Snt 1632016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 16 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dievaluasi, Tidak Perlu Resah

(Suara NTB/bul)

BEKERJA SAMBIL MENJAGA ANAK - Bagi sebagian ibu rumah tangga, menjaga anak bisa dilakukan sambil bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seperti yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah ini. Mereka bisa bekerja mencari nafkah dari membuat ketak, sambil menjaga buah hatinya seperti tampak dalam gambar.

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan 12 pimpinan SKPD yang dievaluasi pada tahap pertama Januari lalu masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam tenggat waktu tertentu. Ia juga meminta piminan SKPD tak perlu khawatir jika direposisi dari jabatannya saat ini.

“Jangan diartikan evaluasi itu akan menghambat karir ataupun sebuah penilaian yang arahnya negatif. Ini justru memberi ruang pegawai itu dalam karir. Pak Gubernur membentuk tim itu untuk memotivasi pimpinan SKPD dalam peningkatan kinerja,” kata Wagub di Mataram, Selasa (15/3) sore kemarin.

Menurutnya, evaluasi kinerja pimpinan SKPD itu merupakan salah satu strategi mendapatkan kinerja yang terbaik. Ia menegaskan, Bersambung ke hal 15

Kajari Selong Kaji SP3 Kasus Bansos Oknum Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Keputusan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan social (Bansos) yang melibatkan oknum anggota DPRD NTB, H.R, masih terus menggelinding. Pihak Kejaksaan Negeri Selong (Kejari) mengklarifikasi perkara yang sudah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Polda NTB tersebut.

96 Satker Perlu Evaluasi SERAPAN anggaran untuk satker pengelola belanja APBN di NTB hingga akhir Februari 2016 tercatat telah mencapai 7,89 persen. Capaian ini mengalami peningkatan di banding tahun 2015 lalu. Meski demikian, sebanyak 96 Satuan Kerja (Satker) pengelola dana APBN di NTB masih mendapatkan status Perlu Evaluasi.

Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA, status Perlu Evaluasi diberikan kepada Satker yang hingga akhir Februari masih mencatatkan realisasi anggaran sebesar nol persen alias kosong. Menurut Taukhid, capaian itu dimungkinkan karena adanya Satker yang tidak memiliki belanja pegawai.

Selain status Perlu Evaluasi, Kanwil DJPP NTB juga memberikan status lain kepada Satker dengan capaian berbeda.

Bersambung Taukhid ke hal 15 (Suara NTB/aan)

KO M E N TTAA R Ditargetkan Rampung 2016 LAMA hilang kabarnya, pihak Kejaksaan Negeri Dompu menegaskan, penyelidikan dana Tambora Menyapa Dunia (TMD) masih berlanjut. Sejumlah pihak masih harus diklarifikasi. Penyelidikan objek ini pun ditargetkan rampung tahun 2016. ‘’Harapan saya, penyelidikan TMD segera rampung tahun ini,’’ kata Kajari Dompu, Hasan Kurnia HS, SH, menjawab Suara NTB, Selasa (15/3).

Tahapan yang masih berlangsung, klarifikasi ke sejumlah pihak. Hanya saja, Kajari mengaku belum dapat informasi detail soal saksi dimaksud, karena masih ditangani tim penyidik Pidsus.

Namun sebagai gambaran, pihak – pihak yang sudah diklarifikasi adalah rekanan penyelenggara.

Bersambung Hasan Kurnia ke hal 15 (Suara NTB/why)

Berkas atas nama tersangka H.R, tak kunjung bisa naik ke tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti). ‘’Kami (jaksa) hanya peneliti fakta yang dibikin penyidik.

Ketika postur perkara belum dapat terpenuhi syarat formil maupun materiilnya, kami beri petunjuk. Kalau lengkap, kami P21,’’ kata Nur Rohman, beberapa saat sebelum jabatannya

diserahterimakan kepada Kajari Selong yang baru, di Aula Kejati NTB, Selasa (15/3).

Kasus ini dijelaskannya, awalnya disidik oleh Polres Lotim. Kemudian menetapkan tersangka pimpinan Ponpes Nahdatussyaufiah, Pesantren Nahdlatus Shaufiah Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba, Lotim, Kamaludin, S.Ag. Kamaludin divonis

Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/why)

Wagub Tolak Kebijakan Pensiun Dini ASN Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menolak rencana pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Menurutnya, kebijakan itu menyebabkan keresahan di kalangan ASN di daerah ini.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menambah angka pengangguran baru. ‘’Ini suatu kebijakan yang kontroversial. Pertama ini bukan hanya orang akan kehilangan pendapatan. Ataupun penghasilan tapi kehilangan pekerjaan, ini berat.

Bersambung ke hal 15

H.Muh.Amin

Pemprov Siapkan Dua Skenario Penanganan Kerusakan Jembatan dan Jalan Putus Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan dua skenario untuk penanganan kerusakan jalam dan jembatan putus akibat bencana banjir yang terjadi di daerah ini selama tiga bulan terakhir.

Pemprov sedang mengusulkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) jika itu masih dalam masa transisi pemulihan. Namun, jika masa transisi pemulihan sudah lewat maka Pemprov akan mengupayakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) dari BNPB. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU NTB, Ir. H. Syahdan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/3) siang kemarin. Syahdan mengungkapkan, pada akhir pekan kemarin, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si didampingi Kepala BPBD NTB, Ir. H. Azhar, MM menemui pejabat BNPB. ‘’Kalau misalnya dari DSP tidak bisa meng-cover kerusa-

”

Rehab rekon itu masih tetap menggunakan dana dari BNPB tapi berbentuk dana transfer ke daerah yang masuk ke APBD H. Syahdan kan yang ada, mungkin nanti bisa menggunakan dana tak terduga. Tapi terlambat sekarang kondisinya. Karena dana tak terduga ini punya jangka waktu. Kalau lepas transisi pemulihan ini akan lari ke rehab rekon. Makanya kemarin menurut Kepala BPBD provinsi, ada dua strate-

gi. Kalau berdasarkan waktu dia sudah melampaui waktu penanganan pemulihan transisi mungkin langsung masuk rehab rekon,” terangnya.

Syahdan menjelaskan, ke dua pola penanganan itu memiliki perbedaan. Jika masih masuk dalam masa transisi pemulihan maka penanganannya tak melalui tender. Tetapi jika masuk dalam masa rehab rekon maka prosesnya sama dengan pengadaan barang dan jasa yaitu tender melalui Unit Layananan Pengadaan (ULP).

“Rehab rekon itu masih tetap menggunakan dana dari BNPB tapi berbentuk dana transfer ke daerah yang masuk ke APBD,”imbuhnya.

Syahdan menambahkan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki delapan jembatan dan 5.700 meter jalan yang rusak akibat banjir itu bisa mencapai puluhan miliar. Kerusakan akibat banjir yang terjadi di NTB pada tiga bulan terakhir mengakibatkan juga kerusakan jaringan irigasi, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Eksekusi Ichsan Suaidi

Kejari Selong Koordinasi dengan KPK Mataram (Suara NTB) Salah satu tugas terakhir yang dituntaskan Nur Rohman, SH, saat menjadi Kajari Selong, terkait perkara korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim).

Di mana, tiga terdakwa hingga kini belum dieksekusi. Namun, salah seorang diantaranya, mantan Direktur PT. Citra Gading Asritama, Ir.Ichsan Suaidi segera dieksekusi. ‘’Kami sudah koordinasi dengan KPK untuk eksekusi badan, denda dan kerugian negara,” kata Nur Rohman di Kejati NTB, Selasa (15/3).

Untuk melanjutkan proses eksekusi itu, akan dilanjutkan Tri Cahyo Hananto, SH, Kajari penggantinya.

Ditambahkan Nur Rohman, salinan putusan kasasi Mahkamah Agung untuk ter-

dakwa Ichsan Suaidi dipastikannya sudah keluar. Salinan itu yang menjadi dasar kuat untuk eksekusi badan, denda dan uang pengganti kerugian negara. Ditanya keluarnya salinan itu, disampaikannya, beberapa hari setelah Ichsan ditangkap KPK karena diduga menyuap pejabat MA, tanggal 13 Februari lalu. “Pokoknya beberapa hari setelah penangkapan itu, salinan putusannya keluar,” tegas dia.

Hal teknis yang perlu segera dilakukan Kajari baru menurutnya, berkoordinasi dengan KPK untuk persiapan eksekusi. Sebab saat ini terdakwa Ichsan dalam masa proses hukum di lembaga antirasuah itu, sehingga perlu koordinasi ulang untuk memastikan bisa dilakukan eksekusi badan.

Diketahui Ichsan Suaidi ditangkap KPK beberapa waktu lalu atas dugaan suap terhadap pejabat MA. Tujuan pemberian uang mencapai Rp 400 juta itu, untuk menunda turunnya salinan putusan MA sehingga berbuntut diulurnya waktu eksekusi untuk yang bersangkutan. Ichsan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta di pengadilan tingkat pertama, PN Tipikor Mataram, tanpa ganti kerugian negara.

Lantas hukumannya naik di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram menjadi tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Bersambung ke hal 15 Ichsan Suaidi usai menjalani pemeriksaan di KPK beberapa waktu lalu.

(ant/Bali Post)

TO K O H

Menurut, Nur Rohman, SH, bahwa berkas yang diajukan oleh penyidik Polres Lombok Timur (Lotim) dan Ditreskrimsus Polda NTB saat itu, tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap persidangan. Atas dasar itulah, tujuh kali berkas itu dikembalikan (P19) ke Polres Lotim dan tiga kali ke Ditreskrimsus Polda NTB.

bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi ‘bersama sama’ H.R dan Kamaludin divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Mataram dan denda Rp 50 juta.

Menurut Nur Rohman, soal SP3 kasus ini, tak ingin dicampurinya terlalu jauh. Tapi ia ingin mengklarifikasi bahwa dari beberapa kali petunjuk yang diajukan jaksa, tidak bisa dipenuhi oleh penyidik kepolisian.

Fakta yang seharusnya menjadi bukti pendukung, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Atasi Sampah Libatkan Sekolah KASUS DBD (Demam Berdarah Dengue) di Mataram terus meningkat. Dinas Kesehatan mencatat korban terjangkit DBD 220 orang dan tiga orang meninggal. Rata - rata korban merupakan anak - anak antara 6 tahun - 10 tahun. Penularan itu diduga faktor kebersihan di sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Camat Sekarbela Hariadi yang dikonfirmasi Selasa (15/3) menjelaskan, penderita DBD dari hasil didapatkan di Puskesmas Tanjung Karang, paling banyak penderitanya adalah anak - anak usia 6 - 10 tahun. Dikhawatirkan, nyamuk DBD ini menyerang saat siswa berada di sekolah. “Anak - anak SD - SMP itu yang kebanyakan jadi korban,” kata Hariadi usai mengikuti MPBM. Kasus seperti ini menurutnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kepala Sekolah TK hingga SD akan dikumpulkan pada rapat koordinasi pekan ini. Rakor ini dimaksudkan, sesuai arahan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di sekolah. “Pokoknya minggu ini saya undang Kepsek TK dan SD se Kecamatan Sekarbela,” sebutnya.

Hasil rakor nanti, pihak sekolah diharapkan melakukan pemberantasn sarang nyamuk terutama di bak - bak kamar mandi dan penampungan air lainnya. Sebab, dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulnya jentik - jentik nyamuk. Disamping itu, disarankan menggunakan abate di bak penampungan.

Data dari Puskesmas sebut Hariadi, hanya 10 warga positif DBD dan lainnya masih gejala. Dari jumlah tersebut, satu warga Karang Pule meninggal dunia. “Satu warga saya di Karang Pule meninggal gara - gara DBD,” sebutnya.

Persoalan tersebut menurutnya, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Harus ada keterlibatan masyarakat dan pihak sekolah. Faktor minimnya kesadaran menjaga lingkungan serta siklus lima tahun diduga menjadi penyebab meningkatnya penderita DBD di Mataram dan khususnya Sekarbela. Namun diharapkan, masyarakat dan pihak swasta harus mau berpartisipasi.

Agar tidak lagi menimbulkan korban.

“Setelah rakor langsung kita fogging,” ujarnya, (cem)

Hariadi (Suara NTB/cem)

Perlu Analisa PRO kontra usulan moratorium pembangunan hotel ditanggapi oleh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta. Untuk memutuskan apakah pembangunan hotel di Mataram sudah perlu dilakukan moratorium atau sebaliknya, perlu melalui kajian dari semua aspek. ‘’Apakah memang sudah over atau memang masih kekurangan,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (15/3).

Usulan moratorium itu perlu dievaluasi bersama. Ia mencontohkan dengan event-event berskala nasional yang dilaksanakan di Kota Mataram, tidak jarang tamu terpaksa menginap di hotel yang ada di kabupaten tetangga. ‘’Kita perlu duduk bersama menganalisa sejauh mana kebutuhannya. Jangan nanti moratorium itu karena kepentingan bisnis masing-masing,’’ demikian Ketut Sugiarta.

Selain menganalisa kebutuhan kamar hotel di Mataram, perlu juga dipikirkan pemerataan lokasi hotel. Misalnya di daerah yang sudah padat, bisa saja moratorium pembangunan hotel itu diberlakukan. Tetapi tidak bagi daerah yang terbilang masih bisa dikembangkan. Karena bagaimanapun, pembangunan hotel di suatu kawasan diyakini akan mampu memberi dampak ekonomis bagi warga sekitar.

Berbeda dengan kawasan tengah kota. Kalau memang dari segi RTRW, sudah tidak memungkinkan lagi dibangun hotel di sana, Pemkot Mataram juga harus menyikapi ini dengan tegas. Yang jelas, kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram ini, moratorium itu diperlukan setelah ada hasil analisa komprehensif. ‘’Kalau menurut saya secara pribadi, masih dalam tanda kutip. Sepertinya memang harus dievaluasi kembali, baru saya bisa menilai moratorium itu perlu atau tidak,’’ pungkasnya.

Harus ada identifikasi sebagai kamar hotel, mulai dari hotel melati hingga hotel berbintang. Selain itu, perlu dihitung pula berapa sesungguhnya kebutuhan kamar untuk event-event berskala nasional.

Memang jumlah kamar hotel di Mataram sudah mencapai ribuan, namun itu termasuk hotel melati. ‘’Tapi untuk hotel bintangnya saya rasa masih kurang,’’ tambahnya.

Menurut mantan manajer hotel ini, semakin banyak hotel, persaingan semakin sehat. Karena sejauh ini, belum semua hotel menjadi anggota PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia). ‘’PHRI juga gerakannya belum maksimal,’’ katanya. Yang jelas, kalau akan dilakukan moratorium, harus dibarengi dengan pemerataan di tiap kecamatan. (fit)

I Ketut Sugiarta (Suara NTB/dok)

Walikota Wacanakan Satu Truk Tiap Kelurahan

Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Mataram, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mewacanakan pengadaan satu unit truk untuk tiap kelurahan sehingga sampah dari kelurahan bisa diangkut dan dibuang setiap hari ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini disampaikan Walikota pada saat pembukaan MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), Selasa (15/3).

Persoalan sampah ini disampaikan Walikota menjadi salah satu prioritas pihaknya dalam seratus hari masa kerja di periode kedua kepemimpinannya ini. “Satu kelurahan itu satu truk yang bertanggung jawab (untuk pengangkutan sampah). Dan kita butuh 50 truk,” ujarnya.

Jika harga satu unit dump truck diperkirakan sekitar Rp 300 juta, maka Pemkot Mataram memerlukan dana sekitar Rp 15 miliar untuk membeli 50 unit truk sesuai dengan

jumlah kelurahan di Kota Mataram. Selain itu diperlukan juga anggaran untuk operasional dan sopir.

Selain mewacanakan pengadaan satu truk untuk satu kelurahan, Walikota menyampaikan pihaknya juga menginginkan setiap lingkungan memiliki satu orang petugas yang menangani sampah warga. Menurutnya cukup penting menempatkan satu orang petugas di setiap lingkungan karena sampah terbanyak be-

rasal dari rumah tangga. Petugas ini juga nantinya bisa diberikan insentif.

Setiap rumah tangga juga bisa diberikan karung yang digunakan sebagai penampung sampah. Jika karung sudah penuh, maka bisa dibuang ke tempat yang disediakan lingkungan. Kemudian petugas sampah di lingkungan yang bertugas mengangkut sampahsampah tersebut ke TPS (tempat pembuangan sementara).

“Apakah perlu kita siapkan

karung? Mungkin warga bisa kita berikan karung dua kali setahun,” ujarnya.

Untuk pembelian karung untuk seluruh rumah tangga yang ada di Kota Mataram, Ahyar mengatakan Pemkot Mataram bisa memanfaatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan, BUMN, maupun BUMD yang ada di Kota Mataram. Ia memperkirakan jumlah karung yang dibutuhkan setiap enam bulan sebanyak 110 ribu lembar.

Dengan pola seperti ini, Walikota mengatakan penanganan sampah bisa efektif.

Namun sebelum wacana ini menjadi sebuah kebijakan, ia mengatakan pihaknya tetap memperhitungan prinsip

efisiensi anggaran. Selain itu, ia juga meminta kepada camat dan lurah untuk lebih pro aktif dalam penanganan masalah sampah.

Walikota menambahkan pihaknya juga ingin kelurahan membentuk satgas kebersihan yang mengawasi warga membuang sampah dan bertugas selama 24 jam. “Buatlah satgas kebersihan yang kerjanya 24 jam dan orang-orangnya dibayar,” ujarnya. Ia menambahkan persoalan sampah ini tak bisa diselesaikan tanpa adanya partisipasi masyarakat, untuk itulah masyarakat juga harus ikut berperan dalam penanganan sampah, minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan. (ynt)

Eks RSUD NTB Dijadikan Tempat Uji Nyali JALANAN di samping antara Kantor Gubernur NTB dan RSUD NTB, Selasa (15/3) lengang. Hanya ada dua tiga motor parkir di depan gerbang samping eks RSUD NTB. Di bawah sebuah pohon, di depan gerbang rumah sakit duduk dua orang pasangan mudamudi sambil berangkulan. Dua orang siswa berseragam abuputih masuk ke halaman RSUD NTB, salah seorang dari dua siswi tersebut mengarahkan ponselnya, tampak menjepret sekeliling rumah sakit yang kosong itu.

