Snt 16052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 61 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 16 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tekan Kemiskinan

Tak Ada Sukses Tanpa Sinergisitas

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov NTB telah dibekali ‘’senjata’’ berupa program-program untuk menekan angka kemiskinan. Namun, itu saja tidak cukup. Tantangan berat yang menghadang adalah belum terpadunya program-program itu. Jika situasi ini dibiarkan, upaya menekan angka kemiskinan akan menjadi perang yang sulit dimenangkan.

PENTINGNYA keterpaduan program antar-SKPD dan berbagai elemen penentu kebijakan itu menjadi salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB yang bertema “Program Kemiskinan di Tangan SKPD”. Diskusi tersebut digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (14/5).

Diskusi menghadirkan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah, M.Si Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum NTB, Ir. A. Makchul, M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono dan Akademisi Unram, Dr. M. Firmansyah.

Bersambung ke hal 19

TO K O H Surplus Pangan KABUPATEN Dompu tercatat sebagai daerah dengan ketahanan pangan terbaik di NTB berdasarkan data pemerintah provinsi (Pemprov). Pengakuan ini tidak lepas dari hasil produksi pertanian di daerah yang mengalami surplus hingga 60 ribu ton padi.

Bersambung ke hal 18

az lalu melepaskan eru tertahan.

Bangun dengan Konsep 4P KEPALA Perwakilan BI NTB, Prijono menilai, secara umum, program-program yang dikelola SKPD di Pemprov NTB memang telah menjurus pada upaya menekan angka kemiskinan. Namun, ia menegaskan pentingnya sinergisitas dalam melaksanakannya.

Dalam skala luas, sinergisitas dapat dibangun dengan konsep 4P. P pertama adalah public yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah. P berikutnya adalah privat yang direpresentasikan oleh swasta.

Bersambung ke hal 19

DISKUSI - Suasana diskusi terbatas bertema “Program Kemiskinan di Tangan SKPD” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (14/5).

Jangan Biarkan Provinsi ”Goyang”Sendirian EMERINTAH provinsi dan kabupaten/kota di NTB tampaknya belum seiring sejalan dalam mengeksekusi program-program yang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan. Seringkali terdapat jurang yang menganga antara porsi belanja yang dialokasikan provinsi dengan porsi be-

lanja untuk fungsi serupa di tingkat kabupaten/kota.

Hal ini diakui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM. Ia mengutarakan, salah satu strategi memerangi kemiskinan adalah dengan melahirkan wirausaha baru. Wirausaha baru akan memiliki sumber penghasilan yang menjaga mereka dari ancaman kemiskinan. Dampak ke-

beradaan wirausaha baru juga akan positif terhadap perekonomian kita.

Hanya saja, untuk upaya ini, dirinya seringkali merasakan belum adanya kesamaan langkah dengan kabupaten/ kota. ‘’Kasihan kalau provinsi ‘’bergoyang’’ sendiri. Coba lihat kabupaten/kota, seberapa jauh perhatianya.

Bersambung ke hal 19

Meriah, Jalan Sehat dan Sepeda Santai ’’Radio Global’’ dan ’’Suara NTB’’ Mataram (Suara NTB) Jalan Sehat dan Sepeda Santai yang digelar Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB Minggu (15/5) kemarin berlangsung meriah. Kegiatan ini digelar serangkaian HUT Radio Global FM Lombok ke 13 dan HUT Harian Suara NTB yang ke-12.

Jalan Sehat dan Sepeda Santai yang mengambil start dan finish di depan Pendopo Walikota Mataram dipadati masyarakat. Dilepas Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, SH didampingi Penanggung Jawab Suara

NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, jalan sehat sepeda santai ini disambut antusias masyarakat tidak saja berasal dari Kota Mataram, tetapi juga dari daerah lainnya di Pulau Lombok.

Bersambung ke hal 18 LEPAS - Peserta Jalan Sehat dan Sepeda Santai, Minggu (15/5) kemarin dilepas Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, didampingi Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

(Suara NTB/bul)

BPN FC Juarai ’’’’Suara NTB Cup’’’’ 2016 Mataram (Suara NTB) BPN FC tampil sebagai kampiun Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 setelah mengalahkan Alcatraz B di laga final, Sabtu (14/5). Kemenangan BPN dipermanis

dengan tampilnya pemain mereka, Yuzar Madya sebagai pencetak gol terbanyak alias top scorer.

Dalam laga final yang disaksikan ratusan pasang mata itu, kedua tim langsung tampil

menekan sejak menit pertama. Aksi jual beli serangan yang berakhir dengan peluang di depan gawang membuat penonton sulit memalingkan wajahnya dari lapangan.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN HADIAH - Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, menyerahkan Piala Bergilir Turnamen Futsal Suara NTB Cup kepada manajer BPN FC, Didit Apriadi dalam seremoni penutupan turnamen futsal Suara NTB Cup 2016, di Lapangan Futsal Poonar Sport Center, Jalan Udayana, Mataram, Sabtu (14/5).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Halaman 2

TERKAIT pelanggaran bangunan, Pemkot Mataram telah membentuk tim penindakan pelanggaran bangunan. Terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait. Dua kelurahan yaitu, Gomong dan Mataram Barat dijadikan contoh banyaknya pelanggaran tata ruang di Mataram. Namun demikian, Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri berharap, penertiban bangunan dilakukan secara merata, agar tidak terjadi kecemburuan oleh masyarakat. “Kalau bisa jangan setengah - setengah. Biar masyarakat gak ada yang cemburu,” katanya pekan kemarin.

Sebelum penertiban, tim masih ada pertemuan lanjutan membahas teknis serta jumlah pelanggaran ruang di Kota Mataram. Dari data yang ada, kata Lisdiyanto, belum terdata keseluruhan. Pelanggaran di wilayahnya diakui, lebih banyak pada pemanfaatan lahan parkir sebagai lokasi usaha, pemasangan canopy yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Kasus ini ditemukan paling banyak di Jalan Sriwijaya. Areal publik seperti lahan parkir dan trotoar menurutnya, adalah hak pengendara dan pejalan kaki. Artinya, tidak boleh dipergunakan sebagai lokasi kegiatan komersil. “Yang banyak itu, lahan parkir dijadikan tempat dagangan,” akunya.

Penegakan pelanggaran bangunan yang belum disosialisasikan ini, sebenarnya jadi tanggungjawab SKPD terkait dalam hal ini Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan serta tim. Kelurahan hanya memfasilitasi dan berikan pemakluman ke warga. Lain halnya, jika warga merasa terganggu dengan aktifitas usaha dan dilaporkan oleh masyarakat.

Pihaknya menindaklanjuti dengan memberikan peringatan ke pengusaha. “Salah satu contoh, hotel di jalan Airlangga menjual miras. Kita langsung turun negur mereka,” katanya.

Hal - hal yang sifatnya kebijakan seperti pemberian surat peringatan hingga pembongkaran, ialah tanggungjawab instansi teknis.

Terkait kendala sambungnya, selain minimnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, juga pola pengawasan masih perlu ditingkatkan. Pola pengawasan dimaksud, petugas harus menegur jika hal itu dianggap menyalahi aturan. “Tidak bisa warga diberikan leluasa untuk melakukan pelanggaran. Warga lain jadi ikut - ikutan,” katanya.

Yang paling penting menurutnya, penertiban oleh tim ini dilakukan secara merata, untuk menghindari persepsi berbeda di tengah masyar a k a t . (cem) (Suara NTB/dok)

Jangan Hanya Turuti Investor INVESTASI di bidang perhotelan yang masih menjadi primadona, dapat dipahami. Salah satunya, kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., karena event MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exibition) di Kota Mataram sudah banyak. Selain itu, Mataram menjadi daerah yang memiliki daya tarik wisata. ‘’Buktinya waktu long weekend, dari luar daerah banyak sekali bus-bus masuk ke Mataram,’’ katanya menjawab Suara NTB. Namun demikian, terkait pembangunan hotel, manakala terjadi pelanggaran, Pemkot Mataram harus mengambil tindakan tegas. Wardana mengingatkan Pemkot Mataram jangan hanya menuruti syahwat investor. Pemkot Mataram dalam hal ini juga perlu memproteksi masyarakat.

Pihaknya tidak menafikan geliat investasi yang ada di Kota Mataram. ‘’Kita bersyukur, karena secara tidak langsung itu menghidupkan perekonomian masyarakat,’’ ucapnya. Tetapi, sambung politisi PDI Perjuangan ini, Pemkot Mataram juga perlu memikirkan ekses yang timbul akibat pembangunan itu. ‘’Jangan kebablasan. Pemerintah harus mawas diri,’’ imbaunya.

Ia mencontohkan masalah amdal harus dipenuhi. Yang jelas, sambungnya, baik Pemkot maupun investor jangan sampai keluar dari aturan yang ada. Jika hal ini tidak diperhatikan, sama artinya pemerintah menitipkan kehancuran kepada generasi mendatang. ‘’Sekarang saja, baru hujan sedikit sudah banjir,’’ sesalnya. Hotel-hotel yang beroperasi di Mataram, diyakini tidak hanya memanfaatkan air dari PDAM tetapi juga air bawah tanah.

Untuk itu, Wardana mewanti-wanti Pemkot Mataram dalam mengambil kebijakan pemberian izin investasi, terlebih investasi dalam bidang perhotelan, jangan hanya dilihat dari dampak ekonomi semata. ‘’Jadi ini harus ada kajian. Karena okupansi sebagai pengusaha jelas sudah dipikirkan. Sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi perang tariff,’’ tambahnya.

Jika ini yang terjadi, kata Wardana, bukan tidak mungkin akan banyak hotel yang ‘’gulung tikar’’.

Menurut Wardana, Pemkot Mataram jangan berpikir seperti Kota Bandung, di mana setiap akhir pecan, hunian hotel selalu penuh. ‘’Mataram belum seperti itu,’’ katanya. Hotel-hotel di Mataram akan kebanjiran pengunjung ketika ada eventevent tertentu. ‘’Selebihnya, tingkat hunian hotel di Mataram masih biasabiasa saja. (fit)

(Suara NTB/ynt)

Penertiban Harus Merata

BANGUNAN DI ATAS SALURAN Banyak bangunan yang didirikan warga secara permanen di atas saluran di sekitar Jalan Kebudayaan, Kelurahan Cakranegara Barat ini.

Padahal berdasarkan aturan tata ruang, warga dilarang mendirikan bangunan baik di atas saluran maupun sempadan sungai.

Hotel di Kekalik Diduga Langgar Garis Sempadan Sungai Mataram (Suara NTB) Bukan saja Hotel Aston Inn yang diduga melanggar, pelanggaran yang sama juga menjadi temuan Pemkot Mataram terhadap hotel di Kekalik. Bangunan berdampingan dengan ruko tersebut melanggar izin sempadan sungai.

Lokasi dijadikan tempat membangunan hotel itu, sebelumnya adalah sebuah ruko. Dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMP2T) saat itu, belum mengeluarkan izin mendirikan bangunan, namun pihak hotel tetap membangun. Dari izin dikeluarkan, seharusnya berjarak lima meter dari sempadan sungai, tetapi hanya 2,5 meter. Hal ini oleh Balai Wilayah Sungai (BWS)

menjadi temuan, sehingga direkomendasikan agar Pemkot tak mengeluarkan izin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Ir. H. Lalu Junaidi mengatakan, kalau izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Mataram serta rekomendasi Takowasbang sesuai aturan.

Terlepas dari itu, pihaknya tidak mengetahui karena pel-

anggaran sempadan sungai jadi tanggungjawab Balai Wilayah Sungai. “Izinnya sudah ada dan tidak ada masalah. Kalau dilanggar sempadan sungai, itu ranah PU,” kata Junaidi pekan kemarin.

Tentunya pelanggaran izin, ada konsekuensi seperti aturan sebelumnya. Artinya, bisa diberikan sanksi pembongkaran bahkan pencabutan izin.

“Setelah keluar izin kemudi-

Walikota Tunjuk Sekretaris PU sebagai Plt Kabag APP Mataram (Suara NTB) Tak hanya jabatan Sekda yang lowong. Kekosongan jabatan juga terjadi pada Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP). Kabag APP sebelumnya dijabat oleh H. Safruddin Ali yang pensiun tanggal 30 April lalu. Untuk mengisi kekosongan, Walikota Mataram menunjuk Sekretaris PU Kota Mataram, Lalu Suryadi menjadi pelaksana tugas (Plt) menjadi Kabag APP. “Pak Wali sudah menunjuk Sekretaris PU,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri yang dikonfirmasi pekan kemarin.

Secara administrasi kata Alwan, tanggungjawab sudah menjadi kewenangan pelaksana tugas untuk diselesaikan.

Apalagi, posisi APP sangat strategis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Berbeda halnya dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany yang tak ingin menyebutkan siapa pelaksana tugas (plt) Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan. Dewi lebih menyerahkan hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota. Dengan alasan, hal tersebut menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian.

Terkait pengisian jabatan kosong ini, mantan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram menambahkan, menjadi hak Walikota Mataram. Sejauh ini, belum bisa dilaksanakan karena masih terbentur oleh aturan. Dimana, Undang - Und a n g Pilka-

da Nomor 8 Tahun 2014, bahwa mutasi atau pengisian jabatan harus dilakukan enam bulan sebelum dan sesudah dilantik. (cem)

(Suara NTB/dok)

Bahu Jalan Jadi Lahan Parkir Dapat Picu Masalah Baru Mataram (Suara NTB) Pada jam-jam tertentu, beberapa ruas jalan di Kota Mataram kerap mengalami kemacetan. Salah satu penyebabnya adalah dijadikannya bahu jalan menjadi lahan parkir kendaraan khususnya roda empat. Hal ini menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dapat memicu masalah baru ke depannya selain kemacetan.

Untuk itulah Pemkot Mataram berkomitmen menertibkan bangunan-bangunan atau tempat usaha yang memanfaatkan lahan parkir sebagai tempat perluasan usaha. Ia mengatakan jika ini tetap dibiarkan, maka ke depan semua akan mengikuti. “Ruas jalan di Kota Mataram ini tidak terlalu lebar dan lagi dimanfaatkan bahu jalan sebagai ruas parkir. Ini kan akan menambah masalah tersendiri nanti dengan jumlah kendaraan yang bertambah, populasi penduduk bertambah dan seter-

usnya, ini akan membawa dampak tersendiri nanti,” jelasnya.

Rencana penertiban yang akan dilakukan secara bertahap ini disampaikan Mohan adalah momentum untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih luas lagi ke depannya. “Ini momentum untuk kita memulai bersama dan ini saya kira harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujarnya. Wakil Walikota juga meminta kepada pemilik usaha yang memanfaatkan lahan parkir untuk membongkar sendiri tempat usahanya sebelum ditertibkan Pemkot Mataram.

Ke depan Mohan tidak ingin semakin banyak pengusaha yang memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat parkir pelanggannya. Ini akan menyebabkan penyempitan badan jalan. “Ruang parkir yang seharusnya dimanfaatkan untuk itu digunakan sebagai tempat usaha. Sekarang terjadi penumpukan. Misalnya di Karang Jangkong atau

Pajang, kendaraan itu sampai dua saf di as jalan, ini terjadi penyempitan. Kalau kiri-kanan terjadi seperti itu, apalagi ini di situ jalur cepat, ini yang kita khawatirkan,” terangnya.

Menurutnya tidak masalah jika pada saat tertentu dimanfaatkan, tapi jangan sampai membuat tempat usaha yang permanen. “Ada beberapa kawasan-kawasan tempat usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan kita tidak mau menghambat itu. Tapi mereka jangan sampai permanen, ditembok segala macam,” ujarnya.

Ada beberapa kafe yang memanfaatkan lahan parkir di depan bangunan utamanya sebagai lahan tambahan untuk berusaha. Mohan mengatakan para pengusaha itu bisa menggunakan pola bongkar pasang, dan perlengkapan seperti meja dan kursi yang digunakan jangan dibiarkan di luar. “Kursinya kalau sudah selesai dimasukkan saja, tidak ada masalah,” tandasnya. (ynt)

an ditemukan menyimpang, sanksi pembongkaran bahkan pencabutan izin,” tegasnya.

Disinggung soal kekhawatiran terjadi force majeure akibat tanggul terkikis, mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini, enggan berkomentar lebih jauh. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya ke BWS, karena instansi vertikal ini yang mempunyai pertimbangan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Mainaga mengatakan, setelah meninjau lokasi bahkan mengukur jarak bangunan, ternyata garis sempadan sungai yang dikeluarkan BPMP2T, tidak

sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya, jarak bangunan semestinya 5 meter ternyata hanya 2,5 meter saja.

“Ini apa - apaan. Kok bisa ada bangunan hotel dekat sungai dan jarak mepet sekali,” protes politisi PKPI ini.

Pelanggaran bangunan ini menurut Rangga, tak terlepas dari kelalaian Pemkot Mataram melakukan pengawasan.

Jika sudah begini, ia pesimis bisa dilakukan pembongkaran.

“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Jangan cuma masyarakat kecil saja ditindak, pengusaha dibiarkan begitu saja,” sindirnya. (cem)

Pasar, Parkir dan PDAM Diusulkan Jadi PD

Pemkot Diminta Jangan Terlalu Banyak Kajian Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tiga urusan, masing-masing pasar, parkir dan PDAM diusulkan menjadi PD (perusahaan daerah) tersendiri. Ini salah satunya dilatarbelakangi capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak memuaskan di ketiga urusan tersebut. Usulan ini sempat diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Jadi pemerintah ini jangan terlalu banyak kajianlah,’’ kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan wardana, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (13/5). Katanya, rata-rata daerah lain yang telah membentuk PD untuk tiga urusan tersebut, rata-rata sukses. ‘’Jadi mereka lebih untung,’’ cetusnya.

Khusus untuk PDAM, perlu dipikirkan sumber mata air.

Namun demikian, lanjut Wardana, Pemkot dapat memanfaatkan sejumlah aliran sungai sebagai sumber mata air. ‘’Toh kita punya aliran sungai yag tidak pernah kering,’’ katanya. Ia menilai, selama ini SKPD tidak ada lompatan dalam mengelola pasar, parkir dan juga PDAM. Pengelolaannya terkesan monoton dan tidak ada inovasi. ‘’Kalau sudah ada keinginan, bisa saja. Ini hanya masalah kemauan saja. Daerah lain bisa, kenapa kita tidak,’’ katanya. Pendapat senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Koata Mataram, Drs. H. Noer Ibrahim. ‘’Usulannya bagus, agar bisa dikelola secara pro-

fessional. Tetapi keputusan nanti adadi tangan Walikota Mataram,’’ sebutnya.

Ia tidak membenarkan kalau sejumlah daerah lain di Indonesia telah memberlakukan PD terhadap masalah pasar, parkir dan PDAM. Jika dikelola dengan benar, politisi Golkar ini yakin, urusan pasar, parkir dan PDAM akan mendatangkan profit. Muaranya tentu untuk peningkatan PAD. Yang paling memungkinkan dijadikan PD saat ini adalah pasar. ‘’Karena untuk pasar ini sudah jelas hitung-hitungannya dan tidak bisa dimanipulasi,’’ kata Noer Ibrahim.

Menurut dia, tidak ada yang tidak mungkin diterapkan, termasuk menjadikan pasar, parkir dan PDAM menjadi PD, sepanjang SKPD tanggap terhadap kebijakan Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., mengusulkan pasar, parkir dan PDAM menjadi PD tersendiri. ‘’SKPD harus merasa tertantang, bukan malah mundur,’’ ujarnya. Selama ini, pengelolaan pasar, parkir dan PDAM masih konvensional.

Padahal, Mataram menjadi barometer pembangunan di NTB. Demikian pula dengan PDAM yang sampai saat ini bergabung dengan Lombok Barat dipandang kurang maksimal. ‘’Kalau mata air itu masih banyak, tinggal dimaksimalkan saja,’’ ucapnya. (fit)

Realisasi PBB Baru 20 Persen Mataram (Suara NTB) Memasuki pertengahan tahun, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Mataram baru sekitar 20 persen lebih dari target tahun ini Rp 19,5 miliar. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan setelah penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) realisasi PBB menjelang

pertengahan tahun ini meningkat. “Realisasinya kurang lebih saat ini dari target Rp 19,5 miliar sekitar Rp 3,5 miliar,” ujarnya.

Setelah SPPT mulai disebar, saat ini banyak warga yang mulai datang langsung membayar kewajibannya melalui Kantor Dispenda Kota Mataram. Biasanya penerimaan yang diterima pihaknya untuk PBB hanya berkisar puluhan juta dalam sehari, tapi sekarang men-

ingkat menjadi ratusan juta dalam sehari.

Jatuh tempo pembayaran PBB akan jatuh pada tanggal 29 Agustus 2016. Tetapi disampaikan Syakirin ada juga warga yang tidak menunggu datangnya jatuh tempo untuk membayar pajaknya. Sebagai salah satu upaya mencapai target pembayaran PBB, pada Agustus nanti Dispenda akan kembali melaksanakan Gebyar PBB seperti tahun-tahun sebelumnya.

Syakirin mengatakan pihaknya berupaya agar target pembayaran PBB Rp 19,5 miliar bisa tercapai pada saat jatuh tempo. Pihaknya juga tetap optimis target tahun ini dapat tercapai. “Kita optimis,” ujarnya. Tahun lalu target tidak tercapai karena adanya keberatan dari objek pajak dan belum dibayarkan.

Banyaknya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang tak sampai kepada wajib pajak juga menjadi

penyebab PBB tak capai target dari angka Rp 18,5 miliar yang telah ditetapkan.

Agar tak terulang lagi di tahun ini, Dispenda mengubah pola penyebaran SPPT dimana sebelumnya menggunakan pola berjenjang mulai dari camat, lurah, juru pungut, dan kepala lingkungan. Lurah berwenang menunjuk siapa yang akan ditugaskan menyerahkan SPPT di setiap lingkungan dan selanjutnya lurah bertanggung

jawab menyerahkan data ke Dispenda. (ynt)

(Suara NTB/dok)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Halaman 3

Anak Agung Arnaya

Selamat siang, untuk pembayaran PPh (Final) bagi seorang penjual dalam proses jual beli tanah yang tidak memiliki NPWP, kami mengalami kesulitan dalam mengakses id billing pembayaran melalui online, mohon bantuan dan pencerahan agar bisa kami mengakses dan mengisi SSP-nya. Terimakasih.

Selamat siang Pak Anak Agung Arnaya, transaksi jual-beli (pengalihan) tanah dan/atau bangunan menurut Undang-Undang PPh diatur dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh Final), sedangkan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai aturan pemotongan PPh Final atas transaksi jual-beli (pengalihan) tanah dan/atau bangunan diatur dalam PP 40 Tahun 1984 stdtd. PP 71 Tahun 2008. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa tarif yang dikenakan atas transaksi jual-beli (pengalihan) tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Mengenai pembayaran PPh Final atas transaksi jual-beli (pengalihan) tanah dan/atau bangunan melalui Billing System dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1. Pembuatan Kode Billing Secara Online Melalui Laman sse.pajak.go.id atau sse2.pajak.go.id Perbedaan pembuatan kode billing melalui laman sse.pajak.go.id dan sse2.pajak.go.id adalah apabila melalui laman sse.pajak.go.id pada saat proses registrasi akun, Wajib Pajak hanya tinggal mengisikan NPWP, nama, dan alamat email yang aktif. Sedangkan apabila melalui laman sse2.pajak.go.id pada saat proses registrasi akun, Wajib Pajak harus memasukan serta Nomor EFIN yang bisa didapatkan di KPP terdekat.

2. Pembuatan Kode Billing Melalui SMS Layanan Pembuatan Kode Billing melalui SMS, sementara ini hanya disediakan oleh operator Telkomsel dengan mengakses *141*500#, untuk operator lain seperti Indosat dan XL sedang dalam proses.

(Suara NTB/bul)

KERAMBA IKAN - Sungai di Kota Mataram seakan menjadi tempat pembuangan aneka limbah, baik rumah tangga maupun industri. Padahal aliran sungai banyak dimanfaatkan oleh warga, antara lain untuk budidaya tanaman kangkung dan sejenisnya.Bahkan sebagian warga memanfaatkan aliran sungai Ancar, Kekalik, Mataram ini, sebagai lokasi budidaya pengembangan ikan. Pembuangan limbah ke sungai harus dicegah.

Sehingga dalam kasus Bapak, apabila mengalami kesulitan dalam pembuatan kode billing secara online, maka Pak Anak Agung Arnaya dapat membuat kode billing melalui SMS dengan mengakses *141*500#. Perlu Bapak ketahui, untuk transaksi jual-beli (pengalihan) tanah dan/ atau bangunan dalam pembuatan kode billing, Kode Akun Pajak yang digunakan adalah 411128, dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 402.

Demikian disampaikan semoga bisa member pencerahan, Namun jika ada hal hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Bapak/Ibu terdaftar atau melalui Call Center 1500200.

Ratusan Ribu Ikan akan Dilepas di Bendungan Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB akan melepas ratusan ribu ekor ke embung dan bendungan di NTB. Hal ini untuk memperkuat stok dengan memperkaya jumlah ikan di perairan umum.

Ratusan ribu bibit ikan jenis nila dan tawes itu akan dilepas cuma-cuma secara bertahap.

Pelepasan ikan itu dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar perairan umum, selain sebagai aktivitas kampanye langsung gemar makan ikan. Awal tahun ini sebanyak 192.000 ekor ikan jenis nila dan tawes dilepas secara cuma-cuma, sasarannya adalah bendungan Pandandure di Lombok Timur, bendungan

Pengga di Lombok Tengah.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Ir. Sasi Rustandi, M.Si tahun 2014 lalu total sebanyak 1,3 juta lebih bibit ikan yang sama dilepas, lalu tahun 2015 diperkuat lagi dengan penambahan stok sebanyak 351.000 ekor.

Bendungan Pandandure yang notabene sebagai bendungan

paling besar di NTB menjadi basis perhatian. Pasca operasional, dilepas sebanyak 400.000 ekor bibit ikan nila dan tawes.

Oleh Dinas Kelautan Perikanan, evaluasi dilakukan, manfaat ikan-ikan yang dilepas tersebut telah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

“Ikan tersebut bisa dipancing untuk dijual atau untuk konsumsi masyarakat, dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat.

Kami sudah melakukan perte-

muan dengan kepala desanya di sekitar bendungan Pandandure, diwacanakan akan diberlakukan pemungutan biaya bagi setiap pemancing, paling hanya ribuan.

Dan ini menjadi kas desa langsung,” kata Aminollah pada Suara NTB di Mataram, Sabtu (14/5).

Pola seperti ini bisa juga dilakukan di setiap perairan umum yang stok benih ikannya di-support pemerintah. Dengan cara ini, Aminollah juga meyakini dapat mendukung meningkatkan nilai tukar petani perikanan yang dalam beberapa waktu terakhir selalu dideretan teratas sesuai rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain di perairan umum, Dinas Kelautan Perikanan juga

memberikan dukungan kepada masyarakat atau pondok-pondok pesantren untuk melakukan pembudidayaan ikan dengan memanfaatkan alih teknologi. misalnya dengan konsep bioflok.

Pada sistem bioflok tidak diperlukan lahan kolam yang luas untuk budidaya lele. Cukup kolam buatan menggunakan bahan terpal dengan rangka bambu atau besi. “Kampanye makan ikan dengan berbagai cara juga kita lakukan, termasuk dengan menggandeng PKK. Saat ini konsumsi ikan kita sudah mencapai 31 Kg/kapita/ tahun, targetnya bisa naik menjadi 32 Kg/kapita/tahun,” demikian disebutkan. (bul)

Tuntas, Ekspedisi Langit Nusantara

(Suara NTB/ist)

EKSPEDISI - Ekspedisi langit nusantara yang berakhir di GWK, Bali.

