Snt 14062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 14 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dishubkominfo NTB Siapkan Angkutan Lebaran (2)

Transportasi Laut Sediakan 56 Unit Armada

(Suara NTB/dok)

Suasana penyeberangan lintas Kayangan-Pototano

UNTUK menjamin aman, tertib dan lancarnya transportasi (angkutan) menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2016/1437 Hijriah , Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, telah melakukan persiapan matang. Persiapan diawali dengan menggelar rapat bertema ‘’Rencana Operasi Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi NTB Tahun 2016’’, melibatkan instansi terkait. Seluruh jalur transportasi, baik melalui dar-

at, laut dan udara telah dipersiapkan untuk mengantisipasi arus mudik dan balik Lebaran. Seperti apa persiapan angkutan Lebaran melalui jalur laut?

Arus penyeberangan dari dan ke luar NTB akan dilayani melalui tiga pelabuhan besar di NTB. Pertama Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) yang melayani lintas LembarPadangbai (Bali) dan sebaliknya. Kemudian penyeberangan Kayangan(Lombok Timur)

yang melayani lintas Kayangan-Pototano dan sebaliknya.

Kemudian Pelabuhan Sape (Bima) yang melayani lintas Sape-Komodo-Labuhan Bajo dan lintas Sape-Waikelo.

Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. L.Bayu Windia mengatakan, untuk melayani penyeberangan lintas Lembar-Padangbai, armada kapal ferry yang disiapkan sebanyak 33 buah unit. ‘’Dengan armada sebanyak 33 buah, Bersambung ke hal 15

Diduga Gunakan Mesin Bekas

Komisi VII Desak Audit Teknologi PLTU Jeranjang Unit II

Mataram (Suara NTB) Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi mendesak dilakukan audit teknologi terhadap PLTU Jeranjang Unit II yang hingga kini masih mangkrak. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan di PLTU Jeranjang, ditemukan ada indikasi mesin yang digunakan adalah mesin bekas dari Cina.

Komisi VII sudah menyampaikan hal itu ke pemerintah. ‘’Karena itu kunjungan resmi Komisi VII ke PLTU Jeranjang yang menyimpulkan perlunya audit teknologi. Terhadap dugaan, kecurigaan terhadap mesin bekas dari Cina,’’ kata anggota Komisi VII DPR RI Dapil NTB, Dr. H. Kurtubi dikonfirmasi disela-sela acara buka puasa bersama di Pendopo Wakil Gubernur, Minggu (12/6) malam.

Bersambung ke hal 15

’’ TO K O H

H.Kurtubi

Kurang Tenaga Medis

KO M E N TTAA R Gubernur akan Hadiri Sidang

Mataram (Suara NTB) Setelah panggilan pertama absen, Senin (13/6) kemarin mantan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Ashari, SH.,MH akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. Dia diklarifikasi penyidik terkait kasus pencairan dana Bansos Rp 10,3 miliar lebih tahun 2015 lalu.

Ashari dimintai keterangan mulai pukul 09.30 Wita hingga sekitar pukul 13.00 Wita. Sempat diberi kesempatan istirahat siang, pemeriksaan berlanjut dan berakhir pukul 15.30 Wita.

Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengatakan, keterangan Ashari diperlukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mengeksekusi anggaran bantuan kepada kelompok masyarakat saat itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

KONFIRMASI - Mantan Penjabat Bupati KLU Ashari dikonfirmasi wartawan usai diklarifikasi penyelidik dalam kasus Bansos 2015.

BPKP Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Korsup Mataram (Suara NTB) – BPKP siap melaksanakan rekomendasi hasil koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi di daerah ini. Sejumlah poin ditelusuri kembali untuk ditindaklanjuti. Koordinasi dengan Polda NTB ditempuh kaitan permintaan audit kasus sandang pangan Lombok Timur (Lotim) dan alat peraga IT SD KLU. Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dr Bonardo Hutauruk AK MM kepada Suara NTB mengatakan, rekomendasi hasil korsup pada akhir Mei lalu belum diterima pihaknya. ‘’Ada dulu suratnya. Polda koordinasi ke kita. Rekomendasi itu baru turun,’’ ujarnya didampingi Korwas, Ngatno, SH. Sejumlah kasus yang mencuat untuk disupervisi KPK, Bareskrim Mabes Polri, dan Kejagung itu antara lain bantuan sandang pangan Lotim tahun 2014. Menurut Bonardo, kasus tersebut wajar untuk disupervisi.

Bersambung ke hal 15

Program Kepala SKPD Baru (5)

Makin Tegas Tindak ASN Indisipliner, Konektivitas Antarwilayah Jadi Atensi

(Suara NTB/dok)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP NTB akan bersikap lebih ‘’garang’’ pada Aparatur Sipil Negara (ASN) indisipliner.

Konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait akan lebih diintensifkan, terkait dengan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN yang indisipliner.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di bawah kepala dinas baru, akan terus memantapkan aksesibilitas di Pulau Lombok dan Sumbawa secara proporsional.

(Suara NTB/dok)

GUBERNUR NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi menyatakan kesediaan menghadiri sidang perdana kasus dugaan pamalsuan akun facebook miliknya. Menurut agenda, sidang akan dilangsungkan Jumat (17/6).

Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, Senin (13/6) setelah mendapat kepastian informasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini, Sahdi, SH. Bersambung ke hal 15 Made Sutapa

(Suara NTB/ars)

PASANG JARING - Petani terpaksa memasang jaring untuk melindungi bulir-bulir padinya yang mulai menguning. Langkah ini dilakukan petani di wilayah Patemon, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, untuk mencegah serangan burung yang belakangan ini kian ganas.

Mantan Penjabat Bupati KLU Diklarifikasi Kejaksaan (Suara NTB/ist)

SEKDA NTB. Ir. H.Rosiady Sayuti, PhD, sidak ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB guna memastikan pasien tetap terlayani dengan baik, tanpa harus disibukkan dengan urusan administrasi. Sekda yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, H. Yusron Hadi sidak ke RSUP, Senin (13/ 6) terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut yang diberitakan di media beberapa hari yang lalu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Adanya persepsi masyarakat bahwa PLTU Jeranjang ini mesinnya bekas dari Cina. Itu mestinya diklarifikasi oleh PLN kepada Bapak Presiden

L. Dirjaharta

KEPALA Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si mengatakan, akan melanjutnya program Kepala Satpol PP sebelumnya, Ibnu Salim, SH, M.Si yang dinilai sudah cukup bagus. Misalnya, penegakan disiplin bagi ASN lingkup Pemprov NTB.

‘’Jelas penegakan kedisiplinan ASN itu akan lebih kita tingkatkan. Makanya saya akan konsolidasi dulu dengan SKPD terkait. Cuma masih secara informal, secara resmi belum. Saya akan konsolidasi dengan BPKAD, BKD dan Diklat, Inspektorat supaya kedepannya PNS ini lebih disiplin,’’ kata Dirjaharta dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/6) kemarin.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan ini menegaskan, kedisiplinan ASN akan menjadi atensi utama di samping hal lainnya.

Menurut Dirjaharta, selama ini, ASN Pemprov NTB sudah cukup toleran kaitannya dengan jam kerja. Dulunya, kata Dirjaharta, ASN Pemprov masuk kerja p u k u l 07.00 Wita. Namun dalam perjalanannya banyak ASN yang terlambat masuk kerja dengan berbagai alasan.

Kemudian, gubernur mengambil kebijakan ASN masuk kerja pukul 07.30 Wita. Meskipun jam kerja sudah dilakukan penyesuaian, namun masih banyak ASN yang terlambat masuk kerja.

Bersambung ke hal 15 L. Bayu Windia

4 : 55

5:05

12:18

15:38

18:07

19:22

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

PARLEMENTARIA

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Senin (13/6) kemarin menggelar rapat paripurna dalam rangka pengajuan empat raperda Kota Mataram dari eksekutif.

Empat raperda itu, masingmasing raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Kedua, raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Ketiga, raperda tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya.

Keempat, raperda tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Halaman 2

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi didampingi dua wakil Ketua, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha. Sedangkan dari eksekutif, hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mewakili Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Pantauan Suara NTB, meski dalam suasana puasa, namun tidak mengurangi semangat anggota Dewan dan pimpinan SKPD untuk menghadiri rapat paripurna tersebut.

Terkait raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Mohan menyampaikan, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/ PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2016, menyatakan bahwa

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian Empat Raperda

penjelasan pasal 124 undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan perhitungan tarif retribusi yang ditetapkan paling tinggi 2 persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi. Dimana besaran retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi berdasarkan putusan MK tersebut.

Sejalan dengan putusan MK tersebut, telah ditetapkan keputusan Gubernur NTB nomor 188.342-518 tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016, tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Kota Mat-

aram nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang membatalkan ketentuan pasal 9 ayat 2. Sehingga, untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terkait cara perhitungan struktur tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam Perda nomor 2 tahun 2012.

Terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, Mohan menyampaikan, tarif retribusi yang terdapat dalam Perda nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara lebih maksimal dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selain itu, perubahan tarif

retribusi jasa usaha ini dimaksudkan untuk menyesuaikan harga ekonomis saat ini. Utamanya terhadap tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dan retribusi tempat pelelangan serta rumah potong hewan.

Mengenai raperda tentang penyertaan modal Pemkot Mataram kepada BUMD dan badan hukum lainnya, Mohan menjelaskan, bahwa peningkatan laju pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya upaya-upaya untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada BUMD dan badan hukum lainnya. Penyertaan modal yang dilakukan Pemkot Mataram bertujuan untuk

meningkatkan permodalan BUMD sebagai investasi Pemda dan memberikan kontribusi bagi PAD. Sehingga nilai penyertaan modal Pemkot Mataram kepada BUMD dan badan hukum lainnya, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Sedangkan raperda tentang penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, kata Mohan, dilatarbelakangi Kota Mataram sebagai pusat perekonomian di NTB. Selain member dampak perkembangan dan kemajuan kota, juga member dampak negatif terhadap munculnya perumahan dan pemukiman kumuh di beberapa sudut kota.

Perumahan kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui suatu pengaturan dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan ser-

ta dikelola secara terencana, terpadu, profesional dan seimbang sesuai pemanfaatan ruang di daerah. Perumahan dan kawasan pemukiman sebagaimana tercantum dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, termasuk dalam urusan pemerintah konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga, perlu dibentuk Perda berdasarkan karakteristik di Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh komisi-komisi di DPRD Kota Mataram. ‘’Sebelumnya dilakukan kajian oleh fraksifraksi,’’ sebutnya. Kesimpulannya, kata Didi, DPRD Kota Mataram menerima empat raperda. ‘’Hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,’’ tutup Didi Sumardi. (fit/*)

(Suara NTB/humasmataram)

(Suara NTB/humasmataram)

(Suara NTB/humasmataram)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin rapat paripurna dengan agenda pengajuan empat buah raperda oleh eksekutif di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram, Senin (13/6).

KHIDMAT - Anggota DPRD Kota Mataram mengikuti jalannya paripurna dengan agenda pengajuan empat buah raperda oleh eksekutif di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram dengan khidmat.

PIDATO - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pidato dalam rapat paripurna dengan agenda pengajuan empat buah raperda oleh eksekutif di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram, Senin (13/6).

Rakor Kaling PENGAWASAN pelaksanaan Surat Edaran (SE) Walikota dalam rangka menjaga kondusivitas dan kekhusyukan bulan Ramadan diserahkan kepada camat dan lurah. Salah satu poin yang dicantumkan dalam SE tersebut ialah pengaturan jam buka rumah makan, kafe, restoran, dan warung. Berdasarkan SE Walikota Mataram Nomor 005/80/ Hms/V/2016 yang mulai disebarkan sebelum bulan puasa, diminta kepa(Suara NTB/dok) da para pemilik warung, H. M. Ismail rumah makan, restoran, kafe, dan lainnya untuk mengatur jam buka mereka yaitu mulai pukul 16.00 Wita.

Dalam rangka pengawasan SE Walikota ini, Lurah Cakranegara Selatan, H. Muhammad Ismail, S.Pd., menyampaikan sebelum masuknya bulan puasa, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala lingkungan (kaling) di wilayahnya. Dalam rakor tersebut pihaknya meminta kepada kaling untuk melakukan pengawasan selama bulan Ramadan.

“Sebelum puasa kami rakor dengan kepala lingkungan dan mengimbau kepada kepala lingkungan untuk memantau keamanan dan ketertiban selama bulan puasa ini,” jelasnya.

Secara khusus disampaikan Ismail pihaknya tidak membentuk tim dalam rangka pengawasan ini.

Rumah makan yang berada di wilayah Kelurahan Cakranegara Selatan diminta untuk mengatur jam buka yaitu mulai sore hari. “Warung tidak boleh buka pada pagi hari, tetapi pada sore hari boleh,” ujarnya. Ismail mengatakan rumah makan bisa mulai beroperasi pukul 15.00 sore. “Paling cepat jam tiga sore termasuk juga kan untuk persiapannya,” ujarnya. Tidak hanya mengawasi rumah makan, tapi Ismail juga meminta kepada kaling untuk mengawasi petasan sehingga tidak mengganggu kekhusyukan warga dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada malam hari.

Untuk rumah makan yang berada di tengah komunitas nonMuslim dijadikan pengecualian terkait aturan tersebut. Rumah makan yang berada di tengah komunitas agama lain seperti Hindu tetap diperkenankan untuk beroperasi sepanjang hari. Sedangkan untuk rumah makan yang berada di pinggir jalan diminta untuk tidak berjualan secara terbuka. Hal ini juga pernah disampaikan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi belum lama ini. (ynt)

Pemkot akan Bentuk BUMD Pasar dan Parkir Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan pasar dan parkir di Kota Mataram, ke depan Pemkot Mataram akan merancang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola dua sektor potensial tersebut. Menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, perlu dilakukan upaya optimalisasi baik secara kelembagaan maupun dari sisi target atau capaian retribusi.

“Kita bicara soal optimalisasi kelembagaan, kemudian optimalisasi target atau capaian, itu yang penting. Upaya untuk menjadikan pasar dan parkir menjadi BUMD saya kira kita bicara dalam prospek ke depan. Hal itu perlu kita rancang, perlu kita gagas untuk bisa kita lakukan ke depan,” terangnya, Senin (13/ 6) usai rapat paripurna di DPRD Kota Mataram.

Gagasan pembentukan BUMD itu menurutnya bukan tanpa alasan yang kuat. Saat ini pertumbuhan pasar tradisional cukup signifikan dimana volume pedagang terus bertambah. Hal inilah yang perlu dikelola dengan lebih baik.

Apalagi ke depan Pemkot Mataram ingin pasar tradisional di Mataram dikelola

dengan pendekatan modern.

“Volume pasar kita yang semakin banyak, pasar-pasar tradisional juga perlu kita gerakkan menjadi pasar dengan pendekatan modern. Dan perlu ada lembaga yang secara khusus menangani itu,” terangnya.

Sorotan Dewan terkait belum maksimalnya pengelolaan parkir di Mataram dianggap cukup realistis. Penilaian itu juga menurutnya sebagai hasil observasi kalangan legislatif. “Apa yang menjadi catatan legislatif tentang masih belum optimalnya penanganan perparkiran menjadi sesuatu yang harus kita terima,” jelasnya.

Penilaian itu juga bisa dijadikan pertimbangan bagi eksekutif dalam melakukan

intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan PAD baik dari parkir maupun pasar. Seharusnya menurut Wakil Walikota parkir di Mataram ini bisa jadi sektor primadona. “Di sini pusat pelayanan jasa dan saya pikir semua itu sangat-sangat rasional,” ujarnya.

Terkait pembentukan BUMD yang dikelola secara profesional, eksekutif ditegaskan Mohan harus siap. Secara teknis nantinya bisa saja parkir dan pasar dikelola dalam satu BUMD. “Ini kan soal teknis. Saya pikir semangatnya yang penting, keinginan kita bersama untuk mengoptimalisasi. Karena selama ini dinas-dinas yang menangani sektor ini dipandang belum maksimal,” pungkasnya. (ynt)

Ikan Laut dan Terasi di Pasar Dasan Agung Bebas Bahan Berbahaya Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) bersama Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, melakukan uji sampling terhadap komodoti pangan seperti ikan laut, udang dan terasi. Dari hasil inspeksi di Pasar Dasan Agung, petugas tidak menemukan adanya kandungan zat berbahaya.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Taufiqurrahman mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas PKP melakukan pemeriksaan terhadap komoditi pangan. Ada 11 sampel yakni, udang, cumi, ikan tongkol, ikan asin tongkol, ikan teri, terasi dan lain sebagainya. Berdasarkan uji cepat yang dilakukan, hasilnya 11 sampel tersebut negatif mengandung formalin dan boraks.

Pemeriksaan komoditi makanan itu sebagai langkah atau upaya Pemkot Mataram,

memberikan rasa aman, nyaman dan selamat kepada masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional. Artinya, kesan ini tumbuh bahwa pasar tradisional menjaga keselamatan konsumennya.

Tidak menutup kemungkinan nantinya, pasar tradisional lainnya akan dilakukan pengawasan yang sama. Jika ada temuan akan ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan hingga larangan berjualan di pasar tersebut. Penegasan ini sesuai dengan klausul perjanjian yang telah disepakati pedagang untuk tidak menjual produk berbahan bahaya. “Bisa saja pedagang tidak diberikan izin berjualan lagi,” tegasnya.

Taufiq melihat, tren penggunaan zat berbahaya mulai menurun. Masyarakat mulai sadar karena tahun lalu barang yang mengandung zat berbahaya disita petugas.

Kepala Pasar Dasan Agung, Malwi bersyukur pedagang tidak mencampurkan bahan berbahaya makanan. Hal ini

(Suara NTB/cem)

PENGECEKAN - Petugas dari Diskoperindag saat melakukan pengecekan kondisi ikan di Pasar Dasan Agung. tidak terlepas dari pembinaan dilakukan kepada pedagang.

“Pembinaan kita lakukan disini. Tiap bulan kita berikan imbauan,” tuturnya.

Langkah antisipatif juga di-

lakukan dengan mengecek secara berkala produk makanan yang masuk ke pasar, dengan menggunakan alat uji diberikan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

Disamping itu, peringatan keras hingga penyitaan barang hingga ancaman pidana disampaikan, agar pedagang merasa takut menjual produk mengadung zat berbahaya. (cem)

Harus Dikaji Dulu KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyayangkan sikap Pemkot Mataram seperti diungkapkan Kepala Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram, Drs. HL. Junaidi yang menyatakan bahwa Pemkot Mataram menolak izin pembangunan perumahan bersubsidi. Alasannya, karena lokasi pembangunan berada di lahan yang termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan pertanian produktif.

(Suara NTB/fit) ‘’Perumahan bersubdisi I Gede Wiska itu kan kebijakan pemerintah pusat. Bagaimana membangun masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah,’’ ujar Wiska kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (13/6). Sehingga mestinya Pemkot Mataram tidak serta merta membuat kebijakan menolak izin pembangunan perumahan bersubsidi.

Terkait pemanfaatan RTH, lanjut Wiska, masih bisa dikaji kembali. Artinya, ketika perumahan bersubsidi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka ketentuannya Pemda memang harus bisa memikirkan RTRW termasuk di dalamnya RTH. Karena bagaimanapun juga, masyarakat Kota Mataram yang berpenghasilan rendah, tentu memiliki keinginan besar untuk memiliki rumah murah.

Jangan sampai Pemkot Mataram menganggap perumahan bersubsidi rendah modalnya, sehingga dari segi pajakpun menjadi sangat rendah. ‘’Mungkin arahnya ke sana. Jangan sampai seperti itu pemikiran dari Pemkot Mataram,’’ cetusnya. Karena, kalau melihat perumahan konvensional, harganya memang cukup mahal. Sehingga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini curiga arah kebijakan Pemkot Mataram menitikberatkan kepada perolehan pajak. ‘’Kalau itu yang terjadi, sangat kita sayangkan,’’ pungkasnya. Wiska menyesalkan Pemkot Mataram mengambil kebijakan menolak izin pembangunan perumahan bersubsidi karena memang sejauh ini belum dilakukan kajian terhadap hal itu. ‘’Jangan itu dijadikan alasan. Saya rasa, RTH itu masih bisa disiasati,’’ demikian Wiska.

Karena ketentuan RTH dan lahan yang boleh dibangun sudah diatur dalam Perda. Wiska mencontohkan lahan seluas 100 meter persegi, yang boleh dibangun hanya 60 persen dan sisanya 40 persen dimanfaatkan untuk RTH. ‘’Jadikan bisa terkejar yang 30 persen itu,’’ katanya. Yang terpenting Pemkot Mataram ketat dalam pemberlakuan IMB. Karena kalau tidak dikendalikan, ke depan Pemkot Mataram bisa kesulitan melakukannya. ‘’Kalau ini ditolak, saya malah curiga, ada apa,’’ tandasnya. (fit)

Investor Masuk Mataram Harus Tanam Modal di Bank Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya lebih mengedepankan prinsip kehati - hatian kepada para investor yang menebar janji untuk berinvestasi. Sebab, sudah beberapa pengusaha yang menggagalkan investasinya di Kota Mataram. Untuk memastikan keseriusan tersebut, investor diminta menanamkan modal di bank.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pada prinsipnya terhadap keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Mataram tentu hal yang sangat positif. Tetapi tentu Pemkot Mataram menginginkan investor yang serius menanamkan modalnya. “Seperti disampaikan Pak Wakil. Kita menyambut baik hal ini,” kata Kepala Bappeda, Senin (13/6).

Pada dasarnya, Pemkot tetap mengedepankan prinsip kehati - hatian untuk me-

nerima investor. Jangan sampai, kasus sebelumnya terulang lagi. Oleh karena itu, Kota Mataram membuka lebar bagi pengusaha yang ingin berinvestasi. Hal ini diketahui memiliki efek domino. Misalnya, terbukanya lapangan pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan lain sebagainya. “Yang penting serius berinvestasi.

Pemkot tetap membuka lebar keran investasi,” ujarnya.

Pihaknya akan mengetahui, apakah investor tersebut serius ingin berinvestasi atau tidak. Maka akan dibicarakan hal - hal teknis lainnya. Diantaranya, sebagai bentuk komitmen pengusaha bisa saja dengan menaruh modal di bank.

Apakah tidak perlu dilakukan kajian kembali?

Menurut Martawang, kajian yang dilakukan sebelumnya sudah dianggap relevan dengan kondisi saat ini.

Sehingga tidak perlu dilakukan kajian kembali. (cem)

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bulog akan Jual Daging Murah Mataram (Suara NTB) Bulog Divre NTB berencana akan menjual daging murah. Operasi pasar (OP) tersebut untuk melengkapi OP bawang merah dan beras yang digelar sebelumnya.

“Ada tiga komoditas yang diminta kita mengamankan harganya, beras, bawang merah dan terakhir daging. Kita menggunakan daging sapi lokal, karena telah sepakat tidak menggunakan impor selama tersedia di dalam daerah,” kata Plt. Kepala Divre Bulog Wilayah NTB, Syaifuddin di ruang ker-

Syaifuddin

janya, Senin (13/6).

Terhadap rencana menjual daging ini, Syaifuddin mengatakan Bulog sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah, PT. Berdikari. Rencana kerjasama ini karena melihat fasilitas yang dimiliki oleh PT. Berdikari, dari RPH, mesin pendingin daging, hingga fasilitas pendistribusian. Bulog juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB dalam hal koordinasi dan penyediaan titik-titik penjualan.

Ada tiga kelas daging yang akan dijual, daging kelas I dengan harga Rp 100.000/Kg, dag-

ing kelas II seharga Rp 95.000/ Kg dan daging kelas III seharga Rp 85.000/Kg. Ia memastikan saat ini Bulog telah menyediakan sapi-sapi yang akan dipotong untuk kegiatan operasi pasar.

“Untuk penjualan, yang pasti ada di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di Jalan Airlangga. Ada outlet penjualannya di sana. Di mana saja titik-titik penjualan lainnya, akan dipetakan. Yang pasti operasi pasar masih difokuskan di Kota Mataram,” imbuhnya.

Untuk komoditas bawang, Syaifuddin juga menyebut Bulog menyiapkannya. Sebelumnya, operasi pasar bawang dilakukan di beberapa titik di pasar percontohan di Mataram. Hal yang sama juga dilakukan terus menerus di depan kantor Bulog Divre NTB. Ada stand khusus yang disiapkan.

Bawang dijual dengan harga Rp 25.000/Kg, dalam bentuk kantong plastik eceran.

Harga bawang merah di pasar-pasar di Mataram bervariasi, umumnya di atas Rp 30.000/Kg. Bawang yang dijual adalah bawang hasil produksi petani Bima.

Dalam beberapa hari terakhir, Syaifuddin menyebut bawang merah yang disiapkan Bulog telah ludes hampir tiga ton. Target penjualannya tidak tentu, yang penting menurutnya, Bulog ikut menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Operasi pasar bawang merah ini disambut antusias oleh pembeli, baik dari kalangan ibu rumah tangga biasa maupun para PNS. Syaifuddin menyebut sembari melakukan serapan terus menerus, Bulog melalui Sub Divre Bima juga telah melakukan kerjasama dengan beber-

(Suara NTB/bul)

OPERASI PASAR – Operasi pasar bawang merah di Mataram. apa pihak di NTT dan Bali untuk penjualan. Kerjasama ini setelah serapan bawang merah Bima tak begitu banyak dibeli di pasar di Jakarta.

“Sementara untuk beras

nampaknya tidak ada persoalan. Karena cadangan kita juga masih sangat cukup untuk kebutuhan konsumsi masyarakat NTB hingga Januari 2017 mendatang,” tegasnya. (bul)

Bangun Dermaga Tanker PERTAMINA berencana akan membangun dermaga kapal tanker ukuran jumbo di Ampenan, Kota Mataram. Itu menjadi langkah Pertamina mengambil ancang-ancang untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi NTB yang demikian pesatnya dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya akui pertumbuhan ekonomi NTB ini melaju demikian cepat. Selama 18 bulan saya di NTB, permintaan BBM terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Saya sudah mengajukan untuk me(Suara NTB/bul) menuhi kapasitas dermaM. Ali Basah ga CBM yang lebih memadai,” terang Operation Head Pertamina TBBM Ampenan, M. Ali Basah. Rencana tersebut masih dalam proses pengkajian dan menunggu jawaban Pertamina pusat.

Satu tahun terakhir, Pertamina harus meningkatkan intensitas pengiriman pasokan BBM dari beberapa terminal loading yang mem-back up. Yakni terminal Manggis Bali dan Terminal Tanjung Wangi Surabaya. Biasanya dalam sebulan cukup hanya 8-9 kapal tanker berkapisitas 6.500 Kiloliter (setara 6,5 juta liter) sandar di dermaga CBM Ampenan. Meningkatnya konsumsi BBM di NTB ini memaksa Pertamina harus meningkatkan intensitas pengiriman menjadi 18 kali pengapalan sebulan.

“Kapal yang harus masuk idealnya harus yang berkapasitas 17.000 Kl. Kita sudah ajukan untuk penambahan kapasitas dermaga CBM,” tambah M. Ali Basah ditemui Suara NTB, Senin (13/6). Saat ini Pertamina harus memenuhi konsumsi BBM jenis premium sebesar 1.000 Kl/hari. Padahal sebelumnya kebutuhan harian hanya mencapai 600 Kl/hari.

