (anggota TGP2D) segera

dilengkapi,’’ ujar Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi usai menghadap gubernur, Rabu (13/4) siang kemarin.

Suruji menjelaskan, meskipun jumlah anggota TGP2D akan menjadi 11 orang. Namun ia tak menyebutkan siapa saja pejabat yang akan ditempatkan di sana. Menurutnya, hanya gubernur yang tahu mengenai hal tersebut. Tetapi, ia mengatakan, mantan kepala SKPD yang berasal dari kabupaten/ kota yang saat ini menjadi pegawai Pemprov NTB, bisa saja ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Pasalnya, salah satu syarat menjadi anggota TGP2D

adalah, pernah menduduki jabatan eselon II. Disebutkan, saat ini ada empat orang mantan kepala SKPD dari kabupaten/kota yang telah menjadi pegawai Pemprov NTB. Mereka berasal dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Dompu. Kemudian ada lagi surat dari Walikota Mataram mengenai mutasi Sekda Kota Mataram, Ir. H. Makmur Said, MM menjadi pegawai provinsi. Sehingga, kata Suruji, ada lima mantan pejabat dari kabupaten/kota yang bisa jadi ditempatkan menjadi anggota TGP2D. Bersambung ke hal 15

FESTIVAL Pesona Tambora (FPT) 2016 yang puncaknya 16 April mendatang akan diramaikan dengan Trail Adventure Wonderful of Tambora. Sedikitnya 500-an peserta yang sudah mendaftar dan 150-an peserta diantaranya berasal dari luar NTB. Banyaknya peserta luar NTB diharapkan bisa menjadi media promosi bagi pariwisata NTB dan Dompu khususnya.

Ketua KNPI Kabupaten Dompu, Putra Taufan, SH, MH mengungkapkan, Trail Adventure Wonderful of Tambora akan berlangsung pada 16 – 17 April mendatang. Jumlah peserta yang sudah mendaftar, belum termasuk yang memesan nomor melalui online. Untuk peserta yang sudah menyertakan uang pendaftarannya, 150-an diantaranya merupakan peserta dari luar NTB. ‘’Ini merupakan event yang bergengsi dan melibatkan banyak peserta termasuk dari luar NTB,’’ katanya.

KNPI sebagai pelaksana, tidak ingin mengecewakan peserta. Berbagai persiapan telah dilakukan dan dipastikan ditangani oleh orang yang profesional serta berpengalaman.

Empat club motor dalam daerah, ikut partisipasi aktif dan bahkan mendesain jalurnya. ‘’KNPI hanya mengkoordinir.

Pelaksanaan dan perencanaan dilakukan bersama mereka yang profesional,’’ jelasnya.

Jalur yang akan dilewati peserta trail adventure tahun 2016 dengan titik start Desa Doropeti Kecamatan Pekat ke arah kebun kopi di kaki Gunung Tambora. Hari kedua, peserta akan menjajal jalur Doro Ncanga hingga pos 3 pendakian Tambora.

Event ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kendati mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, Putra Taufan mengharapkan adanya dukungan pihak lain dalam mendukung kesuksesan acara. Terlebih kegiatan ini melibatkan banyak peserta dari berbagai daerah dan ini menjadi media promosi pariwisata yang baik.

Total hadiah yang disiapkan untuk event ini mencapai Rp 100 juta dan puluhan hadiah door prize lainnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

PDAM Diminta Tutup Bekas Galian dengan Aspal Kumpulkan Pemilik Kafe SEIRING rencana penertiban kafe tuak maupun penjual tuak di pinggir jalan yang akan dilakukan Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kelurahan Cakranegara Utara telah mengumpulkan para pemilik kafe beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut ia meminta agar para pemilik kafe segera menutup usahanya dan para pedagang miras tradisional diminta untuk tidak lagi berjualan di pinggir-pinggir jalan.

Berdasarkan informasi dari Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca, ada empat kafe tuak yang beroperasi di wilayahnya.

“Setelah dikumpulkan Wakil Walikota, kami bersama Babinsa, Babinmaspol, dan kepala lingkungan mengundang pedagang dan pemilik kafe. Kami sampaikan bahwa pedagang miras tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan, tapi harus masuk ke dalam,” ujarnya.

Sementara itu untuk kafe diminta agar ditutup secara total dan diharapkan warga tersebut mencari pekerjaan lain, bukan dengan menjual miras. Pihaknya pun bersama Babinsa, Babinmaspol dan kepala lingkungan tetap memantau aktivitas empat kafe tersebut apakah sudah ditutup atau belum.

Empat kafe tersebut disebutkan Sweca berlokasi di Jalan Gora namun berbeda gang dan RT. Kafe-kafe tersebut tak hanya menjual tuak, tapi juga disertai dengan pertunjukan musik dan hiburan karaoke. Beberapa waktu lalu disampaikan Sweca operasional salah satu kafe diprotes warga karena dinilai mengganggu.

Setelah itu ia langsung memfasilitasi warga bertemu dengan pemilik kafe dan disepakati bahwa jam tutup kafe diatur begitu juga dengan suara musiknya diatur agar tidak mengganggu warga.

Terkait jumlah penjual tuak di wilayahnya, Sweca menyebutkan sebanyak 10 orang dimana sembilan orang berjualan di sekitar Jalan Gora dan satu pedagang berjualan di Jalan Sultan Hasanuddin. “Tapi dari 10 orang itu, dua orang pedagang bukan warga saya, tapi berasal dari I Gde Sweca Selagalas,” ujarnya. (ynt) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Bantuan Bukan Solusi ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengaku tidak setuju dengan istilah orang miskin.

Apalagi disebut-sebut Kecamatan Cakranegara merupakan salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan paling tinggi. Padahal, Kecamatan Cakranegara bisa dikatakan sebagai barometer aktivitas ekonomi di Kota Mataram. ‘’Saya lebih setuju kalau mereka disebut kekurangan ekonomi. Kalau yang namanya miskin itu, mereka yang sama sekali tidak punya harta benda,’’ ujar Malik kepada Suara NTB di ruang kerjanya Rabu (13/4). Penyebabnya, menurut dia, karena tingginya urbanisasi di Cakranegara. Karena dominan mata pencaharian warga Cakranegara adalah berdagang, sehingga banyak pendatang yang mengadu nasib di Mataram.

Lagipula, lanjut Malik, mereka yang disebut miskin itu, tidak semuanya berasal dari Kota Mataram. ‘’Saya pernah turun ke lapangan. Saya tanyakan ada orang yang meminta-minta di Cakra, ternyata orang luar Mataram,’’ katanya. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mengaku heran kalau Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menyebut Cakranegara sebagai salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi. ‘’Karena Cakra ini kan jadi barometer ekonomi di Mataram,’’ sebutnya. Mestinya, masyarakat yang didata sebagai orang miskin, malu. Karena menurut Malik, kesempatan kerja di Kecamatan Cakranegara cukup besar. Bermunculannya pusat perbelanjaan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Peluang ini justru lebih besar dibandingkan lima kecamatan lainnya.

Malik mempertanyakan parameter apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kategori miskin. ‘’Sementara saya lihat, orang yang disebut miskin ini, punya kendaraan dan bisa mencicil kendaraan itu sebagai tukang ojek,’’ akunya. Meskipun pendataan warga miskin yang dilakukan pemerintah sesuai nama dan alamat tempat tinggal, tidak menjamin warga bersangkutan merupakan warga asli Mataram.

Bisa jadi, mereka datang ke Mataram satu tahun kemudian membuat KTP Mataram. Diakui Malik, memang selama ini, Pemkot Mataram intens memberikan bantuan kepada masyarakat agar ke luar dari kemiskinan.

Tetapi, politisi Golkar ini menilai bahwa pemberian bantuan itu, tidak menyelesaikan masalah. ‘’Karena yang namanya masyarakat, apapun kita bantu, mereka tetap akan merasa kekurangan,’’ demikian Malik.

Apalagi bantuan yang bersifat instan diperkirakan akan habis saat itu juga. Malik menyarankan, memperbanyak penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Itu, katanya, merupakan solusi yang pas untuk masalah kemiskinan di Mataram.

Abdul Malik (fit)

(Suara NTB/cem)

PANEN - Seorang petani di Jalan dr. Soejono Lingkar Selatan Kota Mataram mengumpulkan hasil panen.

Gabah Petani Diduga Dijual ke Luar Daerah

Mataram (Suara NTB) Tingginya harga beras belakangan ini, membuat masyarakat protes. Padahal, NTB sebagai daerah swasembada beras harus menopang kebutuhan dasar masyarakat. Ada kecurigaan, gabah petani dijual keluar daerah. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, Ir. H. Muttawali, Rabu (13/4).

Muttawali menyampaikan, alasan petani menjual gabah ke pengusaha di luar daerah, karena harga yang ditawarkan pengusaha dari Jawa lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh Bulog. Ketertarikan ini membuat petani memilih pengusaha daripada Bulog.

Disamping itu, Bulog hanya ingin menerima beras atau gabah petani yang sudah bersih dan tercantum label kadar kotor dan airnya. “Pengusaha ndak perlu begitu. Mereka menerima saja,” katanya.

Bahkan, anomali yang muncul di petani bahwa tengkulak adalah dewa bagi mereka. Kenapa tidak? Sebab, tengkulak tidak pernah memperhitungkan kadar air dan label serta harganya gabah relatif mahal. Sehingga, lebih

Kota Mataram, semakin memotivasi lapisan masyarakat untuk lebih bersinergi membangun kualitas di tengah masyarakat.

Ia melihat, kenyataan pada zaman ini, semangat gotong royong mulai luntur. Jika ini terjadi maka tidak mungkin pembangunan berjalan lancar.

“Kalau pemerintahan baik maka masyarakatnya baik.

Masyarakat baik maka individunya akan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin menyampaikan, pencanangan bulan bakti gotong royong ini akan ditindaklanjuti dengan gelar teknologi tepat guna yang

April - Mei ini, 1.100 hektar lahan pertanian akan panen.

Diprediksi 6.000 ton dihasilkan petani. Sementara, HPP ditetapkan pemerintah masih Rp 3.700.

Bagaimana mengantisipasi gabah atau beras dijual ke luar daerah? Untuk persoalan beras, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Panglima TNI untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung swasembada beras. Disamping itu, TNI telah membentuk Sergap dikomandoi langsung oleh Dandim 1606 Lobar. TNI akan mengawal dan menginformasikan dimana lokasi panen padi di Kota Mataram, Lobar dan KLU. Sehingga, Bulog langsung turun jemput bola. “Nanti TNI yang kawal.

Bulog bawa uang dan membeli beras petani,” ujarnya. (cem)

Serapan Rendah

SKPD Beralasan karena Revisi Anggaran Mataram (Suara NTB) Delapan SKPD dengan serapan keuangan dan fisik di bawah 10 persen pada triwulan pertama, beralasan harus merevisi anggaran. Revisi anggaran itu disebut mejadi alasan minimnya serapan mereka. SKPD tersebut adalah Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menyampaikan, kebijakan Walikota harus memasukan program sehingga anggaran diubah. Kebanyakan program masuk zona merah itu dilakukan penyesuaian. “Yang ditandai merah kemarin semuanya kena revisi,” katanya.

Kebijakan dimaksud, misalnya program perbaikan jalan usaha tani yang sebelumnya tidak masuk, kemudian dimasukan dalam DPA. Hal senada disampaikan, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Ia mengakui, realisasi fisik dan keuangan pada serapan anggaran pertama paling rendah hanya 2 persen lebih.

Pada program fisik, pihaknya harus menyiapkan dokumen RAB dan gambar plus RKAS. Setelah ini dilakukan penye-

Wawali Ingatkan Masyarakat Pelihara Semangat Gotong Royong Mataram (Suara NTB) Sifat kegotongroyongan mulai memudar di tengah masyarakat. Ini dipicu berbagai faktor, mulai tingkat kesibukan, jarangnya sosialisasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan masyarakat mulai memelihara semangat gotong royong, sehingga mempermudah proses pembangunan.

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais, adalah agenda tiap tahun. Wawali mengharapkan, program direncanakan di tiap daerah termasuk

baik petani menjual ke tengkulak daripada Bulog.

Sistem saat ini, petani menjual gabah tidak lagi dengan cara panen dulu, melainkan menjual hamparan. Misalnya, tanaman padi satu hektar diprediksikan akan mendapatkan gabah enam ton. Pola seperti ini dianggap lebih praktis dan lain sebagainya. Tidak heran, inspeksi mendadak (sidak) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa waktu lalu, menemukan gudang Bulog kosong persediaan beras.

Untuk menyerap gabah atau beras petani, harapannya Bulog tidak terlalu mempersulit petani saat menjual gabah. Kalaupun kadar air dan kotor, harus diberikan keterangan sebagai bentuk tanggungjawab Bulog. Sekitar

akan diselenggarakan di Sumbawa. Hasil kerajinan masyarakat ditampilkan dalam lomba tersebut. Kaitannya dengan pencanangan ini, Kota Mataram dalam hal ini BPM mengintervensi program rumah kumuh. Karena sifatnya stimulan maka, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi.

“Peletakan batu pertama yang dilakukan Pak Wali di salah satu rumah, itu adalah bantuan RTLH dari pemerintah,” katanya.

Selanjutnya diusahakan nanti, tiap rumah diadakan satu MCK untuk lima rumah.

Sementara, tahun 2016 ini, BPM memberikan bantuan rumah kumuh 50 unit dan 10 unit dari program PPLBK. (cem)

suaian harga. Triwulan pertama kata Mahmuddin, dilakukan penetapan harga sesuai HPS. Bulan Februari terjadi perubahan harga, sehingga kembali disesuaikan. “Kita dalam menentukan harga harus survei dulu. Tapi ini kan sudah berapa kali turun BBM, otomatis harga barang turun.

Makanya, kita terus revisi anggaran,” sebut Mahmuddin.

Pihaknya ingin meminimalisir temuan dengan melakukan revisi tersebut.

Sebab, tiap kali di audit oleh Inspektorat perbedaan harga di pasar selalu jadi temuan.

Oleh karena, PU berupaya hati - hati menentukan harga.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menambahkan, anggaran yang dikelola pihaknya, Rp 110 miliar lebih. Anggaran itu untuk fisik dan keuangan.

Untuk kegiatan fisik lanjutnya, masih tahap perencanaan sehingga harus menunggu tender selesai. Sedangkan, pengadaan obat harus melalui e - katalog. Pengadaan e katalog ini harus disesuaikan dengan persedian obat. “Insya Allah, akhir Bulan April semua sudah naik,” katanya.

Menanggapi rendahnya serapan fisik dan keuangan SKPD, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, serapan anggaran dan fisik ini akan dijadikan pertimbangan untuk mengukur kinerja pimpinan SKPD. Tapi akan dilihat, apakah program yang masuk di triwulan pertama telah sesuai penganggaran atau tidak.

Proyek fisik khususnya di PU, biasanya membutuhkan waktu lama untuk perencanaan dan sebagainya. “Saya tiga bulan ini sedang evaluasi.

Serapan fisik ini juga bisa jadi bahan pertimbangan saya mengukur kinerja SKPD,” kata Walikota.

Dari serapan fisik dan keuangan ini kata Walikota, akan terlihat apakah pimpinan SKPD bisa mengeksekusi program atau tidak. Jika ini terjadi, ia mengancam akan memberikan sanksi terhadap kepala SKPD yang tidak bisa bekerja. “Kalau tidak mampu ini merugikan. Artinya, kebijakan politik yang kami ambil tidak bisa dilaksanakan,” tandasnya seraya menambahkan, jangan sampai masyarakat jadi korban karena pimpinan SKPD tidak bisa bekerja. (cem)

Mataram (Suara NTB) up untuk mencegah kecelaPemkot Mataram meminta kaan bagi para pengguna PDAM Giri Menang untuk jalan. “Itu bahaya sekali,” menutup lubang-lubang bekas ujarnya. Wakil Walikota juga galian perbaikan pipa di berb- telah berkomunikasi langsung agai ruas jalan dengan aspal dengan Direktur Teknis atau hotmix. Karena selama ini PDAM Giri Menang dan lubang-lubang bekas galian PDAM berkomitmen untuk PDAM hanya ditutup dengan segera menindaklanjuti. semen. Hal ini disampaikan Mahmuddin menyampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ia kerap memperhatikan peker(PU) Kota Mataram, Ir. H. Mah- jaan kontraktor yang melakukan muddin Tura, Rabu (13/4). pembongkaran ini dimana yang Mahmuddin menyampai- menggali jalan, memasang pipa, kan permintaan ini langsung dan menyambung, serta menutdisampaikan Wakil Walikota up bekas galian dilaksanakan Mataram, H. Mohan Roliska- oleh orang yang berbeda, meski na karena ditemukan adanya mereka semua berada dalam lubang-lubang galian PDAM satu tim kontraktor. Pihaknya yang kerap dibiarkan dan han- juga meminta kepada kontrakya ditutup sekenanya setelah tor pelaksana agar setelah pengdibongkar untuk perbaikan galian dilakukan, ruas jalan janpipa jaringan. Mahmuddin gan terlalu lama dibiarkan bermenyampaikan berdasarkan lubang. koordinasi pihaknya dengan “Kalau ada masalah kami PDAM, penutupan bekas ga- dari Dinas PU menyampaikan lian termasuk dalam kontrak atau mengkoordinasikan ke kerja pelaksana dimana sete- PDAM supaya disampaikan ke lah dilakukan perbaikan jar- kontraktor. Karena yang ingan, jalan harus dikembali- melakukan kontrak kan antkan sesuai bentuk semula. ara PDAM sama kontraktor.

“Ini memang yang perlu kita Jadi kita tidak punya weawasi karena memang ada be- wenang langsung menegur ke berapa jalan terutama jalan kontraktor karena kontraknya yang sudah dihotmix dipotidak dengan PU,” jelasntong. Itu kita minta suya. Menurutnya lubang paya ditutup kembali bekas galian setelah pakai hotmix, bukan adanya perbaikan pipa bocor yang hanya semen. Itu perditutup semen dan pamintaan Pak Wakil sir tidak bisa maksi(Walikota),” ujarnya. mal dapat menjamin Wakil Walikota kualitas jalan. Jalan juga disampaikan juga akan ceMahmuddin pat rusak. meminta “Ada bebera g a r apa titik lubangyang seplubang beerti itu,” kas gaimbuhl i a n nya.

PDAM (ynt) segera ditutH. Mahmuddin Tura (Suara NTB/fit)

Pemkot Beri Toleransi bagi Pelanggar Tata Ruang Mataram (Suara NTB) Awal April lalu, Satpol PP Kota Mataram mengirimkan surat teguran bagi para pelanggar tata ruang di Kota Mataram, khususnya pemilik bangunan yang menjadikan lahan parkir sebagai lahan tempat berjualan maupun PKL yang berjualan di bahu jalan, trotoar, maupun di atas lahan parkir. Dalam surat tersebut, warga yang melanggar tata ruang ini diminta membongkar sendiri tempat berjualannya dan diberi batas waktu selama 11 hari. Namun sampai pekan kedua bulan ini, Pemkot Mataram masih memberi toleransi kepada para pelanggar tata ruang ini.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan setelah surat teguran diberikan, ada yang telah merapikan lahan di depan bangunan atau tempat mereka berjualan. Warga yang kebanyakan para PKL ini kemudian meminta toleransi kepada pihaknya untuk tetap diizinkan berjualan.

Bayu menegaskan bahwa pada dasarnya Pemkot Mataram tidak melarang mereka berjualan, tapi mereka diminta merapikan lokasi atau lahan tempat mereka berjualan dengan tidak memanfaatkan ruang-ruang publik seperti yang seharusnya jadi lahan

parkir. Bayu menyampaikan jika pihaknya ingin benar-benar menegakkan aturan yang tertuang dalam Perda terkait PKL maupun tata ruang, maka semua PKL di Kota Mataram ini akan terkena penertiban.

Pasalnya berdasarkan aturan terkait PKL, setiap PKL yang berjualan di Mataram harus seizin Walikota.

Tapi selama ini banyak PKL yang berjualan atas izin toko atau kantor di mana mereka membuka lapak untuk berjualan. “Rata-rata bahkan semua PKL di Mataram tidak pegang surat izin dari walikota atau kepala daerah.

Memang ada izin dari Diskoperindag, tapi harus ada izin dari walikota karena di Perda itu tertulis harus memiliki izin dari kepala daerah, kalau kita mau saklek. Tapi kan tidak seperti itu, Pemkot Mataram masih berikan toleransi-toleransi,” jelasnya.

Sebelum mengirimkan teguran tertulis, Bayu mengatakan pihaknya juga telah menegur secara lisan para PKL yang melanggar aturan. Bagi yang belum melaksanakan apa yang diperintahkan dalam surat teguran, pihaknya memberikan waktu sampai selesai peringatan HUT Satpol PP selama tiga hari dan kesempatan terakhir diberikan batas waktu satu hari. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Kehilangan Triliunan Dividen Newmont Mataram (Suara NTB) Dividen PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang ditunggutunggu sejak beberapa tahun terakhir tak bisa diharapkan.

Mengaku merugi, PT. Multi Capital dan PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) tak merealisasikan triliunan dividen dan advance melalui PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

Pansus DMB yang terdiri dari DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Direksi PT. DMB didampingi dari Biro Perekonomian Setda NTB, melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. NNT, Rahmat Makasau di Jakarta, baru-baru ini. Pertemuan ini membahas perihal kejelasan kewajiban perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini kepada daerah.

Selanjutnya, tim ini melakukan pertemuan kembali dengan jajaran direksi PT. Multi Capital dan PT. MDB. Dalam pertemuan inilah, diketahui bahwa dividen dari PT. NNT dan dana advance banyak yang tak sampai di DMB, karena alasan kerugian.

“Kesimpulannya, memang tidak ada niat baik PT. MDB dan PT. Multi Capital ini bayar dividen,” kata Kepala Biro Perekonomian, Setda NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (13/4).

Hasil pertemuan tersebut diketahui, PT. NNT membagi dividen ke PT. MDB tahun 2010 sebesar 146 juta dolar Amerika. Dan tahun 2011 sebesar 40 juta dolar Amerika. Dan PT. NNT telah menyalurkan dana Coorporate So-

cial Responsibility (CSR) sebesar 38 juta dolar Amerika.

Namun, pengakuan PT. DMB bahwa tahun 2010, perusahaan daerah ini hanya mendapat dana advance dividen sebesar 4 juta dolar Amerika. Tahun 2011 sebesar 30 juta dan tahun 2012 sebesar 8,3 juta dolar Amerika (terealisasi hanya sebesar 1,748 juta dolar Amerika).

Pengakuan PT. MC dan PT. MDB, bahwa PT. MDB ini masih merugi, sehingga belum memberikan dividen.

Maka yang diberikan sejak tahun 2010 ke PT. DMB adalah advance dividen yang nilainya 4 juta dolar Amerika. Dengan demikian, MDB dan MC mengaku telah membayar lebih kepada PT. DMB di daerah.

“Tahun 2013, 2014 dan 2015, tidak ada apa-apa yang diberikan kepada DMB. Dari t a h u n 2010, bayang-

kan seberapa besar kerugian kita.

Jika dihitung dengan nilai dolar saat ini, triliunan dividen dan advance tidak bisa kita nikmati,” ujarnya.

Dialog dengan PT. MDB dan PT. MC buntu, karena tak ada kesepakatan yang dihasilkan. Oleh karena tidak ada kesepakatan tersebut, dalam waktu dekat Pansus DMB akan melakukan pertemuan sikap apa yang akan diambil selanjutnya.

“Masak mereka yang rugi, kita yang tanggung. Karena ini menjadi ranah tanggung jawab saya juga.

Kita akan mengawal terus. Laporan lebih detail, telah saya sampaikan ke pak Gubern u r , ” demikian Dr. Manggaukang. (bul)

H. Manggaukang Raba (Suara NTB/bul)

TNI Jamin Beras NTB Tak Keluar Daerah Dandim mengatakan, kerjasama instansi teknis, pengusaha, Bulog dan petani bisa dilakukan secara maksimal.

Sehingga, swasembada beras di tahun 2016 ini dapat terwujud. Disamping itu, anggota Kodim terutama Babinsa, siap mendampingi petani apabila mendapat hambatan untuk mencari solusi. “Jika bapak - bapak dapat hambatan, jangan sungkan – sungkan, hubungi kami. Kami siap kapan pun,” tegas Dandim.

Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menyampaikan, kualitas komersil beras adalah harga yang bagus dalam ketahanan pangan demi mewujudkan swasembada pangan. Nyatanya, informasi di lapangan bahwa gabah banyak dikirim keluar daerah sebelum gudang Bulog di beberapa daerah terisi penuh. “Mudah mudahan kerja sama kami dengan Kodim ini, bisa menyampaikan beberapa petani yang akan

panen pada setiap minggunya,” katanya.

Sementara, Kadistan Lobar, Bahtiar menyampaikan, ketahanan pangan merupakan hal yang bagus dalam mempertahankan hasil panen khususnya di NTB. Berdasarkan Inpres 2015, HPP Rp 3.700/ kg, pihaknya sudah bersurat ke pemerintah agar menaikkan 15 persen. “Kami sudah bersurat, tapi belum ditanggapi oleh pusat,” tandasnya.

Kepala Divre Bulog NTB, Wiwin Kuswinhartomo mengatakan, masalah alat untuk menentukan besar kecilnya kandungan kadar air kering atau basah, pihaknya tidak pernah menyembunyikan. Sementara, jika petani menjual ke Bulog, harga disesuaikan dengan standar dari pusat. “Kami ini tulus untuk melepas modal. Jika petani jual sesuai dengan HPP dari pusat,” katanya.

B u l o g mempersilakan,jikaharga di pasar lebih tinggi, maka Mataram (Suara NTB) petani diperMelihat tingginya antusiasme pebolehkan langgan dalam menikmati berbagai menjualnya layanan digital dengan mengsesuai harga gunakan Kartu As, Telkomsel menpasar. (cem) gadakan program undian Kartu As Biber (Beli Internet Berhadiah) yang dapat diikuti oleh pelanggan prabayar Kartu As. Dengan hanya melakukan pembelian paket internet Kartu As, pelanggan berkesempatan untuk mengikuti undian dengan hadiah berupa 100 motor Yamaha N-Max, 1.000 mesin cuci Sharp dan 10.000 voucher pulsa Telkomsel dengan nilai Rp 50 ribu.

“Kami melihat tingginya permintaan akan layanan data dari pelanggan Kartu As yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, termasuk wilayah Bali – Nusra, sehingga melalui program undian Kartu As Biber, kami ingin memberikan pengalaman lebih menarik bagi mereka dalam menikmati digital lifestyle menggunakan layanan data Telkomsel dengan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik,” kata General Manager Prepaid Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi, Rabu (13/4).