Mataram (Suara NTB) Telkomsel sukses menyajikan tayangan video streaming (live dan recorded) yang menangkap keindahan Indonesia dari udara, melalui penjelajahan drone yang melintasi lebih dari 50 kota di Indonesia. Program yang dinamakan Ekspedisi LangitNusantara(ElangNusa) ini dimulai pada tanggal 14 April 2016, di mana Elang Barat (drone

Sabtu, 14 Mei 2016

yang menempuh jalur Barat) lepas landas dari Sabang dan secara bersamaan Elang Timur (drone yang menempuh jalur Timur) lepas landas dari Merauke, sebelum akhirnya hari ini, keduanya bertemu dan mengakhiri perjalanan di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Dalam ekspedisi yang berlangsung satu bulan penuh ini, kehandalan jaringan broadband Telko-

msel mendukung secara penuh proses untuk mengunggah hasil tangkapan kamera dari drone Elang Barat dan Elang Timur ke www.telkomsel.com/elangnusa, di mana hingga akhir program, tayangan video streaming ini telah disaksikan oleh masyarakat selama sekitar lebih dari 74 juta menit, dengan lebih dari 23 juta kali view. Adapun kecepatan ratarata akses data selama perjalanan Elang Nusa berlangsung tercatat baik, di mana untuk download berada di angka 19,7 Mbps dan upload di angka 9,6 Mbps.

Direktur Network Telkomsel, Sukardi Silalahi melalui rilisnya ke Suara NTB, Sabtu (14/5) mengatakan, sangat bersyukur perjalanan Elang Nusa selama satu bulan penuh dapat terlaksana dengan baik, dan mampu menghadirkan tayangan video streaming keindahan Indonesia di berbagai lokasi, melalui dukungan jaringan broadband Telkomsel. Ekspedisi

ini merupakan salah satu bentuk pembuktian dan komitmen Telkomsel kepada masyarakat dalam menawarkan layanan broadband yanghandal.Melintasnyaduabuah drone di berbagai kota di jalur Barat dan Timur Indonesia ini juga menunjukkan luasnya sebaran jaringan broadband Telkomsel yang hadir di berbagai lokasi.

Dalam perjalanannya menangkap berbagai keindahan alam Indonesia dari udara sejauh 8.500 km, Elang Barat dan Timur juga menyapa langsung masyarakat melalui berbagai aktivitas menarik yangmenunjukkankeunggulanlayanan broadband, seperti di kota Medan, Palembang, Tasikmalaya, Yogyakarta,Malang,Banjarmasin, dan Makassar. Selain itu diadakan pula seminar seputar pemanfaatan teknologidigitaluntukpengembangan sektor UKM, pariwisata dan kreatif,yangmelibatkanpemangku kepentingan setempat, termasuk pemerintah daerah.

“Dengansemakinterhubungnya masyarakat Indonesia, maka kehadiranlayananbroadbandinidiharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakatdiberbagaidaerah,sepertidalamaspeksosial,ekonomi,pari-

wisata, industri kreatif dan lainnya,” demikian Sukardi.

Ekspedisi ini juga menjadi bagian dari uji jaringan yang dilakukan Telkomsel guna menjaga kualitas terbaik mobile broadband, baik 4G maupun3G,bagipelanggandimana pun mereka berada. Telkomsel terus fokus pada peningkatan kualitasjaringanmobilebroadbandguna memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dalam menikmati layanan data. Seperti layanan Internet cepat 4G LTE yang terus diperluas sebaran layanannya, dan kinitelahhadirdilebihdari100kota kabupaten. Sejauh ini Telkomsel telahmenggelarlebihdari4.500eNodeB(BTS4G)dandipercayaoleh5 juta pelanggan.

Serangkaian aktivitas dilakukan untuk menyambut tibanya droneElangBaratdanElangTimur dilokasipendaratandiGarudaWisnu Kencana, Bali seperti marching bandUniversitasWarmadewa,dan pertunjukan teatrikal dari Devdan.

Ekspedisi ini juga mendapat sambutan yang positif dari pemerintah.

Adapun acara pendaratan akhir kedua buah drone ini juga disaksikan secara langsung oleh Menteri Pariwisata Indonesia. (bul)

KLU dan Bima Tertinggal DUA kabupaten, Lombok Utara (KLU) dan Bima paling tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB. Dua daerah ini hingga sekarang hanya dilengkapi samsat pembantu.

“Pemkabnya harus mengajukan permintaan samsat penuh ke Polda, tinggal dua kabupaten ini saja yang belum memiliki fasilitas samsat lengkap,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si. Menurut Hj. Selly tidak terpenuhinya layanan samsat penuh akan berdampak kepada pemilik kendaraan di dua kabupaten dimaksud, bahkan kepada PAD-nya. Dia mengatakan sudah mengkomunikasikannya dengan wakil Bupati Kabupaten Bima dan Bupati Lombok Utara mengenai kesanggupannya memenuhi fasilitas samsat penuh.

“Di Pengga ada tanah milik Pemkab dan kantor Samsat yang sudah kita rehab, bisa digunakan itu untuk fasilitas Samsat penuh. Di Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki Polres sendiri, harusnya Samsat penuh diprioritaskan,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Sabtu (14/5). Selain itu, Hj. Selly juga menyinggung soal masih banyaknya kendaraan pelat merah yang dioperasikan aparatur sipil negara (ASN) masih menunggak pajak. Tak kurang dari 5.000-an unit jumlahnya se-NTB. Tertinggi kendaraan pelat merah menunggak pajak ada di Kabupaten Bima dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.797 yang belum diselesaikan kewajiban pajaknya kepada negara.

Mestinya pemerintah daerah memperhatikan dan menginventarisir kendaraan-kendaraan pelat merah yang di operasikan pemerintah. “Sebagai ASN mestinya memberikan contoh kepada masyarakat, tapi kok pelaksana pemerintahnya yang tidak memberikan contoh baik,” kata Hj. Selly. Sewaktu menjabat Walikota Mataram, penertiban kendaraan pelat merah ini pernah dilakukan. Seluruh kendaraan yang dioperasikan pemerintah dikumpulkan dan diidentifikasi masing-masing. Yang belum tuntas kewajiban pajaknyapun dieksekusi langsung.

Cara itupun sebenarnya bisa dilakukan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota guna meminimalisir kendaraan-kendaraan pelat merah yang bodong. “Padahal kalau pembayaran pajaknya tuntas, kabupaten/kota dapat share masing-masing 30 persen untuk PKB dan 70 persen untuk BBNKB. Bukan untuk provinsi saja,” penegasannya.

Kebiasaan aparatur pengguna kendaraan pemerintah abai terhadap perpanjangan pajak-pajak kendaraan tersebut. Demikian juga dengan kendaraan-kendaraan hibah dari pemerintah pusat, yang biasanya diberikan tanpa suratsurat lengkap. “Pemeriksaan BPK sekarang tidak bisa, harus lengkap surat-suratnya saat dihibahkan. Barulah diubah potensi pajaknya masuk ke daerah, bisa DR, bisa EA,” demikian Hj. Selly. (bul)

(Suara NTB/dok)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA VEGA ZR TAHUN 2010 NOPOL DR4636BP NOKA: NOSIN 5D9-520792: MH35D9002A7520721N BPKB:H00290219.O AN.HURNAWATI,SPd.I HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WANITA MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool @gmail.com

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Halaman 4

Berlaku 1 Juni

Pengusaha Keluhkan Kenaikan Tarif Pendakian

Bangun Masyarakat Berperadaban

Tanjung (Suara NTB) Biaya tarif masuk kawasan Rinjani naik lagi 1 Juni 2016 mendatang.

Meski belum resmi berganti tarif, namun kepastian naiknya tarif ini membuat pengusaha jasa Pack Tracker was-was dan mengeluh.

Ratusan PKL Pasar Keruak Mengadu ke DPRD Lotim Selong (Suara NTB) – Ratusan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang ada di Pasar Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (14/ 5) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lotim. Kedatangan PKL ini untuk mengadukan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinilai melakukan penggusuran terhadap PKL tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi ataupun disediakannya tempat relokasi bagi PKL yang lapaknya akan digusur.

Dalam hearing yang dilakukan di Gedung DPRD Lotim, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima Keruak (SPKLK), Sayadi, SH, mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penggusuran tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi.

Termasuk, penggusuran PKL di Pasar Keruak yang dilakukan pemerintah tanpa terlebih dahulu disediakannya tempat relokasi, maka akan semakin menyengsarakan rakyat.

“Seharusnya PKL itu direlokasi, bukan digusur. Sebelum digusur, harus ada tempat relokasi yang disediakan, sehingga PKL ini tidak menjerit,” pesannya.

Hadir dalam hearing itu, Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Na’im, Sekretaris Dinas PPKA Lotim, Iswan Rachmadi, Kepala KKTK Lotim, Mulki, Camat Keruak dan ratusan perwakilan PKL Pasar Keruak.

Dilakukannya penggusuran terhadap lapak-lapak PKL yang ada di Pasar Keruak itu, maka para pedagang khawatir penghasilannya akan menurun drastis terlebih tidak adanya tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah. Dalam kesempatan itu, mereka meminta supaya pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dengan lokasi PKL ditata kembali dan pedagang siap menyewanya. “Kami minta Pemda segera buatkan lapak jika PKL ini harus digusur, kita siap menyewa lapak itu,” terangnya.

Salah satu pedagang lainnya, Muhammad Hadi mengaku menyesalkan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap para pedagang. Pemerintah kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah diminta aktif mensosialisasikan kepada mayarakat termasuk pedagang jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Ini main penggusuran saja tanpa dilakukan sosialisasi,” keluhnya.

Menanggapi tudingan pedagang tersebut, Sekretaris Dinas PPKA Lotim Iswa Rachmadi menegaskan jika pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang dimana kebijakan itu bisa menyengsarakan rakyat. Sikap pemerintah terhadap PKL di Pasar Keruak itu, katanya, untuk bagaimana pasar yang baru dibangun itu ditata untuk menjadi lebih baik agar semuanya bisa terkomodir dan lebih optimal. Ditegaskannya, pemerintah daerah terus berupaya membangun pasar di beberapa titik itu semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Jadi pasar itu dibuat untuk masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.

Hal senada disampaikan, Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lotim, Mulki, menyampaikan jika dalam penataan Pasar Keruak harus ada master plan yang jelas. Bahkan, dalam penataan yang dilakukan pemerintah bukan hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan itu dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta supaya penggusuran terhadap PKL di Pasar Keruak ditunda dulu mengingat dalam waktu dekat akan tiba bulan Ramadhan.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil, Na’im, dalam pelaksanaan penggusuran PKL harus ada tahapan yang dilakukan oleh Pemda mulai dari tahap sosialisasi, Surat Peringatan (SP) 1, SP2 dan SP3. Di samping masyarakat juga harus arif dan bijaksana menyikapi persoalan itu. Ia mengimbau kepada Camat Keruak membuka diskusi bersama pedagang dan kalangan DPRD Lotim siap turun untuk masuk dalam diskusi itu. (yon)

(Suara NTB/yon)

HEARING - Ratusan PKL Pasar Keruak saat melakukan hearing di Kantor DPRD Lotim terkait penolakan penggusuran, Sabtu (14/5).

Rudi, pemilik Rudy Tracker, Sabtu (14/5) mengakui, khawatir dengan tarif baru ini. Kenaikan tarif sudah pasti memberatkan wisatawan, sekaligus menimbulkan kesulitan di pihaknya untuk menjual paket jasa wisata pendakian Gunung Rinjani.

“Tarif WNA yang akan mendaki ke Gunung Rinjani dipatok sebesar Rp 150 ribu per hari dengan batas lama waktu selama dua hari. Jelas, kondisi ini memberatkan kami selaku pengusaha tracker. Selama ini kami menjual paket pendakian sebesar Rp 150 ribu,” ujar Rudi.

Paket pendakian dijual secara online oleh para pengelola jasa wisata tracking. Di antara wisatawan banyak yang sudah membeli paket yang ditawarkan.

Melihat perubahan harga itu, tentu akan menjadi pertanyaan besar bagi para wisatawan. Bahkan bukan mustahil mereka mengalihkan destinasi dari Gunung Rinjani ke gunung lain.

Menurut Rudi, pengambil kebijakan mestinya melakukan kajian lapangan lebih dulu sebelum mengambil kesimpulan. Setidaknya, para pengusaha maupun Pemda memiliki pandangan ataupun usulan sebagai masukan bagi pusat untuk memutuskan. Sehingga keputusan nantinya

tidak memiliki implikasi negatif terhadap usaha masyarakat.

Apalagi kata dia, sarana dan prasarana di Gunung Rinjani juga belum memadai. Wisman yang mendaki Rinjani, seringkali mengeluhkan kotornya objek wisata. Di sana-sini, masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung.

“Seharusnya pemerintah menata objek wisata Rinjani lebih dulu sebelum menaikkan tarif. Dengan kondisi saat ini, kami kesulitan menjual,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan kenaikan tarif pendakian ke TNGR. Pihak terkait yakni Balai TNGR wilayah I dan Balai TNGR Wilayah II menindaklanjuti Keputusan Kementerian itu, melalui surat masing-masing No. S.865/BTNGR-1/2016 dan Surat No. S.208/BTNGR-2/2016 perihal penerapan tarif karcis masuk minimal pendakian.

Dalam surat dikatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan, Permen Kehutanan No. P.36/Menhut-II/ 2014 tentang tata cara penetapan rayon

(Suara NTB/met)

MENDAKI - Awal Juni ini, pemerintah pusat menetapkan kenaikan tarif mendaki ke Gunung Rinjani. Kondisi ini dikeluhkan pengusaha lokal, karena kondisi Gunung Rinjani tidak sebanding dengan rencana kenaikan. Tampak sejumlah pendaki sedang mendaki ke Gunung Rinjani. di taman nasional, dan Keputusan Dirjen PHKA No. SK.133/IV-SET/2014 tentang tata cara penetapan rayon di taman nasional. Maka TNGR berada rayon III dengan tarif tiket karcis masuk untuk Warga Negara Asing ditetapkan sebesar Rp150 ribu per orang per hari.

Menyikapi keputusan itulah, Rudi dan beberapa pengusaha lain akan merespons kenaikan itu. “Kami rasa Wisman akan keberatan, termasuk

SERAHKAN BANTUAN Anggota Polres Lobar menyerahkan bantuan ke keluarga jompo Amaq Mantausim dan Inaq Rusiah asal Gubug Karang Raden Dusun Gondang KLU. Giri Menang (Suara NTB) Pasangan jompo miskin, Amaq Mantausim dan Inaq Rusiah asal Gubug Karang Raden, Dusun Gondang Timur, Desa Gondang,Kecamatan Gangga mendapat perhatian dari jajaran Polres Lombok Barat (Lobar). Minggu (15/5), Polres Lobar melalui Polsek di Kabupaten Lombok Utara (KLU) turun membantu pasangan jompo tersebut. Pasangan ini dibantu sembako untuk ke-

butuhan hidup sehari-hari.

“Keluarga kurang mampu di Gondang yang dimuat di Suara NTB halaman satu, sudah kami berikan bantuan,”kata Kapolres Lobar AKBP Wingky Adhitiyo Kusumo, Minggu (15/5).

Menurutnya, pemberian bantuan itu diberikan Bhabinkamtibmas Desa Gondang Bripka Yuli Rofik. Bantuan yang diberikan, berupa beras, gula dan bahan makanan lainnya. Menurutnya, di Polres menggalakkan ger-

akan peduli sesama, setiap anggota dimintai uang Rp 1.000, tanpa dipaksa.

Setelah dana terkumpul, lalu dipakai untuk membelikan bahan kebutuhan seperti susu, beras merah dan gula kepada warga yang membutuhkan. Menurutnya jumlah dana ini tidak seberapa hanya saja terpenting gerakan peduli sesama ini menjadi perhatian. Ia mengaku, dari gerakan ini, dalam seminggu setiap anggota dimintai keikhla-

Retribusi Pasar Tembus Rp 2,7 Miliar Selong (Suara NTB) Retribusi yang terkumpul dari pengelolaan pasar se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami peningkatan cukup signifikan. Selama empat bulan terakhir pada tahun 2016 ini sudah terkumpul Rp 2,7 miliar.

Menurut Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Lalu Fauzan Anshari, perbaikan sejumlah pasar yang dilakukan pemerintah di era kepemimpinan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin ini berdampak langsung pada peningkatan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar. ‘’Bicara target perolehan retribusi selama tiga bulan pertama dinilai sudah melampaui.

Belum bicara target keseluruhan. Karena pada saat perubahan nanti diyakini ada perubahan target yang akan dicapai,’’ ujarnya belum lama ini.

Jelasnya, pertumbuhan perolehan retribusi ini tumbuh positif. Diyakini, setelah beroperasinya nanti sejumlah pasar-pasar yang baru dibangun dan direnovasi. Retribusi yang akan diperoleh Pemkab Lotim bisa lebih besar.

Gambaran dari pasar-pasar baru saja penerimaan sewa toko dan ruko, seperti Pasar Tanjung dihitung bisa mencapai Rp 500 juta. Pasar Keruak dihitung bisa tembus Rp 700 juta. Pasar Terara Rp 300 juta. Pasar Labuhan Lombok Rp 200 juta dan Pasar Sambelia Rp 30 juta.

Peningkatan retribusi ini berdampak dari jumlah pedagang

yang masuk. Di Pasar Tanjung sebelumnya dicatat jumlah pedagang 289 orang, sekarang bertambah dua kali lipat hingga 600 orang. Kondisi ril yang diperoleh sebelumnya berkisar Rp 300 ribu saja per hari, sementara saat ini sudah bisa tembus rata-rata Rp 1,2 juta per hari.

Sementara itu, mengenai Pasar Terara yang diprotes pedagang, karena biaya sewa pasar baru ini membuat protes sejumlah calon pedagang. Namun Fauzan meyakinkan, harga itu sudah sesuai. Ketentuannya untuk jenis ruko yang ada di pintu masuk pasar yang paling strategis dihargakan Rp 25 juta per tahun dan Rp 24 juta.

“Harga ini tergantung posisi strategisnya, dan sampai saat ini sudah cukup banyak yang berminat,” urainya. (rus)

Minim, Pendaftar Program Vokasi Unram di KLU Tanjung (Suara NTB) Program Vokasi Unram di Kabupaten Lombok Utara, dilanda harap-harap cemas (H2C). Pasalnya dalam penerimaan mahasiswa baru, tercatat baru 10 orang pendaftar asal KLU. Panitia pun berharap, rekrutmen mahasiswa oleh Universitas melalui jalur umum memberi angin segar. Bahwa di antara calon mahasiswa, ada yang bersedia menimba ilmu di kampus yang menumpang di salah satu bangunan di Kecamatan Pemenang ini.

Dikonfirmasi Minggu (15/5), Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi Unram, Deny Maulana, S.Kom, menuturkan rekrutmen mahasiswa Vokasi Unram dilakukan melalui jalur tes mandiri. Namun beberapa di antara calon mahasiswa asal KLU yang mendatangi sekretariat dan mendaftarkan diri.

“Yang mendaftar melalui kami di sekretariat sekitar 10 orang. Pendaftaran Vokasi Unram saat ini mengikuti tes mandiri oleh universitas, harapan kita disana banyak yang

kawan-kawan yang berperan sebagai pelancong backpacker ini.”

Ia menambahkan, kunjungan ke TNGR mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun ini misalnya, kunjungan cenderung menurun pascaerupsi Anak Gunung Baru Jari. Pascaerupsi pun, nyaris tidak ada upaya sosialisasi dari pemerintah mengupdate situasi di TNGR, sehingga menyebabkan serapan kunjungan tidak seramai sebelum erupsi. (ari) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

PONDOK pesantren (ponpes) memiliki peranan sangat strategis dalam pembangunan. Kehadiran ponpes merupakan landasan awal untuk membangun masyarakat berperadaban.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Rohman Farly saat mewakili Bupati Lotim menghadiri acara di Ponpes Fadhilatul Hasanah Paokmotong, Sabtu (14/5) lalu. Menurutnya, ponpes merupakan tempat melakukan kegiatan pendidikan, terutama pendidikan agama sebagai pondasi.

Pada awal berdirinya ponpes, diketahui hanya dengan bangunan sederhana. Namun kini, pertumbuhan ponpes ini sudah banyak dengan tampilan bangunan-banguhnan megah. Pembangunan itu, katanya, menjadi bagian dari investasi. Apalagi investasi terbaik, ada pada bidang pendidikan.

Disebut melahirkan masyarakat berperadaban, karena pada ponpes tempat mengagungkan ajaran-ajaran agama. Ponpes merupakan kekayaan besar bagi Lotim, sehingga penataan dan pembangunan ponpes harus terus didukung agar tidak ketinggalan dari sisi peradaban dengan negara lain. (rus)

mendaftar,” kata Deny.

Calon mahasiswa Program Vokasi baru diketahui setelah diumumkannya pengumuman kelulusan calon mahasiswa. Sementara ini, pihaknya masih menunggu adanya informasi lebih lanjut.

Dalam dua tahun terakhir, ujar Deny, jumlah mahasiswa Program Vokasi menurun.

Tahun pertama, jumlah pendaftar sebanyak 212 orang, sedangkan tahun kedua, hanya 100 orang lebih sedikit. Selama proses belajar, ternyata maha-

siswa program vokasi tidak utuh.

Melainkan di antaranya ada yang mengambil cuti dan berhenti.

Alasan cuti beragam. Sebagian mahasiswa ada yang harus nyambi bekerja di Gili Trawangan. Ada juga yang berhenti, karena menikah. Mirisnya, ada pula yang berhenti karena asalan menjadi TKI ke Malaysia.

“Mahasiswa tahun pertama 19 orang cuti dan berhenti, dan di tahun kedua yang cuti sekitar 3-4 orang. Mungkin saja sebab cuti karena kendala biaya, atau bisa juga karena hal lain,” klaim Deny.

Sebenarnya, di Vokasi Unram biaya SPPnya cukup murah, yakni Rp 1,5 juta per semester (6 bulan). Biaya sebesar ini dirasakan cukup terjangkau, karena jika dicicil, mahasiswa hanya perlu mengeluarkan Rp 250 ribu saja sebulan.

“Dorongan beasiswa dari Pemda sebenarnya memberi pengaruh dalam proses rekrutmen calon mahasiswa,” tandasnya sembari berharap beasiswa Pemda mengalir lagi, sehingga menarik minat masyarakat untuk masuk Program Vokasi. (ari)

sannya Rp 1.000. Penghimpunan dana ini sendiri dilakukan hampir sebulan. Penyaluran sudah dilakukan berkali-kali dengan sasaran rakyat miskin yang membutuhkan.

Menurutnya, dalam seminggu jumlah dana yang terkumpul tidak tentu, karena sumbangan ini tidak memaksa. Terkadang, katanya bisa mencapai Rp 700 ribu. Dana ini tidak disimpan, namun setelah dipungut langsung didistribusikan ke penerimanya.

Ia menambahkan, gerakan ini juga bertujuan melatih anggota untuk berbagi dengan sesama dan memupuk rasa empati.

Seperti diberitakan Suara NTB, Sabtu (14/5), pasangan jompo di Gondang hidup serba kesusahan. Untuk itu, pasangan jompo ini harus mengandalkan bantuan dari pemberian orang lain.

Bahkan, jika tak ada bantuan yang diterima, mereka rela harus menahan rasa lapar dan memakan makanan apa adanya. (her)

DSD Polres Lotim Bantu Kaum Dhuafa Selong (Suara NTB) – Aksi sosial kembali ditunjukkan anggota Polres Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Dikmaba Sembilan Delapan (DSD). Mereka dengan suka rela dan ikhlas menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu warga miskin (kaum dhuafa) di Lotim dengan cara urunan. DSD yang beranggota 26 orang menyisir sejumlah warga miskin di Lotim di titiktitik yang sudah ditentukan.

Usai menggelar kegiatan sosial, Ketua DSD/Pahlawan 16, AKP. Didik Harianto, SH, mengatakan, dana untuk membeli sembako yang kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin murni dari hasil urunan setiap bulannya. Selain sebagai ajang silaturahmi dan membantu antarsesama, kegiatan itu juga sebagai upaya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Harapannya, anggota Polri ke depan bisa merasakan betapa sulitnya bertahan hidup bagi masyarakat benar-benar taraf perekonomiannya di bawah standar. Selain itu, kegiatan itu juga untuk menghilangkan kesan arogan personel Polri di mata masyarakat.

Dalam aksi yang dilakukan itu, sambung Didik, awalnya masyarakat yang didatangi untuk diberikan bantuan berupa sembako itu terkejut melihat pasukan DSD yang berjumlah 26

orang masuk ke perkampungan warga yang akan akan disantuni.

Namun, setelah mengetahui maksud dan tujuan yang dilakukan oleh anggota polisi membuat masyarakat terharu, bahagia bercampur sedih karena di zaman sekarang ini masih ada polisi yang berjiwa mulia rela menyisihkan gajinya untuk disumbangkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Seperti pemberian bantuan terhadap Papu Kesip (90) alamat Desa Sukamulia, ia tidak bisa membendung air matanya setelah menerima santunan dari Pahlawan 16 itu. Dengan diberikannya santunan terhadap masyarakat yang membutuhkan itu, Didik yang juga Kasat Sabhara Polres Lotim, berharap supaya bantuan itu dapat bermanfaat dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Melihat aksi yang dilakukan oleh angggotanya yang tergabung dalam DSD itu, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap DSD, karena telah memiliki inisiatif dan terobosan kreatif. Di mana tindakan itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain terlebih sasarannya adalah kaum dhuafa. Adanya terobosan yang kreatif itu, menurut Kapolres, akan mampu mengharumkan nama baik Polri di mata masyarakat khususnya di Lotim. (yon)

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK Inaq Cin, Potret Buram Kemiskinan di Loteng Pesatnya laju pembangunan di Kabupaten LombokTengah (Loteng) nyatanya belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah ini. Banyak di antaranya yang masih harus bergumul dengan kemiskinan.

Berjuang dan bertahap hidup dari himpitan ekonomi yang kian berat. Salah satunya, Inaq Cin, warga Kelurahan Praya ini.

(Suara NTB/kir)

PILAH BARANG - Tampak Inaq Cin sedang memilah barang-barang bekas di Mapolres Loteng untuk dibawa pulang ke rumah. Di usianya yang sudah senja, Inaq Cin membutuhkan perhatian serius pemerintah.

DI tengah kesendiriannya, Inaq Cin pun harus berjuang hidup dalam kemiskinan. Di daerah ini, Inaq Cin memang tidak sendiri. Masih ada ribuan warga Loteng yang juga hidup di bawah garis kemiskinan. Namun kehidupan Inaq Cin bisa menjadi potret buram kemiskinan di daerah yang katanya kaya potensi dan sumber daya alam ini.

Bagaimana tidak, kendati hidup serba kekurangan Inaq Cin ternyata luput dari perhatian pemerintah. Berbagai program yang “katanya” dihajatkan bagi orang miskin yang diluncurkan oleh pemerintah, tak satu pun dirasakan ibu empat anak ini. Mulai program beras miskin (raskin) sampai bantuan langsung tunai (BLT).

“Kalau untuk beras (raskin,red) memang ada, setiap penyaluran pasti dapat. Tapi itu hanya 2 kg. Karena harus berbagai dengan warga lainnya. Kalau program yang lain tidak pernah dapat,” akunya saat ditemui di halaman Mapolres Loteng, Sabtu (14/5).

Sementara keluhnya, banyak warga yang jauh lebih mampu justru dapat program pemerintah. Ia pun mengaku pernah mengadukan persoalan tersebut ke aparat kelurahan setempat. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali.

Namun jawaban tetap sama, nama Inaq Cin tidak masuk dalam daftar penerima program pemerintah.

Entah apa penyebabnya.

Namun Inaq Cin tidak mau terus-terusan mengeluh. Di usianya yang diakuinya sudah menginjak lebih dari 100 tahun, ia memilih tetap berjuang semampunya. Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengumpulkan barang bekas, seperti kertas, kardus hingga bekas plastik minuman tanpa harus menggantungkan hidup dari belas kasihan orang lain. “Cara

ini (memulung barang bekas, red) jauh lebih mulia dan halal.

Dari pada harus meminta-minta kepada orang lain,” ujarnya.

Diakuinya, dari hasil memulung barang bekas uang yang didapat paling banyak Rp 5 ribu. Kalau lagi beruntung, bisa lebih. Tapi kalau lagi sepi paling hanya dapat Rp 2 ribu. Hasil memulung biasanya dikumpulkan lebih dulu setelah banyak baru dijual ke pengempul barang bekas terdekat.