Tingginya permintaan BBM ini, lanjutnya lebih dipengaruhi karena tingginya aktivitas manusia. Apalagi dengan berkembangnya pariwisata NTB, jumlah kapal pesiar yang harus dilayani semakin meningkat, belum lagi aktivitas kapal penyeberangan Very di pelabuhan-pelabuhan.

“Umumnya aktivitas masyarakat dengan turis sudah sama-sama meningkat di NTB, kami akui betul pertumbuhan ekonomi yang terjadi,” tambahnya. Belum lagi Pertamina harus memenuhi kebutuhan bahan bakar pesawat (Avtur). Dengan terbukanya peluang penerbangan dari berbagai penjuru, Pertaminapun harus selalu siaga.

Setidaknya, terpenuhinya sarana dan prasarana distribusi BBM yang lebih besar, Pertamina tentu tak perlu mengkhawatirkan berapapun peningkatan konsumsi BBM. Di lain pihak, ia juga meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga objek vital TBBM Ampenan.

“Masyarakat sekitar di bulan puasa ini banyak main petasan.

Kalau sampai petasannya masuk ke tangki timbun, resikonya sangat besar tidak saja seluruh kawasan sekitar, tetapi NTB yang akan kena dampaknya,” demikian harapannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

BERBAHAYA - Kerupuk diduga mengandung bahan berbahaya, boraks yang disita BBPOM Mataram, Senin (13/6).

Kerupuk Mengandung Boraks Masih Banyak Beredar Mataram (Suara NTB) Kepala BBPOM Mataram, I Gde Nyoman Suandi mengingatkan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.

Pemda juga diharap intens melakukan pembinaan, menyusul masih banyaknya ditemukan produsen pupuk yang menggunakan boraks sebagai bahan campuran kerupuk.

Kerupuk diketahui cukup banyak dijual di pasar-pasar tradisional, dan laku. Biasanya dijadikan makanan cemilan terutama anak-anak. Boraks merupakan bahan kimia

yang banyak dipergunakan untuk industri kertas, pengawet kayu, pengontrol kecoa dan industri keramik.

Di masyarakat luas boraks sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk pembuatan kerupuk, mie basah, lontong, bakso dan produk makanan lainnya. Akibat mengkonsumsi boraks dalam makanan lamakelamaan akan terakumulasi (tertimbun) sedikit-demi sedikit dalam organ hati, otak dan testis. Boraks yang dikonsumsi cukup tinggi dapat menyebab-

Kontribusi Pengusaha Lokal Dipertanyakan

(Suara NTB/dok)

M. Firmansyah Mataram (Suara NTB) Banyak pihak mempertanyakan keberadaan asosiasi pengusaha lokal. Mestinya pengusaha ini bersinergi lebih kuat mendukung pemerintah daerah membangun NTB. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. M. Firmansyah menyebut, bicara pembangunan tentu diperlukan kontribusi banyak pihak.

Diketahui bahwa aktor pembangunan terdiri dari pemerintah, investasi asing, pengusaha lokal dan masyarakat. Daerahdaerah yang selama ini maju dipastikan dikontribusikan oleh banyak aktor tersebut, tidak sekadar diharapkan pemerintah yang berkontribusi.

Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (13/6), disebutkan salah satu aktor pembangunan yang paling penting adalah pen-

gusaha lokal. Pengusaha lokal pasti menciptakan lapangan usaha sehingga menyerap lapangan kerja di wilayah lokal, menjadikan perputaran uang kencang secara local. Pengusaha lokal tentu juga berharap, beritikad memajukan ekonomi daerah. Sehingga semua pihak berharap dan mendorong pengusaha lokal tumbuh di daerah.

Ketika banyak entitas bisnis dari luar yang masuk di daerah, maka kita hanya mendapat fasilitas dan ketersediaan kebutuhan, belum tentu memberi spread effect bagi ekonomi rakyat apalagi mengentaskan kemiskinan.

Sehingga jangan heran, entitas perbelanjaan modern berjamuran namun kemiskinan tetap saja tinggi.

“Salah satu contoh, ketika kita belanja ke sana, kemungkinan uang yang kita belanjakan langsung terbang ke luar (pusat perusahaan asing tersebut).

Apalagi dengan maju-nya sistem pembayaran elektronik saat ini, maka kemungkinan uang yang kita belanjakan tidak sampai mampir di daerah,” imbuhnya. Sementara dalam ilmu ekonomi menyakini, bahwa semakin kencang perputaran uang di daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya.

Atas dasar itulah perlunya tercipta ribuan wirausaha baru peran pelaku bisnis lokal yang sangat diperlukan daerah. Di NTB telah terbentuk banyak asosiasi pengsuaha lokal, di antaranya Kamar

Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan banyak lagi yang lainnya.

Dr. Firmansyah mengatakan, tujuan dari asosiasi adalah untuk melahirkan share vision di antara sesama anggota.

“Kita berharap bahwa asosiasi bisnis ini lebih kencang berkontribusi menciptakan lapangan kerja dengan memperluas kapasitas bisnis anggotanya,” demikian harapannya.

Pengusaha lokal melalui asosiasainya juga sangat berperan terhadap tumbuhnya investasi di daerah. Sejauh ini,

hal itu belum terlihat di NTB. Sehingga muncul kesan, hanya pemerintah daerah yang harus bertangan besi.

Padahal, dengan kuatnya persaingan saat ini, tidak bisa urusan penciptaan lapangan kerja hanya kontribusi pemerintah, paling penting adalah peran dari asosiasi bisnis. Oleh karena itu, asosiasi bisnis berkontribusi lebih kencang lagi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mencari solusi persoalan-persoalan ekonomi, seperti kurangnya lapangan usaha, kemiskinan dan seterusnya. (bul)

kan gejala pusing, muntah, mencret, kejang perut, kerusakan ginjal, hilang nafsu makan.

Pengaruh terhadap kesehatan di antaranya muntah, diare, merah berlendir, konvulsi, dan depresi. Selain itu, tanda dan gejala kronis di antaranya nafsu makan menurun, gangguan dalam pencernaan, bingung dan bodoh, serta anemia, rambut rontok, dan kanker Saat ini, gudang penyimpanan barang sitaan BPOM Mataram cukup banyak, paling mendominasi adalah kerupuk mengandung boraks yang disita dari pedagang pasar tradisonal dan sentra produksi.

“Kerupuk mengandung boraks tersebut sebagian besar disita di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, salah satunya pasar induk Mandalika Sweta. Ada juga yang diamankan dari pelaku usaha di sejumlah sentra produksi pada saat dilakukan pengawasan

secara mendadak.

Kami terus memantau sentra produksi kerupuk di Kota Mataram, salah satunya Kelurahan Gegutu Timur, dalam rangka memastikan pelaku usaha tidak lagi menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan manusia,” kata kepala BPOM Mataram dikonfirmasi, Senin (13/6).

Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM Mataram Yosef Dwi Setiawan menambahkan, pada 2015, dari 91 sampel produk pangan olahan yang diuji, ada 70,33 persen mengandung boraks, sisanya sebesar 29,67 persen mengandung rhodamin, sedangkan yang mengandung formalin tidak ditemukan. Sebagian besar sampel produk pangan olahan yang mengandung boraks adalah jenis kerupuk.

BPOM rutin melakukan pengawasan produk pangan olahan mengandung bahan berba-

haya, obat-obatan tradisional dan kosmetika tanpa izin edar dalam rangka melindungi konsumen. Upaya pengawasan diselipkan juga dengan pembinaan kepada para pelaku usaha, terutama yang memperdagangkan produk pangan olahan agar tidak menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti rhodamin, formalin dan boraks.

Namun, upaya pembinaan tersebut tidak akan efektif jika tanpa ada pembinaan serius dari pemerintah daerah selaku pembina pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

“Harus ada semacam ketegasan dari pemerintah daerah, seperti wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan menjual produk pangan olahan mengandung bahan berbahaya, terutama yang berjualan di pasar tradisional,” demikian dikatakan. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 4

Tidak Berbadan Hukum

Disosnakertrans Tolak Eksekusi Anggaran KUBe

Lakukan Verifikasi

Tanjung (Suara NTB) Hingga saat ini, eksekusi anggaran untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih vakum. Dinas bahkan berdalih tak berani mengeksekusi anggaran, lantaran KUBe bentukan masyarakat terbentur legalitas atau tidak berbadan hukum (BH).

Hal itu diutarakan Kepala Disosnakertrans KLU, Intiha, SIP., melalui Sekretaris Disosnakertrans, Artadi, SH, Senin (13/6). Ia menyatakan, pihaknya harus lebih berhatihati terhadap pencairan dana bansos KUBe. Dinas tidak ingin, tidak adanya legalitas KUBe lantas menjadi batu sandungan hingga eksekusi anggaran ditelisik oleh aparat penegak hukum.

“Beberapa proposal KUBe sudah masuk ke dinas. Kita akui, sampai saat ini tidak

satu proposal pun diproses.

Kami lihat, tidak ada yang berbadan hukum, sehingga tidak berani dieksekusi,” ungkap Artadi.

Dijelaskan, petunjuk teknis pencairan dana bansos KUBe mensyaratkan adanya badan hukum kepada calon penerima. Salah satunya, tertuang pada Peraturan PerundangUndangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sana ditegaskan, penerima bantuan harus berbadan hukum. Bahkan tindak-

lanjut dari UU itu, Kementerian Hukum dan HAM memberi petunjuk lebih lanjut, demikian pula pada Peraturan Bupati.

Artadi memungkinkan, pada periode APBD murni tahun 2016 ini tidak akan ada eksekusi anggaran untuk bansos KUBe. Demikian pula dengan kelompok organisasi lainnya yang mengajukan bantuan dana kepada Dinas Sosial. Karena setelah diperiksa satu per satu, satu pun KUBe belum bisa menyertakan

Stok Melimpah, Harga Daging Masih Mahal Selong (Suara NTB) Memasuki pekan kedua Ramadhan, harga daging sapi di pasaran masih tinggi, yakni Rp 120 ribu per kilogram. Padahal, dilihat dari stok daging, Lotim terbilang melimpah. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim mencatat jumlah populasi sapi saja 123.332 ekor. Belum lagi ditambah kerbau, kambing, kuda dan lainnya.

Terkait lonjakan harga, Kepala Distannak Lotim, Zaini kepada wartawan di Selong, Senin (13/6), mengaku, masalah harga menjadi hukum pasar. Semestinya, kata dia, pada saat puasa seperti sekarang harga mestinya turun. Akan tetapi, fakta lonjakan harga itu tidak bisa dikontrol. Menjelang puasa ini, meski stok banyak, namun sebagian besar komoditi mengalami kenaikan harga. Tidak terkecuali daging yang banyak dicari oleh masyarakat.

Soal stok, ujar Zaini, di Lotim terdapat ada 23 tempat penyembelihan ternak atau jagal yang terdapat di 11 Rumah Potong Hewan (RPH). Rata-rata RPH, ujarnya, memotong 1-2 ekor per hari. Para jagal ini juga membeli ternak dari Pulau Sumbawa. Selama lima bulan terakhir ini, jumlah ternak sapi potong yang dibawa dari Pulau Sumbawa mencapai 2.876 ekor dan kerbau 330 ekor.

Didatangkannya ternak potong dari Sumbawa, kata Zaini bukan karena stok di Lotim kurang. Namun karena para pengusaha yang menjalankan bisnis. Tampaknya, harga ternak di Sumbawa jauh lebih rendah dari harga di Lotim.

Sementara itu, selain sapi, Lotim juga memiliki populasi ternak lain yang cukup besar. Kerbau tercatat sebanyak 4.787 ekor, kuda 5.350 ekor, kambing 94.788 ekor, domba 9.896 ekor, ayam buras 1.322.651 ekor, ayam pedaging 1.288.021 ekor dan itik sebanyak 146.742 ekor. “Jadi kita sangat cukup,” klaimnya.

Dari populasi yang tersedia, sejatinya tidak perlu mendatangkan ternak dari luar daerah. Akan tetapi, karena para jagal menjalankan usaha, sehingga membeli dari luar.

Namun dipastikan untuk ternak impor sejauh ini tidak pernah ditemukan di Lotim. (rus)

penerima KUBe sebanyak 150 kelompok. Usulan itu sendiri telah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD KLU pada proses penetapan Perda APBD 2016 pada tahun 2015 lalu.

Menyusul anggaran ini telah tersedia di APBD, dimungkinkan bagi dinas untuk mengajukan jumlah bansos KUBe untuk dialihkan ke APBD Perubahan 2015. Hanya saja, usulan ini pun masih harus melihat fakta kesiapan masyarakat untuk mengurus Badan Hukumnya di Akta Notaris. Sebab jika tidak dilengkapi, usulan di APBDP pun tak akan bisa dieksekusi meski sudah dialihkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD KLU. (ari)

Polisi Tangkap Tiga ABK Asal Sulut

Aman, Alokasi Pupuk Bersubsidi Selong (Suara NTB) Alokasi pupuk bersubsidi untuk Lombok Timur (Lotim) ada penambahan cukup signifikan dari catatan perolehan sebelumnya. Adanya penambahan itu memastikan stok pupuk sepanjang tahun 2016 ini dipastikan sangat aman. Tidak akan terjadi kelangkaan seperti dugaan-dugaan sebelumnya.

Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin usai rapat dengan jajaran rumpun hijau di aula Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Senin, (13/6). Diakuinya, stok pupuk untuk urea sebelumnya hanya 29.538 ton ditambah 2.658 ton, sehingga menjadi 32.196 ton. Begitu juga, SP 36 mendapat tambahan 409 ton, sehingga menjadi 6.339 ton dari sebelumnya 5.990 ton. ‘’Pupuk ZA sebelumnya dialokasikan 3.937 ton bertambah menjadi 5.053 ton,’’ ungkapnya.

Sementara jatah pupuk NPK yang sebelumnya sempat diprotes, ditambah 7.292 ton dari 2.155 ton, sehingga jatah pupuk NPK di Lotim menjadi 9.442 ton. Dari hitungannya, kebutuhan untuk pupuk jenis urea saja sudah bisa menembus 40 ribu ton. Hitungan ini berdasarkan akumulasi dari kandungan pupuk NPK dengan Urea.

Selain itu, regulasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2016 ini juga ada perubahan besar. Distributor yang tidak mampu menebus pupuk sesuai targetnya terancam akan dikurangi luas wilayah kerjanya. Menurut wabup, aturan baru itu merupakan motivasi dan penyemangat bagi distributor dan menunjukkan pupuk sangat aman.

Tujuan aturan ini, ujarnya, memastikan, pupuk benar-benar tersedia. Petani tidak menemukan kendala apapun saat membeli pupuk di tingkat pengecer. Tidak lagi ada alasan pupuk terlambat datang.

Para pengecer pun tidak akan bisa memanfaatkan situasi memainkan harga saat terjadi persoalan pupuk. “Image petani, ketika langka ditawarin harga berapa saja oleh pengecer ini sanggup saja membeli, sehingga sekarang produsen mengambil sikap, pupuk itu harus sudah ada di distributor dan di pengecer,” urainya. Dengan demikian, ada jaminan pupuk tidak akan terjadi kelangkaan.

Wabup memperingatkan, kepada seluruh petugas lapangan agar melakukan inventarisir data-data petani. Seluruh petani harus masuk kelompok, sehingga tercatat kebutuhannya dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di mana, dalam kelompok tersebut sudah ada jatahnya masing-masing.

Adanya petani yang membeli dengan harga lebih mahal salah satu penyebabnya tidak terdaftar dalam RDKK. Karena itu, kepada petani yang memiliki lahan kering pun diminta wabup untuk didata dan dimasukkan ke dalam kelompok agar bisa memperoleh pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berikutnya ditanya mengenai tingkat serapan pupuk hingga pertengahan tahun 2016 ini, diakui wabup masih berada di bawah 50 persen. Pihaknya yakin sampai penghujung tahun nantinya, semua jatah pupuk untuk petani ini akan habis terserap.

Berdasarkan laporan hingga bulan Mei 2016 lalu, realisasi pupuk urea baru 34,49 persen atau sebanyak 11 ribu ton lebih dengan sisa 21 ribu ton lebih. SP36 baru terserap 42,40 persen. masih tersisa 3,6 ribu ton. Pupuk ZA baru terserap 36,74 persen atau 1,8 ribu dengan masih sisa 3,1 ribu ton.

NPK baru terserap 2,8 ribu ton atau 30,64 persen. (rus)

badan hukum atau legalitas lain seperti nomor register di Kesbangpol dan Akta Notaris.

Kondisi ini pun menyulitkan pihak dinas untuk mengambil langkah lebih lanjut.

“Bagaimanapun, aturan dan petunjuk yang ada harus kita jalankan. Kita tidak ingin ada persoalan kembali dalam bansos ini (baca: Kasus Bansos 2015 masih di meja Kejati NTB, red),” sambungnya.

Artadi melanjutkan, bahwa dana bansos KUBe yang sedianya diterima masyarakat masih tetap seperti sebelumnya, yaitu Rp 20 juta per kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 20 orang. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat, maka pada APBD 2016 diusulkan calon

Tangkap Ikan di Perairan Lotim (Suara NTB/rus)

PROSES penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2016 ini sudah mulai dilakukan.

Menyadari peliknya proses distribusi bantuan senilai Rp 17 miliar tersebut, jajaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) mencoba merubah pola dengan melakukan verifikasi langsung di tingkat desa.

Kepala Dinas Dishutbun Lotim, Lalu Zaenal Abidin, mengaku, pencairan DBH CHT ini kerap terlambat dari jadwal musim tanam petani. Harapannya, pada tahun ini tidak terjadi keterlambatan.

Dijadwalkan, para bulan Juni ini sudah mulai verifikasi.

Sesuai juga dengan Surat Keputusan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Juli dilakukan uji publik dan pertengahan Agustus sudah bisa dicairkan dan diterima petani.

Adapun jumlah desa penerima bantuan sebanyak 148 desa dengan jumlah petani sebanyak 15.908 orang. Sedangkan luas lahannya mencapai 21.153 ha lebih. Luas lahan ini tidak saja petani tembakau virginia, melainkan juga petani tembakau rajang.

Diketahui, selama dua tahun terakhir, jatah DBH CHT ini tidak saja diperuntukkan bagi petani tembakau virginia Lombok.

Hak memperoleh bantuan DBH CHT juga diberikan kepada petani tembakau tradisional. (rus)

(Suara NTB/bul)

CIDOMO TRAWANGAN - Angkutan cidomo di Gili Trawangan yang menjadi polemik. Selain soal isu kuda pingsan, juga penyesuaian tarif yang terlalu mahal.

Soal Cidomo di Trawangan

Tarif Kerap Dikeluhkan, Dinas Diminta Turun Periksa Kuda Tanjung (Suara NTB) Isu pingsannya kuda yang disebar netizen masih menggelinding, meski sudah dibantah oleh aparat Dusun Gili Trawangan. Namun demikian, ada hal lain yang harus mendapat atensi aparat dinas.

Yaitu, menyangkut tarif atau ongkos transportasi dan pemeriksaan kesehatan ternak kuda.

Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Senin (13/6), menyoroti keberadaan cidomo di 3 Gili harus tetap dipertahankan sebagai sebuah identitas objek wisata. Ia juga tak ingin dinas melanjutkan wacana mengganti cidomo dengan mobil listrik walaupun harganya lebih murah.

Diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima menyebut, cidomo merupakan alat transportasi tanpa polusi dan hal tersebut sesuai dengan citra pariwisata Trawangan yakni pulau tanpa solusi.

Oleh sebab itu, Tusen pun menolak jika cidomo akan digantikan.

“Ini bukannya soal harga mobil listrik lebih murah dari cidomo, tetapi bagaimana mempertahankan keaslian objek wisata supaya angka kunjungan tetap tinggi. Cidomo juga menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kita minta Dinas Perhubungan jangan asal berwacana,” cetus Tusen.

Politisi PDIP ini menilai, naturalisasi alam dan budaya masyarakat setempat harus tetap menyatu, termasuk kaitannya dengan pelayanan yang menggunakan alat transportasi tradisional. Sebab jika instrumen modern sudah masuk, dikhawatirkan antusiasme

wisatawan malah anjlok.

Sebab wisatawan di negaranya, memiliki alat transportasi jauh lebih modern dari sekadar mobil listrik yang diwacanakan.

Namun demikian, Tusen selaku pengguna jasa transportasi cidomo saat berada di Trawangan meminta agar dinas mengkomunikasikan persoalan tarif cidomo. Antara pengurus Koperasi Janur Indah yang memiliki cidomo, aparat desa dan dusun agar diajak duduk bersama membahas tarif.

Ia menilai, tarif angkut cidomo saat ini relatif mahal untuk ukuran kantong wisatawan lokal.

Bahkan jika perlu, harus atur atau dibedakan antara tarif ongkos cidomo antara wisatawan mancanegara, wisatawan domestik luar KLU, dengan wisatawan yang notabene warga KLU sendiri. Sebab warga KLU sendiri juga diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan pulau tanpa harus mengeluarkan uang banyak yang melebihi kemampuannya.

“Pengelola yang ada di Koperasi agar menata dan merawat kudanya dengan baik, jangan terkesan kumuh. Apalagi menyangkut ongkos cidomo, itu juga kerap dikeluhkan. Bagi wisatawan lokal, ongkosnya terlalu mahal,” tegasnya sembari meminta pihak dinas mengatur penetapan tarif angkutan cidomo.

Terpisah, Ketua Koperasi Janur Indah, H. Gufran yang dikonfirmasi turut merespon isu-isu menyangkut cidomodi Gili Trawangan. Ia juga membantah bahwa kejadian kuda

BNI akan Bangun Rumah Edukasi bagi TKI Selong (Suara NTB) Pimpinan Cabang BNI Mataram Ahmad Indra didampingi Pemimpin Cabang Pembantu BNI Selong, Lily Indriani menemui Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Senin (13/6). Kehadiran pimpinan BNI ini terkait rencana pembangunan rumah edukasi bagi TKI di Desa Jenggik Utara.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Lotim, Muhammad Munir kepada Suara NTB, Bupati Lotim didampingi Sekda, H. Rohman Farly menyambut baik rencana pihak perbankan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk memberikan perhatian pada TKI. Rumah edukasi TKI ini dinilai bagus dan akan sangat bermanfaat bagi para TKI. Pembangunan

rumah edukasi selain di Lotim, hanya ada di Indramayu Jawa Barat. Diliriknya Lotim karena daerah ini merupakan pengirim TKI terbesar di Indonesia.

Rumah edukasi ini, ujarnya, diperuntukkan bagi para mantan TKI dan keluarga TKI. Para TKI akan diberikan pengetahuan dan skill untuk mengembangkan usahanya. Para keluarga TKI yang menjadi calon TKI akan diberikan pelatihan Bahasa Jepang, Korea dan Inggris, sehingga ke depan bisa menjadi modal dasar menjadi TKI. Harapan Pemkab Lotim, rumah edukasi TKI ini benar-benar bermanfaat secara berkesinambungan. Karena dibangun di desa, keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga bisa memanfaatkan rumah edukasi ini. (rus)

pingsan sebagaimana diunggah netizen. Sebaliknya, pihaknya justru mengatur kuda-kuda transportasi, sehingga tidak melekat kesan eksploitasi.

Dijelaskan, saat ini koperasi memiliki 32 unit cidomo. Setiap cidomo dibekali dengan 3 ekor kuda. Kuda-kuda itu digilir, sehingga satu ekor kuda dipastikan tidak menarik cidomo sejak pagi hingga sore hari. Satu ekor kuda yang ditarik pagi hari, diganti oleh kuda yang lain untuk digunakan pada sore harinya. Demikian seterusnya.

Menyambung soal tarif angkutan, ia tak membantah bahwa tarif yang berlaku saat ini paling rendah Rp Rp 100 ribu per orang.

Nominal tarif ini akan menyesuaikan tergantung jarak tempuh yang dituju. Gufran belum memberi gambaran adanya kemungkinan apakah anggota Koperasi setuju untuk menurunkan tarif dari yang berlaku saat ini. (ari)

Selong (Suara NTB) – Aparat Polsek Jerowaru Lombok Timur (Lotim) menangkap tiga Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang menangkap ikan di perairan Lotim. Saat dilakukan pemeriksaan, ketiga ABK yang diketahui dari Sulawasi Utara (Sulut) itu tidak bisa menunjukkan dokumen resminya terkait keberadaannya di Lotim, sehingga aparat kepolisian langsung mengamankannya di Polsek setempat, Minggu (12/6) lalu.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Senin (13/6), pengamanan terhadap tiga ABK ini sekitar pukul, 19.00 Wita.

Ketika itu, aparat kepolisian dari KP3 Pol Air Lembar dan Polsek Jerowaru melakukan patroli pengamanan di perairan bagian selatan Lotim tersebut tepatnya di kawasan hutan Lindung Sekaroh. Saat dilakukannya patroli, terlihat salah satu kapal yang sedang melakukan aksi penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen-dokumen yang lengkap. Selain menga-

mankan tiga ABK kapal bernama Abdul Rauf (20), Samsul (23), dan Asram (35), aparat kepolisian juga mengamankan kapal yang digunakan tiga ABK ini.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Mochammad Efendi membenarkan adanya pengamanan terhadap tiga ABK ini.

Keberadaan tiga ABK itu, katanya, tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi sehingga pada saat itu langsung diamankan di Polsek Jerowaru untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KP3 Lembar bersama jajaran Polsek Jerowaru.

