Snt 15052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 14 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/rus)

Ras Sapi Lokal Terancam Punah NYARIS PUNAH - Inilah jenis sapi ras Bali yang nyaris punah di Lotim.

Tiga Tunggakan Kasus Korupsi Masuk Agenda Ekspose Mataram (Suara NTB) Ada tiga kasus dugaan korupsi yang belum juga rampung penanganannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Namun setidaknya ada upaya dari penyidik setempat untuk mempercepat. Upaya itu, dengan

ekspose perkara pekan depan.

Tiga kasus masing-masing penyidikan lahan hutan lindung Kedaro, Sekotong Lombok Barat (Lobar) diusut di era tiga Kepala Kejari berbeda. Setelah tersangka mantan Wakil Bupati Lobar, Mahrip, giliran

istrinya, IM menyusul sebagai tersangka. Namun sampai saat ini belum disentuh diproses penyidikan. Kasus kedua, tergolong baru, proyek pertamanan Kota Mataram. Dimulai awal 2016 lalu.

Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) Ras sapi lokal yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam punah. Ada beberapa penyebab, antara lain karena tergempur teknologi. Mulai dari teknologi kawin silang, inseminasi buatan ataupun embrio transfer yang digencarkan.

Demikian disampaikan, Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan Kabupaten Lotim, Syamsuri Hamzan di Selong, Jumat (13/5) kemarin. Saat ini jumlah populasi sapi di Lotim mencapai 123.330 ekor. Sebagian besar memang masih sapi ras lokal yang sebutannya sapi ras Bali. ‘’Kalau tidak segera dilakukan pemurnian, maka dalam lima tahun ke depan bisa punah,’’ terang Syamsuri. Pemurnian sapi ras lokal ini dihajatkan agar tetap ada di Lotim.

Kabupaten Lotim sendiri telah membentuk Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Yakni di wilayah Kecamatan Wanasaba, Aikmel dan Pringgasela.

Bersambung ke hal 15

Petani Harus Diuntungkan

Dewan Minta Pemerintah Tegas Soal HPP TO K O H Akses Jalan Buruk Jadi Penyebab BERDASARKAN data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, merupakan satu dari enam kecamatan di NTB yang masuk daerah rawan pangan.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Tetap Optimis Surplus MESKIPUN ada sekitar 1.000 hektar lebih areal tanaman padi yang mengalami kekeringan dan serangan hama beberapa waktu lalu, Pemkab Lombok Timur (Lotim) tetap optimis surplus beras tahun ini. Pasalnya, luas areal tanam padi di Gumi Patuh Karya pada periode Oktober-Maret tahun 2016 lebih besar Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB tidak heran jika harga beras komersil di NTB lebih rendah, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Menyikapi hal ini, pemerintah harus bersikap tegas pada pemerintah pusat untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Demikian disampaikan, anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet MM kepada Suara NTB, Jumat (13/5). Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi petani, dengan bersikap tegas pada pemerintah pusat untuk menaikkan HPP. ‘’Kita harapkan agar pemerintah bisa tegas untuk menaikkan harga pembeliannya, supaya petani kita tidak merugi. Sekarang petani tidak bisa menjual berasnya dengan harga murah, karena Bulog sendiri tidak mau membeli dengan harga pasar,’’ ujarnya.

Made Slamet mengatakan bahwa NTB sebagai daerah swasembada beras, seharusnya dapat memberikan kesejahteraan pada petani. Namun kondisi yang ada justru sebaliknya. Petani malah tidak bisa menikmati keuntungan dari hasil produksi berasnya. Padahal kualitas beras NTB sangat diakui karena kualitasnya sangat baik.

Politisi PDIP itu juga melihat, kondisi itu tidak terlepas dari peran Bulog Divre NTB yang dinilainya selama ini dalam hal penyerapan beras sangat tertutup. Tidak seperti halnya dengan Divre Bulog yang ada di daerah-daerah lain

yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ‘’Bulog NTB masing mengedepankan fungsi bisnisnya. Seharusnya sebagai BUMN, Bulog juga punya fungsi sosial,’’ kata Made Slamet.

Selain itu, Made Slamet juga menyarankan pada pemerintah daerah untuk memberikan subsidi pada petani. Hal itu dinilai penting oleh Made Slamet untuk menjaga petani tidak terpuruk. Seperti halnya ketika petani mengalami gagal panen, maka petani tidak akan terlalu terpukul.

Selain itu, subsidi bagi petani itu juga bertujuan untuk menekan angka pengeluaran dalam proses produksi. Sehingga ketika musim panen tiba, maka petani tidak langsung untuk menjual gabahnya. ‘’Seandainya pemerintah memberikan subsidi, maka bisa menekan pengeluaran petani. Sehingga petani tidak cepat untuk menjual gabahnya,’’ jelas Slamet.

Pemprov Segera Koordinasi dengan Bulog WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengaku heran dengan rendahnya harga pembelian beras komersil Bulog Divre NTB dibandingkan daerah lainnya seperti Jawa dan Bali. Untuk itu, Wagub akan berkoordinasi dengan Bulog Divre NTB terkait dengan hal ini.

“Itulah yang membuat saya jadi heran. Kok bisa, malah daerah lain bisa lebih tinggi (harga beras komersilnya). Coba nanti saya koordinasi dengan Bulog, kenapa bisa lebih tinggi daerah lain. Tentu ini tak menguntungkan petani kita,” kata Wagub dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Wagub mengatakan, rendahnya harga pembelian beras komersil NTB ini otomatis akan menyebabkan pedagang luar daerah berbondongbondong membeli beras NTB. Akibatnya, akan banyak beras NTB yang akan ke luar daerah.

“Bisa jadi pedagang luar daerah datang ke sini karena mereka mengejar keuntungan, dia beli di daerah kita dengan harga lebih rendah kemudian dijual di tempat (daerah) lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang untung tengkulaknya, yang untung para makelar, bukan produsen. Bukan konsumen tapi adalah makelar. Ini tak boleh terjadi. Dan disitulah intervensi pemerintah,” ucapnya.

Wagub mempertanyakan kenapa harga beras komersil bisa berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Adanya perbedaan harga beras komersil tiap daerah ini, Bersambung ke hal 15

Debat dengan Bulog Sementara itu, pihak Bulog Divre NTB hingga Jumat kemarin belum bisa dikonfirmasi karena alasan Kepala Bulog Divre NTB sedang berada di luar daerah.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Saat Rawan Pangan Hantui Warga (Suara NTB/dok)

Tak Ada Makanan, Tidur Menahan Rasa Lapar Kulitnya mulai keriput termakan usia. Sorot matanya nanar dan sebelah kanannya buta. Sesekali keluar air mata. Entah apa yang dipandang oleh Amaq Mantausim, pria asal Gubug Karang Raden, Dusun Gondang Timur, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tak jelas.

DI BERUGAK yang baru beberapa hari selesai dikerjakan, pasangan jompo, Amaq Mantausim dan Inaq Rusiah, duduk terpaku. Pria baya ini tak berbaju. Sepotong sarung lusuh warna hijau strip putih, menempel menutupi aurat. Sarung itu sudah beberapa hari ini dikenakannya. Sang istri, Inaq Rusiah, hanya bisa menemani tanpa suguhan kopi atau teh untuk suami. Sebab tak ada gula, juga kopi. Uang pun tak ada, apalagi untuk membeli beras.

Nasib pasangan jompo ini seolah tak terurus oleh pemerintah.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ari)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

Halaman 2

Anggaran di Beberapa SKPD Ditarik Mataram (Suara NTB) Anggaran di beberapa SKPD lingkup Pemkot Mataram ditarik dan diarahkan untuk program persiapan Kota Mataram menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) nasional ke-XXVI. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan ia juga meminta kepada SKPD, camat, dan lurah untuk memaklumi terkait hal ini. “Harap dimaklumi untuk SKPD, camat, dan lurah kami pending dulu program-program yang kami nilai bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) program yang tidak terlalu urgent (mendesak),” jelasnya. aan MTQ tingkat nasional yang akan dihadiri sekitar 10 ribu peserta dari seluruh provinsi. Ia pun meminta per-

jelaskan anggaran yang ditarik tersebut diarahkan untuk mempersiapkan Kota Mataram sebagai pusat pelaksan-

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram. “Pro job juga menjadi komitmen kita untuk bisa menyerap tenaga kerja,” cetusnya.

Beberapa SKPD yang diminta Walikota untuk fokus melaksanakan beberapa program penataan infrastruktur adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertamanan Kota Mataram. Sebelum agenda nasional tersebut dilaksanakan, pihaknya ingin memastikan seluruh ruas jalan di Kota Mataram

WALAUPUN lokasi Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya jauh dari pusat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional, namun dukungan untuk menyukseskan Kota Mataram menjadi tuan rumah tetap dipersiapkan sejak jauh hari. Hal penting yang perlu disiapkan untuk menyambut agenda ini adalah dengan mengutamakan kondusivitas wilayah.

Demikian disampaikan Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos, Jumat (13/5).

Pentingnya menjaga kondusivitas wilayah ini un(Suara NTB/dok) tuk menjaga citra Kota MatAbdul Rauf aram sebagai daerah yang aman, damai, dan tertib.

“Kami harus terus menjaga keamanan selama MTQ berlangsung sehingga citra Kota Mataram tetap terjaga,” ujarnya. Pada saat pelaksanaan STQ tingkat kelurahan beberapa waktu lalu, Rauf mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan kepada warga bahwa Mataram akan menjadi tuan rumah MTQ nasional pada akhir Juli mendatang.

Dalam sosialisasi itu ia pun mengajak warganya untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masingmasing. Selain keamanan, pihaknya juga meminta kepada warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga Mataram dikenal sebagai kota yang bersih dan nyaman.

“Kami lebih mempersiapkan diri dari segi keamanan dan kebersihan lingkungan. Walaupun mungkin Kelurahan Babakan tidak langsung didatangi oleh para peserta MTQ nanti, tapi kami harus ikut berkontribusi menjaga citra Kota Mataram. Kami akan tetap menjaga suasana kondusif,” jelasnya.

Rauf mengatakan pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan wilayah juga bukan semata karena kegiatan MTQ, hanya saja intensitasnya lebih ditingkatkan. Walaupun tidak ada kegiatan nasional, keamanan dan kebersihan lingkungan tetap menjadi fokus utama pihaknya. Ia ingin perilaku hidup bersih dan sehat tetap dikedepankan warganya. Manfaatnya juga akan dirasakan sendiri oleh warganya dimana warga akan merasa nyaman tinggal di lingkungannya. “Kami ingin warga tetap merasa nyaman dan kondusif,” ujarnya.

Terkait rencana pemberian anggaran Rp 20 juta setiap kelurahan, Rauf menyambut baik. Anggaran yang sedang diusulkan di APBD Perubahan 2016 tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberi insentif kepada para petugas kebersihan di lingkungan. “Teman-teman yang membantu pengangkutan sampah di masing-masing lingkungan bisa kita berdayakan. Mereka bisa lebih sejahtera walaupun pekerjaan mereka hanya mengurus sampah,” demikian Abdul Rauf. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

EKS BANDARA SELAPARANG - Bangunan ini dulunya digunakan sebagai tempat transit para TKI yang akan berangkat maupun baru datang dari luar negeri. Sejak kepindahan bandara ke BIL, bangunan ini tidak dimanfaatkan lagi. Pemkot Mataram mengusulkan eks Bandara Selaparang dibuka kembali untuk penerbangan rute pendek.

Beberapa PJU Mati

Pertamanan Minta Tambahan Daya ke PLN Mataram (Suara NTB)Dinas Pertamanan Kota Mataram akan meminta daya tambahan ke PLN karena daya yang ada saat ini tidak cukup sehingga penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik kerap mati. Kepala Dinas Pertamanan, H. M. Kemal Islam menyampaikan salah satu titik PJU yang mati

(Suara NTB/dok)

Pengawasan Bersama

(Suara NTB/fit)

penerangan jalan umum (PJU) serta taman-taman kota juga harus diperhatikan.

Ia tidak ingin banyak PJU yang mati pada saat pelaksanaan MTQ nanti. PJU-PJU yang mati diminta Walikota untuk segera diganti. Berbagai persiapan dilakukan pihaknya agar tamu-tamu yang datang ke Kota Mataram memiliki kesan yang baik. “Ini betul-betul jadi perhatian supaya orang yang datang ke Mataram mempunyai kesan,” jelasnya. (ynt)

Komisi III Rekomendasikan Bangunan Aston Inn Dibongkar

Utamakan Kondusivitas Wilayah

PERMASALAHAN terkait UN (ujian nasional), diakui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., memang sangat komplek. Dugaan beredarnya kunci jawaban misalnya, seolah menjadi momok pada setiap kali pelaksanaan UN. ‘’Apakah ini memang sekedar isu atau memang ada oknum yang bertransaksional,’’ kata Herman kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/5).

Yang jelas, merebaknya kabar beredarnya kunci jawaban UN ini, menempatkan siswa menjadi korban. Namun, beredarnya kuncu jawaban itu belum bisa dibuktikan. ‘’Belum dilakukan uji materi, apakah kunci jawaban yang beredar itu, benar atau tidak,’’ katanya. Untuk itu, Herman meminta kepada Dinas Dikpora Kota Mataram agar ke depannya lebih maksimal melakukan pengawasan. ‘’Karena, ketika UN diciderai, kasihan siswa yang betulbetul belajar, psikologinya akan terganggu,’’ ujar Herman. Isuisu seperti beredarnya kunci jawaban dapat membuat sekolah berintegritas menjadi bias. Karenanya dia berharap stake holder terkait seperti Dikpora, pihak kepolisian dan juga Ombudsman untuk sama-sama melakukan pengawasan.

Namun demikian, terhadap dugaan pembelian kunci jawaban oleh oknum siswa, menurut Herman perlu dibuktikan kebenarannya. ‘’Untuk membuktikan itu, kita serahkan kepada lembaga berwenang untuk menindaklanjuti,’’ imbuhnya.

Apakah memang kunci jawaban yang beredar itu adalah kunci jawaban yang benar atau malah menyesatkan. ‘’Kita khawatir, kalau ada siswa yang tidak lulus, salah satunya karena faktor kunci jawaban. Apakah mungkin mengubah pola penerimaan peserta didik baru, dengan tidak mensyaratkan nilai UN. Karena selama ini, karena dijadikan syarat penerimaan peserta didik baru. ‘’Bisa saja polanya seperti itu.

Tapi itu perlu kajian dari pusat,’’ kata politisi Gerindra ini.

Pada bagian lain Herman berharap siswa tidak memilih jalan instan. Terhadap persoalan ini, lanjut Herman, perlu dirunut akar persoalannya dari hulu ke hilir. ‘’Apakah kurikulumnya tidak menarik sehingga siswa tidak tertarik untuk belajar,’’ tanyanya. Karena kalau itu persoalannya, tentu kurikulumnya harus diubah.

Mengenai UN yang dilaksanakan secara online, memang tergantung dari hal-hal teknis.

Seperti listrik, jaringan internet, ketersediaan komputer dan lain sebagainya. ‘’Ini baru beberapa sekolah saja yang menerapkan, sudah ngadat, apalagi semua,’’ pungkasnya. Tetapi, ini akan menjadi bahan evaluasi untuk disempurnakan tahun depan. (fit)

ini dalam kondisi baik, terutama di sekitar lokasi sentral atau arena utama MTQ di Islamic Center.

Selain meminta Dinas PU memperbaiki jalan-jalan yang ada di sektarnya, kondisi saluran juga harus menjadi perhatian. “Pinggir-pinggir jalan itu juga harus bersih,” ujarnya. Ia pun meminta kepada Balai Jalan Nasional (BJN) memberi perhatian terhadap hal ini.

Di samping infrastruktur jalan, Walikota mengatakan

berada di sekitar Jalan TGH. Faisal, Sandubaya, padahal lampu di ruas jalan tersebut belum lama dipasang atau dalam kondisi baru.

Kemal mengatakan instalasinya berusia cukup lama dan beban di sekitar kawasan itu tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah titik lampu yang ada. “Karena meterisasi yang ada di situ terutama yang sering hidup nyala juga diambil untuk pemukiman masyarakat di dalam.

Sekarang inilah kami merencanakan minta daya tambahan kepada PLN,” terangnya, Jumat (13/5).

Pihaknya juga saat ini sedang mendata mana saja titik PJU yang kekurangan daya sehingga bisa dikalkulasi berapa tambahan daya yang akan diusulkan ke PLN. “Misalnya di meterisasi kita hanya tersedia daya 10 ribu, tapi kebutuhan di lapangan menjadi 15 ribu dan itu saya minta kepada PLN dan saya ingin PLN bisa membantu kita,” jelasnya.

Selain mengusulkan tambahan daya, Kemal mengatakan pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada masyarakat karena banyak masyarakat

yang memasang PJU lewat meterisasi yang ada. Lampu yang digunakan masyarakat pun berdaya tinggi. “Kita juga melakukan upaya-upaya pengurangan lampu masyarakat ini. Dengan menggunakan lampu hemat energi,” ujarnya. Jika nanti pendekatan kepada masyarakat berhasil dan tidak ada lagi masyarakat yang memanfaatkan meterisasi PJU milik Dinas Pertamanan, maka pihaknya tidak perlu meminta tambahan daya ke PLN. Kekurangan daya ini disampaikan Kemal juga merupakan konsekuensi dari upaya pihaknya melakukan pemerataan penerangan ke lingkungan-lingkungan. “Di samping itu juga adanya partisipasi masyarakat melalui pemasangan (PJU) swadaya.

Kita tidak bisa hindari itu,” ujarnya. Pihaknya disampaikan Kemal tidak mempersoalkan jika masyarakat memasang PJU pada jalur daya listrik atau meterisasinya milik Pemkot Mataram. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat memasang di jaringan PLN yang kemudian biayanya dibebankan kepada Pemkot Mataram. Hal ini disampaikan Kemal akan dibahas bersama PLN dalam waktu dekat ini bagaimana solusinya. (ynt)

RSUD dan Kejari Teken MoU Bantuan Hukum Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) bantuan hukum dengan Kejaksaan Negeri Mataram, terkait dalam bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kajari Mataram, Rodiansyah dan Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra, Jumat (13/5).

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra menyampaikan, selama ini memang belum ada pendampingan dari Kejaksaan terhadap pengadaan maupun pelelangan barang dan jasa di rumah sakit. Pengawasan maupun pendampingan ini, sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kasus - kasus penyelewengan maupun hal lainnya. “Sekarang kita sudah mulai. Bahkan, RSUD Kota Mataram pertama kali diantara rumah sakit lainnya,”

kata dr. Jack sapaan akrabnya saat dikonfirmasi usai penandatanganan MoU. Selain pengawasan pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan juga memberikan pendampingan terhadap perkara - perkara perdata.

Misalnya, menyangkut pasien menuntut karena tidak menerima pelayanan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan output derajat pelayanan di rumah sakit jauh lebih baik.

Sementara, Kajari Mataram, Rodiansyah mengatakan, penandatangan MoU ini merupakan lanjutan dari program, Kejagung dan kejaksaan tinggi. Dimana, perjanjian ini merupakan bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi kejaksaan antara lain menjaminan penegakan hukum, melindungi kekayaan negara, dan melindungi kepentingan umum.

MoU dengan RSUD ini, kata Rodiansyah, kejaksaan dapat memberikan jasa hu-

kum oleh jaksa di luar penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan dan bantun hukum perdata dan tata usaha negara guna menyelamatkan kekayaan negara atau untuk meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan pihak rumah sakit ke Kejaksaan. “Misalnya, ada pasien yang menggugat karena pembayaran.

Rumah sakit berikan kuasa khusus. Kejari bisa menunjuk kasi dan jaksa negara untuk menangani,” kata Rodiansyah.

Selain pendampingan hukum, dari MoU tersebut, Kejaksaan bisa melakukan pertimbangan hukum yaitu, untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion atas dasar permintaan BUMN dan BUMD. Sementara, pengadaan barang dan jasa, akan ada pendampingan dari TP4D. Tim ini mengawasi proyek, sehingga meminimalisir penyelewengan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Komisi III memanggil Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) atas temuan pelanggaran izin, Jumat (13/5).

Rapat pemanggilan dua instansi teknis ini, dipimpin Ketua Komisi III Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt. Satu persatu anggota Komisi III mencecar dengan sejumlah pertanyaan menyangkut pengeluaran izin serta regulasi terkait penegakan terhadap pelanggaran. Hasilnya, Komisi III kemudian merekomendasikan agar Walikota Mataram menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Aston Inn. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menjelaskan, pertama, sudah disampaikan oleh Dinas Takowasbang bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) ruko disamping Hotel Aston oleh BPMP2T belum dikeluarkan.

Pihaknya melihat, banyak terjadi kelemahan - kelemahan, sehingga pihaknya memberikan poin bahwa izin yang dikeluarkan oleh instansi teknis, tidak hanya dilaporkan ke Walikota, tetapi juga harus disampaikan ke Komisi III untuk mengawasi semua per-

izinan di Mataram. “Barusan (kemarin, red) kita panggil Dinas Tatakota dan BPMP2T. Kami ingin mendengar penjelasan keduanya,” kata Politisi PKS, Jumat (13/5) sore.

Dari pemaparan Takowasbang, IMB awal Hotel Aston ini hanya membangun dengan master plan yang ada tanpa ada ruko. Kenyataanya, pihak hotel membangun tanpa ada izin dari pemerintah. Padahal, ruko dibangun itu peruntukan awalnya sebagai baseman.

Hal ini kata Ismul, jelas -jelas melanggar aturan. Salah satu item direkomendasikan adalah, Komisi III meminta Walikota menindak tegas pelanggaran bangunan oleh Aston Inn. Karena, dua pembantunya yakni Dinas Takowasbang dan BPMP2T menyebut telah melanggar aturan. “Jadi kita minta Walikota menindak tegas, dua pembantunya menyatakan hotel menyalahi aturan hotel,” pintanya.

Komisi III lanjut Ismul, memandang dampak ke depan bahwa jangan sampai ruas jalan dijadikan lahan parkir sehingga menimbulkan kemacetan. Begitu pula tempat ibadah yakni lahan Pura Dalem dijadikan tempat parkir. Padahal, jelas lahan itu menjadi tempat ibadah umat Hindu. “ (cem)

Walikota Peringatkan Pimpinan SKPD Segera Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mem peringatkan pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), agar segera mengembalikan kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. “Jelas ada warning ke SKPD, agar temuan BPK segera ditindaklanjuti,” kata Walikota, Kamis (12/5).

Disebutkan Walikota, bukan saja menyangkut temuan kerugian negara, tetapi banyak soal administrasi yang perlu segera ditindaklanjuti. Bahkan, pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, H. Ir. Effendi Eko Saswito sudah mengkoordinasikan masalah tersebut ke pimpinan SKPD. “Plt Sekda kemarin sudah saya minta menindaklanjuti,” katanya.

Sudah barang tentu, kata Walikota, kelalaian pengelolaan administrasi dan keuangan oleh SKPD akan dijadikan bahan evaluasi.

Sebab, namanya audit menyangkut evaluasi mendasar tentang kinerja pimpinan SKPD yang menyangkut tertib keuangan dan administrasi.

Audit BPK beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah kerugian negara atas APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015.

Kerugian negara ini tersebar di masing - masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dengan berbagai item. Diantaranya, kelebihan bayar SPPD, harga bahan material yang melebihi satuan

harga di pasar hingga kelalaian penghitungan. Secara total, kerugian negara tersebut mencapai puluhan juta.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah yang juga Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., enggan membeberkan besaran kerugiaan negara serta SKPD mana yang ditemukan kerugian negara. Kerugiaan ini, lanjutnya, masih bersifat sementara sehingga ada waktu untuk dilakukan koreksi kembali.

Temuan itu diantaranya, kelebihan bayar SPPD, bahan material tidak sesuai standar harga dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga sebagian kecil masalah aset. “Cuman kelebihan SPPD saja. Ada yang Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta,” sebutnya.

Terhadap temuan ini dipastikan, tidak akan mengganggu penilaian wajar tanpa pengecualian. (cem)

(Suara NTB/dok)

Walikota tidak menyebutkan SKPD-SKPD mana saja yang anggarannya ditarik atau dipangkas, namun ia men-

makluman kepada SKPDSKPD yang anggarannya dipangkas dan meminta jangan sampai SKPD tersebut berpikir instansinya kurang mendapat perhatian dari kepala daerah. “Ini harus dimaklumi,” ujarnya.

Ahyar mengatakan pihaknya juga ingin berbagai program yang dilaksanakan SKPD harus tepat sasaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Di samping itu juga berbagai program harus berkontribusi

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Naik, Kredit Macet Perbankan di NTB Mataram (Suara NTB) Ortoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mencatat pada triwulan I tahun 2016 ini, terlihat kinerja perbankan mengacu pada kredit macetnya naik sebesar 0,19 persen dari realisasi kredit. Triwulan I tahun 2015, kredit macet perbankan atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,35 persen, pada triwulan yang sama tahun 2016 ini sudah mencapai 2,41 persen.

(Suara NTB/bul)

Pengakuan beberapa debt collector di lapangan, kredit macet awal tahun ini begitu terasa. Berbeda dengan keadaan sebelumnya.

Diperkirak a n , melambatnya

perekonomian masyarakat masih menjadi pemicu utamanya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri, Jumat (13/5) mengatakan, tidak memungkiri serapan anggaran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Belanja-belanja pemerintah diakui memiliki banyak efek ke berbagai sektor.

“Belanja pemerintah itu dahsyat dampaknya. Kalau realisasinya minim, bisa kena juga perbankan. Orang nyetor jadi terlambat karena banyak uanguang lain yang belum jalan. Begitu gambarannya,” katanya.

Data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan APBN di NTB catur wu-

lan I 2016 menunjukkan bahwa terdapat 8,99 persen atau puluhan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dievaluasi.

Pada periode Januari-April, puluhan SKPD tersebut sama sekali belum merealisasikan anggaran yang diperoleh dari APBN. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran catur wulan I di NTB, dengan capaian kinerja pelaksanaan anggaran 81,98 persen lebih baik dari capaian tahun 2015 yang hanya sebesar 10,83 persen. Namun masih 11,9 persen lebih rendah dari target catur wulan I 2016 sebesar 22,37 persen. Belum adanya eksekusi anggaran dari puluhan SKPD provinsi dan

kabupaten/kota itu karena belum turunnya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Sehingga puluhan SKPD itu belum melaksanakan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut.

