Snt 15042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 37 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 15 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puncak FPT 2016 Digelar

Dihadiri Lima Dubes, Pariwisata NTB Kian Mendunia

KEMAH - Arena Pertika Pesona Tambora tahun 2016 menjadi bagian dari event FPT tahun ini. Pertika ini menjadi pembuka kegiatan FPT di Doro Ncanga Dompu (bawah). Hujan yang mengguyur tak menyurutkan peserta Pertika Pesona Tambora menggelar apel, kemarin.

(Suara NTB/ula)

PUNCAK Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 siap digelar Sabtu (16/4). Menurut rencana lima Duta Besar (Dubes) negara sahabat akan hadir pada puncak kegiatan yang dipusatkan di Desa Doro Ncanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima itu. Informasinya, lima Dubes yang hadir yaitu Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Australia. Persiapan di arena acara dan berbagai atraksi yang akan ditampilkan pada puncak acara juga sudah final.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (14/4) mengatakan, untuk pejabat pusat konfirmasi sementara diperoleh informasi yang hadir adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) RI dan Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI. Bersambung ke hal 15

Kementerian PUPR Susun DED dan FS ’’By Pass’’ Lembar-Kayangan TO K O H Bansos Masih Dibutuhkan GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, kurang setuju dengan saran KPK agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada masyarakat distop. Alasan KPK mengusulkan penghentian Bansos karena ada indikasi eksekusi anggaran melalui program Bansos disinyalir kerap tidak transparan dan disalahgunakan.

Gubernur kurang setuju dengan penghentian Bansos seperti yang disarankan KPK, mengingat kondisi objektif masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah melalui skema Bansos.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Detailed Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) pembangunan jalan by pass dari Lembar, Lombok Barat menuju Kayangan, Lombok Timur. ‘’Tahun ini dalam APBNP akan disusun DED dan FS. Itu menjadi beban APBN,’’ jelas Chairul ketika dikonfirmasi perkembangan rencana pembangunan by pass LembarKayangan, Kamis (14/4) siang kemarin di Mataram.

Sementara itu, mengenai penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Amdal) akan menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Pemprov akan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk penyusunan Amdal jalan by pass dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Kayangan tersebut.

Chairul mengatakan, penyusunan DED dan FS ini untuk mengetahui layak atau

tidaknya pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Di samping itu, dari DED dan FS tersebut akan diketahui berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, baik untuk pembangunan fisik maupun biaya pembebasan lahan.

Kemudian juga, DED dan FS itu untuk mengetahui skema pembangunan by pass terse-

but. Apakah seluruhnya dalam bentuk jalan layang atau ada sebagian jalan yang tidak menggunakan tiang pancang.

Semua itu akan dapat diketahui setelah selesainya penyusunan DED dan FS tersebut.

Chairul mengatakan, Pemda menginginkan dibangun jalan layang secara keseluruhan. Sebab, jika jalan layang yang dibangun maka akan mengurangi biaya pembebasan lahan. Karena, lahan yang dibebaskan hanya lahan yang menjadi tempat tiang pancang. Sementara itu, jika by pass tersebut dibangun seperti jalan yang ada saat ini, maka mem-

butuhkan lahan tidak sedikit dan biaya pembebasan lahan yang cukup besar. ‘’Kita inginnya seperti itu.

Pertama manfaatnya jalan layang dan semua konversi lahan tak akan terjadi. Yang semula sawah tak akan berubah menjadi non sawah. Kalau jalan maka akan berubah dari sawah jadi jalan. Ke dua, biaya pembebasan lahan dari daerah itu sedikit,’’ jelasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, jika pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan jalan by pass dari Lembar – Kayangan, Bersambung ke hal 15

Defisit Air di NTB Mencapai 30 Persen

(Suara NTB/dok)

Parpol Dibiayai APBN TAK bisa dipungkiri jika masifnya praktik korupsi saat ini, ada indikasi didominasi oleh aktor-aktor dari kalangan partai politik (Parpol). Hal itu dimungkinkan karena, hanya Parpol lah yang paling besar memiliki akses terhadap kekuasaan. Untuk itu, jika ingin melihat negara ini bersih dari korupsi, maka peran Parpol sangat menentukan.

Demikian disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK, Sujanarko, saat menjadi pemateri dalam sekolah anti korupsi yang digelar DPD Partai Demokrat NTB, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU), NTB saat ini mengalami defisit air mencapai 30 persen. Untuk itu, bupati dan walikota diminta untuk menghitung luas areal tanaman padi dengan ketersediaan air sehingga tidak terjadi gagal panen. ‘’Jadi langkah antisipasi kita itu adalah kita melihat ketersediaan air lalu

disesuaikan dengan luas areal yang ditanami untuk musim tanam kedua. Ketersediaan bukan menyusut lagi, sudah kurang, defisit.

Kalau kurang kan dari lebih menjadi kurang sedikit. Sekitar 20-30 persen defisit air kita sekarang,’’ sebut Kepala Dinas PU NTB melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Swahip ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/4) siang kemarin.

Swahip menjelaskan, dua

minggu lalu pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas PU Kabupaten Lombok Barat, Dinas PU Lombok Tengah dan Dinas PU Lombok Timur mengantisipasi kekurangan air irigasi pertanian. Dalam pertemuan tersebut disepakati tentang penjadwalan air dari Jurang Sate ke HLD untuk mengairi areal persawahan yang kekurangan air di Lombok tengah.

Bersambung ke hal 15

Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah

Percepat Pembangunan KEK Mandalika

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata, Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepakat untuk berkomitmen mempercepat pembangunan destinasi pariwisata prioritas nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Menteri Pariwisata RI, Dr.Arief Yahya dengan Wakil Guberur (Wagub) NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si dan Bupati Lombok Tengah, H. Suhaili FT, SH pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di Sari Pan Pasifik, Jakarta, Rabu (13/4).

Informasi yang diperoleh Suara NTB, rapat koordinasi nasional (Rakornas) tersebut bertujuan membahas percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas dan update kebutuhan dan critical sucsess factor pada destinasi tersebut. Penetapan 10 desti-

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya (ke dua dari kiri) bersama Wagub NTB, H. Muh Amin (ke dua dari kanan) usai Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di Sari Pan Pasifik, Jakarta, Rabu (13/4). nasi prioritas ini merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/ 2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden

Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

Bersambung ke hal 15

Festival Kopi dan Pentas Seni KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bima, Drs. Syafruddin mengatakan, rangkaian kegiatan Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 yang digelar di Kabupaten Bima telah berakhir.

Rangkaian FPT 2016 di Kabupaten Bima terakhir ditutup dengan Festival Kopi Tambora yang dipusatkan di Desa Labuhan Kananga, Kecamatan Tambora.

Selain Festival Kopi, dalam waktu yang bersamaan juga berlangsung pentas seni dan workshop situs peninggalan sejarah di Desa Kore, Kecamatan Sanggar. ‘’Ada tiga item kegiatan yang digelar di wilayah Kabupaten Bima untuk mendukung FPT. Pentas seni, workshop situs dan ditutup Festival Kopi,’’ jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (14/4).

Terkait puncak FPT, Pemkab Bima ikut memeriahkan dan menjadi simpatisan. Kata dia, pada puncak perayaannya nanti akan dipusatkan di Doro Ncanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Bima.

Pemkab Bima, kata Syafruddin tahun depan ingin menjadi tuan rumah dan sebagai panitia inti dalam kegiatan FPT tahun mendatang. ‘’Kita sudah membahas masalah itu.

Tahun depan Pemda ingin menjadi tuan rumah dan kegiatan akan langsung dipusatkan di kaki Gunung Tambora, di wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang terletak di Desa Oi Marai, Kecamatan Tambora,’’ tegasnya.

Apalagi sambungnya dengan diadakan kegiatan itu, sebanyak 12 desa di Kecamatan Tambora dan Sanggar yang masih terisolir akan jauh lebih dikenal. Selain itu, di Tambora bagian utara terdapat enam SP yang dihuni oleh para transmigran yang berasal dari daerah Lombok dan Bali. ‘’Dengan digelarnya kegiatan ini, 12 desa dan enam SP di wilayah Tambora akan lebih diperhatikan,’’ tambahnya.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah pusat dan Pemprov NTB, mendukung langkah Kabupaten Bima menjadi tuan rumah FPT 2017 dan upaya pengembangan sektor pariwisata sesuai tujuan diadakan kegiatan ini.

Sementara di Kota Bima, sejumlah acara digelar untuk meramaikan FPT telah selesai diselenggarakan seperti Sarasehan Budaya Mbojo di Paruga Nae Convention Hall, Pentas Seni Budaya di Lapangan Manggemaci, Pameran Museum di Asi Mbojo Bima. ‘’Rangkaian acara FPT di Kota Bima telah berakhir kini kita bersiap – siap untuk menghadiri acara puncak yang akan digelar pada Sabtu (16/4) mendatang,’’ pungkas Kepala Disbupar Kota Bima, Drs. H. Sukri. (uki)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Halaman 2

Dikes Sarankan Walikota Tetapkan Status KLB Demam Berdarah

Harapkan Program Berkelanjutan

Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/cem)

”

Kami sudah beri masukan. Yang menentukan KLB ini kan kepala daerah bukan Dikes

(Suara NTB/dok)

DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, merilis dari enam kecamatan, tiga diantaranya mempunyai angka kemiskinan terbanyak. Salah satunya, di Kecamatan Sandubaya, angka kemiskinannya mencapai 8.516 KK. Menanggapi hal tersebut, Camat Sandubaya Lalu Syamsul Adnan menjelaskan, jumlah itu memang termasuk kriteria hasil survei oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Disosnakertrans dan Bappeda. Ia mengaku, masyarakat miskin di Kecamatan Sandubaya tidak terlepas dari letak wilayah yang berada di pinggiran kota. Warga pinggiran kota ini, notabene sebagai petani. Petani ini pun hanya sebagai penggarap.

Syamsul yang dikonfirmasi, Rabu (13/4) mengatakan, karena hanya menjadi petani penggarap, secara ekonomi terbelakang. Sehingga, warga tersebut dikategorikan masyarakat miskin. Persoalan pendatang kata Syamsul, hanya sebagian kecil yang menyumbang kemiskinan di wilayahnya. Yang banyak sebenarnya, keluarga tidak mampu kemudian menikah dan melahirkan. Secara ekonomi mereka tidak ada, sehingga kemiskinan itu bertambah. “Kadang bisa jadi di satu rumah itu tinggal dua sampai tiga KK,” sebutnya.

Ia mengapresiasi pembangunan rusunawa di wilayah Sandubaya, sedikit tidak membantu mengurangi beban masyarakat terutama yang tidak punya rumah. “Syukur dua rusunawa dibangun di Sandubaya. Masyarakat bisa terbantu,” ujarnya.

Secara khusus, lanjutnya, tidak ada program yang disiapkan di kecamatan. Kecamatan sifatnya koordinasi dengan SKPD yang memiliki program. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dibentuk di kecamatan maupun kelurahan, adalah wadah yang dibentuk untuk mengintervensi salah satu penyebab kemiskinan. Diantaranya, rehab rumah kumuh, perbedaan masyarakat dan lain sebagainya. Program pemberdayaan ini, diharapkan bisa berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi akan dirasakan masyarakat. “Kami berharapnya program pemberdayaan ini dilakukan secara berkelanjutan,” harapnya.

Disisi lain, ia melihat, faktor kemiskinan tidak terlepas dari rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Sehingga, pola pikir masyarakat masih tradisional.

Kedepan, bisa ditekankan program pendidikan berkelanjutan. Artinya, anak usia sekolah harus menempuh pendidikan selama 12 tahun.

Dengan kualitas pendidikan yang bagus, persoalan lain akan mengikuti. (cem)

Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan di Kota Mataram, terjadi hampir di seluruh kelurahan. Dari 50 kelurahan yang ada, kasus DBD ditemukan di 47 kelurahan. Sejumlah kelurahan masuk dalam zona merah dan kelurahan yang paling banyak warganya terkena DBD adalah Kelurahan Monjok dengan temuan 23 kasus.

Selanjutnya adalah Kelurahan Cakranegara Utara sebanyak 19 kasus, Karang Baru, Kekalik Jaya, dan Pagesangan Timur masing-masing sebanyak 18 kasus, serta Rembiga sebanyak 17 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, kasus DBD di Mataram mencapai 412 kasus. Dimana, 248 positif, suspect dan lima meninggal. Dari sisi kematian akunya, terjadi peningkatan dari tahun 2015 yang hanya 0 kasus. “Kalau kasusnya jelas lebih rendah, tapi kematian ini jelas naik dari lima tahun ter-

RENCANA Pemkot Mataram sebagaimana disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan memberikan kompensasi kepada pengelola kafe tuak berikut penjual miras yang ada di Mataram, diapresiasi oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt. Pemberian kompensasi itu dipandang sebagai solusi yang tepat terkait upaya Pemkot Mataram mengendalikan peredaran miras.

Namun demikian, Wiska mengingatkan, penertiban penjual miras itu harus dilakukan dengan hati-hati. Menjamurnya penjualan miras di Kota Mataram, katanya, akibat kesalahan pemerintah. Pemkot Mataram dianggap lalai. Karena dari awal Pemkot Mataram tidak pernah menegur dan juga melarang. ‘’Sekarang, penjualan miras itu, oleh masyarakat ada yang sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ketika masyarakat sudah merasa nyaman, kemudian ini dibabat habis, tentu menjadi dilema tersendiri,’’ terang Wiska. Tetapi sejauh ini, katanya, proses yang dilalui Pemkot Mataram dalam rangka penertiban pedagang miras itu, dianggap sudah tepat.

Wiska melihat Pemkot Mataram sudah mengedepankan cara-cara persuasif. Pemkot Mataram, dalam hal ini, Wakil Walikota Mataram perlu mengajak penjual miras duduk bersama. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, mengatakan, sosialisasi yang sudah dilakukan camat/lurah di wilayah masing-masing, tidak cukup. Akan lebih mengena apabila hal yang sama juga dilakukan Wakil Walikota Mataram.

Karena, lanjut Wiska, apa yang disampaikan camat/lurah belum tentu sesuai dengan ekspektasi Pemkot Mataram. ‘’Misalnya, pertemuan Wakil Walikota Mataram dengan penjual miras bisa saja dilakukan per kecamatan,’’ ujarnya menyarankan. Selain rencana penertiban itu, solusi yang ditawarkan Pemkot Mataram juga perlu diketahui oleh para penjual miras.

Sebab, pemberian kompensasi itu, prosesnya melalui penyusunan proposal dan menggunakan jalur bansos (bantuan sosial). ‘’Harus dipikirkan juga kemampuan masyarakat membuat proposal,’’ katanya. Pascapemberian kompensasi nantinya, Pemkot Mataram juga perlu memikirkan langkah selanjutnya.

Karena, pemberian kompensasi tidak sebatas bagi-bagi uang.

Eks penjual miras penerima kompensasi juga perlu dibina dan diarahkan.

Tujuannya agar kompensasi yang diberikan Pemkot Mataram tidak menguap begitu saja. ‘’Lurah harus mengawal ini,’’ pintanya. Wiska berharap penertiban penjual miras ini, tidak pandang bulu sebagaimana pernyataan tegas Wakil Walikota Mataram. (fit)

I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

kan KLB ini kan kepala daerah bukan Dikes,” ujarnya.

Sementara, dari 50 kelurahan, tiga kelurahan bebas DBD. Yakni, Kelurahan Banjar, Ampenan Utara dan Bintaro. “Baru tiga yang masih putih. Yang lain semuanya kena,” sebutnya.

Kelurahan paling banyak ditemukan DBD, seperti Kelurahan Monjok 23 kasus, Karang Taliwang 19 kasus, Karang Baru 18 kasus dan lingkungan lainnya.

Usman membantah, Pemkot Mataram gengsi menetapkan KLB. Usman berkilah, kasus DBD di Mataram jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di NTB. Hanya saja, daerah lain tidak terekspos. Pihaknya, berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit di Mataram. Jika ada masyarakat dirawat akibat DBB, Dikes langsung menangani. (cem/yan)

Sampah Menumpuk di Kali Gedur Mataram (Suara NTB) Kali Gedur yang melintas di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan dipenuhi sampah. Selain dikotori sampah yang menumpuk, air kali ini juga menghitam dan dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat karena sangat dekat dengan pemukiman warga. Di samping itu, air kali ini juga tidak mengalir sehingga sampah semakin menumpuk setiap hari.

Lurah Ampenan Selatan, Sudirman kepada Suara NTB menyampaikan kali tersebut memang kerap dipenuhi sampah. Ia menyampaikan sampah tersebut bukan berasal dari warganya, tapi sampah dari hilir yang dibawa air. Untuk mencegah warganya membuang sampah, telah dipasang papan imbauan yang melarang warga membuang sampah ke kali.

“Kalau ada yang buang, itu dari warga luar. Kalau kita sudah antisipasi dengan memasang plang,” ujarnya, Kamis (14/4).

Sekitar dua tahun lalu, Di-

nas Pekerjaan Umum (PU) menempatkan petugas khusus yang bertugas mengangkat sampah di kali tersebut.

Namun saat ini tidak ada lagi petugas yang ditempatkan di kali tersebut. “Dulu standby di sana petugasnya,” ujarnya.

Petugas yang disiapkan Dinas PU juga sempat melakukan normalisasi dengan alat berat, namun saat ini kali semakin dangkal karena tingginya sedimentasi. Warga disampaikan Sudirman kerap mengeluhkan kondisi tersebut.

Selain memasang papan imbauan, pihaknya juga meminta kepada warga setempat untuk melakukan gotong royong membersihkan kali setiap pekan. Meski demikian, sampah tetap akan datang dan bermuara di Kali Gedur. “Sampah lebih cepat datang. Belum selesai sampahnya diangkut, sampah akan datang lagi. Sampah datang setiap saat,” ujarnya.

Jika air kali mengalir, sampah akan bermuara di Pantai Penghulu Agung. Untuk mengatasi banyaknya sampah di

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Sampah yang menumpuk di Kali Gedur, Lingkungan Karang Buyuk, Ampenan Selatan. pantai, Kelurahan Ampenan Selatan memiliki petugas khusus yang bertugas di pinggir pantai sebanyak lima orang. “Mereka bersihkan sam-

Eko Berpeluang Gantikan Makmur Said Kompensasi Perlu Disosialisasikan

akhir,” katanya Kamis (14/4).

Mengacu Permenkes 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, pasal 6 huruf f menyebutkan, suatu daerah dinyatakan KLB jika angka kematian dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 persen atau lebih dibandingkan dengan angka kematian periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Artinya, lima warga meninggal akibat DBD, maka Kota Mataram sudah masuk KLB. Meningkatnya kematian akibat DBD ini kata Usman, pihaknya sudah memberikan saran ke walikota untuk mengeluarkan status Kota Mataram telah KLB demam berdarah. Tapi, KLB dikeluarkan oleh kepala daerah bukan Dinas Kesehatan. “Kami sudah beri masukan. Yang menentu-

Mataram (Suara NTB) Jabatan Sekda Kota Mataram yang bakal ditinggalkan Ir.HL. Makmur Said, akan menjadi rebutan ASN (aparatur sipil Negara). Pasalnya, Makmur Said yang telah menjabat hamper 10 tahun, akan ditarik menjadi staf ke Pemprov NTB, setelah diajukan pengusulan mutasi oleh Walikota Mataram.

Penarikan Sekda ini, justru mencuatkan nama Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM yang digadang - gadang menggantikan posisi yang ditinggalkan Makmur Said. Nama Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Mataram ini, sebenarnya telah lama muncul pada masa kepemimpinan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani.

M.Si,. Sayangnya, rekomendasi penarikan Sekda ke Pemprov belum difinalkan oleh Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB. Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said dikonfirmasi lewat ponselnya, terkait rencana penarikannya

ke Pemprov, Kamis (14/4) mengatakan, sebagai ASN selalu siap selama itu dibutuhkan.

Ditempat terpisah, Eko enggan memberikan tanggapan terhadap wacana yang berkembang. Tetapi, ia memberikan gambaran, selama dibutuhkan dalam birokrasi serta sesuai sumpah jabatan menjadi ASN, maka ia akan melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan. “Kalau itu perintah, saya siap.

Karena sudah ada sumpah,” jawab Eko. I a tidak ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai dirinya yang berpeluang mengisi jabatan Sek-

da. Sebab, ini masih dalam proses sehingga harus menunggu. “Iya, kita tunggu saja. Pada saatnya nanti saya akan bicara banyak,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengaku, BKD tidak pernah mengeluarkan mengirimkan surat usulan perpindahan ke provinsi. Tapi, itu langsung dibawa oleh Walikota ke Gubernur. “Ndak pernah ada surat itu di BKD,” aku Dewi.

Apakah perpindahan Sekda harus dibentuk tim evaluasi? Ia menambahkan, tim evaluasi pun tidak pernah dibentuk.

Tapi bisa jadi, Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian langsung memberikan penilaian terhadap pejabat. (cem)

H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Pajak Katering Dianggap Kurang Sosialisasi Mataram (Suara NTB) Mulai tahun ini Pemkot Mataram akan mengoptimalkan penarikan pajak dari usaha katering. Namun menurut Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB para pengusaha katering selama ini merasa kurang sosialisasi dari pemerintah terkait penarikan pajak ini. “Wajib Pajak (WP) katering merasa kurang sosialisasi,” cetusnya.

Kurangnya sosialisasi ini karena Dispenda Kota Mataram baru sekali melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan pengusaha katering melalui asosiasinya, yaitu Ikaboga. Untuk itulah dalam bulan ini pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi agar para WP dari pengusaha katering ini bisa lebih memahami mekanisme serta besaran pajak yang akan ditarik dari mereka.

“April ini akan kembali sosialisasi terhadap (WP) pajak katering ini,” ujarnya.

Setelah sosialisasi kemungkinan penarikan pajak akan dimulai bulan ini. Syakirin menyebutkan besaran pajak yang akan dikenakan bagi pengusaha katering adalah 10 persen yang mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2010. Di samping itu, pihaknya juga akan menyiapkan pemberitahuan kepala daerah atau walikota terkait kewajiban untuk membayar pajak sebesar 10 persen.

Jika ada rumah makan yang sekaligus membuka usaha katering, pajak yang akan dikenakan hanya satu, pajak rumah makan atau katering karena besarannya sama yaitu 10 persen. Jumlah pengusaha katering di Kota Mataram lebih dari 100 yang berada di bawah asosiasi Ikaboga. Sementara Syakirin memprediksi jumlahnya

mencapai 200.

Jika dikaitkan dengan jumlah tersebut, maka potensi pajak katering di Mataram mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Namun Syakirin menambahkan pihaknya belum memiliki landasan angka yang tepat karena pihaknya hanya melihat dari data yang tersedia. “Tapi ini tidak punya landasan angka, kenapa menyebut Rp 2 miliar ini, kita akan lihat data-data dan berdasarkan data-data itu baru kita menentukan kemungkinan potensi yang bisa kita dapat dari katering itu,” jelasnya.

Dispenda membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk menata dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak usaha katering ini. Setelah itu baru kemudian akan beralih ke penataan objek pajak lain yang belum optimal termasuk pajak PKL dan rumah pondokan. (ynt)

pah setiap hari,” cetusnya.

Sudirman menyayangkan tidak ada lagi petugas yang ditempatkan Dinas PU untuk membersihkan Kali Gedur.

Untuk itu ia berharap Dinas PU kembali menempatkan petugas di wilayah tersebut apalagi saat ini kondisi kali semakin dangkal. (ynt)

Bus Trans Mataram Berpeluang Mangkrak Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan di tahun 2015 lalu, memberikan bantuan 25 unit bus kepada Pemkot Mataram. Bus Trans Mataram yang telah diuji coba Februari lalu, hingga kini belum beroperasi dan berpotensi mangkrak. Padahal, PT. Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri) selaku BUMN telah dipercayakan mengelola.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. H. Khalid membantah, jika bus tersebut akan mangkrak.

Pihaknya masih dalam posisi menunggu petunjuk dari Dishubkominfo Provinsi NTB, terkait pengoperasian Bus Trans Mataram. “Jangan sih dibilang mangkrak.

Kita ini masih posisi menunggu,” kata Khalid dikonfirmasi, Kamis (14/4).

Seandainya kata Khalid, 25 bus itu diserahkan sepenuhnya Ke Pemkot Mataram, sudah sejak lama dioperasikan. Tinggal dikomunikasikan dengan

Walikota terkait operasional. Disamping itu, akan dirumuskan bersama dengan Damri jumlah pendapatan yang akan dibayar.

“Ini kan belum ada.

Bagaimana mau dibuatkan Perwal,” katanya.

Secara teknis disampaikan, 25 bus ini tetap menjadi aset Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Posisi Dishubkominfo hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat. “Itu tetap jadi aset Kementerian,” imbuhnya.

Sesuai kesepakatan dengan Provinsi, koridor dua dan tiga akan masuk ke Kota Mataram. Sedangkan, koridor satu jadi ranah Pemprov. Disisi lain, surat - surat kendaraan sempat jadi kendala telah tuntas.

Bus Trans Mataram ini, rencananya akan dioperasikan awal April dan melayani rute Mataram - Senggigi, Mataram - Narmada.

Tarif dipungut relatif murah yakni Rp 3.500. (cem)

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kebanjiran Pemohon PROGRAM Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Budi Subagio, MM rupanya cukup diminati kelompok. Program yang diinisiasi sejak tahun 2014 ini bahkan kebanjiran pemohon. Program UPPO ini riilnya mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Diberikan kepada enam kelompok dari tujuh kelompok yang mengajukan permohonan. Dengan anggaran Rp 2,085 miliar tahun lalu, kelompok penerima difasilitasi bantuan ternak sapi sebanyak 25 ekor kepada masing-masing kelompok. Selain ternak, paket bantuan lainnya rumah kompos, bak permentasi, kandang kolektif, peralatan pengolah pupuk organik, serta kendaraan roda tiga untuk pengangkutan bahan baku dan penjualan produksi.

Sebanyak enam kelompok penerimanya tahun lalu tersebar di Kayangan (KLU), Gerung (Lombok Barat) Kopang (Lombok Tengah), Pringgasela (Lombok Timur), Buer (Kabupaten Sumbawa) dan Maluk (Kabupaten Sumbawa Barat). “Di beberapa kelompok yang kita amati, program ini jalan. Makanya banyak permintaan tambahan masuk,” kata kepala dinas dihubungi di ruang kerjanya, Kamis (14/4). Tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan memberikan suntikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk kelanjutan UPPO. Rencananya akan dialokasikan kepada tujuh kelompok. Namun sesuai lampu hijau dari Gubernur NTB program UPPO bisa laksanakan secara berkelanjutan, asalkan tidak dengan memberikan ternak kepada kelompok penerimanya. Saat ini sedang dilakukan verifikasi kepada kelompok-kelompok. “Kelompok yang cocok menerimanya akan kita berikan dalam bentuk mesin pengolah pupuk organik dan granul. Termasuk kendaraan pengangkut bahan baku dari peternak lain yang ada di sekitar,” tambah kepala dinas.