Pengundian hadiah Kartu As Biber

Telksomsel Siapkan Hadiah bagi Pembelian Paket Internet dilakukan setiap dua bulan selama periode program berlangsung, yakni mulai dari 1 April hingga 30 September 2016. Pelanggan Kartu As bisa mendapatkan kupon undian dengan melakukan pembelian berbagai paket internetan di *100#. Kemudian, bonus kupon yang didapat bisa dicek dengan menghubungi *100*123#. Informasi lebih lengkap mengenai Kartu As Biber bisa didapatkan dengan menghubungi 188 atau dengan mengakses www.telkomsel.com/biber.

“Dengan program Kartu As Biber kami juga berharap dapat mempercepat penetrasi layanan Internet untuk melengkapi gaya hidup digital yang terus diadopsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, seperti halnya oleh pelanggan Kartu As Telkomsel,” tutup Fahmi.

Memposisikan produknya sebagai “Affordable, Value Prepaid Brand”, Kartu As menawarkan nilai lebih bagi pelanggan berupa paket lengkap dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya paket Internetan. Sejak diluncurkan di tahun 2004, Kartu As telah menjadi brand pra bayar Telkomsel yang paling populer dengan jumlah pelanggan sebanyak 60 juta, di mana sekitar 50% nya adalah pelanggan data. (bul)

Minim Selera di Pasar Modal OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) masih memandang minim sekali selera masyarakat NTB untuk berinvestasi di pasar modal.

Padahal, bursa efek telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai.

OJK terus menggeber pemahaman masyarakat tentang pasar modal melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan di berbagai tempat dan lapisan. Harapannya, investasi di pasar modal ini akan berkembang tidak saja di level menengah ke atas, tetapi juga di level bawah.

Salah satu perusahaan securitas, Sinar Mas Securitas bahkan telah membuka layanan di NTB. Produk-produknya invesatasi di pasar modal, bisa transaksi langsung lewat online. “Pengetahuan masyarakat saja yang sebenarnya masih minim. Dan memang Indonesia juga kondisinya hampir sama,” terang Kepala OJK NTB, Yusri, ditemui di kantornya, Rabu (13/4).

Berinvestasi di pasar modal sebenarnya memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dibanding deposito. Bahkan keuntungan yang ditawarkan bisa mencapai 25 persen. Sementara deposito berkisar 9 sampai 10 persen, sekarang telah turun menjadi 8 persen.

Berinvestasi di pasar modal memiliki keuntungan ganda. Di antaranya, nilai saham yang dibeli bisa lebih besar saat dijual kembali. Masyarakat juga akan mendapat dividen (pembagian laba). Berinvestasi di pasar modal diyakinkan oleh Yusri cukup aman, karena diawasi langsung oleh OJK. “Kalau mau berinvestasi, bisa langsung minta informasi di OJK, nanti kami bisa memberikan secara detail cara-caranya,” terangnya.

Beberapa jenis produk investasi di pasar modal, Produk Saham, Produk Derivatif, Produk Waran, Produk Obligasi, Produk Reksadana dan Produk Bukti Right. Tidak murni konvensional, menurut Yusri, pasar modal menyediakan produk sama yang syariah. Pilihannya, tergantung masyarakat. Sesuai karakternya, masyarakat NTB bisa mengakses produk-produk syariah.

Yusri ditanya soal penurunan suku bunga kredit, setelah BI Rate (suku bunga acuan bank) ditetapkan sebesar 6,75 persen? Menurutnya penurunan suku bunga kredit oleh banyak hal. Salah satunya bagaimana bank bisa melakukan efisiensi terhadap perjalanan dinas, biaya operasional, gaji karyawan dan beberapa diantaranya, maka secara otomatis suku bunga kredit akan turun.

Begitu pula dengan bunga deposito, selama suku bunga deposito masih tinggi, memungkinkan perbankan belum menurunkan suku bunga kreditnya. “Jikalau bank bisa melakukan efisiensi, pasti suku bunga kreditnya akan turun,” demikian Yusri. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Komandan Distrik Militer (Dandim) 1606 Lobar, Letkol Inf. Ardiansyah menegaskan, hasil gabah atau beras petani dipastikan tidak akan pernah keluar dari wilayah NTB. Salah satu upaya dilaksanakan, dengan memperketat pengawasan di pintu - pintu penyeberangan seperti pelabuhan Lembar. “Kami tidak memberikan gabah atau beras keluar dari wilayah NTB, dengan cara menutup pintu keluar nya gabah atau beras terutama daerah pelabuhan Lembar,” kata Dandim saat melakukan pertemuan dengan Bulog, Kepala Dinas Pertanian tiga kabupaten di NTB, Selasa (12/4).

Dialog yang menghadirkan Kepala Bulog NTB, Kadis Pertanian dari Kota Mataram, KLU dan Lombok Barat serta pengusaha beras ini, terdapat berbagai persoalan yang muncul. Terutama dalam penentuan HPP gabah. Selain itu, beras dikirim keluar daerah juga mengemuka dalam diskusi.

Yusri

Modernisasi Pertanian

Distannak Akui Alsintan Masih Terbatas Selong (Suara NTB) Seiring dengan perkembangan teknologi, pertanian juga diarahkan untuk menggunakan alat-alat modern dan canggih. Hanya saja, sampai saat ini alat mesin pertanian (alsintan) yang digunakan para petani di Lotim diakui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, masih terbatas.

Menjawab Suara NTB, Rabu (13/4), Kepala Distannak Lotim, Ir. Zaini menerangkan, alsintan selama ini sebagian besar diberikan melalui bantuan-bantuan dari pemerintah, seperti yang dilakukan, Rabu (13/4).

Penggunaan alat-alat bertani masyarakat Lotim, ungkapnya, sebagian besar masih manual, khususnya di pelosok-pelosok. Di mana, penggunaan alsintan, seperti traktor tidak memungkinkan, karena topografi yang berbukitbukit.

Alsintan saat ini ada beragam bentuk. Tidak saja dalam bentuk hand tractor, ada alat lain yang sudah mulai disebar ke petani. Antara lain mesin panen padi, mesin panen jagung, alat tanam dan lainnya. Bantuan-bantuan tersebut semuanya bersumber dari pusat. “Kita semua menunggu ini,” katanya.

Jumlah yang terbatas inilah yang membuat Lotim terus meminta tambahan ke pusat agar diberikan alsintan. ‘’Alsintan ini sangat besar manfaatnya bagi petani,’’ terangnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin menguraikan, secara perlahan, pertanian Lotim juga coba mengarah kepada modernisasi. Kalau masa lalu orang mengerjakan satu hektar lahan butuh empat sampai lima hari baru bisa tanam, karena menggunakan hewan. Sekarang pakai traktor bisa langsung bisa tanam. “Percepatan, hasil yang diperoleh pun lebih bagus,” sebut wabup.

Dihadapan para kelompok tani dan Badan Usaha Milik Desa yang diberikan bantuan langsung hand tractor, wabup meminta agar bantuan yang diberikan ini dijaga baik-baik.

Apalagi Lotim mendapatkan cukup besar bantuan.

Di NTB, jumlah yang diberikan sebanyak 400 unit. Di mana, Lotim mendapatkan paling banyak, yakni 94 unit.

“Kenapa dapat banyak, karena pusat terima kasih pada Lotim,” ucapnya.

Lotim selama kurun waktu 2015 lalu mampu tambah lebih luas areal tanam melebihi protap gubernur. Lotim berhasil 106 ribu ton setara beras. Sehingga menempatan Lotim peraih penghargaan pangan dari pusat. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK Hindari Beban Anggaran

Sementara, Semua Tenaga Kontrak di Dinas PUPEPR Dirumahkan

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi dan Perumahan Rakyat (PUPEPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya lebih memilih bijak menyikapi belum kelarnya persoalan tenaga kontrak. Sembari menunggu kejelasan SK tenaga kontrak dari Setda KLU, Dinas PUPEPR memilih untuk merumahkan sementara waktu seluruh tenaga kontrak yang ada di SKPD tersebut.

Kepala Dinas PUPEPR KLU, Drs. H. Raden Nurjati, kepada wartawan Rabu (13/4), mengakui terdapat beberapa pertimbangan dirumahkannya seluruh tenaga kontrak untuk sementara waktu. Pertama, beban anggaran bagi calon tenaga kontrak yang kemungkinan tidak diangkat.

Dengan makin lama bekerja di tengah ketidakpastian SK, maka honor tenaga kontrak akan semakin membengkak.

Kedua, pada saatnya, nama tenaga kontrak yang lulus akan dipanggil kembali. ‘’Dalam masa itu, dinas tentunya berupaya agar tidak terjadi kecemburuan sosial kalangan honorer karena keputusan final tidak berada di dinas.

Harapan kita keputusan mengenai SK honorer bisa segera dikeluarkan. Setelah formasinya keluar, kita akan panggil kembali nama-nama yang tertera di SK itu,” ungkap Nurjati.

Adapun jumlah tenaga kontrak di Dinas PU diantaranya, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebanyak 78 orang, cleaning service, security dan sopir sebanyak 15 orang, petugas Jaga Pintu Air (JPA) sebanyak 35 orang, kontrak tenaga ahli sebanyak 7 orang, dan fasilitator perumahan sebanyak 16 orang.

Menurut Nurjati, semua tenaga kontrak yang dirumahkan itu dilakukan atas dasar pertim-

bangan, termasuk pertimbangan kemanusiaan. Dirinya tidak menginginkan, beban kerja mampu diselesaikan tenaga honorer sementara di sisi lain, SK belum juga keluar. Masih mujur, mereka yang bekerja diangkat kembali. Tetapi jika tidak, maka persoalan tersebut harus disikapi secara bijak menyangkut hasil pekerjaan mereka dari Januari - Maret.

Lantas adakah dampak dari dirumahkannya honorer tersebut? Dikatakan Nurjati, situasi ini jelas berdampak.

Dirumahkannya semua tenaga kontrak itu membuat beban kerja pegawai akan bertambah. Diakui atau tidak, kegiatan-kegiatan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh tenaga

kontrak akan menjadi beban pegawai yang berstatus PNS. “Pasti ada dampaknya. Oleh karena itu, harapannya agar persoalan ini segera selesai,” demikian Nurjati.

Sementara itu Plh Sekda KLU, H. Kholidi Kholil, turut mencuatkan harapan agar solusi atas persoalan tenaga kontrak selesai dalam waktu dekat. Dengan demikian, honorer yang dirumahkan dapat dipanggil kembali apabila yang bersangkutan tercatat diangkat kembali.

Pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan SKPD yang banyak mengalami rasionalisasi honorer. Sehingga ke depan, persoalan ini tidak muncul kembali bilamana RAPBD diusulkan ke Pemprov NTB. (ari)

Antisipasi dari Lokal

Lotim Butuh Kejelasan Data Kemiskinan (Suara NTB/rus)

BENDUNGAN PANDANDURI - Pemkab Lotim memaksimalkan peranan Bendungan Pandanduri dalam mengatasi kekeringan di lahan pertanian.

Selamatkan Tanaman

Wabup Minta Peranan Bendungan Pandanduri Dimaksimalkan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melakukan beragam cara untuk melakukan penyelamatan terhadap tanamantanaman yang terancam gagal panen. Tidak terkecuali memaksimalkan air Bendungan Pandanduri. Pintu air bendungan yang belum waktunya dibuka, pun terpaksa dibuka.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Haerul Warisin saat dikonfirmasi di Selong, Rabu (13/4) mengenai dampak kekeringan yang terjadi di Lotim.

Wabup mengaku, pintu induk bendungan terbesar di Lotim ini sudah dibuka dan mengeluarkan air 2.500 liter per detik. “Ini yang disebut belabur kokok babak (banjir Sungai Babak) namanya,” terangnya.

Sementara di aturannya, pintu B6 dan B7 dengan debit sekitar 600 liter per detik belum boleh dibuka. Alasannya, belum ada jaringan irigasi untuk dialirkan melalui sawah-sawah petani.

Namun, kini dengan kondisi seperti ini, pintu ini sudah dibuka.

Dalam upaya mengatur air penggunaan air, Pemkab Lotim menerjunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, pihaknya mengawal penggunaan air Bendungan Pandanduri, karena disinyalir ada indikasi permainan jual beli air oleh oknum P3A. Wabup menyebut, indikasi ada permainan jadwal air dan berujung jual beli berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Di mana, untuk lahan 1 hektar dibeli seharga Rp 1,5 juta. Informasi tersebut membuat Wabup Lotim ini berang dan meminta agar oknumoknum pekasih tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. ‘’Orang di selatan merupakan miskin yang butuh makan,’’ ujarnya mengingatkan.

Pihaknya mengingatkan, jika rezeki tidak akan berkah dengan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Selaku penanggung jawab yang mengurus persoalan rumpun hijau, Wabup memerintahkan Dinas Pertanian untuk turun. “Jangan urus

proyek, urus rakyat,’’ tegasnya.

Jadwal pembagian air ke sejumlah desa yang sebelumnya 3 hari diubah menjadi 15 hari, seperti ke wilayah Sakra Timur dan Keruak. Terhadap yang tidak memakai air Pandanduri diusahakan diberikan penyiraman melalui penyedotan air dari sungai-sungai terdekat. “karena itu kita berikan pompa air,” imbuh wabup.

Selanjutnya, wabup mengaku sangat kesal dengan laporan-laporan yang diterima dari sejumlah desa yang menyebut soal luas areal yang terkena kekeringan. Ia tegaskan, laporan yang ingin diterima adalah laporan pengadaan. “Saya tidak ingin dapat laporan di desa ini sekian jumlah kekeringan dan di desa lain sekian. Yang saya ingin dapat laporan, apa yang sudah dikerjakan untuk menangani kekeringan. Berapa hektar yang sudah bisa ditangani?” perintahnya. (rus)

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Gili Kondo Dilimpahkan ke PN Tipikor Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong dalam waktu dekat ini segera melimpahkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambatan perahu Gili Kondo Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pelimpahan itu dilakukan oleh Kejari Selong agar segera dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

“Kasus korupsi Gili Kondo dengan tiga terdakwa akan kita limpahkan ke PN Mataram untuk proses persidangan,”ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Selong, Iwan Gustiawan, Selasa (13/4).

Adapun, tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambatan perahu Gili Kondo yang sumber anggarannya dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) tahun 2012 lalu itu di antaranya, Asisten II Setda Lotim, HSW yang ketika proyek itu dikejakan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim. HSW juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu ada Camat Selong, MS yang saat itu bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Darat Dishubkominfo dan HS selaku pihak rekanan.

Menurutnya, sebelum kasus itu dilimpahkan ke PN Mataram, Kejari Selong terlebih dahulu sudah melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah berkas dakwaan dalam kasus korupsi Gili Kondo tersebut, setelah sebelumnya proses pelimpahan dilakukan oleh penyidik Polres Lotim atau P21, Kamis (7/4) lalu.

Proses penyempurnaan itu dilakukan agar dalam proses pelimpahan yang akan dilakukan ke PN Mataram tidak ada lagi berkas dakwaan yang diperbaiki, sehingga proses persidangan secepatnya bisa dilaksanakan. Diakuinya, berkas dakwaan semua sudah lengkap diserahkan penyidik Polres Lotim, sehingga bisa dilakukan pelimpahan tahap II dan tidak ada yang perlu diperbaiki. ‘’Namun, kita tetap melakukan proses penyempurnaan untuk lebih mempercepat penanganan kasus ini agar tidak ada kekurangan di kemudian hari. Untuk kasus ini, ketiga tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 UU korupsi,” paparnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim Achmad Dewanto Hadi menerangkan perlunya kejelasan mengenai data kemiskinan. Hal ini, katanya, menyangkut upaya pemerintah dalam intervensi penanggulangan kemiskinan.

Selama ini, jumlah penduduk miskin bersifat makro dan tidak jelas nama dan alamatnya. “by name ny address tidak ada,” kritiknya, Rabu (13/4).

Akibat persoalan inilah, Lotim menjadi ngambang dalam upayanya menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, jika alamat dan orang-orangnya jelas, maka intervensi program penanggulangan kemiskinan bisa lebih jelas.

Diakuinya, saat ini jumlah penduduk miskin di Lotim mencapai 247.000 jiwa. Capaian angka penurunan kemiskinan diharapkan tidak lagi dalam bentuk persentase.

Jika dalam bentuk persentase, Lotim tetap akan berada pada angka paling buntut.

Keinginan Lotim itu, katanya segera akan terjawab,karena kebijakan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial juga menyebut akan melahirkan produk data kemiskinan yang lebih jelas. Jelas nama dan alamatnya. “Sedang dilakukan pemutakhiran basis data,” tuturnya.

Diketahui, kemampuan menurunkan kemiskinan tahun lalu dilaporkan hanya 0,16 persen. Dihitung angkanya, 0,16 persen itu sudah mampu diturunkan 39.520 jiwa per tahun, yakni dalam kurun waktu 2013-2014.

Dibandingkan Penduduk kabupaten lain disebut ada yang jumlah penduduknya 150.000 jiwa pastinya akan sangat cepat dan persentase capaian penurunan pasti akan lebih tinggi. Jika disebut kemampuan dari segi angka, Lotim diyakini bisa lebih banyak yang bisa diturunkan dibandingkan kabupaten lain.

Diketahui dalam setahun Lotim memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 2,1 triliun. Prinsip semua yang dianggarkan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkaat. Dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, pasar, jembatan dan lainnya. Semua, katanya bermuara pada kemiskinan. Hanya saja, kondisi anggaran Lotim ini sebagian besar masih untuk belanja pegawai.

Sementara itu, dalam nomenklatur regulasinya, tidak ada yang menyebut mengarah pada penanggulangan kemiskinan langsung. “Tidak ada nomenklatur yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan,” ucapnya. (rus)

Halaman 4

DINAS Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis kebutuhan telur untuk kalangan perhotelan bisa disuplai dari peternak lokal. Kesiapan ke arah itu, DPPKKP mulai menginventaris jumlah peternak maupun kelompok ternak unggas yang ada di KLU. “Untuk produksi telur, kita sudah inventaris sedikitnya 37 peternak baik kelompok dan perorangan yang mampu menghasilkan telur dalam jumlah besar. Kita juga sudah berkoordinasi dengan asosiasinya,” kata Kepala DPPKKP, Ir. Hermanto, Rabu (13/4).

Dijelaskannya, dalam visi misi bupati di mana sektor pertanian ditekankan harus mendukung sektor pariwisata, pihaknya siap bekerja keras untuk mengintegrasikan potensi-potensi yang ada. Selain dukungan kerjasama antara Universitas Mataram dan Universitas Massey, Selandia Baru, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke pelaku usaha.

Saat ini di Lombok Utara, luas lahan usaha tani yang ada sekitar 61.500 hektar atau 83 persen dari luas wilayah daratan KLU yang mencapai 80.900 hektar. Dari luasan itu, sekitar 17 persen atau 10.500 hektar merupakan lahan persawahan, sedangkan sisanya 83 persen atau 51.000 hektar merupakan lahan kering. Di antara luasan itu pula, sekitar 3.543 hektar merupakan lahan perkebunan yang mampu menghasilkan 1.304 ton kakao setiap tahunnya. ‘’KLU memiliki beragam kondisi iklim, sehingga strategi pengembangan pertanian di masing-masing kondisi agroekologi di KLU memerlukan pendekatan teknis dan rekayasa sosial ekonomi yang berbeda dan spesifik,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pihak perhotelan di KLU menyambut baik rencana suplai kebutuhan hotel dari petani lokal. Perbandingam dengan daerah lain seperti di Tabanan, Bali, petaninya sanggup menyuplai 85 persen kebutuhan hotel. Sebaliknya KLU, diperkirakan baru 15 persen. Artinya masih ada peluang bagi pemda untuk meningkatkan akses transaksi sektor pertanian dengan sektor pariwisata.

“Kita berminat bahkan sudah MoU. Harapan kami, suplai dari petani bisa dipastikan keberlanjutannya, jangan sampai lantaran cuaca buruk dan hal teknis lainnya komoditas yang dibutuhkan tidak diantar,” demikian GM Hotel Vila Ombak, Made Mada di gelaran Seminar Holtikultura beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan analisa dan kajian Tim Universitas Mataram, Taufik Fauzi, petani KLU masih menghadapi kendala yakni hampir seluruh petani kurang mampu mengelola tanah, air, tanaman, hingga ternak. Petani juga tidak banyak terlibat dalam rantai pasar, sehingga nilai yang diterima untuk satuan produk masih rendah. (ari)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tender Proyek Melempem Rancang Sistem Parkir Berlangganan KEBOCORAN dari sektor retribusi parkir pinggir jalan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih cukup besar. Akibatnya, target pemasukan dari sektor ini belum bisa terpenuhi.

Berbagai upaya pun sudah dilakukan, namun tak berjalan maksimal.

Guna menjawab persoalan tersebut, Pemkab Loteng dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubko(Suara NTB/kir) minfo) Loteng sedang merL, Purnama Agung ancang sistem baru, berupa sistem parkir berlangganan. “Regulasinya sedang kita susun.

Dan, diharapkan tahun ini juga bisa diterapkan,” ungkap Kepala Dishubkominfo Loteng, L. Purnama Agung, Rabu (13/4).

Untuk tahap awal, regulasinya nanti berupa Peraturan Bupati (Perbup), karena kalau menggunakan Peraturan Daerah (Perda) butuh proses lama. Sementara penanganan parkir, khususnya parkir pinggir jalan harus segera dilakukan. “Tapi arahnya tetap akan ke sana (Perda, red) juga. Namun untuk saat ini, sementara akan menggunakan Perbup sebagai dasar hukum pelaksanaan parkir berlangganan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, konsep dari parkir berlangganan adalah retribusi parkir akan ditarik sekaligus untuk satu tahun yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan itu sendiri. “Jadi nanti saat pembayaran pajak kendaraan, bersamaan juga dengan pembayaran parkir berlangganan,” terangnya.

Bagi pemilik kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan, maka ia bebas parkir di mana saja tanpa harus membayar parkir lagi kepada juru parkir yang ada. ‘’Untuk membedakan kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan dengan yang belum, nanti akan diberikan tanda khusus,’’ ujarnya.

Meski demikian, ujarnya, aturan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan berplat Loteng saja. Sedangkan kendaraan berplat luar Loteng, tetap akan membayar parkir seperti biasa, karena pembayaran pajak kendaraannya dilakukan di luar Loteng.

Dengan sistem ini, lanjut Agung, pihaknya optimis potensi kebocoran retribusi parkir pinggir jalan bisa diminimalisir. Karena pemasukan dari sisi retribusi kendaraan sudah jelas besarannya sesuai dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak pada tahun bersangkutan.

“Di Loteng sekarang ada sekitar 4 ribu kendaraan roda empat ditambah sekitar 35 ribu kendaraan roda dua. Misalkan retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan roda dua sebesar Rp 50 ribu dan Rp 60 bagi kendaraan roda empat, bisa dibayangkan berapa besar pemasukan yang diterima daerah dari retribusi parkir ini,” tambahnya. (kir)

Memprihatinkan, Banyak Kades di Loteng Tersangkut Hukum Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP, mengaku prihatin dengan cukup banyaknya kepala desa (kades) yang tersangkut masalah hukum. Bahkan, ada beberapa kades yang sudah ditahan aparat penegak hukum. Mereka ditahan, karena persoalan anggaran desa yang diduga menyimpang.

“Terus terang kita prihatin,” ujarnya kepada wartawan usai menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bima di Kantor Bupati Loteng, Rabu (13/4).

Namun kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah kades bisa menjadi pelajaran bagi kades lainnya supaya lebih berhati-hati dan cermat dalam mengelola anggaran desa. Selain itu, aturan-aturan terkait pengelolaan anggaran desa benarbenar dijalankan, sehingga tidak ada lagi kades di Loteng yang harus berurusan dengan aparat hukum. “Kita berharap desa hendaknya bisa lebih intensifkan lagi berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena selama ini desa agak kurang koordinasi dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah daerah, lanjutnya, tidak akan tinggal diam melihat banyaknya kades di Loteng yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Melalui leading sector yang ada, yakni BPMD maupun Inspektorat, pihaknya sudah menginstruksikan lebih mengintensifkan proses-proses pendampingan kepada pemerintah daerah. Harapannya, desa-desa yang ada di Loteng bisa lebih paham dan mengerti pola pengelolaan anggaran desa yang baik. “Kita tentunya tidak ingin, makin banyak kades di daerah ini yang harus berurusan dengan hukum. Jadi salah satu upaya antisipasi, pendampingan akan lebih diperkuat,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini.

Selain itu, harapnya, desa lebih pro aktif menggali informasi terkait pola pengelolaan anggaran desa yang baik dan tidak hanya menunggu saja. karena kalau dibandingkan dengan jumlah desa yang bermasalah dengan hukum, masih banyak desa yang tidak bermasalah hukum. ‘’Jadi selain bisa mengambil pelajaran dari desa-desa yang bermasalah hukum, desa juga bisa mengambil pelajaran dari desa-desa lainnya yang tidak bermasalah dengan hukum,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)

Bupati Perintahkan Sekda Adili Belasan SKPD Lelet Giri Menang (Suara NTB) Melempemnya tender puluhan proyek di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, SAg, MSi. Bupati pun meminta Sekda Lobar H. M. Taufiq memanggil belasan kepala SKPD yang lelet menyerahkan dokumen lelang dan menghambat proses tender di ULP. Ditemui di Kantor Bupati Lobar usai kegiatan Tabliq Akbar, Rabu (13/4), bupati menegaskan, sesuai hasil rapim II dua pekan lalu progres lelang tender proyek lamban. Tercatat dari 114 paket proyek berdasarkan data terbaru baru masuk sekitar 48 paket, se-

dangkan sisanya 66 paket belum masuk. Atas dasar itulah, ia memerintahkan Sekda untuk menindaklanjuti hasil rapim ini dengan memanggil kepala SKPD satu per satu.

“Saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk menindaklanjuti dengan memanggil ke-

pala SKPD satu per satu. Pak sekda akan mengklarifikasi kepala SKPD satu per satu,” tegas bupati.

Bupati menegaskan, dari tindak lanjut rapim itu, pihaknya meminta kepala SKPD membuat surat pernyataan kesanggupan menye-

lesaikan dokumen tender. Kepala SKPD, katanya, membuat pernyataan kesanggupan, jika tidak bisa dipenuhi bakal ada konsekuensinya.

Selain itu, ia juga memerintahkan kepada Sekda memanggil kepala SKPD yang belum menyelesaikan dokumen tender, sehingga tender proyek molor. Menurut bupati, lambannya SKPD menyerahkan dokumen lelang ini kemungkinan disebabkan SKPD ini jenuh. Hal inilah, jelasnya, bakal dievaluasi sebagai per-

timbangan mengambil langkah mutasi ke depan.