Untuk mengetahui tujuan atau motif sebenarnya terkait keberadaan tiga ABK asal Sulut sudah dibawa ke Lembar untuk pemeriksaan lebih intensif untuk keperluan penyidikan. Sementara, kapal yang digunakan oleh tiga ABK untuk menangkap ikan sudah dibawa ke Pelabuhan Kayangan. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Tiga ABK asal Sulut yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan ikan di Lotim, Minggu (12/6) lalu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tanjung (Suara NTB) hingga Pertaminalah yang ber- koran ini, harga elpiji 3 kg 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di sejumlah pengecer resmi Dinas Perindustrian, Per- hak menindak,” kata Denda.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 dagangan, Koperasi dan Ia mengklaim, sudah men- berkisar Rp 17 ribu per 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 UMKM Kabupaten Lombok gagendakan waktu untuk tu- tabung. Sedangkan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Utara (KLU) mengaku tak run ke lapangan melakukan tingkat pengecer ilegal, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bisa menindak oknum pen- pengawasan bahan bakar kisaran harganya Rp 18 123456789012345678901234567890121234567890123456789 jaga sekolah yang terlibat elpiji bersubsidi. Bagaim- ribu per tabung. Sementa123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengoplos elpiji. Pasalnya, anapun, harga jual eceran ra pada jenis bahan bakar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kewenangan penindakan elpiji 3 kg tidak boleh melebi- premium, harga per botol 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hanya ada di Pertamina. Se- hi kemampuan membayar sebesar Rp 7.500 hingga Rp 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dangkan dinas di kabupat- masyarakat menengah bawah. 8 ribu, dan di Pertamini, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 en hanya memiliki ruang Tidak hanya menyangkut harga yang diklaim setara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pengawasan menyangkut harga, dinas juga akan menga- 1 liter sebesar Rp 8.000.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Jumlah pengecer LPG 3 kg harga dan aspek lainnya. wasi jumlah ketersediaan bah123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Dinas Prindagkop an bakar baik elpiji 3 kg bersub- di atas seratus, kita belum 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan UMKM KLU, Drs. Ab- sidi, maupun elpiji 12 kg. Sebab tahu berapa yang resmi dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dul Hamid, melalui Kabid besar kemungkinan, tidak adan- berapa yang ilegal. Sedangkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perdagangan, Denda Dewi, ya suplai elpiji 12 kg dari Per- jumlah agen untuk wilayah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Senin (13/6), mengakui ka- tamina menyebabkan oknum KLU, ada belasan. Kalau ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sus pengoplosan elpiji yang pelaku memanfaatkan situasi resmi, karena izinnya dari Per123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dilakukan SM, oknum pen- untuk mengoplos atau memind- tamina setelah mendapat re123456789012345678901234567890121234567890123456789 jaga sekolah di salah satu ahkan isi elpiji dari tabung kecil komendasi dari kita,” katanya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Di sisi lain, Denda memSMK di Kecamatan Bayan, ke tabung lebih besar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 harus disikapi. Hanya saja, “Tugas kita hanya menga- inta agar Pertamina lebih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kewenangan terbatas yang wasi saja, jika ada yang perlu menekankan persoalan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dimiliki kabupaten menye- ditindaklanjuti mengenai har- keamanan kepada agen dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 babkan dinas tak bisa me- ga atau stok, maka kita lapor- pengecer elpiji 3kg yang ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 langkah lebih jauh menindak kan ke Pertamina untuk dit- di masyarakat. Pasalnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebagian besar mereka aktivitas pelaku yang me- indaklanjuti,” ujarnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 mindahkan elpiji 3 kg ke Diakui atau tidak, upaya kon- yang menjadi perpanjangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tabung portable untuk dijual trol dari Pertamina terhadap tangan Pertamina dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ke penyedia jasa wisata di para agen dan pengecernya di distribusi bahan bakar be123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Senaru. kabupaten belum begitu terli- lum mempertimbangkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Jelas, apa yang dilaku- hat. Hal ini menyebabkan, pem- aspek keamanan. Misal123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan pelaku menyalahi atu- berlakuakn harga jual beli elpiji nya, pengecer tak memiliki 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ran. Pengawasan me- maupun bahan bakar lain sep- tempat stok khusus elpiji, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nyangkut bahan bakar ada erti Premium, Pertamax, diber- sehingga tidak jarang elpiji 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di kita, tetapi pemberian lakukan sepihak oleh pengecer. harus menumpuk dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 izinnya dari Pertamina, seSebagaimana pantauan barang dagangan lain. (ari) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Tindak Pengoplos Elpiji Kewenangan Pertamina

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mutasi Besar-besaran

(Suara NTB/dok)

Gaji 13 dan 14 Dicairkan Bertahap PROSES pencairan gaji ke 13 dan 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dilakukan secara bertahap. Di mana, gaji ke 14 akan dibayar lebih dulu.

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (13/6).

Hanya saja, lanjutnya, untuk L. Herdan proses pencairan sampai sejauh ini belum bisa dilakukan, meski dananya sudah tersedia. Alasannya, petunjuk teknis pembayaran kedua gaji di luar gaji reguler ini sampai sekarang belum turun dari pemerintah pusat. “Kalau kebijakan umunya sudah ada. anggarannya juga sudah siap. Tapi belum bisa dibayar, karena petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum turun,” terangnya.

Alasan pembayaran gaji ke 14 akan dilakukan terlebih dahulu, ujarnya, karena hajatan adanya gaji ke 14 sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para PNS. Dan, karena hajatan sebagai THR, maka kemungkinan akan dibayar sebelum lebaran tentunya. Setelah itu gaji ke 13 akan dibayar.

Menurutnya, gaji 13 adalah untuk tambahan pendapatan bagi PNS untuk mendukung biaya pendidikan, sehingga baru akan dibayar sebelum tahun ajaran baru tahun ini dimulai.

“Sebenarnya gaji 13 dan 14 sama saja. Hanya penyebutannya saja yang berbeda,” terangnya.

Di mana nantinya, baik gaji 13 maupun 14 nominal yang diterima sama, yakni sesuai gaji pokok yang diterima PNS bersangkutan. Tanpa ada potongan hutan atau yang lain. “Kalau gaji reguler ada potongan untuk utang dan sebagainya.

Tapi kalau gaji 13 dan 14 yang diterima nantinya utuh, sesuai besaran gaji pokok PNS bersangkutan,” tandas mantan Kabag. APU Setda Loteng ini.

Diakuinya, gaji 14 merupakan kebijakan pusat yang sudah diputuskan sejak tahun 2015 lalu, sehingga anggarannya sudah masuk dalam perencanaan APBD Loteng 2016 ini. Jadi pada tahun anggaran ini, anggaran untuk pembayaran gaji dihitung sebanyak 14 kali. Bukannya 12 kali seperti sebelum-sebelumnya. (kir)

ITDC Diminta Fokus ke Infrastruktur Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan masjid di kawasan Mandalika Resort oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) disambut positif kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hanya saja, PT. ITDC diminta agar lebih fokus mendahulukan pembangunan infrastruktur dasar kawasan. Supaya wajah pembangunan di kawasan Mandalika lebih terlihat.

“Kita sambut positif dimulainya pengembangan kawasan Mandalika yang akan ditandai dengan dibangunnya masjid di kawasan tersebut. Tetapi akan lebih baik kalau fokus pada infrastruktur dasar terlebih dahulu,” ungkap anggota DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, saat berbincang dengan wartawan, Senin (13/6).

Menurut anggota DPRD Loteng dari daerah pemilihan II (Pujut-Praya Timur) ini, pengembangan kawasan Mandalika sudah begitu lama dinanti-nanti. Dan, walaupun sampai sejauh ini pihaknya belum melihat secara detail master plan pengembangan kawasan Mandalika, diharapkan apa yang sudah direncanakan oleh PT. ITDC bisa berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan dan tidak hanya sekadar rencana.

Dikatakannya, pembangunan infrastruktur dasar penting dilakukan, agar proses pengembangan kawasan bisa lebih nampak. Adanya ketersediaan infrastruktur yang ada juga bisa menjadi pendorong dan pendukung pengembangan kawasan. “Harapan kita, sekarang masyarakat bisa mendukung penuh rencana pengembangan kawasan Mandalika,” timpal politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Dikonfirmasi sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT. ITDC, Abdulba M. Mansoer, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Dan, direncanakan akan dikerjakan mulai tahun ini juga. “Ada beberapa infrastruktur dasar yang akan kita bangun, mulai tahun ini,” tandasnya.

Paling utama infrastruktur jalan di dalam kawasan yang mencakup jalan utama di kawasan bagian timur dan barat.

Kemudian ada juga fasilitas pengolahan air bersih. Berupa pengolahan air laut menjadi air tawar. Fasilitas itulah yang nantinya akan menyuplai kebutuhan air bagi fasilitas perhotelan dan fasilitas pendukung lainnya di dalam kawasan.

“Untuk fasilitas pengolahan air laut tersebut, mesinnya sudah ada. tinggal dibangunkan fasilitas pendukung dan instalasinya,” klaimnya.

Sedangkan untuk fasilitas listrik, nantinya akan dibangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), menggunakan sistem solar cell. Hal itu dilakukan untuk mendukung konsep pengembangan kawasan Mandalika sebagai kawasan pariwisata ramah lingkungan. “Kawasan Mandalika nantinya akan dikembangkan dengan konsep eco friendly concept, sehingga semua fasilitas pendukung, terutama listriknya menggunakan bahan ramah lingkungan,” tandasnya.

Diakuinya, proses pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut akan dilakukan secara bertahap. Mengingat, anggaran yang dimiliki juga terbatas. Dimana untuk tahun ini, sudah ada kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar. Dan, setiap tahun akan terus ditambah, sehingga total anggaran dari pemerintah pusat mencapai Rp 1,8 triliun.

Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut, tercatat sebagai investasi pemerintah pusat di kawasan Mandalika. “Ini juga yang membedakan kawasan Mandalika dengan kawasan lainnya. Kalau kawasan lain pengelolaan diserahkan ke tangan swasta. Tapi kalau kawasan Mandalika sepenuhnya dikelola oleh BUMN dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat,” ujarnya.(kir)

Tiga Jabatan Eselon II Lowong, Puluhan Pejabat Didemosi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menggelar mutasi besar-besaran, Senin (13/6). Mutasi kedua kali yang digelar Fauzan Khalid di era kepemimpinannya di Lobar, menyasar 230 pejabat, baik eselon II, III, IV dan staf. Di antara ratusan pejabat yang dimutasi, delapan di antaranya eselon II, 59 eselon III dan 163 eselon IV. Pada jabatan eselon II terdapat tiga jabatan lowong, di antaranya Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kepala Kesbangpol dan Kadis Pekerjaan Umum. Di level eselon III paling dramatis, pasalnya terdapat 16 pejabat terkena non job (diturunkan jadi staf), selain itu ada 20 pejabat terkena demosi atau diturunkan eselonnya dari III A ke IIIB. Mutasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, dihadiri Ketua DPRD Hj. Sumiatun, Sekda Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, dan sejumlah kepala SKPD. Bupati mengaku, mutasi yang dilaksanakan kali ini telah direncanakan cukup lama. Namun bisa terlaksana, karena dalam hal pembinaan dan pengembangan karier PNS khususnya pengangkatan dalam jabatan struktural bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi dirinya selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, khususnya sekda selaku ketua tim baperjakat. ‘’Semuanya butuh pertimbangan agar penempatan pejabat tepat,’’ ujarnya.

Dalam hal melakukan mutasi ini, pihaknya mempertimbangkan berbagai aspek dalam manajemen sumber daya aparatur supaya penempatan sebagai pejabat memenuhi syarat objektif. Di antaranya syarat kompetensi, kualifikasi dan kinerja untuk menduduki jabatan struktural di jajaran Pemda. Hal ini sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati mengaku sudah berupaya maksimal mempertimbangkan berbagai syarat tersebut.

Semua aspek ini, jelasnya, dikaji oleh baperjakat sebelum menyerahkan draf usulan mutasi ke dirinya. Setelah menerima draf, ia pun mempertimbangkan berbagai hasil kajian tim baperjakat dan berbagai pertimbangan yang belum dipertimbangkan tim baperjakat. “Saya melakukan mutasi pe-

ini sarat muatan, baik itu politik dan kepentingan. Ia tak menyinggung kepentingan bupati, namun ada lingkaran lain. Beberapa pejabat yang dimutasi sebutnya termasuk pejabat lama di Lobar. Terkait pejabat yang terkena demosi, ia tak mempersoalkan karena itu untuk keperluan penertiban akibat kesalaahan administrasi.

Para pejabat yang dinonjobkan pun bertanya-tanya apa dasar mereka tidak diberikan posisi lagi. Salah seorang dari mereka mengakui, tak pernah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga menerima sanksi dicopot dari jabatan.

Begitu juga surat peringatan tidak pernah diterimanya, sehingga tak menyangka dirinya dinonjobkan. Ia pun akan menanyakan kepada sekda terkait hal ini. Sebab bagaimana pun ia berhak ingin tahu apa penyebab sehingga tidak diberikan posisi.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, menyatakan, beberapa pertimbangan yang menebabkan pejabat

jabat memperhatikan pertimbangan tim baperjakat dan saya mempertimbangkan berbagai aspek yang belum terpikirkan dan dipertimbangkan tim baperjakat,” jelasnya.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan kali ini dihajatkan untuk membenahi tata kelola kepegawaian, khususnya menyangkut administrasi kepegawaian sejalan dengan kebijakan BKN yang saat ini sedang membenahi tata kelola kepegawaian secara nasional. Pada mutasi kali inim jelasnya, ada puluhan pejabat terkena demosi. Hal ini trepaksa harus dilakukan karena berbagai pertimbangan, di antaranya beberapa pejabat struktural terkendala oleh persoalan administrasi kepegawaian, sehingga jika dibiarkan maka akan merugikan pejabat bersangkutan.

Selain itu, bebeberapa pejabat dalam waktu tak terlalu lama lagi akan pensiun. Berdasarkan penilaiannya, yang bersangkutan sudah tidak produktif dan efektif lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Demosi pejabat dilakukan juga lantaran beberapa pejabat tidak menunjukkan perilaku kinerja yang selayaknya sebagai seorang pejabat seperti indisipliner, tidak menunjukkan prestasi kerja, tidak menciptakan suasana kerja yang baik. Itu artinya, jika tidak diambil tindakan, maka berdampak buruk bagi organisasi, kerja dan pemda.

Ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik segera bekerja, melakukan kon-

solidasi. Bupati akan melakukan evaluasi secara berkala., tiga bulan, enam bulan terhadap kinerja pejabat yang baru menjabat tersebut. Jika dasi hasil evaluasi ternyata kinerja dan perilaku kerjanya tidak sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan mutasi lagi. Bupati menambahkan, bahwa mutasi selanjutnya akan dilaksanakan paling cepat bulan November dan paling

lambat bulan Januari tahun 2017.

Ia menambahkan, semua jajaran Pemda harus bahu membahu secara bersamasama mewujudkan visi dan misi Lobar.

Menurutnya, mustahil visi dan misi ini bisa dicapai tanpa kebersamaan dan kesatuan seluruh stake holder. Bagi pejabat yang akan memasuki purna tugas,ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasinya membangun Lobar. (her)

Daftar Nama Pejabat Eselon II yang Dimutasi No

Nama Pejabat

1. Ir. Sakri 2. Ramadan Hariyanto 3.

HL Surapati

4. Drh Nyoman Sembah

5.

Drs. Pohniman

6. Robijono Prasitanjo 7. Dra. Hj. Lale Prayatni 8. Drs. Mahyudin

Jabatan lama

Jabatan baru

Kadis PU

Staf Ahli bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Kepala BPMPD

Kepala BKBPP

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum

Kepala BPMPD

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi

Asisten II

Asisten II

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi

Kadis Perindag

Kadis PPKD

Kadis PPKD

Kadis Perindag

PAN Lobar Buka Bursa Pendaftaran Balon Wabup

(Suara NTB/kir)

DITAHAN - Mobil yang membawa tersangka proyek bedah desa keluar dari halaman kantor Kejari Praya, Senin (13/6). Tersangka akan ditahan di Rutan Praya sementara waktu sambil menunggu proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Kejari Praya Tahan PPK Proyek Bedah Desa Praya (Suara NTB) Satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi proyek bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2012, harus mendekam di balik jeruji besi.

Itu setelah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, resmi menahan L. PU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek senilai Rp 1,8 miliar, Senin (13/ 6) kemarin.

Tersangka yang saat ini tercatat masih sebagai peja-

Non Job Belasan Pejabat Dinilai Janggal Giri Menang (Suara NTB) Mutasi ratusan pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar) Senin (13/6) mendapatkan sorotan kalangan DPRD Lobar dari Fraksi PAN. Mutasi pejabat yang dilakukan Pemda didukung penuh oleh dewan, namun dilain pihak dewan mempertanyakan dasar non job belasan pejabat setingkat eselon III. “Kami pertanyakan apa dasar belasan pejabat itu dinonjobkan? Apa mereka buat kesalahan? Apa salah mereka?

Lalu apa mereka sudah diberikan peringatan?” tanya Ketua DPD PAN Lobar Adnan kepada wartawan, Senin (13/6).

Adnan menyebut beberapa pejabat yang dinonjobkan tidak mendasar apa dasarnya. Sesuai ketentuan, seharusnya mereka yang dinonjobkan ini melakukan kesalahan besar dan fatal. Termasuk diberi surat peringatan 1-3 lalu disidang oleh pihak BKD. Jika tidak mempan semua tahapan ini barulah dinonjobkan.

Ia menduga mutasi ini kali

(Suara NTB/her)

MUTASI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melantik dan mengambil sumpah ratusan pejabat lingkup Pemkab Lobar, Senin (13/6).

terkena demosi dan non job.

Pertama, beberapa pejabat struktural terkendala oleh persoalan administrasi kepegawaian, sehingga jika dibiarkan atau dilakukan penyesuaian maka akan merugikan pejabat terkait. Pertimbangan lainnya, para pejabat tidak menunjukkan perilaku kinerja selayaknya sebagai seorang pejabat, seperti indisipliner, tidak menunjukkan prestasi kerja, tidak menciptakan suasana kerja yang baik. “Sehingga apabila tidak diambil tindakan tegas terhadap pejabat bersangkutan akan menimbulkan preseden buruk bagi lingkungan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda HM Taufiq menyatakan, pertimbangan mutasi kali ini banyak sekali, termasuk mempertimbangkan usulan dari SKPD. Yang jelas ini bukan karena pertimbangan suka atau tidak suka, dan premordial. “Itu sematamata pertimbangan kinerja, bukan suka atau tidak suka atau pertimbangan premordial lainnya,” kilahnya. (her)

bat di Dishutbun Loteng, ditahan oleh pihak Kejari Praya setelah berkas penyidikannya dilimpahkan oleh Polres Loteng. “Mulai hari ini tersangka resmi mulai kita tahan,” aku Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, kepada Suara NTB. Penahanan terhadap tersangka akan dilakukan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses kelengkapan berkas untuk tahap penuntutan. “Sesuai prosedur yang ada, tersangka akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Baru setelah berkasnya lengkap, akan dilimpah ke pengadilan,” tambah Hasan.

Selama menjadi tahanan Kejari Praya, tersangka akan dititip di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mataram.

Hal itu untuk mempermudah proses pelimpahan ke pengadilan nantinya, karena proses persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Mataram.

Tersangka mendatangi Kejari Praya bersama dengan penyidik Polres Loteng pada Senin pagi. Setelah seluruh proses administrasi selesai, tersangka kemudian resmi menjadi tahanan Kejari Praya.

Dan, langsung dibawa ke Rutan Praya sekitar pukul 15.00 wita.

Saat hendak dibawa ke mobil tahanan yang akan membawanya, tersangka bersama jaksa sempat berkelit untuk menghindari awak media yang sudah menunggu di depan ruang lobi Kejari Praya.

“Ini atas permintaan tersangka sendiri,” jelas Hasan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., membenarkan kalau pihaknya sudah

melimpahkan berkas penyidikan bedah desa dengan tersangka PPK proyek. Berkas itu dilimpahkan dengan tersangkanya langsung, sehingga seluruh kewenangan terhadap berkas dan tersangka ada di tangan jaksa. “Prinsipnya kita sudah menjalankan tugas. Selanjutnya, kewenangan ada di tangan jaksa,” tandasnya.

Berkas dan tersangka itu sendiri dilimpahkan setelah jaksa menyatakan berkas tersebut lengkap, sehingga pihaknya tidak ingin berlamalama menunggu untuk segera melimpahkan berkas dan tersangka kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,04 miliar tersebut.

Dengan ditahannya PPK proyek yang sumber anggarannya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) – sekarang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, maka masih ada dua tersangka lagi yang berkasnya belum lengkap. Masing-masing konsultan proyek dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga mantan Kadishutbun Loteng, L. Is. Berkas dengan tersangka KPA proyek sebelumnya sudah sempat dilimpahkan bersamaan dengan berkas dengan tersangka PPK. Namun dikembalikan lagi oleh jaksa, lantaran dinilai belum lengkap. Adapun berkas dengan tersangka konsultasn proyek, sampai sejauh ini masih terus berupaya dilengkapi penyidik Polres Loteng. “Yang pasti kita tidak akan menyerah. Sisa berkas tersangka yang akan, akan kita upayakan lengkapi semaksimal mungkin,” tandas Arjuna sebelumnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) DPD II PAN Lombok Barat (Lobar) membuka bursa pendaftaran bakal calon (balon) Wakil Bupati Lobar untuk mendampingi Bupati H. Fauzan Khalid. DPD II PAN telah membentuk tim penjaringan balon wabup melalui rapat harian pengurus DPD II, Sabtu (11/6) lalu. Tim penjaringan ini pun mulai bekerja menerima calon yang akan mendaftar mulai hari Senin (13/6) sampai hari Sabtu (18/6).

Ketua DPD II PAN Lobar, Adnan bersama Ketua Tim Penjaringan Muhtar, SH serta tim lainnya di ditemui di kantor DPD II PAN Lobar, menjelaskan, proses mekanisme yang ditempuh PAN untuk memilih balon melalui bursa pendaftaran yang dijaring oleh tim penjaringan yang dibentuk DPD II. “PAN membuka pendaftaran balon Wabup, kami sudah bentuk tim penjaringan melalui rapat harian pengurus harian DPD PAN,”jelas Adnan, Senin (13/6).

Menurutnya pembentukan tim penjaringan ini termasuk kebijakan strategis, sehingga dilibatkan pengurus harian DPD II. Ia tak ingin hal ini diputuskan tanpa melalui prosedur.

Setelah dibentuk, tugas tim penjaringan ini mulai dari pendaftaran, verifikasi sampai sah tidaknya kandidat mencalonkan diri untuk diserahkan ke Panlih DPRD. Terkait bagaimana mekanisme pengusulan kandidat yang terpilih, pihaknya tentu mengacu pada atruan main di Panlih. Apakah polanya, kandidat yang diusung perlu rekomendasi DPP, DPW ataukah cukup dengan rekomendasi dari DPD II saja.

Alasan menempuh pola penjaringan, karena dianggap demokratis dan mekanisme yang terbuka. Sebab siapapun bisa mendaftarkan diri, baik kader PAN ataupun non kader. Ia mengklaim sejauh ini di antara parpol pengusung yang lain hanya PAN yang melakukan langkah ini. Sedangkan parpol lain ada yang mengeluarkan rekomendasi tanpa menempuh mekanisme tersebut. Ia menambahkan, sejauh ini balon yang telah komunikasi dengan PAN seperti Nauvar Farinduan, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun.

Namun komunikasi masih tarik ulur, karena belum ada titik kejelasan.

Ketua Tim Penjaringan Muhtar, menyatakan, pola penjaringan nantinya personal mendaftarkan diri ke kantor DPD II di Labuapi. Tim penjaringan stand by untuk menunggu calon yang akan mendaftar. Setelah ada calon yang mendaftar, selanjutnya tim mulai bekerja memverifikasi calon. Gambaran persyaratan mendaftar sebagai calon, misalnya jika menjabat sebagai DPR dan ASN (PNS), maka harus mundur. Hal ini tentu mengacu aturan, selain itu agar tim ini tidak bekerja dua kali. Terkait mekanismenya, pihaknya akan tetap mengacu pada Panlih.

Calon yang diputuskan lolos oleh tim penjaringan, jelasnya, akan diserahkan ke DPD II. Calon yang diputuskan diusung akan ditentukan melalui rapat pleno. “Jika lebih dari 1, maka akan diplenokan, kalau satu maka akan diplenokan untuk langsung diusung satu orang calon,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

TIM PENJARINGAN - Ketua DPD II PAN Lobar Adnan bersama tim penjaringan di Kantor DPD PAN Lobar, Senin (13/6).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 6

Calon TKW Sumbawa Dijemput ke Solo Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) akan menjemput dua orang Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW) asal Sumbawa, yang nyaris menjadi korban perdagangan manusia (Human Trafficking) di Karang Anyar, Solo, Jawa Tengah. Mereka adalah Alsya Mutmainah (18) warga Desa Dete Kecamatan Lape, dan Ria Febriani (21) warga Desa Labuan Kuris Kecamatan Lape.

Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga (Penta) Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt., M.Si, Senin (13/6) menyampaikan kondisi kedua CTKW tersebut dalam keadan baik-baik saja. Informasi tersebut diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah setempat. “Besok (Selasa) kami akan berangkat ke Solo melakukan penjemputan terhadap mereka untuk dipulangkan,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan, Arifin mengakui kedua CTKW tersebut tidak terdata di Disnakertrans Sumbawa.

Dalam arti tidak mengurus segala persyaratan keberangkatan sesuai dengan prosedur. “Mereka tidak terdaftar di Disnakertrans Sumbawa,” pungkasnya.

Guna mengantisipasi adanya korban lain, pihaknya menghimbau masyarakat Sumbawa agar tidak terpengaruh dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di luar negeri tanpa disertai dokumen yang lengkap. Apabila merasa ragu, alangkah baiknya konsultasi ke Dinas tenaga kerja.

Untuk diketahui, informasinya kedua CTKW asal Kecamatan Lape ini dijanjikan PJTKI untuk bekerja di Singapura dengan diimingi gaji besar. Perekrutan dilakukan melalui Petugas Lapangan (PL) yang diduga bernama SH. Merekapun diberangkatkan pada Sabtu (4/6) malam lalu. Namun mereka bukannya ditempatkan di penampungan. Tetapi disekap di sebuah rumah yang berlokasi di jalan Mandala V Karang Anyar, Solo, Jawa Tengah. Di rumah tersebut dijaga ketat seseorang yang bernama Candra. Merasa curiga salah seorang CTKW menghubungi keluarganya. Setelah dilakukan penelusuran, nampaknya keduanya tidak terdata di Disnakertrans Sumbawa. Pendek cerita, keluarganya melaporkan hal ini ke sebuah LSM, yang kemudian berkomunikasi dengan jaringannya yang berada di Solo.

Hal ini kemudian dilaporkan ke Polres Setempat.

Sehingga melakukan penggerebekan dan berhasil mengevakuasi keduanya. Termasuk mengamankan seorang pria bernama Candra. Guna kelanjutan kasus ini, pihak keluarga CTKW sudah melaporkannya ke Polres Sumbawa beberapa waktu lalu. (ind)

(Suara NTB/arn/ind)

BONGKAR PETI JENAZAH – Petugas medis didampingi keluarga tengah membongkar peti jenazah salah satu jasad TKI di Sumbawa, Senin (13/6).

Empat TKI Asal Sumbawa Diduga Ditembak Polisi Malaysia

Bahan Makanan Berbahaya Diduga Masih Beredar di Dompu

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus tertembaknya TKI asal Sumbawa oleh Polisi di Malaysia kembali terulang. Kali ini, tiga TKI asal Sumbawa dan satu TKI asal KSB yang menjadi korban tidak terdata di Disnakertrans sebagai pencari kerja di luar negeri.

Dompu (Suara NTB) Puasa Ramadhan juga berimbas pada tingginya permintaan akan berbagai bahan makanan dan minuman. Peluang ini dimanfaatkan beberapa pedagang nakal untuk mencampurkan bahan berbahaya dalam makanan agar terlihat tetap segar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada Suara NTB, Senin (13/6) mengakui masih ada bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks pada kerupuk. Sementara pada jenis ikan dan bahan makanan lainnya termasuk jajanan takjil, perlu dilakukan uji laboratorium untuk mengeceknya. “Pada kerupuk kita masih temukan masih mengandung bahan berbahaya. Kita sudah berulang kali mengingatkan untuk mengganti boraks dengan bahan lain,” jelasnya.

Gatot mengaku, BPOM Mataram akan melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman serta makanan takjil di Dompu beberapa saat kedepan. Tim BPOM akan turun dengan laboratorium lapangan, sehingga bisa langsung diketahui hasilnya. “BPOM akan tetap turun untuk melakukan pengawasan terhadap makan dan minuman yang beredar, termasuk makanan takjil,” katanya.

Diakui Gatot, sebelum puasa lalu pihaknya melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman di pasar. Sampel makanan dibawa ke Mataram untuk dilakukan uji laboratorium. “Tapi sampai sekarang belum diketahui hasilnya,” akunya.

Tingginya permintaan terhadap sejumlah bahan makanan pada puasa Ramadhan memicu pedagang nakal untuk mencari keuntungan sesaat dengan mencampurkan bahan berbahaya untuk mengawetkan barang dagangan. (ula)

Pemerintah tampaknya tak mampu berbuat banyak atas kasus penembakan TKI asal Sumbawa di Malaysia yang menurut catatan Suara NTB sudah terjadi kesekian kalinya. Diduga keberangkatan yang tidak terdata di Disnakertrans itulah yang menyulitkan Pemkab Sumbawa mengetahui keberadaan mereka di Malaysia.

Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Z. Arifin, M.Si, Senin (13/6) menuturkan, tidak ada perusahaan yang memberangkatkan mereka. “Informasi diperoleh dari

sebagai data pencari kerja di kami. Agak sulit juga intervensi karena kita tidak tahu. Kami tidak mengetahui mereka berangkat sebagai TKI atau tidak.

Karena tidak terdata. Kami hanya mengetahui mereka sebagai warga Sumbawa saja,” ulas Arifin.

Data yang diperoleh Suara NTB, empat jenazah TKI yang diduga ditembak mati oleh polisi Diraja Malaysia, tiba di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Minggu (12/6) dinihari sekitar pukul 04.00 Wita.

Jenazah yang dikemas di dalam peti ini diangkut meng-

atan terhadap kondisi jenazah yang ditandatangani oleh keluarganya masing-masing.

Untuk selanjutnya diserahkan kepada Disnakertrans.

Selama dalam perjalanan menuju rumah duka, keempat jenazah TKI ini dikawal petugas dari Disnakertrans Sumbawa dan KSB. Keluarga tak mampu membendung kesedihannya saat jasad para TKI ini disemayamkan dan selanjutnya dimakamkan. Hal ini juga dibenarkan Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo. Mulai dari tibanya, pembongkaran peti mati, dan pengiriman empat jenazah TKI ke rumah duka disaksikan pihak Polsek Alas, Babinkamtibmas, Camat Alas, anggota Danramil dan masyarakat sekitar. (arn/ind)

KSB Kesulitan Pantau Perkembangan Investasi Taliwang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merasa kesulitan memantau perkembangan kegiatan investasi di daerah. Pasalnya, banyak investor setelah memperoleh izin, malas melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakannya di lapangan.

Kepala BPMPTT KSB, Drs. Hajamuddin, Senin (13/6) mengatakan, sesuai ketentuan setiap investor yang berinvestasi di daerah memiliki kewajiban melaporkan setiap perkembangan kegiatannya. Namun fakta di lapangan berbicara lain, di mana banyak investor yang mengabaikan aturan tersebut dengan berbagai alasan. “Kami kesulitan memantau karena mereka tidak pernah memberikan laporan, padahal itu salah satu kewajiban mereka kepada pemerintah,” katanya.

Pihak investor yang paling banyak mangkir melaporkan kegiatannya, terutama kalangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hajamuddin mengaku, pihak pemodal dalam negeri ini kerap abai dengan kewajibannya tersebut meski sudah kerap diingatkan. “Kalau PMA (modal asing) mereka rata-rata patuh,” klaimnya.

Selama ini kata dia, untuk memperoleh informasi seputar kegiatan investor di daerah pihaknya yang bekerja lebih aktif. BPMPTT melakukan berbagai pertemuan dan rapat koor-

Kejari Sumbawa Cek Kegiatan SKPD Penerima DBHCHT Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus menelusuri penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumbawa tahun 2014. Terhadap DBHCHT bernilai Rp 7,5 miliar ini, jaksa tidak hanya menelusuri penyimpangannya, tetapi membuktikan ada tidaknya item kegiatan atau pengerjaan yang dilakukan masing-masing instansi.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH kepada Suara NTB, Senin (13/6) menyebutkan, dari hasil pengumpulan data dan keterangan yang dilakukan sebelumnya, ditemukan penggunaan dana tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Namun hal itu sebatas administrasi. Kalau hanya salah administrasi, ada Permen yang mengatur. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam Permennya serta sanksinya. Bisa saja tidak lagi mendapat bantuan tersebut di tahun selanjutnya. Hal itu tugas dari Kementerian. “Bukan hanya salah penggunaannya saja yang kita lihat. Tetapi kita mengecek benar tidaknya ada item kegiatan atau pengerjaan yang dilakukan. Kalau tidak ada, berarti ada kerugian negaranya. Misalnya katakan saja untuk kegiatan sosialisasi. Benar tidak ada sosialisasinya. Mulai dari tanggal pelaksanaan serta tempat dilaksanakan,” ujarnya.

Saat ini pihaknya pun tengah menelusuri pengalokasian DBHCHT di masing-masing instansi. Dengan melakukan verifikasi ke lapangan. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pihaknya turun ke Empang- Tarano untuk mengecek pengalokasian DBHCHT Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa.

Selain Dishutbun, kata Kajari, pihaknya juga akan menelusuri instansi penerima lainnya.

Seperti Dinas Pertanian, Diskoperindag dan dinas lainnya. “Tentunya ini akan membutuhkan waktu yang lama,” tukasnya. (ind)

dinasi dengan seluruh investor.

Di dalam pertemuan tersebut, mereka diminta untuk menyampaikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Termasuk menyampaikan persoalan yang dihadapi tiap investor. “Kita seperti jemput bola jadinya. Karena mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya,” timpal Hajamuddin.

Tidak hanya sampai di situ, BPMPTT juga bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi NTB melakukan pemantauan langsung untuk memastikan aktivitas masing-masing investor sudah sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. “Ke depan kita akan perketat kewajiban investor untuk melaporkan diri atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakannya secara rutin. Dan bagi mereka yang tidak patuh akan kami tindak tegas,” janjinya.

Hajamuddin mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir hampir seluruh sektor yang ada telah diminati para investor. Mulai dari sektor pertanian secar luas, perikanan, pertambangan dan pariwisata.

Dan ratarata

para investor yang hadir telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di daerah. “Sementara ini sudah ada puluhan investor yang datang dan menyatakan minatnya untuk mengelola sumber daya yang kita miliki,” sebutnya.

Terutama sektor pariwisata, sektor ini paling banyak diminati investor. Berdasarkan data BPMPTT sejauh ini tercatat sebanyak 30 investor yang telah menyatakan minatnya untuk mengelola dan mengembangkan sejumlah objek wisata yang ada di KSB. “Nilai investasi mereka terhitung besar, dan ini akan menguntungkan daerah ke depannya karena pasti akan menggerakkan sektor lainnya,” imbuhnya. (bug)

Hajamuddin (Suara NTB/bug)

Kasus Rumah Adat KSB Segera Dilimpahkan

(Suara NTB/ist)

Paryono

salah seorang warga Sumbawa yang berada di Batam, bahwa ada warga yang meninggal di Malaysia. Atas informasi tersebut kami tetap membangun koordinasi dengan BP3TKI Mataram dan Kemenlu,” terangnya.

Kebenaran informasi baru diketahui dan dipastikan setelah pihaknya mendapatkan surat dari Kedubes RI di Malaysia. Hari minggu dipulangkan dan langsung dimakamkan.

Sementara ini keempat TKI dimaksud diduga meninggal akibat tembakan polisi Malaysia.

“Mereka tidak memiliki data

gunakan dua unit mobil ambulans dan langsung menuju Puskesmas Alas. Keempat jenazah itu adalah tiga dari Sumbawa dan satunya dari Sumbawa Barat. Mereka adalah Yahya Maulana asal Desa Lamusung Kecamatan Seteluk, KSB. Amrin asal Desa Jorok Kecamatan Utan, Imran alias Kuping asal Desa Luar Kecamatan Alas, dan Mario Akbar alias Man asal Desa Baru Kecamatan Alas.

Untuk memastikan identitas jenazah tersebut, pukul 05.30 Wita, peti mati dibuka petugas medis disaksikan pihak keluarga. Selanjutnya jenazah diidentifikasi dan dari ciri-ciri jenazah membenarkan jika jasad itu sesuai dengan identitas. Setelah itu dibuat surat pernyataan tidak keber-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Adat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) termasuk dalam salah satu tunggakan kasus yang harus dituntaskan Kejakaan Negeri (Kejari) Sumbawa akhir bulan ini. Dalam waktu dekat Jaksa akan melimpahkan kasus dengan tersangka YS ini.

“Kami upayakan dalam minggu ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D. SH, Senin (13/6).

Disebutkannya, saat ini berkas kasus tersebut sudah lengkap. Kendati demikian pihaknya tetap akan melakukan pengecekan serta mengekspose dakwaan sebelum dil-

impahkan. “Berkasnya sudah lengkap.

Tinggal kita mengecek lagi sama ekspose dakwaan,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Raka, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi. Dari keterangan saksi yang diperoleh, memang ada perkembangan baru. Namun perkembangan tersebut belum bisa disampaikan. (ind)

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril saat menyerahkan bantuan di kecamatan Tarano.

Bupati Minta Masyarakat Sumbawa Tidak Apatis Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah perjalanan perdana ke Kecamatan Utan, Bupati Sumbawa bersama Tim I kembali melanjutkan Safari Ramadhan ke Kecamatan Tarano di ujung Timur Kabupaten Sumbawa. Yang digelar di Masjid Haqqul Yaqin, Dusun Tanjung Desa Labuan Aji Tarano. Bupati meminta masyarakat untuk jangan berdiam diri melihat persoalan.

Bupati Sumbawa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan dalam sistem pemerintahan segala program ataupun masalah hendaklah dirumuskan atau diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, Desa dan Camat. Pemimpin di tingkat bawah adalah merupakan perwakilan Pemerintah. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Masyarakat harus proaktif terhadap semua masalah yang terjadi dan tidak boleh apatis (berdiam diri) melihat semua persoalan tersebut,” katanya.

Haji Husni, sapaan akrab Bupati Sumbawa juga menyampaikan pesan agar seluruh masyarakat Tana Samawa bisa meningkatkan ketakwan kepada Allah SWT sebagaimana filosofi tau samawa “Takit ko Nene kangila Boat lenge”. Meningkatkan ketertiban lingkungan sekitar menghindari pencurian, illegal logging yang saat ini terjadi secara massif, karena ketika kekuatan masyarakat mampu digerakkan, maka semua tindak tanduk kejahatan pasti dapat diminimalisir tanpa adanya main hakim sendiri.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan dana untuk rehab gedung Masjid Haqqul Yakin Dusun Terujung sebesar Rp 20 juta yang diterima oleh Kepala Desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano. Selain bantuan untuk pembangunan masjid, Bupati Sumbawa juga menyerahkan bantuan dalam bidang kelautan dan perikananan sebesar Rp. 954 juta, bidang Kehutanan dan Perkebunan dengan total nilai sebesar Rp 159 juta, bidang Pertanian berupa alat dan mesin pascapanen sebanyak delapan unit. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 7

Kejari Bima Berjanji Tuntaskan Dugaan Korupsi di Pol PP

Ririn Wakili NTB di Forum Pelajar Indonesia Dompu (Suara NTB) Nurmarinda Dewi Hartono, siswi SMAN 1 Dompu bersama dua orang siswa asal Lombok Timur terpilih mengikuti forum pelajar Indonesia di Jakarta, Agustus 2016 mendatang. Forum yang menjadi wadah berdiskusi pelajar untuk kemajuan Indonesia ini, pesertanya diseleksi melalui kiriman kreativitas siswa untuk kemajuan daerahnya.

Nurmarinda Dewi Hartono yang akrab disapa Ririn mengangkat hasil kreativitasnya sebagai pelajar yang berhasil unggul di bidang pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler dan membentuk kelompok pelajar kreatif (Kejartif). Kelompok ini fokus pada pembahasan soal lingkungan dan sanitasi. Beberapa waktu lalu sempat mengadakan bakti sosial di Dusun Kamudi Desa Rababaka yang menjadi dusun terpencil di Dompu. Mengajak masyarakat setempat untuk peduli pada lingkungan dan menjaga keseimbangan lingkungan, terlebih daerah setempat sangat bergantung pada sungai dan ladang untuk pencaharian.

Pemaparan ini disampaikan dalam bentuk foto esay dengan judul, Pelajar Dompu berkarya dan membangun lewat kreativitas. “Saya coba tunjukkan itu lewat forum pelajar Indonesia dan alhamdulillah saya menjelaskan sedemikan rupa dedikasi saya pada Dompu. Alhamdulillah diterima,” jelas Nurmarinda kepada Suara NTB di Dompu, Senin (13/6).

Forum pelajar Indonesia yang diadakan Yayasan ISIF ini sudah berlangsung delapan tahun. Setiap tahunnya selalu dihadiri oleh petinggi negeri dan tokoh nasional saat kegiatan diadakan yang dihadiri oleh pelajar dari Sabang sampai Merauke.

Setelah diterima sebagai peserta forum pelajar Indonesia, Ririn mengaku, harus menjalani penggalangan koin pelajar di daerah masing – masing. Koin yang terkumpul akan disetorkan paling lambat 20 Juli di Yayasan ISIF selaku penyelenggara forum pelajar Indonesia untuk dijadikan sebagai dana pembangunan sekolah yang rusak di pelosok negeri. “Karena masih terhalang liburan sekolah, saya masih mencari cara supaya bisa terkumpul (koin pelajar),” jelasnya.

Sementara untuk biaya transportasi mengikuti forum pelajar Indonesia di Jakarta, Agustus mendatang, Nurmarinda Dewi Hartono mengaku, belum ada anggarannya. Pihak sekolah tidak bersedia membiayai, namun tetap mendukung siswanya berkreasi. “Saya sedang mengupayakan proposal ke Pemda. Kalau tidak, harus siap dengan anggaran sendiri,” katan y a . (ula)

Bima (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima, Eko Prayitno, SH, MH, mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran di Satpol PP Kabupaten Bima terus berlanjut. Pihaknya berjanji akan secepatnya menuntaskan kasus tersebut.

Bahkan Kejari Bima akan segera menetapkan calon tersangka setelah hasil audit kerugian negera oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dirilis.

“Kalau hasil audit BPKP sudah keluar, maka secepatnya kita proses lebih lanjut.

Bahkan tersangka bisa kita tetapkan,’’ kata Eko menjawab Suara NTB, Senin (13/6).

Menurut Eko, proses penyelidikan dan pemberkasan kasus korupsi pada pagu anggaran sebesar Rp 5 miliar tahun

2014 itu dianggap sudah lengkap. Pengelolaan keuangan Sat Pol PP Kabupaten Bima diduga sarat penyimpangan.

“Dokumen penyelidikan sudah lengkap. Mulai dari keterangan saksi dan bukti-bukti sudah cukup,” akunya.

Eko mengakui, semua dokumen dan berkas hasil penyelikan itu sudah diekspose bersama BPKP NTB beberapa waktu lalu. Namun, hasil kerugian negara dari temuan BPKP belum diketahui.

“Kita tunggu saja kerja BPKP. Tapi dari hasil hitungan kita, kisarannya sekitar Rp 2 miliar,” ujarnya.

Menurutnya kerugian tersebut ditemukan dari sejumlah kegiatan Sat Pol PP Kabupaten Bima. Seperti, pengadaan kain, anggaran makanan dan dana operasional anggota Pol PP. “Kita menduga dari semua kegiatan itu ada yang difiktifkan,” tutur Eko. Ia menambahkan, selain kasus dugaan korupsi Sat Pol PP Kabupaten Bima yang

akan terus usut.

Sejumlah kasus korupsi lainya juga akan dituntaskan.

“Masih banyak kita nunggak kasus korupsi.

Karena itu kita ingin selesaikan satu per satu dulu.

Seperti, kasus dugaan korupsi kebun kopi Tambora, alkes, sumur bor dan lain,’’ pungkasnya. (uki)

Eko Prayitno (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/ula)

KEBANGGAN DOMPU - Masjid raya Baiturrahman, Kecamatan Dompu, merupakan kebanggan warga Dompu. Setelah direhab tahun 2013 lalu, masjid yang sebelumnya memiliki menara hanya satu dan berwarna perak, kini memiliki empat menara dengan kubah warna emas. Masjid ini merupakan sentra kegiatan pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI) Pemkab Dompu.

Pemda Dompu Ikhtiarkan BNNK Segera Terbentuk Dompu (Suara NTB) Peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat – obatan di Kabupaten Dompu dinilai cukup mengkhawatirkan.

Pemda Dompu terus mendorong agar 2017 mendatang kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bisa dibentuk.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (13/6) mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap peredaran narkoba dan penyalahgunaan obat – obat tertentu di tengah masyarakat sudah cukup mengkhawatirkan. Ia pun mendorong semua pihak untuk ikut terlibat mengkampanyekan bahaya narkoba bagi kelangsungan generasi bangsa.

“Ketika tidak segera dicegah,

(Suara NTB/ula)

SMA di Bima Siapkan Tatib Cegah Tawuran Pelajar Bima (Suara NTB) – SMAN 1 Belo akan mengeluarkan tata tertib (Tatib) sebagai syarat penerimaan siswa baru. Langkah itu dilakukan untuk menghindari serta mengurangi tingginya angka tawuran antarsiswa yang kerap terjadi di sekolah setempat.

Kepala Sekolah SMAN 1 Belo, Muhammad Taslim, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (13/6) mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pertemuan dan membahas bersama dengan Muspika dan Pemerintahan Desa (Pemdes) seKecamatan Belo, guna membahas tatib itu.

“Soal tatib ini sudah kami bahas bersama dengan para unsur terkait,” ucapnya. Kata dia, meski pertemuan belum menghasilkan kesepakatan, namun pihaknya sudah menjadwalkan akan melakukan pertemuan ulang, dengan mengundang juga para orang tua atau wali murid.

“Akan dilakukan pertemuan ulang bersama semua unsur terkait. Salah satu yang diprioritaskan adalah orang tua atau wali murid,” katanya. Menurut dia, pada pertemuan itu, akan membahas dan menyepakati tatib yang dikeluarkan sekolah.

Selain itu juga, orang tua maupun calon siswa baru akan menanda tangani Tatib itu yang dilengkapi surat pernyataan.

“Tatib ini sebagai upaya mengurangi tingginya angka tawuran siswa di SMAN 1 Belo ini, jadi harus dibuatkan aturan lebih awal supaya bisa mengurangi hal seperti ini,” akunya.

Menurut Taslim, para orang tua atau wali murid wajib memiliki kepedulian untuk mendampingi anak. Aktivitas anaknya di rumah, minimal meningkatkan fungsi kontrol.

Karena pihak sekolah membutuhkan keterlibatan orang tua saat penerimaan siswa baru itu.

“Langkah seperti ini adalah upaya meminimalisir terjadinya tawuran di sekolah yang kita coba tahun ajaran baru ini. Efektif atau tidaknya kita lihat aja nanti,” tutur Taslim.

Tatib yang akan dikeluarkan oleh pihaknya tersebut, merupakan payung hukum yang harus didukung oleh semua pihak.

Agar bisa mewujudkan pendidikan di Belo yang lebih baik.

“Kami berharap tatib ini didukung Muspika Kecamatan, Pemdes maupun masyarakat Belo,” harapnya.

Taslim juga berharap sistem pendidikan di kecamatan Belo khususnya tingkat kabupaten Bima supaya jauh lebih baik dan disiplin. Peserta didik harus bisa memahami, bahwa kehadiran di lingkungan sekolah selain untuk meraih prestasi, juga harus menghilangkan kebiasaan buruk sebelumnya.

“Siswa harus lebih baik dari sebelumnya kalau memasuki dunia pendidikan,” pungkas dia. (uki)

(Suara NTB/ula)

Arifuddin harus direhab agar meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba,” ungkapnya.

Arifuddin cukup berseman-

gat agar kantor BNNK segera dilembagakan, sehingga memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang – undang dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pengguna maupun pengedar narkoba.

Karena di Dompu, tidak hanya narkoba yang banyak tapi penyelewengan obat tertentu sebagai pengganti narkoba juga banyak. “Saya kasihan melihat generasi muda kita kalau kita tidak segera menanganinya, makanya kemarin saya langsung ikut memperjuangkan agar BNNK bisa terbentuk. Alhamdulillah 2017 mendatang akan mulai dibentuk kelembagaan sendiri, tidak lagi menyatu dengan Bagian Kesra seperti saat ini,” katanya.

Selain pembentukan BNNK, Arifuddin juga mengaku telah

mendorong Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat yang diduga disalahgunakan. Pengawasan dilakukan terhadap Apotek, toko, dan kios. “Sejauh ini saya dapat laporan sudah berkurang penyalahgunaan obat, tapi saya terus mendorong agar dilakukan pengawasan secara tertutup,” katanya.

Terkait rencana tes urine bagi ASN dan aparatur lainnya di Kabupaten Dompu, Arifuddin mengaku akan segera dilakukan. Bagi yang dinyatakan positif, sesuai komitmen Gubernur akan dipecat dari kepegawaian. “Saya himbau agar dijauhi narkoba.

Yang ada hanya menghabiskan uang dan merusak kesehatan. Tidak ada gunanya,” himbaunya. (ula)

Polres Bima Limpahkan Berkas Kasus Tanah ke Kejari

(Suara NTB/uki)

KUNJUNGAN – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wabup saat kunjungan kerja ke kecamatan Soromandi, Senin (13/6).

Pilkades Serentak di Bima Diharap Berjalan Aman

(Suara NTB/uki)

Muhammad Taslim

kasihan generasi Dompu.

Mereka bisa kehilangan semangat dan perencanaan hidup kalau terus dibiarkan (peredaran narkoba),” katanya.

Pengguna dan pecandu narkoba, kata Arifuddin, harus direhab. Karena mereka ini korban dari peredaran barang haram.

Kecanduan terhadap narkoba hanya bisa diobati dengan direhab, sehingga bisa meninggalkan pemakaian barang yang memabukkan ini. Jika dimasukkan ke penjara, dikhawatirkan justru memperburuk kondisi pengguna. Karena di penjara bertemu dengan berbagai macam pelaku tindak kejahatan, termasuk pengedar narkoba yang bisa menjerumuskan pemakai sebagai pengedar ketika bebas.

“Penjara itu bukan solusi bagi pengguna narkoba, tapi mereka

Bima (Suara NTB) – KabupatenBimaakanmenggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 16 Juli mendatang. Tercatat sebanyak 58 desa akan menggelar Pilkades, dan diharapkan berlangsung lancar, aman dan demokratis.

Harapan itu disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Soromandi, Senin (13/6).

Bupati yang akrab disapa Dinda ini, meminta kepada masyarakat agar menciptakan suasana yang kondusif, pra dan pasca Pilkades. Tidak terpengaruh dan terprovokasi oknum yang tidak bertanggungjawab yang bisa menimbulkan gese-

kan sehingga berujung konflik.

“Pilkades serentak akan digelar bulan depan. Saya berrharap masyarakat menyukseskan hajatan ini,” katanya.

Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pilkades tersebut sebagai wewenang masyarakat desa tanpa dicampuri kepetingan politik tertentu.

“Kepala desa yang terpilih dan menang nantinya, merupakan amanah harus harus dilaksanakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa (Pemdes),” ujarnya.

Selain itu, Dinda meminta agar pihak Kecamatan untuk tetap meningkatkan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di desa. Karena dia

menyakini aparatur camat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Di sela kunjugan kerjanya tersebut, Bupati juga memberikan bingkisan (paket lebaran) bagi Imam, Lebe, Bilal dan Marbot Masjid se-kecamatan Soromandi, di aula kantor Camat Soromandi, Senin (13/6).

“Bantuan ini jangan dilihat besar dan kecilnya namun dilihat dan kepedulian Pemda terhadap warga yang mengurus masjid,” ujarnya.

Pada kegiatan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati Drs. Dahlan H.M. Noer, beberapa kepala SKPD serta kepala bagian di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bima. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Setelah melakukan penyitaan tanah di kelurahan Penaraga Kota Bima, akhir pekan kemarin, penyidik Satreskrim Polres Bima Kota melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut ke Kejari Raba Bima, Senin (13/6).

Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Antonius F Gea SIK, kepada Suara NTB mengatakan, pelimpahan berkas dilakukan setelah proses pemberkasan rampung.

Berkas tersebut sempat beberapa kali dilimpahkan, namun dikembalikan pihak kejaksaan karena dinilai belum memenuhi syarat.

“Tapi kini proses pemberkasan telah rampung, dan berkasnya sudah kami kirim hari ini,” ucapnya.

Antonius mengaku optimis, berkas kasus dugaan korupsi yang menelan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah itu lengkap. Dengan demikian, pihak kejaksaan bisa segera mengeluarkan surat P21 terhadap kasus yang melibatkan pejabat teras Pemerintah Kota Bima, inisial S. “Kami optimis berkasnya sudah lengkap. Karena semua petunjuk jaksa telah dipenuhi,” katanya.

Ia mengaku, berkas yang dilimpahkan akan dikoreksi

(Suara NTB/uki)

Antonius F Gea terlebih dahulu oleh kejaksaan. Jika masih dianggap kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi. Namun Antonius yakin, berkas yang dilimpahkan itu tidak akan dikembalikan lagi.

“Kami sudah penuhi berkasnya sesuai dengan yang diarahkan oleh KPK,” terangnya.

Kasat menambahkan, kasus tersebut bermula atas laporan masyarakat pada tahun 2013 lalu, kemudian ditindaklajuti oleh pihaknya.

Dalam laporan tertera, pembebasan tanah tersebut sarat kepentingan yang merugikan negara. (uki)

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/why)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

PEMUSNAHAN - Kepala BNNP NTB, Sriyanto (paling kanan) didampingi JPU Kejati NTB, Cokorda Agung dalam pemusnahan barang bukti sabu di halaman kantor BNNP NTB, Senin (13/6).

Tetap Ambil Keputusan

(Suara NTB/dok)

PERSETUJUAN DPRD NTB untuk melepas enam persen saham milik PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) di PT NNT, tidak utuh disetujui oleh seluruh fraksi. Diketahui, dari sepuluh fraksi, hanya sembilan fraksi yang setuju opsi penjualan. Hanya fraksi PDI Perjuangan tetap belum memberikan persetujuannya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Coom, yang dikonfrimasi tetap berkeyakinan bahwa opsi penjualan saham tersebut akan dapat terealisasi meskipun persetujuan DPRD tersebut tidak utuh disepakati

Mori Hanafi oleh seluruh fraksi yang ada.

“Dengan peta dukungan saat ini di DPRD minus Fraksi PDIP, dipastikan penjualan 6 persen saham milik tiga daerah, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa akan jadi kenyataan,” kata Mori.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, selain dukungan dari sembilan fraksi, opsi penjualan itu juga didukung oleh lima Ketua Komisi telah sepakat memberikan persetujuan. Begitu juga dengan Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura, PAN, dan Fraksi Bintang Restorasi.

Sehingga menurut Mori, terkait dengan sikap Fraksi PDI-P yang belum juga memberikan persetujuan, ia mengatakan, tanpa persetujuan dari PDI-P pun, DPRD NTB tetap harus segera mengambil sikap yang jelas dan tegas. Sehingga hasil rapat sebelumnya diambil sebagai keputusan mayoritas.

“Dengan ada atau tidak Fraksi PDIP, DPRD tidak perlu lagi sidang paripurna untuk mengambil keputusan, cukup rapat pimpinan yang sudah diputuskan minggu lalu pelepasan enam persen saham sudah bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (ndi)

BB Sabu Selundupan di Lapas Mataram Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) – BNNP NTB memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan selama Mei-Juni 2016. Kristal bening sabu seberat 12,28 gram dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, Senin (13/6). Hasil pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba dengan satu tersangka.

Kepala BNNP NTB melalui Kabid Pemberantasan,

AKBP Bunawar, SH mengatakan, pemusnahan itu merupakan barang bukti pengungkapan dua kasus narkoba. Yakni penggagalan penyelundupan sabu ke dalam Lapas Mataram, Selasa (10/5) silam.