Program UPPO ini dasar pemikirannya, pupuk organik yang diproduksi oleh petani untuk melakukan perbaikan struktur tanah lahan olahannya. Lalu mengapa harus diberikan dengan ternak? H. Budi Subagio kemukakan, rata-rata petani pekebun ini tinggal jauh dari kelompok ternak. Sehingga, peralatan pembuatan pupuk organik bisa beroperasi optimal, apabila bahan bakunya tersedia langsung.

“Harapannya kalau ada ternak, kelompok penerimanya bisa memanfaatkan kotoran ternak setiap hari, tanpa harus berfikir kemana mencari bahan baku setiap hari.

Sehingga mesin pembuat pupuk organik bisa optimal.

Tapi karena tahun ini Gubernur tidak memperbolehkan ada ternak, ya kita verifikasi mana kelompok yang layak menerima bantuan UPPO tanpa ternak,” ujarnya.

Tahun 2017, Disbun juga merencanakan akan melanjutkan program UPPO kepada tujuh kelompok lagi. (bul) H. Budi Subagio (Suara NTB/bul)

Pertamina Persilakan SPBU Berkreasi

Mataram (Suara NTB) Dua bulan kedepan ini, Pertamina mempersilakan pengusaha SPBU untuk berkreasi mendongkrak penjualan bahan bakar khusus Pertamax. Sebelumnya, para pengusaha SPBU dianggap masih terlalu kaku.

“Dalam hari-hari tententu misalnya, silakan operator SPBU (petugas SPBU) menggunakankonstumapayangbisa menarik minat pembeli untuk mengunjungi SPBU. Misalkan bisa juga menggunakan SPG (Sales Promotion Girl),” kata Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Reggi Senjang (Suara NTB/bul) Paramagarjita, Kamis (14/4).

Reggi Senjang Paramagarjita Pertamina melihat konsumsi jenis BBM non subsidi ini terus mengalami peningkatan. Di NTB, dalam sehari penjualan bisa mencapai 40 Kiloliter (KL), dari sebelumnya yang hanya 24 KL. Tingginya konsumsi ini dilihat karena masyarakat cukup tertarik dengan bahan bakar bernilai oktan 92 dan tertinggi dibanding bahan bakar jenis lainnya. Peningkatan konsumsi ini diyakini Reggi, karena banyak kegiatan-kegiatan nasional di NTB. Yang secara otomatis akan melibatkan lebih banyak kendaraan-kendaraan peminum Pertamax. “Tapi umumnya, masyarakat sudah tertarik menggunakan Pertamax.

Reggi juga menyebut Pertamina terus mendorong konsumsi BBM jenis Pertalite. Sebab itulah, beragam cara kreatif harus dilakukan oleh operator untuk meningkatkan penjualan. Pertamina sendiri menyiapkan hadiah khusus kepada pengusaha-pengusaha minyak dengan penjualan terbanyak jenis bahan bakar dimaksud.

“Dan ini sudah kita sampaikan kepada pengusahanya. Hiswana Migas cukup mendukung,” ujarnya. Terdapat sebanyak 43 SPBU tersebar di Pulau Lombok, 38 di antaranya sudah memenuhi fasilitas pendukung penjual Pertamax dan Pertalite.

Sementara di Pulau Sumbawa, ada sebanyak 22 SPBU dan diantaranya juga menjual bahan bakar jenis dimaksud. (bul)

(Suara NTB/bul)

GUDANG SEMENTARA - Petani jagung membuat gudang-gudang penyimpanan sederhana di tengah ladang. Gudang penyimpanan ini dibuat selama menunggu penjualan dengan harga layak setelah panen. Gudang penyimpanan ini akan ditunggu pemiliknya nonstop sampai dilakukan penjualan. Salah satu gudang di tengah ladang jagung kawasan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat.

Pemprov NTB Dalami Kasus Penambangan Pasir Pantai Mataram (Suara NTB) Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB menurunkan tim untuk melakukan pendalaman kasus penambangan pasir pantai secara ilegal di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penambang maupun perusahaan penampung pasir laut ini ditengarai terjerat pidana.

“Masyarakat tidak mungkin tidak tahu kalau mengambil pasir pantai itu tidak boleh, apalagi perusahaan penampungnya. Ini kan pidana,” kata Kepala Distamben Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si. Namun soal penambangan pasir pantai ini menjadi ranah Dinas Kelautan Perikanan.

Distamben dalam kapasitasnya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan tambang yang memiliki izin. Sementara penambangan pasir pantai di KSB dilakukan langsung oleh masyarakat, artinya yang harusnya masuk melakukan penertiban yakni Satpol PP. M. Husni katakan, pihaknya memang sering menerima laporan penambangan pasir pantai ini. Dan selalu dikoor-

dinasikan dengan Satpol PP Provinsi NTB, agar dianggarkan untuk penertiban PETI (Penambangan Tanpa Izin).

Seperti diketahui, tim gabungan yang terdiri dari PSDKP Labuan Lombok, Polsus Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan DKPP KSB, Pos Angkatan Laut (Posal) KSB menggelar razia penambangan pasir pantai ilegal.

Razia dilakukan atas banyaknya laporan dan masyarakat karena eksploitasi pasir pantai yang mengancam jebolnya pantai. Tim ini mengendus jejak penambangan pasir ilegal di Pantai Balat, Dusun Penjuk, Kelurahan Telaga Bertong dan hasil tambangnya diduga diakomodir oleh sebuah perusahaan di Desa Belo, Kecamatan

Jereweh. Penambangan serupa juga terjadi di pesisir pantai Dusun Tambak Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang. Yang kondisinya juga dieksploitasi oleh salah satu mitra perusahaan. Oleh tim, sedang dilakukan proses, karena pihak-pihak yang terlibat diduga melanggar 73 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2014, perubahan UU no 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan ancaman denda Rp 2 miliar sampai Rp 10 miliar. Dan kurungan minimal 2 tahun penjara.

Tim Distamben ini, lanjut M. Husni, sekaligus akan melakukan pengecekan penambangan bahan mineral dan batuan oleh sebuah perusahaan yang diadukan diadukan Front Pemuda Pulau

Sumbawa (F-PPS) Kamis (14/4) kemarin. Karena diduga akibat aktivitas penambangan perusahaan BRL di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

“Persoalan-persoalan ini akan kita potret secara utuh, untuk ditindaklanjuti.

Tim saya sore ini juga (kemarin), akan turun ke KSB dan Sumbawa,” demikian M. Husni. (bul)

M. Husni (Suara NTB/bul)

DPRD NTB Desak Para Pihak Tuntaskan Dividen Newmont Mataram (Suara NTB) DPRD NTB melalui Komisi III akan mengawal tuntas kemelut dividen PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang tersandung di perusahaan konsorsium.

Para pihak harus mengklarifikasi persoalannya secara tuntas.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengatakan, selaku koordinator Komisi III di DPRD NTB, mendorong dilakukan penelaahan secara mendalam.

Tiga perusahaan konsorisum, PT. Multi Daerah Bersaing (MDB), PT. Multi Capital dan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) menurutnya harus menjelaskan secara rinci agar ditemukan benang merahnya.

DPRD NTB tak akan membentuk pansus, sepeti halnya yang dilakukan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa. Namun semua pihak memungkinkan dipanggil untuk mengklarifikasi duduk persoalannya.

“MDB, Multi Capital dan PT. DMB sendiri harus memberikan klarifikasi, semua pihak harus clear-kan ini. Karena daerah memandang ini persoalan tidak sederhana,” katanya dihubungi di Mataram, Kamis (14/4).

Jika persoalannya ada pada PT. MDB dan PT. Multi Capital, memungkinkan pemerintah daerah melakukan langkah hukum untuk menuntut haknya (kekurangan pembagian dividen dan advance) namun harus jelas terlebih dahulu dan daerah memang tak harus gegabah di persoalan ini.

Seperti sekarang, hasil tambang terus menerus mengalami penurunan equitas. Jangan sampai penurunan ini, justru NTB akan hanya menerima nilai dividen saja. Lebih baik, saham dijual lalu pembagiannya jelas.

Tapi yang perlu dicatat, sebelum saham dijual, MDB dan Multi Capital harus menuntaskan kekurangan pembagian dividen. “Soal memungkinkan penjualan saham ini, Komisi III juga akan melakukan penelaahan, dan lebih baik kita jual sebelum nilai equitasnya terus menurun. Sekali lagi, langkah apa yang akan ditempuh DPR, Komisi III akan mulai bekerja pada minggu depan,” demikian Mori Hanafi.

Sementara Direktur Utama PT. DMB, Andi Hadiyanto dihubungi terpisah tak menyebut secara rinci apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Ketua KONI NTB ini justru memaparkan MDM membeli saham PT. NNT 24 persen senilai Rp 8,6 triliun. Dan baru mendapat dividen (laba yang dibagi setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak) kurang lebih Rp 2 triliun selama enam tahun. Dan DMB sudah mendapat manfaat kurang lebih 35,7 juta dolar. Sementara Multi Capital sampai saat ini belum pernah mendapat apa-apa, bahkan merugi.

“Dari penjelasan di atas, jelas MDB masih merugi, terkait dividen yang selalu kita komunikasikan,” demikian penjelasannya via sms. Yang mesti difahami juga menurutnya, DMB hanya memiliki 25 persen saham MDB. Modal yang disetor tiga Pemda ke DMB hanya sebesar Rp 500 juta. (bul)

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bangun Mal dan Hotel di Selong Pemahaman Sejak Dini SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim, H. Rohman Farly mengajak kepada madrasah, sekolah ataupun masyarakat pada umumnya memberikan pemahaman terhadap siswa sejak dini mengenai paham-paham radikalisme. Hal itu seiring dengan meluasnya peredaran paham ini di tengah masyarakat. ‘’Selain radikalisme, penyebaran narkoba yang saat ini (Suara NTB/yon) sudah merambah dunia pendidH. Rohman Farly ikan juga harus diwaspadai bersama,’’ ujarnya di acara Harlah ke-90 Nahdlatul Ulama (NU) di Yayasan Pondok Pesantren Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, Kamis (14/4).

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, ujarnya, tidak menjamin jika akan terbebas dari ancaman radikalisme ataupun peredaran narkoba. Melainkan, kedua ancaman saat ini sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Termasuk, pengguna narkoba dan pemakaian pakaian-pakaian yang menor saat ini tidak hanya terjadi di sekolah umum ataupun masyarakat yang ada di perkotaan.

Namun, di lingkungan madrasah banyak ditemukan santri-santri yang tidak mau ketinggalan dengan perkembangan zaman, seperti pemakaian pakaian-pakaian yang menor. Hal itu, disebabkan terkikisnya akhlak siswa dari akibat pengaruh-pengaruh budaya barat.

“Tantangan yang akan dihadapi generasi muda ke depan akan semakin kompleks dan berat. Di antaranya, peredaran gelap narkotika, pornografi, serta masalah radikalisme,”ujarnya.

Maka dari itulah, untuk menghadapi tantangan pada masa depan, generasi muda harus benar-benar disiapkan. Selain pemahaman agama, wawasan kebangsaan juga perlu ditanamkan kepada para generasi muda sejak dini sebelum terjerumus kepada hal-hal yang bisa menghancurkan masa depannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengharapkan kepada para tokoh agama tetap aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. (yon)

Cegah Pelanggaran HAM, Kemenkumham Sosialisasikan Ranham Tanjung (Suara NTB) Kementerian Hukum dan HAM menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 20152019, di Aula Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (14/4). Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk mencegah pelanggaran HAM sekaligus penanganan pelanggaran HAM yang bermartabat.

Direktur Kerjasama Ditjen Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Ari Ardiantara, mengungkapkan HAM sejatinya menjadi tugas negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, melalui Perpres 75 tahun 2015, diharapkan seandainya terjadi pelanggaran HAM, agar dapat diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilan.

Telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia, sebut Ari, untuk menghormati pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan, maka harus diwujudkan oleh pemerintah hingga ke daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Ranham, karena dinilai perlu sejak berakhirnya Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ranham Indonesia Tahun 2011-2014.

Sebagaimana dikutip dari laman sekretariat kabinet, Ranham merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia. Dokumen ini nanti digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam Pasal 3 Perpres Ranham 20152019 disebutkan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Ranham sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Kabag Hukum Setda KLU, R. Eka Asmarahadi mengatakan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu untuk mengembangkan sinergitas SKPD dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah masing-masing. (ari)

Belum Ada Investor Memenuhi Syarat Selong (Suara NTB) Rencana pembangunan mal dan hotel di kawasan Terminal Pancor dan Kompleks Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika (Dishubkominfo) belum terwujud. Pasalnya, sampai sekarang belum ada investor yang dinilai memenuhi syarat sesuai.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Lotim Toni Satria Wibawa, pada tahun 2015 lalu, sudah dilakukan pelelangan dua kali, namun semua yang menyampaikan minat belum memenuhi syarat.

Toni menjelaskan, pihaknya sudah membuat desain perencanaan sebagai konsep awal penataan kawasan. Dihitung, target investasi minimal Rp 70 miliar baru bisa terwujud. Kalau ada yang bisa lebih tinggi dari hitungan Pemda tersebut dengan kesanggupan memberi kontribusi bagi daerah siap akan dipertimbangkan.

“Kita mengharapkan investor yang sungguh sungguh. Sehingga tidak sia sia apa yang telah kita siapkan,” terangnya, Kamis (14/4).

Sesuai ketentuan berlaku, terminal dan Kantor Dishubkominfo Lotim itu merupakan aset milik Pemkab Lotim. Di-

pastikan ada proses pembebasan aset yang nantinya dibahas melalui dewan. Kegiatan pembebasan aset tersebut seiring dan sejalan dengan rencana investasi siap untuk diselesaikan. “Terpenting ada minat dan punya kemampuan tidak berinvestasi,” katanya, seraya menambahkan, Bagian Administrasi Pembangunan kembali akan melakukan pelelangan.

Mantan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Lotim ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan proses dengan membentuk tim pokja pelelangan. Saat ini pokja sedang menyiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pelelangan.

Setelah itu, akan dilakukan pengumuman di media nasional sesuai aturan yang berlaku.

Sistem pembangunan mal dan hotel di atas lahan milik pemerintah sekitar 1,8 hektar ini menggunakan sistem Bangun Guna

(Suara NTB/rus)

TERMINAL PANCOR - Inilah Terminal Pancor yang direncanakan dibangun mal dan hotel oleh Pemkab Lotim. Namun belum ada investor yang memenuhi syarat yang diajukan pemda.

Serah (BGS) mulai dari 25-30 tahun, investor sebagai pengelola. Kepada pemerintah daerah selanjutnya memberikan kontribusi sesuai perjanjian per tahun.

Mal atau pusat perbelanjaan yang dimaksud, ujarnya,

Entaskan Kemiskinan Melalui Zakat Selong (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Lombok Timur terus meningkatkan kinerjanya. Di tengah persoalan kemiskinan yang masih pelik, Baznasda diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif sumber lain di tengah keterbatasan APBD, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Ketua Baznasda Lotim, H. Rawitah Asy’ari, menjelaskan, Penduduk Lotim hampir 100 persen merupakan pemeluk agama Islam.

APBD Lotim relatif kecil, begitupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah. Dari jumlah ini, sekitar 19 persen lebih merupakan penduduk miskin.

Untuk itu, ujarnya, perlu ada sumber lain dalam menangani masalah kemiskinan. Salah satunya dari zakat. ‘’Atas dasar itu, Lotim kemudian melahirkan Perda Nomor 09 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat,’’ ujarnya pada acara kunjungan anggota Baznasda Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Kamis (14/4).

Atas dasar itu, pihaknya ingin agar peranan Baznasda mampu meningkatkan kesadaran berzakat. Di samping itu mencoba untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.

Sejak tahun 2004 silam, kata H. Rawitah perolehan

(Suara NTB/rus)

BERKUNJUNG - Ketua Baznasda Lotim, H. Rawitah Asyari diapit Staf Ahli Setdakab Lotim, H. L. Wirabakti dan H. M. Arbia Karib dari Baznasda Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan saat berkunjung ke Lotim, Kamis (14/4). zakat dari para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), diakumulasi sebanyak Rp 4,4 miliar. Hanya saja selama kurun waktu beberapa tahun, terjadi penurunan.

Pasca dikomandoi oleh H. Rawitah di era Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan disebut perolehan zakat mengalami peningkatan terus. Catatan dua tahun terakhir, 2014 berhasil diraup Rp 7,5 miliar dan tahun 2015 tembus Rp 11.038 miliar.

Sebagian besar zakat diperoleh Baznasda bersumber dari zakat lembaga Rp 6,7 miliar.

Adapun jumlah muzakki tahun 2014 13.121 meningkat menjadi 13.233 tahun 2015.

Zakat yang berhasil dikumpulkan didistribusikan dalam

sejumlah program kegiatan. Antara lain kegiatan program kemanusiaan yang diberikan Rp 1,9 miliar per tahun. Ada juga kegiatankegiatan lain, seperti penguatan kelembagaan, bina lembaga-lembaga panti asuhan.

Menurutnya, ada 84 unit LKSA di Lotim yang para siswanya diberikan bantuan tiap bulan dari Bazda.

Selain itu, kata Rawitah, digelar kegiatan pendidikan dan pelatihan. ‘’Dari sistem yang telah diterapkan saat ini, Lotim telah mampu menduduki juara II tingkat nasional dalam hal pengelolaan zakat,’’ klaimnya. (rus)

puh, sehingga warga yang diakui banyak dari luar Sambelia, namun sudah lama menjadi penggarap bertahan di Sambelia.

Warga yang diadvokasi oleh LSM KPK ini pun siap bertahan dan menuntut janji pemerintah. Ditambahkan, yang mereka garap adalah lahanlahan kering dan masih dalam bentuk semak-semak.

Sapriadi dari LSM KPK menyampaikan, sangat mempertanyakan kehadiran perusahaan yang izinnya diketahui keluar 2011 lalu. Dari segi perbandingan waktu, warga jauh lebih dulu dibandingkan dengan pihak perusahaan meskipun mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.

Diketahui, polemik klaim lahan HTI seluas 1.800 ha ini masih berlarut-larut. Camat Sambelia H. Buhari sebelumnya mengutarakan, sebanyak

(Suara NTB/rus)

TUNJUKKAN BUKTI - warga menunjukkan bukti pengakuan pengelolaan kawasan dari pemerintah desa setempat dan mendapat pengakuan dari Camat Sambelia.

602 Kepala Keluarga yang diidentifikasi berada dalam kawasan hutan sudah menyanggupi untuk keluar kawasan.

Hanya saja masih menimbulkan masalah dengan masih adanya sejumlah penolakan.

Penyaluran Raskin Banyak yang Salah Sasaran Praya (Suara NTB) Penyaluran jatah beras miskin (raskin) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai banyak yang salah sasaran. Di mana masih banyak orang mampu yang justru ikut memperoleh jatah raskin. ‘’Akibatnya, jatah raskin bagi orang miskin banyak berkurang dari yang semestinya diterima,’’ ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, Rabu (13/4) lalu.

Padahal, lanjutnya, raskin maupun program sejenis lainnya dihajatkan oleh pemerintah pusat bagi orang miskin dan bukannya orang mampu.

Sehingga jatah yang seharusnya diperuntukan bagi orang miskin, banyak tersedot kepada kalangan orang mampu.

“Misalkan raskin, seharusnya orang miskin dapat jatah 10 kg. Tapi karena jatahnya diambil orang mampu, jadi hanya dapat 5 kg. Sehingga jatah beras yang seharusnya bisa dikonsumsi selama 10 hari hanya cukup untuk 5 hari saja,” terangnya.

Dengan kondisi ini, ungkapnya, wajar jika program pengentasan kemiskinan belum bisa berjalan maksimal, karena kebutuhan yang semestinya bisa menanggulangi kebutuhan orang miskin, banyak yang diambil orang mampu.

Mencermati kondisi ini Pemkab Loteng sudah menyiapkan beberapa langkah. Terutama untuk mempertegas

status antara orang miskin dan orang kaya. Salah satunya, dengan menyiapkan stiker khusus bagi orang miskin. ‘’Jadi nanti di rumah-rumah orang miskin akan kita pasangi stiker khusus yang menandakan kalau orang tersebut memang orang miskin. Sehingga nanti jelas, mana orang miskin dan mana orang kaya. Penerima jatah raskin maupun program bagi orang miskin lainnya juga jelas,’’ terangnya.

Selain itu, jika stiker dihilangkan atau dirobek oleh pemilik rumah, maka orang itu bisa dikatagorikan orang mampu. Alasannya, tidak mau rumahnya ditempeli stiker khusus orang miskin.

“Program ini akan coba kita terapkan tahun ini setelah pembahasan APBD perubahan. Karena untuk anggaran pengadaan stiker khusus tersebut akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun ini juga,” tambahnya.

Dengan pola ini, diharapkan penyaluran raskin dan program bagi orang miskin lainnya bisa tepat sasaran, karena penerima jatah raskin sudah jelas ada tanda khususnya. Sehingga bagi masyarakat yang rumahnya tidak ada stiker orang miskin, tidak akan diberikan jatah raskin atau lainnya lagi. ‘’Jadi ke depan, tidak ada lagi istilah jatah raskin yang dibagi rata.

Karena di aturan penyaluran raskin memang tidak ada yang menyebutkan jatah raskin boleh dibagi rata,’’ ujarnya. (kir)

KLU Optimis Kunjungan Wisatawan Meningkat

Warga Kembali Gedor DPRD Lotim am dan menjaga kawasan hutan. Bahkan, pihak pemerintah memberikan bibit tanaman srikaya, nimba dan bibit lainnya untuk ditanam. Puluhan tahun lamanya sudah berlalu dan warga mengaku sudah banyak dana dikeluarkan untuk membiayai kawasan tersebut.

Disebut ada pejabat kehutanan bernama H. Ceman yang memberikan mereka. Kehadiran warga sejak tahun 1997 silam itu kata nya sudah diperkuat pula oleh pengakuan pihak Kecamatan Sambelia. Ditanya apakah warga membayar tanah-tanah, mereka mengaku tidak ada. “Kita hanya urunan waktu itu,” terangnya.

Waktu itu, ujarnya, ratusan warga digabung dalam Kelompok Pengelola Hutan Produksi (KPHP). KPHP ini diakui warga ada ketuanya. Melalui ketua itulah semua proses ditem-

banyak datang tapi menginap di luar Lotim,” urainya.

Alasannya sejauh ini banyak menginap di luar Lotim, karena belum ada sarana perhotelan yang representatif di Lotim. (rus)

Inovasi Wisata

Klaim Kawasan HTI Sambelia

Selong (Suara NTB) Puluhan warga yang mengkaim pemilik lahan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Sambelia kembali menggedor Gedung DPRD Lombok Timur (Lotim), Kamis (14/4). Para warga ini mengaku belum mau direlokasi dari lokasi HTI yang izinnya telah diberikan kepada PT Sadhana.

Amaq Rohan, salah satu warga bersama warga lainnya menyampaikan memiliki dasar hukum, sehingga tetap mengklaim lahan. Dituturkan, warga Sambelia di sekitar kawasan hutan merupakan warga miskin, sehingga sekitar tahun 1997 lalu, pun atas nama pemerintah setempat bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan kala itu yang memberikan kepada warga.

Penduduk waktu itu, katanya, diminta untuk bercocok tan-

cukup memadai dan kualitas bagus. Pilihan harus ada hotel, karena warga Lotim selama ini banyak keluar daerah belanja.

Sedangkan hotel karena di Lotim belum ada hotel yang representatif. “Masa tamu

Akibat dari polemik kepemilikan lahan lahan ini ada tiga warga sudah ditahan polisi dan sedang dalam proses hukum dugaan sebagai penjual tanah kawasan hutan tersebut kepada warga. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis kunjungan wisatawan ke 3 Gili akan semakin meningkat seiring inovasi produk jasa wisata.

Salah satunya dengan inovasi jasa wisata jet water sport.

Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH, usai launching olahraga air di Dusun Gili Air, Dsa Gili Indah, Kamis (14/4), mengapresiasi inovasi yang dilakukan para pelaku wisata dalam menyediakan alternatif wisata. Menurutnya, dengan makin variatifnya jasa wisata, diyakini menambah minat wisatawan baik lokal dan mancanegara untuk datang ke KLU. ''Apa yang dilakukan oleh pelaku wisata harus kita dukung seperti dibukanya wahana water sport yang baru pertama ada di kawasan Gili Air ini,” kata Sarifudin.

Ia menilai, alternatif jasa wisata ini memberi tawaran pelayanan di objek wisata, sehingga wisatawan yang hadir tidak hanya datang menikmati keindahan alam, tetapi menikmati tantangan water sport. Jasa wisata ini seolah melengkapi servis jasa wisata lain seperti, snorkeling, diving maupun aktivitas lainnya.

Dibanding daerah lain, sambung wabup, inovasi yang dilajukan ini mendekati inovasi lain seperti Bali. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, pihaknya akan memberikan kemudahan menyangkut regulasi dan perizinan. Sehingga ke depannya, pemerintah di sisi lain akan mengupayakan perbaikan infrastruktur untuk menunjang pengembangan objek wisata.

Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, menguatkan inovasi hadirnya jet sport ini merupakan magnet baru olahraga air di 3 Gili. Mengingat, hingga saat ini, wisatawan hanya disuguhkan keindahan alam 3 gili maupun olahraga bawah laut.

Direktur PT. Wisata Tirta Cottage, Tarpiin Adam, mengaku jasa wisata jet water sport merupakan alternatif baru di Gili Air. Sarana ini dihadirkan untuk menambah daya tarik wisatawan datang ke Lombok Utara.

“Produk jasa wisata ini sebagai bentuk upaya kami mendukung sektor pariwisata dengan tujuan lebuh menarik minat wisatawan untuk lebih lama tinggal di Gili,” Ucap Adam singkat. (ari)

(Suara NTB/ari)

OLAHRAGA AIR - Wabup KLU Syarifudin saat me-launching fasilitas olahraga air di Gili Air KLU, Kamis (14/4).

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lobar Klaim Mampu Tutupi Belasan Ribu Hektar Lahan Kritis Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengklaim penanaman pohon dari kegiatan forest tracking yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir telah mampu mengurangi dan menutupi 15 ribu hektar lebih lahan hutan kritis di Lobar.