Menindaklanjuti instruksi bupati ini, Sekda Lobar H. M. Taufiq akan memanggil kepala SKPD yang belum menyerahkan dokumen lelang satu per satu. Terkait kapan pemanggilan kepala SKPD ini, Sekda menegaskan menunggu HUT Lobar selesai. “Saya minta dulu data SKPD yang belum menyerahkan dokumen tender di Bagian Pembangunan, barulah kami panggil satu per satu,” tegas sekda. (her)

Pansel Calon Sekda Loteng Terbentuk

(Suara NTB/her)

LAUNCHING - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua PB NU KH. Said Aqil Siradj launching Gerakan Ayo Mengaji dan Belajar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Rabu (13/4).

Praya (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya terbentuk. Selanjutnya, pansel tersebut diharapkan bisa segera bekerja.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Bupati Loteng, Rabu (13/4).

Sebelumnya, draf komposisi pansel sempat ditolak Bupati Loteng, sehingga kembali dilakukan perbaikan. “Tapi sekarang Panselnya terbentuk. Dan, diharapkan segera bisa bekerja,” ungkapnya.

Namun sebelum itu, draf Pansel calon Sekda Loteng akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) guna melihat kesesuaian dengan atu-

ran yang ada, sehingga komposisi pansel tidak memicu persoalan di belakang hari.

Menurutnya, pansel tidak hanya akan bertugas untuk menyeleksi calon pengganti Sekda Loteng. Tetapi juga akan bertugas menyeleksi calon pejabat eselon II yang akan mengisi beberapa jabatan eselon II lingkup Pemkab Loteng yang lowong saat ini.

Salah satunya calon Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng yang sudah cukup lama lowong pascawafatnya Kadispertanak Loteng sebelumnya, Ir. H. Ibrahim.

Disinggung siapa yang ditunjuk sebagai Ketua Pansel, Miq Wir – sapaan akrab Kepala BKD Loteng ini, mengaku belum waktunya untuk diekspose, karena tahapannya masih berproses. (kir)

Lobar ’’Launching’’ Gerakan Golkar Sepakat Ayo Mengaji dan Belajar Usung Hj. Sumiatun

Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) melaunching Gerakan Ayo Mengaji dan Belajar serangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Lobar ke 58 tahun 2016 di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Rabu (13/4). Hadir juga di acara ini Ketua MPR RI Dr. H. Zulkifli Hasan, Ketua PB NU KH. Said Aqil Siradj. Termasuk artis Peggy Melati Sukma.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam sambutannya berterima kasih atas kehadiran Ketua MPR RI, Ketua PBNU, Asisten III Setda NTB dan sejumlah elemen masyarakat serta masyarakat Lobar. Kehadiran sejumlah tokoh nasional ini, ujarnya, menjadi momentum sangat luar biasa dalam menyambut HUT Lobar ke-58. “Kesempatan ini pula di-launching Gerakan Wajib Mengaji dan Belajar yang dimulai dari pukul 18.30 Wita hingga pukul 20.30 Wita,” terangnya.

Adanya gerakan ini, ujarnya, diharapkan masyarakat Lobar dapat memaksimalkan

persaudaraan semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan ini bisa rutin dan bervariasi dilaksanakan, sehingga menyatukan hati dalam membangun Lobar yang sejahtera dilandasi nilai Patut Patuh dan Patju.

Sementara Asisten III Setda NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, mewakili Pemprov NTB merasa bangga dan bersyukur atas kemajuan Provinsi NTB yang didukung penuh oleh masyarakat Lobar. Ia mendorong Lobar lebih maju, sehingga bisa sejajar dengan daerah lainnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini sedikit menyinggung, mengenai pengaruh tontonan televisi bagi masyarakat. Dalam hal ini, peran orang tua harus mampu menjaring tontonan.

Sementara Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siradj dalam pengajiannya, mengingatkan, jika menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tiga program utama. Pertama, mampu mengentaskan

angka kemiskinan, membangun hal positif, baik di bidang pendidikan, hukum serta membangun masyarakat yang rajin beribadah dan taat aturan. “Sehingga dengan tiga program itu akan mampu memajukan daerah,” tukasnya.

Begitu juga Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan lebih banyak menjelaskan mengenai 4 pilar kebangsaan. Adanya pilar kebangsaan, ujarnya, Indonesia mempunyai Pancasila sebagai landasan untuk berperilaku yang mempunyai makna, yaitu mampu saling gotong-royong, bersatu, berkeluarga, kasih sayang, keadilan.

Dengan kebersamaan itu, Indonesia bisa bebas dari penjajahan, sehingga kepala daerah, pejabat dan dewan tidak perlu mencari keuntungan proyek,yang menyebabkan banyak terjerat kasus.

Ia menyentil, oknum dewan yang terbelit kasus kaitan dengan proyek. “Kalau mau kerjakan proyek, kenapa tidak menjadi pengusaha saja?” sentilnya. (her)

Talud Jembatan Penghubung di Kuripan Rusak Giri Menang (Suara NTB) Jembatan penghubung antara Desa Kuripan dengan Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan yang dibangun di Kuripan mengalami kerusakan pada bagian talud jembatan. Padahal jembatan ini baru dibangun dan dioperasikan tahun lalu. Jembatan ini dibangun menggunakan dana ABPN senilai Rp 1,4 miliar. Pihak Dinas Pekerjan Umum (PU) pun langsung turun mengecek kerusakan talud jembatan ini.

Hasil pengamatan koran ini, kerusakan pada bagian talud jembatan bagian utara. Informasi yang diperoleh talud jembatan mengalami ambles, Selasa (12/4) sekitar pukul 15.30 Wita. Talud jembatan ambruk diduga disebabkan tidak kuat menahan arus sungai hujan yang deras yang terjadi Selasa. Mengetahui talud jembatan itu rusak, sejumlah petugas Dinas PU turun mengecek ke lokasi.

Sejumlah petugas lengkap dengan berpakaian dinas turun sekitar pukul 08.30 Wita Rabu (13/4), mereka melihat kondisi kerusakan jembatan dan sambil menggambar di bagian kerusakan. “ Ini kerusakan karena faktor alam, air hujan yang datang dari Desa Kuripan dan Pasar Kuripan terus mengguyur, dan juga tidak ada selokan khusus untuk air,” cetus petugas saat ditanya wartawan.

Menurut Kades Kuripan Selatan, Zulkarnaen b kondisi jembatan cepat rusak diduga akibat perencanaan kurang baik. Seharusnya, kata kades, kondisi sungai sudah bisa dipahami dan mengantisipasi banjir yang rutin melanda dua desa. Kondisi hujan deras kemarin, tentu membuat Sungai Pelabu meluap, sehingga baru pertama kali saja sudah mengalami kerusakan, apalagi dengan kondisi hujan yang terus mengguyur. “Kemungkinan karena hujan deras kemarin, air sungai kan besar,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas PU Lobar Ir. Sakri dikonfirmasi terkait hal ini belum bisa berkomentar. Ia beralasan di luar kantor, sehingga

Giri Menang (Suara NTB) Konstelasi politik di Lombok Barat (Lobar) sedikit naik mendekati pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lobar yang bakal mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menghabiskan sisa masa jabatannya. Sejumlah partai politik (parpol) mulai menggodok calon wakil yang bakal diusung, termasuk parpol pengusung utama Golkar telah sepakat mengusung Hj. Sumiatun yang tak lain Ketua DPRD Lobar.

Wakil Ketua DPD II Golkar Lobar, L. Hermayadi menyatakan, Fraksi Golkar di DPRD Lobar telah sepakat mengusung Hj Sumiatun. Hal ini, jelasnya, diputuskan setelah melalui rapat dengan anggota fraksi yakni, H. Gufran, H. Zulkarnain, Imam Kafali minus H. Yakti yang tidak bisa hadir, karena berhalangan.

“Begitu pak bupati dilantik, malamnya kami langsung rapat fraksi dan sepakat mengusung Bu Ketua (Hj. Sumiatun, red),” kata Hermayadi, Rabu (13/4).

Namun hasil kesepakatan ini, jelasnya, baru di tingkat fraksi, belum di tingkat pleno pengurus. Namun hasil keputusan fraksi ini, jelasnya, tidak akan banyak berubah, sebab tinggal diplenokan saja. Menurut rencana pihaknya akan menggelar rapat harian setelah perayaan HUT Lobar tanggal 17 April mendatang. “Keputusan fraksi itu tinggal diplenokan saja, jadi tidak banyak berubah. Rencananya

(Suara NTB/kir)

L. Iskandar pleno akan dilaksanakan setelah HUT Lobar tanggal 17 April mendatang,” terangnya.

Sementara Ketua DPP PAN Dr. Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya pada Bupati Lobar siapa yang akan menjadi pendampingnya. “Calon Wabup Lobar saya ikut ke Pak Bupati saja, Pak Fauzan,” katanya di sela-sela menghadiri Tabliq Akbar dan Ceramah Kebangsaan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar Rabu (13/4).

Ia berharap Lobar lebih maju di bawah kepimpinan H. Fauzan Khalid yang nota bene tokoh muda dan juga tokoh agama di Lobar. Ketua MPR RI ini meyakini di bawah kepemimpinan bupati yang baik, Lobar akan lebih maju dibandingkan sebelumnya. (her)

Pelanggaran Pola Tanam, Picu Serangan Hama

(Suara NTB/her)

RUSAK - Inilah talud jembatan di Kuripan ambles. Kerusakan ini diduga disebabkan hujan deras, Selasa (12/4) lalu. mengarahkan ke Sekretaris Dinas, Made Arthadana. Namun, sekretaris dinas tidak ada di kantor dan tidak mau membalas SMS dari wartawan.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku belum tahu kondisi ini. Ketika ditunjukkan foto jembatan yang ambruk, barulah bupati meminta konfirmasi ke Kepala Dinas PU. “Coba konfirmasi Pak Kadis PU,” anjurnya. (her)

Praya (Suara NTB) Munculnya serangan hama tanaman di sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim tanam pertama tahun ini, dipicu banyak faktor. Salah satunya, maraknya pelanggaran pola tanam yang dilakukan oleh para petani di daerah ini.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BKP3) Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Selasa (12/4) lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya sudah menetapkan pola tanam setiap tahunnya. Namun belakangan, banyak petani yang justru melanggar pola tanam, sehingga siklus hidup hama tidak terputus. Akibatnya, hama tersebut tetap muncul dan terus menerus menyerang tanaman milik petani.

Sebagai contoh di lahan-lahan pertanian dengan irigasi teknis di wilayah selatan, misalnya, pola tanamnya yakni

padi-padi-palawija. Tetapi para petani sering melanggar pola tanam dengan tetap menanam padi sepanjang tahun, sehingga hama tetap hidup, meski sudah dilakukan upaya pemberantasan hama.

“Jadi kenapa penting menanam palawija, untuk memutus mata rantai kehidupan hama tanaman yang menyerang tanam padi. Tapi kalau petani tetap menanam padi, maka hama tanaman tersebut tidak akan hilang dan akan terus bertahan,” terangnya.

Untuk itu, menjadi sangat penting bagi petani untuk mematuhi pola tanam sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kehidupan hama tanaman.

Meski demikian, pemerintah daerah juga tidak punya kewenangan untuk memaksa petani mengikuti pola tanam yang ada, karena undang-undang melarang pemerintah memaksa petaninya untuk menanam atau tidak, lahan pertaniannya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

Tiga Warga Tiongkok Diamankan di Polres Sumbawa

Sengketa Tapal Batas Sumbawa – KSB Diserahkan ke Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pertemuan dua Kabupaten, Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB) soal penyelesaian sengketa tapal batas yang terakhir difasilitasi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H, M.Si, masih menemui jalan butu. Kedua daerah tetap pada sikapnya mempertahankan titik yang dianggap benar. Hingga kemudian, sepakat penyelesaiannya diserahkan ke pusat.

Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril, B.Sc, Rabu (13/4) mengungkapkan, Sumbawa tetap para pendiriannya, mengacu kepada peta dasar yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dulu. Batas terakhir antara Kecamatan Alas dengan Kecamatan Seteluk. Serta dokumen lainnya seperti peta rupa bumi yang selama ini dijadikan acuan. Begitu pula KSB yang tetap berpegang pada surat yang bersifat administratif, yang pernah dikeluarkan oleh camat, Kades, dan Bupati yang lalu. Di mana surat tersebut mengatur wilayah kekuasaan Senayan.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam tersebut, kedua daerah saling memberikan pemahaman dan pengertian. Dengan segala argumentasi masingmasing. Namun toh juga belum menemui titik terang.

Sehingga penyelesaiannya diserahkan ke Kemendagri.

“Tentunya dengan disertai dokumen dari masing-masing daerah untuk dikaji. Sehingga nantinya apapun keputusan Kemendagri, maka harus dihormati,” pungkas H. Husni. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Fujian, Tiongkok yang diduga menyalahi izin tinggal saat ini sudah diamankan di Polres Sumbawa. Mereka adalah Tong Jinxu (31), Zheng Rongsong (27), dan Li Shuizhong (31). Dalam penanganannya Imigrasi Kelas II Sumbawa berkoordinasi dengan Polres Sumbawa.

Informasinya, beberapa waktu lalu ketiga WNA ini menjual obat di wilayah kabupaten Sumbawa. Ditemani oleh dua rekannya yang merupakan WNI. Namun diduga obat yang dijual tersebut tidak memiliki izin. Sehingga mereka ditangkap anggota Brimob di Mako Brimob Sumbawa. Mereka kemudian diamankan di Polres Sumbawa guna dilakukan penyelidi-

Taliwang (Suara NTB) Untuk memaksimalkan program jambanisasi sebagai salah satu produk seratus hari kerja bupati dan wakil bupati, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST para agen di tingkat paliuk (blok) agar memaksimalkan data calon pemerima.

Berbicara di hadapan ratusan agen pemberdayaan gotong - royong, Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, data calon penerima program ini harus maksimal dan mengcover seluruh masyarakat yang membutuhkannya. “Jangan ada yang terlewat. Semua masyarakat yang membutuhkan harus masuk dalam data,” tegasnya, Selasa (12/4).

Menurut dia, program jambanisasi ini harus menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Sebab kegiatan ini menjadi salah satu bagian agenda prioritas pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah. “Jamban ini bersangkutan dengan masalah kesehatan. Dan kita tahu bersama persoalan kesehatan menjadi salah satu parameter kesejahteraan m a s y a rakat,” seb u t Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup men-

Semerawut Pasar Seketeng Segera Diatasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi pasar Seketeng yang semakin semrawut membutuhkan penanganan. Masalah ini makin krusial ketika upaya yang dilakukan selama ini belum juga membuahkan hasil signifikan. Untuk itulah, Bupati Sumbawa telah membentuk tim khusus menangani kesemrawutan pasar ini.

Dengan mengedepankan cara - cara yang persuasif tanpa ada benturan.

“Kami telah membentuk Tim beranggotakan seluruh SKPD terkait. Langkah strategis akan diambil untuk segera melakukan penataan. Yang jelas, semua dilakukan secara persuasif. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada benturan. Jadi penyelesaian yang kita harapkan untuk pasar Seketeng ini harus baik, rapi, bebas hambatan,” tukas H. Husni, Rabu (13/4).

Bupati optimis dengan langkah yang tepat, maka pedagang di pasar Seketeng juga akan bersedia untuk dilakukan penataan. Pedagang diberikan pemahaman secara baik.

Sebab ini untuk kebaikan bersama semua pihak. Meski setiap pelanggaran juga harus ditindak. “Kita minta pedagang yang berada di luar pagar untuk masuk berjualan ke dalam pasar. Peti-peti yang tidak terpakai akan dibuang. Sehingga pasar tidak lagi terlihat kumuh,” urainya.

Kalaupun pedagang khawatir dagangannya tidak laku dengan berjualan di dalam, maka masyarakat pembeli juga perlu digiring untuk datang dan masuk membeli kebutuhannya ke dalam pasar. Bupati sendiri nantinya juga akan turun memberikan pemahaman kepada pedagang di pasar Seketeng. Pada hakekatnya, pasar Seketeng harus dikembalikan ke fungsi sesuai perencanaan awal. Gang sempit dalam pasar akan diperlebar sesuai aslinya. Sehingga dapat memberikan kenyamanan baik bagi pedagang itu sendiri maupun pembelinya. “Mari kita sama - sama sadar, pengaturan yang baik untuk kebaikan bersama. Agar pasar bisa menjadi tempat yang nyaman bagi pedagang dan pembeli,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/bug)

KSB Belum Terima Royalti Newmont

(Suara NTB/dok)

but, pihaknya sudah melakukan pengecekan data-datanya. Mereka menggunakan izin visa kunjungan. Yang seharusnya tinggal di Jakarta. Ketiga orang tersebut diduga menyalahi izin tinggal. “Kami sudah berkoordinasi dengan pak Kapolres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan bersama-sama. Di mana Polres terkait pidana umum. Sementara Imigrasi terkait masalah

mana pihaknya akan bekerjasama dalam melakukan penyelidikan. Nantinya akan dicek sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. “Nanti kita cek tindak pidana apa yang dilakukan. Kalau berkaitan dengan menyalahi izin tinggal dan lain sebagainya, maka nanti Imigrasi yang melakukan penyelidikan. Kalau memang ada tindak pidana umum terkait penjualan obatnya. Apakah obat tersebut ada izinnya atau tidak, baik dari BPOM, Dikes, Diskoperindag, tentunya kita akan melakukan penyelidikan,” pungkasnya. (ind)

Agen Blok Diminta Maksimalkan Data

(Suara NTB/dok)

Amin Sudiono

kan lanjut.

“Informasinya mereka ditangkap di Mako Brimob beberapa waktu lalu saat hendak menjual obat. Mereka kemudian diamankan di Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan,” imbuh Kepala Imigrasi Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubsi Wasdakim, Lukie Reza Kusumah, S.H, Rabu (13/4).

Terhadap tiga WNA terse-

penyalahgunaan izin tinggal,” terangnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi membenarkan telah mengamankan tiga WNA tersebut. Pihaknya tengah melakukan penyelidikan guna mengecek apa yang menjadi kesalahan dari ketiga WNA tersebut. “Saat ini tengah diselidiki penyidik Reserse Kriminal (Reskrim),” imbuhnya.

Terhadap tiga WNA tersebut kata Kapolres, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Sumbawa untuk penanganannya. Di

Program Jambanisasi

H. M. Husni Djibril

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini royalti PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk tahun 2014 dan 2015 dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) KSB, Ir. Amin Sudiono, Rabu (13/4) mengungkapkan, royalti PT NNT untuk dua tahun itu sejauh ini belum dianggarkan oleh pemerintah pusat. “Sekarang kan di pusat sedang bahas APBNP. Nah katanya dimasukkan di sana anggarannya,” terangnya.

Sejauh ini royalti PT NNT yang dikucurkan pemerintah pusat kepada KSB justru untuk tahun 2016. Di mana barubaru ini telah masuk royalti PT NNT untuk tahap pertama 2016 sebesar Rp 70 miliar. “Yang masuk itu yang tahap pertama tahun ini,” ungkapnya.

Terhadap royalti tahun 2014 dan 2015 itu pusat menetapkan dalam status terhutang kepada Pemda KSB. Nilainya pun cukup besar di mana berdasarkan perkiraan Pemda KSB dalam dua tahun itu, nilai royalti yang harus diterima dari operasional tambang asal Amerika itu mencapai Rp 300 miliar. “Hitungan kita sekitar Rp 300 miliar dan itu dihutang oleh pusat,” papar Dion.

Pemda KSB pada tahun ini memang sudah sangat menantikan dikucurkannya royalti PT NNT itu. Bahkan untuk sejumlah program yang akan dilaksanakan di tahun ini dapat dibiayai dari dana tersebut. Tak heran kemudian, estimasi APBD untuk tahun 2016 diprediksi pemerintah bisa menembus angka Rp 1 triliun. (bug)

Halaman 6

gapresiasi para agen pemberdayaan di setiap tingkatan yang telah meluangkan waktunya dalam program jambanisasi ini. Mengingat sesuai dengan semangatnya, program ini sebenarnya tidak memberikan keuntungan secara signifikan kepada masyarakat secara individu. “Ini untuk kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu gotong royong harus kita kedepankan. Dan saya pribadi sangat bangga yang hadir pada hari ini dan mau terlibat dalam agenda ini,” sebutnya.

Selanjutnya Wabup mengingatkan, selama program berlangsung agar jangan ada pihak-pihak yang melaksanakannya di luar ketentuan. Hal ini sejak awal sengaja diingatkannya, karena setiap kelalaian akan bersinggungan dengan hukum. “Program ini diaudit oleh BPK karena sumber anggarannya dari pemerintah. Jadi saya mohon para agen jangan macam-macam sehingga menggagalkan target program ini,” tegasnya.

Meski sejauh ini diakui Wabup masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun ia optimis program jambanisasi ini akan rampung tepat pada waktunya. “100 hari kerja kami sampai 15 Mei. Dan saya optimis sampai waktu itu bisa selesai semuanya,” klaim Wabup.

Berdasarkan data sementara, jumlah masyarakat calon penerima prorgam jambanisasi ini mencapai 7.125 kepala keluarga (KK). Menurut Wabup, pemerintah mempersiapkan hingga 7500 jamban untuk mengantisipasi jika terjadi penambahan jumlah warga penerima.

“Sekarang datanya belum final. Makanya kita siapkan sampai 7.500 untuk jagajaga,” imbuhnya. (bug)

Fud Syaifuddin

Pemkab Sumbawa akan Telisik Izin Investasi PT LABU Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa akan menelisik izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ladang Artha Buana (LABU) yang diduga menyalahi aturan. Informasinya, PT LABU hanya mengantongi HGU untuk perkebunan, tetapi dalam prakteknya PT LABU juga mengelola hotel dan taman wisata.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, yang dikonfirmasi Rabu (13/4), meragukan kebenaran informasi tersebut.

Mengingat status PT LABU sebagai perusahaan besar, tentu dilengkapi dengan izin resmi. Namun untuk memastikannya, Pemkab akan mencoba menelusurinya. Bupati sendiri mendengar kalau memang ada izin perkebunan untuk PT LABU. Namun untuk izin lain seperti hotel dan pariwisata belum diketahuinya secara pasti.

Namun apabila nantinya

terbukti ada penyalahgunaan izin, maka tentu Pemkab akan bersikap. Aturan tetaplah harus ditegakkan. Meski di sisi lain, Pemkab juga membutuhkan investor. Intinya, Pemkab tetap terbuka dengan investasi, namun harus mengikuti aturan main yang benar. Hal ini sekaligus menyikapi informasi yang sebelumnya disampaikan Ketua komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri yang menyebutkan keberadaan PT. LABU yang hanya mengantongi HGU untuk perkebunan. Namun pada prakteknya, PT LABU justru membangun hotel serta taman wisata lainnya.

Diketahui, PT LABU telah cukup lama menjalankan usahanya di wilayah desa Penyaring, dekat Labuan Sawo dan seputar Tanjung Menangis.

Selain perkebunan, perusahaan ini juga menjalankan usaha wisata dan cottage. (arn)

(Suara NTB/uki)

MUSEUM – Beberapa meriam, peninggalan zaman penjajahan yang ditempatkan di salah satu halaman museum Asi Mbojo, Kota Bima. Pengunjung museum Asi Mbojo dinilai tidak banyak setiap harinya, terkecuali pada hari-hari tertentu. Itu pun bagi pelajar dan mahasiswa untuk kepentingan darmawisata.

Terkait WNA

Imigrasi Sumbawa Koordinasi ke Kedutaan Thailand

Sumbawa Besar (Suara NTB) Imigrasi Kelas II Sumbawa tengah melakukan koordinasi dengan kedutaan Thailand terkait Warga Negara Asing (WNA) bernama Cherli (23).

Hal ini guna memastikan kejelasan kewarganegaraan pemuda tersebut. Mengingat saat diamankan beberapa waktu lalu, yang bersangkutan mengaku warga Camburi, Thailand, tetapi tidak memiliki paspor serta dokumen.

Kepala Imigrasi Sumbawa melalui Kasubsi Wasdakim, Lukie Reza Kusumah, S.H kepada Suara NTB, Rabu (13/4) mengungkapkan, berawal dari penangkapan yang dilakukan Polres

Bima beberapa waktu lalu. WNA tersebut kemudian dititipkan ke Kantor Imigrasi Sumbawa untuk ditelusuri kewarganegaraannya.

Mengingat yang bersangkutan memiliki KK dan KTP Bima. Dimana ia tinggal di rumah warga setempat di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima.

“Informasinya Polres Bima akan melakukan penyidikan terkait KTP yang bersangkutan yang diduga dipalsukan.

Namun ia dititipkan sementara di Imigrasi, sambil menunggu kejelasan status kewarganegaraannya,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, WNA tersebut mengaku sudah empat tahun tinggal di Bima.

Ia seorang Anak Buah Kapal (ABK). Dimana kapalnya pada saat itu terbakar di perairan Ambon. Sehingga ia diajak rekannya (warga Bima) sesama ABK di kapal tersebut ke Bima. Ia pun menetap di Bima dan memiliki KTP Bima.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kedutaan Thailand, namun belum ada pemberitahuan. Kami akan mencoba berkomunikasi kembali. Untuk memastikan kewarganegaraannya. Kalau yang bersangkutan benar orang Thailand, kita akan kembalikan lagi ke Polres Bima. Karena akan dilakukan penyidikan terhadap KTP-nya yang diduga datanya dipalsukan,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Miskin, Fatma Pasrah dengan Penyakit Anaknya Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemda Kabupaten Dompu. Faktor kemiskinan juga membuat Fatma (75) warga Rade Dao Desa Kareke Dompu pasrah dengan sakit kejiwaan dan kista yang diderita putri bungsunya, Maasriah (31).

SEJAK ditinggal suaminya puluhan tahun silam karena meninggal, Fatma berusaha membesarkan lima dari enam orang anaknya sendiri dengan usaha serabutan. Kini ia tinggal di gubuk sederhana ukuran 3 x 5 meter di bukit Rade Dao dengan anaknya yang menderita sakit jiwa sejak tiga tahun silam.

Kepada Suara NTB saat ditemui di kediamannya, Rabu (13/4), Fatma mengaku, hidup dari bantuan anak dan keluarganya. Usianya sudah tua dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Syukurnya, bantuan langsung tunai (BLT) dan beras raskin namanya masih tercantum sebagai penerima. “Kalau tidak ada uang (untuk disetor), beras (raskin) juga tidak dapat,” katanya.

Maasriah sebelumnya sehat dan bahkan ia sempat menikah dengan kerabatnya sendiri selama tiga tahun. Dia

tidak dikaruniai anak dan cerai tahun 2013 lalu. Pasca perceraian itu, kondisi kejiwaan Maasriah mengalami gangguan. Putri bungsu Fatma dan Mahmud ini dihadapkan dengan penyakit kista.