Beberapa saat mereka keluar gerbang. Salah satu siswi kembali mengarahkan ponselnya dan berjalan sampai ke sisi selatan. Kabarnya beberapa waktu terakhir ini eks RSUD NTB kerap dijadikan tempat uji nyali. Bahkan tidak hanya siang hari, pada malam hari pun banyak anak-anak muda beramai-ramai datang ke eks rumah sakit untuk melakukan uji nyali.

Konon disebut eks RSUD NTB dihuni banyak penunggu atau hantu. Desi Ardilia, pelajar salah satu SMA di Mataram mengatakan sengaja datang seusai pulang sekolah hanya untuk berfoto di eks RSUD NTB. “Saya penasaran karena cerita orang-orang,” ce-

tusnya. Banyaknya anak-anak muda yang mendatangi eks bangunan RSUD NTB untuk uji nyali karena tersiar cerita bahwa ada pasien melahirkan yang dibantu hantu.

Desi mengatakan ia juga banyak mendengar cerita anak-anak muda banyak yang datang pada malam hari untuk uji nyali. Ia mengatakan penasaran juga untuk bisa datang malam hari tapi tidak bisa mendapatkan izin orang tua untuk keluar malam. Siswi yang berasal dari Gunung Sari ini mengaku memiliki indera keenam dan bisa melihat mahluk halus. Ia mengaku melihat banyak mahluk halus yang menghuni eks RSUD NTB. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, ia mengingatkan temannya yang datang bersamanya jangan sampai memiliki pikiran kosong dan harus tetap fokus.

Setelah operasional rumah sakit dipindahkan ke Dasan Cermen, bangunan eks rumah sakit kini kosong. Rencananya lokasi tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) oleh Pemkot Mataram.

Terkait rencana tersebut, Pemkot Mataram masih menunggu keputusan dari Pemprov NTB sebagai pemilik lahan dan aset. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

EKS RSUD NTB - Beberapa pelajar datang ke eks RSUD NTB, Selasa (15/3). Beberapa waktu belakangan ini, bangunan tersebut kerap dijadikan tempat uji nyali, tidak hanya siang tapi juga malam hari.

Anggaran Rp 50 Juta Per Lingkungan Belum Bisa Direalisasikan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjanjikan anggaran Rp 50 juta untuk setiap lingkungan yang ada di Kota Mataram sejak akhir periode pertama kepemimpinannya.

Namun rencana pemberian anggaran tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini karena perlu kajian dan perumusan pola pemberian anggaran.

Ia menyampaikan pentingnya anggaran untuk setiap lingkungan ini karena banyak persoalan di lingkungan yang tidak bisa tersentuh langsung oleh pihaknya. “Jadi itulah perlu dibuatkan juklak juknis, ada pelatihannya karena itu untuk pertanggungjawaban pemanfaatan dana itu dan itu harus betul-betul sesuai dengan aturan. Jadi bukan berarti maksud kita kasih kepala lingkungan dan tidak ada aturan-aturannya,”

jelasnya usai membuka MPBM, Selasa (15/3).

Sebelum kebijakan ini diterapkan, para kepala lingkungan juga menurutnya perlu diberikan pelatihan mengenai penggunaan anggaran dan bagaimana melaporkannnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya jika konsisten dan tetap mengacu pada aturan tidak akan menjadi masalah. “Jadi akan diatur mulai dari sistem perencanaan, penggunaannya untuk apa, sampai kepada sistem pelaporan. Ini tentu untuk menjaga bagaimana dana ini benar-benar sesuai manfaatnya dan sesuai dengan target yang kita inginkan,” terangnya.

Walikota mengatakan kebijakan ini belum bisa dilaksanakan pihaknya tahun ini.

Karena tahun ini merupakan masa transisi dan berbagai program pembangunan yang

dilaksanakan tahun ini masih mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2010-2015. “Jadi kita akan segera susun RPJMD 20162021,” ujarnya. Dalam penyusunan RPJMD, hasil MPBM yang dilaksanakan juga sangat penting sebagai dasar penyusunan RPJMD yang sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh Pemkot Mataram.

“Ada beberapa saya titip di Bappeda persoalan infrastruktur di kota yang perlu diutamakan,” ujarnya.

Ahyar mengatakan anggaran Rp 50 juta untuk tiap lingkungan juga tidak bisa dialokasikan pada APBD Perubahan 2016. “Karena sekarang kita fokus dulu menghadapi beberapa event-event besar di sini, jadi SKPD-SKPD terkait harus menjadikan program itu sebagai program seratus hari,” tandasnya. (ynt)

Perbaikan Infrastruktur Kurangi Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meyakini peningkatan serta perbaikan infrastruktur terutama di daerah pinggir pantai akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram.

Sebab, perubahan - perubahan serta perbaikan infrastruktur di daerah pantai akan potensial serta akan banyak kemajuan dari sektor pariwisata. Efeknya adalah, nilai jual lahan milik masyarakat meningkat serta investor akan mau berinvestasi. “Investor akan berpikir untuk mau berinvestasi di sana,” kata Walikota usai membuka MPBM di aula lantai III Kantor Walikota, Selasa (15/3).

Masuknya investor di Mataram berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Artinya, penyerapan tenaga kerja kemudian berimplikasi terhadap pengurangan kemiski-

nan. Walikota menyadari, target penurunan kemiskinan dua persen sesuai data yang ada memang sangat berat di Mataram. Dari tahun ke tahun, penurunan bisa dilakukan sebanyak tiga persen.

“Saya akui angka dua persen itu memang berat,” sebutnya.

Ia menggambarkan, persoalan kemiskinan ini bukan saja karena faktor ekonomi melainkan banyak faktor. Diantaranya, mental serta keterampilan masyarakat. Namun demikian, tetap diupayakan peningkatan skill pemuda dengan memberikan pelatihan - pelatihan. Orang nomor satu di Kota Mataram ini menekankan, pengurangan angka kemiskinan tidak bisa sekedar memberikan bantuan beras ke masyarakat. “Ndak bisa mengurangi kemiskinan dengan berikan beras begitu saja,” kata Walikota.

SKPD dikatakan Walikota,

memiliki beban kerja yang berat. Terkadang, persoalan pimpinan SKPD dan bawahan menjadi penyebab. Kepala Dinas agresif mengeksekusi program, tapi tidak didukung dengan bawahan. Dan ini, kata Ahyar Abduh, sering ditemukan di semua SKPD. Hal - hal seperti ini nantinya, akan menjadi bahan evaluasi sehingga terjadi sinkronisasi program. “Saya ini terus mengevaluasi termasuk pimpinan SKPD teknis menyangkut kemiskinan,” ujarnya.

Disisi lain, dipercayakannya Kota Mataram sebagai pusat event tingkat nasional seperti peringatan HAN (hari anak nasional) dan MTQ (musabaqah tilawatil quran) tingkat nasional, diharapkan memberikan efek. Misalnya, pemuda menyediakan baju kaos, cinderamata serta lain sebagainya. (cem)

Tiga SKPD Beda Pandangan Soal Lahan Abadi Mataram (Suara NTB) Lahan abadi di Kota Mataram masih menjadi persoalan. Tiga SKPD yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan dan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, berbeda pandangan terhadap persoalan lahan abadi.

Dinas Takowasbang beranggapan lahan abadi tidak mutlak, dengan pertimbangan persoalan investasi. Bappeda juga berpikir hal sama. Sedangkan, Dinas PKP menganggap lahan abadi di Mataram penting melihat dari sisi ketahanan dan kedaulatan pangan.

Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram, tiap tahun semakin berkurang sekitar 100 hektar. Pengurangan ini terjadi akibat alih fungsi lahan.

Tahun 2016, sisa lahan pertanian sekitar 1.992 hektar.

Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menjelaskan, ada beda pandangan terhadap lahan abadi di Kota Mataram. Disatu sisi, SKPD lain menganggap lahan abadi tidak mutlak mengingat investasi sedang berkembang. Sedangkan, pihaknya melihat dari ketahanan dan kedaulatan pangan bahwa lahan abadi itu sangat penting.”Saya tidak mau mengomentari komentar orang lain. Tapi pandangan kami di Dinas Pertanian, lahan abadi itu penting dari sisi ketahanan pangan,” terang Muttawali Selasa (15/3).

Dari sisi tata ruang ujarnya, Walikota Mataram juga memiliki pandangan 30 persen ruang terbuka hijau dipertahankan, meskipun in-

vestasi di ibukota provinsi ini terus berkembang. Artinya, 30 persen RTH itu termasuk lahan pertanian. Dimana, fungsinya menahan banjir serta sebagai daerah serapan.

Dari tahun ke tahun sebutnya, lahan pertanian di Mataram terjadi pengurangan 100 hektar. Kondisi saat ini, sisa lahan pertanian 1.992 hektar lahan produktif untuk digarap. Muttawali tidak memungkiri lahan pertanian banyak dikuasai oleh pemilik modal atau pengusaha, sehingga alih fungsi lahan tak bisa dibendung.

Perbedaan pandangan ini menurutnya, antara Bappeda, Takowasbang dan pihaknya harus sering duduk bersama.

Sebab, persoalan yang muncul tidak sesederhana yang dibayangkan. Petani kehilangan pekerjaan dan tidak mungkin petani dipaksakan bekerja tidak sesuai kemampuan mereka. Perusahaan juga tidak mau mempekerjakan karyawan memiliki skill rendah.

Kajian akademisi Fakultas Pertanian Universitas Mataram sejauh ini, belum diperlihatkan.

Sehingga, pihaknya tidak bisa menyimpulkan lebih jauh. (cem)

H. Muttawali

(Suara NTB/ynt)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

400 Hektar Lahan Jagung Gagal Panen Tetap Merokok, Tetap Miskin KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menegaskan sulit bagi pecandu rokok akan keluar dari garis kemiskinan. Selama tidak ada kesadaran untuk menghentikan, setidaknya mengurangi konsumsi rokoknya.

Dari hasil survei yang dilakukan di semua kabupaten/kota, konsumsi rokok masyarakat miskin di NTB sebanyak 72 batang/ming(Suara NTB/bul) gu. Artinya, jika dirata-rataWahyudin kan sepuluh batang hingga sebungkus rokok habis sehari. Harga rokok sebungkus bisa mencapai Rp 15.000/bungkus. Pajak rokok akan terus naik, demikian juga dengan harga rokok tentu akan semakin naik.

Sementara pendapatan masyarakat belum tentu mengalami kenaikan untuk mengimbangi kenaikan harga rokok ini. “Makanya akan sulit keluar dari garis kemiskinan kalau jadi pecandu rokok. Menurut saya, lebih baik tidak sama sekali merokok. Ini kita bicarakan masyarakat miskin, kalau perokok yang orang mampu, tidak masalah,” katanya, Selasa (15/3).

Wahyudin juga mengatakan, hitungan BPS, kontribusi rokok terhadap kemiskinan di NTB cukup tinggi, mencapai 9 persen dari struktur pembentuk garis kemiskinan. Saat ini, terdapat sebesar 802.000 masyarakat miskin di NTB, atau setara dengan 16,54 persen dari total penduduk NTB yang telah mencapai 4,8 juta jiwa.

Ia menyarankan agar membangun kesadaran masyarakat membatasi konsumsi rokok. Pemerintah daerah mesti didukung semua pihak untuk memperbanyak peluang kerja bagi masyarakat. Mengapa demikian, menurunkan angka kemiskinan nampaknya tak bisa dilaksanakan dengan cara memberikan perlindungan sosial. Bentuknya bantuan raskin, BLT dan beberapa kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah.

“Ini tidak cukup, pemberian Raskin atau BLT, yang seharusnya diberikan 15 Kg, jadi 2 atau 3 Kg, karena dibagi-bagi. Bahkan, yang menerimanya bisa saja pegawaipegawai negeri atau keluarga pejabat pemerintahan,” demikian Wahyudin. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB mencatat seluas 400-an hektar jagung petani mengalami gagal produksi karena elnino (kemarau).

Sebagian besar yang gagal panen itu ada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa yang notabene sebagai daerah penghasil jagung terbesar di NTB. Gagal produksi ini, kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si, karena perkiraan petani akan turun hujan, namun justru berbalik dari perkiraan tersebut. “Bukan karena banjir,” demikian ditegaskan, Se-

lasa (15/3).

Bersama tim dari kabupaten/kota, pihaknya akan melakukan pendampingan terus - menerus kepada petani, agar kondisi semacam itu tak berulang-ulang terjadi.

Husnul Fauzi juga menuturkan, baru-baru ini pihaknya menerima laporan adanya seratusan hektar padi terkena penyakit tungro dan wereng yang menyerang daun dan batang padi. Informasinya, pen-

yakit tersebut menyerang di Praya Barat, Lombok Tengah.

Bersama BPTH, dilakukan pengendalian penyakit dengan memangkas spot-spot yang yang terserang. Sehingga produksi di kawasan terdekatnya tak terganggu. Tim melakukan penyemprotan agar serangan hama tak meluas.

“Laporan yang masuk ada seratusan hektar, tapi setelah dicek lapangan, hanya 20 hektar. Ini yang akan saya lihat

(Suara NTB/dok)

GAGAL PANEN - Seorang bocah bermain di antara jagung yang baru selesai dipanen dan siap diangkut ke pembeli pada musim panen yang lalu. Tapi , petani kini resah karena setidaknya 400 hektar areal tanaman jagung di Dompu dalam beberapa pekan terakhir dikhawatirkan gagal panen, menyusul badai elnino (kemarau) yang kurang diperhitungkan oleh petani setempat.

teknologi yang bergerak di bidang ICT, elektronik serta Smart City seperti Samsung D’light, Microsoft Korea, IFEZ (Incheon Free Economic Zone) dan Compact Smart City. Di lokasi-lokasi tersebut, mereka mendapat berbagai ilmu dan melihat secara langsung bagaimana ide teknologi menjadi kenyataan. Perjalanan ini adalah bagian dari hadiah 5M yang didapat oleh para pemenang The NextDev, yang terdiri dari Market Access, Marketing Publicity, Mentoring, Management Trip dan Money.

(Suara NTB/ist)

LAUNCHING - Launching NextDev Pulang Kampung-STIKOM Bali bersama Asisten 3 Pemkot Denpasar, GM CSR Telkomsel Tubagus Husniyullah, GM Sales Operation Telkomsel BalNus, Perwakilan STIKOM & Developer Bali. developer lokal, dengan topik lengkap dan menyeluruh seputar digipreneurship yang terdiri dari pengembangan aplikasi digital, perencanaan finansial, dan perumusan pemasaran.

Seminar dan workshop NextDev Pulang Kampung akan menghadirkan pembicara berpengalaman di bidangnya yang merupakan para ahli keuangan, developer, sampai dengan para diginpreneur.

“The NextDev merupakan salah satu program CSR Telkomsel di industri digital kreatif berupa kompetisi membuat aplikasi digital, yang diharapkan akan mendukung perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

Salah satu pilar utamanya adalah hadirnya berbagai aplikasi asal Indonesia yang bernilai tambah dan memiliki dampak sosial yang positif,” demikian Adita Irawati, Selasa (15/3). Info detail dapat dilihat di www.thenextde-

(Suara NTB/bul)

Husnul Fauzi (tanam ulang) untuk mempertahankan keberhasilan produksi kita tahun lalu,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

Kekhawatiran Pembudidaya Perikanan Segera Disikapi

Telkomsel Bawa Finalis ’’The NextDev’’ Pulang Kampung Mataram (Suara NTB) Setelah tahun lalu mendapatkan 20 finalis dengan aplikasi digital yang dapat memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, program NextDev di awal tahun ini kembali dilanjutkan, bertajuk “NextDev Pulang Kampung”.

20 finalis NextDev akan kembali ke 10 kota asal mereka masing-masing, di antaranya dari Denpasar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Pontianak, Makasar dan Gorontalo.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati mengatakan, ‘’NextDev Pulang Kampung’’ merupakan upaya Telkomsel untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Di mana salah satunya melalui pengenalan digipreneurship atau kewirausahaan di bidang digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para calon developer muda Indonesia di berbagai daerah, serta menjembatani kolaborasi antara duta NextDev dengan pemerintah kota setempat dalam mencari solusi yang tepat untuk kota masing-masing.

Program NextDev Pulang Kampung berlangsung selama dua hari di kota Denpasar.

Hari pertama, akan diadakan ekshibisi karya para duta NextDev, pesertanya akan berbagi pengalaman, melakukan sosialiasi ide dan hasil karya mereka kepada masyarakat luas. Ada juga seminar “Smart City for Smart Generation” dengan topik seperti e-Tourism, e-Government, e-Education, e-Transportation dan/atau e-SME. Hari kedua, akan diadakan workshop dan simulasi untuk para calon developer maupun

langsung kondisinya di lapangan,” katanya.

Ditanya mengenai dampak banjir di Pulau Sumbawa, dia juga menegaskan, sesegera mungkin kabupaten/kota menyampaikan laporan untuk diberikan dukungan peralatan pompa untuk menormalisasi saluran.

“Petani yang belum dapat bantuan juga segera ajukan melalui kabupaten/kota.

Tahun ini untuk Alsintan (Alat mesin pertanian), kita mendapat penambahan jatah, hampir Rp 100 miliar. Bagi yang sudah terkena dampak la nina, kita bisa ajukan lagi ke pusat untuk dukungan benih

v.id/new.

Sebanyak 20 finalis yang merupakan individu/kelompok developer muda akhirnya terpilih untuk mengikuti serangkaian tahapan yang terdiri dari bootcamp (design, development, distribute), pitching, dan investor meet up.

