Snt 16062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 88 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 16 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Ambruk Selong (Suara NTB) Kepolisian menduga ada penyimpangan pada proyek pengecoran bantalan jembatan di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur (Lotim) yang ambruk Selasa (14/6) lalu. Ambruknya proyek jembatan yang menghubungkan Lingkungan Muhajirin Pancor dengan Kelurahan Sekarteja itu, menyebabkan lima pekerja meninggal, menjadi pintu masuk penyelidikan oleh polisi. ‘’Selain menyelidiki indikasi kelalaian, kami juga selidiki indikasi tipikornya,’’ tegas Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, SIK, Selasa (14/6) malam. ‘’Kalau sudah ambruk seperti ini, pasti ada masalah,’’ sambungnya ditemui Suara NTB di sekitar TKP. Kapolres menduga ada kelalaian dan tindak pidana korupsi karena dalam konstruksi secara kasat mata dilihatnya menggunakan besi

cor dan terindikasi tak sesuai standar. ‘’Besi yang dipakai kecil-kecil. Kita lihat dari kontruksi, harusnya besar-besar untuk ukuran jembatan. Nah disini apakah ada unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan besar,’’ katanya dengan nada tanya.

Kontraktor pemenang tender proyek ini adalah CV. PM untuk proyek tahap dua dengan nilai Rp 765.260.000.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

Rekanan Diduga Abaikan Arahan PU

EVAKUASI - Jenazah Yasir, pekerja bangunan yang tewas tertimbun diangkat dari dasar sungai dalam operasi evakuasi oleh tim gabungan, Selasa malam.

(Suara NTB/dok)

AMBRUKNYA proyek jembatan di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur (Lotim) yang merupakan proyek tahap ke dua karena pihak rekanan diduga mengabaikan rekomendasi dari pemilik proyek dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Di mana, sebelum melakukan kelanjutan tahapan pengerjaan proyek, pihak rekanan seharusnya memenuhi sejumlah syarat administratif. Namun hal itu belum dipenuhi.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas PU, Lotim, Sateriadi saat dikonfirmasi, Rabu (15/ 6) kemarin. Berdasarkan penjelasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada Dinas PU, dalam syarat administrasi inilah sejatinya bisa terpantau bagaimana sistem penulangan dan waktu-waktu pelaksanaan pengecoran.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Pertanyakan Pembatalan Perda BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD) angkat bicara soal pembatalan peraturan daerah (Perda) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Katanya, ia belum membaca kewenangan apa yang digunakan Mendagri mencabut dan membatalkan Perda yang dibuat di daerah.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, bupati yang sedang berada di Jakarta, H. Moch. Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Dalami Proyek E-KTP SELAIN proyek pemipil jagung Rp 100 miliar, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB kini sedang mendalami dugaan penyimpangan pada pengadaan tinta Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).

Mantan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs.HM.Husni Thamrin, MM. Kepala Disosdukcapil dipanggil penyidik Subdit III Tipikor untuk diklarifikasi terkait pengadaan tinta (ribbon), Bersambung Hj. Tribudi Pangastuti ke hal 15

’’

PPK sebenarnya belum izinkan untuk ngecor Sateriadi

(Suara NTB/rus)

DIRAWAT - Salah seorang korban sedang dalam perawatan di RSUD Selong, kemarin.

IPM NTB Tumbuh Paling Tinggi di Indonesia Mataram (Suara NTB) NTB mencatat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di bandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, pertumbuhannya dari tahun 2014 ke 2015 mencapai 1,36 persen. Persentase ini, lebih tinggi dibanding pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,94 persen. ‘’Ini prestasi pertumbuhan IPM tertinggi ke dua setelah tahun 2010 lalu,’’ ujar Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM dalam ekspose, Rabu (15/6) kemarin.

Selama periode 2014 dan 2015, seluruh pembentuk komponen IPM mengalami peningkatan.

Diantaranya, bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,38 tahun, meningkat 0,48 tahun (5,8 bulan) dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan

Pilkada 2018

Pasca-TGB, Peta Kekuatan Semakin Kompleks

anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,04 tahun, meningkat 0,33 tahun (4 bulan) dibandingkan pada 2015.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Peta kekuatan para aktor politik yang tampil di Pilkada NTB 2018 dinilai akan jauh lebih rumit ketimbang peta kekuatan di Pilkada 2013 lalu.

Para aktor yang sejauh ini sudah mencuat namanya dianggap memiliki kans yang sama untuk terpilih sebagai Gubernur NTB lewat Pilkada 2018.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB,

(Suara NTB/bul)

Rabu (15/6) kemarin.

Di Pilkada 2013 lalu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) yang tampil sebagai calon incumbent bisa meraih kemenangan mudah. Dari empat pasangan calon yang tampil, duet TGB dan H. Muh. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin) memborong 1.038.642 suara atau 44,36 persen suara sah berdasarkan hasil rekapitulasi KPU NTB pada 23 Mei 2013.

Bersambung ke hal 15

EKSPOSE - Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin dalam ekspose kemarin.

Program Kepala SKPD Baru (7)

Evaluasi Kinerja Seluruh Pejabat, Sanksi Tegas ASN Tak Serahkan LHKPN

4 : 55

(Suara NTB/dok)

DALAM memimpin BKD dan Diklat, Hakim mengatakan bahwa pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur meminta setiap pimpinan SKPD melakukan terobosan-terobosan dan inovasi. Program sebelumnya, evaluasi terhadap pejabat struktural eselon II akan dilanjutkan. Bahkan tahun ini, evaluasi kinerja seluruh pejabat struktural eselon II, III dan IV diitargetkaan tuntas. ‘’Selama ini baru dimulai berdasarkan UU ASN perlu dievaluasi pejabat struktural. Yang sudah dimulai itu eselon II sebanyak 24 orang.

Kemudian saya akan melanjutkan tambahan kepada eselon III dan IV. Karena UU ASN itu mengamanatkan setiap dua tahun pejabat struktural itu harus dievaluasi, itu perintah UU,’’ kata Hakim, dikonfirmasi

Suara NTB, Selasa (14/6).

Dikatakan, evaluasi terhadap kinerja kepala SKPD sudah dilakukan pejabat sebelumnya.

Inilah yang akan dilanjutkan oleh pejabat yang baru. ‘’Kita akan tuntaskan 2016 ini terhadap pejabat yang sudah di atas dua tahun menduduki jabatan di satu tempat. Bukan kumulatif, ini sesuai perintah UU,’’imbuhnya.

Dalam UU ASN, kata mantan Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini, pada salah satu pasal disebutkan bahwa seorang pejabat struktural tak boleh menjabat lebih dari lima tahun pada posisi yang sama.

Bersambung ke hal 15 H. Abdul Hakim

(Suara NTB/dok)

Dalam mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB turut berganti. Kepala BKD dan Diklat NTB sekarang dijabat mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM. Hakim menggantikan Drs.H.M.Suruji yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

5:05

12:18

15:38

18:07

19:22

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

Halaman 2

Sidak BKD

Sejumlah Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan Absen

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Asisten III, Inspektorat dan Satpol PP Kota Mataram, melakukan inspeksi mendadak di sejumlah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Mataram. Sidak pertama kali digelar oleh tim penegak disiplin saat bulan ramadan ini, masih ditemukan sejumlah pegawai khususnya Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan absen.

Pantuan Suara NTB, sidak dimulai sekitar pukul 09.00 wita. Di Dinas Kebersihan, Kepala BKD, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany didampingi

petugas dari Pol PP terlihat meminta data absensi pegawai. Sekretaris Dinas Kebersihan dan stafnya terlihat kelabakan menyiapkan data.

Bahkan, satu persatu pegawai dipanggil ke ruangan. Pemanggilan pegawai di Dinas Kebersihan ini dipastikan berkaitan dengan ketidakhadiran

mereka selama ramadan.

Setelah hampir 1 jam 30 menit di Dinas Pertamanan, Kepala BKD langsung mendatangi Dinas Pertamanan yang kantornya berdekatan dengan Dinas Kebersihan. Kali ini, tim tidak terlalu lama memeriksa absensi pegawai. Di dua SKPD tersebut, BKD masih menemukan ASN malas bekerja.

Dewi menjelaskan, sidak tersebut dilakukan sebagai

bentuk pengawasan internal terhadap ASN. Secara kebetulan kata Dewi, Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan adalah SKPD yang dikunjungi.

“Masih ada pegawai yang malas,” sebut Dewi dikonfirmasi, Rabu (15/6).

Mantan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram ini enggan menyebutkan tingkat kehadiran ASN saat sidak tersebut.

Alasannya, tim masih menyebar dan harus dilakukan perekapan secara menyeluruh.

Ditegaskan, ASN yang saat sidak ditemukan tidak berada di tempat sesuai Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 521/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan Walikota Mataram nomor 50/I/2016 tentang pemberian tambahan penghasilan, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja

daerah sebesar 5 persen. Beda halnya dengan setelah libur dan apel pertama tidak hadir, dipotong 10 persen.

Sementara, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang penegakan disiplin, dikatakan Dewi, akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran ASN. Apabila secara komulatif tidak masuk selama 46 hari akan dikenakan sanksi sesuai aturan. (cem)

Paripurna DPRD Kota Mataram Diwarnai Kursi Kosong Mataram (Suara NTB) – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram, Rabu (15/6) kemarin diwarnai pemandangan kursi kosong.

Dari 39 anggota Dewan, sebagaimana diumumkan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat membuka rapat paripurna itu, yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang.

Itu artinya, ada 13 anggota Dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 Wita, namun baru dimulai menjelang pukul 11.00 Wita. Ketua DPRD Kota Mataram yang dikonfirmasi Suara NTB terkait kursi kosong itu, menyampaikan bahwa anggota Dewan yang tidak menghadiri paripurna itu karena sedang melaksanakan tugas. ‘’Tapi kuorum kan. Yang lain itu tidak hadir karena tugas bukan malas,’’ tegasnya. Tugas itu antara lain konsultasi terkait pembahasan raperda. Didi membantah ketidakhadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna itu bukan karena pengaruh suasana puasa. ‘’Ah tidak, saya nyatakan itu karena tugas,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman yang dimintai komentarnya se-

Penertiban Balapan Liar BEBERAPA ruas jalan di Kota Mataram seperti Jalan Bung Hatta kerap dijadikan lokasi balapan liar. Selain Jalan Bung Hatta, Jalan TGH. Faisal juga sering dijadikan lokasi balapan liar setiap akhir pekan. Selama berlangsungnya bulan Ramadan ini, Jalan TGH. Faisal, Tembelok, Kelurahan Mandalika, Sandubaya dijadikan sebagai tempat balapan liar oleh anak-anak muda hampir setiap malam.

Lurah Mandalika, Romi Karmin kepada Suara NTB menyampaikan sebelum bulan puasa, jalan tersebut dijadikan arena balap liar setiap akhir pekan atau Sabtu malam. “Setelah Ramadan ini hampir tiap malam,” ujarnya, Rabu (15/6).

Romi mengatakan beberapa hari lalu kepolisian telah melakukan penertiban dan mengingatkan anak-anak muda agar tidak lagi melakukan aksi balap liar di jalan tersebut. “Karena ketegasan dari aparat kepolisian, selama Ramadan ini sudah hampir tidak ada lagi balap liar kalau malam hari,” jelasnya.

Anak-anak muda yang sering melakukan aksi balap liar tersebut kebanyakan dari luar Kota Mataram. Romi menyebutkan anakanak muda tersebut berasal dari Narmada dan Kediri, Lombok Barat, bahkan ada juga yang berasal dari Lombok Tengah. Selain penertiban balap liar, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap warung makan maupun petasan selama puasa ini.

Sejauh ini suasana bulan puasa di wilayahnya disampaikan Romi berjalan aman dan lancar. “Termasuk warung nasi dan petasan. Warung nasi boleh dikatakan tidak ada dan petasan sudah sangat berkurang,” ujarnya. Sebelum puasa, pihaknya juga telah menyebarkan Surat Edaran (SE) Walikota ke semua lingkungan. Di dalam pengawasan pelaksanaan SE tersebut, dilibatkan semua pihak mulai dari warga, RT, kepala lingkungan, Linmas Kelurahan, dan lainnya.

“Pada intinya bagaimana masyarakat bisa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasa. Sesuai moto Kota Mataram yang maju, religius, dan berbudaya,” terangnya. Terkait kegiatan di bulan Ramadan, Kelurahan Mandalika disampaikan Romi tidak memiliki agenda khusus. (ynt)

(Suara NTB/fit)

KURSI KOSONG - Pemandangan kursi kosong Dewan saat rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (15/6) kemarin. cara terpisah mengaku, selepas rapat paripurna pengajuan empat raperda oleh eksekutif, banyak anggota Dewan yang mendapat tugas ke luar daerah. ‘’Di Komisi IV saja ada tiga orang yang berangkat. Dan ada dua anggota Dewan yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Ada juga yang sakit,’’ be-

bernya.

Mujiburrahman memastikan suasana Ramadan ini tidak ada kaitannya dengan ketidakhadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna kemarin. ‘’Justru dengan suasana puasa ini kita menjadi semakin semangat,’’ akunya. Sejak hari pertama puasa, DPRD Kota

Pembelian Randis Kepala Daerah Dianggarkan Rp 1,3 Miliar Mataram (Suara NTB) Pembelian kendaraan dinas kepala daerah, Walikota dan Wakil Walikota Mataram dianggarkan Rp 1,3 miliar atau masing-masing Rp 650 juta per unit. Rabu (15/6) kemarin, mobil baru untuk Wakil Walikota Mataram diterima Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati.

Harga mobil dengan merek Fortuner jenis terbaru tersebut disebutkan Nelly sebesar Rp 644 juta. Berdasarkan permintaan dari Walikota, Nelly mengatakan mobil dinas untuk Walikota juga merek dan jenisnya sama seperti Wakil Walikota. Anggaran untuk mobil dinas Walikota juga sama, sebesar Rp 650 juta.

“Permintaan khusus dari Pak Wali dan Wakil. Pak Wali maunya sama, tidak ada bedanya baik merek dan jenisnya. Kalau Pak Wali mobilnya datang belakangan, ini kesepakatan beliau,” jelasnya. Sebelum pembelian mobil dinas, pihaknya menawarkan kepada kepala daerah semua merek mobil dari berbagai produsen. “Kita tawarkan semua merek dan beliau memilih sendiri. Mungkin dilihat kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya.

Anggaran pembelian mobil dinas bagi kepala daerah ini

(Suara NTB/dok)

Laksanakan Perda Ketertiban Umum KETUA Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., angkat bicara terkait maraknya rumah makan yang mengabaikan surat edaran Walikota Mataram terkait pembatasan jam operasional warung, rumah makan, restoran dan tempat hiburan selama bulan ramadhan. Pasalnya, sebelum Walikota mengeluarkan edaran, sudah ada Perda Kota Mataram tentang keamanan dan ketertiban umum. ‘’Perda itu harus dieksekusi oleh SKPD,’’ cetusnya kepada wartawan usai rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (15/6).

Pasalnya, kata Husni, kejadian ini berulang hampir setiap tahun.

Hanya saja, tindaklanjut Perda ini masih kurang. Apalagi, sosialisasi terkait Perda ini dianggap masih sangat minim. Mestinya, sebelum Ramadan, kalangan usaha sudah diajak bicara. ‘’Pemerintah harusnya melakukan sosialisasi dengan mengundang para pihak. Pedagang besar maupun pedagang kecil,’’ ujarnya.

Sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan semua pihak. ‘’Jadi jangan tiba-tiba. Harus ada sosialisasi dari jauh-jauh hari yang sifatnya pencegahan,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini. Sebagai warga Mataram mestinya ada kesadaran dari semua kalangan untuk menghormati bulan Ramadan. Kalaupun masih ada pedagang yang membandel, menurut Husni, aparat harus tegas dengan melakukan penyitaan barang dagangan pedagang bersangkutan.

Husni mensinyalir, bukanya pedagang kecil karena melihat pedagang besar buka dan tidak ditindak. ‘’Kalau pedagang besar seperti di mall, pedagang kecil akan mengambil patokan kepada mereka,’’ imbuhnya. Disinilah dibutuhkan adanya ketegasan dari Pemkot Mataram. Warung makan yang boleh meminta izin berjualan selama puasa adalah warung makan yang berada di komunitas non muslim.

Sementara yang berada di komunitas muslim, seharusnya mutlak tidak boleh berjualan di siang hari. Menurut Husni, pemberian izin berjualan bagi warung yang berada di kawasan muslim akan membuka peluang terjadinya pelanggaran. ‘’Apalagi kalau tidak minta izin,’’ pungkasnya. Husni menyayangkan proses awal tidak dilaksanakannya Perda ketertiban umum.

Kalaupun alasan mereka berjualan karena melayani warga non muslim, pendatang maupun wisatawan, Husni yakin persentasenya tidak besar. ‘’pasti yang banyak ke sana justru yang muslim.

Jadi intinya harus tutup semua,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PERIKSA - Pegawai Bagian Umum Setda Kota Mataram memeriksa mobil dinas baru untuk Wakil Walikota Mataram yang baru datang pada Rabu (15/6) kemarin. dianggarkan dalam APBD murni 2016. Mobil dinas Walikota dianggarkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, sedangkan mobil dinas Wakil Walikota dianggarkan di Bagian Umum Setda Kota Mataram. Mobil dinas Walikota akan datang belakangan yaitu pada bulan Juli mendatang.

Keterlambatan ini menurut Nelly karena persediaan mobil dengan merek dan jenis tersebut terbatas dan harus

dipesan terlebih dulu. Nelly mengatakan dari segi kesiapan administrasi, pihaknya mengajukan lebih awal untuk itulah mobil dinas Wakil Walikota yang lebih dulu datang.

“Pak Wali belakangan memutuskan,” ujarnya.

Mobil dinas sebelumnya yang digunakan Wakil Walikota telah dilelang dan kini menjadi milik pribadinya. Terkait nilai lelangnya, Nelly mengatakan tak mengetahui karena pihaknya hanya mengusulkan dan eksekusinya di BPKAD. (ynt)

(Suara NTB/fit)

Proyek Jalan Dikritik, PU Klaim Sesuai Kajian Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan jalan oleh Pemkot Mataram menuai kritik dari masyarakat. Pasalnya, kondisi jalan lebih tinggi dari dengan rumah warga. Hal ini justru dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, yakni genangan di rumah warga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. H. Mahmuddin Tura yang dikonfirmasi, mengatakan sebenarnya jalan yang dikerjakan di sekitar kawasan menuju lokasi MTQ Nasional adalah jalan provinsi. Seperti, Jalan Airlangga, Majapahit, Arif Rahman Hakim dan Amir Hamzah.

Di beberapa tempat, ada jalan tergenang dan secara teknis harus dilakukan peninggian. Sebagian lagi tidak semua harus ada penambahan urukan. Kawasan dianggap rendah seperti Jalan Airlangga dan Perempatan Tanah Aji tidak semua lakukan pengu-

rukan.

Pemprov kemudian melakukan kajian dan ingin menambah crossing jalan yang disesuaikan dengan kondisi saluran. Disamping itu, khusus di tingkungan Jalan Sriwijaya menuju jalan Majapahit dilebarkan agar tidak terjadi kemacetan. “Jadi apa yang kita lakukan dengan peninggian itu sudah sesuai kajian. Ndak bisa serta merta kita lakukan peninggian begitu juga dengan pengerukan,” kata Mahmuddin di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Semestinya, masyarakat sebelum membangun harus memperhitungkan ketinggian bangunan rumah mereka sampai 10 - 20 tahun ke depan. Karena, perbaikan atau peningkatan jalan tiap 5 - 10 tahun harus ditinjau kembali dilakukan perbaikan berkala dan atau peningkatan tergantung situasi saat itu.

“Jadi, pemerintah tidak semudah itu meninggikan tanpa memperhitungkan. Kalau ada rumah lebih rendah dengan jalan berarti dalam pembangunan tidak diperhitungkan itu,” katanya.

Namun demikian, pihaknya tetap memikirkan alternatif agar tidak menjadi persoalan. Mahmuddin menambahkan, beberapa titik jalan di Kota Mataram memang darurat genangan, sehingga harus dilakukan penyesuaian drainase. “Seperti di depan Asrama Haji itu kan genangannya cukup parah,” sebutnya.

Mahmuddin menegaskan, perencanaan tiap proyek selalu dipikirkan dengan baik.

Salah satunya dengan melakukan kajian. Dipastikan bahwa proyek jalan ini tetap memperhatikan kualitas. Sebab, pengawasan pekerjaan dilakukan dengan ketat. (cem)

Mataram telah melakukan rapat pleno pembahasan LHP BPK. Kemudian rapat Banleg dan rapat Banmus.

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa tidak ada satupun agenda Dewan yang terhalang karena suasana puasa. Mujiburrahman mengatakan, pihaknya telah mencatat siapa-siapa ang-

gota Dewan yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah. ‘’Kita juga konfirmasi ke pendamping-pendamping komisi,’’ imbuhnya. Yang jelas, katanya, BK tetap memantau kehadiran anggota Dewan. Terkait sanksi, tidak bias serta merta dilakukan karena ada mekanisme yang harus dilalui. (fit)

Akar Permasalahan Sampah di Mataram

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Belum Satu Pandangan Mataram (Suara NTB) Kegagalan Pemkot Mataram mendapatkan Piala Adipura, tidak terlepas dari persoalan sampah yang masih sulit tertangani. Padahal, ini adalah persoalan klasik sejak periode pertama kepemimpinan AMAN (H. Ahyar Abduh H. Mohan Roliskana). Namun demikian, tak ada gerakan secara bersama - sama untuk mengatasi hal tersebut.

Mataram merupakan daerah yang sangat kecil, hanya 61,30 Km, tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini, justru tak diimbangi dengan penanganan sampah.

Di beberapa titik seperti di Pasar Selak Mandalika, Lawata Kelurahan Gomong, Panji Tilar, Pasar Cemara, Selagalas dan titik lainnya masih dipenuhi sampah. Intervensi program dilakukan mulai Bank Sampah, program Lisan (lingkungan sampah nihil), penambahan armada hingga pembangunan tungku sampah masih tak berbekas. Miliaran anggaran tidak mampu menjawab ekspektasi masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun akan memperbanyak produksi sampah. Tercatat sejak tahun 2012 hingga 2016, terjadi peningkatan produksi sampah tiap tahunnya.

Ditahun 2012, produksi sampah tiap hari mencapai 1.263 ton. Ini kemudian meningkat di tahun 2013 sekitar 43 ton menjadi 1306 ton. Tahun 2014 kembali mengalami peningkatan 44 ton menjadi 1350 ton. Tahun 2015, produksi sampah naik 46 ton menjadi 1396. Dan tahun 2016, meningkat lagi menjadi 1.444 ton. Peningkatan seperti ini semestinya harus dipikirkan sejak dini oleh Pemkot Mataram. Menariknya jika diselaraskan dengan pertumbuhan investasi dan membangun kota yang bebas sampah. Namun demikian, akar permasalahan ini harus digali sedemikian rupa, bukan malah menyelesaikan di permukaan saja.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. I Gede Berata mengungkapkan, permasalahan sampah sebenarnya bukan saja menjadi persoalan Kota Mataram, tetapi kota - kota lain di Indonesia. Ia melihat, khusus di Mataram akar permasalahan sulitnya penanganan sampah secara maksimal antara

pemerintah, swasta dan masyarakat belum satu pandangan. Artinya, beban ini selalu ditumpukan ke pemerintah.

Padahal pihak swasta dan masyarakat yang memproduksi sampah juga memiliki tanggungjawab yang sama.

Persepsi masyarakat tempat pembuang sampah (TPA) adalah proses akhir dari pengelolaan sampah. Padahal, masyarakat bisa memanfaatkan sebagai kerajinan, pupuk dan lain sebagainya. Sementara, orientasi di TPA bagaimana sampah datang kemudian ditimbun. Penimbunan itu justru akan menimbulkan permasalahan baru, jika tidak diimbangi dengan pemanfaatan tenaga metan.

Ia menyebutkan, produksi sampah tiap hari setelah diestimasi sesuai kajian sekitar 1.444 ton. Ketersedian armada di Dinas Kebersihan hanya mampu mengangkut 900 ton tiap hari.

Sedangkan, sisanya 500 ton lebih ada yang dikelola jadi menpupuk dan kerajinan dan menumpuk di depo sampah.

Berata mengatakan, terobosan penanganan sampah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya membuat kompos, kerajanan dan termasuk didalamnya osamtu. Ia mengakui, ini belum optimal untuk mengurangi sampah. Oleh karena itu, harus dibangun kebersamaan antara masyarakat agar lebih peduli dan tidak berorientasi dapat uang.

Bukankah ada Perda yang mengatur penanganan sampah di Mataram? Dalam regulasi memang sudah diatur, tapi tidak bisa menerapkan aturan secara saklek. Artinya, akan dilihat konteks pelanggaran tersebut. Keberadaan satuan tugas (Satgas) kebersihan baru dibentuk belum optimal mengawasi perilaku masyarakat. “60 persen sampah paling banyak itu, sampah rumah tangga,” paparnya.

Jika persoalan ini ingin diatasi,menurutnya, harus ada gerakan penanganan mulai dari bawah. Artinya, camat dan lurah harus memiliki komitmen yang sama. Sebab, aparatur pemerintah ini memiliki ikatan emosional secara langsung dengan masyarakat. Dengan pola - pola seperti ini, dipastikan beberapa tahun ke depan Mataram minimal bisa mengurangi volume sampah. (cem)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Jual Gula Melebihi HET Deklarasikan Tolak Terorisme NTB akan mendeklarasikan gerakan tolak terorisme di Pulau Sumbawa pascalebaran Idul Fitri tahun ini. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kondusivitas daerah dan investasi yang terus tumbuh di NTB. Tahun ini Pemprov NTB menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 11 triliun. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) tahun 2015 lalu, realisasi investasi di daerah ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Mod(Suara NTB/dok) al Asing (PMA) terealisasi H. L. Syafii lebih dari Rp 10 triliun. Target pertumbuhan realisasi investasi di NTB setiap tahun sebesar 8,4 persen. “Deklarasi ini akan melibatkan 10.000 orang dari berbagai elemen. Sejauh ini belum ada dampak aliran keras terhadap investasi, tapi harus kita jaga kondisi ini,” kata Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. L. Syafi`i, MM di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Deklarasi dipilih pelaksanaannya di Pulau Sumbawa, untuk mengantisipasi aliran ekstrem masuk dan berkembang di ujung timur Provinsi NTB. Deklarasi ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat menolak seluruh bentuk provokasi dan aliran-aliran yang memungkinkan akan menimbulkan tidak kondusifnya daerah.

Tidak dipungkiri daerah ujung timur Provinsi NTB lebih rentan dimasuki aliran ekstrem dibanding di Pulau Lombok.

Dia mencontohkan, masjid di wilayah Bima lebih banyak di antaranya tanpa pengurus, berbeda halnya dengan masjid di Pulau Lombok. Akibatnya, aliran-aliran ekstrem memanfaatkan peluang untuk memulai gerakan dari masjid. “Kalau di Lombok pengurus masjidnya ada, sehingga canggung orang luar mau beraktivitas di luar yang biasa dilakukan.