Karena itu, kegiatan semacam ini akan terus ditingkatkan untuk terus mengurangi lahan kritis yang tersisa sekitar 17 ribu hektar lebih di Lobar.

“Kegiatan forest tracking yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir ini telah mampu menurunkan lahan kritis mencapai 15.422,14 hektar dari total 32.642,18 hektar, sehingga sisa lahan kritis sampai saat ini masih mencapai 17.202,05 hektar,’’ ungkapnya di hadapan segenap jajaran SKPD, FKPD dan puluhan ribu peserta forest tracking di kawasan hutan rakyat Batu Idung Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kamis (14/4).

Menurutnya, forest tracking

ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Lobar ke58. Ia mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan ribuan masyarakat dalam kegiatan ini, hal ini menjadi bentuk kepedulian melestarikan lingkungan hidup sebagaimana amanat nasional dan internasional yaitu pro environment khususnya pemeliharaan daerah aliran sungai.

Diakuinya, Lobar mempunyai luas wilayah seluas 1.053,92 km² (105.392 hektar) dan memiliki kawasan hutan seluas 40 % dengan luas lahan kritisnya seluas 32.624,18 hektar pada tahun 2008. Luas ini terdiri dari kawasan hutan seluas 16.363,60 hektar dan luar kawasan hutan seluas 16.260,58 hektar. Dalam waktu sembilan tahun terakhir, Lobar mampu menurunkan cukup signifikan dengan adanya kegiatan reboisasi dan penghijauan sampai dengan tahun 2015 menjadi 17.202,05 hektar yang terdiri dari kawasan hutan seluas 10.542,28 hektar dan luar ka-

wasan hutan seluas 6.659,77 hektar. Menurutnya, keberhasilan ini atas dukungan berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat, swasta, maupun pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Kepala Dinas Kehutanan Lobar Agus Gunawan menambahkan, kegiatan forest tracking merupakan kegiatan terbesar sepanjang dilaksanakan dengan peserta sebanyak 10.500 atau 2.110 regu dengan per regu terdiri 5 orang. Masing-masing regu harus membawa pohon untuk ditanam dengan jumlah bibit pohon sebanyak 10.000.

Di samping itu, pihaknya mengadakan lomba selfie yang diambil sejak start hingga finish, sehingga nanti pihak panitia pun akan menseleksinya. Kegiatan kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain peserta menanam pohon juga ada lomba selfie. “Peserta yang paling bagus foto selfie-nya akan diberi hadiah,”imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

SELFIE - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi istri sedang selfie dengan background ribuan peserta forest tracking di Jembatan Gantung Lembar, Kamis (14/4).

Diduga Terima Tamu Anak di Bawah Umur

Sisakan Tanda Tanya AMBRUKNYA beronjong (talud) jembatan penghubung Desa Kuripan dengan Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan yang baru saja dibangun tahun lalu menyisakan tanda tanya kalangan DPRD khususnya Komisi III membidangi pembangunan. Komisi III mempertanyakan kualitas bangunan jembatan yang menghabiskan dana Rp 1,m Miliar.

(Suara NTB/dok) “Perlu menjadi bahan Wahid Syahril pertanyaan kami, karena jembatan yang baru diresmikan dengan nominal anggaran cukup besar mencapai Rp 1,4 miliar kok cepat rusak,” tanya Wahid Syahril, anggota Komisi III DPRD Lobar via ponselnya, Kamis (14/4).

Komisi III, jelasnya akan menjadikan hal ini bahan evaluasi dan segera memanggil Dinas PUuntuk meminta keterangan atas kerusakan. Sekaligus, Dinas PU selaku leading sector terkait mempertanggungjawabkan terkait perbaikannya.

Pihaknya, katanya perlu mengevaluasi kualitas pekerjaan proyek itu, sebab menjadi pertanyaan baru selesai dibangun mengalami kerusakan. Menurutnya jembatan dengan nilai cukup besar seharusnya bisa tahan lama, sehingga tidak mengkhawatirkan para pengendara yang melintas.

Mengenai waktu pemanggilan Kadis PU, menurut Wahid akan segera dilakukan, setelah pulang dari kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (her)

Sejumlah Proyek Terancam Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Pemangkasan belanja pada APBN-P berdampak besar ke daerah. Di Lombok Barat (Lobar), pemangkasan belanja ini berdampak besar terhadap program khususnya yang bersumber dari pusat. Sebab bagaimanapun ketergantungan Pemda terhadap dana pusat masih sangat besar. ‘’Meskipun tidak ada pemangkasan anggaran belanja negara tersebut, Pemda akan tetap melakukan pemangkasan. Akibat pemangkasan belanja ini, kemungkinan menyebabkan sejumlah program dan proyek tak bisa dilaksanakan,’’ ungkap Sekda Lobar, H. M. Taufiq dikonfirmasi terkait pemangkasan belanja negara pada APBN-P, Kamis (14/4).

Sekda menyatakan, jika terjadi pengurangan belanja negara pada APBN-P pihaknya akan melakukan penyesuaian.

Sebab adanya pemangkasan belanja ini, jelasnya, akan berdampak ke belanja daerah. sehingga pihaknya perlu mengambil ancang-ancang untuk melakukan pemangkasan anggaran belanja. Ia berharap pemangkasan anggaran bukan di pos Dana Alokasi Umum, namun dana lain.

Ia berharap adanya wacana ini cepat diberitahukan ke daerah, sebab jangan sampai terlambat, sehingga menyebabkan proyek-proyek yang sudah ditender melalui dana itu batal garagara anggaran tidak ada. Mengantisipasi hal ini, pihaknya akan pro aktif berkoordinasi dengan pusat. “Kami akan hati-hati dengan hal ini, sebab berdampak ke daerah,” tukasnya. (her)

DPRD Loteng Minta Status Aset Bermasalah Diperjelas Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendorong pemerintah daerah tegas menyikapi persoalan aset milik daerah yang diduga masih bermasalah. Terutama aset berupa tanah dan bangunan sekolah yang saat ini banyak digugat oleh masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, menyikapi banyaknya gugatan terhadap aset daerah, Kamis (14/4).

Menurutnya, persolan aset tidak boleh dipandang remeh.

Apalagi dibiarkan tanpa ada penyelesaian, tapi harus ditangani dengan serius oleh pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan tersebut justru menjadi bom waktu yang bisa menggerogoti aset daerah.

“Status aset-aset daerah kita harus diperjelas. Kalau memang itu benar aset daerah, segera diperkuat dengan dokumen pendukung. Tapi kalau memang aset tersebut milik masyarakat, kita minta pemerintah daerah segera mengembalikannya kepada pemiliknya,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin pemerintah daerah terkesan memaksakan aset yang bermasalah sebagai aset daerah. Padahal itu bukan aset daerah. Tetapi kalau benar itu aset daerah, harus dipertahankan sekuat tenaga dan tidak boleh diambil masyarakat.

Dalam hal ini koordinasi dan komunikas antarinstansi sangat diharapkan dan tidak hanya ditangani salah satu instansi saja. Misalnya, terkait aset sekolah jangan hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) saja. Tapi instansi terkait, seperti Bagian Hukum dan Aset Daerah juga harus mendukung. ‘’Bila perlu terkait aset-aset bermasalah tersebut, instansi terkait bisa duduk bersama. Mencari solusi dan jalan keluar atas persoalan tersebut. Supaya persoalan aset daerah yang bermasalah bisa segera dituntaskan,’’ harapnya. (kir)

Pengelola Hiburan di Senggigi akan Ditindak Tegas Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Batulayar, M. Taufiq melapor ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, terkait dugaan sejumlah pengelola hiburan di kawasan Senggigi Kecamatan Batulayar diduga menerima tamu dari kalangan anak di bawah umur. Hal ini menjadi atensi, sebab anak di bawah umur digratiskan masuk menikmati hiburan layaknya usia dewasa.

Kades Batulayar meminta agar bupati bertindak tegas terhadap pengelola hiburan yang diduga menerima tamu anak di bawah umur, sebab hal ini menyalahi izin.

Ia menyebut sejumlah hiburan malam menerima anak di bawah umur dan menyiapkan

waktu tertentu. Bahkan, anak di bawah umur ini diberikan masuk gratis. Ia tak menyebut secara spesifik mana saja hiburan malam yang menerima tamu anak di bawah umur.

Namun diakui sejumlah hiburan melakukan hal itu. Sejauh ini pihak desa melakukan te-

guran kepada pengelola hiburan agar tidak lagi menerima tamu anak di bawah umur.

Menurutnya hal ini tak boleh dibiarkan sebab bagaimana pun anak dibawah umur tidak boleh menikmati hiburan layaknya usia dewasa. Hal ini jelasnya berdam-

Tersangka RPH Barabali Diperiksa Ulang Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap empat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukling Lombok Tengah (Loteng) tahun 2014. Menyusul ada beberapa keterangan yang masih perlu diperdalam kembali. Sebelumnya berkas kasus proyek milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB ini, dinyatakan lengkap.

“Minggu ini kita sudah memeriksa kembali tersangka dari rekanan proyek. Sementara tiga tersangka lainnya, menyusul minggu depan,” aku Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, kepada Suara NTB, via ponselnya, Kamis (14/4).

Rencananya, pemeriksaan kembali terhadap tiga tersangka lainnya dalam proyek akan dilakukan secara marathon mulai dari Senin, Selasa hingga Rabu. Sehingga minggu depan seluruh tersangka sudah sudah diperiksa kembali. Hasil pemeriksaan, selanjutnya bisa dimasukkan sebagai keterangan tambahan dari berkas yang sudah ada.

Kalau semua tersangka

(Suara NTB/kir)

TAK TERURUS - Kondisi RPH Barabali yang dibangun dengan anggaran Rp 1,4 miliar saat ini sudah tidak terurus lagi.

Pemkab Loteng belum berani menggunakan fasilitas ini, lantaran masih tersangkut kasus hukum. sudah diperiksa ulang, maka pihaknya tinggal menunggu hasil audit kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Setelah itu, berkas diharapkan bisa dinyatakan lengkap.

Untuk keperluan kelengkapan berkas perkara, pihaknya juga sudah memeriksa beberapa saksi tambahan di luar saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. “Saksi tambahan juga sudah kita mintai keterangan. Untuk melengkapi berkas perkara yang ada,” imbuh Hasan.

Dalam proyek yang dibangun tahun 2014 ini, Kejari Praya menemukan ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 164 juta sesuai hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng. Tapi masih ada kemungkinan penambahan nilai kerugian. Apalagi, BPKP Perwakilan NTB sampai saat ini juga masih melakukan audit perhitungan kerugian negara. “Angka pasti nilai kerugian negara masih kita tunggu hasil audit BPKP Perwakilan NTB. Kalau sekarang masih indikasi saja,” tandasnya. (kir)

Kejari Praya Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kades Lekor Praya (Suara NTB) Pasca ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, pihak keluarga Kepala Desa (Kades) Lekor Janapria bersama Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng) sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permohonan tersebut pun saat ini tengah dipertimbangkan pihak Kejari Praya.

“Kita masih telaah dulu permohonan penangguhan penahanan Kades Lekor,” ungkap Kasi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Sugiyanto, SH, kepada Suara NTB, Kamis (14/4).

Diakuinya, pihak tersangka sudah melayangkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Kades Lekor, AH. Namun demikian, katanya, kemungkinan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, agak sulit, lantaran beberapa pertimbangan.

“Kades-kades yang sudah lebih dulu ditahan juga mengajukan permohonan penang-

guhan. Tapi tidak ada yang dikabulkan. Sehingga untuk permohonan penangguhan penahanan terhadap Kades Lekor juga agak berat untuk dikabulkan,” tandasnya.

Kendati demikian, keputusan untuk menerima atau tidak permohonanan penangguhan Kades Lekor belum ada, karena masih dalam proses telaah, persyaratan yang ada.

“Jadi untuk menangguhkan penahanan banyak pertimbangan yang menjadi dasar.

Apalagi ini tersangka kasus dugaan korupsi,” tegas Andre.

Dihubungi terpisah, Camat Janapria, H. Munir, membenarkan kalau pihak Kades Lekor sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejari Praya. Permohonan tersebut dilayangkan selang beberapa hari setelah Kades Lekor ditahan oleh FKD Kecamatan Janapria dan FKD Loteng.

Permohonan penangguhan penahanan itu sendiri dilay-

angkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Kades Lekor yang saat ini tengah berurusan dengan kasus hukum. “Kita hanya bisa mengajukan. Keputusan diterima atau tidak permohonan penangguhan penahanan tersebut sepenuhnya ada di tangan Kejari Praya,” tegas Munir.

Sementara itu, Sekdes Lekor, Masrah, menegaskan kendati Kades Lekor sudah ditahan Kejari Praya, jalannya pemerintah di Desa Lekor tetap berjalan.

Semua pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Jalannya pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat di Desa Lekor tetap berjalan seperti biasa,” tandasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap berharap Pemkab Loteng bisa segera menunjuk pejabat sementara Kades Lekor supaya bisa mendukung program di desa. Mengingat banyak program desa yang harus segera dilaksanakan. (kir)

pak tidak baik terhadap anak-anak itu sendiri. “Ini harus jadi atensi, pak bupati akan menindaklanjuti hal ini,”terangnya.

Menanggapi adanya laporan dari pihak desa ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengingatkan pengelola hiburan tidak melanggar aturan yang telah dibuat. Pengelola hiburan diminta jangan mempekerjakan pekerja di bawah umur dan menerima tamu dari kalangan remaja di bawah umur.

“Hal ini akan saya tekankan kepada pengelola hiburan

pada saat pertemuan nanti, saya akan adakan pertemuan dengan pengelola hiburan,” kata Bupati.

Dalam pertemuan dengan pengelola hiburan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hiburan dan pengelola hotel akan diajak bertemu.

Tujuannya untuk meminta masukan bagaimana menata Senggigi dan membahas persoalan adanya laporan pengelola hiburan malam yang mempekerjakan anak di bawah umur dan menerima tamu di bawah umur. (her)

Kepala Satpol PP Diperiksa Penyidik Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Lombok Barat (Lobar) memeriksa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Baiq Yeni Ekawati kaitan dengan perkara pengadaan seragam yang diduga di-mark up. ‘’Kasatpol PP diperiksa kaitan dengan kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),’’ ungkap Kapolres Lobar, AKBP WingkyAdhityaKusumodiGerung.

Ditanya seputaran hasil pemeriksaan Kepala Satpol PP, Wingky mengaku belum mengetahui detail sebab belum mendapatkan laporan dari Kasat Reskrim. Namun hasil pemeriksaan sementara, terdapat ditemukan kejanggalan pada pengadaan seragam. Hal ini, jelasnya terus didalami oleh penyidik dengan memanggil sejumlah saksi-saksi dari anggota Satpol PP dan sejumlah pejabat di lingkup Satpol PP. Termasuk, Kasatpol PP dimintai keterangan terkait pengadaan seragam.

“Memang ada beberapa kejanggalan, hal ini yang kami dalami,” ujarnya. Terkait kesimpulan kasus ini, pihaknya belum bisa menyimpulkan sebab pemer-

iksaan masih berlangsung. Pihaknya akan menggelar perkara kasus baru ditentukan langkah selanjutnya.

Menanggapi bergulirnya kasus ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mendukung penuh langkah aparat mengusut kasus ini. Namun ia menekankan dalam penyelidikan kasus yang ditangani aparat jangan sampai disusupi kepentingan.

Artinya jika menangani kasus tidak mencari kesalahan aparatur . “kalau ada indikasi maka harus diusut. Tapi kalau mencari kesalahan itu jangan sampai terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Lobar, Baiq Yeni Ekawati membenarkan jika dirinya telah diperiksa penyidik Polres. Ditanya terkait materi pertanyaan penyidik, ia mengaku pertanyaannya seputaran SK dirinya selaku KPA. Ia mengaku, proses pengadaan seragam ini telah berlangsung sebelum menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Ia mengaku hanya melanjutkan SP2D yang telah diproses sebelumnya. Sebab begitu menjabat Kepala Satpol PP proses pengadaan sudah selesai. (her)

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Diknas Sumbawa Segera Turun Sosialisasi Dana BOS 2016

Badron

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa atau Tim BOS Kabupaten segera turun melakukan sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2016. Mengingat ada beberapa perubahan dalam Juknis BOS 2016 dari Juknis 2015 lalu.

Rencananya sosialisasi dibagi dalam empat wilayah agar bisa mengakomodir seluruh sekolah penerima BOS. Kasi Manajemen Mutu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Diknas Sumbawa, Badron, Kamis (14/4) menerangkan, sosialisasi akan dibagi dalam empat wilayah, barat, tengah, timur dan selatan Sumbawa. Mengingat luasnya wilayah Sumbawa sehingga semua sekolah penerima BOS mesti diakomodir dalam kegiatan sosialisasi. Apalagi sosialisasi ini sangat penting, karena ada beberapa perubahan dalam Juknis penggunaan BOS 2016. Perubahan tersebut di antaranya, bila dibandingkan Juknis 2015, pada Juknis 2016 leb-

ih rinci mengatur item pembelanjaan kegiatan.

Sebagai contoh, lanjut Badron, pengaturan penggunaan BOS untuk honorarium.

Sekolah Negeri penggunaan honorarium dibatasi 15 persen dari total dana BOS yang diterima. Sedangkan satuan pendidikan swasta pembelanjaan untuk honorarim dibatasi maksimal sampai 30 persen. “Kalau dalam Juknis BOS 2015 lalu, tidak diatur untuk persentase penggunaan BOS untuk honorarium pada sekolah swasta, sekarang dalam Juknis baru diatur,” jelasnya.

Diketahui, sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB,

SMP/SMPLB/SMPT dan SDSMP Satu Atap. Baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

Khusus bagi satuan pendidikan swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima SD/ SLB Rp. 800 ribu per siswa per tahun. SMP/SMPLB/Satap Rp 1 juta per siswa per tahun.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 peserta didik, baik untuk SD

maupun SMP. Namun dengan kriteria pertama, SD/SMP yang berada di daerah khusus yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan pemerintah. Daerah khusus dimakud adalah daerah yang ditetapkan Kementerian Desa. Kedua, Satap, SLB, SDLB dan SMPLB. Ketiga, satuan pendidikan di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya.

Dan khusus untuk satuan pendidikan swasta, juga harus memiliki izin operasional minimal tiga tahun. Serta bersedia membebaskan iuran

bagi seluruh peserta didik.

Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan satuan pendidikan. Sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dlakukan satuan pendidikan yang diterima dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikeloa dengan prinsip transparan dan akuntabel. (arn/*)

(Suara NTB/dok)

Pemprov Isyaratkan Cabut Izin Penambangan Batuan di Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi penambangan batuan oleh PT. Bunga Raya Lestari di Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Aktivitas penambangan batuan dan pasir kali ini dituding merusak lingkungan. Bahkan ada dugaan perusahaan tersebut melakukan penambangan pasir dan batuan sampai di luar wilayah penambangan yang diperoleh sesuai izin.

“Minggu depan kami akan turun investigasi. Apa yang disampaikan teman-teman akan kami eksekusi,” kata Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan

Rayes, saat menerima aksi unjuk rasa Front Pemuda Pulau Sumbawa, Kamis (14/4) di depan kantor Gubernur.

Erpan mengetakan, izin

penambangan batuan dan pasir kali itu akan segera berakhir. Aspirasi dari masyarakat, Pemprov diminta tak memperpanjang

izin PT. Bunga Raya Lestari tersebut. “Setuju saya itu dihentikan. Betul itu, lingkungan yang rusak,” kata Erpan.

Ia mengungkapkan, BLHP pernah turun bersama DPRD NTB ke Sumbawa untuk mengawasi penambangan batuan di Sumbawa. Namun, perusahaan yang dicek tersebut bukan perusahaan yang didesak izinnya dicabut saat ini. “Kami pernah turun dan pernah kami tegur. Tapi bu-

kan yang ini, yang sekelas dengan ini Bunga Raya Lestari. Terkait dengan PT Bunga Raya Lestari ini memang kami telah terima suratnya dan kami akan turun investigasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, izin penambangan itu sebelumnya diterbitkan pemkab Sumbawa. Kurang lebih perusahaan itu telah beroperasi sekitar lima tahun. Saat ini urusan pertambangan sudah berada di provinsi. Ia menilai penam-

bangan batuan di Sumbawa merusak lingkungan.

“Kami akan beri rekomendasi bahwa ini tak layak diperpanjang. Tapi kami yakin apa yang disampaikan teman-teman ini benar. Selama ini kabupaten yang punya kewenanangan, sekarang provinsi. Tapi tetapi koordinasi melalui kabupaten juga,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Mu-

hammad Husni, M.Si mengatakan izin PT Bunga Raya Lestari akan berakhir pada Agustus mendatang. Mengenai perpanjangan izin atau tidak, pihaknya tentu bersama dengan BLHP akan melakukan kajian lingkungan dan lainnya. “Kan tuduhannya dia nambang di luar wilayah izin. Kita cek nanti pakai GPS. Benar nggak.

Terus ada pendangkalan, kita akan cek semua,” ujarnya. (nas)

Gandeng Ombudsman

Dirlantas Polda Tinjau Pelayanan SIM di Sumbawa

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI EMPAT PILAR - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM (dua dari kanan) saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (14/4).

HMS : Hadirkan Pancasila sebagai Kebutuhan Taliwang (Suara NTB) Kemajuan zaman menyertakan hadirnya nilai-nilai baru yang seringkali sulit untuk disikapi secara bijak oleh generasi muda kita. Karena itu, upaya untuk menginternalisir nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda patut dijadikan sebagai kebutuhan.

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM di sela menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (14/4).

Politisi PAN yang akrab disapa HMS ini menggelar kegiatan tersebut di Pondok Pesantren Al Ikhlas pimpinan Dr. KH. Zulkifli Muhadli. Kegiatan diikuti oleh sekitar 150 orang yang sebagian besar merupakan para santri dan anak-anak muda. “Tentu saya berharap kegiatan ini tentu memberikan manfaat kepada para generasi muda yang menjadi peserta,” ujar HMS. Ia mengakui bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan penguatan nilainilai berbangsa dan bernegara, khususnya penguatan nilai Pancasila. Sebab, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, nilai-nilai baru begitu cepat diterima oleh generasi muda kita.

Hadirnya teknologi informasi yang berbasis jaringan internet membuat berbagai jenis informasi mengalir demikian deras. Generasi muda di Indonesia, termasuk NTB pun menghadapi sebuah zaman baru, dimana nilainilai baru yang seringkali bertabrakan dengan identitas asli bangsa Indonesia bisa masuk dengan begitu mudah.

Ia menilai, hal ini telah mulai terlihat dengan berkembangnya berbagai kecenderungan dan pahampaham kekinian yang menyimpang dari budaya dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dalam situasi itulah, Pancasila sebagai sebuah penopang nilai berbangsa dan bernegara akan diperlukan.

“Memang pendidikan seperti ini juga didapatkan di sekolah. Tapi kan kondisinya berubah. Kita ingin memberikan gambaran bahwa bagaimana kita menghadirkan pancasila sebagai sebuah kebutuhan di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini teknis penyelenggaraan sosialisasi empat pilar mengalami sedikit perubahan. Tahun ini kegiatan semacam ini dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPR/MPR RI di luar masa reses. “Jadi dilaksanakan ketika masa kerja. Sekarang kan masa reses tidak terlalu panjang. Karenanya saya hari ini berkesempatan hadir di Sumbawa Barat dan sebelumnya di Lombok Barat, Mataram dan Lombok Tengah. Di tengah jadwal yang sangat padat saya selalu berusaha menghadirkan manfaat keberadaan saya sebagai wakil rakyat NTB,” ujarnya.

Syafrudin berharap, kegiatan semacam ini tidak sekedar berhenti sebagai sebuah kegiatan seremonial semata. Untuk itulah, menurutnya masyarakat yang menjadi peserta diharapkannya menularkan pengetahuan dan manfaat yang diperolehnya dari kegiatan semacam ini kepada rekan-rekannya.

Ia menilai, jika semangat empat pilar bisa diperkuat, maka kita bisa berharap banyak terhadap keberadaan generasi muda kita di Indonesia. Mengutip pernyataan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan sebelumnya, Syafrudin juga menyerukan kepada generasi muda untuk menyiapkan diri menghadapi persaingan secara ekonomi yang saat ini semakin terbuka.

“Kita sebagai sebuah bangsa dan dimulai dari individu harus berani hidup mandiri. Lepas dari ketergantungan. Kalau kita bergantung pada orang lain, kita selamanya tidak akan bisa berkembang. Demikian juga bangsa dan daerah kita,” serunya. (aan/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktorat Lalu Lintas Polda NTB mendatangi Polres Sumbawa, Kamis (14/4). Dengan menggandeng Ombudsman, kedatangan tersebut guna meninjau pelayanan di Polres Sumbawa sekaligus memberikan pengarahan untuk meningkatkan pelayanan.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Drs. Edi Ciptianto, M.Si menyebutkan kedatangannya beserta tim dalam rangka mewujudkan asistensi fungsi lantas Polres sepulau Sumbawa, khususnya dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Hal ini tidak terlepas dari konsep serta keinginan pihaknya untuk memberikan pelayanan pembuatan SIM bagi masyarakat . Meskipun diakuinya selama ini pelayanan masih belum sempurna dan masih ada yang harus dibenahi. Mengingat sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Masyarakat kita sudah semakin pandai, dan merasa perlu mendapatkan pelayanan yang baik. Dan kita harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya tidak bisa melakukan sendiri peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ada keterlibatan instansi lain yakni Ombudsman. Di mana Ombudsman sudah bekerjasama dengan baik selama ini guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dengan melakukan survei ter-

kait program, kebijakan dan aturan terkait pelayanan.

Terhadap hasil survei tersebut selalu diingatkan supaya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Terhadap pelayanan yang ada di Polres Sumbawa sudah bagus. Saat disinggung, apakah Polres Sumbawa yang paling baik pelayanannya, Dirlantas menyebutkan pelayanannya hampir sama dengan beberapa Polres lain. “Kalau pelayanan yang ada di Polres Sumbawa saya tidak bisa menilai. Karena ada pihak lain yang menilai apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan atau tidak,’’ katanya.

Tapi dia mengakui dibanding dengan tahun lalu pelayanan yang ada di sana sudah lebih meningkat. Utamanya sarana dan prasarana. Namun sarana dan prasarana yang ada harus ditunjang dengan sumber daya yang baik. Hal ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Kapolres saja, tetapi tanggungjawab semua. ‘’Karena saya juga punya kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Dirlantas.