Jumlah dana APBN tahun 2016 yang dikucurkan di NTB sebesar Rp 23,14 triliun. Meliputi belanja untuk instansi vertikal/ lembaga di NTB sebesar Rp 8,2 triliun. Kemudian belanja transfer ke daerah kepada Pemerintah provinsi dan 10 pemda kabupaten/kota sebesar Rp 14,94 triliun, termasuk dana desa.

Melihat hal ini, Yusri menambahkan, perlu ada kreativitas bagi pemangku kepentingan

untuk mempercepat terserapnya dana-dana pemerintah. “Presiden Jokowi bahkan minta Januari anggaran pemerintah sudah dibelanjakan, karena hal itu akan berdampak langsung mendorong pergerakan perekonomian masyarakat. Ia melihat NPL perbankan ini lebih kepada kredit-kredit produktif yang disalurkan, sementara untuk kredit konsumtif yang lebih dominan nasabahnya adalah ASN, menurutnya tidak begitu bermasalah.

“Sederhananya, masih banyak debitur yang belum mampu memenuhi kewajibannya. Mungkin saja karena belanja modal yang masih lemah,” demikian Yusri. (bul)

Zakat Perusahaan Ditarik

(Suara NTB/bul)

BUDIDAYA IKAN - Bioflok menjadi salah satu pilihan teknologi budidaya ikan, khususnya ikan jenis lele. Bioflok ini digemari pembudidaya, khususnya di wilayah yang kekurangan air, karena materinya hanya cukup menggali lubang, lalu memasang terpal sebelum diisikan air. Teknologi ini mengadopsi obatobatan khusus untuk mengurai kotoran ikan, sekaligus menjadi pakannya. Tampak warga sedang memancing di salah satu kolam budidaya bioflok di daerah perbukitan lembah Sempage, Lombok Barat.

Harga Ayam Potong dan Gula Mulai Naik Mataram (Suara NTB) Sejumlah kebutuhan pokok di Mataram menjelang puasa Ramadan mulai naik. Seperti harga ayam potong yang sebelumnya Rp 33.000 menjadi Rp 36.000/kg. Gula pasir Rp 13.000 menjadi Rp 16.000/kg.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto membenarkan jika beberapa kebutuhan pokok seperti gula dan ayam potong jelang Ramadan ini merangkak naik. Tapi kenaikan ini berdasarkan pemantauan di empat pasar, hanya pasar Pagesangan saja melonjak.

Sedangkan, tiga pasar yaitu Pasar Mandalika, Kebon Roek dan Cakranegara relatif stabil.

“Yang kita pantau ada di empat pasar. Di Pasar Pagesangan saja yang mulai naik,” sebut Uun dikonfirmasi Jumat (13/5).

Harga ayam potong naik Rp 3.000, jadi sekitar Rp 35.000 hingga 36.000. Kenaikan sama juga gula pasir, sebelumnya Rp 13.000, menjadi Rp 16.000.

Kebutuhan pokok lainnya lanjut Uun, seperti beras, daging sapi dan bawang putih masih stabil. Ia mengherankan, ayam potong dan gula pasir ini bisa naik. Padahal, stok di distributor masih mencukupi hingga Ramadan. Justru hal tersebut, menjadi kesempatan bagi pedagang untuk memanfaatkan momen tertentu untuk menaikkan harga. Karena pedagang mulai latah dan mengambil kesempatan. “Ini hanya akal akalan pedagang,” sentilnya.

Dilihat secara global stok di distributor masih wajar dan pengiriman dari perusahaan ke distributor lancar. Kalaupun stok habis atau langka, ada dua faktor, pertama, karena perusahaan

di pulau Jawa memang belum menyuplai. Kedua, faktor cuaca, sehingga mobil pengangkut tidak bisa membawa ke Lombok. Pihaknya justru mengkhawatirkan stok bawang impor.

“Kalau yang lain tidak ada langka, bawang putih malah kita khawatirkan bisa langka,” katanya.

Ia memastikan, seluruh kebutuhan pokok yang tersedia di distributor bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran.

Untuk menekan harga bukan saja dipantau oleh Diskoperindag, bersama Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia tetap mengontrol harga. Kenaikan harga ini menyangkut inflasi di Kota Mataram. Jikapun beberapa item kebutuhan pokok naik, maka tim pengendali inflasi daerah (TPID) mengambil langkah.

Misalnya, melakukan operasi pasar dan lain sebagainya. (cem)

Zakat Diyakini Bisa Turunkan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB)Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB merencanakan penurunan angka kemiskinan sebesar sepuluh persen dari jumlah orang miskin di NTB. Target ini disamakan dengan target nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

JUMAT, 13 Mei 2016

“Secara nasional kemiskinan itu sebanyak 28 juta, Baznas nasional mendukung pemerintah menurunkan sepuluh persen kemiskinan. Kita di provinsi ambil jatah juga sepuluh persen, termasuk di kabupaten/kota masing-masing sepuluh persen,” kata Sekretaris Baznas NTB, H.

Awaluddin, SE di temui di ruang kerjanya, Jumat (13/5).

Bagaimana caranya mendukung program pemerintah menurunkan angka kemiskinan? Di NTB, tahun 2015 total zakat yang ditarik mencapai Rp 6,6 miliar. 95 persen lebih adalah zakat yang ditarik dari ASN

setiap bulan sebesar 2,5 persen.

Zakat yang ditarik selama ini, diperuntukkan bagi pendayagunaan untuk sektor konsumtif dan produktif. Untuk kegiatan konsumstif, biasanya disalurkan langung kepada biaya hidup masyarakat miskin yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa dengan memberikan uang tunai. Zakat dialokasikan untuk fakir, miskin, amil, riqob, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil.

Untuk fakir miskin, tahun 2015 disalurkan sebesar Rp 4 miliar lebih dari Rp 6,6 miliar zakat yang berhasil ditarik. Dirinci menjadi Rp 2 miliar untuk biaya hidup, Rp 1 miliar untuk biaya pendidikan fakir miskin, Rp 350 juta untuk kesehatan, Rp 850 untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin (pedagang-pedagang bakulan dan usaha ekonomi produktif lainnya).

“Melihat efektivitasnya, yang kita amplopkan Rp 100.000 kepada masyarakat dan dibagibagi, mungkin digunakan untuk beli pulsa dan sebagainya. Tahun ini dibalik, 70 persen zakat akan disalurkan untuk mendukung usaha ekonomi produktif masyarakat fakir miskin sehingga masyarakat miskin tidak manja,” kata H. Awaluddin.

Zakat akan disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan modal. Misalnya Rp 5 juta untuk satu kelompok (satu kelompok 10 anggota). Setiap anggota kelompok diwajibkan menyisihkan tabungan di rekening kelompok, sesuai ketentuan. Sebagian lagi disisihkan

untuk pengembalian modal, sebagian lagi masing-masing anggota kelompok harus menyisihkan infaqnya setiap bulan.

“Ini fase pembentukan karakter yang kita bangun di Baznas.

Bagi kelompok yang pembukuannya bagus, modalanya bisa dipertahankan dan lancar, akan kita tambahkan lagi bonus misalnya Rp 1 juta untuk satu kelompok,” tambah H. Awaluddin.

Anggota kelompok, atau penerima zakat diharuskan memiliki usaha kecil. Misalnya usaha bakulan menjual serabi, kerupuk, dan beberapa jenis usaha bakulan lainnya. Pemanfaatan zakat produktif inipun dievaluasi secara rutin oleh pembina kelompok. Pembinanya oleh Ponpes bagi yang tinggal di kawasan Ponpes, pengurus masjid bagi yang dekat dengan masjid, atau dilibatkan langsung kepala lingkungan setempat bagi masyarakat umumnya.

Tahun 2015, kelompok yang di-support dana zakat ini terbagi sebanyak 50 kelompok di Lombok Timur, 30 kelompok di Lombok Barat, 30 kelompok di Lombok Tengah, 10 kelompok di Lombok Utara dan 20 kelompok di Kota Mataram.

“Tahun ini rencananya akan dialokasikan kepada 230 kelompok, masing-masing anggota kelompok Rp 1 juta akan diberikan dana bergulir. Dan harus dipastikan mereka yang menerima zakat ini bisa terbebas dari kemiskinan di evaluasi secara rutin melalui perkembangan usahanya,” demikian ditegaskan. (bul)

Selain Kelola SRG, iPasar Sewa Lahan Pemkab Lotim Selong (Suara NTB) Selain diberikan kewenangan mengelola Sistem Resi Gudang (SRG), Koperasi Selaras atau iPasar memiliki perjanjian sewa lahan dengan Pemkab Lombok Timur (Lotim).

Perusahaan yang bergerak banyak pada bisnis jagung itu menyewa lahan seluas 8,25 ha di wilayah Pringgabaya dan lokasi berdirinya gudang SRG dengan nilai Rp 75 juta per tahun.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Lalu Fauzan Anshari, Jumat (13/5). Soal SRG, Kabid Retribusi ini mengaku tidak tahu.

Sepengetahuannya, hanya sewa lahan yang masuk dari PT iPasar dan perjanjiannya berlangsung lima t a h u n .

Sampai saat ini, disebut perjan-

jian sewa lahan itu sudah berlangsung tiga tahun.

Sewa lahan yang dimaksud, tidak ada hubungan dengan SRG. Pasalnya, antara SRG dengan sewa lahan menjadi hal lain.

Diketahui, dalam perjanjian antara pemanfaatan SRG itu tertuang ada kewajiban dari pihak pengelola untuk menyerahkan Rp 10/kg dalam setiap transaksi.

Mengenai hal ini, mamiq Ujang, demikian Kabid Retribusi ini biasa disapa, menyatakan belum mengecek ke mana arah masuknya uang dari proses SRG tersebut.

“Saya belum tahu pasnya masuk kemana kalau soal SRG itu,” terangnya.

Ia jelaskan, detail mengenai perjanjian pemanfaatan SRG itu sendiri dengan pihak Koperasi Selaras menjadi kewenangan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). “Mungkin karena kesibukan itu sehingga saya belum ke sana mengeceknya,” demikian terangnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/bul)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB akan menarik zakat dari seluruh potensi yang ada, di antaranya dari perusahaan, karyawan, dan para anggota DPRD. Sebelumnya, zakat sebesar 2,5 persen ditarik hanya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga terkumpul sebesar Rp 6,6 miliar setahun. Mulai tahun ini, Baznas akan mendatangi seluruh perusahaan untuk diambil zakatnya.

Zakat yang ditarik adalah 2,5 persen dari keuntungan perusahaan, zakat penghasilan dari karyawan di perusahaan dan instansi vertikal tersebut.

“Berlaku kepada seluruh perusahaan dan karyawan, termasuk anggota Dewan (khusus yang muslim). Zakat dihitung setelah dipotong pajak,” kata Sekretrasis Baznas NTB, H. Awaluddin, SE di ruang kerjanya, Jumat (13/5).

Baznas Provinsi NTB telah mengirim surat melalui asosiasi-asosiasi pengusaha, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan lainnya. Kewajiban memungut zakat oleh Baznas ini menurutnya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014. Yang didalamnya mengatur kewenangan pengelolaan zakat dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Tentu kewajiban utama mengeluarkan zakat ini bahkan telah diperintahkan dalam Al-Quran.

“Kepada bank-bank swasta yang ada di NTB, dan karyawannya yang muslim zakat profesinya juga harus ditarik. Untuk itu, kita sedang siapkan petugas penarik zakat yang profesional, karena yang dilihat keuntungan bersih perusahaan setelah pembukuan, tidak lagi zakat diberikan dalam bentuk amplop langsung dengan nominal sesuai yang dititip pemberi zakat,” ujarnya.

Potensi zakat di luar ASN ini tidak kecil. Dilihat dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, terdapat sebanyak 7 ribuan data sementara yang tercatat. Baik perusahaan skala kecil, menengah dan besar di NTB. “Dari ASN potensi zakatanya sampai Rp 6,6 miliar setahun, jika digabung dengan potensi zakat perusahaan dan karyawasan swasta, bisa berlipatlipat dan bisa tuntas kemiskinan NTB jika mampu ditarik seluruhnya dan dikelola,” katanya.

H. Awaludin menyebut Baznas akan memungut zakat profesi anggota DPRD NTB yang jumlahnya 65 orang. Di Sekretariat DPRD NTB, zakat ini telah rutin dikeluarkan.

Kewajiban zakat inilah yang selanjutnya akan ditarik dari anggota Dewan provinsi hingga kabupaten/ kota. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rp 3,13 Miliar Gaji Belum Terbayar Bentuk Satgas TKI PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan TKI yang berangkat keluar negeri secara non prosedural. Pembentukan satgas untuk memperketat pengawasan agar masyarakat Lotim ketika menggantungkan hidupnya menjadi pahlawan devisa itu mendapatkan jaminan dari pemerintah maupun perusahaan yang memberangkatkannya. ‘’Unsur satgas berasal dari Disosnakertrans Lotim, kepolisian, Dinas Dukcapil dan sejumlah pihak terkait lainnya,’’ terang Sekretaris Disosnakertrans Lotim, H. Ridatul Yasa, Jumat (13/5).

Diakuinya, Kabupaten Lotim merupakan gudang TKI tidak dipungkiri masih banyak masyarakatnya yang berangkat secara non prosedural atau melalui jalur tikus. Padahal, tindakan nekat ini sangat berbahaya bagi TKI serta tidak adanya jaminan atau asuransi yang diberikan, terutama ketika ada masalah yang menimpanya di negara tempatnya bekerja.

Sdanya Satgas Pencegahan TKI non prosedural ini, ujarnya, diharapkan dapat meminimalisir adanya masyarakat yang menjadi TKI lewat jalur tikus serta mempersempit ruang gerak pegawai lapangan (PL) yang memberangkatkan para calon TKI lewat jalur yang salah itu.

Selain itu, satgas yang sudah dibentuk itu juga secara intens akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke desa-desa dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan penting menjadi TKI dengan menempuh jalur resmi atau prosedural serta PL-PL yang tidak jelas harus diberantas dan ditertibkan. Dari data yang dimiliki Disosnakertrans Lotim, sebutnya, di tahun 2015 jumlah masyarakat Lotim yang menjadi TKI lewat jalur non prosedural terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 2.229 orang dari 20 kecamatan yang ada di Lotim. Kondisi ini, tentunya terbilang cukup banyak dan harus disikapi dengan cara yang lebih efektif seperti pembentukan Satgas Pencegahan TKI non prosedural. (yon)

RSUD KLU Was-was Tanjung (Suara NTB) Gonjang - ganjing SK tenaga kontrak dan gaji yang belum terbayarkan, membuat manajemen RSUD was-was. Betapa tidak, dari pos gaji dan tunjangan serta honor tenaga kontrak, RSUD masih belum bisa mencairkan dana sebesar Rp 3,13 miliar.

“Total belanja pegawai lingkup RSUD mencapai Rp 3,131 miliar, tiap bulannya minimal kita bayarkan Rp 61 jutaan. Cuma dari Januari sampai Mei ini, belum bisa dieksekusi,” aku Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, Jumat (13/5).

Direktur sejatinya gusar dengan kondisi dokter dan tenaga kontrak yang belum menerima haknya ini. Sebab pada posisi ini, bisa saja mempengaruhi pelayanan. Syukurnya, sampai saat ini belum ada

ancaman para tenaga kontrak untuk berhenti atau mogok kerja. Namun bisa dibayangkan seandainya hal itu terjadi. Masalah pelayanan akan semakin menumpuk. Bagaimana tidak, dalam situasi kekurangan tenaga, RSUD oleh Sekretariat Daerah masih dijatah kuota yang notabene terasionalisasi.

“Sejujurnya, kami masih kekurangan banyak tenaga.

Kebutuhan tenaga kontrak 210 orang, kami usulkan 204 ditolak. Kita diminta menye-

suaikan sesuai dengan kuota yang diberikan sekretariat sebanyak 175 orang,” ujarnya.

Pertanyaannya, sejauhmanakah kebebasan sebuah lembaga BLUD mengatur manajerialnya manakala jumlah tenaga saja masih harus diatur oleh Setda KLU? Bahrudin enggan menjawab itu.

Namun demikian ia menegaskan, sesuai kapasitas dan Tipe RSUD Tanjung yang bertipe C, maka analisa kebutuhan tenaga idealnya harus terpenuhi 210 orang. Angka ideal merupakan jaminan bagi proses pelayanan yang maksimal.

“Dengan terpaksa, 175 PTT yang ada kita optimalkan untuk melayani. Tetapi posisi kita dilematis, mau kita paksakan bekerja, kasihan karena honor dan gaji juga belum

”

Total belanja pegawai lingkup RSUD mencapai Rp 3,131 miliar, tiap bulannya minimal kita bayarkan Rp 61 jutaan. Cuma dari Januari sampai Mei ini, belum bisa dieksekusi,

dibayar,” tegasnya.

Menyangkut kekurangan tenaga yang dialami menyasar hampir semua jenis, dari bidang, perawat, dokter hingga dokter spesialis. Ke depan, ia berharap agar pos-pos tersebut terakomodir seiring upaya

H. L. Bahrudin pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ari) (Suara NTB/yon)

DITANGKAP - Pelaku pembunuh Fajar saat digelandang di Mapolres Lotim setelah berhasil ditangkap Satreskrim Polres Lotim di KLU.

(Suara NTB/dok)

Percepat Penerbitan Akta Lahir Terkendala SDM Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya meningkatkan pelayanan pada penerbitan dokumen kependudukan, jenis Akta Kelahiran. Sejak di-launching pada program visi misi 99 hari kerja, Dukcapil telah mengeluarkan 132 lembar akta. Angka ini masih dirasakan minim. Dukcapil pun mengakui adanya kendala akibat kurangnya jumlah tenaga dan prasarana komputer.

“Masyarakat sebenarnya sangat antusias, bahkan ada yang mengurus langsung ke kantor. Tetapi, sebenarnya kami disini kekurangan peralatan dan juga tenaga,” aku Kepala Dinas Dukcapil KLU, Hj. Marniati, Jumat (13/5).

Di Dukcapil, SDM yang mengerjakan pelayanan penerbitan akta hanya tersedia 5 orang. Kelimanya, bertugas mengentri data, verifikasi, registrasi serta distribusi akta yang sudah dicetak. Ia pun cukup khawatir, kondisi keterbatasan SDM itu akan berdampak pada percepatan pelayanan akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya.

Di samping minimnya tenaga, Marniati juga mengakui kurangnya prasarana pendukung, seperti komputer. Padahal dalam proses entri dan mengolah data, perlengkapan ini wajib tersedia. Saat ini, Dukcapil memang memiliki komputer tetapi jumlahnya hanya tiga unit. Masih dibutuhkan tambahan beberapa unit lagi agar proses penerbitan akta bisa berjalan optimal.

Meski demikian, sambungnya, pihaknya tidak ingin beralibi kekurangan itu menjadi penyebab lambannya penerbitan akta.

Dengan sumber daya yang ada, Dukcapil berharap akan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. “Idealnya komputer yang harus ada 5 unit, atau sesuai untuk pencatatan di 5 kecamatan.

Tetapi kita tetap berusaha, dengan yang ada ini program Pak Bupati bisa berjalan lancar,” sambungnya.

Marniati mengungkapkan, penerbitan akta kepada anak yang baru dilahir ditargetkan selesai dalam 1 x 24 jam pascamelahirkan. Hal ini sesuai keinginan kepala daerah agar ke depan tidak ada lagi kendala warga yang berkaitan dengan administrasi yang mensyaratkan Akta Kelahiran.

Dinyatakan, bahwa dari 132 akta kelahiran yang sudah diterbitkan sebarannya dominan dari data melahirkan yang dikeluarkan RSUD Tanjung dan Puskesmas Pemenang. Kecamatan lain juga ada, namun jumlahnya lebih sedikit.

Dalam proses penerbitan akta kelahiran, jelasnya, ada dua mekanisme yang ditempuh untuk percepatan pelayanan, yaitu melalui sistem SMS Gate Away dan jalur umum.

SMS Gate Away biasanya melalui laporan persalinan instansi terkait, sedangkan jalur umum, melibatkan pendataan Dukcapil terhadap warga yang melahirkan di pelosok atau Puskesmas yang jangkauannya jauh dari dinas.

“Begitu SMS kami terima dari Dikes, kami langsung proses. Dalam sehari akta sudah terbit dan langsung dikirim ke ibu yang melahirkan,” demikian Kadis Dukcapil. (ari)

Sebulan Buron

Pelaku Pembunuh Fajar Dibekuk Polisi Selong (Suara NTB) – Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) akhirnya berhasil membekuk pelaku pembunuh Fajarudin alias Fajar (37) warga Dusun Kilang Utara Desa Kilang Montong Gading. Pelaku Pur (23) alamat Dasan Gunung Desa Sukadana Kecamatan Terara berhasil diringkus di Kabupaten Lombok Utara (KLU) setelah satu bulan lebih menjadi buronan aparat kepolisian,

Kamis malam (13/5).

Kepada wartawan Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, didampingi Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah dan KBO Satreskrim Polres Lotim, I Made Sutama menjelaskan, tersangka pembunuhan terhadap Fajar yang terjadi pada tanggal 4 April 2016 lalu berhasil ditangkap setelah aparat kepolisian berhasil mendeteksi keberadaan pelaku yang satu bulan menghilang.

Menurutnya, tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kayangan KLU dengan berkoodinasi dengan aparat Polsek setempat. Kapolres menuturkan, kronologis terjadinya pembunuhan Fajar bermula ketika tersangka beserta temantemannya termasuk korban melakukan tindakan minumminuman keras hingga terjadinya pertengkaran mulut antara korban dan teman lainnya.

Namun, tersangka Pur yang

Jaringan Irigasi Belum Sesuai Harapan Selong (Suara NTB) Lebih dari 50 persen jaringan irigasi tersier yang langsung ke sawah-sawah petani diakui masih belum sesuai harapan. Persoalan itu menjadi atensi khusus Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim.

Kepala Distannak Lotim, Ir. Zaini, didampingi Kepala Seksi Sumber Daya dan Pengembangan Pertanian Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian Distannak Lotim, Muzakkir, menyebut tahun 2016 ini ada 2.000 hektar yang akan dibangunkan jaringan irigasi.

Ribuan hektar itu diperuntukkan bagi 57 kelompok tani se Kabupaten Lotim. Jumlah ini diakui sangat kecil dibandingkan dengan total keseluruhan kelompok tani yang jum-

lahnya mencapai 2,345 kelompok. Belum lagi kelompok P3A dan gabungan P3A yang beberapa tahun terakhir ini dilimpahkan kewenangan penanganannya ke Distannak yang sebelumnya di bawah komando Dinas Pekerjaan Umum.

“Jumlah P3A sendiri ada 628,” sebut Muzakkir.

Jaringan irigasi tersier yang masuk kebutuhan dasar petani ini juga banyak yang alami. Kondisi ini tidak ditampik membuat banyak air yang terserap ke tanah sebelum masuk ke sawah-sawah petani. “Namanya alami, ya masih parah,” imbuhnya.

Dalam pembangunan jaringan irigasi, direncanakan semua proyek pengerjaan daerah Irigasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum di-

harapkan bisa langsung berkesinambungan dengan proyek jaringan irigasi yang dibangun Distannak.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Lotim, Nurul Saadah menyampaikan, sebagian besar jaringan primer dan sekunder yang menjadi tupoksi Dinas PU untuk pengerjaannya sudah cukup maksimal.

Tahun 2016 ini, disebut ada lagi sebanyak 24 paket daerah irigasi yang akan dibangun.

Senada dengan yang disampaikan Distannak, tinggal jaringan tersier yang dianggap masih sangat kurang. “Kalau jaringan primer kita sudah bagus , tinggal yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian untuk pembangunan jaringan tersiernya,” terangnya. (rus)

Distribusi KIP Diduga Ada Pungli diduga diwarnai aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (13/5), dugaan pungli terhadap penerima manfaat kartu itu terjadi di Kecamatan Terara.

Masyarakat yang anaknya berhak menerima kartu diduga dimintai uang tebusan sebesar Rp 10.000 sebagai syarat dapat memperoleh KIP yang diperuntukkan untuk anak usia sekolah yang tergolong miskin.

Sementara, dalam aturannya pemerintah tidak pernah menginstruksikan ada penarikan uang dalam bentuk apap-

un sebagai syarat bisa didapatkannya kartu tersebut.

“Masyarakat kita di Terara mengeluhkan dan mempertanyakan adanya pungutan sebesar Rp 10.000 untuk mendapatkan KIP itu,” ungkap Ozan salah satu warga.

Ozan mengaku jika dirinya bersama masyarakat sudah mempertanyakan hal ini pada pemerintah desa. Namun, dari informasi yang didapatkannya jika pemerintah desa tidak mengetahui persis akan hal itu. Dengan demikian, ia berharap agar persoalan pungutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab segera disikapi pemer-

intah daerah.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, H. Ridatul Yasa menegaskan jika pendistribusian KIP merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim sebagai leading sector penanganan bidang pendidikan. Terkait adanya dugaan pungli, Ridatul menegaskan tidak ada istilah pungutan dalam bentuk apapun. Bahkan mantan Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lotim ini meminta supaya masyarakat melapor jika ditemukan adan-

ya praktik pungli. “Itu program pusat dan kartu itu langsung didistribusikan oleh pusat,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini menegaskan jika saat ini pemerintah pusat sedang aktif mendistribusikan KIP terhadap siswa yang layak mendapatkan kartu. Dalam penyaluran dan penggunaan kartu itu sudah ada petunjuk teknisnya. “Kartu itu diperuntukkan untuk siswa yang kurang mampu,” tegasnya. (yon)

bunuhan itu,” tutur Kapolres.

Dalam penangkapan terhadap tersangka sendiri, aparat kepolisian sempat mendapatkan perlawanan dari pelaku, sehingga petugas langsung melumpuhkannya dengan melepaskan tembakan timah panas ke arah kaki pelaku sebelah kiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 33 KUHP Jo Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. (yon)

Satlantas Polres Lotim Gencarkan Razia Selong (Suara NTB) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) mulai menggencarkan razia dalam rangka menjelang Operasi Patuh Gatarin 2016, terutama untuk melaksanakan sosialisasi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, melalui KBO Satlantas Polres Lotim, Iptu Ketut Parka pada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/5), menjelaskan, Operasi Patuh Gatarin secara serentak dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Mei sampai 29 Mei 2016. Dalam operasi ini akan mengedepankan tindakan berupa tindak pelanggaran (tilang) terhadap pengendara sepeda motor, baik roda dua maupun roda empat yang tidak menaati aturan lalu lintas.

Dicontohkan, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, sepeda motor yang tak memasang perlengkapan kendaraan serta mobil roda empat seperti pick up yang mengangkut manusia.