Kalau di wilayah Bima, karena banyak masjid tanpa pengurus, siapa saja boleh masuk sebebasnya,” ujarnya.

Deklarasi yang akan dilakukan inilah untuk membangunan kekuatan kesadaran masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil. Antisipasi dini juga telah dilakukan, dengan mendata langsung mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar daerah, untuk terus dipantau. Agar sekembalinya, tidak membawa aliran-aliran yang bertentangan dengan norma dan kaidah.

“Yang kuliah di luar ini tidak terlihat gerakannya satu, dua tahun sejak pulang. Ini yang kita terus pantau kemungkinan-kemungkinan lain pergerakannya,” tambahnya.

Dalam waktu dekat ini, H.L. Syafi‘i juga menyebut Kepala BIN, Sutiyoso bersama rombongan akan datang ke NTB untuk mengajak semua masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas daerah. Apalagi NTB, sebagai daerah dengan sektor pariwisata yang sedang berkembang, mutlak mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakatnya. “Pariwisata ini bisa berkembang apabila kita harmonis. Memang ada segelintir orang yang berafiliasi dengan jaringan Poso, Banten, Aceh, Lampung. Kenapa ini bisa terjadi, disinilah perlunya kesatuan dan persatuan kita,” demikian H.L. Syafii. (bul)

Pedagang akan Diberikan Sanksi Mataram (Suara NTB)Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto mengatakan pihaknya akan memberi sanksi kepada para pedagang yang diketahui menjual gula pasir melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Uun mengatakan pihaknya telah meminta kepada Kepala UPTD Pasar untuk melakukan pemantauan di lapangan.

“Sekarang mulai turun dan UPTD kita kerahkan untuk menegur pedagang yang mengambil gula pasir pada saat OP itu. Kalau masih menjual di atas HET, kita stop sebagai sanksi dan mereka tidak boleh lagi menjual gula,” terangnya, Rabu (15/6).

Pedagang yang menjual di atas HET disampaikan Uun

H. Faurani

mua. Sekaligus menjadi ujian dari sang pencipta,” kata Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Faurani di Mataram, Rabu (15/6). Ia belum melihat secara detail sebab musabab hingga kejadian yang menelan korban jiwa dan luka-luka itu sampai terjadi. Kesimpulannya masih harus menunggu kajian.

Informasi yang berkembang di lapangan, ambruknya jembatan tersebut dipengaruhi karena tidak kuatnya pegangan besi di setiap ujung jembatan. Ditambah lagi penopang jembatan yang dianggap acak-acakan dengan kayu yang tidak memenuhi standar. Belum lagi pengecoran dilakukan tanpa pengecoran empat balok palang sebelumnya. Sehingga timbul beban berat yang tidak mampu ditahan oleh konstruksi jembatan saat dilakukan pengecoran secara bersamaan.

Terlepas dari informasi tersebut, H. Faur a n i mengatakan, a m bruk(Suara NTB/bul)

harus dijual kepada pembeli seharga Rp 13.500/kg.

Kebijakan untuk melaksanakan OP gula pasir merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pihaknya tidak bisa mengatur sasaran OP. “Yang punya barang PPI, bagaimana kita mau langsung ke konsumen.

Ini dari kementerian yang pun-

bisa ikut,” ujarnya.

Lokasi pasar rakyat disebutkan Uun yaitu Kampus Universitas 45 Mataram (Cakranegara), RTH Abian Tubuh (Sandubaya), Monjok Barat (Selaparang), Lapangan Karang Genteng (Mataram), Kantor Camat Ampenan, dan Karang Pule (Sekarbela). Untuk penjualan paket sembako, rencananya akan menggunakan kupon sehingga masyarakat tidak saling berebut.

“Kita akan koordinasi dengan camat, yang paket-paket kita mau pakai kupon agar tidak berebutan. Nanti camat yang bagi,” demikian Uun Pujianto. (ynt) (Suara NTB/ynt)

BAHAN BERBAHAYA Banyak produk makanan yang mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di pasaran. Tim dari BBPOM Mataram memeriksa sampel terasi, kerupuk, mie basah, dan beberapa jenis makanan lain apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Pasar Mandalika, Bertais, belum lama ini.

Gapensi Kaji Penyebab Ambruknya Jembatan Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB akan melakukan kajian mendalam, sekaligus meminta para kontraktor harus banyak belajar. Menyusul kejadian ambruknya jembatan yang sedang dalam proses pembangunan di Sekarteja, Pancor, Lombok Timur.

“Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita se-

banyak yang beralasan bahwa gula yang dijual tersebut dibeli bukan dari OP, tapi menjual stok lama yang dibeli dengan harga Rp 15.000/kg. “Alasannya stoknya yang lama dijual, akhirnya dijual Rp 16.000 sampai Rp 16.500/kg,” ujarnya.

Pada saat OP, harga gula pasir dari PPI hanya Rp 12.500/kg dan

ya ide dan kita di bawah hanya melaksanakan. Jadi khusus untuk pedagang, bukan pengecer,” jelasnya. Jumlah gula yang dijual dalam OP pekan lalu sebesar 23 ton dan total gula yang disiapkan PPI sebesar 95 ton. Sisanya akan dijual dalam OP selanjutnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan OP atau pasar rakyat di enam kecamatan dengan melibatkan 13 distributor. Barang yang dijual dalam OP ini berbagai jenis barang kebutuhan pokok masyarakat, tidak hanya gula pasir. “Semua masyarakat

nya jembatan memungkinkan karena meleset perhitungan.

Jembatan ambruk bisa dikecualikan apabila terjadi bencara besar, misalkan gempa.

Tanpa sebab bencara, H. Faurani memberikan kesimpulan kasar mungkin karena penyangga kerangka jembatan yak tidak bagus. Tak disimpulkan apakah ada unsur kelalaian pihak-pihak terkait hingga kejadian tersebut terjadi.

Mengantisipasi berbagai persoalan proyek, Gapensi seringkali menyuarakannya kepada anggota. Agar pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan. Terhadap kejadian tersebut, tentu tidak ada alasan proyek tidak terlaksana (macet). Tetapi pemilik proyek harus memberikan kelonggaran masa penyelesaiannya.

Terhadap pekerja yang menjadi korban, H. Faurani juga menyebut sebelum pelaksanaan proyek, biasanya pekerja harus terdaftar asuransi. Siapa yang akan bertanggung jawab? Menurutnya tanggung jawab semua pihak.

Karena dalam pelaksanaan proyek biasanya dengan tim lengkap. Dari pelaksana, konsultan, hingga pengawas.

“Menurut saya ini adalah pelajaran yang paling berharga untuk ita semua,” demikian simpulannya. (bul)

Korban Jembatan Ambruk Terancam Tak Terima Santunan Mataram (Suara NTB) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Sudiono menegaskan, perusahaan pelaksanaan proyek, CV. FM belum mendaftarkan pekerja yang dilibatkan proyek pembangunan jembatan di Sekarteja, Pancor Lombok Timur yang ambruk, serta menelan sekian korban meninggal dunia dan luka-luka.

Dengan demikian, para pekerja secara otomatis tak bisa menerima santunan.

“Setalah kami cek, proyek tersebut belum didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Sudiono, Rabu (15/6).

Maka, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pemberi kerja wajib memberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan apabila didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Besaran hak yang diterima korban meninggal dunia sebesar 48 kali upah ditambah santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp 200.000/bulan. Serta tambahan biaya pemakaman sebesar Rp 3 juta. Sementara korban yang luka-luka, harus mendapat hak perawatan sampai sembuh total dan persentase cacat yang harus diganti.

Apabila hak tersebut tidak diberikan kepada korban, Sudiono kepada Suara NTB di Mataram menyebutkan, sanksinya ahli waris dapat mengajukan sita jaminan terhadap asset perusahaan untuk membayar santunan, sebagaimana jika yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pasal 27 ayat 1. Sudino menyatakan ketentuan idealnya, setiap pelaksanaan proyek oleh rekanan, harusnya melaporkan sekaligus mendaftarkan seluruh pekerja yang dilibatkan untuk diasuransikan selama pelaksanaan proyek. Nyatanya hal itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Seperti diketahui, proyek

jembatan yang menghubungkan Lingkungan Muhajirin Pancor dengan Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Lombok Timur ambruk pada Selasa sekitar pukul 14.00.

Setidaknya lima korban meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik CV. FM hingga kini belum

bisa dikonfirmasi terkait tanggung jawab dan kewajibanya kepada seluruh korban. (bul)

Sudiono (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Distop Pemda Lobar

Proyek Pembatas Jalan di Jalur Bandara Terhenti

Giri Menang (Suara NTB) Pascadihentikan oleh Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) Lombok Barat (Lobar), proyek pemasangan pembatas jalan pada ruas jalur bandara I Gerung-Kuripan milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB ikut terhenti. Tidak tampak para pekerja di lokasi proyek, pembatas jalan pun hanya dikerjakan hanya sebagian.

Pantauan koran ini di lokasi, proyek ini selain merusak pemandangan juga merusak trotoar yang sudah terbangun rapi. Trotoar sepanjang jalur tersebut terpaksa dirusak untuk dipasangkan pembatas. Akibat keberadaan pembatas jalan ini,taman di jalur bandara tertutup total. “Ini merusak pemandangan, lebih jangan dipasang,” keluh Dika, salah satu warga yang melintas di jalur ini.

Sementara Kepala Dinas TKPK Lobar H. L. Winengan

membenarkan proyek pembatas jalan masih dihentikan. Pihaknya masih belum mengizinkan proyek ini dilanjutkan, lantaran tidak ada balasan dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Proyek itu mangkrak,”tegasnya.

Ia meminta pihak direktorat terkait merespon suratnya. Sebab bagaimanapun jalur itu wilayah Lobar. Ia mengaku proyek ini dihentikan lantaran pihak terkait tak berkoordinasi dengan pihaknya sebelum

mengerjakan proyek. Proyek ini menyebabkan kerusakan pada trotoar sepanjang ruas jalan. Bahkan, warga juga mengeluh, karena terhalang pemasangan pagar pengaman jalan tersebut.

Dijelaskan, pihaknya sudah bersurat ke pihak berwenang tanggal 7 Juni lalu.

Di mana dalam surat tersebut, disampaikan agar pihak satker menghentikan pekerjaan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas bandara I. Alasannya, ke-

beradaan pelaksanan pekerjaan proyek ini tidak melakukan koordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas TKPK selaku leading sector yang melakukan pemeliharaan taman dan trotoar ruas jalan.

Proyek ini merusak dan menghilangkan rambu jalan yang telah dipasang oleh Satker Balai Jalan Nasional.

Hal ini menimbulkan keluhan dari BJN, sehingga pihaknya mem-follow up melalui surat tersebut. Keberadan proyek ini juga jelasnya, mengganggu dan merusak fungsi taman dan trotoar, secara estetika sangat merusak pemandangan di sekitar lokasi. Pasalnya, keberadaan pagar pengamanan menutupi taman, trotoar dan rambu jalan yang ada. (her)

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Proyek pembatas jalan milik provinsi yang dihentikan pihak Dinas TKPK Lobar. Kini proyek ini mangkrak tanpa ada kejelasan.

Lancar, Eksekusi TPA Jugil Bantu Korban PEMKAB Lombok Timur (Lotim) segera memberikan bantuan terhadap korban ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong yang terjadi Selasa (14/ 6) lalu. Pasalnya, sikap yang dilakukan oleh Pemda Lotim sebagai wujud nyata kepedulian antarsesama bagi masyarakat yang mengalami musibah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Suara NTB/dok) Lotim, H. Nafsi, pada Suara Nafsi NTB, Rabu (15/6).

Dikatakannya, ambruknya jembatan penghubung antardua kelurahan itu merupakan suatu bencana yang siapapun sebenarnya tidak menginginkan itu terjadi. Terlebih sampai memakan korban sebanyak 10 orang yang lima di antaranya meninggal akibat tertimpa reruntuhan atau material dari jembatan.

Kondisi tersebut, katanya, tentu membuat pihak keluarga korban terpukul termasuk pemerintah daerah. Sehingga, adanya insiden ini sudah sepatutnya mengarahkan semua pihak untuk saling membahu antarsesama.

“Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah siap menanggung semua pengobatan korban yang selamat dan dirawat di rumah sakit dan segera memberikan bantuan terhadap keluarga korban yang meninggal dunia,” ungkapnya.

Selain membantu proses evakuasi terhadap semua korban baik yang meninggal maupun yang selamat, pemberian santunan terhadap korban dan keluarga korban runtuhnya jembatan penghubung itu diharapkan dapat mengobati duka yang saat ini dirasakan oleh pihak keluarga. Sehingga, bagi semua korban bencana yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong ditanggung oleh pemerintah dan memberikan santunan terhadap korban yang lain. (yon)

Sidak Harga Pasar

Harga Daging Tembus Rp 125 Ribu Per Kg Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM KLU, Rabu (15/6) menggelar inspeksi (sidak) harga ke sejumlah pasar. Setelah memantau perkembangan harga, dinas pun berkesimpulan harga-harga masih terlampau tinggi, khususnya pada daging sapi.

Pasar yang disurvai antara lain, Pasar Pemenang dan dilanjutkan di Pasar Tanjung. Selain perkembangan harga, dinas yang melibatkan beberapa pihak seperti dari Dikes dan Satpol PP, juga memantau kemungkinan beredarnya barang kedaluwarsa dan tak berlabel SNI. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Drs. Abudl Hamid, di sela-sela memantau harga daging, hasil pantauan harga daging menunjukkan fluktuasi. Namun demikian, perkembangan harganya tak terduga dan cukup mengagetkan psikologi konsumen khususnya kalangan menengah ke bawah.

“Pekan lalu, pantauan harga daging di RPH Tanjung berada di kisaran Rp 80 ribu per kg, sekarang di di lokasi Pasar Pemenang daging sapi dijual Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu per kg. Kondisi ini tentu sangat memberatkan untuk memenuhi konsumsi daging di masyarakat,” ungkap Hamid.

Hamid memaklumi, perkembangan harga pasar selama momen Ramadhan kerap tak bisa dikendalikan. Mengingat permintaan masyarakat cenderung tinggi, walaupun pada siang harinya berpuasa. Namun demikian, dia menduga salah satu faktor penyebab masih tingginya harga daging sapi, karena tidak terjadinya persaingan di tingkat pemotong.

Di RPH Tanjung, beberapa los yang disiapkan oleh pemerintah telah terisi. Namun RPH yang hanya ada di Tanjung saja, harus diakses oleh pengecer daging di pasar lain yang ada di KLU. Hal ini mengakibatkan, pengecer daging di Pemenang harus mempertimbangkan biaya transportasi, biaya buruh dan biaya lainnya.

Idealnya menurut Hamid, dinas menyiapkan sedikitnya 1 lokasi RPH di 1 pasar. Misalnya di Pemenang 1 pasar, di Gondang, Kayangan dan Bayan juga 1 RPH. Selain itu, harus diatur pula, pemotongan di RPH Tanjung agar tidak berlebihan. RPH Tanjung tidak harus menyuplai daging untuk Pemenang atau kecamatan lain. Dengan cara ini, ia berharap harga daging akan kompetitif, karena pembentukan harga tidak dikendalikan oleh RPH di 1 pasar.

“Sebagai kawasan pintu wisata KLU, permintaan daging di Kecamatan Pemenang tentu jauh lebih tinggi dengan kecamatan yang lain di KLU, Sementara pasokan daging yang ada di KLU sendiri justru sangat terbatas.

Tapi di sisi lain, kita hanya punya satu RPH di KLU dimana para pembeli juga tidak hanya dari KLU ada juga kita dengar pembeli daging di RPH berasal dari Mataram,” ujarnya.

Sementara pada kebutuhan komoditas lain, beberapa harga komoditas mengalami penurunan harga. Harga tomat misalnya, anjlok menjadi hanya Rp 5 ribu per kg, demikian pula dengan harga bawang.

Sidak tersebut juga menyempatkan pengawasan pada masa berlaku atau edar barang, serta kondisi barang, label SNI hingga Izin dagang yang dimiliki pengusaha. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Eksekusi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, akhirnya dilakukan Rabu (15/ 6). Meski berlangsung lancar dan tak mendapat perlawanan warga terlapor, namun jalannya eksekusi sesuai prosedur, yaitu dikawal ketat aparat Polres Lobar. Pengawalan juga melibatkan seluruh aparat Satpol PP KLU, serta sejumlah tenaga honorer Kantor Kebersihan dan Pertamanan – selaku SKPD pengguna lahan.

Pantauan koran ini, rombongan PN Mataram, Polres Lobar dan Pemda KLU, tiba di lokasi sekitar pukul 11 wita. PN Mataram dalam hal ini diwakili Panitera, L. Ihsan, SH., dan Juru Sita, Hasanudin. Dari Pemda diwakili oleh sejumlah kepala bagian dan kepala SKPD, sedangkan dari pihak terlapor, diketahui hanya diwakilkan oleh 2 orang. Tiba di lokasi, rombongan menuju areal datar dan strategis untuk kemudian membacakan putusan eksekusi.

“Berdasarkan surat putusan Nomor 156/pdt.g/2012/pn.mtr kami bacakan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Raden Eka Asmara, SH., selaku Kuasa Hukum dari Bupati KLU, dengan permohonan eksekusi pada 8 April 2016 dengan putusan PN nomor 159/pdt/2013/ pt.mtr,” ucap Hasanudin.

PN Mataram juga membacakan beberapa poin putusan lain yang mengangkut terlapor.

Dimenangkannya perkara ini oleh Pemda KLU, maka para terlapor diwajibkan membayar biaya perkara dan beban kerugian lain yang jumlahnya ratusan juta rupiah.

“Dengan dibacakannya putusan ini, maka lahan Jugil ini

(Suara NTB/ari)

EKSEKUSI - Pihak PN Mataram membacakan penetapan eksekusi lahan di lokasi TPA Jugil yang dimenangkan Pemerintah KLU, Rabu (15/6). menjadi milik Pemda Lombok Utara. Apabila di kemudian hari terdapat sejumlah oknum baik badan atau perseorangan yang mengklaim atau menganulir putusan tersebut, maka kewenangan aparat kepolisian untuk mengamankan, sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung,” kata Panitera, L. Ihsan.

PN Mataram pada kesempatan tersebut, langsung memetakan batas wilayah lahan TPA Jugil yang memiliki luas 4,4 hektar tersebut. Sementara pihak Pemda KLU, usai menerima lahan itu dari PN Mataram langsung menggelar seremonial. Lahan itu langsung dipasang plang, bertuliskan Lahan Milik Pemda. Tidak hanya itu, salah satu pondok yang dibangun pemilik dirobohkan. Lahan itu juga langsung diisi oleh 2 dump truck sampah yang diangkut oleh petugas KKP ke lokasi.

Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi mengaku lega usai dipastikan lahan TPA Jugil menjadi milik Pemda. Setidaknya momen eksekusi itu telah ditunggu kurang lebih 7 bulan oleh Pemda KLU. Proses eksekusi juga berlangsung lancar, karena tidak adanya protes apapun dari pihak ter-

lapor. “Setelah menunggu lama, akhirnya eksekusi hari ini bisa kita saksikan bersama. Lahan ini menjadi milik Pemda, tentu kita sangat lega,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kebersihan (KKP) KLU, I Dewe Gde Purwa, menyebutkan pemanfaatan lahan TPA Jugil belum bisa dilakukan saat sekarang ini. Pasalnya, aset tersebut masih harus berproses di SKPD terkait. Dasar pemanfaatannya nanti, KKP harus menerima Surat Pemanfaatan dari bupati melalui SKPD terkait, yakni DPPKAD. “Kalaupun ini sudah kita terima, tentu masalahnya nanti adalah bagaimana akses jalan masuk ke lokasi TPA. Lokasi TPA di tengah, harus melintasi lahan orang. Kalau dari pintu masuk biasa, ada 5 orang pemilik lahan, sedangkan dari jalur yang lebih dekat, hanya melewati 2 orang pemilik lahan,” jelas Purwa.

Tentunya, menyikapi hal ini ia akan segera membahasakan masalah ini ke Komisi di DPRD serta ke Bupati KLU. Sebab dalam rangka pemanfaatan lahan, akses masuk ke TPA harus dibebaskan. (ari)

Tekan Harga, Disperindag Gelar Pasar Murah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) menggelar pasar murah untuk menekan harga bahan kebutuhan pokok. Pasar murah yang digelar Disperindag Lobar di lapangan Umum Desa Bengkel diserbu puluhan warga. Warga sekitar berbondong-bondong membeli sembako yang dijual. Tak hanya warga sekitar, beberapa warga luar Bengkel juga ikut datang. Sementara itu, Ditemui di sela-sela pasar murah, Sumiati warga Desa Bengkel menuturkan merasa sedikit terbantu dengan adanya pasar murah. Meski tidak secara signifikan.

Sebab beberapa sembako hanya berbeda tipis dengan harga pasar. Beberapa sembako paling laris diburu warga, khususnya telur. Sebab perbedaan harga cukup signifikan. Harga telur di pasar murah sebesar Rp 36.000 per tray. Sementara di pasar tradisional harga telur sebesar Rp 40.000 hingga Rp 45.000.

Menurut Sumiati, meski perbedaan harga tipis, ia masih bisa berhemat. “Kami sangat terbantu dengan kegiatan pasar murah ini,” jelasnya.

Kepala Disperindag Lobar melalui Kabid Perdagangan Arianta mengatakan, pasar murah dilakukan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat.

Terutama di saat bulan puasa. Permintaan melonjak yang membuat penjual menaikkan harga. “Ini salah satu upaya Pemda peduli terhadap rakyat menengah ke bawah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Pertanakbun H Chaerul Bahtiar mengklaim kondisi stok bahan kebutuhan pokok aman. Stok daging memadai dan para jagal juga memelihara lebih. Tinggal bagaimana katanya mengendalikan harga melalui operasi pasar atau pasar murah. Terkait mahalnya harga daging melambung, menurutnya dikarenakan hukum pasar, kebutuhan lebih, menyebabkan harga tinggi. Namun dari sisi stok masih kondisi aman. “Stok kebutuhan pokok terjamin,” klaimnya.

Untuk memastikan kondisi harga ini, pihaknya bakal melakukan sidak pasar. Ia menyebut populasi ternak sapi mencapai 88 ribu ekor lebih, itu terbagi untuk potong dan pelihara. Persentase yang dipotong, jelasnya, sekitar 15-20 persen. Selain itu ada kerbau dan kambing. Di samping itu kuda sudah ada yang mau mengkonsumsi. “Kita pastikan semua aman,” jelasnya. (her)

Sisi Lain Kasus Jembatan Ambruk

Tulis Nama di Tangan hingga Melompat dari Jembatan Air mata berselimut duka masih terlihat mengalir di wajah Amaq Supaiah (60) dan Inaq Alpiah (58) warga Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong. Di usianya yang senja itu, mereka harus merelakan kepergian buah hatinya dengan cara tak wajar, yakni M.Yasirudin (16).

Mereka tak menyangka, tulisan nama di tangan Yasir – nama panggilan M. Yasirudin merupakan salah satu isyarat kepergian anaknya untuk selama-lamanya.

YASIR merupakan satu di antara 5 korban meninggal dari 10 korban dalam tragedi ambruknya pengerjaan jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor Muhajirin dengan Kelurahan Sekarteja sekitar pukul 14:00 Wita, Selasa, (14/6) lalu. Sebelum kejadian, Yasir diketahui sempat menulis namanya sendiri di tangannya sebelah kiri dengan alasan dapat dikenali jika sewaktuwaktu musibah menimpanya.

Yasir yang lahir pada tahun 1999 merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Ia juga merupakan anak kembar dari pasangan Amaq Supaiah dengan Inaq Alpiah. Satu malam sebelum tragedi ambruknya jembatan di Kokok Tojang itu terjadi, Yasir diketahui sempat menulis namanya sendiri di tangannya. Aksi Yasir ini ditegur oleh bibinya atas nama Inaq Jum. Saat ditegur, tutur Amaq Supaiah, korban menjelaskan, jika maksud ia menulis namanya itu agar bisa dikenali jika ada musibah yang menimpanya dalam bekerja. Namun, saat itu pihak keluarga tidak terlalu

(Suara NTB/yon)

KELUARGA KORBAN - Kedua orang tua Muhammad Yasirudin yakni Amaq Supaiah dan Inaq Salmiah pasrah menerima kondisi yang menimpa anaknya. Tampak warga melihat proses evakuasi yang dilakukan petugas, Rabu (15/6). menghiraukan apa yang disampaikan Yasir. Sampai akhirnya musibah itu pun datang.

Setelah proses evakuasi dilakukan, pihak keluarga sebelumnya tidak mengenali korban ketika dibawa ke RSUD R. Soedjono Selong. Alasannya, kondisi wajahnya yang tertutup semen yang sudah dicampur, ditambah lagi dengan bekas hantaman reruntuhan dalam proyek. Akhirnya, Yasir bisa dikenali oleh pihak keluarga ketika melihat tulisan nama korban yang sebelumnya ia tulis di tangannya sebelah kiri. “Ternyata itulah maksud dari ia (korban) menulis namanya di tangannya itu,” ungkapnya dengan nada sedih.

Selaku orang tua, lanjutnya Supaiah, pada hari kejadian ia tidak merasakan apapun jika ada suatu musibah yang menimpa keluarganya. Hanya saja, akunya, saat ia pulang memetik kangkung dari sawahnya yang masih berada di kelurahan setempat. Kedua matanya seolah-olah tertutup saat mengendarai sepeda motor, terutama saat ada razia gabungan dari aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim. Saat itu, katanya, walaupun keberadaan razia itu ada di depan matanya, namun ia

tidak melihatnya sehingga ia kena tindak pelanggaran (tilang) dalam berkendara.

“Perasaan yang lain tidak ada, tapi waktu kejadian seolaholah mata saya tertutup tidak bisa melihat ada razia walaupun lokasinya di depan mata saya. Apakah ada kaitannya dengan musibah yang menimpa anak saya itu?”tanyanya.

Walapun masih muda, di mata keluarga Yasir dikenal sebagai sosok anak yang baik dan pekerja keras serta ramah jika bergaul bersama teman-temannya. Jalur pendidikan yang ditempuh oleh Yasir hanya sebatas SMP dan itupun hanya sampai kelas I lalu berhenti dan memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Dalam pembangunan jembatan itu, Yasir dikabarkan sudah bekerja selama enam bulan dengan upah Rp 60.000 ribu per hari.

“Anaknya baik, namun dia lebih memilih bekerja ketimbang bersekolah untuk membantu keluarga,” tutur Inaq Salmiah dalam bahasa Sasak.

Korban Yasir pun dimakamkan di Pemakaman Umum Danger Kelurahan Sekarteja sekitar pukul 10:00 Wita. Sementara, pihak keluarga juga sangat berharap kepada pemer-

intah maupun kepada perusahaan yang menjadi tempat anaknya bekerja agar memberikan santunan atau bertanggung jawab atas tragedi yang sudah merenggut nyawa anaknya itu.

Sementara, Salah satu korban saat selamat saat dikonfirmasi Suara NTB di RSUD Selong M. Zainul Husni Jauhari (18), mengaku sempat merasakan goyang sebelum ambruknya jembatan itu.