“Kalau dikatakan cukup, jelas tidak. Tapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa harus berharap dari orang lain,” tuturnya.

Walaupun punya empat orang anak, Inaq Cin juga mengaku tidak mau memberatkan anak-anaknya. Selama masih bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bagi Inaq Cin itu sudah cukup.

Profesi itu sudah dilakoni Inaq Cin sejak 25 tahun yang lalu. Selain memulung, dulunya Inaq Cin mengaku juga sering mendapat order mencuci pakaian dari ibu-ibu anggota Polres Loteng. Selama ini,

Halaman 5

dirinya sering mencari makan di seputaran lingkungan Mapolres Loteng saja.

Dulu usai mencuci pakaian, Inaq Cin biasanya diberikan berat dan pakaian sebagai tambahan upah. Tapi dengan kondisi yang sudah lemah, Inaq Cin pun mengaku sudah tidak mampu lagi untuk mencuci pakaian ibu-ibu di Polres Loteng. Praktis, kini dirinya hanya mengantungan hidup dari mengumpulkan barang bekas.

“Biasanya kalau ada acara, baru banyak barang bekas yang bisa dikumpulkan,” ujarnya.

Meski begitu, Inaq Cin bertekad untuk terus bertahan.

Walaupun jauh dari perhatian pemerintah. Syukur-syukur kalau kemudian pemerintah ternyata mau peduli kepada orangorang yang kurang beruntung seperti dirinya. Toh sebagai bagian dari masyarakat Loteng, ia punya hak yang sama di mata pemerintah. Untuk memperoleh perhatian dan paling tidak ikut merasakan manisnya “kue” pembangunan di era kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili,FT – L. Pathul Bahri ini. (kir)

Penanganan Kasus BSS Mandek

Kerjasama dengan BPN PROGRAM pensertifikatan aset di Lombok Barat (Lobar) sejauh ini telah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, sejumlah usulan belum diproses oleh BPN diakibatkan dokumen yang menjadi syarat pensertifikatan lahan dari Pemda belum lengkap. Meski dari sisi fisik lahan dikuasai Pemda, namun dasar untuk mengajukan pensertifikatan tanah perlu dokumen pendukung. Dokumen pendukung inilah yang belum (Suara NTB/dok) dilengkapi Pemda.

Mahnan Ditemui akhir pekan kemarin, Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, S.SSTp, mengakui pihaknya telah mengusulkan 50 persen aset yang belum bersertifikat. “Sudah kami usulkan itu, tapi BPN -lah yang mempunyai kewenangan apakah aset itu yang layak atau tidak disertifikatkan. Nanti kami akan inventarisasi usulan mana yang belum diproses, kemungkinan usulan lama ada yang belum karena perlu dilengkapi dokumen,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Diakuinya, status lahan pemda dikuasai secara fisik. Namun dokumen kepemilikan lahan belum final, jika belum bersertifikat. Dalam mengajukan pensertifikatan tanah, ujarnya, harus menguasai fisiknya lalu ada dokumen pendukung. ‘’Misalnya tercatat di neraca. Jika aset itu hasil pengadaan, maka ada dokumen jual beli. Kalau misalnya tidak ada dokumen pengadaan, maka dilihat di neraca, karena sudah dikuasai fisiknya. Tinggal dibuatkan sporadik di desa,’’ terangnya.

Program kerjasama pensertifikatan lahan ini, ujarnya, sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Namun kewenangan pensertifikatan tersebut ada di BPN. Termasuk 50 persen aset yang belum berserfikat dari informasi dewan, sebagian besar sudah diusulkan. Hanya saja perlu diinventarisasi, apakah usulan itu seberapa persen sudah ditindaklanjuti, sehingga kekurangan usulan itu akan dilengkapi Pemda. “Nanti kekurangan itu dilengkapi pemda,” ujarnya.

Tiap tahun lanjut Mahnan, program pensertifikatan lahan ini sebanyak 50 sertifikat. Namun jika ada di luar itu, tetap akan diusulkan melalui program ini. Termasuk, nanti akan diusulkan lagi permohonan yang sebelumnya belum ditindaklanjuti. Dengan adanya kerjasama, ia menargetkan dalam waktu tak terlalu lama status lahan pemda dari sisi dokumen sertifikat segera dituntaskan.

Terkait lahan yang belum bersertifikat rawan diklaim, diakuinya memang rawan. Lantaran terkait kepastian hukum terhadap kepemilikan terhadap lahan. Sebab prinsip kepemilikan lahan itu ada dua, kuasai lahan dan miliki dokumen. Kalau hanya memiliki dokumen, namun tak kuasai fisik juga rawan. Begitu juga sebaliknya, kuasai fisik, namun tak kuasai dokumen juga rawan. Jadi mutlak harus kuasai dua itu. Upaya itu yang terus diupayakan pihaknya, agar jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. (her)

Jelang Puasa

Polres Loteng Antisipasi Balap Liar Praya (Suara NTB) Aksi balapan liar acap kali marak terjadi menjelang dan selama bulan puasa. Untuk itu, guna mengantisipasi maraknya kembali balapan liar, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai memperketat pengawasan di sejumlah ruas jalan yang selama ini kerap dijadikan lokasi balapan liar.

Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, kepada Suara NTB, Sabtu (14/5), mengatakan, antisipasi aksi balapan liar menjadi atensi khusus jajaran kali ini. Mengingat, aksi balapan liar sering mengundang keluhan masyarakat, terutama para pengguna jalan.

“Jadi selama gelaran operasi patuh yang akan digelar mulai Senin (hari ini, red), penertiban sekaligus antisipasi arena balapan liar jadi perhatian serius pihak kepolisian,” sebutnya. Diakuinya, ada beberapa titik ruas jalan di Loteng yang kerap dijadikan arena balapan liar. Beberapa di antaranya berada di dalam kawasan Kota Praya dan luar wilayah Kota Praya.

Dalam operasi patuh ini, ujarnya, jajaran kepolisian lebih mengedepankan penindakan. Bukan lagi hanya memberi teguran saja. Dengan kata lain, kalau ada ditemukan aksi balapan liar maupun pelanggaran lalu lintas lainya, maka akan langsung ditindak tegas.

“Untuk waktunya juga tidak terbatas. Mau pagi, siang, sore bahkan malam sekalipun, jika ada ditemukan aksi balapan liar langsung akan ditindak,” tegasnya Diharapkan dengan upaya tegas ini, aksi balapan liar utamanya bisa diminimalisir.Itu penting untuk menjaga kelancaran masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. “Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat juga sangat kita harapkan. Jika menemukan ada aksi balapan liar, segera laporkan ke aparat kepolisian terdekat. Sehingga bisa segera ditindak,” pungkas mantan Kapolsek Batukliang ini. (kir)

Polres Belum Terima Hasil Audit BPKP Giri Menang (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan korupsi bantuan Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) masih mandek, sehingga kasus ini termasuk yang akan disupervisi KPK. Mandeknya kasus ini lantaran hasil audit kerugian negara dari BPKP belum diterima Polres Lobar.

Audit ini sangat penting untuk kelanjutan penanganan kasus ini. Pasalnya hasil audit ini menjadi salah satu dokumen untuk dilimpahkan ke JPU. “Kalau masalah kerugian pasti ada, karena sudah jelas, masalahnya kami belum terima resminya dari BPKP. Kendalanya kami tidak tahu, tanya ke BPKP,” ujar Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo, Minggu (15/5).

Terkait penanganan kasus ini tidak ada kendala di Polres. Pihak Polres sudah mengelar ekspose. Bahkan, penyidik telah lama menetapkan status tersangka dalam kasus ini.

Pihak polres pun telah menye-

lesaikan berkas tahap I dan menyerahkan berkas perkara ke JPU, namun berkas dikembalikan oleh jaksa, lantaran dinilai belum lengkap dokumennya. JPU meminta agar penyidik melengkapi dokumen hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP. Pihak Polres terkendala PKN, sehingga belum bisa melengkapi berkas sesuai petunjuk kejaksaan. “Tinggal menunggu itu saja,” tukasnya.

Mengenai waktu hasil au-

dit keluar, ia belum tahu, sebab tergantung BPKP. Lebih jauh ditegaskan Joko, penanganan perkara BSS yang ditangani sejak 2014 lalu telah masuk tahap I. Penyidik telah menetapkan tersangka inisial M, yakni pihak dari pengurus Poktan Dasan Tawar selaku penerima bansos BSS. Penetapan tersangka ini, jelasnya, telah lama oleh penyidik polres. Pihaknya pun sudah melakukan pemberkasan perkara dan meny-

Tak Kunjung Direspons Pemerintah

Warga Pelangan Swadaya Bangun Jalan Giri Menang (Suara NTB) Warga dua dusun di antaranya Dusun Tirta Sari dan Paloh Tangi di Desa Pelangan sudah jenuh menunggu respons pemerintah terkait pembangunan jalan di desa setempat. Warga pun berswadaya membuka jalan sepanjang 2-3 kilometer tersebut.

Minggu (15/5), ratusan warga setempat bergotong royong membuka akses jalan yang menghubungkan ke dua dusun tersebut. “Jika harus menunggu perhatian Pemkab Lobar, masyarakat di sana bisa dikatakan sudah bosan. Banyak janji dari para pemimpin dan juga wakil rakyat sebelumnya.

Namun, nyatanya mereka hanya dijadikan lumbung suara tanpa ada perhatian selanjutnya,”kata Kepala Dusun Tirta Sari, I Gede Asta yang saat itu memimpin langsung warga membuka akses jalan tersebut.

Ia mengatakan, bahwa akses ke dua dusun itu sangatlah penting, baik untuk akses enonomi dan pendidikan anak-anak ke sekolah. Untuk itu, setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun Paloh Tangi, gotong royong pun dilakukan. “Kami di sini tidak menuntut pemerintah, tapi hanya mencoba menggugah ingatan para pemimpin

(Suara NTB/her)

BUKA JALAN - Warga Desa Pelangan mengelar gotong royong secara swadaya membuka jalan. Mereka sudah bosan menunggu janji pemerintah membuka akses jalan penghubung. dan pihak lainnya, bahwa mereka masih punya masyarakat di Pelangan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Paloh Tangi, I Wayan Adnyana menyatakan, bagi warga Paloh Tangi, akses tersebut sangat penting. Menurut dia, akses itu merupakan penghubung dusunnya dengan dunia luar, karena itu bisa dikatakan sebagai akses satu-satunya.

Tak hanya itu, dia juga menuturkan, Pemkab Lobar beberapa tahun silam sempat menjanjikan akan membuatkan jembatan. Hanya saja, dengan alasan lebarnya sungai, jembatan itu urung dibuat.

Adnyana juga mengatakan, pada akhirnya, memang Pemda sudah membangunkan jembatan, tapi jembatan itu dibangun menuju ke Pura Dalem atau tanah pemakaman setempat. Jika dilihat, jembatannya cukup kecil dan sudah sudah rusak, karena lantainya terbuat dari kayu.

Namun oleh pemerintah desa akhirnya diganti dengan plat besi. “Yang menggantinya adalah pemerintah desa, bukan pemda,” imbuhnya. Rencananya, untuk membuka akses jalan itu, warga ke dua dusun menjadwalkan kegiatan gotong royong dilakukan dua minggu sekali. (her)

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo erahkan ke Jaksa. Akan tetapi, pihak Jaksa mengembalikan berkas perkara ke penyidik (P19), karena dinilai ada yang kurang. Kekurangannya, yakni berkas PKN yang dikeluarkan oleh BPKP. Hasil PKN dari BPKP sampai saat ini belum diperoleh

oleh penyidik Polres, padahal beberapa kali diminta ke BPKP. Alasannya, pihak BPKP ada kegiatan di luar daerah, sehingga perlu menunggu itu. Akibat belum adanya hasil PKN dari BPKP, pihaknya belum bisa melengkapi dokumen yang diminta jaksa, sehingga penyerahan berkas pun belum dilakukan penyidik ke Jaksa.

Menurutnya, penanganan kasus ini bukan Kendala di Polres, sebab Polres telah menyelesaikan proses pemberkasan.

“Jika hasil PKN ini keluar dari BPKP, langsung kami serahkan ke Jaksa,”tukasnya.

Ia berharap agar BPKP segera menyerahkan hasil PKN tersebut, sebab hasil PKN tersebut penting sebagai pelengkap berkas perkara BSS. (her)

Pelajar dan Mahasiswa Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas di Loteng Praya (Suara NTB) Angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Walaupun secara umum, jumlah pelanggaran lalu lintas naik turun setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, pelajar dan mahasiswa masih mendominasi sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Pratiwi Nofiani, S.H., saat dihubungi Suara NTB, Sabtu (14/5), mengaku, dari data yang ada, hampir 60 persen pelanggaran lalu lintas dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Bentuk pelanggarannya pun beragam. Namun yang paling banyak berupa ketidakpatuhan penggunaan pengaman pengendara, terutama helm dan kepemilikan surat-surat kendaraan dan kelengkapan pengendara.

Tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, berbanding lurus dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang juga didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Sebagai pelanggar lalu lintas yang paling dominan, korban kecelakaan lalu lintas dari kalangan pelajar dan mahasiswa juga banyak,” terangnya.

Melihat kondisi ini, lanjutnya, pihaknya kini lebih meng-

intensifkan upaya penyadaran tentang tertib berlalu lintas bagi kalangan pelajar. Baik itu melalui sosialisasi dijalan raya, tentang hukum dan peraturan berlalu lintas sampai kepada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut.

Selain di jalan raya, upaya penyadaran tata tertib berlaku lintas kepada kalangan pelajar dan mahasiswa juga dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan kampus yang ada. Salah satunya, dengan cara menjadi pembina upacara setiap hari Senin. Di sanalah kemudian, aturan dan tata tertib berlalu lintas diberikan.

Langkah tersebut tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan saja. Saat ini, pihaknya juga sudah mulai menyasar ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. “Setelah sekolah-sekolah di wilayah Kota Praya, beberapa sekolah di kecamatan juga jadi sasaran,” lanjutnya.

Tidak sampai di situ saja, guna mengurangi penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar yang secara aturan memenuhi cukup syarat menggunakan sepeda motor, Sat Lantas Polres Loteng juga melalui sejumlah terobosan. Misalnya dengan menyiapkan bus sekolah gratis bagi para pelajar. (kir)

Masuki Tahap Klarifikasi

Sejumlah SKPD Belum Tuntaskan Temuan LHP Sementara Giri Menang (Suara NTB) Pemeriksaan rutin BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda Lombok Barat (Lobar) sebagai bahan penilaian pemberian opini tahun ini terus berlanjut. Saat ini pemeriksaan memasuki tahapan klarifikasi ke Pemda dalam hal ini SKPD terkait progres tindak lanjut penyelesaian temuan pertama yang perlu diperbaiki Pemda. Pekan kemarin menjadi hari terakhir tahapan klarifikasi oleh BPK terkait sejumlah objek pemeriksaan yang belum dituntaskan SKPD. Beberapa temuan ini tersebar di beberapa SKPD, di antaranya Kantor Aset dan Keuangan (PPKD) serta Dikbud.

“BPK meminta beberapa klarifikasi ke SKPD, klarifikasi terakhir Jumat. Klarifikasi soal pemeriksaan sementara yang belum diselesaikan,” kata Sekda

Lobar H. M. Taufiq dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, terkait progres hasil klarifikasi pemeriksaan sementara BPK belum diketahui.

Namun katanya, selain tiga temuan mencolok terkait aset tanah, inventaris aset kendaraan dinas (randis) dan BOS pada Dikbud ada temuan lain yang mesti dituntaskan SKPD. Hasil penyelesaian SKPD inilah yang akan diklarifikasi ke SKPD, di mana letak kendala yang dihadapi dan sejauh mana tingkat penyelesaiannya. Hasil pemeriksaan awal tersebut, jelasnya, bukan hasil audit LHP BPK, namun itu hasil pemeriksaan sementara dan belum hasil audit.

Menanggapi adanya masukan DPRD agar SKPD lebih dipacu menuntaskan temuan, pihaknya sangat menyambut baik. Menurutnya, penyelesaian temuan se-

mentara menyentuh beberapa SKPD dan sudah dikoordinasikan di Kantor Aset dan PPKD. Pihaknya akan melihat hasilnya, apakah waktu yang diberikan BPK mulai dari penyerahan pertama sampai saat ini SKPD terkait sudah mampu menuntaskan atau tidak. “Kalau hasil sementara hasil pemeriksaan awal sudah selesai, maka berarti sudah diperbaiki. Tinggal tunggu hasilnya,” terangnya.

Mengenai SKPD yang tak mampu menuntaskan temuan sementara BPK akan dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya, tidak saja hasil penyelesaian pemeriksaan BPK saja, namun semua hal akan dijadikan bahan evaluasi.

Ia menegaskan, tidak saja SKPD saja harus siap dievaluasi, namun sekda dan jajaran asisten juga siap disalahkan,

jika SKPD gagal menyelesaikan temuan BPK. Pasalnya, jajaran SKPD hingga sekda bekerja dalam sebuah sistem.

Dalam kerja sistem, sarannya, harus kompak. Bagaimana pekerjaan bisa cepat selesai tapi melempem di SKPD. Selaku sekda sudah mengarahkan dan menekankan kepada semua SKPD untuk melakukan perbaikan laporan 2015.

Sementara itu, Kepala Kantor Aset, Mahnan, S.STP mengaku belum diminta ekspose oleh BPK terkait hasil pemeriksaan.

Menurutnya, BPK belum menyelesaikan pemeriksaan. Apalagi, masalah aset merupakan salah satu fokus BPK, sehingga pihaknya pun selalu berupaya sampai dengan berakhir pemeriksaan semua permintaan data sudah dipenuhi. “Jadi itu belum temuan, masih menjadi objek pe-

meriksaan, kami berupaya memenuhi datanya,” ujarnya.

Menurutnya terkait klarifikasi BPK, diminta terkait objek data yang perlu dipenuhi SKPD. Menyangkut pendataan aset terus berproses, apakah yang ada di neraca dikonfirmasi dengan data lain dan juga permintaan BPK harus cek lokasi. Semua itu sudah dilaksanakan oleh Kantor Aset dan progresnya diklaim cukup memuaskan, khusus pendataan aset tanah.

Terkait temuan aset randis diakuinya sebagai temuan berturut-turut BPK, karena aset ini termasuk aset lama yang kondisinya rusak. Pihaknya berupaya mengeluarkan dari neraca dengan menghapus. Namun pihaknya ingin memastikan data aset yang tercatat di SKPD mesti dipastikan dulu barangnya, jangan sampai salah hapus. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Halaman 6

Kerjasama Program Kurikulum Dikdas Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Soal Terdistribusi, 388 SD/MI di Sumbawa Siap Ikuti Ujian Sumbawa Besar (Suara NTB)Soal Ujian untuk SD/MI tiba di Sumbawa, Sabtu (14/ 5) dinihari. Setelah dilakukan pengecekan dan penyesuaian di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, soal-soal tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah dengan dikawal kepolisian.

Untuk diketahui, peserta ujian sekolah tahun ini sebanyak 8.823 siswa. Terdiri dari 4.540 laki-laki, dan 4.283 perempuan. Dengan sekolah sebanyak 388 SD/MI. Ujian SD/MI mulai digelar Senin (16/5) hari ini.

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Dikdas, Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudarli, S.Pt, M.Si, menyampaikan proses pendistribusian soal sesuai surat Provinsi meninggalkan Mataram pada Jumat (13/5) sore. Sabtu dinihari, sekitar pukul 02. 00 Wita tiba di Sumbawa. Pagi harinya sekitar pukul

07.30 Wita pihaknya melakukan pengecekan guna menyesuaikan antara data dari Provinsi dengan realita yang ada. Hasil pengecekan, untuk sementara, tidak terjadi kekurangan terhadap soal. “Setelah kita cek, memang tidak ada perbedaan.

Sekitar 392 kotak soal. Termasuk soal susulan dan soal SLB. Soal ini akan dititip di pendistribusian terakhir, yakni Polsek masing-masing,” ujarnya.

Khusus daerah terpencil, seperti Batulante, Orong Telu, Lunyuk, Ropang, Tarano, Pulau Moyo dan Pulau Medang, pihaknya membuka kotak soal untuk menguji sampulnya melakukan penyesuaian jumlah soal. Guna menghindari adanya kekurangan saat diperiksa di pendistribusian akhir, karena dapat menghambat proses ujian. Mengingat di daerah terpencil tersebut, selain daerahnya yang jauh, akses kendaraan yang susah, serta tidak terdapat sinyal. “Daer-

(Suara NTB/ind/arn) (Suara NTB/ind/arn)

PENGARAHAN - Sekdis dan Kasi saat memberikan pengarahan kepada masing-masing UPT ah terpencil yang kita buka di sini. Sehingga kalau sudah sampai soalnya di sana, tidak ada masalah. Alhamdulillah setelah kita periksa, semuanya sudah pas,” kata Sudarli.

Terhadap MI Al Khaerat, sebelumnya pihaknya sempat melakukan pendataan dan pengecekan. Mengingat di on-

line atau data untuk soalnya tersedia. Tetapi tidak tercantum datanya di berita acara.

Hal ini tidaklah menjadi permasalahan. Mengingat soalnya sudah tersedia, meskipun tidak tertuang di berita acara.

Yang dikhawatirkan sekolahnya tercantum dalam berita acara, tetapi soalnya ada. Se-

PENGECEKAN - Sekdis dan Kasi didampingi anggota polisi saat melakukan pengecekan soal di Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sabtu. mentara ini sudah ada soalnya, cuma namanya saja yang tidak ada. Ini tidak menjadi masalah,” terangnya.

Soal-soal yang sudah dicek, kemudian didistribusikan atau dititip ke Polsek masingmasing. Nantinya di Polsek akan diperiksa untuk dilakukan penyesuaian jumlah soal.

Apabila terjadi kekurangan, pihaknya berharap kepada UPT untuk segera melapor, sehingga pihaknya segera melaporkan ke Provinsi.

Pihaknya berharap tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Yang mana tahun lalu masih terdapat kekurangan soal. Nantinya saat UPT mem-

buka soal yang ada, tidak ada kendala di lapangan. Sehingga tidak membuat risau dan tidak menghambat proses ujian. “Mudah-mudahan kita dapat sukseskan bersamasama. Kita doakan evaluasi mutu pendidikan anak kita melalui ujian sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian mutu pendidikan anak kita pada tahun ini bisa lebih baik. Untuk itu, kami berharap kepada kepala sekolah, guru, supaya dapat memantau, dan menghantar proses ujian ini secara objektif tanpa ada intervensi apapun. Sehingga anakanak benar menghasilkan nilai dengan nilai integritas yang sangat baik,” tukas Darli.

Sementara Sekretaris Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Abu Bakar, S.Sos, mengajak semua pihak untuk melaksanakan proses ujian dengan sebaik-baiknya. Sehingga pelaksanaannya aman, tertib, lancar dan sukses. (ind/arn/*)

Polres Sumbawa Amankan Dua Tersangka Pembunuhan Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi mengungkap kasus pembunuhan Agus Widodo (24) warga Kampung Mande, Kelurahan Bugis. Dalam pembunuhan yang terjadi di simpang PLN Area Sumbawa beberapa bulan lalu, sedikitnya dua orang tersangka yakni PB (19) dan YA (17) sudah diamankan polisi, Sabtu (14/5).

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Terkuaknya kasus ini berawal dengan adanya informasi dari Polres Lobar yang menghubungi Polres Sumbawa. Di mana disebutkan seorang berinisial PB yang mengaku tersangka pembunuhan di Sumbawa di TKP depan PLN Sumbawa menyerahkan diri ke Polres Lobar. Informasinya PB menyerahkan diri lantaran sering dihantui arwah korban. Atas in-

formasi tersebut pihaknya kemudian menjemput tersangka.

Dalam perjalanan menuju Sumbawa, PB mengungkap identitas tersangka lainnya, salah satunya berinisial YA. Pemuda yang masih di bawah umur itu pun ditangkap di kediamannya. “Saat ini keduanya sudah kami amankan dan tengah didalami,” ujarnya.

Disebutkannya, dari pengembangan penyidik terhadap pemeriksaan tersangka yang ditangkap, yang terlibat dalam kasus ini berjumlah

Parlementaria

tujuh orang. Lima di antaranya masih dalam pencarian.

Dimana diperkirakan para tersangka sudah tersebar ke sejumlah daerah.

Disinggung menganai motif kejadian, AKP Tri mengatakan masing-masing tersangka memiliki dendam pribadi dengan korban. Ketujuh tersangka menuju lokasi menggunakan tiga sepeda motor. Dan menggunakan masker dalam melancarkan aksinya. Dari keterangan sementara yang diperoleh, tidak semua tersangka membawa

senjata tajam dalam melancarkan aksinya. Selain itu, masih ada pengakuan berbeda antara kedua tersangka. “Ini yang tengah kami dalami,” pungkasnya.

Sementara terkait dengan YA yang masih di bawah umur, apabila yang bersangkutan dikenakan pasal pembunuhan, maka tidak akan dilakukan diversi. Mengingat ancaman hukumannya di atas tujuh tahun. Dimana dalam UndangUndang peradilan anak, jika ancaman hukumannya di atas tujuh tahun atau sembilan tahun diperbolehkan melakukan non diversi atau kasus tetap dilanjutkan.

Kasus yang menimpa korban Agus Widodo (24) terjadi pada Minggu (3/4) dinihari sekitar pukul 00.30 Wita. Pemuda yang

tinggal di Kampung Mande, Kelurahan Bugis tersebut saat itu tengah duduk dengan temannya sambil minum kopi di sebuah warung di depan kantor PLN Area Sumbawa. Tiba-tiba datang para pelaku yang tidak diketahui identitasnya menebas korban menggunakan parang. Mengingat kondisi korban tidak siap, korban menjadi bulan-bulanan para pelaku. Korbanpun ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Korban sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Namun nyawanya tak terselamatkan.

Ditebas Parang Sementara itu, Agus Andrianto (42) warga yang berlamat di Jalan Suhada, Dusun Tal, Desa

Juranalas, Kecamatan Alas, harus dirawat di rumah sakit.

Kondisinya koma diduga akibat ditebas parang beberapa kali di bagian tangan dan tubuh.

Informasinya, penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu (15/5) sekitar pukul 10.45 Wita.

Penganiayaan tersebut diduga dilakukan Ju alias Jup Kekong (40) warga Dusun Stober, Desa Luar Kecamatan Alas. Pada saat itu korban baru pulang dari tempat gelondong batu emas.

Belum sempat memarkirkan kendaraan di depan rumah, pelaku yang sudah menunggu di samping rumah korban datang menggunakan sepeda motor.

Pelakupun langsung mengeluarkan parang dan menebas korban berkali-kali. Korbanpun hanya bisa menangkis menggunakan

tangan. Korban yang sudah terluka, berusaha menyelamatkan diri ke gang samping rumah seraya meminta tolong. Namun pelaku terus mengejar sambil menebas bagian tubuh korban hingga terjatuh. Pelaku kemudian melarikan diri, setelah warga setempat mulai berdatangan.

Dengan kondisi tidak sadarkan diri, korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Alas, lalu dirujuk ke RSUD Sumbawa.

Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo menyebutkan, pihak Polsek Alas sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Selain itu, juga memintai keterangan sejumlah saksi.

“Saat ini pihak Polsek alas masih mendalami keteragan saksi,” imbuhnya. (ind)

Kerjasama DPRD Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB

RAKER - Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST saat memimpin rapat kerja bersama Pemerintah KSB. Raker ini merupakan agenda perdana DPRD KSB bertemu Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati KSB yang baru.

HADIRI TTG - Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST bersama Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST saat menghadiri pembukaan gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG), puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Aksi (HKG) PKK tingkat NTB yang dipusatkan di KSB.

(Suara NTB/ist)

DPRD Sumbawa Barat dalam Gambar

ANUGERAH ADAT - Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST diapit masing-masing wakil ketua Amir Ma’ruf Husein, S.Pdi dan Mustafa. HMS. Ketiganya hadir dalam acara penganugerahan gelar adat oleh Kesultanan Sumbawa. Di mana Ketua DPRD diberi nama Dea Busing Rea Ling Anorawi sementara bagi bagi kedua wakil ketua Dea Busing Ode Ling Anorawi.