Ketut Parka

Selain itu, dalam razia itu juga akan diberikan tindakan hukum bagi pengendara yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. “Pelaksanaan Operasi Simpatik ini nanti akan kita mulai tanggal 12 Mei, operasi patuh ini 80 persen kita tindak. Terbalik dengan operasi simpatik,” jelasnya.

Adapun, tujuan dari dilaksanakannya operasi patuh ini untuk meningkatkan kasadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Bahkan, adanya operasi patuh ini juga akan mengarahkan pada kelancaran berlalu lintas.

Ia menambahkan, pelaksanaan operasi patuh gatarin 2016 ini juga menyasar pedagang minuman keras, knalpot racing serta penggunaan mobil pick up yang mengangkut manusia. (yon) (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah pusat saat ini tengah aktif mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap anak usia sekolah. Dalam pengirimannya, kartu sakti yang merupakan program dari Presiden Ir. Joko Widodo telah dilakukan secara bertahap ke seluruh Indonesia mulai awal tahun 2016 lalu. Di tahun 2016, target penerima dana KIP terus diperluas dengan menyasar anak usia sekolah.

Namun, dalam pendistribusiannya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) penditribusian KIP ini

mencoba menghentikan pertengkaran malah ditantang oleh korban, sehingga tersangka marah dan langsung menebas korban menggunakan parang yang dibawanya.

Seketika, korban langsung tewas di tempat bersimbah darah dengan mengalami luka tebas di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh korban.

“Mereka ini kan berteman, awalnya itu ketika mereka mabuk terus terlibat saling cekcok hingga terjadilah aksi pem-

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sebagian Besar SKPD Rapor Merah

Merosot, Capaian Fisik dan Keuangan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Data sementara capaian fisik dan keuangan Pemda Lombok Barat (Lobar) pada triwulan I baru mencapai 36 persen. Pencapaian ini jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama jauh merosot, sebab jauh lebih tinggi tahun lalu. Karena itulah pimpinan menekankan kepada semua SKPD agar lebih memacu kinerjanya.

“Hasil evaluasi terakhir kan pencapaian baru 36 persen itu, saya belum up date. Tapi itu menandakan pencapaian SKPD itu merah, karena itu kami terus pacu kinerja SKPD,” ungkap

Sekda Lobar. Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, Jumat (13/5).

Sekda mengaku, kondisi capaian anggaran dan fisik sampai bulan Maret lebih rendah sedikit dibandingkan tahun

lalu pada periode yang sama.

Pencapaian ini, jelasnya, masih di bawah target yang direncanakan oleh pemda. Menyikapi rendahnya realisasi ini, pihaknya telah memacu kinerja

semua SKPD agar lebih konsentrasi untuk melaksanakan programnya, terutama tugas monitoring dan evaluasi di masing-masing SKPD. Penyebab rendahnya realisasi ini, jelasnya, terkait teknis dan non teknis. Menurutnya, salah satu penyebab adalah pimpinan SKPD yang jenuh di suatu dinas tertentu, karena terlalu lama menjabat. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dimana-mana SKPD itu bisa berha-

sil jika pimpinan SKPD semangat dan jajarannya juga bersemangat bekerja. “Jangan anggap SKPD itu bagus dari sisi perencanaan saja, namun perlu semangat juga,” harapnya.

Untuk mempercepat realisasi anggaran dan fisik ini pihaknya jauh hari menekankan ke SKPD, baik melalui surat bupati dan sekda. Jika arahan ini tak dilaksanakan, maka tentu akan masuk sebagai bahan evaluasi sebab

Hari Ini, Bupati Buka STQ XXIV Tingkat Kabupaten Giri Menang (Suara NTB) Sabtu (14/5) sore ini Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid direncanakan akan membuka STQ XXIV tingkat kabupaten di Kecamatan Kediri.

STQ ini dihadiri ratusan peserta dari seluruh kecamatan di Lobar. Pelaksanaan kegiatan STQ dimulai Sabtu 14 Mei sampai 17 Mei. ‘’Pemkab Lobar menargetkan hasil STQ kali ini Hj. Baiq Eva mampu menghasilkan Qori’Nurcahyaningsih Qori’ah yang andal dan mampu meraih prestasi tingkat provinsi dan nasional hingga internasional,’’ ungkap Asisten I Setda Lobar, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih yang juga Ketua LPTQ Lobar, Jumat (13/5).

Diakuinya, STQ merupakan kegiatan yang telah mentradisi dan melekat pada kultur masyarakat dan bangsa. Kegiatan ini memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat, mengingat even kegamaan ini selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif. Selain itu mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan di daerah.

Bagi Pemda, jelasnya, STQ kali ini memiliki nilai dan makna sebagai petunjuk dan perekat kebersamaan masyarakat. Selain itu STQ ini juga menjadi forum silaturahmi yang mengandung nilai positif dalam masyarakat, memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan kebersamaan lintas etnis dan agama.

Bagi Pemda, kegiatan ini juga sebagai tolok ukut dinamika aktivitas pembinaan seni baca Al-Quran yang berlangsung di masing-masing kecamatan se Lobar, khususnya di Kediri sebagai Kota Santri. Menurutnya, untuk meningkatkan pembinaan seni baca Alquran, perlu ditingkatkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat. Termasuk pada even ini, yang nantinya diselenggarakan secara berjanjang hingga tingkat internasional. (her)

Komposisi Pansel Sekda Loteng Dirombak Praya (Suara NTB) Komposisi keanggotaan Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), kembali dirombak. Tujuannya memberikan porsi bagi pejabat dari Pemprov NTB untuk duduk dalam struktur kepanitiaan. Pasalnya, dalam draf komposisi Pansel Sekda Loteng sebelumnya, tidak ada nama pejabat Pemprov NTB di dalamnya.

Padahal dari hasil konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya, Pemkab Loteng diminta untuk mengakomodir pejabat provinsi dalam kepanitiaan. Terhadap isi rekomendasi tersebut, Pemkab Loteng sudah mengajukan permintaan nama pejabat provinsi ke pemerintah provinsi untuk masuk dalam struktur kepanitiaan.

“Permintaan ke pemerintah provinsi sudah kita layangkan.

Tapi siapa pejabat yang ditunjuk, sampai sekarang belum ada jawaban,” aku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, kepada Suara NTB, Jumat (13/5).

Ia menjelaskan, sesuai aturan yang ada komposisi keanggataan Pansel Sekda beragam, yakni lima orang, tujuh orang dan sembilan orang. Pemkab Loteng memutuskan untuk menggunakan lima orang. Di mana dua orang akan diisi unsur birokrasi. Tiga posisi lainnya diisi dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat.

“Untuk keanggotaan dari unsur birokrasi, satu posisi sudah dipastikan dipegang oleh pejabat lingkup Pemkab Loteng (Sekda Loteng,red). Satunya lagi, diisi oleh pejabat dari Pemprov NTB,” terangnya. Karena belum lengkap tersebut, maka Pansel Sekda Loteng sampai sekarang belum bisa bekerja.

Namun demikian, ditargetkan paling tidak akhir Bulan Mei mendatang, Pansel Sekda Loteng sudah bisa mulai bekerja. Karena dari hasil komunikasi dengan pemerintah provinsi, untuk nama pejabat Pemprov yang akan mengisi posisi di Pansel Sekda Loteng dalam minggu-minggu ini juga sudah ada kepastian. (kir)

nan, baik dalam hal penyelesaian proyek dan kegiatan lain.

Diketahui, berdasarkan hasil rapim terakhir terdapat belasan SKPD berkinerja buruk, sehingga masuk dalam zona merah. Belasan SKPD ini berkinerja buruk menyusul tak mampu menyelesaikan dokumen lelang proyek, dari sekian banyak SKPD baru 36 persen sudah tuntaskan dokumen tender proyek yang mestinya harus rampung bulan ini. (her)

Sejumlah Pejabat Lobar Diperiksa Polisi

Antisipasi Penyebaran Simbol PKI JAJARAN Polres Lombok Tengah (Loteng) terus meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya isu penyebaran simbol dan logo PKI di wilayah NTB. Seluruh personel Bhabinkamtibmas di tingkat desa juga sudah diinstruksikan untuk ikut mengawasi kemungkinan beredarnya logo simbol paham komunis di wilayah kerjanya.

“Antisipasi tetap kita lakukan,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, S.H. (Suara NTB/dok) SIK., kepada Suara NTB, via Nurodin ponselnya, Jumat (13/5).

Sampai sejauh ini, ujarnya, pihaknya belum mendapat laporan perihal penyebaran logo dan simbol PKI di wilayah Loteng.

Dengan kata lain Loteng masih terbebas dari peredaran logo dan simbol PKI. Hanya saja, bukan berarti Loteng aman. Potensi beredarnya logo dan simbol tetap ada. Terlebih masyarakat Loteng masih banyak yang belum paham akan arti logo dan simbol PKI, sehingga berpotensi disusupi oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan paham komunis, masih ada.

Untuk itu, selain mengawasi kemungkinan beredaranya logo dan simbol PKI, semua personel Bhabinkamtimas diinstruksikan secara aktif ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu PKI dan paham komunis. Termasuk menegaskan kepada masyarakat, paham komunis merupakan paham yang masih dilarang berkembang di negara ini.

Jika sudah demikian, maka secara tidak langsung masyarakat juga akan ikut melakukan pengawasan. Tidak hanya kemudian oleh aparat kepolisian saja, sehingga proses pengawasan di bawah juga bisa lebih optimal lagi.(kir)

dinilai tidak respons dalam menyelesaikan tugas.

SKPD yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik itu, termasuk SKPD tidak disiplin, bisa saja permasalahannya di tingkat eslon II, III dan IV. “Jadi makna disiplin itu tidak saja tepat waktu masuk kantor, namun menyelesaikan pekerjaan itu masuk juga,” tegasnya.

Dalam hal ini semua SKPD harus menyadari dan harus memahami perintah pimpi-

(Suara NTB/her)

PERBAIKI - Sejumlah warga sedang memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung, Jumat (13/5).

Bantu Korban Puting Beliung, BPBD Lobar Usulkan ke Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Pascabencana angin puting beliung menerjang dua desa di Lombok Barat (Lobar), Pemda Lobar pada malam harinya langsung menyalurkan bantuan sembako ke 146 jiwa korban bencana. Pemda melalui BPBD, Dinas Sosial memberikan bantuan berupa beras 152 kilogram, mie instant 45 kardus dan air mineral 45 kardus.

Selain memberikan bantuan sembako, Pemda juga mengupayakan perbaikan (renovasi) 45 rumah korban yang rusak.

Terkait renovasi rumah korban tersebut, Pemda Lobar bakal mengusulkan ke provinsi. Sebab sesuai ketentuan, perbaikan rumah di bawah 100 diusulkan ke provinsi. Sedangkan rumah rusak di atas 100 diusulkan ke pusat. ‘’Perbaikan rumah korban tersebut bakal

diupayakan dalam waktu dekat ini. Diperkirakan kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp 333 juta,’’ ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD melalui Kasi Kesiapsiagaan BPBD Lobar, Tohri, Jumat (13/5).

Dijelaskan, pihaknya sudah merekap total rumah warga yang rusak dan kerugian yang dialami warga. Data ini diperoleh dari desa dan kecamatan serta tim BPBD yang turun melakukan pendataan. Disebutkan jumlah rumah warga yang rusak sebanyak 45 unit dan satu buah masjid. Terdiri dari 1 buah rumah rusak berat, 21 rumah rusak sedang dan rusak ringan 23 unit. Selain itu, kabel listrik tak berfungsi akibat ditimpa pohon tumbang, karena angin. Menurut rekapannya, akibat kerusakan tersebut jumlah kerugian mencapai Rp 333.000.000. Jum-

lah jiwa yang terkena imbas sebanyak 146 KK. Data ini sudah dimasukkan dalam laporan untuk diserahkan ke Bupati Lobar untuk meminta petunjuk. Dari petunjuk bupati itu nanti, pihaknya akan menindaklanjutinya apakah diusulkan ke provinsi atau diakomodir lewat daerah. Khusus penanganan di daerah, jelasnya, telah dilakukan droping bantuan malam setelah kejadian itu.

Diberitakan sebelumnya, angin puting beliung menerjang Dusun Bakong Dasan Desa Lembar Induk Kecamatan Lembar dan Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung. Akibat terjangan angin ini, sebanyak 45 rumah warga rusak baik berat dan ringan. Selain merusak puluhan rumah warga, satu korban mengalami luka parah pada bagian kaki. (her)

Pungutan ke Pelanggan Sudah Tersistem Giri Menang (Suara NTB) Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, menegaskan, pungutan denda keterlambatan pembayaran air ke pelanggan yang dipungut per bulan sudah tersistem.

Apalagi, jika ada pemakaian air sebagaimana dikeluhkan akan terlihat di dalam sistem.

“Kalau urusan air kecil kan kecil bayarannya, karena tagihan sebulan pasti sejumlah air yang dipakai, sehingga mau ngadu kemanapun kita punya data yang valid,” ujarnya pada Suara NTB mengenai pengaduan yang dilakukan warga Dusun Tunggu Lawang Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan ke DPRD Lobar.

Dalam sistem yang dimiliki PDAM, ujarnya, semua akan terlihat dan tidak ada yang fiktif dan dibuat-buat. Bahkan, sistem ini sudah online, sehingga siapapun dan kapanpun pelanggan nunggak pasti terlihat.

Ia menegaskan, pihaknya memiliki alat terukur yang dapat dipertanggungjawabkan Sebelumnya, sejumlah warga Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan Kecamatan

Kuripan mendatangi kantor DPRD Lobar, Kamis (12/5) lalu.

Tujuan kedatangan warga, mengadukan ke wakil rakyat terkait permasalahan pemungutan “paksa” beban dan denda air PDAM ketika air macet selama enam bulan tahun lalu.

Warga tak mempersoalkan pembayaran tarif beban dan denda, selama air PDAM lancar dan dinikmati oleh masyarakat. Namun masyarakat keberatan lantaran diminta membayar air PDAM, padahal air kosong (macet total). “Kami mengadu ke dewan karena kami dipaksa membayar beban dan denda air PDAM yang macet selama enam bulan tahun lalu. Itu kami keberatan. Warga resah karena diberi tempo membayar,” terang warga Dusun Tunggu Lawang, Marsamsuma ketika diterima anggota DPRD Lobar Khatib Qazwaini.

Staf desa ini menyatakan, selama enam bulan (mulai JuliDesember) tahun lalu air PDAM di tiga dusun antara lain Dusun Tunggu Lawang, Embung dan Aiq Jambe tak ngucur sama sekali. Warga saat itu, sangat sulit memperoleh air. Pemda pun turun mendroping air ke warga,

namun itu tak cukup mengatasi dahaga warga. Sebab, droping air ini tak menyentuh sasaran yang seharusnya menerima droping air.

Selama air macet, petugas PDAM tak pernah turun mengontrol dan mengecek, sehingga warga pun bingung.

Untuk memenuhi kebutuhan air, wargapun terpaksa mengandalkan sumur. Bagi warga tak memiliki sumur, warga terpaksa numpang di rumah tetanga yang punya sumur. Awal tahun, persis bulan Januari air PDAM mulai lancar. Anehnya, ketika bulan Maret petugas datang pertama kali turun. Petugas membawa tagihan beban dan denda ke warga untuk tarif selama enam bulan saat air macet. Petugas membawa tagihan ke warga dan harus dibayar tanpa bisa dicicil. “Kami kaget itu sebabnya warga menjadi terbebani,” katanya.

Menanggapi aduan warga ini, anggota DPRD Khatib Qazwaini, menyatakan siap memfasilitasi dan mempertemukan warga dengan pihak PDAM. Dewan akan memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan masalah ini. (her)

Regulasi Pembentukan Kota Praya Mulai Disusun Praya (Suara NTB) Keinginan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) membentuk Kota Praya menjadi kota administrasi tersendiri, nyata tidak hanya sekedar wacana saja. Pemkab Loteng telah melakukan persiapan-persiapan awal untuk mewujudkan “mimpi” tersebut. Hal ini dimulai dengan menyusun regulasi terkait pembentukan Kota Administrasi Praya.

Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawali, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (13/5), menjelaskan, , untuk membentuk satu daerah administrasi tersendiri, seperti Kota Praya, bukan perkara mudah. Proses dan tahapan untuk menuju ke arah itu juga terbilang panjang. “Karena itulah, mulai saat ini persiapanpersiapan awal sudah mulai dilakukan. Terutama kesiapan dari sisi regulasinya,” akunya.

Tidak hanya itu, kesiapan dari sisi kewilayahannya juga sudah dilakukan. Dengan menyusun rencana batas wilayah serta jumlah wilayah yang nantinya akan masuk sebagai bagian dari Kota Praya.

Dikatakannya, untuk bisa membentuk satu wilayah administrasi Kota Praya, minimal wilayahnya terdiri dari lima kecamatan. Di masingmasing kecamatan juga minimal memiliki lima desa atau kelurahan. “Ini yang sedang kita persiapkan sekarang.

Karena kalau merujuk dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Praya sekarang ini masih kurang,” terangnya.

Konsekuensinya, beberapa desa yang berada di sekitar wilayah Kota Praya sekarang ini akan ditarik masuk menjadi wilayah Kota Praya. Tapi untuk bisa menarik desa-desa ini butuh kesepakatan dengan

pihak terkait, terutama dengan masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri.

Setelah semua persiapan yang dibutuhkan beres, baru kemudian usulan pembentukan Kota Praya diajukan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Nantinya pemerintah pusat yang menilai layak tidaknya Kota Praya berdiri sendiri sebagai satu daerah administrasi yang terpisah dari Loteng.

Disinggung kapan rencana pembentukan Kota Praya akan diusulkan? Mutawali mengaku belum bisa memastikan. Karena untuk tahun ini, pihaknya masih fokus melakukan pembenahan dan penataan wilayah, baik yang akan masuk sebagai wilayah Kota Praya maupun tidak. Apalagi, tahun ini ada beberapa desa di Loteng yang rencananya akan dimekarkan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Sengketa lahan Pemda seluas sekitar 1 hektar yang terletak di kantor Uji Kendaraan (KIR) Dishubkominfo Desa Rumak Kecamatan Kediri berlanjut ke ranah hukum. Pasalnya, pihak yang mengklaim lahan melaporkan Pemda Lobar terkait dugaan penggergahan lahan. Pelapor melaporkan atas dasar bukti menang sengketa di PTUN. Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, menjelaskan, sejumlah pejabat teras Lobar telah diperiksa oleh penyidik polres terkait kasus ini.

Diakuinya, dari informasi yang diperoleh pihaknya terkait persoalan lahan ini pihak pemilik lahan telah menggugat BPN ke PTUN terkait keabsahan sertifikat lahan atas nama pemda. Di tingkat PTUN, perkara ini dimenangkan pihak pemohon yang lama dan bukan dimenangkan oleh pemda. Karena keputusan dari PTUN yang intinya dimenangkan oleh yang punya lahan tersebut, maka pihak yang menang telah memnta kejelasan dari BPN. Jika sertifikat dimiliki pemda sudah kalah di tingkat PTUN, ujarnya, Pemda tidak punya hak lagi, sehingga tinggal menunggu dari BPN untuk membatalkan sertifikat tersebut. Pihaknya sudah mengkonfirmasi pelapor yang menang sengketa di PTUN. Menurut keterangan pelapor pihaknya sudah membuat permohonan ke BPN, namun dari pihak terkait belum menindaklanjutinya.

Diakuinya, pejabat yang diperiksa adalah Kepala Kantor Aset, Mahnan, Sekretaris Dishubkominfo dan Kabag Hukum Setda Lobar Bagus Dwipayana. “Laporan kasus ini belum bisa dilanjutkan kecuali ada kepastian tetap terkait kepemilikan lahan itu,” tukasnya.

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Aset Lobar, Mahnan, S.STp, membenarkan pihak pemda dilaporkan oleh pihak yang mengklaim lahan KIR Kendaraan Dishubkominfo tersebut ke Polres Lobar. Pihaknya sudah dimintai keterangan terkait dokumen yang dimiliki Pemda. “Kita dikira penggergahan, tapi kalau penggergahan itu kan masuki lahan orang tanpa izin dan dokumen, kita ada dokumennya,” tukasnya.

Dijelaskan, pemda menguasai fisik atas dasar jual beli sesuai dokumen pengadaan jual beli. Terkait gugatan pengklaim lahan tersebut, bukan mengarah ke pemda, namun BPN terkait sertifkat yang digugat ke PTUN. Pihak Pemda memegang bukti kuat, berupa dokumen pengadaan, sertifikat dan lain-lain Ia menyebut luas lahan tersebut mencapai 1 hektar hasil pemecahan. Yang menjadi pertanyaan, di sebelah lahan pemda tidak digugat oleh pengklaim lahan. Padahal bukan itu saja lahan asalnya, namun termasuk lahan di sebelahnya. Terkait keabsahan jual beli pemda, ia menegaskan pemda membeli lahan yang bersertifikat yang sah. (her)

Lokasi Pembuangan Sampah Ditanami Bunga Giri Menang (Suara NTB) Menumpuknya sampah di jalur pertigaan Kediri menjadi atensi Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) Lombok Barat (Lobar). Alasannya, keberadaan tumpukan sampah ini tak sedap dipandang mata.

Mengatasi tumpukan sampah ini, Dinas terkait akan menutup total lokasi ini mencegah masyarakat membuang sampah. Pihak dinas telah menimbun lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat tersebut. ‘’Di lokasi ini nantinya akan ditanami bunga dan dipagari. Dinas terkait juga akan memasang spanduk, bertuliskan imbauan tak membuang sampah di lokasi tersebut,’’ tegas Kepala Dinas TKPK, H. L Winengan ditemui di lokasi ketika meninjau lokasi pembuangan sampah di Kediri, Jumat (13/5).

Tindakan ini, ujarnya, dilakukan pihaknya untuk mencegah warga membuang sampah di lokasi tersebut, sebab adanya sampah ini merusak pemandangan dan mengundang keluhan masyarakat.

Soal kebersihan ini, pihaknya tidak mampu menyelesaikan sendiri, sebab hal ini juga men-

yangkut masalah kesadaran masyarakat. Tanpa kesadaran dan kepedulian masyarakat maka mustahil Pemda mampu. Selain itu, ia menggugah anggota dewan Dapil setempat baik yang duduk di tingkat provinsi dan kabupaten turun melakukan sosialisasi.

Pihaknya menerima kritikan dan masukan dari semua pihak, termasuk anggota dewan menyangkut masalah sampah. Akan tetapi paling tidak selain mengkritisi pihaknya meminta Dewan bertindak membantu pemda mengatasi masalah ini.

Dewan katanya memiliki dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mengatasi sampah dan memperindah Kota Santri.

Di kediri sendiri terdapat sejumlah anggota Dewan tingkat kabupaten dan provinsi, di antaranya, Wakil Ketua Sulhan Mukhlis dari PKB dan Anggota DPRD NTB, TGH Khudary. Selain itu dua dari anggota PKS yakni Hj Nurul Adha di DPRD Lobar dan Pattimura di DPRD NTB. “Ya kalau bisa dana aspirasi dewan diarahkan juga untuk penanangan sampah dan memperindah Kota Kediri,” harapnya. (her)

(Suara NTB/her)

TIMBUN - Dinas Tata Kota menimbun lokasi pembuangan sampah di pertigaan Kediri yang dikeluhkan masyarakat, Jumat (13/5).

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

DPRD Minta Pasar Seketeng Ditata Kembali Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, mengapresiasi penertiban pasar Seketeng yang telah dilakukan. Namun harus segera diikuti dengan penataan fasilitas pasar.

“Harus dipertimbangkan kondisi pasar yang akan ditempatkan oleh para pedagang tersebut. Perlu ada kajian mendalam terkait dengan lokasi. Komunikasi dan koordinasi dari pemerintah daerah harus semakin intens lagi. Sebab Kami mendapat informasi lokasi tempat mereka berdagang ternyata belum ada. Oleh karenanya, kami minta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan itu dan membenahi pasar tersebut,” tandas Budi.

Fasilitas pasar dibenahi. Jalanan dalam asar yang becek harus diperbaiki. Kemudian ganggang yang sempit bisa diperlebar.

Drainase juga dibenahi. Perlu diluruskan juga penertiban dalam penataan kembali bukan mengusir para pedagang.

Tetapi ditertibkan dalam rangka menata ulang kembali atau masih ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan karena kondisi pasar sekarang sangat mengganggu lalu lintas, kenyamanan dan ketenangan masyarakat. (arn) Budi Suryata (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Gaji Karyawan PT Pattindo Tak Kunjung Dibayarkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Disnakertrans Sumbawa kembali memfasilitasi antara karyawan PT Pattindo dengan pihak PLN area Sumbawa, Jumat (13/5). Hal ini untuk memastikan kejelasan gaji sekitar 200 karyawan yang sejak Januari hingga April belum dibayar.

Pantauan Suara NTB, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Disnakertrans Sumbawa, Tri Kariati, S.Sos dan Kabid Hubungan Industrial dan PTK, Khairil Anwar. Hadir juga Manager PLN Area Sumbawa, Roxy Swagerino dan Asmen Jaringan, Hengky Purbo Lesmono.

Supervisor PT Pattindo bidang pelayanan teknik, Muslim menyampaikan dari beberapa pertemuan yang dilakukan, pihaknya berharap bertemu dengan manajemen PT Pattindo pusat yang bertanggungjawab memberikan gaji kepada karyawan. Namun dari beberapa kali dilakukan mediasi, tak pernah menghadiri pertemuan. Padahal karyawan ingin mengetahui kepastian dari pembayaran gaji. “Kita sih ingin mengetahui bagaimana kepastian dari pembayaran gaji karyawan,” ujarnya.

Menurutnya, para karyawan tetap berharap ada kejelasan dari pembayaran gaji. Mengin-

gat pertemuan terakhir di DPRD pihak PLN area Sumbawa mewakili wilayah menyampaikan maksimal pembayaran akan diselesaikan pada 13 Mei ini.

Namun kenyataannya, yang terbayar baru bulan Januari. Itupun setiap karyawan menerima gaji bervariasi. Ada yang Rp 300 ribu, Rp 900 ribu, Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Bahkan ada sejumlah karyawan yang belum menerima. Selain itu kitir gaji juga belum diterima. Sehingga belum diketahui kejelasan dari pembayaran tersebut. Yang mana diketahui gaji karyawan yang harus diterima rata-rata Rp 2 jutaan per bulan. “Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan PT Pattindo dan dua perusahaan konsorsium, BS dan Cum. Tetapi sulit dihubungi. Harapan kami dengan kembalinya dilakukan pertemuan ini, pihak PLN Area Sumbawa dapat melakukan komunikasi dan mendesak perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Area Sumba-

wa, Roxy Swagerino menyebutkan PT Pattindo sudah membentuk konsorsium dengan dua PT lain. Dalam arti sudah ada kesepakatan dengan dua PT tersebut untuk membayar gaji karyawan.