“6,14 gram di dalam nasi bungkus dimasukkan ke Lapas. Diperiksa lagi, ada satu bungkus lagi beratnya 5,89 gram,” ujarnya di halaman

Kantor BNNP di sela-sela pemusnahan.

Sejumlah sabu tersebut oleh Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto kemudian dibuang ke dalam tungku pembakaran didampingi JPU Kejati NTB, Cokorda Agung Inrasunu, SH. Dua bungkus nasi yang diserahkan oleh salah satu pengunjung Lapas pada 10 Mei

Silaturahmi dengan Gubernur

Intensifkan Razia Narkoba HIRUK pikuk warga mennjalankan ibadah puasa ironisnya dimanfaatkan pengedar dan bandar narkoba untuk semakin melebarkan sayap. Aparat penegak hukum sebaiknya tidak lengah dengan menggiatkan razia.

Demikian atensi Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs. Sriyanto MSi, ketika dikonfirmasi Senin (13/6) terkait pengungkapan narkoba jenis ganja yang menyasar Senggigi beberapa waktu lalu oleh Polres Mataram.

“Puasa begini dimanfaatkan (Suara NTB/dok) mereka. Kita tidak boleh leSriyanto ngah,” tegasnya. Pihaknya pun telah memetakan titik peredaran narkoba yang tergolong tetap tinggi meski sudah memasuki bulan Ramadan.

“Kalau penyalahgunaan tetap ada. (warga lain) sibuk kegiatan puasa ramadan, mereka manfaatkan kelengahan,” ungkap Sriyanto.

Untuk memutus itu, lanjut dia, BNNP NTB bakal menggiatkan razia dan penindakan hukum tindak pidana narkotika. Tak terkecuali di kawasan wisata di NTB khususnya di Lombok.

Ia menjelaskan tempat hiburan malam di kawasan wisata hanya sebagai tempat transit saja. Penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut masih di tempat tertutup. Sebab, tempat hiburan malam guna menghormati bulan Ramadan malah mengurangi jam operasionalnya.

“Tidak harus di tempat hiburan. Justru di tempat sepi,” ungkapnya. Bahkan, tak menutup kemungkinan penyalahgunaan masih saja terjadi di kawasan urban, seperti di Kota Mataram.

Pemetaan dan pemantauan yang dilakukan pihaknya bakal menjadi pedoman untuk melakukan penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang disebut menodai bulan suci Ramadhan.

“Kita intensifkan razia nanti,” tandas Sriyanto. (why)

Polisi Dalami Dugaan Penyelewengan ADD dan DD Kades Sepit

Kajati Minta Gubernur Tegur Aparat yang Salah Mataram (Suara NTB) Setelah dilantik Jaksa Agung H. M. Prasetyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Tedjolekmono, SH, MM, bersilaturahmi dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Senin (13/6). Dalam silaturahmi ini, pengganti Martono, SH, MH, ini datang bersama sejumlah pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan tujuan memperkenalkan diri dan memohon dukungan.

Bahkan, pada kesempatan ini, Kajati NTB Tedjolekmono mengharapkan pada Gubernur NTB tidak sungkan-sungkan menegur aparat Kejati NTB yang salah atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Adanya dukungan dari Gubernur NTB dan jajarannya ini, lanjutnya, bisa dijadikan sebgaai tambahan kekuatan aparat kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, mendukung langkah kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Gubernur mempersilakan kejaksaan tinggi bekerja sebaikbaiknya dengan tetap menjaga independensinya. Termasuk memberikan masukan kepada gubernur mengenai beberapa program, khususnya berkaitan dengan hukum.

Apalagi, Pemprov NTB dan Kejati NTB sama-sama berkomitmen menegakkan hukum seadil-adilnya.

Gubernur yakin, Kejati NTB di bawah nakhoda baru, akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. “Mari kita sama-sama berjuang dalam melaksanakan good

Selong (Suara NTB) – Aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim terus mendalami dugaan penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sepit Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Irpan Junaidi. Selain kasus tersebut sudah dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat Lotim, penanganan kasus dugaan korupsi itu juga atas laporan masyarakat Desa Sepit.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Senin (13/6), Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, SIK, MM., melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK., mengatakan, dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan ADD dan DD itu, sejauh ini pihaknya sudah memintai keterangan sedikitnya tujuh orang saksi. Kasus ini, katanya, masih terus didalami untuk mengungkap kebenaran laporan yang disampaikan oleh masyarakat setempat. “Kita masih dalami kasus itu, sedikitnya kita sudah periksa sebanyak 7 orang,” sebutnya.

Disinggung masalah agenda pemeriksaan terhadap Kades Sepit, mantan Kasat Reskrim Sumbawa Barat ini mengatakan jika akan segera mengarah ke sana. Dengan adanya keterangan Mataram (Suara NTB) – dari masyarakat dan Inspektorat Lotim yang sudah melakukan Usai dipecat dari Partai pemeriksaan khusus. Hal itu nanti akan dikaitkan. “Nanti pasti Golkar, Wakil Gubernur NTB, kita akan panggil yang bersangkutan, (Kades Sepit),” janjinya.

Muhammad Amin, SH, M.Si Diketahui, sebelum kasus dugaan penyelewengan ADD dan secara resmi bergabung dengan DD itu dilaporkan ke aparat kepolisian, tokoh pemuPartai Nasional Demokrat (Nasda dan masyarakat terlebih dahulu sudah dem). Bahkan tak tanggungmelakukan mediasi di kantor desa setempat tanggung, Amin langsung untuk mencari akar permasalahannya. Akan didapuk sebagai Ketua Pimpitetapi, dalam beberapa kali pertemuan itu nan Wilayah (DPW) NTB. tidak ada kejelasan yang didapatkan alias Informasinya Amin mebuntu. Bahkan, dari hasil riksus yang dilakumimpin Partai besutan Surya kan oleh Inspektorat Lotim, ditemukan adanPaloh itu disampaikan langya sejumlah item kejanggalan dalam laporan sung olehnya. Menurut Amin penggunaan ADD dan DD di Desa Sepit tersebahwa kini ia sudah resmi but, seperti volume pekerjaan yang tidak sememimpin Partai Nasdem suai, perencanaan Anggaran Pendapatan dan NTB. “Ini kebanggaan sekaliBelanja Desa (APBDes) yang gus kepercayaan yang tidak sesuai Juknis, pediberikan Partai Nasmindahan program fisik dem kepada saya. Terdan sejumlah kejanglebih di partai ini, saya galan lainnya. (yon) Wendi Oktariansyah (Suara NTB/yon) dipercaya oleh Ketua

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SILATURAHMI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menerima Kajati NTB Tedjolekmono bersama jajarannya saat silaturahmi di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (13/6). governance. Mari kita berikan sarang dari kasus tersebut,” bukti. Jangan sampai keper- tambahnya.

NTB sebagai daerah tujuan cayaan masyarakat runtuh.

Tunjukkan dengan kesunggu- wisata, lanjutnya, sangat terhan hati sebagai pemimpin buka dengan dunia internasional yang salah satu efek yang baik,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pe- negatifnya adalah kemungkingawalan Kejati NTB dalam nan terjadinya penyalahsuatu kasus sangat penting. gunaan dan arus keluar maGubernur mencontohkan, ka- suk orang secara lebih mudah.

Gubernur berharap agar sus kejahatan seksual atau peredaran narkoba. Pada ka- pelaku kejahatan seksual dan sus ini, pemerintah provinsi narkoba dihukum seberat-beakan memberikan dukungan ratnya, karena dampak ke penuh dalam menuntaskan depan yang ditimbulkan sakasus peredaran narkoba dan ngat besar, menyangkut kepedophilia. ‘’Karena saya tidak hidupan umat dan ketahanan ingin Provinsi NTB menjadi bangsa. (ham)

lalu itu memancing kecurigaan sipir. Ternyata setelah dibuka dan digeledah ditemukan sabu sejumlah tersebut.

“Tidak ada tersangkanya.

Ini masih dalam penyelidikan. Termasuk siapa narapidana penerimanya,” kata Bunawar.

Selain itu, turut dimusnahkan pula sabu seberat 0,25 gram sisa pemeriksaan lab

BBPOM RI. Sabu itu dari total 1,74 gram sabu dari pengungkapan kasus dengan tersangka IS (40).

Warga Lingkungan Dende Saleh, Bintaro Jaya, Ampenan itu ditangkap petugas BNNP pada 16 Mei silam.Pemusnahan itu juga disaksikan, penyidik BNNP, dan penasehat hukum tersangka, Usep Syarif Hidayat, SH. (why)

Sindikat Begal Wisatawan di Pantai Nambung Dicokok Polisi Giri Menang (Suara NTB) Salah seorang terduga kawanan pelaku begal wisatawan di Pantai Nambung yang terjadi tahun lalu berhasil dicokok aparat kepolisian Polres Lobar, Rabu (8/6) lalu. Pelaku inisial LB (24) asal Dusun Pengantap Desa Buwun Mas ditangkap di rumahnya. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Lobar. Polisi tengah memburu pelaku lain yang diperkirakan berjumlah lima orang. Para pelaku masuk dalam DPO polisi.

Demikian disampaikan Kapolres melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan Minggu (12/6) kemarin. “Salah seorang pelaku curas wisatawan di Nambung Sekotong tahun 2015 lalu berhasil kami tangkap, sedangkan lima pelaku lain masih diburu. Kelima pelaku ditetapkan masuk DPO kami,” terang Joko.

Dijelaskan, penangkapan pelaku berawal hasil pengembangan kasus ini. Rabu (8/ 6) lalu sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Pengantap. Tim Opsnal Reskrim Polres Lobar bersama tim Opsnal Polsek Sekotong berhasil menangkap pelaku berinsial LB. Pelaku ditangkap ketika berada di rumahnya, tanpa perlawanan pelaku digelandang polisi.

Hasil pengakuan LB, muncul lima orang pelaku lain.

Kelima pelaku ini terlibat dalam aksi curas terhadap korban. Kelima pelaku ini pun tengah diburu polisi, kelimanya ditetapkan sebagai DPO. Terkait identitas para pelaku masih disembunyikan untuk keperluan penyelidikan.

Penangkapan pelaku berawal adanya kejadian Curas yang masuk laporan ke polisi dengan nomor DPO/4/XI/2015/ Res Lobar/Sek Sekotong dan LP/34/XI/2015/NTB/Res Lobar/Sek Sekotong, tertanggal 8 November 2015. Ketika itu, 6 orang korban dicegat di tengah jalan ketika berada di Pantai Nambung. Korban diancam dengan sajam lalu diambil barang-barang dan perhiasannya. Korban diperkirakan mengalami kerugian

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo mencapai Rp 14.000.000,00.

Selain itu, kejadian berikutnya yang masuk laporan ke polisi dengan nomor LP/202/V/2016/ NTB/Res Lobar, tertangal 30 Mei 2016 berlokasi di Pantai Nambung juga. Saat itu, Korban sekeluarga tengah berwisata di Pantai Nambung didatangi enam orang tidak dikenal, 4 orang diantaranya bercadar. Pelaku mengancam korban menggunakan parang dan satu orang mengancam menggunakan senpi rakitan. Karena tak berkutik, barang milik korban pun digasak. Berupa 2 HP Samsung, 2 unit kacamata snorkling, 1 unit kamera digital, emas total 12 gram, kerugian diperkirakan mencapai Rp 17.800.000,00.

Hasil penyelidikan, modus operandi yang dilakukan sindikat begal ini dari para pelaku mendekati korban. Awalnya 4 pelaku datang dengan sopan memberitahukan agar pergi ke bagian pantai yang pemandangannya lebih bagus.

Hal ini sengaja dilakukan untuk menjebak korban. Ketika korban bersama anak-anaknya bergeser ke tempat yang sepi, barulah enam rekan pelaku datang menggunakan cadar dan masing-masing membawa parang sedangkan 1 orang membawa senpi rakitan. Pelaku menodongkan senjata ke arah korban dan anak-anaknya sambil mengancam dan meminta korban menyerahkan barangbarang berharga miliknya. (her)

Amin Resmi Pimpin Partai Nasdem NTB Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menjadi Ketua DPW Partai Nasdem NTB,” kata Amin yang ditemui di kediamannya, usai salat tarawih, Minggu (12/6) malam.

Menurut Amin, keputusannya memilih bergabung dengan Partai Nasdem, menjadi keputusan yang terbaik.

Keputusannya itu sekaligus untuk mengakhiri perpisahannya dengan Partai Golkar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan menghabiskan banyak energi.

Sebab, kata dia, saat ini dirinya tengah konsentrasi menjalankan tugasnya menjadi Wakil Gubernur NTB. Dengan dipercaya memimpin Partai Nasdem

NTB, Amin, tidak akan menyia-nyiakan momentum tersebut untuk perbaikan dan membangun NTB ke depan. Terutama, terhadap kader partai yang kini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk terus memperjuangkan pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Itu komitmen saya ketika dipercaya menjadi Ketua DPW Nasdem oleh Ketua DPP Surya Paloh. Tetapi membangun rakyat bersama partai dan komponen lainnya. Arti kata eksekutif dan legislatif harus saling bersinergi dan bermitra,” jelasnya. Ia mencontohkannya dalam kapasitas membantu pemerintah

dalam mengentaskan kemiskinan.

Amin mengaku, sebagai kepala daerah, dirinya tetap memerlukan kendaraan politik. Parpol juga akan mendukung kiprahnya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wagub. Untuk itu, ia mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan baik di internal partai, visi dan misi partai dan platform perjuangan partai, untuk membersarkan partai dan memajukan daerah.

Dikonfrimasi terpisah, anggota DPR RI dapil NTB dari Partai Nasdem, Dr. Kurtubi, menjelaskan bahwa penunjukan Amin sebagai Ketua DPW

itu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh DPP. Menurut Kurtubi, Partai Nasdem di NTB dibawah kepemimpinan Amin, diyakini akan menjadi lebih besar dan lebih maju. Karena sosok Amin sebagai politisi senior tentu sudah kenyang dengan pengalaman dan kini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB itu akan bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Keputusan untuk mendaulat Amin sebagai ketua DPW itu, juga tidak lepas dari kalkulasi politik. Terutama dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur NTB 2018 mendatang dan pemilihan legislatif 2019 nanti. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 9

TADARUSAN Di tengah padatnya agenda di DPRD Loteng, pimpinan dan anggota DPRD mengisi waktu istirahat dengan tadarusan atau membaca Al Qur’an di Musala DPRD Loteng, Senin (13/6).

Tampak, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SH, (tengah) memimpin langsung kegiatan tadarusan bersama Ketua BK DPRD Loteng, H. Mayuki, SAg, (kiri), usai Shalat Zuhur.

Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jika Ramadhan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.

(Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

Ramadhan Syahru At-Tarbiyah M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah. Puasa merupakan bulan yang dinantikan oleh seluruh umat islam di dunia. Berbagai macam persiapan baik rohani maupun jasmani dilakukan oleh setiap individu Muslim sebagai ekspresi kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan yang di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa sebagai media pendidikan jiwa (tarbiyah an-nufus) bagi umat Islam.

Puasa dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah shoum yang terdiri dari tiga huruf shod, wau dan mim . Dalam kesempatan ini marilah bersama-sama kita merenungi makna di balik tiga huruf tersebut untuk menggali beberapa nilai tarbiyah/pendidikan yang tersembunyi di balik ibadah shaum.

1. Huruf Shod dalam istilah shaum dapat maknai dengan istilah sabar (ash-shabru). Secara bahasa sabar berarti menahan, semakna dengan kata al-imsak yang merupakan definisi bahasa dari ibadah puasa. Dari makna tersebut dapat kita pahami bahwa sabar mengharuskan kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan syariat. Secara istilah sabar dapat diartikan dengan meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah (Syarh Tsalatsatul Ushul, hal. 24). Nilai pendidikan pertama yang dapat kita petik dari ibadah puasa adalah sifat sabar, di mana Allah telah melarang hal-hal yang sebelumnya halal di luar bulan Ramadhan seperti makan,minum dengan harapan umat Islam mampu melatih diri untuk bersabar dari hal-hal yang melanggar syariat-Nya. Setidaknya ada 3 jenis sifat sabar yang dapat dijumpai dalam Al-Quran: Sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya: “Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah dalam memerintahkannya.” (QS. Thaha: 132), Sabar dalam menjaga diri dari maksiat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf AS dalam AlQuran surat Yusuf ayat 33, dan sabar menerima taqdirNya, dalam hal ini Allah berfirman: “Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Rabbmu.” (QS. Al-Insan: 24).

2. Huruf wau dalam istilah shaum dapat dimaknai dengan istilah wara’. Dinukil dari Madarijus Salikin (2:21), Ibrahim bin Adham mendefinisikan “wara’ adalah meninggalkan setiap perkara subhat (yang masih samar), termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan.”

Dalam definisi tersebut wara’ identik dengan sifat kehati-hatian seorang Muslim agar tidak terjerumus terhadap sesuatu yang haram dengan cara menghindar dari segala sesuatu yang masih samar-samar antara halal dan haram baik dalam hal ibadah, mu’amalah, maupun mua’asyarah (hubungan sosial). Dalam menjalankan ibadah puasa Rasulullah SAW telah mengajarkan umat Islam bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum namun lebih dari itu setiap muslim diharapkan untuk meninggalkan segala perkataan dan perbuatan buruk. Beliau bersabda: Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur (yang tidak diizinkan Allah) dan juga perbuatannya, maka Allah tidak mempuyai kepentingan terhadap usahanya meninggalkan makan dan minum (HR.Bukhari ).

3. Huruf mim dalam istilah shaum dapat dimaknai dengan istilah Muttabi’u li Rasulillahi (menjadi pengikut Rasulullah SAW). Dalam menjalankan ibadah puasa kita diharuskan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bahkan ibadah puasa yang kita jalani tidak akan diterima apabila tatacaranya menyimpang apa yang diajarkan Rasul, ‘Barang siapa berbuat suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami (Allah dan Rasul-Nya), maka amalan itu tertolak.”(HR.Muslim). Selain itu selama bulan Ramadhan kita dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan Rasul seperti memperbanyak tadarus Al Quran, bersedekah, menghidupkan malam dengan shalat dan amalan-amalan lainnya, dengan target kebiasaan – kebiasaan baik tersebut dapat kita amalkan pula di luar bulan Ramadhan.

Pembaca yang budiman..! demikianlah tiga nilai luhur yang dapat kita petik dari ibadah puasa, mudah-mudahan melalui ibadah puasa ini Allah menjadikan kita semua insan yang mampu bersabar dalam ketaatan, wara’ dalam mengarungi kehidupan serta kokoh memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam setiap amalan. Wallahu a’lamu bish-shawwab.

(Suara NTB/kir)

Buka Bersama

Bangun Kebersamaan, Hilangkan Perbedaan Selong (Suara NTB) Buka puasa bersama selalu menjadi rutinitas umat Muslim saat bulan suci Ramadhan, di luar dari aktivitas ibadah wajib dan sunnah lainnya. Menu takjil disiapkan oleh pengurus di pelantaran masjid dan musala. Hidangan berbuka puasa ini biasanya berasal dari jamaah.

Seperti halnya di Mushala Baiturrahim Kampung Sandubaya Barat, Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Beberapa menu takjil berjejer rapi.

Meskipun terlihat sederhana, namun muatan nilai kebersamaan serta menghilangkan perbedaan adalah nilai yang ingin dibangun para jamaah.

Pengurus Mushala Baiturrahim, Iskandar menjelaskan, kegiatan buka puasa ini baru pertama kali dilakukan di tahun

2016, setelah renovasi pembangunan mushala rampung beberapa bulan lalu. Ide yang berasal dari jamaah ini menginginkan ada kebersamaan yang menguatkan antara satu dengan yang lainnya. “Ini baru pertama kali dilakukan di Mushala Baiturrahim,” terang Iskandar pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Kegiatan seperti ini dipandang oleh masyarakat menjadi bagian yang perlu dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Selain bernilai positif, juga sebagai upaya memakmurkan mushala. Ditambahkan, takjil - takjil berasal dari jamaah yang secara sukarela menyediakan bagi umat Muslim yang hendak ingin berbuka puasa bersama. Meskipun terkesan sederhana tetapi nilai ukhuwah islamiyah dapat terbangun.

Disebutkan, ada tiga halaqah yang menunaikan ibadah di tempat tersebut, yakni, Majelis Mujahidin In-

donesia, sunnah dan tabligh. Dengan konsep berbuka puasa bersama ini ditekankan tidak ada perbedaan antara tiga halaqah. Bahkan ingin dibangun nilai kebersamaan, sehingga memberikan motivasi bagi umat muslim lainnya. “Nilainilai kebersamaan yang ingin kami tanamkan,” harapnya.

Ke depan, harapannya ada peningkatan kualitas ibadah umat Muslim bukan saja saat Ramadhan, tetapi untuk bulan-bulan selanjutnya.

Salah satu jamaah, Arif mengaku, momen berbuka puasa bersama ini adalah hal positif perlu dijaga dan dipelihara. Selain bernilai ibadah, juga mencerminkan kekuatan umat Muslim. Sebab, ada ikatan silaturahmi antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. (cem)

tahankan kesehatan tubuhnya.

Komposisi ASI baru akan berkurang pada ibu yang menderita kurang gizi berat, sebab tidak ada lagi cadangan zat gizi yang dapat memasok kebutuhan produksi ASI yang lengkap.

Namun, sangat dianjurkan pada para ibu yang masih menyusui eksklusif (usia bayi kurang dari 6 bulan) untuk menunda berpuasa atau tidak berpuasa. Agama Islam pun memberi keringanan bagi para ibu menyusui untuk tidak berpuasa selama Ramadhan. Bila memutuskan untuk menjalankan puasa Ramadhan, berikut ini tipsnya sebagaimana dikutip dari www.bidanku.com.

Asupan menu dengan gizi seimbang Ibu yang sedang menyusui membutuhkan tambahan se-

Mataram (Suara NTB) Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) NTB menyiapkan diskon harga terhadap seluruh paket pariwisata selama bulan suci Ramadhan. Hal itu dilakukan dalam rangka mendongkrak minat kunjungan wisatawan agar berlibur ke daerah ini sekalipun pada bulan puasa.

“Seluruh paket kita berikan diskon. Rata - rata diskon yang kita siapkan itu nilainya mencapai 25 persen.

Ini upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di bulan Ramadhan,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, SH, Senin (13/6).

Belum lagi, ujarnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB juga sedang menyiapkan satu paket hiburan yang disebut Pesona Ramadhan. Agenda ini akan direalisasikan tanggal 20 Juni mendatang di. Taman Budaya NTB. Salah satu indikator tinggi rendahnya angka kunjungan wiatawan di satu daerah dapat dilihat dari tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel. Persentase okupansi hotel selama bulan Ramadhan sebagaimana disampaikan Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier, mengalami penurunan.

Tingkat keterisian kamar hotel selama bulan Ramadhan tidak lebih dari angka 50 persen. Alasannya, banyak faktor yang memicu penurunan angka kunjungan wisatawan saat

bulan Ramadhan. Di samping karena bulan ini menjadi momentum untuk orang beribadah di kediaman masing masing, para wisatawan juga dinilai urung niat untuk berpergian ke luar daerah selagi tidak ada keperluan yang mendesak.

Hal senada disampaikan Kepala Disbudpar NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, Msi. Dalam hal ini, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah kegiatan yang mendukung Pesona Ramadhan.

Termasuk, adanya kesepakatan antara pelaku wisata di daerah ini yang memberikan diskon khusus di bulan Ramadhan pada wisatawan. Pihaknya mengharapkan adanya Pesona Ramadhan ini, tingkat kunjungan wisatawan ke NTB meningkat, meski bulan puasa.

Sebelumnya, Kepala Taman Budaya NTB, Drs. Faisal mengemukakan, saat pagelaran pesona Ramadhan, pihak dinas ingin menampilkan kesenian bernuansa Islami. Faisal menyakini, di daerah NTB terdapat ratusan jenis kesenian yang mengandung nilai dan makna religius serta kental dengan nuansa keislaman. (met)

Smoothie Kurma Segar (Suara NTB/cem)

BUKA BERSAMA - Suasana berbuka puasa di Mushala Baiturrahim Kampung Sandubaya Barat Desa Labuhan Lombok akhir pekan kemarin.

kitar 700 kalori per hari, 500 kalori diambil dari makanan ibu dan 200 kalori diambil dari cadangan lemak dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, penting bagi ibu menyusui yang sedang berpuasa untuk tetap mempertahankan pola makan 3x sehari dengan menu gizi seimbang.

Pada saat sahur, ketika berbuka puasa dan menjelang tidur sesudah shalat tarawih.

minuman hangat, akan merangsang kelancaran ASI bagi ibu menyusui.

Perbanyak konsumsi cairan Mulai dari berbuka hingga sahur. Jika bisa minum air putih selama sehari itu sebanyak dua liter, ditambah dengan jenis cairan lainnya seperti juice buah, air madu dan susu. Minum segelas susu setiap sahur bisa mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil dan menyusui.

Berbuka puasa dengan minum

Tetap tenang dan percaya diri Ibu hendaknya tetap tenang beribadah dan percaya diri terus menyusui, jangan merasa khawatir ASI-nya akan berkurang, sebab rasa cemas tersebut justru akan menghalangi kerja hormon oksitosin mengeluarkan ASI dari payudara, sehingga akan nampak seolah-olah ASI ibu berkurang.

Istirahat yang cukup Merasa lemas saat berpuasa itu hal yang lumrah, apalagi jika si ibu baru saja menyusui.

Cobalah untuk beristirahatlah sejenak, apakah dengan cara tidur atau sekadar relaks menenangkan pikiran.

KURMA menjadi buah yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Muslim. Kurma menjadi salah satu hidangan yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai menu takjil. Buah kurma juga akan sangat mudah untuk dijumpai saat bulan Ramadhan.

Buah kurma tidak hanya manis, namun juga mempunyai begitu banyak manfaat bagi kesehatan. Untuk menikmai kurma dengan cara yang berbeda, Anda dapat mencoba resep smoothie kurma yang sehat dan juga menyegarkan. Untuk membuatnya, simak resepnya berikut ini sebagaimana dikutip dari www.simomot.com: Bahan-bahan: - 10 buah kurma segar, buang bijinya - 100 ml susu cair - 50 ml madu - 200 ml yogurt plain - Es batu secukupnya

Puasa bagi Ibu Menyusui PUASA hukumnya wajib bagi setiap muslim, termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Namun, Islam memberikan kelonggaran bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dengan berpuasa di lain waktu dan membayar fidyah.

Walau ibu tidak makan selama 14 jam, komposisi ASI nya tidak akan berubah atau berkurang kualitasnya dibandingkan saat tidak berpuasa.

Sebab, tubuh akan melakukan mekanisme kompensasi dengan mengambil cadangan zatzat gizi, yaitu energi, lemak dan protein serta vitamin dan mineral, dari simpanan tubuh. Begitu ibu berbuka, tubuh akan mengganti cadangan zat-zat gizi tadi, sehingga ibu tidak akan kekurangan zat gizi untuk memenuhi aktivitas serta memper-

Paket Wisata Ramadhan, ASITA Siapkan Diskon

Meminum madu, kurma dan habbatussauda Dengan meminum madu, kurma dan habbatussauda, diharapkan kuantitas dan kualitas ASI tetap terjaga, karena madu, kurma dan habbatussauda merupakan vitamin alami dan komposisinya lengkap.