Pada akhirnya, Rumah Sinau, Gandeng Tangan, dan Jejakku terpilih menjadi tiga aplikasi Smart City terbaik setelah meyakinkan para juri dalam beberapa kriteria, di antaranya dalam hal kerjasama tim, produk/ fitur yang ditawarkan, business model yang dipakai, market yang disasar, dan skalabilitas dari aplikasi yang dikembangkan.

Desember 2015 yang lalu, ketiga tim pemenang The NextDev 2015 berkesempatan untuk studi banding ke Korea Selatan bersama Telkomsel dan mengunjungi beberapa perusahaan

TELKOMSEL LAUNCHING APPS ERZ4P Secara bersamaan, hari ini di STIKOM Bali, Telkomsel juga menggelar “Launching Apps ERZ4P”.

Yakni sebuah aplikasi yang berdiri di atas pemrograman Ruby On Rails yang ditujukan untuk para pelaku bisnis dari semua kalangan.

Aplikasi ini mempermudah proses pencatatan data, laporan, promosi via email, dan proses remote transaksi dari jarak jauh, bahkan bagi pendatang yang tidak bisa bahasa Indonesia sekalipun dapat menggunakannya dengan fitur dual bahasa yaitu Indonesia – Inggris dan merasakan sensasi berbisnis menggunakan aplikasi Karya Anak Bangsa.

Aplikasi ini mulai dirancang pada pertengahan tahun 2011 oleh Anak Negeri yang berjumlah 5 orang dan keseluruhannya berbagi peran sebagai sistem analis maupun programmer, di antaranya yaitu Riza sebagai Founder dan Full Stack Developer, Maria sebagai Co Founder dan Marketer, Agung sebagai Senior Programmer,

Welly sebagai Junior Programmer, dan Rio sebagai Graphic & Web Designer.

Adapun perkembangan Apps ERZ4P sejauh ini telah digunakan secara offline di 16 perusahaan retail maupun distributor di Bali dan secara online oleh 90 Member ERZ4P dari seluruh Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, rencana ke depannya ERZ4P akan melakukan peningkatan beberapa fitur seperti, Manajemen Manufaktur, SMS Blast, Manajemen Asset, Multi Currency, dan HRD . (bul)

SELASA, 15/03/2016

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menyatakan akan membahas keluhan pembudidaya perikanan di NTB ke forum diskusi Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) di Surabaya jelang akhir April 2016 ini.

Sangat difahami betul kekhawatiran pembudidaya perikanan, atas turunnya edaran Dirjen Perikanan Budidaya Kemen-KP nomor 721/DPB/PB.510/II/2016 yang didalamnya mengatur tentang kapal pengangkut ikan hasil pembudidaya bebendera asing.

“Karena ini menjadi kebijakan nasional, tentu tidak bisa kita fight sendiri. Melalui forum Abilindo-lah akan kita sikapi.

Karena di situ tergabung pembudidaya perikanan se-Indonesia,” kata Aminollah dikonfirmasi soal protes pembudidaya perikanan di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Di sisi lain, pembudidaya perikanan diharapkan sementara ini memahami apa yang menjadi kebijakan pusat. Dalam surat edaran yang turun 1 Februari 2016 lalu, Aminollah katakan kekhawatiran pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan, kapal-kapal pengangkut milik asing akan dijadikan alat untuk membawa bahan-bahan berbahaya yang bisa memicu kerusakan ekosistem laut Indonesia. Kekhawatiran lainnya, kapal-kapal pengangkut tersebut bisa saja melakukan penangkapan sendiri secara ilegal. Jika hal tersebut terjadi terus menerus, akan merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Makanya Menteri Susi itu tegas, jangankan kapal asing, ka-

(Suara NTB/bul)

Aminollah pal milik perusahaan swasta nasional berbendera asing saja dicut. Tetapi, semuanya tetap akan kita bahas dulu di forum Abilindo, tidak saja pembudidaya, kepala dinas juga banyak yang mendaftar ikut workshop itu,” kata Aminollah, Selasa (15/3).

Aminollah juga mengatakan akan mengkaji kembali edaran tersebut di Biro Hukum, apakah memungkinkan pemerintah daerah membuat kebijakan baru. Sebab edaran tersebut bukan langsung dari Menteri Susi.

Kekhawatiran pembudidaya ikan di NTB atas edaran tersebut, bisa dimungkinkan karena selama ini banyak pembudidaya yang bermitra dengan buyer luar negeri melalui pengusaha lokal (Bali). Kemitraan tersebut memungkinkan ikan-ikan hasil budidaya diekspor langsung menggunakan kapal berbendera asing.

Dia memastikan, edaran yang turun baru-baru ini tidak berpengaruh besar, seperti Permen KP nomor tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan dan pengiriman benih lobster, kepiting dan rajungan di bawah ukuran tertentu. (bul)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Polres Lotim Menangkan Sidang Praperadilan

Pengelola Pemerintahan Harus Banyak Belajar REKTOR Universitas Gunung Rinjani (UGR), Drs. H. Ayip Rosidi, MM melayangkan kritikan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia menilai, pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat pusat hingga ke daerah ini dijalankan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang pemerintahan. Karenanya dia menyarankan semua pengelola pemerintahan ini untuk banyak belajar, terutama tentang manajemen ilmu pemerintahan.

Kepada Suara NTB di Selong, Selasa (15/3), Ayip mengaku, sekarang ini roda pemerintahan dijalankan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Akibatnya, negara tidak maju. Hal tergambar dari banyaknya kasus kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Teranyar dicontoh kasus yang menimpa Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Akibat ketidakpahaman pelaksana roda pemerintahan ini segala asepek pelayanan pemerintah pun kurang baik.

“Indonesia ini akan sulit maju karena yang atur pemerintah ini adaah orang-orang yang kurang paham,” katanya.

Produk hukum berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang dilahirkan di kursi DPR juga dianggap belum bagus.

Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan perundang-undangan yang harus diuji secara materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Melihat fenomena pemerintahan yang sekarang, Ayip Rosidi ini mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyeleksi para anggota DPR. Termasuk yang meseleksi para kepala daerah, karena wakil rakyat dan kepala daerah dinilai selama ini bertindak tidak sesuai dengan tujuannya.

Menurutnya harus ada lembaga khusus yang menyeleksi kelayakan para pemimpin dalam pemerintahan. Tidak terkesan seperti sekarang, asal punya jemaah dan bisa berorasi lalu bisa langsung jadi wakil rakyat.

Bukti-bukti nyata terlihat, tukang ojek, pedagang kali lima, bahkan mantan preman bisa terpilih menjadi wakil rakyat.

Semestinya ada tolok ukur jelas yang selanjutnya mengklasifikasi syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai calon pemimpin. Seperti syarat dari segi agama dalam sudut pandang moralitas.

Menjadi aparatur pemerintah, lanjutnya harus paham betul tugas pokok dan fungsinya. Tidak sekadar menjadi pemimpin pemerintah. Aparatur pemerintahan ini harus memiliki sumber d a y a manus i a yang m e m a d a i . (rus) H. Ayip Rosidi (Suara NTB/rus)

Status Kota Selong Meningkat Selong (Suara NTB) Status wilayah Perkotaan Selong meningkat dari Pusat Kegiatan Wilayah Promosi menjadi Pusat Kegiatan Wilayah.

Peningkatan status ini berlaku sejak tahun 2016 ini. Hal ini menandakan Selong sudah tidak lagi menjadi wilayah kota yang dipromosikan. Tapi sudah bisa mandiri sebagai pusat kegiatan wilayah.

Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, sekaligus Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah Lotim, Lalu Ahmad Ramdhana, menjelaskan, Kota Selong berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Ruang telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis perkotaannya. ‘’Sebagai pusat ibu kota kabupaten, Selong juga akan ditopang oleh wlayah kecamatan sekitarnya,’’ terangnya pada wartawan, Selasa (15/3).

Menurutnya, Selong tidak sekadar jadi kecamatan. Tapi nanti akan ada kecamatan lain, seperti Labuhan Haji, sebagian Suralaga, sebagain Sukamulia dan sebagian Sakra sebagai daerah penyangga. ‘’Selain ada sebutan Pusat kegiatan wilayah, di Lotim ini juga disebut ada Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni Keruak, Masbagik dan Pringgabaya,’’ ujarnya.

Selain itu, Lotim juga dalam perencanaannya sudah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang meliputi pengembangan agro di wilayah Sembalun. Seperti Bidang Ekonomi, ada sentra produksi meliputi wilayah Kecamatan Aikmel dan Wanasaba. Ada juga penetapan kawasan minapolitan dan kawasan blue ekonomi.

Dalam hal ini, ujarnya, penetapan kawasan tidak saja oleh kabupaten. Namun juga di tingkat provinsi dan pusat.

Di mana, bicara tata ruang harus secara hirarkis, sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sinergis dan sinkron dari pemerintah pusat hingga ke daerah. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

HADIR - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan saat menghadiri Dharma Santhi Nyepi di Mapolres Lotim, Selasa (15/3).

Bupati Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan untuk tetap menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, menjadi tugas bupati untuk menjaga hal tersebut. ‘’Tidak boleh ada kelompok satu mengganggu kelompok lain, karena alasan berbeda pandangan,’’ tegas bupati dalam acara Dharma Santhi Nyepi yang digelar di Mapolres Lotim, Selasa (15/3).

Bupati menegaskan, semua kelompok masyarakat dan kelompok agama sama. Tidak boeh ada satu kelompok yang boleh menindas orang lain. Toleransi umat beragama yang terjadi di Bali, katanya, menjadi contoh di tingkat interna-

sional. Di mana, tingkat solidaritas bagian dari sistem agama dan budaya Bali. “Semua harus contoh Bali,” katanya Ia jelaskan, negara Indonesia juga dibangun dari tumpah darah dan di tengah perbedaan.

Saat periode pertama dulu menjadi Bupati Lotim, ada Parisada Hindu datang meminta izin untuk pemakaman. Namun, dirinya menjawab tidak perlu minta izin untuk pemakaman.

Pada kesempatan bertemu dengan para pemeluk agama

Hindu, Bupati Lotim menyampaikan ucapan selamat. Bupati Ali BD menuturkan, saat memiliki rumah di Bali dirinya sering datang ikut perayaan Nyepi dan merasakan kehebatan Nyepi di Bali. Ali BD mengaku hanya bisa baca buku di dalam rumah.

Di luar rumah tenang, tidak ada suara terdengar.

Bahkan, sekitar 15 tahun yang lalu diriya pernah menulis di Harian Bali Post tentang Kehebatan Nyepi. ‘’Jiwa manusia memang perlu Nyepi,’’ ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Selong akhirnya memutuskan sidang praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus Gili Kondo Kecamatan Sambelia yang juga Asisten II Setda Lotim, H. Syarif Waliyullah terhadap Polres Lotim yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Dalam sidang praperadilan yang dilakukan sepekan lamanya itu, PN Selong memutuskan memenangkan Polres Lotim, karena sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan menolak permohonan dari pemohon. Sidang putusan praperadilan yang digelar, Selasa (15/3) dipimpin langsung hakim tunggal PN Selong, Anton Budi Santoso.

Dalam pembacaan putusan, hakim dengan tegas menolak segala bentuk dan jenis permohonan yang dilayangkan oleh termohon. Putusan itu setelah melalui proses pertimbangan dengan mendengar sejumlah saksi ahli yang didatangkan kedua belah pihak. Permohonan yang ditolak itu terkait proses penyelidikan, penetapan tersangka hingga dilakukannya penahanan terhadap pemohon oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim.

Selain itu, kata Anton Budi Santoso, segala permohonan yang dilayangkan oleh termohon

semuanya dianggap tidak mendasar. Sementara, langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penetapan tersangka hingga dilakukan penahanan sudah melalui prosedur sebagaimana dalam ketentuan hukum.

Putusan yang diputuskan ini, katanya, sesuai dengan hasil pertimbangan dari saksi dan buktibukti yang telah dihadirkan. Terkait dengan berita acara penahanan, hakim juga menilai jika berita acara yang dikantongi oleh polisi sudah sangat jelas.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum Syarif Wailyullah, Hendro Wijayanto menegaskan jika apa yang telah diputuskan oleh hakim merupakan putusan yang harus dihormati oleh siapapun. Selain itu, pengajuan gugatan praperadilan yang diajukan tidak akan merubah status tersangka kliennya, karena gugatan yang diajukan itu sepintas prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap kliennya.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah,SH, SIK, enggan berkomentar banyak, namua ia mengaku siap menghadapi segala proses hukum yang akan dilakukan, karena pengajuan praperadilan merupakan hak dari tersangka. (yon)

Tata Tiga Gili, Pemprov Siapkan Dana Rp 2,4 Miliar Sukseskan Program KB,

(Suara NTB/yon)

PRAPERADILAN - Suasana sidang praperadilan terkait kasus Gili Kondo yang melibatkan Asisten II Setda Lotim dengan Polres Lotim di PN Selong, Selasa (15/3).

Tanjung (Suara NTB) Pemprov NTB c.q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB menggelontorkan dana sebesar Rp 2,4 miliar untuk mengelola objek wisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU), seperti di 3 Gili dan kawasan wisata Desa Adat Senaru, Bayan. Tidak hanya itu, PKL yang selama ini menempati kawasan Pasar Seni Gili Trawangan segera direlokasi.

Kepala Disbudpar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, saat menggelar sosialisasi di Tanjung, Selasa (15/3) mengisyaratkan, gelontoran dana Rp 2,4 miliar telah disiapkan Pemprov untuk menata Kawasan Strategis Provinsi ini.

Rincian penataan dimaksud, misalnya, Rp 400 juta untuk perbaikan dermaga Gili Air, menambal fasilitas umum dan pemasangan PJU Solar Cell di 5 titik. ‘’Kawasan Gili Trawangan, disiapkan Rp 1,05 miliar difokuskan pada penanganan abrasi, penataan ruang publik dan pembangunan landscape.

Posisi pantai yang menjadi milik publik akan dikembalikan ke manfaat semula, demikian juga dengan fasilitas pejalan kaki (pedestrian),’’ ungkapnya.

Sementara di kawasan Senaru, anggaran yang disiapkan sebe-

sar Rp 400 juta. Di antaranya dialokasikan untuk membenahi fasilitas umum, pembuatan taman, penataan jalan dan lainnya seiring penunjukan Senaru sebagai lokasi acara MTQ 2016.

“Beberapa fasilitas di Air Terjun Sindang Gile sudah rusak seperti berugak, MCK, dan musala. Sehingga fasilitas tersebut juga akan dibenahi,” sebutnya.

Masih di kawasan Senaru, Pemprov juga mengintervensi desa adat setempat melalui perbaikan sarana jalan menuju desa adat, perbaikan rumah adat tanpa mengurangi naturalisasinya. Untuk kepentingan ini, dana yang disiapkan sebesar Rp 200 juta.

Di samping upaya Pemprov, Faozal mengharapkan adanya sharing anggaran dari Pemda KLU. Mengingat tidak semua item pekerjaan ditangani provinsi, seperti lahan parkir dan fasilitas umum sekitarnya menjadi beban Pemda.

Di Gili Trawangan, keberadaan PKL Pasar Seni akan mulai diintervensi tahun ini. Sebanyak 24 lapak PKL siap direlokasi di sekitar lokasi pasar seni. Faozal mengisyaratkan, pekan depan proses relokasi akan dimulai.

Dalam proses ini, pihaknya

meminta dukungan Pemda termasuk Pemdes, agar penghuni lapak tidak menimbulkan konflik dengan Tim Pemprov.

“Ini kan daerah pariwisata, jangan sampai konflik itu dilihat oleh wisatawan, kita khawatirkan mereka tidak nyaman dan kabur,” sebut Faozal.

Kepala Dusun Gili Trawangan, H. Lukman, mengakui baru mengetahui rencana tersebut.

Meski demikian, pihaknya siap mendukung upaya relokasi guna menertibkan PKL dan memberi kenyamanan kepada pengunjung. “Prinsipnya kami setuju dan mendukung, tetapi mesti dipenuhi juga standar tempat relokasinya jangan sampai tidak ada fasilitas di sana,” sebut Lukman.

Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyambut baik intervensi Pemprov ini.

Meski demikian, di sejumlah kawasan yang akan dipermak, ia mempermaklumkan agar Tim Pemprov melakukan komunikasi. Misalnya dengan tokoh adat atau masyarakat adat. Demikian halnya dengan kawasan tiga gili, penertiban dan penataan Pemprov agar sinkron dengan grand design penataan objek yang dimiliki Pemkab KU. (ari)

Aparat TNI Turun Tangan Selong (Suara NTB) Dalam upaya mensukseskan program Keluarga Berencana (KB), Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) turut turun tangan. Dandim 1615 Lotim, Letkol Inf. Musthofa meminta seluruh Babinsa agar menjadi motivator dan mengajak akseptor untuk ikut KB. ‘Yang mau tambahan gaji tanpa tambahan modal, silakan bawa satu akseptor dapat Rp 100 ribu, jika bawa 10, maka akan diberikan Rp 1 juta,” ucapnya dalam acara sosialisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) tentang Program KB kepada anggota Kodim 1615, Selasa (15/3).

Dandim menjelaskan, TNI Angkatan Darat siap mem-back up program pemerintah. Apalagi salah satu keberhasilan pembangunan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan dengan cara KB. Fakta saat ini menunjukkan, pertambahan penduduk tidak seimbang dengan ket-

ersediaan lahan. Lahan tidak pernah bertambah, sementara jumlah penduduk banyak.

Untuk memotivasi anggota bekerjasama dengan BPPKB, anggota yang berhasil mengajak akseptor diberikan insentif. Cara ini dilakukan agar makin banyak akseptor.