Disebutkannya, dalam pertemuan yang dilakukan di DPRD, pihaknya tidak memastikan pembayaran gaji karyawan akan dilakukan pada 13 Mei. Namun maksudnya, memastikan pembayaran ke konsorsium. Mengingat isi dari konsorsium bukanlah domainnya PLN. Tetapi tiga perushaan yang sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran. Kesepakatan yang dilakukan pun sudah disahkan oleh notaris. “Maksud kami kemarin memastikan pembayaran kita ke konsorsium. Terhadap kesepakatan konsorsium itu bukan domain kami. Yang kita lakukan pengawalan adalah pembayaran ke dua PT tadi. Domain PLN tetap mengkomunikasikan ke dua PT

(Suara NTB/ind)

DIFASILITASI - Karyawan PT Pattindo yang difasilitasi dalam pertemuan di Disnakertrans Sumbawa, Jumat. ini,” pungkasnya.

Roxy menegaskan, dalam kontrak, pihaknya melakukan pengawasan. Sementara direksi pekerjaannya ada di Kantor Wilayah. Untuk itu pihaknya tetap akan mengkomunikasikan ke kantor wilayah.

Sementara Kabid HI dan PTK Disnakertrans Sumbawa, Khairil Anwar menyampaikan, pihaknya berinisiatif akan bersurat ke tiga perusahaan konsorsium, yakni PT Pattindo, PT. Bumi Santosa, dan PT Citra Usaha Mandiri. Dalam hal ini untuk melakukan klarifikasi

sekaligus mengetahui status dari para karyawan terkait dengan kontrak yang diamandemen. Seperti apa kewenangan dua konsorsium terhadap pembayaran gaji karyawan PT Pattindo. Mengingat PT Pattindo ini sudah tidak mampu dari sisi finansial. “Dalam minggu ini kami akan bersurat ke konsorsium. Supaya nantinya dapat difasilitasi. Termasuk akan kita panggil PLN Wilayah dari bagian hukum dan humas yang menangani masalah pekerja outsorching yang ada di wilayah Sumbawa,” tukasnya. (ind)

DPRD Apresiasi Program Jambanisasi di Taliwang Capai 60 Persen Program 100 Hari Kerja Bupati KSB Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan program kerja 100 hari bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan wakil bupati Fud Syaifuddin, ST diapresiasi DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Muhammad Natsir, ST mengaku apa yang telah dilaksanakan duet kepemimpinan baru tersebut patut diapresiasi.

Terutama terkait program jambanisasi yang sedang berjalan sekarang ini, menurut Natsir, telah terlihat prosesnya di lapangan. “Kaitan dengan satu poin target jambanisasi yang saya lihat memang sudah berjalan. Dan itu bagus,” jelasnya kepada media ini, Jumat (13/5).

Sebagai program baru, diakuinya masih sulit melihat progresnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya yang berlangsung hampir di seluruh tempat, sementara di sisi lain pemerintah belum menunjukkan hasilnya yang telah dibangun secara bergotong royong itu. “Saya pribadi dan kelembagaan belum cek. Tapi katanya oleh tim-nya sudah banyak yang dikerjakan. Dan harapan saya memang benar supaya harapan bupati dan wabup bisa selesai dalam target 100 hari kerjanya benar-benar terealisasi,” timpalnya.

Agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan baik, Natsir berharap, Pemda KSB ke depan menyusun perencanaan waktu pelaksanaannya. Hal ini penting agar setiap tahapan dan perkembangan kegiatannya dapat terlihat di masyarakat. “Oleh masyarakat setiap pekerjaan pemerintah bisa cepat terlihat hasilnya. Nah makanya saya kira perencanaan waktu perlu diperhatikan Pemda nantinya,” ujarnya.

Soal kebijakan mutasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemda KSB, menurutnya, penempatan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dilakukan benar-benar sesuai dengan pertimbangan kebutuhan instansi yang ada.

“Jangan ada istilah like dan dislike jadi pertimbangan pegawai itu dipindahkan,” pintanya.

Menurutnya, dalam proses rotasi pegawai diperlukan sejumlah pertimbangan sebelum menempatkan seorang pegawai di slot kerja barunya. Selain kebutuhan, sisi kemanusiaan juga harus menjadi bahan pertimbangan agar pegawai di tempat kerja barunya nanti bisa tetap berkarya dengan baik.

“PTT ini kan honornya tidak terlalu besar. Jadi kalau di tempatkan ya yang dekat dengan lokasi tinggalnya lah. Supaya mereka tidak berhemat untuk transportasinya,” tukasnya seraya menambahkan bahwa bupati dan wabup memiliki banyak hal yang harus dibenahi ke depannya.

“Harapan kami buat bupati dan wabup, rangkai semua dengan baik apa yang harus dibenahi.

Dan jadikan kepentingan masyarakat di atas segalagalanya. Dan kami di DPRD pasti akan terus memberikan dukungan,” imbuh Nats i r . (bug)

H. Muhammad Natsir (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Progres pekerjaan program jambanisasi di kecamatan Taliwang sudah cukup signifikan. Dalam dua pekan sejak tim peliuk turun bekerja, ribuan jamban yang dibangun rata-rata sudah mencapai 60 persen.

Di wilayah kota ini, jumlah unit jamban yang dibangun terhitung paling banyak. Dari total 6.106 unit yang akan dibangun, sekitar 1.600 di antarnya berada di kecamatan Taliwang. “Wilayah kita paling banyak dan Alhamdulillah sejauh ini progres kita terhitung cepat karena sekarang sudah rata-rata pembangunannya mencapai 60 persen,” jelas Camat Taliwang, Marlin Hardi kepada media ini, Jumat (13/5).

Dari sekitar 1.600 unit itu, wilayah desa terbanyak penerima program ini berdasarkan data berada di desa Labuhan Lalar. Di salah satu desa pesisir ini, tercatat sebanyak 295 KK sebagai penerima program. “Paling banyak di Labuhan Lalar karena memang masih banyak warga kita yang belum memiliki jamban sama sekali,” ujar Marlin.

Ia mengatakan, untuk mengerjakan 1.600 unit jamban itu di kecamatan Taliwang terdapat sebanyak 71 peliuk (blok). Masing-masing tim Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di tingkat peliuk saat ini bekerja siang dan malam untuk menuntaskan seluruh unit yang di setiap rumah warga penerima. “Mereka bekerja tan-

pa mengenal waktu. Dan kami lihat juga ibu-ibunya turut ambil bagian di dalamnya. Saya kira itu yang paling positif dari kegiatan ini,” timpalnya.

Sejauh ini proses pembangunan unit jamban di kecamatan Taliwang secara umum tidak mendapat kendala berarti. Meski pendanaan programnya belum turun 100 persen dari pemerintah, tetapi masyarakat dengan semangat gotong royongnya bisa mengadakan sejumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembuatan jamban. “Kalau ada yang terlambat biasanya karena bahannya sedang habis dan menunggu untuk dibeli. Tapi itu tidak masalah bagi masyarakat,” klaim Marlin.

Meski progresnya memuaskan, bukan berarti program jambanisasi ini berjalan mulus di lapangan. Marlin mengungkapkan, beberapa masyarakat ada yang menolak menerima kegiatan ini walau dari hasil pendataan bersangkutan berhak sebagai penerima. Terhadap masyarakat yang bersikap apatis itu, tim tidak bisa berbuat banyak dan kemudian hanya meminta warga bersangkutan menandatangani surat pernyataan menolak program tersebut. “Alasan penolakannya berbagai macam, bahkan ada yang masih mengaitkannya dengan Pilkada. Kondisi seperti ini tim tidak bisa memaksakan,” tukasnya.

Marlin memperkirakan, untuk menyelesaikan seluruh unit jamban di wilayahnya tidak memerlukan waktu lama lagi.

Sebab 40 persen yang belum terselesaikan itu tinggal bagian pendukung unit JAMBAN - Camat Taliwang, jamban saja, terutama pemasangan Marlin Hardi menunjukkan salah daun pintu. “Secara teknis jamban itu ada satu bentuk fisik setengah jadi yang sudah bisa digunakan. Tapi dibilang jamban yang sedang dibangun belum 100 persen karena ada bagiannya secara bergotong royong, yang belum terpasang yakni pintu dan Jumat (13/5). biliknya,” tukasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

KSB Targetkan Lelang Proyek Tuntas Juni Taliwang (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan proses lelang seluruh proyek yang dibiayai APBD murni 2016 tuntas pada bulan Juni mendatang.

Kepala ULP KSB, Ahmad Zaini mengatakan, sejauh ini pihaknya tengah menjalankan proses tender terhadap 35 paket pekerjaan. Adapun jenis kegiatannya berupa proyek fisik dan perencanaan DED (Detail Engineering Design).

“Sebagian sudah ada yang selesai untuk 35 paket itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/5).

Ia mengatakan, pihaknya menargetkan penyelesaian tender pekerjaan APBD murni pada bulan Juni mendatang. Sebab jika tepat, maka waktu untuk memulai seluruh pekerjaan yang dianggarkan

di APBD Perubahan bisa mencukupi. “Kalau pas selesai Juni, maka untuk kegiatan APBDP kita bisa mulai sekitar bulan September atau Oktober, dengan begitu bisa selesai akhir tahun,” urainya.

Untuk kegiatan proyek APBD baik yang telah dan sedang dilakukan proses tender, Ahmad Zaini menjelaskan, beberapa di antaranya paket proyek jembatan Bree kecamatan Brang Rea dengan nilai sekitar Rp 8 miliar dan proyek jaringan pipa air besih di kecamatan Brang Ene yang nilainya mencapai Rp 4 miliar. “Ini beberapa paket pekerjaan yang biayanya cukup besar di APBD kita tahun ini,” katanya.

Terlepas dari target yang ditetapkan ULP, Ahmad Zaini mengatakan, pada dasarnya pelaksanaan tender tepat waktu juga harus didukung

oleh SKPD selaku leading sector kegiatan. Sebab dalam proses tender, ULP hanya bekerja sebagai pelaksana (operator) pengadaan. “Artinya kalau cepat ada pengajuan dari SKPD maka kami akan bekerja cepat juga. Dan sebaliknya kalau telat maka kita tidak bisa juga mempercepatnya sesuai target waktu yang sudah kita tetapkan,” cetusnya seraya mengungkapkan, untuk program kegiatan APBD saja sejauh ini masih ada SKPD yang belum menyerahkan rencana programnya ke ULP. “Harapan kami bagi SKPD yang memiliki program kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui mekanisme tender agar segera menyampaikan kepada kami supaya bisa segera ditender,” sambung pria yang akrab disapa Jhon ini. (bug)

Desa Prode III Belum Diterangi Listrik PLN Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini Desa Prode III atau SP III, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, belum diterangi listrik PLN, meski tiang dan kawat jaringan sudah lama terpasang. Informasinya, listrik akan tersambung ke instalasi warga pada Februari 2015 lalu, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Asisten Manager Jaringan PLN Area Sumbawa, Hengky Purbo Lesmono menyampaikan, terhadap kontrak dari listrik pedesaan tersebut ada di bagian listrik pedesaan di Wilayah. Prosesnya pun setelah dikerjakan vendor, nantinya ada masa garansi atau pemeliharaan. Setelah itu baru

diserahkan ke pihak PLN Area.

“Kontrak listrik pedesaan (lisdes) itu ada di wilayah. Wilayah itu dipenuhi semua, baru kita koordinasi untuk menyuplai di sana,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Hengky, di wilayah setempat terkendala masalah jaringan. Kemudian ada sejumlah tiang yang roboh. Pihaknya pun sudah mengkomunikasikan dengan vendor terhadap hal tersebut.

Dimana vendor ini bekerjanya di Bima, Sumbawa dan Mataram. “Kami juga sudah berkomunikasi dengan Manajer unit Empang untuk monitor di lisdes. Terhadap listrik di Prode III, nanti kami tanyakan lagi di Wilayah prosesnya sampai tanggal berapa bisa terealisasi,” tukasnya. (ind)

Mahasiswa UTS Belajar ’’Entrepreneurship’’ ke Singapura Sumbawa Besar (Suara NTB)Munita Mentari, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS belajar tentang bagaimana menjadi seorang Entrepreneurship di Singapura. Sebagai bagian program Youth Excursion yang diadakan Youth Leader Alliance, sebuah organisasi kepemudaan ASEAN yang selalu membangun jaringan dan kerjasama dengan pemerintah, universitas, dan entrepreneur se-Asean.

Sebagaimana disampaikan Humas UTS, Dina Rasyidi, Program Youth Excursion ini bertujuan menanamkan jiwa entrepreneurship dalam diri pemuda ASEAN agar siap bersaing menghadapi Asean Economi Community. Juga sebagai platform mempertemukan seluruh pemuda di ASEAN dalam rangka ber-

tukar fikiran dan berkolaborasi menghadapi AEC. Pelaksanaannya kali ini adalah yang ketiga setelah sebelumnya pelaksanaan pertama dilaksanakan pada bulan Januari di Malaysia, kedua di Thailand pada bulan Maret dan sekarang di Singapura.

Mengambil tema “Connecting Asean Youth Leader To The World” Munita bersama 50 pemuda yang dari beberapa universitas dan enterpreuner se-ASEAN tersebut menjalani pelatihan tentang enterpreneurship selama lima hari sejak 9 sampai 13 Mei 2016. Dalam kegiatan tersebut, peserta ditantang melakukan analisis bisnis di tiga pusat bisnis terbaik Singapura yaitu di China Town, Bugis Street, dan Mustafa Center. Dimana seluruh peserta diharuskan untuk mewawancara para penjual dan

pembeli tentang jenis barang, harga, dan market strategi di ketiga tempat tersebut yang kemudian hasilnya dibicararakan dalam diskusi analisis dengan menggunakan system SWOT (Strenght, Weakness, dan Opportunity and Treat).

Peserta menjalani program Youth Start Up Symposium.

Dimana seluruh peserta berdiskusi dengan beberapa ahli enterpreneur ASEAN. Dilaksanakan di Nasional University Singapore Enterprise yang merupakan center start up bussines di Singapore, panitia menghadirkan Siti Aisyah Zahari, seorang design-preneur and co founder Of The Orange Hive Community. Maulana Bachtiar, pemuda asli Indonesia yang bekerja di Singapura dan merupakan founder Global Indonesian Voice, sebuah program bagi pemuda Indonesia untuk memfasilitasi global ex-

change pemuda. Ada juga Ian Chong, seorang Regional Manager Of Angelhack yang ahli di bidang technology, dan Khairul Rusydi, Co Founder and CEO Of Reactor and Start Up. Program ini memberi pemahaman kepada peserta tentang pentingnya teknologi dalam keberlangsungan bisnis, tidak hanya dalam menghadapi persaingan tapi juga untuk promotion product.

Sebagai satu-satunya pemuda dari Sumbawa, Munita berniat mempelajari lebih dalam tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur agar dapat berkontribusi secara nyata dengan tidak lagi mencari pekerjaan. Namun justru menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan profit untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Munita sengaja memi-

lih mengikuti program yang ketiga ini karena Munita menilai Singapura merupakan negara terbaik di bidang industri di ASEAN. Dengan sumberdaya alam yang sangat terbatas, perekonomian Singapura sangat bergantung pada import-export dan pelayanan jasa. Namun karena Singapura memusatkan pembangunannya pada Human Resource yaitu education and technology, membuat Singapura mampu lebih maju dibanding Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Melihat potensi alam Sumbawa, Munita berharap dirinya mampu berkontribusi untuk daerahnya dengan terus meningkatkan kemampuan dirinya dan menjadi entrepreneur yang kelak akan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

Halaman 7

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Kunker DPRD Dompu ke Kabupaten Bandung (Bagian 2)

Wujudkan Daerah Maju, Pemda dan Dewan Harus Pahami Tupoksi

(Suara NTB/ula)

DITERIMA - Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH bersama Staf Ahli Bupati Bandung bidang Hukum, Hj Yanti Marlina, SH saat acara penerimaan rombongan DPRD Dompu yang melakukan studi banding di Kabupaten Bandung.

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah dengan fungsinya masing – masing. Sebagai penyelenggara pemerintahan

di daerah, kedua lembaga memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan sejajar.

Sinergisitas antara pemerintah, legislatif dan masyarakat dengan prinsip efektif, efisiensi dan akuntabel menjadi kun-

“Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung sangat ditentukan oleh terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Yaitu terciptnya sinergisitas antara pemerintah, legislatif dan masyarakat dengan prinsip efektif, efisiensi dan akuntabel.

Sehingga, setiap keberhasilan pembangunan akan menjadi keberhasilan bersama dan kendala pembangunan merupakan kegagalan bersama,” kata Hj Yanti Marlina, SH staf Ahli Bupati Bandung bidang Hukum saat menerima kunjungan DPRD Dompu mewakili Bupati dan wakil Bupatinya.

Bandung pun terkenal sebagai industri penghasil tekstil yang dikelola dari usaha kecil menengah (UKM) dan membentuk beberapa koperasi. Beberapa agribisnis juga terbentuk seperti berbasis pemotongan ternak dan pertanian lainnya. Berbagai industri ini mam-

pu menyerap banyak tenaga kerja, namun tidak pernah dihebohkan dengan persoalan buruh. Karena buruhnya juga didorong untuk ikut berpartisipasi membangun Bandung.

“Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, kami siapkan BLK yang dibantu pusat maupun perguruan tinggi. Kita juga kirim tenaga kerja ke luar negeri. Ketika kembali, mereka sudah menjadi tenaga kerja terampil,” kata Hj Yanti Marlina yang didampingi jajaran Pemda Kabupaten Bandung.

Ketika ada persoalan, lanjutnya, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena masing – masing unsur masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Karakter pembangunan ini sehingga Kabupaten Bandung dikenal dengan Sabilulungan (gotong royong).

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Dompu, Nasaruddin,

(Suara NTB/ula)

PABRIK TEKSTIL - Anggota DPRD Dompu saat mengunjungi pabrik tekstil pembuatan pakaian jeans di Kuta Waringin milik warga setempat.

SH menanyakan soal mekanisme dan upaya pemerintah dalam membangun sinergi dunia usaha dan masyarakat setempat dapat dipekerjakan di perusahaan yang ada. Karena Dompu saat ini tengah

berkembangnya investasi, bahkan dalam waktu dekat PT SMS, PT STM dalam waktu dekat akan membuka lapangan kerja dan diharapkan agar warga lokal tidak menjadi penonton di daerahnya. (ula/*)

Pemkot Bima akan Bentuk Satgas Antinarkoba

Warga Sesalkan Pemadaman Listrik di Sumbawa Sumbawa Besar (SuaraNTB) Akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa. Tak hanya pemadaman bergilir, tetapi pemadaman terkadang tak menentu.

Hal ini tak jarang mengundang kekesalan dari masyarakat.

PLN pun selalu berdalih yang sama, gangguan mesin..

Manajer PLN Area Sumbawa, Roxy Swagerino, Jumat (23/5) menyebutkan, pemadaman bergilir yang dilakukan sebagai upaya pemeliharaan menjelang bulan Ramadan. Sehingga (Suara NTB/ind) masyarakat tidak lagi terRoxy Swagerino ganggu nantinya dengan kendala listrik saat bulan puasa Ramadan.

Selain itu juga ada beberapa mesin yang mengalami gangguan. Pihaknya sudah melakukan pemesanan spare part untuk memperbaiki mesin . Saat ini prosesnya tengah berjalan. Dimana kondisi terakhir, spare part tersebut sudah berada di Jakarta.

“Mudah-mudahan dua atau tiga hari sudah ada di Sumbawa.

Dan kita akan melakukan penggantian. Dengan demikian, Insya Allah minggu depan pemadaman sudah berkurang,” ujarnya.

Terhadap pemadaman yang terjadi di luar pemadaman bergilir, disebabkan faktor alam. Terutama di sisi jaringan. Mulai dari cuaca buruk seperti hujan. Selain itu, jaringan di Sumbawa, banyak yang melalui hutan. Sehingga terkadang kawat jaringan tertimpa pohon. “Kami sebenarnya tidak menginginkan adanya pemadaman. Kami tetap berupaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Namun ada saja beberapa hal yang memungkinkan listrik padam,” tukasnya. (ind)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemkot Bima berencana akan membentuk satuan tugas (Satgas) antinarkoba di tingkat RT dan RW hingga Kelurahan untuk memudahkan pengawasan di wilayah masing – masing. Dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah Kota setempat bebas dari barang haram tersebut.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bima, Ir. Muhamad Rum saat membuka rapat koordinasi (rakor) dalam rangka mewujudkan strategi wilayah bebas narkoba di Kota Bima melalui pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di aula Kantor Pemkot setempat, Jumat (13/5).

Sekda mengatakan rakor sekaligus sosialisasi P4GN ini dimaksudkan untuk menjadikan lurah, pihak RT/RW dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya, agar peduli dengan permasalahan narkoba.

“Kita harapkan dari rapat ini akan terbentuk Satgas untuk memudahkan pengawasan di wilayah masing-masing,” katanya.

Sebagian ASN di Bima Diduga Menggunakan Narkoba

Dalam hal ini, baik TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah, menurut Rum akan menjadi fasilitator dalam upaya mewujudkan wilayah bebas narkoba dengan tetap menggandeng stakeholders yang lainnya dengan dibantu partisipasi dan kemandirian warga masyarakat.

“Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya lingkungan bersih dari narkoba di wilayah Kota Bima,” akunya.

Dijelaskannya bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba saat ini bukan hanya dari kalangan dewasa, namun juga dari kalangan remaja dan anak-anak.

Mereka bukan saja berasal dari masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga kalangan masyarakat berpendidikan tinggi dari berbagai profesi.

“Hal ini patut kita prihatin dengan maraknya kejahatan narkoba di Indonesia tanpa terkecuali di Kota Bima. Baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Fenomena ini tentu mengancam masa depan generasi muda kita, karena dapat menimbulkan efek jangka panjang,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Rum juga mengaku, jaringan sindikat narkoba terus berkreasi dalam memasarkan narkoba dengan beragam produk, seperti permen, parfum ataupun suplemen. Peredarannya pun sudah melalui layanan jual beli secara online sehingga dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja.

“Fakta inilah yang menuntut kewaspadaan semua pihak untuk mewaspadai dan melindungi diri, keluarga, lingkungan serta masyarakat dari tipu daya kejahatan narkoba. Oleh karenanya, upaya pencegahan dapat dimulai dari keluarga, pendidikan, tempat kerja dan lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Sekda berharap bahwa kegiatan rakor dan sosialisasi ini dapat

(Suara NTB/uki)

SATGAS - Sekda Kota Bima, H. Muhamad Rum saat membuka rakor yang merencanakan pembentukan Satgas Antinarkoba, Jumat (23/5). bermanfaat dan perlu secara gen- tup setiap celah potensi penyeluncar dilakukan karena selain untuk dupan narkoba ke wilayah kota memberikan pemahaman tentang Bima,” pungkasnya.

Acara tersebut juga dihadiri bahaya narkoba dan cara menanggulanginya, juga bisa meramu dari berbagai unsur terkait, di strategi untuk melindungi diri dan antaranya Kasat Narkoba Kota terutama generasi kita dari anca- Bima, BNNK Bima, Perwakilan man para pengedar narkoba den- dari Kodim 1608 Bima, para Lurah, PKK, karang taruna, Babgan berbagai tipu dayanya.

“Sehingga kedepannya dapat insa, Babinkamtibmas, tokoh meningkatkan kewaspadaannya agama dan tokoh masyarakat dalam rangka menghentikan serta Lembaga Pemberdayaan agresivitas kejahatan narkoba, Masyarakat (LPM) di wilayah serta mengeliminir bahkan menu- Kota Bima. (uki) (Suara NTB/uki)

MEMBUKA LAPAK - Kondisi pasar tradisional Amahami Kota Bima. Nampak masih ada pedagang yang membuka lapak di luar area pasar, karena dalam los telah kelebihan kapasitas.

Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan H. M Noer, M.Pd mengatakan dari ribuan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, sebagian di antaranya diduga menggunakan narkoba. “Tidak ada yang 100 persen, sebagian kecil ada ASN dan pegawai yang memakai narkoba. Bahkan datanya sudah saya ketahui,” ucap Dahlan ditemui Suara NTB di ruangannya, Jumat (13/5).

Meski telah diketahui, namun Wabup tidak menyebutkan detail ASN dan pegawai dari instansi mana yang diduga mengunakan narkoba itu. Hanya saja untuk membuktikanya, Pemkab setempat berencana akan melakukan tes urine dalam waktu dekat ini. “Tes ini agar bisa mengetahui ASN dan pegawai yang memakai narkoba. Sementara untuk waktu pelaksanaannya belum bisa kita ekspos ke media,” katanya.

Dahlan mengaku, selain mengetahui ASN yang diduga terlibat narkoba, tes itu juga sebagai komitmen Pemkab setempat untuk memberantas penyalahgunaan barang haram tersebut di daerah itu. “Peredaran narkoba sudah masuk kejahatan luar biasa. Jadi harus dihilangkan sampai ke akar - akarnya,” ujarnya.

Bahkan lanjutnya, sebagai perwakilan Pemkab Bima, Dahlan mengaku sudah menjalani tes urine yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) bekerjasama dengan Badan Nasional Narkoba Provinsi (BNNP) NTB di Mataram, belum lama ini. “Saya tahunya menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemprov NTB, untuk mensinergikan program kerja antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun saat itu juga dimanfaatkan untuk tes urine,” sambungnya.

Sementara terkait anggaran yang akan diperlukan, salah satunya untuk membeli alat tes urine. Saat ini, pihaknya masih menghitung dan mencatat yang akan disesuaikan dengan jumlah ASN dan pegawai yang akan tes urine. “Persiapannya saat ini, anggarannya masih dihitung oleh Sekretaris daerah (Sekda). Yang tentunya akan disesuaikan dengan jumlah ASN yang akan dites,” ujarnya.

Dahlan menegaskan, apabila ASN atau pegawai positif mengunakan narkoba setelah dites, akan diberikan dua sanksi.

Yakni diproses secara hukum dan diberikan sanksi tegas, salah satunya dipecat dari kepegawaian. “Jika ada pegawai yang terbukti positif narkoba, langsung diproses secara hukum dan langsung dipecat. Itu komitmen kami bersama dengan Kepala Daerah se-NTB,” pungkasnya. (uki)

Kapolres Atensi Kerawanan di Dompu

(Suara NTB/uki)

Dahlan H. M Noer

ci kemajuan daerah.