CINDERAMATA - Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST dan Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata bertukar cinderamata antarlembaga. Dalam pertemuan ini DPRD KSB dan Sumbawa sepakat untuk mengejar piutang dividen PT DMB.

DOKUMEN KESEPAKATAN - Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST dan Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata menunjukkan dokumen kesepakatan kedua DPRD untuk mengejar piutang deviden PT DMB

KUNJUNGAN - Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME (tengah) saat melakukan kunjungan lapangan di areal pertanian desa Senayan bersama pemerintah daerah.

TERIMA KUNJUNGAN - Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST (paling kiri) saat menerima kunjungan reses angota DPR RI Dapil NTB, Fahri Hamzah ke KSB.

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bacok Anggota Polisi, Fadlin Tewas Ditembak Dompu (Suara NTB) Fadlin, warga Dusun Kalate Desa Kempo Kecamatan Kempo, tewas ditembak polisi. Dia melawan saat hendak ditangkap Brigadir Arham di Desa Anamina Manggelewa, bahkan membacok anggota Polsek Manggelewa itu.

Akibat luka bacok yang dideritanya, Brigadir Arham harus dirawat intensif di RSUD Dompu. Fadlin diduga memiliki riwayat gangguan jiwa, namun dia diduga telah membongkar penggilingan padi di Kempo.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Minggu (15/5) menyebutkan, pada Minggu sekitar pukul 05.00 wita di Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Fadlin diduga membakar rumah milik pamannya, Abdullah M. Hasan.

Tindakannya ini membuat massa mengejarnya, namun ia berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Soriutu. Anggota Polsek Manggelewa yang sedang piket pun segera ke tempat kejadian

perkara (TKP) setelah mendapat laporan dari warga.

Bermodalkan ciri – ciri pelaku, polisi menemukan Fadlin saat berpapasan di Nangatumpu. Brigadir Arham dan Bripka Suriyansah menggunakan mobil operasional Polsek langsung mengejar pelaku untuk diamankan. Di depan gudang Anamina setelah tanjakan Nangatumpu dari arah Sumbawa, pelaku berhasil dihentikan.

Namun pelaku sempat mengejar Bripka Suriyansah dengan parangnya yang sudah terhunus. Ketika diminta untuk menyerahkan parangnya oleh Brigadir Arham, Fadlin justru membacoknya dan mengenai paha kirinya hingga terjatuh ke tanah. Saat pelaku hendak

membacok untuk kedua kalinya, peluru menyasar di tubuhnya hingga terjatuh.

Fadlin pun meninggal saat sampai ke RSUD Dompu dan Brigadir Arham langsung mendapat perawatan dari pihak RSU. “Ada 25 jahitan, karena lukanya besar dan dalam pada bagian paha kiri,” kata istri Arhan yang mendampingi suaminya.

Kapolsek Manggelewa, Iptu Abdul Haris yang dihubungi terpisah, membenarkan bahwa Fadlin sebelumnya membakar kediaman pamannya, Abdullah Hasan di Nangatumpu, Minggu dini hari. Ia sempat dicegat anggota yang hendak mengamankannya, tapi justru anggota dibacok hingga peluru mengenai

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT - Brigadir Arham, anggota Polsek Manggelewa korban pembacokan sedang dirawat di RSUD Dompu, Minggu (15/5).

JENAZAH - Jenazah Fadlin saat dinaikkan ke Ambulans RSUD Dompu untuk dimakamkan di Kempo.

tubuhnya. “Sekarang anggota dirawat di RSUD akibat luka bacoknya,” katanya.

Abdul Haris mengaku, belum mendapatkan konfirmasi dari paman korban penyebab rumahnya dibakar. Hingga saat ini, Abdullah belum mau dim-

intai konfirmasi kejadian sesungguhnya sebelum Fadlin membakar rumahnya dan melarikan diri. “Sampai sekarang, pamannya belum bisa dikonfirmasi penyebab sebenarnya sehingga Fadlin membakar rumahnya,” ungkapnya.

(Suara NTB/ist)

BERTEMU INVESTOR – Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin (kiri) ketika bertemu dengan beberapa investor dari Korea Selatan, Minggu (15/3), membahas rencana investasi di Kota itu.

terlibat dalam pemakaman Fadlin di Kempo, Minggu (15/5).

Pihak keluarga sendiri pasrah atas kematian Fadlin, terlebih ia sebelumnya diduga terlibat kasus pembakaran rumah pamannya dan membacok anggota Polisi. (ula)

APH Diharap Tuntaskan Dugaan Korupsi ADD

Investor Korea akan Bangun Pembangkit Listrik di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Wilayah Kota Bima dilirik oleh investor asing asal negara Korea Selatan. Untuk dibangun pembangkit tenaga listirk tenaga surya. Hal tersebut terungkap saat Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin menerima kunjungan Mr. Jun Ho Lee, Mr. Kim Chang-il, dan Mr. Ahn Hyungkyu dari LHK Inc, di kediaman Walikota, Minggu (15/5).

“Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membicarakan atau membahas khusus tentang pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun di Kota Bima,’’ ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos. Pihak investor, kata Ihya, mengaku telah melakukan peninjauan di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bima, serta telah melakukan survei pada kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, hasil yang diperoleh bahwa kebutuhan listrik untuk wilayah Bima belum terpenuhi secara optimal, terindikasi oleh cukup seringnya terjadi pemadaman listrik.

“Untuk jangka panjang pihak investor ingin melakukan investasi di banyak tempat di Indonesia. Namun sebagai permulaan, pulau Sumbawa dipilih sebagai daerah tempat penanaman investasi awal,” katanya.

Hanya saja dalam hal ini, pihak LHK In. dan PT PLN saling bekerjasama. Yang artinya, LHK bertindak sebagai penyedia pasokan listrik, sementara PT. PLN membayar dari LHK Inc. Sedangkan masyarakat pengguna listrik tetap membayar kepada pihak PLN berdasarkan tarif dasar listrik (TDL) yang ditetapkan oleh negara.

“Untuk itu pihak LHK Inc. mengharapkan dukungan Pemkot, untuk kelancaran program investasinya. Mengingat skala investasi yang akan mencakup beberapa Kota/ Kabupaten,” terang Ihya.

Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin pada kesempatan itu, lanjut Ihya, akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemrov. Untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota yang lain.

“Walikota berjanji akan memfasilitasi pertemuan pihak LHK Inc ini dengan Gubernur dan Bupati Bima,” jelas Ihya.

Selain tentang pembangunan pembangkit listrik, pada kesempatan itu Walikota dan pihak investor juga membahas komoditas unggulan daerah. Walikota menyampaikan, hasil pertanian terbesar Kota Bima hingga saat ini adalah palawija. (uki)

Sementara aparat Kepolisian terlihat berjaga – jaga pasca insiden pembacokan terhadap anggota Polsek Manggelewa hingga penembakan terhadap Fadlin. Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK bersama jajarannya bahkan langsung

(Suara NTB/arn/ind)

BARAPAN KEBO – Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat mencoba menunggangi Panau kareng, salah satu peserta dalam barapan kebo, Sabtu.

’’Barapan Kebo’’ Harus Tetap Lestari di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menekankan pentingnya pelestarian barapan kebo (balapan kerbau).

Mengingat tradisi ini hanya ada di Sumbawa. Bahkan ke depan perlu dikemas menjadi aset daerah yang bisa dijual sebagai pendukung potensi pariwisata.

Hal itu disampaikan Wabup, ketika membuka barapan kebo “Bupati Cup” yang diikuti ratusan pasang kerbau, di desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara, Sabtu (14/5). Barapan kebo ini merupakan tradisi atau budaya masyarakat Sumbawa yang sudah lama tumbuh dan berkembang. Wujud terima kasih dan rasa syukur masyarakat Sumbawa setelah panen atau waktu akan masuknya musim tanam. Kehidupan masyarakat Sumbawa sebenarnya sangat tergantung dengan keberadaan kerbau. Terlihat dari fungsi dan peranan kerbau dalam kehidupan masyarakat Sumbawa, misalnya sarana untuk mengolah lahan pertanian (bajak), alat transportasi hasil pertanian, tabungan keluarga (bank hidup), untuk kebutuhan sosial keagamaan seperti pergi haji dan pesta perkawinan dan sumber biaya pendidikan.

Kerbau Sumbawa termasuk dalam tipe kerbau lumpur (bubalus bubalis). Bagi masyarakat, kerbau Sumbawa merupakan ternak penghasil daging sebagai sumber protein hewani. Juga menghasilkan susu. Kerbau sumbawa bagi masyarakat Sumbawa merupakan lambang prestise (social prestige) dan bukti tingkat kesejahteraan. Tak heran, hingga kini kerbau termasuk komoditi perdagangan yang prospektif.

Sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1940-an, Sum-

bawa pernah menjadi eksportir ternak kerbau untuk Hongkong dan Singapura. Namun akhirakhir ini, karena kemajuan di bidang mekanisasi dan transportasi, fungsi ternak kerbau sedikit berkurang. Tetapi memelihara kerbau lebih menguntungkan dari ternak-ternak yang lain. Bahkan kerbau karapan harganya bisa mencapai ratusan juta, apalagi kalau memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh orang Tanah Toraja maka harganya bisa mencapai Rp 1 miliar. “Alhamdulillah perkembangan kerbau kita cukup baik dari tahun ke tahun, baik dari aspek perkembangan populasi yang masih terkendali maupun peningkatan produksi dan produktivitas ternaknya,” terang Wabup.

Oleh karena itu, ikhtiar serta upaya yang akan dan terus kita lakukan adalah bagaimana populasi, produksi dan produktivitas ternak kerbau terus meningkat, di antaranya dengan adanya UPTD kerbau dan juga penyelenggaraan eventevent yang dapat meningkatkan kualitas kerbau Sumbawa seperti barapan kebo yang kita selenggarakan ini.

Ketua Panitia barapan Kebo Bupati Cup, yang juga Kepala Dusun Tahan, Abdul Muis menyebutkan sebanyak 252 pasang kerbau tampil dalam delapan kelas. Yakni kelas formula, Cilik, TK A, TK B, TK O, Harapan, Tunas, dan Dewasa.

Memperebutkan piala bergilir Bupati Sumbawa. Dengan peserta dari dua Kabupaten. Yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk juara istimewa, Juara I mendapat piala Bergilir Bupati dan uang tunai Rp 2 juta. Juara II mendapatkan Piala Tetap PT. NNT dan uang Rp 1 juta. Juara

III, mendapatkan uang Rp 500 ribu. Disiapkan juga hadiah untuk juara bonus. “Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan setiap tahun,”ujarnya.

Untuk juara istimewa , juara I Pesawat kerbau dari Darli asal Pemasar. Juara II Minyak Wangi milik Hasan dari Pamulung. Juara III, Harapan Palsu mendapatkan uang tunai Rp 500 ribu. Juara Bonus diantaranya Kelas Formula, Juara I Bentan Jangi, Najib Pernek. Juara II Gafatar, H. Habil Sameri, Juara III Salam Tiga Jari, Ayon, Bree KSB. Kelas Cilik juara I Gentar Alam, Syamsi Songkar, Juara II Lepas Tangan, Yeng Taliwang, juara III, Bintang Selatan, Rul Pernek. Kelas TK A juara I Angin Junior, Juara II Junjung Rombongan, Lamo Nangatalo, juara III Cium Dulu, Batu alang. Kelas TK B menjadi juara Jawaban.

Kelas TK O juara I, Balong Kadadik, M. Nur, Tepas, Juara II, Penok, Maronge, juara III Minyak Wangi, Hasan, Pamulung.

Kelas Harapan juara I, Intan Tabalong, Subhan Empang, juara II Bajang, juara III Anak Sayang, H. Mul, Sabedo. Kelas Tunas juara I Pesawat, Sudarli Pemasar, Juara II Hitam Putih, Ahe, Lamusung Taliwang. Kelas Dewasa, juara I Kembang Api, Rul Pernek, juara II Piring Terbang, Acak Taliwang.

Sedangkan Juara Favorit, untuk kelas Formula Gafatar, Kelas Cilik, Lepas Tangan, kedua Gentar Alam. Kelas TK A, pertama Junjung Rombongan, kedua Cium Dulu. Kelas TK B, Jawaban. Kelas TK O Minyak Wangi, Kelas Harapan, pertama Anak Sayang, kedua Bajang.

Kelas Tunas, Pesawat. Sedangkan Kelas Dewasa adalah Piring Terbang. (arn/ind)

Bima (Suara NTB) Aktivis mahasiswa yang tergabung HMI Cabang Bima, berikut akademisi Bima mendesak aparat penegak hukum (APH) di Bima menuntaskan kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) tahun 2015, yang diduga menyeret nama beberapa Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bima.

“Saya kira APH, salah satunya Kejari, jangan hanya berteriak di media, soal penanganan kasus dugaan korupsi ADD ini ,” ucap Ketua Umum HMI Cabang Bima, Gufran kepada Suara NTB, Sabtu.

Dikatakannya, jika memang ada laporan yang masuk di meja Kejari, itu semestinya diatensi secara serius dan dapat diselesaikan dengan cepat. Sehingga penanganan kasus dugaan korupsi lainnya yang sedang ditangani tetap jalan.

“Kasus dugaan korupsi di Bima banyak yang dilaporkan, hanya saja penanganannya tidak ada ujungnya. Sehingga begitu ada kasus yang lain, seolah kasus lama ditutup – tutupi,” katanya.

Gufran mengaku, terkait kasus tersebut, pihaknya akan tetap mengawal hingga oknum – oknum yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ditegaskannya pula, apabila penanganan kasus korupsi ADD mandek seperti penanganan kasus – kasus korupsi lainnya, pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar – besaran.

“Saya menduga, korupsi ADD ini tidak hanya di sembilan desa saja. Namun 191 desa di Bima kemungkinan terganjal kasus serupa. Mengingat anggaran yang dikucurkan banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan semua Kades terlibat,” terangnya.

Salah seorang akademisi Bima, Taufik SH, MH menilai, kasus dugaan mark up yang diduga menyeret beberapa nama Kades di Bima, dikhawatirkan berakibat tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat desa.

“Misalnya anggaran yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur desa, namun fisiknya tidak ada. Nah ini yang banyak masalah yang terjadi desa di Bima,” katanya.

Dia berpendapat, jangan sampai penanganan kasus ADD ini macet di tengah jalan.

Sama seperti penanganan kasus yang masih ditangani oleh pihak Kejari setempat. Yakni

kasus dugaan korupsi di Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014, kasus Alkes, sumur bor hingga kasus kopi Tambora.

“Kasus - kasus ini belum ada penanganan yang jelas, padahal sudah lama diproses.

Jangan sampai ada kasus dugaan korupsi ADD, pihak Kejari justru fokus pada kasus ini dan melupakan kasus – kasus dugaan korupsi yang lama,” akunya.

Dia menduga, kasus ADD ini tidak hanya menyeret nama Kades. Namun beberapa pihak yang berada SKPD atau instansi terkait. Yang dilakukan dengan terstruktur dan teroganisir. Bahkan menyarankan Kejari agar membuka ke publik, desa mana saja yang telah dilaporkan bermasalah.

“Pihak Jaksa harus menyebutkan nama desa yang sudah dilaporkan itu. Karena tidak mungkin orang melapor jika tidak ada masalah. Buat apa harus ditutup – tutupi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Raba Bima, Lalu Muhammad Rasyid, SH, mengatakan sembilan Kades di Kabupaten Bima dilaporkan ke Kejari setempat. Lantaran diduga menyelewengkan (korupsi) dana ADD tahun 2015. Dari sembilan Kades itu, tercatat dari berbagai wilayah desa di Kecamatan Kabupaten setempat. Yakni Kecamatan Monta, Sape, dan Palibelo.

“Untuk nama - nama desanya belum bisa kami ekspos di media. Namun yang jelas ada sembilan desa yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupten Bima yang diduga menyalahgunakan ADD,” ungkap Rasyid kepada Suara NTB, belum lama ini.

Menurut dia, terungkapnya kasus dugaan korupsi itu, setelah dilaporkan oleh salah satu Lembaga Anti Korupsi beberapa waktu lalu. Dalam delik aduannya, menyebutkan telah terjadi tindak pidana korupsi, dengan mengindikasikan kerugian di atas Rp 500 juta per desa.

“Aduannya terkait program yang menggunakan ADD, fisiknya diduga fiktif,” katanya.

Untuk menelusuri kasus tersebut, pihak Kejari setempat tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan (Pulbaket) di lapangan. Memastikan penggunaan ADD di sejumlah desa yang dicurigai bermasalah tersebut. (uki)

Bupati Dompu Prihatin Peredaran Narkoba hingga ke Pelajar Dompu (Suara NTB) Obat penghilang nyeri dan batuk seperti tramadol, dekstro dan komix kini disalahgunakan para remaja sebagai pengganti narkoba.

Pemda Dompu berencana melakukan tes urine hingga para pelajar untuk menekan peredaran narkoba.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pisah sambut Kapolres Dompu dari AKBP Brury Soekotjo AP, SIK ke AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK di Mapolres Dompu, Jumat (13/5) malam. “Anak – anak remaja hingga pelajar, saat ini banyak yang mengkonsumsi tramadol, dekstro, dan komix yang dikenal sebagai obat

penghilang nyeri dan batuk sebagai pengganti narkoba. Ini menjadi keprihatinan kita.

Tidak hanya prihatin, tapi bagaimana bisa meminimalisir dan melakukan tes urine bagi siswa di sekolah,” kata bupati.

Dia mengajak aparat Kepolisian untuk bersama – sama menertibkan peredaran obat – obat yang selama ini disalahgunakan pelajar dan para remaja sebagai pengganti narkoba. Karena obat – obat ini banyak dijual bebas di toko obat dan kios – kios kelontong. “Kita harapkan kerjasamanya agar obat – obat ini tidak dijual bebas sehingga disalahgunakan,” katanya.

Tes urine juga nantinya akan dilakukan terhadap ASN di lingkup Pemkab Dompu. Bagi ASN yang dinyatakan positif

mengkonsumsi narkoba akan langsung diajukan pemecatannya. Bahkan Gubernur NTB menyatakan, akan menjemput berkas ASN yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba bila proses pengajuan pemecatan di daerah lamban diajukan. “Ini sudah menjadi komitmen bersama kepala daerah di NTB,” tegasnya.

Ia tidak memastikan, kapan tes urine akan dilakukan terhadap ASN di lingkup Pemkab Dompu.

Sementara hasil tes urine di kantor Gubernuran NTB usai rapat yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Kamis (12/5) lalu, H. Bambang M. Yasin mengaku dirinya negatif. (ula)

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Jangan hanya Dilimpahkan ke SKPD PADA triwulan pertama tahun anggaran 2016 ini, serapan anggaran di beberapa SKPD lingkup Pemprov NTB belakangan ini menjadi sorotan publik.

Karena tingkat realisasi serapan anggaran yang bersumber dari APDN masih nihil.

Anggota Komisi III DPRD NTB, H. Nurdin, SH kepada Suara NTB pekan kemarin mengaku prihatin.

Tetapi ia tidak sepakat jika rendahnya tingkat serapan anggaran di SKPD itu kesalahannya dilimpahkan ke SKPD sendiri. Karena dalam proses pembelanjaan anggaran itu, banyak (Suara NTB/dok) faktor dan sekaligus faktor H. Nurdin yang bisa menjadi kendala.

Dikatakan oleh Nurdin, jika melihat kinerja SKPD dalam konteks sebagai suatu sistem birokrasi. Maka ada banyak lembaga yang juga memiliki tanggungjawab terkait dengan baik dan buruknya kinerja jajaran birokrasi tersebut. Sehingga Nurdin menduga, rendahnya serapan anggaran di SKPD itu disebabkan ada faktor lain di dalam sistem yang juga tidak berjalan.

“Birokrasi inikan ibarat sistem mesin, kalau ada komponen yang rusak, tidak nyambung, maka pasti mesin borokrasi itu akan macet. Sehingga bukan hanya satu item saja penyebabnya, tapi banyak yang mempengaruhi. Apa dan siapa di sana yang bisa mempengaruhi, ada regulasi, kendala teknis, ada sekda, asisten pemerintah,” ujarnya. Ditambahkan Nurdin, yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran dari kepala daerah sebagai pengendali mesin birokrasi, harus bersikap lebih tegas.

Dengan begitu, kata Politisi Golkar itu dalam hal serapan anggaran, pemerintah tidak akan jatuh pada lubang kesalahan yang sama. Karena persoalan rendahnya serapan anggaran di SKPD itu sudah terjadi penyakit akut di tahun-tahun sebelumnya dan kembali terjadi di tahun ini. Hal itu kemudian membuktikan bahwa pengawasan di tingkat pimpinan masih lemah.

Sementara itu disinggung terkait dengan peran pengawasan dari DPRD NTB sendiri, Nurdin mengaku jika pihaknya selalu memberikan pengawasan terkait kinerja eksekutif. Baik berupa kritik maupun saran-saran yang dimulai dari awal proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan. (ndi)

Zonasi Kerawanan KECAMATAN Narmada memiliki kerawanan masing-masing di setiap desanya yang berjumlah puluhan. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak mendeteksi potensi gangguan kamtibmas. Masyarakat dengan kesiagaannya bersinergi bersama aparat kepolisian.

Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono, SH kepada Suara NTB Minggu (15/5) menjelaskan, pihaknya menerapkan zonasi kerawanan. 21 desa di Kecamatan Narmada dibagi dalam lima zonasi.

“Masing-masing zonasi mempunyai kerawanan masingmasing,” ujarnya. Zonasi terbagi menjadi zona utara, zona timur, zona selatan, zona barat, dan zona tengah. “Satu zonasi kita libatkan empat bhabinkamtibmas,” sebutnya.

Zona utara yang berbatasan dan masuk wilayah hutan, di dalamnya ada Desa Sesaot, Pakuan, Lebah Sempaga, dan Suranadi. “Disana rawan illegal logging,” jelas Setia. Penindakan dan pengungkapan pun acap kali dilakukan.

Kemudian bergeser ke timur yang diantaranya Desa Keru dan Sedau. Pencurian hewan menjadi atensi kepolisian. Zona barat berbatasan dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Polisi mewaspadai kejahatan antar wilayah yang melalui Desa Dasan Tereng, Gerimak, dan Krama Jaya.

“Pintu keluar masuk wilayah Mataram. Rawan 3C (Curat, Curas, Curanmor),” ungkapnya. Oleh karenanya, diperkuat kordinasi dengan Polsek Cakranegara dengan backup dari Polres Mataram.

Di zona tengah, meliputi wilayah Desa Narmada, Lembuak, dan Nyur Lembang, diatensi kerawanan gangguan Kamtibmas menyasar pusat perekonomian masyarakat.

Anggota Polsek Narmada, kata Setia, menggiatkan patroli roda dua memantau kondisi. Sebagai ujung tombak mata telinga polisi, personel Bhabinkamtibmas selain patroli, juga turun melakukan pembinaan.

Seperti memberikan dukungan terhadap pola pengamanan Siskamling. “Mereka yang paling dekat menjangkau masyarakat.

Jika Poskamling kosong, mereka mengingkatkan Kadus setempat untuk segera dilakukan penjagaan.

Mereka harus rutin mendatangi Poskamling,” tandasnya. (why) (Suara NTB/dok)

Halaman 8

Kejaksaan Selamatkan Rp 1 Miliar Lebih Mataram (Suara NTB) Triwulan pertama penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri Mataram, sudah mengumpulkan sedikitnya Rp 1 miliar lebih kerugian negara. Pundi perolehan kerugian negara ini berpotensi lebih besar karena masih ada yang belum di eksekusi.

Kerugian negara itu diperoleh dari sejumlah kasus korupsi, diantaranya kasus Dana BOS SDN 1 Ampenan, mencapai Rp 422.289.791, untuk terpidana mantan Kepala Sekolah setempat Raah Timanudin, kasus Survei Investigasi dan Desain (SID) proyek cetak sawah baru senilai Rp 200.000.000 dari terdakwa Harapan Makbul, juga dari kasus pengadaan perangkat IT Lombok Barat mencapai Rp 145.799.283 dan kasus dana

BOS SDN 50 Cakranegara Rp 295.163.873, dari terpidana Swarni dan Ni Nengah Suartini. Total keseluruhan menjadi Rp 1.063.252.947.

“Ini anggaran kerugian negara yang dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan,” kata Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH. Dana ini diserahkan ratarata atas sikap kooperatif para tersangka sebelum berkasnya disidangkan. Ada yang diser-

ahkan saat penyidikan, sebagian diserahkan di pengadilan di depan hakim. Dananya kemudian dititipkan di Kejaksaan Negeri Mataram sebelum perkaranya diputus. “Setelah perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, kami kemudian melakukan eksekusi badan dan anggaran kerugian negaranya,” kata Herya. Dana itu seluruhnya sudah disetor ke kas daerah.

Menurut Herya, dana kerugian negara ini berpo-

tensi akan terus bertambah. Apalagi ada perkara yang terdakwanya sudah menyerahkan kerugian negara secara kooperatif.

Salah satunya dari kasus SPAM KLU, mencapai Rp 1,3 miliar lebih dan sudah diserahkan di hadapan pengadilan. “Dalam waktu dekat setelah ada putusan, kita akan eksekusi kerugian negaranya, ini yang membuat total anggaran (kerugian Negara) bertambah,” sebut Herya. (ars)

(Suara NTB/dok)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Gubernur Desak Pusat Segera Bangun Pusat Rehabilitasi Regional

(ant/bali post)

TANDATANGAN - Seorang warga membubuhkan tanda tangan di atas lembar kain putih saat aksi simpatik yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Savy Amira di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (15/5). Massa aksi menggalang penandatanganan di atas kain putih sebagai bentuk penolakan kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak.

Dugaan Pembobolan Rekening Bank Muamalat

DN Dikonfrontir Keterangan Saksi Nasabah Korban Mataram (Suara NTB) – Masih panjang jalan DN menyelesaikan pemeriksaan terhadapnya. Terlapor dugaan pembobolan rekening nasabah Bank Muamalat itu, harus memberikan keterangan setiap hari hingga tiga pekan ke depan.

DN, yang setelah kasus tersebut terungkap ke permukaan, dipecat manajemen bank. Kemudian menuju Surabaya. Hingga akhirnya menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya Rabu (4/5), dua pekan lalu.

“Yang bersangkutan sudah diperiksa selama tiga hari. Itu baru kita kroscek keterangan dari 6 saksi nasabah korban,” jelas Kasubdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, jumlah

seluruh korban 19 nasabah. Sehingga kroscek keterangan bakal panjang. Sebab, masih ada 13 nasabah korban lagi yang harus dkroscek keterangannya.

“Jadi masih akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap DN,” ujarnya. Selama pemeriksaan yang telah berjalan dua pekan, tim penyidik menelusuri sejumlah aliran dana nasabah.

“Ada sejumlah transaksi antar nasabah. Dari rekening satu ke rekening lainnya. Perlu pendalaman lagi,” ungkap Darsono.

Penyidik mengorek keterangan mantan karyawan marketing Bank Muamalat tersebut, terkait hubungan profesionalnya dengan sejumlah nasabah. Yang diduga akibat perbutannya para nasabah dirugikan senilai Rp 8 miliar.

Keterangan saksi sejumlah korban yang telah diperiksa sebelumnya akan dikonfrontrir dengan keterangan saksi terlapor.

Tahapan pengusutan dugaan pembobolan rekening nasabah Bank Muamalat ini, masih akan terus berlanjut.

Seperti pemeriksaan sejumlah ahli pidana dan perbankan.

Dari pemeriksaan mantan Operation Manager (OM), penyidik mendapati bahwa ada dugaan pencatatan tidak sah atau palsu dalam sejumlah transaksi perbankan.