Sehingga, ia langsung bergeser ke arah timur dan berhasil menghindari terpaan reruntuhan, walaupun ikut terjatuh bersama jembatan yang sedang dikerjakan itu.

Dalam insiden itu, Zainul mengaku hanya mengalami luka di bagian kepala dengan dua jahitan.

Terpisah, korban yang sampai saat ini sedang dirawat di ruang bedah RSUD Soedjono Selong, Amaq Irpan Alamat Pancor Sanggeng Kelurahan Pancor, perlahan-lahan sudah mulai sadar dan membaik walaupun ia masih bertanya-tanya kenapa jembatan itu bisa ambruk. Ia mengalami luka di bagian kaki, wajah, leher dan kepala dengan sedikitnya 5 jahitan. Selain itu, ia juga tidak bisa melihat, karena matanya masih dipenuhi dengan semen bekas coran jembatan yang ambruk. Namun pihak medis di rumah sakit set-

empat sudah memberikan obat air mata agar penglihatannya kembali normal. “Alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah mulai bisa membuka mulut dan matanya,”tutur anak pertama korban Laela Kudiatul.

AmaqIrpankesehariannyabekerja sebagai buruh bangunan ini memiliki empat orang anak. Mulhari yang juga merupakan korban yang terakhir ditemukan adalah menantunya. Saat Suara NTB menengok kondisinya di RSUD Soedjono Selong, Rabu malam.

Sesekali terdengar ia mengucapkan dan mencari menantunya.

Melihat kondisi ayahnya, kini pihak keluarga berharap supaya Amaq Irpan diberikan kesembuhan dengan biaya pengobatan semua ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan, korban yang lainnya, Junaidi Malui (50) alamat Penyaong Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik. Junai selaku pengawas dalam proyek jembatan itu diketahui juga dirawat di RSUD R.Soedjono Selong sampai saat ini masih dirawat intensif. Ia mengalami patah tulang di bagian belakang akibat tertimpa sejumlah material reruntuhan dari jembatan yang ambruk. Saat ini, ia masih dirawat di ruang Askes berdasarkan permintaan dari pihak keluarga. (yon)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dinilai Ganggu Program SKPD

DPRD Lobar Segera Klarifikasi Bupati

Giri Menang (Suara NTB) Pro kontra masalah mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu disorot kalangan anggota DPRD. Dewan bakal meminta klarifikasi bupati dan baperjakat terkait mutasi ini. Dewan merasa perlu tahu data pejabat yang dimutasi.

(Suara NTB/her)

Robijono Prasitanjo

Ajukan Pengunduran Diri MANTAN Asisten II Setda Lombok Barat (Lobar), H. Robijono Prasitanjo resmi melayangkan surat usulan pengunduran diri dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi ke Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. Surat pengunduran diri dikirim, Selasa (14/6) lalu.

Ia merasa tak terima dimutasi lantaran atas tekanan dan ingin menyenangkan DPRD. Padahal masalah walk out dari pertemuan pembahasan nota perhitungan keuangan beberapa waktu lalu, karena dirinya membela harga dirinya yang tak dihargai dewan. Ia sebagai wakil pemda pada pertemuan tersebut merasa tak dihargai, sehingga keluar ucapan-ucapan yang tak pantas dari oknum dewan membuatnya bersikap demikian.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lobar ini menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan menjelang dimutasi.

Kejanggalan tersebut, menurutnya, sebuah konspirasi.

Sebab dari awal, ia memperoleh informasi dari baperjakat bahwa dirinya akan dipindahkan mengisi posisi Kadis PU. Namun saat itu ia tak bersedia, lantaran sebentar lagi akan pensiun, sehingga tidak efektif jika dipindahkan ke Kadis PU. Selain itu tak sesuai ketentuan, karena 6 bulan sebelum pensiun tak boleh dimutasi. “Sebulan sebelum mutasi, awalnya saya mau dipindah jadi Kadis PU tapi saya tidak bersedia, karena saya mau pensiun, sebentar lagi pensiun,”terangnya.

Lalu dilakukan pembahasan nota perhitungan keuangan tahun 2015 bersama dewan beberapa hari lalu. Dalam pertemuan ini dipanggil semua TAPD. Pembahasan hari pertama ia tak hadir, karena sakit. Ia pun dikontak Asisten III Setda Lobar memberitahukan agar perlu hadir pada pertemuan pembahasan tersebut. Keesokan harinya ia pun hadir pada rapat pembahasan.

Pada pertemuan inilah awal mula adanya ketidakberesan yang dirasakannya, sehingga memilih walk out dari rapat. (her)

Selain itu, dampak mutasi mengganggu SKPD dalam melaksanakan program. Pasalnya, pejabat di beberapa SKPD sebelumnya yang menandatangani kontrak dengan kementerian, namun karena dimutasi menjadi terkendala. “Kami akan minta klarifikasi ke bupati soal mutasi kemarin itu, perlu kami tahu siapa-siapa pejabat yang dimutasi. Karena selaku wakil rakyat kami ditanya juga oleh masyarakat,” aku anggota DPRD Lobar Jamhur, Rabu (15/6).

Jamhur mempertanyakan komitmen kalangan unsur pimpinan ketua, terutama Sulhan

Mukhlis untuk mengklarifikasi masalah mutasi. Padahal, pada sidang sebelumnya pimpinan dewan sudah menyampaikan hal tersebut. Bahkan unsur pimpinan bakal meminta data ke pemda terkait mutasi. ‘’Akan tetapi data yang dimaksud tidak ada. Dalam surat tersebut, pihak dewan meminta daftar nama mutasi dan evaluasi oleh bupati,’’ ujarnya.

Menurut politisi PKB ini, dewan perlu tahu terkait mutasit, sebab jangan sampai tidak tahu pejabat yang diganti. Menurutnya beban moral bagi dewan tatkala ditanya oleh masyarakat, terkait ca-

mat di wilayahnya dimutasi.

“Kalau dewan tak tahu camat dimutasi kan beban bagi kami, jadi harus tahu soal.

Saya minta pimpinan dewan jangan menanggapi hal ini main-main,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sulhan Mukhlis menyatakan, bahwa pihak dewan sepakat mendukung mutasi yang dilakukan bupati sebagai bentuk evaluasi. Namun data mutasi harus ditembuskan ke semua pihak. Menurutnya, pihak dewan perlu juga mengklarifikasi terkait mutasi yang dilakukan. Apa dasar dimutasi, didemosi dan dinon-

(Suara NTB/her)

Jamhur jobkan pejabat terkait. Sebab sejauh ini selentingan muncul pascamutasi dilakukan bupati.

Sementara itu, salah seorang kepala bidang di salah satu SKPD menuturkan, akibat mu-

tasi terhadapnya dana bantuan pusat senilai Rp 5 miliar sedikit menuai kendala. Sebab sejak awal dirinya memperjuangkan anggaran ke pemerintah pusat, sehingga tahun ini bisa diberikan ke Lobar. Namun, karena ia dimutasi bantuan ini pun terkendala. “Anggaran sebesar Rp 5 miliar yang kami lobi di pusat terkendala karena dimutasi,”jelasnya.

Awalnya ia tak menyangka akan terkena mutasi, karena pimpinan daerah menyampaikan dirinya tidak akan dimutasi. Namun pada saat mutasi, dirinya digeser ke bidang di SKPD lain. Menurutnya, mutasi ini sedikit mengganggu kinerja SKPD, terutama kepala bidang yang dipindah. Sebab katanya para kepala bidang ini mengetahui pekerjaan teknis di bidang masing-masing. (her)

Menggantung, Nasib Puluhan Honorer Dishubkominfo Loteng Praya (Suara NTB) Nasib puluhan tenaga honor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Sikap Pemkab Loteng sejauh ini terkesan masih menggantung terhadap keberadaan para tenaga honor tersebut.

“Belum ada keputusan,” aku Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, saat dikonfirmasi terkait kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Loteng terhadap kelanjutan nasib para tenaga honor Dishubkominfo Loteng, Rabu (15/6).

Pathul mengaku akan memanggil pihak terkait terlebih dahulu, seperti Dishubkominfo, BKD dan instansi lainnya. Namun karena faktor kesibukan yang begitu padat, rencana pemanggilan belum bisa terlaksana. “Memang kita rencanakan pemanggilan hari Senin (13/6) kemarin, tapi karena padatnya kegiatan, sampai sekarang pemanggilan belum bisa kita lakukan,” ujarnya.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini menegaskan, pemanggilan pasti akan dilakukan dan masih menunggu waktu yang tepat. “Kita upaya pemanggilan secepatnya. Ya kalau memang bisa, besok (hari ini, red) kita panggil pihak terkait,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Jumat (10/6) lalu, puluhan tenaga honor Dishubkominfo Loteng mendatangi Wabup Loteng untuk mengadukan nasibnya yang sudah hampir selama 6 tahun tak pernah menerima gaji maupun honor. Padahal, mereka bekerja di Dishubkominfo Loteng sudah cukup lama.

Beberapa di antaranya bahkan sudah mengabdi selama belasan tahun. Tetapi terhitung sejak tahun 2011 lalu, para honorer ini sudah tidak lagi menerima upah, baik dalam bentuk gaji maupun honor. Padahal para tenaga honor mengaku sampai saat ini masih bekerja atas dasar SK Kepala Dishubkominfo Loteng.

Anehnya sejak tahun 2014 lalu, masih ada saja pengangkatan tenaga honor yang sama dengan nasib yang hampir sama pula. Para tenaga honor mengaku terpaksa datang mengadu, karena sudah tidak tahu lagi mau mengadu kemana. “Kita sudah begitu lama menunggu tanpa ada kepastian. Jadi kami datang untuk mengadukan nasib kami,” ungkap Muslihan perwakilan tenaga honor Dishubkomnfo Loteng, kala itu. (kir)

(Suara NTB/bul)

PERLU DIBERDAYAKAN - Kondisi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pantai Kuta Loteng. Sebagai penduduk sekitar mereka perlu mendapat perhatian dari pengelola, seperti mendapat fasilitas kredit murah atau lainnya.

Berdayakan Warga Lingkar Kawasan Wisata Praya (Suara NTB) Pemberdayaan masyarakat lingkar kawasan wisata bakal jadi perhatian serius PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Selain akan fokus pada pengembangan kawasan Mandalika Resort. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan yakni berupa penyiapan fasilitas kredit murah bagi warga atau masyarakat lingkar kawasan wisata tersebut.

“Dari komunikasi kita dengan pihak ITDC, nanti selama pengembangan kawasan Mandalika berlangsung masyarakat

yang ada di lingkar kawasan wisata juga akan diberikan fasilitas khusus oleh ITDC. Berupa fasilitas kredit murah,” ungkap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng, Ir. Winarto, kepada Suara NTB, Rabu (15/6).

Meski demikian, ujarnya, tidak semuanya bisa memperoleh fasilitas tersebut. Tetapi tertentu saja yang memang erat kaitanya dengan pengembangan wisata. Misalnya, kredit pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Di mana nantinya bagi

Nauvar Mendaftar di PAN mendaftarkan diri ke PAN, karena parpol tersebut membuka pendaftaran terbuka. Jika parpol pengusung lain membuka pendaftaran pemilihan balon wabup, maka ia akan mendaftar di semua parpol tersebut.

Sejauh kansnya lolos diusung PAN? Menurutnya secara administrasi ia yakin bisa lolos, namun terkait keputusan dirinya diusung tentunya diserahkan sepenuhnya ke PAN. Sebab yang memutuskan adalah parpol.

Begitu juga kansnya lolos sebagai wabup nantinya, tentu yang memiliki ranah anggota dewan. “Saya ini hanya pejuang yang terus berupaya dan berdoa,”tukasnya.

Komunikasi dengan parpol lain terus berjalan, ia sudah berkomunikasi dengan sejumlah parpol baik pengusung dan non pengusung. Ditanya terkait mobilisasi para kades dalam pendaftarannya? Menurut Naufar, bahwa pelibatan para kades, AKAD ini bukan mobilisasi, namun ini murni ikatan kekeluargaan. Menurutnya, perjalanan bersama mereka tidak sehari dua hari, namun berbulan-bulan baru bisa disepakati.

Sementara itu M. Zaini, Kepala Desa Babussalam Gerung yang juga Ketua AKAD Lobar menyatakan, ia datang mengiringi Farin atas nama pribadi dan

(Suara NTB/her)

DAFTAR - Nauvar Farinduan saat mendaftar di DPD II PAN Lobar sebagai balon Wabup Lobar, Rabu (15/6). kebetulan sebagai Ketua AKAD. Menurutnya, para kades menyimpulkan masyarakat saat ini butuh sosok Farin sebagai wabup. Sebab menurut hasil kajian dan analisa cara pandang dan pemikiran ke depan Lobar ada pada sosok Farin. “Untuk melanjutkan pemerintahan kami sangat percaya dan yakin saudara kami Farin bisa duduk sebagai wabup,”terangnya.

Terkait adanya mobilisasi kades, menurutnya tidak demikian. Sebab mereka murni mendukung tanpa intervensi. Ia menambahkan, para kades bukan penentu akan tetapi paling tidak sudah diupayakan

ini. Selaku lembaga keuangan yang nantinya akan menyiapkan kredit bagi warga lingkar wisata, sehingga bunga yang dikenakan kepada warga jauh di bawah bunga kredit pada umumnya.

“Kalau bunga kredit pada umumnya sekitar 12 persen per tahun misalnya, maka dalam program ini bunga kredit yang dikenakan bisa sekitar 8 persen per tahun,” tambah Winarto.

PT. ITDC nantinya juga tidak akan lepas tangan begitu saja. Secara berkelanjutan warga lingkar kawasan wisata yang tergabung dalam program ini

tetap akan memperoleh pembinaan, sehingga usaha yang dijalankan tetap berjalan. “Ini dilakukan oleh PT. ITDC sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat lingkar kawasan wisata,” ujarnya.

Saat ini imbuh Winarto, pihak ITDC sedang melakukan survai di wilayah mana saja program tersebut akan dilaksanakan dan tidak mesti di dalam kawasan Mandalika. ‘’Di luar kawasan juga tidak menjadi masalah. Terpenting bisa memenuhi persyaratan yang diatur oleh pihak ITDC,’’ ujarnya. (kir)

Sejumlah Investor Mulai Masuk ke Kawasan Mandalika

Bursa Calon Wabup

Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menggelar sidang paripurna pembentukan panja panitia pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lobar. Sidang pembentukan panja dipimpin H. M. Nursaid dihadiri para anggota dewan, Rabu (15/6). Sementara itu, pada yang hari yang sama putra mantan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, Nauvar F Farinduan resmi mendaftarkan diri ikut seleksi sebagai bakal calon wabup ke PAN. Nauvar datang mendaftarkan diri ke kantor Sekretariat DPD II PAN Lobar bersama sejumlah kepala desa yang tergabung dalam forum AKAD, simpatisan dan pendukungnya.

Terlihat pula Wakil Ketua DPRD Lobar Fraksi Gerindra, H. M. Nursaid. Nauvar yang diterima langsung Ketua DPD II PAN Lobar, Adnan setelah mengecek kelengkapan persyaratan langsung menyerahkan dokumen pendaftaran ke Ketua Tim Panitia Pemilihan DPD II PAN Lobar.

Usai mendaftarkan diri, Nauvar F Farinduan menyatakan, dirinya mendaftarkan diri ke PAN sebagai salah satu balon yang telah dipersiapkan. Nauvfar didampingi para kepala desa, ketua akad, Ketua Forum Kades Narmada, menyatakan, dirinya

masyarakat yang memiliki rumah di sekitar kawasan wisata, bisa mengajukan perbaikan, sehingga rumah ini nantinya bisa memenuhi standar sebagai tempat penginapan bagi wisatawan.

Dan, seluruh biaya perbaikan yang dikeluarkan bisa dijadikan kredit oleh pemilik rumah itu sendiri. “Gambar dan desain rumah yang akan direhab sebagai tempat penginapan itu nantinya juga akan disiapkan oleh PT. ITDC,” terangnya.

Dalam hal ini pihak ITDC akan menggandeng sejumlah perbankan yang ada di daerah

tahapan politik, ia berharap agar aspirasi ini dijadikan pertimbangan dewan dalam menentukan pemilihan nanti.

Sementara itu,Ketua DPD II PAN Lobar Adnan menyampaikan terkait pemilihan calon wabup yang diusung PAN sudah ada tim yang dibentuk untuk menyeleksi. Ia menambahkan, apa yang menjadi harapan ketua AKAD agar perlu mengakomodir aspirasi kades, menurutnya, akan dijadikan acuan. Bahkan, tim pemilihan Balon Wabup PAN memperkirakan hanya Farin yang akan digodok sebagai calon untuk diusung PAN. (her)

Praya (Suara NTB) Sinyal bakal dimulainya pembangunan di kawasan Mandalika Resort oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mulai memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan tersebut. Sejumlah investor disebut mulai melirik dan berencana akan masuk untuk berinvestasi di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah pusat ini.

Bahkan dua perusahaan asing dipastikan akan mulai berinvestasi tahun ini juga. Setelah izin investasinya terbit. “Sudah ada dua perusahaan asing yang izin investasinya terbit di dalam kawasan Mandalika,” ungkap Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng, Ir. Winarto, kepada Suara NTB, Rabu (15/6).

Kedua perusahaan ini nantinya akan berinvestasi pada pengolahan limbah di dalam kawasan serta pengadaan barang dan fasilitas pendukung kawasan dengan nilai investasi rata-rata di atas RP 100 miliar. Perusahaan ini ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.000 orang sesuai persyaratan yang ada.

“Untuk perusahaan asing yang akan berinvestasi di kawasan Mandalika memang ada persyaratan khususnya.

Baru bisa diberikan izin investasi. Di antaranya nilai investasinya harus di atas Rp 100 miliar dengan serapan tenaga kerja sekitar seribu orang,” terangnya.

Di luar dua perusahaan ini, lanjutnya, ada juga beberapa perusahaan lain yang juga akan masuk. Namun saat ini masih dalam proses penjajakan, terkait bidang investasi yang akan dilakukan. Termasuk PT. ITDC akan segera memulai pembangunan Hotel Pullman pertengahan tahun ini dengan kapasitas sebanyak 250 kamar. “Penyusun DED pembangunan Hotel Pullman sudah selesai. Kini tinggal proses lelang saja,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Hotel Pullman merupakan satu dari dua hotel yang direncanakan akan dibangun oleh PT. ITDC. Dan, akan menjadi hotel yang seluruhnya biaya pembangunannya bersumber dari modal PT. ITDC. “Jadi di dalam kawasan Mandalika bukan hanya investor luar saja yang berinvestasi. PT. ITDC selaku BUMN yang diberikan mandat mengelola kawasan Man-

dalika juga akan ikut berinvestasi,” tandas Winarto.

Lebih lanjut, Winarto menjelaskan, terkait pengurusan izin investasi selanjutnya akan ditangani oleh administrator khusus yang nantinya akan langsung berkantor di dalam kawasan Mandalika.

Di mana nantinya, perusahaan yang ingin berinvestasi di kawasan Mandalika tidak harus membuat izin ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi bisa langsung di satu tempat.

“Total ada 9 jenis izin yang bisa diurus oleh administrator kawasan Mandalika itu nantinya. Mulai dari izin usaha hingga izin kerja dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing,” klaimnya. Karena nantinya di situ sudah ada petugas bea cukai, imigrasi sampai perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga perusahaan tidak perlu ke sana kemarin untuk mengurus izin. Karena semua izin yang dibutuhkan sudah bisa dilayani di satu tempat. “Jadi untuk urusan perizinan, perusahaan calon investor benar-benar dipermudah. Dan, keluarnya izin yang diusulkan tersebut hanya dalam hitungan jam saja,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6 (Suara NTB/ind)

Empat TKI yang Ditembak di Malaysia Diduga Ilegal Mataram (Suara NTB) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram belum bisa memastikan penyebab ditembaknya TKI asal Sumbawa di Malaysia beberapa waktu lalu. Namun dari data yang ada saat ini pihaknya menduga keempat TKI tersebut ilegal, mengingat keempatnya tidak terdata di Disnakertrans di masing-masing kabupaten/kota.

Kepala BP3TKI Mataram, Drs. Ade Kusnadi. MM kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/6) mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab ditembaknya TKI tersebut. Mengingat dari kepulanganya tidak melalui KBRI sehingga kronologis masalahnya tidak diketahui pasti. Sementara itu menurutnya, yang lebih mengetahui secara pasti masalah tersebut adalah pihak keluarga. Karena keluarga yang pertama memberi tahu hal tersebut.

Disebutkannya, kasus ini merupakan kasus yang kedua kalinya terjadi. Setelah sebelumnya sekitar bulan April yang lalu tiga orang juga dipulangkan dengan kondisi yang sama dan tidak terdata juga. “Kalau resmi biasanya pemerintah lebih dulu yang mengetahui. Jadi bisa kita indikasikan bahwa keempat TKI tersebut ilegal, “ sebutnya.

Dia menyesalkan kasus seperti ini terulang kembali. Tetapi karena sudah menjadi kasus, walaupun ilegal ujung-ujungnya pemerintah juga harus hadir. Tetapi pada intinya, apa yang menjadi masalah ketika di luar negeri, selama mendapat laporan, pihaknya akan tetap membantu. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. “Tetap kita bantu meskipun ilegal, seperti kalau yang meninggal kita sudah siapkan ambulans dan itu gratis,” ungkapnya.

Karena tidak ada komplain dari pihak keluarga dan hak-haknya TKI tersebut juga tidak ada. Sehingga pihaknya menganggap bahwa kasus tersebut sudah selesai.

Untuk meminimalisir terjadi lagi kasus serupa, pihaknya berharap kepada masyarakat supaya pemberangkatan dan pengiriman TKI secara ilegal tidak dilakukan. Pihaknya juga menekankan untuk tidak menginginkan segala sesuatu dengan instan. Karena apabila melalui jalur resmi untuk pemberangkatan sendiri itu baru bisa dilakukan setelah dua sampai tiga bulan. Mengingat mekanismenya harus melalui pendaftaran di dinas masing-masing kabupaten/kota, kemudian cek kesehatan dan paspor. Setelah itu masih ada proses selanjutnya yakni pengambilan visa serta dilakukannya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

“Kami berharap kepada masyarakat untuk tidak berangkat melalui jalur ilegal. Karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hak-haknya juga tidak bisa diberikan,” harapnya.

Seraya menyebutkan, biasanya jalur-jalur yang sering dilalui oleh para TKI ilegal ini adalah Batam dan Pontianak. Oknum-oknum yang meloloskan para TKI tersebut juga sudah ada menunggu di sana. (ils)

Sumbawa Kembangkan Sistem Pengawasan Ketat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintahan Husni Mo bertekad melakukan percepatan infrastruktur. Dengan membangun sinergi yang kuat bersama pusat dan pemerintahan Provinsi. Termasuk mengembangkan system quality control yang ketat agar kualitas bangunan terjamin.

Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam paripurna RPJMD 2016-2021, telah digariskan prioritas pada pemenuhan kondisi mantap seluruh jalan kabupaten. Kemudian bersinergi dengan pusat dan provinsi dalm meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan nasional yang ada di daerah ini.

Mencakup pula penyediaan infrastruktur perhubungan, sumberdaya air dan energi, cakupan layanan air bersih. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Dengan mengembangkan system quality control yang ketat. Agar kualitas bangunan pemerintah dapat meningkat hingga memenuhi unsur teknis. Serta mengembangkan sistem informasi berbasis spasial. Untuk menunjang efektivitas perencanaan dan pengawasan daerah. (arn)

Harga Bahan Pokok di KSB Masih Stabil

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Memasuki pekan kedua bulan Ramadan tahun ini, harga-harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih stabil di pasaran.

Kepala Disperindagkop dan UMKM KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar mengatakan, kecenderungan harga bahan pokok sejauh ini masih sama. Belum ada peningkatan signifikan meski kebutuhan masyarakat akan sejumlah bahan pokok mulai terjadi peningkatan. “Masih sama dengan pekan pertama dan bahkan beberapa produk masih sama harganya dengan sebelum puasa,” jelasnya kepada media ini, Rabu (15/6).

Diseperindagkop dan UMKM KSB memang melakukan pemantauan harga bahan pokok secara rutin. Pada bulan Ramadhan ini, tiga pasar yakni pasar Taliwang, Seteluk dan Maluk menjadi target pemantauan. Di tiga pasar ini, kata Lalu Azhar, rata-rata lonjakan harga bahan pokok terjadi di hari pertama puasa dengan nilai yang tidak begitu tinggi. “Sifatnya karena mengikuti momen saja. Tapi naiknya belum terlalu tinggi sehingga masih bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat,” timpalnya.

Meski masih stabil, Lalu Azhar mengungkapkan, pihaknya tetap akan terus melakukan pemantauan. Bahkan memasuki minggu ketiga nanti data harga akan dibuat setiap harinya. “Jadi kalau begitu ada kenaikan sehingga melemahkan daya beli masyarakat kita bisa cepat tahu,” ujarnya.

Sementara itu untuk meringankan beban masyarakat terutama ekonomi lemah, Disperindagkop dan UMKM bekerja sama dengan Bulog tengah melakukan kegiatan pasar murah. Rabu kemarin, kegiatan tersebut perdana dilaksanakan di desa Kertasari kecamatan Taliwang dan kecamatan Seteluk. Dalam kegiatan pasar murah ini, dua bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat yakni gula dan bawang dijual dengan harga di bawah rata-rata pasar saat ini.

Lalu Azhar mengatakan, dua barang kebutuhan yang dijual dalam kegiatan pasar murah itu sepenuhnya disediakan oleh Bulog. “Tahun ini kita tidak ada anggaran untuk kegiatan pasar murah. Jadi kerja sama dengan Bulog,” bebernya.

Kegiatan pasar murah ini akan dilakukan di seluruh wilayah kecamatan di KSB. Menurut Lalu Azhar, pihaknya bersama Bulog tengah menyiapkan kegiatan pasar murah berikutnya di kecamatan lainnya dengan melihat kebutuhan masyarakat.

“Dalam dua hari ke depan kita akan gelar di kecamatan lain,” pungkasn y a . (bug) Lalu Muhammad Azhar

DIPERIKSA - Pemeriksaan Kepala SD di ruangan unit Tipikor Polres Sumbawa, Rabu (15/6).

Dugaan Pungutan Bansos

Polisi Periksa Lima Kepala Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya lima Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Sumbawa diperiksa polisi, Rabu (15/6). Kelimanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan dana Bansos SD/SMP tahun 2015.

Mereka adalah Kepala SDN Batu Bulan, Margau, S.Pd, Sd, Kepala SDN Pelita, Syarifah, S.Pd, Kepala SDN Karang Padak, Maliagung, S.Pd, Kepala SDN 7 Utan, Abdul Gani S.Pd, dan Kepala SDN Mama, Syamsuddin, S.Pd. Informasinya pemeriksaan yang dilakukan seputar tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pengelolan dana bansos. Peruntukannya terhadap pembangunan perpustakaan dan rehab ruang kelas.

Adapun untuk pembangunan perpustakaan kisaran dananya setiap sekolah sama sekitar Rp 117 juta. Sedangkan terhadap rehab ruang kelas bervariasi. Tergantung berat dan ringannya kondisi ruangan yang akan direhab. Ada yang menembus hingga Rp 234 juta lebih, hingga Rp 393 juta.