Hal itu menjadi catatan dalam kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Dompu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 9 – 12 Mei 2016.

Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang maju dengan total belanja APBD tahun 2016 sebesar Rp 5,2 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 700 miliar lebih mendorong partisipasi semua pihak dalam membangun daerah sesuai fungsinya. Sehingga tidak heran, daerah yang dipimpin pasangan H. Dadang M. Nasser, SH, MIP dan wakilnya Gun Gun Gunawan, S.Si, Msi hasil Pilkada serentak 2015 dengan visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.

Dompu (Suara NTB) AKBP Jon Wesly Aryanto resmi menjadi Kapolres Dompu menggantikan AKBP Brury Soekotjo AP, SIK yang dipromosi menjadi Wakasat Brimob Sumatera Utara. Konflik yang sering terjadi di Dompu menjadi atensi untuk ditangani Kapolres baru bersama kasus narkoba.

“Saya akan konsolidasi ke dalam dengan melihat personel. Saya akan melihat kerawanan apa yang mendapat perhatian khusus, itu yang akan saya laksanakan lebih dulu,” kata Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (13/5).

Terhadap beberapa kasus yang sedang ditangani Polres Dompu dan menjadi perhatian publik seperti kasus K2 (Korupsi), kasus Narkoba, kasus pelecehan seksual pada anak dan kasus lainnya, dikatakan Jon Wesly Aryanto, tidak akan terburu – buru menen-

(Suara NTB/ula)

Jon Wesly Aryanto tukan batas waktu penyelesaiannya. Tapi ia akan pelajari lebih dulu baru diselesaikan.

Namun untuk kasus narkoba, Jon Wesly Aryanto mengatakan, pemerintah secara tegas melarangnya. Karenanya akan

dilakukan tindakan tegas bagi pelanggarnya, terutama pengedar. Karena dampak dari peredaran narkoba akan merusak generasi. Karenanya, semua pihak diharapkan bisa berpartisipasi untuk mendukung penuntasan kasus narkoba, terutama bagi orang tua agar bisa mengawasi anak – anaknya agar tidak terjerumus kasus narkoba.

“Kita akan menindak tegas pelaku narkoba. Tidak ada kata tolerir untuk narkoba terutama pada pengedar,” kata lulusan Akpol tahun 1998 yang sudah memiliki tiga putra ini.

Ia pun berharap dukungan dari jajarannya di Polres. Soliditas kesatuan sangat menentukan kesuksesan kepemimpinannya di Polres Dompu. Ia pun mengharapkan jajarannya bisa satu bahasa dalam berbagai persoalan. “Kalau solid ke dalam, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” terangnya. (ula)

Kades Rababaka Kembali Masuk Kantor Dompu (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Rababaka Kecamatan Woja yang diduga kabur membawa lari dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 135 juta, akhirnya kembali. Sejak Senin (9/5) lalu, ia mulai masuk kerja dan mulaimengembalikansecarabertahap dana Desa yang dibawa kabur.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (13/5) mengungkapkan, kembalinya kepala desa tersebut setelah berbagai upaya pendekatan dilakukan. “Kemarin dia sudah setor kembali baru Rp 20 juta,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya pada prinsipnya mengupayakan penyelamatan dana desa yang dibawakabur.KepalaDesajugadituntut menyelesaikan SPJ penggunaan dana desa tahun 2015, sehingga belanja lain tidak terhalangi seperti biaya gaji dan lainnya. “Tahapannya,

selesaikan SPJ dulu baru pengajuan APBDes-nya,” jelasnya. H. Supardin jugamengatakan,terkaitsanksibagi kepala desa yang telah membawa kabur dana desa dan tidak masuk kantor hingga hampir lima bulan, menjadikewenanganInspektoratuntukmemutuskannya.“ItuyangmemprosesInspektorat,”ungkapnya.

Sebelumnya, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memintapertanggungjawabankepalaDesa dan terakhir dipanggil secara kedinasan dengan melibatkan keluarganya. Ia diminta mengembalikan danaDesayangdibawakabur,karena pelariannya tidak akan menyelesaikan masalah. Akibat pelarian oknum kepala Desa Rabaka, gaji aparaturnya selama tahun 2016 belum juga dibayar dan operasional kantor menggunakan dana pribadi.

APBDestahun2016punbelumbisa disahkan untuk menjadi acuan pelaksanaanprogramtahun2016.(ula)

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Usulkan Izin Dicabut KOMISI IV DPRD NTB kembali mempertanyakan keseriusan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk membangun smelter di NTB. Karena dari lima tahun tenggat waktu yang diberikan, terhitung sejak tahun 2009 sampai 2016 ini, untuk membangun smelter. Namun sampai saat ini PT. NNT masih belum juga membangunnya.

“Kenapa tidak dibangun sampai sekarang, padahal sudah diberikan waktu lima tahun dari 2009. Nah sekarang ini sudah 2016 , belum juga dibangun, dan ini tentu sudah melanggar undang-undang, tetapi negara tidak berdaya. Kalau dibiarkan ini akan menjadi preseden bagi perusahaan lainnya untuk melangar izin,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Politisi PPP itu menuding sikap PT. NNT yang belum mau membangun smelter itu merupakan bentuk penjajahan. Karena sejarah tambang menurutnya adalah sama dengan sejarah penjajahan. Sehingga ia mengatakan, pada dasarnya Indonesia masih dijajah sampai saat ini, karena tidak berdaya untuk tegas terhadap korporasi pertambangan.

“Sama saja yang diakibatkan dari tambang itu dengan penjajahan. Bahkan lebih kejam lagi. Karena mereka menjajah kita menggunakan hukum kita. Contohnya korporasi pertambangan ini, kalau penjajah dulu kan mereka datang dangan hukum sendiri dan dengan tentara sendiri.

Sekarang pakai hukum kita dan aparat kita untuk menjajah kita,” pungkas kandidat doktor hukum pertambangan itu.

Untuk itu ia mengusulkan agar izin PT. NNT dicabut karena dinilai sudah tidak lagi mematuhi hukum negara. “Saya usulkan agar izinnya dicabut saja,” ujarnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Kejari Klarifikasi Bendahara Komite TK/SD Negeri Model Mataram Mataram (Suara NTB) – Jaksa penyelidik Kejari Mataram mengklarifikasi Bendahara Komite TK/ SD Negeri Model Mataram, HD. Bendahara Komite Sekolah itu diklarifikasi terkait dana yang dikelola dalam rentang 2007 hingga 2011.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH mengatakan, klarifikasi itu dalam rangka meminta keterangan mengenai pengelolaan dana.

“Dana yang dikelola komite itu apakah dana hibah atau dana komite,” terangnya ditemui Jumat (13/5). Agenda klarifikasi dituntaskan beberapa pekan lalu.

Ia menambahkan, semua pengurus komite sekolah selama

masa pembangunan hingga diserahterimakan ke pihak Unram akan diklarifikasi. “Komitenya ini kan banyak. Berganti-ganti tiap periodenya,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya bakal memanggil pengurus komite sekolah. Yang memegang tanggungjawab selama pembangunan hingga diserahterimakan 2014 silam.

Klarifikasi bendahara komite 2007-2011 itu menindak-

lanjuti keterangan sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya.

Yakni Ketua Komite rentang tahun yang sama, HL. Ahmad Zaini dan Ketua Panitia Pembangunan, Imam Santoso -terpidana korupsi proyek pembangunan TPA KSB. Beberapa periode sejak pembangunan dimulai 2004 silam, kepengurusan pelaksana proyek berganti-ganti. Dana

digelontorkan secara bertahap dengan penanggungjawab pengelolaan yang berbeda-beda.

Total dana yang dikucurkan Kemendikbud melalui Dana Imbal Swadaya itu senilai Rp 15,4 miliar. Namun yang diserahkan diduga hanya Rp 13,4 miliar. Terdapat selisih dari total anggaran yang dikucurkan yang kini diselidiki Kejari Mataram.

Pada 28 Juni 2014, ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkot Mataram dengan Unram. Berupa penyerahan aset yang terdiri dari tanah bersertifikat atas nama Unram.

TK/SD Negeri Model dikelola

BNN Periksa Dua Sipir Lapas Mataram

Nurdin Ranggabarani (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

TERSANGKA DAN BB - Tersangka AD bersama sejumlah barang bukti (BB) pengungkapan kasus narkoba di Mapolda NTB.

KABUPATEN Dompu tak jarang dirundung konflik sosial seperti perkelahian antarwarga hingga memuncak antarkampung. Warga diharapkan mempercayakan penanganan dan penindakan hukum kepada aparat kepolisian. Pun soal kasus dugaan korupsi yang diatensi khusus.

Demikian disampaikan Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK menjawab Suara NTB, Jumat (13/5). “Diharapkan masyarakat Dompu turut serta menjaga kamtibmas,” pesannya yang baru saja dilantik Kamis lalu.

Sekitar pukul 08.30 Wita di Mapolres Dompu, lulusan Akpol 1998 ini didampingi Ketua Bhayangkari Dompu, Ny Ria Jon Wesly, disambut tarian tradisional khas Dompu dan pengalungan bunga. Dalam sertijab yang dihadiri mantan Kapolres, AKBP Brury Soektjo Adhyakso Putro dan para perwira dan Bintara anggota Polres Dompu.

Mantan Kasubdit II Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB ini berpesan, agar masyarakat tidak mengedepankan emosi dalam menghadapi setiap persoalan. Sebab, keamanan dan kenyamanan warga yang utama.

Sejak hari pertama menjabat, ia bakal mempelajari dan mendalami potensi kerawanan yang meliputi Dompu.

“Pemetaan dulu,” ujarnya. Setelah itu, ia bakal menelurkan program terobosan demi tercipta dan terjaminnya kamtibmas di daerah tersebut.

Konflik sosial yang belakangan menghiasi Dompu beberapa waktu belakangan ini akan menjadi atensi. Buntut dari pembacokan salah satu warga Kandai Dua akhir April lalu.

Disusul penembakan oleh OTD satu hari kemudian, Sabtu 30 April silam. Di tempat berbeda, warga Lanci, Manggelewa, Udin juga dibacok oleh orang tak dikenal di Ginte, Kandai Dua. Ia bekerja pada Tamrin dan Atikah, sementara nama yang disebut terakhir mendapat luka di kepala kiri, akibat tembakan. Di perbatasan Kandai Dua, seorang petani, M. Rum H Idris, warga Bali 2 Simpasai, juga ditembak orang tak dikenal satu hari kemudian, Senin 1 Mei. Saat ini kondisi Dompu sudah kondusif. Polda NTB membackup pengungkapan kasus.

Te r m a s u k gangguan kamtibmas di Dompu. Aksi penembakan OTD, blokir jalan, hingga pembakaran rumah warga.

Sementara untuk penanganan kasus dugaan korupsi. Jon Wesly menegaskan bakal menindaklanjuti progresnya.

Seperti kasus dugaan penyelewengan perekrutan K2 Dompu tahun 2013, Polres Dompu telah menemukan indikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat.

“Coba nanti saya pelajari dulu,” pungkasnya. (why) Jon Wesly Arianto (Suara NTB/why)

Hendak Edarkan Sabu, Diciduk Polisi Mataram (Suara NTB) – Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB menggagalkan transaksi narkoba yang bakal dilakukan AD (29). Tersangka langsung dicocok di tengah jalan ketika hendak mengantarkan barang kepada calon pembeli.

“Tersangka bermaksud mengantarkan barang ke pemesan dari Lombok Timur,” ungkap Kasubdit I Dtresnarkoba Polda NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat di Mapolda NTB, Jumat (13/5).

Ia menjelaskan, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa akan ada transaksi yang bakal dilakukan oleh tersangka. Tim opsnal

pun menindaklanjuti dengan melakukan pengintaian.

Senin (9/5) sekitar pukul 19.20 Wita, tersangka melaju di jalan Bung Karno, Pagutan. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka hingga dihentikan di jalan samping gerai waralaba makanan cepat saji.

Tersangka asal Dasan Cermen, Sandubaya yang sehari-hari bekerja sebagai supir itu kemudian digeledah.

Dari penggeledahan itu, polisi mendapati barang bukti lima poket kristal putih diduga sabu. “Jumlah keseluruhan beratnya 6,51 gram,” ujar Cheppy. Berat tersebut terkum-

pul dari lima poket yang masingmasing beratnya, 1,27 gr, 1,33 gr, 1,32 gr, 1,40 gr, dan 1,19 gr.

Selain itu, turut diamankan pula, uang senilai Rp 2.584.000, satu telepon genggam, dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DR 5106 CK yang digunakan tersangka untuk mengedarkan barang haram tersebut.

“Dia sedang mengendarai sepeda motor menuju ke pemesan yang sudah menunggu di Jalan Sriwijaya di dekat salah satu hotel,” terang Cheppy. Tersangka dijerat pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

Lalu Rudy Dilepas dengan Hangat Mataram (Suara NTB) Suasana haru dan hangat terlihat dalam proses melepas kepergian mantan Danrem 162/WB Lalu Rudy Irham Srigede, Jumat (13/5) di Makorem 162/WB Lingkar Selatan. Lalu Rudy dilepas dengan hangat oleh perwira, prajurit dan PNS Korem.

Prosesi itu dilaksanakan setelah pelaksanaan Sertijab Danrem 162/WB dari Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si. kepada Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. yang dilak-

sanakan di Kodam IX/Udayana, beberapa waktu lalu.

Kemudian pada Jumat kemarin, bertempat di Aula Sudirman Korem 162/WB dilaksanakan kegiatan pisah sambut Danrem 162/WB. Kegiatan pisah sambut yang dihadiri oleh seribu undangan yang terdiri dari Camat se Pulau Lombok, Lurah se Pulau Lombok, para Tuan Guru, Kades se Pulau Lombok, para rekanan dan anggota Korem 162/WB serta ibu-ibu Persit KCK Koorcab Rem/162 berlangsung khid-

(Suara NTB/penrem)

DILEPAS - Mantan Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede dilepas oleh personel jajaran Korem, Jumat kemarin.

mat. Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri sebagai warga baru di wilayah NTB. Setelah kegiatan pisah sambut kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pelepasan Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede yang kini menjabat sebagai Irdam IX/Udayana Bali.

Pelepasan dipimpin langsung oleh Danrem 162/WB dan diikuti oleh Dandim jajaran Korem 162/WB, para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Danyonif 742/ SWY, seluruh anggota Korem 162/WB dan Ibu-Ibu Persit KCK Koorcab Rem 162. (ars/*)

(Suara NTB/dok)

Atensi Konflik Sosial dan Korupsi

Pemkot Mataram dibangun di atas lahan Unram di Seganteng, Cakranegara Selatan. Pembangunan menggunakan Dana Dana Imbal Swadaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2004-2009 dengan total nilai Rp 13,4 miliar.

Aset yang diserahkan tersebut menjadi Kampus Dua Unram untuk perkuliahan Prodi PGSD FKIP. Berbagi tempat dengan proses belajar mengajar TK/SD Negeri Model Mataram. Saat ini Pemkot tengah mengusahakan lahan dan anggaran untuk pembangunan gedung sekolah tersebut di tempat lain. (why)

Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB turun tangan mengusut penggagalan upaya masuknya narkoba di Lapas Mataram melalui bungkusan nasi.

Dua sipir yang bertugas saat itu diperiksa.

Pemeriksaan terhadap sipir dilakukan untuk mendalami kronologi masuknya narkoba jenis sabu sabu. “Dua sipir sedang kita periksa hari ini,” kata Kepala BNN Provinsi NTB Kombes Drs. Sriyanto,M.Si kepada Suara NTB, Jumat (13/5).

Dari sipir itu pula akan dikorek keterangan kepada siapa narkoba itu akan diberikan, termasuk siapa pengirimnya. Dengan begitu pihaknya akan mendapat gambaran, termasuk untuk pengejaran terhadap pelaku dan mengungkap siapa narapidana atau tahanan penerima sabu 6,4 gram itu.

“Siapa pemilik barang dan siapa penerima, masih kita dalami,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, pada Rabu sore lalu, seseorang yang belum jelas identitasnya menitipkan plastik berisi bungkusan nasi kepada dua petugas penjaga pintu. Setelah menyerahkan bungkusan yang diminta diserahkan ke seorang napi itu, pemberi langsung meninggalkan Lapas. Awalnya petugas tidak curiga. Namun dua petugas berinisiatif mengecek isi bungkusan tersebut. Ternyata di dalamnya ditemukan plasik klip diduga berisi narkoba jenis sabu sabu. Setelah dicek detail, sabu itu seberat 6,4 gram. Menurut Kalapas Mataram Hanibal, Bc.IP, SH, MH, sempat dilakukan pengejaran terhadap pemilik titipan bungkusan, namun petugas kehilangan jejak. Sementara untuk mengusut lebih jauh kepada siapa barang itu dititip, kasus ini diserahkan ke BNN NTB untuk diselidiki lebih lanjut. (ars) Sriyanto

Berkas LAU P-19

Lengkapi Berkas Keterangan Saksi Ahli Pidana Mataram (Suara NTB) – JPU Kejati NTB mengembalikan berkas LAU, tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Dirut PDAM. Lantaran ada berkas yang harus dilengkapi atau P19. Polisi diminta untuk mempertegas tindak pidana pemerasan yang dilakukan tersangka.

“Petunjuk jaksa menyebutkan bahwa perlu dipertegas kembali keterangan saksi ahli pidana,” ungkap Kasubdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK, Jumat (13/5) ditemui di Mapolda NTB.

Pihaknya bakal memintai keterangan saksi ahli hukum pidana pekan depan. Agar berkas dapat segera diserahkan kembali kepada JPU untuk diteliti kelengkapannya lagi. “Minta definisi yang lebih rinci lagi tekait dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan tersangka,” ujar Darsono.

Oknum anggota LSM, LAU diduga melakukan pemerasan terhadap Dirut PDAM Giri Menang melalui pesan singkat.

Modusnya, laporan dugaan korupsi yang dilaporkan ke Kejati NTB bakal ditarik, jika diganti dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan mengatasnamakan pelapor –SY, ketua salah satu LSM di NTB- kasus dugaan korupsikeKejatiNTB. Fakta yang diperoleh polisi selama penyelidikan, didapati bahwa bukan SY, seperti yang dilaporkan.

Melainkan LAU, warga Tanak Awu, Pujut, Lombok Tengah.

Tersangka mengirimkan SMS kepada Dirut PDAM Giri Menang dengan muatan pemerasan.

Dalam salah satu percakapan SMS, tersangka mengatakan akan mencabut laporan dugaan korupsi PDAM Giri Menang.

Tersangka melalui nomor telepon genggamnya sendiri kemudian meminta imbalan sebesar Rp 10 juta. Bahkan, tersangka langsung mengirimkan rekening bank miliknya berharap uang segera ditransfer.

Oknum salah satu LSM di Lombok Tengah tersebut disangkakan melanggar ketentuan pasal 35 dan pasal 27 ayat 4 juncto pasal 51 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka terancam bakal mendekam di dalam penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal Rp 12 miliar. (why)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

Halaman 9

PUISI

Pudji Isdriani Komari Pelajaran (Untuk Tami) Belajar Nak, pesanku Capek Bunda, jawabnya Kamu harus belajar , matematika Matematika itu susah, rajuknya Otakmu harus diasah....

Mengapa harus pandai matematika, Bunda?

Seribu tanya tak terjawab Waktu marathon....

Anakku tetap tak mau Katanya : Tanpa matematika, aku tetap jadi manusia Benar kan Bunda?

Aku senyum dan kuelus rambutnya

Ketika Hidayah

Hantu Penunggu Lampu DI beberapa waktu tertentu, saat gelap mengelilingimu, dia akan datang –bertamu.

Dengan matanya yang semerah darah, dia akan menatapmu. Menghantarkan rasa dingin yang akan merayap di bawah kulitmu, rasa dingin yang purba. Bagian terbaik, kau tidak akan pernah tahu kapan semua itu akan terjadi. Anggap saja, semua hanya kebetulan, akan tiba-tiba saja menghampirimu. Jaga pandanganmu pada saklar lampu, dia sangat suka berdiri di tempat itu. *** Dia terus berdiri di samping saklar lampu. Pakaiannya serba hitam. Gelap yang hitam di kamar tidurmu seperti menyatu dengan dirinya. Kecuali matanya yang semerah darah, dengan pasti nanar menatapmu.

Kau merasa tubuhmu terkunci. Rasanya hanya jantungmu yang berfungsi. Saat tatapanmu dan tatapannya bertemu di antara ruang hampa –ruang yang tidak pernah terbaca. Kau bertanya, dengan ragu: “Siapa?”. Dalam kepalamu kau bertanya tanpa henti, tentang sosok berpakaian hitam yang berdiri di samping saklar lampu kamarmu. Mencoba menebak dari mana datangnya. Mencoba menebak apa yang ada di pikirannya.

Sejenak, kau merasa mengenalnya. Tapi itu mengantarkan lebih banyak rasa dingin yang merayap seperti semut di pembuluh darahmu, membuat rambut-rambut halus di tengkukmu berdiri. Pandanganmu berdetak, sesuatu

menggemakan sesuatu yang rasanya sangat purba. Kau tahu itu apa, tapi kau tidak pernah bisa mengingatnya dengan pasti. Hanya serentetan keragu-raguan yang kau yakini sebagai ingatan-ingatan yang masih bisa dikenali.

Tiba-tiba kau teringat istrimu. Kau lupa sudah berapa lama dia memilih tidur di ruang yang berbeda. Seingatmu, dulu setiap malam dia ada di sampingmu. Perlahan tangannya akan merengkuhmu setiap kali sosok hitam itu datang lagi. Setiap kali kau mulai berteriak. Setiap kali keringat dingin mengalir di pelipismu. Setiap kali rasa dingin itu mulai merayap di bawah kulitmu. Tangan halus itu akan menyeka rasa takut, menghangatkan ketidaktahuanmu, dan memastikan keragu-raguanmu.

Kau ingat dia sering berkata, “Semua baik-baik saja, aku di sini”.

Tapi sekarang dia lebih suka tertidur nyenyak di ruang yang berbeda. Mungkin karena guling di sana lebih nyaman dipeluk, bantalnya lebih empuk, dan selimut di ruangan itu lebih hangat dari dekapanmu. Kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang ada di ruang yang berbeda itu dan kau, kau tidak akan pernah bisa mempermasalahkan hal itu. Hanya pada malammalam tertentu –ketika sosok hitam itu kembali berdiri di samping saklar lampu, datang mencarimu, dan hawa dingin merayap lagi di bawah kulitmu– kau mulai mencari ingatan tentang istrimu di ru-

(a lonely soul is searching for silence - rezzanatakol.deviantart.com)

Cerpen Bayu Pratama

ang yang berbeda. Kau selalu bertanya: “Kenapa dia pergi?

Kapan dia kembali?”

Sosok hitam itu mendekat satu langkah ke depan, entah berjalan atau melayang.

Kau merasa dadamu semakin sesak. Ada kekhawatiran yang datang menyergapmu.

Sekarang sosok hitam yang tidak bernama itu berada tepat di depanmu. Dia melayang-layang di atasmu.

Jatuh tepat menimpamu – dia menindihmu. Berbisik padamu: “Kau ikut.” Ada rasa sedih yang menyeruak dalam dirimu tiba-tiba. Sebuah ruang putih di mana semua terasa bergerak cepat. Di tempat itu, kau melihat dirimu sendiri. Apa yang pernah kau lakukan, apa yang tidak pernah kau lakukan. Semua mimpi. Apa ini mimpi? Apa ini? Kau bertanya, terus bertanya. Apa itu aku? dan entah kenapa, kau tiba-tiba terjaga.

Di pinggir tempat tidur kau duduk. Tubuhmu terasa kaku. Belum juga otakmu kembali berfungsi normal, kau merasa matamu yang lebih cepat merespon dengan rasa perih yang tidak tertahankan.

Dalam sekelebat waktu yang tidak dapat diingat, sosok hitam itu telah kembali berdiri di samping saklar lampu kamarmu. Kau menatapnya, dengan kedua matamu yang perih. Dengan gerakan pasti – dan sangat cepat– dia menyalakan lampu yang sebelumnya mati. Cahaya menyiksa matamu, rasa perihnya semakin terasa. Matamu bergerenyit berusaha menyesuaikan keadaan. Kau bisa

Ketika hidayah menampak wajah Merasuk membaur dengan jujur Dalam batinmu, anakku Kau menjelma sebagai gadis anggun Anakku...

Kau tak boleh terlalu sarat Dengan beban berat Yang tersurat Pada pancaran wajahmu pada kilau keningmu pada sinar matamu pada katupan bibirmu pada alun suaramu pada detak nafasmu pada ayuanan langkahmu Izinkan aku mengucap kata Jangan biarkan hidayah menjajah Tanpa wajah Jadikan dia secercah Sinar cerah

Puisi di Atas Jembatan merasakan pupilmu membesar dan mengecil, retinamu serasa terbakar. Dengungan seekor nyamuk menyakiti telinga dan pikiranmu.

Kau tidak dapat menemukannya lagi. Kau menatap saklar lampu kamarmu, tapi dia hilang entah ke mana. Saat kau mulai bisa mengendalikan badanmu.

Semua seperti terlepas, dan kau merasa bebas. Matamu mulai terbiasa dengan kenyataan yang ditawarkan cahaya yang tiba-tiba ada setelah sosok hitam itu menyalakan lampu. Kau berdiri, dengan satu tujuan: melihat fotomu, fotomu dan istrimu yang tergantung di tembok kamar. Tergantung seperti sebuah harapan yang sia-sia, menyedihkan, dan kau sendiri tidak dapat menyakini sebuah alasan saja untuk menjawab pertanyaan “apa”.

Kau membuka pintu kamarmu. Melangkah keluar, dan secara tidak sengaja, bersamaan dengan istrimu yang ternyata ada di ruang yang bersebelahan dengan kamarmu. Kau berdiri di depannya, tersenyum. Dan dia hanya berjalan lurus saja, melewatimu.

Kau kebingungan karena itu.

Kau mengikuti istrimu dari belakang. Suara bel rumah berbunyi. Istrimu berjalan ke depan pintu. Di sana berdiri seorang pria, yang tersenyum dengan seikat bunga di tangannya. Istrimu dan pria itu melakukan sesuatu yang membuatmu merasa susah menelan ludah. Kau merasa marah, tapi kau tahu tidak ada amarah dalam dirimu.