Dilakukan oleh oknum marketing tanpa sepengetahuan atasan. Transaksi tersebut antara lain, pembukaan rekening, simpanan tabungan, jasa pembayaran, dan lainnya. (why)

Suporter Persija Tewas Diduga Dianiaya Petugas Jakarta (Suara NTB) – Seorang suporter “The Jakmania” Muhammad Fahreza (16) tewas diduga akibat dianiaya oknum petugas keamanan saat akan menyaksikan laga Persija melawan Persela di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta, Jumat (13/5).

Kakak korban Sholeh di Jakarta, Minggu, menjelaskan kejadian berawal saat Fahreza hendak masuk stadion bersama kakaknya yang nomor dua bernama Suyatna alias Yatna.

“Dia (Fahreza) yang berada di belakang Yatna tiba-tiba menghilang setelah dicari ternyata adik saya (Fahreza) sedang dipukul polisi,” kata Sholeh, Minggu (15/5).

Sholeh mengungkapkan, korban sempat pamit untuk

menyaksikan pertandingan Persija melawan Persela di SUGBK bersama kakaknya Yatna.

Setelah sampai di stadion, Yatna dan Fahreza kehabisan tiket sehingga terjadi kerusuhan antara suporter Persija dengan petugas kepolisian yang mengamankan pertandingan sepakbola itu.

Saat terjadi kerusuhan, korban terpisah dari Yatna akibatnya terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian.

Sholeh mengaku mendapatkan kabar sekitar pukul 21.00 WIB kemudian bergegas menuju stadion.

Sholeh menyebutkan korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Andika dirujuk ke RS Zahira akhirnya menjalani perawatan intensif selama dua hari di Rumah Sakit Marinir Cilandak Jakar-

ta Selatan.

Setelah menjalani perawatan dua hari, Fahreza meninggal dunia di RS Marinir Cilandak pada Minggu (15/5) pagi.

Diketahui korban mengalami luka parah pada bagian kepala diduga akibat pukulan benda keras dan sabetan. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat untuk segera merealisasikan pembangunan pusat rehabilitasi narkoba regional di Lombok Timur (Lotim).

Pemprov, kata gubernur telah menghibahkan lahan eks rehabilitasi kusta di Lotim kepada BNN untuk dijadikan pusat rehabilitasi regional. ‘’Kita dari provinsi juga sudah menyiapkan lahan eks rehabilitasi kusta di Lombok Timur. Itulah yang kita tunggu. Dulu kan kepala BNN beda, Pak Komjen Anang, sekarang Pak Komjen Budi Waseso. Kita harapkan, pusat segera merealisasikan pusat rehabilitasi regional yang ada di Lombok Timur itu,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Menurut gubernur, pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung dibentuknya BNN kabupaten/kota di masing-masing wilayahnya. Saat ini, baru ada tiga BNN kabupaten/kota yang terbentuk, yakni Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima. Artinya, tujuh kabupaten/kota seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima masih belum terbentuk BNN kabupaten/kota. ‘’Ternyata para bupati/walikota sudah bersurat secara resmi bahkan menyiapkan lahan. Tapi rupanya ada keterbatasan anggaran dari BNN Pusat untuk membangun kantor sekaligus,”ucapnya.

Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di daerah ini 2015

lalu 55.359 orang atau 1,6 persen dari total jumlah penduduk.

Sementara itu, fasilitas atau tempat rehabilitasi yang ada di NTB sangat terbatas.

Dari jumlah pengguna 55.359 orang itu, pada tahun 2016 sampai dengan April, sebanyak 268 pengguna yang sudah direhabilitasi. Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si mengaku jumlah fasilitas rehabilitasi di NTB sangat terbatas. “Betul, kita tak mencukupi fasilitas rehabilitasi itu,” katanya.

Mengenai tempat rehabilitasi ini, kata Sriyanto, Pemprov NTB telah menghibahkan tanah untuk pembangunan pusat rehabilitasi narkoba di Lotim. Namun, anggaran dari pusat untuk pembangunan pusat rehabilitasi regional tersebut belum ada. Sehingga, untuk sementara, pihaknya merehabilitasi para pengguna narkoba di daerah ini di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dengan kapasitas 10 tempat tidur yang selalu penuh. Kemudian ada dua tempat tidur di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Karena keterbatasan tempat rehabilitasi itu, maka pengguna narkoba yang ada di daerah ini terpaksa harus direhabilitasi di luar daerah seperti di Lido Jawa Barat. Saat ini, kurang lebih ada 11 orang pengguna narkoba dari NTB yang dikirim ke Lido untuk menjalani proses rehabilitasi.

Selain itu, saat ini juga permintaan untuk rehabilitasi mencapi 50 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 20 orang yang sudah dikirim ke luar daerah untuk dilakukan rehabilitasi. Secara nasional, NTB menduduki peringkat 29 dari sisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. (nas)

Polisi Tes Kejiwaan Pelempar Bayi di Mal Bekasi (Suara NTB) – Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat akan memeriksa kondisi kejiwaan Fitroha (30) karena melempar anak kandung dari atap mal hingga tewas pada Sabtu (14/5).

“Saat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bekasi Kota, kondisi kejiwaan tersangka sepertinya normal saja, komunikasinya bagus. Tapi untuk memastikannya kita perlu libatkan ahli kejiwaan,” kata Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kota Kompol Rajiman di Bekasi, Minggu (15/5).

Menurut dia, tes kejiwaan penting dilakukan guna mengetahui latar belakang tersangka tega membuang bayinya Anindita Aprilia (1 bulan) dari lantai

lima Bekasi Junction di Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur hingga tewas akibat terbentur kanopi restoran di lantai dua.

Rajiman belum dapat memastikan apakah tersangka mengidap sindrom “baby blues”, “bipolar disoreder”, skizofrenia, “psikopat” atau yang lainnya.

“Untuk mendeteksi penyakit kejiwaan itu diperlukan ahlinya,” katanya.

Menurut dia, sampai saat ini tersangka masih diamankan pihaknya di Mapolresta Bekasi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Jika yang bersangkutan terbukti secara medis tidak mengalami gangguan jiwa, maka akan kita jerat dengan pasal 80 tahun 2014 tentang kekerasan anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Ancamanya 15 tahun penjara,” katanya.

Namun apabila yang bersangkutan positif mengalami gangguan jiwa, kata dia, maka sesuai ketentuan tidak dikenakan sanksi, melainkan perlu direhabilitasi.

“Kalau tersangka dalam keadaan normal, maka tidak akan ada sanksi,” katanya.

Sebelumnya Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat menangkap seorang ibu rumah tangga bernama Fitroha (30) karena melempar tubuh putri kandungnya Anindita Aprilia dari ketinggian 10 meter hingga tewas.

Sesaat setelah melempar tubuh bayinya pada pukul 09.15 WIB, pelaku pun berniat melompat untuk bunuh diri namun batal karena takut ketinggian.

Polisi sempat melarikan korban ke Rumah Sakit Bhakti Kartini yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian.

Akan tetapi Anindita akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya saat ditangani tim medis.

Berdasarkan identifikasi awal, kepala korban bengkak diduga remuk di bagian dalamnya akibat benturan kencang dengan benda keras. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 9

STQ XXIV Tingkat Kabupaten Dibuka

Bupati Lobar : STQ sebagai Ajang Membentuk Karakter Generasi masyarakat di Lobar.

Lebih jauh dikatakan Ketua KAHMI Lombok Barat ini, tanpa adanya karakter, maka kerusakan dari semua lini pasti akan terjadi. Sebab, kehidupan ini harus ada karakter yang baik agar mampu membuat daerah tetap kondusif dan tenang. Begitu sebaliknya karakter yang jelek, maka akan merusak tatanan moral daerah secara tidak langsung. Oleh karena itu, mari jadikan ajang perlombaan ini sebagai memupuk persatuan dan peserta berlomba dengan penuh sportivitas. ‘’Peserta harus berlomba dengan kapasitas,’’ tukasnya.

Lebih jauh dikatakan, STQ ini merupakan kegiatan yang telah mentradisi dan melekat pada kultur masyarakat dan bangsa.

Kegiatan ini sendiri memiliki daya tarik dan ru(Suara NTB/her) Istri Bupati didampingi sejumlah Asisten I dan tamu ang tersendiri dalam dalam STQ kemarin. kehidupan masyarakat.

Mengingat pentingnya event keagamaan ini selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif. Kegiatan ini juga secara n y a t a mampu (Suara NTB/her) menjadi Peserta STQ dari Kecamatan Kediri.

menggalang persatuan dan sosialisasi syiar Islam, sehingga masyarakat bisa mengimplementasikan makna Al-Quran dalam keH. Fauzan Khalid, S.Ag, hidupan sehari-hari.

M.Si. dan Istri Ajang ini juga diharapkan mencetak qorik-qoriah Giri Menang (Suara NTB) yang andal dan mampu berBupati Lombok Barat (Loprestasi di level nasional hingbar), H. Fauzan Khalid resmi ga internasional. ‘’Mari nilaimembuka lomba Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XXIV nilai yang terkandung di perlomtingkat kabupaten yang di ge- baan STQ ini bisa kita implemenlar di Kecamatan Kediri, Sab- tasikan dalam kehidupan seharitu (14/5). Ajang ini diharapkan hari, sehingga membentuk karFauzan harus dijadikan se- akter generasi,’’ ajak bupati.

Pembangunan lanjutnya, sebagai wahana memupuk masyarakat qur’ani, minat lalu memperhatikan tiga aspek.

(Suara NTB/her)

Para tuan guru dan tamu yang hadir dalam pembukaan STQ kemarin.

(Suara NTB/her)

Bupati bersama Wakil Ketua DPRD Sulhan Mukhlis dan tamu undangan yang hadir pada pembukan STQ.

Yakni fisik (infrastruktur), etika (karakter), dan estetika (keindahan). Lobar sendiri jelasnya, dari sisi pembangunan infrastruktur terus dilakukan tiap tahun baik infrastruktur pendidikan, jalan, dan kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Peningkatan infrastruktur tentu diperuntukan demi kesejahteraan masyarakat.

Apabila pembangunan dari sisi fisik saja katanya, tentu tidak akan cukup tanpa adanya etika (karakter) masyarakat yang mempunyai tingkah laku yang baik bersumber dari ajaran agama, khususnya Agama Islam sebagai agama mayoritas

Harga Beras Komersil Rendah

Ancam Ketahanan Pangan di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerhati Masalah Ekonomi dari Univeristas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M.Si menilai rendahnya harga beras komersil di NTB dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Jawa dan Bali dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di daerah ini. Apalagi, jika Bulog Divre NTB tak mampu memaksimalkan serapan beras lewat Public

Service Obligation (PSO) yang telah ditargetkan pemerintah.

“Yang saya khawatirkan, ketika beras itu karena harganya terlalu rendah, semua meninggalkan NTB (dibeli pedagang luar daerah). Sehingga ketahanan pangan di NTB sendiri akan menjadi terganggu. Tapi kalau bicara dinamika pasar, itu biasa. Dengan instrument apa kita menahan mereka (petani) untuk menjual produksi

ke tempat yang (lebih) menguntungkan,” kata Firmansyah ketika dikonfirmasi, Sabtu (14/5).

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, harga pembelian beras komersil Bulog Divre NTB tahun 2015 paling rendah jika dibandingkan sejumlahprovinsidiPulauJawadanBali.

Harga beras komersil di Bulog Divre Bali sebesar Rp 9.000 per Kg. Kemudian harga beras komersil di Bulog Divre Jawa Tengah dan Jawa Timur masingmasing Rp 9.010 per Kg dan Rp 9.300 per Kg. Sementara itu, harga beras komersil di Bulog Divre NTB tahun 2015 hanya sebesar Rp 8.600 per Kg. Firmansyah mengatakan, Bulog dalam melakukan penyerapan beras baik PSO dan komersil mengacu kepada aturan yang ada. Artinya, jika petani melihat ada yang berani membelilebihdariHPP Bulog, maka mereka jelas akan menjualnya kepada yang lebih tinggi harganya.

“Kalau kita bicara pasar, di situ pasar akan

mencari keseimbangannya sendiri.

Walaupun secara tidak langsung ada pemain-pemain besar yang mengatur harga itu, pebisnis-pebisnis besar di tanah air yang mengaturnya,” ujarnya.

Menurutnya, petani tak bisa dipaksa menjual berasnya ke Bulogdenganhargayanglebihrendah, sementara ada pedagang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi. Hal yang bisa dilakukan, kata Firmansyah, perlu dibangun sentra pasar beras di NTB. Sehingga, parapendagangberasdariluardaerah itu bertransaksi di sini.

Artinya, penjual dari daerah tidak lagi mengirim beras NTB ke daerah lain, namun langsung melakukan transaksi di sini. Jika bisa dibangun sentra pasar beras di NTB, ia yakin hal itu akan berkembang ke transaksi-transaksi lainnya. “Dengan punya pasar di NTB, kita punya geliat ekonomi lebih semarak. Ketimbang langsung kita kirim ke sana (luar daerah). Saya pikir geliat pasarnya kurang dinamis.Tetapi itu lumrah, karena memang hukum ekonomi di situ,”tambahnya.

Firmansyah menambahkan, rendahnya harga pembelian beras komersil di NTB jika dibandingkan daerah lainnya seperti Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah memang dari satu sisi akan menyebabkan banyaknya beras NTB yang akan keluar daerah. Di sisi yang lain, masyarakat tak mungkin akan menahan berasnya untuk dibeli oleh pedagang luar daerah karena harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga Bulog. “Daripada dia memaksa diambil oleh Bulog dengan harga yang sudah ditetapkan Rp 8.600 per Kg yang menurut mereka (masyarakat) tak memungkinkan,” terangnya. (nas)

daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan di daerah.

Bagi Pemda jelasnya, STQ kali ini memiliki nilai dan makna tersendiri sebagai petunjuk dan perekat kebersamaan masyarakat. Selain itu STQ ini juga menjadi forum silaturahmi yang mengandung nilai positif dalam masyarakat, memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan kebersamaan lintas etnis dan agama. “Wahana STQ ini juga upaya menumbuhkan kecintaan dan menggairahkan masyarakat untuk senantiasa mempelajari dan memahami Al-Quran,’’ katanya.

Bagi Pemda, kegiatan ini juga sebagai tolok ukur untuk dinamika aktivitas pembinaan seni baca Al-Quran yang berlangsung di masing-masing kecamatan se Lobar, khususnya di Kediri sebagai Kota Santri. Menurutnya, untuk meningkatkan pembinaan seni baca Al-quran, perlu ditingkatkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat. Termasuk pada event ini, yang nantinya diselenggarakan secara berjenjang hingga tingkat internasional.

Sementara Ketua LPTQ Lombok Barat HM. Taufik menyampaikan, perlombaan STQ ke-XXIV ini sebagai momentum masyarakat Lobar yang Qurani menuju Lobar yang unggul, mandiri, dan martabat dilandasi nilai-nilai Patut-Patuh-Patju.

Kegiatan ini juga berdekatan dengan perayaan MTQ tingkat nasional, dan Lobar terpilih dua lokasi, yakni di Bencingah Komplek Kantor Bupati dan Ponpes Aziziyah-Gunung Sari.

Pelaksanaan lomba STQ ini berlangsung 14-17 Mei 2016.

Perlombaan diikuti sebanyak 10 kafilah masing-masing kecamatan 23 peserta. Adapun mata lomba yang dilombakan ada tiga,

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

(Suara NTB/her)

Bupati melantik Dewan Hakam STQ di Kediri.

(Suara NTB/her)

Bupati membuka STQ tingkat kabupaten di Kediri. yaitu tilawah, hifzil quran golongan 1,5,20, dan 30 juz, tafsir AlQuran untuk tingkat anak-anak, dewasa yang dibagi menjadi putra-putri. Sedangkan, lokasi perlombaan ada empat titik sekitar kawasan Kediri. Kemudian penginapan sendiri di masingmasing rumah warga yang ber-

dekatan. Terkait pendanaan kegiatan ini dari hibah Pemda. Sebelum pembukaan STQ tersebut, panitia STQ menggelar pawai di sekitar jalur Kecamatan Kediri.

Dalam pawai ini diikuti ratusan peserta dari seluruh kecamatan. (her/*)

BCA Beri Kemudahan Pengiriman Uang TKI Melalui ”Fire Cash” Selong (Suara NTB) Kantor Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) Selong memperkenalkan aplikasi Fire Cash. Program ini sebagai bentuk perluasan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada TKI sebagai pahlawan devisa dengan angka pengiriman terbesar di Lombok Timur (Lotim).

Program itu diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan “bejango desa” yang berlangsung meriah di Lapangan Nasional Selong, Lotim, Sabtu (14/5). Dihadiri Kepala Cabang Utama Cakranegara, M. Zuhri, bersama sejumlah kepala cabang pembantu di Pulau Lombok. Hadir mitra BCA, Wildan Hidayat dari Xpress Money Jakarta, Kepala Kantor Pos Cabang Selong, Sulaiman Amir. Acara dipandu host Adietya Deveeto dan Sinta, dimeriahkan dengan musik dangdut, door prize, lomba tarik tambang, lomba lari karung, juga pengobatan gratis, dihadiri puluhan masyarakat yang diundang khusus memperkenalkan aplikasi berbasis web tersebut.

Penjelasan M. Zuhri, program FireCashBCAsangatmenguntungkan masyarakat, terutama TKI sebagai pahlawan devisa. Ketika ada transferdariTKIdiluarnegeri,dengan mendatangi koresponden BCA di luar negeri juga tersebar di negara - negara kantong TKI, seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Oman, Abudabi, juga negara negaratujuanTKIlainnya.Makaanggotakeluarganyasudahbisamencairkan langsung di Cabang Pembantu Selong. Sehingga kini tidak lagi harus ke Cabang Pembantu Praya atau ke Mataram.

Kemudahan diberikan layanan ini, masyarakat hanya cukup

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA – Foto bersama keluarga besar BCA Cabang dan BCA pembantu, bersama mitra, usai kegiatan “bejango desa” di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur, Sabtu (14/ 5), memperkenalkan aplikasi Fire Cash BCA. membawa KTP dan personal identification number (PIN) kepada cashier , uang cair saat itu juga.

Selain mudah, juga murah. “Saat pencairan dikenakan biaya hanya Rp 20.000. Berapa pun uangnya, adminnya segitu, tidak menyesuaikan berdasarkan persentase jumlah uang,” katanya menyebut kemudahan pelayanan, dengan maksimal Rp 25 juta per item transaksi.

Kemudahan juga diberikan jika pencairan menggunaan rekening, khususnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), bisa dilakukan 24 jam. Apalagi BCA juga bekerjasama dengan bank lainnya, sehingga bisa dicairkan melalui ATM Bersama.

Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Kantor Pos Cabang Selong, untuk memperluas pelayanan bagi TKI. Pelayanan di Kantor Pos disebut Wesel Instant BCA. Kegiatan kemarin tidak hanya event “bejango desa” untuk layanan Fire Cash BCA dan pengobatan gratis. Ada juga literasi budaya menabung di Kecamatan Pringgabaya, BCA hadir untuk pelajar, mengusung moto “Senantiasa Selalu di Sisi Anda”, menandakan BCA bisa dimiliki semua orang. “Artinya BCA tidak hanya milik kalangan menengah ke atas. Stigma itu harus dihapus. Semua masyarakat, pelajar, mahasiswa, pedagang, swasta,

profesional, semua bisa mengakses BCA,” sebutnya.

Terkait Fire Cash BCA , M. Zuhri yang membawahi lima cabang pembantu dan satu kantor kas, optimis akan terus terjadi peningkatan item transaksi, karena dari tahun 2014 ke 2015 saja terjadi peningkatan 50 persen. Apalagi NTB khususnya Lombok Timur dengan jumlah pengiriman TKI terbesar, sehingga sejalan dengan remitansi.

Diperkirakannya, tahun 2015 remitansi melalui BCA sudah mencapai puluhan miliar. “Ini fasilitas kita benar benar sediakan untuk masyarakat, harus dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat,” ajaknya.

Sementara sambutan Kepala Cabang Pembantu BCA Selong, JokoIrwansyah,“bejangodesa”Fire Cash BCA disebutnya sebagai sarana pengiriman uang dari luar negeri yang gampang, cepat dan aman. “Mudahan keluarga besar Lotim mengabarkan keluarga di luar negeri mengirim uang melalui Fire Cash BCA,” ajaknya. Pihaknya hadir di Lotim, karena daerah ini dinilai tertinggi pahlawan devisa setelah Indramayu, Cilacap, Cirebon dan Loteng.

Disebutnya, tahun 2014, ada 979 item pencairan via Fire Cash BCA. Melonjak tahun 2015 menjadi 1.474 item. Aplikasi ini juga bisa melalui Kantor Pos, cukup melalui handphone untuk mengakses PIN ke pengirim.

Kepala Kantor Pos Cabang Selong, Sulaiman Amir menyebut, sudah menyiapkan 13 kantor cabang yang tersebar di 13 kecamatan untuk memberikan pelayanan WI BCA. Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan ini cukup membawa PIN dan KTP. “Kapanpun, jam dinas, semua outlet di kantor pos, semua bisa mencairkan melalui WI BCA,” sebutnya. (ars/*)

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016 Maket masjid yang terbuat dari bekas stik ice cream.

MESKI tidak memiliki jurusan khusus di bidang keahlian seni, SMKN 2 Mataram tak boleh dipandang remeh untuk urusan karya seni. Siswa-siswanya mampu menghasilkan beraneka ragam karya seni bernilai tinggi yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti sampah.

Tercatat sebagai sekolah sehat bahkan pernah menjadi wakil Provinsi NTB dalam ajang lomba sekolah sehat tingkat nasional dua tahun silam, menginisiasi warga sekolah menjadikan lingkungan sekolah senantiasa bebas dari sampah organik dan anorganik. Caranya adalah dengan memanfaatkan setiap sampah yang dihasilkan warga sekolah menjadi barang berharga dan bernilai ekonomis.

Bekerjasama dengan kantin sekolah, setiap sampah yang dihasilkan lantas dikumpulkan untuk se-

lanjutnya dipilih dan dipilah berdasarkan jenis dan kategori tertentu, seperti sampah plastik bekas minuman, botol dan lain-lain.

Pembina Seni Rupa SMK Negeri 2 Mataram, Siti Rohani, mengatakan pertama kali mendaur ulang sampah saat ikut lomba sekolah sehat. Sejak itu, siswa-siswa dibina dan diajarkan bagaimana memanfaatkan sampah bekas.

Selain itu, pembinaan juga dilakukan pihak sekolah dengan mendatangkan pelatih dari luar untuk me-

ngolah limbah. Sejak itu, siswa sudah menghasilkan karya seni berbagai bentuk dan sering mengikuti pameran-pameran serta gebyar SMK. “Sampah-sampah yang ada di kantin kita kumpulkan dan kita olah jadi barang berharga, kita utamakan sampah yang dari sekolah,” ujarnya pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Untuk sampah plastik, siswasiswi mengolahnya menjadi pot bunga, inke, tas, piring, tempat air minum. Ini sekaligus menjadi trend unggulan siswa-siswi SMKN 2 Mataram.

Setiap pameran pasti ada yang beli meskipun dalam jumlah relatif kecil.

Selain mengolah sampah menjadi barang berharga, pembinaan terhadap siswa untuk mata pelajaran seni dan budaya di SMKN 2 Mataram juga dilakukan

untuk seni karya lampion tiga dimensi. Lampion tiga dimensi dipilih, karena bahannya mudah diperoleh hanya terbuat dari bahan dasar benang. Di samping itu, karya seni siswa lainnya yaitu hiasan dinding terbuat dari alumunium dan kuningan. (dys)

Dua guru memperlihatkan hasil karya siswa berupa keranjang dan tas dari bahan baku plastik bekas.

Pembentukan Ekskul Seni

Terkendala Jadwal Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad menunjukkan hasil karya siswa berupa hiasan dinding berbahan baku aluminium.

BANYAKNYA potensi yang dimiliki siswa SMKN 2 Mataram di bidang seni mesti dikembangkan. Namun, melihat jam belajar yang cukup padat setiap hari membuat pihak sekolah masih kesulitan menjadwalkan siswa ikut kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) seni. Siswa masih konsentrasi pada jadwal rutin belajar, sehingga mengikuti kegiatan ekskul lain harus disesuaikan.

Pembina Seni Rupa SMKN 2 Mataram Siti Rohani berkeinginan membentuk ekskul seni sudah lama. Apalagi potensi siswa-siswi sudah terlihat dari hasil karya seni. Hanya saja, keinginan tersebut masih belum terwujud lantaran terbentur dengan jam belajar di SMKN 2 Mataram.

Diakuinya, setiap hari, SMKN 2 Mataram belajar sampai jam 14.30, untuk melanjutkannya ke ekskul seni hal itu cukup berat dan melelahkan bagi siswa. “Kalau kita pulang sekolah lanjutkan dengan ekskul itu mereka kelelahan, kalau hari minggu juga sedikit yang bisa mengikuti. Jadi

kesempatan kita pas ada pembelajaran seni budaya saja,” terangnya pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Selain itu, ujarnya, untuk mata pelajaran seni budaya, siswasiswi lebih tertarik langsung praktik berkarya daripada hanya diberikan teori. Untuk itulah, ekskul seni sebagai wadah praktik dengan durasi waktu yang cukup banyak sangat dibutuhkan bagi siswa-siswi.

“Mereka lebih antusias praktik langsung ketimbang teori,” ujar sarjana Pendidikan Seni Rupa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta ini.

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd, MM, mendukung penuh upaya pembinaan terhadap siswa dalam bidang seni. Dalam hal ini, pihaknya memiliki komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Salah satunya dengan cara memanfaatkan sampah sekolah menjadi barang berharga.

Hudri menyebut, sekolah memiliki tanggung jawab demi ter-

Lukisan karya siswa SMKN 2 Mataram berbahan alumunium.

Bola lampion yang terbuat dari benang dengan bentuk aneka tokoh kartun.

Bunga yang terbuat dari bekas gelas plastik.

wujudnya lingkungan yang sehat dan bersih. Meski diakui, pihaknya belum bisa membentuk ekskul seni, seperti yang diinginkan.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Mataram, Suratman, S.Pd. Saat ini, pihaknya belum mampu membentuk ekskul seni di sekolah, karena terbentur dengan jadwal belajar siswa yang cukup padat untuk ukuran SMK. Namun secara umum, siswa-siswi SMKN 2 Mataram memiliki potensi yang bagus dalam bidang seni.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan siswa yang tertarik pada ekskul seni memanfaatkan jadwal pelajaran Seni dan Budaya untuk belajar. Harapannya, setelah lulus sekolah, siswa mampu memiliki bekal untuk membuat hasil karya seni yang sekarang ini banyak dilirik. Terlebih, di era globalisasi sekarang ini, bekal keterampilan sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada lagi pengangguran siswa SMK setelah tamat sekolah. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016

Dina Imayanti, S.Tp

Didukung Keluarga, Dua Periode Jaga Amanah Rakyat

Dompu (Suara NTB) Dina Imayanti, S.Tp, politisi PKB merupakan 1 dari 3 politisi perempuan yang dimiliki DPRD Dompu. Ia bahkan sudah dua periode menjadi anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Manggelewa, Kempo, dan Pekat. Kesuksesannya menjaga amanah rakyat sehingga kembali terpilih, tidak lepas dari duku-

ngan keluarga.

Kiprahnya di dunia politik berawal dari PKNU hasil Pemilu 2009 – 2014. Pada pemilu 2014, ia harus hijrah ke PKB karena partainya tidak lolos pemilu dan menyatakan bergabung dengan PKB. Pilihan ini membuatnya diberhentikan antar waktu (PAW) di sisa periode pertama, namun tidak membuatnya patah semangat.

Pada hasil Pemilu 2014, ia pun berhasil meraih suara cukup

signifikan dan bahkan termasuk lima besar peraih suara terbanyak anggota DPRD Dompu.

Kesuksesan ini, kata Dina, tidak lepas dari kepercayaan masyarakat pada dirinya. Selama ini, dirinya terus menjaga aspirasi rakyat yang didengarnya dari rumah ke rumah dan dari surau ke surau. “Ketika reses, sedapat mungkin saya turun langsung dari rumah ke rumah, surau ke surau untuk mendengar langsung

kebutuhan rakyat,” terangnya.

Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan selalu dihadiri.