Pasalnya, jika persoalan kependudukan ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan permasalahan sosial. Diketahui, penduduk Lotim merupakan penduduk terbesar dibandingkan 10 kabupaten/kota se NTB. Kepala BPPKB Lotim, H. Suroto menambahkan, jumlah akseptor KB saat ini memang masih kecil. Persentase yang sudah ber-KB hanya 72 persen dari 280 ribu pasangan usia subur. Sisanya 28 persen masih belum, terutama yang laki-laki dicatat baru 3 persen yang ikut KB. Metode KB ini ada beberapa jenis, yakni IUD, implan dan lainnya. Ada juga kontrasepsi suntik dan pil. Kontrasepsi jenis ini dinilai masih banyak risiko. (rus)

Tak Punya Gedung

PAUD Bina Bersama Numpang Belajar di Kios Animo masyarakat untuk mengawali lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lombok Utara (KLU), tergolong cukup tinggi. Tanpa dibekali fasilitas, lembaga rintisan yang dibentuk sudah mulai dioperasikan meski hanya menumpang di sebuah kios.

PEMANDANGAN ini dapat disaksikan di PAUD Bina Bersama, Dusun Kelanjuhan Perigi, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Selasa (15/3), belasan siswa PAUD dengan terpaksa belajar beralas tikar di lantai semen sebuah kios tak bernama milik Inaq Her. Keterangan yang diperoleh dari tenaga pengajar, Uswatun Khasanah di sela-sela menga-

jar, PAUD Bina Bersama saat ini menampung 18 anak. Kali kemarin, 15 anak yang masuk dan 3 siswa lainnya tidak hadir karena beragam alasan. Sejak memiliki Akta Notaris bulan November 2015 lalu, PAUD ini mulai dioperasionalkan seadanya dengan dimotori oleh 2 orang guru lulusan SMA, Uswatun dan Hanikmah. “Sementara ada tempat, kami mulai mengajar di kios milik mertua saya ini,” aku Uswatun.

Untuk diketahui, Uswatun sendiri masih dalam keadaan mengasuh bayi yang baru dilahirkannya. Sesekali sembari mengajar, ia pun memberi bayinya menetek ASI. Jiwanya terpanggil untuk mengajar, karena rasa iba melihat anakanak dusun memerlukan pendidikan PAUD. Suami Uswatun, Faozan Basri, merupakan salah satu figur penting berdirinya PAUD Bina Bersama. Alasan mahasiswa semester akhir IKIP Mataram ini membentuk PAUD, tidak lepas dari keprihatinannya melihat perjuangan anak didik untuk bersekolah. “Sebelum PAUD ini berdiri, beberapa anak di Kelanjuhan sekolah PAUD ke PAUD Dusun Melepah di Desa Sesait,” akunya.

Jarak Desa Gumantar den-

gan Desa Sesait cukup jauh, puluhan kilometer jika mengambil arah memutar jalan aspal. Namun jarak ini dapat diperpendek menjadi 1,5 km jika menyusuri kali yang membelah batas desa. Disinilah persoalannya, pada musim hujan, kali ini tidak bisa dilewati anak-anak atau bahkan orang tua yang menemani anaknya sekolah. “Kalau mengantar pakai ojek, biayanya mahal, lagipula disini tidak ada ojek,” sambung Faozan.

Ia menyambung, di Dusun Kelanjuhan Prigi, jumlah KK yang ada lebih dari 80 kk. Jumlah potensial anak-anak yang bersekolah PAUD ia perkirakan sebanyak 40 orang atau lebih.

Animo membentuk PAUD pun mendapat dukungan dari masyarakat. Terbukti, PAUD saat ini memperoleh tanah hibah dari masyarakat seluas 2,5 are yang berdekatan dengan bangunan masjid setempat.

Namun untuk mendirikan bangunan belum terpikirkan, karena terkendala biaya, “Sejak beroperasi, dua orang guru terpaksa bekerja ikhlas tanpa upah, karena kami sendiri tak memiliki biaya. Anakanak juga sekolahnya gratis.

Syukurnya anak-anak ini mau sekolah dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) pada Dinas Dikbudpora KLU, Rusli Hamdi, SE, MM, mengakui animo masyarakat membentuk PAUD cukup tinggi. Hingga kini di KLU, jumlah PAUD

(Suara NTB/ari)

NUMPANG - Kondisi PAUD Bina Bersama yang harus menumpang sementara di kios yang tak terpakai. lebih dari 180 lembaga. Sebagian besar lahir dari PAUD hasil rintisan masyarakat.

“PAUD Bina Bersama, itu masih sangat baru. Sampai hari ini, belum ada pemberitahuan ke dinas, karena kalau sudah ada pemberitahuan, kami langsung turun ke lapangan melihat kondisinya,” ungkap Rusli.

Dalam rakor PAUD tingkat Kecamatan Kayangan, Rusli mengaku menanyakan keberadaan PAUD ini di pengurus kecamatan. Tetapi tak satupun yang mendapati PAUD ini. Itulah alasannya, penting bagi pengurus PAUD untuk segera memberitahukan keberadaannya ke dinas.

Dasar pemberitahuan itu, Rusli mengakui sebagai proses selanjutnya. Berdasarkan fakta lapangan (paling urgent duku-

ngan masyarakat menyekolahkan anaknya), maka dinas akan merekomendasikan perekrutan siswa. Setelah melihat lembaga berjalan efektif selama 1 tahun, maka PAUD selanjutnya akan diberikan izin operasional. Untuk memperoleh bantuan atau program dari pemerintah, PAUD disyaratkan beroperasi minimal 2 tahun.

Namun dalam 1 tahun awal, PAUD ini dikatagorikan PAUD rintisan dan berpeluang mengakses bantuan dari beberapa sumber, seperti UNICEF. “Saat ada dana rintisan, maka lembaga sepern ini yang kita prioritaskan. Dua tahun terakhir, sudah 10 lembaga PAUD rintisan yang memperoleh bantuan dari UNICEF kerjasama dengan Kemendiknas,” pungkas Rusli. (ari)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Proyek Bernilai Besar Mangkrak

Serius Urus Hutan

(Suara NTB/kir)

Majrun

AKSI pembalakan dan perambahan hutan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disinyalir masih marak terjadi. Pembalakan bukan hanya di kawasan hutan bagian utara saja, tapi juga di kawasan hutan bagian selatan. Akibatnya, kondisi hutan Loteng kian parah kerusakannya.

Demikian diakui anggota DPRD Loteng, Majrun, kepada Suara NTB, Selasa (15/3). Diakuinya, kurang seriusnya pemerintah daerah dalam mengurus hutan menjadi salah satu penyebab masih maraknya aksi pembalakan kawasan hutan. “Kalau pemerintah daerah lebih serius mengurus hutan, aksi pembalakan liar tidak

akan semarak ini,” ujarnya.

Serius dalam hal ini bukan berarti, pemerintah daerah selama ini hanya diam. Tetapi lebih pada kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam menyiapkan programprogram yang berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian hutan. Di mana program yang dilaksanakan selama ini tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Ia mencontohkan, pada program penghijauan. Bibit pohon yang disiapkan hanya berupa pohon kayu yang memiliki nilai ekonomi kalau sudah ditebang. Bukan pohon produksi, seperti karet. “Kalau saja pohon karet yang ditanami, maka masyarakat tidak akan mau menebang pohon tersebut. Justru akan dijaga. Karena semakin besar pohon karet, getah untuk bahan baku karet akan lebih banyak yang dihasilkan,” sebutnya.

Dengan begitu, maka masyarakat akan punya sumber penghasilan. Sehingga tidak perlu lagi menebang pohon, karena yang dibutuhkan, bukan pohonnya tetapi karetnya. “Ini yang tidak terpikirkan oleh pemerintah daerah,” tambah Majrun.

Karena bagaimanapun ketat pemerintah daerah menjaga kawasan hutan, masyarakat tetap akan masuk hutan secara diam-diam. Karena bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kawasan hutan, hutan merupakan sumber penghasilan bagi mereka. Sehigga pastinya masyarakat akan berusaha masuk dengan segala cara. (kir)

Plt Bupati Akui Aspek Perencanaan Lemah Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui, adanya sejumlah proyek Pemda yang selesai dibangun, namun belum dimanfaatkan. Menurutnya, belum dimanfaatkan bangunan ini disebabkan aspek perencanaan yang lemah.

Aspek perencanaan inilah katanya yang perlu diperbaiki ke depan, terkait aspek kebutuhan masyarakat, aspek manfaat dan potensi wilayah di mana lokasi proyek itu dibangun. Ia menekankan ke segenap jajarannya agar memetakan semua potensi daerah supaya jika ada dana bantuan dari pusat untuk proyek pembangunan bisa diarahkan ke daerah itu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

“Ini kan sebenarnya aspek prencanaan yang lemah, makanya aspek perencanaan ini yang harus diperbaiki ke depan.

Nanti hal ini dikaji betul, apakah proyek itu dibutuhkan dan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat,” ujarnya usai pembukaan pelatihan potensi SAR di Senggigi, Selasa (15/3).

Bupati menyebut, Pasar Gerung sudah selesai dibangun, namun belum ditempati peda-

gang. Proyek ini, jelasnya, kebanyakan sumber dananya dari pusat. Dalam hal ini Pemda sendiri tidak bisa menghambat bantuan dana itu masuk ke APBD dari pusat. Diakuinya, pembangunan proyek ini tidak diketahuinya, karena dikerjakan sebelum menjabat. Namun terkait penambahan proyek pembangunan lagi di lokasi yang sama di pasar Gerung senilai Rp 400 juta, menurutnya,

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SG, MSi, menyatakan, saat ini usulan penetapan bupati definitif berada di meja salah satu direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam waktu dekat, SK itu akan dinaikkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditandatangani.

“Kabar terakhir saya dengar usulan itu sudah ada di meja dirjen, tinggal dinaikkan ke Pak Mendagri untuk diteken,’’ terang Plt Bupati ditemui di Senggigi, Selasa (15/3).

Dirinya belum berani memastikan turunnya SK dari Mendagri. Namun, menurut protap setelah diusulkan biasanya dua minggu SK itu akan turun. Namun ia tak berani memastikan kapan.

Terkait persiapn pelantikan, pemda dalam hal ini Sekda Lobar dan Asisten I Setda Lobar telah diundang Pemprov NTB membahas perihal pembentukan panitia Selasa (15/ 3). Terkait persiapan di Pemda Lobar, pihak Pemda juga akan membentuk panitia kecil.

Terpisah, Sekda Lobar, H. M. Taufiq mengakui, pihaknya telah diundang rapat dengan pemprov terkait persiapan pelantikan bupati definitif. Pelantikan, jelasnya, akan dilaksanakan di kantor gubernur. Terkait kapan waktu pelantikannya, ia mengaku tidak tahu persis tergantung dari Kemendagri. “Namun sesuai protapnya, dua minggu setelah masuk usulan barulah keluar SK, terkait pelantikan itulah kami bersama Pemprov telah menggelar rapat,” jelasnya.

Melihat protap dua minggu SK akan keluar, jika dihitung usulan masuk tanggal 4 Maret lalu dari Lobar, diperkirakan SK itu akan keluar tanggal 20 Maret, namun jika pada tanggal itu belum keluar, maka diperkirakan keluar tanggal 29 Maret. Ia menambahkan, pada pelantikan bupati definitif nantinya, akan dilakukan pula bersamaan pelantikan Ketua TP PPK Lobar, Hj Haeratun Fauzan Khalid menggantikan Hj Nanik S Zaini Arony.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, H M Nursaid menyatakan, SK Mendagri terkait penetapan bupati definitif diperkirakan segera turun dalam waktu dekat. Sesuai ketentuan batas maksimal SK turun dari Mendagri dua pekan setelah dikirim ke Mendagri. (her)

Basarnas Atensi Khusus Potensi Bencana di Kawasan Wisata Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Masekal Madya TNI, FHB Soelistyo, memberi atensi khusus terhadap potensi bencana di daerah NTB, khususnya Lombok, menyusul ditetapkannya daerah Lombok sebagai salah satu proyek pengembangan destinasi dari10 kawasan di Indonesia.

Atas dasar itu, pihaknya memilih Lombok sebagai salah satu lokasi digelarnya pelatihan potensi SAR di Lombok. ‘’Untuk itu pemda dan pengelola kawasan wisata di daerah harus terus mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan dari bencana,’’ ujarnya ketika membuka pelatihan potensi SAR di Senggigi, Selasa (15/3).

Hadir juga di acara ini, Deputi Bidang Potensi, Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo SE, MM, Direktur Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan Basarnas, Agus Sukarno, Inspektur Basarnas, Brigjen Nugroho Budi. Hadir pula Plt Bupati, H Fauzan Khalid, Danrem, Danlanud dan syahbandar.

Menurutnya, budaya safety di Pulau Lombok khususnya di Lobar dalam upaya pencegahan terjadinya musibah belum optimal. Sehingga, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah masih mengalami kesulitan, lantaran budaya safety belum baik dan belum bisa diharapkan. “Karena itu kami beri perhatian terhadap NTB khususnya Lombok, karena daerah ini masuk satu dari 10 destinasi yang aka ndikembangkan pusat, kami dari SAR akan siap membantu. Salah satunya digelar pelatihan ini bentuk atensi kami untuk memberi sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Diakuinya, upaya pencegahan terjadinya musibah masih belum ideal, karena, budaya safety belum optimal dan belum bisa diharapkan. Kalau sudah punya budaya safety. Maka, upaya pencegahan itu akan optimal. Untuk memulai itu, harus dilakukan dari sosialisasi dan pelatihan.

Sementara Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan, kawasan NTB yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Karena itu pihak Basarnas perlu memberikan perhatian dari sisi antisipasi dampak bencana yang bisa saja terjadi. “Sebab NTB, khususnya Lombok mempunyai sisi geografi tingkat kemungkinan terjadi bencana. Untuk itu, dalam kesempatan ini bahwa peralatan dalam menghadapi bencana masih kekurangan,” FHB Soelistyo ujarnya. (her) (Suara NTB/her)

menekankan ke semua SKPD agar mengkaji lebih dulu potensi yang ada di daerah, sehingga kalau tiba-tiba ada proyek pusat masuk, bisa diarahkan. Ia menekankan agar SKPD memetakan potensi wilayah, sehingga kalau ada dana bantuan mendadak bisa diarahkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, menyoroti mangkraknya sejumlah proyek yang dibangun. Ia menilai terjadinya proyek mangkrak tersebut, disebabkan perencanaan yang kurang marang dari SKPD terkait, sehingga terkesan hanya berorientasi bangun proyek tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat. (her)

Nasib Dam Mujur Tergantung Keseriusan Pemkab

(Suara NTB/bul)

SK Penetapan Bupati Lobar Definitif Masih di Meja Dirjen

kemungkinan itu hasil evaluasi dari pusat makanya ditambah.

Ke depan jelasnya, mengantisipasi adanya proyek yang bernasib serupa pihaknya sudah meminta SKPD melakukan perencanaan yang matang. Aspe perencanaan ini yang harus diperbaiki dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti kebutuhan, manfaat dan potensi wilayah perlu dikaji mendalam sebelum diajukan ke pusat. “Kadang-kadang kami serba salah juga dapat telepon dari pusat ada dana masuk untuk proyek, sementara di daerah belum punya perencanaan, “jelas Fauzan.

Terkait itu, tambah Fauzan hasil evaluasi terakhir yang dilakukan terhadap jajarannya ia

SEGERA BEROPERASI - Proyek PLTMH yang dibangun PT. SDI ditargetkan beroperasi 2017 mendatang.

PLTMH Kokok Kumbi Ditargetkan Beroperasi Pertengahan 2017 Mataram (Suara NTB) Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Kokok Kumbi, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), ditargetkan beroperasi pertengahan tahun 2017 mendatang. Pengoperasian PLTMH Kokok Kumbi kapasitas 1,3 Mega Watt (MW) itu molor satu tahun, karena terjadi kerusakan akibat bencana banjir (force majeure).

“Seharusnya sudah beroperasi pertengahan tahun 2016 ini. Tapi karena banjir besar pada November 2014, beberapa bangunan, seperti bendung, water way dan beberapa titik lainnya mengalami kerusakan. Jadi, proyek kami ini bukan mangkrak, tetapi kami harus perbaiki dulu bangunan-bangunan yang rusak tersebut,” kata Humas PT. Sumber Daya Investasi (SDI), Fahrurrozi, S.Sos, kepada wartawan, di Mataram, Selasa (15/3).

Saat ini, lanjutnya, PT. SDI telah menandatangani The Green Prosperity Project Co Financing Grant Agreement dengan pihak Millennium ChallengeAccount Indonesia (MCAI). Di mana, MCAI nantinya akan membiayai perbaikan konstruksi yang rusak akibat force majeure. Konsultan independent yang ditunjuk MCAI, PT. Gamma Epsilon, tengah melakukan kajian detail di PLTMH Kokok Kumbi sejak awal tahun 2016. Rencananya perbaikan konstruksi akan mulai dikerjakan April 2016 dan diperkirakan selesai April 2017 mendatang.

Terkait perizinan, PT. SDI sudah mengantongi

izin baik di tingkat desa hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PLTMH Kokok Kumbi juga sudah memiliki Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Puchase Agreement (PPA) dengan PT. PLN. “Kami masih mengurus perpanjangan Pengoperasian Secara Komersial atau Commercial Operation Date (COD) dengan PLN. Kami meminta agar PLN dapat memperpanjang masa COD hingga April 2017. Semula kan COD pertengahan 2016 ini,” terangnya.

Selain PLTMH Kokok Kumbi, rencananya MCAI juga akan membiayai perbaikan konstruksi PLTMH Kokok Babak, DesaAik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan kapasitas 2,3 MW. Konsultan independent yang ditunjuk MCAI, PT. Desain Nasional, juga tengah melakukan kajian detail di PLTMH Kokok Babak sejak awal tahun 2016. Kedua PLTMH milik PT. SDI tersebut mengalami kerusakan akibat banjir besar, sehingga belum bisa dioperasikan.