Ibu bekerja Jika ibu bekerja, sebaiknya tetap memerah ASI di tempat kerja, karena jika ASI tidak dikeluarkan maka produksi ASI akan menurun. Bila ibu memiliki aktivitas yang cukup tinggi selama Ramadhan, mungkin perlu dipertimbangkan untuk tidak berpuasa bila si kecil masih menyusu, sebab dalam agama Islam pun ada keringanan bagi ibu yang menyusui. (berbagai sumber)

Cara Membuat: 1. Siapkan blender.

2. Masukkan kurma, susu yogurt, dan juga madu ke dalam blender.

3. Hancurkan hingga benar – benar halus.

4. Tambahkan es batu dan blender kembali.

5. Siapkan gelas untuk penyajian.

6. Masukkan smoothie ke dalam gelas.

7. Smoothie siap dihidangkan.

Demikian resep smoothie kurma yang menyegarkan dan tentunya dapat Anda buat dengan sangat praktis dan juga sangat mudah. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

”Class Meeting” untuk Menjalin Keakraban KEGIATAN positif di sekolah penting untuk dilakukan.

Terlebih untuk mengisi jeda waktu selepas ujian semester sampai pembagian rapor. Salah satu pilihan yang tepat adalah dengan mengadakan class meeting untuk menjalin keakraban antar kelas.

Di SMA Katolik (SMAK) Kesuma Mataram, mulai Selasa (14/6) sampai dengan Sabtu (18/6) nanti, direncanakan akan diadakan Class Meeting. Dengan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, bertempat di lingkungan sekolah SMAK Kesuma. Untuk menjalin keakraban dengan antar kelas.

Wakil Kepala SMAK Kesuma bidang kesiswaan, Ferdinand Subarman, A. Md., Senin (13/6), mengatakan, untuk mengisi kegiatan menjelang pembagian rapor, pihak sekolah mengadakan class meeting. “Kegiatan class meeting mulai besok. Tujuannya untuk mengisi kegiatan menjelang pembagian rapor dan menjalin keakraban antar kelas,” katanya.

Sejumlah cabang olah raga yang akan dipertandingkan antara lain futsal, basket three on three, tarik tambang, dan tenis meja. Semua siswa di setiap kelas akan mengikuti kegiatan class meeting tersebut.

Selain itu, SMAK Kesuma juga cukup berprestasi dalam bidang olah raganya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapka juga dapat melatih siswasiswi dalam bidang olah raga tersebut. “Ini juga untuk melatih,” kata Barman, sapaan akrabnya.

Setelah kegiatan olah raga, akan dilanjutkan dengan pentas seni. Kesemuanya ini, kata Barman, untuk terus menunjang pengembangan kemampuan siswa. (ron) Ferdinand Subarman (Suara NTB/dok)

1.680 Pendaftar Jalur UMPTKIN IAIN Tes Hari Ini Mataram (Suara NTB) Hari ini sebanyak 1.680 pendaftar mahasiswa baru akan mengikuti tes jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) Institut Agama Islam Negeri Mataram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.500 pendaftar mengambil IAIN Mataram sebagai pilihan pertama. Sedang sisanya tersebar di sejumlah perguruan tinggi negeri Islam di luar daerah.

Dari jumlah pendaftar di atas, animo masyarakat masuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan masih menempati posisi teratas untuk jurusan PAI, disusul PGMI dan Tadris IPA. Selain itu, Prodi-prodi baru juga tidak kalah menarik, hampir semua kuota yang disediakan sudah terpenuhi semua.

“Seperti Ilmu Falak sudah memenuhi kuota juga, hal itu tidak terlepas dari momentum gerhana matahari beberapa waktu lalu, termasuk diskursus hisab dan rukyat yang merupakan persoalan klasik namun tidak pernah berhenti diperdebatkan. Termasuk Sosiologi Agama juga laris manis,” terang Ketua Panitia Lokal UMPTKIN IAIN Mataram, Dr. H. Masnun, M.Ag. Lebih jauh Masnun mengemukakan bahwa tes berlangsung selama dua hari yakni tanggal 14-15 Juni. Adapun tempat pelaksanaan tes disiapkan 84 ruangan yang dipusatkan di kampus I dan kampus II dan tidak menggunakan ruang sekolah seperti tahun lalu. Sementara petugas pengawas ujian diterjunkan sebanyak 94 orang pengawas.

Jenis tes bagi peserta meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), tes kebahasaan dengan IPA, tes keislaman dengan IPS. Belum diketahui secara rinci berapa persentase kelulusan untuk masing-masing jenis tes karena penilaian sepenuhnya ditentukan pusat.

“Nanti akan dinilai secara akumulatif dan saling memengaruhi, kita harapkan peserta bisa maksimal menjawab karena dinilai pusat. Sehingga ketika selesai tes hari Rabu, lembar jawaban langsung dikirim ke Surabaya,” terang Wakil Rektor I IAIN Mataram ini.

Sementara itu secara normatif, kuota untuk jalur UMPTKIN ialah sebesar 30 dari keseluruhan jumlah kuota yang akan diterima IAIN Mataram lewat tiga jalur yakni jalur SPAN, UMPTKIN dan jalur mandiri.

“Dari 2.400 yang kita terima, jalur SPAN itu 50 persen, jalur UMPTKIN 30 persen dan jalur mandiri 20. Tetapi ketika di lapangan bisa berubah, biasanya SPAN ini tingkat predictable-nya ini tinggi karena mengambil beberapa lokasi di luar daerah. Ada beberapa kampus luar yang dipilih di luar seperti UIN Jogja, UIN Syarif, UIN Malang. Alasannya kadang historis karena ada keluarga dan lain sebagainya.

Sehingga sistem sekarang memudahkan mereka tidak harus pergi tes kesana, melainkan bisa tes disini mengambil lokasi Makassar,” jelas Masnun.

Selain pendaftar dengan menjadikan IAIN Mataram sebagai pilihan pertama berasal dari NTB, mereka juga berasal dari berbagai daerah seperti dari Jakarta, Sumatera, Aceh sampai Papua.

“Orang luar yang ngambil IAIN sebagai pilihan pertama sekitar 10 persen,” terangnya.

Diungkapkan Masnun bahwa salah satu sebab semakin bertambahnya peminat luar mendaftar di IAIN Mataram tidak terlepas dari masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi selama ini.

“Informasi tentang IAIN tidak hanya dari IAIN tetapi juga dari Pemda apalagi Lombok sebagai halal tourism,” Diperkirakan, jumlah pendaftar di IAIN akan terus bertambah hingga tiga kali lipat pada saat jalur penerimaan mandiri dibuka nantinya. (dys) H. Masnun (Suara NTB/dys)

Halaman 10

Belum Miliki Musala, Siswa Tetap Semangat Mengaji Mataram (Suara NTB) Sebagai sebuah sekolah baru, ketersediaan fasilitas di SMPN 24 Mataram belum cukup memadai. Sekolah ini tidak memiliki musala seperti sekolah lain. Namun itu tidak menyurutkan semangat siswa-siswinya dalam mengaji. Tidak hanya musala, sekolah yang terletak di pinggiran Ampenan ini juga belum memiliki perpustakaan.

Ibarat pepatah tidak ada rotan, akar pun jadi. Ruangruang kelas termasuk ruang kepala sekolah pun digunakan siswa untuk mengaji Al-Quran.

Kepala SMPN 24 Mataram, H. Ishaka mengatakan, intensitas kegiatan Imtak di sekolah selama Ramadhan semakin ditingkatkan meskipun dengan kondisi serba terbatas belum miliki musala. Padahal idealnya, kegiatan Imtak dilaksanakan di musala sebagaimana di tempat-tempat lain.

Selain Imtak yang diisi dengan kegiatan baca Al-Quran, juga dirangkai dengan siraman rohani yang diisi oleh para guru. Tema ceramah setiap hari selama Ramadhan berbeda-beda, namun diutamakan yang berkaitan dengan tema ibadah puasa. Tujuannya tentu untuk meningkatkan iman dan takwa warga

sekolah.

“Karena usia mereka saat ini masih rentan, banyak yang tergantung dengan lingkungan makanya kita bentuk mereka agar disiplin sejak dini, meskipun belum ada musala, praktis ngaji di kelas masing masing sebelum belajar,” jelas Ishaka.

Kegiatan baca Al-Quran selama bulan Ramadhan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai untuk mengganti kegiatan literasi atau membaca buku yang sebelumnya telah berlangsung di sekolah.

Selain itu, perubahan kebijakan selama Ramadhan ini juga bagian dari tindak lanjut pasca peluncuran “serep jelo lalo ngaji” Pemkot Mataram belum lama itu.

“Rencana kedepan anakanak akan ngaji di masjid dekat sekolah selesai belajar, termasuk solat zohar ber-

(Suara NTB/dys)

RUANG KEPSEK – Karena tidak memiliki musala, sejumlah pelajar SMPN 24 Mataram pun mengaji Al Quran di ruang Kepsek mereka. jamaah disana.”

Sebelum itu, sekolah ini menerapkan kebijakan wajib membaca buku atau literasi sebelum mulai belajar sebanyak 15 menit berdasarkan Permendikbud tentang pembelajaran literasi untuk penguatan membaca untuk anak-anak.

Siswa Diingatkan Jauhi Menyontek Saat Ujian Semester Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada siswa khususnya yang sedang mengikuti ujian semester agar menjauhi perbuatan menyontek, baik antar sesama teman maupun menyontek di tempat lain (buku).

Pasalnya, sikap itu sudah mengantarkan pada kebohongan dan berbohong sangat dilarang dalam Islam. Terlebih, pelaksanaan ujian semester tahun ini yang jatuh pada bulan Ramadhan akan berdampak jelas terhadap kualitas ibadah puasa seseorang apabila dibarengi dengan kecurangan atau kebohongan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/6), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karme-

da, S.Pd mengatakan, perbuatan menyontek merupakan salah satu wujud nyata yang melekat pada diri seseorang atas ketidak kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri.

Selain itu, katanya, menyontek yang dilakukan oleh siswa juga merupakan suatu kebohongan yang dilakukan baik terhadap dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Adapun, sebutnya, jumlah SMA/SMK di Lotim yang melaksanakan ujian semester yakni, untuk SMA 56 dan SMK 70 lebih baik negeri maupun swasta.

“Menyontek itu merupakan suatu pembohongan publik, jika dia menyontek saat ujian semester tentu ia sudah berbohong dan berdampak terhadap kualitas ibadah puasanya,”jelasnya.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada siswa khususnya yang sedang mengikuti ujian se-

(Suara NTB/yon)

SEMESTER - Suasana ujian semester di salah satu sekolah di Lotim.

mester supaya tetap menerapkan prinsip jujur karena sikap itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ia memaparkan, beberapa karakter yang terjadi dari kegiatan menyontek itu diantaranya, mengambil milik orang lain tanpa izin, menyepelekan, senang jalan pintas dan malas berusaha keras, serta kehalalan ia dalam mencari nafkah atau bekerja nantinya akan sulit dijalan yang benar.

Maka dari itulah, ia mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk tidak bosan dan hentihentinya untuk memberikan pengarahan terhadap siswa agar tidak membudayakan prilaku menyontek karena itu sudah merupakan suatu kebohongan.

“Dalam aturan, menyontek itu sangat dilarang karena merupakan suatu kebohongan yang diterapkan oleh siswa.

Sehingga integritas siswa dalam pelaksanaan ujian semester ini sangat kita harapkan agar ibadah puasa mereka juga berkualitas,”harapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, dikatakannya, sikap mecontek dalam pelaksanaan ujian semester itu harus benar-benar dihilangkan dilingkungan sekolah karenaituakan“menciptakan”ketergantungan pada diri siswa. Zaini menyebut, jumlah siswa SD di Lotim yang mengikuti ujian semester dari kelas 1-5 sebanyak 27.678 dari 203 sekolah. Sedangkan untuk jumlah siswa SMP sebanyak, 102.106 dari 721 sekolah baik negeri maupun swasta. (yon)

PGRI : Sekolah Bukan Lagi Tempat yang Nyaman untuk Mengajar Jakarta (Suara NTB) Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi mengatakan sekolah tak lagi tempat yang nyaman bagi guru untuk mengajar menyusul maraknya kasus pemenjaraan guru oleh wali murid.

“Sekolah bukan lagi sebagai ruang yang nyaman bagi para guru dalam mendidik, menanamkan budi pekerti, membentuk karakter, dan nilai-nilai disiplin dan kerja keras siswanya. Para guru dicekam rasa ketakutan dalam melaksanakan tugas edukatifnya,” ujar Unifah di Jakarta, Minggu kemarin.

Dia menambahkan ada nilai-nilai yang berubah dalam diri masyarakat serta pemahaman yang salah dalam memahami aturan sekolah.

“PGRI meminta para guru untuk mengubah metoda mengajar yg lebih ramah pada anak. Guru-guru diminta mempelajari dan mencermati aturan, serta diminta memperkuat kompetensi pribadi dan sosial dalam menghadapi peserta didik yang seringkali menguji kesabaran guru,” kata dia.

Namun demikian jika guru, lanjut dia, khilaf atau kurang sabar dalam menjalankan tugas, maka pihaknya meminta agar masyarakat menghor-

mati pekerjaan guru tersebut. “Jangan langsung para guru ditahan atau dilaporkan sepihak oleh orang tua. Ajaklah bicara, tolong dimediasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan pihak terkait.”

PGRI di semua tingkatan siap memediasi melalui Dewan Kehormatan Guru (DKGI) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Selain itu PGRI telah menandatangani nota kesepahaman Kapolri bahwa guru yang melakukan pelanggaran profesi, ditengahi oleh PGRI bersama DKGI dan LKBH. “Tidak boleh tidak serta merta ditahan dan dipenjarakan.”

Sayangnya, nota kesepahaman itu itu tidak bekerja efektif hinggal dilevel implementasi di lapangan. Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat seharusnya tidak bertindak berlebihan.

PGRI akan segera mengirim surat kepada Kapolri untuk audiensi dengan mengenai maraknya kasus pemenjaraan guru atas laporan orang tua. “Kami ingin guru tenang dalam bekerja dan saya yakin tidak seorangpun guru berniat untuk mencelakakan anak didiknya sendiri,” tukas dia. (ant/bali post)

Buku yang dibaca beragam mulai dari buku umum, semua pengetahuan IPA, IPS, dan sejarah. Semua buku difasilitasi oleh Dikpora karena sejak pendiriannya sekolah ini belum memiliki Perpustakaan. “Cara ini kita gunakan untuk membentuk anak agar gemar mem-

baca. Ada rencana membangun musala, nunggu dana dulu.

Yang paling penting ialah prioritas penambahan RKB sebanyak lima lokal. Sudah diajukan proposal, tinggal menunggu realisasi saja termasuk pembangunan perpustakaan,” pungkas Ishaka. (dys)

Pendidikan Tanpa Kekerasan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora), Drs. H. Muh. Suruji, mengingatkan pentingnya menjalankan pendidikan tanpa pendekatan kekerasan. Hal itu disampaikannya menanggapi adanya oknum guru yang dipenjarakan karena mencubit siswanya.

Suruji mengatakan, sebenarnya ada PP 74 tahun 2008 tentang guru yang mengatur perlindungan guru. Tapi, menurutnya fenomena tersebut juga merupakan salah satu dampak negatif dari keterbukaan, sehingga sekarang ini banyak orang yang justru kebablasan.

“Pemerintah pusat sudah merespon ini,” ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/6).

Kasus itu, kata Suruji, mendorong pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap PP 74 tahun 2008 tentang guru. Saat ini, di Makasar tengah berlangsung rapat penyempurnaan PP 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan mengundang seluruh perwakilan Dinas Dikpora seluruh Indonesia.

Inti dari pembahasan itu untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Sehingga ketika ada kasus seperti itu, tidak dibawa ke wilayah pidana. Atau diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan sejenisnya.

Suruji menekankan. Sebenarnya tidak ada guru yang in-

gin mencelakai muridnya.

Guru selalu memiliki niat baik. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh insan pendidikan untuk menjalankan pendidikan dengan tegas. Namun tanpa menggunakan kekerasan.

“Jadi sebenarnya membangun disiplin itu kunci utamanya adalah ketegasan, menegakkan disiplin. Ketegasan, ada aturan,ada etika, jangan pernah biarkan ada orang bisa melanggar. Setiap yang melanggar itu diberikan sanksi, apapun modelnya,” jelas Suruji.

Siswa, katanya, ketika diperlakukan dengan tegas, bukan berarti dipukul atau hukuman fisik lainnya. Tetapi dengan menegakkan aturan dan tata tertib. Dengan memberikan hukuman yang pantas.

Ia mengemukakan banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun disiplin siswa. Seperti hukuman sosial, ketika anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, siswa itu bisa diberikan tugas yang berlipat.

“Atau laporkan ke orang tuanya, supaya orang tuanya mengawasi. Atau cara-cara yang mendidik tanpa kekerasan,” tegasnya. Suruji kembali menekankan, dalam pendidikan tidak memberikan celah munculnya kekerasan.

Terutama pada siswa-siswi yang mengikuti proses belajar mengajar. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

Ridwan Diminta Fokus di 800 dan 1.500 Meter

Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Senin, 13 Juni 2016 06:30 Ekuador 4 vs 0 Haiti 08:30 Brasil 0 vs 1 Peru Euro 2016 Senin, 13 Juni 2016 02.00 Jerman 2 vs 0 Ukraina

Mataram (Suara NTB) Pelatih Atletik NTB, Kapten Muhdar ikut berkomentar soal penampilan Ridwan di nomor 10.000 meter pada Kejurnas Atletik Laskar Pelangi di Belitung Timur belum lama ini. Apalagi Ridwan gagal mempersembahkan medali di nomor jarak jauh tersebut.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Pelatih spesialis jarak menengah itu mengatakan seharusnya Ridwan sudah mulai fokus persiapan di nomor 800 meter dan 1.500 meter saja.

Sebab, nomor tersebut merupakan nomor spesialis Ridwan dan menjadi target emas di PON Jabar 2016.

Demikian dikatakan Pelatih Atletik NTB, Kapten Muhdar yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (13/6). Pernyataan itu dilontarkan Muhdar karena mendengar atletnya

Piala Amerika Selasa, 14 Juni 2016 08:00 Meksiko vs Venezuela @Kompas TV 10:00 Uruguay vs Jamaika @Kompas TV Rabu, 15 Juni 2016 08:00 Cili vs Panama @Kompas TV 10:00 Argentina vs Bolivia @Kompas TV Euro 2016 Selasa, 14 Juni 2016 00.00 Republik Irlandia vs Swedia @RCTI 03:00 Belgia vs Italia @RCTI Rabu, 15 Juni 2016 00:00 Austria vs Hongaria @RCTI 03:00 Portugal vs Islandia @RCTI 21:00 Rusia vs Slovakia @RCTI

but, sebab dia yakin keikutsertaan Ridwan di 10 K adalah bagian dari strategi.

Menurut Muhdar, keikutsertaan Ridwan di 10 K untuk mengalihkan perhatian lawan-lawannya. Dalam hal ini Ridwan ingin membentuk opini bahwa Ridwan tak punya persiapan di 800 meter dan 1.500 meter, sehingga lawannya menganggap remeh kemampuan Ridwan.

Padahal menurut Muhdar, kemampuan Ridwan di 800 meter dan 1.500 tak perlu dira-

H.MNS. Kasdiono. Mantan Ketua Umum KONI NTB itu menyayangkan Ridwan tampil di 10 K, dan Kasdiono meminta Ridwan agar fokus di nomor 800 meter dan 1.500 meter yang dijuarai Ridwan di P O N R i a u 2012. (fan)

H. Muhdar (Suara NTB/fan)

Euro 2016

Rio Sempat Tempel Empat Pebalap

Rooney : Inggris Tak Istimewakan Bale

Suherman Segera Dilantik sebagai Pimpinan KONI Lobar (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Jajaran personalia kepengurusan KONI Lobar periode 2016 hingga 2020 segera dilantik. Menurut informasi, Suherman akan memimpin KONI Lobar yang baru menggantikan Ketua Umum KONI Lobar sebelumnya, Dr. H. Zaini Arony yang terjerat kasus korupsi.

Sekum KONI Lobar, Baharudin, yang dikonfirmasi via ponselnya, Senin (13/6) kemarin membenarkan Ketua Umum KONI Lobar akan dipimpin oleh Suherman. “Pelantikan KONI Lobar akan digelar di Aula Kantor Bupati Lobar, 22 Juni 2016,” ucapnya.

Suherman dipilih secara aklamasi lewat Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lobar yang digelar di Kantor Bupati, 26 Mei lalu. Rapat itu dihadiri 21 orang pengurus atau pemilik hak suara yang terdiri dari 20 cabor dan satu dari pengurus KONI Lobar. Kecuali pengurus cabor dari taekwondo dan biliar.

“Musorkab KONI Lobar mengajukan satu calon ketua saja. Dan semua peserta memilih secara aklamasi pak Suherman,” jelas Baharudin.

Dikatakannya, rencana pelantikan kepengurusan KONI Lobar akan digelar 22 Juni 2016. Saat ini namanama pengurus KONI Lobar yang baru sudah diajukan ke KONI NTB untuk dimintai rekomendasi. Jajaran kepengurusan KONI Lobar yang baru berjumlah 31 orang.

Jumlah itu lebih ramping dari kepengurusan KONI Lobar sebelumnya.

“Kepengurusan KONI Lobar yang baru tambah ramping dari sebelumnya. Tanpa menghilangkan fungsi beberapa komisi kita gabungkan,” jelasnya seraya menambahkan, lewat pimpiSALON nan yang baru mereka berharap Lobar dapat memperYuni Salon & Schol Kcntkan tahankan gelar juara Porprov Rmbt & Kulit Trlngkap bg NTB yang diraih tahun 2014 Prwtan Pria/Wnt, Hrg trlalu. (fan) jngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A AmpHILANG nan HB. 087865155031 Hilang STNK R2 Honda DR206CI Noka/Nosin : SALON RUDI HADISUWARM H 1 J F D 2 3 0 E K 1 5 3 8 7 3 / NO PROMO DISC 20 % ALL JFD2E-3153934 an. Saraffu- SERVICE SENIN – KAMIS, din hilang disekitar Jl. Panji- MULAI TANGGAL 1 JUNI, tilar Negara Kota Mataram UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONLOWONGAN TOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMANEMONE SCHOOL BU- BUHAN RAMBUT, JL. CATUH GURU CALISTUNG TUR WARGA NO.27 TELP. WNT MIN SMA HUB. XL 0370- 627990

087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE

COMPUTER

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

London Kapten Timnas Inggris Wayne Rooney mengakui bahwa secara pribadi dia memperingkatkan Bale pada di antara pemain terbaik di dunia. Namun, Timnas Inggris tidak akan memGareth Bale perlakukan bintang Real Madrid itu dengan istimewa pada laga panas kedua tim pada Euro 2016.

“Saya kira dia adalah pemain yang fantastis, mungkin berada pada lima pemain top dunia,” kata Rooney seperti dikutip Sky Sports.

“Dia adalah ancaman terbesar untuk Wales, namun saya kira kami tidak akan menjaga dia. Saya kira kami harus keluar dan memainkan gaya kami sendiri. Mereka juga harus banyak memimikirkan tim kami.”

“Saya kira kami adalah tim yang bagus, tim yang solid dan saya yakin pertandingan nanti akan merupakan laga yang sangat menarik.”

Sebelumnya, Bale mengutarakan penilaiannya bahwa para pemain

Euro 2016

Buntut Bentrok Suporter, Inggris - Rusia Terancam Didepak Jakarta (Suara NTB) Badan sepak bola Inggris FA meminta pendukung Inggris bersikap bertanggung jawab dan terhormat setelah UEFA memperingkatkan Inggris terancam ditendang dari Euro 2016, bersama Rusia, jika pendukung kedua negara mengulangi kekerasan yang mereka lakukan pada laga perdana kedua tim di Marseille Senin dini hari kemarin.

Pemerintah Prancis memperingatkan bahwa waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menghadapi pendukung yang bengal telah mengalihkan polisi dari perang melawan terorisme. “Tindakan mereka mengalihkan polisi dari misi utama mereka, melindungi negeri kami dari ancaman teroris,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve seperti dikutip The Guardian.

Pendukung Inggris berkelahi dengan pendukung Rusia di Marseille sebelum laga Grup B mereka Senin dini hari tadi.

Setelah pertandingan itu berakhir pendukung Rusia menyerang pendukung Inggris di lapangan yang dipisahkan

Semarang (Suara NTB) Pembalap nasional yang tergabung dalam tim Manor Racing Rio Haryanto sempat menempel empat pebalap yang ada di depannya saat tampil pada race ketujuh lomba balap mobil Formula Satu (F1) di Sirkuit Gilles-Villeneuve Kanada, Minggu waktu setempat.

“Bagian pertama dari perlombaan berjalan dengan baik,” kata Rio Haryanto seperti disampaikan Media Relations Cep Goldia dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin.

Menurut pebalap asal Solo, Jateng, tersebut, dirinya menempel rekan setim Pascal Wehrlein dan dan juga dengan Jolyon Palmer (Renault) dan Kevin Magnussen (Renault).

“Pada pit stop pertama, saya berharap dapat bergabung kembali ke balapan dan bertarung dengan Marcus Ericsson (Sauber) tapi kami menemui masalah yang memperlamban pit stop dan saya harus kembali ke trek di belakang Felipe Nasr (Sauber),” katanya.

Ia mengatakan, untuk sebagian besar balapan, dirinya terus mengejar Nasr tapi dengan adanya bendera-bendera biru, setiap semakin mendekatinya, dirinya harus mundur ke belakang lagi.

“Kami mencoba strategi jangka panjang untuk stint terakhir dan mendapat jarak tempuh lebih pendek pada set terakhir ban soft tapi tidak ada yang bisa kami lakukan lagi. Di sisi positifnya, kedua mobil kembali mencapai finis dan saya berharap kami bisa membawa hal-hal yang positif ke Baku minggu depan,” kata pebalap berusia 23 tahun itu.

Pada race ketujuh di Kanada tersebut, Rio Haryanto menempati posisi ke-19 dengan catatan waktu 1:18.658, sedangkan rekan satu timnya pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 1:18.282.

Sementara itu Pascal Wehrlein mengatakan, dirinya mendapat awal yang baik dan melampau Jolyon Palmer dan menahan kedua Sauber di belakangnya sebelem pot stop pertama meskipin dirinya sempat mengalami beberapa kerusakan pada lantai mobil ketika tiba di grid sehingga harus kehilangan waktu.

“Pada saat kami mencapai pit stop terakhir, saya kesulitan dengan ban dan yang memungkinkan Ericsson untuk menyalip. Saya masih bisa finis di depan Nasr, yang tentunya positif, meskipun mengecewakan tidak dapat menahan keduanya. Saya tak sabar untuk Baku di mana kami mudah-mudahan akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak perbaikan kami,” katanya.

Direktur Balap Manor Racing Dave Ryan mengatakan, pada awalnya dirinya berharap bisa menyaingi duo Sauber pada hari ini dan itu memang terjadi meskipun Pascal sendiri sempat kesulitan karena adanya keruskan lantai mobil saat tiba di grid.

Kondisi ini, kata dia, tentunya berakibat hilangnya sedikit waktu lap sehingga menahan Ericsson selama mungkin dan sampai terakhir mampu mengungguli Felipe Nasr dan tentunya itu sangat bagus.