Sementara Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH menyebutkan masyarakat sudah semakin pintar dan kritis. Di sisi lain ada agenda reformasi di kubu kepolisian, salah satunya terhadap pelayanan kepada mayarakat. Selain di Intelkam

Anggaran Cetak Sawah Baru Diminta Tidak Disalahgunakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan – TPH) Kabupaten Sumbawa menggelar rakor cetak sawah baru dan pengembangan jaringan irigasi tahun 2016, Kamis (14/4).

Seiring mulai dijalankannya program cetak sawah baru 4.000 hektar tahun ini. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang membuka kegiatan terebut mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat dan jangan sekali kali disalahgunakan.

Menurut Bupati, lahan-lahan terlantar di Sumbawa ini cukup banyak. Tinggal bagaimana masyarakat menyambut program ini. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah pendekatan kelompok, bukan orang per orang. Yang paling penting dalam program ini adalah tidak ada sedikitpun keterlibatan Kepala Dinas atau perangkat kerja Pemerintahan Sumbawa. Karena seluruh anggaran dari program tersebut langsung masuk ke rekening masing – masing kelompok.

Untuk itu, anggaran tersebut harus dijaga dan jangan disalahgunakan. Sebab program ini merupakan hajat bagi semua pihak. Bagaimana menciptakan masyarakat Sumbawa yang se-

jahtera. ‘’Itu yang menjadi tujuan akhir dari program ini. Hajat negara bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Insya Allah kita menjadi surplus beras. Tetapi kita masih juga dijajaki dengan cetak sawah baru, yang hajatnya tidak lain bahwa Sumbawa lah tempat bercocok tanam,’’ tutur Bupati Sumbawa.

Perwakilan Kepala Distan TPH NTB, Ir. Hadi Irfan Zahidi, MM menyampaikan, di Sumbawa masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk cetak sawah baru. Dari 4.000 hektar cetak sawah ini, pihaknya berkomitmen untuk menanam padi dalam rangka swasembada pangan. Cetak sawah ini sebenarnya tidak hanya untuk swasembada padi, tetapi juga sebagai pemicu untuk keterlibatan dinas terkait dalam membangun sektor pertanian.

Dalam laporannya Kepala Distan TPH Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si menjelaskan saat ini mulai dijalankan program cetak sawah baru 4.000 hektar dan pengembangan jaringan irigasi seluas 6.450 hektar. Kalau ditotal, maka semuanya hampir senilai Rp 80 miliar.

Ada beberapa kecamatan yang tidak termasuk dalam cetak sawah tahun ini, yaitu Kecamatan Unter Iwes , Batu Lanteh, Sumbawa, Labuhan Badas, dan Labangka.. (arn)

(Suara NTB/ind)

MENINJAU - Dirlantas Polda NTB bersama Kepala Ombudsman Perwakilan NTB didampingi Polres Sumbawa dan Kasat Lantas Polres Sumbawa saat meninjau Pelayanan di ruang SIM Polres Sumbawa, Kamis (14/4). juga di lalu lintas. Mengingat Satuan lalu lintas selalu didatangi masyarakat. Hal ini harus menjadi beranda depan dari performan kepolisian untuk bisa menggambarkan ke arah reformasi kepolisian. “Kehadiran kami di sini adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Ia menilai dari survei yang dilakukan tahun lalu, pelay-

anan yang dilakukan belum 100 persen menggembirakan.

Namun tetap ada upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan tersebut. Namun jika dilihat dari pelayanan yang dilakukan saat ini, sudah ada peningkatan. Yang terpenting keluhan masyarakat tentang adanya oknum yang tidak bertanggunga jawab semakin berkurang. “Kalau mekanismenya sudah transparan, tentunya tidak mungkin ada oknum atau pihak yang

macam-macam,” pungkasnya.

Terhadap penilaian dari hasil survei yang dilakukan, pihaknya memiliki sembilan item penilaian. Dari sembilan item tersebut, sudah sepenuhnya dicapai Polres Sumbawa, khususnya di pelayanan lalu lintas. Ia menyebutkan, selain Polres Mataram, Polres Sumbawa bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

“Ini harus diberikan apresiasi.

Ada niat dan upaya sungguhsungguh untuk melakukan perubahan,” tukas Adhar. (ind)

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Pembakaran di Pulau Moyo

Diduga Dipicu Masalah Tanah Sumbawa Besar (Suara NTB) Peristiwa pengerusakan dan pembakaran alat berat serta mess milik investor di pulau Moyo dipicu oleh persoalan lahan. Samsuddin, pemilik sarana dan prasarana yang dirusak itu telah melaporkan hal ini kepada Polres Sumbawa. Camat Labuan Badas, Heri Hardianto Diaz kepada wartawan, Kamis (14/4), menyampaikan persoalan tersebut berawal dari ketidakpuasan warga dusun Arung Santek dan dusun Brang Kua terhadap pembayaran tanah. Namun wujud ketidakpuasan tersebut dinilai tidak seharusnya dilakukan. Mengingat sebenarnya, investor sudah tidak ada persoalan, dan sudah menyelesaikan pembayaran.

Diceritakan Camat, hal tersebut berawal dari jual beli tanah di lokasi setempat. Di mana ada 90 hektar tanah atas nama SPPT 60 KK masyarakat dusun Setema. Dalam proses jual beli, masyarakat mendelegasikan kepada Alwi, tokoh masyarakat setempat.

Tanah tersebut dihargai Rp 35 juta per hektar dengan jumlah keseluruhan Rp 3.150.000.000. Proses pencairan dana dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 2 miliar yang diperuntukkan terhadap 60 KK masyarakat dusun Setema melalui rekening masing-masing. Satu KK mendapatkan Rp 34 juta.

Sehingga uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 1 miliar lebih. Tahap kedua, uang Rp 1 miliar lebih ini diberikan oleh pengusaha yang membeli tanah itu kepada 197 KK di dusun Arung Santek dan dusun Brang Kua. Dan uang itu diberikan kepada seorang delegasi yang dipercaya masyarakat dua dusun tersebut. Yang terealisasi Rp 900 juta, masing-masing KK mendapat Rp 4 juta. Sedangkan sisa 100 juta tidak diketahui penggunaannya.

Sebenarnya, kata Camat, kedua dusun tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang berada di dusun Setema. Namun warga dua dusun tersebut sudah dijanjikan Kepala Desa Labuan Aji untuk membagi rata sisa tersebut kepada warga, yang merupakan hasil musyawarah sebelumnya. Musyawarah itupun tidak diketahui dan tidak ada pemberitahuan kepada warga dusun Setema. Hanya dihadiri oleh ketua BPD, ketua LPM dan unsur kadus kedua Dusun. “Ini informasi yang saya peroleh dari dua sumber yang merupakan staf desa Labuan Aji,” sebut Camat.

Camat pun sudah melakukan pengecekan ke warga dusun Setema. Mereka mengakui tidak merasa pernah menyetujui memberikan sisa uang Rp 1 miliar lebih itu kepada warga dua dusun tersebut. Bahkan sisa uang tersebut dipertanyakan oleh masyarakat Setema. Warga dusun Setema pun sebetulnya tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting ada pemberitahuan terlebih dahulu. “Jadi tidak ada kesepakatan masyarakat dusun Setema untuk membagi sisa uang itu. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan. Tetapi masyarakat dari dusun Arung Santek dan dusun Brang Kua yang sebenarnya tidak ada hak terkait tanah tersebut, merasa masih ada sisa dari pembayaran tanah tersebut. Sehingga berujung pada pengerusakan dan pembakaran” kata Camat.

Sementara terhadap kegiatan pengerjaan infrastruktur di lokasi setempat, diakuinya tidak ada koordinasi dan komunikasi dari investor sebelumnya kepada pemerintah kecamatan. Sehingga pihaknya tidak sempat melakukan sosialisasi dan segala macamnya kepada masyarakat. Namun setelah adanya persoalan tersebut barulah diberikan informasi.

Seperti diberitakan, beberapa hari yang lalu terjadi pengerusakan dan pembakaran mess serta alat berat investor yang tengah membangun infrastruktur jalan di Pulau Moyo. Tepatnya di dusun Setema, desa Labuan Aji, kecamatan Labuan Badas. Pengerusakan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok masyarakat. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Ruas Jalan di Dompu Putus Diterjang Banjir Dompu (Suara NTB) Hujan deras beberapa hari terakhir di Dompu menyebabkan ruas jalan H. Abubakar, Desa Madaprama terputus akibat diterjang banjir gunung. Tanjakan di Desa Madaprama Kecamatan Woja juga mengalami longsor yang menutupi bahu jalan akibat derasnya hujan.

Kepala Balai Jalan Nasional Satker Wilayah III NTB untuk Dompu dan Bima, Bayu Idiajir kepada Suara NTB saat meninjau ruas jalan H. Abubakar yang terputus, Kamis (14/4) mengungkapkan, akses jalan ini terputus karena diterjang banjir. Talud yang ada tidak mampu menampung air dan hempasan air banjir dari gunung.

Sehingga dudukan beton terkikis dan ambruk, tidak mampu menahan beban jalan. “Amblasnya tadi pagi sekitar pupukl 04.00 Wita,” ungkapnya.

Akibat bencana ini, kata Bayu, akses jalan H. Abubakar tidak bisa digunakan untuk sementara, termasuk bagi kendaraan bermotor. Kerusakan ini pun akan langsung ditangani dengan dipasangi gorong – gorong untuk sementara. “Kalau digunakan beton, itu butuh waktu lama. Kita pakai gorong – gorong saja biar cepat digunakan,” katanya.

Pada ruas jalan yang sama pada bagian timur Desa Bara, juga terdapat bahu jalan yang akan amblas akibat saluran talut tidak lagi berfungsi karena dipenuhi sedimentasi. Sehingga bahu jalan bagian selatan retak dan mengalami penurunan. “Iya memang ada satu lagi di sebelah timur, tapi tidak sampai terputus jalannya,” ungkap Bayu.

Selain ruas jalan H. Abubakar Desa Madaprama, kerusakan

jalan juga terjadi di tanjakan perbatasan Madaprama Kecamatan Woja dan Tekasire Kecamatan Manggelewa akibat longsor pada bagian tebing. Material longsor seperti tanah dan bebatuan memenuhi badan jalan. “Di sana kita hanya bisa membersihkan material tanah dan bebatuan dari badan dan bahu jalan menggunakan alat berat. Untuk saluran, tidak bisa menggunakan alat berat, tapi kita lakukan secara manual,” jelasnya.

Longsor di tanjakan perbatasan Madaprama – Tekasire ini, menurut Bayu terjadi pada tiga titik dengantotalpanjangsekitar120meter.

Longsoraniniterjadiakibatgunung setempat sudah berubah fungsi menjadi ladang jagung warga. Pepohonanyangsebelumnyaberfungsi menyerap air dan menahan tanah, kini sudah gundul. Sehingga air hujan deras langsung mengalir dan membawa serta material lainnya.

“Kita tidak bisa melakukan pengerukan tebingnya, karena lahan di atasnya sudah dikuasai warga. Kita hanya bisa membersihkan badan dan bahu jalan ketika longsor terjadi,” jelas Bayu.

Bayu juga memastikan, ruas jalan negara yang menjadi tanggungan pihaknya tetap bisa dilewati oleh peserta lomba dan tamu undangan yang hendak menghadiri Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016. Seperti pengerjaan terapan tebing di

(Suara NTB/ula)

TERPUTUS - Petugas dari pengawas jalan nasional memeriksa ruas jalan H. Abubakar yang terputus diterjang banjir, Kamis (14/4). tanjakan Nangatumpu Manggelewa akan dihentikan pengerjaannya selama dua hari yaitu 15 – 16 April 2016. Namun

Lagi, Polisi Bekuk Bandar Narkoba

Bima (Suara NTB) – Aparat gabungan Sat Resnarkoba Polres Bima Kabupaten dan Resmob Subden A Bima kembali mengungkap kasus narkoba. Aparat berhasil membekuk dua bandar narkoba jenis sabu di desa Rato Kecamatan Bolo, Kamis (14/4).

Kasat Res Narkoba Polres Bima Kabupaten, Iptu Hanafi kepada Suara NTB, mengaku dua bandar tersebut yakni inisial A (33) dan L (39), keduanya merupakan warga desa Rato Kecamatan Bolo “Kedua warga ini kita amankan di rumah A, di RT 6 RW 2 Desa Rato, sekitar pukul 12.00 wita,” ucapnya.

Dari tangan keduanya, kata Kasat, pihaknya menyita sejumlah barang bukti (BB). Dari oknum A, sebanyak tiga poket, satu buah HP dan dua buah dompet. “Sementara BB yang diamankan dari oknum L, sebanyak dua buah HP dan 13 butir amunisi aktif jenis AK,” kata Hanafi.

Menurut Hanafi, tertangkapnya kedua bandar tersebut merupakan pengembangan usai tertangkapnya delapan pemuda yang diketahui sedang berpesta narkoba di wilayah setempat, akhir pekan kemarin. “Hasil dari pengembangan dari kasus narkoba yang sedang kita tangani saat ini,” akunya.

Untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, Kasat menegaskan kedua pelaku yang sudah menjadi target operasi (TO) itu, saat ini sudah ditahan di Mapolres setempat dan akan diproses lebih lanjut.

“Salah satunya langsung ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu. Sementara satu orang lainnya akan dilimpahkan ke SatReskrim untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan amunisi,” pungkas Hanafi. (uki)

ga bisa dilewati dengan normal.

Pengerjaan tebing Nangatumpu ini ditargetkan hingga Mei 2016 ini,” katanya. (ula)

KSB Minta Pemprov Ambil Sikap Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap pemprov NTB mengambil sikap tegas atas tak kunjung adanya kejelasan kapan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) membayarkan piutang dividennya.

“Kita lihat provinsi belum ada gerakan yang terlalu signifikan dalam menyikapi persoalan PT DMB ini,” cetus wakil bupati (Wabup) KSB, Fud Syaifuddin, ST kepada media ini, Kamis (14/4).

Seharusnya kata Wabup, Pemprov dan DPRD NTB harus lebih proaktif dalam menyikapi persoalan PT DMB. Sebab Pemprov dalam hal ini menjadi motor terbentuknya konsorsium PT DMB yang kemudian bermitra dengan PT Multy Capital dalam membentuk PT Multi Daerah Bersaing (MDB) untuk mengakuisisi 24 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Ini kita lihat kan provinsi pasif, padahal

kita sudah koordinasi dengan Sumbawa baik bupati dan DPRD-nya. Semua antusias.

Tapi provinsi kok kita lihat belum ada gerakan,” katanya.

Menurutnya, Pemprov dalam hal ini gubernur harus mengambil sikap untuk menyamakan persepsi pemerintah tiga daerah. Caranya dengan memanggil pemerintah dua daerah Sumbawa dan KSB serta menghadirkan pihak PT DMB dan PT MBD, untuk melakukan presentasi seputar persoalan yang dih-

adapinya sehingga menyebabkan terhentinya pemberian dividen saham kepada pemerintah tiga daerah. “Kalau kita kan tidak bisa melakukannya.

Provinsi yang punya kendali sebab sejak awal PT DMB itu inisiator utamanya provinsi, lihat saja Perda pembentukan DMB dibuat di sana,” tegasnya.

Wabup mengaku, diamnya Pemprov dan DPRD NTB dalam menyikapi mbalelo-nya PT DMB dapat menimbulkan kecurigaan.

Namun demikian ia berharap,

kecurigaan tersebut tidak terbukti karena perjuangan mendapatkan hak dari PT DMB harus dilakukan secara bersamasama oleh para pemegang saham. “Harapan kita tidak ada apa-apa dengan diamnya provinsi. Karena kalau ada apa-apa perjuangan kita akan sia-sia pada akhirnya,” katanya.

Ia pun optimis, upaya Pansus DPRD KSB bersama DPRD Sumbawa yang saat ini sedang bekerja akan membuahkan hasil positif. (bug)

PPP Sumbawa Ikuti Keputusan Muktamar Islah (Suara NTB/uki)

Tahanan Narkoba Menikah di Kantor Polisi (Suara NTB/ind)

alat berat akan tetap disiagakan di lokasi untuk menghindari adanya longsoran. “Sore ini ruas jalan akan dibersihkan, sehing-

Soal Dividen Newmont

KHIDMAT – Tersangka kasus narkoba (kanan) sedang dinikahkan oleh petugas dari KUA Kecamatan Belo, Bima, Kamis (14/4). Mempelai perempuan berada di samping kanan tersangka.

Heri Hardianto Diaz

Halaman 7

Bima (Suara NTB) – Tahanan kasus narkoba di Polres Bima Kabupaten, Zainuddin (19), melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Warga desa Renda Kecamatan Belo itu menikahi AO (18), perempuan manis yang juga sekampung dengannya, di masjid Polres setempat, Kamis (14/4).

Prosesi akad nikah berlangsung khidmat dan sederhana. Acara tersebut hanya dihadiri oleh beberapa keluarga dari mempelai laki – laki dan perempuan serta beberapa aparat kepolisian Polres setempat, seperti Kasat Resnarkoba, Iptu Hanafi dan Kaur Res Narkoba, Ipda I Made Dimas, S.Ik. Zainuddin pada saat itu mengenakan kemeja putih, celana dan peci berwarna hi-

tam. Sementara mempelai perempuan mengenakan pakaian sederhana, jilbab dan rok berwarna hitam, tidak didandan selayaknya seorang mempelai.

Sekitar pukul 10.00 wita, proses ijab qabul dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belo. Saat dilangsungkan prosesi itu, mempelai laki – laki tampak berseri – seri dan bersemangat. Sementara perempuan nampak menunduk dan matanya berkaca – kaca.

Mempelai pria memberikan mas kawin uang tunai Rp 5 juta, cincin emas seberat satu gram dan seperangkat alat shalat.

Usai prosesi itu, baik mempelai laki – laki, perempuan hingga keluarga enggan berkomentar mengenai pernikahan itu.

“Kami hanya berharap Zainuddin bisa cepat dibebaskan,” kata salah seorang perwakilan keluar-

ga. Sementara Kasat ResNarkoba, Iptu Hanafi kepada Suara NTB, mengatakan sebelum digelar acara pernikahan tersebut, pihak keluarga laki – laki maupun perempuan mendatangi Mapolres setempat. Meminta agar tahanan narkoba tersebut dinikahkan.

“Keduanya terpaksa dinikahkan karena atas desakan pihak keluarga. Sebagai sesama manusia tentu kami fasilitasi,” ucapnya. Kata Hanafi, Zainudin merupakan tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis ganja. Ia diciduk saat kedapatan membawa dua ganja kering ketika mengunjungi tahanan kasus serupa di Mapolres setempat, pada bulan Januari lalu.

“Dia tahanan kasus narkoba. Saat ini sudah tiga bulan berjalan masa tahanannya,” pungkasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC PPP Sumbawa menyambut baik hasil Muktamar Islah. Tunduk dan patuh terhadap segala hasil muktamar. Momentum kader PPP untuk kembali ke rumah besar umat Islam. Termasuk kader di Sumbawa sehingga tidak ada lagi kubu - kubuan.

Ketua DPC PPP Sumbawa, Kamaluddin, S.T, Kamis (14/ 4), keputusan Kemenkum HAM RI, yang mengembalikan kepengurusan kepada Muktamar Bandung sesuai putusan Mahkamah Partai.

Artinya menolak Muktamar Surabaya dan Muktamar

Jakarta tidak bisa diterbitkan SK oleh Kemenkum HAM. Sehingga digelar Muktamar Islah yang menyatukan semua kader sekaligus dalam rangka penyelamatan kader.

Dalam hal ini, PPP Sumbawa tunduk dan taat terhadap apapun hasil Muktamar Islah.

Kembali kepada rumah besar umat Islam. Tak ada lagi istilah kubu - kubuan. Termasuk di daerah, seperti Sumbawa, sudah saatnya kader bersatu kembali membangun rumah besar. “Rohnya seperti itu.

Kami sendiri khususnya di bawah tidak lagi ada persoalan. Kita harus islah seutuhnya,” tandas Kamal. (arn)

Kamaluddin

Dana Bansos di Kota Bima Berupa Stimulan Bima (Suara NTB) – Kabag Kesra Setda Pemkot Bima, Drs. A. Wahid menerangkan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang berikan kepada masyarakat berupa dana stimulan. Ia tidak sependapat jika dana tersebut dihentikan karena dinilai dan dipandang rawan penyimpangan.

“Dana Bansos di Kota Bima berupa semacam stimulan. Kami pikir, hal itu tidaklah rawan.

Sebab uangnya akan dicairkan langsung ke rekening penerima manfaat,” ucapya menjawab Suara NTB, Kamis (14/4).

Wahid menilai dana tersebut langsung diberikan atau dicairkan Pemkot melalui nomor rekening pemerima manfaat. Hal itu merupakan bantuan stimulan atau penggerak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. “Misalnya yang diminta sebanyak Rp 10 juta, belum tentu dicairkan langsung sebanyak itu. Ada proses dan mekanisme yang harus dilalui,” katanya.

Proses dan mekanisme itu, pihak yang membutuhkan cukup mengajukan surat atau proposal

permohonan bantuan. Langsung ditujukan kepada Walikota atau Wakil Walikota. Usai diterima kemudianakandiserahkanpihaknya akan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan faktual.

“Dananya belum bisa diberikan sebelum dilakukan verifikasi faktual. Tim akan turun ke lapangan untuk mengecek keberadaan fisik atau penerima manfaat yang mengajukan permohonan bantuan,” jelasnya. Wahid menyebutkan, alokasi dana bansos di daerah setempat diperuntukkan tiga item kegiatan. Yakni bantuan masjid,

mushala dan santunan kematian bagi warga miskin.

Menurut dia, alokasi dana Bansos tahun 2015 lalu sebanyak 2,987 miliar. Ia merincikan Rp 1 miliar untuk pembangunan masjid di Kelurahan Tanjung. Rp 1 miliar diperuntukkan masjid Agung Al Muhawidin Bima, di Kelurahan Paruga.

Sementara sisanya diberikan secarameratakepadamasjid–masijd di kota Bima, masing – masing Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.

“Sebagian juga kita kucurkan untuk santunan kematian. Sepanjang tahun 2015 lalu ada seban-

yak 523 jiwa, masing – masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta,” ujarnya. Sementara untuk dana bansos tahun anggaran 2016, Wahid enggan merincikan dengan jelas. Hanya saja saat ini sebanyak Rp 2 miliar sedang diproses untuk disalurkan pada masjid Al Muhawidin Bima, dan masjid di Kelurahan Tanjung.

“Sementara santunan kematian terhitung dari bulan Januari hingga April ini, kami telah mencairkan kepada 208 jiwa dengan total anggaran Rp 208 juta,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Halaman 8

Korupsi BOS SDN 50 Cakranegara Ambil Langkah Cepat LAHIRNYA undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membuka peluang Pemprov NTB untuk mengelola hutan dan pertambangan dari sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupeten/kota.

Dengan pengalihan kewenangan itu, menyebabkan kondisi hutan dan pertambangan menjadi kurang optimal diawasi.

Untuk itu, kalangan anggota DPRD NTB, menyoroti kesiapan pemerintah yang dinilai belum maksimal dalam menyikapi perubahan regulasi pada sektor kehutanan dan pertambangan. Karena pada masa teransisi kewenangan pengelolaan sektor kehutanan dan pertambangan itu dinilai telah banyak menimbulkan masalah baru.

Salah satu persoalan itu adalah, maraknya aksi pencurian kayu dan perambahan hutan pada sektor pariwisata. Sementara di sektor pertambangan, telah terjadi maraknya aktivitas penambangan pasir secara liar yang semakin tidak terkendali.

“Itu yang terjadi saat ini di sektor kehutanan dan pertambang kita. Sementara pemerintah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi dengan adanya regulasi baru itu. Melainkan hanya fungsi koordinasi saja. Untuk itu kita sarankan agar pemerintah provinsi supaya cepat mengambil langkah-langkah cepat untuk menertibkannya,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, L. Satriawandi, ST, beberapa waktu lalu, saat menanggapi LKPJ Gubernur NTB. Langkah cepat untuk menertibkan aksi perambahan hutan dan aktivitas penambangan liar yang dimaksudkan oleh politisi Partai Golkar ini adalah dengan menempatkan personel pengamanan di wilayahwilayah yang selama ini menjadi tempat konsentrasi aksi perambahan hutan dan aktivitas penambangan ilegal.

“Harus segera disiapkan sarana dan prasarana seperti perkantoran maupun anggaran, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan menjadi maksimal dilaksanakan. Dengan begitu, maka pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (ndi) L. Satriawandi (Suara NTB/dok)

Ikut Perangi Narkoba IBU-ibu istri polisi lingkup Polres Mataram yang berpakaian serba merah muda, khidmat mendengarkan penjelasan dari BNNK Mataram, mengenai bahaya narkoba.

Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung terjun ke terminal Mandalika. Mendampingi BNNK Mataram melakukan tes urine sembari memberikan sosialisasi.

Ketua Bhayangkari Polres Mataram, Ny Deasy Heri Prihanto, mengatakan, pihaknya bakal lebih sering terjun ke masyarakat dalam memberikan pehamanan anti narkoba, berbekal pengetahuan tambahan yang telah diberikan oleh BNNK Mataram.

“Kita berencana melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan di masyarakat,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dalam rangka HUT ke-36 Yayasan Kemala Bhayangkari di Gedung Widya Dharma Mapolres Mataram, Kamis (14/3). Turut hadir Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, serta Kepala BNNK Mataram, Nur Rachmat.

Deasy menambahkan, kemarin dirinya memimpin sekitar 100-an anggotanya turun langsung ke terminal Mandalika.

Didampingi BNNK Mataram dan personel Polres Mataram, para istri polisi itu menyerukan stop narkoba. Sembari, melakukan tes urine kepada sejumlah sopir kendaraan umum.

Berbekal pengetahuan dari penyuluhan yang diberikan BNNK Mataram, pihaknya lebih semangat untuk semakin menggelorakan semangat anti narkoba kepada masyarakat.

Dimulai terlebih dahulu di lingkungan keluarga.

“Saya mengajak organiasasi wanita yang ada di Kota Mataram untuk berperan aktif bersama-sama ikut serta menanggulangi masalah narkoba di masyarakat. Untuk generasi kita yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.

Mengenai pengawasan ke dalam, ia menyatakan siap membantu para anggota Bhayangkari lain jika memang ada indikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, demi kesinambungan kegiatan organisasi (why)

Ny Deasy Heri Prihanto (Suara NTB/why)

Mantan Kasek dan Bendahara Divonis Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kasek SDN 50 Cakranegara, Suwarni dan Bendahara, Ni Nengah Suratni, masing-masing divonis satu tahun penjara. Para terdakwa juga dikenai denda Rp 50 juta, dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan dua bulan.