“Tidak mungkin-lah PT. SDI selaku investor meninggalkan proyeknya. PT. SDI telah berinvestasi hingga Rp 90 miliar lebih di kedua PLTMH tersebut. Kami meminta dukungan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat setempat agar proyek ini bisa berjalan baik. Jika kedua PLTMH ini beroperasi, maka akan dapat menambah kekurangan daya listrik di NTB. Paling tidak ada tambahan 3,6 MW dari kedua proyek ini,” pungkasnya. (ham)

Rasionalisasi Pegawai, ASN Diminta Tetap Tenang Praya (Suara NTB) Adanya wacana dari pemerintah pusat untuk melakukan rasionalisasi (pengurangan) jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih belum pasti. Untuk itu, ASN lingkup Pemkab Loteng diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh wacana ini.

“Sampai saat ini rencana itu (rasionalisasi pegawai) masih sebatas wacana. Jadi kita minta pegawai tetap tenang dan tetap konsentrasi bekerja. Karena sebelum ada keputusan yang jelas, maka rencana tersebut belum bisa dilaksanakan,’’ ujar Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/3).

Menurutnya, jika rencana ini benar-benar akan dilaksanakan, pemerintah pusat tentunya tidak akan begitu saja merasionalisasi pegawai. Pasti banyak pertimbangan yang dipikirkan. Pasalnya, langkah rasionalisasi pegawai akan membawa dampak luas. Bukan hanya bagi pegawai itu sendiri tapi juga masyarakat secara umum.

Diakuinya, dari sisi anggaran daerah langkah rasionalisasi pegawai bisa mengurangi beban belanja pegawai, sehingga pemerintah daerah bisa lebih leluasa lagi mengalokasi anggaran daerah untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Namun, dampak sosialnya juga pasti akan terasa, karena dengan mengurangi jumlah pegawai, itu sama saja dengan menambah pengangguran di daerah. Kalau sudah demikian, pemerintah daerah juga yang harus menanggung beban. “Jadi merasionalisasi jumlah pegawai tidak sederhana. Banyak ekses yang akan ditimbul. Dan, ini yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.

Menurutnya, jika pemerintah pusat tetap ngotot untuk mengurangi pegawai kriteria dan batas pegawai yang dirasionalisasi harus jelas. Misalnya, dari sisi produktifitas pegawai yang ada.

Jika memang dirasa masih produktif, tidak perlu dirasionalisasi. “Kita berharap yang terbaik saja,” tandas Puaddi.

Terpisah, Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., mengatakan, jika melihat kategorinya ada sekitar 6 persen pegawai Loteng yang bakal kena rasionalisasi.

Itu setara sekitar 660 pegawai, karena saat ini jumlah pegawai Loteng sudah mencapai 11 ribu orang lebih.

Sementara Pemda Lombok Barat (Lobar) kurang sependapat dengan rencana kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai rasionalisasi ASN. Menurut Pemda, kebijakan ini tidak populis lantaran akan menimbulkan dampak terhadap daerah, terutama kekhawatiran terjadi penambahan pengangguran baru.

Di Lobar sendiri ada 8.300 ASN, dari ribuan ASN ini 26

persen atau sekitar 2.158 ASN lulusan SMA ke bawah. Jika wacana ini diberlakukan, maka dikhawatirkan ribuan ASN ini akan menjadi pengangguran baru di Lobar. “ASN yang lulusan SMA ke bawah di Lobar banyak sekali, sekitar 26 persen lebih atau sekitar 2.158 orang dari 8300 ASN lebih di Lobar.

Kalau wacana rasionalisasi (pensiun dini) ini diberlakukan, maka dikhawatirkan timbulkan pengangguran baru,” kata Sekda Lobar, H. M. Taufiq.

Disebutkan, dari 8.300 ASN di Lobar sekitar 26 persen lebih merupakan lulusan SMA. ASN ini, jelasnya tersebar di semua instansi, baik itu pegawai di lingkup Pemda dan para guru di daerah ini. Menurutnya, kebijakan ini masih sebatas wacana dari Kementerian, belum ada resmi yang turun ke daerah. Pihaknya pun belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Namun, jelasnya, wacana ini sudah menimbulkan keresahan di kalangan ASN. Sebab, para lulusan SMA ke bawah ini bertanyatanya apakah kebijakan itu benar dilaksanakan atau tidak. (kir/her)

Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan dam Mujur Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai ada titik terang. Di mana pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 1,2 triliun untuk membangun dam ini.

Namun, jadi tidaknya pembangunan dam tersebut sangat tergantung dari keseriusan Pemkab Loteng untuk menyiapkan anggaran pendamping. Guna mendukung proses pembebasan lahan.

“Jadi beberapa waktu lalu kita, pimpinan DPRD Loteng sudah mendatangi Kementerian PU di Jakarta. Untuk mempertanyakan rencana pembangunan Dam Mujur. Dan, Kementerian PU menegaskan siap membangun Dam Mujur. Anggarannya pun sudah ada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (15/3).

Hanya saja, lanjutnya pembangunan Dam Mujur sendiri belum bisa terealisasi. Lantaran terkendala pembebasan lahan. Di mana dari sekitar 300 hektar lebih lahan yang dibutuhkan, baru dibebaskan sekitar 8 hektar. Itu artinya, lahan yang belum dibebaskan masih cukup luas. Hal inilah yang menjadi tugas Pemkab Loteng dalam menyelesaikan proses pembebasan lahan. Karena jika lahan belum dibebaskan, maka pembangunan Dam Mujur belum bisa dilaksanakan. “Bisa tidaknya Dam Mujur terbangun tergantung pemerintah daerah,” terangnya.

Menurutnya, untuk membebaskan lahan seluas itu butuh anggaran yang tidak sedikit. Di mana dari hitungan awal, untuk pembebasan lahan dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp 150 miliar lebih. Jika mengandalkan APBD Loteng jelas tidak akan mampu.

Namun demikian Pemkab Loteng tidak perlu khawatir. Kare-

na selain telah menyiapkan anggaran pembangunan fisik, pemerintah pusat juga menyatakan sanggup menyiapkan setengah dari kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahannya. “Jadi 50 persen kebutuhan anggaran pembebasan lahan, akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sisanya, sebisa mungkin ditanggung bersama oleh Pemkab Loteng dengan Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.

Artinya, Pemkab Loteng kini tinggal membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait alokasi anggaran pembebasan lahannya supaya bisa menutupi kekurangan yang ada.

“Intinya sekarang Pemkab Loteng mau serius atau tidak mewujudkan pembangunan Dam Mujur.

Kalau memang serius, segera alokasikan anggaran pembebasan lahannya,” tambah Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.

Dewan sendiri, tandasnya dalam hal ini pada posisi sangat mendukung. Bila perlu mulai APBD perubahan 2016 mendatang, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan sudah disiapkan. Kalau tidak, paling telat pada APBD 2017, anggaran pembebasan lahan sudah diusulkan.

Jika proses pembebasan lahan sudah dilakukan, maka proses pembangunan Dam Mujur bisa segera dimulai. Bahkan kata pemerintah pusat, 30 persen saja lahan sudah dibebaskan pembangunan Dam Mujur sudah bisa dimulai. “Jadi tidak mesti menunggu pembebasan lahan selesai, baru Dam Mujur akan mulai dibangun,” tambah Wakil Ketua DPRD Loteng, Burhanudin Yusuf, yang dihubungi terpisah.

Sisanya secara bertahap akan dibebaskan. Bersamaan dengan proses pembangunan Dam Mujur, karena proses pembangunan butuh waktu cukup lama. (kir)

Polisi Beri ’’Reward’’ bagi Pengendara Taati SOP Giri Menang (Suara NTB) Satlantas Polres Lombok Barat (Lobar) terus menggelar operasi simpatik Gatarin, operasi kali ini digelar di jalur GerungMataram di daerah Rumak Desa Rumak Kecamatan Kediri. Selain menjaring pelanggar lalu lintas, anggota Satlantas yang dipimpin langsung Kasatlantas Iptu Gusriyadi Abustan juga memberikan reward kepada pengendara yang taat terhadap SOP keamanan berkendara (safety riding). Ada delapan pengendara yang diberikan reward berupa pembuatan SIM gratis di Polres Lobar.

Menurut Kasatlantas Gusriyadi, delapan pengendara yang dipilih menerima reward dari polisi yang memenuhi kriteria SOP keselamatan berkendara, yakni

lengkap surat-surat kendaraan, lengkap kelengkapan kendaraan baik kaca spion, lighting, menggunakan helm SNI, jaket dan bersepatu. Pada saat diperiksa surat kendaraaan berupa STNK dalam keadaan hidup dan taat pajak membayar pajak. Namun pengendara ini tak memiliki SIM. “Makanya diberikan reward pembuatan SIM gratis. Jumlah 8 orang diberikan reward,” ujarnya.

Ditambahkan, pemberian reward ini bertujuan menggugah masyarakat untuk membuat SIM demi keselamatan di jalan.

Menurut data hasil operasi yang digelar selama 15 hari, tingkat kepatuhan terhadap 70 persen sudah tertib menggunakan helm. Hasil razia yang dilakukan kemarin hanya satu tidak menggunakan helm. (her)

(Suara NTB/her)

REWARD - Pengendara diberikan bunga sebagai bentuk aksi simpatik polisi terhadap pengendara yang menaati aturan.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Disnakeswan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Genjot Pengembangan SPR, Pasar Hewan dan UPTD Kerbau Dilengkapi Fasilitas Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelayanan publik khususnya di bidang peternakan di Sumbawa selama ini telah berjalan cukup baik. Setiap kegiatan termasuk permohonan izin dipercepat. Beberapa program unggulan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, seperti Sentra Peternakan Rakyat (SPR), pasar hewan dan UPTD Kerbau di Maronge sebagai program yang relatif baru kini terus digenjot pengembangannya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, sebagai bukti telah menerapkan pelayanan publik yang prima jauh sebelumnya, dengan terpilihnya UPTD Peternakan Unter Iwes Sumbawa sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang mewakili NTB. UPTD tersebut telah dilengkapi dengan segala indikator pelayanan publik, seperti papan informasi, kotak saran pengaduan, daftar harga dan lainnya yang menyangkut SOP pelayanan.

“Tanpa ada instruksi pun, pegawai sebagai abdi berkewajiban melayani masyarakat,” terangnya.

Disnakeswan sangat mendukung langkah percepatan oleh pemerintahan baru. Rumah Potong Hewan terus direvitalisasi. Pengurusan izin pengiriman hewan, uji lab dan pelayanan lainnya seperti

(Suara NTB/arn)

PADANG PENGGEMBALAAN - Tampak sapi berkelompok mencari makanan di padang penggembalaan. Populasi sapi dari tahun ke tahun terus menunjukkan adanya peningkatan. vaksinasi juga dipercepat.

Bahkan hasil uji kepuasan oleh portal di Sumbawa menunjukkan penilaian memuaskan. Jadi, Syafruddin yakin SKPD yang dipimpinnya tidak masuk dalam zona merah penilaian pelayanan publik. Sekaligus klarifikasi atas penilaian Ombudsman pada jajaran SKDP di Sumbawa yang menempatkan hampir semua SKPD di zona merah.

Padahal, Disnakeswan sendiri belum masuk dalam daftar penilaian Ombudsman.

Begitu pula program lainnya

terus dipacu. Seperti pengkartuan (registrasi) ternak dan vaksinasi yang diharapkan tuntas pada triwulan pertama ini. Sebuah kearifan lokal yang sudah menjadi model secara nasional.

Bahkan Pemprov NTB berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengkartuan ternak ini. Kini juga sedang diupayakan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Sekarang ini kami sedang memperjuangkan HAKI terhadap pengkartuan ternak ini.

Bahan-bahannya sedang dipersiapkan,” jelas Syafruddin.

Hal ini juga mendukung program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Moyo Hulu yang tahun sebelumnya sudah dicanangkan. Belum lama ini, Bupati Sumbawa telah menandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Samawa (Unsa), terkait SPR sebagai pola baru pembangunan peternakan dimaksud. Program tersebut juga didukung oleh adanya UPT Kerbau Bersinergi yang hanya dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa dan bukan saja dikenal secara na-

sional tetapi juga dikenal di dunia internasional. UPTD kerbau yang standar dan pusat riset kerbau satu-satunya di Indonesia.

Untuk pembibitan melalui konsep SPR yang sekarang ini sedang dikembangkan agar mampu menyediakan pembibitan secara optimal oleh kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam SPR tersebut. Dijelaskannya, pada SPR tersebut ada 1.000 induk ternak yang dikelola dalam waktu tertentu tidak boleh diperjualbelikan. Penguatan peter-

nakan dengan meningkatkan kapasitas peternak dengan menambah ilmu pengetahuan peternak, membangun infrastruktur. Serta melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian.

Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan program pembangunan pasar hewan yang rencananya akan ditempatkan di Bangkong.

Melalui pasar hewan tersebut katanya, diharapkan akan menjadi pusat transaksi petani ternak ataupun masyarakat terkait dengan jual beli hewan.

Apalagi di Bangkong juga sudah ada fasilitas pendukung lainnya seperti holding ground, RPH dan fasilitas lainnya. “Melalui konsep pengembangan tersebut, kami berharap kedepan di Sumbawa ini akan lahir kawasan industri peternakan,” harapnya.

Untuk diketahui, jumlah populasi sapi di Sumbawa sebanyak 222 ribu untuk sapi Bali ditambah sapi hisar Sumbawa sekitar 5.000-6.000 ekor.

Kerbau sekitar 45.500 dan populasi kuda sekitar 32 ribu ekor lebih. (arn/*)

Tiga Warga Asal Cina akan Dideportasi dari Sumbawa (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar(Suara NTB) Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Cina dalam waktu dekat akan dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Hasil operasi gabungan yang dilakukan Imigrasi dan sejumlah pihak terkait, ketiga WNA tersebut menyalahi izin tinggal dan izin kerja di Sumbawa.

PERAWATAN - Korban yang mengalami luka tebas saat mendapat perawatan di Puskesmas setempat

Ditebas Anak Oknum Lurah, Leher Lukman Nyaris Putus Sumbawa Besar (Suara NTB) Lukmanulhakim (21) pemuda asal dusun Air Gading, desa Juran Alas, kecamatan Alas terpaksa dilarikan ke Puskesmas, Senin (14/3) sekitar pukul 23.00 Wita. Pasalnya leher bagian belakangnya menganga setelah ditebas dua pemuda asal kecamatan Alas Barat. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka sedalam 7 cm dengan 52 jahitan.

Informasinya, kejadian ini berawal saat korban hendak berangkat ke dusun Hijrah kecamatan Alas Barat bersama dua orang rekannya. Pada saat itu korban menunggu rekannya di bengkel Karang Mas sebelum jembatan depan Polsek Alas. Saat temannya tiba, muncul sepeda motor yang dikendarai pelaku. Korban langsung ditebas menggunakan sebilah pedang yang mengenai tengkuk atau leher belakang bagian atas. Pelaku langsung kabur, sementara korban langsung dilarikan ke Puskesmas setempat oleh rekannya.

Meskipun pelaku berhasil kabur, namun Polisi berhasil mengantongi identitasnya. Adalah IY (20) anak oknum Kades di kecamatan Alas Barat, dan EM warga desa Lekong. IY ini belakangan diketahui diduga pernah mencuri di SMAN 1 Alas Barat. Sementara EM baru keluar dari penjara dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Selasa (15/3) menyatakan, sejauh ini motif dari kejadian belum diketahui. Namun pihaknya sudah mengantongi identitas kedua pelaku, dan sedang dalam pencarian anggota. “Sementara ini, motifnya belum diketahui, masih dalam penyelidikan Polsek Alas, dan anggota tengah memburu kedua orang yang diduga pelaku,” tukasnya. (ind)

Pemberangkatan TKI ke Timteng Dihentikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Rekomendasi pemberangkatan TKI ke negara-negara Timur Tengah (Timteng) untuk sementara dihentikan. Alasannya, ada sejumlah hal teknis yang harus dibenahi terkait mekanisme penempatan TKI di luar negeri. Sehingga masyarakat Sumbawa harus bersabar sejenak.

“Ada yang harus dibenahi hingga benar-benar ada perlindungan maksimal terhadap penempatan pekerja migran di negara tujuan, khusunya untuk negara di Timur Tengah,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt., M.Si, Selasa (15/3).

Disebutkannya keputusan ini diambil setelah Kepala BNP2TKI berkunjung ke salah satu lokasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di Ciracas, Jakarta. Sehingga Kepala BNP2TKI menginstruksikan secara lisan untuk distop pemberian rekomendasi. Terkait hal ini pihaknya sudah berkoordinasi ke BNP3TKI Mataram. Hal ini juga disampaikan kepala BNP3TKI. Jika hal ini dilakukan sangat dilematis. Sementara perusahaan pengirim TKI memiliki Surat Izin Penggerak (SIP) dari BNP. Namun apabila rekomendasi itu diberikan, tentunya salah dalam segi aturan. Masyarakat yang diberikan rekomendasi nasibnya akan menggantung ketika tiba di Jakarta.

Untuk itu pihaknya mengundang semua PPTKIS untuk memberikan pemahaman terkait hal tersebut. PPTKIS juga sudah mengerti dan direkturnya sudah menghubungi kepala cabangnya untuk sementara menghentikan proses pemberangkatan. “Pemberhentian rekomendasi ini hanya berlaku untuk tujuan Negara Timur Tengah. Sementara rekom untuk ke Negara Asia Pasifik tetap diberikan,” pungkas Arifin seraya menghimbau masyarakat tidak nekad untuk berangkat. (ind)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Drs. Syahrifullah kepada wartawan, Selasa (15/3) menyampaikan tiga warga Cina tersebut berhasil dideteksi keberadaannya saat melakukan operasi gabungan pada 10 Maret lalu. Ketiganya hendak bekerja di PLTU di kabupaten Sumbawa Barat.

Disebutkannya, dari hasil pemeriksaan, ketiganya memi-

liki kartu identitas (kitas) yang dikeluarkan di Solo. Dan tidak memiliki izin operasional di wilayah NTB. Biasanya izin kerja mengikuti izin tempat tinggal. Sementara ketiganya memiliki izin kerja dan izin tinggal di Solo. “Itu sudah melanggar dan menyalahi aturan,” sebutnya.