Dalam hal ini penyidik berencana memeriksa 28 SD dan 15 SMP penerima Bansos. Di mana dalam bansos tersebut awalnya kepala sekolah mengusulkan ke

Kementerian pendidikan. Atas usulan tersebut kementerian kemudian melakukan pengecekan untuk menyesuaikan kondisi ruangan dengan jumlah dana yang diusulkan. Setelah sesuai, barulah ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pendidikan Dasar bahwa sekolah tersebut mendapatkan dana. Dalam hal ini dilakukan sosialisasi sekaligus tandatangan MoU dengan PPK dari Kementerian.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menyebut-

kan, pemeriksaan tersebut guna memintai keterangan sejumlah saksi terkait, untuk membuktikan kebenaran dari yang dilaporkan.”Saat ini kami masih menelusuri kebenaran dari laporan. Dengan memintai keterangan saksi-saksi terkait.

Di mana dalam kasus ini masih banyak saksi yang akan dimintai keterangan Seperti diberitakan, beberapa bulan lalu pihak kepolisian menerima laporan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bansos SD/SMP tahun 2015. Peruntukannya bagi 161 sekolah baik SD maupun SMP. Selain dugaan penyimpangan dalam penggunaannya, juga disinya-

lir terjadi pungutan liar (pungli) pada dana dengan total Rp 17,143 miliar.

Dalam laporan yang diterima Polisi, bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab ruang kelas.

Masing-masing sekolah penerima diduga dipungut uang.

Terhadap pembangunan RKB Rp 3,5 juta per sekolah. Sedangkan rehab ruang kelas Rp 500 ribu. Selain itu diduga Dinas terkait meminta jatah sebesar 5 persen dari total keseluruhan dana. Diduga pungutan dilakukan oknum kepala sekolah lalu disetorkan ke beberapa oknum pejabat di Dinas Diknas Sumbawa. (ind)

Terduga Pelaku Pembunuhan di Ngali Serahkan Diri Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Pembunuhan Sukriyadi (25) warga Dusun Ngali, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, yang terjadi pada April 2016 lalu menuai titik terang. Menyusul terduga pelaku berinisial RW (27), menyerahkan diri ke Polres Sumbawa, Selasa (14/6) malam. Informasinya yang bersangkutan menyerahkan diri lantaran dihantui arwah korban.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, kepada wartawan, Rabu (15/6) menyebutkan, tersangka mendatangi Polres dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di wilayah setempat pada April lalu. “Yang bersangkutan saat ini masih diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui dengan jelas kasus tersebut. Termasuk melakukan pengembangan untuk mengungkap adanya kemungkinan pelaku lain,” ujar Kapolres seraya menyampaikan dalam penanganan kasus akan berkoordinasi dengan Polsek Lape, karena penanganan kasus berada di Polsek setempat.

Sementra Kapolsek Lape, AKP Satrio menambahkan pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap yang bersangkutan guna melakukan pendalaman.

Selain itu untuk mengetahui motif dalam kasus tersebut.

Mengingat motifnya belum jelas. “Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan guna melakukan pendalaman. Termasuk untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain,” ujarnya.

Disebutkannya, dari pemeriksaan awal yang dilakukan, RW (terduga pelaku) mengakui kasus tersebut berawal ketika berpapasan dengan korban saat pulang dari sawahnya. Dengan kondisi gelap korban hendak mencabut parangnya. Mengingat saling mengenal, korban mengurungkan niatnya untuk mencabut parang tersebut. Tetapi korban kembali hendak mencabut parangnya setelah berjalan sebentar. Namun terlebih dahulu RW merampas parang dari korban. “Saat itu korban mengatakan bahwa masih memiliki pisau,” ujarnya.

Kemudian, sambung Satrio, mendengar hal tersebut, RW langsung menebas parangnya ke arah korban sebanyak dua kali. Korban berhasil menghindari tebasan pertama. Namun pada tebasan kedua, korban tidak lagi bersuara. RW pun menanyakan apakah korban terkena dengan tebasan. Korban tidak menjawab. Setelah RW memegang parang tersebut, parang sudah dalam

keadaan basah dan berbau seperti darah. RW kemudian meninggalkan korban dengan berlari sambil membawa parang yang digunakan. Dalam perjalanan, RW sempat berpapasan dengan salah seorang saksi yang menggunakan sepeda motor. “Saksi sempat melihat RW membawa sebilah parang yang dikepit di pahanya. Karena khawatir dia membuang parang itu di ladang kacang hijau yang berada di sekitaran lokasi,” pungkasnya.

Selanjutnya, setelah tiba di Dusun Ngali, RW meminta keponakannya mengantarnya ke Kecamatan Utan. Kemudian ia menumpang kendaraan ekspedisi ke Surabaya. RW pun sempat menyewakan kamar kos untuk menginap. Namun selama pelariannya tersebut, arwah korban selalui menghantuinya. Setelah tidak tahan, dia pun memutuskan untuk kembali ke Sumbawa dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian. “Selama ini kami sudah berupaya mencari yang bersangkutan, termasuk mengeluarkan DPO. Bahkan kami sudah menghimbau melalui keluarganya agar RW kembali pulang. Belum lama ini kami mendapat informasi bahwa RW berada di Pulau Lombok. Namun setelah kami telusuri, dia tidak ada,” tukas AKP Satrio. (ind)

Gerakan Bebas Rentenir di Sumbawa Bisa Adopsi Melati di Jabar Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menilai gerakan Sumbawa bebas rentenir yang dicanangkan pemerintahan Husni Mo, semangatnya sama dengan program Melati (melawan rentenir) di Jawa Barat. Dengan menerapkan kredit tanpa bunga untuk pengusaha ekonomi mikro.

“Mungkin hampir sama dengan program Melati (melawan rentenir) di Jabar. Daerah bekerjasama dengan Bank Jabar yang nantinya akan

memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha mikro,” terang Rafiq yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, Rabu (15/6).

Lalu bagaimana lembaga Perbankan mengambil untung? Di program Melati, Bank Jabar hanya mengambil untung dari biaya administrasi saat pengambilan kredit dimaksud. Program ini bisa diadopsi oleh Sumbawa dengan formulasi yang disesuaikan kondisi prekonomian di daerah ini. “Bupati kini sedang merancang sistem

itu,” tandasnya.

Di Sumbawa nantinya daerah bisa bekerjasama dengan Bank NTB atau lembaga keuangan lainnya yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintahan daerah. Semangat memotong lingkaran setan rentenir inilah yang harus diapresiasi. Meningat saat ini banyak pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal dengan bunga rendah apalagi tanpa bunga. Lembaga Perbankan yang ada masih menerapkan syarat berat dan bunga tinggi bagi pengsaha mikro. (arn)

(Suara NTB/bug)

Aherudin Sidik

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar

KSB Diharap Maksimalkan Event Skala Nasional Taliwang (Suara NTB) Dua event olahraga skala nasional akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun ini. Yakni kejuaraan surfing di kecamatan Maluk dan Kejurnas paralayang di desa Mantar kecamatan Poto Tano.

Gengsi dua event tersebut, oleh sejumlah pihak diharapkan dapat memberi dampak positif bagi KSB. Terutama terhadap sektor pariwisata, sehingga pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan itu sebagai ajang promosi pariwisata daerah. “Tahun ini ada dua event olahraga nasional. Jadi saya kira pemerintah harus memaksimalkannya untuk promosi pariwisata,” jelas ketua Komisi II DPRD KSB, Aherudin Sidik, SE., ME kepada media ini, Rabu (15/6).

Ia mengatakan, dua event olahraga itu cukup strategis dijadikan ajang promosi pariwisata daerah. Terlebih lokasi kegiatannya memang menjadi destinasi wisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Desa Mantar yang saat ini telah dijadikan desa budaya, sementara kecamatan Maluk dan sekitarnya yang terkenal dengan destinasi wisata baharinya.“Inikesempatanlangka.

Jadi harus dimaksimalkan untuk kegiatan promosi,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah harus mulai bergerak kreatif memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mempromosikan pariwisata daerah.

Selain tentunya diikuti dengan penataan dan pemenuhan infrastruktur tujuan wisata yang ada. “Promosi ini memang harus

pintar-pintar melihat kesempatan. Seperti event olahraga itu, harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” timpalnya.

Ia meminta dinas teknis mempersiapkan segala rencana promosi jelang kedua event olahraga tersebut digelar.

Dalam hal ini Dinas Parisiwsata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) selaku leading sector yang mengurusi kegiatan promosi pariwisata daerah. “Saya harap Disparekraf sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dengan begitu, mereka bisa langsung eksen di lapangan saat event berlangsung,” harapnya.

Senada dengan Aherudin, anggota Komisi II Abidin Nasar, SP., MPM mengatakan, kegiatan promosi pariwisata ke depan harus bisa direncanakan secara matang oleh pemerintah. Terutama dalam menetapkan media dan cara promosinya. “Harapan saya dengan dua event olahraga itu, pemerintah bisa memulainya. Minimal selain pada kegiatan itu dan event lainnya yang kemungkinan akan dilaksanakan di KSB tahun ini,” ujarnya.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan untuk membuat kalender promosi wisata daerah. Dengan begitu setiap tahunnya, pemerintah memiliki rencana terstruktur untuk mempersiapkan diri melakukan promosi terutama di dalam daerah. “Jadi kegiatannya sudah terencana sejak awal. Tidak lagi kesannya insidentil. Karena kalau begitu terus, kegiatan promosinya tidak akan pernah maksimal,” sebutnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Murid SD Pingsan Setelah Konsumsi Obat Oplosan Dompu (Suara NTB) Murid SD berinisial Krm (12), warga Desa Matua Dompu, pingsan setelah mengkonsumsi obat oplosan pengganti narkoba bersama rekan – rekannya di kampung. Nyawa korban berhasil diselamatkan setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Dompu.

Kapolsek Woja, Ipda Hendry Ch kepada Suara NTB, Rabu (15/6) menceritakan, kasus penyalahgunaan obat hingga membuat Krm pingsan setelah mengkonsumsi obat jenis

Paramex dicampur Extra Jos dalam air di pinggiran kali Dusun Rasanggaro Barat Desa Matua Kecamatan Woja pada Selasa (14/6) malam sekitar pukul 19.00 wita. Obat oplosan

ini sengaja dikonsumsi bersama rekan – rekannya. “Korban langsung dilarikan ke RSUD untuk mendapat perawatan dan tadi pagi sekitar pukul 08.00 pagi, infusnya sudah dile-

pas dan dinyatakan bisa pulang kembali,” katanya.

Hendry mengatakan, empat rekan korban yang membeli dan meracik obat untuk dikonsumsi bersama tersebut sempat diamankan di Polsek untuk menghindari amukan massa. Orang tua korban bersama empat rekannya langsung melakukan proses mediasi. “Karena ini sama – sama anak di bawah umur, maka-

nya kita mediasikan (diversikan) antara orang tua korban dan pelaku. Apalagi ini (obat) tidak dikategorikan narkotika,” jelasnya.

Para orang tua, lanjut Hendry, menyadari kelakuan anak – anaknya sebagai kesalahan orang tua yang kurang mengawasi, sehingga terjerumus menyalahgunakan obat – obatan. Mereka pun sepakat akan memberikan santunan untuk

pengobatan korban di RSUD. “Mereka mengaku kesalahan bersama akibat kurangnya pengawasan,” terangnya.

Hendry mengatakan, kasus penyalahgunakan obat – obatan dan narkoba di Dompu cukup mengkhawatirkan sehingga menjadi atensi pihaknya dalam melakukan patroli di lapangan. Hasil patroli yang dilakukan beberapa waktu terakhir berhasil menyita 100 bo-

tol minuman keras dan banyak pil jenis tramadol. “Kita tetap lakukan patroli dan sudah menyita 100 botol miras dan tramadol juga,” katanya.

Krm konsumsi obat oplosan bersama rekannya bersama Wrt (12), SR (10), Ajn (12) dan Fk (14). Semula Krm hendak mengkonsumsi obat tramadol, namun karena tidak ada, sehingga diganti menggunakan paramex dan Extra Jos. (ula)

TPA Bara Kembali Ditutup

(Suara NTB/uki)

PERIKSA MAKANAN – Petugas Satreskrim Polres Bima Kabupaten bersama BPOM Mataram saat turun memeriksa bahan makanan yang dijual di pasar Tente, Bima, Rabu (15/6).

Polres Bima Turun ke Pasar Tente Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kabupaten bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram melakukan razia dan sidak makanan berbahaya di kompleks Pasar Tente, Rabu (15/6).

Meski belum diketahui hasil makanan yang mengandung zat kimia itu, karena masih proses uji laboratorium. Namun petugas berhasil menyita 10 ribu petasan dan mercon.

Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, AKP Erikson S.IK kepada Suara NTB mengatakan, razia dan sidak itu dilaksanakan bersama BPOM Mataram. Dalam operasi tersebut, semua toko makanan diperiksa, yang dikhawatirkan menjual makanan yang kedaluwarsa.

Operasi juga dilakukan terhadap penjual jajanan lain dan juga mie basah. Penjual tahu dan juga tempe tidak terlewatkan oleh petugas. Begitu juga halnya dengan penjual ikan segar. Karena dikhawatirkan penjual menggunakan zat berbahaya agar jualannya awet.

“Razia sengaja kami lakukan untuk semua penjual bahan makanan. Baik yang ada dalam toko maupun yang jual eceran di luar toko,” katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak berhasil menemukan adanya makanan kedaluwarsa. Sementara beberapa sampel makanan diambil untuk diuji oleh petugas BPOM. Apakah menggunakan zat berbahaya atau tidak.

“Ada beberapa sampel makanan yang diambil oleh tim BPOM Mataram untuk diuji,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Kasat, dalam operasi itu petugas berhasil menyita 10 ribu petasan yang telah dikemas berbagai ukuran. Yang saat ini telah diamankan di Sat Reskrim Polres setempat.

Erikson menjelaskan, pihaknya menyita ribuan petasan dan mercon itu lantaran suaranya mengganggu masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Melalui operasi tersebut diharapkan mampu meminimalisir beredarnya kedua barang yang membahayakan itu.

“Mercon dan petasan biasanya marak dijual pada bulan Ramadhan. Makanya kami terus melakukan operasi seperti ini, hingga selesai bulan puasa nanti,” jelasnya.

Ia menghimbau kepada para orang tua agar tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak membunyikan petasan, terutama pada saat malam hari, atau saat warga sedang melaksanakan shalat tarawih. Karena suaranya akan mengganggu dan membuat kebisingan.

“Orangtua kami minta waspada dan menghindarkan barang tersebut dari anak-anak. Karena dapat membahayakan anak itu sendiri,” pungkasnya. (uki)

Program Cetak Sawah Baru

Danrem Tekankan TNI Tidak Main-main Sumbawa Besar (Suara NTB) Terhadap program cetak sawah baru, pengawasannya merupakan wewenang dari TNI. Termasuk terhadap pelaksanaan di Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini, Danrem 162/Wirabhakti Kolonel Inf. Farid Makruf, MA menekankan anggotanya tidak main-main dalam melakukan pengawasan. Supaya hasil pekerjaan dengan dana yang dikeluarkan sesuai dengan yang direncanakan.

“Anggota jangan sampai main-main dalam melakukan pengawasan. Karena program itu merupakan amanah rakyat. Apabila ada yang mengingkari amanah rakyat, akan ditindak tegas,” kata Danrem kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Bupati Sumbawa, Rabu (15/6).

Disebutkan Danrem, program cetak sawah baru, pihaknya hanya pelaksana saja. Sementara yang mengatur adalah Mabes AD, dalam hal ini Direktorat Zeni AD. Kendati demikian pihaknya melalui Babinsa tetap melakukan pengawasan.

Sejauh ini, program cetak sawah baru memiliki kemajuan. Meski ada yang harus diperbaiki. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan demi kemajuan daerah kedepannya. Dalam hal ini pihaknya sangat mendukung pengembangan Sumbawa kedepan.

Pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah Sumbawa dalam hal cetak sawah baru. Dimana Pemda selaku pemilik dana dan TNI selaku pihak yang mengawasi. Sehingga tidak terjadinya penyimpangan di lapangan dan hasil pengerjaan selesai sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya hasilnya juga harus baik. “Harus dicek benar tidak ada sumber airnya, ada tidak pematangnya di sana. Setelah ada, bisa tidak ditanami. Jangan sampai nanti setelah jadi menjadi taman rumput,” tukasnya. (ind)

Dompu (Suara NTB) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bara kembali ditutup warga setelah uang sewa Rp 10 juta per bulan dihentikan. Pemerintah menyiapkan TPA baru di Desa Lune Kecamatan Pajo sebagai sebagai imbas dari kegagalan pemerintah menguasai TPA Bara.

Guntur, ahli waris lahan di TPA Bara kepada wartawan, Rabu (15/6) mengungkapkan, pihaknya terpaksa menutup TPA Bara sejak Senin (13/6) lalu karena pemerintah tidak menepati janjinya untuk membayar biaya sewa pembuangan sampah sebesar Rp 10 juta per bulan. Kesepakatan sewa ini diambil saat Bupati Dompu dijabat Plt, Dr. M. Agus Patria, SH, MH. Biasanya dibayarkan setiap tanggal 3, tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan. “Makanya kami putuskan untuk menutup TPA-nya,” katanya.

Akibat penutupan TPA Bara membuat petugas kelimpungan untuk membuang sampah.

Bahkan salah satu mobil sampah milik Tata Kota Dinas PU Dompu, justru membuang sampah di sekitar perkampungan Doro Tarei lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua. “Merespon laporan warga Kelurahan Kandai Dua tentang adanya

kendaraan truk milik bidang Tata Kota Dompu yang membuang sampah tidak pada tempatnya yakni di sekitar wilayah lingkungan Balibunga yang implikasinya sangat menggangu warga di sekitarnya,” tulis M. Iksan, S.Sos anggota Komisi II DPRD Dompu di akun facebooknya, Rabu kemarin.

Ia bahkan telah menghubungi Kepala Bidang Tata Kota Dinas PU Dompu, H. Al Bukhairun, S.Sos, M.Si dan menyesalkan perbuatan anak buahnya dan berjanji akan memerintahkan untuk diangkut kembali. “Baru saja saya ditelepon oleh Kabid Tata Kota, beliau telah memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut kembali sampah yang dibuang tadi,” tulisnya lagi.

Sementara Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs. Mustakim Ali yang dihubungi di DPRD mengatakan, persoalan TPA menjadi urusan Dinas PU. Namun tahun 2017 ini pihaknya menyiapkan lahan TPA di Desa Lune Kecamatan Pajo untuk dijadikan sebagai TPA baru. Dinas PU bahkan sudah mulai mempersiapkan akses jalan, sehingga bisa langsung dimanfaatkan. “Kita siapkan lahan di Desa Lune untuk TPA barunya,” ungkapnya.

(Suara NTB/ist)

DIBUANG SEMBARANGAN - M. Iksan, anggota Komisi II DPRD Dompu saat melihat sampah yang dibuang sembarangan oleh petugas sebagai akibat penutupan TPA Bara. (Insert) Mustakim Ali Ia pun membantah, penyiapan lahan baru untuk TPA karena pemerintah kalah dalam kasasi di MA atas gugatan warga terhadap lahan TPA Bara. TPA di Desa Lune disiapkan sebagai TPA Kabupaten yang akan melayani Kecamatan Dompu, Pajo, dan Huu. “Kalau TPA Bara itu untuk Ke-

camatan Woja,” ungkapnya.

Kasasi di MA atas gugatan lahan TPA Bara, dikatakan Mustakim hingga saat ini belum ada putusan. Karena pihaknya belum diinformasikan selaku pihak tergugat. “Kalau sudah ada putusan, masa kita tidak dapat pemberitahuan,” katanya.

Mustakim Ali pun tidak

membantah bahwa sejak Juni 2016 ini, pihaknya tidak lagi memberikan uang sewa lahan kepada Mukraman yang memenangkan gugatan di tingkat pertama dan kedua atas penggunaan lahan TPA Bara pasca ditutup beberapa kali oleh warga. “Itu bukan urusan kami,” bantahnya. (ula)

Pol PP Tetap Razia Sertifikat Doro Matompo Hanya Bisa Dibatalkan Pengadilan Rumah Makan di Bima Dompu (Suara NTB) Doro Matompo Desa Mbuju yang menjadi objek wisata baru di Kecamatan Kilo telah disertifikatkan sebagai hak milik pribadi oleh Abdullah H, Marjan, Kepala Desa Mbuju. Sertifikat hanya bisa dilakukan melalui proses hokum di pengadilan.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH yang memimpin dengar pendapat Aliansi Masyarakat Mbuju (AMM) bersama, BPN, Dinas terkait, Camat Kilo dan Kepala Desa Mbuju di ruang rapat terbatas DPRD Dompu, Rabu (15/6) memberi waktu kepada jajaran pemerintah terkait untuk bermusyawarah agar lahan Doro Matompo dikembalikan menjadi aset Desa untuk pengembangan pariwisata lokal. Karena lahan ini berdasarkan sejarah dan pemaparan Kepala Desa sebelumnya, lahan tersebut merupakan tanah ulayat dan masuk menjadi aset Desa, tapi tiba – tiba muncul sertifikat pribadi.

“Kita berikan waktu 3 x 24 jam. Bila tetap bertahan (tidak dibatalkan sertifikat), baru kita bisa keluarkan rekomendasi agar diselesaikan ke jalur hukum,” kata Sirajuddin.

Sebelumnya, Kepala BPN Kabupaten Dompu, Keman, SH di hadapan Dewan menjelaskan, sertifikat lahan Doro Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo dilakukan melalui program Sehat Nelayan tahun 2012 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dan diukur tahun 2013. Sertifikat diterbitkan setelah se-

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Suasana dengar pendapat Aliansi Masyarakat Mbuju (AMM) bersama Pemda yang difasilitasi DPRD Dompu, Rabu (15/6) mua persyaratan dipenuhi semuanya diarahkan di Kecadan dilengkapi. “Sertifikat matan Kilo. Di Desa Mbuju merupakan dokumen negara sendiri sebanyak 26 persil dan hanya bisa dibatalkan (sertifikat). “Dalam 100 nama melalui proses hukum,” tegas- yang kita rekomendasikan memang ada nama Abdullah nya.

Pengajuan sertifikat hanya di no urut 82, tapi itu bukan bisa dilakukan terhadap lah- Abdullah H. Marjan sesuai an pekarangan dan lahan per- foto kopi KTP yang ada,” tetanian. Lahan pekarangan gasnya.

Abdullah H. Marjan yang merupakan lahan yang ditempati dan itu bisa di pegunu- juga kepala Desa Mbuju, mengan. Begitu juga dengan lah- ngakui lahan Doro Matompo an pertanian berupa lahan Kecamatan Kilo yang dipersawah, perkebunan dan tam- soalkan warganya telah disertifikat dirinya tahun 2013. Di bak.

Sementara Kepala Dinas sekitar lahan yang disertiKelautan dan Perikanan fikatnya juga telah disertifikat Kabupaten Dompu, Ir. H. Rus- warga lain. “Lahan di sekitar din pada kesempatan yang yang dipersoalkan ini juga sama menegaskan, pihaknya sudah disertifikat warga lain tidak pernah merekomendasi- atas nama Masrin,” akunya. kan Abdullah H. Marjan Ia pun tidak persoalkan bila dalam program Sehat Nelay- dibawa ke ranah hukum. Jusan tahun 2012. Program untuk tru dirinya mendukung, sehmensertifikat tanah nelayan ingga ada fakta hukum yang ini sebanyak 100 persil dan bisa memprosesnya. (ula)

Bima (Suara NTB) – Pemkab Bima akan tetap melakukan razia rumah makan yang bandel dan buka pada siang hari selama bulan puasa dan halhal yang mengganggu ibadah puasa. Hal itu sebagai upaya penegakan aturan yang ada.

Kasat Pol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan, S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (15/ 6) mengatakan, akan tetap melakukan razia tempat-tempat yang bisa mengganggu jalan ibadah puasa. Seperti warung makan yang buka pada siang hari, tempat hiburan, kafe.

“Pihak yang tetap menjual dan membuka warung makan di siang hari, serta tempat-tempat hiburan yang menjual miras, akan tetap ditindak tegas,” ucap Edy. Kata dia, sebelum pihaknya melakukan razia, tentu akan melakukan sosialisasi dan himbauan terlebih dahulu kepada pemilik warung yang ada atau pihak terkait. Bahkan sebelum memasuki bulan puasa, surat himbauan telah disebarkan di 18 Kecamatan di Kabupaten setempat.

“Kita melakukan razia tentu diberitahukan dulu. Jika bandel tetap kita angkut dan bongkar,” katanya.

Diakuinya, selama puasa yang memasuki 10 hari ini, pihaknya belum menemukan ada pemilik warung yang masih membuka dagangannya pada siang hari ataupun kafe yang menjual miras. Namun jika masyarakat melihat adanya hal itu, disarankan agar melapor kepada pihaknya.

“Alhamdulillah belum kita temukan. Namun jika ada informasi tentu kita akan sikapi dengan cara-cara yang baik, tidak mengedepankan sikap anarkis,” akunya.

Bupati Bima melalui Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol

Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si menegaskan, selama Ramadhan, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri telah mengeluarkan instruksi seruan dalam menyambut bulan Ramadhan. Yang poin meminta agar masyarakat tidakmembukawarungmulaipagi hingga siang hari.

“Surat instruksi dengan nomor 003 tertanggal 2 Juni 2016.

Dalam poin ke lima tertuang tidak diperbolehkan membuka warung selama puasa selain sore hari,” tegasnya.

Bahkan pada kesempatan Safari Ramadhan, di beberapa Kecamatan, instruksi tersebut telah disosialisakan kepada masyarakat oleh Bupati sendiri. Untuk selalu proaktif menciptakan suasana yang kondusif dengan mengawasi hal-hal yang mengganggu ibadah puasa.

“Sikap toleransi tetap dikedepankan dengan menghormati umat Islam yang berpuasa. Untuk tidak merokok di tempat umum, makan di tempat terbuka. Bupati juga meminta agar tokoh masyarakat dan agama mengawasi bersama adanya hal ini,” terangnya.

Selain itu, dalam instruksi tersebut juga diminta agar para orang tua dan semua pihak agar mengawasi dan mengawal anakanaknya yang membunyikan petasan dan mercon atau segala bentuk suara yang mengganggu ketentraman dan keamanan selama puasa, terutama saat ibadah shalat tarawih.

“Soal penindakan tentu ada aparat berwajib yang memiliki kewenangan. Namun setidaknya para orang tua dan masyarakat harus bisa bergandengan dalam mengawasi peredaran mercon dan petasan, yang bisa mengganggu kekhyusukan selama ibadah puasa,” pungkasnya. (uki)

Ruas Jalan Tente – Langgudu Rusak Parah Bima (Suara NTB) – Kondisi ruas jalan lintas Tente - Langgudu di depan terminal Tente Kecamatan Woha, kian hari semakin memprihatinkan. Pengendara dan warga setempat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, berlubang dan becek tersebut.

Mereka menilai semangat Pemkab Bima untuk membangun dan memperbaiki kembali kondisi jalan itu minim. Yang sebelumnya pernah dijanjikan mulai pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 hingga Pilkada 2015 lalu.