Majelis Hakim yang diketuai Wari Juniati, SH, MH, dan anggota, Fathur Rauzi, SH, MH, serta Edward Samosir, SH, menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair.

“Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama secara berlanjut,” sebut Wari, dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (14/4).

Sebelumnya, terdakwa perkara korupsi BOS SDN 50 Cakranegara, Suwarni dan Ni Nengah Suratni masing-masing dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Mantan kepala sekolah dan bendahara itu juga dituntut denda Rp 50 juta.

Jika uang denda sebesar Rp 50 juta itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan badan tiga bulan.

Dalam putusannya, majelis

Kasus Bank Muamalat

Polisi Tak Mau Buru-buru Tetapkan DN sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Dugaan pelanggaran UU Perbankan Syariah mengarah pada mantan pegawai Bank Muamalat, DN. Namun, polisi tidak ingin buru-buru menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Keterangan saksi nasabah Bank Muamalat akan dikonfrontir dengan keterangan saksi dari pihak manajemen.

Kasubdit II Cyber Crime Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, mengungkapkan bahwa Untuk mendalami peran pelaku dan kemungkinan adanya orang lain yang turut membantu. Pimpinan bank pun akan turut dipanggil untuk dimintai keterangan.

Demi pendalaman alat bukti keterangan saksi nasabah. Juga sejumlah alat bukti dokumen perbankan yang telah dikantongi penyidik.

“Masih butuh proses. Dugaan perbuatan melawan hukumnya memang ada dilakukan oleh DN. Tapi masih perlu pembuktian lagi. Dari pihak perbankan sendiri akan kita mintai keterangan,” jelasnya ditemui di Mapolda NTB. 21 saksi nasabah yang menjadi korban juga akan dipanggil kembali guna pendalaman dimaksud. Karena penanganan ini sudah masuk tahap pro justitia, lanjut Darsono, pihaknya akan menambahkan lagi sejumlah keterangan dari para saksi tersebut.

“Karena tindak pidananya ini berprosesnya di dalam bank, otomatis dari pihak bank juga akan kita cek. Ada nasabah yang setelah ketemu DN, ada ketemu orang lain lagi. Ini kita dalami alurnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, terungkap dalam beberapa kali pemeriksaan, beberapa nasabah menyebutkan pernah bertemu

Terduga Pengedar 18,24 Gram Sabu Ditangkap Mataram (Suara NTB) – IS (32), warga Gerung Butun, Bertais, Sandubaya digelandang polisi ke dalam sel Polres Mataram, Rabu (13/4) sore. Ia kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 18,24 gram saat dilakukan penangkapan di kawasan Turida, Sweta. Kini ia mendekam di sel. Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, didampingi Kabag Ops, Kompol Mujahidin mengatakan, pada saat penangkapan sekitar pukul 16.30 Wita tersebut, pelaku diduga menyembunyikan dua poket butiran kristal bening di dalam sebuah bungkus bekas makanan ringan.

“Track recordnya kita dal-

ami lagi, kita kembangkan.

Karena dari penelusuran, keluarganya juga ada yang diduga kerjaanya sama,” jelasnya di Mapolres Mataram, Kamis (14/ 3), seusai kegiatan sosialisasi narkoba dalam rangka memperingati HUT ke-36 Yayasan Kemala Bhayangkari.

Pihaknya saat ini tengah melakukan pengembangan kasus yang terungkap dalam rangka Operasi Bersinar 2016 oleh tim Satresnarkoba Polres Mataram tersebut. Terkait asal barang haram itu dan sasaran peredarannya. Sementara ini, sambung Kapolres, masih satu pelaku yang diamankan. “Dari barang bukti yang kita amankan, dia diduga sebagai pengedar,” un-

hakim juga membebankan kepada para terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 295.163.873, secara secara tanggung renteng.

Sebelumnya pada (7/3) para terdakwa telah menyerahkan uang pengganti dalam sidang agenda pemeriksaan saksi pada Senin (7/3), para terdakwa mengembalikan kerugian negara di hadapan majelis hakim, yang kemudian dititipkan di Kejari Mataram.

“Menyatakan agar titipan uang pengganti sejumlah Rp Rp 147.581.936,5 sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa dirampas untuk negara,” tegas Wari.

Fathur Rauzi menerangkan, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah salah satunya para terdakwa telah mengembalikan jumlah kerugian negara. Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

gkapnya.

Kristal bening diduga sabu seberat 18,24 gram itu diamankan dari pelaku dalam dua poket. Masingmasing seberat 8,72 gram dan 9,53 gram. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang ditangkap saat sedang berada di depan gerbang GOR 17 Desember, Turida itu.

Sembari menunggu hasil tes urine pelaku.

Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tersebut disangkakan pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

(Suara NTB/why)

Darsono Setyo Adjie orang lain lagi setelah bertemu SN. “Ketemu orang lagi ini nasabah ini tahu atau tidak. Nasabah ini orang luar, di dalam bank ada ranahnya lagi. Ini yang kita telusuri,” jelas Darsono.

Konfrontasi keterangan saksi nasabah dengan saksi pihak bank nantinya akan diuji kembali dengan SOP Bank Muamalat. Untuk keperluan memintai keterangan dari pihak bank, ia belum merinci pihak mana yang akan dipanggil.

Dalam kasus yang ditangani atas laporan Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram ini, Darsono menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan pasal 63 jo pasal 64 jo pasal 66 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disebutkan Darsono, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun. Sementara pidana denda minimal 5 miliar dan maksimal 200 miliar. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Mantan Kasek SDN 50 Cakranegara, Suwarni dan Bendahara, Ni Nengah Suratni mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram. pidana yang dijatuhkan.

Mantan Kepala Sekolah SDN Model 50 Cakranegara, Suwarni terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS yang dicairkan per-triwulan antara tahun 2011-2013.

Sebagai penanggungjawab tim manajemen pengelola dana BOS, ia bersama bendaharanya, Ni Nengah Suratni,

secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Disebutkan, dalam penggunaan dana BOS ditemukan dugaan penyimpangan dengan berbagai modus. seperti belanja fiktif pada sejumlah item yang dilaporan pertanggungjawabannya disampaikan dengan kuitansi yang disesuaikan belakangan.

Selain itu, ada pula mark up

harga dalam sejumlah pembelanjaan dana BOS. Beberapa item dibelanjakan tidak sesuai Juklak Juknis pengelolaan dana BOS, seperti pembangunan ruang WC siswa dan guru. Akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai pengelola dana BOS untuk menguntungkan diri sendiri, negara dirugikan Rp 295.163.873. (why)

Danrem 162/WB Ceramah ”Proxy War” di Muswil VI LDII Mataram (Suara NTB) Bertempat di Hotel Grand Madani Kamis (14/4), Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST.,M.Si menghadiri kegiatan Musyawarah Wilayah VI Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi NTB. Pada kesempatan itu, Danrem menyampaikan materi tentang bahaya proxy war.

Muswil VI Dewan Pimpinan Wilayah LDII kemarin bertema “Aktualisasi Peran LDII Dalam Pembentukan SDM yang Berilmu, Berakhlak Mulia, Mandiri serta Cinta Tanah Air untuk Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berdaya Bersaing dan Sejahtera”.

Dengan tema itu, Danrem berharap LDII Provinsi NTB dapat menjadi pelopor dalam menjaga keamanan wilayah, juga menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara khusus dalam kesempatan tersebut Danrem menyampaikan ceramah mengenai Proxy War. Secara eksplisit dijelaskan bagaimana bahaya perang proxy yang tanpa disadari sudah mulai muncul, salah satunya dalam bentuk penyelundupan narkoba ke NTB. Bentuk ancaman lain yang dimintanya diwaspadai adalah, Islam State Irak and Syria (ISIS) dan maraknya paham-paham radikal yang berkembang di wilayah NTB. Selain itu Danrem 162/WB juga menyampaikan mengenai program peningkatan swasembada pangan.

Penekanan Danrem pada kesempatan itu, dalam bentuk harapan agar seluruh pihak, khususnya Bulog serius dalam peningkatan swasembada pangan. Peran Bulog utamanya dalam hal penyerapan gabah milik petani yang ada di wilayah NTB. “Sehingga kebutuhan pangan terutama Pajale untuk masyarakat NTB dapat terpenuhi,” harap Danrem.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum LDII, Ketua LDII Provinsi NTB, Kepala Ke-

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH - Danrem 162/WB Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede saat menyampaikan ceramah proxy war pada Musyawarah Wilayah VI Dewan Pimpinan Wilayah LDII NTB. menterian Agama Provinsi NTB, Ketua Umum MUI Provinsi

NTB, Kepala Bappeda NTB dan peserta Muswil VI. (ars/*)

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTBB/ist)

Hotel Grand Madani

Grand Madani, Hotel Hilal 2 Pertama di NTB HOTEL Grand Madani di Jalan Udayana Nomor 20 Mataram merupakan hotel syariah yang akan segera dibuka. Kendati belum resmi melakukan pembukaan, namun hotel ini sudah kerapkali digunakan sebagai lokasi pertemuan maupun tempat wisuda. Bukan hanya itu saja, hotel bernuansa syariah ini juga akan memanjakan tamunya dengan kolam renang yang luas dan beragam tipe. Sebelum dibuka, pengelola hotel berikhtiar untuk menjadikan hotel ini sebagai hotel dengan klasifikasi hilal 2 pertama di NTB. “Kita konsepnya syariah. Ini kita rencanakan menjadi hotel hilal 2. Hilal itu sama artinya dengan bintang. Hilal 1 hanya makanannya syariah, Hilal 2 makanan dan semua konsepnya syariah.

Di kamar juga sudah disediakan Al-Quran, sajadah, petunjuk kiblat dan lain-lain,” kata Owner Hotel Grand Madani H. M. Noer Fata Reginata, SH., MBA kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (13/4).

Hotel empat lantai ini memiliki 58 kamar dengan tiga tipe, yaitu suite, deluxe, dan superior. Harga sewa perkamar berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Semua perlengkapan yang sesuai dengan konsep syariah juga telah dipersiapkan oleh hotel ini. Mulai dari desain kamar, kamar mandi serta peralatan yang disediakan.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga memiliki kafe yang berada di lantai tiga. Kafe Mina sangat cocok sebagai tempat untuk nongkrong dan menikmati suasana sekitar Udayana. Hotel ini juga memiliki meeting room dan ballroom dengan kapasitas seribu orang. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lokasi pertemuan, wisuda maupun tempat untuk melakukan pesta.

“Sudah sering digunakan untuk pesta dan wisuda. Kita memang belum buka untuk kamarnya, tapi kalau untuk ballroomnya sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Pengunjung hotel ini juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan beribadah sebab di setiap ruangan akan disediakan Al-Quran dan perlengkapan shalat. Ruangannya pun dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, sehingga memudahkan para tamu yang menginap. Bukan hanya itu saja, desain kamar mandi pun dibuat dengan konsep syariah.

“Kamar mandi kita buat syariah, kerannya tidak terlalu rendah.

Serta dikonsep untuk langsung digunakan untuk wudhu,” kata General Manager Hotel Grand Madani Rega Fajar Firdaus kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (13/4).

Hotel ini memiliki 50 orang tenaga kerja yang dilatih secara khusus untuk melayani tamu. Sebab salah satu tujuan dibuatnya hotel ini yaitu agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

“Pembangunan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat kita yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga bisa mengembangkan diri dengan bekerja disini,” kata Rega. (lin)

Pelabuhan di Tempat Pariwisata Belum Layak Mataram (Suara NTB) Sirkulasi penyeberangan di tempat pariwisata menggunakan kapal cepat, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berjalan sesuai harapan. Hanya saja, pelabuhan atau lokasi bongkar - muat penumpang sejauh ini dinilai masih belum layak.

Sarana penyeberangan berupa kapal cepat yang memberangkatkan wisatawan dari Bali menuju sejumlah destinasi pariwisata di Lombok, telah mematuhi aturan yang berlaku. Para awak kapal, sejauh ini dinilai telah mematuhi mekanisme yang disepakati.

Bahwa, tiap - tiap ada kapal pengantar tamu wisatawan dari Bali Menuju Gili Trawangan, Para penumpang akan diantarkan menuju pelabuhan Bangsal atau sebaliknya Teluk Nara.

“Sejauh ini sudah tidak ada masalah. Kapal - kapal pengantar tamu yang menyeberang dari Bali siap sandar di Pelabuhan Bangsal atau pun Teluk Nara. Hanya saja, sejauh ini pelabuhan yang masih belum layak sandar,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) Sam Samba, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/4).

Pihaknya mendesak agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini demi meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan kepada wisatawan. Terlebih, iklim pariwisata di kawasan setempat cenderung membaik, sehingga patut dipertahankan.

Menyangkut jasa layanan penyeberangan, kapal yang siap dan bersedia mengantarkan wisatawan dari Bangsal menuju desa Gili Indah tersebut berjumlah 20 unit. Kapal - kapal tersebut menjadi sarana pengantar tamu yang datang dari berbagai penjuru menuju Gili Trawangan, Meno dan Gili Indah. Mengingat, kapal cepat yang membawa penumpang dari daerah Bali sudah tidak diperkenankan untuk langsung menuju tiga gili itu.

“Ini sudah berlangsung lama, jadi kapal yang ditumpangi para wisatawan dari Bali terlebih dahulu bersandar di pelabuhan Bangsal. Dari Bangsal, penumpang transit dan menyeberang menggunakan perahu yang sudah disediakan. Ini bagus, supaya pelaku pariwisata mendapat porsi yang merata,” tutur Sam. Kendati demikian, bukan tidak mungkin beberapa kapal cepat pembawa penumpang dari Bali sampai saat ini masih menerobos kesepakatan. Disinyalir, masih ada kapal cepat yang tidak mematuhi aturan yang disepakati. Lebih - lebih, bagi beberapa kapal cepat yang membawa penumpang dengan tujuan melakukan wisata menyelam di kawasan pesisir desa Gili Indah.

Ketika ditanya menyangkut regulasi jasa penyeberangan di wilayah setempat, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) KLU, menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengatur. Mereka memberi alamat pihak Syahbandar masing - masing pelabuhan untuk dimintai keteranganbilamenyangkutregulasidanperaturanpenyeberangan.Khususnya di kawasan tambang “emas” (industri bidang jasa) setempat. (met)

(Suara NTB/lin)

TIDAK TERAWAT - Lapak pedagang yang sepi, tidak terawat dan tidak terpakai. Para pedagang lebih memilih berjualan di dekat kolam Taman Wisata Loang Baloq (kanan). Wahana bermain di TLWB yang telah rusak namun masih terpasang yang dapat membahayakan keselamatan anak jika digunakan.

Kondisi TWLB

Retribusi Parkir Naik, Semakin Tak Terurus Mataram (Suara NTB) Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Mataram. Hanya saja destinasi ini terlihat kumuh dan tidak terurus dengan baik. Terlebih saat ini retribusi parkir yang dibebankan kepada pengunjung naik menjadi Rp 3.000 dari sebelumnya Rp 2.000. Namun, tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan. Bahkan cenderung terlihat semakin kumuh.

“Mengenai penarikan retribusi itu bukan kewenangan kami. Saya tidak tahu apa pertimbangannya menaikkan retribusi parkir itu. Semestinya itu bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang ada disana. Kalau begitu, kemana retribusi itu?,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (14/4).

Terlihat semua wahana bermain yang disediakan telah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi. Bukan hanya itu saja, kamar mandi, tempat wudhu dan musala yang ada juga terlihat kotor dan tidak memadai. Padahal Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB semestinya dapat menjaga predikat Halal Destination yang telah didapatkan oleh NTB sebelumnya. Bahkan alat salat di musala pun terlihat lusuh seperti tidak pernah dicuci. Padahal pengelola selalu menarik retribusi dari setiap pengunjung yang memanfaatkan kamar mandi dekat musala.

Taman rekreasi ini tidak begitu diperhatikan karena terlalu banyak SKPD yang terlibat di dalamnya, namun tidak dalam satu komando. Semesti-

nya semakin banyak pengelola, semakin maksimal pula suatu destinasi wisata itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Misalnya untuk pengadaan wahana bermain, itu tidak dapat dilakukan oleh Disbudpar sebab bukan menjadi kewenangannya. Namun tidak juga segera diadakan oleh Dinas Pertamanan. Jika memang sudah tidak dapat digunakan, semestinya wahana bermain itu diamankan dan diganti yang baru. Sebab jika digunakan bisa berbahaya bagi anak-anak.

“Tidak semuanya menjadi kewenangan kami. Untuk taman bermain itu kewenangan dinas pertamanan, untuk parkir itu dinas perhubungan. Peran pengelola dalam melakukan pemeliharaan juga saya pertanyakan. Hasil retribusi itu dikemanakan?,” tanya Latif.

Belum lagi masalah sampah di gazebo yang selalu kotor. Pertugas kebersihan hanya membersihkan sampah yang ada di jalan sekitar Taman Rekreasi Laong Baloq. Padahal gazebo itu juga perlu untuk dibersihkan untuk menambah kesan nyaman wisawatan. Tidak ada yang datang membersihkan sisa-sisa sampah yang ditinggalkan pengunjung ini.

Sehingga TWLB terkesan kotor

dan kurang terawat.

Bukan hanya itu saja, kolam yang telah dibuat pun terkesan mubazir karena tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih. Terlihat dengan sepinya aktifitas di kolam tengah taman itu. Padahal anggaran yang digunakan tidaklah sedikit.

“Saya tentunya berharap agar retribusi itu bisa digunakan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan fasilitas di Taman Wisata Loang Baloq. Jangan sampai taman wisata ini ditinggalkan oleh pengunjung karena merasa kurang nyaman,” harapnya Lapak Terkesan Mubazir Puluhan lapak yang telah dibangun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram di TWLB juga terkesan mubazir. Para pedagang tidak mau berjualan di lapak yang telah disediakan, dengan alasan lokasi yang tidak strategis. Sehingga para pedagang berjualan di pinggir jalan dekat kolam TWLB. Hal ini justru membuat TWLB terlihat tidak teratur dan tidak rapi.

Husnul Qolbi (35), warga asal Tanjung Karang ini mengaku telah berjualan sejak delapan tahun lalu. Ia mengatakan ter-

dapat banyak perbedaan yang terjadi sebelum TWLB diperbaiki. Menurutnya, dulu pendapatannya bisa mencapai Rp 300 ribu setiap hari. Namun saat ini pendapatannya berkurang drastis, bahkan tidak pernah sampai Rp 100 ribu meskipun di akhir pekan.

“Memang banyak diperbaiki oleh pemerintah, tapi tidak pernah diawasi. Pengelola juga semau-maunya menaikkan harga tiket masuk. Ini juga yang menyebabkan semakin berkurangnya pengunjung disini,” kata Husnul.

Ia juga kerapkali melayangkan protes kepada pengelola terkait banyaknya pedagang yang tidak berjualan di lapak yang telah disediakan. Sebab hal itu menambah kesan kumuh dan tidak rapinya TWLB. Meski demikian pengelola tidak pernah melakukan pemantauan atau penertiban terhadap pedagang yang tidak berjualan di lapak yang telah disediakan itu.

“Saya sudah protes juga ke pengelola, ke kepala lingkungan.

Dibilang akan ditertibkan, tegas di mulut saja, tapi tidak pernah benar-benar melakukan penertiban. Itu lapak sudah dibangun mahal-mahal tapi tidak dipakai,” kata Husnul.

Berkurangnya pendapatan Husnul dan pedagang lainnya tidak sejalan dengan ketetapan pembayaran iuran yang ditentukan oleh pengelola. Setiap minggunya, ia dan 39 pedagang lainnya harus membayar Rp 30.000 kepada pengelola. Petugas yang datang melakukan pe-

mungutan terhadap pedagang dengan alasan itu untuk membayar pajak, kebersihan, listrik dan sebagainya. Padahal pendapatan Husnul dan rekanrekannya semakin hari semakin berkurang, sementara iuran yang dikeluarkan semakin hari semakin mahal.

Menanggapi hal itu, Latif mengaku tidak tahu. Ia mengatakan bahwa Disbudpar telah menugaskan dua orang untuk melakukan pengawasan di sekitar TWLB. Namun ia menyangkal bahwa pungutan itu dilakukan oleh petugas dari Disbudpar.

“Jika itu memang dari petugas saya, akan saya beri sanksi tegas. Tapi setahu saya itu bukan, jika pengelola mengambil retribusi dari para pedagang, itu digunakan untuk apa? Uangnya dikemanakan,” tegasnya.

Nampaknya Latif banyak tidak tahu terhadap pergerakan keuangan di destinasi wisata yang dikelolanya. Sementara pengelola juga terkesan seperti tidak pernah memberikan laporan terkait rincian keuangan dan pendapatannya dari taman wisata yang dikelolanya. Sehingga keuangan yang diadapatkan dari retribusi parki dan retribusi dari pedagang menjadi tidak jelas. Sementara fasilitas juga tidak ada yang diperbarui ataupun diperbaiki. Hal ini semestinya diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Mataram, apalagi NTB saat ini menjadi salah satu tujuan wisatawan dunia, terutama Kota Mataram. (lin)

Soal Rangkap Jabatan

Taufan Rahmadi Serahkan kepada Gubernur Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi mengaku siap menyerahkan segala hal yang berkaitan dengan diri dan statusnya yang rangkap jabatan kepada Gubernur NTB. Selain menjadi anggota Tim Khusus (Timsus) Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Unggulan, Kementerian Pariwisata RI, Taufan juga secara resmi masih menjabat sebagai Ketua BPPD NTB. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/4), dirinya tidak membantah bahwa ia bekerja di dua tempat. Pengakuan Taufan, saat ini dirinya sedang berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas yang dimandatkan Menteri untuk dirinya.

“Kalau soal itu, saya serahkan kepada Pak Gubernur (NTB). Semua hal yang menyangkut mekanisme pengunduran diri sebagai ketua BPPD, saya menyerahkan semuanya pada beliau karena beliau yang memberikan SK, memandatkan saya mengemban tugas sebagai Ketua BPPD,” tuturnya via telepon.

Taufan mengatakan, dirinya tidak mau berpolemik dengan pihak manapun yang akhirnya menimbul-

kan kegaduhan. Taufan mengatakan tidak mau larut dalam persoalan yang berpotensi menjegal kemajuan pariwisata daerah. Taufan akan tunduk terhadap apapun yang menjadi keputusan atau kebijakan gubernur.

“Saya atas nama pribadi mengatakan tidak mau berpolemik. Saya akan tunduk terhadap apa pun yang menjadi keputusan pak gubernur,” ujarnya.

Untuk saat ini, Taufan Rahmadi lebih memilih tetap pada posisi sebagai anggota tim khusus tersebut. Kendati demikian, dirinya tidak akan mungkin mengalihkan pandangan untuk tidak melirik serta memperjuangkan kemajuan pariwisata daerah ini di pusat.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPPD NTB, Aenuddin SH.,MH berpendapat, semestinya Taufan terlebih dahulu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Taufan seharusnya tidak menduduki dua posisi jabatan yang sama - sama penting dalam memajukan industri pariwisata ini. Menurut dia, dengan merangkap jabatan seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin bahwa taufan diduga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Kalau dia mau, semestinya dipikir dulu sebelumnya. di BPPD ini adalah

pekerjaan, sementara yang dari kementerian juga pekerjaan. Tapi di BPPD itu adalah amanahnya orang NTB, jangan ini ambil itu ambil,” katanya 5 April lalu.

Ketika Taufan sekarang lebih memilih bekerja di bawah komando Kementerian, lantas yang rumit menurut Aenuddin adalah soal pengganti ketua BPPD NTB yang ditinggalkan. Baginya, proses pergantian posisi sebagai Ketua BPPD NTB tidak sama seperti pada langkah pergantian secara umum.

“Lantas siapa yang mau menggantikan dia sebagai Ketua BPPD, Jadi sulit akan mengganti posisinya dengan orang lain. Dan langkah yang diambilnya tidak dibenarkan dalam aturan,” ujarnya.

Dalam peraturan mengenai pengelolaan uang negara serta mengenai kedudukan dan jabatan yang sifatnya non-PNS, tiap - tiap pejabat tidak diperkenankan menerima hadiah baik dalam bentuk barang maupun uang.

Dia menjelaskan, sikap menerima pemberian jabatan yang lebih dari satu, seperti dilakukan Ketua BPPD kali ini bertentangan dengan aturan tersebut. Lebih - lebih, hal tersebut akan ada kaitannya nanti dengan tindak pidana korupsi.

“Sekarang saya analogikan, saya

memang tidak menerima hadiah, tetapi saya menerima pemberian jabatan.

Uang negara, nanti tetap mengalir ke rekening saya secara terus menerus dari dua sumber, Jangan korupsi itu dilihat dari sikap menerima hadiah saja. Tapi menerima jabatan, itu yang paling bahaya,” bebernya.

Aenuddin berharap, Taufan mestinya bekerja dan mencetak sejarah dengan hasil kinerjanya di NTB. Dirinya mengkritik agar kedepannya, siapapun kedepannya tidak menjadikan jabatan Ketua BPPD tersebut tidak menjadi batu loncatan untuk meraih posisi yang lebih empuk serta menjanjikan.

Carut - marut problematika diantara para pelaku pariwisata, khususnya dalam tubuh BPPD NTB tidak hanya terjadi sekali dua kali. Bermacam persoalan, mulai dari aksigontok - gontokan, rebutan program kegiatan, sampai pada kerancuan soal jabatan mewarnai riwayat keberadaan lembaga pendorong kemajuan industri kepariwisataan. Apabila, lembaga ini terus menerus dalam posisi seperti yang pernah terjadi, diyakini pengembangan industri bidang jasa (pariwisata) yang dilakukan tidak akan berjalan secara optimal. (met)

Monolog Keresahan WS Rendra Di tengah pergolakan di negeri ini, Sastrawan WS Rendra hadir sebagai serdadu bersenjatakan kata-kata.

Puisi Rendra yang lahir di era reformasi sebagai wajah perjuangan digubah Mahasiswa, Arianto Adi Purwanto menjadi sebuah pementasan monolog di kampus Universitas Mataram (Unram).

SOSOK tubuh berpenampilan sedikit kumal menaiki panggung Arena Budaya Unram. Secarik kertas ditangannya berisi puisi dengan judul “Kesaksian Akhir Abad” karya sastrawan WS Rendra. Dengan tatapan dan raut wajah yang sedih, Purwanto menyuarakan apa yang sebetulnya menjadi keresahan seorang Rendra terhadap zamannya. “...diatas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu - lampu kota/ yang bertengkar dengan malam/ aku menyerukan namamu/ wahai leluhur nusant-

ara/....” kata Purwanto sebagai Rendra diatas panggung Apresiasi Seni dan Budaya.