“Dokter bilang, dia harus diobati dulu di RSJ. Baru bisa ditangani penyakitnya di perut,” kata Rahmah, kakak kandung Maasriah ini.

Perut Maasriah terus membesar seperti orang hamil. Sesekali rasa sakit dirasakan Maasriah dan ia terus mengomel ketika rasa sakitnya kambuh. “Saya sih maunya diobati secara tradisional, tapi kalau memang harus dibawa ke RSJ, juga ndak apa – apa,” aku Fatma.

“Kemarin sudah ada petugas yang minta fotokopi KK (kartu keluarga). Katanya mau diurus untuk dikirim ke rumah sakit jiwa,” tambah Rahmah.

Kepala Dinas Kesehatan

(Suara NTB/ula)

GANGGUAN JIWA - Maasriah, putri bungsu Fatma yang menderita gangguan jiwa dan kista, serta gubuk yang menjadi tempat tinggal Maasriah bersama ibunya Fatma di Rade La Dao Desa Kareke Dompu.

Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes yang dihubungi terpisah

mengatakan, hingga saat ini harus menggunakan anggaran baru satu orang warga Hu’u Puskesmas Rasabou lebih yang dikirim ke RSJ. Itu pun, awal untuk biaya pem-

berangkatannya. “Kalau yang harus diberangkatkan ada tiga atau empat orang,

termasuk warga Pekat yang masih dipasung,” katanya.

Namun pemberangkatan warga Dompu yang terkena penyakit jiwa ini terkendala anggaran. Rencana pembiayaan yang disebutkan selama ini akan ditanggung daerah, belum teralokasi dalam APBD dan akan dialokasi dalam APBD Perubahan. Sehingga penggunaannya menunggu proses APBD Perubahan 2016 dilakukan. “Saya dan kepala Dinas Sosial sudah menghadap Kepala Dinas PPKAD. Katanya, dianggarkan dalam APBD Perubahan. Sehingga belum bisa digunakan sekarang (anggarannya),” ungkap Gatot.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH yang dihubungi terkait hal ini mengatakan, pihak keluarga pasien harus berperan aktif menyampaikan laporan ke Dinas Kesehatan untuk pengobatan pasien jiwa ke RSJ. Karena untuk pengobatan ini menjadi tupoksi Dinas Kesehatan dan pengurusannya bersama Dinas Sosial. “Saya berharap ada peran aktif pihak keluarga,” katanya. (ula)

Dua Kali Festival Tambora, Cetak Sawah Baru Diduga Bermasalah Kabupaten Bima Mengekor Bima ( Suara NTB ) Untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Dompu di bawah koordinasi Pemprov NTB menggelar kegiatan di wilayah Tambora. Sementara Kabupaten Bima hanya bisa berpartisipasi dan mengekor dalam acara yang 2015 lalu terkenal Tambora Menyapa Dunia (TMD) dan 2016 ini menjadi Festival Pesona Tambora (FPT).

“Tahun ini kali kedua festival digelar. Kabupaten Bima hanya sebagai partisipan,” ucap Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri menjawab Suara NTB, Rabu (13/4).

Kata dia, bentuk partisipasi Pemda Bima untuk mendukung festival itu, dengan mengadakan kegiatan Budaya yang dipusatkan di wilayah Kecamatan Sanggar. Hanya saja acara puncaknya tetap dilaksanakan di wilayah Kabupaten Dompu seperti tahun lalu.

“Kegiatan pendukung saja. Namun puncaknya tetap dipusatkan di wilayah Kabupaten Dompu,” akunya.

Bupati Bima menjelaskan secara administratif wilayah Tambora sebagian besar masuk dalam pemerintahan Kabupaten Bima.

Termasuk kawasan Taman Nasional Tambora yang kini dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Meski demikian, pemerintah kabupaten Bima tetap berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan festival tersebut. Apalagi kegiatan tahun ini dikemas secara bersamaan oleh tiga wilayah.

Yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.

“Kita tetap mendukung dan berkomitmen untuk menyukseskan FPT ini,” terangnya.

Dinda, sapaan akrab Bupati menambahkan pihaknya memiliki hasrat agar perayaan festival tersebut tahun depan dipusatkan di wilayah Kabupaten Bima.

“Insya Allah untuk kegiatan festival Tambora tahun depan kita akan mencoba menjadi tuan rumah,” pungkasHj. Indah Dhamayanti Putri nya. (uki) (Suara NTB/dok)

Polisi Amankan Pekerja Asing Pemilik KTP Woha Bima (Suara NTB) Polres Bima Kabupaten mengamankan Warga Negara Asing (WNA), Charli (23) asal negara Thailand. Oknum itu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Kasat Intel Polres Bima Kabupaten, Iptu M. Nur, Rabu (13/4) membenarkan telah mengamankan WNA asal negara Thailand tersebut. Charli diamankan dari tempatnya bekerja di PT Sanggar Agro di Kecamatan Tambora, Senin (11/ 4). Bahkan sudah memintai keterangan atas kepemilikan KTP asal Indonesia.

“Kita sudah periksa WNA ini atas kepemilikan KTP Indonesia. Charli membuat domisili di RT 16 Rw 07, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha,” ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan, Charli datang ke Indonesia sejak tahun 2011. WNA asal Negara Gajah Putih itu masuk di Indonesia lewat wilayah perairan Ambon.

“Tujuannya mencari ikan bersama rekannya asal Thailand, Kamboja dan Vietnam. Tapi di perairan Ambon mereka mengalami musibah,” katanya Kapal yang mereka tumpangi, sambung Nur, mendapat masalah hingga akhirnya tenggelam. Sementara rekan-rekannya terpencar pascakejadian tersebut.

“Charli saat itu diselamatkan nelayan asal Sape. Mereka kemudian bersandar di pelabuhan Bajo,” sambungnya .

Selama itu sambungnya, Charli hidup mencari ikan bersama para nelayan. Sekitar tahun 2014 baru menginjakkan kaki di Kabupaten Bima.

“Selain di Sape, Charli juga tinggal di Dusun Godo. Dia pindah ke Godo di rumahnya Laila. Bahkan dia membuat KTP numpang KK keluarga Laila,’’ terang mantan Kapolsek Bolo ini.

Nur mengaku, Charli diketahui WNA asal Thailand setelah pihaknya mendapat laporan dari warga. Yang bersangkutan saat itu sedang bekerja di PT Sanggar Agro di Kecamatan Tambora.

“Charli sudah kita minta keterangan. Bahkan atas kepemilikan KTP Indonesia,’’ terangnya.

Nur mengatakan, WNA tersebut sudah diserahkan pada pihak Imigrasi Sumbawa untuk diproses lebih. Terkait mudahnya memperoleh KTP mungkin akan ditindaklanjuti oleh Sat Reskrim Polres setempat.

“Tugas kita hanya mengantarkan Charli ke kantor Imigrasi. Terkait kepemilikan KTP bisa ditanyakan pada pihak terkait,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, Andi Sirajuddin, M.Ap dikonfirmasi enggan berbicara banyak mengenai soal itu. Bahkan ironisnya, dia justru mengetahui ada WNA yang memiliki KTP itu setelah dikomunikasikan oleh aparat kepolisian.

“Saya diinformasikan oleh bagian intel kemarin,” terangnya.

Tapi Andi membantah jika pihaknya kecolongan menerbitkan KTP WNA tersebut. Pasalnya saat itu, menurut dia, data yang diajukan atas nama Laila, warga Desa Godo Kecamatan Woha.

“Kami tidak kecolongan, masalanya kami tidak tahu kalau oknum ini WNA,” pungkasnya. (uki)

TNI Siap Bertanggung Jawab

Bima (Suara NTB) TNI siap bertanggung jawab soal percetakan baru di Kabupaten Bima yang diduga bermasalah. Hal itu dilakukan menyusul adanya laporan dari warga adanya kejanggalan dalam pelaksanaannya. Cetak sawah baru masih dalam proses pengerjaan.

Bahkan TNI membantah tudingan pengerjaan program miliaran rupiah terkesan asal - asalan. Sebab pengerjaannya memiliki standar SID (Survey Investigasi dan Desain) dari instansi terkait.

“Cetak sawah baru masih ada tahapan. Jika ada masalah, kami siap bertanggung jawab untuk segera diselesaikan,” ucap Kepala pelaksana cetak sawah baru wilayah NTB, Kolonel CZI Ita Jayadi, S.Sos, saat ditanya Suara NTB, Rabu (13/4).

Kata dia, proses pengerjaan cetak sawah baru selesai hingga bulan Mei 2016 mendatang.

Tahapan pengerjaan mulai dari pembersihan lahan. Kemudian, mencabut akar pohon dan pembuatan pematang sawah. Setelah itu, di bagian tengah lahan sawah akan diratakan. Tidak sampai di situ, pembukaan jalan tani dan irigasi akan dibuat.

“Proses terakhir kita lakukan finishing. Pembuatan irigasi dan jalan tani akan dibuka,” sebutnya.

Menurut dia, proses penger-

jaan cetak sawah tetap dikawal dan dikontrol sebagai pihak swakelola. Namun, Ita tidak membantah banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan.

Hanya saja ia enggan meyebukan di titik mana saja yang terindikasi bermasalah tersebut.

“Memang kami sudah mendapat laporan dari masyarakat. Setelah dicek ternyata ditemukan pengerjaan yang tidak sesuai SID dan percetakan di luar dari lokasi yang ditetapkan,” akunya.

Namun permasalahan

tersebut tidak menjadi kendala dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

“Kami sudah tekankan dan meminta pihak kontraktor selaku pelaksana proyek untuk menyelsesaikan item dikeluhkan. Dan mereka sudah siap,” sambungnya.

Ita mengaku, secara keseluruhan tidak ada masalah dalam pengerjaan cetak sawah di Bima. Hanya saja pihaknya menyadari minimnya sosialisasi di dinas terkait, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat.

“Kami akui kurang memberikan sosialisasi kepada warga. Wajar mereka pertanyakan bentuk pelaksanaan cetak sawah baru,” terangnya.

Dia menambahkan di NTB

untuk tahun 2016 mendapat program cetak sawah seluas 140.900 hektar. Dari angka tersebut dibagi ke enam daerah di NTB. “Untuk Kabupaten Bima mendapat alokasi seluas 5.500 hektar. Sementara yang baru dikerjakan seluas 2.600 hektar,” ujarnya.

Sedangkan untuk kabupaten lain seperti Dompu selaus 3.500 hektar, Sumbawa 400 hektar, KSB 500 hektar. Kemudian Kabupaten Lombok Utara seluas 750 hektar dan Lombok Timur 650 hektar.

“Semuanya masih dalam tahap pengerjaan mulai dari pengerukan dan membuat pematang sawah. Selain itu membuka jalan tani embung dan irigasi,” pungkasnya (uki)

Suskes, Pentas Seni Budaya di Bima Kota Bima (Suara NTB) Setelah sukses menggelar acara sarasehan budaya Mbojo pagi harinya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB bekerja sama dengan Disbudpar Kota Bima menggelar pentas seni budaya Mbojo, di lapangan Manggemaci Kota Bima, Selasa (12/4) malam.

Sejumlah sanggar kesenian dari daerah Mbojo, Dompu dan Sumbawa turut hadir meramaikan event tersebut. Kemeriahan terasa usai penampilan berbagai kesenian khas daerah masing – masing seperti lagu daerah, Biola Katipu, Tarian dan atraksi pencak silat di atas panggung.

Dalam kegiatan itu, panitia tidak hanya mengundang sanggar seni dari pulau Sumbawa. Namun kesenian paguyuban, salah satunya dari Pulau Jawa, yang menampilkan atraksi kuda lumping dan Reog Ponorogo.

Selain dalam dalam rangkaian HUT ke 14 Kota Bima, dilaksanakannya kegiatan tersebut bertujuan melestarikan bu-

(Suara NTB/uki)

PERAHU HIAS – Lomba perahu hias dalam rangka festival Teluk Bima, Rabu (13/4) daya dan adat istiadat. Sehingga masyarakat bisa mengambil nilai positif dalam memahami nilai-nilai budaya antardaerah dan suku, serta mampu mempertahankannya.

Sementara pada Rabu (13/4) pagi, berlangsung festival teluk Bima yang dipusatkan di pantai Lawata Kota Bima. Acara tersebut dibuka oleh Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin.

Menandai dimulainya kegiatan itu dilaksanakan konvoi menggunakan perahu oleh Walikota bersama Perwakilan Disbudpar NTB, Wakil Walikota, dan pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima. Mulai dari rute dermaga Lawata, melewati Wadu Mbolo hingga Ni’u, lalu kembali ke tempat semula.

Acara kerjasama Disbud-

Dugaan Korupsi PNPM

Penyidik Minta Tambahan Keterangan dari BPKP Dompu (Suara NTB) Penyidik Polres Dompu akan meminta tambahan keterangan dari BPKP terkait kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2012 setelah dinyatakan P19 oleh Kejaksaan. Penyidik juga telah mendapat persetujuan perpanjangan 40 hari masa penahanan tiga tersangka.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Rabu (13/4) mengungkapkan, kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu telah mengembalikan berkas perkara kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2012. Berdasarkan petunjuk jaksa, pihaknya harus meminta tambahan keterangan dari BPKP selaku auditor yang menghitung kerugian negara kasus PNPM Mandiri Kempo. “Sebentar anggota saya akan ke Mataram untuk meminta tambahan keterangan dari BPKP,” katanya.

Dalam petunjuk jaksa,

(Suara NTB/ula)

Herman kata Herman, hanya meminta agar penyidik meminta tambahan keterangan dari BPKP perwakilan Mataram selaku auditor. Setelah keterangan ini diambil, berkasnya akan dikirim kembali dan diyakini akan langsung dinyatakan P21 (berkas lengkap) oleh jaksa. Sehingga ketiga tersangka yang sudah ditahan bisa langsung dilimpahkan.

Herman juga mengakui, masa tahanan untuk 20 hari pertama terhadap tiga tersangka kasus PNPM Mandiri sudah berakhir beberapa hari lalu. Namun pihaknya telah mengajukan perpanjangan masa penahanannya ke Kejaksaan dan telah disetujui untuk masa penahanan kedua selama 40 hari.

“Kita sudah minta persetujuan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke Kejaksaan. Persetujuan perpanjangan juga sudah kita terima,” ungkap Herman.

Kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 500 juta lebih dari Rp 4 miliar lebih total anggaran tahun 2012. Modusnya, para pengurus diduga terlibat dalam memalsukan kelompok penerima bantuan pinjaman dan anggaran tersebut dimanfaatkan oknum pengurus. Kasus ini mulai terbongkar setelah dilakukan pemeriksaan atas banyaknya tunggakan. (ula)

(Suara NTB/uki)

PENTAS SENI – Pentas seni yang digelar Dinas Budpar NTB dan Budpar Kota Bima, Selasa (12/4) malam. par Provinsi NTB dengan Disbupar Kota Bima itu berlangsung meriah. Panitia pelaksana mengadakan tiga jenis lomba, yakni lomba perahu hias yang diikuti 75 perahu, lomba dayung yang diikuti 36 tim, dan lomba renang bebas.

Pada tahun ini, festival tersebut merupakan kali kedua digelar. Yang bertujuan mengembangkan sektor wisata dan bu-

daya, khususnya wisata bahari.

Pada kesempatan itu, Walikota mengajak semua elemen untuk bersama pemerintah mengembangkan penataan kawasan pantai, salah satunya dengan mengalirkan air tawar bersih untuk keperluan pengunjung tanpa kecuali di pantai Lawata. Agar kedepan semakin nyaman dan ramai dikunjungi. (uki/*)

Operasi Katarak di Dompu Tidak Penuhi Target Dompu (Suara NTB) Operasi katarak dalam rangka HUT Dompu ke 201 dan festival pesona Tambora tahun 2016 di RSUD Dompu hanya 234 orang dari target 300 orang.

Rencana operasi katarak ini diduga kurang tersosialisasikan pada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada Suara NTB, Rabu (13/4) mengungkapkan, pelaksanaan operasi katarak gratis di RSUD Dompu sudah berakhir, Rabu, dengan 234 orang warga yang berhasil dioperasi. Sementara target operasi katarak tahun 2016 di Kabupaten Dompu sebanyak 300 orang. “Iya tidak memenuhi target,” katanya.

Dikatakan Gatot, kondisi ini kemungkinan akibat kurangnya tersosialisasi di tengah masyarakat. Karena hari kedua dan ketiga pelaksanaan operasi katarak, masih ada warga yang hadir melakukan skrining (pemeriksaan) mata sebelum dilakukan operasi. “Mereka baru datang karena dapat informasi dari mulut ke mulut. Karena pada pasien yang sudah dioperasi, kita ingatkan untuk menyampaikan ke warga lain,” terangnya.

Padahal, lanjut Gatot, sosialisasi rencana operasi katarak di RSUD Dompu sudah dilakukan

(Suara NTB/ula)

Gatot Gunawan pihaknya dari masjid ke masjid oleh masing – masing Puskesmas. Kemungkinan banyak warga yang lupa dan tidak ingat waktu pelaksanaan operasi kataraknya. “Untuk pelaksanaan tahun depan, kita akan jemput bola. Kita akan lakukan dengan sistem per wilayah dari sembilan kecamatan,” katanya.

Selain itu, untuk warga dari Kecamatan Pajo dan Huu biaya transport serta konsumsinya ditanggung PT STM. Begitu juga dengan warga dari Kecamatan Pekat ditanggung PT SMS. Sementara jumlah penderita katarak, berdasarkan persentase kependudukan sebanyak 4 persen. Dengan jumlah penduduk Dompu 200 ribu lebih dan pada usia di atas 50 tahun, maka jumlah penderita katarak diperkirakan ada 5.000 orang. (ula)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

14 Kelompok Diklarifikasi

Kejaksaan Usut Bansos Rumah Ibadah di KLU Mataram (Suara NTB) Ada kasus baru lagi yang diangkat Kejati NTB, masih seputar dana bantuan sosial (Bansos). Ini terkait Bansos rumah ibadah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2015. Sejak Selasa (13/4), belasan penerima bantuan dimintai keterangan.

rutnya sebagai langkah awal memperkuat data dan informasi di penyelidikan awal. “Kelompok – kelompok ini hanya dimintai keterangan untuk kroscek Bansos yang mereka terima,” pungkasnya.

yang menyerahkan dari Bagian Kesra Setda KLU. “Kita kaget, kok diambil lagi yang Rp 3 juta,” aku pengurus musala yang enggan menyebut identitasnya itu.

Ditimpali pengurus lainnya, untungnya ada berita acara serah terima penarikan uang. “Masih saya simpan. Saya sudah kasi lihat jaksanya tadi,” sebutnya.

Penerima bantuan lainnya dari Desa Akar Akar, mengeluh jauhnya jarak yang ditempuh untuk menghadiri panggilan. Ia mengaku datang sejak pukul 09.00 Wita, namun baru diperiksa menjelang siang. Kasus dialaminya juga sama. Menerima Rp 5 juta, tapi ditarik lagi Rp 2 juta. “Dikemanakan sisanya itu, saya nggak tau,” jawabnya ketus dan enggan menyebut ketika ditanya identitasnya.

Hingga siang kemarin pemeriksaan masih berlangsung di ruang Intelijen.

Tak banyak disampaikan juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH., terkait puldata dan pulbaket untuk kasus Bansos rumah ibadah KLU ini. “Ini masih tahap awal, puldata dan pulbaket,” jawabnya. Sementara belasan kelompok yang dimintai keterangan itu menu-

Warga Desak Usut Jauh sebelum diusut, sebenarnya sudah ada desakan dari kelompok masyarakat KLU untuk mengusut indikasi masalah pada Bansos 2015 ini.

Januari 2016 lalu, sedikitnya 50 orang warga mendatangi DPRD KLU sekaligus meminta DPRD untuk “tidak selingkuh” terkait persoalan Bansos yang telah masuk ke ranah hukum.

Puluhan masyarakat Lombok Utara yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik (FMPKP), mempertanyakan tindakan dewan pascademo yang dilakukan pekan sebelumnya.

Polemik bansos ini terkait dengan SK kembar yang keluar untuk pencairannya. Sudah ditindaklanjuti dengan investigasi oleh Komisi I DPRD KLU. Hasil telaahnya sudah diberikan ke pimpinan, dan selanjutnya itu kita serahkan ke Penegak Hukum.

Polemik pencairan bansos ini terus berlanjut ke bulan berikutnya. Pernah ada agenda klarifikasi eksekutif kepada Banggar DPRD KLU. Polemik kedua pihak, eksekutif dan legislatif, berlanjut “berburu” pelaku di balik terbitnya SK dengan lampiran yang berbeda. Sementara di sisi lain, eksekutif telah membuat kebijakan penting dalam meluruskan berbagai opini yang berkembang menyangkut bansos, salah satunya dengan menunjukkan SK 3 (versi eksekutif SK 2) dengan Nomor 410/27/KESRA/2015, tertanggal 23 Desember 2015.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, ada 14 penerima bansos yang diklarifikasi sejak selasa pagi hingga siang, berlanjut Rabu kemarin di ruang Intelijen Kejati NTB. Mereka adalah penerima bansos mulai dari daerah terdekat dari Mataram, seperti Kecamatan Pemenang sampai paling jauh Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan.

H. Mustafa, salah seorang diantara penerima bantuan yang diklarifikasi, mengaku dicecar soal bantuan diterimanya sebesar Rp 3,5 juta dari Pemda KLU. Bantuan itu peruntukannya pembangunan musala di Dusun Nipah, Desa Malaka Kecamatan Pemenang. Dari total bantuan itu, hanya Rp 3 juta yang bersih diterimanya. “Sak lime ratus (Rp 500.000) te bait malik siq pemerentah (yang Rp 500.000 diambil kembali oleh pemda),” kata Mustafa dengan Bahasa Sasak. Saat itu dia terpaksa hadir meski harus dengan tongkat penyangga akibat dua kakinya lumpuh.

Penerima bantuan lainnya dari desa yang sama, menerima sebesar Rp 5 juta. Namun tiba-tiba ditarik lagi Rp 2 juta oleh pihak

Harus Berdampak ke Masyarakat FRAKSI Partai Gerindra di DPRD NTB mempertanykan dampak investasi yang masuk ke NTB dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena jika melihat perkembangan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB pada tahun 2015 patut dikatakan cukup baik, seharusnya mampu memberikan pengaruh pada perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Menurut anggota Fraksi (Suara NTB/dok) Partai Gerindra, H. Sakdudin, H. Sakdudin SH, Jika dilihat dari indikator laju investasi. Jumlah izin penanaman modal yang tercatat di BKPMPT Provinsi NTB tahun 2015, PMDN sebanyak tujuh perusahaan dengan nilai cukup besar, yakni Rp 1,47 triliun lebih.

Dan PMA 139 perusahaan dengan nilai rencana investasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih. Dengan jumlah perusahaan dan dengan besarnya nilai rencana investasi di atas, menggambarkan posisi NTB memiliki iklim usaha yang cukup bagus. ‘’Jika kemudian disandingkan dengan jumlah penduduk NTB, maka seharusnya investasi yang masuk tersebut bisa berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB, berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan,’’ katanya.

Untuk itu ia meminta pada Pemprov NTB agar bisa memaksimalkan arus modal melalui investasi beberapa perusahaan asing dan dalam negeri agar bisa memberikan dampak konkret bagi peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat NTB. Karena selama ini, investasi yang masuk ke NTB hanya terkonsentrasi di kalangan masyarakat menengah ke atas, tanpa mampu menyentuh masyarakat kalangan bawah. (ndi)

Kasus 3C Mendominasi DALAM triwulan pertama tahun 2016, terjadi peningkatan kasus kriminalitas di Mataram. Kasus 3C masih mendominasi. Pencurian kendaraan bermotor di peringkat pertama. Disusul pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Ketut Wiryayasa mengungkapkan, pada Januari 2016, terjadi 112 kasus kejahatan, 66 kasus di(Suara NTB/dok) antaranya masih proses I Ketut Wiryayasa penyelidikan sementara 8 kasus tahap penyidikan.

Meski menurun menjadi 98 kasus pada Februari, 70 diantaranya proses lidik, dan 10 sisanya proses sidik, tetapi kembali terjadi peningkatan kejahatan di Bulan Maret, yakni 122 kasus, tahap penyelidikan 74 kasus, serta tahap penyidikan 15 kasus.

Berdasarkan data yang dihimpun Bagian Operasi Polres Mataram itu, pada Januari 66,07 persen kasus dapat diselesaikan. 63,26 persen kasus diselesaikan pada Februari, serta pada Maret, penyelesaian kasus mencapai 63,93 persen.

Perumahan masih menjadi daerah yang rawan terhadap kejahatan 3C, terbukti pada Bulan Januari terjadi 32 kasus, sementara terjadi 11 kasus di tempat parkir, dan 10 kasus di kos-kosan. Pada Februari, 31 kasus terjadi di perumahan, 13 kasus di jalan raya, serta 8 kasus di kos-kosan.

Kemudian di Bulan Maret, para pelaku masih menyasar perumahan dengan 24 kasus yang terjadi. Disusul di kawasan kos-kosan meningkat dibanding bulan sebelumnya dengan 21 kasus, dan 6 kasus terjadi di pertokoan.

Waktu kejahatan terjadi juga mengalami pergeseran, tidak lagi didominasi pada waktu dini hari. Namun, malah banyak terjadi sore dan malam hari. Wiryayasa mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan turut serta menjaga kamtibmas di lingkungan rumahnya masing-masing.

“Setiap kejadian agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Agar segera ditindaklanjuti. Kepolisian juga tetap melakukan patroli rutin dan beberapa giat yang ditingkatkan untuk melakukan antisipasi serta penindakan hukum,” ujarnya. (why)

SK tersebut menegaskan, dikembalikannya penerima Bansos ke penerima awal atau sesuai dengan lampiran APBD 2015. SK tersebut sekaligus juga mencabut SK pertama, No. 361/ 26/KESRA/2015, yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2015. Kendati eksekutif telah memiliki solusi atas persoalan itu, Banggar DPRD KLU masih mencibir karena logika pencairannya berdasarkan bukti SP2D (yang dipegang) melalui Bank NTB (dioper lagi ke BRI) memiliki kekuatan hukum dan sudah dipertangguungjawabkan.

“Bagaimana bisa dicabut sedangkan mekanisme pencairan dan pembayarannya sudah sah melalui Bank dan menurut ketentuan anggaran. Dalam penjelasan eksekutif (di Cafe Ken Arok), diakui sebesar Rp 94 juta ditarik dan dikembalikan ke Penerima awal. Pertanyaan kami, ini uang siapa, karena sebagian penerima bansos sudah merubah uang itu menjadi beton,” ungkap anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH. Ardianto dengan tegas menilai, terbitnya SK ketiga dengan No.410/27/KESRA/2015 merupakan upaya untuk mengelabui SK 1 Dan SK kedua dengan dalih kepepet, sekaligus akibat terlanjur terbitnya SK 2 dengan Nomor SK sama dengan SK 1 serta tidak mencabut SK 1. Lebih mencengangkan cetusnya, dirinya justru memperoleh SK ke 3 dengan format asli, bertandatangan dan berstempel basah. Kiranya, SK asli diarsipkan.