Ini menjadi kunci. Terlebih dirinya langsung tinggal di Soro Kecamatan Kempo tempat konstituennya berada. Keluarganya juga cukup mendukung langkahnya untuk berkiprah di dunia politik. “Suami juga cukup mendukung, bahkan tidak sungkan ikut mendampingi ketika ada kegiatan politik menemui konstituen,” katanya.

Dana aspirasi bagi anggota Dewan juga dimanfaatkan secara maksimal. Konstituen diminta untuk merencanakan sendiri kebutuhannya di sekitarnya dan tetap mengedepankan asas proporsional serta kepatutan. Sehingga beberapa dana aspirasi juga diminta masukan dari birokrat seperti penanganan banjir di Nciu Desa Soro dengan pembuatan bendungan untuk penahan air serta perbesar saluran ke laut. “Begitu juga sampai di ujung Pekat, saya temui,” ungkapnya. (ula)

Wanita Dompu Harus Punya Keterampilan Dompu (Suara NTB) Limbah plastik banyak dihasilkan setiap hari dan menjadi ancaman bagi kerusakan lingkungan. Limbah ini akan didorong untuk diolah menjadi keranjang, sehingga ibu rumah tangga tidak harus membeli plastik dan bahkan bisa menghasilkan uang.

Dina Imayanti, S.Tp mengaku, ingin mewujudkan impiannya ini sehingga ibu – ibu rumah tangga bisa memiliki keterampilan dari mengolah bahan bekas menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi dan menekan pencemaran lingkungan. “Ini menjadi program yang ingin saya wujudkan melalui GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Dompu,” kata Dina kepada Suara NTB, Sabtu (30/4).

Istri wakil Bupati Dompu ini mengaku, akan menghadirkan pelatih dari provinsi atau pusat untuk mengajarkan berbagai keterampilan bagi ibu–ibu soal pengolahan limbah gelas air mineral menjadi keranjang. Paling tidak, hasil buatannya nanti bisa dimanfaatkan sendiri dan tidak lagi membeli plastik ketika ke pasar.

“Sengaja kita hadirkan pelatih ke Dompu agar semakin banyak yang bisa dilatih dan ini diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi ibu – ibu ke depan,” harapnya.

Ia pun mengaku cukup sedih dengan banyaknya wanita Dompu yang masih memilih menjadi TKI. Tidak sedikit diantaranya bernasib tragis karena disiksa dan tidak dibayarkan gaji oleh majikan. Belum lagi kekerasan lain yang mengancam TKW. “Kita akan mendorong para wanita Dompu untuk tidak menjadi TKW. Memberikan pelatihan dan ketrampilan, salah satu cara agar mereka mau mencari nafkah dalam daerah sendiri,” terangnya.

Melalui road show PKK ke kecamatan dan desa, Dina mengaku, akan mensosialisasikan agar ibu – ibu tidak menjadikan anaknya TKW dan memilih bekerja dalam negeri. Terlebih di Dompu telah banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, walaupun tidak secara tetap. “Kita akan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa bekerja dalam negeri jauh lebih baik ketimbang menjadi TKW. Kalaupun harus menjadi TKW, pastikan melalui jalur resmi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan,” katanya. (ula) (Suara NTB/ist)

i an suam a anak d m a rs e b yanti Dina Ima

Komunikasi dan Pengawasan Orang Tua Tekan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Dompu (Suara NTB) Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak kekerasan terhadap anak dipicu oleh kurangnya perhatian serta komunikasi di dalam keluarga. Peningkatan kualitas keimanan juga menjadi kunci menghindari tidakan kekerasan serta penyelewengan narkoba. Pemerintah pun didorong untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pencegahan penyelewengan narkoba.

Ketua GOW Kabupaten Dompu, Dina Imayanti, S.Tp kepada Suara

NTB, Sabtu (30/4), mengaku, prihatin dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di daerah. Ia pun mendorong pemerintah tidak tinggal diam, tapi harus ada langkah pencegahan yang massif. Baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan lainnya hingga penindakan secara tegas. “Anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan ini harus didukung oleh pemerintah. Karena pencegahan itu jauh lebih baik dari mengobati,” katanya.

Dina yang juga anggota Komisi I DPRD Dompu ini juga menyoroti

tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kekerasan seksual terhadap anak justru pelakunya merupakan orang di sekitar anak. “Ini terjadi sebagai dampak dari kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua. Karena lingkungan cukup besar pengaruhnya. Bila tidak diperhatikan dan diawasi, anak akan mudah terjerumus pada hal negatif,” katanya.

Begitu juga dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga, menurut

Dina, pemicunya karena faktor komunikasi. Ketika komunikasi sudah terbangun, maka akan melahirkan saling pengertian dan saling percaya. “Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi akibat buntunya komunikasi,” ingatnya.

Ia pun mendorong orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan anak secara material, tapi juga harus diperhatikan pendidikan agamanya.

Kekerasan seksual terjadi disebabkan anggota keluarga imannya lemah. “Faktor keagamaan juga harus diperhatikan,” katanya. (ula)

Dina Imayanti bersama istri Bupati Dompu

Dina Imayanti berfoto bersama istri Gubernur NTB (tengah) dan istri Bupati Dompu usai pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Dompu

Dina imayanti bersama pengurus GOW Dompu

Dina Imayanti berfoto bersama Wabup Dompu, Arufuddin

Dina Imayanti berfoto bersama siswa SMAN 1 Dompu

Dina imayanti bersama anggota DPD RI

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Biodata 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Nama : Dina Imayanti, S.Tp 123456789012345678901234567890121 TTL : Dompu 10 September 1972 123456789012345678901234567890121 Jabatan : Anggota DPRD Dompu 123456789012345678901234567890121 Suami : Arifuddin, SH (Wakil Bupati Dompu) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Anak : Ardian Ansari 123456789012345678901234567890121

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 12 Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, SH bersama Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino, melepas peserta Jalan Sehat dan Sepeda Santai Mantap Kopi ABC Bersama “Kawan Global”.

Kegiatan Jalan Sehat dan Sepeda Santai Mantap Kopi ABC Bersama “Kawan Global” yang digelar di depan Pendopo Walikota Mataram, Minggu (15/5) kemarin berlangsung meriah. Ribuan peserta jalan sehat maupun sepeda santai berbaur bersama dalam kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Global FM Lombok yang ke-13 dan Harian Suara NTB yang ke-12 tersebut.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, SH bersama Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino, melepas balon dan merpati sebagai tanda dimulainya kegiatan.

Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino berpose bersama pemenang hadiah utama sepeda motor.

Sejumlah peserta sepeda santai tengah mengayuh sepeda mengikuti rute yang ditetapkan panitia.

Alit, warga Sakra, Lombok Timur berpose bersama hadiah utama sepeda motor yang dimenangkannya.

Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Desak Raka Akriyani, menyalami pemenang hadiah kulkas.

Para peserta mengikuti rangkaian demi rangkaian kegiatan.

H. Agus Talino menyerahkan potongan kue ulang tahun Global FM Lombok dan Suara NTB kepada Julianto, warga Gegutu Reban, Mataram yang menjadi peserta kegiatan.

April, Warga Ampenan, Mataram berpose bersama hadiah utama sepeda motor yang dimenangkannya.

Ketua Panitia Jalan Sehat dan Sepeda Santai Mantap Kopi ABC Bersama “Kawan Global”, Putu Muliarta, menyalami pemenang hadiah sepeda.

Para biduan menyanyikan lagu-lagu hiburan untuk peserta kegiatan.

Para peserta yang mendapatkan hadiah hiburan.

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 13

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat perlu mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No-

mor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073): 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ' 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT dan BUPATI LOMBOK BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

8. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

10.Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala Badan/Kepala Bagian/Unit Pengelola Barang Daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

12.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk meng-

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

gunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

13.Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

15.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

16.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

17.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

18.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

19.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

21.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

22.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola.

23.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

24.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

25.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihal lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

26.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

27.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

28.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

29.Tukar Menukar Barang Milik Daerah/Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

30.Hibah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

31.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

32.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

33.Penghapusan adalah tindakan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

34.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

35.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

36.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.

37.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar barang yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa Pengguna.

38.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

39.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

40.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah.

41.Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

42.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.

43.Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.

44.Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

45.Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

46.Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya dalam1 (satu) periode tertentu.

Bersambung

Yayasan Darul Qur’an Bengkel Lepas 283 Siswa Ratusan Guru Ngaji Dilatih Metode Mengajar Alquran RATUSAN guru dari TPQ, tingkat SD/MI se Lombok Barat (Lobar) di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim Kediri dilatih metode mengajar mengaji. Pelatihan ratusan guru ngaji ini dilaksanakan anggota DPRD Lobar Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri dan Labuapi, Hj. Nurul Adha dalam lanjutan kegiatan resesnya. Politisi PKS ini lebih memilih melaksanakan kegiatan pemberdayaan para guru ngaji dengan tujuan meningkatkan SDM guru ngaji agar memiliki metode yang tepat dalam mengajarkan membaca Alquran.

Kegiatan ini dibuka pimpinan Ponpes TGH. Muharrar Mahfudz dan TGH Muzakkar Idris. Ditemui di sela-sela pelatihan bertema Pelatihan dan Standarisasi Guru Alquran, Anggota Komisi IV DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, menjelaskan, pelatihan guru ngaji ini merupakan kegiatan resesnya di dapilnya, yakni Kediri. “Tujuan pelatihan ini agar para guru ngaji menemukan metode yang tepat dalam mengajarkan Alquran,” terangnya, Sabtu (14/5).

Disebutkan, 150 guru yang ikut pelatihan tersebut berasal dari TPQ, SD IT, MI di Ponpes Nurul Hakim. Politisi PKS ini memilih kegiatan pelatihan guru untuk pemberdayaan dan memperhatikan SDM para guru ngaji. Sebelumnya ia telah turun reses ke konstituen dengan menggelar pertemuan menyerap aspirasi masyarakat.

Pelatihan ini, jelasnya, sebagai ajang untuk silaturahmi dengan para guru Alquran. Menurutnya mereka ini butuh pembekelan supaya memiliki semangat mengajar dan menambah keilmuan.

Pelatihan ini diberikan melalui metode mengoptimalkan otak kanan dengan melibatkan para trainer dari salah satu lembaga di Surabaya. Pelatihan ini juga dilengkapi dengan modul pembelajaran yang diberikan kepada para guru.

Pihaknya menginginkan dari pelatihan ini akan dibuat semacam standarisasi kompetensi guru Alquran supaya metode belajar bisa cepat, tepat dan yang jelas bacaan sesuai dengan hukum tajwid serta bisa membaca Alquran dengan baik. Pelatihan ini juga sebagai wahana untuk mengajak guru-guru Alquran berkonsolidasi untuk memperbaiki masyarakat dengan menghidupkan Alquran.

Termasuk, mengisi program “Magrib Mengaji” yang baru saja diluncurkan Pemda Lobar. “Kita ingin mengisi program ini dengan mengajak guru-guru mengajarkan Alquran, menghidupkan dan membaca Alquran dan mengamalkannya,” harapnya.

Di masa mendatang, kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan di lokasi lain dan tidak saja di Ponpes Nurul Hakim. Dalam kegiatan resesnya kali ini, ia banyak menerima keluhan dari guru ngaji, khususnya berkaitan dengan minimnya perhatian Pemda. (her)

(Suara NTB/her)

PELATIHAN - Guru mengaji di Ponpes Nurul Hakim Kediri diberi pelatihan dan standarisasi guru Alquran.

Giri Menang (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Yayasan Darul Qur’an, Bengkel Lombok Barat, melepas 283 siswa-siswi dari berbagai jenjang di Ponpes Yayasan Darul Qur’an, Sabtu (14/5). Para lulusan diharapkan menjadi generasi Qur’ani dan Islami dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 283 siswa, baik dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Darul Qur’an menyelesaikan pendidikan di Yayasan Darul Qur’an tahun pelajaran 2015/2016.

Ketua Yayasan Darul Qur’an Bengkel, H. Halisusabri, S.Pd., MMPd, mengharapkan para lulusan tetap mengembangkan ajaran yang didapat di Darul Qur’an, terutama tahfidz Alquran. Selain itu dapat menjadi seorang yang mandiri dalam kehidupan seharihari sesuai yang didapat ketika berada di pesantren.

Ia juga menyampaikan, tema yang diusung dari pelepasan ini adalah generasi yang Qur’ani, generasi yang Islami. Diharapkan para siswa mampu menjadi generasi yang membawa Islam yang rahmatan lil’alamin dan moderat. “Sesuai dengan apa

yang diajarkan pendiri Pondok Pesantren Darul Qur’an, TGH. Shaleh Hambali, ahli sunnah wal jamaah,” katanya.

Sementara Kepala MTs Darul Qur’an Bengkel, Parman, S.Pd., mengatakan, MTs. Darul Qur’an di tahun ini meluluskan 138 siswa-siswi. Ia berharap para lulusan, dapat mengembangkan apa yang didapat selama belajar di MTs Darul Qur’an. “Terutama, semoga jiwa Qur’annya terus dikembangkan,” ujarnya.

Sejumlah prestasi pernah diukir oleh siswa-siswi MTS Darul Qur’an Bengkel, antara lain meraih juara satu dalam lomba Pramuka di Unram beberapa waktu lalu. Juga meraih juara dua tingkat provinsi Lomba mading di LCC belum lama ini.

Sementara itu, Kepala MA Darul Qur’an, Jamzuri, S.Pd., menyampaikan, MA Darul Qur’an di tahun ini meluluskan 59 siswa. Ia berharap para lulusan bisa membawa nama baik almamater sesuai dengan visi misi, yaitu beriman, berakhlak mulia dan berintegritas.

MA Darul Qur’an Bengkel meraih sejumlah prestasi belakangan ini. Banyak siswanya yang berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi di perguruan tinggi negeri. Terbaru, salah

satu siswanya meraih beasiswa bidik misi di Universitas Brawijaya, Malang. Selain itu, tiga orang siswa lulus dari tes tulis untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Mereka adalah Lidia Restu, Mutawali dan Galih Ayu Arum Sari.

Kepala SMK Darul Qur’an Bengkel Zulfikri, S.Sos., mengemukakan di SMK Darul Qur’an terdapat dua jurusan yaitu Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan Teknik Sepeda Motor (TSM). SMK Darul Qur’an melakukan pelepasan siswa untuk jurusan TKJ. Sedangkan jurusan TSM siswanya baru sampai kelas XI, karena jurusan ini baru dibuka.

Zulfikri berharap, para lulusan dapat mengembangkan visi dan misi SMK, dengan menjadi lulusan yang cerdas, kreatif, dan mandiri. “Apa yang didapatkan di sekolah itu bisa dikembangkan,” katanya.

SMK Darul Qur’an juga sejak beberapa waktu belakangan ini bekerjasama dengan Astra Honda Motor untuk pengembangan sekolah. “Kami satu-satunya sekolah swasta yang bekerja sama dengan Astra,” kata Zulfikri.

Yayasan Darul Qur’an Bengkel sudah berdiri sejak

Belasan Siswa SMP di Lotim Ikuti UN Susulan Selong (Suara NTB) Belasan siswa di Lotim baik dari SMP dan MTs terdaftar akan mengikuti UN susulan tingkat SMP yang dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 19 Mei 2016. Mereka yang yang terdaftar pada UN susulan tingkat SMP itu adalah yang berhalangan saat pelaksanaan UN Utama yang digelar beberapa waktu lalu. ‘’Dari belasan siswa yang mendaftarkan diri sebagai peserta UN susulan tingkat SMP itu, didominasi disebabkan karena sakit,” sebut Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Drs. M. Zaini, Sabtu (14/5).

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan UN susulan akan ditempatkan di masing-masing sub rayon. Misalnya di SMPN 1 Masbagik yang merupakan sub rayon. Jadi sejumlah sekolah yang masuk dalam sub rayon Masbagik harus melaksanakan UN susulan di SMPN 1 Masabagik. Langkah itu dilakukan karena sistem pengawasan dalam pelaksanaan UN khususnya tingkat SMP dengan model silang. “Harus tetap dilakukan di sub rayon, jika UN susulan itu dilakukan di sekolahnya masing-masing, bisa jadi gurunya yang ujian. Jadi itulah yang kita hindari,” tegasnya.

Disebutkannya, dari belasan siswa yang sudah terdaftar menjadi peserta UN susulan tingkat SMP, itu semua berasal dari sekitar enam sekolah di Lotim, karena banyak sekolah-sekolah ataupun siswa yang terkadang enggan untuk mengikuti UN susulan terutama yang berasal dari madrasah. Untuk itu, pihaknya mengharapkan sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan siswa dalam pelaksanaan UN susulan yang digelar Senin ini datang ke lokasi UN dengan tepat waktu agar pelaksanaan UN susulan berjalan dengan baik dan lancar.

Menurutnya, tujuan dilaksanakannya UN susulan ini untuk memberikan kesempatan terhadap siswa yang tidak bisa mengikuti UN utama dalam menyelesaikan pendidikannya, termasuk menekan angka putus sekolah.

Selain itu, sambungnya, langkah diadakannya UN susulan dan UN perbaikan ini untuk mensukseskan program pemerintah dalam memberikan kesempatan terhadap siswa terus belajar tanpa harus memutus semangat belajarnya yang disebabkan gara-gara tidak lulus saat UN. Dengan demikian, program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah terhadap generasi-generasi emas di usia sekolah dapat terwujud. (yon)

(Suara NTB/ist)

PELEPASAN - Tamu undangan dan Pengurus Yayasan Darul Qur’an serta Para siswa-siswi saat pelepasan Siswa-siswi Yayasan Darul Qur’an Bengkel, Sabtu (14/5) lalu. tahun 1916, didirikan oleh TGH. Shaleh Hambali. Sudah banyak mencetak cendekiawan muslim sejak zaman Belanda. Sehingga diapresiasi dan didatangi khusus oleh Bung Karno pada 5 November dan oleh Bung Hatta pada 18 April 1952.

Pelepasan siswa-siswa Ponpes Yayasan Darul Qur’an Bengkel juga diwarnai dengan hiburan seperti tari-tarian, juga tesimoni prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswa Ya-

yasan Darul Qur’an. Selain itu, selama kegiatan, ada juga servis gratis yang diberikan oleh Astra Honda Motor di lokasi acara, yang semakin menyemarakkan acara.

Acara ini dihadiri pihak dari Kementerian Agama Lombok Barat, Dinas Pendidikan Lombok Barat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bengkel. Serta seluruh wali murid dan pengurus yayasan Darul Qur’an. (ron)

Jelajah

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 14

Potensi Wisata Sejarah di Lobar

Jejak Peninggalan Perang Dunia II di Pantai Barat Sekotong Ketika menjajah Indonesia, ekspansi Jepang meluas hingga ke pelosok. Konon, ekspansi Jepang pada masa itu meluas hingga ke Pulau Lombok. Beberapa lokasi strategis pun sempat dikuasai untuk dijadikan markas pertahanan menangkal serangan musuh.

(Suara NTB/her)

Senjata meriam diduga peninggalan Jepang kondisinya memprihatinkan dan seakan-akan diabaikan.

Senjata Meriam Bukti Sejarah yang Dijarah

JEJAK-jejak peninggalan tentara Jepang itu masih ada di pesisir pantai bagian Barat Sekotong. Tepatnya di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar).

Konon lokasi ini menjadi pertahanan Jepang pada zaman itu. Di sini terdapat beberapa peninggalan bersejarah pada zaman penjajahan Jepang yang bisa ditemukan berupa senjata meriam, benteng, gua tempat penyimpanan senjata dan gudang penyimpanan beras. Bukti sejarah itu, masih ada sampai saat ini.

Ada juga jalan setapak mengitari tebing laut sepanjang hampir tiga kilometer yang konon dibangun pada saat itu. Jalan ini menghubungkan bagian pantai dengan dataran tinggi tempat senjata ini. Menelusuri keberadaan jejak peninggalan perang tentara Jepang, akhir pekan lalu Suara NTB menjelajahi lokasi peninggalan tersebut.

Di tengah terik panas mahatari siang itu, Suara NTB menyusuri jalan setapak yang kondisinya terjal dan berbatu mengitari lereng gunung. Medan yang dilalui sangat sulit sebelum tiba di lokasi sejumlah peningalan bersejarah itu. Menuju ke lokasi senjata ini, para pengunjung bisa melalui beberapa jalur. Beberapa jalur ini kerap dilalui oleh masyarakat mencari kayu.

Di tengah perjalanan, persis di pinggir laut ditemukan tembok dari bebatuan yang tersusun rapi seperti berbentuk benteng. ‘’Ini konon benteng pertahanan penjajah,’’ terang Abdul Siri sesepuh Desa Pelangan yang turut serta dalam rombongan tersebut.

Bangunan benteng ini berukuran sekitar lima meter lebih dengan bentuk bangunan persegi. Namun akibat tak terawat, sejumlah bebatuanmulai ambruk. Tak jauh dari benteng itu, ada bangunan segi empat. Tempat ini, konon menjadi lokasi eksekusi mati tahanan dan para warga pribumi oleh tentara penjajah. Bangunan ini, sekarang tak terlihat karena ditumbuhi semak belukar lebat.

Melanjutkan perjalanan ke lokasi senjata meriam, rombongan disuguhkan medan berat dan menantang.

Jalur ini sepertinya cocok untuk jalur trekking, karena di samping medannya cukup terjal juga di bawah bukit terdapat pemandangan laut yang indah. Jika penjelajah melihat ke bawah, rasa lelah pun akan hilang.

Menempuh menempuh perjalanan panjang dengan medan terjal, akhirnya ditemukan lokasi senjata meriam dimaksud.

Senjata meriam itu tampak kokoh berdiri dipinggir tebing. Senjata ini sepertinya sengaja dibangun menjorok ke laut, tujuannya agar mempermudah menyerang musuh melalui jalur laut. ‘’Di kawasan ini, ada enam buah senjata meriam. Namun yang masih utuh hanya dua unit sedangkan sisanya hilang diduga dijarah,’’duga Siri.

Menurutnya, mungkin belum banyak masyarakat yang tahu kalau di daerah Lobar bagian selatan persisnya, di kawasan Sekotong bagian barat ada peninggalan perang II sebagai akhir zaman penjajajan Jepang di Nusantara ini. Di kawasan ini juga terdapat dua tempat penyimpanan cadangan makanan dan senjata yang masih tertanam di dalam gua. (her)

BEBERAPA peninggalan bersejarah pada zaman penjajahan Jepang seperti senjata meriam ditemukan di Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Namun sangat disayangkan, peninggalan sejarah ini tak terawat. Senjata meriam ini, justru dibiarkan dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab.

Di bagian dinding senjata itu, tertera indentitas senjata itu. Senjata berupa meriam itu, merupakan buatan Jerman sekitar tahun 1901. Bagian cerobong senjata masih utuh, hanya saja sebagian komponen sejata ini terlihat tidak ada di tempat karena ulah tangan jahil. ‘’Ini pasti ulah tangan tidak bertanggung jawab,’’ kata Abdul Siri Petugas relawan Tagana NTB tersebut.

Senjata ini konon merupakan peninggalan penjajah Jepang pada perang dunia II. Menurutnya, tidak hanya senjata ini saja di kawasan tersebut. Namun ada senjata lain yang belum ditemukan. Untuk melestarikan keberadaannya, di samping sebagai lokasi tujuan wisata ia berharap agar Pemkab Lobar melakuan pemugaran peninggalan tersebut. Jangan sampai peninggalan bersejarah ini lenyap begitu saja, karena tak diurus pemerintah.

Pihaknya sendiri telah bersurat ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB termasuk ke Gubernur NTB dan pihak terkait lainnya namun belum ada respons. Ia meminta agar Pemda melakukan pemagaran agar peninggalan bersejarah itu terjaga. Abdul Siri juga mengusulkan agar dibangun akses jalan untuk memudahkan pengunjung ke tempat bersejarah itu. Beberapa senjata meriam ditemukan tidak utuh lagi karena bagian cerobong senjatanya dicuri oknum warga. Selain itu, sejumlah komponen banyak yang tidak utuh lagi.

Terpisah, Kades Batu Putih menyatakan, senjata meriam yang ada di kawasan itu hanya tinggal empat unit. Itupun hanya ada dua yang masih utuh sedangkan sisanya entah kemana. Terkait keberadaan peninggalan Jepang itu, pihak yang berwenangseharusnyamengelolanyadenganbaik.‘’Inikawasan yang dikelola BKSDA dan seharusnya situs bersejarah itu juga menjadi bagian yang harus diperhatikan,’’ ujarnya. (her)

Benteng pertahanan konon peninggalan penjajahan jepang di sekitar laut Pemalikan, Desa Batu Putih.

Senjata meriam diduga peninggalan Jepang kondisinya memperihatinkan karena tak diperhatikan pemerintah.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Berburu Ombak di Pantai Tanjung Kablet tu tempuh dari Gerung hingga ke lokasi ini kurang lebih 2 jam perjalanan. Namun, dengan diperbaikinya infrastruktur jalan dan jembatan membuat waktu tempuh menjadi lebih singkat. Buruknya fasilitas jalan memang sering dikeluhkan para pengunjung, terutama akses dari Desa Batu Putih menuju Pemalikan yang masih berbatu.

Meski belum ada jaringan listrik, sebagian penduduk telah menggunakan genset untuk menerangi rumahnya. Bahkan ada pula yang menggunakan teknologi panel surya.

Dari keterangan warga seki-

tar, bahwa kerap kali tamu asing datang menggunakan speedboat dari Bali. Mereka kebanyakan adalah penggemar olahraga selancar dari berbagai belahan dunia. Ada pula tamu yang sengaja datang menggunakan helikopter ke lokasi ini di sebuah bukit landai hanya untuk berburu ombak.

Dulunya Tanjung Kablet sangat berbeda dari yang sekarang. Dulu, tamu yang datang terpaksa harus menginap seadanya di rumah-rumah penduduk. ‘’Kini, pantai yang masuk dalam kawasan Pemalikan itu sudah penuh

dengan rumah sewa (bungalow) dan rumah makan mini di pesisir pantai,’’ ujar Opik, salah seorang pengunjung.

Diakui, selama seminggu ketika cuaca bagus untuk surfing, wistawan mencapai ratusan orang datang ke lokasi itu. sampai-sampai pengelola tidak mampu menampung karena jumlah pengunjung sangat membeludak. ‘’Kadang tidak bisa tertampung,’’ akunya. Kebanyakan wisatawan yang datang dari Australia, Brazil dan Eropa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kawasan Pemalikan telah me-

miliki sebuah sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Pemalikan menawarkan lingkungan yang alami dan menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa.

Namun sangat disayangkan lokasi wisata ini tidak tertata dengan rapi. Bahkan diduga bangunan yang ada di lokasi ini llegal karena tak mengantongi izin dari Pemkab setempat.

Lambat laun jika dibarkan akan berdampak tidak baik bagi kawasan itu, karena ke depan kawasan ini akan berkembang seiring dengan akan dibangunnya infrastruktur jalan ke kawasan itu. (her)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Tak jauh dari lokasi senjata meriam di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), terdapat lokasi wisata nan indah. Pasir pantainya tampak putih dengan ombak yang tinggi mengundang para wistawan Eropa berburu ombak di pantai itu. Pantai yang dimaksud ini adalah Tanjung Kablet. Pantai ini telah menyita perhatian wisatawan dunia khususnya peselancar, nama pantai ini belum begitu banyak diketahui masyarakat Lombok.

Lokasi pantai ini terpisahkan oleh Bukit Bangko-Bangko. Wak-

Senjata meriam diduga peninggalan Jepang kondisinya memperihatinkan karena tak diperhatikan pemerintah.

Pemandangan ombak di Tanjung Kablet yang diburu para peselancar dari belahan dunia namun sayang lokasi wisata ini belum tertata.