Saat ini, ketiganya sudah diamankan di Kantor Imigrasi. Sambil menunggu penguru-

san paspor kepulangannya.

Termasuk tengah mengangkut barang-barang milik ketiganya yang berada di kabupaten Sumbawa Barat.

Kata Kanim, terhadap beberapa WNA yang sebelumnya dideteksi juga dalam waktu dekat akan dideportasi. Sedangkan terhadap dua WNA perempuan asal Malaysia dan Filipina yang saat ini tinggal di wilayah keca-

matan Plampang, belum memiliki dokumen yang jelas. WNA tersebut sudah puluhan tahun tinggal di Sumbawa, bahkan sudah memiliki anak. Untuk itu pihaknya mengupayakan untuk memulangkannya, dan mengurus dokumennya kembali. Setelah itu baru kemudian kembali lagi ke Sumbawa untuk tinggal bersama keluarganya.

Terhadap WNA yang ada di wilayah pulau Sumbawa pihaknya intens akan melakukan pengawasan. Terutama di kabupaten Sumbawa Barat, mengingat banyak orang asing yang berada di wilayah setempat.

Tentunya dalam hal ini pihak-

nya juga tetap akan berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah setempat. (ind)

DPRD KSB Tunda Pembentukan Pansus Disdukcapil Tegaskan Verifikasi Limbah Padat Newmont Data Sesuai Ketentuan Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) batal melanjutkan proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) scrap.

Pembentukan Pansus untuk mengulik keberadaan limbah padat milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu ditunda setelah mayoritas anggota DPRD menyepakatinya.

Wakil ketua DPRD KSB, H. Amir Ma’ruf Husain, S.Pdi membenarkan perihal penundaan pembentukan Pansus scrap tersebut. Menurut dia, pada rapat internal yang digelar Senin kemarin mayoritas anggota meminta agar pembentukan pansus tersebut ditunda. “Kemarin dalam rapat kita akhirnya sepakat untuk tidak membentuknya dulu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (15/3).

Ia mengakui, sepanjang rapat terjadi perdebatan antar anggota yang menginginkan tetap dibentuk saat ini dengan yang menginginkan agar ditunda sementara waktu. Hanya saja setelah mendengar argumentasi para pihak kebanyakan anggota setuju untuk tidak dilanjutkan dulu pembentukannya. “Jadi sekarang

(Suara NTB/bug)

tidak perlu dibahas lagi, karena sudah diputuskan dipending dulu,” timpalnya.

Salah satu alasan mendasar para anggota sepakat untuk menunda pembentukan Pansus scrap adalah soal distribusi anggota. Sebagaimana diketahui, selain Pansus scrap di waktu bersamaan DPRD juga akan membentuk Pansus PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan Pansus penyusunan 14 Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda) yang kini tengah dalam proses pembahasan.

Menurut Amir Ma’ruf, ala-

san para anggota tersebut cukup rasional mengingat jumlah anggota DPRD yang terbatas.

“Ini juga jadi pertimbangan, karena ada dua Pansus lain yang sedang akan kita buat.

Terutama Pansus Raperda ini penting karena ada beberapa Raperda yang urgen untuk diselesaikan seperti Perda mengenai desa,” urainya.

Sementara itu salah satu anggota DPRD KSB yang setuju menunda pembentukan Pansus scrap PT NNT, Amiruddin Embeng menyebutkan, Pansus tersebut sementara ini belum terlalu mendesak untuk dibuat.

“Saya salah satu yang meminta untuk ditunda karena memang hasilnya belum terlalu dibutuhkan saat ini. Apalagi ada dua Pansus yang lebih penting,” tegasnya.

“Pansus scrap itu kan digabung dengan pajak air tanah.

Nah maksud saya kan lebih baik kalau dipisah supaya hasilnya lebih maksimal lagi.

Tapi menurut saya untuk scrap memang benar-benar belum terlalu penting untuk dibahas,” sambung pria yang akrab disapa Embeng ini. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Baru-baru ini Disnakertrans Sumbawa menemukan adanya data kependudukan palsu dalam pengurusan CTKI untuk berangkat ke luar negeri. Dari hasil interview, warga kelahiran Lombok dan Bima tercantum atau numpang di KK warga Sumbawa. Sehingga didata berkelahiran Sumbawa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Sumbawa, Ir. Zulqifli, Selasa (15/3) mengakui belum menerima laporan terkait hal tersebut. Ditegaskannya, setiap data yang dikeluarkan Disdukcapil Sumbawa sudah diverifikasi sesuai dengan ketentuan. “Kemungkinan ini ulah dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Yang kami tidak tahu untuk kepentingan apa. Yang jelas, setiap data yang kita keluarkan Insya Allah sudah melalui verifikasi sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Disebutkannya, ketika berbicara masalah data kependudukan palsu, biasanya langsung dikaitkan dengan Dinas Dukcapil.

Padahal bisa saja, pemalsuan dilakukan atas inisiatif sendiri

ataupun dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkecuali ada kerjasama dengan pihaknya baru ada kaitannya.

Makanya, pihaknya menyarankan apabila ada keraguan terkait kepastian data kependudukan, diminta semua pihak untuk mengkomunikasikannya.

Baik datanya diduga palsu dan lain sebagainya.

Pihaknya berharap terhadap pemerintah desa supaya memverifikasi warga yang hendak berurusan. Baik itu formulir maupun mengeluarkan izin rekomendasi untuk pengurusan data kependudukan. Mengingat pemerintah desalah yang mengetahui terkait warga-warga yang hendak berurusan. Kalau seandaianya bukan warga setempat, jangan sampai dengan mudahnya mengubah data apalagi memalsukannya.

“Biasanya masalah yang paling rendah terkait data kependudukan itu karena kurang ketelitian. Yang paling berat itu mungkin sengaja menyimpang.

Intinya laksanakan saja seauai dengan aturan. Supaya hal-hal adanya temuan data kependudukan palsu dapat diantisipasi,” tukas Zulqifli. (ind)

DPRD KSB Tak Perlu Buat Pansus Dividen PT DMB Taliwang (Suara NTB) Rencana DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membentuk Panitia Khusus (Pansus) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) ditanggapi sejumlah pihak. Salah satu misalnya, ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST yang menyarankan agar DPRD KSB tidak perlu membentuk Pansus jika hanya untuk menagih pembayaran dividen dari perusahaan patungan tiga daerah (NTB, Sumbawa dan KSB) itu.

“Saya kira tidak usah buat Pansus karena butuh proses panjang,” kata Johan saat acara reses bersama anggota DPRD NTB Dapil V di Taliwang, Selasa (15/3).

Johan mengaku, posisi keuangan PT DMB hari ini dalam kondisi pailit dan karenanya, upaya apa pun yang akan ditempuh pemerintah tiga daerah ia pastikan tidak akan membuahkan hasil. “Orang perusahaannya bangkrut,

jadi kalau kita minta mereka membayar dividen tidak mungkin dapat dipenuhi,” tegasnya.

Ia mengatakan, upaya paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham agar PT DMB merealisasikan tunggakan dividennya. Pemerintah tiga daerah sebaiknya menyerahkan proses penagihannya kepada jaksa negara.

Melalui jaksa negara, nantinya PT DMB akan diperintahkan menuntaskan kewajibannya kepada para pemegang saham. “Bagusnya kita serahkan ke jaksa negara yang tagih. Dan memang sebelum ke sana tiga daerah harus bersepakat dulu,” ujarnya.

Johan menyebutkan, menyerahkannya ke jaksa negara sangat memungkinkan. Sebab selama ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT DMB memiliki hutang kepada masing-masing daer-

ah pemegang saham perusahaan.

“Bukti itu bisa menjadi landasan untuk diserahkan ke jaksa negara.

Dengan begitu tida perlu Pansus lagi, kecuali misalnya memang selama ini belum ada hasil audit. Mungkin perlu Pansus dibuat,” urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, terkait pembayaran dividen PT DMB selama ini antara pemerintah dan perusahaan terdapat perbedaan persepsi. Oleh perusahaan bahwa pembayaran advance dividen telah diserahkan pada tahun 2011 lalu, sementara bagi pemerintah hal PT DMB tidak pernah menunaikan kewajibannya tersebut. “Memang ada penerimaan anggaran sekitar 30 juta USD saat itu.

Kalau dibagi, memang anggaran itu menutupi kewajiban advance dividen perusahaan sampai lima tahun ke depan (2015, red). Tapi kemudian

kita (pemerintah) punya bukti sendiri bahwa perusahaan belum menunaikannya sesuai hasil audit BPK itu,” paparnya.

Sementara itu, anggota DPRD KSB, Amiruddin Embeng yang dimintai tanggapannya mengatakan, pembentukan Pansus PT DMB harus tetap dilakukan. Sebab menurutnya Pansus memberikan informasi tambahan bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis ke depannya. “Jadi kita Pansus dulu dan yang paling penting menyeragamkan langkah dengan Sumbawa dan NTB (DPRD) untuk persoalan ini,” tandasnya.

DPRD KSB melalui Komisi II dalam sebulan terakhir giat berkoordinasi dengan DPRD Sumbawa terkait upaya menagih pembayaran dividen PT DMB ini. Bahkan DPRD KSB yang telah menginisiasi pembentukan Pansus PT DMB sejak awal. (bug)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan dari Musrenbang tahun 2016 (2)

Pemerintah Dituntut Siapkan SDM Hadapi MEA Anggaran Harus Berbasis Program Dompu (Suara NTB) Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perjanjian yang memberi kebebasan masyarakat di negara anggota ASEAN untuk melakukan perdagangan dan jasa mulai 2016. Kenyataan ini harus dihadapi dengan menyiapkan SDM masyarakat. Pembagian anggaran juga nantinya harus berbasiskan pada program.

Hal itu ditegaskan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pembukaan musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016, Senin (14/3). “Saat ini, Indonesia sudah terlibat secara langsung (Suara NTB/ula) dalam MEA. Karena itu, dalam PEMBUKAAN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Wakil Bupati waktu akan datang, kita tidak Dompu, Arifuddin, SH didampingi Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Wakil Ketua akan pernah bisa lagi bicara bahDPRD Dompu, Sirajuddin, SH dan Sekretaris Bappeda NTB, M. Ilham, MM pada wa ini porsi untuk orang daerah, ini acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016, Senin (14/3). ) porsi utuk orang Indonesia. Siapap-

un, di mana pun di seluruh wilayah ASEAN, ini berlaku untuk bidang jasa dan perdagangan. Tahun depan ketika ada paket proyek Rp 10 miliar, pekerja itu dari kontraktor dari Malaysia. Kita juga jangan heran di Dompu akan ada rumah makan Malaysia. Itu konsekuensi dari kesepakatan yang telah kita tandatangani,” kata H. Bambang.

Tugas pemerintah, lanjut bupati, menyiapkan agar masyarakatnya bisa bersinergi dan berkompetisi, sehingga bisa bersaing dengan masyarakat dan produk dari negara ASEAN lainnya. Bahkan beberapa tahun ke depan, MEA akan diperluas menjadi masyarakat ekonomi Asia. “Tugas kita di sini, merancang suatu kebijakan yang dapat menyiapkan semua itu agar masyarakat bisa berdaya saing,” tegasnya.

Program revolusi mental yang menjadi rencana kerja kabinet kerja Jokowi – JK, kata bupati, juga harus menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Tujuannya untuk membangun kondusivitas daerah sehingga proses pembangunan yang dilakukan akan semakin produktif dan semakin efektif.

Musrenbang tahun 2016, katanya, harus lebih baik dari proses musrenbang tahun sebelumnya.

Program yang dihasilkan akan jauh lebih baik, lebih fokus dari hasil akhir musrenbang sebelumnya.

“Saya setuju, jangan lagi ada pembagian APBD kesannya bagi – bagi amplop. Sehingga apa yang terjadi itu mengulangi lagi yang pernah kita perbuat,” ungkapnya.

Namun ia meminta kepada semua pihak agar bisa mempertah-

ankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dari laporan keuangan tahun 2014. Dari prestasi itu, Dompu mendapat tambahan anggaran yang bisa dikelola sendiri dengan pertumbuhan APBD di atas 20 % yaitu Rp 1,1 triliun. “Saya meminta dengan hormat, supaya kita mempertahankan status WTP menjadi tanggungjawab bersama,” katanya.

Sekretaris Bappeda NTB, M. Ilham, MM yang mewakili kepalanya dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan 15,46 % atau berada di bawah rata provinsi NTB yang masih 16 %. Tapi Dompu merupakan daerah dengan tingkat daya beli tertinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. (ula/*)

Puluhan Warga Kota Bima Terjangkit DBD dan Cikungunya Kota Bima (Suara NTB) Puluhan warga Kota Bima mulai diserang penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan Cikungunya. Wilayah yang terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk tersebut yakni Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota dan Monggonao Kecamatan Mpunda.

Kabid P2PL Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, dr.

Nuryah kepada Suara NTB, Selasa (15/3) mengatakan, pihaknya mencatat di wilayah kelurahan itu terdapat 38 kasus DBD. Dari jumlah itu, 20 kasus dinyatakan positif DBD dan 18 kasus masih mengalami gejala.

“Berdasarkan laporan yang

kami terima, ada puluhan warga yang terkena DBD,” ucapnya.

Menurut dia, penyakit tersebut sudah mulai menyebar di Kota Bima. Bahkan ada sebagian warga menjadi korban DBD, saat ini tengah dirawat di RSUD dan Puskesmas.

“Kondisi warga yang terkena DDB ini sangat parah, makanya dirujuk ke RSUD Bima,” ujarnya.

Pendataan Aset Pemkab Bima Telah Mencapai 95 Persen Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus mencatat aset milik daerah agar meraih predikat WTP tahun depan. Alhasil hingga kini total aset yang didata dan dicatat telah mencapai 95 persen.

Kabag Umum Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Budiman mengatakan, pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan pencatatan sejumlah aset milik pemkab setempat.

“Sejauh ini, total aset yang dicatat mencapai 95 persen,” ucapnya menjawab Suara NTB, Selasa (15/3).

Kata dia, dalam pencatatan, pihaknya menggunakan aplikasi terbaru untuk mendata aset. Menurut Budiman, aplikasi tersebut untuk mempermudah mendata aset yang dimiliki SKPD, Kecamatan hingga Sekolah yang ada.

“Ini upaya kami untuk menyelesaikan persoalan aset yang dimiliki Pemkab Bima,” katanya.

Menurutnya, pendataan dan pencatatan aset bertujuan agar tahun ini dapat meraih opini WTP dari BPK RI. Sebab, tahun kemarin Pemkab Bima mendapat predikat WDP, salah satu faktor utamanya adalah persoalan aset.

“Kita tidak ingin tahun ini meraih hasil yang sama dengan tahun kemarin. Makanya kita fokus untuk mendata semua aset yang ada,” ujarnya.

Budiman mengaku, dalam dalam mendata dan mencatat aset tersebut, pihaknya memiliki batas akhir pada tanggal 31 Maret 2016 mendatang.

“Kita dikasih waktu hanya beberapa bulan saja. Namun kita optimis akan dituntaskan dengan cepat,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa di awal tahun pemerintahannya akan lebih fokus mencatat aset dan memperbaiki laporan keuangan daerah. Hal tersebut untuk meraih WTP dari BPK. “Masalah aset dan keuangan yang akan diprioritaskan dalam pemerintahan tahun ini,” ujarnya belum lama ini. (uki)

Akan tetapi, menurutnya, sejak ditangani secara medis, kini nasibnya berangsur membaik dan sebagian kini sudah kembali ke rumah masing -masing.

“Alhamdulillah beberapa warga keadaannya sudah membaik dan kembali normal,” katanya.

Sementara terkait penyakit cikungunya, hingga kini pihak-

Nuryah nya telah menerima laporan bahwa tiga orang warga terjang-

kit virus tersebut. Namun baru mengalami gejala awal.

Dia menjelaskan, gejala yang dirasakan penderita penyakit tersebut yakni, panas pegal-pegal, kram seperti lumpuh.

“Ada tiga orang warga, tapi baru gejala saja, belum positif terjangkit,” terangnya.

Dia menegaskan jumlah tersebut berdasarkan laporan dari petugas lapangan di dua kelurahan setempat. Pihaknya belum mengetahui total keseluruhan jumlah warga yang terdeteksi penyakit ini.

“Baru dua Kelurahan yang

melaporkan warganya terjangkit penyakit DBD dan cikungunya ini,” terangnya.

Sementara untuk mengatasi penyakit DBD dan cikungunya, pihaknya telah melakukan fogging (penyemprotan) di sejumlah Kelurahan yang rawan dua penyakit akibat gigitan nyamuk tersebut.

“Kita sudah lakukan fogging di kelurahan Melayu, Raba Dompu timur, Monggonao, Tolotongga dan Panggi,” ujarnya.

Selain fogging, pihaknya juga melakukan penyuluhan dengan langsung memberikan

Abatesasi (menaburkan bubuk di tempat penampungan air) agar mencegah nyamuk berkembang biak.

“Bubuk Abate kita taburkan di wilayah ini,” kata Nuryah.

Ia menghimbau kepada masyarakat agar terus menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari berbagai penyakit selama musim penghujan, seperti DBD dan cikungunya.

“Masyarakat harus jaga kebersihan karena musim hujan penyakit akan rentan terjadi,” pungkasnya. (uki)

Sidang Kasus Pembunuhan di Bima

Terdakwa Nyaris Dihakimi Keluarga Korban Kota Bima (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Selasa (15/3), kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Anwar (32), warga Desa Tangga Kecamatan Monta, dengan terdakwa Sahlan (25) warga Kelurahan Tanjung Kota Bima.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 Wita itu berlangsung ricuh. Pasalnya pihak keluarga korban nyaris menghakimi terdakwa dan penasehat hukumnya (PH). Bahkan keluarga korban terlibat kericuhan dengan aparat Kepolisian yang mengamankan jalannya sidang.

Kemarahan keluarga almarhum tidak terbendung setelah mendengar informasi bahwa sidang tersebut ditunda. Reaksi kekecewaan dilampiaskan keluarga korban dengan cara mengamuk di dalam dan luar area sidang.