Untuk Rio, kata dia, dirinya juga sedikit mengecewakan dia dengan pit stop pertama yang lamban, yang memaksanya mundur ke belakang dan tanpa kejadian itu, ia bisa finis di depan Nasr.

“Meskipun semua itu mengecewakan, di sisi positif kami senang melihat peningkatan relatif terhadap Sauber,” katanya. (ant/bali post)

Wales lebih memiliki hasrat ketimbang Inggris dan menyebut Inggris membesar-besarkan diri padahal belum membuktikan apa pun.

Wales telah memenangkan laga perdananya di Grup B dengan skor 2-1 melawan Slowakia, sebaliknya tim asuhan Hodgson ditahan seri 1-1 oleh Rusia yang menciptakan gol balasan Wayne Rooney pada masa injury. Hasil ini membuat pertemuan Inggris dan Wales di Lens nanti semakin panas.

“Menerima komentar tak terhormat adalah bagian dan bingkisan untuk seorang pesepakbola dan pelatih sepak bola,” kata Hodgson.

“Saya tidak pernah mengomentari orang lain. Saya sudah cukup lama berada di sepak bola untuk mengetahui setiap lawan memiliki pandangannya, lain hari (penjaga gawang Rusia Igor) Akinfeev yang menyebut kami tim unggulan terburuk dan kini Gareth Bale.”

“Mereka boleh-boleh saja punya pandangan seperti itu tetapi saya tidak memiliki keraguan kepada patriotisme atau hasrat kami dan itu yang penting.

Kami tahu siapa kami, kami tahu apa kami. Kami sama sekali tak meragukan diri kami sendiri,” tutup Hodgson seperti dikutip Sky Sports. (ant/bali post)

oleh UEFA. “Kekerasan seperti yang terlihat di Marseille tidak punya tempat dalam sepak bola, juga tidak dalam masyarakat secara keseluruhan,” kata Glenn. UEFA menyatakan tidak akan ragu menerapkan sanksi tambahan, termasuk mendiskualifikasi Inggris dan Rusia, jika pendukung kedua negara kembali terlibat dalam kekerasan selama tur-

namen ini.

“Komite Eksekutif FIFA telah memperingatkan kedua asosiasi sepak bola bahwa tak akan ragu mengenakan sanksi tambahan kepada Asosiasi Sepak Bola (FA) dan Persatuan Sepak Bola Rusia, termasuk kemungkinan diskualifikasi kedua tim dari turnamen ini, jika kekerasan semacam itu terjadi lagi,” kata UEFA. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

RUSUH – Suasana bentrok antar pendukung Inggris dan Rusia di laga kedua negara di Euro 2016. UEFA akan mendepak dua negara ini jika bentrok berulang.

(Suara NTB/ist)

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

anemonereadingschool@gmail.com

Ridwan turun di nomor 10 K alias 10.000 meter di kejurnas atlet di belum lama ini.

“Saya juga menginginkan Ridwan fokus pada nomor 800 meter dan 1.500 meter, karena kita memasang target dua emas dari Ridwan di dua nomor tersebut,” ucap Muhdar.

Muhdar mengatakan dirinya tak pernah meminta Ridwan untuk mengikuti nomor 10 K di kejurnas. Namun dia juga tak menyalahkan Ridwan karena turun di nomor 10 K terse-

gukan lagi. Muhdar mengaku sudah mencatat catatan waktu Ridwan dalam setiap kali latihan. Baginya Ridwan tetap jadi andalan NTB di nomor 1.500 meter dan 800 meter.

Pernyataan Muhdar memang cukup meyakinkan. Sayang, faktanya, Ridwan gagal meraih medali emas di Kejurnas Atletik di Belitung Timur belum lama ini. Ridwan hanya mampu mempersembahkan medali perunggu di 800 meter, sementara nomor 1.500 meter tak diikuti.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menurunnya prestasi Ridwan tersebut dipertanyakan oleh Dewan Kehormatan KONI NTB,

SUARA NTB

Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 12

Dewan Minta Sasaran OP Diperluas Mataram (Suara NTB) Di tengah melonjaknya harga gula pasir beberapa waktu terakhir ini yang mencapai Rp 17 ribu per kilogram, pimpinan DPRD Kota Mataram meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram untuk memperluas sasaran operasi pasar (OP). Pekan lalu dilaksanakan OP gula pasir di Pasar Pagesangan, tapi sasarannya hanya untuk pedagang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, Senin (13/6).

Muhtar mengatakan jika pemerintah ingin mengadakan OP, seharusnya yang menjadi sasaran adalah langsung kepada konsumen, bukan pedagang. “Kalau kepada penjual sama dengan tengkulak jadinya,” ujarnya. Jika sasaran OP adalah penjual, dikhawatirkan barang tersebut akan disimpan dan tidak dijual kembali sehingga harga ke konsumen tetap mahal.

Kemungkinan juga menurut politisi Gerindra ini gula pasir yang dijual ke pedagang akan ditimbun dan dijual kembali menjelang Lebaran nanti sehingga harga tetap tinggi. “Jadi kalau memang mau operasi pasar, harus betul-betul menyentuh ke bawah, ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” sarannya. Ia juga menyarankan OP tidak

hanya dilaksanakan di pasarpasar tradisional, tapi langsung turun ke masyarakat atau di pusat keramaian lainnya.

Ia melihat tidak hanya harga gula yang tinggi, tapi beberapa jenis barang kebutuhan lainnya. Muhtar juga menyampaikan dirinya mendapat keluhan dari warga terkait kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok ini.

Pelaksanaan OP seharusnya tidak hanya gula pasir, tapi juga barang kebutuhan lainnya seperti minyak goreng dan bahan pokok yang lain.

Menurutnya momentum bulan puasa ini merupakan kesempatan bagi pedagang untuk menaikkan harga sehingga juga harus dilakukan antisipasi. “Yang lebih penting sasarannya. Kalau perlu bila operasi pasar itu bukan

(Suara NTB/ynt)

GULA PASIR - Buruh menurunkan gula pasir dari truk pada saat pelaksanaan OP gula pasir di Pasar Pagesangan belum lama ini. hanya di pasar, bila perlu turun. Tapi mungkin kemam-

puan pemerintah untuk melakukan operasi pasar se-

cara menyeluruh itu yang terkendala,” ujarnya.

Pihaknya juga memaklumi jika yang menjadi kendala adalah keuangan daerah sehingga pelaksanaan OP belum meluas. “Kecuali ada support dari APBN yang besar. Misalnya daging, kalau pemerintah pusat punya tekad untuk itu gulirkan cepat ke daerah,” demikian Muhtar. (ynt)

Pemkot Tak Ingin Masyarakat Bertindak Sendiri Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya tidak ingin ada warga atau kelompok masyarakat yang bertindak sendiri melakukan razia terhadap rumah makan, kafe, restoran, atau warung yang buka pada siang hari di bulan Ramadan ini. Pihaknya juga tidak ingin ekses persoalan ini meluas dan dipersoalkan pihak lain.

“Lalu ada masyarakat kita atau kelompok masyarakat yang merasa kenyamanan mereka terganggu dan mengkonsolidasikan diri kemudian melakukan tindakan sendiri, persoalan ini bisa jadi ramai. Untuk itu kita pemerintah mengambil alih persoalan itu,” terangnya ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram, Senin (13/6).

Ia juga berharap persoalan ini dapat dipahami oleh para pengusaha. Kehadiran pemerintah disampaikan Mohan untuk menjamin suasana, kondusivitas, dan kenyamanan orang berpuasa di Kota Mataram tetap terjaga. “Kami tetap membatasi itu, tidak menghentikan usaha mereka, cuma jamnya yang kita atur,” jelasnya.

Pemkot Mataram tetap memberikan toleransi kepada para pelaku usaha di bulan Ramadan. SE Walikota ditegaskan bukan untuk mematikan usaha masyarakat, dan sektor informal tetap bisa berjalan. “Tapi ini kita berbicara soal bagaimana kita

sama-sama menghormati bulan ini. Menghormati mereka yang berpuasa. Pemerintah perlu hadir di situ,” jelasnya.

Restoran, rumah makan, dan lainnya juga boleh beroperasi tapi tidak terbuka dan tidak melayani di tempat. “Ini bentuk kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan,” ujarnya. Mohan mengatakan pihaknya juga memahami keberadaan usaha yang membutuhkan biaya operasional, harus menggaji pegawai, sehingga ada kelonggaran yang diberikan pihaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar meminta kepada Satpol PP agar tetap tegas dalam menindaklanjuti SE Walikota pada saat bulan Ramadan ini.

Jika ada yang tidak mematuhi SE tersebut, Satpol PP diharapkan harus segera bergerak. Salah satunya jika ditemukan masih ada rumah makan, kafe, restoran, maupun warung yang buka di siang hari. “Kalau saya tetap tegaskan kepada aturan saja. Di Perwal sudah ada, jelas dilarang. Kalau sudah dilarang itu kan artinya tidak boleh. Kepada aparatur seperti Pol PP yang punya tugas untuk itu harus tegas,” jelasnya, Senin (13/6).

Muhtar mengatakan aparat terkait juga jangan setengah hati dalam melakukan tugasnya. Menurutnya semua pihak juga harus mendukung SE Walikota tersebut. Apalagi saat ini tengah digalakkan halhal yang berkaitan dengan syariah dalam rangka mendukung daerah ini sebagai destinasi wisata halal internasional.

“Kita ini wisata saja sudah syariah, bank ke depan juga syariah. Jadi memang harus betulbetul ditegakkan dengan disiplin. Jangan setengah hati mau melaksanakan aturan itu,” ujarnya. Namun dalam melakukan penertiban, tetap harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). (ynt)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 14 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ADANYA warung makan yang buka di siang hari se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lama bulan puasa, masih saja menjadi pro kontra.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Sejumlah pihak menginginkan agar warung makan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tidak berjualan di siang hari. Namun di sisi lain ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pula pihak-pihak yang menganggap beroperasionaln123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ya warung makan di siang hari, sebagai bentuk toler123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ansi terhadap masyarakat yang tidak berpuasa.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Warung makan buka di siang hari, tidak hanya terja123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 di di Kota Mataram, tetapi merata di Indonesia. Memang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 masing-masing daerah telah mengeluarkan imbauan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 terkait hal ini. Di Kota Mataram misalnya, Walikota Mat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 aram, H. Ahyar Abduh telah mengeluarkan imbauan agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 warung makan mengatur jam operasional mereka.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Warung makan sesuai edaran Walikota Mataram di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 izinkan buka mulai pukul 17.00 Wita hingga pukul 05.00 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Wita. Tetapi yang namanya imbauan, tentu tidak bersi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 fat mengikat. Sehingga pada kenyataannya, imbauan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 itu banyak yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 yang bergelut di bidang usaha warung makan. Banyak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 warung makan yang buka meskipun tidak secara ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ang-terangan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Sayangnya, masih ada saja pihak-pihak yang meng123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ganggap itu sebagai bentuk pelanggaran dan intoler123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ansi terhadap umat muslim yang sedang menjalan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kan ibadah puasa. Sehingga tindakan aparat baik Sat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 pol PP maupun aparat kepolisian di sejumlah daerah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mendapat kecaman dari masyarakat. Seperti yang di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 lakukan aparat Satpol PP di Kota Serang Banten den123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 gan merazia warung makan dan menyita makanan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dijual di warung tersebut.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Padahal tindakan tersebut, sama sekali bukan bagi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 an dari penegakkan Perda atau peraturan daerah. Kare123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 na sampai saat ini, belum ada satu aturanpun yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 melarang warung makan berjualan di siang hari. Yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dilakukan oleh kepala daerah di masing-masing daer123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ah hanyalah memberikan imbauan kepada masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 agar tidak berjualan. Kalaupun berjualan, tidak secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 demonstratif sehingga menganggu kekhusyukan umat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 muslim berpuasa.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Apalagi, Menteri Koordinator bidang politik, hu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kum dan keamanan, Luhut Binsar Panjaitan telah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 meminta kepada aparat keamanan agar tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 melakukan razia warung makan yang buka di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 siang hari pada bulan puasa. Ini dimaksudkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 agar bulan Ramadan dapat dinikmati dengan dam123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ai oleh semua pihak. Dengan begitu, semua or123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ang dapat melakukan ibadahnya dengan baik dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 toleransi tetap terpelihara.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Bahkan Menteri Koordinator bidang politik, hukum 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dan keamanan mengimbau kepada para pemilik 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 warung makan untuk menutup jendela dengan tirai agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tidak mengganggu konsentrasi umat muslim yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 menjalankan puasa. Intinya, menyikapi bulan Ramadan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ini, semua pihak harus mampu menahan diri. Jangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sampai akibat tindakan sepihak oknum-oknum yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mengatasnamakan penertiban dan lain sebagainya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 daerah ini dipersepsikan sebagai daerah yang tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 punya aturan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Masyarakat yang sedang berpuasa juga harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mempertimbangkan adanya pihak-pihak yang tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 berpuasa. Dengan membiarkan adanya warung 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 makan buka di siang hari selama Ramadan ini, se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 betulnya menjadi bagian bagaimana kita menjaga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 toleransi beragama. Dengan catatan, bukanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 warung makan itu tidak secara demonstratif. (*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Jaga Toleransi

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Sinergitas Program: Keluarga Sehat dan Keluarga Berkualitas ONSEP ‘keluarga’ menjadi kekuatan utama dalam melahirkan keluarga sehat dan keluarga berkualitas yang menapaki sebagai pilar dalam menuju bangsa yang kuat — pendekatan keluarga diharapkan dapat meningkatkan akses keluarga dalam pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dengan perlunya melakukan revolusi dan dinamisasi disemua lini operasional.

Gerakan masyarakat hidup sehat dan keluarga sehat dalam prinsip-prinsipnya membutuhkan pola kerjasama multi sektor, masyarakat keluarga dan individu, dan pemberdayaan masyarakat – sehingga, kemudian mampu menjawab program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan muatan program pengendalian penyakit HIV/ AIDS, TB, Malaria; peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB); dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Cakupan-cakupan bidang kesehatan menjadi urgen dan menjadi turbo pergerakan akseleratif dalam memperkuat dan mendukung program peningkatan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain faktor pendidikan dan daya beli publik dalam bidang ekonomi.

Dampak besarnya akan memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengurangi disparitas ekonomi dan kesejahteraan dalam upaya menurunkan tingkat prevalensi kemiskinan dan pengangguran.

Upaya-upaya efektif dilakukan dengan frekwensi intensitas pergerakan pembangunan keluarga, yang kemudian akan terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas. Eksistensi keluarga menjadi barometer dan indikator dalam memberikan kekuatan dan ketahanan bangsa, keluarga hebat akan melahirkan bangsa yang hebat pula.

Konsep-konsep kebersamaan dan gotong royong dalam warna ‘kemitraan’ menjadi kekuatan hakiki dalam sinergitas dan pelahiran percepatan pembangunan yang diidam-idamkan oleh masyarakat – spirit holistik dan integratif menjadi ‘kekuatan dasyat’ dalam menuju keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Kesamaan konsepsi dan persepsi menjadi upaya dalam memadukan kekuatan yang memberikan nilai kualitas dan output-outcome program yang dapat dinikmati

Oleh:

A. Yani *)

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa)

Mengapungkan potensi-potensi dari akar rumput sangat perlu dikuatkan dengan kekuatan bersama dan gotong royong.

Kemudian ditangkap dalam komitmen holistik dan integratif — nilainilai ‘kesatuan’ dalam frame lintas program dan lintas sektoral yang bahu-membahu memberi topang kekokohan pembangunan secara berkesinambungan. dengan baik.

Untuk itulah – lintasan awal, sebagai area penggarapan dan penajaman-penajaman operasional program dengan memperkuat lini lapangan, terutama strategi melalui pendekatan konsep-konsep keluarga — sesuai dengan upaya membangun Indonesia dimulai dari daerah-daerah dan desa sebagai basis utama dan pertama dari kekuatan mendasar pembangunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimensi Pembangunan Dimensi pembangunan secara makro — terutama dimensi pembangunan manusia, memposisikan bidang pedidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter sebagai dimensi strategis yang kemudian menjadi strategi dalam revitalisasi program ‘revolusi mental’ — dengan rentang kendalinya pada antar wilayah, terutama skala pinggiran, sasaran khusus, kepulauan, wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

Dalam persepektif bidang Kesehatan dan Kependudukan-KB menjadi kekuatan bersama dalam rangka menjadikan dimensi pembangunan manusia dengan memperkuat posisi ‘keluarga’ — advokasi atas urgensi dan strategi program dibangun atas asas memperkuat kualitas keluarga dalam kerangka membangun nilai-nilai manusia, kesehatan dan lingkungannya, sehingga akan membangun kesadaran pada masyarakat yang luas.

RUKO - VILA - KOST

Upaya-upaya ini untuk bersamasama menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI), peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dan disisi lain menekan laju pertumbuhan penduduk, TFR, Unmeet Need, Prevalensi KB Aktif, ASFR dan menunda Kehamilan yang tidak diinginkan.

Program-program prioritas yang dilakukan pada esensinya untuk menjawab capaian-capaian tersebut — perlu dilakukan secara paralel dan berbanding lurus antara integrasi data, program dengan penggerakan dan penajaman operasional — memiliki harmoni dalam ekspektasi dengan mekanisme operasioanal yang didasari pada kegiatan advokasi, penggerakan dan pelayanan.

Pelayanan secara kualitas pada pelayanan KB metode kontrsepsi jangka panjang (MKJP), pembentukan Kampung KB sebagai ‘miniatur’ program lintas sektoral, memperkuat pembangunan keluarga, sistem data informasi keluarga, balai penyuluhan sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan, penguatan peran kader (PPKBD, Sub PPKBD), pembinaan Kelompok-kelompom Kegiatan (Poktan), peningkatan peran mitra kerja dan pemangku kepentingan, serta membangun mindset dengan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Menjawab Nawacita Program prioritas dari agenda Nawacita — khususnya terkait den-

gan membangun keluarga sehat dan berkualitas merupakan program yang akan menjawab Nawacita ketiga:membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, Nawacita kelima: meningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, dan Nawacita kedelapan: melakukan revolusi karakter bangsa.

Aktualisasi dari Nawacita tersebut – menjadi jejaring program kerja bidang kesehatan, kependudukan dan KB yang pilar utamanya dikemas dalam pembangunan keluarga, melahirkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Memperkuat posisi keluarga sebagai pilar dan kekuatan pembangunan yang domisili dan lokusnya sebagian besar di wilayah pinggiran (marginal) dan desa-desa — sehingga kebangkitan keluarga sekaligus kebangkitan desa sebagai ikhtiar besar dalam ikut membangun Indonesia kedepan.

Mengapungkan potensi-potensi dari akar rumput sangat perlu dikuatkan dengan kekuatan bersama dan gotong royong. Kemudian ditangkap dalam komitmen holistik dan integratif — nilainilai ‘kesatuan’ dalam frame lintas program dan lintas sektoral yang bahu-membahu memberi topang kekokohan pembangunan secara berkesinambungan.

Kerupuk mengandung boraks masih banyak beredar Produsennya harus ditindak tegas

***

Investor masuk Mataram harus tanam modal di bank Cegah investor hanya bermodal nekad

***

RAGAM Suhaimi Ismy : Toleransi Terjaga, Masyarakat Tenteram

Halaman 15

SUARA NTB Selasa, 14 Juni 2016

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, saat menyampaikan materi seputar pentingnya menjaga toleransi, di Ponpes Sa’adiyah Tongkek Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Senin (13/6).

Kurang Tenaga Medis Dari Hal. 1 Sekda yang didampingi Plh.RSUP NTB, dr. H. Lalu Fikri, MM. melakukan sidak di beberapa ruangan dan poli.

Sekda mengawali sidak tersebut dari ruangan BPJS. Di ruangan tersebut, Sekda berbincang dengan beberapa staf BPJS terkait klaim BPJS oleh masyarakat. Selanjutnya Sekda meninjau poli jantung yang diteruskan ke ruang NICU. Di ruangan tersebut Sekda menggali informasi terkait beberapa pasien tidak mampu. ‘’’Sudah kita konfirmasi apa persoalannya, yang ternyata memang jadwal mereka, sebelum ke klinik harus visitasi ke pasien-pasien yang dirawat inap,’’ jelas Sekda.

Selain itu, Sekda memperoleh informasi bahwa di RSUP NTB kekurangan tenaga medis. Baik dokter maupun perawat, sehingga saat pembagian tugas masih mengalami kendala. ‘’Berdasarkan temuan dan wawancara saya dengan pasien dan perawat, menurut saya, kita juga perlu tenaga non medis di rumah sakit ini untuk membantu pasienpasien, khususnya pasien BPJS. Sehingga, mereka tidak lagi dibebani urusan-urusan administrasi,’’ jelasnya.

Sekda menjelaskan, tenaga

non medis atau social workers tersebut akan bertugas mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan BPJS. Baik rujukannya maupun administrasi-administrasi lain sebagai syarat untuk pembayaran klaim BPJS. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan para perawat bahwa mereka selalu disibukkan dengan urusan administrasi BPJS, sementara pelayanan terhadap pasien sedikit mangalami hambatan. ‘’Ini yang akan saya bicarakan dengan BPJS dan Dinas Sosial. Selain itu, perlu ada mekanisme pembiayaan terhadap pasienpasien yang tidak bisa diklaim oleh BPJS atau tidak bisa dibayar BPJS, namun faktanya mereka berasal dari keluarga miskin,’’ katanya.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan beberapa perkembangan palayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, terutama fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. ‘’Rumah sakit ini sedang kita persiapkan, dari tipe B ke tipe A. Sehingga, tahun 2018 sudah rampung. Semua perkembangan ini akan saya laporkan ke Bapak Gubernur,” pungkasnya. (ham)

Gubernur akan Hadiri Sidang Dari Hal. 1 Senin pagi kemarin, Sahdi langsung menghadap ke gubernur untuk menyampaikan panggilan sidang. Kapasitas gubernur sebagai saksi korban dalam dalam kasus itu, karena akun facebook-nya diduga dipalsukan, dengan terdakwa Tur. ‘’Dari JPU menjelaskan, beliau (gubernur, red) siap hadir,’’ kata Sutapa.

Kesiapan itu disampaikan langsung sebagai keinginan langsung dari gubernur untuk memperlancar proses hukum terdakwa. Sebab sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, sudah empat kali sidang ditunda karena ketidakhadiran gubernur. ‘’Tadi, setelah JPU menghadap langsung ke Pak Gubernur, ternyata beliau sangat terbuka dan menyampaikan keinginan hadir langsung di sidang nanti,” jelas Sutapa.

Menurut rencana sidang

dilaksanakan Jumat , dari agenda sebenarnya hari Kamis. “Namun karena permintaan Pak Gubernur, disesuaikan dengan waktu beliau. Makanya dimundurkan menjadi hari Jumat,” sebutnya.

Terdakwa Turmuzi sebelumnya ditangkap Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB di rumahnya di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Penangkapan berawal dari laporkan Gubernur NTB melalui tim pengacaranya yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Melalui akun dengan mencatut nama orang nomor satu di NTB itu, Tur diduga berupaya mengelabui beberapa orang dengan menawarkan jasa pemberangkatan umroh dan haji. (ars/why)

Komisi VII Desak Audit Teknologi PLTU Jeranjang Unit II Dari Hal. 1 Menurutnya, audit teknologi perlu dilakukan untuk meyakinkan semua pihak bahwa PLTU Jeranjang Unit II kapasitas 1x25 MW tersebut benar atau tidak menggunakan mesin bekas. Jika audit teknologi dilakukan, maka akan dilakukan pengecekan ke pabriknya di Cina. ‘’Apa nama pabrik yang menghasilkan mesin ini, tahun berapa dan nomornya berapa. Dicek nanti di pabriknya bahwa merk ini nomer sekian, kapan diproduksi? Nanti ketahuan di pabriknya, pernah dipakai dimana? Dugaan mesin bekas itu ada, tapi pihak PLN membantah. Tapi tetap Komisi VII berpendapat perlunya audit teknologi untuk meyakinkan semua pihak,’’ tandasnya.

Diketahui, dari tiga unit pembaangkit di PLTU Jeranjang, baru Unit I dan III yang sudah beroperasi. Itupun, kadang-kadang untuk PLTU Unit I sering terjadi gangguan yang sering mengganggu pasokan listrik di sistem Lombok.

Untuk PLTU Unit II ini dikerjakan oleh PT. Barata Indone-

sia. Kontraktor tak dapat menuntaskan pekerjaan sesuai dengan batas kontrak bahkan mengaku kekurangan finansial.

Politisi Partai Nasdem ini mengapresiasi kunjungan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) ke PLTU Jeranjang pada Sabtu (11/ 6) lalu. Namun ia sedikit kecewa dengan pihak PLN yang tidak menjelaskaan tentang kondisi dan fakta yang ada di PLTU Jeranjang khususnya Unit II yang mangkrak. ‘’Yang disuguhkan PLN kepada Presiden rencana infrastruktur yang sedang dibangun. Kapal pembangkit yang disewa merapat di Jeranjang. Bukan PLTU Jeranjang yang bermasalah.

Antara lain, Unit II yang belum selesai. Unit I yang sering mengalami kerusakan. Adanya persepsi masyarakat bahwa PLTU Jeranjang ini mesinnya bekas dari Cina. Itu mestinya diklarifikasi oleh PLN kepada Bapak Presiden. Tapi ndak saya dengar,’’ ujarnya dengan nada kecewa. (nas)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy menyerukan pentingnya memperkuat rasa toleransi antar warga negara di saat menjalankan ibadah puasa kali ini. Toleransi yang terjaga diyakini akan melahirkan suasana yang tenang dan tenteram.

“Momentum puasa ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat rasa toleransi antar warga negara,” ujar Suhaimi Ismy di sela kegiatan yang digelar di Ponpes Sa’adiyah Tongkek Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Senin (13/6).

Suhaimi menegaskan, toleransi dalam keragaman bisa terwujud antara lain dengan adanya rasa menghormati masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa kepada yang sedang menjalankan. Bila pengertian ini terpupuk dengan baik, ia meyakini akan tercipta suasana masyarakat yang tenang dan tenteram dalam menjalankan ibadah.

Terkait dengan razia warung yang kabar beritanya menjadi viral di media sosial, Suhaimi juga menyampaikan pendapatnya. Ia me-

negaskan, sekiranya, di bulan Ramadhan ini harus mencerminkan suasana ibadah yang baik. Menurutnya, tidak perlu ada pemaksaan yang diimbangi dengan pengertian antar pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Menurutnya, kebhinekaan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah berkah bagi kita. Karena, menurutnya itu justru menjadi sendi penguat bagi kesatuan bangsa ini. “Seperti sebuah mozaik yang tersusun indah, begitulah gambaran NKRI kita,” ujarnya menganalogikan. Ia menilai, jiwa pancasila harus selalu tertanam dalam hidup masyarakat.

Sebagai anggota DPD RI yang peduli terhadap keutuhan dan keragaman di Indonesia dan NTB pada khususnya, Suhaimi memang aktif mengkampanyekan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Bagi Suhaimi, perbedaan adalah hal yang lumrah, bahkan bisa dikatakan hal ini merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. NTB sendiri menurutnya adalah miniatur Indonesia dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Di NTB, berbagai agama hidup dan tumbuh melalui

penganutnya masing-masing.

Suku-suku dan ras yang berbeda juga membaur dalam suasana harmonis.