Sementara Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi pernah megklarifikasi proses pencairan bansos harus melewati 7 tahapan. Bansos ini kemudian berkembang menjadi persoalan, setelah Bupati mengecek

SAKSI PENERIMA BANSOS – Menggunakan tongkat, saksi penerima bansos asal Desa Pemenang, KLU, usai diklarifikasi di Intelijen Kejati NTB.

(Suara NTB/ars)

dan muncul kekeliruan.

“Sampai muncul SK dua kali dengan lampiran yang berbeda tetapi nomornya sama, saya di bagian hukum juga bingung. Silahkan cek di Bagian Hukum, SK itu tidak ada arsipnya. Kalau memang ada, mana arsipnya?” tegas Eka. Di sisi lain, sebagaimana Bu-

Ketua MPR RI dan Syafrudin Kunjungi Tiga Daerah Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, Rabu (13/ 4) kemarin mendampingi kunjungan kerja Ketua MPR RI, Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan ke NTB. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, baik Zulkifli Hasan maupun Syafrudin kompak menyuarakan perlunya persatuan di daerah serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Syafrudin menjelaskan, dirinya bersama Zulkifli Hasan mengunjungi sejumlah daerah yaitu menghadiri perayaan Lombok Barat Berzikir, lalu menghadiri sosialisasi empat pilar di acara KNPI NTB pimpinan Hamdan Kasim. Berikutnya, Syafrudin juga menyertai agenda Kuliah Umum yang disampaikan Zulkifli Hasan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dari situ, mereka bergerak ke Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, di Pringgarata, Lombok Tengah.

Di tiga daerah itu, rombongan Zulkifli Hasan dan Syafrudin diterima dengan sambutan meriah. Di Bagu, pimpinan Ponpes Qomarul Huda, TGH. Lalu Turmudzi Badruddin memberikan apresiasi atas kunjungan Zulkifli Hasan. Ia pun sempat mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk Zulkifli Hasan.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ia merasa sangat terhormat dapat hadir dan diterima oleh ratusan santri di Ponpes tersebut.

Zulkifli Hasan juga menyampaikan kekagumannya atas sejarah Ponpes Qomarul Huda yang ternyata sudah berusia lebih tua dibandingkan dirinya.

“Usia saya baru 53 tahun sedangkan Ponpes ini sudah 54 tahun. Mudah-mudahan Ponpes ini tambah maju, Pak Kyai

(Suara NTB/ist)

DAMPINGI KETUA MPR – Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, (kiri) mendampingi kunjungan Ketua MPR RI, Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan (dua dari kiri) ke Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Lombok Tengah. Tampak Pimpinan Ponpes Qomarul Huda, TGH. Lalu Turmudzi Badruddin tengah menyampaikan sambutannya. selalu diberikan kesehatan untuk terus membimbing kita semuanya,” harap Zulkifli Hasan.

Kepada puluhan hadirin, Zulkifli Hasan menyampaikan berbagai persoalan bangsa yang sedang dihadapi saat ini. Mulai dari ancaman ketertinggalan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain. Kemajuan yang membawa risiko dan hal-hal baru, hingga ancaman perpecahan yang semuanya harus disikapi dengan bijak.

Zulkifli Hasan juga menyerukan agar seluruh hadirin terus mengembangkan kemampuan ekonomi sebagai salah satu penopang kemandirian bangsa, khususnya umat Islam. “Bukankah Rasulullah sudah mencontohkan, harus jadi wirausahawan. Tangan di atas lebih baik,” ujarnya. Selain itu, ia juga menyerukan agar umat Islam bersatu dan tidak menajamkan perbedaan dalam ajaran Islam yang diyakini masing-masing.

Kepada Suara NTB, Syafrudin menegaskan bahwa saat ini umat Islam memang harus terus memperkuat kemandiri-

an dan kekompakan. Menurutnya, rangkaian kunjungan Ketua MPR RI ke Universitas Muhammadiyah Mataram yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah serta Ponpes Qomarul Huda yang dipimpin oleh ulama besar Nahdlatul Ulama di NTB adalah cerminan adanya keinginan merangkul semua kekuatan di daerah ini tanpa memerhatikan perbedaannya.

Karena itulah, sebagai anggota DPR RI yang membidangi pertahanan negara, Syafrudin pun menyerukan agar masyarakat di NTB juga memperkuat segi pertahanan negara ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengancam kedaulatan dan memecahbelah persatuan bangsa.

“NTB ini adalah salah satu miniatur Indonesia, NTB juga menjadi tempat hidupnya etnis-etnis dan agama-agama yang berbeda. Karena itu kita harus bisa menjaga keutuhan dan saling bertenggang rasa,” pungkasnya. (aan/*)

Kasus Pengadaan IT

Empat Pejabat Lobar Dipanggil Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) Kasus pengadaan perangkat IT tahun 2010 dengan terdakwa Solihan, mantan Sekretaris Dinas Pengelolan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Lobar bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Barubaru ini, lembaga Adhyaksa itu bersurat ke Pemda Lobar meminta fasilitasi ke Pemda untuk memberitahukan kepada empat pejabat Pemda setempat yang perlu diperiksa kaitan dengan kasus ini.

Keempat pejabat ini diperiksa lantaran diduga memiliki peranan pada saat pengadaan perangkat IT tersebut sebagai panitia tender. Dua pejabat yang telah diperiksa, antara lain Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Heri Ramahdan dan Kabag Pengolahan Data Elektronik (PDE), Subar-

di Ahmad. Dua pejabat lain sejauh ini telah diperiksa antara lain Kasubag Keuangan di PPKD dan pejabat lain setingkat eslon III. Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekda Lobar, HM Taufiq membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pejabat dimaksud.

Dikatakan Sekda, kejaksaan tinggi bersurat ke Pemda Lobar melalui Sekda diminta menyampaikan hal itu kepada yang bersangkutan.

Sekda menjelaskan, menyangkut pemanggilan para pejabat ini jelasnya berkaitan dengan kasus IT tahun 2010 dengan terdakwa Solihan. Atas dasar itulah, Kejaksaan bersurat ke Pemda untuk meminta fasilitasi pemanggilan kepada sejumlah pejabat tersebut. Mereka diperiksa sebagai saksi.

Menyangkut sejauh mana

materi pemeriksaan terhadap pejabat terkait, Sekda mengaku tidak tahu. Termasuk ditanya soal keterangan yang menyebut pimpinan SKPD waktu itu yang juga ikut andil menyetujui pengadaan perangkat IT tersebut. Sekda hanya menyampaikan, bahwa pemda mendukung penuh langkah aparat termasuk kejaksaan dalam mengusut kasus ini.

Sementara itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengaku tidak tahu persis soal itu. Sebab peristiwanya jauh sebelum ia menjabat yakni tahun 2010.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengakui tim Pidsus sedang membuka lembaran baru penyidikan kasus IT Lobar, tahun 2010, setelah terdakwa Ahmad Solihan divonis bersalah dan sedang menjalani pidana. (her/ars)

pati menginstruksikan penarikan dana dari kelompok yang terlanjur menerima tetapi namanya tidak tertera di APBD, Sekda KLU, H. Suardi, menegaskan telah melakukan instruksi tersebut. Dana-dana yang diberikan ke kelompok, sudah selesai ditarik.

“Ada 7 penerima yang tidak

sesuai dengan nominal Rp 94 juta, pengembaliannya sudah selesai. Dana itu kita tahan dulu, tidak bisa dicairkan kepada penerima sesuai APBD karena sudah tutup buku. Kalau kita cairkan sekarang, akan timbul masalah baru karena APBD 2015 sudah tutup buku,” demikian Sekda KLU. (ars/ari)

Uji Keterangan Saksi Hilangnya Mawardi

Polisi Gunakan Alat Deteksi Kebohongan Mataram (Suara NTB) – Beberapa kali dilakukan pemeriksaan, keterangan saksi kasus hilangnya dr.

Mawardi Hamry selalu berubah-ubah, sehingga mempengaruhi ritme proses penyelidikan. Mendalami keterangan para saksi tersebut, Polda NTB mendatangkan alat deteksi kebohongan dari Mabes Polri.

Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, M.Si mengatakan, pihaknya menggunakan alat deteksi kebohongan (lie detector) untuk menguji keterangan yang diberikan saksi Ucok alias Fandi, serta Anto kepada polisi dalam sejumlah pemeriksaan.

“Lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap orang dekatnya. Karena beberapa keterangan berbeda dengan keterangan saksi lainnya. Sehingga perlu kita mengundang ahli dari Mabes Polri,” ujarnya. Keterangan tersebut masih dikantongi dalam rangka pengembangan penyelidikan.

Sementara sejumlah barang bukti yang ada di TKP ataupun di tempat lain, Anom menyebutkan belum ada yang dikantongi pihaknya, terkait kebutuhan mengungkap motif hilangnya Direktur RSUD NTB pada Rabu (23/3) silam.

“Motif belum terungkap.

Karena saksi yang melihat, atau orang-orang yang ada di rumah masih harus di-

uji lagi kesaksiannya. Apakah seusai dengan fakta yang dia lihat. Apakah ada suatu kebohongan, akan kita uji,” jelasnya.

Pihaknya pun dalam minggu ini akan memperkaya penyelidikan dengan sejumlah rekonstruksi dan olah TKP. “Kami mendasari pengembangan kasus ini dari olah TKP,” ujarnya.

Mengenai sejumlah asumsi dan polemik yang beredar di masyarakat, Anom mengimbau agar masyarakat mempercayakan penanganannya kepada pihak kepolisian yang terus bekerja. Mengungkap kasus tidak dapat didasarkan pada opini maupun tekanan dari pihak luar.

“Tetapi apabila ada masyarakat yang memiliki informasi valid yang dapat dipertanggungjawabkan terkait keberadaan pak dokter, silakan menghubungi Polsek terdekat atau polisi yang bertugas di lapangan,” pesan Anom.

Informasi itupun, sambung dia, nantinya akan diuji kebenarannya. Informasi yang dapat dijadikan kesaksian apabila keterangan tersebut berdasar pada orang yang melihat atau mendengar langsung keberadaan Direktur RSUD NTB tersebut.

Meski demikian, pihaknya tidak juga serta merta meremehkan setiap informasi yang beredar di masyarakat. (why)

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sarapan Komplit di Hotel Golden Tulip (Suara NTB/lin)

HOTEL Golden Tulip merupakan salah satu hotel berbintang yang baru saja beroperasi di Kota Mataram. Kendati demikian, hotel ini selalu ramai dikunjungi tamu. Sebab pelayanan yang diberikan sangat maksimal dengan tenaga kerja terlatih. Masyarakat bisa menikmati menu sarapan sehat yang disediakan di sini. Hanya Slinggara Fuji dengan membayar Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu masyarakat sudah bisa menikmati apa saja yang disediakan hotel.

Apalagi hotel ini menyajikan menu-menu yang menarik dan lezat dari chef berpengalaman.

“Kita punya banyak menu, Indonesian, American, dan Western. Menunya beragam, kita berharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan menu sarapan yang lezat dan bergizi,” kata Executive Chef Hotel Golden Tulip Mataram, Slinggara Fuji kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (13/4) kemarin.

Keberagaman menu yang disajikan di hotel ini disebabkan karena keberagaman tamu yang menginap.

Hotel Golden Tulip banyak didatangi oleh tamu domestik maupun mancanegara. Sehingga menu yang disajikan pun beragam sesuai dengan kebutuhan tamu maupun masyarakat. Khusus untuk masyarakat yang bukan merupakan tamu hotel, bisa menikamati hidangan sarapan hanya dengan membayar Rp 75 ribu. Selain itu, untuk tamu yang datang sebanyak enam orang sekaligus, hanya perlu membayar untuk lima orang. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh pihak hotel terhadap tamu.

“Kami ingin setiap tamu merasa puas dengan makanan yang kami sajikan. Kami menyediakan beragam menu untuk memenuhi kebutuhan setiap tamu,” kata Chef yang telah 20 tahun bergelut dengan dapur ini.

Hotel Golden Tulip juga merupakan resort hotel yang berada di area perkotaan dengan jarak tempuh 45 menit dari Bandara Internasional Lombok. Hotel dengan 12 lantai ini memiliki 164 kamar dengan tiga tipe. Yaitu deluxe dengan biaya penginapan dalam semalam sebanyak Rp 1.100.000. Sementara untuk delux disable seharga Rp 2.200.000 permalam, dan suite seharga Rp 4.250.000 permalam. Tamu juga dapat menikmati sarapan dengan dua menu sekaligus, yaitu Indonesian Food dan International Food.

Fasilitas lainnya berupa Anjani Lounge, Malimbu Restaurant, Meeting Room termasuk Ballroom, Wellnes Center, kolam renang dengan fasilitas Jacuzzi, Room Service selama 24 jam, Inhouse Laundry dan berbagai fasilitas lainnya. Hotel ini memadukan semua interior pada tiap ruangannya dengan desain lokal yang elegan, termasuk di restorannya. (lin)

Kampung Madani

Benteng Ketahanan Sosial Mataram (Suara NTB) Menjawab tantangan di era globalisasi adalah suatu keharusan. Memelihara nilai - nilai luhur yang telah diwariskan merupakan kewajiban. Membentengi ketahanan sosial dengan menciptakan kampung madani ialah harapan.

Upaya menciptakan kampung madani sedang dilakukan Bakesbangpoldagri NTB. Kampung madani yang diciptakan terletak di empat desa di daerah ini. Dua kampung ada di dua wilayah di Pulau Lombok, sementara sisanya terdapat di dua kabupaten di Pulau Sumbawa.

“Ada empat kampung madani yang coba kita jadikan pilot project (proyek percontohan) dulu. Ini sebetulnya adalah program Bakesbangpoldagri untuk menciptakan sistem ketahanan sosial di tiap - tiap wilayah demi mengantisipasi arus globalisasi yang deras,” tutur Drs. L. Bayu Windia, M.Si, Kepala Bakesbangpoldagri ketika ditanya Suara NTB, Rabu (13/4).

Ia menjabarkan, keempat kampung madani yang diciptakan terletak di kawasan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Desa Sesait di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sementara dua kampung sisanya diusulkan terletak di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selanjutnya ada juga di Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

“Ini yang jadi pilot project dulu. Nanti jika berhasil, ini bisa berlanjut ke desa - desa yang lain,” imbuhnya.

Dikatakan, beberapa pertimbangan memilih menciptakan pilot project kampung madani di empat kawasan tersebut, bahwa di wilayah itu sangat rentan terpengaruh globalisasi. Arus globalisasi membawa budaya asing dari lintas daerah masuk dan terindikasi memengaruhi budaya lokal. Dengan demikian, budaya lokal harus dilindungi menggunakan peranti yang kuat. Nilai - nilai luhur dalam setiap sisi kehidupan masyarakat, yang kemudian diasosiasikan sebagai wujud kearifan tradisi harus dikonservasi atas nama kelestarian.

“Yang kita harapkan, set-

iap desa khususnya dimulai dari kampung madani ini membuat aturan lokal. konteksnya demi membangun ketahanan sosial. Kalau kita disini disebut awig - awig, di Sumbawa mungkin apa namanya,” terangnya.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk menciptakan kampung madani tersebut diantaranya studi pendahuluan. Kegiatan studi telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu.

Selain itu, tiap - tiap desa menyusun profilnya masing masing untuk menginventarisir kearifan - kearifan yang ada di wilayah terkait. Selanjutnya, tiap - tiap desa menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) untuk menciptakan kemajuan pendirian kampung madani.

“Prosesnya sudah jalan, meskipun kita tidak turun langsung, masyarakat di desa - desa sudah rutin melakukan FGD atas inisiatif masyarakat setempat,” katanya.

Empat kawasan yang dipilih untuk dijadikan pilot project tersebut rata - rata berdekatan dengan kantong pergaulan beragam jenis budaya. Seperti kawasan Kuta misalnya, wilayah itu akan menjadi panggung persentuhan budaya lokal dengan budaya asing sebab disitu terdapat Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika Resort.

Begitu pula dengan kawasan Sesait di wilayah KLU, tempat tersebut akan menjadi pusat atau jantung Global Hub. Hal serupa juga dengan dua kawasan di pulau Sumbawa. Desa Doro Peti merupakan wilayah di Kabupaten Dompu yang akan dipadati pendatang. “Karena disana nanti akan ada pabrik gula dengan ribuan tenaga kerja.

Otomatis, akan banyak pendatang dengan latar belakang budaya daerah asalnya masing - masing,” katanya.

Tidak jauh berbeda kemudian dengan wilayah di KSB. Kabupaten tersebut merupakan pusat beroperasinya perusahaan tambang yang dikelola oleh tenaga kerja dari berbagai negara. Bukan tidak mungkin, aspek ketahanan sosial dan budaya lokal masyarakat setempat akan goyah sehingga terindikasi terjadinya kepunahan. (met)

(Suara NTB/met)

BERGURAU - Dua penari Zapin asal Sumatera bergurau usai tampil dalam agenda Temu Zapin Nusantara di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, akhir tahun 2015 lalu.

Sampah Rinjani Jadi Penghalang Status Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) Banyaknya sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), bukan tidak mungkin bisa menjadi penghalang dalam meraih status atau pengakuan sebagai Taman Bumi (geopark dunia). Sepanjang 2016 ini, sebanyak 800 kg sampah berhasil diturunkan dari punggung gunung.

Gunung dengan ketinggian puncak mencapai 3726 mdpl ini, dinilai sebagai kawasan rekreasi minat khusus (pendakian) terbaik di Indonesia. Banyak pendaki yang pernah mendaki gunung di pulau Lombok ini memuji keindahannya.

Sayangnya, konsentrasi mereka terhadap kondisi lapangan sangat sulit untuk ditepiskan. Bahwa menurut mereka, Gunung Rinjani merupakan gunung terindah dengan panorama alamnya sekaligus menjadi kawasan pendakian terkumuh sebab banyaknya sampah bersera-

kan.

“Gunung Rinjani adalah gunung terindah dengan jalur terbagus yang pernah saya daki, tetapi sekaligus menjadi kawasan gunung terkotor yang pernah saya temukan,” cetus Deni Firmansyah seorang pendaki yang berasal dari Jogjakarta beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dr. Raden Agus Budi Santosa, S.Hut, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/4) mengemukakan, pihaknya telah bekerjasama dengan masyarakat untuk berjuang menurunkan

sampah. Sepanjang kegiatan pembersihan yang dikemas dalam agenda Clean Up Rinjani, pihaknya telah berhasil menurunkan hampir satu ton sampah dari kawasan gunung.

“Itu kita lakukan bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, meski sudah pernah melakukan aksi clean up, saat ini akan ada pula kegiatan sapu gunung yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa pecinta alam dari Jogjakarta. Menurut Kepala TNGR ini, kedatangan mereka tidak mungkin ditolak begitu saja, lebih - lebih mereka

ingin datang dengan hajatan yang mulia.

Keadilan Generasi Kelestarian gunung harus dikonservasi dengan mengedepankan azas keadilan generasi. Ini aturan yang melekat sebagai prinsip pelestarian kawasan gunung di seluruh dunia. Kawasan gunung harus dilestarikan sehingga masyarakat dari generasi ke generasi mampu menikmati indahnya ciptaan tuhan baik di gunung maupun di hutan.

Agus tak menampik, kawasan kehutanan memang harus dikelola dengan tiga prinsip yakni; Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan.

Hal ini untuk mengimbagi azas keadilan antar generasi yang menjadi prinsip pelestarian.

“Kita harus mengedepan-

kan azas keadilan generasi itu.

Ini agar anak cucu kita di masa mendatang hanya mendapatkan cerita saja mengenai keadaan baik flora dan fauna yang ada di hutan.

Kenapa juga ada aspe pemanfaatan, itu karena ada gagasan kalau hanya dilestariakan saja, katanya percuma,” tuturnya.

Sebab, manusia, lanjutnya tidak akan melahirkan generasi selanjutnya apabila kebutuhannya tidak terpenuhi. Inilah juga yang kemudian menjadi alasan, mengapa dalam kawasan TNGR itu ditemukan lokasi perkebunan yang dikelola masyarakat. Kawasan yang dikelola masyarakat ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari - hari. (met)

HPI Diminta Tindak Pramuwisata Abal-abal

(Suara NTB/ist)

GASINGAN - Masyarakat saat bermain gasingan yang merupakan salah satu permainan tradisional onal Lombok.

Permainan Tradisional yang Terlupakan Mataram (Suara NTB) Lombok atau suku sasak memiliki banyak permainan tradisional, diantaranya begasingan dan presean. Namun pada kenyatannya masih banyak permainan tradisional lain yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Diantaranya terompa, selodor, belamperan, becepokan, benteng, gatrik, dan masih banyak lainnya.

Namun semua pemainan tradisional ini belum pernah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB maupun Kota Mataram.

“Kita punya banyak permainan tradisional, tapi memang yang terkenal itu hanya begasingan dan presean. Itulah kenapa kita mau adakan pagelaran pemainan rakyat tradisional pada peringatan Hari Anak Nasional 2016,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (13/2) kemarin.

Permainan tradisional mencerminkan nuansa kemasyarakatan yang tetap berpengang pada aturan permainan itu. Nilai-nilai yang tekandung di dalamnya selalu mengedepankan rasa saling menghormati dan rasa kebersa-

maan yang kuat. Sehingga sangat baik untuk meningkatkan rasa kekompakan terhadap para pemain.

Di era globalisasi ini sudah jarang ditemukan anak-anak yang menggunakan permainan tradisional sebagai media bermain. Saat ini, anak-anak sudah banyak menggunakan gawai sebagai alat atau media permainan. Padahal penggunaan media tradisional dapat meningkatkan tingkat kepekaan dan kekompakan saat bermain.

Hal inilah yang harus dikembangkan dan diajarkan kepada anakanak di Kota Mataram pada khususnya.

“Permainan ini memang harus kita sosialisasikan, dengan demikian anak-anak bisa tahu,” kata Latif.

Selama ini anak-anak tidak pernah memainkan pemainan itu dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemainan tradisional. Orang tua telah memperkenalkan anaknya media atau alat permaianan berbasis teknologi yang super canggih. Padahal pemainan tradisional banyak mengajarkan nilai moral dan nilai kekerabatan terhadap anak.

Permainan tradisional ini pada dasarnya telah dipadukan dengan

kesenian dan kebudayaan asli daerah. Sehingga sangat efektif untuk meningkatkan kepekaan dan meningkatkan kecintaan generasi penerus terhadap kebudayaan daerah. Sehingga orang tua di rumah juga diminta untuk memberikan gambaran atau pemahaman tentang pentingnya permainan tradisional dikembangkan di kalangan masyarakat.

“Kita tidak hanya bisa promosi alam saja, tetapi kita juga bisa promosikan permainan tradisional dan kebudayaan kita,” kata Latif.

Permainan tradisional ini juga bisa digunakan sebagai media belajar di sekolah atau di taman kanak-kanak. Sebab permainan mengasikkan ini juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai alat atau media belajar untuk anak-anak.

Sebab dunia anak-anak harus banyak diisi dengan permainan yang edukatif dan memiliki nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Hal-hal kecil inilah yang harus diangkat dan dikembangkan kembali ditengah merebaknya pemainanpermainan berbasis digital saat ini. (lin)

Mataram (Suara NTB) Saat ini NTB tengah banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun macanegara.

Keindahan alamnya merupakan salah satu nilai jual yang ditawarkan oleh NTB. Namun hal itu tidak akan berarti apabila pelayanan terhadap tamu tidak maksimal. Maraknya pramuwisata abal-abal di Kota Mataram sangat disesalkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul latif Nadjib. Ia meminta agar Himpunan Pramuwisata Kota Mataram dapat mengambil tindakan tegas untuk menangani maraknya pramuwisata yang tidak berlisensi ini.

“Ini sangat disayangkan, kita juga beberapa kali mendapatkan aduan. Ini disebabkan karena masih adanya pramuwisata yang beroperasi tanpa memiliki lisensi. Bagaimanapun kita promosi, kalau wisatawan tidak nyaman ya percuma,” kata Latif kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (13/4).

Latif mengkhawatirkan jika saja pramuwisata abal-abal itu merupakan warga Kota Mataram sendiri. Jika demikian, maka HPI Kota Mataram harus segera mengambil tindakan dan segera memberikan bimbingan. Sebab, pariwisata merupakan suatu hal yang menjual pelayanan atau jasa. Jika wisawatan merasa tidak nyaman maka hal itu akan berdampak terhadap jumlah kunjungan.

“Memang ada oknum yang mengambil kesempatan untuk berkembang dengan cara yang tidak baik. Ini harus segera kita atasi, HPI harus segera mengambil tindakan dan mengingatkan oknum tersebut. Karena mereka harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu sebelum beroperasi,” kata Latif.

Dalam hal ini, masyarakat juga diimbau tidak melakukan hal yang dapat merusak citra pariwisata Kota Mataram. Masyarakat diminta untuk bersama-sama menjaga pariwisata yang saat ini tengah mulai berkembang. Selain itu, harus bersama-sama mengawasi jika ada oknum yang mencurigakan dan melakukan hal buruk, sebaiknya segera melapor ke pihak yang berwajib.

“Selama ini kita hanya terima keluhan dari wisatawan saja. Kami tentu saja sangat berharap agar masyarakat juga turut terlibat dalam mengawasi oknum-oknum ini. Sehingga pariwisata kita bisa berjalan dengan aman,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal ini, Latif meminta agar HPI menanganinya dengan serius. Sebab ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan tamu yang datang berkunjung. Apalagi setelah merebak isu adanya oknum pramuwisata yang diduga melakukan pemalakan dan pemerasan. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

Halaman 10

Meminimalkan Kesenjangan Kualitas PTS Nasional Oleh: Dr. H. Umar Said, S.H., MM. (Ketua STIE AMM Mataram)

Kualitas PTN di Indonesia dinilai masih tertinggal jauh, hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rektor Universitas Mataram pada Harian Suara NTB beberapa hari yang lalu. Kemudian bagaimana dengan kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia?

BERDASARKAN klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi (PT) di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Menristekdikti yang berjumlah sebanyak 3.320, baik PTN maupun PTS. Maka per-

ingkat tiga besar perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi NTB dari jumlah total lebih dari 45 PT diduduki oleh:1. Universitas Mataram (kode PT 1016) yang berada pada peringkat ke 36 nasion-

al; 2. Akademi Pariwisata Mataram (kode PT 84010) menempati peringkat ke 423 nasional, dan 3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram (kode PT 83043) yang berada di peringkat 554 nasional.