Dengan kata-kata dalam puisinya, Rendra memerangi berbagai bentuk ketidakadilan. Hasil kontemplasi dan pemikirannya ibarat senjata yang selalu dipakai menentang ketidakberesan.

Pedang yang membinasakan kelompok penghisap hak orang-orang kecil. Senjata emosional yang membuka kesadaran mengenai adanya kecurangan di tiap - tiap sudut kehidupan dalam negeri ini. “... dengan puisi ini aku bersaksi/ bahwa sampai saat puisi ini

aku tandatangani/ para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan/ tidak pernah memperjuangkan sarana sarana kemerdekaan rakyat. mereka hanya rusuh dan gadung memperjuangkan kedaulatan golongannya sendiri...”

Menurut mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir kuliahnya di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Unram ini, puisi yang ditulis oleh Rendra itu merupakan referesentasi zaman dimana Rendra sendiri menyaksikan persoalan - persoalan yang pelik. Masa lalu yang menjadi bagian dari catatan kelam tentang riwayat bangsa ini kemudian menjadi bahan perenungan di masa mendatang.

Sekalipun, peristiwa - peristiwa kelam tersebut sering kali terjadi secara berulang - ulang.

“Puisi ini masih sangat relevan untuk disuarakan. Menurut sebuah teori, karya sastra puisi merupakan hasil peradaban yang paling lama bertahan.

Ketimbang arsitektur berupa bangunan - bangunan infrastruktur,” kata Ari ketika diwawancara Suara NTB, Rabu (13/4).

Dalam puisi yang pernah ia pentaskan secara monolog (solo akting) itu, terkandung gagasan tentang riwayat ketimpangan sosial yang selalu terjadi berulang - ulang. Gagasan yang menjadi bentuk sahih keresahan sastrawan kawakan ini dipandang masih sangat relevan dengan kondisi dimasa sekarang. Rendra, sebagai sosok figur dalam dunia kesusastraan, rasanya masih hidup hingga sekarang.

“Rendra sangat peduli dengan kondisi dan keadaan bangsa ini dimasa hidupnya. Makanya dia menulis puisi untuk menyampai-

kan keresahan atas kondisi zaman. Meski, pada awal - awal karirnya, Rendra memang dikenal menulis puisi - puisi yang sifatnya melankolis,” tutur Ari. “... bagaimana rakyat bisa disebut merdeka bila birokrasi negara tidak mengabdi kepada rakyat/ melainkan mengabdi kepada pemerintah yang berkuasa?....” ujarnya mengutip bait puisi Rendra yang pernah ia pentaskan juga dalam kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional (Peksiminas) dua tahun lalu.

Dalam lirik puisinya, Rendra menyuarakan betapa kemerdekaan rakyat selalu dipangkas kaum penguasa. Dalam benaknya, rakyat tidak mungkin dikatakan merdeka ketika provinsi - provinsi masih sekadar menjadi tanah jajahan pemerintah.

Menurut penyair di belantara tanah pertiwi ini, hasrat berbangsa ialah naluri rakyat untuk men-

(Suara NTB/Alm. Taufan Nalisaputra)

MONOLOG – Mahasiswa Arianto Adi Purwanto ketika mementaskan secara monolog karya WS Rendra dua tahun lalu di Arena Budaya Unram. jalin ikatan daya cipta antar suku. Rendra meramalkan, bangsa Indonesia dimasa mendatang hanya akan menjadi sebatas peta, apabila nilai - nilai sosial kemanusiaan dalam diri penye-

lenggaranya benar - benar sudah punah. Itu sebabnya, Rendra mencoba menusuk dengan senjata, kalau tidak direnungkan, Indonesia akan menjadi negara yang kehilangan makna. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Diusulkan Dapat Bantuan Kemendikbud DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap memberikan bantuan bagi 300 komite sekolah di seluruh Indonesia dan 40 Dewan Pendidikan seluruh Indonesia.

Di Kota Mataram, sebanyak 9 komite sekolah diusulkan Dewan Pendidikan Kota Mataram untuk mendapatkan bantuan. Komite sekolah yang diusulkan dapat bantuan adalah Komite SDN 5 Ampenan, Komite SDN 1 Cakranegara, Komite SDN 33 Mataram, Komite SMPN 11, Komite SMPN 15, Komite SMPN 19, Komite SMAN 3, Komite SMAN 6, Komite SMKN 8 Mataram. ‘’Untuk Komite jenjang SD masing-masing akan dibantu Rp 25 juta, Komite SMP Rp 30 juta dan SMA Rp 35 juta,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengusulan sembilan komite sekolah untuk menerima bantuan Kemendikbud berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, seperti adanya SK Kepengurusan, rekening komite sekolah, NPWP Komite Sekolah.

“Kita seleksi kategori dari komite sekolah yang telah melaksanakan peran fungsinya, kita kan turun bila hari ada SK yang berlaku sekarang jangan yang dulu-dulu, ada AD/ ART. Batas waktu pengiriman proposal bantuan sampai tanggal 18 April”.

Dikatakan Adnan, ada penambahan jumlah permintaan penerima bantuan dari Kemendikbud. Tahun lalu sebanyak empat komite sekolah dibantu yaitu dua komite SDN 16 Mataram dan SDN 44 Ampenan dan dua komite SMPN 4 Mataram dan SMPN 13 Mataram.

Dari bantuan yang nantinya diterima, ada tiga program yang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan yaitu program literasi sekolah, bekerjasama dengan DU/ DI atau pihak swasta dan pendidikan keluarga. (dys) Adnan Muchsin (Suara NTB/dok)

Garansi Sekolah Swasta

Komisi III Dorong Dibentuknya Perda Pendidikan

Narsudin

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong dibentuknya Perda Pendidikan sebagai jaminan implementasi pelaksanaan program pendidikan yang merata dan berkeadilan. Tanpa itu menurut DPRD, dikhawatirkan visi misi 5 tahun ke depan tidak akan mampu diterjemahkan oleh SKPD terkait.

“Tantangan pendidikan saat ini adalah bagaimana memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sasar di sekolah swasta, kalau negeri tidak ada masalah. Kalau SPM tidak mampu dipenuhi, maka sekolah swasta ini terancam ditutup,” kata anggota Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Sos, Kamis (14/4).

Dikatakannya, meski komitmen bupati dan wakil bupati sudah tertera di visi misi untuk menyamaratakan pembangunan fisik maupun prasarana sekolah negeri dan swasta, namun harus didukung upaya konkrit, sehingga program tersebut dapat berjalan. Sebab menurut Narsudin, kendala yang selama ini dihadapi sekolah swasta terletak pada timpangnya alokasi anggaran baik untuk sarana dan prasarana.

Pihaknya di DPRD KLU, kata politisi PPP KLU ini, masih prihatin dengan keberpihakan SKPD yang lebih berperan dalam pengembangan sekolah negeri. Sementara eksistensi sekolah swasta (madrasah) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), terkesan belum optimal. Oleh karenanya, Komisi III DPRD KLU mendorong penganggaran sekolah swasta melalui APBD. Terlebih dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 42 tahun 2009, Pemda diberikan ruang untuk membantu sekolah swasta agar SPMnya setara sekolah negeri.

“SPM yang menjadi indikator mutu sama antara sekolah swasta dan negeri, tetapi porsi anggaran untuk mengelola berbeda. Padahal di sisi lain, secara kuantitas jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri,” sebutnya.

Narsudin mencontohkan, di Kecamatan Kayangan diketahui hanya ada 3 SMP, sehingga sekolah swasta yang kemudian berperan mem-back up kebutuhan pendidikan masyarakat.

Sementara, Ketua Fraksi Merah Putih, Nasrudin, S.HI., menguatkan agar Perda Pendidikan segera bisa dilahirkan.

Untuk itu, eksekutif diminta lekas mengajukan draf Raperda Pendidikan ke DPRD. “Partai Gerindra yang mengusung Bupati dan wakil Bupati akan mengawal proses pembangunan pendidikan yang adil dan merata. Oleh karenanya, Fraksi Merah Putih di DPRD mendorong agar Raperda ini bisa dibahas,” ucap Nasrudin.

Selain dorongan menerbitkan produk hukum pendidikan itu, Anggota Komisi III DPRD lain, Kardi, A.Ma., menilai perlunya perubahan alur alokasi anggaran ke sekolah swasta. Mekanisme pemberian anggaran ditempuh dengan cara paling sederhana tetapi tepat sasaran, “Mengacu ke alur anggaran, kami berpendapat anggaran sekolah swasta diberikan melalui mekanisme dana hibah. Tetapi tentu harus didahului dengan kesepakatan antara Bupati, DPRD dan TAPD. Artinya, melalui mekanisme hibah ini sekolah swasta bisa merencanakan pembangunan fisiknya secara optimal dan dikerjakan secara swadaya,” usul Kardi.

Bagi Komisi III DPRD pula, penyederhanaan alokasi anggaran itu semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan sekolah swasta. Selain itu, dalam anggaran APBD yang mengamanatkan 20 persen anggaran untuk pendidikan, maka dari jumlah itu DPRD meminta alokasi negeri dan swasta merata. Minimal 50:50 persen dan maksimalnya 40 persen untuk sekolah swasta dan 60 persennya untuk negeri. (ari)

Halaman 10

Makin Parah Peredaran Narkoba di Kalangan Pelajar Praya (Suara NTB) Peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya di kalangan generasi muda utamanya lagi kalangan pelajar diyakini sudah masuk katagori akut. Untuk itu, butuh komitmen semua elemen di daerah ini untuk bisa menekan peredaran narkoba di kalangan pelajar.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, kepada Suara NTB, Kamis (14/ 4). Untuk itu, dibutuhkan gerakan bersama yang melibatkan semua elemen di daerah ini, mulai dari guru, para pihak yang ada di lingkungan para pelajar, termasuk para orang tua dalam meminimalisir peredaran narkoba.

Tanpa kebersamaan ini, ujarnya, sulit rasanya bisa menekan peredaran narkoba di kalangan pelajar. Jika itu L. Muhibban dibiarkan, menjadi an-

caman besar bagi keberlangsungan generasi di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun pelajar dan generasi muda sekarang ini adalah tumpuan harapan di masa yang akan datang.

Menurutnya, tidak bisa kemudian menimpa tanggung jawab menekan peredaran narkoba di kalangan pelajar hanya kesalahan satu pihak saja. Misalnya sekolah. Baginya, tidak bisa sekolah bekerja sendiri tanpa dukungan elemen lainnya. “Saya sangat tidak setuju kalau kemudian,

tanggung jawab membina pelajar hanya ditimpakan kepada pihak sekolah. Bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama,” terangnya.

Justru, kata Muhibban, peran yang paling besar sesungguhnya ada di tangan para orang tua. Karena hampir sebagian besar waktu para pelaku di luar sekolah. “Kalau di sekolah paling beberapa jam. Selebihnya di luar sekolah. Di sinilah kemudian peran penting para orang tua sangat dibutuhkan. Untuk membina para pelajar supaya tidak sampai terjerumus ke lembah narkoba,” tandasnya.

Lebih lanjut politis Partai Gerindra ini menjelaskan, peran aparat penegak hukum juga sangat diharapkan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif dan bahaya narkoba.

Jika para pelajar sudah paham

dan mengerti akan dampak buruk narkoba, maka itu bisa menumbuhkan kesadaran diri bagi pelajar untuk tidak mendekati ataupun mencoba narkoba.

“Ini juga yang kita rasa agar kurang selama ini, sosialisasi dampak buruk narkoba di kalangan pelajar,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Cita Karunia Sari, S.H., juga mengaku kalau peredaran narkoba di kalangan pelajar di daerah ini sudah sangat parah. Apalagi secara mental kalangan pelajar masih labil, sehingga bisa dengan mudah dipengaruhi para pelaku peredaran narkoba.

Buktinya, dari sekitar 20 pengguna narkoba yang sudah diusulkan oleh Polres Loteng untuk direhabilitasi oleh BNN provinsi pada tahun ini, sebagian besarnya dari kalangan pelajar. (kir)

(Suara NTB/kir)

SDN 2 Cakranegara, Sekolah Berprestasi Minim Perhatian

Tangkal Radikalisme

Mabes Polri Ajak Santri Belajar Sesuai Ajaran Islam Selong (Suara NTB) Kepala Bagian Penerangan Umum pada Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Drs. Suharsono mengajak santri dan masyarakat di dalam belajar agama Islam harus sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadist. Harapannya, Indonesia menjadi negara yang tenteram, makmur dan sejahtera sebagaimana yang didambakan oleh semua orang. Selain itu terbebas dari paham radikalisme.

“Semua orang sudah tahu bahwa paham radikalisme itu benarbenar melenceng dari ajaran Islam yang sesunguhnya,” jelasnya di hadapan santri Pondok Pesantren Assunnah Bagek Nyaka Kecamatan Aik-

mel, Kamis (14/4).

Generasi muda, ungkapnya, saat ini banyak yang mulai diracuni dengan paham keagamaan yang radikal. Di mana mereka berkeyakinan membunuh adalah bagian dari jihad. Mereka juga sangat merusak kebhinnekaan bangsa, karena begitu mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham atau sealiran. Atas dasar itu, ujarnya, penting bagi pemerintah membuat langkah tegas dalam mencegah dan memerangi paham radikalisme.

Suharsono, menegaskan, Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim sangat dilarang keras untuk menyengsarakan antarsesama, terlebih membuat seseorang itu meninggal. Atas

dasar itulah, katanya, sekarang ini Presiden Ir. Joko Widodo melalui Menko Polhukam terus menggencarkan upaya deradikalisasi dalam menggalang kelompok-kelompok masyarakat agar berperan aktif bahu membahu menyampaikan informasi kepada pihak berwenang yang sifatnya menjadi ancaman dan dicurigai bisa mengarah tindakan teror.

Namun demikian, langkah dan upaya itu harus terus dilakukan secara sistematis, tegas, sehingga bisa menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat. Sehingga, kelompok radikalisme seperti ISIS tidak bisa berkeliaran melakukan aksinya di negara Indonesia, termasuk di Lombok Timur (Lotim). (yon)

(Suara NTB/yon)

SIRAMAN ROHANI - Santri Ponpes Assunnah Bagek Nyaka mendapatkan siraman rohani menangkal paham radikalisme oleh Kabag Penum pada Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol, Suharsono, Kamis (14/4).

SMKN 1 Sekotong Perbanyak Kemitraan dengan DU/DI Mataram (Suara NTB) Keberadaan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) sangat penting bagi sekolah kejuruan atau SMK. Banyaknya praktik belajar mengakibatkan SMK mau tidak mau harus membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Menyadari hal tersebut, SMKN 1 Sekotong, seperti disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Ahmad Afandi, SPd, pihaknya terus memperbanyak kerjasama dengan DU/DI sebagai wujud komitmen memperbaiki kualitas siswanya. Selain itu, pihaknya saat ini telah bekerjasama dengan puluhan DU/DI dari berbagai segmen yang disesuaikan dengan jurusan keahlian yang ada di SMKN 1 Sekotong.

“Kerjasama dunia usaha dan dunia industri se-

suai dengan jurusan keahlian yang ada di sekolah, baik untuk jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ),” jelasnya pada Suara NTB belum lama ini.

DU/DI ini tersebar di beberapa tempat di Lombok dan beberapa di antaranya di Bali. “Beberapa hari lalu ada siswa yang pergi praktik kerja industri ke Denpasar,” urainya.

Diakuinya, SMK memiliki karakteristik berbeda dengan SMA. Hampir 60 persen lebih SMK melakukan praktikum yang bertujuan agar kompetensi siswa tetap meningkat.

Peningkatan kompetensi itu penting agar lulusannya kelak siap bersaing dengan SMK lainnya.

“Haparan kita agar mereka semata-mata bisa bersaing di dunia kerja,” pungkasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) SDN 2 Cakranegara termasuk salah satu sekolah berprestasi di Kota Mataram. Banyak siswanya telah mengharumkan nama sekolah dan daerah hingga ke tingkat nasional. Meski begitu, perhatian minim pemerintah terhadap SDN 2 Cakranegara jadi anomali atas prestasi yang telah mereka raih.

Ketua Komite SDN 2 Cakranegara, Lalu Muhammad Irwan mengaku meski sangat berprestasi dan tentunya membanggakan, namun perhatian pemerintah sangat minim. Hal itu tidak sebanding dengan usaha sekolah yang telah berjuang mengharumkan nama daerah sampai ke lomba-lomba tingkat nasional.

“Hanya kami berharap dukungan dari pihak lain, upaya kita dengan pihak swasta sudah kami lakukan, tetapi pemerintah saya rasa tidak cukup dengan mengadakan lomba-lomba saja, okelah pembinaan tapi lebih banyak di sekolah. Pembina provinsi maupun di kota juga harus turun terlibat ke sekolah, janagan hanya memantau,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dicontohkan Muhammad Irwan pada saat sekolah mengirim siswa ke salah satu lomba tingkat nasional. Dari Dikpora selama ini hanya mengirim pendamping saja bagi siswa, harusnya dalam kesempatan itu juga diikutsertakan pembina dari sekolah, termasuk juga segala biaya akomodasi.

“Ada ikut pendamping yang tidak tahu bagaimana kondisi anak ini, bukan dari pembina yang di sekolah yang lebih paham.

Anak ini dibina dari nol di sekolah ini, tapi begitu jadi tidak dikirim malah yang lain berangkat dan itu yang selalu terjadi”.

Tentu kata Muhammad Irwan, sekolah tidak ingin melepas siswa berangkat sendiri tanpa adanya pembina, mau tidak mau sekolah juga mengeluarkan biaya sendiri untuk mengirimkan pembina dari sekolah.

“Alangkah baiknya kalau pembina itu dua dari dinas sama sekolah, apalagi kalau siswa cewek”.

Sementara untuk reward bagi siswa yang berprestasi, Muhammad Irwan menyebut sangat minim meskipun diberikan pemerintah. (dys)

Peggy Melati Sukma Berbagi Cerita dengan Santri di Lotim Selong (Suara NTB) Ratusan santri di Yayasan Pondok Pesantren (ponpes) Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik dengan tekun menyimak cerita dari Peggy Melati Sukma saat berbagi cerita, Kamis (14/4). Peggy yang hadir di Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke 90 di Yayasan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni Danger ini menceritakan perjalanan hidupnya ketika masih aktif berkarir di dunia hiburan sampai dijuluki inspirator hijrah.

Menurutnya, setiap langkah pasti akan ada hikmah yang akan diambil, namun dunia bukanlah tujuan melainkan dun-

ia merupakan awal untuk menuju akhirat. Dunia itu, menurutnya bisa menipu seseorang. Ia mencontohkan, berapapun jumlah uang itu pasti akan habis terpakai, bergantung kepada popularitas, maka popularitas bisa sirna, sementara jika bergantung kepada kepanaan, maka akan menciptakan kekeringan.

Untuk itu, ia mengimbau kepada umat Muslim yang ada di seluruh dunia, khususnya jamaah NU tidak pernah takut terhadap Islam. Pasalnya, agama Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu dengan cara kekerasan.

Dijelaskannya, dalam

hijrah itu ada tiga hal yang harus dilakukan hingga mengantarkan kepada kebaikan dan keselamatan. Pertama seorang Muslim itu janganlah pernah meninggalkan Al quran, karena Alquran kunci pertama dalam memperbaiki kehidupan, kemudian kunci keselamatan itu adalah tetap mendirikan shalat serta patuh kepada orang tua.

“Kita harus tetap berbakti kepada orang tua dan kita juga jangan pernah jauh dari para tuan guru. Yakinlah, Allah itu tidak akan pernah ingkar dan janganlah takut kepada agama Allah,” ujarnya mengingatkan. (yon)

(Suara NTB/yon)

BERBAGI INSPIRASI - Peggy Melati Sukma berbagi inspirasi hijrah di depan ratusan santri di Yayasan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni Danger, Kamis (14/4).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Atlet Menembak Akhiri Mogok Latihan

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Kamis, 14 April 2016 02:00 Atletico Madrid 2 vs 0 Barcelona 02:15 Benfica 2 vs 2 Bayern Munchen Liga Primer Inggris Kamis, 14 April 2016 02:00 Crystal Palace 0 vs 0 Everton

Mataram (Suara NTB) Aksi mogok latihan yang dilakukan oleh sejumlah atlet cabor menembak telah diakhiri. Sebanyak 11 atlet menembak sudah kembali menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Kamis (14/4).

Mereka harus kembali latihan karena mendapat perintah langsung dari pimpinan pengurus cabor menembak NTB. “Kami diminta oleh pengurus cabor untuk tetap latihan, karena ini perintah langsung dari ketua umum Perbakin NTB,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang ditemui Suara NTB di lokasi latihan.

FA Cup 02.00 West Ham 1 vs 2 Manchester United

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Serie A Italia Sabtu, 16 April 2016 21:00 Bologna vs Torino @Quad Sports Orange TV 23:55 Carpi vs Genoa @ beIN Sports 2 Minggu, 17 April 2016 02:30 Inter Milan vs Napoli @ beIN Sports 1 18:25 Atalanta vs AS Roma @ beIN Sports 1 20:55 Juventus vs Palermo @ beIN Sports 2 Senin, 18 April 2016 00:00 Lazio vs Empoli @ Quad Sports Orange TV La Liga Spanyol Sabtu, 16 April 2016 22:00 Getafe vs Real Madrid @Festival Orange TV Senin, 18 April 2016 00:15 Atletico Madrid vs Granada @ Festival Orange TV 02:00 Barcelona vs Valencia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Muay Thai Capai Target Empat Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga muay thai berhasil merealisasikan target empat emas di event nasional. Meski tergolong cabor pendatang baru, muay thai sukses mendulang empat emas, satu perak dan satu perunggu di Liga Nasional Muay Thai, Bandung 7-11 April 2016.

Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (14/4) kemarin mengatakan empat medali emas diraih NTB lewat Dodi Himawan kelas 57 kg putra junior, Adit Agustia di kelas 63 putra junior, Ardiansyah di kelas 63 Kg putra senior dan Hadi di kelas 53 kg putra senior. Sementara medali perak diraih Ari Lazwardi di kelas 57 putra junior dan Dinda di kelas junior putri.

“Alhamdulillah atlet kita berhasil membawa pulang empat emas, satu perak dan satu perunggu,” ucap Indra.

Hasil raihan empat emas itu menempatkan NTB di peringkat empat besar dari 21 provinsi yang ikut, sementara juara umum diraih Jawa Barat yang mengoleksi 10 emas, disusul Jawa Tengah di tempat kedua dengan raihan empat emas, tiga perak. Kemudian ditempat ketiga Jaya Pura dengan empat emas, dua perak. NTB bersama Jateng dan Jayapura sama-sama mengoleksi empat emas.

Mereka hanya dibedakan selisih perolehan medali perak saja.

Menurut Indra, hasil empat emas NTB sangat memuaskan.

Pasalnya perolehan empat emas itu sesuai target. Selain itu dengan kekuatan tujuh atlet NTB berhasil membawa pulang enam medali, yakni empat emas, satu perak dan satu perunggu.

Sebagaimana diketahui, NTB diperkuat tujuh atlet di event yang memperebutkan Piala Wakil Presiden (Wapres) tersebut. Kabarnya keempat atlet NTB peraih medali emas di event nasional itu akan dipanggil oleh PB Muay Thai mengikuti Kejuaraan Dunia di Swiss akhir tahun 2016.

Namun sebelum mengikuti kejuaraan dunia, para atlet NTB akan mengikuti pertandingan eksibisi di PON Jabar 2016. Indra berharap KONI NTB bisa mengakomodir atlet muay thai mengikuti pertandingan eksebisi di PON 2016.

“Kita berharap muay thai dapat dikirim mengikuti pertandingan eksebisi di PON 2016, sehingga kedepan cabor muay thai bisa menjadi cabor unggulan NTB menghadapi PON tahun 2020.” (fan)

terampil menghadapi PON 2016. Apalagi, mereka ditargetkan meraih satu medali emas.

“Kita sudah meminta atlet untuk kembali latihan, karena kalau mereka berhenti latihan mereka tidak bisa terampil menghadapi PON Jabar 2016,” jelasnya.

Soal pernyataan Satgas KONI NTB yang tak ingin

narnya tanggungjawab KONI NTB, jadi kalau memang mereka punya hati nurani sebaiknya mereka mengganti segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh cabor, tentunya dalam koridor yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurutnya, bila pihak KONI NTB tidak mau mengganti maka pihaknya akan berusaha mencarikan jalan keluar. Dalam hal ini mereka akan bertanggungjawab untuk menyelamatkan Pelatda tentunya dengan cara-cara yang kreatif. Cabor siap berkorban demi mengangkat marwah NTB di PON Jabar 2016. (fan)

SEDANG PACEKLIK – Penyerang Barcelona, Lionel Messi yang sedang paceklik gol tampak terpukul dengan kekalahan dua gol tanpa balas dari Atletico Madrid yang mengakibatkan timnya terhempas dari Liga Champions musim ini.

(Suara NTB/ist)

Liga Premier Inggris Sabtu, 16 April 2016 19:00 Norwich City vs Sunderland @ beIN Sports 3 21:30 Manchester United vs Aston Villa @ Indosiar 21:30 Everton vs Southampton @ beIN Sports 1 21:55 Newcastle United vs Swansea City @ beIN Sports 2 Minggu, 17 April 2016 00:00 Chelsea vs Manchester City @ beIN Sports 1 & 3 19:30 Leicester City vs West Ham United @ beIN Sports 3 20:25 Bournemouth vs Liverpool @ beIN Sports 1 22:30 Arsenal vs Crystal Palace @ SCTV

Ketua Umum Pengprov Perbakin NTB, Kombes I Gusti Lanang Bratasuta yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan pihak pengurus cabor secara tegas meminta atletnya untuk kembali latihan karena atlet penembak sedang dalam persiapan menghadapi PON Jabar 2016.

Pasalnya bila atlet berhenti latihan mereka tidak akan

mengganti biaya yang dikeluarkan oleh cabor selama pelatda ditanggapi dengan hatihati olehnya. Dalam hal ini Bratasuta meminta KONI NTB untuk tetap bertanggungjawab atas semua biaya yang sudah ditanggulangi oleh cabor. Pasalnya apa yang dilakukan oleh cabor merupakan upaya membantu KONI NTB dalam rangka menyukseskan program Pelatda persiapan menghadapi PON 2016. Cabor berinisiatif menanggulangi dana peralatan latihan karena anggaran KONI NTB saat itu belum cair.