Aparat Kepolisian terlihat kewalahan menangani banyaknya pengunjung sidang yang diketahui merupakan keluarga besar korban.

Polisi bahkan mengeluarkan tembakan peringatan un-

tuk menenangkan warga. Saling dorong dan kericuhan tidak bisa dihindari antara Kepolisian dan keluarga korban.

Istri Korban, Nurfitriani (25) mengatakan, pihaknya merasa keberatan karena sidang terus ditunda.

“Kami kecewa sidang ditunda terus,” katanya dengan nada kecewa.

Sebelumnya, sekitar 10.00 wita terdakwa Sahlan memasuki ruang sidang dikawal ketat aparat Kepolisian. Proses sidang berlangsung di bawah pengamanan ketat. Hanya dalam waktu singkat, sidang usai dan terdakwa dievakuasi kembali ke Rutan Raba Bima.

PH terdakwa, Muhajirin, SH menegaskan, sidang hari itu bukan ditunda tapi sudah selesai. “Tadi agendanya replik Jaksa dan minggu depan sidang lanjutan Duplik terdakwa,” tegasnya.

Setelah memberikan keterangan kepada wartawan, PH terdakwa tersebut langsung mengamankan diri dengan dikawal ketat Kepolisian.

(Suara NTB/uki)

RICUH – Kericuhan yang terjadi halaman kantor PN Raba Bima, keluarga korban pembunuhan bahkan nyaris menghajar terdakwa, Selasa (15/3).

Kasus pembunuhan itu terjadi di Desa Tangga pada bulan September 2015 lalu, saat acara organ tunggal berlangsung. Terdakwa menghabisi

nyawa korban dengan menggunakan pisau dengan cara menusuk pada bagian perut.

Terdakwa membunuh korban, lantaran tidak terima dan emosi

karena dituduh mencuri sepeda motor milik keluarga korban.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara. (uki)

(Suara NTB/uki)

MENGADU - Para nelayan dari desa Rompo, kecamatan Langgudu, saat mengadu ke DPRD Bima, Selasa (15/3).

Dilarang Tangkap Ikan, Nelayan Mengadu ke Dewan Bima (Suara NTB) Puluhan nelayan desa Rompo Kecamatan Langgudu, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Selasa (15/3). Mereka mengadukan nasibnya, lantaran beberapa hari terakhir dilarang menangkap ikan di sekitar perairan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, oleh nelayan setempat.

Perwakilan nelayan, Muhammad Jafar kepada Suara NTB mengatakan, kedatangan pihaknya ke DPRD agar Dewan membantu mencarikan solusi terkait persoalan yang dihadapi. Yakni ada larangan menangkap ikan,” ucapnya.

Jafar menceritakan, sejak beberapa hari yang lalu, dia bersama rekannya dilarang menangkap ikan di perairan Kolo. Parahnya menurut dia, bentuk pelarangan itu secara sepihak dilakukan oleh nelayan Kolo.

“Sudah seminggu kami berhenti

melaut karena dilarang menangkap ikan di perairan ini,” katanya.

Mereka hanya diperbolehkan mencari dan menangkap ikan sampai pukul 17.00 wita. Akibat pelarangan itu, membuat nelayan yang menangkap ikan menggunakan jala itu mengalami kerugian yang besar akibat tidak melaut.

“Kami tidak tahu kenapa dilarang dan dibatasi menangkap ikan di sekitar perairan ini, yang membuat kami rugi,” ujarnya.

Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya nelayan yang berjumlah kurang lebih 25 orang itu ditemui anggota Komisi II, Ruslan dan Sekwan DPRD, H. Supratman, M.Si. Pihak Dewan berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, dengan cara melakukan komunikasi dengan SKPD terkait, yang berada di wilayah Kota Bima.

“Polemik ini akan dicarikan solusi, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat,” pungkas Ruslan. (uki)

Dompu (Suara NTB) SMAN 1 Dompu termasuk di antara sekolah yang akan melaksanakan UN berbasis komputer (UNBK) tahun 2016. Dari 86 unit komputer yang harus tersedia, sekolah baru memiliki 61 unit komputer untuk dimanfatkan pada pelaksanaan UN. Kekurangan 25 unit komputer dengan memanfaatkan laptop milik siswa.

Wakil Kepala sekolah bidang humas SMAN 1 Dompu, Drs. Nuryadin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (15/3), mengungkapkan kesiapan siswa dan sekolahnya dalam menghadapi UNBK pada 4 – 12 April mendatang. Namun dari 86 unit komputer yang harusnya tersedia untuk pelaksanaan UNBK, yang tersedia baru 61 unit.

Kekurangan 25 unit semula direncanakan akan pinjam komputer milik SMPN 4 Dompu.

“Tapi disepakati menggunakan laptop milik siswa dan guru dengan menginstal program yang digunakan untuk UNBK, sehingga sekarang sudah tidak ada masalah,” kata Nuryadin.

Pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Dompu sudah diuji cobakan awal Februari 2016 lalu dan semua siswa bisa melaluinya. Walaun hasil uji coba hingga saat ini belum diketahui. Tetapi para siswa mengaku lebih mudah ketimbang UN manual dengan lembar jawaban komputer

(Suara NTB/ula)

SMAN 1 Dompu Minta Dukungan Siswa untuk Penuhi Kekurangan Komputer

(LJK). Karena mereka hanya mengimput password dan tidak lagi disibukkan dengan mengisi biodata. “Kita juga sudah biasa pembelajaran berbasis komputer sejak awal semester akhir, jadi mereka sudah terbiasa.

Mereka (siswa) juga mengaku soalnya tidak jauh berbeda dengan model soal UN tahun lalu,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Nuryadin, pihaknya sedang melaksanakan ujian sekolah bagi siswa kelas 3.

Hasil ujian sekolah akan menjadi penentu kelulusan dengan memadukan dengan nilai rapor dan nilai sikap. Nilai ujian sekolah yang bisa dinyatakan lulus untuk

SMAN 1 Dompu ditetapkan KKM-nya 75, karena SMAN 1 Dompu kategorinya A. “KKM untuk penentuan kelulusan 75. Ketika kurang dari nilai itu, siswa tidak bisa dinyatakan lulus dan akan mengulang tahun berikutnya,” katanya.

Sementara untuk nilai sikap diambil dari semua guru mata pelajaran dan guru BK. Untuk nilai sikap ini minimal baik, tapi kalau cukup tidak bisa diluluskan. “Tahun lalu salah seorang siswa tidak diluluskan karena nilai sikapnya cukup (C),” jelasnya.

Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan SMAN 1 Dompu,

Agus Dedi Suhardiman, S.Pd pada kesempatan yang sama, mengatakan, jumlah peserta UNBK di sekolahnya sebanyak 258 siswa. Namun dua orang siswa tidak aktif hingga pelaksanaan ujian sekolah karena telah menikah, walaupun ia sudah disampaikan untuk tetap bisa mengikuti ujian. “Dia sudah hamil, mungkin malu sama teman – temannya,” katanya.

Selain 258 siswa kelas akhir yang terdaftar sebagai peserta UN, sekolah tetap membuka kemungkinan bagi siswa tahun lalu yang hendak memperbaiki nilainya. Tapi sejauh ini baru dua orang yang melaporkan diri dan hendak memperbaiki nilai bahasa Jerman-nya. “Nilai UN ini memang tidak menjadi patokan kelulusan, tapi justru menjadi rujukan untuk kompetensi siswa dan rujukan bagi perguruan tinggi negeri,” jelas Agus Dedi Suhardiman.

UN juga akan digunakan untuk pemetaan indeks kejujuran dan pemetaan pendidikan di suatu wilayah. Dari hasil UN ini nanti akan dilihat keterpaduan data kepala sekolah, guru, siswa dan fasilitas yang dimiliki. Di SMAN 1 Dompu saat ini memiliki 49 orang guru ASN dan 16 orang honorer. Sementara siswa kelas 1 sebanyak 324 orang dan kelas 2 sebanyak 282 siswa. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Aparat Kejaksaan Harus Konsisten Emban Tanggung Jawab

Belum Final PROSES uji kepatutan dan kelayakan calon anggota komisioner Komisi Informasi (KI) NTB oleh komisi I DPRD NTB sudah selesai. Kini proses selanjutnya untuk menentukan nama-nama yang dinilai layak untuk menjadi anggota KI NTB, berdasarkan penilaian Komisi I bersama hasil penilaian tim pakar yang dibentuk oleh Komisi I .

Anggota Komisi I, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (15/3) kemarin, menyampaikan bahwa proses seleksi calon komisiner KI oleh komisi I Lalu Wirajaya belum selesai. Karena menurutnya masih ada proses lanjutan di Komisi I untuk menetapkan nama-nama calon terpilih. “Belum final, masih ada proses selanjutnya. Kan hasil yang kemarin akan kita rapatkan dulu di sana, baru nanti kita bisa umumkan hasilnya. Siapa-siapa saja yang akan dinyatakan lolos,” ujarnya.

Ditanya kepastian waktu akan diumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tahap akhir proses seleksi komisioner KI itu. Wirajaya belum bisa memastikannya, karena alasannya sampai saat ini sedang berlangsung jadwal reses. Sehingga Komisi I belum bisa membahasnya.

“Saya belum bisa pastikan itu waktunya kapan. Yang jelas selesai reses ini akan kita lanjutkan. Kan semua anggota sekarang ini sedang sibuk reses. Termasuk saya, jadi kemarin kita sepakati untuk ditunda dulu sampai selesai masa reses,” ungkapnya.

Disinggung terkait kekhawatiran masyarakat atas proses pemilihan komisoner KI di Komisi I yang dinilai berlangsung transaksional, Wirajaya dengan tegas menepis tudingan tersebut. Menurutnya, proses seleksi calon komisioner KI di Komisi I itu sudah dilakukan secara terbuka dan objektif. Sehingga ia memastikan, bahwa calon komisioner KI yang akan terpilih pasti adalah orang-orang yang paling baik dari yang terbaik.

“Tidak ada seperti itu, karena prosesnya kan kita lakukan secara terbuka dan kita sangat objektif untuk menilai. Selain itu kan ada tim pakar yang memberikan penilaian juga. Jadi hasil itu nanti yang akan kita jadikan dasar untuk memilih nama-nama komisioner KI. Jadi tidak ada istilah transaksional,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Insan adhyaksa diminta untuk melengkapi diri dengan modal dasar berupa sikap akomodatif, sensitif dan responsif, untuk menemukan tantangan mewujudkan supremasi hukum. Modal dasar tersebut dirangkai dengan konsistensi mendahulukan kepentingan bangsa dan dalam tatanan berperilaku, tata pikir, dan tata tindak sebagai bentuk tanggung jawab aparat penegak hukum yang mumpuni dan disegani.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Martono, SH, MH, dalam sambutan pada acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan serta serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Selong. “Bahwa kualitas insan kejaksaan diharapkan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya di Aula Kejati NTB, Selasa (15/3).

Adapun mantan Kajari Selong, Nur Rohman, SH mengisi jabatan baru sebagai Kajari Rembang di Rembang, Jawa Tengah. Ia yang menjabat selama empat tahun 10

bulan tersebut digantikan oleh mantan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Tri Cahyo Hananto, SH. Alih tugas itu berdasarkan SK Jaksa Agung nomor Kep-IV-089/e/02/2016 tertanggal 11 Februari 2016.

Kajati menjelaskan, sikap akomodatif yang dimaksud adalah kelapangan dada menerima kritik, saran, dan pendapat yang objektif dan rasional. “Kritik merupakan suatu kebutuhan yang vital.

Kejaksaan tanpa kritik adalah ibarat kehidupan tanpa makna, suatu kehidupan yang

tidak terarah,” terangnya. Kebenaran, sambung Kajati, dapat datang dari mana saja.

Oleh karena itu, kritik harus diterima apa adanya dan dikembangkan dalam hati sanubari setiap insan kejaksaan. Segenap aparat kejaksaan perlu lebih memahami dinamika masyarakat dan lebih peduli kepada kebutuhan dan tuntutan rasa keadilan serta kebenaran yang didambakan masyarakat.

“Sikap sensitif perlu dipertajam,” tegas Kajati.

Menghadapi dinamika masyarakat yang mendamba-

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginstruksikan tim yustisi untuk tetap intensif melakukan pemantauan terhadap aktivitas transaksi seks di Pasar Panglima (eks Pasar Beras, red) karena diduga masih beroperasi.

“Tim yustisi ini tidak boleh diam. Mereka harus intensif mengecek ke lapangan,” kata Mohan Senin (14/3).

Persoalan PSK Pasar Panglima kata Mohan, menjadi program prioritas dalam 100 hari kerja. Penertiban di satu titik itu jangan bias atau PSK beralih mencari titik - titik baru.

Mohan ingin tim yustisi bergerak menertibkan titik - titik baru diduga tempat mangkal PSK. “Saya tidak mau satu titik selesai kemudian muncul titik baru,” ujarnya.

Alternatif pernah diwacanakan Pemkot Mataram terhadap Pasar Panglima dengan tukar guling lahan. Pasar Burung diubah jadi pusat perkantoran, sehingga kesan negatif lokasi itu

berubah. Pedagang kemudian dicarikan lokasi representatif untuk berjualan. Wacana itu hilang begitu saja. Menurut Mohan, yang paling penting adalah komitmen pemerintah. “Saya dapat informasi titik lain ditengarai mulai muncul aktivitas itu (transaksi seks, red),” sebutnya.

Dia tidak mau Kota Mataram disinyalir terjadi pembiaran seperti itu. Sedapat mungkin jika mulai muncul bibit baru harus cepat ditangani. Jangan sampai, muncul persepsi masyarakat lokasi tersebut dilegalkan. “Jangan sampai masyarakat berpikir kita berikan ruang, apalagi dilegalkan,” terangnya.

Penyakit sosial ini kata Mohan, tidak serta merta diselesaikan oleh Camat dan Lurah.

Meskipun secara kewilayahan mereka memiliki tanggungjawab, tetapi persoalan prostitusi harus ditangani secara kolektif. Misalnya, PSK terjaring razia Pol PP lalu kemudian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyerahkan pembinaan ke Panti Sosial Budhi Rini.

kan terwujudnya supremasi hukum, Kajati mengatakan dibutuhkan sikap tanggap dan lugas sebagai bentuk responsivitas terhadap tumbuh dan berkembangnya tuntutan atas rasa keadilan.

Kajati berharap pimpinan

kejaksaan negeri mampu menjadi insan kejaksaan yang professional, memiliki integritas kepribadian yang tangguh serta disiplin tinggi dalam menyongsong pelaksanaan tugas yang semakin berat. (why)

(Suara NTB/cem)

PASAR PANGLIMA - Suasana Pasar Panglima pada pagi hari.

Setelah tiga bulan, mereka keluar lagi dan kembali menjalani profesi sebelumnya. Artinya, semua pihak meski terlibat untuk menangani persoalan tersebut.

Pantauan Suara NTB, Ming-

Pergantian Kasatreskrim

(Suara NTB/why)

Genjot Penanganan Korupsi Mataram (Suara NTB) Pergantian Kasatreskrim Polres Mataram menyisakan harapan tetap terjaganya semangat dan kesungguhan dalam penindakan hukum, baik itu dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum lainnya. Penanganan kasus korupsi diperkuat pada tahap penyelidikan. Sementara penuntasan kriminalitas didorong lebih dari 60 persen.

Senin (14/3) lalu dilaksanakan serah terima jabatan pergantian sejumlah pejabat lingkup Polres Mataram, diantaranya, AKP Zaky Maghfur mengemban jabatan baru sebagai Kapolsek Gerung. Posisi Kasatreskrim yang ditinggalkannya, diisi oleh mantan Kasatreskrim Polres Lotim, AKP Haris Dinzah. Sementara, mantan Kapolsek Ampenan, AKP Kiki Firmansyah Effendi memimpin Polsek Senggigi. Jabatan Kapolsek Ampenan diisi oleh Kompol Raden Djoko Aman.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, kepada Suara NTB menjelaskan, penanganan kasus dugaan korupsi membutuhkan kehati-hatian.

“Kita perkuat di penyelidikan,” tegasnya di Mapolres Mataram.

Ia menambahkan, penanganan kasus korupsi berbeda dengan kasus konvensional dan transnasional lainnya. Sehing-

BPKP, apakah ada kerugian Negara atau tidak. Baru nanti kita ambil kesimpulan. Memenuhi atau belum untuk dinaikkan ke penyidikan,” urai Kapolres menjelaskan posisi penanganan dugaan korupsi pada proyek tahun 2014 senilai Rp 1 miliar tersebut.

Heri Prihanto ga perlunya memperdalam proses hukum dalam penyelidikan.

“Diperketat, diperdalam di penyelidikan. Sudah kuat di penyelidikan, nanti naik ke penyidikan, kita tidak boleh mundur lagi,” jelasnya.

Khusus untuk pengusutan proyek pengadaan Alkes di 11 Puskesmas oleh Dikes Kota Mataram, sambung Kapolres, minggu ini akan dilakukan gelar perkara bersama Polda NTB. Hasil dari gelar perkara itu nanti menjadi bekal tambahan untuk bersurat ke BPKP Perwakilan NTB perihal permintaan penghitungan dugaan kerugian negara.

“Tingkat Polda dulu. Apakah masih ada bukti-bukti yang harus ditambahkan atau tidak. Setelah itu bersurat ke

Tingkatan Rasio Penuntasan Kasus Selama dipimpin AKP Zaky Maghfur, Satreskrim Polres Mataram menuntaskan dua kasus korupsi dana BOS di dua sekolah di Mataram, yaitu di SDN 1 Ampenan, yang kedua terdakwanya kini sedang menjalani vonis satu penjaranya.