Dengan melihat hasil ranking yang dikeluarkan tersebut, dapat menunjukkan kepada kita tingkat kualitas dari keberadaan PTN-PTS yang berada di NTB khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Sebab kluster yang telah ditetapkan pemerintah adalah berdasarkan kenyataan yang ada, hal ini akan menunjukkan kesenjangan, terlebih lagi dengan telah terbentuknya Penjamin Mutu ASEAN. Sistem penjamin dan mekanisme peningkatan standar pendidikan tinggi di kawasan ASEAN ini dikembangkan lewat ASEAN University Network (AUN) yang telah didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok tanggal

28 Maret 2016 dengan beranggotakan 30 PT di wilayah ASEAN yang mewakili negaranya masing-masing. Sedangkan anggota dari Indonesia diwakili UI, UGM, ITB, dan Universitas Airlangga. Dengan terintegrasinya metode kolaborasi kerjasama antaruniversitas di ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Perguruan Tinggi ASEAN ini berkomitmen untuk menghadirkan Perguruan Tinggi yang

berkualitas di kawasan ASEAN. Adapun hal-hal yang telah terlaksana adalah dengan diberlakukannya program pertukaran mahasiswa untuk belajar.

Dengan melihat kondisi ini saya kira APTISI NTB menyambut baik usaha dari Menristekdikti yang selanjutnya agar dapat membuat perencanaan mengenai program apa saja yang dapat dan harus dilakukan bersama universitas, sehingga tidak terjadi kesenjangan. (*)

Sarana Terbatas

Gubernur Minta Santri Tetap Fokus Belajar

PT Bidang Keterampilan SISWA berkebutuhan khusus dinilai lebih mampu menguasai pendidikan keterampilan. Atas dasar ini mereka sebaiknya didorong masuk ke perguruan tinggi (PT) yang berorientasi pada pendidikan keterampilan.

Demikian disampaikan Wakil Rektor I Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Wirasapta Karyadi, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/4).

Menurutnya, berdasarkan pengamatan beberapa tahun belakangan ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya, lebih diarahkan kepada pendidikan bakat dan keterampilan.

Ia mengatakan, untuk siswa berkebutuhan khusus tidak ada halangan untuk mendaftar masuk ke Perguruan Tinggi.

Akan tetapi, belum ada pelayanan tes khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Pihaknya tetap mempersilakan mendaftar sesuai minat. “Oleh karena itu dipersilakan mendaftar sesuai minat. Agar minat disesuaikan dengan bakat masing-masing,” ujar Wirasapta.

Wirasapta menjelaskan, anak berkebutuhan khusus lebih sulit bersaing dalam bidang sains. Mereka lebih tepat masuk ke PT yang mengembangkan bakat dan keterampilan.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk membuat program afirmasi atau keberpihakan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Agar ABK yang berada di SLB atau pusat-pusat pelatihan lain diberikan akses untuk melanjutkan ke PT yang mengembangkan bakat dan keterampilan. “Bisa memberikan beasiswa dari Dikbud atau mana saja, dimasukkan ke PT yang menekankan keterampilan,” ujar Wirasapta.

Bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus diapresiasi oleh Wirasapta. Kemampuan seni yang dimiliki oleh mereka sangat baik.

“Saya pernah melihat mereka pentas beberapa waktu lalu di kantor Walikota itu bagus-bagus.

Suara mereka baH. Lalu Wirasapta Karyadi gus,” pujinya. (ron) (Suara NTB/dok)

Unram Rencanakan Wisuda Sekali Setahun Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) merencanakan melaksanakan wisuda hanya sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Oktober setiap tahunnya. Acara wisuda dirangkaikan dengan perayaan dies natalis Unram pada bulan Oktober.

Menurut Wakil Rektor I Unram, Prof. H. Lalu Wirasapta Karyadi, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/4), dari hasil rapat pimpinan, memutuskan mengadakan wisuda sekali dalam setahun pada bukan Oktober. “Sekaligus dirangkaikan dengan dies natalis,” ujarnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, dalam setahun Unram mengadakan empat kali wisuda. Kebijakan di tahun ini dan tahun berikutnya akan berbeda. Wirasapta menjelaskan, wisuda sekali dalam setahun ini tidak membatasi kesempatan mahasiwa menyelesaikan studinya.

“Menyelesaikan studi sarjana itu kan ketika yudisium. Mahasiswa bisa mendapatkan fotokopi ijazah atau surat keterangan untuk melamar kerja. Ijazah asli bisa didapatkan ketika wisuda,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi banyaknya keresahan di kalangan mahasiswa yang menganggap ada pembatasan jumlah wisudawan yang diwisuda pada bulan Oktober. Wirasapta mengatakan, akan mengakomodir semua mahasiswa yang dinyatakan lulus.

“Jika ada tiga ribu wisudawan, bisa saja acara wisuda dilakukan sebanyak tiga kali selama tiga hari berturut. Tidak ada pembatasan jumlah wisudawan. Untuk konsepnya, belum dibicarakan secara detail, baru disepakati di rapat pimpinan,” terangnya.

Acara wisuda nantinya, kata Wirasapta, akan bertepatan dengan Dies Natalis Unram. Direncanakan dies natalis di tahun ini dan tahun berikutnya akan dikonsepkan secara meriah dengan melibatkan alumni, dan banyak pihak. Harapannya, wisuda bisa berlangsung lebih bermakna dan khidmat. Selain itu, ada rencana diadakan semacam job fair dan rangkaian acara lainnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.TGH.M.Zainul Majdi meminta santri yang Pondok Pesantren (Ponpes) Ishlahil Athfal Rumak Kediri Lombok Barat (Lobar), tetap fokus belajar, meski dihadapkan dengan fasilitas yang terbatas. Begitu juga pada para tenaga pengajar harus tetap semangat dalam memberikan mata pelajaran pada santrinya.

“Nanti saya komunikasikan dengan Kanwil Agama, agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh untuk penyediaan sarana belajar mengajar yang memadai,’’ pesan gubernur didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, saat bersilaturahim ke Ponpes Ishlahil Athfal Rumak Kediri, Rabu (13/4).

Selain itu, gubernur berjanji memberi bantuan buku pelajaran untuk menambah koleksi perpustakaan serta peralatan untuk asrama santri.

Sementara para pengurus yang menerima gubernur menjelaskan kondisi ruang belajar berikut sarana prasarana lainnya, termasuk perpustakaan yang masih minim dan belum representatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Ponpes Ishlahil Athfal. Mereka mengharapkan dukungan dari pemerintah dalam memenuhi fasilitas belajar yang ada di ponpes tersebut. (ham)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

BERKUNJUNG - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat berkunjung ke Ponpes Ishlahil Athfal Rumak Kediri, Rabu (13/4).

Penjualan Miras di Sekotong Resahkan Pihak Sekolah Mataram (Suara NTB) Bebasnya penjualan minuman keras (mira) jenis tuak di Sekotong meresahkan pihak sekolah. Tak hanya menjadi ancaman, penjualan miras secara bebas dikhawatirkan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang miras yang dapat dengan mudah diperjualbelikan.

Wakil Kepala SMKN 1 Sekotong Ahmad Afandi, SPd, menilai penjualan miras di daerah Sekotong sangat mengkhawatirkan, terutama bagi siswa-siswi SMKN 1 Sekotong. Semua orang kini dapat dengan mudah mendapatkan miras, terutama jenis tuak yang dapat dengan mudah dicari di warung-warung.

Meski demikian, dirinya menjamin 100 persen tidak ada siswa-siswi SMKN 1 Sekotong yang terindikasi maupun terlibat mengkonsumsi miras usai pelaksanaan UN sebagaimana yang terjadi di Kediri. “Saya bisa garansi 100 persen siswa kami tidak ada yang minum tuak,” klaimnya pada Suara NTB, Rabu (13/4).

Keyakinan ini, ungkapnya, dilihat setelah pihaknya melakukan pemantauan terhadap siswa, baik sebelum

maupun pascapelaksanaan UN. Selain itu, pembinaan yang dilakukan internal sekolah terhadap siswa dilakukan tiap minggu melalui program imtak. Hal ini dinilai sangat efektif membangun mental dan kepribadian siswa. Di samping itu, pihak sekolah juga mengadakan konseling dan bimbingan sebagai langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, dengan berbagai usaha yang dilakukan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat tidak boleh apatis terhadap kondisi anakanak mereka apalagi intensitas bertemu mereka sangat banyak.

Soal pesta miras yang dilakukan sejumlah siswa di Kabupaten Lobar, Ahmad Afandi menegaskan apa

yang ditemukan hanya merupakan di luar permukaan saja dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Selain itu, serta tidak membebankan semua pekerjaan kepada pihak sekolah. Tidak hanya itu, Lobar harus memperketat pengawasan pelaksanaan Perda Larang a n Miras s e bagai bentuk k o n t r o l . (dys)

Ahmad Afandi

Elemen Pemuda Harus Sadar Hukum Mataram (Suara NTB) Ratusan pemuda, mahasiswa dari berbagai perwakilan OKP seluruh NTB mengikuti seminar nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia bertajuk “Mendorong Pemuda NTB Sadar Hukum”.

Seminar nasional tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB yang berlangsung dua hari tanggal 13-14 April. Acara ini dihadiri langsung Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan.

Dalam pemaparannya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, meminta para pemuda NTB memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan kehidupan sehari hari. Adanya kesadaran hukum, setidaknya mampu membuat hidup teratur dengan aturan yang telah dibuat.

Mantan Menteri Kehutanan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut, saat ini banyak pejabat publik yang ditangkap KPK akibat tidak sadar hukum.

Banyak yang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik dan mandataris rakyat. Akibat perbuatan melanggar hukum itulah mereka akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum, karena ketidaksadaran terhadap hukum. Selain harus memiliki kesadaran terhadap hukum, pemuda dan generasi penerus harus memiliki etika yang kuat dan mampu dijadikan landasan.

Tidak hanya itu, para pemuda harus giat belajar mengin-

(Suara NTB/dys)

Zulkifli Hasan gat tantangan ke depan sangat banyak. Apalagi memasuki persaingan global membuat persaingan mendatang semakin ketat. “Pasar ASEAN, persaingan semakin terbuka, harus memperbaiki daya saing agar tidak ketinggalan, belajar jadi pengusaha, kuasai ekonomi, kuasai pendidikan,” ujar Ketua Umum PAN ini.

Sebagai generasi penerus bangsa ke depan, pemuda khususnya KNPI harus terus aktif, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah tentu dengan cara yang santun melalui diskusi, berdebat dan lainnya.

“Pemuda ngak boleh diam, datangi, tanya kalau ada kebijakan yang salah. Jangan lantas berpikir mau jadi teroris dan berpaham radikalisme.

Pemuda tidak boleh kehilangan identitas ke-Indonesiaannya, perkuat rasa nasionalisme,” ujarnya mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/ist)

Siswa Terjerat Narkoba

Temukan Beban Sekolah

Sekolah dan Keluarga Harus Lebih Peka Pengawas dan Kepsek Harus Diberikan Pemahaman Selong (Suara NTB) Dewasa ini peredaran narkoba kian parah dan sudah merambah ke dunia pendidikan. Melihat situasi ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) meminta agar peredaran narkoba agar menjadi musuh bersama. Termasuk, pihak sekolah dan keluarga diharapkan lebih peka dalam melihat kondisi siswa dalam perkembangannya.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Selasa (13/4).

Menanggapi adanya siswa SMP di Kecamatan Masbagik yang terjerat narkoba, Zaini mengaku terkejut. Meski demikian, keberadaan narkoba perlu diperhatikan agar lebih serius lagi. Terlebih lagi pasar peredaran narkoba sudah mulai memasuki lingkungan sekolah. Untuk itu Zaini menyarankan pihak sekolah terus melakukan pemantauan inter-

(Suara NTB/yon)

M. Zaini nal di sekitar sekolah. Termasuk, para orang tua dan masyarakat pada umumnya diharapkan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan harus peka melihat perbedaan yang terjadi pada diri siswa.

Sasaran pengedar narkoba yang kini bergeser ke lingkungan sekolah, menurutnya, merupakan suatu hal yang mengerikan. Namun di dalam menyikapinya harus dicari akar penyebab dari terjerumus siswa

dalam penggunaan barang haram ini. Misalnya, kurang perhatiannya pihak keluarga terhadap segala aktivitas siswa ataupun jarak bimbingan keluarga masih sangat minim serta sejumlah faktor lainnya.

Pasalnya, fungsi keluarga dalam mengawasi pergaulan anak itu diharapkan dapat maksimal untuk dilakukan. “Kalau pengawasan dinas sangat terbatas, pengawasan keluargalah yang paling dominan,” ujarnya.

Meski demikian, Zaini mengaku jika pihak dari Dinas Dikpora tetap melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Namun, ia kembali menekankan jika pengawasan yang paling dominan dalam menecegah siswa terjerumus dalam penggunaan narkoba terletak dalam pengawasan yang diberikan oleh pihak keluarga. “Kalau pengawasan dan perhatian dari pihak keluarga kurang, maka siswalah yang akan menjadi korban,” imbuhnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) sejauh ini masih terbilang cukup rendah. Pasalnya, dari 27 indikator SPM yang ada, masih banyak indikator-indikator yang belum dikupas untuk menemukan beban sekolah yang selanjutnya akan dijadikan program prioritas. ‘’Itu semua, disebabkan karena masih minimnya pemahaman pengawas dan kepala sekolah (kepsek) dalam menjaring kebutuhan-kebutuhan sekolah. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini kita akan melatih 60 pengawas dan sekitar 893 kepsek tingkat SD/SMP, baik negeri maupun swasta,’’ ungkap Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, Rabu (13/4).

Menurutnya, yang paling utama diberikan pemahaman dalam menjaring segala kebutuhan sekolah di dalam 27 in-

dikator SPM tersebut adalah memberikan pemahaman terhadap pengawas dan kepsek selaku pengemudi di suatu sekolah. Di mana, temuan dari 27 indikator SPM Dikdas akan dijadikan prioritas.

Adapun, kebutuhan sekolah yang diharapkan bisa terpenuhi dalam 27 indikator SPM Dikdas itu seperti ketersediaan media pembelajaran, fisik sekolah, mutu maupun referensi dan sejumlah kebutuhan lainnya sebagaimana tuntutan dalam kurikulum agar kepala sekolah dapat mengerti dan paham kebutuhan sekolahnya.

Sementara, Konsultan Pengawas PKP-SPM Dikdas, Dedi Purwantoro mengakui jika masalah pendidikan khususnya di Pulau Lombok, Kabupaten Lotim memiliki tantangan yang sangat besar dalam mengelola dunia pendidikannya. Dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng), Lotim memiliki luas wilayah

yang cukup luas disertai dengan jumlah sekolah yang paling banyak mulai dari tingkat TK/SD, SMP ataupun SMA. Banyaknya lembaga pendidikan yang dikelola oleh Dinas Dikpora ataupun Kemenag, katanya, tentu harus disertai dengan perencanaan-perencanaan yang matang.

Terkait dengan pengelolaan SPM Dikdas, lanjutnya, ber-

dasarkan penekanan pemerintah pusat, jika pada tahun 2015 terdapat sisa anggaran pengelolaan SPM bisa dilanjutkan pada tahun 2016. Itu artinya, anggaran yang turun tahun 2016 mau tidak mau harus bisa tuntas, karena tenggang waktu anggaran itu selama dua tahun. “Jika tidak bisa tuntas, maka sisanya harus dikembalikan ke kas negara,”tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

RAPAT - Rapat koordinasi PKP SPM Dikdas pada Dinas Dikpora Lotim tahun 2016. Pada tahun 2015, banyak SPM yang belum terserap oleh sekolah.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

Liga Champions Rabu, 13 April 2016 02:15 Manchester City 1 vs 0 PSG 02:40 Real Madrid 3 vs 0 Wolfsburg

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Europa Jumat, 15 April 2016 02:30 Liverpool vs Borussia Dortmund @RCTI 03:00 Sevilla vs Athletic Bilbao @beIN Sports 2 Liga Premier Inggris Sabtu, 16 April 2016 19:00 Norwich City vs Sunderland @ beIN Sports 3 21:30 Manchester United vs Aston Villa @ Indosiar 21:30 Everton vs Southampton @ beIN Sports 1 21:55 Newcastle United vs Swansea City @ beIN Sports 2 Minggu, 17 April 2016 00:00 Chelsea vs Manchester City @ beIN Sports 1 & 3 19:30 Leicester City vs West Ham United @ beIN Sports 3 20:25 Bournemouth vs Liverpool @ beIN Sports 1 22:30 Arsenal vs Crystal Palace @ SCTV Serie A Italia Sabtu, 16 April 2016 21:00 Bologna vs Torino @Quad Sports Orange TV 23:55 Carpi vs Genoa @ beIN Sports 2 Minggu, 17 April 2016 02:30 Inter Milan vs Napoli @ beIN Sports 1 18:25 Atalanta vs AS Roma @ beIN Sports 1 20:55 Juventus vs Palermo @ beIN Sports 2 Senin, 18 April 2016 00:00 Lazio vs Empoli @ Quad Sports Orange TV

KONI NTB Harus Segera Gelar Rapat Pleno Mataram (Suara NTB) Hubungan pengurus KONI NTB, cabor dan dewan pembina olahraga mulai terkesan tidak harmonis. Hal ini bisa jadi disebabkan komunikasi cabor dan pembina kurang beres. Ada baiknya pihak KONI NTB segera melaksanakan rapat pleno dengan melibatkan seluruh anggota KONI NTB serta mengudang Komisi V DPRD NTB guna mengakhiri persoalan tersebut.

Demikian Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (13/4). “KONI NTB sebaiknya segera menggelar rapat pleno karena ada ancaman cabor mogok latihan, ini bisa jadi karena komunikasi KONI NTB, cabor dan dengan pembina olahraga tidak beres,” ucap M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo. Sebagaimana diberitakan sebelumnya program Pelatda PON NTB yang dilaksanakan KONI NTB sejak 4 Januari hingga September nan-

ti masih diwarnai sejumlah persoalan. Salah satunya, seperti disampaikan adalah adanya keraguan terkait keseriusan KONI NTB yang dilontarkan mantan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS Kasdiono.

Kasdiono belum lama ini menuding pengurus KONI NTB tidak mampu melaksanakan Pelatda sesuai yang diharapkan. Alasannya ada sejumlah atlet cabor yang tidak bisa melaksanakan program latihan dengan baik.

Kemudian masalah lain juga muncul, sebanyak 11 atlet

City ke Semifinal, Pellegrini Yakin Juara Manchester Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini, yakin timnya akan berjaya di Liga Champions setelah gol Kevin De Bruyne membuat tim mengalahkan Paris Saint-Germain dan memberi City kemenangan agregat 3-2 di Stadion Etihad, Rabu dini hari kemarin.

Hasil ini membuat The Citizen lolos ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya.

“Kami bisa menjadi tim terbaik di Eropa. Ini tidak mudah karena ada banyak tim kuat di Eropa, tetapi target klub ini memenangkan Liga Champions,” tutur Pellegrini seperti dilansir situs r e s m i Manchester City. “ I n i prestasi sangat be-

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Ridwan Tidak Siap Ikut ”Jatim Open” Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Ridwan tampaknya belum siap tampil di Kejurnas Atletik Jatim Open yang akan berlangsung di Surabaya, 14-17 April. Oleh karena itu dia memastikan akan absen di event nasional itu.

Ridwan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (13/4) kemarin mengatakan dirinya tak bisa tampil di kejurnas atletik Jatim Open lantaran belum siap. Dia mengaku belum siap karena fokus persiapannya mengikuti Kejurnas Atletik Blitung Timur Open yang akan berlangsung Mei mendatang.

“Fokus persiapan saya mengikuti kejurnas atletik Belitung Timur Open di Bangka Belitung Mei mendatang, sehingga saya tidak mengikuti Jatim Open,” ucapnya.

Alasan lain Ridwan tidak ikut di Jatim Open karena di Jatim Open tidak diikuti seluruh atlet terbaik nasional.

Pasalnya sebagian besar atlet terbaik nasional sedang fokus mengikuti Singapore Open yang dihelat di Singapura akhir bulan April 2016.

Ridwan lebih memilih fokus mengikuti kejurnas atletik Belitung Timur Open karena event itu akan diikuti atletatlet terbaik nasional. Dengan begitu dia bisa memanfaatkan kejurnas atletik Belitung Timur sebagai ajang evaluasi karena melalui hasil kejurnas nanti dia bisa mengukur kekuatan lawan serta potensi yang dimilikinya.

“Insya Allah semua atlet nasional akan ikut, dan saya bisa melihat kekuatan lawan-lawan saya,” jelasnya seraya menambahkan bahwa fokus latihan persiapan mengikuti kejurnas Belitung Timur Open ada di tiga nomor yakni nomor 800 meter, 1.500 meter dan 5.000 meter. (fan)

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 11 atlet berlaga di Kejurnas “Jatim Open” di Surabaya, 14-17 April 2016. Atlet NTB harus mampu tingkatkan limit waktu, sebab tujuan keikutsertaan NTB di event itu sebagai ajang evaluasi program latihan atlet setelah menjalani Pelatda persiapan mengikuti PON Jabar, 1729 September 2016.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (13/4) kemarin. “Harapan saya atlet kita bisa tampil maksimal. Mereka harus bisa meningkatkan limit waktunya, sehingga kita bisa melihat sejauh mana peningkatan prestasi atlet setelah mengikuti program latihan persiapan PON 2016,” ucapnya.

Suhaimi mengatakan salah satu fokus persiapan atletnya adalah mengikuti PON Jabar 2016. Sehingga keikutsertaan atlet NTB di Jatim Open sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet secara nasional.

Tidak hanya kemampuan atlet NTB yang dilihat, namun kekuatan lawan secara nasional harus mampu dibaca oleh atlet NTB. Tujuannya agar atlet NTB bisa melihat sejauhmana kekuatan atlet NTB dalam menghadapi PON. Di kejurnas kali ini PASI NTB menurunkan sedikitnya 11 atlet yang dipersiapkan mengikuti PON 2016, sementara enam atlet terbaik NTB lainnya tidak ikut. Mereka adalah Iswandi, Fadlin, Adrian, Sudirman Hadi, Ridwan dan Arif Rahman tidak ikut karena persiapan enam atlet nasional itu mengikuti Singapore Open akhir April.

Lanjutnya sebanyak 11 yang dikirim di kejurnas adalah atlet yang sudah melaksanakan program latihan terpusat di Mataram sejak 4 Januari hingga mengikuti PON Jabar September 2016. Keikutsertaan 11 atlet itu diharapkan mampu meningkatkan catatan limit waktu masing-masing khususnya nomor lari, lompat jauh dan tolak peluru yang akan diikuti 11 atlet NTB. (fan)

na kebutuhan peralatan latihan masing-masing cabor berbeda.

Khususnya cabor yang menggunakan fasilitas peralatan menilai masih kurang, seperti menembak dan balap motor membutuhkan peluru dan bensin untuk setiap kali latihan. Itu artinya butuh biaya besar untuk setiap kali latihan.

Sejauh ini persoalan yang dihadapi oleh atlet cabor belum ada titik terang. Oleh karena itu Edo menyarankan KONI NTB segera melaksanakan rapat pleno untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi atlet cabor. Karena bagaimanapun KONI NTB harus mendengar keluhan dan masukan dari cabor, sehingga setiap persoalan yang dihadapi cabor bisa terselesaikan dengan baik.

Dan atlet cabor bisa lebih siap meraih target 15 emas di PON Jabar 2016. (fan)

Liga Champions

La Liga Spanyol Sabtu, 16 April 2016 22:00 Getafe vs Real Madrid @Festival Orange TV Senin, 18 April 2016 00:15 Atletico Madrid vs Granada @ Festival Orange TV 02:00 Barcelona vs Valencia @RCTI

Atlet NTB Harus Mampu Tingkatkan Limit Waktu

dari cabor menembak, Selasa (12/4) lalu menyatakan mogok latihan karena dana peralatan latihan yang dikeluarkan oleh pengurus cabor untuk kegiatan latihan atlet selama tiga bulan tidak diganti oleh KONI NTB. Selain itu pengurus IMI NTB mengaku dua atlet cabor balap motor sudah dua bulan mogok latihan dengan alasan program latihan yang diajukan cabor berupa proposal ke KONI NTB tidak ditanggapi oleh KONI NTB. Persoalan memang kerap menimpa dua cabor ini. Maklum set-

iap latihan dua cabor ini membutuhkan dana yang relatif besar.

Namun demikian KONI NTB menjelaskan bahwa pihak KONI NTB sudah berbuat maksimal untuk melaksanakan program Pelatda. KONI NTB mengaku sudah berkorban banyak untuk menanggulangi segala kebutuhan atlet di Pelatda meskipun tiga bulan terakhir anggaran KONI NTB belum cair. Sejak Pelatda berlangsung 4 Januari hingga saat ini KONI NTB sudah mempersiapkan segala kebutuhan atlet, mulai dari akomodasi, transportasi dan peralatan latihan sudah difasilitasi. Semua kebutuhan ditanggulangi oleh pengurus KONI NTB. Namun demikian upaya maksimal KONI NTB itu tampaknya belum bisa menyelesaikan semua persoalan. Hal ini bisa jadi kare-

sar bagi klub, tidak hanya mencapai semifinal dan menjadi salah satu yang terbaik dari empat tim di Eropa, tetapi juga melakukannya dengan gaya bermain kami,” katanya.

“Banyak yang berpikir kami akan bermain imbang di sini, tapi sejak awal kami berpikir dan bermain layaknya tim besar dan saya sangat gembira bisa berlanjut dengan gaya kami,” kata bekas pelatih Malaga itu.

Dia juga mengatakan bahwa tahun ini performa tim membaik dengan memenangkan fase grup dan bermain sangat baik melawan Dynamo dan Paris Saint-Germain yang sangat kuat. “Saya tahu kami mendapatkan banyak kritik tapi kami membaik setiap tahun, ini yang paling penting,” katanya.

Pelatih berkebangsaan Cile itu pun sangat gembira dengan permainan gelandang asal Belgia, Kevin De Bruyne, yang juga mencetak gol saat imbang 2-2 di Paris. “Kevin punya peran penting bagi tim,” ia menambahkan. “Dia pemain yang sangat berbahaya dan dia melakukan itu semua dengan sangat baik.”

“Saya selalu mengatakan bahwa pemain bagus yang bermain bersama akan lebih berbahaya sehingga ketika Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne dan Yaya Toure turun semua di lapangan, tentu saja tim akan semakin baik,” kata dia.