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 16 Mei 2016 Hasil Pertandingan Suara NTB CUP 2016 Final Sabtu, 14 Mei 2016 20:30 Alcatraz B (3) vs BPN FC (5) Perebutan Juara III Sabtu, 14 Mei 2016 19:30 Kubota B (4) vs Poonar FC (1)

Hasil Pertandingan Sepak Bola La Liga Spanyol Sabtu, 14 Mei 2016 02:30 Valencia 0 - 1 Real Sociedad 23:00 Deportivo La Coruña 0 - 2 Real Madrid 23:00 Granada 0 - 3 Barcelona Serie A Italia Sabtu, 14 Mei 2016 23:00 Juventus 5 - 0 Sampdoria Minggu, 15 Mei April 2016 02:45 Napoli 4 - 0 Frosinone 02:45 Sassuolo 3 - 1 Internazionale 02:45 Milan 1 - 3 Roma

(Suara NTB/fan)

Pengalaman Pertama PEMAIN BPN FC, Yuzar Madya berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016. Atlet kelahiran Kota Mataram itu menyarangkan tujuh gol dalam lima laga turnamen futsal dari tanggal 8 Mei 2016 hingga berakhir di Lapangan Futsal Poonar Udayana Mataram, Sabtu (14/5) malam.

Diwawancara Suara NTB usai pertandingan, Yuzar mengaku kaget saat panitia menyebut dirinya sebagai penyumbang gol terbanyak di turnamen futsal Suara NTB. Dia tak menyangka bisa terpilih sebagai pencetak gol terbanyak.

“Awalnya tak menyangka disebut sebagai top scorer. Soalnya target saya memenangkan tim saja,” ucapnya.

Bagi Yuzar terpilih sebagai top scorer merupakan pengalaman pertama baginya, setelah empat tahun menekuni futsal.

“Selama empat tahun mengikuti turnamen baru kali ini saya bisa meraih top scorer. Mungkin ini bonus dari usaha dan kerja keras saya,” jelasnya.

Sejak tahun 2012 lalu, Yuzar pernah bermain untuk tim Anker Mataram yang sekarang berubah nama menjadi tim Vamos Mataram (tim profesional). Ia keluar dari Vamos Mataram karena ingin lebih leluasa. Maklum saat bergabung dengan tim Anker tahun 2012 semua pemain harus fokus, sementara saat itu Yuzar harus fokus kuliah dan juga ingin main futsal. Makanya dia memilih keluar dari tim Anker.

Yuzar mengaku bergabung dengan tim BPN baru setahun. Dia hijrah ke tim BPN tahun 2015 karena tim FKM yang diperkuatnya sejak tahun 2013 hingga 2014 telah vakum. Selama bermain di FKM dia tak pernah mencicipi rasanya menjadi top scorer. Namun, malam itu takdir tampaknya memilih Yuzar sebagai top scorer.

Data panitia menyebutkan, hingga menit-menit terakhir laga final Suara NTB Cup 2016, daftar pencetak gol masih diisi oleh lima nama.

Mereka adalah Imam Dery Prasetyo dari Dogma, Yuzar dan Iskandar dari BPN, Ferry dari Griya FFC dan Safar dari Alcatraz. Jika kondisi itu bertahan hingga laga final berakhir, maka panitia akan memilih Dery sebagai pencetak gol terbanyak. Sebab, jumlah laga yang dilaluinya lebih sedikit.

Malam itu, dewi fortuna rupanya berpihak kepada Yuzar.

Setelah berulangkali gagal menjebol gawang Alcatraz, ia akhirnya menceploskan satu gol penting yang sekaligus merupakan gol terakhir di sepanjang rangkaian Suara NTB Cup 2016. Gol itu pulalah yang memastikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di turnamen dengan koleksi tujuh gol. (fan/aan)

Raih Juara, Penampilan BPN Belum Memuaskan Mataram (Suara NTB) Kemenangan BPN atas Alcatraz B dengan skor 5-3 di Final Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 di Lapangan Futsal Poonar Jalan Udayana Mataram, Sabtu (14/5) lalu memang menggembirakan.

Namun, penampilan para pemain BPN di laga final ternyata belum memuaskan manajemen klub.

“Yang jelas kita bersyukur bisa memenangkan pertandingan ini. Tidak sia-sia kita latihan. Namun penampilan pemain kami belum memuaskan,” ucap Manajer Tim BPN, Didit Apriadi yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan.

Didit yang merupakan pemilik tim BPN ini mengatakan anak asuhnya sebenarnya bisa meraih kemenangan lebih banyak lagi dalam laga final BPN vs Alcatraz. Sayangnya anak-anaknya cenderung tampil tak memuaskan setelah mencetak dua gol di awal babak pertama pertandingan.

“Kelemahan pemain kita selalu menganggap remeh lawan. Mereka hanya fokus di awal pertandingan, kalau sudah unggul fokus mereka hilang. Ini menjadi evaluasi saya tiap kali pertandingan,” jelasnya.

Diakui Didit, dalam laga final melawan Alcatraz B seharusnya timnya bisa bermain lebih fokus lagi. Namun disayangkan anak-anaknya malah cenderung menganggap remeh lawan bila sudah unggul.

Kedepan, dia berharap anakanak BPN tetap fokus. Meski tak puas, Didit mengaku senang timnya bisa merealisasikan target untuk tampil sebagai juara di Suara NTB Cup 2016. Sebab, dengan ke-

lapan cabor unggulan NTB. Hasil dari program desentralisasi itu kata Andy telah melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Terbukti untuk mengikuti PON tahun 2016 NTB, NTB telah meloloskan sebanyak 116 atlet dari 23 cabor binaan KONI NTB. Sebanyak 116 atlet, 38 pelatih kini telah menjalani Pelatda Sentralisasi sejak 4 Januari lalu dan akan berlangsung hingga mengikuti PON XIX di Jabar, 17-29 September 2016 “Saat ini kita telah meloloskan 116 atlet dari 23 cabor untuk mengikuti PON 2016,” jelasnya.

Dalam rangka mengikuti PON Jabar 2016, Pemprov NTB mematok target 15 emas kepada KONI NTB. Target tersebut cukup realistis mengingat kontingen NTB sukses dengan target 10 emas di PON XVIII di Riau 2012 dengan meraih 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu.

Tak hanya memasang target 15 emas, pihak pemerintah NTB juga mendukung target KONI NTB dengan mendukung anggaran relatif besar di tahun 2016 yakni Rp 22,5 Miliar. Selain itu pihak Pemprov NTB juga akan menambah anggaran sekitar Rp 13 Miliar di APBD Perubahan untuk pembayaran bonus atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di PON 2016. (fan)

(Suara NTB/fan)

LAGA FINAL – Suasana laga BPN FC melawan Alcatraz FC di babak final Suara NTB Cup 2016, di Lapangan Futsal Poonar Jalan Udayana Mataram, Sabtu (14/5).

Sementara itu, tampak pemain Kubota B bersiap melepaskan tendangan ke gawang Poonar FC dalam laga penentuan juara III (Insert). nya mereka akan bermain di tiga turnamen lagi dalam tahun ini, yakni di Linus, Ramadhan Cup dan Turnamen Futsal Suara NTB yang kemungkinan akan dihelat Agustus mendatang.

Di tiga turnamen itu, mereka berharap bisa kembali jadi finalis karena target mereka

tahun ini menjadi finalis di lima turnamen yang akan diikuti tahun 2016. Saat ini mereka mengaku telah melakoni tiga turnamen dan meraih tiga gelar yakni juara satu Kediri Cup, Juara satu UIL Cup 2016 dan runner up Suara NTB Cup 2016. Mereka mengincar dua gelar juara

satu dan runner up lagi di tiga turnamen yang akan diikuti tahun 2016 ini.

Mereka memasang target juara di lima turnamen karena mereka ingin tampil di Liga Futsal Nusantara (LFN) yang akan digelar Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB tahun 2017. (fan)

Bonus Rp 150 Juta untuk Atlet Peraih Medali Emas Mataram (Suara NTB) Bonus atlet berprestasi dipastikan meningkat 50 persen.

Bagi atlet peraih medali emas di PON Jabar, 17-29 September 2016 akan mendapatkan bonus uang sebesar Rp 150 juta.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur NTB. H. Muh. Amin, SH, M.Si saat diwawancara Suara NTB saat meninjau atlet Pelatda PON di acara Outbond atlet yang digelar Panitia Pelatda PON di Pantai Senggigi, Lobar, Minggu (15/5) kemarin.

“Kita akan memberikan bonus untuk atlet peraih medali emas, perak dan perunggu. Selain itu kita juga akan memberikan bonus untuk pelatih. Bonus untuk atlet peraih medali emas sebesar Rp 150 juta,” jelasnya.

Pada acara outbond itu Wagub yang menggunakan pakaian batik didampingi Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Dia hadir di acara outbond atas undangan KONI NTB. Pada kunjungan itu Wagub menyempatkan diri untuk memberikan kata-kata motivasi kepada Pelatda PON. Wagub mengatakan bahwa

89 Persen Anggaran KONI NTB untuk Pembinaan Prestasi Mataram (Suara NTB) Dukungan anggaran KONI NTB tahun 2016 mencapai kisaran angka Rp 22,5 Miliar. Dari nominal anggaran tersebut 89 persen untuk pembinaan prestasi, sementara sisanya 11 persen untuk pembinaan organisasi dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam Rapat Anggota KONI NTB yang berlangsung di Hotel Santosa Senggigi Lobar, Minggu (15/5).

Rapat tersebut dihadiri 57 anggota KONI NTB yang terdiri dari 46 pengurus cabor dan 10 pengurus KONI kabupaten/ kota dan KONI NTB. Rapat itu merupakan program kerja tahunan KONI NTB dalam rangka menyampaikan laporan program kerja KONI NTB tahun 2016. Pada kesempatan itu Andy juga menyampaikan laporan kerja KONI NTB di tahun 2015.

Dalam laporannya KONI NTB menyatakan selama tahun 2015 lalu jajaran KONI NTB telah melaksanakan program kerja dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di NTB, salah satu program kerja yang dilaksanakan di tahun 2015 adalah Pelatda Desentralisasi yang dilaksanakan de-

menangan itu persiapan dan latihan yang telah dilakukan selama ini menjadi berarti.

Dia tidak bermaksud menganggap remeh Alcatraz, namun dia yakin bahwa permainan timnya saat itu bukanlah penampilan yang terbaik. “Alcatraz bermain bagus, mereka melakukan pressing kepada pemain kami di babak kedua. Namun tim kami bisa mengalahkan dengan taktik lain, dengan melempar bola langsung ke atas penjaga gawang lawan,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Pemilik Tim Alcatraz Nabil Bagis memuji penampilan skuad BPN FC. Dia mengaku timnya sudah bermain bagus. Hanya saja, kelemahan timnya adalah tak biasa bermain di lapangan sempit dengan rumput sintetis.

“Dari awal saya katakan bahwa kami tak biasa bermain di lapangan berumput dan sempit. Sehingga tiap taktik yang kami terapkan sulit dipraktekkan, karena pemain kita kesulitan mengembangkan permainan,” ucapnya.

Meski demikian kekalahan tersebut akan dijadikan pelajaran anak-anak Alcatraz untuk bisa tampil lebih baik di kompetisi lainnya. Diakui-

pemerintah mendukung penuh target NTB meraih medali emas di PON Jabar 2016. termasuk dukungan anggaran Pelatda persiapan PON hingga bonus untuk atlet yang berprestasi sudah disiapkan.

Bagi atlet peraih medali emas akan mendapat bonus sebesar Rp 150 juta. Selain itu bonus untuk atlet peraih medali perak dan perunggu juga akan disiapkan. Begitu juga dengan pelatih yang memiliki atlet berprestasi akan mendapatkan bonus dari Pemprov NTB. Namun ditegaskan Wagub, perhatian pemerintah kepada olahraga berprestasi diharapkan dapat terbayar lunas.

Dalam hal ini sebanyak 116 at-

let dan 38 pelatih yang mengikuti Pelatda lebih serius menghadapi PON Sehingga target NTB meraih 15 emas di PON 2016 dapat diwujudkan. (fan)

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Wagub NTB, H. Muhammad Amin bersama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan anggota KONI NTB berpose bersama 116 dan 38 pelatih Atlet Pelatda di acara outbond di Kawasan Wisata Senggigi Lobar, Minggu (15/5).

SUARA NTB Mendagri Keluarkan Edaran Buat KTP Anggaran Besar, Kejaksaan Tangani Kasus ’’Kelas Teri’’ Tak Perlu Gunakan Surat Pengantar

Halaman 16

Senin, 16 Mei 2016

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Ir. Husni Tham-

rin, MM mengungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran mengenai per-

cepatan pembuatan E-KTP. Mendagri meminta pembuatan E-KTP tak perlu lagi dengan melampirkan surat pengantar dari RT/RT, desa maupun kelurahan. Masyarakat yang akan membuat E-KTP cukup membawa kartu keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota. ‘’Betul ada surat edaran itu.

Tapi, untuk surat edaran itu belum sampai ke kita tapi sudah dikeluarkan (Kemendagri).

Cuma belum kita terima secara resmi di sini,’’ kata Husni dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (15/5) siang kemarin.

Meskipun belum menerima secara fisik surat edaran Mendagri itu, Husni mengaku sudah mendengar apa isi dari surat edaran tersebut. Intinya, Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk memastikan semua pengurusan E-KTP tak perlu menggunakan surat pengantar dari desa maupun kelurahan. ‘’Cukup dengan kartu keluarga langsung dilayani. Jadi ini meringankan persyaratannya, sangat meringankan,’’ tambah Husni.

Ia menambahkan, dengan tidak perlunya melampirkan surat pengantar dari desa atau kelurahan dalam membuat E-KTP ini maka persyaratan menjadi lebih gampang dan lebih cepat. Dengan dipermudahnya persyaratan dalam membuat E-KTP ini diharapkan realisasi masyarakat dalam membuat E-KTP bisa terealisasi sesuai dengan target. ‘’Itu akan mempermudah masyarakat, ndak perlu ke lurah atau desa dulu. Cukup dengan melampirkan kartu keluarga sudah selesai semua. Masyarakat langsung mengurus ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Cukup bawa kartu keluarga itu saja,’’imbuhnya.

Dalam surat edaran itu juga, lanjut Husni, Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan jemput bola pelayanan E-KTP ke masyarakat.

Ia mengaku, seluruh kabupaten/kota sudah melakukan hal tersebut. Namun tidak semua kabupaten/kota memiliki mobil keliling pelayanan E-KTP. ‘’Kalaupun sekarang sudah didatangi juga. Semua kabupaten/kota jemput bola. Belum efektif karena belum lengkap dengan kendaraannya. Sarana prasarananya yang belum ada. Cukup mahal juga harganya, sekitar Rp 800 juta per unit. Itu ada peralatannya juga. Ke depan kita butuh itu,’’ pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Anggaran penanganan kasus di Kejaksaan Tinggi NTB relatif besar,mencapaiRp4miliarpertahun.

Tapi untuk menuntaskan perkara, dana sebesar itu akan menjadi relatif kecil. Sehingga tidak heran, Kejaksaan pun dinilai masih menangani kasus “kelas teri”.

Berdasarkan hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), keseluruhan anggaranpenanganankasusdiKejaksaan Tinggi NTB mencapai Rp 4.740.740.000 untuk tahun 2015.

Untuktindakpidanakorupsidianggarkanperitem. Kasustipikoryang diselesaikan tahap penyelidikan dan penyidikan, anggarannya Rp 300juta,Perkaratipikorprapenuntutandanpenuntutananggarannya Rp 220.950.000, kasus tipikor yang diselesaikan tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejari mencapai

Rp 900 juta, perkara tipikor tahap prapenuntutan dan penuntutan mencapai Rp 132.570.000, pengendalian penggunaan upaya hukum, eksekusidaneksaminasidiberikan di Kejati, Kejari Rp 375 juta.

Koordinator MaPPI FH UI, Choky Rahadman menyebut, anggaran penanganan kasus korupsi memang puluhan juta sampai ratusan juta untuk satu kasus. Tapi jumlah perkara lebih banyak yang ditangani. Dicontohkan, untuk kasus dianggarakan lima perkara, tapi kasus yang masuk bisa sampai 10 perkara. Sehingga terkadang penyidik terpaksa harus menerapkan subsidi silang, atau tidak melanjutkan sama sekali sebagian perkara.

Inilah yang kemudian menyebabkan banyak perkara mangkrak dan tersendat. Sementara perkara yang naik ke tahap berikutnya relatif kecil atau ‘’kelas

teri’’ sebab mudah pembuktiannya. ‘’Siklus penanganan perkara semacam ini akan terus terjadi di Kejaksaan,’’ kata Choky.

Inimenurutnyatidakhanyaterjadi di Kejaksaan Tinggi NTB, tapi rata-rata seluruh Kejaksaan di Indonesia.Anggaranrelatifbesartidak seimbang dengan penanganan kasus korupsi, sehingga Kejaksaan Agung harus merubah kebijakan dengan memaksimalkan alokasi anggaran.Jikakondisiinidibiarkan, paling dikhawatirkan adalah muncul oknum jaksa yang mencari anggaran di luar ketentuan.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH menegaskan, penanganan kasus korupsi di institusinya tidak tergantung sepenuhnya dari jumlah anggaran. ‘’Ndak ada hubungannya. Penanganan kasus korupsi terus jalan. Kalau soal anggaran itu menjadi kewenangan KejaksaanAgung,’’tegasSutapa.(ars)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Halaman 18

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM TERAKREDITASI BAN-PT NO. 0038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2016 Jl. Swakarsa III No. 10 Kekalik-Gerisak Mataram - NTB Tlp/Fax : (0370) 638760, 641339 Web : www.stikes-mataram.ac.id / E-mail : info@stikes-mataram.ac.id STIKES MATARAM Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kopertis wilayah VIII di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah terakreditasi oleh TERAKREDITASI BAN-PT NO. 0038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2016 serta meperoleh ijin penyelenggara Profesi dengan No. 83/D/T/2010 dan penyelenggara Pendidikan Kebidanan No.42/M/KP/III/2015. dari tahun ke tahun selalu mengikuti perkembangan IPTEK, khususnya dibidang kesehatan Melalui perubahan dan perbaikan-perbaikan menuju kepada kualitas pembelajaran serta mutu lulusan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan di NTB, dan menghadapi era Masarakat Ekonomi Asean (MEA) STIKES MATARAM berupaya melaksanakan perbaikan mutu pendidikan dengan melakukan kerjasama (MOU) dengan institusi dalam dan luar negeri, berupa MOU dengan perguruan tinggi pendidikan luar negeri seperti kerjasama dengan (1) Berjaya University, College of Nursing-Malaysia, (2) University Klantan Malaysia (UMK), (3) Manila Central University of Philipin, Philipina, (4) Boromajani College Of Nursing (BCN) Nakhon Ratchasima Thailand, BCN Chakriraj Thailand, BCN Chonburi Thailand, University of Nursing Yangon, University of Nursing Mandelay Myanmar.

PENGHARGAAN

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan, STIKES MATARAM memberikan beasiswa bagi para dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggidan kepada staf karyawan berupa pelatihan di beberapa perguruan tinggi ternama baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.

1. RuangKuiah, ruang seminar yang representatif yang dilengkapi dengan AC, sound system, LCD projector dan CD 2. Perpustakaan dengan buku edisi terbaru serta pemuktakhiran buku maupun jurnal dengan menggunakan Electronic Library 3. Laboratorium terdiri dari a. Laboratorium Keperawatan Dasar b. Laboratorium Keperawatan Jiwa c. Laboratorium Keperawatan Komunitas d. Laboratorium Keperawatan Anak/ Dewasa e. Laboratorium Keperawatan Maternitas/ Kebidanan f. Laboratorium Keperawatan Keluarga g. Laboratorium Keperawatan Gerontik h. Laboratorium Bahasa Asing

a. The Great Education yang dianugrahkan Kepada STIKES MATARAM dari Indonesia Global Foundation. b. As The Best Education Of The Year Award (Mei 2011) dianugrahkan oleh Yayasan Citra Insani Jakarta. c. Piagam Penghargaan Museum Record Dunia (MURI) atas rekor sebagai penyelenggara “Senam Otak dengan Peserta terbanyak”. d. Piagam Penghargaan Museum Record Dunia (MURI) atas rekor sebagai penyelenggara “Donor Darah Tehnik Pengalihan Rasa Nyeri Menggunakan Hipnosisi”. e. Juara satu Dosen berprestasi 2012 Wilayah indonesia timur.

Berdasarkan SK Dikti No. 8254.8/E4/3/2011 tentang Pendidikan Karakter, STIKES MATARAM diberikan kepercayaan untuk menyusun buku Model Implementasi Pendidikan Karakter di perguruan tinggi Kesehatan Indonesia.

Kunjungan DUBES Australia untuk Indonesia Greg Moriarty di STIKES Mataram

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

MoU STIKES Mataram dengan Eastern Asia University

4. Sarana Pendukung Pembelajaran Lainnya: a. Mini Hospital b. Klinik Kebidanan c. Pusat Computer Best Test (CBT) dan Pengolahan data d. Klinik mahasiswa 5. Koperasi Mahasiswa dan Musholla

Piagam 1 - MURI-BRAIN GYM dgn Peserta Terbanyak Stikes Mataram

MoU STIKES Mataram dengan University of Nursing Yangon, University of Nursing Mandelay, Myanmar, and BCN Sasaburi, Thailand

Meriah, Jalan Sehat dan Sepeda Santai ’’Radio Global’’ dan ’’Suara NTB’’ Dari Hal. 1 Jalan Sehat dan Sepeda Santai yang disponsori Kopi ABC, didukung PT.Newmont Nusa Tenggara, Alfamart, Teh Pucuk Harum dan Coolant ini

memperebutkan hadiah utama berupa dua unit sepeda motor. Selain itu, ada juga hadiah lainnya berupa kulkas, sepeda, kipas angin, magic com dan banyak hadiah hiburan.

Dua pemenang yang beruntung meraih hadiah utama adalah April warga Ampenan dan Alit warga Sakra, Lombok Timur.

Sebelum pengundian hadiah utama, berlangsung acara tiup lilin dan potong kue ulang tahun bersama peserta jalan sehat dan sepeda santai. Potongan kue selanjutnya diserahkan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino kepada Julianto, salah seorang peserta sepeda santai asal Gegutu Reban, Kota Mataram. (*)

Surplus Pangan Dari Hal. 1 Bahkan untuk kacang hijau, Dompu diprediksi akan surplus sekitar 7 ribu ton.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, Jumat (13/5) malam lalu mengungkapkan, Kabupaten Dompu sebagai daerah dengan ketahanan pangan paling baik di NTB. Ini berdasarkan data yang diungkapkan Pemprov NTB dalam rapat daerah rawan pangan yang dipimpin langsung Gubernur NTB. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Dompu termasuk terbaik di NTB dan kemiskinannya terendah di antara delapan kabupaten dan daya belinya hanya kalah dari Kota Mataram. “Tahun ini kita kembali surplus untuk

produksi padi mencapai 60 ribu ton,’’ sebutnya.

Harga jagung yang stabil dan musim hujan yang panjang tahun 2016 ini, kata bupati, cukup memberi andil bagi ketahanan pangan di Dompu.

Saat ini harga jagung dengan kadar air di bawah 20 persen mencapai Rp 3.400 – Rp 3.500/ Kg. Setelah memanen jagungnya, petani langsung menanam kacang hijau dengan luasan hingga 7 ribu ha dan dalam waktu 2-3 pekan ke depan akan dipanen. “Ini semua akan menambah penghasilan petani dan memberi dampak pada ketahanan pangannya,” jelasnya.

Dengan berbagai hasil usaha petani dan total belanja dalam APBD Dompu tahun 2016, diperkirakan H. Bam-

bang, total uang yang beredar di Kabupaten Dompu mencapai Rp 4 triliun. Tapi dalam dua tahun ke depan seiring beroperasinya pabrik gula di Pekat, ia perkirakan total uang beredar di Dompu mencapai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.(ula)

SUARA NTB

Senin, 16 Mei 2016

Tak Ada Sukses Tanpa Sinergisitas Dari Hal. 1 Diskusi dimoderatori oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino.

Lewat diskusi tersebut, para pimpinan SKPD yang hadir memberikan gambaran soal program-program yang mereka kerjakan di SKPD masing-masing yang berkaitan dengan upaya menekan angka kemiskinan di daerah ini. Gambaran yang diberikan masing-masing SKPD memang cukup mengesankan. Program-program yang ada, diyakini akan memberikan hasil sesuai harapan.

Wagub, H. Muh. Amin menegaskan, saat ini terdapat sekitar 27 dinas atau SKPD yang memprogramkan pengentasan kemiskinan dengan anggaran masing-masing. SKPD-SKPD tersebut mengelola 105 agenda atau program untuk menurunkan kemiskinan yang dibiayai dengan anggaran senilai Rp 800 miliar lebih. ‘’Ini kita kawal, kita coba dulu di 2016 ini. Setelah itu baru kita evaluasi. Kalau ternyata tidak menurun, nah masalah itu ada dimana? Apakah di programnya atau di kita tempatnya? Ini akan kita maksimalkan,’’ tegas Amin.

Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti menjelaskan, terdapat sejumlah program terkait kemiskinan di Dikpora NTB. Salah satunya adalah program BSM (Bantuan Siswa Miskin).

Program ini dimulai di awal pemerintahan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Beasiswa yang digelontorkan itu sangat besar, hampir totalnya Rp 150 miliar. Ini berlangsung dari tahun 2009-2011.

Di tahun 2012 kita kurangi, karena kita alokasikan anggaran itu untuk prioritas infrastruktur,’’ ujarnya.

Selain bantuan untuk siswa miskin yang sampai saat ini masih tetap dianggarkan, pihaknya juga menyiapkan honorarium guru swasta, guru tetap yayasan atau guru lainnya yang non PNS. ‘’Ada juga bantuan pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana sekolah. Nah dalam dana yang cukup besar, maka akan secara langsung menyentuh penurunan kemiskinan. Ini yang harus dipertahankan, karena secara langsung juga menyentuh pengurangan kemiskinan,” ujarnya.

Tahun ini, Pemprov NTB telah mengalokasikan dana untuk bantuan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Anggaran BOSDA ini ditujukan khusus untuk sekolah swasta.

Rosiady mengungkapkan, di sekolah swasta terdapat banyak masyarakat miskin yang jika disentuh dengan kebijakan tersebut bisa membaik kehidupannya. ‘’Misalnya masih banyak guru yang bergaji di bawah UMR. Dengan BOSDA ini kata gubernur, bisa masuk menjadi salah satu strategi penurunan kemiskinan. Anggaran BOSDA yang sekarang ini sampai Rp 39 miliar. Nah mudah-mudahan tahun ini efektif dan tahun berikutnya bisa ditingkatkan lagi,’’ ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono menilai, tingkat pendidikan yang rendah memang menjadi faktor yang melanggengkan kemiskinan.

Kebodohan dan kemiskinan biasanya seiring sejalan. Kemiskinan melahirkan kebodohan dan pada gilirannya kebodohan membuat orang tetap miskin. Persis lingkaran yang sulit dicari mana ujung dan mana pangkalnya.

Prijono meyakini, seseorang tidak menjadi bodoh karena faktor biologis atau faktor alamnya. Mengutip seorang pakar bernama Prof. Yohanes Surya, Prijono menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang secara genetis bodoh. ‘’Yang ada itu adalah dia tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan dia (Yohanes Surya) sudah buktikan.

Jadi orang-orang Papua yang paling bodoh, katakanlah begitu, “kasi ke saya, kasi saya waktu tiga tahun, saya akan jadikan juara olimpiade.’’ ‘’Ternyata bisa dia,’’ tutur Prijono.

UMKM, Koperasi dan Nelayan Di SKPD yang memiliki sentuhan langsung dengan penanggulangan kemiskinan pun, upaya mendidik masyarakat tetap digencarkan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM menegaskan, sejak 2013 pihaknya berulangkali menyelenggarakan pendidikan dan latihan alias diklat. ‘’Tiada hari tanpa diklat,’’ ujarnya.

Peserta diklat adalah UMKM atau wirausaha baru yang kemudian diarahkan untuk membentuk UMKM skala mikro. ‘’Wirausaha baru itu kita diklat dan dikasih alat. Kalau saya sederhananya saja. Kalau perbengkelan, kasih (mesin) pemompa angin, bisa menghasilkan uang. Kita juga menangkap yang namanya Pijar, kita berikan bimbingan teknis dalam hal manajemen, sekaligus berikan bimtek dan penggunaan alat yang dihubungkan dengan usaha. Be-

gitu juga di SKPD lain, sebenarnya seperti itu,’’ ujar Supran.