Untuk hal ini, kau juga tidak mengerti kenapa. Sebuah suara berkata, “jaga pandanganmu pada saklar lampu, dia sangat suka berdiri di situ.”

Kau melihat sosok hitam itu lagi, berdiri tepat di sebelahmu. Dia mendekatimu, entah berlari atau melayang.

Tanganmu refleks membentuk posisi melindungi diri dan sosok hitam itu menghilang lagi. Sejenak, kau berusaha mencarinya. Sampai sebuah suara berkata, “Pergilah ke halaman belakang.”

Kau berjalan pergi ke halaman belakang. Di sana ada batu yang seingatmu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Di atasnya tertulis namamu. Kau mulai menangis. Kau berjalan mengelilingi rumah sambil tersedu-sedu. Kau hanya punya satu tujuan. Mencari fotomu, yang tidak pernah kau temukan.

Bayu Pratama lahir di Aiq Dewa, Lombok Timur, 2 Mei 1994. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Mataram.

Di atas jembatan Tampak bulan separuh Pucat Meski sayup terdengar suara Keramaian kota Namun ku tak merasa berada Di dalamnya

Kau Curi Kau curi uangku, aku mengadu Kau curi hasratku, aku terpaku Kau curi nafasku, aku kaku Kau curi cintaku, aku mau Kau curi kebebasanku, aku batu Kau curi jiwaku, aku tertipu Kau curi lidahku?

Aku bisu !!!

Puisi Jakarta Berkendara Di belantara Jakarta Yang sesak dan rapat Sepeda motor menderu Asap dari mulut knalpot Menyusup paru-paru Siapa yang kuat dia dapat Siapa yang sabar, dia bersinar Pudji Isdriani K, alumni Fakultas Sastra Indonesia UNS 11 Maret dan UI. Saat ini masih aktif mengajar di SMA Negeri 26 Tebet Jakarta dan Ketua Umum Masyarakat Sastra Jakarta.

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Patuh POS Ukir Prestasi Membanggakan PRESTASI yang cukup gemilang kembali diukir siswa-siswi asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sebanyak 7 siswa perwakilan Lotim berhasil lolos mewakili NTB dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2016 yang akan di gelar selama 5 hari, yakni mulai pada tanggal 15-19 Mei 2016 di Palembang.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengaku bangga (Suara NTB/yon) atas prestasi yang telah diukir M. Zaini oleh para siswa asal Lotim di ajang OSN 2016 tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Mereka adalah siswa yang berhak mengikuti OSN tingkat nasional, setelah melalui proses seleksi yang yang cukup panjang, yakni di Dikpora Lotim hingga provinsi. Tujuh siswa ini akan mengikuti OSN pada tiga mata pelajaran, yakni pada bidang IPA, Matematika dan IPS. Tujuh wakil NTB asal Lotim hanya bisa lolos dalam ajang IPA dan Matematika. Untuk bidang IPA, Lalu Cholidimas (SDN 2 Sukadana juara 1), M. Akromul Farogi, (SDIT Aikmel), M. Sauki Mustofa (SDN 8 Montong Betok) dan Syafira Aulia Futri (SDN 2 Sukamulia). Sementara untuk bidang Matematika, Qonita Mutaroddia Qur’aini (SDN 1 Sikur, juara II), dan Ahmad Suandi Marzoan (SDN 3 Pancor).

Mereka diharapkan berprestasi dan meraih yang terbaik, sehingga dapat mengharumkan nama Lotim maupun NTB di kancah nasional. Bahkan, bila memungkinkan ada siswa asal Lotim yang dikirim mewakili Indonesia di tingkat internasional, seperti dalam kejuaraan catur yang telah dikirim beberapa waktu lalu.

OSN yang diadakan sekali dalam satu tahun di daerah yang berbeda-beda ini, sambung Zaini, merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia. Maka dari itu, ia meminta agar pihak sekolah terus menggembleng siswa dengan materimateri evaluasi dan referensi yang tepat. (yon)

Pengawas Tidak akan Dipakai Lagi

Mataram (Suara NTB) Banyaknya sorotan terhadap kinerja pengawas selama pelaksanaan UN SMP/MTs sederajat tahun ajaran 2015/2016, disayangkan pihak panitia UN NTB. Jika kejadian ini masih terjadi, pengawas yang diketahui tidak ketat menjalankan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan UN terancam tidak dipakai lagi di tahun berikutnya.

Demikian disampaikan Ketua Panitia UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., MA., Jumat (13/5). “Saya sayangkan komitmen kerja yang tidak serius dari teman-teman pengawas, yang tidak serius dan tidak konsisten dengan tata tertib di POS UN,” katanya.

Ia menyampaikan, pengawasan yang ketat bukan berarti harus terus menerus melihat siswa yang mengerjakan UN. Tetapi berusaha agar tidak terjadi insiden yang memberi kesempatan siswa berbuat curang. “Itu terjadi di beberapa tempat. Jika ini masih berlangsung, maka rekomendasi kami untuk pelaksanaan ujian berikutnya, (pengawas itu) tidak lagi kami pakai, “ kata Aidy.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB menemukan, ada ketidak-

sterilan dalam pengawasan UN SMP. Pengawas tidak ketat menjalankan POS pelaksanaan UN, yang memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan tindakan kecurangan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., juga sebelumnya menyayangkan hal tersebut. “Saya sangat sayangkan kalau itu benar terjadi. Saya minta kepala sekolah dan para guru bertanggung jawab. Karena longgarnya pengawasan memberikan peluang anak-anak kita berbuat curang,” tegas Rosiady.

Jika ditemukan hal seperti itu, pihak Dikpora, kata Rosiady, akan melakukan pembinaan, karena pengawasan ujian merupakan bagian dari pendidikan. Tidak boleh seorang guru membiarkan siswanya bekerjasama dalam ujian.

Terlebih lagi ujian nasional.

Rosiady menyampaikan, dirinya sudah secara preventif menyampaikan secara langsung di berbagai kesempatan bersama kepala sekolah dan pengawas, agar tidak terjadi kelonggaran dalam pengawasan. Terutama yang bisa membuat siswa berpeluang melakukan kecurangan.

“Saya sudah secara preventif menyampaikan secara langsung di berbagai pertemuan kepala sekolah , pengawas, bahwa nanti akan diumumkan indeks integritas,” katanya.

Jika ditemukan ada sekolah yang diketahui melakukan hal tersebut. Pihak Dikpora akan melakukan pembinaan terhadap sekolah itu. “Ini yang harus dilakukan pembinaan, Insya Allah akan dilakukan pembinaan,” tegasnya. (ron)

Harus Lebih Tegas PEMERINTAHKotaMataram diharap tegas dalam menyikapi keberadaan Pasar Panglima atau yang lebih populer dengan sebutan Pasar Beras. Masyarakat meminta Pemkot Mataram agar lebih tegas lagi misalnya dengan melarang total aktivitas malam di Pasar Beras, apalagi menjelang kedatangan bulan Ramadan.

Kepada Suara NTB, Kidir, mahasiswa Jurusan FISIPOL Universitas Muhammadiyah (Suara NTB/ist) Mataram ini menyebut Pemkot Kidir Mataram belum mampu mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat Kota Mataram sesuai dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius dan berbudaya.

Nyatanya, visi tersebut belum mampu diejawantahkan pemerintah dengan baik. Terbukti hingga detik ini masih ada aktivitas malam para perempuan hidung belang yang selalu mangkal di sekitar pasar.

“Pemerintah jangan tutup mata dengan menyebut sudah tidak ada perempuan hidung belang di sana, coba turun cek lapangan malam-malam ke sana pasti banyak. Ngak ada artinya buat visi begitu kalau hanya di kertas saja,” terangnya.

Kidir mengaku, meski sebelumnya mantan Penjabat Walikota Mataram Hj. Selly Andayani sempat mengeluarkan kebijakan agar dilakukan patroli malam di area Pasar Beras, namun sangat tidak efektif, karena tidak ada tindak lanjut apapun atas kebijakan yang hanya berlangsung beberapa pekan itu.

“Tindaklanjutnya apa sekarang? Ibu Selly sudah berhenti diganti sama Pak Walikota yang baru, tapi belum ada sikap dan respons apapun terhadap keberadaan Pasar Beras,” kritiknya.

Kini mendekati bulan Ramadan, pemerintah harus tegas dengan menutup total seluruh aktivitas malam di Pasar Beras, termasuk dengan melakukan patroli setiap malam. Hal tersebut penting sebelum masyarakat yang terganggu ketenangannya dalam menjalankan ibadah mengambil tindakan di luar batas. (dys)

(Suara NTB/dts)

ODOJ - Kegiatan ODOJ Goes to School di salah satu sekolah di Mataram, Jumat (13/5).

Bentuk Generasi Qur’ani

Sekolah Dukung ODOJ ’’Goes to School’’ Mataram (Suara NTB) Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Dewan Pengurus Area (DPA) Mataram mengadakan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Mataram dalam rangka memberikan sosialisasi dan pengenalan ODOJ sebagai sarana membentuk generasi yang berkarakter Qur’ani.

Jumat (13/5), sebanyak sembilan sekolah dikunjungi Komunitas ODOJ Mataram seperti SMPN 7, SMPN 10, SMPN 13 Mataram dan SDN 43 Ampenan. Sekolahsekolah tersebut nantinya akan dijadikan pilot project program ODOJ Goes To School.

K e t u a ODOJ Dewan Pengurus Area Mataram Puziati

SE, menerangkan kegiatan ODOJ Goes to School adalah bagian dari program kegiatan Komunitas ODOJ DPA Mataram bekerjasama dengan Dikpora Kota Mataram.

Puziati menyebut, program ODOJ Goes to School bertujuan untuk syiar dakwah dan membentuk generasi yang berkarakter Qur’ani. Diharapkan sekolah-sekolah yang menjadi pilot project dapat lebih intens memperkenalkan Qur’an kepada peserta didiknya. “Program ODOJ Goes to School merupakan kerjasama dengan Dikpora Kota Mataram dan insya Allah akan dimasukkan menjadi bagian dari kurikulum ekstrakurikuler sekolah yang bertujuan mencetak generasi Qur’ani yang berkarakter Qur’an,” ujarnya.

Khusus untuk siswa-siswa yang duduk di bangku sekolah dasar, tidak dipaksakan untuk menyelesaikan tilawah satu hari satu juz. Melainkan nantinya akan diikut sertakan dalam program ODOL (One Day One Lembar) Kids.

“Jadi anak-anak bisa mengaji satu hari satu lembar.

Tidak dipaksakan. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan karena akan dimonitoring oleh pengurus DPA Maaram maupun dari Dikpora,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 43 Ampenan H. Syahid S.Pd, menilai program ODOJ Goes to School sangat positif untuk siswa sekolah apalagi seluruh siswa di SDN 43 Ampenan beragama Islam.

Meski menurut Syahid hal ini cukup berat, namun pihaknya akan berusaha mencoba walaupun anak-anak belum terbiasa. “Hal pertama bisa dilakukan adalah menyuruh anak-anak mengaji sebelum jam pelajaran pertama dimulai,” terangnya.

Syahid menambahkan semua guru baik guru agama, guru BK, maupun guru kelas akan bekerjasama untuk menjalankan kegiatan ini.

Tambahnya lagi akan mengupayakan orang tua untuk terus memantau anak-anak dalam mengaji dengan memberikan buku laporan. (dys)

(Suara NTB/ist)

H. Muhir

Hari Ini, Pengurus PPNI NTB dan Kota Mataram Dilantik Mataram (Suara NTB) Pelantikan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) masa bhakti 2016-2021 akan digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5) ini. Melalui pelantikan pengurus baru ini, diharapkan dapat membawa PPNI menjadi lebih baik lagi.

Ketua PPNI NTB, H. Muhir, S. Kep, ditemui dalam peringatan Hari Keperawatan Internasional di STIKES Mataram, Kamis (12/5) lalu, pada Sabtu (14/5) mendatang akan diadakan pelantikan pengurus PPNI NTB dan PPNI Kota Mataram. Acara ini dihadiri Ketua dan Sekjen PPNI pusat.

Melalui pelantikan pengurus baru nanti, Muhir berharap, PPNI ke depan dapat lebih maju. “PPNI ke depan harus lebih maju. Perawat di NTB dapat menguasai baik tingkat nasional, maupun internasional, dalam menghadapi MEA juga,” kata anggota DPRD Kota Mataram ini.

Ia juga berharap, pengurus PPNI dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dengan baik pula. Termasuk, bekerja dengan profesional

dan memberikan pelayanan yang benar ke anggota PPNI. Dalam langkah ke depan nantinya, PPNI dapat memberikan pelayanan kepada perawat, sebagai anggota dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan SKP. Nantinya perawat dapat lebih mudah dalam mengurus STR, dan seminar-seminar.

“Sehingga perawat dapat memahami proses pengurusannya. Nanti PPNI yang akan melayani. Sehingga akan memudahkan bagi anggota, dan kita yang menjemput bola. Ini nanti yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Ia juga mengemukakan, pelantikan pengurus PPNI didukung semua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nantinya, semua STIKES akan dihadirkan, sehingga dapat bertemu dan bekerja sama serta bersatu di bawah naungan PPNI nantinya. PPNI sendiri beranggotakan 16 ribu orang se-NTB dari Bima sampai Mataram.

Pelantikan pengurus PPNI nantinya akan dihadiri seluruh pimpinan STIKES yang ada serta dihadiri oleh instansi terkait dan pimpinan PPNI pusat. (ron)

SMK NW Renco Gelar Perpisahan Siswa Selong (Suara NTB) SMK NW Renco Selong Lombok Timur yang bernaung di bawah Yayasan As-Shofwah yang dipimpin TGH. M. Sya’rowi, Lc, MA mengadakan acara pelepasan dan wisuda ke-V siswa-siswinya tahun akademik 2015/2016. Adapun tema yang diusung pada pelepasan dan wisuda adalah “Jadilah Calon-calon Pemimpin yang Kreatif dan Inovatif’’.

Acara pelepasan akan berlangsung Sabtu, 14/5 di lapangan SMK NW Renco.

Menurut Ketua Panitia TGH. Lukman Taufiq, LC, MA, acara ini akan dipandu MC dengan menggunakan tiga bahasa, yakni Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Termasuk pagelaran hiburan yang menarik. ‘’Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Tuan Guru Dr. H. Sholah Sukarnawadi, Lc. MA, yang merupakan salah satu doctor lulusan timur tengah,’’ ujarnya, Jumat (13/5).

Dalam acara perpisahan ini, ujarnya, akan digelar berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya, diselenggarakan dengan sederhana, pada tahun ini akan digelar meriah dan mengundang sembilan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ponpes yang akan diundang, ujarnya, ad-

alah Pondok Pesantren Ridlol Walidain NW Batu Bangka di bawah pimpinan TGH. Husnuddu’at, Pondok Pesantren Darul Muttaqin NW Perian di bawah pimpinan TGH. Nashrullah Ma’shum. Selain itu ada Ponpes Nurul Islam NW Sakra, Pondok Pesantren Darul Muhsin NW Tanjung Teros di bawah pimpinan Ir. H. Iswandi Ibrahim, Yayasan Assofwah NW Renco di bawah pimpinan TGH. M. Sya’rowi Lc, MA. Termasuk, Pondok Pesantren Riadlusshalihin NW Dasan Lekong di bawah pimpinan TGH. M. Zainuddin Badru QH, Pondok Pesantren Azzainiyah Al-Majidiyah NW Kotaraja di bawah pimpinan dr. H. Mawardi Hamri.

Tidak hanya itu, ada juga Yayasan Bina Insani Al-Muhyin Naba’ di bawah pimpinan Ustadz Heri Sukmajayadi dan Pondok Pesantren Bajang NW Anjan Loyok di bawah pimpinan Ustadz Rosyidi.

Sementara Kepala SMK NW Renco TGH. Suparman, MA, menegaskan, di Renco ini terlahir kembali wali songo atau Wali Sembilan. Buktinya, kata dia, menghadirkan sembilan pondok pesantren dengan tujuan agar saling berinteraksi dan berinterkoneksi untuk memberdayakan masyarakat lewat dakwah. (r)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMK NW Renco TGH. Suparman (kanan) bersama TGH. Ahmad bin Abdullah, Pembina Muassasah Darul Ulum Kedah Malaysia Barat dalam sebuah acara.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016 Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Final Sabtu, 14 Mei 2016 20:30 Alcatraz B vs BPN FC Perebutan Juara III Sabtu, 14 Mei 2016 19:30 Kubota B vs Poonar FC

Usung Misi Juara Mataram (Suara NTB) Laga final Turnamen Futsal Suara NTB yang di Helat di Lapangan Futsal Poonar Jln. Udayana Mataram, Sabtu 19.30 Wita esok dipastikan berlangsung sengit. Pasalnya kedua tim finalis turnamen tersebut yakni Alcatraz B dan BPN sama-sama membawa misi juara.

“Tim kami selalu membawa misi juara. Kami ingin selalu menjadi juara di setiap turnamen yang diikuti,” ucap Pemilik Tim Alcatraz, Nabil Bagis yang diwawancara Suara NTB belum lama ini.

Tim Alcatraz yang diperkuat kapten Mahendra Wiguna dan kawan-kawan itu memang pantas membawa misi juara. Pasalnya tim yang bermarkas di Ampenan Mataram ini punya reputasi tinggi dalam memenangkan pertandingan.

Terakhir mereka menjuarai turnamen UIL (United Indonesia Lombok) yang digelar di Mataram 2016. Selain itu mereka juga pernah meraih runner up di Turnamen BPN Cup tahun 2015.

Namun menurut sang pemilik klub, tim Alcatraz punya kesulitan dalam bermain di lapangan rumput sintetis. Meski demikian kesulitan bermain di rumput sintetis tidak mematahkan semangat anak-anaknya. Dalam hal ini tim Alcatraz siap merebut posisi juara dan mereka akan berusaha memenangkan pertandingan final.

Selain tim Alcatraz, BPN juga memiliki misi yang sama di turnamen futsal Suara NTB yakni meraih juara. Manajer Tim BPN, Didit Apriyadi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan tim BPN dari awal punya target juara. “Siapapun lawan. Tim kami selalu ingin menjadi juara,” ucap Didit.

Tim BPN memang pantas memasang target juara. Meski tim ini usianya relatif lebih muda dari Alcatraz, namun mereka punya pengalaman tanding yang mumpuni.

Kiprah mereka di turnamen Futsal selalu diperhitungkan. Hal itu dibuktikan mereka dalam beberapa turnamen yang diikuti di Mataram. Baru-baru ini mereka meraih juara di Turnamen Futsal Gamatika Cup Unram 8 Mei lalu.

Kiprah tertinggi BPN yakni meraih runner up di Liga Futsal Nusantara (LFN) NTB tahun 2015.

Bila melihat dari pengalaman tanding tim BPN boleh jadi memiliki sepak terjang yang lebih baik dari Alcatraz.

Pasalnya prestasi BPN saat ini menempati peringkat dua di regional NTB. Ini dibuktikan mereka di LFN NTB tahun 2015, sementara peringkat pertamanya adalah Mataram FC yang tahun 2016 ini tengah berlaga di Liga Futsal Profesional Indonesia.

Meski BPN punya prestasi bagus, namun tim Alcatraz patut diwaspadai. Apalagi kedua tim ini sama-sama memiliki reputasi yang bagus di setiap turnamen. Dalam hal ini Alcatraz dan BPN memang layak menjadi finalis Turnamen Futsal Suara NTB Cup. Soal juara kita bisa lihat di laga final nanti. (fan)

Final Suara NTB Cup 2016

Bermain Menekan Sejak Awal Mataram (Suara NTB) Dua tim futsal kenamaan NTB, Alcatraz dan BPN FC akan saling menjajal kekuatan di laga puncak Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016. Untuk laga ini, kedua tim sudah siap tampil menekan sejak awal. Laga tampaknya bakal diwarnai aksi-aksi saling serang dengan skema permainan yang dinamis.

Hal itu disampaikan manajer kedua tim saat diwawancarai Suara NTB, Jumat (13/ 5) kemarin. Manajer Alcatraz B, Sherwin Ary Bushman menegaskan rencana mereka untuk tampil dengan skema menekan sejak awal. “Mungkin kita akan main full court press,” ujar Sherwin.

Sherwin menegaskan, pihaknya tidak menyiapkan strategi khusus. Mengantisipasi serangan dengan strategi full court press yang menekan lawan ke seluruh area lapangan adalah gaya bermain yang sudah menjadi trademark direktur teknik mereka, Wahyu Trianto alias BW. Sementara, untuk strategi penyerangan, anak-anak Alcatraz akan berupaya mengalirkan bola dari kaki ke kaki.

Strategi ini dianggap akan lebih efektif saat bermain di lapangan Poonar yang karakteristiknya memang sempit dan tidak memungkinkan terlalu banyak manuver individu.

Karena itulah, serangan yang dibangun melalui pola pass and move tampaknya bakal

Sistimnya memang kalau kita tidak press kita kecolongan Didit Apriadi

diperagakan oleh Alcatraz.

Dengan jam bertanding yang sudah cukup banyak, skuad Alcatraz memang tidak akan tertekan dengan atmosfer laga di babak puncak. Bahkan, Sherwin mengaku pihaknya lebih membangun suasana yang rileks setelah memastikan tiket ke babak final. Persiapan khusus hanya dilakukan dengan saling berdialog antara pemain dan pelatih sembari membahas model permainan yang akan mereka tampilkan di laga nanti. Pengalaman bertanding dengan para punggawa BPN FC juga menjadi modal mereka dalam mengarungi laga final nanti.

“Jadi kita sudah beberapa

kali ketemu dia mungkin kurang lebih sudah hafal gaya permainan BPN,” ujar Sherwin. Pihaknya memang sudah memperkirakan bahwa BPN FC memang akan tampil sebagai finalis dari Pool B. Soal siapa pemain yang akan diantipasi, Sherwin menegaskan akan memberikan perhatian khusus kepada Fagil Dwiananda yang meski baru tampil di dua laga, namun sudah cukup memberikan impresi lewat sejumlah golnya.

“Agil kita waspadai, anakanak eks FKM juga. Kayak Yuzar, nomor sembilan, mereka (eks pemain FKM di BPN FC) sudah solid,” ujar Sherwin.

PEMAIN : Satryo Budi Nugroho, Roy Akbar, I Made Surya Dana, L. Gumi Antari, Iskandar, Yuzar Madya, Fagil Dwi Ananda, Wahyudi, Lingga Patria, Handika Aprilio, Agus Kurniawan, Irfan Ferdiansyah, Rahmatullah.

Dikonfirmasi terpisah, Manajer BPN FC, Didit Apriadi mengakui bahwa laga malam ini tampaknya bakal diwarnai dengan aksi saling serang dan saling menekan sejak menit awal. “Saling serang pasti besok. Kalau lapangan kecil ini sistimnya memang kalau kita tidak press kita kecolongan.

Mereka juga pasti mainnya seperti itu besok,” ujar Didit.

Didit menegaskan, yang akan menjadi pembeda antara menang dan kalah dalam laga ini kemungkinan hanya faktor skil individu masing-masing kubu. “Apakah mereka atau kita yang lebih unggul kita lihat besok aja,” tegasnya.

Bermain di lapangan kecil, menurut Didit memang akan memaksa mereka memeragakan gaya membangun serangan lewat skema pass and move. Menginstruksikan pemain untuk berakselerasi melewati lawan –

PEMAIN : Mahendra Wiguna (C), Syafar, Kukuh, Gigih, Roza, Hilwa, Lingga, Wahyu, Yong, Rido, Andrio, Alde.

apalagi dari areal pertahanan sendiri, bisa menjadi awal malapetaka di lapangan semacam ini.

Didit menegaskan, salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Syafar yang di semifinal mampu menjadi pembeda kemenangan timnya. Namun, Didit mengaku sudah mengenal permainan Syafar. “Tipenya dia sudah sangat kita kenal karena dia pemain kita yang kalah bersainglah saya anggap dia jadinya dia mencari tim yang lain yang bisa dia dapat peluang main lebih banyak. Kalau di kita dia sama sekali belum bisa masuk kriteria untuk bisa masuk di tim utama,” tegas Didit.

Untuk menggedor pertahanan lawan, Didit juga memiliki banyak opsi. Ia bisa saja menurunkan dua paket pemain secara bergantian. Di sektor pertahanan, BPN memiliki I Made Surya Dana, Lalu Gumi Antari, Rahmatullah dan Irvan Ferdiansyah, tipe pemain belakang yang bisa jadi center.

“Apakah Rahmat dan Agan main di belakang biar press-nya optimal ataukah Gum dan Tapan main samaan itu pilihannya,” ujar Didit. Di depan dan sisi flank, BPN yang diperkirakan akan menurunkan skema 2-2 memiliki sejumlah opsi seperti Fagil, Cess/Iswahyudi, Dika hingga Iskandar. (aan)

Kita akan main full court press Sherwin Ary Bushman

Sumbawa Kirimkan 70 Atlet ke POPDA

(Suara NTB/arn)

SALAMI ATLET - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyalami para atlet asal Kabupaten Sumbawa yang dikirim ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi, Jumat kemarin.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa mengirimkan 70 atlet pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi yangresmi dilepas Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc di halaman kantor Bupati Sumbawa Jumat (13/ 5) kemarin.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Sumbawa H. Amri, S.Sos dalam laporannya menyampaikan, POPDA sebagai pekan olahraga dua tahunan untuk pembibitan atlet pelajar. Sehingga atlet – atlet Kabupaten Sumbawa bisa menjadi atlet nasional dan internasional.

Popda tingkat Provinsi NTB akan digelar di Mataram tanggal 20

hingga 25 Mei 2016. Cabang olahraga yang akan Sumbawa yaitu sepak bola, bola voli, basket, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, dan bulu tangkis.

Kontingen POPDA Sumbawa berjumlah 97 orang dengan 70 orang atlet, 11 orang pelatih, 10 orang ofisial, dan 6 orang pendamping, dimana para atlet terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP dan SMA. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc secara singkat mengapresiasi seluruh anak – anak yang terpilih menjadi duta olah raga Kabupaten Sumbawa, khususnya kepada para atlet, para pelatih dan para ofisial kontingen POPDA yang akan berjuang pada ajang POPDA NTB tahun 2016.

“Kami semua mendoakan semoga jerih payah anakanakku sekalian dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di tingkat Provinsi NTB atau bahkan di tingkat nasional,” katanya.

Bupati berharap tahun ini, para atlet meraih prestasi terbaik. Agar mewakili Provinsi NTB pada POPWIL 2016 yang akan diselenggarakan di Surabaya pada Oktober 2016 nanti. (arn)

(Suara NTB/fan)

PIMPIN RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (baju kuning) tengah memimpin rapat persiapan Rapat Anggota KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (12/5).