Selain kondisi jalan yang belum kunjung diperbaiki, kebersihan dan penataan lingkungan di sekitar Kecamatan yang sedianya akan dijadikan pusat Ibukota Kabupaten ini, menjadi persoalan yang belum diselesaikan hingga kini.

“Semangat Pemerintah untuk membangun belum ada hasilnya. Karena setiap diprioritaskan berlarut begitu saja.

Kondisi jalan tetap rusak seperti ini,” kata tukang ojek yang kerap mangkal di terminal Tente, Alamsyah, kepada Suara NTB, Rabu (15/6).

Harapan dan keinginan masyarakat setempat sedikit lega. Pasalnya Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan H.M. Noer, serta pimpinan SKPD yang kerap berkunjung di wilayah setempat, pernah berjanji akan membenahi infrastruktur dan suprastruktur wilayah setempat.

Untuk memprioritaskan mulai penataan jalan, pembenahan terminal, pasar hingga penataan persampahan. Namun kondisi objek vital tersebut hingga kini sama sekali belum nampak perubahan secara fisik.

Yang terlihat justru perencanaan pemerintah dalam menata wilayah itu dipertanyakan masyarakat setiap saat. Sebab Kepala Daerah periode sebelumnya, juga tidak pernah berbuat terutama untuk memperbaiki

jalan lintas Tente – Langgudu.

“Jalan di depan terminal Tente menjadi persoalan bagi pengendara. Karena sejak lama tidak ada perbaikan sama sekali,” ujar dia.

Calon anggota DPRD kabupaten Bima berjanji akan memperbaiki jalan tersebut jika menang. Namun setelah menang dan duduk di kursi wakil rakyat, justru janji itu dilupakan.

Masyarakat Woha meminta utamakan dulu jalan, agar tidak ada lagi jalan kondisinya seperti ini.

“Woha adalah ikon Kabupaten Bima dan Tente merupakan aset ibu kota Kabupaten Bima yang harus diperhatikan dengan serius oleh semua pihak,” terang warga desa Tente, Syamsuddin.

Bupati Bima melalui Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si mengakui jalan jalan lintas Tente – Langgudu tersebut adalah wewenang Pemerintah Provin-

(Suara NTB/uki)

RUSAK PARAH – Salah satu ruas jalan lintas Tente – Langgudu yang rusak parah, berlubang dengan genangan air. si untuk memperbaiki.

“Jalan lintas desa itu wewenang Pemda. Kalau lintas Kecamatan seperti jalan di Woha yang menghubungkan Kecamatan Langgudu, adalah kewenangan Pemprov yang memperbaikinya,” ujar dia.

Dia mengaku, jalan tersebut merupakan urat nadi bagi masyarakat untuk kelancaran

melakukan kegiatan setiap harinya. Pemkab tetap mendorong agar Pemprov menata jalan tersebut.

“Yang jelas setiap tahun kami tetap melaporkan kondisi jalan yang rusak. Bukan hanya di Tente namun semua jalan milik Provinsi tetap dilaporkan sebagai bentuk koordinasi,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

JARINGAN PENGEDAR – Kasubdit I Ditresnarkoba, Cheppy Ahmad Hidayat didampingi Kabid Humas, Tri Budi Pangastuti menunjukkan barang bukti sabu dalam ekspose media di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB, Rabu (15/6).

Harapkan Perhatian Lebih DIBEBERAPA daerah di NTB, setiap tahun selalu menjadi langganan bencana kekeringan. Meski demikian, upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena kekeringan, masih bersifat sementara, tanpa ada solusi jangka panjang untuk mengeluarkan masyarakat dari bencana kekeringan.

Akibat dari bencana kekeringan yang dialami oleh masyarakat, kemudian berdampak pada semakin sulitnya memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutu(Suara NTB/dok) han air bersih misalnya. Tak Makmun hanya itu, kekeringan itu juga menularkan dampak dominonya ke sektor pertanian dan peternakan, seperti misalnya ancaman gagal panen dan ternak yang semakin kesulitan untuk mendapatkan air minum.

Untuk itu pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, diharapkan agar dapat memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang rawan terkena dampak kekeringan tersebut.

Demikian kesimpulan hasil serapan aspirasi pada kegiatan reses tahap II anggota Komisi I, DPRD NTB, Makmun, SH, M.Kn yang dsampaikan kepada Suara NTB, Rabu (15/6) kemarin. “Ada dua kecamatan didapil saya yakni Kecamatan Keruak dan Jerowaru, yang setiap tahun terjadi kekeringan. Karena air itu bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, maka kami harapkan ada perhatian lebih di dua kecamatan itu,” ujarnya.

Perhatian lebih yang dimaksudkan oleh Makmun yakni agar pemerintah meningkatkan pelayanannya pada kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Ada solusi jangka panjang yang diinginkan oleh masyarakat di dua kecamatan tersebut, karena selama ini, ketika musim kering datang, pemerintah hanya memberikan bantuan berupa penyaluran air melalui mobil-mobil tangki. Tapi solusi tersebut dilihat oleh Makmun hanyalah obat sementara.

“Lebih-lebih dibulan puasa ini, ya janganlah hanya menggunakan tangki terus-menerus setiap musim kering datang, harus sampai kapan kita memberikan masyarakat kita minum dengan cara seperti itu. Belum lagi kebutuhan air untuk mandi, pertanian dan ternak,” ucap politisi PKB itu. Dikatakan Makmun, aspirasi yang ia himpun dari resesnya itu, nanti akan disampaikan dalam rapat paripurna. Kemudian akan diteruskan untuk diusulkan dalam program pemerintah. (ndi)

Jaringan Pengedar Dibongkar

Ditangkap Saat Pesta Sabu dan Pesta Seks Mataram (Suara NTB) Buronan tersangka pengedar narkoba, DW diringkus polisi. Lengkap bersama tiga tersangka lain diduga jaringannya, yakni ZN, AP, dan SM di tempat berbeda.

Sabu seberat total 39,04 gram disita. Saat ditangkap, para tersangka ada yang sedang pesta sabu, bahkan ada yang tengah pesta seks dengan anak di bawah umur.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, Sag., didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengungkapkan, pihaknya mendeteksi para tersangka tersebut saling kenal satu sama lain.

“Mereka satu jaringan. Dari DPO DW kita kembangkan sehingga kita amankan tersangka lain,” ujarnya di Lobi Mapolda NTB, Kamis (15/6).

Penangkapan sejumlah tersangka itu maraton tanpa henti dari Senin (13/6) malam usai Tarawih hingga Selasa (14/6) pagi usai waktu Subuh. Tim buser bergerak tanpa henti.

Lomba KTL KAWASAN Tertib Lalu Lintas (KTL) sedianya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Perlu adanya inovasi penegakan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Budi Indra Dermawan, SIK MM menjelaskan, kesadaran untuk tertib lalu lintas memang membutuhkan energi lebih. Sebab berkaitan dengan mental masyarakat.

“Merubah kultur itu yang sulit. Tapi jangan bosan. Kita lakukan berulang-ulang,” ujarnya di Mapolda NTB, Rabu (15/6) didampingi Wadirlantas, AKBP Komang Suartana, beserta peserta FLLAJ. Fungsi KTL di masing-masing Kabupaten/kota di NTB dimaksimalkan. Polisi sebagai leading sektor penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengagendakan Lomba KTL. Budi Indra menampik diragukannya efektivitas penertiban yang acapkali dilakukan lewat kegiatan-kegiatan rutin Polantas. Ia mengklaim sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk mengukur itu perlu ada inovasi lain. Berupa Lomba KTL yang diikuti seluruh Polres jajaran Polda NTB. Tujuan akhirnya, lanjut dia, masyarakat punya kesadaran keselamatan di jalan.

Menurut catatan Polda NTB, 230 jiwa melayang sepanjang Januari hingga 14 Juni 2016 korban kecelakaan lalu lintas di ruas jalan NTB. Meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang ‘hanya’ 177 jiwa. “Berarti ada peningkatan. Ini indikator masyarakat sudah mulai kurang memperhatikan pentingnya keselamatan lalu lintas,” ujar Budi Indra.

Lomba KTL yang bakal diselenggarakan pertengahan Agustus nanti bertujuan untuk menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Pascalomba, sambung dia, masyarakat pun diharapkan dapat semakin menyadari pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas.

Ia menjelaskan bahwa yang menjadi objek penilaian adalah aparat kepolisian itu sendirinya. Tim independen dilibatkan sebagai juri. “Penilaian seobjektif mungkin,” ungkapnya. Adapun anggotanya adalah perwakilan dari instansi terkait seperti Jasa Raharja, Dishubkominfo, akademisi, dan media massa. “Petugas di lapangan akan dinilai apakah bertugas baik. Meskipun di KTL ini kita sudah laksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya. Menurutnya, KTL sudah seharusnya diwujudkan sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

KTL sebagai kawasan dengan tingkat ketegasan penegakan hukum yang dapat membudayakan keselamatan.

Pelanggaran secara kasat mata dapat terlihat. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan memanfaatkan ruas jalan KTL. Beberapa pelanggaran lalu lintas kasat mata tersebut diantaranya, kendaraan yang melawan arus lalu lintas, parkir menyalahi tata letak, posisi, dan sudut parkir; dan sepeda motor dan mobil yang tidak melalui lajur sesuai peruntukan. Polisi juga menindak angkutan kota dan ojek yang mengkal di persimpangan atau di tempat yang dilarang; yang berhenti tidak pada lajur yang paling kiri; menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya; dan beroperasi tanpa trayek.

“Jumlah denda tilang di KTL lebih tinggi dari kawasan lalu lintas lainnya di luar KTL,” tegas Budi Indra. (why)

Tim kemudian bergerak ke kos-kosan DW di Gedur, Sandubaya.Tiba di sana pukul 01.00 Wita Selasa (14/6), ditemukan sabu lagi seberat 1,84 gram. Di kos-kosan itu, turut pula diamankan ZN tengah bersama RR anak di bawah umur, diduga wanita penjaja nafsu.

Diamankan pula uang sejumlah Rp 8.646.000 juga diamankan diduga hasil transaksi. Pelaku lain yang diamankan di tempat tersebut diantaranya SM (30) yang merupakan bibi dari RR. “SM ini diduga mucikari yang menjual RR,” ungkap Cheppy.

Peserta pesta sabu lain, KW

Anak Terlibat Narkoba Rawan Terjerumus Prostitusi Mataram (Suara NTB) – Anak terjerat narkoba berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Rerata anak putus sekolah memiliki kecenderungan lebih tinggi. Agar tidak semakin terjerumus, anak-anak tersebut perlu diberi perhatian khusus.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, SH, MH, seusai pengungkapan narkoba, Rabu (15/6) di Lobi Gedung Utama, Mapolda NTB. Didampingi Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM dan Kasubdit I Ditresnarkoba, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag. “(Anak terjerat) narkoba tidak berdiri sendiri. Pasti akan ke kasus lain, seperti curanmor, kekerasan seksual,” ungkapnya menilik rekam jejak kasus sejumlah anak yang diadvokasi LPA NTB. Joko menjelaskan, berdasarkan pengalamanannya bahwa anak-anak terjerat narkoba itu rerata berlatar belakang ekonomi dan lingkungan keluarga tak kondusif. Yang membuat

mereka terpaksa harus berhenti sekolah. “Rata-rata putus sekolah di SMP dan SMA,” ungkapnya.

Polisi menggerebek kos-kosan tersangka pengedar narkoba, ZN di Gedur, Sandubaya pukul 01.00 Wita Selasa (14/ 6). Di kos-kosan itu, turut pula diamankan ZN tengah bersama RR anak di bawah umur, diduga wanita penjaja nafsu.

Juga ada barang bukti sabu seberat 1,84 gram dan uang sejumlah Rp 8.646.000.

RR warga Gedur, Sandubaya diduga dijual oleh bibinya, SM –yang turut diamankan- untuk dipekerjakan sebagai PSK. Cheppy menjelaskan, SM dan RR bakal dilimpahkan ke Subdit IV PPA Ditreskrimum untuk penanganan kasus dugaan trafficking dan kekerasan seksual anak di bawah umur.

“Dari interogasi sudah dari umur 15 tahun dia dijual,” ungkap Cheppy sembari menambahkan, bahwa yang bersangkutan tidak tamat SMP dan diurus oleh SM, bibinya tersebut.

Sementara Joko mengatakan bahwa pihaknya bakal mendampingi RR yang diduga penyalahguna narkoba.

Kekhawatirannya selama ini

bahwa anak perempuan terlibat narkoba cenderung ikut terlibat tindak pidana lain. Entah sebagai pelaku maupun sebagai korban.

“Perlu perhatian khusus.

Kita coba petakan karena mereka kalau sudah terjerumus bakal sukarela (menjadi korban),” ujarnya.

Ke depan, pihaknya tidak akan tenggelam sibuk meladeni penanganan jika anak telah terjerat kasus.

Perlu ada terobosan bekerjasama dengan pihak lain menghentikan itu.

“Masa kita kebobolan terus? Kita upayakan pencegahan tiga hal, stop narkoba, stop pornografi, dan stop kekerasan. Itu ancaman bagi anak,” tegas Joko.

Ia memaparkan, dalam sejumlah kasus, anak terlibat prostitusi juga tak lepas dari pengaruh lingkungan. Dorongan dan tarikan untuk memenuhi kebutuhan tertier seperti gadget model baru dan tak ingin ketinggalan fashion.

“Penyebab masuknya mereka alasan ekonomi.

(Kasus) inilah salah satu buktinya,” terangnya. Anak rentan dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. (why)

empat tetangganya. Selain sabu, turut pula diamankan satu timbangan elektrik, satu pipet kaca, satu pak plastik klip, serta uang Rp 1.258.000.

Seakan tak lelah, informasi dari rumah ZN kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan di tempat lain. Pukul 06.50 Wita, tim menemukan tersangka SM di rumahnya di salah satu perumahan di Labuapi, Lobar.

Seisi rumah pun digeledah hingga ditemukan barang bukti sabu seberat 7,40 gram yang dibungkus dalam dua poket. Ada pula uang Rp 3.550.000, tiga telepon genggam, dan satu bong, serta dua korek gas yang diamankan.

Para tersangka disangkakan pasal 112 dan atau pasal 114 dan atau pasal 127 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

Kawanan Rampok Beraksi, Tiga Warga Ditebas Praya (Suara NTB) Tiga orang warga Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terpaksa dilarikan ke RSUD Praya. Mereka diserang kawanan rampok yang menyantroni kandang ternak komplek miliknya, Selasa (14/6) dini hari.

Para pelaku pun kini masih dalam pengejaran aparat Polres Loteng.

“Identitas para pelaku sudah kita kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB, Rabu (15/6) kemarin.

Adapun jumlah pelaku diperkirakan lebih dari 5 orang.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kejadian perampokan tersebut berlangsung di kandangkomplekDusunOrokGedang Desa Mangkung. Kala itu, korban Amaq Rohani (57) tengah tertidur di dalam rumah. Sekitar pukul 02.00 Wita, korban mendengar suara ribut dari arah kadang ternak komplek miliknya.

Penasaran, korban kemudian keluar rumah hendak menuju kandang komplek. Benar saja, di sana korban melihat beberapa orang tak dikenal. Tak mau menunggu lama, korban langsung berteriak maling.

Mendengar teriakan korban, para pelaku bukannya lari. Tapi justru mengejar dan menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Meskikalahjumlah,korbantetap berusaha memberikan perlawanan.

Walaupun akhirnya korban sempat tersungkur,lantaranmengalamiluka tebas di sekujur tubuhnya. Tidak lama berselang, Amaq Mariam (48) dan Wilman (30) yang juga tetangga korban datang membantu setelah mendengarteriakankorban.

Nasib serupa juga dialami kedua korban tersebut. Bahkan kedua korban langsung tersungkur. Sedangkan Amaq Rohani masih terus berusaha melakukan perlawanan sembari berteriak minta tolong.

Melihat situasi yang sudah tidak mendukung,karenawargayanglain mulaiberdatangparapelakuakhirnyamemutuskanuntukkabur.Tanpa berhasil membawa satupun hewan ternak incarannya. Meninggalkan ketigakorbanyangbersimbahdarah dengan sejumlah luka tebas.

Warga yang datang langsung melarikan korban ke RSUD Praya untuk mendapat perawatan medis. Sebagian diantaranya melakukan pengejaran. Tetapi sia-sia, setelah kehilangan jejak begitu sampai perbatasan desa. “Dari keterangan warga pelaku diperkirakan sekitar 20 orang. Tapi yang sudah berhasil kita identifitas pelakunya lebih dari 5 orang,” tegas Arjuna.

Dikatakannya, pengejaran akan terus dilakukan. Sampai para pelaku berhasil ditemukan.

Beberapa barang bukti sudah diamankan. Sejumlah warga juga sudah dimintai keteranganya. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. (kir)

PAW di DPRD Kota Mataram

Syaiful Wardi Dipastikan Gantikan Ahmad Khulaifi

(Suara NTB/why)

Budi Indra Dermawan

Cheppy memaparkan, tim yang dipimpinnya melakukan penggerebekan itu berdasarkan hasil pengembangan kasus selama hampir satu bulan belakangan.

18 Mei lalu, timnya hanya pulang membawa 13 poket sabu seberat 8,04 gram dari salah satu rumah di Desa Labuapi Utara, Labuapi, Lobar.

Serta 2,96 gram diduga milik tersangka lain, yakni ZN. Pemilik rumah yang kabur pada saat itu DN, akhirnya dapat ditangkap sekitar pukul 21.00 Wita pada Senin kemarin di salah satu perumahan di Labuapi itu. Bersama KG dan RW yang diduga tengah pesta sabu.

dan SJ turut digelandang polisi.

Penggeledahan dilanjutkan. Hingga didapati barang bukti lain berupa dua timbangan elektrik, empat telepon genggam dan satu bong.

“Dari sana kita kembangkan lagi informasi untuk bergerak ke daerah Sesaot,” ungkap Cheppy. Di salah satu rumah di Jalan Sesaot, Suranadi Utara, Narmada ditangkap AP, diduga pengedar.

Tampak dari barang bukti yang diamankan yakni 24 poket sabu seberat 18,40 gram.

Penggeledahan sekitar pukul 03.45 Wita jelang waktu Sahur itu membuat AP kalap. “Dia sempat berusaha menghilangkan barang bukti ke saluran pembuangan kamar mandi. Tapi akhirnya bisa kita ambil,” terangnya.

Tersangka AP tak sendiri.

Saat itu ia tengah berpesta bersama BM dan DZ, warga set-

Mataram (Suara NTB) – Setelah sekitar sembilan bulan tanpa kepastian, PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh almarhum Ahmad Khulaifi, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram yang meninggal dunia September 2015 lalu, akhirnya terjawab. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan bahwa DPRD Kota Mataram telah mengajukan usulan PAW tersebut.

Adalah Syaiful Wardi, dipastikan akan mengisi kursi yang ditinggalkan anggota Dewan dari

dapil Sandubaya tersebut. ‘’PAW ini tidak ada masalah karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Dan kita akan segera melakukan PAW itu,’’ kata Aria menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/6). Kenapa PAW ini sampai berlarut-larut, Aria menjelaskan, ini lantaran adanya dualism kepengurusan PPP saat itu. ‘’Setelah selesai kisruh di pusat, PPP dan Golkar, dua partai itu sudah mulai mengurus PAW,’’ imbuhnya. Dikatakan Aria, yang sering membuat PAW menjadi tertunda adalah kepengurusan maupunorangyangdisodorkan.‘’DiPPP tidak ada calon lain selain pak

Syaiful Wardi,’’ tegasnya. Seperti diketahui, Syaiful Wardi merupakan mantan anggota DPRD Kota Mataram dua periode, yakni periode 2004 – 2009 dan 2009 -2014.

Aria menjelaskan, usulan PAW sebetulnya sudah disampaikan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram sejak tahun lalu. Hanya saja, karena masih terjadi kisruh internal partai tersebut, sehingga pihaknya belum memproses ulusan tersebut. Karena salah satu syarat wajib PAW adalah adanya rekomendasi resmi dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dari partai yang mengajukan usulan PAW itu.

Usulan yang kembali diaju-

kan pascaberakhirnya dualisme di internal partai berlambang ka’bah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Kota Mataram dengan menyurati KPU Kota Mataram. ‘’Kita minta sama KPU, nama pengganti sesuai nomor urut perolehan suara,’’ katanya. Surat itupun sudah mendapat balasan dari KPU Kota Mataram dengan munculnya nama Syaiful Wardi.

Usulan ini kemudian diteruskan ke Gubernur melalui Walikota Mataram. ‘’Posisinya sekarang ada di Gubernur. Kita tinggal menunggu SK,’’ demikian Aria. Begitu SK pengangkatan Syaiful

Wardi menjadi anggota DPRD Kota Mataram turun dari provinsi, DPRD Kota Mataram akan langsung menggelar rapat paripurna istimewa. Pihaknya, kata Aria, sudah melakukan antisipasi jauhjauh hari terkait PAW ini.

Sekretariat DPRD Kota Mataram telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan fulldress, pin dan keperluan lainnya. Bahkan, selama ini masalah penggajian anggota Dewan, Sekretariat DPRD Kota Mataram tetap menganggarkan untuk 40 anggota Dewan. ‘’yang tidak terpakai, akan dikembalikan sebagai silpa,’’ tambahnya. (fit)

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

Halaman 9

Ibnu Abbas meriwayatkan: bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhandan sungguh beliau lebih dermawan terhadap perbuatan baik dari angin yang berhembus (sangat ringan dan cepat berbuat baik tanpa merasa keberatan).”

(Hadits Riwayat Bukhari)

Hakikat Ibadah Puasa Najamudin, S.Sy., S.Pd.I (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) dan Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram) TIDAK sedikit umat Islam yang memiliki pemahaman tentang puasa yang sempit. Puasa hanya dipahami sebatas menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan dengan suami atau istri. Pemahaman seperti itu tidak salah, karena secara normatif memang halhal tersebut dapat membatalkan ibadah puasa seseorang manakala dilakukan dengan sengaja. Namun, ada hal-hal yang terkadang oleh mayoritas umat Islam

tidak menghiraukannya.

Hal-hal tersebut telah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali hanya rasa lapar semata, dan betapa banyak orang yang salat lail (tarawih) tetapi tidak ada yang diperoleh dari shalatnya itu kecuali rasa lelah semata”.

Sabda Nabi tersebut mengindikasikan ada sesuatu yang menyebabkan amal ibadah seseorang menjadi sia-sia.

Sesuatu yang dapat menyebabkan amal ibadah puasa menjadi sia-sia itu telah diterangkan secara jelas oleh Rasulullah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam AlBukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi bersabda: “Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji, serta hal-hal yang bodoh (padahal dia sedang berpuasa), maka Allah tidak menganggap perlu baginya untuk meninggalkan makan dan minum”.

Maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut adalah kalau seseorang itu sedang berpuasa, maka sudah semestinya dia menahan diri dari hal-hal yang negatif, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang dapat menyebabkan kemudharatan baik untuk pribadi maupun orang lain.

Sehingga, ketika sesuatu yang negatif itu dilakukan, padahal dia sedang berpuasa, maka sama dengan dia tidak berpuasa, karena puasa itu menuntut orang yang berpuasa agar menahan diri secara totalitas dari apapun yang dilarang tegas untuk dikerjakan dan yang bertentangan dengan nilainilai ajaran agama.

Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang berpuasa itu agar selalu waspada terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan setiap waktu, karena jangan-jangan kita tidak menyadari telah menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kita. Momen bulan Ramadhan ini sungguh tepat untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan sikap dan tutur kata, sehingga selesai bulan Ramadhan kita sudah terbiasa dengan perkataan dan perbuatan yang positif. Dengan demikian, harapan untuk menjadi orang yang bertakwa dapat terwujud. Amin!

(Suara NTB/met)

LOKASI NGABUBURIT – Pantai Ampenan merupakan salah satu lokasi yang dijadikan warga Kota Mataram untuk menunggu waktu berbuka puasa.

Mereka biasanya menunggu waktu berbuka sambil menikmati sunset atau matahari tenggelam. Tampak seorang pedagang bakso di Pantai Ampenan sedang mendorong gerobak baksonya menjelang tibanya waktu berbuka beberapa waktu lalu.

Hingga Pertengahan Ramadhan

Polisi Belum Temukan Warung Buka Siang Hari Selong (Suara NTB) Hingga pertengahan bulan Ramadhan 1437 Hijriyah, aparat kepolisian belum menemukan adanya warung makan yang buka pada siang hari. Pasalnya, dari hasil operasi yang dilakukan oleh petugas razia yang dibentuk oleh Polres Lotim, belum ada ditemukan masyarakat yang membuka warung pada siang hari pada bulan Ramadhan tahun ini. Hal itu menunjukkan jika kesadaran masyarakat dalam berpuasa terus mengalami peningkatan.

(Suara NTB/yon)

Moch. Efendi

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu.

Moch. Efendi mengatakan, selama Ramadhan Pemda Lotim telah mengeluarkan surat edaran yang melarang rumah makan membuka dagangannya pada siang hari. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai wujud tindak lanjut dari surat edaran itu, katanya, aparat kepolisian telah melakukan razia ke sejumlah lokasi, namun belum menemukan adanya masyarakat yang membuka warung makannya pada siang hari.

“Petugas belum menemukan rumah makan yang buka pada

siang hari. Mungkin hal ini akibat tindakan tegas aparat pada bulan Ramadhan tahun lalu yang tanpa kompromi menyita perkakas masak setiap warung yang melayani pelanggan pada siang hari,”ungkapnya.

Namun, jika ditemukan masih adanya warung makan yang buka di siang hari, kata mantan Kapolsek Sembalun ini, maka aparat kepolisian akan langsung menindak tegas masyarakat yang bersangkutan termasuk langsung menutup paksa warungnya. Langkah ini dilakukan sematamata untuk memberikan efek jera dan memberi peringatan untuk menghargai umat Muslim yang sedang berpuasa dan menjaga kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

Disinggung masalah petasan, diakuinya, masih kerap ditemukan adanya sejumlah anak yang membunyikan petasan. Namun, semuanya masih dalam batas kewajaran,karena petasan yang dibunyikan merupakan jenis petasan kecil yang digesekkan pada korek api. (yon)

Masih Kontroversi, Sejarah Peradaban Islam di Lombok INFORMASI sejarah mengenai awal mula peradaban Islam di Lombok hingga saat ini masih jadi kontroversi. Beberapa sumber terdahulu dalam bentuk hasil kajian penelitian menyatakan, peradaban Islam di Pulau Lombok ini diperkirakan bermula sejak kisaran abad ke-14 dan juga abad ke-16.

Adanya informasi yang menyatakan sejarah peradaban Islam pada abad ini dinilai kurang lugas serta kurang valid. Banyak informasi kebenaran yang tidak dimunculkan dalam hasil kajian penelitian. “Pemahaman tentang Islam di Lombok ini sudah mulai berkembang sejak abad ke-7, apa buktinya tentu pertama mengenai keberadaan syahadat. Kedua adanya ditemukan sembilan masjid. Masjid–masjid itu diperkirakan berdiri sejak abad ke-12,” kata peneliti sejarah Pulau Lombok, Dr. Muhammad Fadjri, M.A, Rabu (15/6).