Pellegrini juga terkesan aksi bek tengah Nicolas Otamendi dan Eliaquim Mangala saat menghalau upaya Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani. “Saya sangat senang untuk kinerja mereka karena di beberapa permainan mereka dikritik tetapi jika Anda meninjau kinerja mereka di seluruh musim maka Anda akan melihat mereka bermain dengan baik,” katanya. (ant/bali post)

Ragu-ragu, Ihsan Dikalahkan Lin Dan

(Suara NTB/ist)

TIGA GOL – Penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo merayakan hattrick yang dibuatnya ketika menyingkirkan Wolfsburg 3-0 di perempatfinal Liga Champions, Rabu kemarin.

Zidane : Kemenangan Madrid Tidak Mudah Jakarta (Suara NTB) Pelatih Zinedine Zidane mengatakan Real Madrid meraih kemenangan yang tidak mudah saat menyingkirkan Wolfsburg dari perempatfinal Liga Champions dengan skor 3-0 (agregat 3-2) di Santiago Bernabeu, Rabu kemarin.

“Hari ini adalah hari bahagia untuk merayakannya. Ini tidak pernah mudah. Kami kalah pada pertandingan leg pertama dan kami memenangkan leg kedua dengan karakter dan usaha,” kata Zidane dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu.

“Saya sangat gembira dengan pemain saya, mereka semua. Sulit untuk membuat pergantian pemain dalam permainan seperti ini karena kami melakukannya dengan baik,” kata bekas gelandang Real Madrid itu.

Zidane pun memuji penampilan Cristiano Ronaldo yang mencetak tiga gol untuk meloloskan Los Blancos ke semifinal. “Saya senang.

Cristiano adalah pemain yang sangat istimewa, dia membuat perbedaan. Dia mencetak tiga gol ketika tim membutuhkannya, dia istimewa,” jelas Zidane.

Sementara itu, bek Real Madrid Marcelo juga membenarkan bahwa kemenangan yang diraih Real Madrid tidak mudah.

“Tidak ada tim sampai ke semifinal tanpa merasakan penderitaan. Kami main bagus dan menonjolkan sisi lain dari diri kami. Cristiano pemain hebat. Saya yakin dia senang atas gol itu, tapi lebih bahagia dengan kenyataan timnya berhasil lolos.”

“Kami tidak sabar melihat lawan kami dalam undian, kita akan melihat apa yang terjadi,” kata bek asal Brasil itu.

Dekati Rekor Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo hanya perlu satu gol lagi untuk menyamai rekornya sendiri sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions setelah mencetak hattrick dalam laga leg kedua perempatfinal di Stadion Bernabeu melawan Wolfsburg.

Ronaldo membuat hattrick ketika menyingkirkan Wolfsburg 3-0 dalam pertandingan perempatfinal Liga Champions, setelah pada laga leg pertama mereka kalah 0-2 dari klub Jerman itu.

Dengan tiga gol terakhir, Ronaldo telah mengumpulkan 16 gol musim ini dan makin dekat untuk mengulang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions yang diraihnya musim lalu (2013/2014).

Pemain berusia 31 tahun ini sekarang hanya perlu satu gol lagi untuk menyamai rekornya mencetak 17 gol pada 2013/2014. Dan, pencapaiannya dalam laga terakhir menandai dirinya sebagai pemain pertama yang mencetak tiga hattrick di Liga Champions dalam satu musim.

Ronaldo juga mengungguli bintang Barcelona Lionel Messi dalam daftar pencetak gol sepanjang Liga Champions, dengan 93 gol, unggul 10 gol dibanding pesaingnya itu yang mengantongi 83 gol. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Ihsan Maulana Mustofa ditaklukkan pemain andalan Tiongkok Lin Dan dalam pertandingan pertama turnamen Singapura Terbuka 2016 yang digelar di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Rabu (13/4).

“Saya bermain ragu-ragu tadi dan tidak seperti sebelumnya. Sejak awal tahun, saya seperti kehilangan momentum kepercayaan diri karena sering kalah pada putaran awal,” ujar Ihsan seperti dikutip situs resmi PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di Jakarta.

Ihsan kalah dalam dua game dengan skor 21-16, 2119 selama 49 menit pertandingan putaran pertama turnamen tingkat superseries itu.

Itu merupakan pertemuan kedua Ihsan dengan Lin Dan setelah Hong Kong Terbuka 2015. Di Hong Kong, Ihsan kalah dalam tiga game 17-21, 21-15, 14-21.

Atlet asal klub Djarum Kudus itu sempat unggul 8-7 dan 9-8 atas Lin Dan pada game pertama. Tapi, pemain peraih medali emas pada Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade

London 2012 itu kembali mendominasi permainan hingga game pertama berakhir 21-16 untuk kubu Tiongkok.

Namun pada game kedua, Ihsan menapaki keunggulan dengan skor 3-1, 5-2, 8-5, 9-6, 15-13, dan 17-15. Meksipun Ihsan lebih dahulu mencapai poin 19, Lin Dan kembali unggul dan menutup pertandingan 21-19.

“Pengembalian saya banyak yang salah. Saya juga sering lupa kalau dia pemain kidal.

Saya tidak mampu menjaga perolehan poin dan terlalu gampang buang poin,” kata Ihsan.

Meskipun tumbang pada laga awal, atlet asal Tasikmalaya itu mengaku terpacu untuk berprestasi pada turnamen-turnamen superseries sebagaimana rekannya Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie yang sering mencatatkan prestasi.

Indonesia sementara meloloskan satu wakil tunggal putra yaitu Jonatan Christie pada turnamen berhadiah total 350 ribu dolar AS itu. Jonatan lolos ke putaran kedua setelah menang 21-14, 21-16 atas wakil Malaysia Zulfadli Zulkiffli. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Ihsan Maulana Mustofa

(Suara NTB/ist)

Hasil Pertandingan Sepak Bola

SUARA NTB

Kamis, 14 April 2016

BKPMPT Identifikasi Izin yang Bisa Dilimpahkan ke Administratur KEK Mataram (Suara NTB) Proses perizinan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, nantinya akan berada langsung di bawah administratur KEK. Kewenangan BKPM RI atau pemerintah pusat, BKMP Provinsi atau Gubernur, dan Bupati akan dilimpahkan ke administratur KEK. Tetapi sampai saat ini, semua itu belum berjalan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. Ridwansyah, MTP menjelaskan bahwa proses perizinannya dikelola sendiri oleh KEK. Melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri, yaitu di administratur KEK. HalyangmembedakanantaraKEKdan non KEK, kata Ridwansyah, adalah kemudahandalamprosesperizinan.“Seluruh izin yang menjadi kewenangan BKMP RI/ pemerintahpusat,Gubenrur/BKPMprovinsi, yang menjadi kewenangan bupati itu dijadikan satu tempat,” katanya.

Saat ini pihaknya, bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan BKPM Kabupaten, sedang mengidentifikasi izin-izin apa yang bisa dilimpahkan ke Administratur KEK.

Sebagaimana KEK yang lain. Sehingga pihak yang mengajukan proses perizinan usaha di wilayah itu tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta.

“Tetapi sejauh ini belum ada proses izin. Sekarang yang bertanggung jawab BKPM Loteng. Tapi belum ada laporan ke kita,” ujar Ridwansyah.

Ia menambahkan, tahun ini ia melihat rencananya, ITDC akan membangun kantor. Selain untuk kantor ITDC sendiri, juga untuk kantor KEK. ‘’Tapi sejauh ini belum ada laporan secara resmi dari ITDC apa progresnya, dari sejak revitalisasi pengrurusan ITDC, kita belum tahulah persoalan mereka di sana,” katanya.

Kalaupun ada yang mengajukan pembangunan hotel, tanpa ada administrator KEK, sebenarnya tidak masalah. Ridwansyah mengatakan, proses izin bisa dilakukan di Kabupaten, seperti izin lokasi dan lainnya. ‘’ITDC- kan pengelola, dia akan lakukan kerja sama dengan investor untuk membangun hotel. Dengan sistem yag ada sewa lahan, ada skemanya,’’ tandasnya. (ron)

Halaman 12

Peduli Pendidikan

Gubernur Raih Penghargaan Duta Gerakan Bayar Balik Mataram (Suara NTB) Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Gubernur menerima penghargaan Duta Gerakan Bayar Balik. Pemberian penghargaan kepada orang nomor satu di NTB ini karena dinilai peduli terhadap pembangunan dunia pendidikan di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan, Wakil KetuaIGIPusat,Ermawati,M.Pd dikonfirmasi Suara NTB usai menghadap gubernurdiruangkerjanya,Rabu(13/4)siang kemarin. Selain memberikan penghargaan dari IGI Pusat, kata mantan Ketua IGI NTB ini, pihaknya juga membicarakanprogram-programIGINTBkedepan.

“Kamimenyerahkanpenghargaankepada Pak Gubernur, yaitu Duta Gerakan Bayar Balik. Karena beliau peduli terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.

Ermawati menjelaskan, Gerakan Bayar Balik sendiri merupakan sebuah gerakan dari IGI yang didasari oleh pemikiran bahwa kesuksesan seseor-

ang, termasuk seorang pemimpin daerah, tidak lepas dari proses pendidikan di masa lalu. Setelah meraih kesuksesan, orang tersebut didorong untuk kembali ke sekolah dan daerahnya untuk melakukan dan memajukan pendidikan di daerah tersebut, sebagai bayar balik kepada dunia pendidikan yang telah membesarkannya.

“Salah satu bentuk kepedulian gubernur adalah menyumbang uang dan uang itu kami berikan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Misalnya perbaikan sarana prasarana pendidikan,”imbuhnya.

ErmawatiyangdidampingiKetuaIGI

NTB, Ulil Amri menambahkan, seluruh Indonesia ada 30 kepala daerah yang menjadi Duta Gerakan Bayar Balik ini, terdiri dari gubernur, bupati dan walikota. Dari 34 gubernur, hanya empat gubernur yang diberikan penghargaan, termasuk Gubernur NTB, Sulawesi Sela-

tan, Papua dan Maluku.

Selainmemberikanpenghargaantersebut, IGI NTB juga menyampaikan bahwa daerah ini ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaanRakernasIGItahun2016.Rakernas ini akan dihadiri sekitar 200 orang pengurusIGIseluruhIndonesia.(nas)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima penghargaan Duta Gerakan Bayar Balik dari IGI Pusat, Rabu (13/4) kemarin.

Gubernur Minta IGI Tetap Jaga Sinergi dengan PGRI GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan Ikatan Guru Indonesia (IGI) sebagai salah satu organisasi profesi agar dapat menambah kekuatan konsolidasi guru secara keseluruhan. ‘’Mari buktikan beragamnya organisasi profesi tidak menimbulkan perselisihan atau persaingan, justru IGI harus selalu menjaga silaturrahim dan sinergitasnya dengan organisasi sejawat lainnya, seperti PGRI,’’ harap gubernur saat menerima Pengurus IGI Pusat dan IGI NTB di ruang kerjanya, Rabu (13/4) siang kemarin.

Hal demikian dilontarkan Gubernur NTB Dr.TGH.M.Zainul Majdi saat menerima Wakil Ketua Umum IGI Pusat, Ernawati, M.Pd. Ernawati datang didampingi pengurus IGI NTB, yakni Ketua IGI,

Ulil Amry ,S.Kom, Wakil Ketua Eka Wahyuningsih dan Sekretaris Halil Subabiono.

Gubernur berpesan untuk pelaksanaan program, IGI secara teknis melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Dikpora. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya bagi sebuah organisasi adalah senantiasa mempertahankan solidaritas dan kekuatan internal, untuk menghadapi kekuatan dari luar. ‘’Sebagai organisasi pro-

fesi, sebaiknya harus punya daya tawar terhadap pihak luar, untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk juga bisa menjadi fasilitator anggotanya dengan pemerintah daerah,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Gubernur juga meminta IGI harus bisa menjadi tempat untuk mengasah kemampuan dan kompetensi anggotanya. ‘’Kalau para guru bisa mengasah profesionalitasnya, menyempurnakan kompetensinya, maka

akan berkorelasi langsung terhadap kualitas pendidikan kita,”ucapnya. Gubernur juga mengajak guru-guru untuk lebih kreatif, dan memperluas wawasan, jangan hanya terpaku pada rutinitas.

Wakil Ketua IGI Pusat, Ernawati, M.Pd menceritakan bahwa sebagai organisasi yang terbilang baru, dengan anggota guru-guru muda yang memiliki semangat untuk berinovasi, IGI memiliki berbagai program yang telah dan terus dijalankan. Sejak disahkan oleh Kemenkumham 2009 silam, IGI terus melaksanakan inovasi dan berbagai program yang mengarah kepada peningkatkan kualitas anggotanya. Seperti program literasi, program guru saudara, dan program guru menulis. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6273AL NOKA/NOSIN : MH1HB61168K322952/ HB61E-1322997 AN. Drs. WILDAN HLG DSKTR JL. LANGKO KEL. AMPENAN HILANG STNK R2 YAMAHA DR5107CD NOKA/NOSIN : MH31LB001DK046163/ 1LB-046197 AN. LUKMAN HIDAYAT HLG DISKTR KOTA MATARAM BERITA KEHILANGAN SATU EXEMPLAR SURAT KUTIPAN RISALAN LELANG NOMOR. 097/2015 TGL 09 MARET AN. DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH NTB HLG DI SEKITAR JL. LANGKO MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 14 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

Tanggap Hadapi Masalah Pertanian UPAYA NTB menjadi salah satu daerah lumbung dan penyangga pangan nasional tidak boleh lemah dengan adanya serangan hama wereng dan ancaman puso di beberapa daerah. Meski lokasi kekeringan atau puso yang terjadi di beberapa kawasan di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) yang selama ini tidak berpengaruh terhadap stok pangan bukan berarti pemerintah berdiam diri.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus peka dan tanggap terhadap masalah yang menimpa lahan pertanian. Jangan sampai ketika menerima atau mengetahui ada persoalan di lapangan tidak bertindak. Kalau pun menanggapi hanya asal-asalan dan tidak memberikan solusi tepat dalam mengatasi masalah kekeringan dan serangan hama.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi pada Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan yang turun langsung menyiram lahan padi yang kekeringan. Namun, kita berharap apa yang dilakukan bupati tidak hanya pada saat itu saja. Apalagi tujuannya hanya pencitraan di masyarakat, jika pemerintah serius mengatasi permasalahan petani. Bahkan, kalau bisa permasalahan yang dihadapi petani jadi fokus perhatian.

Adanya serangan hama wereng dan puso di Loteng dan Lotim tidak boleh dibiarkan pemerintah daerah, khususnya provinsi. Pimpinan SKPD atau staf yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB tidak boleh hanya menerima laporan di belakang meja. Begitu ada pemberitaan mengenai kekeringan atau serangan hama wereng di media massa pihak SKPD bersangkutan, mereka kelabakan dan seolah kebakaran jenggot. Di sinilah pentingnya seorang pimpinan yang peka dengan kondisi yang dihadapi petani. Apalagi sektor pertanian merupakan program unggulan utama, selain pariwisata tidak boleh dilaksanakan asal-asalan.

Data yang dimiliki Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BKP3) Loteng mengenai petani yang terkena dampak serangan hama wereng yang mencapai 1.959 petani di lahan 300 hektar tidak boleh diabaikan. Pemprov NTB dan Pemkab Loteng harus bahu membahu mengatasi masalah kekeringan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Tidak hanya itu, upaya menjadikan NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional terus dipertahankan.

Melihat sebaran serangan hama wereng di Loteng seperti disampaikan Kepala BKP3 Loteng L. Iskandar, yang tersebar di 14 desa di 3 kecamatan, pemerintah harus gerak cepat. Tidak boleh lagi ada staf di Dinas Pertanian, baik provinsi dan kabupaten/kota yang bingung dengan kondisi di lapangan.

Dengan koordinasi yang matang, persoalan hama wereng bisa diminimalisir.

Namun, jika melihat alasan yang disampaikan Kepala BKP3 Loteng, L. Iskandar tidak mesti dijadikan sebuah pembenar. Pemerintah daerah mesti bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi petani. Jika nanti, permasalahannya petani membandel tidak memperhatikan pola tanam, maka peranan penyuluh harus dimaksimalkan.

Adanya serangan hama wereng terhadap lahan pertanian ini mengindikasikan peranan penyuluh di lapangan belum maksimal.

Begitu juga dengan kekeringan di Lotim, pemerintah tidak boleh abai dan hanya sebatas beretorika. Diperlukan ada tindakan yang cepat dan tanggap dalam mengatasi persoalan ini. Meski upaya yang dilakukan Pemkab Lotim dengan memanfaatkan Bendungan Pandanduri dalam mengairi lahan pertanian yang kering tidak sebatas sampai di sana. Pemerintah daerah perlu memikirkan solusi jangka panjang dalam menangani masalah kekeringan, sehingga tidak selalu terjadi setiap tahun.

Namun, apapun persoalan yang dihadapi petani, pemerintah harus tanggap dan bergerak cepat. Jangan hanya menunggu di belakang meja saja. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Merenungkan Kembali Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Oleh: MANDEMEN UUD NRI 1945 memberikan perubahan yang sangat mempengaruhi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang kemudian memunculkan tren pemekaran daerah. Pemekaran daerah diyakini dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Keyakinan tersebut pula yang membuat masyarakat di beberapa daerah di Indonesia mengikuti tren pemekaran daerah, termasuk masyarakat Pulau Sumbawa yang memiliki gairah untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa. Tren pemekaran daerah sedikit menurun ketika pemerintah memberikan moratorium terhadap pemekaran daerah, dengan dasar beberapa pertimbangan. Diantaranya terdapat banyak masalah yang muncul dari daerah otonomi baru, juga yang terpenting adalah terkait masalah anggaran. Hal ini menimbulkan perubahan beberapa substansi hukum yang membatasi pemekaran daerah.

Beberapa hal tersebut tidak menghilangkan gairah masyarakat Pulau Sumbawa untuk pembentukan Pulau Sumbawa. Namun, masyarakat Pulau Sumbawa, termasuk penulis, perlu merenungkan kembali dengan dasar pemikiran yang rasional sebelum melanjutkan kegairahan, dengan memulai dari satu pertanyaan. Apakah esensi dari sebuah pemekaran daerah atau yang lebih umum dikenal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)?

Dari beberapa literatur, secara umum setidaknya ada 4 (empat)hal pokok yang menjadi esensi dari pemekaran daerah, yaitu: Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; Percepatan pengelolaan potensi daerah; Jika 4 (empat) hal pokok tersebut menjadi esensi pemekaran daerah, maka apakah pemekaran daerah satu-satunya cara? Jawabannya tentu tidak. Hal ini harus dipahami pada kondisi bangsa dan negara saat ini, justru banyak cara yang lebih tepat dan efisien tanpa membebani anggaran publik. Beberapa daerah yang gagal menjalankan otonomi juga perlu dijadikan pem-

Taufan, SH.,MH (Dosen Fakultas Hukum Unram)

belajaran oleh masyarakat, karena kecenderungan pembentukan DOB lebih kepada kepentingan politik, tidak menjalankan esensi dasar yang menjadi tujuan pemekaran daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah yang ingin menata kekacauan yang terjadi akibat ide otonomi, termasuk menegaskan kembali syarat untuk memperketat pemekaran daerah. Tetapi Tren pemekaran daerah kembali mencuat dengan keterlibatan para elite politik di tingkat pusat dalam mengangkat isu tersebut di DPR melalui mekanisme partai maupun kolaborasi politik. Akumulasi dari dinamika ini telah mengakibatkan Pemerintah Pusat menghadapi persoalan yang dilematis dalam membentuk DOB sesuai dengan mekanisme dan kriteria pemekaran secara normatif.

Salah satu konsekuensi dari pemekaran daerah adalah pembentukan organisasi pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD dan lembaga eksekutif yang dipimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ditopang oleh perangkat birokrasi pemerintah daerah. Bagi para elite daerah, pembentukan daerah baru merupakan perluasan promosi atau mobilitas vertikal yang menguntungkan. Namun pemekaran daerah membebani anggaran publik yang menimbulkan inefisiensi apabila tidak diikuti dampak yang positif bagi masyarakat.

Beban penyelenggaraan pemerintahan akibat pemekaran daerah dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. Pertama, daerah baru memerlukan sarana dan prasarana, seperti kantor dan segala penunjangnya. Kedua, diperlukan dana operasional pemerintah untuk membayar sejumlah pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang baru dibentuk. Ketiga, daerah baru membutuhkan DPRD dengan sejumlah beban dana operasionalnya. Keempat, daerah baru membutuhkan dana bagi pemilihan kepala daerahnya.

Pemekaran daerah tidak sekadar berimplikasi pada pembentukan SKPD, tetapi juga pembentukan instansi jajaran samping di daerah tersebut. Sebut saja, instansi penegak hukum seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun Polda dan Polres. Pembentukan instansi vertikal di daerah baru itu pun menjadi beban baru operasional

RADIO

pemerintahan ditengah kesulitan keuangan negara.

Juga yang perlu diketahui, melalui PP Nomor 78 Tahun 2007 dan ditegaskan kembali pada Undangundang 23 Tahun 2014, pemekaran daerah diperketat melalui penambahan persyaratan, hal ini justru menambah beban APBN. Dengan beberapa tahapan yang melibatkan beberapa sektor dan pembentukan tim kajian independen, serta tugas Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan juga DPR melakukan pengawasan, yang secara otomatis membutuhkan anggaran tambahan yang besar.

Artinya ini justru membebani masyarakat daerah, bisa dilihat pada Pasal 51 ayat (3): Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan dan kewajiban daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah persiapan.

Dari ketentuan tersebut dapat diartikan masyarakat Pulau Sumbawa membayar pajak demi pembentukan Pulau Sumbawa, penulis melihat ini suatu hal yang lucu apabila peruntukan pajak yang dibayar masyarakat bukan untuk skala prioritas tetapi lebih kepada pemenuhan hasrat politik.

Jika kita mencermati beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait langsung, seperti Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga pergantian Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah memberikan gambaran dan acuan untuk menemukan solusi yang tepat. Fokus Pemerintah Pusat saat ini adalah mengoptimalkan pembangunan Desa, hal ini memiliki korelasi dengan otonomi daerah yang memberikan peran besar kepada Kepala Daerah (Bupati). Menurut penulis hal ini sangat logis. Maka sejalan dengan ini, apabila pembangunan dimulai dari Desa dengan mengoptimalkan peran serta Kepala Daerah dan perangkat kerjanya maka beberapa tantangan dapat dituntaskan secara cepat tanpa melalui mekanisme pemekaran daerah, dengan berpijak pada 4 (empat) hal pokok, yaitu: Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa Layanan Pendidikan Layanan Kesehatan Layanan Perangkat Hukum Layanan Administrasi Publik Percepatan pertumbuhan ke-

hidupan demokrasi di Desa Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian Desa Percepatan pengelolaan potensi Desa Untuk mewujudkan komponen tersebut, juga sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen terutama peran para stakeholders. Oleh karena itu, fokus masyarakat Pulau Sumbawa adalah bukan pada perjuangan membentuk Provinsi Pulau Sumbawa, wacana pembentukan Pulau Sumbawa harus dihentikan karena biaya untuk rencana pembentukan ini akan terus mengalir, sehingga ini tidak efektif dan tidak efisien, malah akan membutuhkan waktu yang lama dan membebani APBN, DOB akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dan berproses dengan pembangunan infrastruktur dan rekruitmen pegawai atau tenaga kerja, juga tahap proses sampai pada disahkannya DOB, dengan sendirinya hal ini mematahkan esensi dasar dari pemekaran itu sendiri. Gairah masyarakat Pulau Sumbawa untuk pembentukan Pulau Sumbawa harus dialihkan menjadi gairah masyarakat Pulau Sumbawa membangun Desa. Semoga tulisan ini dapat menjadi bahan renungan kita bersama untuk menyatukan persepsi dan menyatukan gairah kita untuk membangun. Salam.

Antisipasi konflik perebutan air Instansi terkait harus turun ke lapangan

*** Gabah petani diduga dijual ke luar daerah Antisipasi kekurangan stok pangan

***

RAGAM LDII NTB Gelar Muswil Ke VI

Halaman 15

SUARA NTB Kamis, 14 April 2016

Mataram (Suara NTB) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) NTB telah menyelenggarakan Muswil (musyawarah wilayah) ke VI untuk mengaktualisasi peran LDII dalam pembentukan SDM yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan cinta tanah air. Serta untuk mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berdaya saing dan sejahtera. Muswil ini akan berlangsung hingga Kamis (14/4) hari ini. Pelaksanaan Muswil ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi NTB, Drs. H.L.Syafi’i, MM. Selain itu dihadiri pula oleh Ketua LDII Pusat Prof.Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. “LDII ini hadir untuk membantu program pemerintah.

Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan SDM masyarakat yang berdasarkan pada Alquran dan hadis serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

LDII berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintis-

nya. Sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Alquran dan hadis.

Dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam sambutannya Syafi’i menyampaikan bahwa tema yang diusung Muswil LDII ini sangat relevan dengan isu-isu pembangunan yang ada di Provinsi NTB. Terlebih dalam waktu dekat NTB akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-26 yang akan digelar akhir Juli mendatang yang bertemakan Alquran sebagai dasar revolusi mental dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lilalamin.

Rangkaian Muswil ini diawali kegiatan bhakti sosial berupa bersih-bersih di Kawasan Islamic Center, sebagai lokasi MTQ Nasional di mana NTB adalah tuan rumahnya.

LDII merasa ikut bertanggung-

Berkarir di Kemenpar, Ketua BPPD NTB Bersedia Mengundurkan Diri Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi telah menyampaikan kepada unsur penentu kebijakan BPPD NTB bahwa akan mengundurkan diri dari jabatannya. Taufan lebih memilih berkarir di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai Anggota Timsus Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BPPD NTB, Ainudin, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (13/4) siang kemarin di Kantor Gubernur NTB. “Kalau secara langsung kepada kami selaku pengurus di penentu kebijakan, beliau (Taufan Rahmadi) akan mengundurkan diri dari BPPD. Dan kemudian memilih (berkarir) di kementerian (pariwisata),” kata Ainudin.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB ini menambahkan maksud kedatangannya menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta unsur penentu kebijakan lainnya adalah untuk menyampaikan hal ini. Namun, mereka tak berhasil menemui Gubernur. Berdasarkan penjelasan dari ajudannya bahwa Gubernur telah maklum terhadap persoalan tersebut. “Menurut ajudan beliau (gubernur) sudah maklum. Nanti beliau akan Plt kan (Ketua BPPD NTB),” imbuhnya.

Ainudin menambahkan, program dan kegiatan yang ada di BPPD NTB harus tetap berjalan. Sehingga, keberadaan Plt Ketua BPPD NTB dibutuhkan. Namun mengenai mekanisme, semua diserahkan kepada Gubernur. “Kita serahkan kepada pak gub. Yang jelas pak Taufan sudah mengundurkan diri. Dia sendiri yang meminta,”pungkasnya.