“Pelatda Sentralisasi sebe-

Paceklik Gol Terpanjang Persembahan Griezmann untuk Suporter untuk Messi London Barcelona ambruk di kancah Eropa ketika Lionel Messi kembali tampil buruk, lapor koran Inggris The Independent dalam edisi daringnya. Penampilan buruk ini membuat ia telah mengalami paceklik gol selama 452 menit. Itu merupakan catatan paceklik gol terpanjangnya sejak Mei 2011.

Melihat penampilan ini, The Independent pun menghembuskan spekulasi bahwa mungkin saatnya bagi Messi untuk pindah klub dan reuni dengan Pep Guardiola di Manchester City akan lebih tepat bagi Messi.

Kendati ada gocekan Neymar dan si pendobrak Luis Suarez, Messi yang justru kerap mendikte penampilan Barca. Namun penampilan buruknya di Vicente Calderon melawan Atletico Madrid pada perempatfinal Liga Champions Kamis dini hari tadi membuat Barcelona berkunang-kunang.

Lima pertandingan tanpa gol dari pemain berusia 28 tahun itu melukiskan penampilan terburuknya bersama Barcelona dalam enam tahun terakhir, ulas The Independent. Gol terakhir yang dia ciptakan terjadi sebulan lalu ketika Barcelona menundukkan Arsenal di Liga Champions.

Setelah merenggut Ballon d’Or dari Cristiano Ronaldo, Messi malah tampil buruk yang sebaliknya dengan Ronaldo yang terus cemerlang baik di kancah Eropa maupun liga domestik.

The Independent lalu berspekulasi bahwa mungkin ini saatnya bagi Messi untuk pindah

dan kepindahan yang paling mungkin menaikkan lagi karirnya adalah reuni dengan mantan pelatihnya Pep Guardiola di Manchester City musim depan.

Tiga kali kalah dari empat laga terakhirnya membuat Barcelona tersingkir dari Eropa dan sekaligus membuat duo Madrid berpeluang lagi menjadi juara La Liga. Barcelona juga menjadi klub terakhir yang gagal mempertahankan juara Liga Champions.

Bintang Barcelona Javier Mascherano menepis kritik bahwa rekan satu timnya Lionel Messi berpenampilan kurang bagus padahal musim ini tengah memasuki masa-masa menentukan.

Bulan lalu, Messi mencatat rekor 499 gol ketika mencetak gol untuk Argentina saat melawan Bolivia pada kualitifkasi Piala Dunia 2018, tetapi setelah itu dia tak lagi bisa menciptakan gol.

Gol terakhir Messi untuk Barca dicetak pada menit 88 pertandingan Liga Champions melawan Arsenal yang dimenangkan timnya 3-1 pada 16 Maret.

Itu berarti dia tidak lagi menciptakan gol ketika Barca hanya memungut satu poin dari tiga pertandingan terakhirnya di La Liga, masing-masing melawan Villarreal, Real Madrid dan Real Sociedad.

Akibatnya, Atletico Madrid dan Real Madrid kembali berpeluang menjadi juara liga, demikian ESPN dalam lamannya. (ant/bali post)

Nyon Ujung tombak Atletico Madrid, Antoine Griezmann, mempersembahkan dua gol kemenangan yang bersarang di gawang Barcelona untuk tim dan suporter. “Tim ini telah berupaya keras untuk menjadi yang terbaik dari empat tim di Eropa,” kata Antoine Griezmann kepada situs UEFA usai pertandingan.

“Kemenangan ini untuk fans, mereka selalu mendukung kami dengan cara yang luar biasa,” kata penyerang timnas Prancis ini.

Selain itu, Griezmann juga menggaris bawahi permainan Atletico yang bisa bertahan dengan 11 pemain hingga akhir laga, karena pada leg pertama Atletico bermain dengan 10 orang setelah Torres diusir wasit.

“Kami gembira mengakhiri pertandingan dengan 11 orang di lapangan. Kami tahu itu berbeda di sini. Kami bertahan sangat keras. Kami layak mendapatkannya,” kata Griezmann.

Kapten Atletico Madrid, Gabi, mengingatkan tim untuk rendah hati setelah mengalahkan Barcelona yang menjadi raksasa Eropa dalam beberapa tahun belakangan.

“Tim membuat usaha yang luar biasa. Kami memiliki peluang dan membentur mistar.

Kami lolos dengan memuaskan meskipun di babak kedua Barcelona memaksa kami bertahan,” kata dia.

“Kami berada di semifinal tapi kami harus terus bekerja dengan kerendahan hati yang sama seperti biasa,” kata Gabi.

Enrique Terkejut Pelatih Barcelona Luis Enrique tidak mengira jika Atletico Madrid menerapkan taktik bermain lebih mendalam yang membuat Barcelona kalah 0-2 (agregat 3-2) pada perempatfinal Liga Champions.

Atletico menang lewat dua gol Antoine Griezmann di babak pertama dan kedua sementara Barcelona tidak mampu mencetak satu gol pun pada laga ini.

“Itu adalah pertandingan yang sudah kami prediksi, meskipun saya tidak mengira Atletico bermain begitu dalam,” kata Luis Enrique dilansir dari UEFA usai pertandingan.

“Ini bukan hari baik kami, kami bermain tidak jelas tapi berjuang untuk menciptakan peluang,” jelas Luis Enrique.

Luis Enrique pun tidak ragu

untuk mengucapkan selamat kepada Atletico yang tepat menggunakan strategi menunggu untuk menekuk Barcelona.

“Kami benar-benar ingin melaju jauh dan mempertahankan piala, tapi kami harus mengucapkan selamat kepada Atletico Madrid,” kata dia.

“Babak pertama benar-benar hening, mereka bermain seperti itu, menunggu kami dan mencoba untuk mencetak gol melawan kami,” ucap Enrique.

Di sisi lain, bek bek Barcelona Jordi Alba mengingatkan timnya untuk bangkit dan fokus dengan kompetisi La Liga dan Copa Del Rey. “Atlético adalah lawan yang mebuat kami tidak nyaman.

Kini ada rasa malu, sekarang kami harus fokus pada piala dan liga,” kata Alba. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

PAHLAWAN KEMENANGAN - Ujung tombak Atletico Madrid, Antoine Griezmann merayakan gol yang membuatnya jadi pahlawan kemenangan timnya atas Barcelona di Liga Champions, dini hari kemarin.

SUARA NTB

Jumat, 15 April 2016

Bhayangkari Polres Mataram Diminta Aktif Sosialisasi Bahaya Narkoba Mataram (Suara NTB) – Pemberantasan narkoba harus secara massif dilakukan semua pihak. Khusus pengawasan di lingkup anggota kepolisian, Bhayangkari Polri diharapkan dapat berperan sebagai agen anti narkoba. Memberikan pemahaman bahaya narkoba di dalam keluarga, serta sebagai pelapor pertama jika suaminya terindikasi terlibat narkoba.

Demikian disampaikan Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK seusai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dalam rangka HUT ke-36 Yayasan Kemala Bhayangkari di Gedung Widya Dharma Mapolres Mataram, Kamis (14/4).

Tampak ibu-ibu istri polisi di lingkup Polres Mataram yang berpakaian serba merah muda, khidmat mendengarkan penjelasan dari Kepala BNNK Mataram, Nur Rachmat.

Sesekali mengangguk, sesekali tercengang. Mengetahui bahwa dampak buruk narkoba dapat berimplikasi jauh merusak generasi bangsa. Sebab, narkoba merusak sistem saraf dan otak.

Kapolres menjelaskan, ibuibu Bhayangkari Polri dapat melakukan berbagai upaya dalam melakukan kampanye anti narkoba, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

“Upaya terkecil, paling gampang ya melaporkan setiap ada indikasi narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, termasuk bapak-bapaknya, kalau ada yang nyele-

Halaman 12

Satu Calon Hakim Agung Utusan NTB Terpental Mataram (Suara NTB) Kompetisi semakin ketat dalam perebutan kursi Calon Hakim Agung (CHA) dan hakim ad hoc Tipikor MA tahun 2016. Posisi terakhir, salah satu utusan NTB terpental, yakni Sutardjo, SH., MH. Tiga lainnya masuk dalam gerbong 39 calon hakim yang diseleksi berikutnya.

SERAHKAN URINE - Anggota Bhayangkari Polres Mataram menyerahkan urine untuk kemudian dites oleh BNNK Mataram dalam rangkaian sosialisasi bahaya narkoba di Gedung Widya Dharma Mapolres Mataram, Kamis (14/3). neh, laporkan ke kita. Lakukan pengawasan,” tegasnya.

Penyuluhan tentang bahaya narkoba, sambung Kapolres, diharapkan para Bhayangkari nantinya juga dapat menyebarkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba tersebut kepada tetangga sekitarnya.

“Mari selamatkan anakanak, generasi bangsa kita secara bersama-sama,” ajak Kapolres. Dalam kesempatan tersebut juga, sejumlah anggota Bhayangkari juga dilakukan tes urine. “Sample dari Bhayangkari, PKK, GOW, Persit Candra Kirana. Untuk membuktikan bahwa yang hadir di sini ini bersih.”

Kepala BNNK Mataram, Nur Rachmat menjelaskan,

kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu rangkaian dari Operasi Bersinar 2016. Inisiasi dari Bhayangkari Polri lingkup Polres Mataram merupakan kesempatan strategis dalam upaya memasifkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkup instansi kerja, apalagi institusi kepolisian. “Dari sini, ibuibu ini bisa menyosialisasikan lagi kepada masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Disinggung mengenai hasil tes urine, Rachmat mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan pimpinan Bhayangkari. (why)

“Utusan dari NTB hanya satu yang tidak lolos, Pak Sutardjo. Beliau hakim di Pengadilan Tinggi Mataram,” kata Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH, kepada Suara NTB, Kamis (14/4).

Mengutip penjelasan Humas KY RI, Farid Wajdi, Ridho menjelaskan, tim seleksi Komisi Yudisial (KY) secara

resmi meluluskan 39 calon hakim agung (CHA) dari 84 peserta seleksi kualitas dan 10 calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), dari 38 peserta seleksi kualitas.

Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam rapat pleno KY tanggal 12 April 2016 lalu.

Seleksi kualitas yang berlangsung pada 28-29 Maret 2016

di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor.

“Seleksi kualitas bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA. Sehingga diputuskan ada yang lolos dan tidak lolos,” kata Ridho.

Sementara tiga utusan NTB yang lolos tahap berikutnya adalah CHA Dr. Andriani

Nurdin, SH., MH dan dua lainnya calon hakim ad hoc, Lafat Akbar, SH., MH dan Dr. Prayitno Imam Santosa, SH., MH. Diketahui Lafat Akbar yang dulunya Ketua KPU Kota Mataram, kini masih menjabat sebagai Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Sedangkan Prayitno Imam Santosa adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima. Selanjutnya ketiganya akan bergabung bersama 39 orang lainnya yang lolos, untuk mengikuti seleksi tahap III. “Tahap tiga adalah terkait dengan kepribadian dan kesehatan,” sebutnya. (ars)

Pedagang Miras Diminta Alih Profesi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tengah gencar melakukan penertiban terhadap kafe serta pedagang minuman keras (tuak, red).

Selain melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2014 dan Perda nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kota Mataram juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) tingkat nasional.

O l e h karena itu, kata Asisten II Set-

da Kota Mataram, Effendi Eko Saswito di ruang kerjanya, Kamis (14/4) pendagang tuak ini harus beralih profesi. “Kita sedang pikirkan supaya bagaimana pedagang tuak ini alih profesi,” kata Eko. Dikatakan, hasil rapat terakhir dengan Wakil Walikota Mataram, 268 pedagang tuak di Mataram dicarikan solusi, agar berhenti berjualan. Sesuai aturan, pemerintah mengambil tindakan tegas. “Rapat terakhir dengan Pak Wakil, semua pedagang tuak ini sudah selesai,” katanya.

Lantas, pemerintah tetap memikirkan pola apa yang dilakukan pascapenertiban.

Pedagang tuak beralih profesi diupayakan diberikan bantuan modal. Dengan catatan, tidak lagi menjual miras karena dampaknya sangat luar biasa.

Yang menjadi perhatian publik saat ini, kata Eko, kasus terakhir di Kabupaten Lombok Barat. Dimana, pelajar ditangkap sedang pesta miras. Mungkin saja, kasus ini terjadi di Mataram tapi tidak terdeteksi. “Jangan sampai ini terjadi di Mataram. Semua pihak bagaimana caranya tidak ada lagi kegiatan usaha tuak,” ujarnya.

Sebenarnya, bukan kompensasi diberikan pemerintah, melainkan bantuan mod-

al usaha. Sebab, hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, tidak ada referensi untuk kompensasi kecuali modal usaha. “Kita sudah konsultasi ke BPK. Ternyata tidak ada istilah kompensasi,” terangnya.

Ditargetkan, kafe dan pedagang tuak di Mataram ini harus sudah selesai sebelum pelaksanaan MTQ. Camat dan lurah diminta melakukan sosialisasi dan secara persuasif memberikan pemahaman ke masyarakat. Sehingga, ketika penertiban tidak terjadi gesekan antara petugas dengan warga. (cem)

10 Personel Satpol PP Ditempatkan di Tiap Kecamatan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya akan menempatkan masing-masing 10 orang personel Satpol PP di setiap kecamatan.

Mereka akan ditugaskan untuk mengawasi sejauh mana pelaksanaan berbagai Peraturan Daerah (Perda) di masyarakat termasuk Perda yang mengatur tentang rumah pondokan, PKL, tata ruang, dan lainnya. “Kita akan melakukan penambahan dan penempatan personel Satpol PP di setiap kecamatan minimal 10 orang,” cetusnya, Rabu (13/4).

Penambahan personel ini disampaikan Mohan tidak melalui perekrutan dari luar tapi akan diambil dari para ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun tenaga lepas yang memang telah bertugas di Pemkot Mataram. “Ada 10 orang tiap kecamatan maka akan ada penambahan 60 orang di enam kecamatan. Ini juga akan dilengkapi

dengan fasilitas untuk menunjang operasional mereka,” jelasnya.

Perekrutan anggota baru ini akan dicari di setiap SKPD apakah ada pegawai yang memang porsi kerjanya tidak terlalu banyak untuk ditarik menjadi Satpol PP. Namun demikian tetap harus memenuhi beberapa syarat tertentu seperti memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang Perda yang ada di Kota Mataram.

Menurutnya, penempatan Satpol PP di kecamatan ini sangat diperlukan mengingat selama ini Satpol PP Kota Mataram masih kekurangan personel. Di samping itu juga keberadaan para Satpol PP di kecamatan bisa langsung membantu tugas pelayanan kemasyarakatan khususnya dalam penegakan Perda.

Dengan demikian kinerja Satpol PP bisa lebih maksimal.

Mohan menyampaikan para personel ini nantinya bisa membantu penataan maupun pengawasan PKL, pengawasan bangunan, serta

pengawasan rumah pondokan atau kos apalagi selama ini pengawasan rumah pondokan dinilai masih lemah. Persoalan-persoalan di masyarakat juga bisa terdeteksi lebih awal dan dapat dilakukan pencegahan.

“Selama ini ada keterbatasan personel dan fasilitas pendukung, masalah tidak terdeteksi dengan baik. Ketika muncul menjadi masalah baru ditertibkan. Diharapkan dengan ini maka setiap persoalan itu bisa terdeteksi lebih awal,” ujarnya.

Selain menambah personel di tiap kecamatan, Wakil Walikota juga ingin ada anggota Satpol PP wanita. Karena selama ini pegawai Satpol PP dari kalangan wanita hanya bertugas di dalam kantor.

“Kita butuh personel wanita yang bisa di lapangan dan saya kira sangat dibutuhkan kehadiran Satpol PP wanita untuk membantu penegakan Perda dan yustisi di Mataram,” ujarnya. (ynt)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 15 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Peternakan dan Festival Tambora 2016 Oleh:

Sukseskan FPT 2016 SABTU (16/2) ini menjadi pertaruhan atas suksesnya pelaksanaan Festival Pesona Tambora 2016 di Dorocangga Kabupaten Dompu. Sejumlah rangkaian acara telah digelar untuk memeriahkan event yang diagendakan sekali setahun setelah Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan 2 abad atau 200 tahun meletusnya Gunung Tambora.

Pelaksanaan Festival Pesona Tambora ini dihajatkan untuk mengimbangi sejumlah pelaksanaan event tahunan pariwisata yang selama ini digelar di Pulau Lombok. Sementara di satu sisi, potensi pariwisata yang dimiliki kabupaten/kota di Pulau Sumbawa tidak kalah dengan yang ada di Pulau Lombok. Namun, dengan banyaknya agenda-agenda yang digelar serangkaian menyambut Festival Pesona Tambora ini menjadi bukti, jika ada keseriusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki ke nasional dan internasional.

Meski beberapa waktu lalu, muncul ketidakpuasan dari pihak tertentu terhadap pelaksanaan rangkaian event ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB untuk menyelenggarakan lebih baik di masa mendatang. Termasuk, memperhatikan jenis kesenian yang akan ditampilkan dengan mengedepankan kebijakan lokal.

Kita tentu masih ingat apa yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, saat opening ceremony Festival Pesona Tambora 2016 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Sabtu (9/4/2016) malam agar kepala daerah di NTB mengembangkan potensi dan peluang pariwisata yang ada. Daerah juga diharapkan partisipasinya dalam membangun infrastruktur dalam menunjang industri pariwisata. Apalagi, industri pariwisata menyumbang kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengantarkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, kita juga berharap penunjukan Duta Pariwisata NTB yang dipercayakan pada artis senior Emilia Contessa mampu menjadikan pariwisata NTB, khususnya Festival Pesona Tambora 2016 memiliki gaung yang luas. Jangan sampai penunjukan duta pariwisata hanya sekadar seremoni dan tidak pernah berjuang mempromosikan potensi pariwisata NTB. Adanya Festival Pesona Tambora ini diharapkan menjadi alat pemersatu bagi pemerintah provinsi, bersama pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dalam menggelar event berskala besar. Meski pusat pelaksanaan event di Kabupaten Dompu, peranan seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa patut diberikan apresiasi. Sejumlah event digelar pemerintah kabupaten/kota serangkaian menyambut momen akbar sekali setahun ini. Bahkan, kita juga patut memberikan apresiasi pada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang tidak ‘’iri’’ dengan pusat pelaksanaan Festival Pesona Tambora di Kabupaten Dompu. Sementara dari sisi geografis, Taman Nasional Gunung Tambora sebagian besar masuk wilayah administrasi Kabupaten Bima. Namun, bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa, khususnya dan NTB umumnya menginginkan agar event ini sukses dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat banyak wisatawan datang berkunjung.

Untuk itu, melalui event Festival Pesona Tambora ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke sejumlah objek wisata yang ada di Pulau Sumbawa. Tinggal sekarang bagaimana komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga potensi yang dimiliki, sehingga agenda tahunan Festival Pesona Tambora memiliki daya jual dan mendatangkan banyak wisatawan. Semoga!

AHUN 1815 ada erupsi yang luar biasa dalam sejarah vulkanik dunia yaitu letusan Gunung Tambora. Ini merupakan letusan kedua terbesar setelah Gunung Toba. Efek letusan tersebut mengglobal, suhu global saat terjadi letusan turun hingga dua derajat. Bahkan konon, kekalahan Napoleon saat berperang dengan Rusia akibat letusan Gunung Tambora. Gunung Tambora menjadi memori kognitif bagi masyarakat dunia. Pemerintah Provinsi NTB ini ingin mengungkit memori tersebut untuk momentum pengembangan pariwisata di NTB. Peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora, 11 April 1815 bertepatan 200 Tahun meletusnya Gunung Tambora yaitu bulan April Tahun 2015 Pemerintah Provinsi melaksanakan even besar yang dinamakan Festival Tambora Menyapa Dunia. Tahun 2016 peringatan kedua yang dinamakan Festival Pesona Tambora, yang puncak pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten Dompu dan Bima Provinsi NTB Festival ini dibuka 9 April 2016 oleh Wakil Gubernur Muhammad Amin dengan memukul rebana di Halaman Kantor Gubernur di Mataram.

Festival Pesona Tambora 2016 ini Perayaannya menyajikan berbagai macam atraksi budaya di lima kabupaten dan kota se Pulau Sumbawa. kegiatan budaya, melibatkan masyarakat setempat, Puncak acara dijadwalkan akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla jika Presiden Joko Widodo berhalangan hadir pada Sabtu 16 April 2016.

Seni budaya yang akan ditampilkan dalam festival ini di antaranya meliputi pawai budaya di kota dan kabupaten Bima dan Dompu, pacuan kuda khas joki cilik, Karapan Kerbau, pameran Museum Warisan Budaya Maritim. Juga ada Festival Kopi Tambora, jelajah Tambora, lomba lari lintas Sumbawa 100 kilometer, Sailing Tambora, dan atraksi membakar makanan khas Dompu Puru Timbu sebanyak 1.500 sepanjang 1.500 meter, dan lain-lain.

Dibalik pesonanya Wisata Gunung Tambora, bagi sector peternakan Gunung Tambora memiliki arti tersendiri, dimana di bawa kaki Gunung Tambora ini terdapat padang savana yang begitu luas yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk beternak sapi, kerbau dan kuda. Savana tersebut saat ini digunakan sebagai kawasan pengembalaan yang sangat berpotensi untuk penyediaan sumber-sumber pakan bagi ternak ruminansia. Kawasan ini di sebut Kawasan Doro Ncanga terletak di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Luas padang pengembalaan adalah 1.966 Hektar, Kawasan ini dijadikan sumber pakan hijauan dan cadangan pakan di Kabupaten Dompu, pusat pelepasan ternak rakyat dan sentra pengembangan perbibitan ternak melalui Intensifikasi Kawin Alam. Mengingat peran penting kawasan padang pengembalaan Doroncangga ini oleh Pemerintah Kabupaten Dompu telah menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi pengembangan peter-

Muhammad Yani, S.Pt, M.Si

(S2 Manajemen Sumber Daya Peternakan, Universitas Mataram) nakan melalui Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 38/Disnak/ 2014 tanggal 30 Januari 2014.

Sebagaimana diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat secara nasional berperan strategis sebagai sumber bibit dan ternak potong nasional. Kontribusi NTB dalam penyediaan bibit khusus ternak Sapi rata-rata 12 ribu ekor pertahun untuk kebutuhan 18 provinsi se Indonesia. Peran strategis lainnya peternakan dalam pembangunan daerah di NTB diantaranya adalah : Sumber pendapatan sebagaian besar masyarakat pedesaan, Tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga seperti onkos naik haji, biaya pendidikan dan lain-lain, penyediaan protein hewani yang sangat berguna bagi kesehatan, kecerdasan dan pencegahan dari gizi buruk, penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat,pelestarian lingkungan berupa sumber energy gas bio dan pupuk organik serta menghasilkan bahan baku industry pengolahan industry rakyat.

Dalam konteks pemenuhan pangan asal ternak upaya upaya yang telah dilakukan Adalah meningkatkan produksi daging, telur dan susu bagi kebutuhan masyarakat NTB. Peningkatan produksi ini diarahkan pada peningkatan produksi beberapa komoditas strategis dan komoditas andalan provinsi seperti sapi, kambing dan unggas. Trend peningkatan produksi daging sapi di NTB sebesar 20,7 persen dari 14.037 ton pada tahun 2014 menjadi 16.944 ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat NTB juga diarahkan dalam mencukupi kebutuhan daging Nasional sebesar 3,14 persen.

Program pembangunan peternakan NTB diarahkan melalui pola pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, peningkatan mutu genetik, integrasi pengembangan peternakan lintas sektoral, penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong, pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus penyakit strategis. Di samping usaha usaha yang dilakukan pada sub sektor hulu dan on farm dalam rangka peningkatan produksi dan populasi, peran hilirisasi usaha dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada sektor produksi dan memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan.

Peran sub sektor peternakan dalam aspek ekonomi adalah mendorong peningkatan PDRB sektor pertanian, meningkatkan akses masyarakat terhadap peran perbankan melalui akses permodalan usaha seperti Kredit Usaha Kecil dan Mikro, Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) pembibitan dan atau penggemukan pada kelompok peternak yang telah memiliki tingkat kelembagaan yang cukup baik.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terukur melalui indeks pe-

RADIO

rubahan Nilai Tukar Peternak di NTB dalam tahun 2014 sebesar 108,70 naik menjadi 114,85 dalam tahun 2015. Peningkatan indeks Nilai Tukar Peternak merupakan akibat dari pergerakan ekonomi sub sektor peternakan yang sangat dinamis dibanding dengan sub sektor lainnya seperti transaksi perdagangan ternak antar pulau dan keluar wilayah NTB dimana Provinsi NTB merupakan salah satu dari 8 (delapan) daerah sentra produksi sapi potong yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan Nasional.

Selain peran strategis diatas peternakan juga memberi andil disektor pariwisata dengan penyelengaraan event-event seperti Pacuan Kuda dan Karapan Kerbau khususnya dalam pelaksanaan Festival Pesona Tambora 2016 ini.

Dalam kebudayaan masyarakat Pulau Sumbawa terdapat suatu permainan yang dianggap sebagai warisan nenek moyang. Permainan ini di sebut “Main Jaran” dalam bahasa samawa, Pacoa Jara dalam bahasa Bima/Dompu atau “pacuan kuda”. Main jaran/Pacoa Jara adalah suatu permainan keahlian memacu kuda oleh seorang Joki.Yang menjadi daya tarik disini adalahJoki yang menunggangi kuda tersebut adalah anak kecil atau biasa disebut joki cilik. Joki cilik ini berusia sekitar 6-10 tahun,meskipun masih kecil tapi mereka sangat kuat dan pandai dalam menunggangi kuda. Permainan ini sangat digemari oleh masyarakat Pulau Sumbahwa maupun masyarakat luar pulau Sumbawa yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung permainan tradisional yang sangat menarik ini. Konon katanya joki cilik ini hanya terdapat Pulau Sumbawa,dan anda tidak akan temukan di tempat lain, jika ada pacuan kuda kemungmungkinan jokinya bukan anak kecil.

Pacuan Kuda diadakan setiap tahun, lebih- lebih pada waktu perayaan hari besar nasional/daerah dan event-event lainnya seperti Festival Pesona Tambora ini. Hampir disetiap desa/Kecamatan melaksanakan permainan pacuan kuda ini. Pacuan Kuda dalam masyarakat Pulau Sumbawa sebagai sebuah tradisi juga bertujuan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki peternakan kuda misalnya dengan memelihara yang baik, pemberian makanan, dimandikan secara baik, teliti dan cermat, serta meningkatkan nilai jual ternak kuda.