Diakuinya, para peneliti terdahulu tidak melakukan kritik sumber ketika melakukan kajian di lapangan. Akibatnya, informasi yang didapatkan serta menjadi bahan sajian hasil penelitiannya bersifat seadanya saja. Akhirnya, informasi yang terrsebar mengenai sejarah kehidupan manusia yang terjadi di Lombok ini sedikit menyimpang atau keliru. Sebab, berbagai informasi yang tersaji bukan merupakan hasil kajian atau penggalian secara tuntas.

“Masjid itu jangan diartikan sebagai bangunan yang berbentuk gedung dan mewah – mewah, Tidak!. Masjid itu kan artinya tempat bersujud, maka itulah penelitian tentang peradaban manusia di Lombok ini harus dilakukan dengan pendekatan semiotika dan hermeneutika, pemahaman tentang simbol dan makna,” tuturnya.

Kendati demikian, infromasi sejarah yang tersaji dalam buku berjudul Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, data yang menyatakan bahwa peradaban islam di Lombok bermula sejak datangnya Sunan Prapen seakan – akan menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Lantas, usai melakukan penelitian serta menuangkan hasil kajiannya dalam sebuah tesis, Fadjri mengemukakan, kedatangan Sunan Prapen ke Lombok ini bertujuan menyempurnakan ajaran Islam. Lantas, orang – orang yang diislamkan oleh Sunan Prapen di Tanah Lombok ini merupakan pendatang yang berasal dari nusantara.

“Sembilan masjid yang menjadi bukti keberadaan Islam di Lombok pada Abad ke12. Letaknya di Batue Bayan, ada juga Masjid Songak di Lombok Timur. Ini dijelaskan dalam kitab – kitab Sasak yang asli.

Seperti Kitab Sulud dan lain sebagainya yang terletak di Sembalun Lombok Timur,” katanya. (met)

Mengasah Nilai Kemanusiaan di Bulan Ramadhan Puasa Membantu Proses Pengobatan Kanker SAKIT tidak menjadi halangan untuk berpuasa. Meski sakit kronis, tapi kita masih bisa melaksanakan puasa sampai dengan waktu berbuka tiba. Bagi Anda yang ingin berpuasa, meski sedang sakit, khususnya penyakit kanker, berikut ini tips buat Anda sebagaimana dikutip dari www.sehatmagz.com.

Penelitian yang dilakukan di University of Southern California menunjukkan berpuasa dapat melindungi kerusakan sistem pertahanan tubuh dan memicu regenerasi pembentukan sel imun yang baru. Para peneliti menyimpulkan bahwa berpuasa merubah kondisi “tidur” stem cell kita berubah menjadi kondisi aktif.

Selama penelitian para peneliti melakukan pengamatan pada pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan dengan kemoterapi. Dan menemukan efek sinergis dari melakukan puasa dan proses pengobatan kanker.

Valter Longo, salah satu penulis dalam penelitian ini menyatakan bahwa para peneliti tidak menduga bahwa puasa dapat memberikan efek yang sangat baik dalam regenerasi stem cell pada sistem pembentukan darah (hemapoetik). Jika kita kelaparan, sistem tubuh berusaha untuk menghemat energi.

Usaha penghematan ini salah satunya dilakukan dengan mendaur ulang sel imun yang sudah tidak dibutuhkan, yaitu sel darah putih yang sudah mengalami sedikit kerusakan. Akibatnya jumlah sel darah putih secara keseluruhan akan berkurang. Dan saat seseorang mulai makan kembali, jumlah sel darah putih akan meningkat lagi. Pada saat terjadi peningkatan, sel darah putih yang terbentuk adalah sel darah putih yang baru dan jauh lebih sehat.

Selain itu, selama pengamatan para peneliti menemukan bahwa berpuasa pada pasien kanker akan menurunkan enzim PKA yang berhubungan dengan penuaan, pertumbuhan tumor dan kanker.

Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang menggembirakan mengenai manfaat berpuasa pada kanker, namun keputusan untuk melakukan puasa atau tidak bersifat individual dan kasuistik. Seorang penderita kanker diharapkan mengkonsultasikan kondisinya kepada dokter yang merawat,, sehingga dapat dinilai apakah saat ini layak berpuasa atau justru berpuasa dapat memperburuk keadaan. (berbagai sumber)

Ayam Asam Manis TIDAK terasa kita memasuki 10 hari kedua berpuasa di bulan Ramadhan. Tentunya, dalam berbuka atau sahur kita ingin makanan yang enak, nikmat dan menyegarkan. Bahkan, bagi orang yang memiliki uang cukup tidak masalah berbuka dengan menu yang sehat dan beraneka ragam.

Tapi bagi Anda yang ingin berbuka atau sahur sederhana dengan menu secukupnya, kami akan mencoba memberikan solusi atau resep. Salah satunya, resep ayam asam manis. Anda ingin mencoba, berikut ini cara membuatnya sebagaimana dikutip dari laman www.zonakeren.com.

Bahan: - 1 ekor ayam kampung, ambil dagingnya.

- 5 sdm tepung maizena - 5 sdm tepung beras - 3 sdm tepung sagu - Minyak sayur secukupnya (canola/biji bunga matahari/ kedelai).

- 2 siung bawang putih, haluskan - Merica secukupnya - garam secukupnya - 1 siung bawang putih, iris-iris - ½ bawang bombai iris memanjang - 1 buah wortel potong korek api - 50 gram kacang polong - 50 ml Saus tomat - 3 sdt tepung maizena, cairkan - garam secukupnya - minyak sayur secukupnya Cara membuat:

1. Daging ayam dipotong-potong kotak, beri bumbu, diamkan sebentar.

2. Tepung maizena, tepung beras dan tepung sagu diaduk rata 3. Baluri ayam dengan tepung, goreng.

Saus: - Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.

- Masukkan saus tomat, wortel dan kacang polong. Tambahkan sedikit air - Masak dengan api kecil sebentar.

- Tambahkan maizena, aduk.

- Siramkan ke atas daging ayam yang telah digoreng.

- Ayam asam manis siap disantap sebagai menu utama sahur. (berbagai sumber)

Mataram (Suara NTB) Bulan Ramadhan dipandang sebagai bulan yang magfirah. Bulan suci yang diistimewakan oleh seluruh umat Islam dan merupakan kesempatan terbaik untuk mengasah nilai– nilai kemanusiaan.

“Kalau saya melihat, bulan Ramadhan sebagai bulan yang magfirah atau bulan yang diistimewakan ini menjadi momentum bagi kita untuk mengawali memperbaiki diri sendiri, memperbaiki akhlak, sikap, perilaku, toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya. Karena pada bulan ini nilai tambahnya luar biasa,” tutur Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dra. Hj. Nurul Yakin, M.Pd, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6).

Fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, lanjutnya, harus dipulihkan. Beragam bentuk perilaku yang menyimpang dari kaidah norma–norma sosial kemanusiaan harus ditekan sedemikian rupa, sehingga mampu mengusung kehidupan yang lebih beradab di masa mendatang. “Kita tidak bisa merubah perilaku orang lain, bahkan sekuat apa pun diri kita. Tetapi yang bisa dilakukan yakni dengan memulai perubahan pada diri sendiri dulu,” tuturnya.

Perubahan yang diawali dari masing–masing individu itu, ujarnya, diyakini dapat mempengaruhi perilaku manusia secara universal atau menyeluruh.

Maka atas dasar itu, perubahan menuju arah yang lebih baik hendaknya dimulai dari diri sendiri sejak bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini.

(Suara NTB/met)

Hj. Nurul Yakin “Pada bulan yang suci ini secara sistematis, manusia menciptakan setting lingkungan untuk moral. Pada malam harinya, umat manusia khususnya Muslim mendirikan ibadah shalat tarawih, menunaikan ibadah tadarus dan lain sebagainya,” ujarnya.

Perangkat–perangkat keislaman, ujarnya, harus menjadi energi yang mampu membangkitkan atau menghidupkan nilai–nilai dari diri seseorang.

Nilai–nilai kehidupan yang baik, sehingga lebih bermakna ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari–hari. Selain beberapa nilai kemanusiaan di atas, pada bulan Ramadhan juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kepekaan sosial serta berkenan untuk saling berbagi antarsesama.

“Tetapi sebetulnya bukan hanya pada bulan Ramadhan kita harus menghidupkan nilai – nilai tersebut dalam diri kita. Melainkan bulan Ramadhan ini hanya menjadi awal, sehingga bulan selanjutnya juga dapat berlaku seperti itu,” sarannya. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

Halaman 10

Data Rapor Tak Sesuai

(Suara NTB/ron)

UNIVERSITAS Mataram (Unram) melakukan verifikasi data terhadap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016. Ditemukan bahwa nilai rapor yang diunggah ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) banyak yang tidak sesuai dengan rapor asli.

Hal ini menyebabkan Unram harus melakukan beberapa kali verifikasi ulang. Dan akhirnya melalui sidang pleno bersama fakultas, memutuskan empat orang yang dinyatakan gugur SNPMTN. Setelah sebelumnya, pada pengumuman SNPMTN tanggal 9 Mei lalu dinyatakan lulus.

Wakil Rektor I bidang akademik Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/ 6) mengemukakan, pihaknya banyak menemukan nilai rapor yang diunggah di PDSS tidak sesuai dengan nilai rapor yang asli. Tetapi, tidak seluruhnya nilai lebih tinggi di PDSS dan nilai di rapor lebih rendah. Banyak juga kasus yang sebaliknya.

“Sehingga ada dua kali kita melakukan sidang pleno. Karena ini lelah kita analisis,” katanya.

Pada sidang pleno pertama, katanya, pihaknya memutuskan bagi yang tidak mendafatar ulang pada tanggal 31 Mei lalu, dinyatakan langsung gugur. Bagi yang daftar ulang dilakukan pengumpulan rapor dan dokumen lainnya. Dokumen rapor itulah yang menjadi bahan melakukan verifikasi.

Wirasapta mengemukakan, terdapat 200-an lebih calon mahasiswa yang diverifikasi. Perbedaan nilai antara PDSS dan nilai rapor asli dianggapnya menjadi prinsip verifikasi.

Oleh karena itu, setelah dinilai tingkat permasalahannya, diputuskan 40 calon mahasiswa mengikuti verifikasi lanjutan.

“Setelah kita lihat tingkat permasalahannya, kita meminta melanjutkan verifikasi untuk sekitar 40 calon maahasiswa, karena yang 40 ini kita anggap signifikan permasalahannya,” katanya.

Wirasapta mengatakan, verifikasi lanjutan itu dimaksudkan untuk menelusuri sekolahnya. Dengan cara langsung memanggil calon mahasiswa itu. Pendalaman verifikasi itu dilakukan di masing-masing fakultas. “Mereka datang, supaya tidak salah mengambil keputusan,” tandasnya.

Dari 40 orang tersebut, Wirasapta mengatakan, semua peserta rapat pleno berkesimpulan bahwa kesalahan tidak pada siswa pendaftar. Hampir semua fakultas menyatakan bahwa indikasi kesalahan itu ada di pihak sekolah yang sedikit keliru mengunggah data. Sehingga calon mahasiswa itu dinyatakan tidak bersalah.

Setelah diverifikasi kedua, dinyatakan bahwa 36 calon mahasiswa dinyatakan lulus. Tetapi Wirasapta menekankan, kelulusannya disertai dengan pemberitahuan kepada sekolah asal, akan adanya verifikasi lanjutan. Karena ketidakserasian nilai rapor asli dengan nilai pada PDSS. Sementara itu, empat orang dinyatakan tidak lulus. Karena tidak hadir ketika verifikasi. “Kami anggap kesengajaan untuk menutupi data. Empat orang itu, mereka tidak hadir, dan dokumen tidak lengkap,” pungkas Wirasapta. (ron)

(Suara NTB/dok)

DENGARKAN DONGENG - Para pelajar SDN 1 Beleka saat acara mendongeng bersama Kak Wawan, beberapa waktu lalu. Hingga kini, para pelajar memang masih lebih menyukai aktifitas bertutur ketimbang membaca dan menulis.

Minim Siswa, Sekolah Swasta Diminta Berinovasi

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram meminta sekolah swasta berinovasi agar menarik minat masyarakat bersekolah di sekolah swasta. Hal ini berkaitan dengan masih adanya sekolah swasta yang kekurangan siswa. Hingga membuat sejumlah ruang kelas tak terpakai.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, M.Si, mengatakan, pihak Dikpora sudah membuat aturan mengenai Rombongan Belajar (Rombel). Ia menjelaskan, ada kuota 1.323 siswa yang diperuntukkan untuk sekolah swasta.

“Tinggal bagaimana

sekolah swasta menarik mereka. Kita tak berani jamin kemana kuota ini. Sudah kita atur, bagaimana sekolah swasta menggunakan trik untuk mendapatkan kuota siswa,” ujarnya.

Hamid menekankan, pihaknya sudah mengatur kuota untuk sekolah negeri. Terkait dengan Rombel. Baik dari penerimaan peserta didik baru

jalur bina prestasi, online, dan Bina Lingkungan (BL). Jumlah dari sisa itulah yang diperuntukkan untuk sekolah swasta.

Ia menjelaskan, ada aturan ketat terkait kuota penerimaan peserta didik baru. Hamid mengatakan, pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pihak

terkait, pernah membicarakan dengan wali kota terkait kuota rombel. Termasuk program BL, yang ketentuannya, hanya boleh menerima siswa yang tinggal di dekat sekolah yang bersangkutan.

“Semua sekolah sama, tidak ada pilih kasih, itu sekolah kita semua. Sekarang bagaimana cara sekolah swasta bisa mendapatkan siswa.

Karena ketika sekolah negeri mendapatkan bantuan, sekolah swasta juga dapat bantuan,” kata Hamid.

Ia juga menekankan, sekolah swasta perlu merefleksikan apa yang menjadi

masalah dari minimnya siswa. Karena dahulu, pernah sekolah swasta mendapatkan banyak siswa. “Kalau dulu kan penuh sekolahnya, sekarang kenapa, perlu dipikirkan,” tandasnya.

Padahal, katanya, kelulusan sekolah swasta juga mencapai 100 persen. Inilah yang perlu dirembukkan oleh pihak sekolah swasta. Berkaitan dengan upaya inovatif untuk mendapatkan siswa. “Supaya banyak peminat, bagaimana caranya untuk urung rembuk, trik apa yang dipakai untuk mendapatkan siswa,” pungkasnya. (ron)

Budaya Bertutur Masih Kuasai Masyarakat Indonesia

Unram Buka Jalur Tes Mandiri Mataram (Suara NTB) Rabu (15/6) kemarin, Universitas Mataram (Unram) mulai membuka pendaftaran jalur Tes Mandiri. Pendaftaran itu dibuka untuk memenuhi kuota 20 persen kursi untuk regular pagi. Selain, membuka kesempatan untuk berkuliah di non regular.

Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/6), mengatakan, untuk kelas regular S1 akan menerima 20 persen dari daya tampung kelas regular. Sedangkan untuk non regular, terbuka untuk 12 Program Studi. Dan menampung 100 persen. “Demikian juga dengan program D3 dan vokasi di Bima dan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.

Ada dua mata uji, yaitu tes kemampuan dasar dan potensi akademik. Kedua, yaitu tes kemampuan bidang ilmu.

Wirasapta menekankan, tes mandiri merupakan tes institusional. Maka ada kekhususan pemilihan jurusan atau prodi. Di tes mandiri, hanya diperbolehkan memilih dua pilihan jurusan atau prodi.

Dua pilihan prodi itu, katanya, harus berada pada kelompok ujian yang sama. Dicontohkan, jika saintek atau IPA, maka pilihan kedua-duanya adalah Saintek atau IPA. Begitu juga dengan Soshum atau IPS. “Tes mandiri ini diselenggarakan sepenuhnya oleh institusi, yaitu Unram. Tapi tetap dengan mengacu pada sistem pengendalian mutu. Mulai dari penyiapan soal, sampai pada pelaksanaan tes dan sistem evaluasinya. Menggunakan sistem online semua, dengan harapan ini lebih praktis, siapapun bisa mendaftar,” jelasnya.

Tetapi ia menegaskan, hal terpenting, bahwa bagi peserta tes, data yang dipakai ketika mendaftar online harus sinkron. Atau sesuai dengan data-data yang dibutuhkan berikutnya. Agar tidak merugikan peserta.

Pendaftaran tes mandiri dimulai pada 15 Juni sampai dengan 13 Juli. Wirasapta memprediksi pendaftar akan membeludak pasca pengumuman SBMPTN, pada 28 Juni mendatang. Karena mengetahui kesempatan terakhir ada pada tes mandiri.

Wirasapta mengatakan, karena tes mandiri merupakan program institusional, maka peserta jalur mandiri diminta membayar uang pendaftaran sebesar 250 ribu. Untuk biaya pelaksanaan kepengawasan dan pencetakan naskah soal.

“Untuk keperluan pengawasan ujiannya. Serta pemindaian dan pengolahan data,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI, Dra. Lucya Dhamayati, M.Hum., menyebut budaya bertutur pada masyarakat Indonesia masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan budaya membaca.

Hal itu menjadi kendala peningkatan kualitas masyarakat dalam mengembangkan diri dalam menambah pengetahuan melalui membaca.

“Kendalanya banyak diantaranya yaitu belum meratanya penyebaran bahan perpustakaan untuk masyarakat, selain itu juga tingginya budaya tutur dibandingkan dengan budaya

baca masyarakat,” ujar Dhamayati ditemui Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Rendahnya budaya baca itu pula kata Dhamayati mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menjadi rendah. Indonesia masuk dalam peringkat 108 dari 187 negara di dunia. Peringkat ini lebih rendah dari lima negara ASEAN lain seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Padahal kata Dhamayati, jika dilihat dari segi potensi, bangsa Indonesia sangat besar apabila ditinjau dari jumlah penduduknya yaitu 253,60 juta jiwa dari 17.504 pulau yang

terdiri dari 1.340 suku bangsa dan 546 bahasa yang memiliki beraneka ragam budaya yang perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Disebutkannya, sebab utama negara-negara yang sudah memiliki budaya gemar membaca dan belajar yang tinggi karena mereka dapat secara cepat mengadaptasi perkembangan dan tuntutan global di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara untuk mengantisipasi kondisi global dan kemajuan teknologi,

Deklarasi Gerakan Gemar Membaca Jangan Dimaknai Seremonial Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB Drs. H. Imhal, meminta agar masyarakat tidak memaknai “deklarasi gerakan gemar membaca” yang diluncurkan beberapa waktu lalu itu hanya sebagai sebatas kegiatan seremonial belaka.

Imhal menyebut, “deklarasi gerakan gemar membaca” ialah gerakan moral penumbuhan minat baca di seluruh lapisan masyarakat NTB. Untuk itu, masyarakat harus mendukung setiap upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah termasuk mensukseskan gerakan gemar membaca di NTB. Dalam deklarasi yang digelar para pustakawan dan para pelajar itu, terdapat lima poin penting deklarasi diantaranya yaitu seluruh masyarakat, pemangku amanah akan melaksanakan gerakan cinta membaca, turut mengembangkan perpustakaan dengan koleksi yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan, media sosial dan

sumber belajar lainnya, mendekatkan sumber pengetahuan, kemampuan, keterampilan untuk meraih prestasi dan kinerja terbaik. Termasuk bertekad menjadi pribadi yang cinta membaca untuk dapat menghadapi tantangan meraih kemajuan dan prestasi. Di samping membumikan gerakan cinta membaca dalam rangka terwujudnya masyarakat NTB yang beriman, berdaya saing dan sejahtera.

Hal itu berarti kata Imhal, tidak ada hari tanpa aktivitas membaca, dengan begitu waktu yang dimiliki setiap orang akan optimalkan digunakan bermanfaat untuk membaca.

“Disana membaca, disini juga membaca, dimana-mana membaca,” ujar mantan Kadis Dikpora NTB ini.

Selain itu, khusus untuk para pelajar sekolah, pihaknya kedepan akan menuntut sekolah agar setiap pelajar dibebankan dengan kewajiban membaca buku. Hasil bacaan nantinya berupa ringkasan akan disebarluaskan lewat mading atau papan informasi yang disediakan sekolah atau tempat strategis supaya turut serta menjadi sumber belajar. (dys)

upaya peningkatan SDM ialah dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada terutama perpustakaan.

Melihat kondisi lemahnya tradisi membaca masyarakat Indonesia, program revolusi mental yang dicanangkan pemerintah, perpustakaan menempati posisi yang strategis untuk dapat serta berkontribusi dalam penguatan mentalitas budaya kemandirian dan

dapat mengubah pola pikir, membentuk karakter dan meningkatkan semangat berkarya serta penguatan mentalitas budaya.

“Kehadiran institusi perpustakaan dengan dukungan pustakawan yang kompeten seyogyanya mampu menyediakan dan melayankan bahan bacaan yang berkualitas sesuai dengan budaya lokal berciri khas Indonesia,” terang Dhamayati. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

PSSI Loteng Berencana Kirim Tim U-15 ke Cina

Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Rabu, 15 Juni 2016 08:00 Cili 4 vs 2 Panama 10:00 Argentina 3 vs 0 Bolivia Euro 2016 Rabu, 15 Juni 2016 00:00 Austria 0 vs 2 Hongaria 03:00 Portugal 1 vs 1 Islandia

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Jumat, 17 Juni 2016 09.00 Amerika Serikat vs Ekuador @Kompas TV Sabtu, 18 Juni 2016 07.30 Peru vs Kolombia @Kompas TV Minggu, 19 Juni 2016 06.30 Argentina vs Venezuela @Kompas TV 09.30 Meksiko vs Cili @Kompas TV Euro 2016 Kamis, 16 Juni 2016 00.00 Rumania vs Swiss @RCTI 03:00 Perancis vs Albania @RCTI 21:00 Inggris vs Wales @RCTI Jumat, 17 Juni 2016 00.00 Ukraina vs Irlandia Utara @RCTI 03:00 Jerman vs Polandia @RCTI 21:00 Italia vs Swedia @RCTI Sabtu, 18 Juni 2016 00.00 Republik Ceko vs Kroasia @RCTI 03:00 Spanyol vs Turki @RCTI 21:00 Belgia vs Republik Irlandia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Brasil Brasil Pecat Carlos Dunga Jakarta (Suara NTB) Brasil memecat Carlos Dunga Selasa waktu setempat setelah Selecao gagal lolos dari fase grup Copa America Centenario.

Peru mengeleminasi Brasil dengan 1-0 Minggu waktu setempat berkat gol kontroversial dari tangan striker Raul Ruidiaz.

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) lalu membebastugaskan Dunga begitu dia kembali dari Amerika Serikat Selasa waktu setempat.

Sumber-sumber pada klub Brasil Corinthians berkata kepada ESPN Brasil bahwa CBF sudah sepakat mendekati manajer mereka, Tite, untuk menggantikan Dunga.

Tite juga bisa langsung menangani tim Olimpiade pada Agustus nanti ketika Brasil tengah memburu medali emas pertamanya dari sepak bola.

Direktur Teknik Gilmar Rinaldi juga dipecat dan Dunga telah bertemu dengan Presiden CBF Marco Polo Del Nero Selasa waktu setempat.

“Selecao adalah poin paling tinggi dari sepak bola Brasil pada tingkat dunia,” kata Rinaldi. “Untuk beberapa alasan, itu adalah jalan yang berbeda. Itu berakhir di sini, saat ini juga.

Hasilnya tidak memuaskan, dan saya memahami posisi presiden dengan mengganti seluruh staf pelatih.”

“CBF mengumumkan Selasa bahwa telah memutuskan membebastugaskan staf teknik tim nasional Brasil. Koordinator tim, Gilmar Rinaldi, pelatih Dunga dan seluruh stafnya untuk meninggalkan posisi mereka,” umum CBF seperti dikutip ESPN. (ant/bali post) Carlos Dunga (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

WAJIB MENANG - Pemain andalan Belgia, Eden Hazard dan Romelu Lukaku akan melakoni laga wajib menang melawan Irlandia pada laga kedua Grup E Euro 2016 Sabtu (28/6) malam.

Laga Wajib Menang untuk Belgia Paris Belgia tidak bisa lagi menoleransi kesalahan apa pun saat melawan Irlandia pada laga kedua Grup E Euro 2016 Sabtu pekan ini demi membalas kekecewaan kalah pada laga pembukaan melawan Italia, kata striker Divock Origi seperti dikutip Reuters.

Dianggap sebagai salah satu favorit juara turnamen ini, Belgia diatasi oleh tim sedisiplin Italia sewaktu kalah 1-2 Senin lalu, sebaliknya Irlandia menjadi tim yang lebih baik kendati seri 1-1 melawan Swedia di Stade de France.

“Kami harus siap untuk pertandingan berikutnya. Kami tahu ini akan sulit karena kami sangat menaruh hormat kepa-

da Irlandia dan kami harus memperhatikan cara kami memainkan pertandingan itu secara taktis,” kata Origi kepada wartawan di Prancis.

“Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang penting bagi kami. Kami harus siap. Setelah kalah melawan Italia, kami jelas kecewa tetapi kami tahu Irlandia adalah tim yang bagus dan kami harus siap 100 persen untuk mengalahkan mereka, itu yang pasti.”

Penyerang Romelu Lukaku tak mampu menemukan permainan terbaiknya sewaktu melawan Italia, dan penampilan buruknya itu disorot oleh pelatih Marc Wilmots yang mengaku melewatkan malam yang tidak bahagia setelah dikalahkan Italia.

“Banyak orang bicara sebe-

Putri Angky akan Tampil di Kejurnas Renang di Bali Mataram (Suara NTB) Atlet renang NTB, Putri Angky akan berlaga di Kejurnas Renang di Bali, 22 Juni mendatang. Keikutsertaan atlet Pelatda PON NTB di event tersebut untuk menguji kemampuannya.

“Kita akan kirim Putri Angky di kejurnas renang di Bali tangga 22 Juni,” ucap Pelatih Renang NTB Mohammad Jaelani kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (15/6).

Dikatakan Jaelani keikutsertaan atlet renang NTB di event tersebut untuk mengukur sejauhmana perkembangan atlet setelah menjalani Pelat-

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

da PON yang digelar secara Desentralisasi oleh PRSI NTB awal Januari hingga akhir Mei lalu. Pada awal Juni, mereka sudah masuk Pelatda terpusat yang akan berlangsung hingga September 2016.

“Target kami bagaimana atlet kami bisa meningkatkan limit waktu,” jelasnya. Putri Angky adalah satu-satunya atlet NTB yang berhasil meraih tiket PON di cabor renang. Dia mencatat waktu 30 detik di Pra-PON renang 2015, dan target di kejurnas nanti bisa melewati 30 detik. “Saya berharap Putri Angky bisa mencatat waktu lebih tajam dari sebelumnya,” harapnya.

Menurut Jaelani, untuk dapat berprestasi di PON Jawa Barat (Jabar) 2016, Putri Angky harus mampu menembus limit waktu 28 detik.