SK pengurus BPPD NTB yang sekarang tertuang dalam SK Gubernur NTB nomor 556/352 tahun 2014 tertanggal 20 Mei 2014. Sembilan orang pengurus BPPD NTB periode 2014-2018 tersebut antara lain Awanadi Aswinabawa (Asita), Taufan Rahmadi (Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia), I Gusti Lanang Patra (PHRI), H. Ainuddin (HPI). Keempatnya merupakan perwakilan dari unsur asosiasi kepariwisataan.

Kemudian dari unsur penerbangan yakni Sudarmaji, unsur akademisi yakni Dr. Basuki Prayitno dan Halus Mandala. Kemudian dari unsur profesi seperti dari Kadin dan Apindo adalah Afan Ahmad. Serta dari unsur media adalah L. Hasanudin. (nas)

Tinggal Tunggu Waktu Dari Hal. 1 penarikan Sekda mengemuka lagi dan bahkan BKD NTB telah menerima usulan dimaksud.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (13/4), Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, penarikan Sekda ke provinsi ini hanya menunggu waktu saja. Bahkan ditekankan, semua pejabat baik itu eselon II, III dan IV harus siap - siap dimutasi.

Apakah akan dipromosikan atau terjadi pergeseran antarinstansi saja. ‘’Iya, nunggu waktu sajalah,’’ jawabnya.

Persoalan mutasi ini sebenarnya terkendala aturan saja. Padahal, ia dan Wakil Walikota Mataram ingin segera melakukan perombakan di interal birokrasi.

Kendala regulasi ini justru dimanfaatkan walikota untuk mengevaluasi kinerja semua pejabat. ‘’Ini kan karena aturan saja yang tidak membolehkan kami melakukan mutasi. Tapi

gak apalah. Saya dan Pak Wakil bisa memiliki waktu untuk mengevaluasi,’’ katanya.

Ia menegaskan, mutasi Sekda maupun pejabat lainnya ini, tidak ada kepentingan atau tekanan dari siapapun. Bahkan, tidak ada unsur suka dan tidak suka.

Menurutnya, lebih pada menyelamatkan kebijakan yang diambil bersama wakil walikota. Pertimbangan dari sisi aturan ASN kata walikota, sangat dipertimbangkan sehingga tidak merugikan seseorang. ‘’Justru di kota ini, saya sangat hati - hati dan melihat aspek aturan ASN itu,’’ ujarnya.

Apakah posisi Sekda akan di plt -kan sebelum dilakukan penjaringan oleh pansel? Orang nomor satu di Kota Mataram ini menjawab, itu urusan belakang.

Yang penting, penyegaran dilakukan sesuai dengan aturan. ‘’Itu urusan nantilah,’’ jawabnya singkat. (cem)

Pidanakan Calo Rekrutmen Dari Hal. 1 akan diberi sanksi tegas. ‘’Jauh – jauh hari sudah kita ingatkan apabila nanti ditemukan anggota Polri yang tertangkap menjadi calo, kita pidanakan,’’ tegas Wakapolda saat memimpin apel pagi Rabu (13/4) di lapangan Gajah Mada Polda NTB. Wakapolda NTB menjelaskan bahwa dirinya bersama Irwasda, Karo SDM, dan Kabid Propam bertekad bahwa penerimaan Bintara Polri tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

Para pihak tadi, akan mengawasi ketat proses rekrutmen calon anggota Polri, seperti Irwasda terkait pengawasan internal, Biro SDM yang berkaitan dengan kepangkatan, termasuk Propam yang mengurusi soal pel-

anggaran disiplin anggota.

Pengawasan itu sejatinya membuat semua jajarannya mendukung program perekrutan itu, agar bersih dari praktik percaloan dan KKN. Sehingga yang harus dipegang adalah komitmen tegakkan aturan dan integritas anggota.

“Jadi kalau kita sudah berkomitmen lurus, jangan bengkok – bengkok seperti keris, tapi seperti parang itu. lurus,’’ tegasnya.

Dari ketegasan Wakapolda NTB menyikapi penerimaan Polri tahun ini, dapat dipastikan seleksi ketat yang akan menghadirkan generasi – generasi Polri yang kualitasnya lebih baik nantinya. ‘’Kita berharap generasi yang lulus seleksi adalah yang paling berkualitas,’’ pungkasnya. (ars)

jawab atas kesuksesan event akbar ini. Disamping itu dilaksanakan sosialisasi logo MTQ nasional yang telah dilaunching oleh Panitia MTQ dan Pemprov NTB, melalui bagibagi stiker di kegiatan Car Free Day, Minggu (10/4) lalu.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Komandan Korem 162/WB, Ketua MUI, Kakanwil Kemenag NTB serta Kepala Bappeda NTB yang akan menjadi narasumber dalam Muswil ini. Sehingga, dari materi tersebut kebijakan dan program Provinsi NTB akan dapat mewarnai program dan kegiatan LDII. Disamping fokus LDII selama ini untuk membina generasi penerus menjadi SDM yang professional, religius dengan bercirikan 6 tabiat luhur dan tercapainya 3 sukses: berilmu, berakhlak mulia dan mandiri.

“LDII juga melibatkan Korem untuk membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya toleransi dan meningkatkan kecintaan terhadap tanah air,” kata Abdullah.

Setelah Dipenjara, 800 TKI NTB Dideportasi Pemerintah Malaysia

(Suara NTB/lin)

MUSWIL - Peserta musyawarah wilayah VI LDII NTB yang berlangsung di Mataram, Rabu (13/4) kemarin.

Muswil akan memilih kepengurusan baru masa bakti 2016-2021 yang akan mengganti pengurus yang akan berakhir. Selain itu mengagendakan penyusunan program kerja prioritas lima tahunan serta akan membuat pernyataan atas isu-isu strategis di tingkat nasional maupun lokal NTB serta rekomendasinya.

“Muswil ini bertujuan untuk memilih ketua LDII Provinsi hingga tahun 2021.

Selain itu juga membahas tentang program-program yang akan menjadi program unggulan LDII Provinsi NTB,” kata Abdullah.

Abdullah mengatakan, LDII membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan cinta bangsa dan tanah airnya. Hal inilah yang menjadi program utama yang harus dilakukan oleh kepengurusan LDII di seluruh Indonesia. (lin)

Makmur Said akan Jadi Staf Biasa

Pemkot Mataram Harus Bentuk Pansel Jaring Calon Sekda Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah bersurat ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta agar Sekda Kota Mataram, Ir. H. Makmur Said, MM dimutasi ke provinsi. Sesuai dengan UU ASN, Makmur Said tak lantas akan menduduki jabatan strategis di Pemprov NTB. Setelah surat Walikota itu diproses, Makmur Said akan menjadi staf biasa. Mengenai penjaringan Sekda Kota Mataram, Pemkot harus membentuk Panitia Seleksi (Pansel) sesuai dengan UU ASN. Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji Rabu (13/4) menjelaskan, mutasi pejabat dari kabupaten/kota ke provinsi beda dengan dulu, sebelum ada UU ASN. Ia mencontohkan, dirinya dulu merupakan kepala SKPD di Lombok Timur. Kemudian ditarik oleh Gubernur menjadi Kepala BKD dan Diklat NTB. “Kalau sekarang ndak boleh

lagi. Harus jadi staf dulu.

Baru kemudian nanti ketika ada jabatan lowong yang dia mau lamar, dia lamar, ikut seleksi. Kalau dapat dilantik. Kalau ndak dapat iya ndak dilantik,” ujarnya.

Suruji mencontohkan, salah satu mantan pejabat dari kabupaten/kota yang sekarang dimutasi ke provinsi seperti mantan Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin, MM yang menjadi staf biasa pada salah satu SKPD Pemprov NTB. Wabup Dompu periode 2010-2015 itu, sebelum menjadi Wakil Bupati pernah menduduki jabatan eselon II (Kepala SKPD) di Dompu. “Siapun itu, pegawai yang dari kabupaten/kota ke provinsi. Itu mantan Wakil Bupati Dompu, dulu eselon II, tetap saja jadi staf,” imbuhnya.

Terkait seleksi terbuka Sekda Kota Mataram, Suruji menjelaskan sesuai dengan UU ASN dan Peraturan Menteri PANRB bahwa wajib dibentuk Pansel. Ia mengakui,

Walikota Mataram telah bersurat ke Gubernur mengenai mutasi Sekda Kota Mataram ke provinsi, karena dia sudah menjabat lebih dari sembilan tahun menjadi Sekda.

“Sekarang tinggal saya naikkan ke pak Gubernur. Pertimbangan-pertimbangannya. Kalau beliau bilang proses, proses, mutasilah jadi staf. Saya terima kemarin hari Senin surat itu. Mungkin nanti sore saya naikkan ke pak Gubernur.

Setelah gubernur setuju baru ditarik ke provinsi. Dimana saja, yang pasti staf. Kalau mutasi kebijakannya Gubernur. Tapi kalau penempatan, pak Sekda,” pungkasnya.

Makmur Said lahir di Kopang, 31 Desember 1958. Sebelum menjadi Sekda Kota Mataram, ia menjabat Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kota Mataram (20052006). Ia juga pernah menjadi Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram (2005). (nas)

Bulan Depan, Gubernur Lengkapi Anggota TGP2D Dari Hal. 1 Ketika ditanya apakah ada pimpinan SKPD yang telah dievaluasi beberapa waktu lalu akan ditempatkan menjadi TGP2D? Artinya, apakah akan ada mutasi pimpinan SKPD bulan depan terkait dengan pengisian anggota TGP2D ini? ‘’Ndak tahu kalau itu,’’ jawabnya singkat.

Ia menjelaskan, fungsi TGP2D adalah mengawal percepatan pembangunan daerah. Artinya, keberadaan anggota TGP2D ini cukup penting dalam rangka mengawal kinerja seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rangka mengejar target-target pem-

bangunan yang tertuang dalam RPJMD. Sehingga tidak ditemukan SKPD yang lelet dalam mengeksekusi anggaran, mengajukan dokumen lelang, dan pelaksanaan proyek fisik di lapangan. ‘’Hasil evaluasi itu termasuk juga menjadi pertimbangan untuk segera melengkapi anggota TGP2D. Artinya ada beberapa SKPD yang agak lemah (hasil evaluasi tahap pertama).

Supaya ada yang memotivasi, ada yang mendorong, itu kan tugas TGP2D,’’ terangnya.

Diketahui, anggota TGP2D Pemprov NTB sejak dilantik gubernur beberapa tahun lalu sebanyak lima orang. TGP2D diben-

tuk berdasarkan Pergub No.37 tahun 2014. Anggota TGP2D diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/ BKD-Diklat/2015. Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abdul Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. Dua orang anggota TGP2D keluar, yakni Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd dan Desak Putu Yuliastini, SH. (nas)

Mataram (Suara NTB) Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menyebutkan, jumlah TKI asal NTB yang dideportasi pemerintah Malaysia periode Januari-pertengahan April 2016 lebih dari 800 orang. Mereka yang dideportasi ini telah menjalani hukuman penjara di negeri jiran Malaysia.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB, H. Zaenal, B.Sc mengatakan hampir setiap minggu, selalu ada TKI NTB yang dideportasi. Dalam Bulan April ini saja, sekitar 100 orang TKI NTB yang telah dideportasi. “Total dari Januari sampai sekarang (April) sekitar 800 orang lebih. Mayoritas yang dideportasi ini dari Malaysia,” kata Zaenal di Kantor Gubernur, Rabu (13/4) siang kemarin.

Zaenal menyebutkan, sejumlah persoalan yang menyebabkan TKI NTB itu dideportasi, seperti banyak yang sudah over stay. Jumlahnya sekitar 400 orang. Kemudian, banyak juga yang ditemukan tanpa dokumen, sekitar 300 orang. Sementara sisanya merupakan korban trafficking.

Jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu,

jumlah TKI NTB yang dideportasi periode Januari-pertengahan April 2016 ini meningkat.

Tahun sebelumnya pada periode yang sama kurang dari 600 orang. “Karena banyak teman-teman kita yang sudah satu tahun, dua tahun dipenjarakan. Kan TKI yang tanpa dokumen dipenjarakan dulu.

Semuanya dipenjara, tapi ada yang satu bulan, ada enam bulan, satu tahun dan dua tahun dipenjara,” ungkapnya.

Ia menceritakan, begitu ditemukan TKI yang over stay dan tanpa dokumen, maka Polisi Diraja Malaysia melakukan penangkapan dan langsung dipenjara tanpa melalui proses persidangan. Untuk itu, kata, meminimalisir TKI ilegal, Pemerintah Malaysia memperketat penerimaan TKI. Saat ini sangat sulit agen penyalur tenaga kerja mendapatkan job di Malaysia.

“Kalau dulu biasanya misalnya PT Cipta Rizki atau PT miliknya Pak Kasdiono, PT. Jasatama, sekali dapat job ada 1000-2000 orang.

Sekarang hanya 100 orang, ada juga 50 orang. Pemerintah Malaysia memperketat, karena mau menyelesiakan kasuskasus itu yang di sana. Kedua, itu juga ada pemutihan,” ujarnya. (nas)

KPK Sarankan Stop Bansos Dari Hal. 1 “Misalnya juga, kerjasama dalam menyusun Perda yang tidak pro rakyat. Katakanlah hanya pro pada kelompoknya sendiri. Itu sedang kita sosialisasikan di daerah-daerah,” jelasnya. Untuk itu, tambahnya, tokoh agama di daerah perannya sangat vital dalam mendukung gerakan anti korupsi.

Tepis Lambat Tangani Kasus Sementara terkait kesan lambatnya KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi? Katanya, dalam satu tahun, KPK menerima 2000 lebih laporan pengaduan kasus korupsi, termasuk laporan dari daerah-daerah, salah satunya NTB. Sementara penyidik yang dimiliki KPK hanya berkisar puluhan orang. Namun, amanat UU tentang KPK menyebutkan, bahwa setiap laporan wajib ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja. ‘’Publik perlu tahu, KPK kapasitasnya sangat terbatas dibandingkan dengan penegak hukum lain yang jumlah penyidiknya bisa sampai ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu,’’ katanya.

Ia menambahkan, penyidik KPK tidak lebih dari 60 orang. Sementara laporan pengaduan yang masuk mencapai ribuan. Tak sampai seratus diantaranya yang dapat ditindaklanjuti proses hukumnya. ‘’Tentu yang bisa ditindaklanjuti ke Pengadilan, kasuskasus yang ditangani sendiri

oleh KPK itu hanya 60 kasus,’’ sebutnya.

Yang terkini dilaporkan ke KPK oleh Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) terkait indikasi pelanggaran pada penggunaan dana Bantuan Sosial Pemda KSB tahun 2015. Kelanjutan dari laporan itu? ‘’Saya tidak membawa datanya. Soal laporan pengaduan tentu saya tahu.Tetap kita proses. Di UU KPK wajib ditindaklanjuti, harus direspons. Apakah bisa ditindaklanjuti ke penyelidikan atau ke penyidikan,’’ jelasnya.

Demi melanjutkan penanganan laporan, dalam sejumlah kasus sisanya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya. ‘’Sisanya dari laporan yang ribuan itu kalau memang ada terindikasi (korupsi) ya terpaksa KPK sampai berkordinasi dengan penegak hukum atau lembaga pengawas lain. Seperti BPKP maupun BPK,’’ jelasnya.

Ia menjelaskan, ada sejumlah kasus yang penanganannya membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun.

Dibandingkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), disebutkannya terkesan mudah sehingga penetapan tersangkanya hanya membutuhkan waktu dalam hitungan jam atau hari. ‘’Tergantung tingkat kompleksitasnya. Ada kasus yang memerlukan waktu pengumpulan bahan keterangan lama sekali, ada yang setahun.

Bahkan ada yang sampai dua tahun,’’ pungkasnya. (why)

Pemda KSB dan PTNNT Panen Raya Jagung di Maluk Dari Hal. 1 Bekerja sama dengan Pemda KSB dan kelompok tani.

Penanaman jagung digalakkan dengan memanfaatkan lahan tidur yang tersebar di tiga kecamatan wilayah lingkar tambang yang terdiri di Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang.

Secara teknis kegiatan penanaman jagung ini sudah dimulai sejak tiga tahun terakhir.

Bertahap di tiga kecamatan, petani pemilik lahan kering diajak oleh pemerintah bersama PTNNT untuk membudidayakan tanaman jagung.

Berdasarkan data Dinas Kehutahan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, sejauh ini dengan didukung program Upaya Khusus (Upsus) pertanian, luas areal lahan jagung di KSB yang telah ditanami seluas 10 ribu hektar, sekitar 515 hektar di antaranya khusus berada di Kecamatan Maluk.

Lahan yang selama ini hanya digunakan petani untuk ditanami kedelai itu, kini berubah total menjadi lahan jagung dengan tingkat produksi cukup menjanjikan bagi petani. ‘’Hasilnya sangat menjanjikan dan saya kira harus terus dilakukan pembinaan kepada petani kita supaya bisa lebih produktif lagi,’’ kata Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat melakukan panen raya jagung di areal blok Balas, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, kemarin.

Menurutnya, pengembangan komoditi jagung di wilayah lingkar tambang harus menjadi salah satu pri-

madona petani ke depan.

Sebab di wilayah ini potensi lahan untuk dijadikan areal tanam sangat banyak. “Masih banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. Karena itu saya minta kepada PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harus melakukan pendampingan maksimal untuk menggerakkan petani kita agar memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal,’’ tegasnya.

Target tahun ini, Pemda KSB untuk program Upsus tanaman jagung akan meningkatkan jumlah lahan tanamnya menjadi 15 ribu hektar. Hal ini diharapkan lahanlahan tidur yang ada di wilayah lingkar tambang bisa memberikan sumbangsih lahan untuk mencapai target tersebut. ‘’Kalau bisa tidak ada lahan tidur lagi atau lahan kering yang tidak ditanami. Makanya kita bisa dongkrak di wilayah lingkar tambang ini,’’ ujarnya.

Bupati selanjutnya menyampaikan, pemerintah bersama PTNNT tidak akan lepas tangan dengan pengembangan produksi jangung ini. Bahkan orang nomor satu di KSB ini sudah memikirkan mulai hulu hingga hilirnya. Salah satu persoalan yang dihadapi petani kata dia, yakni mengenai harga jual. Di mana saat ini per 1 kilogram jagung dengan kadar air hingga 17 persen hanya dihargai Rp 2.500. Ke depan harga itu harus segera disiasati sehingga lebih tinggi dengan menyediakan alat untuk menurunkan kadar air buah jagung itu. ‘’Kita akan upayakan bagaimana nanti ada konsel-

er (alat pengering jagung, red).

Dengan begitu harga jagung petani bisa didongkrak sampai harga maksimal per kilonya,’’ harapnya yang turut diamini Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST. Dalam kesempatan itu, petani menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi kepada bupati. Di antaranya soal akses jalan dan ketersediaan air untuk tanaman terutama di musim kemarau. ‘’Tadi petani ada yang minta jalan dan sumur bor. Saya minta Pak Kadis PU (Pekerjaan Umum) bisa mengupayakannya. Dan satu lagi soal harga, Dinas Perindustrian juga memikirkannya segera,’’ pesan bupati.

Manager SR PTNNT, H Syarafuddin Djarot menyebutkan, pembinaan petani untuk tanaman jagung ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polanya pun dalam dua bentuk yakni pendampingan teknis dan pemberian obatobatan untuk tanaman jagung petani. ‘’Untuk petani ini kita pendampingan dan obat-obatan. Sementara bibitnya dari pemerintah,’’ terangnya.

Pendampingan teknis yang dilakukan PTNNT sendiri tidak tanggung-tanggung. Petani didampingi sejak mulai proses tanam hingga panen serta untuk meningkatkan pengetahuan petani, PTNNT juga membuka kegiatan sekolah lapang. ‘’Jadi pendampingan yang kami lakukan mulai dari pra sampai panennya,’’ jelasnya.

Kegiatan panen jagung di wilayah lingkar tambang ini bukan kali pertama. Sebelumnya petani di desa Benete

melakukan panen dan hasilnya sangat memuaskan di mana setiap hektarnya mencapai 10 ton. Demikian juga di Jelenga. ‘’Mudah-mudahan tahun bisa lebih maksimal lagi dengan pendampingan yang kami berikan bersama pemerintah,’’ harapnya.

Di hadapan para petani, pria yang akrab disapa H. Djarot ini pun memberikan sinyal untuk membantu sejumlah kesulitan yang dihadapi petani jagung di Blok Balas. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia menyatakan kesiapan perusahaan membantu ketersediaan air petani dengan akan membangun sumur bor. ‘’Nanti di sini kita akan buat sumur bor tenaga surya.

Mudah-mudahan ini bisa membantu petani kita,’’ ujarnya.

Menurut Ketua P3A Lonto Ijo, Sahidullah, sinergitas Pemda KSB dan PTNNT dalam membina petani jagung saat ini sudah cukup baik. Di mana PTNNT menyediakan pendampingan teknis dan bantuan obat-obatan sementara Pemda KSB membantu petani dengan bibit dan pupuk.

“Saya kira ini kolaborasi yang sudah cukup bagus untuk membantu kami para petani,” katanya.Secara spesifik ia mengatakan, pendampingan PTNNT dengan mengadakan sekolah lapang telah banyak memberikan pengetahuan kepada petani dalam budidaya jagung. Hal ini penting mengingat banyak dari petani pemilik lahan, baru membudidayakan tanaman jagung. ‘’Di blok Balas itu baru tahun ini ditanami jagung dan Alhamdulillah hasilnya cukup menjanjikan. Dan harapan

kami sekolah lapang itu terus dipertahankan,’’ harapnya.

Ia pun berharap ke depan, petani dapat dibantu terkait pemasaran. Selama ini kata dia, pemasaran produk petani masih berhubungan dengan tengkulak. Kondisi ini membuat harga jagung petani tidak stabil terlebih di kala volume panen petani melimpah. ‘’Nah harapan kami kalau bisa sediakan pembeli yang paten, sehingga jagung petani bisa memberikan hasil maksimal,’’ imbuhnya.

Sementara itu General Supervisor Komunikasi PTNNT Ruslan Ahmad menjelaskan, pendampingan dan bantuan kepada petani merupakan salah satu program dan wujud kepedulian PTNNT untuk membantu meningkatkan kapasitas, kesejahteraan dan kemandirian petani di sekitar tambang.

“Kepedulian PTNNT selain di bidang ekonomi, juga di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pariwisata,” katanya.

Sejak beroperasi tahun 2000 hingga kini, PTNNT telah memberikan kontribusi senilai Rp 100 triliun berupa pajak, non pajak, royalty, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri dan deviden kepada pemegang saham nasional. Kontribusi yang diberikan PTNNT telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diterima perusahaan. ‘’Tahun ini, PTNNT memperoleh penghargaan dari pemerintah RI sebagai wajib pajak dengan kontribusi paling signifikan bagi penerimaan negara untuk pajak 2015,’’ ujarnya. (bug)

Kamis, 14 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Panen Raya Jagung di Maluk

Manfaatkan Lahan Timur, PTNNT Bangun Kemandirian Petani Lingkar Tambang

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST serta Manager SR PTNNT foto bersama petani usai menerima bantuan

(Suara NTB/ist)

PANEN RAYA - Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST dan Manager SR PTNNT Syarafuddin Djarot saat panen raya jagung di blok pertanian Balas, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

JABAT TANGAN - Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjabat tangan petani jagung.

BANTUAN - Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST, saat menyerahkan bantuan bibit kepada petani.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kondisi jagung petani di blok pertanian Balas, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, KSB.

DUDUK BERSAMA - Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST dan Manager SR PTNNT Syarafuddin Djarot duduk bersama saat bertemu petani jagung blok Balas

(Suara NTB/ist)

DENGAR PENJELASAN - Para petani jagung Blok Balas antusias mendengar penjelasan terkait komitmen Pemda KSB dan PTNNT mendukung budi daya jagung di KSB.

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Tren Realisasi APBN di NTB Membaik Mataram (Suara NTB) Tren realisasi anggaran yang bersumber dari APBN di NTB sampai pada triwulan pertama ini cukup menggembirakan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di triwulan yang sama.

Di tahun 2015, realisasi APBN di NTB pada triwulan pertama hanya mampu mencapai tujuh persen. Sementara, di tahun 2016 ini pada periode yang sama sudah mencapai 12 persen.

Demikian diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA, kepada Suara NTB usai Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2016, di Mataram, Rabu (13/4). ‘’Yang pasti kondisi sekarang jauh lebih baik dari tahun 2015.

Dulu realisasinya hanya mampu sampai tujuh persen, sekarang sudah 12 persen,’’ ujarnya.

Menurut Taukhid sampai 13 April kemarin, posisi realisasi APBN sudah hampir menembus angka 16 persen. Sehingga target realisasi 100 persen diyakini bisa dicapai hingga masa akhir tahun angaran. ‘’Realisasi 100 persen, bisa kita capai kalau distribusi tiap triwulannya harus merata. Tetapi kalau disini (triwulan I) landai, sepi tidak ada aktivitas, maka pada triwulan terakhir itu tidak akan mampu menampung anggaran yang dikeluarkan. Karena antara uang yang akan dikeluarkan tidak seimbang dengan barang yang ada,’’ ujarnya.

Dengan distribusi realisasi anggaran setiap triwulannya merata dan teratur, maka hal tersebut

akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi yang stabil sesuai dengan yang sudah dicanangkan, begitupun sebaliknya. Untuk itu Taukhid, dengan melihat tren realisasi anggaran pada triwulan pertama ini diyakini akan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. ‘’Jadi saya optimis dengan perilaku yang seperti ini, bahkan bisa lebih tinggi lagi,’’ ujarnya.

Taukhid berharap, evaluasi kinerja pelaksana APBN triwulan I tahun 2016 ini dapat membuka persoalan-persoalan di setiap satuan kerja yang dipandang menghambat realisasi anggaran. ‘’Harapan kita dari dialog ini adalah, munculnya respon dari pengguna anggaran. Jika mereka punya masalah, agar dikomunikasikan, sehingga kita bisa membantu. Nah selama ini kita tidak pernah mengetahui apa permasalahannya. Mulai sekarang kita inginkan pro aktif, nanti kami akan kami panggil satker-satker yang mengalami kesulitan sambil kita memberikan petunjuk,’’ terangnya.

Pada kesempatan itu juga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara NTB, memberikan penghargaan pada 10 pengguna APBN di NTB yang realisasinya pada triwulan pertama ini dinilai cukup baik. Adapun 10 penguna APBN itu adalah, Kantor SAR Kota Mataram, Bea cukai Mataram, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Kemenag Sumbawa, Balai Sitaan Barang Negara, RRI Mataram, Bidokes Polda NTB, Rutan Selong, Kemenag Loteng dan Pengadilan Negeri Selong. (ndi)