Ia menilai, suasana ini penting untuk terus dipertahankan. Jika kondusivitas tetap terjaga, daerah ini akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Berbagai terobosan yang telah dibuat oleh para pemimpin di NTB, tidak akan membawa dampak maksimal jika masyarakat kita tidak menjaga kondusifitas daerah. Menurut Suhaimi, pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup tinggi, yang akhirnya menuai sanjungan dari Presiden RI, Joko Widodo tentu tidak terlepas dari keberhasilan kita bersama dalam menjaga dan menciptakan suasana kondusif. Adalah mustahil sebuah daerah bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik jika masyarakatnya larut dalam konflik.

Untuk itulah, ia menyerukan masing-masing pribadi di daerah ini untuk terus memperbaiki diri, khususnya di bulan Ramadhan ini. “Sekali lagi, mari kita perbaiki dan kembangkan akhlakul karimah untuk NTB yang maju,” pungkas mantan Kepala Kanwil Departemen Agama NTB ini. (aan/*)

BPKP Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Korsup Dari Hal. 1 “Karena memang ada dua pandangan. Ada kegamangan.

(Korsup) ini bagaimana diteruskan, dikasih arahan,” ungkapnya. “Tapi kan tetap bagaimana temuan tim di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan, bagaimana dari permintaan keterangan sejumlah saksi terungkap, bahwa pemberian sandang pangan itu merupakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke-13 ASN lingkup Pemkab Lotim.

Perkembangan penyelidikan, sambung Bonardo, menemukan bantuan yang diberikan dalam bentuk parsel pada tahap pertama sesuai dengan nomenklatur, yakni kepada fakir miskin. Hanya saja penyaluran tahap kedua senilai Rp 2,7 miliar patut diduga melanggar.

“Memang dia (terindikasi) melanggar. Harusnya ke fakir miskin. (tahap dua) dikasih ke PNS karena belum dapat gaji ke-13. Ini masalah kesatuan pandangan,” paparnya. “Koordinasi awal terbuka

disuruh kita masuk, ternyata ada kerugian negara yang unit-unit itu,” katanya.

Bonardo menambahkan, gambaran indikasi timbulnya kerugian negara sudah diungkapkan saat ekspose bersama. Kemudian disampaikan dalam bentuk hasil audit investigasi. Terkait perhitungan kerugian keuangan negara.

“Ada risalah yang kita sampaikan untuk dilengkapi. Kadang itu sampai berkali-kali,” ujarnya. “Ada dua tiga orang yang pernah dipanggil APH ditemui lagi oleh BPKP. Kita ingin lebih yakin lagi,” tambahnya.

Untuk pengusutan kasus dugaan penyimpangan bantuan sandang pangan Lotim sendiri, pengembangan terkini menurut catatan Suara NTB adalah telah sampai pada permintaan audit kerugian negara kepada BPKP Perwakilan NTB. Permintaan itu disampaikan hampir dua bulan silam.

Hingga kini hasilnya belum disampaikan. Meski demikian koordinasi antara Polda NTB

dengan BPKP tetap berjalan.

Dalam praktiknya, bantuan sandang pangan atau paket lebaran itu diduga diberikan kepada ASN di 114 instansi se-Kabupaten Lotim.

Padahal bantuan sandang pangan sebanyak 13.500 itu semestinya diberikan kepada fakir miskin.

Untuk kasus alat peraga IT untuk 33 SD di KLU senilai Rp 5 miliar. Bonardo mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam tahap akhir proses audit investigasi.

“Masih berproses di BPKP,” ungkapnya. “Nanti kita ekspose internal dulu. Baru kita ekspose bersama,” ujarnya.

Sementara Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Wibowo, SIK ditemui Senin (13/6) mengatakan,pihaknya tidak tinggal diam menanti hasil audit tersebut.

Upaya melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan BPKP terus dilakukan.

“Ini tim saya sedang bekerja,’’ katanya. (why)

Makin Tegas Tindak ASN Indisipliner, Konektivitas Antarwilayah Jadi Atensi Dari Hal. 1 ‘’Makanya kita konsolidasi dengan beberapa SKPD itu.

Selama ini memang sudah terjalin tapi belum optimal,’’ imbuhnya.

Sekalipun telah banyak ASN yang diusulkan diberhentikan, kena hukuman berat, seperti penurunan pangkat, pemotongan TKD dan lainnya, namun Satpol PP akan lebih getol lagi melakukan penegakan disiplin ASN. Khusus untuk pemotongan TKD, kata Dirjaharta, akan dilakukan lebih tegas lagi, terutama oleh masingmasing SKPD. ‘’Makanya itu besok lebih tegas lagi. Makanya saya mau koordinasi dengan SKPD terkait, BPKAD yang mengeluarkan gaji dan tunjangan itu. Selama ini kan banyak yang terlambat datang ke kantor tapi di SKPD nya yang kadang tidak dipotong TKDnya. SKPD yang masih kurang tegas. Makanya itu besok kita coba di BPKAD

yang menindaklanjuti laporan kita di Satpol PP sama BKD dan Inspektorat,’’ terangnya.

Selain penegakan disiplin ASN, lanjut Dirjaharta, pihaknya juga akan meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota yang sudah terjalin dengan baik. Kerjasama ini dinilai cukup efektif untuk melakukan penegakan Perda di kabupaten/kota seperti penertiban aset dan penegakan perda-perda lainnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. L. Bayu Windia, M.Si mengatakan, memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah masih menjadi atensi pihaknya. Kemantapan aksesibilitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa secara proporsional masih menjadi fokus perhatian. ‘’Istilahnya itu akses, kita membuat pintu-pintu lebih lebar, lebih banyak, lebih nyaman, lebih aman. Itu masih jadi PR Dishubkominfo. Terus keseimbangan akses antara Pulau

Lombok dan Sumbawa itu juga harus proporsional,’’ujarnya.

Dalam pengalokasian anggaran, kata Bayu, dirinya akan memberikan perhatian yang proporsional terhadap bidangbidang yang ada di Dishubkominfo NTB, baik bidang perhubungan maupun Kominfo. ‘’Kita tak bicara jumlah tapi proporsional. Nomenklaturnya mengatakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jadi harus proporsional antara Perhubungannya dan Kominfonya,’’ucapnya.

Ditanya, program dalam waktu dekat yang butuh perhatian? Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) ini mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya sedang mempersiapkan angkutan Lebaran dan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). ‘’Kita sudah koordinasi dengan stakeholders terkait Rabu (8/6) lalu. Rapat dengan tema rencana angkutan lebaran terpadu,’’ jelasnya. (nas)

Proyek Belum Ditender

SKPD Masih Lakukan Penyesuaian Anggaran Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek belum ditender di satuan kerjan perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram.

Alasannya, mereka masih harus melakukan penyesuaian terhadap anggaran. Penyesuaian ini akibat adanya rasionalisasi dan atau pemangkasan anggaran 10 persen oleh Pemerintah Pusat.

Dikonfirmasi terkait belum ditendernya proyek tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, ada beberapa proyek yang memang belum dilakukan tender yakni pembangunan irigasi di sejumlah titik di Kota Mataram. Keterlambatan tender 13 paket irigasi ini, karena ada perubahan analisis dari Pemerintah Pusat. Selain itu, ada rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap rencana anggaran belanja. Sedangkan, proyek jalan lainnya sudah berjalan bahkan sedang dikerjakan oleh kontraktor. Perbaikan jalan ini tidak berpengaruhi, karena tender sudah berjalan. “Proyek jalan sudah dikerjakan.

Cuma irigasi saja karena ada perubahan analisa dan koreksi RAB,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Senin (13/6).

Pemangkasan anggaran tersebut, otomatis mempengaruhi volume. Ia menyebutkan, dari total anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk 13 item proyek irigasi harus dikurangi 10 persen.

Mahmuddin menambahkan, akan melakukan percepatan dan prioritas perbaikan irigasi. Sebab, masalah genangan masih jadi persoalan mendasar di Kota Mataram.

Ia menargetkan, 13 paket proyek itu bisa selesai sekitar Bulan Oktober mendatang. Dengan catatan, sekitar bulan Juli kontrak sudah ditandatangani oleh kontraktor.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi. Dikatakan, belum ditendernya proyek fisik seperti pembangunan enam puskesmas karena adanya rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Pusat. Pengurangan 10 persen DAK ini mempengaruhi penyusunan anggaran sebelumnya.

Pembangunan enam puskesmas dan kantor instalasi farmasi, pihaknya masih menunggu pemeriksaan gambar oleh Dinas Pekerjaan Umum. Apabila sudah selesai, maka akan diajukan proses tender. Usman tidak menyebutkan, nilai paket proyek untuk enam puskesmas dan instalasi farmasi tersebut.

Pengadaan barang seperti obat dan alat kesehatan menurutnya, tidak ada masalah. Sebab, proses pengadaan menggunakan e - katalog, sehingga memudahkan proses pengadaan. (cem)

Mantan Penjabat Bupati KLU Diklarifikasi Kejaksaan Dari Hal. 1 ‘’Hari ini mantan Penjabat Bupati KLU (Ashari, red) dimintai keterangan, untuk melengkapi keterangan mantan Bupati Pak Djohan (Djohan Sjamsu) sebelumnya,’’ kata Sutapa melalui Ketua Tim Penyelidik Kadek Topan Adiputra, SH. Keterangan Ashari seputar bagaimana pertimbangan pencairan Bansos ketika proses Pilkada bergulir.

Kepada wartawan usai di klarifikasi Kejaksaan, Ashari mengatakan, terkait dengan keluarnya dua SK penerima Bansos Nomor 460 dan SK ke dua nomor 255. Ia mengaku sudah menjelaskan semuanya ke penyidik. ‘’Saya sudah menjelaskan semuanya itu kepada penyidik Kejaksaan,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai mekanisme pencairan dana tersebut ia mengatakan, memang pada saat itu mantan Bupati (H. Djohan Sjamsu) menjabat tidak bisa mencairkannya karena jelang pelaksanaan Pilkada.

Oleh karenanya pencairan tersebut baru bisa dilakukan dalam APBD Perubahan. ‘’Jadi di sana sudah dijelaskan akan dicairkan pada waktu APBD Perubahan, karena sebelumnya belum bisa dilakukan,’’ jawab mantan Sekretaris DPRD NTB ini, seraya meyakinkan, dalam pencairan tersebut tidak ada masalah.

Diklaimnya masalah hanya persoalan administrasi saja. ‘’Ini kan puasa nanti mana yang benar dan salah juga akan

tetap kelihatan,’’ katanya sambil berlalu.

Sebelumnya, mantan Bupati KLU Djohan Sjamsu mengatakan, penjabat Bupati lah paling bertanggung jawab sebagai eksekutor anggaran.

Pencairan Bansos tersebut seutuhnya menjadi tanggung jawab Penjabat Bupati, H. Ashari. Karena ia sendiri mundur dari jabatannya sebelum Pilkada, tanggal 2 Agustus 2015. ‘’Kalau mau tahu persis pencairannya Plt dengan Sekda segala macam, karena itu perangkatnya. Saya tidak tahu menahu,’’ katanya.

Seperti diketahui, ada dua hal yang jadi fokus penyelidikan Kejaksaan dalam kasus ini.

Pertama, ada penerima yang sudah ditentukan di dalam Surat Keputusan (SK), terindikasi seolah olah sebagai penerima dana tersebut dan masuk ke rekening yang bersangkutan. Tetapi dalam praktiknya, diduga yang bersangkutan tidak menerima uang.

Ke dua, nama-nama yang ditetapkan dalam SK Bupati tersebut ada yang terindikasi tidak mengacu kepada penjabaran APBD. Ke tiga, objek dari Bansos ini ada beberapa yang diduga tidak tepat sasaran baik dari sisi kelayakan penerima maupun penggunaan anggaran itu. Indikasi pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Bansos dan hibah. (ars/ils)

Transportasi Laut Sediakan 56 Unit Armada Dari Hal. 1 cukup memadai untuk mengangkut penumpang dari dan ke Bali. Fasilitas dermaga tersedia dua buah dengan kondisi baik,’’ jelas Bayu Windia dalam rapat yang berlangsung Rabu (8/6) lalu.

Selain itu, juga tersedia dermaga plengsengan satu buah.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan laut, juga akan disiapkan posko terpadu.

Di sana akan dipasang alat untuk teleconference yang tersambung ke Kementerian Perhubungan. ‘’Dan beberapa pelabuhan akan dipantau secara langsung oleh Kementerian Perhubungan,’’ tambahnya.

Kemudian untuk penyeberangan lintas KayanganPototano. Armada yang disiagakan sebanyak 20 kapal ferry. ‘’Sebanyak 20 buah kapal ferry siap melayani angkutan dari dan ke Sumbawa. Dermaga dua buah juga sudah siap,’’ jelasnya.

Selanjutnya, untuk Pelabuhan Sape, akan dilayani 3

buah kapal ferry dengan satu buah dermaga, siap melayani arus penyeberangan ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari tiga pelabuhan besar yang akan melayani angkutan Lebaran di NTB, jumlah armada terbanyak memang tersedia untuk melayani penyeberangan lintas Lembar-Padangbai.

Jumlah armada kapal ferry akan disiapkan oleh 11 operator penyeberangan dengan masing-masing operator menyiapkan jumlah armada yang bervariasi antara satu sampai enam unit kapal ferry. Masingmasing armada, daya angkutnya juga bervariasi.

Dengan armada sebanyak 33 buah menurut Bayu Windia, jumlah penumpang yang bisa diangkut per hari sekitar 11.000 orang dan 1.500 unit kendaraan per hari. Lintas LembarPadangbai akan dilayani 58 trip per hari dan dengan jarak tempuh 36 mill setiap kapal diperkirakan membutuhkan waktu tempuh sekitar 4 jam.

Kemudian angkutan penyeberangan Kayangan-Pototano

dan sebaliknya. Jumlah perusahaan penyeberangan yang melayani lintas ini sebanyak sembilan operator. Jumlah armada sebanyak 20 buah dan masingmasing operator menyiapkan kapal ferry bervariasi antara satu sampai lima unit. Dengan kekuatan armada sebanyak 20 unit, jumlah penumpang yang bisa diangkut per hari sebanyak 24.000 orang dan 1.428 unit kendaraan. Dengan jarak tempuh sekitar 12 mill , waktu tempuh dibutuhkan sekitar 1,5 jam. ‘’Lintas Kayangan-Pototano dan sebaliknya akan dilayani 84 trip per hari,’’ tambahnya.

Selanjutnya untuk penyeberangan lintas Sape-KomodoLabuhan Bajo dan sebaliknya.

Armada disiapkan oleh tiga operator. Jumlah armada yang dioperasikan di lintas ini sebanyak empat unit. Dengan jarak tempuh 86 mill, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar sembilan jam. Dengan frekwensi 4 trip per hari, jumlah penumpang yang bisa diangkut dengan empat armada sebanyak 1.600 orang dan 80 unit kendaraan.

Kemudian untuk lintas Sape-Waikelo, jumlah armada yang melayani rute ini satu unit. Frekwensi lima kali seminggu dengan jarak 70 mill, waktu tempuh sekitar 8 jam.

Satu kali keberangkatan, jumlah penumpang yang bisa diangkut sebanyak 400 orang dan 20 unit kendaraan.

Kebijakan dan Koordinasi Terkait dengan kebijakan dan koordinasi dalam pelayanan penyeberangan, ada sejumlah hal yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan pelayanan penyeberangan. Pertama mengoptimalkan pengoperasian kapal perintis untuk mendukung angkutan Lebaran. Kemudian, kapasitas angkut penumpang berdasarkan aspek teknis kapal dan aspek keselamatan sesuai peraturan yang berlaku. ‘’Telah disiapkan juga aplikasi sistem informasi angkutan laut Lebaran untuk kebutuhan pemantauan dan pelaporan secara akutual,’’ jelasnya.

Selanjutnya akan dilakukan monitoring ke beberapa pelabuhan yang diperkirakan

mengalami lonjakan penumpang. Uji petik akan dilakukan, dalam rangka audit manajemen keselamatan pada kapal penumpang, kapal penyeberangan serta kapal ro-ro penumpang. ‘’Informasi penjualan tiket agar disampaikan lebih awal. Pengawasan intensif terhadap jumlah tiket agar tidak melebihi kapasitas.’’

Selain mempersiapkan sarana transportasi secara optimal menurut Bayu Windia, untuk menjamin aman, tertib dan lancarnya arus angkutan Lebaran juga disediakan Posko angkutan Lebaran secara terpadu di beberapa titik. Posko terpadu disiapkan di Pelabuhan Lembar, Kayangan dan Pototano . Di setiap posko akan dilibatkan personel dari Polri, Jasa Raharja, Dishubkominfo dan Dinas Kesehatan.

Menyinggung estimasi penumpang, diprediksi tidak akan terjadi lonjakan yang tinggi. ‘’Khusus untuk angkutan laut diperkirakan akan terjadi kenaikan penumpang sebesar 10-15 persen,’’ sebutnya. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Selasa, 14 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Generasi Penerus Bangsa Harus Dilindungi Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, menekankan pentingnya peranan generasi muda Indonesia sebagai sumber daya manusia tempat menggantungkan keberlanjutan dan masa depan suatu bangsa.

“Kita berkomitmen bahwa anak-anak dan remaja adalah generasi penerus bangsa, dan kewajiban kita bersama untuk melindungi para pewaris masa depan bangsa. Oleh karena itu persiapkan mereka dengan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya agar mereka memiliki kesiapan dan kemampuan membangun bangsa, khususnya daerah tercinta kita ini,” ungkapnya saat menghadiri seminar dan lokakarya akhir program gerakan inklusi sosial anak buruh migran di Mataram, Senin (13/6).

Wagub mengharapkan pemimpin yayasan meminta peran aktif dari kepala desa untuk menggunakan kewenangannya memanfaatkan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah untuk membantu jalannya program peduli ini. Tidak hanya itu, wagub juga mengimbau kepala desa tidak takut dan ragu menggunakan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di desa. ‘’Perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan masyarakat desa menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tadi,” ucapnya.

Dirinya berharap seminar ini dapat merumuskan ide cerdas dan menjadi salah satu rekomendasi penting, yang nantinya bisa diteruskan di tingkat daerah dan pusat. Ia juga berharap program peduli ini tidak hanya berhenti di dua desa di daerah Lombok Timur, tapi akan berlanjut terus menerus ke desa-desa yang lainnya. Peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Sementara Direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) Provinsi NTB, Suharti, menjelaskan, program yang bekerjasama dengan 72 LSM lokal di 84 kabupaten/kota di 26 provinsi di Indonesia ini, memiliki 6 sasaran penerima manfaat yaitu, anak dan remaja rentan, masyarakat terpencil, kelompok minoritas dan kepercayaan lokal (korban Ahmadiyah, korban pelanggaran HAM. Termasuk, orang dengan disabilitas dan kaum waria. Di NTB, ujarnya, lokasi yang dipilih adalah di Desa Wanasaba dan Lenek Lauq Lombok Timur.

“Yang menjadi penggerak dari program gerakan inklusi sosial anak buruh migran yang ada di kabupaten Lombok Timur tepatnya di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba dan Desa Lenek Lauq Kecamatan Aikmel adalah LPKP Jawa Timur dan The Asia Foundation. Program ini telah berjalan selama 14 bulan,” ujarnya. (r)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan sambutan pada acara seminar dan lokakarya akhir program gerakan inklusi sosial anak buruh migran di Mataram, Senin (13/6).

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sangat Minim, Target PAD KSB Taliwang (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2016 dikritisi. Abidin Nasar, SP anggota Komisi II DPRD KSB mengatakan, target sebesar Rp 44 miliar yang disematkan dalam RAPBDP 2016 oleh pemerintah masih sangat minim. Terlebih penambahannya hanya sebesar Rp 4 miliar dari target di APBD sebelumnya.

“Saya pribadi merasa miris.

Masak tambahannya hanya Rp 4 miliar,” katanya kepada media ini, Senin (13/4).

Ia mengatakan, jika dipersentasekan dengan total RAPBDP 2016 yang disampaikan pemerintah yang mencapai Rp 1,196 triliun akan lebih miris lagi. Pasalnya angka Rp 44 miliar hanya sekitar 1,36 persen dari total APBDP KSB tahun ini. “Bayangkan saja ada tam-

bahan Rp 316 miliar di perubahan ini. Tapi sumbernya didominasi oleh dana perimbangan dari pusat. Bukan dari PAD kita,” ujar Abidin.

Menurut dia, selama ini pemerintah belum mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah. Tidak saja sumber yang belum digarap, bahkan sumber-sumber yang sudah digarap pun hasilnya masih di luar dari maksimal.

“Kalau saja mau dimaksimalkan. Tidak usah sumber baru dulu, yang ada sekarang terutama pajak dan retribusi saya pastikan belum dioptimalkan benar,’’ katanya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, belum optimalnya pemerintah menggarap sumber PAD tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran dalam prosesnya. “Kebocoran bisa di

mana saja. Karena bagi saya kalau saja sumber yang sudah ada ini optimal, tidak mungkin jumlah PAD kita hanya sebegitu saja setiap tahunnya tanpa ada perubahan signifikan,’’ katanya seraya meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber PAD yang ada saat ini. ‘’Data yang sudah ada dan lakukan analisis mendalam untuk mencari di mana sumber kebocorannya. Dan juga inventarisir yang berpotensi supaya bisa dijadikan sumber baru ke depannya,’’ sambung Abidin.

Selanjutnya ia menyatakan, masih minimnya PAD yang diperoleh pemerintah saat ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan daerah pada

sektor pertambangan. Hal ini bagi Abidin tidak bisa dibiarkan mengingat pertambangan sebagai sumber pendapatan bersifat sementara karena tidak bisa diperbaharui. “Kan semua tahu tambahan sekitar Rp 316 miliar di APBDP kita tahun ini dari royalti Newmont. Jadi kita benar-benar masih sangat bergantung pada sektor tambang sampai detik ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pemda KSB telah menyampaikan penjelasan terkait Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS) APBDP 2016. Hal ini pun menandai dimulainya pembahasan APBDP 2016 oleh pemerintah bersama DPRD KSB. (bug)

Kecelakaan di Jembatan Samota

Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian Pemilik Proyek

(Suara NTB/ist)

SIDAK- Sekda NTB.H. Rosiady Sayuti sidak ke RSUP NTB, Senin (13/6) kemarin. Tampak Sekda yang didampingi Plh.RSUP NTB, H. Lalu Fikri, sedang sidak di ruang perawatan bayi. Berita selengkapnya di halaman 1.

Mahasiswa Poltekpar Lombok Diprioritaskan Warga Lokal Mataram (Suara NTB) – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok direncanakan menerima 120 mahasiswa baru di empat program studi (prodi) yang dibuka. Masingmasing prodi ditargetkan menerima 30 mahasiswa. Empat prodi itu adalah Diploma Empat (D4) Pengaturan Perjalanan, Diploma Tiga (D3) Seni Kuliner, D3 Tata Hidangan dan D3 Divisi Kamar.

Pelaksana Direktur Poltekpar Lombok H. L. Muh. Faozal, S.Sos, MSi, menegaskan, dari 4 prodi yang dibuka ini, pihaknya akan memprioritaskan warga lokal NTB untuk diterima.

Terkait hal ini, pihaknya segera bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di masing-masing kabupaten/kota untuk membahas kuo-

ta di tiap prodi. ‘’Insya Allah minggu ini, kita akan bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota untuk membahas kuota,’’ terangnya pada Suara NTB di Ruang Tunggu Sekda NTB, Senin (13/6).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya masih membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga 15 Juli 2016. Setelah itu akan dilakukan seleksi tanggal 17 Juli hingga 18 Juli 2016 di Kampus Sementara di Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan NTB. Sekarang ini, ungkapnya, pihaknya masih melakukan assessment bagi tenaga pengajar, baik yang alih status dari pegawai pemerintah daerah atau pendaftar dari kalangan umum. Calon tenaga pengajar

ini mengikuti seleksi mulai dari tahap psikologi, pengetahuan umum dan persyaratan lainnya.

Faozal yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB ini yakin, jika Poltekpar Lombok akan mampu berkembang dan menghasilkan lulusan berskala internasional.

Apalagi Poltekpar memiliki kampus acuan, yakni Hong Kong Polytechnic University dan kurikulum yang diajarkan pada mahaiswa mengacu ke Swiss. ‘’Insya Allah, di kampus yang sudah disiapkan di Puyung yakni 20 hektar, kami siap menjadikan lulusan berstandar internasional. Namun, untuk sementara kita masih kuliah di Kampus Sementara Badan Kepegawaian Daerah NTB di Mataram,’’ ujarnya. (ham)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK mengataan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kelalaian pada proyek jembatan Samota (SalehMoyo-Tambora). Menyusul adanya kecelakaan di wilayah setempat beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa. ‘’Saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tersebut. Karena sesuai undang-undang harus ada dipasang rambu yang menandakan ada pengerjaan di jalan. Kami masih mengecek sejauh mana, apakah ada unsur kelalaian. Selain itu juga harus diketahui pasti status proyeknya. Apakah sudah selesai atau belum dan apakah sudah diserahterimakan,’’ katanya, Senin (13/6) kemarin.

Tentunya, kata Kapolres, pihaknya akan memanggil pihak terkait dalam proyek tersebut.

Baik pelaksana ataupun dari pemerintah. Apabila terbukti adanya kelalaian, pihak terkait dapat dipidanakan karena telah

jatuh korban jiwa.

Untuk diketahui, Jembatan Samota yang menghubungkan Simpang Jalan Negara Garuda dengan wilayah Tanjung Menangis pengerjaannya terhenti. Jembatan tersebut baru diselesaikan separuh dan belum menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh sungai. Dari atas jembatan ke dasar sungai sekitar 10 meter. Pengendara yang tidak mengetahui belum tersambungnya jembatan akan langsung tercebur ke sungai.

Hal inipun sudah menimpa salah satu pengedara beberapa waktu lalu.

Adalah Brigadir Andi Kasmudin anggota Polsek Moyo Hulu dan dua anaknya yang menjadi korban. Lantaran tidak dipasang pembatas dan rambu oleh pihak terkait korban langsung tercebur ke sungaii. Akibatnya Brigadir Andi mengalami patah tulang di bagian kaki. Sementara Ningrum (15), putrinya tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Sedangkan anak bungsunya kabarnya mengalami luka lecet. (ind)

Ketua KONI NTB Bakal Ikut Seleksi Terbuka Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB, H. Andi Hadianto, SH, MM mengatakan dirinya akan ikut seleksi terbuka pimpinan SKPD l i n g k u p Pemprov NTB. Pascamutasi yang dilakukan

belum lama ini, sejumlah jabatan pimpinan SKPD lowong.

Andi menjelaskan, statusnya saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Oleh karena itu, terlebih dahulu dirinya akan meminta izin ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Saya tentu akan mintaa

izin gubernur dulu. Kalau diizinkan oleh gubernur saya akan ikut. Karena saya kan staf, yang saat ini selaku PNS diperbantukan di DMB,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur.

Andi mengatakan, jika gubernur mengizinkan, maka dirinya akan ikut seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) tersebut. Ketika ditan-

ya, dari sejumlah jabatan pimpinan SKPD yang lowong tersebut mana yang akan diikuti? ‘’Yang pertama, tahapnya dulu saya ingin mendapat izin dulu. Kemudian telah dapat izin mana yang cocok, itu paling saya konsultasikan juga dengan Pak Gubernur,’’pungkasnya.

Sejumlah posisi eselon II yang lowong saat ini antara

lain Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan SDA, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Bakorluh, Kepala Dinas Peternakaan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD NTB. (nas)