Pasalnya limit waktu terbaik di nomor renang 50 meter gaya bebas putri menembus angka 28 detik. (fan)

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

lum turnamen ini mengenai apa yang bisa kami lakukan tetapi kami menghadapi realitas sebaliknya sewaktu melawan Italia dan kadangkadang bagus juga mengetahui Anda masih harus melalui jalan panjang,” kata Lukaku.

“Kami kini harus menang melawan Irlandia dan kami juga harus bermain bagus. Irlandia adalah tim yang bagus.

Dalam bertahan mereka sangat bagus dan di depan mereka memiliki pemain-pemain yang bisa menciptakan perbedaan.”

Belgia yang kini berada di urutan buncit dalam klasemen grup akan menjalani laga terakhir fase grup melawan Swedia pada 22 Juni, demikian Reuters. (ant/bali post)

Praya (Suara NTB) Gebrakan awal coba dilakukan kepengurusan PSSI Lombok Tengah (Loteng) yang baru dalam mendorong kebangkitan sepak bola di daerah ini. PSSI Loteng akan mengirim satu tim untuk berlaga di kejuaraan sepak bola U-15 di Cina, Juli mendatang. Demikian disampaikan Ketua PSSI Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Rabu (15/6).

Pengiriman satu tim U-15 tersebut atas undangan langsung panitia kejuaraan yang mempertemukan tim sepak bola U-15 antar provinsi di Cina itu. “Jadi kita memang diundang khusus oleh panitia kejuaraan untuk ikut berpartisipasi pada kejuaraan tahunan tersebut,” akunya.

Tim sendiri direncanakan akan berangkat pada tanggal 23 Juli mendatang. Dan, direncanakan akan berada di sana selama kejuaraan berlangsung hingga tanggal 30 Juli mendatang. “Jadi nanti ada 15 pemain yang akan ikut. Didampingi 5 orang ofisial ditambah pelatih,” terangnya.

Untuk personil tim yang akan dikirim ke Cina tersebut, Pathul mengaku saat ini pihaknya sudah mulai melalukan seleksi. Namun mengingat persiapan yang begitu mepet, pihaknya tidak terlalu memberikan target yang muluk-muluk pada kejuaraan tersebut. Yang penting, para pemain bisa memberikan permainan terbaiknya.

Kejuaraan itu sendiri, selain sebagai ajang asah kemampuan para pemain. Sekaligus juga sebagai ajang asah mental dan semangat bertanding. Sehingga itu bisa menjadi bekal bagi para pemain untuk bisa terus mengembangkan permainan.

Terlebih yang dikirim adalan pemain-pemain usia remaja. Yang tentunya diharapkan kedepan bisa berkembang menjadi pemain-pemain andalan, tidak hanya bagi Loteng dan NTB saja. Tapi juga bisa menjadi bagian dari pemain nasional di masa mendatang. (kir)

Hooligan Rusia Berulah Lagi, Pendukung Inggris Diserang di Lille Paris Kekerasan antarsuporter kembali terjadi di Lille setelah hooligan Rusia yang biasa disebut “ultras”, menyerang pendukung Inggris begitu mereka meninggalkan sebuah pub sebelum kabur ketika polisi Prancis menggunakan penyemprot merica untuk melerai tawuran itu.

Polisi antihuruhara Prancis menggunakan penyemprot merica ketika dua kelompok manusia berhadaphadapan di kota Prancis sebelah utara itu, hanya beberapa jam setelah dipisahkan di sebuah bar.

Baku hantam terjadi pada dini hari itu setelah para pendukung timnas Inggris meninggalkan sebuah bar. Pendukung kriminal Rusia mengabaikan ancaman UEFA untuk menendang Rusia dari Euro 2016 dengan tetap menyerang para pendukung Ing-

(ant/bali post)

Hooligan Rusia gris dan Wales di dekat stasiun kereta di kota itu.

Pada bentrok sebelumnya, kursi-kursi dilemparkan dan seorang pendukung terlihat jatuh telentang di sebuah halaman bar di Lille pada hari yang sama Rusia didenda UEFA dan diancam dikeluarkan dari turnamen itu.

Kewaspadaan ditingkatkan menyangkut keamanan para pendukung ketika Inggris bersiap melawan Wales di Lens Kamis waktu setempat, dan Rusia menghadapi Slowakia di Lille, Rabu ini.

Dua kota ini hanya berjarak 23 mil satu sama lain, demikian Daily Mail. (ant/bali post)

HILANG

HILANG

HILANG

Hilang STNK R2 Yamaha DR4026cj Noka/Nosin : MH32BJ003EJ666623/2BJ666725 an. Muhibit Tobirin hilang disekitar lingkungan Bendega Kec. Sekarbela Kota Mataram

Hilang BPKB R2 Suzuki Nopol EA3664SD Noka//Nosin : MH8EN125A8J-507759/F405ID-507347 an. Cuk Adi Yuliono hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang BPKB R2 Honda DR4684BM Noka/Nosin : MH1JF89K019470/JF13E0020237 an. Yunita hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang BPKB R2 Honda DR3772DM Noka/Nosin : MH1HB32127K115549/ HB32E-1112947 an. Heri Muliyani hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang BPKB R2 Honda DR5679BA Noka/Nosin : MH1JB51106K7245698/ JB51E-1716796 an. Kusumayanti hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang BPKB R4 Suzuki DR9517CZ Noka/Nosin : MHDESL410PJ-401831/ FI0A-ID-300727 an. I GD Indrawan Sumadiyasa hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang BPKB R2 Honda DR4320DE Noka/Nosin : MHINFGE172K245698/NFGEE-1245968 an. Budianto hilang disekitar Jl. Guru Bangkol Blok VIB Kel. Pagesangan Timur Hub. 087864292914

Hilang Sertifikat Tanah an. I Nengah Suartha Hak Milik No. 1282 SPPT No. 527174000202500130 Jl. Wartawan RT. 07 Lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Hilang BPKB R4 Toyota DR251BY Noka/Nosin : FJ40-337348/2F-523432 No. BPKB. 00590990 an. Ni Made Dani Suarni hilang disekitar Mataram menuju Subang Jabar

SUARA NTB

Kamis, 16 Juni 2016

PU Turunkan Eskavator Mini di Penghulu Agung Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram terpaksa menurunkan alat berat berupa eskavator mini untuk mengeruk tumpukan pasir di sepanjang jalan Pantai Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan. Tumpukan pasir akibat abrasi pantai ini, mengganggu aktifitas nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke darat.

Gelombang pasang terjadi belakangan ini, bukan saja mengakibatkan perahu nelayan serta rumah warga rusak.

Justru mengakibatkan terjadinya penumpukan pasir ke jalan.

Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pengerukan pasir di sepanjang jalan Penghulu Agung tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat, bahwa tumpukan pasir akibat gelombang pasang mengganggu akses mobilisasi nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka.

Kemudian, pihaknya membawa alat berat berupa eskavator mini untuk membersihkan tumpukan pasir. “Mulai kemarin kita sudah bersihkan menggunakan eskavator mini,” kata Mahmuddin, Rabu (15/6).

Tak hanya itu, tumpukan

pasir ini menghalangi nelayan untuk menaikan perahu mereka. Selain eskavator, pihaknya juga menurunkan crien atau alat sejenis penarik sehingga nelayan bisa menyandarkan perahu mereka ke atas.

Disebutkan, tumpukan pasir akibat abrasi mencapai ribuan meter kubik. Ribuan meter kubik ini kemudian ditumpukan ke bibir pantai sebagai bamper supaya gelombang tidak sampai ke pinggir jalan. “Pasirnya sudah kita bersihkan dan tumpukan ke pinggir pantai sebagai bamper supaya ombak tidak sampai ke atas,” tuturnya.

Pengerukan pasir dijadwalkan akan selesai selama tiga hari diakui Mahmuddin, diapresiasi oleh masyarakat.

Lantaran, mobilisasi nelayan tidak terganggu.

Apakah ada rencana membangun tanggul? Dikatakan, Pemkot Mataram sudah trauma membangun tanggul di lokasi tersebut. Berdasarkan kajian, tanggul tidak bisa menahan hempasan gelombang, sehingga dikhawatirkan program akan sia - sia dan menghabiskan anggaran. “Sudah ndak berani kita. Disana memang gelombangnya besar,” demikian ujarnya. (cem)

Halaman 12

Jadwal Pencairan Gaji Ke-13 dan 14 Tunggu Perpres dan PMK Mataram (Suara NTB) Tahun ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia akan mendapatkan gaji ke-13 dan 14. Pemkot Mataram telah menganggarkan Rp 26,3 miliar untuk gaji ke-13 dan Rp 26,3 miliar untuk pembayaran gaji ke-14 pada APBD murni 2016. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan gaji ke-13 akan dibayarkan sebelum Lebaran dan gaji ke-14 dibayarkan setelah Lebaran.

Mengenai jadwal pasti kapan pencairan gaji ke-13 dan 14 ini, Yance mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Gaji ke-13 dan 14 itu pada prinsipnya Pemkot Mataram

sudah siap untuk membayar karena kita sudah menganggarkan di dalam APBD Murni 2016. Untuk gaji ke-13 itu sebesar Rp 26,3 miliar, untuk gaji ke-14 juga sebesar Rp 26,3 miliar,” jelasnya, Rabu (15/6).

Para ASN telah mendapatkan gaji ke-13 sejak beberapa tahun lalu. Sementara gaji ke-

14 baru tahun ini dan dibayarkan bertepatan dengan masuknya tahun ajaran baru sekolah. Gaji ke-14 ini disampaikan Yance sebagai kompensasi tidak adanya kenaikan gaji ASN tahun ini. Biasanya setiap tahun pemerintah memberlakukan kebijakan menaikkan gaji ASN sebe-

sar enam persen.

“Tahun 2016 kenaikan gaji tidak ada, diganti menjadi gaji ke-14,” ujarnya. Setelah Perpres dan PMK keluar, Yance mengatakan pihaknya akan langsung mengeksekusi, mencairkan gaji ke-13 sebelum Lebaran. Jumlah ASN lingkup Pemkot Mataram yang akan mendapatkan gaji ke-13 dan 14 sebanyak 6.700 orang.

Selain menganggarkan gaji ke-13 dan 14 untuk para ASN, Pemkot Mataram juga menganggarkan pembayaran honor bulan ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT). “PTT kita

anggarkan untuk honor bulan ke-13 sehingga mereka juga bisa (memanfaatkan) untuk Lebaran,” ujarnya. Besaran honor bulan ke-13 yang akan diterima PTT sesuai dengan honor yang dibayarkan setiap bulan.

Jumlah PTT lingkup Pemkot Mataram lebih dari seribu orang. Sementara itu anggaran untuk honor bulan ke13 ini disiapkan Pemkot Mataram sekitar Rp 2 miliar. Pemberian honor bulan ke-13 ini adalah kebijakan Pemkot Mataram dan telah dilaksanakan sejak sekitar 14 tahun terakhir atau sejak 2002 lalu. (ynt)

Penghapusan Aset Dilaksanakan Secara Parsial Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai melakukan penghapusan aset

secara parsial atau bertahap.

Dimana aset yang telah memiliki dokumen lengkap dengan

nilai di bawah Rp 5 miliar akan langsung dihapuskan, tanpa menunggu keputusan legislatif.

“Berapa ditemukan barang yang memiliki dokumen lengkap, kita hapuskan. Tapi nilainya tidak melebihi Rp 5 miliar,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, Rabu (15/6).

Aset yang dihapuskan se-

cara parsial ini cukup dilaksanakan dengan keputusan kepala daerah sebagai dasar penghapusan. Yance mengatakan jika penghapusan dilakukan setelah semua dokumen aset senilai Rp 25 miliar lengkap, maka penyelesaian persoalan ini akan memakan waktu cukup lama.

“Umpama sekarang kita dapat kumpulkan nilai aset Rp 1 miliar, Rp 500 juta, kita

hapuskan,” ujarnya. Dengan pola parsial ini diharapkan hingga akhir tahun 2016 ini seluruh aset yang diusulkan penghapusannya bisa rampung dilaksanakan. “Kita harapkan sampai akhir tahun 2016 ini bisa terhapus semua.

Karena kalau terkumpul jadi satu lama,” jelasnya.

Yance mengatakan secara umum penghapusan aset ini telah rampung. Hanya saja ada beberapa aset yang kondisinya rusak berat tapi belum diketemukan di mana keberadaannya. Aset yang seperti ini kemudian direklasifikasi ke aset jenis lainnya.

“Kemudian kita secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan akan menghapuskan aset tersebut. Kalau kemarin minta persetujuan Dewan tapi menjadi lama karena harus mengumpulkan arsip yang berkaitan dengan data aset itu,” jelasnya.

Aset yang paling banyak dihapuskan adalah jenis buku dan mebel. “Paling banyak buku di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah. Buku-buku yang sudah hancur lebur, itu yang paling banyak,” ujarnya.

Sedangkan untuk jenis mebel atau furnitur, Yance mengatakan banyak juga yang telah rusak baik yang ada di perkantoran maupun sekolah-sekolah.

Untuk aset jenis peralatan rumah tangga, seharusnya tidak masuk ke dalam jenis aset, tapi persediaan karena termasuk barang habis pakai.

Jadwal penghapusan aset ini telah disusun pihaknya dan telah mulai dilaksanakan. (ynt)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 16 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

Usut Abruknya Jembatan di Lotim AMBRUKNYA pembangunan jembatan di Sekarteja Lombok Timur (Lotim) menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menyelesaikan sebuah proyek dengan sebaik-baiknya. Jika dalam pelaksanaan pembangunan proyek apapun jenisnya harus melalui perencanaan yang matang dan tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak melalui perencanaan matang dan tanpa ada kajian mendalam, maka sebuah proyek akan berdampak buruk dalam proses penyelesaian di masa mendatang.

Kasus ambruknya jembatan di Sekarteja ini merupakan satu dari beberapa kasus yang terjadi di NTB. Beberapa waktu lalu, akibat hujan deras sebuah jembatan yang sudah jadi di Bima bagian utara ambruk, sehingga berdampak pada pengguna jalan dan jalur transportasi di daerah itu. Namun, ambruknya pembangunan jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan di Lotim menjadi salah satu bukti, jika pengerjaan sebuah proyek pembangunan masih belum serius dilakukan.

Kontraktor yang berhasil menjadi pemenang tender dalam pelaksanaan proyek ini tentu sudah melalui seleksi ketat bersama dengan kontraktor lainnya. Namun, adanya kasus ini menjadi pertanyaan besar bagi pihak yang berhasil memenangkan tender dalam proses seleksinya. Apakah pihak di ULP melakukan pengecekan terhadap kondisi kontraktor di lapangan. Inilah yang menjadi tugas besar bagi pihak berwenang di satuan kerja (satker) terkait.

Kita tidak menginginkan dalam proses pelaksanaan tender ada permainan yang melibatkan oknum-oknum di dalam, sehingga mampu lolos sebagai pemenang. Hal ini tentu menjadi tugas bagi aparat keamanan yang sekarang sedang turun melakukan pengusutan terhadap kasus ambruknya jembatan ini. Jika ditemukan ada indikasi permainan dalam pelaksanaan tender proyek, maka orang-orang yang terlibat di dalamnya harus ditindak tegas, karena menyalahi kewenangan yang diberikan.

Begitu juga pada kontraktor yang melaksanakan proyek ini, jika ada unsur kelalaian harus bertanggung jawab penuh.

Kalau perlu kontraktor atau usaha ini harus di-black list dari daftar pihak yang harus mengikuti tender. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pelajaran pada kontraktor lain agar tidak main-main dalam melaksanakan sebuah proyek berskala besar.

Namun, kalau memperhatikan pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lombok Timur Sateriadi, jika kontraktor atau rekanan tidak mengindahkan rekomendasi dari pemilik proyek, yakni Dinas Pekerjaan Umum. Belum lagi, kayu penyangga yang dipergunakan saat pengecoran dinilai sudah rapuh atau tidak memenuhi standar, sehingga musibah itu terjadi. Nasi sudah jadi bubur, jembatan sudah ambruk, 5 pekerja sudah meninggal dan 5 lagi mendapat perawatan dari tenaga medis di rumah sakit dan semuanya tidak akan kembali lagi.

Penyebab ambruknya jembatan ini juga harus diusut tuntas. Polres Lotim saat ini sedang mengusut ada indikasi kelalaian di balik ambruknya jembatan tersebut. Selain itu, polisi juga menduga ada indikasi penyimpangan dalam pembangunan proyek ini. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Guru; Antara Pengasuh, Pengusaha dan Pendidik DA segumpal kesedihan yang saya rasakan ketika membaca pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, terkait pendidikan dalam halaman 10 Harian Suara NTB 28 Mei 2016.

Betapa ternyata guru di zaman ini haruslah menerima kenyataan bahwa profesi mereka tidak lagi murni sebagai pendidik.

Namun, ada pertimbangan serius; seleksi guru memang haruslah lebih ketat mengingat persaingan guru dan teknologi informasi semakin menjadi-jadi. Guru tidak lagi sebagai sumber ilmu, tetapi lebih sebagai rekan diskusi—selaras dengan Kurikulum 2013. Akan tetapi, sebuah kalimat menggelitik, “….guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Harus melalui pola seleksi,” menelurkan pertanyaan di kepala saya, apakah pengabdian para guru honorer tidak lebih layak menjadi pertimbangan daripada hasil tes para calon guru yang mengikuti seleksi CPNS? Entahlah. Yang jelas, di kepala saya, pengalaman tidak dapat ditipu— apalagi digantikan—oleh hasil tes CPNS, jika kelak pernyataan Jusuf Kalla ini “dikabulkan”.

Sebagai mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, terjun langsung ke dalam dunia pendidikan dan melihat proses di dalamnya adalah hal wajib. Dari pengalaman tersebut, tentu tidak adil jika kelak para guru honorer tersebut harus kembali berkompetisi bersama mereka yang baru saja lulus— entah sebagai sarjana pendidikan atau yang mengikuti pendidikan profesi. Ibarat seorang dukun beranak yang kalah “pamor” dengan diploma kebidanan dalam hal legalitas praktik, bukan dari rekam jejak atau jam terbang mereka. Ya, seperti itulah.

Pengasuh Terlepas dari masalah perekrutan PNS tersebut, ada hal yang lebih menarik. “Guru Biologi Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Bantaeng, Nurmayani Salam ditahan karena pencubitan…” betapa lucu kenyataan yang disuguhkan ke masyarakat tentang guru saat ini.

Sudah tentu kita tidak bisa samakan dengan zaman sebelum-sebelumnya. Akan tetapi ada hal yang

Oleh:

BAIQ ILDA KARWAYU (Komunitas Akarpohon Mataram)

perlu digarisbawahi dalam permakluman ini; guru berubah karena siswa berubah, atau bisa juga sebaliknya. Dulu, dan dulu sekali, guru adalah sosok yang disegani—bahkan ditakuti. Penganggapan ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan guru dalam mendidik.

Setiap Senin setelah upacara bendera berlangsung, guru-guru akan melakukan razia rutin penampilan siswa. Kuku-kuku terpotong rapi, seragam rapi—dasi dan topi lengkap, kemeja dimasukkan ke dalam celana bagi laki-laki atau rok bagi perempuan, dan segala jenis kerapian lainnya. Jika ada yang ditemukan “melenceng”, maka penggaris sepenjang satu meter telah siap mendarat di pantat para siswa. Kegiatan tersebut, dilihat dari segi kekerasan, memang keras.

Namun, dilihat dari segi manfaat, kami dibentuk untuk menjadi generasi disiplin dan peduli terhadap penampilan diri.

Terlebih, “pemukulan” tersebut belumlah sebanding dengan yang didapat para anak di rumah mereka. Lalai mengerjakan pekerjaan rumah, sapu lidi sang ibu siap mengejar. Terlambat pulang ke rumah, jeweran sang ayah siap menanti di depan pintu. Hal tersebut adalah rutinintas biasa yang didapat anak-anak. Dan, tidak ada yang mempermasalahkan itu semua sebelum aturan Hak Asasi Manusia (HAM) masuk merecoki kehidupan pendidikan; baik di rumah maupun di sekolah.

Biasanya, penghukuman atas hal kekerasan tersebut dijatuhkan kepada para pengasuh bayi dan anakanak. Kini, jika hukuman tersebut telah jatuh kepada guru, apa bega guru dengan pengasuh? Ketika orangtua tidak suka dengan cara guru mendidik anak mereka, langsung libas dengan HAM! Apalagi menggunakan jabatan fungsional diri, sekarang ini sudah sangat mudah.

Guru, sekolah, dan rumah bukan lagi dihubungkan sebagai orangtua kedua, rumah kedua, dan rumah utama, melainkan pengasuh, tempat penitipan anak, dan rumah.

Pengusaha Jika Jusuf Kalla menginginkan para calon guru diseleksi dengan ketat, mungkin karena ia tidak in-

RUKO - VILA - KOST

gin meloloskan para calon yang berpotensi mengikuti jejaknya yang menjadikan pengusaha sebagai profesi sampingan disamping profesi utama. Tidak jarang para guru PNS kini yang melebarkan karirnya di jalur pengusaha. Ada yang membangun lembaga bimbingan belajar (bimbel), menjual buku-buku—baik buku pilihannya maupun buku yang ditulisnya sendiri, dan ada pula yang sekedar menjadikan predikat PNS sebagai “kartu nama” untuk mendapatkan proyek penelitian tindakan kelas (PTK).

Hal tersebut dilakukan bukan karena gaji guru yang kurang. Sungguhlah tidak. Gaji guru PNS sekarang ini, ditambah dengan tunjangan sertifikasi, tentu tidak bisa dikatakan kurang untuk memenuhi hidup—kecuali memenuhi gaya hidup. Saya tidak berbicara mental, meski dalam kenyataannya hal tersebut memiliki kaitan. Tidak ada lagi Oemar Bakri. Semakin tebal pendapatan guru, semakin terbengkalainya kualitas siswa karena mengejar apa yang menurut mereka adalah hak. Hak sebagai pendidik. Mendidik di sana-sini.

Ilmu diajarkan seadanya. Ketika evaluasi siswa menunjukkan hasil yang tidak sesuai target, pemerintah disalahkan. Media ajar kurang, padahal cara menggunakan uang sertifikasinya yang kurang ajar.

Seperti kata pepatah, “Buruk rupa, cermin dibelah.” Ya, sudah, mental pengusaha lebih berkuasa dalam dirinya, maka menjadi guru ia tidak mampu.

Pendidik Mungkin predikat ini masih banyak kita lihat dalam diri para peserta program Indonesia Mengajar, Sarjana Mengajar daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar (SM3T), dan para relawan pengajar yang tersebar di seluruh yayasan pendidikan dan komunitas-komunitas—salah satunya ada Komunitas 1000 Guru.

Bagaimana tidak, mereka hadir di tengah-tengah anak miskin pendidikan. Mereka berbagi bersama anak yang memang membutuhkan. Bukan berhadapan dengan anak orang kaya yang memang sudah pintar namun masih tetap dicekoki pelajaran oleh orangtuanya. Bukan berangkat dari rumah dengan iming-

iming ongkos penelitian yang salah sasaran. Apabila pemerintah masih kesulitan menyebarkan guru ke pelosok-pelosok, mungkin karena nepotisme dan egoisme masih mengikat mata mereka.

Sebagai solusi, mungkin Jusuf Kalla harus membuka tangan untuk mereka yang memang menjadikan pendidikan sebagai jalan hidupnya. Mungkin, dan mungkin lagi, tes CPNS tidak perlu diadakan karena pengalaman mereka mendidik tidak diragukan lagi.

Mereka tidak banyak berkutat dengan aturan-aturan negara tentang kurikulum. Mereka mengajar sesuai kebutuhan daerah tempat mereka mengajar. Sarjana Pendidikan (S.Pd) hanyalah penghargaan bagi mereka yang telah menempuh ilmu teknis nan formal terkait dunia pendidikan. Percayalah, pengalaman adalah guru terbaik.

Kini, terlepas dari segala pandangan tentang guru, pengertian guru, tugas pokok guru, golongan keberapa itu guru, seluruhnya tidak akan menjadi penting jika guru tidak mampu membuat siswanya menemukan jati diri. Memanusiakan manusia.

IPM NTB tumbuh paling tinggi di Indonesia Yang penting masyarakatnya sejahtera

*** Jual gula melebihi HET, pedagang akan disanksi Distributor jangan diabaikan

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 16 Juni 2016

Jembatan Ambruk di Lotim

LPA Persoalkan Kontraktor Pekerjakan Anak Mataram (Suara NTB) Terdapat lima orang korban meninggal akibat jembatan ambruk di Sekarteja, Lombok Timur (Lotim) Selasa (14/6) lalu. Dari lima korban yang mengalami luka-luka, dua diantaranya merupakan pekerja anak. Keduanya M.Zainul Husni Jauhari (15) dan Abdul Kadir Jaelani (17). ‘’Kontraktor itu harusnya tidak mempekerjakan anakanak. Apalagi ini merupakan pekerjaan yang berisiko. Saya khawatir bukan mereka saja yang dipekerjakan, namun ada anak-anak lainnya,” kata Ketua Divisi Advokasi LPA NTB Joko Jumadi, SH kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (15/6) kemarin.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menduga bahwa kontraktor tidak hanya mempekerjakan dua orang anak ini saja, melainkan ada yang lainnya.

Ia menyesalkan sikap kontraktor yang mempekerjakan anak tanpa melihat aturan terlebih dahulu. Menurut Joko, kontraktor pada jembatan yang ambruk harus diberikan sanksi atas tindakannya. Sebab hal itu melanggar ketentuan undang-undang tentang Perlindungan Anak. ‘’Saya akan melakukan pendampingan terlebih dahulu.

Namun kontaktornya harus diberi tindakan tegas. Meskipun bukan sanksi pidana, harusnya ada sanksi administrasi,’’ ujarnya.

Kasus pekerja anak ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Kendati demikian belum ada sanksi yang tegas terhadap kontraktor untuk memberikan efek jera. Sehingga kasus serupa terulang kembali. Padahal sudah jelas di dalam aturan terkait larangan mempekerjakan anak.

Anak-anak seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk belajar di sekolah. Sehingga tidak disibukkan dengan bekerja, apalagi dengan pekerjaan yang berat dan mempertaruhkan nyawa. ‘’Saya akan ke sana, mau lihat kondisinya bagaimana. Apakah mengalami trauma atau bagaiamana.

Karena ini adalah anak-anak kita yang harus kita lindungi bersama,’’ujarnya.

Salurkan Bantuan Ungkapan prihatin juga disampaikan Pemprov NTB terkait peristiwa ambruknya jembatan yang sedang dalam proses pengerjaan. Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, pihak pelaksana pekerjaan seharusnya memperhatikan secara seksama standar pekerjaan maupun keselamatan para pekerja. Jika standar pekerjaan maupun keselamatan diperhatikan, maka jatuhnya korban bisa dihindari. ‘’Ini pekerjaan yang memerlukan kehati-hatian dengan standar di atas rata-rata jadi harus diperhatikan betul-betul oleh pelaksana pekerjaan,’’ ujarnya pada Suara NTB, Rabu (15/6).

Pembangunan ini, lanjutnya, merupakan kewenangan Pemkab Lotim, karena menghubungkan ruas jalan kabupaten. Atas kejadian ini Pemprov meminta Pemkab Lotim memastikan segera apa yang menjadi penyebab musibah ini. Sementara pada pelaksana pekerjaan bila dinilai lalai atau menyalahi prosedur pelaksanaan dan teknis pekerjaan diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang ada.