Rapat Anggota KONI NTB Ajang Merajut Kebersamaan Meraih Libas Mataram (Suara NTB) Rapat Anggota KONI NTB tahun 2016 akan dihelat di Hotel Santosa Kawasan Senggigi, Minggu (15/5) besok. Rapat dengan agenda pemaparan program KONI NTB tahun 2016 dan penyampaian laporan hasil program KONI NTB yang sudah berjalan tahun 2015 nanti akan dilaksanakan tak seperti biasanya. KONI NTB akan merangkaikan acara itu dengan ajang silaturrahmi anggota KONI NTB, atlet dan pelatih dalam merajut kebersamaan meraih target Libas (Lima Belas Emas) di PON 2016.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam rapat persiapan dengan pengurus KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (12/5) lalu mengatakan rapat anggota KONI NTB merupakan rapat tahunan KONI NTB. Lewat rapat itu pihak KONI NTB akan menyampaikan program tahunan KONI NTB yang sudah berjalan. Selain itu pihak KONI NTB akan menyampaikan program kerja KONI NTB di tahun 2016.

“Sesuai AD/ART KONI bahwa rapat anggota KONI NTB wajib digelar. Dan rapat anggota KONI NTB tahun ini akan kita gelar hari Minggu (15/5) di Hotel Santosa Senggigi. Rapat nanti dilanjutkan dengan acara outbond atlet dan pelatih Pelatda PON,” ucapnya.

Pihak KONI NTB memilih kegiatan itu digelar di Hotel yang respentatif karena selain menggelar rapat, pihak KONI NTB ingin memanjakan atlet dengan fasiltas outbond di hotel tersebut. Itu artinya usai rapat, anggota KONI NTB bisa langsung berbaur dengan atlet.

Para pengurus KONI kabupaten/kota bisa saling menyapa atlet masing-masing daerah, sehingga kegiatan itu bisa dijadikan wadah untuk merajut kebersamaan anggota KONI NTB dengan atlet dan pelatih dalam menyatukan visi dan misi KONI NTB meraih target 15 emas.

Andy berpesan pada peserta rapat agar rapat anggota nanti lebih fokus pada pembahasan program KONI NTB dalam meraih target libas di PON. Dalam hal ini KONI kabupaten/kota dan pengurus cabor diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam merealisasikan program kerja KONI NTB dalam meraih target 15 emas di PON Jabar 2016. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 14 Mei 2016

BPAP Optimis Juara Nasional Lomba Arsip Mataram (Suara NTB) Tim verifikasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Terbaik Nasional 2016 melakukan penilaian terhadap Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB. Penilaian dilakukan untuk melihat kelengkapan, termasuk juga koleksi arsip yang dimiliki BPAP

dalam lomba arsip tingkat nasional tahun ini.

Kepala BPAP NTB Drs. H. Imhal mengaku sangat optimis dapat menjadi juara dalam penilaian lomba kearsipan tingkat nasional tahun 2016. Penilaian lomba arsip pada BPAP NTB masuk dalam wilayah timur tengah Indonesia.

“Kita mau juara karena per-

siapan kita sudah mantap di sini, tahun lalu kita tidak ikut.

Kita sudah mempersiapkan dokumen sesuai dengan instrumen yang dikirim dari Jakarta. kita sudah siapkan regulasi, pedoman petunjuk pelakanaan arsip baik yang di BPAP maupun yang di SKPD,” ujarnya.

Kesiapan penuh pihak BPAP NTB dalam mengikuti lomba penilaian arsip tingkat nasional, seperti dengan mempersiapkan semua dokumen dan koleksi arsip yang sudah terdigitalisasi maupun yang belum. Saat ini jumlah koleksi arsip mencapai 30 ribu lebih koleksi. Dari jumlah itu sebanyak 27 ribu sudah terdigitalisasi.

“Dan secara bertahap akan dilakukan digitalisasi untuk mempercepat informasi terutama arsip yang bisa dijadikan informasi yang lebih baik,” terangnya.

Selain itu, yang lebih membuat optimis bisa menjadi juara di tingkat nasional ialah inovasi e-Arsip NTB in my hand dengan kelebihan dapat menemukan arsip kurang dari satu menit.

“Arsip yang telah didigitalisasi begitu kita klik langsung kelihatan di layar gak perlu kita cari. Kita akan bisa menemukan arsip kurang dari satu menit,” klaimnya.

Sementara itu, dari hasil penilaian sementara tim verifikasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Terbaik Nasional 2016 menyebut berdasarkan hasil uji petik arsip pada BPAP NTB sudah sangat baik, karena dengan inovasi e-Arsip NTB in my hand arsip sudah bisa ditemukan kurang dari satu menit. (dys)

Halaman 12

Akibat Gangguan Internet

Siswa Diikutkan dalam UN Susulan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs sederajat tahun ajaran 2015/2016 sempat terganggu oleh gangguan internet salah satu provider.

Sejumlah siswa dari sekolah yang melaksanakan UN Computer Base Test (CBT) akan mengikuti UN susulan pada Minggu depan.

“Secara umum pelaksanaan UN lancar. Tidak ada masalah berarti. Permasalahan internet pada hari kedua itu, yang belum selesai ujian atau belum log out itu, akan diberikan kesempatan ujian susulan,” ujar Ketua Panitian UN NTB, H. Aidy Furqon,

S.Pd., MA., Jumat (13/5).

Dikatakan, pelaksanaan UN susulan akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa minggu depan. Aidy menjelaskan, kejadian gangguan internet itu terjadi pada pukul 10.00 Wita di sesi kedua dan ketiga pada hari kedua UN SMP. Ada beberapa sekolah yang melaksanakan UN CBT terganggu terkait hal itu.

Sementara itu, untuk UN SMP yang melaksanakan UN berbasis Paper Base Test (PBT), Lembar Jawaban UN (LJUN) sudah diserahkan ke Dikpora Provinsi, karena proses scanning LJUN dilakukan di Dikpora Provinsi sejak Se-

lasa lalu. “Hari ini (kemarin, red) LJUN dari Pulau Sumbawa sudah mulai datang,” kata Aidy.

UN SMP sederajat tahun 2016, ada sekolah yang melaksanakan UN CBT, dan ada juga yang melaksanakan UN PBT. Siswa yang melaksanakan UN CBT diikuti oleh 3.509 siswa. Dan yang mengikuti UN PBT diikuti 84.600 siswa.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UN, UN SMP dilaksanakan serentak, baik sekolah yang melaksanakan UN CBT maupun UN PBT pada Senin (9/5) sampai

dengan Kamis (12/5). Dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Salah satu sekolah yang mengikuti UN CBT, SMPN 6 Mataram, mengakui mengalami sedikit gangguan pada pelaksanaan hari kedua lalu.

Tetapi kata Kepala SMPN 6 Mataram, Drs. Lalu Marwan, MMPd., siswanya tidak mengikuti UN susulan, karena persoalan itu sudah diantisipasi. “Secara teknis lancar, pernah ngadat, cepat kita sikapi dengan beli modem,” kata Marwan, Jumat (13/5). (ron)

HILANG HILANG SIM C DAN STNK R2 HONDA NOPOL DR4793CF N O K A : N O S I N : MH1JFD226DK495124: JFD2E-2491202 AN. GALIS MUHARYANI HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 14 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

Murahnya Harga Beras Komersil di NTB DATA Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB menyebutkan, harga pembelian beras komersil Bulog Divre NTB tahun 2015 paling rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Harga beras komersil di Bulog Divre Bali, Rp 9.000 per Kg. Kemudian Bulog Divre Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing Rp 9.010 per Kg dan Rp 9.300 per Kg. Sedangkan harga beras komersil dibeli Bulog Divre NTB hanya Rp 8.600 per Kg. Rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB ini, ditengarai sebagai penyebab sulitnya beras produksi lokal daerah ini dicegah dijual pedagang besar ke luar daerah. ‘’Mengalirnya’’ beras lokal ke luar daerah banyak dikeluhkan masyarakat terutama ibu rumah tangga. Mereka (ibu rumah tangga) berpendapat, karena banyaknya beras lokal yang dibawa (dijual) ke luar daerah jadi biang kerok mahalnya harga beras di daerah ini.

Memang melambungnya harga beras medium di NTB, sempat terjadi beberapa waktu lalu. Harga beras di pasar-pasar tradisional bahkan sempat menyentuh harga Rp 14.000 per Kg. Ibu rumah tangga menjerit. Tingginya harga beras yang menyentuh Rp 14.000, bisa jadi merupakan harga termahal dalam sejarah perberasan di NTB. Mahalnya harga salah satu bahan pokok ini, ternyata kontradiktif dengan harga pembelian beras komersil yang dibeli Bulog Divre NTB. Seperti data BPK NTB harga beras komersil dibeli Bulog Divre NTB tahun 2015 hanya Rp 8.600 per Kg. Harga ini lebih murah dari harga pembelian beras komersil di Bali dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Pandangan masyarakat awam, ketika harga pembelian rendah, semestinya beras yang dibeli juga mengikuti (tidak mahal).

Mencermati rendahnya harga pembelian beras komersil oleh Bulog Divre NTB, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, semestinya tidak ada alasan (bagi Bulog) membeli beras NTB dengan harga lebih rendah dari harga beras daerah lainnya. Karena, kualitas beras NTB termasuk yang terbaik. ‘’Cara seperti ini tidak boleh berlanjut. Harus dihentikan kalau memang benar ada,’’ tegas gubernur menjawab konfirmasi Suara NTB via WhatsApp, Kamis (12/5) lalu.

Gubernur memang belum mendapat laporan terkait dengan rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB. Namun, gubernur mengatakan, bukan hanya persoalan harga yang menyebabkan banyaknya pedagang luar membeli beras di NTB. Tetapi kualitas beras NTB yang memang jauh lebih bagus jika dibandingkan daerah lainnya juga menjadi penyebab. ‘’Itu sebenarnya pedagang luar itu banyak membeli beras dari Lombok dan Sumbawa tidak hanya karena harga tetapi karena kualitas. Kualitasnya (beras NTB ) memang kita jauh lebih baik di banding banyak daerah lain,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi bersama bupati dan walikota se NTB di Pendopo Timur.

Melihat kondisi ini, gubernur sedang berbicara dengan pihak terkait bagaimana upaya agar keunggulan kualitas beras yang dimiliki NTB ini bisa meningkatkan harga beli atau harga jual petani. Gubernur mengaku sudah mengusulkan ke pemerintah pusat supaya menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras. ‘’Justru saya sedang berbicara bagaimana upaya kita, keunggulan kualitas ini bisa meningkatkan harga beli atau harga jual petani. Kita tetap usulkan dari dulu (kenaikan HPP),’’ ujarnya. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Seniman Perempuan dalam Pembicaraan IKA kita mulai membicarakan tentang perempuan, hal-hal seperti problem gender, diskriminasi, penindasan, eksploitasi, dan sebagainya lebih dahulu hadir ke permukaan mengambil alih sebagai poros utama. Ruang lingkup pembicaraan perempuan seolah berputar terus pada lingkaran yang itu-itu juga. Tidak melulu membedahnya, hal itu berlanjut dengan mengemukakan solusi atas setiap masalah perempuan. Namun, pada akhirnya yang terjadi kemudian permasalahan yang sama mengemuka kembali dalam kata ‘belum tuntas’. Beragam pendapat bermunculan dari mulai saling menyudutkan, melontarkan pertanyaan siapa yang harus disalahkan, dan kemanakah pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Problema perempuan yang tak pernah habis dibicarakan tersebut, mengundang reaksi yang selalu sama dari tahun ke tahun. Simpati tentu saja terlebih dahulu datang dari kaum perempuan sendiri yang saling merasakan solidaritas kepada kaum mereka yang menjadi korban. Pun tak lepas juga dari berbagai komentar ‘nyinyir’ yang datang dari pihak berwenang yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan. Seperti yang baru-baru ini terjadi mengenai kasus Yuyun yang dikomentari ringan oleh salah seorang pejabat. Awalnya sikap prihatin yang ditunjukkan, namun kemudian menyalahkan Yuyun yang seharusnya tidak berjalan sendirian di pinggir kebun sehingga mengundang aksi kejahatan 14 pria pemerkosa. Dalam kasus yang benar-benar pelik dan diharapkan memperoleh keadilan, bentuk penyalahan dari pejabat tinggi yang seharusnya membela kepentingan korban, tentu langsung membuat berang para simpatisan Yuyun.

Dalam berbagai persoalan perempuan yang terus mendapat perhatian, bermunculan aksi-aksi solidaritas. Aksi-aksi yang disuarakan oleh mereka yang merasa ‘senasib sepenanggungan’ sekaligus memunculkan tuntutan-tuntutan tentang keadilan untuk kaum perempuan.

Namun, tidak sedikit tanggapan yang berseberangan bermunculan seperti: Mengapa perempuan seolah hanya memperjuangkan kebebasannya sendiri? Apakah mereka kaum yang hanya mementingkan dirinya sehingga seolah sangat egois menuntut kesederajatan? Mengapa perempuan selalu mengganggap berada dalam posisi korban dan seolah tak berdaya mendobrak tekanan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seolah perlahan mencair dalam suatu diskusi hangat yang melibatkan seniman perempuan dari berbagai kota di Indonesia. Seniman perempuan yang terdiri dari aktris teater, sutradara teater, penulis naskah pertunjukan, pembuat film dokumenter dan film pendek, hingga penulis karya-karya sastra. Dari mereka yang masih menganggap bukan seniman__meski melakukan pekerjaan seni__sampai pada mereka yang merasa masih harus belajar kepada kawan seniman

Oleh:

Iin Farliani (Mahasiswi Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram)

Kesenian yang tidak hanya sebagai pengisi rohani, tapi juga sebagai sarana penyampai pesan bahwa seniman juga tidak ‘acuh tak acuh’ terhadap apa yang menjadi permasalahan di lingkungan sekitarnya. Isu-isu tentang kota dapat menjadi ide yang menarik sebagai pemantik seniman dalam berkarya.

Sehingga salah satu upaya untuk perlahan-lahan mengubah pandangan masyarakat terhadap kesenian adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. dari daerah lain, duduk bersama dalam acara “Temu Seniman Perempuan” oleh Koalisi Seni Indonesia (11/ 05/2016) kemarin. Meski menggeluti bidang yang berbeda, kenyataan bahwa masih dalam satu nafas kesenian sebagai sarana penyampai pesan, tak sedikit menghadirkan pandanganpandangan yang brilian juga reaksi takjub ketika saling menceritakan pengalaman dalam berkarya serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengikis hambatan. Bahwa ternyata pengalaman dari kawan seniman dari daerah lain yang dengan gigih melawan batasan-batasan yang ada memberi semacam kekuatan baru. Berbagi pengalaman rupanya merupakan salah satu cara yang efektif dalam bentuk kesadaran masih banyak yang berjuang dan kita tidak sendirian melakukannya.

Menggugat Stigma Hingga saat ini sulit untuk mengubah stigma masyarakat yang cenderung mengganggap pekerjaan seniman bukanlah suatu profesi. Kesenian bukan menjadi suatu hal yang pokok di tengah arus modern yang mengutamakan kecepatan dan kecanggihan. Adapula yang mengganggap kesenian hanya untuk mengisi waktu senggang sehingga kesenian yang bersifat instanlah yang lebih banyak diketahui masyarakat. Kesenian yang bersifat mengisi dalam bentuk pengalaman batin sulit mendapat ‘pengertian’ sebagai suatu kebutuhan dasar pula bagi seseorang.

Kerancuan pengertian kesenian yang berkembang dalam masyarakat itulah yang kemudian memberi imbasnya pada pekerja seni, dalam hal ini seniman itu sendiri. Seniman lebih banyak diartikan sebagai orang yang luntang-lantung tak karuan, berpakaian acak-acakan, dan tidak jelas tujuannya. Lalu bagaimana jika senimannya adalah seorang perempuan?

Perempuan yang sampai saat ini dipercaya lebih baik untuk mengurusi urusan domestik daripada menghabiskan waktu di luar rumah, mengalami banyak stigma negatif apabila ia bertindak di luar jalur itu. Tentu kita tidak menutup mata bahwa banyak di daerah lain yang membolehkan perempuan melakukan banyak

RADIO

aktivitas di luar rumah, bahkan hingga larut malam. Namun, kecenderungan yang didapati adalah sebelum berkegiatan di luar, urusan di dalam rumah harus lebih dulu selesai. Mencuci, memasak, mengurus anak, membereskan perabot menjadi kewajiban utama sebelum mengembangkan passion. Pekerjaan seniman yang menuntut totalitas waktu maupun tenaga, membuat seorang seniman lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Misalnya, seringkali untuk menulis kritik pertunjukan seniman tentu harus menonton semua pertunjukan untuk menuliskan pendapatnya dan memberi kesimpulan. Waktu yang dihabiskan bisa berhari-hari. Atau seniman harus melakukan banyak riset yang membuatnya terus berpindah-pindah tempat agar menghasilkan karya yang menurutnya sungguh-sungguh.

Aktivitas pencarian dalam menunjang proses kreatif itu membuat seniman tak jarang harus pulang larut malam. Lebih parah apabila ia seniman perempuan, masyarakat cenderung menilai perempuan yang pulang larut malam sebagai ‘perempuan tidak benar’.

Apa yang dikerjakan seorang perempuan hingga larut malam? Apakah alasan pekerjaan sebagai seniman dapat begitu saja diterima?

Pengakuan dari kawan-kawan seniman selama diskusi kemarin mengalami banyak hambatan karena cap-cap negatif itu membuat pihak keluarga sendiri kemudian ikut melarang kegiatan berkesenian.

Ada juga yang memberi kelonggaran sedikit dengan pemberlakuan jam malam. Namun, cara itu pun tidak efektif khususnya bagi mereka yang bergiat di teater. Latihan pertunjukan tidak akan selesai hanya dalam waktu satu dua jam saja.

Sehingga alternatif lain terpaksa ditempuh meski beresiko seperti mencari penginapan atau hampir terpaksa tidur di jalan.

Penyampai Pesan Dengan semua batasan-batasan itu, yang menarik dalam diskusi kemarin adalah banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya menjadikan batasan itu

sebagai bahan keluhan yang berlarut-larut. Perempuan dapat melakukan upaya lebih saat ia berada di bawah tekanan. Bukankah banyak kata-kata bijak yang mengatakan seseorang justru menemukan kekuatannya yang selama ini tidak ia bayangkan justru saat mendapat tekanan? Bahkan saat ia merasa tidak berdaya lagi, kekuatan itu dapat begitu saja muncul melampaui batasan-batasan.

Kesenian yang tidak hanya sebagai pengisi rohani, tapi juga sebagai sarana penyampai pesan bahwa seniman juga tidak ‘acuh tak acuh’ terhadap apa yang menjadi permasalahan di lingkungan sekitarnya. Isu-isu tentang kota dapat menjadi ide yang menarik sebagai pemantik seniman dalam berkarya. Sehingga salah satu upaya untuk perlahan-lahan mengubah pandangan masyarakat terhadap kesenian adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Entah melalui bukti karya atau mendekatkan apa yang kita geluti pada mereka yang sebelumnya tidak percaya bahwa kesenian memiliki tujuan. Harapan tentu datang semoga pandangan tentang seniman bukan lagi sebagai orang yang tidak jelas, namun seniman adalah juga sebuah profesi. Dan khususnya, seniman perempuan dapat terus menelesuri jalannya dalam nafas panjang kesenian yang tak akan jemu menghasilkan karya.

Walikota peringatkan Pimpinan SKPD segera kembalikan kerugian negara Seharusnya diproses secara hukum

*** Ras sapi lokal terancam punah

Mendesak dilakukan langkah penyelamatan

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Mei 2016

Dewan Minta Pemerintah Tegas Soal HPP Dari Hal. 1 Tanggapan soal rendahnya harga beras komersil dating dari I Komang Gandhi seorang pengusaha beras yang juga mitra Bulog.

Gandhi mengakui bahwa ada selisih harga pembelian beras komersil tahun lalu.

Diketahuinya bahwa saat itu Bulog Divre NTB membeli dengan harga Rp 8.250/Kg untuk beras medium, sementara di beberapa daerah harganya Rp 9.000. Komang Gandhi mengatakan sempat berdebat dengan pihak Bulog waktu itu, karena pembelian di NTB terendah. Hingga akhirnya diputuskan untuk menaikkan harga pembelian, walaupun umumnya harga normal kembali.

Akibatnya apa? Ketika harga pembelian tinggi, terjadi gejolak harga beras di pasar tradisional, di masyarakat. Harga beras bahkan lebih dari Rp 10.000. Saat ini harga beras sudah relatif terjangkau dan stabil. Salah satunya, karena pemerintah masih mempertahankan membeli dengan harga acuan, yakni HPP. ‘’Bulog saat ini belum mengeluarkan harga komersil.

Masih pembelian dengan harga Rp 7.300/Kg untuk beras medium, sesuai HPP. Kalau Bulog mengutak atik pembelian lebih dari Rp 7.300, bisa dilihat nanti harga beras di pasar-pasar, dari yang Rp 8.000/Kg bisa berubah menjadi Rp 9.000. kita pengusaha

sebenarnya tidak ada masalah, mau beli dengan harga berapa saja oke.

Cuma kasian masyarakat kalau pembelian dengan harga tinggi,” kata Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB ini.

Komang Gandhi adalah salah satu mitra Bulog, diakui meskipun harga pembelian relatif stabil di lapangan. Khusus untuk Pulau Sumbawa, harga gabah telah melambung tinggi mencapai Rp 4.105/ Kg, padahal HPP membolehkan pembelian sampai Rp 3.750/Kg. “Di Sumbawa kita sekarang sedang menjerit, bagaimana membeli dengan harga tinggi sementara harga jualnya mengacu pada HPP,’’ kata Komang Gandhi.

Diberitakan sebelumnya,dData BKP menyebutkan, harga pembelian beras komersil Bulog Divre NTB tahun 2015 paling rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Harga beras komersil di Bulog Divre Bali sebesar Rp 9.000 per kg. Kemudian harga beras komersil di Bulog Divre Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing Rp 9.010 per kg dan Rp 9.300 per kg. Sementara itu, harga beras komersil di Bulog Divre NTB tahun 2015 lalu hanya sebesar Rp 8.600 per kg. (ndi/bul)

Pemprov Segera Koordinasi dengan Bulog Dari Hal. 1 lanjut Wagub bisa dijadikan evaluasi terhadap penentuan HPP. ‘’Artinya harga beras di konsumen terjangkau tetapi juga tidak merugikan petani.

Saya kira ini jadi bahan evaluasi,”imbuhnya.

Terkait dengan serapan Bulog sampai dengan April lalu baru mencapai 10 persen dari taget serapan sebanyak 211 ribu ton beras. Ia meminta Bulog NTB bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target serapan yang telah ditargetkan pemerintah. ‘’Bulog perlu lebih progresif lagi menyerap gabah petani,” harapnya.

Tahun ini, Bulog Divre NTB ditargetkan untuk menyerap

beras sebanyak 211 ribu ton. Sementara itu, proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB tahun 2016 sebanyak 574.320 ton.

Angka itu setelah ditambahkan dengan kebutuhan 3 juta wisatawan atau 6.720 ton beras berdasarkan target angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB diprediksi sebesar 581.040 ton. Tahun 2016, NTB menargetkan produksi beras sebanyak 1,354 juta ton. Dengan kebutuhan dalam daerah sebanyak 581.040 ton, diprediksi beras yang keluar daerah sebesar 586.064 ton. (nas)

Ras Sapi Lokal Terancam Punah Dari Hal. 1 Pada tiga kecamatan itulah dilakukan kegiatan pemurnian dalam rangka penyelamatan terhadap sapi ras Bali yang terancam punah karena tergempur teknologi.

Sapi ras lainnya seperti simental, limousin dan jenis lainnya diketahui memiliki bobot yang jauh lebih besar.

Bobot besar inilah yang membuat petani peternak lebih banyak memilih untuk membudidayakannya. Di samping itu, harga dari sapi ras besar itu jauh lebih mahal dibandingkan sapi ras Bali.

Potensi pengembangan populasi sapi di Lotim ini bisa 400 ribu ekor. Akan tetapi satu sisi jumlah sapi yang keluar daerah Lotim ini cukup besar untuk memenuhi kebutuhan luar daerah. Jumlahnya mencapai 300-400 ekor perbulan.

Masalah ketersediaan pa-

kan, lanjutnya memang bisa menjadi salah satu penghambat dalam melakukan budidaya. Beragam pola dan cara dilakukan agar bisa sinergi dalam pengembangan ternak dengan budidaya tanaman pangan dan hortikultura maupun dengan tanaman perkebunan.

Mengenai terobosan embrio transfer yang digalakkan beberapa tahun terakhir di Lotim guna melahirkan pedet-pedet kembar di Lotim katanya sudah menuai hasil. Disebutkan, sudah ada empat pedet kembar dilahirkan dari proses embrio transfer beberapa waktu lalu.

Targetnya sebanyak 40 ekor sapi yang dilahirkan melalui proses embrio transfer ini. Baik hasil persilangan dari yang sudah bunting secara alami maupun yang dilakukan melalui proses inseminasi buatan. (rus)

Halaman 15

Tertibkan IUP Bermasalah

Somasi Minta KPK Gunakan ’’Wajah’’ Penindakan Mataram (Suara NTB) Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menggunakan pendekatan pencegahan. Tetapi menggunakan pendekatan penindakan dalam menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih bermasalah sampai batas waktu yang ditentukan, 12 Mei kemarin.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB, Dwie Arie Santo, SH pada Suara NTB, Jumat (13/5) kemarin. ‘’NTB termasuk salah satu yang masuk dalam fungsi koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK dalam menertibkan IUP bermasalah.

Nah ini kalau kita merujuk Permen ESDM nomor 43 tahun 2015, maka batas penertibannya sudah lewat pada tanggal 12 Mei kemarin,” ujarnya.

Dari batas waktu yang sudah diberikan untuk menertibkan IUP itu sampai tanggal 12 Mei. Menurut Aries, untuk NTB dalam catatan koalisi masyarakat sipil, masih tercatat masih ada 117 IUP yang masih belum clear and clean. Dari sekitar 115 IUP, yang sudah dinyatakan tak bermasalah baru 38 IUP. Sedangkan jumlah piutang negara di sektor minerba itu sekitar Rp 28,2 miliar yang harus ditagih.

‘’Penertiban IUP itu bukan hanya persoalan administrasi saja. Tetapi ada tagihantagihan di sana. Untuk itu kita akan menyampaikan pada KPK agar tidak lagi menggunakan ‘’wajah’’ pencegahan.