Ia meyakini, tumbuhnya wirausaha baru akan melahirkan energi pengungkit aktivitas ekonomi. Menurut Supran, saat ini NTB memiliki sebanyak 644.708 UMKM. Sebanyak 89 persen lebih dari angka itu merupakan pelaku usaha berskala mikro. UMKM skala mikro adalah UMKM yang kekayaan bersihnya maksimal hanya mencapai Rp 50 juta dengan omzet maksimal sebesar Rp 300 ribu.

Berbekal program yang dimilikinya, Supran mengaku optimis target penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen pertahun bisa dicapai. Hanya saja, Supran memberikan catatan soal pentingnya meningkatkan kualitas UMKM di NTB. Menumbuhkan UMKM adalah satu soal. Namun, menjaga UMKM di NTB agar tetap sehat dan berkembang adalah soal lain. Di sini, Supran menilai terdapat tantangan yaitu masih rendahnya SDM yang mengelola UMKM dan koperasi. ‘’Kami baru memahami memang kualitas SDM pengurus koperasi dan UMKM itu masih rendah sekali kualitasnya. Sehingga visi di Dinas Koperasi bagaimana mewujudkan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan berbagai fasilitas bersama kementerian koperasi,” ujarnya.

Menurutnya, di desa-desa, kepengurusan koperasi biasanya dipercayakan kepada tokoh yang disegani atau memiliki pengaruh.

Padahal, belum tentu tokoh tersebut memiliki kompetensi untuk mengelola koperasi.

“Sehingga saya bilang sama Pak Menteri, ‘tolong pak mungkin digodok pada peraturan pemerintah. Wajibkan di dalamnya adalah jika jadi pengurus harus yang memiliki kompetensi.’ Kalau muncul di peraturan pemerintah, daerah pasti melaksanakan,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Aminollah, M.Si, menyebutkan, di tahun 2011 sebenarnya sudah ada program pengembangan usaha bidang pedesaan untuk menekan angka kemiskinan. Sejak 2011 hingga 2013, sudah sekitar Rp 221,5 milliar dikucurkan untuk kegiatan ini.

Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan BPN membuat sertifikat gratis untuk nelayan. ‘’Ternyata sertifikat hak nelayan atas tanah, nelayan efektif dalam rangka menopang strata ekonomi mereka,’’ ujar Aminollah.

Sayangnya, meski memiliki aset berupa tanah, namun nelayan yang ingin memperoleh modal di bank untuk mengembangkan usahanya tampaknya masih sulit memperoleh akses perbankan. Dunia perbankan, menurutnya masih alergi terhadap sertifikat nelayan. ‘’BRI ini hampir sudah kita hitung dari 1600 sekian sertifikat itu, baru kurang lebih Rp 14 miliar (kredit yang dicairkan). Ratarata mereka minta Rp 3 juta sampai Rp 50 juta,’’ sebutnya.

Untuk nelayan yang bergerak di bidang budidaya, pihaknya mengarahkan pada perubahan teknik budidaya. Misalnya, sepanjang 2015 dan 2016, pembudidaya didorong untuk menggunakan bibit ikan yang lebih produktif.

Aminollah menegaskan, untuk memperluas spot penangkapan ikan bagi nelayan diperlukan adanya perubahan zonasi laut yang lebih tegas. ‘’Artinya tidak semua spot zonasi dikuasi oleh pemodal, ada ruang buat dia (nelayan). Tahun ini saya buat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Insya Allah tahun 2017 ada Perda-nya,” ujarnya.

Ia menegaskan, problem lain adalah belum maksimalnya koneksi antara program-program pihaknya dengan Dinas Koperasi UMKM yang memiliki akses ke pengembangan UMKM di sektor kelautan.

Infrastruktur dan Perumahan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU), Ir. A. Makchul, M.Si menegaskan, dari sembilan indikator, setidaknya terdapat lima indikator atau variabel kemiskinan yang bisa diintervensi secara langsung maupun tidak langsung oleh Dinas PU. Misalnya, perbaikan pada akses infrastruktur berupa jalan dan irigasi. Adanya jaringan jalan yang mantap akan memudahkan akses ke kawasan-kawasan strategis, kawasan potensial. Dengan akses yang terbuka, wilayah potensial bisa mengembangkan diri dan masyarakat diharapkan bisa bergerk keluar dari jerat keterisolasian yang kerap melahirkan kemiskinan. ‘’Demikian juga dengan irigasi,’’ ujar Makchul. Irigasi yang baik merupakan nyawa sektor pertanian. Dan sektor ini merupakan sektor tempat mayoritas masyarakat miskin menggantungkan mata pencahariannya.

Irigasi bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan pada gilirannya membuat masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Dua aspek lainnya yang langsung menyentuh variabel ke-

miskinan adalah program yang terkait pembangunan akses air bersih atau sanitasi dan akses perumahan. ‘’Ini menurut saya bisa langsung memberikan dorongan atau daya ungkit terhadap intervensi program-program ke-PU-an untuk memenuhi kebutuhan air minum, air bersih maupun kebutuhan perumahan. Karena bagaimanapun juga, rumah atau penyediaan rumah merupakan hak asasi manusia. Bisa menghuni rumah yang layak adalah hak asasi manusia.”

Saat ini, di NTB terdapat 268 ribu rumah yang tidak layak huni. Angka ini terbilang sangat besar dan sulit ditangani sendirian oleh Pemprov NTB. “Kalau ditangani secara normal, biasa-biasa saja, apalagi dengan target hanya 1.000 unit pertahun. Untuk mencapai 280 ribu unit RTLH berarti dibutuhkan 280 tahun mengatasi ini.’’

Menyadari kondisi ini, mulai tahun 2016, pihaknya mulai mensinergikan program-program Pemprov NTB dengan program serupa yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Intervensi terhadap kondisi rumah masyarakat miskin memang diperlukan. Rumah yang layak merupakan salah satu ciri masyarakat tidak miskin. “Kalau rumahnya tidak layak berarti tetap miskin. Kalau rumahnya sudah layak, artinya dia sudah bisa naik levelnya. Ini tentu bisa mengurangi angka kemiskinan kalau kita ambil dari sisi penyediaan rumah.”

Selama ini, Pemprov NTB melalui APBD lebih fokus kepada pola pembangunan baru.

Pola pembangunan baru diarahkan untuk masyarakat yang sangat miskin, yang sama sekali tak berdaya dengan berbagai persyaratan dan kriteria yang memang harus dipenuhi.

“Karena banyak juga kita dengar, banyak yang tidak tepat sasaran. Karena ada syarat-syarat yang sifatnya harus dipenuhi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat.

Yang utama adalah status lahan. Banyak diantara kita yang melihat secara kasat mata, rumah yang tidak layak tapi tidak diberikan bantuan. Mungkin dia tinggal di lahan yang bukan miliknya sehingga tak dapat bantuan,” ujarnya.

Demi menghindari ketidaktepatan sasaran ini, dibuatlah peraturan baru menyangkut kriteria persyaratan penerima bantuan.

Perubahan dilakukan terkait status lahan rumah masyarakat yang sangat miskin tersebut.

Pola kedua adalah stimulan.

Dulunya, program penyaluran dana stimulan untuk perbaikan rumah ini pernah dilakukan Pemprov NTB melalui BPMPD. Namun, Makchul menilai banyak terlihat kegagalan dalam format pelaksanaan kegiatan ini, walaupun banyak pula yang berhasil. “Kegagalan dalam arti tidak tepat sasaran. Stimulan yang diberikan kepada penerima sasaran, itu tak digunakan sesuai dengan apa yang diminta.”

Kini, pihaknya kembali mencoba lewat jalur Kementerian PUPR, mengalokasikan sekitar 2.000 lebih rumah melalui pola stimulan. Pola stimulan ini dikenal dengan pola BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Ada tiga pola yang digunakan.

Pola pertama, masyarakat diberikan uang. Namun, uang tidak diberikan secara langsung kepada pemilik rumah melainkan kepada toko penjual bahan yang memang dibutuhkan oleh pemilik rumah untuk memperbaiki kebutuhan bahan.

Kedua, pola stimulan berupa bahan bangunan. Bahan bangunan diberikan sesuai kebutuhan dan diversifikasi proposal yang diajukan oleh calon penerima.

Pola ketiga adalah pola pembangunan baru yang sama dengan yang dilakukan oleh APBD. Saat ini, ujar Makchul, pola ini sudah berlangsung. Tahun 2016 ini ditargetkan sebanyak 2.000 unit lebih rumah baru akan dibangun untuk masyarakat yang sangat miskin. Sementara, lewat jalur APBD Provinsi akan dibangun sebanyak 1.000 unit. “Artinya bisa 3.000 rumah tak layak huni yang bisa kita tangani.”

Selain model itu, pihaknya juga memiliki program lain yaitu pembangunan rumah khusus (rusus).

Targetnya adalah masyarakat miskin yang terkena bencana, seperti masyarakat di Bajo Pulo, Bima. Selain itu, juga masyarakat di kawasan-kawasan pesisir, rumah nelayan yang memang sangat kumuh. Bisa juga, masyarakat yang terkena penggusuran akibat adanya pembangunan, seperti bendungan dan lainnya.

“Rusus ini juga targetnya tahun 2016 ini kita sudah dapat alokasi anggaran sekitar 190 unit. Ada di tiga lokasi, yakni Bajo Pulo, Sape dan Langgudu.”

Selain Rusus, ada pula kebijakan pemangunan rumah susun (rusun). Rusun bisa berupa rusunawa dan rusunami. “Ini juga salah satu upaya untuk memberikan hunian yang layak bagi masyakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin terutama di perkotaan yang sulit memperoleh perumahan.” (aan/ron/lin/nas/ ndi/why)

Halaman 19

Jangan Biarkan Provinsi ”Goyang”Sendirian Dari Hal. 1 Ada kabupaten yang fungsi dinas di bidang Koperasi dan UMKM hanya anggarannya Rp 100 juta, ada juga yang Rp 80 juta. Sementara kita setiap tahun menganggarkan Rp 4 miliar,” keluh Supran.

Ia menilai, problemnya terletak pada RPJMD Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB yang belum seiring sejalan. “Mungkin visi kita di RPJMD itu yang belum. Karena pada saat pemilihan itu mereka (calon kepala daerah/ wakil kepala daerah) berorasi, dia tidak memperhatikan provinsi itu punya kebijakan strategis apa? Ketika disusun dalam RPJM jadi agak begitu jauh. Sementara dia harus melunasi janji-janjinya. Otomatis, program pemerintah di kabupaten/kota yang berkaitan dengan itu tidak terlihat,’’ ujarnya.

Pengalaman serupa namun tak sama diungkapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum NTB, Ir. A. Makchul, M.Si. Problem semacam ini dijumpai dalam pembangunan rusunami atau rusunawa sebagai salah satu program untuk membantu masyarakat miskin memperoleh rumah yang layak.

Untuk membangun rusunawa ini, menurutnya telah tersedia dana sekitar Rp 71 miliar.

Dana itu disiapkan untuk membangun rusunawa yang satu paketnya terdiri dari 50 rumah.

Untuk tiap paket dibutuhkan lahan sekitar 50 are.

Meski program dan dana telah disiapkan, namun kenyataannya tidak seluruh kabupaten/kota memanfaatkan program ini. “Pertama, karena ketidaksiapan penyediaan lahan. Kami sudah melakukan sosialisasi bahkan mengawal sampai jemput bola ke kabupaten/kota siapa yang siap.

Ternyata dari 10 kabupaten/kota hanya enam kabupaten yang baru siap tahun 2016,” ujarnya.

Dari enam kabupaten itu telah dilaksanakan pembangunan rusunawa maupun rusunami, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima. “Jadi, KSB, KLU dan Kota Mataram dan Kota Bima, itu belum memenuhi persyaratan sehingga tak bisa diakomodir.”

Belum terlaksananya program semacam ini di kabupaten/

kota melahirkan keprihatinan.

Sebab, peluang apapun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang miskin seharusnya tidak disia-siakan. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan perlunya dilakukan roadshow ke kabupaten/kota untuk membangun keselarasan dalam perencanaan dan eksekusi program pengentasan kemiskinan.

Amin menilai, sejauh ini akses pelayanan dasar untuk masyarakat – khususnya masyarakat miskin masih perlu terus dimaksimalkan. “Termasuk listrik dan jaminan sosial dan sebagainya. Oleh karena itu tentu kita berharap komitmen kita dengan kabupaten/kota dan inovasi dan kreativitas dari kabupaten/kota itu sangat begitu penting. Karena akumulasi kemiskinan di provinsi itu ada di kabupaten/ kota,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah provinsi memang harus terus mengawal kebijakan di kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Ia menegaskan, pihaknya terlebih dulu akan melakukan evaluasi secara konkret sembari meminta laporan dari SKPD. Laporan tersebut disertai gambaran mata anggaran yang difokuskan untuk penurunan kemiskinan. Nantinya, hasil dari kajian terhadap laporan ini yang akan dijadikan acuan dalam melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota di NTB. “Itu kalau kita bertekad ingin progresif menurunkan kemiskinan. Inilah yang akan kita roadshow, mungkin di kabupaten/kota,” tegasnya.

Akademisi Unram, Dr. M. Firmansyah menegaskan, saat ini dibutuhkan kerja bersama di semua aspek. Kerja bersama ini tidak dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melainkan dengan semua komponen di daerah.

Firmansyah menyebutkan, saat ini pihaknya di tim penasihat investasi Gubernur NTB tengah mengamati investasiinvestasi yang tidak menguntungkan. Investasi semacam ini nantinya akan dialihkan ke tempat yang lain. “Ada banyak kita punya investasi, yang tanda kutip masih rugi, DMB, kemudian dengan Angkasa Pura,

aset kita yang belum memberikan kontribusi, ini kita coba redesign lagi. Supaya memberi manfaat yang lebih untuk masyarakat kita.”

Firmansyah juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan kabupaten/kota saat berbicara tentang strategi kawasan.

“Di NTB ini kan kita punya kawasan yang unik, ada kawasan destinasi, ada kawasan transit.

Ternyata sekarang, kawasankawasan transit disulap menjadi kawasan indsutri. Nah di sini ini salah satu perlunya koordinasi itu,’’ ujar Firmansyah sembari menyarankan Suara NTB menggelar diskusi dengan menghadirkan SKPD-SKPD lingkup kabupaten/kota di NTB. “Karena core itu di mereka.

Percuma kita semangat di sini berjuang, tapi di bawah lambat,” tegasnya.

Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti menegaskan, keselarasan kerja dengan kabupaten/kota memang menjadi kunci dalam suksesnya penurunan angka kemiskinan di NTB. Ia menuturkan, semasa masih menjabat sebagai Kepala Bappeda NTB dulu, pihaknya telah melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di NTB. Dari agenda itu, diperoleh gambaran kesiapan kabupaten/ kota dalam menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah bervariasi. “Ini program yang terus berlanjut sampai saat ini. Saya yakin itulah yang membuat kemudian NTB sejak 2012 itu menjadi nomor satu dalam percepatan MDGs se-Indonesia. Ini tahun kelima sejak tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan sekarang 2016 yang kelima, selalu nomor satu kita selama lima tahun ini untuk MDGs.” Dana Desa Selain provinsi dan kabupaten/kota, penyelarasan juga dianggap perlu dilakukan dengan desadesa di NTB. Wagub menegaskan, selain program di SKPD, saat ini terdapat pula komponen dana desa yang ditujukan untuk membangun infrastruktur. Amin meyakini jika dikelola secara benar, program SKPD dan dana desa perlu disinergikan dan bisa diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan.

“Ini yang harus kita pastikan, dan dimonitoring terus apakah

dana desa itu untuk juga benar-benar dihajatkan untuk penurunanan angka kemiskinan,” ujarnya.

Amin mengaku sempat turun dan melihat sendiri program-program yang dibiayai dengan dana desa. Sebagian dianggapnya sudah tepat sasaran, yaitu dengan membangun saluran irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. ‘’Tetapi ini ada juga yang bangun poskamling. Nah lalu apakah ini termasuk di dalam program penurunan kemiskinan?

Saya belum puas, saya ingin melihat yang lebih konkret dan menyentuh masyarakat miskin. Ya bayangkan kalau masing-masing di RT buat poskamling, kan separuhnya dana desa itu bisa tersedot kesana. Nah ini yang benar-benar ingin kita fokuskan untuk dipertajam, sasarannya dan fokusnya,” tegas Amin.

Amin menegaskan, saat ini anggaran yang demikian besar telah mengalir ke desa-desa.

Akan tetapi, anggaran ini dikhawatirkan menguap jika penyalurannya tidak tepat sasaran.

“Tetapi dengan anggaran kecil secara kuantitas, tetapi secara kualitatif dan tepat sasaran dan fokus pasti hasilnya seperti apa yang kita harapkan.”

Menurut Amin, dana desa mengalami peningkatan signifikan dan jumlahnya kini mencapai triliunan rupiah. Dana ini menurutnya harus dapat difokuskan untuk menekan angka kemiskinan. “Ini bisa kita sinergikan dana APBD dan APBN ini dalam pengentasan kemiskinan.

Karena APBN dan APBD itu nawaitu-nya sama untuk kesejahteraan masyarakat atau pengurangan kemiskinan.”

Di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, sejumlah dana juga digulirkan untuk desa-desa.

“Kami di tahun 2011 sebenarnya sudah ada program pengembangan usaha bidang pedesaan istilahnya,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Aminollah, M.Si. Ia menambahkan, anggaran sebesar hampir Rp 221,5 miliar telah digulirkan sejak 2011 sampai 2013.

“Kalau kita hitung, persatu KUB itu 10 orang. 2011 saja ada 28 kelompok, ada 280 orang dengan biaya Rp 2,8 miliar.

2012, 890 orang totalnya. 2013 892 orang total 21 KUB.” (aan/ ron/lin/nas/ndi/why)

Bangun dengan Konsep 4P Dari Hal. 1 P ketiga adalah people (orang atau rakyat) yang berarti seluruh lapisan masyarakat dilibatkan. Dan P yang terakhir adalah partnership yang bermakna kemitraan alias kebersamaan.

Sementara di internal Pemprov NTB, sinergisitas akan terlihat jika mereka membidik sasaran yang sama. Asumsinya, jika seseorang yang miskin hanya dibantu perumahan saja tanpa diberikan bantuan modal atau tidak mendapat akses di kebijakan lainnya, maka ia berpotensi tidak akan berhasil keluar dari jerat kemiskinan.

Disinilah pusat data yang memetakan kemiskinan memegang peranan penting. SKPD haruslah mengacu pada data yang sama dan membidik sasaran yang sama. “Kalau fokus tidak sama, sasaran tidak sama, bisa jadi nanti tidak terintegrasi, masing-masing jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Prijono mengingatkan kembali dua hal yang penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Pertama adalah pentingnya pengendalian harga di daerah. Harga-harga harus dik-

endalikan karena ia mampu menggerus daya beli. “Yang kedua adalah meningkatkan daya beli, itu juga pasti. Itu dua hal yang menurut saya itu pasangan kembar, itu harus dijawab.”

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menegaskan, untuk mengendalikan inflasi, tentu pemerintah harus mengenali komoditas yang paling mempengaruhi inflansi itu. ‘’Kalau dia sudah produksinya tidak ada masalah, tentu di harganya kemudian. Sehingga pengendalian harga menjadi urgen. Didalam hukum ekonomi itu katanya, kalau komuditas meningkat, maka pasti harga turun, misalnya pada cabai dan bawang setiap tahun kita produksi dengan tinggi dan melimpah. Nah tinggal harga,” ujarnya.

Akademisi Unram, Dr. M. Firmansyah menilai, pada dasanya SKPD memang tidak kurang melakukan intervensi dalam konteks mengurangi kemiskinan. Namun, kata kuncinya, menurut Firmansyah adalah koordinasi. Selain koordinasi, Firmansyah juga mengajak SKPD terkait untuk mengalihkan skala prioritas dari upaya menggenjot produksi ke arah komersialisasi dan pembentukan

pasar bagi komoditas lokal.

“Sekarang kita perlu fokus membahas komersialisasi dan pasar, walaupun produksi mau tidak mau kita harus bicarakan, tapi jangan menonjol. Karena sudah sering kita berbicara masalah produksi-produksi, Pijar, kita bahas produksi. Sekarang bagaimana kita mendiskusikan membuka pasar,” ujarnya.

Firmansyah mencontohkan, kondisi di kalangan nelayan, upaya memaksimalkan produksi budidaya atau tangkapan hasil laut memang tetap harus diperhatikan. Namun, yang harus lebih diperhatikan adalah upaya-upaya membangun sentra-sentra perdagangan atau pengolahan ikan.

“Saya senang sekali di Mataram ini ada Pantai Gading, orang bakar ikan di situ. Kalau pasar di situ potensial, nelayan juga ikut tertarik. Penghasilan mereka bisa lebih tinggi karena ada pasarnya,” ujar Firmansyah.

Di sentra-sentra pariwisata, semua pihak harus mulai memikirkan perlunya mendirikan pasar-pasar untuk masyarakat kecil di kawasan-kawasan wisata. Itu harus ada pasar untuk masyarakat. Destinasinya harus ada pasar. Tak tanggung-tang-

gung, Firmansyah dalam sejumlah kesempatan menyuarakan perlunya Dinas Pariwisata berkantor di destinasi wisata.

Harus diakui, destinasi wisata tertentu memang menjadi tempat masyarakat kecil menggantungkan mata pencaharian.

Namun, destinasi wisata yang kotor kerap kali mengganggu kenyamanan pengunjung. Padahal, menurut Firmansyah, perputaran uang di destinasi-destinasi tersebut sangat besar. “Di Lombok, kalau ada musim liburan, orang studi banding di sini, kegiatan di sini,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, kata kunci yang menjadi pembeda orang miskin dan tidak adalah pendapatan. Sederhananya, orang miskin jika pendapatannya rendah dan ia tidak miskin jika pendapatannya tinggi. ‘’Pendapatan akan terkreasi ketika, jumlah uang banyak beredar, bahkan orang yang jual pisang goreng akan kecipratan.

Ini secara teori jika jumlah uang yang beredar ini berkembang dalam satu kawasan. Dengan banyaknya orang hilir mudik ini, harusnya menjadi peluang.

Terkadang kita belum memetakan itu,’’ ujarnya. (aan/ron/lin/ nas/ndi/why)

BPN FC Juarai Suara NTB Cup 2016 Dari Hal. 1 Di menit keempat, Iskandar dari BPN FC nyaris membuka keunggulan untuk timnya. Pemain bertipe lincah ini beraksi di sisi kiri gawang Alcatraz lalu melepaskan tendangan terukur yang sayangnya melenceng tipis dari gawang lawan. Meski demikian, aksi ini sudah cukup membuat pendukungnya kompak berseru tertahan.

Beberapa menit berikutnya, Yuzar Madya juga nyaris membuka keran gol BPN FC. Namun, bola tendangannya lagi-lagi melenceng dari gawang lawan. Sejak awal laga, keduanya memang dipasang sebagai ujung tombak serangan BPN FC. Iskandar dan Yuzar memang saat itu telah mengemas enam gol, bersama Dery dari Dogma dan Ferry dari Griya FFC. Meski Yuzar dan Iskandar menjadi tumpuan serangan, gol pembuka justru datang dari kaki Lalu Gumi Antari. Peraih gelar pemain terbaik Suara NTB Cup 2014 ini melepaskan sebuah sepakan keras dari sisi kanan lapangan tengah. Tendangan kerasnya meluncur deras dan tak mampu ditahan kiper Alcatraz.

Hanya berselang beberapa menit kemudian, BPN kembali menambah defisit gol Alcatraz.

Kali ini, aksi Made Surya Dana yang mengoyak jala gawang Alcatraz. Melakukan akselerasi ke sisi kanan pertahanan Alcatraz, mantan pemain FKM ini sukses melewati dua pemain lawan sebelum melepaskan tendan-

gan terukur yang tepat sasaran.

Kebobolan dua gol, pasukan Alcatraz sama sekali tidak kehilangan semangat. Mereka berulangkali melancarkan serangan ke jantung pertahanan BPN. Namun, koordinasi pertahanan BPN yang begitu rapi membuat gedoran para pemain Alcatraz seolah menghantam tembok tebal. Babak pertama berakhir dengan keunggulan dua gol tanpa balas untuk BPN FC. Babak kedua, Alcatraz langsung tancap gas dan inisiatif mereka sukses menghasilkan gol. Lewat Hendra, mereka berhasil merapatkan selisih gol menjadi 2-1. BPN FC sempat bereaksi melalui Yuzar namun sundulannya mampu diamankan kiper Alcatraz. Upaya BPN untuk menjauhkan jarak baru berhasil melalui Made yang menceploskan bola dengan tenang setelah memperoleh umpan dari rekannya di depan gawang Alcatraz.

Tampil sebagai andalan rekan-rekannya, Safar yang sejak awal diprediksikan akan ikut menentukan arah laga membuktikan kemampuannya. Ia sukses menyontek bola di depan gawang BPN untuk kembali merapatkan jarak dengan BPN FC. Skor 4-3 untuk keunggulan BPN. Sayangnya, aksi tersebut ternyata merupakan aksi terakhir dalam catatan rekening golnya. Justru, menjelang berakhirnya laga, Yuzar mencetak tambahan satu gol yang langsung membuatnya namanya

berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak dengan 7 gol sepanjang turnamen. Laga final pun ditutup dengan kemenangan 5-3 untuk BPN FC. Kubota Atasi Poonar Kubota FC yang tampil menghadapi Poonar FC di laga penentuan juara III berhasil memperlihatkan superioritasnya atas tim debutan Suara NTB Cup 2016 ini. Kubota mengandaskan Poonar FC dengan skor cukup telak, 4-1 dalam laga yang berlangsung 20x2 menit.

Laga awalnya berjalan alot untuk kedua kubu. Belasan menit berlalu, namun bola sepertinya enggan bergulir ke dalam gawang.

Alih-alih memenangkan babak pertama, Kubota justru harus menerima skor 1-0 untuk keunggulan Poonar Memasuki babak kedua, Kubota langsung memberikan gedoran dan mereka sukses membalas melalui Farhan. Di menit keempat, Kubota langsung berbalik unggul. Kali ini melalui Ridha.

Sepakannya dari sisi kiri pertahanan Poonar tak mampu dihalau kiper. Skor 2-1 untuk Kubota.

Kubota belum berhenti disitu.

Di menit ketujuh, anak asuhan Abah Muhammad ini sukses memperpanjang keunggulan atas Poonar. Farhan lagi-lagi mencatatkan namanya di daftar pencetak gol laga ini. Ia sukses membelokkan bola sepakan rekannya untuk membuat kiper mati langkah dan bola pun menembus gawang Poonar. Belum puas, pasukan Kubo-

ta kembali mencatatkan satu gol tambahan. Aksi Kadri membuat skor berubah menjadi 4-1. Pemain yangmengenakannomor19inimelepaskan sebuah sepakan voli yang bersarang digawang Poonar.

Skor 4-1 ini sekaligus memastikan Kubota meraih gelar juara III Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016.

Babak puncak Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 ini kemudian ditutup dengan sambutan yang disampaikan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. Selain menutup secara resmi kegiatan tersebut, dalam sambutannya, Agus Talino juga berkesempatan menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Usai memberikan sambutan, Agus Talino juga berkesempatan menyerahkan Piala Bergilir Turnamen Futsal Suara NTB Cup dan Piala Juara I Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 kepada manajer BPN FC, Didit Apriadi. Piala Juara II untuk Alcatraz diberikan oleh Ahmad Juanda Rangkuti dari Komite Pertandingan dan Kompetisi AFP NTB, Ahmad Juanda Rangkuti. Piala Juara III untuk Kubota diberikan oleh Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Desak Raka Akriyani dan Piala Juara IV diberikan oleh Ketua Panitia, M. Azhar. Wakil Ketua AFP NTB, Nabil Bagis juga tampil memberikan penghargaan Top Scorer kepada Yuzar Madya. (aan)

Senin, 16 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015