Begitu juga pada kepada keluarga yang menjadi korban agar tetap bisa bersabar atas musibah ini. Pihaknya berharap hal ini tidak terulang lagi di tempat lain. Pelaksana pekerjaan memastikan betul pelaksanaan setiap pekerjaan dengan baik. ‘’Pemprov sudah berada di lokasi sejak tadi malam (Selasa malam) dan tadi pagi (Rabu pagi) sudah menyalurkan bantuan kepada keluarga korban,’’ ujarnya. (lin/ham)

Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Ambruk Dari Hal. 1 Akan ditelisik spesifikasi bahan yang digunakan seperti rangka besi cor, juga material lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, besi yang dipakai diduga tak memenuhi syarat karena tak mampu menahan beban semen setelah dicor. ‘’Kita akan cocokkan dengan RAB dan tentu kita arahkan ke sana (penyelidikan dokumen),’’ ungkapnya.

Namun sebelum penyelidikan ke arah indikasi tindak pidana korupsi, prioritas sementara pihaknya menyelidiki penyebab kecelakaan. Kemudian menentukan siapa paling bertanggung jawab sebagai tersangka.

Malam itu juga sejumlah pihak dimintai keterangan berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek. ‘’Yang sedang kita periksa pengawas, pimpinan proyek dan pekerja yang hari ini (kemarin saat kejadian) berada di lokasi,’’ sebut Kapolres. Permintaan keterangan akan dilanjutkan ke direktur dua rekanan tersebut, karena dianggap paling bertanggung jawab atas insiden tragis ambruknya bantalan jembatan saat pekerja sedang menyelesaikan proses pengecoran.

Selain dugaan kelalaian, akan ditelisik juga indikasi perusahaan itu mempekerjakan anak di bawah umur. Karena dari lima korban selamat, dua diantaranya umur 15 tahun dan 17 tahun. ‘’Korban di bawah umur ini yang usianya 15 dan 17 tahun,’’ ujar Kapolres.

Sementara pantauan langsung Suara NTB Selasa (14/ 6) malam lalu, proses evakuasi berakhir pukul 21.30 Wita, setelah lima korban tewas tertimbun reruntuhan ditemukan. Korban terakhir yang ditemukan adalah Yasir (19), asal Lingkungan Sukarteja, Kelurahan Pancor. Tim evakuasi dari Badan SAR unit Kayangan, bersama Polres Lotim, TNI, harus menggunakan dua alat berat exavator untuk menggali bantalan cor jembatan yang menimbun korban.

Proses pencarian korban, disaksikan warga yang berkerumun di sekitar TKP. Akhirnya evakuasi dihentikan sekitar pukul 23.30 Wita. Dua alat berat pun ditarik dari TKP.

Mulai Diperiksa Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Lotim mulai Rabu (15/6) kemarin melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan jembatan itu. Menurut Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Wendi Oktatiansyah, sudah tiga orang yang dimintai keterangan, yakni kepala tukang, pengawas proyek dan manajer lapangan. ‘’Sekarang ini kita sudah mulai penyelidikan, jelas kasus ini akan kita tindaklanjuti,’’ tegasnya. Untuk sementara, pihaknya masih fokus dalam menyelesaikan kasus pascaevakuasi seluruh korban.

Sambil proses berjalan, dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang bisa dikembangkan. Yakni pidana umum dan pidana khusus, yakni dugaan adanya praktik tindak pidana korupsi.

Pihak-pihak yang terkait dalam proyek tersebut sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Karena kasus ini mendapatkan atensi cukup besar. Kapolres Lotim, AKBP Karsiman sudah tegas memerintahkan untuk mengusut kasus tersebut.

Pemberitaan media massa juga membuat hal ini menjadi perhatian Mabes Polri. Sehingga aparat Kepolisian di Lotim siap menuntaskannya. Untuk mengetahui detail kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres Lotim berencana akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan menerjunkan tim dari unit tipikor dan tipiter.

Dikabarkan sebelumnya, pengerjaan proyek tahap kedua itu ambruk pada Selasa siang lalu, saat para pekerja sedang melakukan pengecoran. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp 765.260.000 itu sedang dalam proses penyelesaian.

Sepuluh orang korban dalam kejadian tersebut. lima orang diantaranya meninggal dan lainnya luka berat.

Sejumlah pekerja masih ditawat di rumah sakit dr. R. Soedjono Selong. (ars/rus)

Halaman 15

Danrem 162/WB Safari Ramadhan di Loteng Mataram (Suara NTB) Selasa (14/6) lalu, Danrem 162/WB Kol.Inf. Farid Makruf, M.A., melanjutkan rangkaian safari Ramadhan di Makodim 1620/Loteng. Ini merupakan kedua setelah sebelumnya kegiatan sama di Kodim 1615/Lotim.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem menekankan kepada seluruh anggota jajaran Kodim 1620/Loteng agar mengisi bulan Ramadhan dengan memperbanyak amal ibadah, serta bekerja tulus dan iklas. ‘’Jangan menjadikan bulan puasa sebagai alasan untuk bermalasmalasan. Justru hal tersebut akan mengurangi amal ibadah kita di bulan yang penuh barokah ini,’’ ajak Danrem.

Selain dihadiri oleh anggota jajaran Kodim 1620/Loteng, acara buka puasa bersama tersebut juga diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, serta anak-anak yatim piatu. Selain kepada internal prajurit, Danrem juga menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir agar selalu menjaga tali silaturrahmi dan toleransi antar seluruh komponen lapisan masyarakat. Ini dalam rangka menciptakan keamanan wilayah, apalagi di era globalisasi seperti saat ini di mana kemajuan teknologi. Menurut Danrem, tidak hanya memberi-

(Suara NTB/penrem)

SAFARI RAMADHAN - Rangkaian safari Ramadhan Danrem 162/WB Kol.Inf. Farid Makruf di Kodim Loteng Selasa lalu. kan dampak positif namun juga membawa banyak dampak negatif serta berbagai isu-isu yang dapat menyesatkan masyarakat. Seperti penyebaran paham radikalisme, LGBT/ seks bebas, peredaran narkoba.

Untuk itu Danrem berharap masyarakat mewaspadai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi tersebut.

Danrem 162/WB juga mengajak seluruh eleman masyarakat khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama menjaga keaman-

an wilayah, dan TNI khususnya Kodim 1620/Loteng akan terus bersama masyarakat menjaga keamanan wilayah. Harapannya agar terwujud kenyamanan dan kedamaian khususnya di wilayah Loteng.

Hadir dalam acara tersebut TGH. Ma’arif Pimpinan Ponpes Manhalul Ma’arif Desa Darek, Pimpinan Majelis Taklim Silaturrahim Loteng TGH. L. Supardan Khail, S.Ag, Dandim se Pulau Lombok, para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB Porkompinda Loteng dan Pimpinan Angkasa Pura I Lombok Internasional Airport. (ars/*)

Rekanan Diduga Abaikan Arahan PU Dari Hal. 1 ‘’PPK sebenarnya belum izinkan untuk ngecor,’’ tegas Sateriadi. Dijelaskan, pemenuhan syarat administrasi ini katanya, sangat penting sebagai bahan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kelanjutan proyek. Akan tetapi, rekanan langsung melakukan pengecoran dan bahkan tanpa sepengetahuan Dinas PU. ‘’Kita juga tidak tahu soal pengecoran itu. Saya juga bingung terhadap kejadian tersebut,’’ ujarnya. Menurutnya, dilihat dari sisi perencanaan secara teknis tidak ada masalah. Akan tetapi, pada aspek pelaksanaan dari proyek tersebut yang belum ada kesepakatan.

Prinsip, dalam menterjemahkan desain gambar yang digunakan sejatinya harus sejalan antara pelaksana dengan Dinas PU selaku pemilik. ‘’Jangan sampai pelaksanaan lain dengan pemilik,’’ cetusnya.

Ambruknya proyek penggantian jembatan dengan pagu anggaran senilai Rp 765.260.000 itu jelas menjadi cambuk bagi Dinas PU. Pasalnya, proyek belum rampung dan justru memakan korban jiwa.

Diketahui, proyek kategori konstruksi dengan Satuan Kerja Dinas PU itu dikerjakan oleh CV.PM. Total pagu anggaran Rp 765.260.000. Pelaksanaan proyek ini lebih rendah dari penawaran rekanan yang nilainya Rp 733.817.000. Pihak re-

kanan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, dari lima orang yang selamat, dua orang korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong.

Direktur RSUD Selong, dr. Karsito Abimanyu menjelaskan, sesuai instruksi Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, perawatan terhadap pasien korban jembatan ambruk ini agar dilakukan secara maksimal.

Kondisiterakhirdariduapasien kata Karsito sudah mulai membaik. Sementara untuk biaya pengobatan secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. “Kalau yang sudah membaik, kita antar pulang,’’ demikian Karsito. (rus)

Pasca-TGB, Peta Kekuatan Semakin Kompleks Dari Hal. 1 Pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan) yang berada di peringkat kedua hanya meraih dukungan sebanyak 620.614 suara atau 26,5 persen. Pasangan Drs. H. L. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin (Harum) mencatatkan perolehan 498.422 suara atau 21,29 persen. Pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP-Johan) hanya meraih 183.824 suara atau 7,48 persen.

Konfigurasi perolehan suara itu memang tidak meleset jauh dari prediksibanyakkalanganjauhhari sebelumnya. Namun, di Pilkada 2018, situasinya diperkirakan akan berbeda. TGB sebagai aktor dengan kekuatan politik dominan akan meninggalkan arena dan aktor-aktor baru dengan kekuatan relatif merata sudah menanti giliran untuk berlaga.

Menurut Mahalli Fikri, penilaian soal meratanya kekuatan para aktor di 2018 bukan pendapat satu dua orang. ‘’Memang semua orang bilang begitu. Sepakat, memang di luar

TGB, semua punya peluang yang sama,’’ ujar Mahalli.

Ia menegaskan, sejumlah nama saat ini sudah mencuat ke permukaan. Mulai dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH, Bupati Lombok Timur, H. Moch Ali Bin Dachlan, hingga mantan Danrem 162/WB, Lalu Rudy Irham Srigede yang kini menjabat Irdam IX/Udayana. Dr. KH. Zulkifli Muhadli (Kyai Zul) sebagai aktor 2013, juga disebutsebut akan kembali ke arena.

Mahalli menilai, siapa yang sudah mulai disebut namanya oleh masyarakat untuk tampil memimpinNTB,hinggakinimasih sama peluangnya di atas kertas.

Bahkan Mahalli menyebutkan, dirinya pun masih memiliki peluang yang sama dengan tokoh-tokoh tersebut. ‘’Semua sama-sama punya hak, sama-sama dikenal oleh masyarakat NTB. Jadi semua peluang sama saja.’’

Ia mengakui, dengan peta kekuatan antar-aktor yang semakin kompleks, pemetaan kekuatan dan kajian lebih lanjut melalui lembaga survei akan sangat menentukan. Duet yang

diusung, plus konfigurasi etnis hingga gender juga bisa menjadi penentu menang-kalah.

Karena itulah, Mahalli menegaskan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan agar Partai Demokrat menggunakan jasa lembaga survei yang memiliki reputasi teruji. Hasil sigi lembaga tersebut nantinya akan dijadikan bahan memutuskan arah dukungan Pilkada 2018.

Menurutnya, Pilkada 2015 lalu, di mana calon yang diusung Demokrat hanya berhasil menang di Pilkada Sumbawa melahirkan pelajaran berharga.

Menurutnya, dalam Pilkada, variabel yang paling menentukan kemenangan adalah kualitas calon yang diusung. Sebab, di Pilkada, peran-peran partai seringkali tidak terlalu efektif.

“Sejauh mana tingkat elektabilitas calon, itu yang paling menentukan. Makanya sekarang itu Pak SBY menggariskan, harus calon itu orang yang berpeluang besar menurut hasil lembaga survei. Kalau nggak dapat orang seperti itu lebih baik abstain,’’ pungkasnya. (aan)

DPR Sudah Terima Surat Presiden Soal Calon Kapolri Jakarta (Suara NTB) DPR sudah menerima surat Presiden Joko Widodo tentang pengajuan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti dan akan segera menindaklanjutinya.

“DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo, meminta pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti,” kata Ketua DPR Ade Komarudin di Jakarta, Rabu (15/6).

Dia mengatakan pada Kamis (16/6) pemimpin DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan untuk membahas pencalonan Komjen Tito sebagai Kepala Polri dan kemudian akan membawanya ke Badan Musyawarah DPR agar dimasukkan dalam agenda pembahasan Rapat Paripurna.

“Setelah itu diproses di Komisi III DPR untuk di-

lakukan uji kelayakan dan kepatutan,” ujarnya.

Ade mengatakan dia sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi III DPR terkait pencalonan Tito sebagai Kepala Polri dan menyatakan kemungkinan uji kelayakannya bisa dilakukan pada 22 Juni 2016.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan surat Presiden terkait calon Kapolri masih ada di Pimpinan DPR dan rencananya Kamis (16/6) dibawa ke Badan Musyawarah DPR dan segera dibacakan di Rapat Paripurna.

Setelah itu, menurut dia, Komisi III DPR akan membahasnya dalam rapat pleno untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan.

“Kita harapkan sebelum memasuki libur hari raya idul fitri sudah bisa kita selesaikan dan bisa ditetapkan dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna 28 Juni 2016,” katanya. (ant/Bali Post)

Dalami Proyek E-KTP Dari Hal. 1 untuk pembuatan E-KTP tahun 2015. Dimana pengadaan itu untuk seluruh KTP kabupaten dan kota se NTB. Selain pengadaan tinta, diselidiki juga paket kegiatan pengadaan film printer dan pembersih (cleaning kit). ‘’Kadis Sosdukcapil diundang untuk diklarifikasi terkait ada pengaduan dari masyarakat dalam pengadaan tinta E-KTP itu,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra.Hj. Tribudi Pangastuti, MM menjawab Suara NTB, Rabu (15/6). Pemanggilan itu disebutnya menandai penyelidikan atas pengadaan tinta dimaksud. Namun tak dirinci

anggaran dan modus indikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan laporan masyarakat, karena masih dalam proses pendalaman.

Namun berdasarkan dokumen pada LPSE Satker Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTB, pengadaan tiga item kegiatan itu terjadi tahun 2015 lalu.

Pagu anggarannya mencapai Rp 4.006.755.000. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 4.006.755.000, dengan sistem kontrak tahun tunggal.

Berdasarkan kode lelang 2252037, ada 50 peserta dengan metoda evaluasi sistem gugur. Dari peserta itu, dari tiga perusahaan sebagai penawar terendah. (ars)

Pertanyakan Pembatalan Perda Dari Hal. 1 Rabu (15/6) kemarin menjelaskan, pembatalan Perda itu tidak bisa serta merta dilakukan.

Pembatalan harus melalui proses yudicial review dan meminta pendapat dari Mahkamah Agung (MA).

Perda, kata bupati adalah produk yang ada di daerah.

Produk hukum tersebut dibuat melalui pembahasan mendalam bersama wakil rakyat yang kemudian diundangkan oleh bupati. Prinsip, kehadiran Perda sama dengan undang-undang. Karena proses pembuatan Perda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Bupati Ali BD, ia akan mempertanyakan apakah arti Perda yang disebut intoleransi. Menurutnya, jika

nilai-nilai yang berkembang di suatu daerah yang merupakan khasanah masyarakat setempat dianggap intoleransi, maka hal itu dianggap bupati sebagai sebuah kesalahan besar. ‘’Itu keliru besar,’’ tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri katanya, harus menjelaskan dengan menunjukkan bukti-bukti. Tidak semestinya, tegas Bupati Lotim ini semua yang disampaikan orang-orang di Jakarta itu harus menjadi acuan bagi pemerintahan di tingkat daerah.

Tudingan pusat yang menjadi alasan melemahkan aturan di tingkat daerah sehingga dilakukan pembatalan harus dijelaskan seterang-terangnya.

Bupati meminta agar dibuktikan bahwa ada aturan di daerah yang dikatakan menjadi penghambat. (rus)

IPM NTB Tumbuh Paling Tinggi di Indonesia Dari Hal. 1 Untuk penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,71 tahun (setara kelas VII SLTP), meingkat 0,04 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Sementara untuk pengeluaran per kapita masyarakat telah mencapai Rp 9,24 juta tahun 2015, meningkat Rp 254.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar Rp 533.959 atau rata-rata meningkat Rp 106.792 per tahun.

IPM menurutnya dibentuk oleh tiga dimensi dasar. Pertama umur panjang dan hidup sehat. Kemudian pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara umum, pembangunan manusia NTB terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. IPM NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 65,19 pada tahun 2015 dan masih berstatus IPM “sedang”.

Walaupun demikian, selama periode tersebut IPM NTB dikatakan menunjukkan kemajuan yang besar. IPM Provinsi NTB rata-rata tumbuh sebesar 1,28 persen per tahun. Pada periode

2014-2015 tumbuh 1,36 persen.

Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada perode 2013-2014, hanya tumbuh sebesar 0,88 persen.

IPM pada level kabupaten/ kota, hanya Kota Mataram dan Kota Bima yang mempunyai level IPM “tinggi”, dengan besaran masing-masing 76,37 dan 72,99. Sementara delapan kabupaten lainnya masih dalam level “sedang” bila dilihat lebih rinci besaran IPM kabupaten/kota berkisar antar 61,15 (KLU) hingga 76,37 (Mataram).

Pada dimensi umur panjang

dan hidup sehat, Angka Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,44 tahun (Lombok Timur) hingga 70,43 tahun (Mataram). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,27 tahun (Sumbawa) hingga 15,28 tahun (Mataram. Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,22 tahun (KLU) hingga 9,96 tahun (Kota Bima). Sedangkan, pengeluaran per kapita berkisar antara Rp 7,37 juta per tahun (Kabupaten Bima) hingga Rp. 13,40 juta per tahun (Mataram).

Pertumbuhan IPM tertinggi (top mover) tahun 2015 dicapai

oleh Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 1,77 persen. Bila laju ini bisa dipertahankan atau ditingkatkan maka dalam waktu dekat Sumbawa Barat bisa masuk katagori IPM tinggi. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan di atas laju provinsi (1,36 persen) adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Barat (1,73 persen), Lombok Utara (1,63 persen), Sumbawa (1,63 persen).

Dompu (1,62 persen), Bima (1,40 persen) dan Lombok Tengah (1,38 persen). Sementara Lombok Timur (1,22 persen) dan Kota Matatam (0,58 persen) di bawah laju provinsi.(bul)

Evaluasi Kinerja Seluruh Pejabat, Sanksi Tegas ASN Tak Serahkan LHKPN Dari Hal. 1 Artinya, perlu penyegaran kepada pejabat yang bersangkutan. ‘’Itu perlu penyegaran, perintah UU. Itu kami evaluasi juga berapa kepala bidang, kepala bagian, eselon III dan IV juga yang di atas lima tahun,’’ tambahnya.

Tujuan dari evaluasi kinerja pejabat struktural ini, kata Hakim, untuk mengukur peningkatan kinerja pejabat. Sebagai pejabat yang diberikan amanah oleh pimpinan mengemban suatu jabatan tertentu maka harus melaksanakan dengan sebaikbaiknya. Jangan sampai setelah diberikan amanah mengemban suatu jabatan struktural baik eselon II, III dan IV menyianyiakan amanah tersebut.

Evaluasi tersebut juga digunakan untuk mengetahui seorang pejabat cocok tidaknya mengemban suatu jabatan tertentu. ‘’Jadi harus begitu diberi-

kan kepercayaan oleh pimpinan dia harus mencari, berkreasi melebihi kinerja yang lama. Jadi ada peningkatan kinerja. Kedua, bisa saja dari hasil evaluasi keahliannya tak cocok dengan yang ada sekarang. Lebih cocoknya di sini.

Kita memberikan saran kepada pimpinan memberikan saran dengan diagonal,’ ’terangnya.

Selain evaluasi pejabat struktural, kata Hakim, persoalan masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga menjadi fokus perhatian. Hakim mengatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap ASN yang belum menyerahkan LHKPN tersebut. ‘’Insya Allah besok semua dipanggil, tidak hadir risiko. Artinya, kalau sudah dipanggil kemudian tak hadir dia tak taat aturan. Kalau tidak taat aturan sia-

papun itu kena sanksi dinas.

Rakyat biasa saja tak taat aturan kena sanksi. Apalagi ini pegawai negeri, yang harus jadi contoh. Iya, berarti dia menolak perintah negara,’’ucapnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Sekretariat Pokja LHKPN, SKPD yang paling banyak pejabatnya belum menyerahkan LHKPN, pertama Dinas PU 48 orang, ke dua Dinas Pendapatan Daerah 40 orang, Biro AP & LPBJP 21 orang, Inspektorat 16 orang. Selain itu, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 11 orang yang belum menyerahkan LHKPN, Dinas Pertanian TPH 10 orang, Dinas Perkebunan 9 orang, Biro Umum 8 orang, Bakorluh 11 orang, BPBD 11 orang, Sekretariat KPU NTB 5 orang, Bawaslu 5 orang. Bahkan, BKD dan Diklat ada 4 orang pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. Berdasarkan data dari Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja)

LHKPN NTB, sebanyak 1.604 pejabat Pemprov yang wajib menyerahkan LHKPN. Namun, dari hasil update data sampai Mei lalu, jumlah pejabat Pemprov yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 1.496 orang.

Dari jumlah itu, baru 74 persen yang sudah menyerahkan LHKPN, sementara sisanya sekitar 26 persen atau 334 orang belum.

Para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN ini kebanyakan pejabat eselon III, IV, bendahara dan pejabat lainnya.

Sementara untuk pejebat eselon II atau kepala SKPD sudah semuanya menyerahkan LHKPN. Kewajiban penyerahan LHKPN tersebut merupakan amanat UU No. 28 tahun 1999.

Bahkan, dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) telah mengatur sanksi yang diberikan kepada pejabatyangterlambatmenyerahkan

LHKPN. Sanksinya berupa peninjauan kembali, ditunda, dibatalkan pengangkatan dalam jabatan seorang pejabat apabila tidak memenuhi kewajibannya itu.

Sesuai ketentuan yang ada, pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN antara lain gubernur, wakil gubernur, eselon I, Eselon II, III dan IV, pejabat pengelola keuangan, pengguna aggaran, pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara barang, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara gaji.

Kemudian pejabat pengelola teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang jasa pemerintah.

Petugas juru tagih, pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, pejabat fungsional auditor provinsi. Pejabat pada petugas layanan pengadaan barang jasa elektronik dan pejabat tertentu atas permintaan KPK. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Kamis, 16 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Dimatangkan, Kesiapan NTB sebagai Tuan Rumah MTQ Nasional Mataram (Suara NTB) – Kesiapan Provinsi NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXVI tahun 2016 dimatangkan. Pemprov NTB tidak ingin MTQ yang dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia tidak berjalan optimal. Apalagi sampai menimbulkan noda atau keluhan dari para peserta maupun penggembira yang hadir.

Terkait kesiapan pelaksanaan MTQ ini, Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, memimpin langsung rapat persiapan MTQ Nasional di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (15/6). Rapat persiapan ini dihadiri seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang menjadi Liaison Officer (LO) terhadap tamu-tamu yang hadir.

Sekda NTB H. Rosiady Sayuti yang ditemui usai rapat menjelaskan, jika Pemprov NTB berusaha mempersiapkan MTQ dengan baik. Termasuk mempersiapkan suvenirsuvenir bagi kontingen atau kafilah yang tidak dianggap sebagai gratifikasi. Selain itu, kesiapan masyarakat dalam menghadapi MTQ harus terus disosialisasikan, sehingga ketika event berlangsung pelaksanaannya berjalan dengan

baik dan lancar.

Tidak hanya itu, lanjutnya, akomodasi bagi peserta dan kepala daerah menjadi hal yang harus dipersiapkan. Pihaknya tidak menginginkan saat acara berlangsung masalah transportasi menjadi penghambat. Selain itu, transportasi dari bandara di Lombok Tengah menuju Mataram sebagai puncak kegiatan menjadi perhatian.

Dalam hal ini, harus ada keseragaman tarif transportasi, seperti taksi bandara atau travel terhadap tamu yang datang dari luar daerah, sehingga tidak menjadi keluhan. ‘’Bahkan, kalau bisa para sopir taksi dari bandara atau travel itu menggunakan peci dan pakaian seragam selama pelaksanaan MTQ,’’ ujarnya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Pe-

muda dan Olahraga NTB ini, adalah karyawan yang ada di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Mataram disarankan menggunakan pakaian muslimah selama MTQ berlangsung. Adanya penggunaan pakaian bernuansa religius ini merupakan salah satu bentuk menyemarakkan pelaksanaan MTQ nasional di NTB. (ham)

Nasdem Siapkan Amin Maju di Pilkada 2018 Mataram (Suara NTB) Ditunjuknya Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si sebagai Ketua DPW Nasdem NTB, tidak saja karena posisi Amin yang menjabat sebagai orang nomor dua di NTB saat ini.

Tetapi, Nasdem juga melihat peluang lebih besar ke depannya, yakni mengusung Amin maju sebagai Calon Gubernur pada Pilkada 2018 mendatang.

Kalkulasi politik Partai Nasdem itu, dengan menunjuk Amin sebagai Ketua DPW sudah diperhitungkan dengan cukup matang. Selain kapasitas Amin yang saat ini sebagai Wakil Gubernur, termasuk peluang Amin untuk maju sebagai Calon Gubernur NTB juga sudah dipikirkan.

Hal tersebut diakui oleh anggota DPR RI dapil NTB dari Partai Nasdem, Dr. Kurtubi

saat dihubungi oleh Suara NTB via WhatsApp, baru-baru ini.

Menurutnya, dipercayakannya Ketua DPW pada Amin sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh DPP. “Ya itu sudah dipertimbangkan semua aspek, termasuk untuk Pilgub 2018 nanti,” ujarnya.

Ditempat terpisah Wakil Gubernur, Muh. Amin juga tidak menampik bahwa ia bisa jadi akan maju pada Pilgub mendatang. Menurutnya, jika masyarakat NTB menghendakinya maju menjadi orang nomor satu. Maka Ia secara pribadi juga tidak memungkiri pernah berpikir untuk menjadi Gubernur NTB. “Tetapi, untuk sementara ini saya lebih konsentarasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, yang jauh lebih subtan-

sif untuk saya jalankan saat ini. Oleh karena itu saya belum bisa memutuskan sikap politik untuk itu saat ini. Nanti ada waktu yang tepat untuk saya putuskan,” jelasnya.

Meski demikian, lebih lanjut dikatakan oleh orang nomor dua di NTB ini, jika pada waktunya mayoritas dari lima juta penduduk NTB menghendaki dirinya maju sebagai calon gubernur, maka ia siap akan melanjutkan program-program Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Namun disampaikan oleh Amin, selain program yang tidak kalah penting dalam menjalankan roda pemerintahan maka dukungan dari partai politik juga menurutnya sangat dibutuhkan. Untuk itu, mulai saat ini ia akan lebih intens membangun komunikasi dengan sejumlah parpol. (ndi)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257