Selain tradisi Pacuan Kuda di Pulau Sumbawa ada juga tradisi lainnya yaitu Karapan Kerbau. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun nenek moyang dan hobi masyarakat samawa sejak jaman dulu, kegiatan karapan kerbau sebagai pesta menyambutnya musim tanam yang digelar besarbesaran pada lahan sawah yang akan ditanam. Kerbau yang digunakan untuk karapan hanya kerbau jantan, pemeliharaan khusus untuk kerbau karapan hanya berada dikandang, diberi makan yang banyak kemudian dilatih setiap dua

kali seminggu yaitu hari jum’at dan sabtu, bertujuan agar kerbau terbiasa berlari kencang dan terarah.

Dalam proses perlombaan karapan kerbau, setiap kerbau harus menjatuhkan kayu yang ada di tengah lapangan, jika sudah menjatuhkan kayu tersebut barulah kerbau dapat dikatakan berhasil sesuai dengan kecepatan tempuhnya. Tradisi kerapan kerbau selain berfungsi sebagai pesta masyarakat juga sebagai ajang meningkatkan pendapatan masyarakat peternak kerbau, karena Kerbau- Kerbau yang menjadi juara pada kegiatan karapan ini akan memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Untuk yang juara harga kerbau ataupun kuda pacu bisa mencapai 100 Juta Rupiah.

Sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, sudah saatnya kita masyarakat Provinsi NTB berbenah mempersiapkan destinasi dengan tidak hanya mengandalkan pesona alam saja namun menyiapkan atraksi budaya dan event pariwisata lainnya, dengan harapan eventevent tersebut dapat mengungkit perekonomian daerah, sehingga masyarakat NTB bisa menjadi sejahtera.

Festival Pesona Tambora merupakan event Tetap untuk mempromosikan potensi pariwisata Pulau Sumbawa yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu Bima dan Kota Bima dan potensi Sumber Daya Alam Teluk Saleh. Festival Pesona Tambora diadakan untuk mengangkat nama Tambora sebagai branding pariwisata Sumbawa yang telah melegenda karena kedahsyatan letusannya 200 tahun yang lalu. Sehingga diharapkan nantinya dengan dijadikannya Festival Pesona Tambora sebagai event tetap Sumbawa akan menjadi ikon bagi pecinta wisata serta kesempatan untuk membangkitkan potensi-potensi daerah lainnya.

Kementerian PUPR susun DED dan FS ‘’by pass’’ Lembar-Kayangan Semoga tidak sekadar wacana

*** FPT dihadiri lima Dubes, pariwisata NTB kian mendunia Yang paling penting masyarakat sejahtera

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 April 2016

Bansos Masih Dibutuhkan Dari Hal. 1 ‘’Menurut saya, mungkin itu yang lebih tepat, bagaimana memastikan Bansos itu sampai pada masyarakat yang membutuhkan,’’ ujarnya, saat ditemui usai membuka sekolah antikorupsi DPD Partai Demokrat NTB, di Mataram, Kamis (14/4) kemarin.

Menurut Tuan Guru Bajang (TGB—sapaan akrab Gubernur NTB), yang paling penting dalam penyaluran Bansos tersebut adalah bagaimana memastikan bantuan itu benar-benar sampai pada masyarakat. Karena persoalan Bansos itu adalah seringkali tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Diakuinya bahwa kondisi objektif masyarakat di NTB khususnya, masih banyak yang belum menikmati kehidupan yang sejahtera. Sehingga Bansos dinilainya sebagai salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat melakukan perbaikan perekonomiannya. ‘’Kalau semua masyarakat

sudah memiliki kesejahteraan yang sama, ya tidak perlu dapat bantuan khusus dari pemeritah.

Tetapi, apa ya sudah seperti itu daerah kita. Pada kenyataannya, masih banyak yang membutuhkan.

Misalnya kelompok difabel, mereka itu ada perkumpulannya yang kemudian meminta bantuan pada pemerintah lewat Bansos.

Nah ini yang perlu dipikirkan juga,’’ katanya.

Untuk itu, gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini menegaskan, jikapun Bansos ingin dihapus karena kerap dijadikan lahan bancakan anggaran oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Maka ia berharap ada solusi lain, tanpa menghapus subtansi dari Bansos itu sendiri. ‘’Kalaupun mau dihapus, ya cari format yang lain yang lebih baik. Jadi menurut saya, bukan pada nama Bansosnya, tetapi pada subtansinya,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 15

Hapus Anggaran Bansos Perlu Perubahan UU dan Permendagri Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku akan tetap patuh terhadap aturan yang berlaku terkait dengan pengalokasian anggaran bantuan sosial (bansos) dan Hibah. Pengalokasian anggaran Bansos dan hibah dalam APBD mengacu kepada UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/4) siang kemarin terkait dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya pemerintah daerah menghentikan Bansos karena rentan dikorupsi atau terjadi penyimpangan. Iswandi menjelaskan APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau mau dihapus (Ban-

sos) maka perlu perubahan UU dan peraturan menteri yang terkait. Dan itu menjadi ranah pemerintah pusat,” katanya singkat.

Data yang dihimpun Suara NTB, tahun 2015 lalu mengalokasikan belanja bansos sebesar Rp 35,98 miliar lebih.

Sampai berakhirnya tahun anggaran, terealisasi sebesar 85,09 persen. Sementara belanja hibah dialokasikan sebesar Rp 712,45 miliar lebih dengan realisasi sebesar 96,29 persen.

Tahun 2016 ini, Pemprov NTB mengalokasikan belanja

Bansos sebesar Rp 33,648 miliar lebih. Sampai dengan 8 April 2016, realisasi belanja Bansos baru sebesar Rp 50 juta atau 0,15 persen. Sedangkan belanja hibah dialokasikan sebesar Rp 749,48 miliar lebih, dengan realisasi sampai 8 April 2016 sebesar Rp 220,59 miliar atau 29,43 persen.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Dalam penyusunan APBD, Pemprov NTB tetap patuh kepada aturan yang ber-

Kamis (14/4) kemarin di Mataram. ‘’Karena parpol lah yang paling besar punya akses terhadap kekuasaan, untuk menentukan pejabat publik. Sehingga ia memiliki posisi kunci untuk tidak korup atau korup. Untuk itu, KPK sangat setuju agar biaya operasional parpol itu seluruhnya dibiayai dari APBN sebesar Rp 50 triliun,’’ sebutnya.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Sujanarko, ia melihat bahwa selama ini, para kader parpol yang ada di legislatif tidak pernah maksimal dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Selama ini, para wakil rakyat seringkali melupakan salah satu fungsi esensinya, yakni fungsi aspirasi. ‘’Selama ini DPR itu hanya fokus pada fungsi legislasi, bugetting, dan pengawasan. Namun fungsi aspirasinya tidak pernah jalan. Saya lihat anggota DPR ini tidak percaya diri untuk bertemu dengan konstituennya. Untuk itu ke depan perlu dibangun rumah aspirasi untuk anggota Dewan,’’ sarannya. (ndi)

Dihadiri Lima Dubes, Pariwisata NTB Kian Mendunia Dari Hal. 1 Persiapan menjelang puncak acara, dikatakan Hj Sri Suzana, hingga saat sudah final. Penyiapan arena, panggung, terop, sarana dan prasarana seperti fasilitas WC umum serta air bersih juga sudah dilakukan.

Beberapa atraksi akan ditampilkan pada puncak acara FPT 2016 beragam. Pada Sabtu, sebelum seremoni puncak FPT akan diawali dengan manuver kapal perang, terjun payung dan atraksi drum band dari TNI AL. Siangnya diikuti dengan acara hiburan rakyat dari artis ibu kota hingga sore. ‘’Manuver kapal perang milik TNI AL, kemarin sudah melakukan uji coba,’’ jelasnya.

Hj. Sri Suzana juga mengungkapkan, aktivitas ekonomi di sekitar lokasi FPT juga sudah mulai berlangsung sejak Minggu (10/4) lalu. Warga mulai ada yang berjualan makanan dan kebutuhan sehari – hari. Juga terdapat beberapa penjualan produk kerajinan masyarakat setempat.

Di lokasi acara FPT 2016 juga sudah diawali kegiatan Perkemahan Bhakti Pramuka (Pertika) Pesona Tambora di Doro Ncanga Dompu. Perkemahan yang berlangsung selama empat hari yaitu 13 - 16 April, juga dilakukan lomba Jelajah Pesona Gunung Tambora dan berbagai kegiatan pementasan oleh pramuka. ‘’Alhamdulillah kontingen pramuka Dompu yang diwakili gugus depan (Gudep) SMAN 1 Pajo berhasil menjadi juara 1 dan meraih hadiah utama piala Gubernur NTB dan uang tunai Rp 5 juta,” kata Yani Hartono, SP Ketua Panitia Pertika Pesona Tambora 2016 tingkat Provinsi NTB ini.

Siap Digelar Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.Moh.Faozal, S.Sos,M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon mengatakan, puncak FPT 2016, siap digelar. ‘’Saya sedang di lokasi untuk mempersiapkan semuanya,’’ katanya, Kamis (14/ 4) kemarin.

Faozal berharap dukungan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan yang akan rutin digelar setiap tahun itu.

Kegiatan ini, intinya bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata Pulau Sumbawa khususnya di tingkat dunia. Dari FPT ini, tema besar yang dikedepankan adalah bagaimana mengangkat dan mengembangkan potensi Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota) yang begitu luar biasa. ‘’Potensi maritim dan pariwisata di kawasan Samota ini yang luar biasa inilah akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Seperti diketahui FPT 2016 dilaunching di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata RI, Senin (11/1) lalu oleh Menteri Pari-

wisata (Menpar) RI, Dr. Arief Yahya, dan Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi.

Penyelenggaraan event tahunan ini berlangsung dari 11 – 16 April 2016 untuk mengangkat potensi pesona alam dan budaya di NTB. Sekaligus menjadi momentum untuk memperingati meletusnya Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, yang sempat menghebohkan dunia pada dua abad (200 tahun) lampau.

Menpar Arief Yahya pada kesempatan itu, menyambut baik diselenggarakan FPT 2016 dengan mengambil momentum peringatan dahsyatnya letusan Gunung Tambora. ‘’Gunung Tambora dan Gunung Rinjani itu menjadi bagian dari Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia.

Penyelenggaraan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia, serta mendorong arus perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) di Indonesia, yang tahun ini ditargetkan sebanyak 12 juta Wisman, dan 260 perjalanan wisata Wisnus,” harapnya.

Diakui Arief, posisi kepariwisataan NTB saat ini semakin mendunia, apalagi setelah terpilihnya Lombok sebagai The Worlds Best Halal Tourism dan The Worlds Best Halal Honeymoon Destination, pada ajang World Halal Travel Awards di Dubai, Uni Emirat Arab baru-baru ini. ‘’Prestasi ini, selayaknya kalau NTB mengedepankan tema halal atau friendly tourism sebagai destination branding, untuk mendukung country branding wonderful Indonesia, yang kini berada di ranking 47 dunia dengan nilai 74,8 poin. Atau kalau di tingkat Asia berada di urutan 4 di bawah Jepang, India, dan Singapura.’’

Untuk mengembangkan kepariwisataan NTB ujar Arief, ada tiga hal yang akan didukung oleh Kementerian Pariwisata RI, yaitu bidang pemasaran, destinasi, dan peningkatan SDM pariwisata. “FPT 2016 masuk dalam dukungan Kementerian Pariwisata untuk bidang pemasaran. Bahkan tak hanya FPT 2016, ada dua festival lainnya di NTB sekelas Festival Pesona Tambora yang akan kami dukung dan biayai. Untuk itu kami menunggu usulan Pemda NTB untuk dua kegiatan lainnya yang akan kami biayai itu,” tantang Arief Yahya.

Berikutnya untuk bidang destinasi sambungnya, saat ini Kemenpar fokus membantu pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Mandalika Resort yang dikelola oleh ITDC. (ula)

dan hibah,”terang mantan Inspektur Inspektorat NTB ini.

Jika nantinya anggaran hibah dan Bansos ini dihilangkan, maka tentu akan dikonversi ke dalam bentuk program dan kegiatan. Penyaluran hibah dan Bansos diatur dalam Permendagri seperti diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki risiko-risiko sosial. Di NTB, kata Chairul, masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki resiko social tersebut cukup banyak.

“Yang ditengarai oleh KPK digunakan untuk hal-hal yang tidak mencapai sasaran fungsional. Alhamdulillah, kita di provinsi, kan hasil pemeriksaan BPK juga. Terus berkurang tiap tahun alokasinya,’’ katanya. (nas)

BPK Terjunkan Auditor Periksa LKPD NTB 2015

Parpol Dibiayai APBN Dari Hal. 1

laku. “Kalau aturan kemudian menghilangkan pos bantuan itu (Bansos), iya kita harus ikuti,”ujarnya.

Memang, kata Chairul, KPK melakukan kajian terhadap anggaran Bansos dan hibah. Dikatakan, potensi penyimpangan Bansos dan hibah memang ada, namun tentu tidak semua anggaran hibah dan Bansos terjadi penyimpangan. Dijelaskan, dalam penyusunan APBD tiap tahun berpedoman kepada Permendagri.

“Tentu Permendagri yang akan menyesuaikan itu. Toh, NTB dari tahun ke tahun menurun (anggaran Bansos).

Bahkan tahun 2013, yang menurut kajian KPK itu karena tren Pilkada, Bansos itu akan naik, tapi justru kita (NTB) turun jumlah Bansos

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi memberikan sambutan pada acara pameran gizi yang digelar Poltekkes Kemenkes Mataram, Kamis (14/4).

Ketua TP PKK Ajak Masyarakat Peduli Gizi Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk peduli pada asupan gizi. Hal itu perlu dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) NTB yang sadar gizi.

Demikian disampaikan Erica Zainul Majdi, saat membuka acara pameran gizi yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Mataram, di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram, Kamis (14/4).

Ia mengatakan, mengenai gizi, ada yang perlu dibanggakan dari Indeks Pembangunan Kesehatan (IPKM) NTB yang berada di urutan 17 besar. Memperhatikan gizi, katanya, harus diperhatikan sejak hari pertama bayi di dalam kandungan. “Bayi yang kurang gizi, disebabkan oleh ibu yang kurang gizi,” katanya.

Erica menuturkan, jika masyarakat tidak diintervensi den-

gan pemberian asupan zat besi.

Maka akan menghasilkan keturunan yang kurang berkualitas.

“Kalau satu pasangan suami istri, salah satunya tidak sehat, jangan harap bayi bisa sehat,” ujarnya.

Kalau melihat kekurangan gizi, anak-anak mudah terkena sakit. Tidak sampai di situ, kekurangan gizi, katanya, tidak hanya terlihat oleh mata. Anakanak yang melakukan tindakan kriminal, tidak disiplin, atau yang mudah menyerah, juga bisa disebabkan oleh kekurangan gizi.

“Kekurangan gizi juga dapat dilihat dari perilaku seharihari,” katanya.

Denganpentingnyapengetahuan gizi tersebut, Erica mengajak mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram untuk banyak turun ke masyarakat, memberikan pencerahan mengenai informasi gizi.

Pengetahuan mengenai makanan-makanan yang bisa meningkatkan zat besi, seperti

bayam, singkong, dan lainnya juga perlu diperhatikan oleh masyarakat. Karena, bagi Erica, pengetahuan mengenai itu, sangat praktis karena memiliki nilai ekonomis, baik secara finansial maupun waktu.

Ia juga menyoroti masih minimnya alat peraga di sekolahsekolah mengenai informasi gizi. Padahal jika informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan dapat ditampilkan di sekolah-sekolah, itu bisa membuat anak menjadi sadar gizi.

“Investasi yang terbaik adalah melalui sumber daya manusia, yaitu manusia yang sehat. Jika tidak sehat, uang hanya habis untuk membiayai pengobatan.

Kalau manusianya sakit-sakitan, maka akan kekurangan tenaga kerja. Itu akan menjadi beban untuk pembangunan. Semoga generasi di NTB bisa menjadi generasi sadar gizi, dan sehat gizinya,” pungkas Erica. (ron)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB sedang menerjunkan seluruh auditor yang dimiliki untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah (LKPD) NTB 2015. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyerahkan LKPD 2015 ke BPK RI Perwakilan NTB, Kamis (31/3) lalu.

BPK akan merampungkan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut akhir Mei mendatang.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono ketika dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB di ruang kerjanya, Kamis (14/4) siang kemarin. ‘’Sekarang kita (auditor BPK) turun semua ke lapangan. Kurang lebih satu minggu. Kalau satu minggu ini baru pengumpulan dokumen, analisis dokumen kemudian ada wawancara dan sebagainya,’’ katanya.

Wahyu menambahkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lapangan dan menyusun pelaporan atas LKPD yang diserahkan gubernur tersebut. Pemeriksaan lapangan ini ditargetkan tuntas pada 4 Mei mendatang. Kemudian pihaknya akan menyusun pelaporan, yang keluarannya dalam bentuk LHP paling lambat 31 Mei mendatang. “Akhir Mei sudah kita serahkan ke DPRD,”imbuhnya.

Ditanya apakah Pemprov akan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke lima kalinya? Apalagi dengan adanya perubahan penyusunan laporan keuangan dari berbasis kas ke berbasis akrual. Wahyu mengatakan, pihaknya akan me-

lihat sejauh mana Pemda mengimplementasikan itu dalam laporan keuangannya.

“Yang kita nilai laporannya.

Kalau dulu metode kas, pendapatan dicatat kalau uang benarbenar masuk. Terus kalau belanja dicatat kalau betul-betul sudah keluar dari rekening kas daerah. Kalau akrual basis, pendapatan itu dicatat pada saat terjadinya. Misalnya, uangnya belum masuk tapi sudah ada komitmen, kontrak misalnya. Itu sudah dicatat sebagai piutang atau sebagai utang,”terangnya.

Itulah sebabnya, kata Wahyu, laporan keuangan yang diserahkan pemda lebih banyak jika dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya, Pemda menyampaikan empat laporan keuangan yakni neraca, arus kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Namun, dengan sistem akuntansi berbasis akrual, Pemda menyampaikan tujuh laporan.

LKPD 2015 yang telah diserahkan gubernur kepada BPK terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam LKPD tersebut, disajikan total aset Pemprov NTB sebesar Rp 10.863.219.709.979,00. Mengalami penurunan sebesar Rp 1.100.461.329.505,80 atau 9,20 persen. Penurunan ini disebabkan perubahan regulasi tentang penerapan standar akuntansi pemerintah dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Yakni adanya akun penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud serta akun penyisihan piutang. (nas)

Abdullah A.Karim Terpilih sebagai Ketua LDII NTB Mataram (Suara NTB) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) NTB telah melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VI. Pada Muswil ini telah terpilih Ir. Abdullah A. Karim, M.Si sebagai Ketua LDII NTB periode 2016-2021. Ketua Umum LDII Pusat Prof.Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc melantik secara langsung kepengurusan baru LDII NTB terpilih. ‘’Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pengurus. Tetap menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan pemerintah, TNI dan Polri,’’ pesan Abdullah Syam kepada pengurus baru LDII NTB, di Mataram, Kamis (14/4) kemarin.

LDII berdiri sesuai dengan citacita para ulama perintisnya. Sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Alquran dan hadis. Dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Rangkaian Muswil ini diawali kegiatan bakti sosial berupa bersih-bersih di Kawasan Islamic Center, sebagai lokasi MTQ Nasional di mana NTB adalah sebagai tuan rumah. LDII merasa ikut bertanggung jawab atas kesuksesan event akbar ini. Di

samping itu dilaksanakan sosialisasi logo MTQ Nasional yang telah dilaunching oleh Panitia MTQ dan Pemprov NTB, melalui bagi-bagi stiker di kegiatan car free day, Minggu (10/4) lalu.

Dalam rangkaian muswil itu, hadir pula Danrem 162/WB, Ketua MUI, Kakanwil Kemenag NTB serta Kepala Bappeda NTB menjadi narasumber dalam Muswil ini. Sehingga, dari materi tersebut kebijakan dan program Provinsi NTB akan dapat mewarnai program dan kegiatan LDII. Di samping fokus LDII selama ini untuk membina generasi penerus menjadi SDM yang profesional, religius dengan bercirikan enam tabiat luhur dan tercapainya tiga suk-

Defisit Air di NTB Mencapai 30 Persen Dari Hal. 1 ‘’Itu sudah kami rapatkan, tentang alokasi airnya. Ini sudah kita putuskan,’’ jelasnya.

Namun, kata Swahip, debit air yang menjadi masalah. Dari pola pembagian air sudah disepakati. Tetapi debit air dari HLD yang semula 4-5 meter kubik per detik, sekarang menyusut hampr 50 persen menjadi, 2-2,5 meter kubik per detik. ‘’Bukan jadwalnya (pembagian air) yang bermasalah tapi kuantitasnya yang berkurang,’’katanya.

Swahip mengaku tak mengerti mengenai merosotnya debit air

ini. Ia mengatakan, sejak 19902000, Lombok, NTB tak pernah kekurangan air khususnya untuk kebutuhan irigasi pertanian. Hal itu karena ketersediaan air bendungan yang masih bagus.

Sekarang ini, bendungan alam, yakni hutan yang berfungsi sebagai penampung air hujan sudah banyak yang beralih fungsi secara drastis. ‘’Sehingga debit air yang tersedia di DAS mengalami penurunan, ini permasalahan kita. Sementara yang membutuhkan air, jumlah petani semakin bertambah,’’ katanya.

Dengan kondisi air yang defisit ini, maka bupati/walikota harus

mengkalkulasikan luas areal tanam, baik padi dan palawija dengan ketersediaan air irigasi yang ada.

Artinya, pada musim tanam kedua ini, harus jelas luas areal tanam padi yang ditetapkan bupati/ walikota untuk menghindari terjadinya gagal panen. ‘’Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur bagian selatan dan bagian utara, itu sudah tak ada hujan. Data-data ini memang dirilis oleh masing-masing pengamat pengairan. Secara makro, kita melihat ketersediaan air kita dan menentukan luas tanam yang diizinkan masing-masing kabupaten/kota,’’terangnya. (nas)

Percepat Pembangunan KEK Mandalika Dari Hal. 1 Ke 10 destinasi wisata prioritas itu antara lain Danau Toba, TanjungKelayang,TanjungLesung, KepulauanSeribu,Borobudur,Bromo – Tengger – Semeru, Mandalika Resort, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. “Satu critical sucsess factor dari upaya percepatan ini adalah pembentukan manajeman yang terintegrasi atau single desti-

nation, single management. Perwujudan dari manajemen terpadu ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Otorita,” ujar Menteri Pariwisata, seperti rilis yang diterima Suara NTB, Kamis (14/4).

Sementara itu, Wagub NTB, mendukung kebijakan Kemenpar RI yang menetapkan satu manajemen untuk satu destinasi. Ia berharap dengan kemudahan mana-

jemen ini dapat menjadi momentum untuk bergerak lebih cepat sehingga pembangunan KEK Mandalika segera rampung dan kemanfaatannya dapat segera dinikmati oleh masyarakat. ‘’Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kawasan Mandalika dan sebentar lagi juga akan mulai dibangun Masjid Agung Mandalika pada Juli mendatang,’’ kata Amin. (nas)

(Suara NTB/lin)

LANTIK - Ketua Umum LDII Pusat Prof.Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc saat melantik Ir. Abdullah A Karim, M.Si sebagai Ketua LDII NTB periode 2016-2021. ses yaitu berilmu, berakhlak mulia dan mandiri.

Abdullah mengatakan, LDII membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan cinta bangsa dan tanah airnya. Hal inilah menjadi program utama yang harus dilakukan oleh kepengurusan LDII di seluruh Indonesia.

Sebelum pelantikan berlangsung, telah dilakukan pula au-

diensi dengan Gubernur NTB Dr.TGH. M. Zainul Majdi bersama pengurus LDII di Kantor Gubernur NTB. Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan LDII dalam membantu pembangunan daerah selama ini. Ia juga mengimbau agar LDII NTB tetap bersinergi dengan ormas lain untuk bersama-sama membangun NTB yang lebih baik. (lin)

Kementerian PUPR Susun DED dan FS ’’By Pass’’ Lembar-Kayangan Dari Hal. 1 pihaknya optimis akan mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi NTB yang tumbuh sebesar 21 persen tahun 2015. Menurutnya, jalur Lembar-Kayangan merupakan urat nadi pengangkutan logistik nasional. Hal itu disampaikan gubernur saat acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di KEK

Mandalika, Februari lalu.

Gubernur mengatakan, pertumbuhan ekonomi NTB selama tahun 2015 secara kumulatif sebesar 21,24 persen, tertinggi di antara provinsi secara nasional. Di banding kondisi ekonomi tahun 2014 tumbuh sebesar 5,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 107,72 persen. (nas)

Jumat, 15 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Disbudpar NTB)

LAUNCHING FPT 2016 - Bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata RI, Senin (11/1), Festival Pesona Tambora (FPT) 2016, di launching secara resmi oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Dr.Arief Yahya dan Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi.

SETELAH launching oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Dr.AriefYahya dan Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, pada Senin (11/1) lalu, rangkaian kegiatan Festival PesonaTambora (FPT) 2016 dimulai. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan serangkaian FPT 2016 tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Berikut rangkaian FPT 2016 yang terangkum dalam gambar.

(Suara NTB/Disbudpar NTB)

(Suara NTB/Disbudpar NTB)

Seminar Pesona Wisata Bahari berlangsung di Mataram pada 6 Februari 2016.

Seminar Wisata Halal Dunia berlangsung di Mataram pada 17 Maret 2016.

(Suara NTB/lin)

Menteri Pariwisata RI, Dr. Arief Yahya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H.Moh.Faozal, S.Sos, M.Si (paling kanan) memberi keterangan kepada wartawan saat launching FPT 2016, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

Pacuan Kuda (Pacoa Jara) di Desa Pajo, Kabupaten Dompu yang berlangsung 2-12 April 2016.

Pentas Seni Tradisional yang berlangsung di Kabupaten Bima pada 9 April 2016.

(Suara NTB/lin)

Opening Ceremony FPT 2016 ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si pada 4 April 2016.

(Suara NTB/uki)

Pawai Budaya di Kota Bima berlangsung 29 Maret 2016.

(Suara NTB/uki)

Sarasehan Budaya Mbojo yang berlangsung di Gedung Paruga Nae, Bima pada 12 April 2016.

(Suara NTB/arn)

Ziarah Tambora yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa pada 10 April 2016.

(Suara NTB/uki)

Festival Teluk Bima berlangsung di Teluk Bima pada 13 April 2016.

(Suara NTB/arn)

Ziarah Tambora yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa pada 10 April 2016.

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Jambore Konservasi Tambora di Doro Ncanga, Dompu berlangsung dari 13-16 April 2016.

Jelajah Tambora yang berlangsung di Gunung Tambora pada 13-14 April 2016.