Tetapi ‘’wajah’’ penindakan perlu untuk menyelamatkan pendapatan negara di sektor pertambangan itu,” jelasnya.

Selain pada KPK, Somasi juga akan meminta Kementerian ESDM agar menggunakan kewenangannya un-

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di Mataram.

Disebutkan, tahun 2015 lalu pada periode Oktober-Maret luas areal tanam padi di Lotim seluas 53 ribu hektar.

Dengan luas areal tanam seperti itu, Lotim berhasil surplus beras sebanyak 107 ribu ton.

Pada tahun 2016 ini, lanjutnya pada periode Oktober-Maret, luas areal tanam padi di Lotim bertambah menjadi 56.300 hektar. ‘’Jadi apabila ada kekeringan 1.000-2.000 hektar itu tidak terlalu memengaruhi surplus beras kami tahun 2016. Tahun 2015, kami berhasil surplus 107 ribu ton,’’ ucapnya.

Dengan kondisi luas areal tanam yang jauh lebib besar dibandingkan tahun sebelumnya, lanjut Wabup, pihaknya optimis Lotim akan mampu mempertahakna surplus beras minimal sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 107 ribu ton. “Walaupun ada kekeringan.

Kita tetap optimis surplus.

Karena berdasarkan ramalan cuaca juga, bulan Juni-Juli ini ada hujan lebat, menanam padi bisa berjalan,” imbuhnya.

Dijelaskan, bencana kekeringan yang terjadi pada sejumlah tempat di Lotim bukan hanya mengakibatkan kekurangan air irigasi pertanian. Tetapi juga dapat menumbuhkan serangan hama penyakit.

Justru yang harus berhati-

hati, kata Wabup adalah petani tembakau Virginia Lombok. Dengan prediksi akan adanya kemarau basah atau fenomena la nina, maka petani tembakau harus hari-hati jika menanam tembakau. Jangan sampai tanaman tembakau kelebihan air yang menyebabkan tanaman tidak kondusif untuk tumbuh.

Luas areal yang mengalami kekeringan di Lotim dilaporkan seluas 1.800 hektar (ha). Dari luasan seluruh areal tanaman padi tersebut, diakumulasi luas tanaman yang mengalami gagal panen alias puso mencapai 562,20 hektar . Luas lahan yang mengalami kekeringan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan luas intensitas tanam padi selama musim 2015-2016 ini yang totalnya 56.613 hektar.

Diprediksi, luas lahan yang mengalami puso ini hanya 0,9 persen saja dari seluruh areal tanam.

Jumlah tersebut katanya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan areal tanam. Seluruh kawasan yang gagal panen dihitung rata-rata produktivitasnya 5,4 ton perhektar.

Terakumulasi, sebanyak 2.809,08 ton produksi yang hilang. Jumlah tersebut diyakini tidak terlalu mengkhawatirkan dari total produksi yang akan dihasilkan keseluruhan wilayah Kabupaten Lotim. (nas)

an Sektor Energi di NTB baru-baru ini, menegaskan jika lembaga anti rasuah itu akan turun dengan ‘’wajah’’ penindakan jika sampai pertengahan Mei tidak ada hasilnya.

Begitu juga mengenai tunggakan piutang pajak dari pemegang IUP. Piutang IUP tersebut harus dibayar oleh para pemegang IUP. Seluruh Indonesia, kata Agus ada sekitar 3.700 IUP yang bermasalah. Untuk itu, dalam membenahi tata kelola pertambangan dan energi ini, KPK bersama Ditjen Minerba akan menurunkan tim. Diharapkan pada pertengahan Mei ini sudah tuntas IUP-IUP yang bermasalah tersebut. (ndi)

Wisatawan Keluhkan Penjualan Saham DMB Harus Transparan Kondisi Kawasan Wisata Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Wisatawan asing mengeluhkan sejumlah titik di jalan raya Senggigi yang gelap gulita pada malam hari. Pasalnya belum seluruhnya diterangi lampu penerangan jalan umum (PJU). Padahal Senggigi merupakan etalase Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjual pariwisata yang nyaman dan aman.

“Minimnya PJU di sepanjang jalan raya Senggigi, dari Desa Batulayar hingga Senggigi, menjadi keluhan pengguna jalan termasuk wisatawan,’’ ujar Kepala Desa Batulayar Muhammad Taufiq, Jumat (13/5).

Ia mengaku, tidak semua PJU di kawasan Senggigi hidup, sebagian katanya mati. Sebagian juga belum dipasangkan PJU. Menurutnya, sangat tidak etis kalau akses pariwisata tidak terang benderang. Paling tidak, lanjutnya, terdapat PJU dari gapura perbatasan dengan Kota Mataram hingga KLU. Selama ini, keluhan masyarakat terkait tidak ada lampu penerang menyebabkan potensi kecelakaan lalu lintas. Bila penerangan minim, cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan kerap membuat silau kendaraan di depannya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Senggigi, Muhammad Ilham. Ia mengaku sering meminta kabupaten untuk memfasilitasi sarana PJU di akses ke objek pariwisata. Tapi tidak mendapat respons positif. Jalan Raya Senggigi tidak semuanya diterangi PJU. Sejauh ini apa yang diusulkan desa, tidak pernah terealisasi.

Hal ini menyebabkan ia bosan me-

minta pemkab untuk menyediakan PJU di Jalan Raya Senggigi. Menurut Ilham, minimnya penerangan jalan menimbulkan efek tidak bagus kepada wisatawan. Terlebih lagi banyak wisatawan yang tetap bepergian pada malam hari.”Lampu penerang ini seharusnya menjadi fasilitas yang harus diutamakan,” sarannya.

Warga Senggigi, Mastur sekaligus Ketua Karang Taruna Senggigi ini mengaku, Senggigi sebagai kawasan wisata dunia sebenarnya tidak layak menjadi lokasi wisata, karena kondisi infrastukturnya. Daerah ini hanya menyetor PAD ke daerah, namun justru kondisi infrastuktur tidak diperhatikan. “Di luar saja megah, tapi coba masuk ke dalam (dusun) di Senggigi kondisi jalannya semua rusak parah,” terang Mastur.

Menurutnya, banyaknya lampu PJU yang mati sepanjang jalur Sheraton hingga Mangsit sekitar lima kilometer menambah buramnya kondisi infrastruktur di daerah itu. Warga setempat berharap ada perlakuan khusus dari Pemda, karena sebagai daerah penghasil PAD terbesar di Lobar.

Karena tidak adanya dana khusus dari Pemda untuk membiayai itu, maka hal ini mendasari warga Senggigi mengusulkan Perdes pungutan hotel yang diambil dari CSR sekitar 10 persen. Karena, sejauh ini CSR hotel tidak disetor ke desa, namun tidak jelas ke mana.

Terkait Perdes ini sendiri sudah dikoordinasikan dengan Pemda, “Namun tidak direspons, kami mau bagaimana lagi,’’ katanya dengan nada kecewa. (her)

ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Qurtubi meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat mengedepankan transparansi dan kehati-hatian dalam penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang dikuasai PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Kepada wartawan di Taliwang Ibu Kota Sumbawa Barat, Jumat (13/5), Kurtubi menyatakan transparansi penting agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik daerah maupun mitranya.

“Khususnya masalah nilai saham 6 persen yang menjadi hak daerah di PT DMB harus jelas, karena nantinya akan menjadi penentu berapa yang akan menjadi hak daerah dari hasil penjualan saham tersebut,” katanya didampingi Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaefudin.

Secara pribadi, Qurtubi menyatakan sepakat saham itu dijual, karena selama beberapa tahun terakhir daerah tidak mendapat apa-apa karena tidak adanya pembagian deviden dari PT DMB kepada daerah sebagai pemegang saham.

Padahal di satu sisi, menurut dia, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tetap melaksanakan ekspor konsentrat hasil tambang dan tetap membagikan deviden setiap tahun kepada para pemegang saham, termasuk kepada PT DMB. Karena itu ia mengaku sempat secara langsung meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut persoalan deviden tersebut.

“Kalau itu keputusan bersama (menjual saham) saya sependapat. Toh nantinya pemerintah daerah tetap akan mendapat bagian (pemasukan dari keberadaan tambang dari dana bagi hasil (pajak maupun royalti). Hanya saja penjualan itu harus mengedepankan azas transparansi dan kehati-hatian,” ujarnya.

Selain transparan dalam proses penjualan, politisi yang juga ketua Dewan Pimpinan

Tetap Optimis Surplus Dari Hal. 1

tuk menindak tegas IUP yang masih bermasalah. Jika daerah sudah tidak bisa lagi menertibkan IUP bermasalah itu, maka Kementerian ESDM bisa mengambil alih. Hal itu dinilai penting, karena sampai batas waktu yang sudah diberikan, NTB masih banyak yang belum diselesaikan. ‘’Kenapa KPK dan Kementerian ESDM penting untuk ambil alih, karena sampai saat ini daerah belum juga menyampaikan progres dalam menindak tegas IUP-IUP yang bermasalah berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baru itu,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua KPK, Agus Raharjo pada acara Rencana Aksi Korsup Pencegah-

Tak Ada Makanan, Tidur Menahan Rasa Lapar Dari Hal. 1 Jumat (13/5), secara tak sengaja, Suara NTB silaturrahim kepada kedua pasangan jompo ini. Pengakuan Inaq Rusiah, satu kalimat yang dilontarkan suaminya sesaat sebelum koran ini tiba “Masak sayur apa untuk saya sore ini?”.

Teriris batin Inaq Rusiah mendengar pertanyaan suaminya. Alih-alih memikirkan sayur, beras yang dimasak pun tidak ada. Jam juga sudah menunjuk pukul 14.00 Wita.

Berarti sedari pagi, Mantausim belum menyentuh makanan.

Baru duduk di berugak, Rudi, cucu pasangan ini juga bertanya. ‘’Nek, ada nasi,’’ tanyanya. Inaq Rusiah pun menjawab, “coba lihat di rak,” sembari menunjuk rak tempat nasi. Walhasil, nasi ternyata habis. Rudi pun tak makan.

Usut punya usut, sudah beberapa hari ini, pasangan jompo ini tak memiliki cadangan beras. Kebutuhan pangan seadanya hanya dicukup-cukupi dari belas kasih Rabitah.

Anak tertua yang kini berprofesi sebagai buruh di pabrik serabut kelapa di kampung sebelah.

Saat ditanya, keduanya ini benar mengakui belum makan sejak pagi. Kondisi ini bisa saja terjadi sejak beberapa hari bahkan hitungan pekan hingga bulan. ‘’Biasanya kami mengandalkan raskin, tapi

sudah habis beberapa minggu lalu. Karena jatah dari pemerintah hanya 4 kilo yang kami tebus seharga Rp 10 ribu,’’ sebutnya.

Sepengetahuan warga, Inaq Rusiah, kerap dikenal sebagai penjaja sapu lidi. Sedangkan Mantausim - ketika pendengaran dan mata normal, setidak-tidaknya bisa nyambi duduk membuat atap dari daun kelapa ataupun tusuk sate untuk dijual. Tetapi sudah beberapa bulan ini, keduanya tak bisa berbuat apa-apa.

Mantausim kini mengidap sakit di bagian lambung, yang membuatnya “pensiun” beraktivitas. Sementara Inaq Rusiah, usai berhenti membuat sapu lidi, ia pun menjajakan sapu lidi buatan tetangga.

Dari tetangga ia menerima seharga Rp 4 ribu, lalu ia jual dari rumah ke rumah seharga Rp 5 ribu. Praktis, ia hanya mengharapkan Rp 1.000,- per satu ikat sapu lidi sebagai modal untuk bertahan hidup.

Itu pun dulu, dua atau tiga bulan lalu. Kini ia tak lagi jualan karena tak mampu keliling kampung. ‘’Kami baru saja selesai berunding karena bingung tidak ada yang dimasak. Untuk minjam beras, malu, tidak ada warung yang percaya kami ngutang,’’ katanya.

Pasangan jompo ini, memiliki tiga orang anak. Anak perama Rabitah, anak kedua bernama Zainuddin, MZ yang kini

merantau ke Kalimantan sejak 4 tahun lalu. Anak bungsu, Saharudin, turut merantau ke Kalimantan Timur.

Namun baru sebulan di sana, terserang malaria dan meninggal di sana. ‘’Kadang ngirim, tapi tidak sering. Mungkin ngirim lagi nanti saat puasa atau lebaran. Dari kirimannya (anaknya yang bekerja di Kalimantan Timur) kami belikan beras, kalau tidak ada kiriman, ya menunggu belas kasihan tetangga. Kadang nasi sepiring dibawakan tetangga,’’ ujarnya lirih. ‘’Fakir Miskin dan Anakanak telantar, dipelihara oleh Negara’’. Kalimat sakral itu tertuang pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1. Kini, saatnya negara melalui pemerintah di daerah, agar tampil membantu warganya. Teringat jelas berita di media belakangan ini, saat seekor gajah mati, pemerintah cukup sibuk membentuk tim berisikan pakarpakar kedokteran. Meneliti mengapa gajah mati, dan jika mungkin dibuat hidup 100 tahun lagi. Tapi saat rawan pangan melanda manusia, saatnya pemerintah menunjukkan kebijakan dan kebijaksanaannya.

“Sekarang tidak kerja karena penglihatan terganggu. Seharian kamin terus berpikir, karena tidak ada makanan, mati ya mati. Kami ikhlas,’’ ujar Inaq Rusiah pasrah. (ari)

Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi NTB itu juga menyatakan transparansi harus dikedepankan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana dari hasil penjualan saham itu kelak.

Ia menyatakan dana yang akan didapatkan pemerintah daerah dari hasil penjualan saham tersebut cukup besar.

Karenanya harus dipastikan bahwa pemanfaatannya dilaksnakan sesuai aturan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting meskipun pemerintah daerah tidak lagi memiliki saham, pengawasan harus tetap dilaksanakan, siapa pun nantinya yang akan menjadi operator (pemegang saham mayoritas) di tambang Batu Hijau,” kata Kurtubi.

Seperti diberitakan, Direktur Utama PT DMB dan Direktur Utama PT Multycapital, disaksikan Gubernur NTB, Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa, bersama ketua DPRD masing-masing daerah telah menandatangani kesepakatan untuk

menjual saham milik PT MDB di PTNNT pekan lalu.

Para pihak sepakat, 24 persen saham tersebut, termasuk di dalamnya 6 persen yang menjadi hak PT DMB akan dijual secara utuh.

Ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir, menyatakan Multycapital telah sepakat bahwa 6 persen saham yang menjadi hak PT DMB utuh diberikan kepada daerah.

“Multycapital sepakat soal itu. Ini (menjual saham) merupakan keputusan terbaik, karena selama ini PT MDB selalu rugi karena menanggung beban hutang di pihak ketiga sehingga tidak bisa membayar deviden kepada PT DMB,” katanya.

PT DMB adalah perusahaan patungan tiga daerah, yakni Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa, yang bermitra dengan PT Multycapital (group Bakrie), kemudian membentuk PT MDB untuk mengakuisisi 24 persen saham PTNNT jatah divestasi 2007 2010. (ant/Bali Post)

Tiga Tunggakan Kasus Korupsi Masuk Agenda Ekspose Dari Hal. 1 Sedangkan kasus ketiga, kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) masuk dalam tunggakan karena belum tuntas hingga akhir 2015 lalu.

“Tiga tunggakan kasus ini kami akan ekspose Rabu pekan depan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, Jumat (13/5).

Kasus Kedaro akan masuk prioritas karena prosesnya yang tergolong cukup lama, meski tersangka sudah ditetapkan bahkan sudah menjalani pidana. Kini pihaknya tinggal menuntaskan penerapan Pasal 55 KUHP terkait penyertaan tersangka lain, dalam hal ini IM. Ditanya soal informasi kasus ini dihentikan, dia membantahnya. “Tidak dihentikan, tapi sekarang masih didalami penyidikannya,’’ bantah Herya.

Terkait kasus pertamanan Kota Mataram, akan ditentukan di gelar perkara nanti, apa-

kah bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. “Yang penting kami akan transparan. Kalau maju maju, kalau tidak ya tidak,” tegasnya. Penanganan laporan masyarakat atas proyek pertamanan ini masih tahap penyelidikan, sudah meminta keterangan kepala dinas, sejumlah kabid dan rekanan.

Sedangkan kasus proyek BSPS, sudah menetapkan RS sebagai tersangka namun sampai saat ini statusnya DPO. Tapi untuk mengembangkan ke tersangka lain, butuh ekspose lagi. “Kasus ini sudah penyidikan. Sudah ada tersangkanya. Untuk pengembangan ke pihak lain, kami perlu ekspose,” terangnya.

Ekspose ini diakuinya sebagai upaya mempercepat penanganan kasus. Paling ditekankah adalah penyelesaian tunggakan. Ini berdasarkan hasil supervisi dari tim Kejaksaan Agung melalui Jampidsus, yang meminta semua tunggakan perkara tidak berlarut - larut. (ars)

Akses Jalan Buruk Jadi Penyebab Dari Hal. 1 Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengklaim masuknya Kecamatan Batulanteh sebagai daerah rawan pangan bukan lantaran kekurangan pangan.

Melainkan akses jalan yang masih sangat buruk bisa jadi menjadi penyebabnya. ‘’Aksesibilitas kita yang masih susah di sana, akses jalan terutama. Itu aja yang jadi masalah. Kalau yang lain seperti sumber daya alam, di sana cukup kaya kok daerahnya,’’ kata Mahmud Abdullah dikonfirmasi Suara NTB disela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati/Walikota se NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (12/5) lalu.

Menurutnya, masyarakat yang ada di Kecamatan Batulanteh kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunan mereka karena akses transportasi yang sangat buruk. ‘’Karena mereka ini memasarkan ke luar daerah, ini yang masih susah, transportasinya yang masih jadi kendala,’’tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemkab Sumbawa sedang mengupayakan perbaikan akses jalan menuju daerah tersebut.

Dari Sumbawa Besar menuju Kecamatan Batulanteh, lanjut Wabup, panjang jalan sekitar ratusan kilometer. Akses jalan menuju daerah tersebut, lanjutnya rusak berat.

Akses jalan menuju kecamatan Batulanteh itu, katanya merupakan jalan kabupaten. Sementara itu, pemerinta kabupaten tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Untuk itu, Pemkab Sumbawa mengajukan ke Pemprov NTB supaya akses jalan itu statusnya menjadi jalan provinsi.

Dengan keterbatasan fiscal yang dimiliki, lanjutnya, Pemkab Sumbawa hanya mampu memperbaiki jalan akses menuju Kecamatan Batulanteh sekitar 5 Km per tahun.

“Ndak nyampai 10 Km setahun, paling banter 5 Km yang bisa diperbaiki,’’ terangnya.

Sementara itu, terkait dengan akses masyarakat terhadap listrik menurut Wabup sudah bisa terpenuhi dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). “Kalau listrik masih bisa ditangani. Karena di sana dengan PLTMH, cuma ini terkendala akses jalan saja,” pungkasnya.(nas)

Sabtu, 14 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puluhan Warga Diduga Keracunan Makanan

(Suara NTB/kir)

UJI COBA - Kawasan Pantai Are Guling Lombok Tengah (Loteng) telah ditetapkan sebagai lokasi kejuaraan Paralayang Internasional yang akan digelar Agustus mendatang. Saat ini, panitia penyelenggaran bersama dengan Pemkab Loteng pun terus melakukan persiapan semaksimal mungkin. Sebagai bagian dari persiapan, Kamis (12/5) lalu, panitia melakukan uji coba lokasi yang rencananya akan diikuti perserta dari 130 negara. Tampak salah seorang atlet paralayang terbang di atas kawasan Pantai Are Guling.

Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sejak Rabu (11/5) harus mendapat perawatan medis. Mereka diduga mengalami keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi nasi bungkus usai menggelar ziarah makam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Jumat (13/5), sebelum kejadian Amaq Silvia alias Muhajir, menggelar ziarah ke makam Ketaq Desa Muncan Kecamatan Kopang, Rabu pagi. Saat itu, ia mengajak sekitar 38 warga lainnya.

Sekitar pukul 11.30 wita, warga kemudian disajikan nasi bungkus oleh pemilik hajatan.

Usai menyantap makanan yang disajikan, warga kemudian pulang. Sesampainya di rumah, sekitar pukul 14.00 wita, beberapa warga mulai mengeluhkan sakit perut disertai mual dan muntah-muntah. Mulai saat itu, satu demi warga yang mengantap nasi bungkus saat ziarah makam dilarikan ke Puskemas Mangkung.

Di sana ada 15 orang warga

yang dirawat. Lantaran daya tampung yang terbatas, sebanyak 11 orang korban dugaan keracunan makanan lainnya akhirnya dilarikan ke klinik Pratama Harapan Kita. “Dari 11 orang yang dirawat di klinik, sembilan orang sudah diizinkan pulang.

Sisa dua orang lagi, masih mendapat perawatan intensif,” ungkap Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta.

Pihak kepolisian sampai saat ini masih menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangannya. Termasuk warga yang memasak masakan dan membungkus nasi tersebut.

Beberapa barang bukti berupa sisa makanan yang dikonsumsi warga juga sudah diamankan. Termasuk beberapa sampel muntahan para korban.

“Beberapa sampel sisa makanan dan muntahan korban sudah diambil. Untuk diperiksa di laboratorium. Guna mengetahui penyebab keracunan pada para korban,” sebutnya seraya menambahkan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng juga sudah dilakukan. (kir)

Miliaran Rupiah Potensi PAD KLU Melayang Tiap Tahun Mataram (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan miliaran rupiah potensi pendapatan asli daerah (PAD) melayang tiap tahun akibat belum ditertibkannya penyeberangan kapal cepat langsung dari Bali menuju Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Untuk itu, pihaknya menargetkan penertiban kapal cepat tersebut paling lambat tahun ini sudah dilakukan.

“Insya Allah tahun ini sudah kita tertibkan (penyeberangan langsung Bali-Gili Trawangan). Pastinya ada sanksi-sanksinya kalau mereka tak mengikuti prosedur itu,” kata bupati ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Kapal cepat yang berasal dari Bali nantinya akan dilarang langsung menuju Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Tetapi mereka harus bongkar muat di beberapa pelabuhan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah, seperti Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Teluk Nare dan Pelabuhan Senggigi.

Jika hal itu sudah ditetapkan, lanjut bupati maka akan ada tindakan tegas bagi operator kapal yang tidak mematuhi ketentuan

tersebut. “Kalau penertiban ini sudah ditetapkan, terus mereka tak ke sana (beberapa pelabuhan) tinggal kita lihat, pasti pemerintah akan bertindak tegas,”ucapnya.

Saat ini, lanjut Najmul, pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan salah satu dermaga di Teluk Nare, selain ada beberapa dermaga yang sudah ada. Dengan adanya fasilitas dermaga itu maka kapal cepat yang mengangkut wisatawan dari Bali menuju Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno harus sandar di beberapa pelabuhan yang sudah disiapkan. Selanjutnya para penumpang akan diangkut menggunakan kapal pengumpan dari beberapa pelabuhan tersebut menuju tiga gili.

Mengenai potensi PAD yang melayang akibat belum ditertibkannya penyeberangan kapal cepat itu, Najmul mengatakan pihaknya belum menghitung secara detil. Namun, ia memperkirakan, puluhan miliar potensi PAD KLU melayang.

Sekiranya seluruh kapal cepat yang datang dari Bali menuju tiga gili memberikan kontribusi nyata dalam bentuk PAD ke pemerintah daerah, tidak melalui orang perorang maka jika dihitung sekian lama penyeberangan itu beroperasi ada puluhan miliar PAD yang melayang.

“Kalau per tahun, bisa mencapai miliaran rupiah ,’’ sebutnya.

Najmul mencontohkan, misalnya ada 20 kapal cepat yang datang ke tiga gili per hari. Jumlah penumpang masing-masing kapal sebanyak 100 orang. Artinya, dalam sehari ada 2.000 wisatawan yang datang ke tiga gili menggunakan kapal cepat. “Kalau satu orang memberikan kontribusi Rp 5.000 saja bisa dihitung kalau 2.000 orang per hari. Itu jumlah yang sangat besar. Makanya sekarang kita percepat,”pungkasnya. (nas)

50 Santri Dilatih Menjadi Pramuwisata Halal Mataram (Suara NTB) Destinasi wisata halal sudah menjadi ciri khas kepariwisataan di NTB. Predikat ini tentu saja harus diimbangi den-

gan SDM yang memadai. Target pasar kunjungan wisatawan asal Timur Tengah dianggap cukup menggiurkan. Sehingga Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB merasa perlu untuk melakukan pelatihan pramuwisata halal bagi santri yang mahir menggunakan Bahasa Arab. ‘’Kita sudah branding wisata halal dan sudah ada peraturan daerahnya. NTB merupakan provinsi pertama yang membuat perda tentang wisata halal. Sehingga kita perlu mempersiapkan SDM kita,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, H.L.Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Jumat (13/5) kemarin.

Sebanyak 50 orang santri dari berbagai pesantren di NTB. Pemda melihat banyaknya potensi santri yang mahir berbahasa Arab untuk dapat menjadi pramuwisata pada wisata halal NTB. Apalagi kebutuhan wisatawan asal timur tengah terhadap pramuwisata yang mahir berbahasa Arab cukup tinggi. Sebab tidak semua wisatawan itu mampu menggunakan Bahasa Inggris untuk berkomunikasi.

Asdep Bidang SDM dan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya mengatakan bahwa aspek terpenting dan menjadi penentu nyamannya wisatawan adalah pramuwisata. Sehingga sangat diperlukan pramuwisata yang mahir berbahasa Arab dan mampu melayani tamu dengan baik. ‘’Pramuwisata merupakan garda terdepan untuk memajukan pariwisata ini.

Apalagi NTB sudah membranding wisata halal, SDM yang dapat mencukupi kebutuhan wisatawan untuk branding itu pun sangat diperlukan,’’ ujarnya.

Untuk persiapan wisata halal, Disbudpar akan melatih setidaknya 200 orang pramuwisata untuk berbahasa Arab.

Namun 50 diantaranya merupakan para santri yang sudah bisa berbahasa Arab, namun perlu dibekali ilmu tentang kepariwisataan.

Saat ini jumlah pramuwisata yang mampu menggunakan bahasa Arab sebanyak 150 orang dari 600 jumlah pariwisata yang ada di NTB. Tentu saja semua pramuwisata harus berbenah dan terus belajar untuk menyambut wisatawan asal Timur Tengah.

Sebab wisata halal banyak diminati oleh wisatawan asal Timur Tengah itu. (lin)