Kasus pengelolaan dana BOS SDN 50 Cakranegara kini sedang dalam agenda penuntutan JPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Sementara penyelesaian kasus kriminalitas (crime clearance) sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016 mencapai 60 persen, sesuai dengan target yang dicanangkan. Oleh karena itu, kata Kapolres, Kasatreskrim yang baru diharapkan mempertahankan hal tersebut atau bahkan lebih meningkatkannya. “Yang baru harus lebih enerjik lagi. Lebih maksimal lagi. Secara kualitas kejahatan, ada modus-modus baru yang digunakan,” jelasnya. (why)

Bantah Perkaya Diri Sendiri, Suwarjana Divonis Hari Ini Mataram (Suara NTB) – Terdakwa perkara korupsi pembangunan terminal penumpang BIL dan fasilitas penunjangnya, Nyoman Suwarjana menyanggah dakwaan bahwa PT Slipi Raya Utama yang pernah dipimpinnya merugikan keuangan negara. Seluruh aset dimilikinya yang menjadi fasilitas pinjaman di bank didapatkan sebelum proyek senilai Rp 114 miliar tersebut dimulai.

Hal itu disampaikannya dalam pledoi yang dibacakan secara lisan di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (14/3) sore lalu.

Ia didampingi Ketua Penasehat Hukumnya, Lalu Rahmat, SH dan anggota, Jurnalis, SH, menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan JPU dalam dokumen pembelaan setebal 35 lembar.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathur Rauzi, SH., mengatakan, dalam pledoinya terdakwa berdalih bahwa pembayaran dari PT AP I sejak pembayaran uang muka hingga termin terakhir seluruhnya dimonitor PT AP I. Dana dalam termin sebagian besar ditransfer langsung ke rekening subkontraktor dan supplier di bawah PT Slipi Raya Utama.

“Terdakwa menyampaikan bahwa pi-

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Kajati NTB, Martono mengambil sumpah jabatan dalam pelantikan Kajari Selong, Tri Cahyo Hananto di Aula Kejati NTB, Selasa (15/3).

Wawali Instruksikan Tim Yustisi Pantau Pasar Beras

Atensi 3C Sasar Perumahan PENGAMANAN wilayah Ampenan serta Sekarbela yang termasuk dalam wilayah hukum Polsek Ampenan akan lebih ditingkatkan. Mengingat tingkat kerawanan berupa pencurian dengan pemberatan kerap mengancam warga. Mulai tumbuhnya kawasan perumahan serta kos-kosan membutuhkan pola pengamanan tertentu.

Kapolsek Ampenan, Kompol Raden Djoko Aman kepada Suara NTB menjelaskan, pihaknya melalui peran Raden Djoko Aman Bhabinkamtibmas yang dioptimalkan akan sesering mungkin berinteraksi dengan masyarakat. “Polanya nanti ke situ. Pendekatan secara preventif di tempat yang rawan tindak kejahatan,” tegasnya.

Pendekatan itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya terkait daerah rawan, termasuk di kawasan Kekalik Jaya yang ramai dengan kos-kosan. Begitu juga kawasan jalan lingkar selatan yang kini semakin ramai oleh kompleks perumahan. Tak luput daerah wisata pantai di pesisir barat Kota Mataram yang ramai dikunjungi warga pada akhir pekan.

Program yang dilakukan Kapolsek Ampenan yang digantikannya, AKP Kiki Firmansyah Effendi, juga akan diteruskannya. Bahkan ia akan meningkatkan volume dan frekuensinya jika memang program tersebut efektif menciptakan kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kalau di pantai tindak pidananya masih konvensional. Begitu juga di kawasan perumahan. Itu kita atensi,” terang Djoko.

Mengenai dugaan masih adanya praktik pembuatan dan penggunaan bom ikan, ia mengatakan akan mengidentifikasi daerah kerawanannya terlebih dahulu. Sehingga dapat berkordinasi maksimal dengan fungsi Polair untuk penindakannya.

“Pemetaan itu terkait dengan kecepatan informasi, yang berimplikasi pula terhadap kecepatan pengungkapan suatu kasus. Kita optimalkan lagi peran Bhabinkamtibmas serta warga setempat melalui penyuluhan. Patroli juga tetap dilakukan, baik roda dua maupun roda empat,” jelasnya.

Ia yang mulai aktif menjabat sejak Senin (14/3) lalu itu mengimbau peran serta masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Sembari tetap berkolaborasi dengan pihak kepolisian dengan secara cepat dan tepat memberikan informasi sesaat ketika gangguan kamtibmas terjadi. Sehingga kepolisian dapat dengan segera memberikan penanganan yang tepat demi terciptanya rasa aman masyarakat. (why)

Halaman 8

haknya merugi dan mengalami kepailitan,” terang Rauzi saat ditemui Selasa (15/3). Disebutkan, kerugian dimaksud sebesar Rp 73.390.882.000 sudah dilakukan gugatan oleh terdakwa sebelumnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Terdakwa juga mengklaim saat pengerjaan proyek vakum selama 14 bulan di antara waktu pembangunan dari 2008 hingga 2010, tidak dibayarkan sebanyak Rp 32.177.023.569,00 karena belum dibuatkan kontrak oleh PT AP I. Proyek yang selesai pada 2010, sebut terdakwa dalam pledoi, dioperasikan dengan baik perdana pada 1 Oktober 2011 tanpa kendala apapun sehingga diresmikan presiden SBY kala itu pada 20 Oktober 2011.

Sisa hak sebesar Rp 15.218.925.865,00 menurut terdakwa tidak dibayarkan oleh PT AP I sehingga perusahaan yang pernah dipimpinnya beserta terdakwa pribadi dipailitkan para subkontraktor dan supplier.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, SH, MH, serta Hakim Anggota, Edward Samosir, SH, dan Mohammad Idris Moh Amin, SH kemudian menunda sidang hingga Rabu (16/3) hari ini. Dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim.

Terdakwa perkara korupsi terminal pen-

umpang BILdan fasilitas penunjangnya, I Nyoman Suwarjana sebelumnya dituntut hukuman badan 16 tahun penjara. JPU Kejari Praya menyebutkan bahwa Direktur PT Slipi Raya Utama tersebut terbukti memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengerjaan terminal yang merupakan gedung induk BIL pada rentang 2008-2010.

Selain itu di dalam persidangan, JPU Kejari Praya, MJ Ferdian dalam surat tuntutan yang dibacakannya juga menuntut terdakwa mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 43.679.125.408,02. Jika tidak dapat dipenuhi maka diganti dengan penjara enam tahun. Untuk denda, terdakwa yang ditahan di rutan sejak 18 Mei 2015 itu diharuskan membayar Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara.

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathur Rauzi, SH, MH mengatakan bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa serta fakta persidangan, perbuatan terdakwa terbukti sesuai pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kerugian negara yang timbul dalam pengerjaan proyek senilai Rp 114,5 miliar itu terkoreksi dalam persidangan. Saksi ahli dari BPKP dalam persidangan mengoreksi kerugian negara dari semula pada surat dakwaan disebutkan Rp 45.191.159.321,92 menjadi Rp 43.679. 125.408,02.

Pengerjaan mega proyek yang dimulai sejak 10 Maret 2008 itu meliputi pekerjaan persiapan. Mulai dari persiapan mobilisasi dan demobilisasi, bangunan material, bridge terminal, arsitektur terminal, interior dan furniture, mekanika, serta elektronika bandara.

Kontraktor yang sempat mengklaim kekurangan dana pada 2009 itu melakukan lima kali addendum, atas kesepakatan terdakwa bersama Direktur Proyek PT Angkasa Pura I, Slamet Suwartono (alm).

Dakwaan JPU menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus mark up anggaran dalam sejumlah pekerjaan proyek, seperti perbedaan harga dari subkontraktor dengan RAB, kemahalan harga, dan kelebihan pembayaran volume pekerjaan. Selain itu terdapat pula uang muka yang seharusnya tidak dibayarkan, serta penambahan pembayaran kepada konsultan pengawas. (why)

gu (13/3) malam, perempuan diduga PSK dengan mengenakan pakaian seksi terlihat duduk persis di depan Kantor Pos. Usia mereka relatif muda dan disinyalir merupakan wajah baru.

Tenda sebelumnya digunakan oleh tim terpadu sudah tak berfungsi lagi. Sedangkan, sebelah utara beberapa perempuan juga duduk diantara cahaya lampu remang - remang. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) dengan berbagai pihak juga 1234567890123456789012345678901212 Dalam rangka memba- melibatkan forum-forum 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ngun sinergisitas program kerukunan beragama dan 1234567890123456789012345678901212 dalam Upaya Pencegahan lainnya. Melalui fasilitasi 1234567890123456789012345678901212 dan Pemberantasan Peny- atas kebijakan Gubernur, 1234567890123456789012345678901212 alahgunaan dan Peredaran Bupati/Walikota, masing1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Gelap Narkotika (P4GN), masing SKPD akan memili1234567890123456789012345678901212 Badan Narkotika Nasional ki kekuatan hukum dalam 1234567890123456789012345678901212 Provinsi (BNNP) NTB menyusun program dan pe1234567890123456789012345678901212 melanjutkan kegiatan “Asis- ngelolaan anggaran APBN/ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tensi Penguatan Pemban- APBD. 1234567890123456789012345678901212 gunan Berwawasan Anti “Melalui kegiatan asisten1234567890123456789012345678901212 Narkoba” terhadap 30 SKPD si ini, Pemerintah Kabupat1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Lombok Utara en Lombok Utara dapat ter1234567890123456789012345678901212 (KLU). Kegiatan dilaksana- us membangun komitmen 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan Selasa (15/3) di Hotel yang tinggi dalam upaya 1234567890123456789012345678901212 Golden Tulip Mataram. Keg- P4GN ini,” lanjut Sriyanto.

1234567890123456789012345678901212 iatan dalam rangka terus Berbagai program kegia1234567890123456789012345678901212 membangun sinergi dan ko- tan yang telah dilakukan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mitmen yang kuat dari se- pada beberapa SKPD, menu1234567890123456789012345678901212 mua komponen utamanya rutnya bisa terus dilakukan 1234567890123456789012345678901212 SKPD – SKPD yang ada di dengan penguatan kebijakan1234567890123456789012345678901212 masing-masing wilayah kebijakan yang lebih konkret 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kabupaten/kota untuk mewu- baik dari DPRD maupun Pe1234567890123456789012345678901212 judkan upaya konkret dalam merintah Daerah. Untuk ter1234567890123456789012345678901212 wujudnya sinergi program penanganan P4GN. 1234567890123456789012345678901212 Mengacu pada Peraturan pada SKPD – SKPD Kabu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menteri Dalam Negeri (Per- paten Lombok Utara, BNNP 1234567890123456789012345678901212 mendagri) RI Nomor 21 NTB diminta untuk turut 1234567890123456789012345678901212 Tahun 2013 tentang Fasili- mendampingi Pemerintah 1234567890123456789012345678901212 tasi Pencegahan Penyalah- Kabupaten Lombok Utara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gunaan Narkotika, ditegas- untuk Pendampingan Peny1234567890123456789012345678901212 kan bahwa Gubernur dan usunan Program pada pelak1234567890123456789012345678901212 Bupati/Walikota untuk sanaan Musrenbang.

1234567890123456789012345678901212 “Salah satu poin penting melakukan fasilitasi pence1234567890123456789012345678901212 gahan penyalahgunaan yang juga disepakati dalam 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 narkotika di Provinsi dan kegiatan Asistensi ini yaitu 1234567890123456789012345678901212 kabupaten/kota di masing- Pemerintah Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 Lombok Barat maupun masing wilayah.

1234567890123456789012345678901212 “Tugas-tugas fasilitasi di- BNNP NTB untuk sama – 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 maksud, Gubernur dan Bu- sama mendorong percepa1234567890123456789012345678901212 pati/Walikota dapat meny- tan pembentukan Badan 1234567890123456789012345678901212 usun Peraturan Daerah me- Narkotika Nasional Kabu1234567890123456789012345678901212 ngenai narkotika yang paten (BNNK) Lombok Ut1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 setidak-tidaknya memuat ara sehingga penanganan 1234567890123456789012345678901212 sekurang-kurangnya tetang P4GN bisa lebih terfokus 1234567890123456789012345678901212 antisipasi dini, pencegahan, seperti Kota/Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 penanganan, rehabilitasi, lainnya,” terang dia.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sriyanto juga tak lupa pendanaan dan partisipasi 1234567890123456789012345678901212 masyarakat di samping up- mengapreasi upaya – upaya 1234567890123456789012345678901212 aya untuk terus meningkat- yang telah dilakukan oleh 1234567890123456789012345678901212 kan partisipasi masya- pemerintah KLU dan siap 1234567890123456789012345678901212 rakat,” kata Kepala BNNP bersinergi dalam melak1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 NTB, Kombes Pol. Drs, sanakan kegiatan – kegia1234567890123456789012345678901212 Sriyanto, M.Si, dalam acara tan pencegahan dan pem1234567890123456789012345678901212 tersebut. Kemudian, melaku- berantasan peredaran ge1234567890123456789012345678901212 kan kemitraan/kerjasama lap narkoba. (ars/*) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ASISTENSI KLU - Kepala BNNP NTB, Kombes Pol. Sriyanto 1234567890123456789012345678901212 foto bersama peserta “Asistensi Penguatan Pembangunan 1234567890123456789012345678901212 Berwawasan Anti Narkoba” dari 30 SKPD KLU. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

BNN Asistensi SKPD KLU

(Suara NTB/humas bnn)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Atur Nyongkolan Melalui Awig-awig Hotel Puri Indah Usung Konsep Kamar Baru PURI INDAH merupakan salah satu hotel yang berada di tengah Kota Mataram.

Lokasinya yang strategis menjadikan hotel ini selalu ramai dikunjungi tamu.

Apalagi hotel ini juga menyediakan kolam renang yang luas dan kamar dengan tampilan baru bergaya minimalis modern. Dengan berbagai tipe kamar yang dapat disewa dengan harga yang terjangkau.

“Saya baru bertugas disini, baru dua minggu. Saya melihat disini lahan parkirnya sangat luas dan harga sewanya pun terjangkau.

(Suara NTB/lin) Selain itu, untuk harga juga Eko Yuwono masih bisa kompromi.

Apalagi konsep kamarnya saat ini berbeda, bergaya minimalis modern,” kata General Manager Hotel Puri Indah Eko Yuwono kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/3) kemarin.

Hotel yang berdiri di lahan seluas 700 meter persegi ini memiliki dekorasi interior berhiaskan kain tenun. Seluruh kain tenun yang digunakan adalah kain bermotif zig-zag dengan beraneka ragam pola. Hotel yang terdiri dari 157 kamar ini berkonsentrasi mengangkat kearifan tenun rang-rang menjadi sebuah karya seni.

Terdapat empat tipe kamar yang dapat digunakan oleh setiap tamu yaitu standard, superior, deluxe dan suite. Dengan harga sewa masing-masing Rp 500 ribu, Rp 700 ribu, Rp 1,2 juta dan Rp 1,7 juta. Jika beruntung, tamu bisa mendapatkan potongan harga pada saat promo-promo tertentu. Apalagi makanan yang disediakan di restoran hotel ini cukup menarik, sebab dimasak oleh chef berpengalaman. Selain itu tenaga kerjanya juga merupakan tenaga kerja yang sudah terlatih di bidang perhotelan.

Sehingga dapat melayani tamu dengan maksimal.

“Hotel ini ada tiga lantai dengan sebuah restoran dengan menu masakan tradisional. Untuk kamar sendiri sangat terjangkau dan terdapat paket-paket yang bisa dipilih oleh tamu,” kata Eko. Terdapat tiga paket renang yang dapat dinikmati oileh publik.

Diantaranya pekat Rp 300 ribu untuk sebulan, untuk paket ini masyarakat bisa membawa dua orang anaknya dan mendapatkan voucher makan senilai Rp 50 ribu. Selain itu mendapatkan sejumlah diskon-diskon menarik. Untuk paket Rp 900 ribu selama enam bulan untuk dua orang dewasa dan dua orang anak.

Selain itu juga mendapatkan voucher menginap selama semalam.

Sedangkan untuk paket Rp 1,5 juta untuk setahun juga untuk dua orang dewasa dan dua orang anak. Untuk paket ini mendapatkan voucher menginap selama satu malam dan mendapatkan voucher makan senilai Rp 100 ribu di Swarni Resto.

“Masih banyak penawaran menarik lainnya. Kami ingin merubah persepsi masyarakat bahwa masuk hotel itu mahal.

Padahal tidak. Renang dan makan di hotel itu harganya sama dengan renang dan makan di tempat lain,” ungkapnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan jalan raya yang sedang digodok saat ini akan disederhanakan ke dalam awig-awig setiap krame gubuk di wilayah masing-masing. Perda yang akan berlaku di NTB ini akan memiliki pola penerapan yang tidak sama di tiap-tiap daerah tertentu.

Perda yang masih dalam tahap pembahasan tersebut dinyatakan telah disetujui oleh Majelis Adat Sasak. Beberapa butir pasal yang termuat menjadi aturan main pemanfaatan jalan dalam perda itu telah disederhanakan. Salah satunya yang menyangkut masalah nyongkolan. Menurut konsep sebelumnya, warga yang hendak melaksanakan rangkaian prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak tersebut diwajibkan meminta izin.

Setelah dibahas melalui Focus Group Discussion, disepakati, butir aturan yang satu itu disederhanakan sehingga menjadi masyarakat Sasak yang menggelar nyongkolan cukup sekadar memberikan permakluman.

“Perda ini nantinya akan disederhanakan dalam awigawig setiap wilayah atau kawasan. Penerapan perda ini

belum tentu sama antara yang di Mataram dengan yang di Lombok Timur. Dalam hal nyongkolan misalnya, bisa jadi karena lebih rumit di Lombok Timur maka disana lebih diperketat, tentu melalui awigawig yang sudah disepakati oleh warga masing-masing,” terang Budayawan L. Abdurrahim, Selasa (15/3).

Dikatakan, Perda yang sedang diusung tersebut masih belum diketok. Tetapi, pada prinsipnya Majelis Adat Sasak sudah menyepakati secara keseluruhan isi perda tersebut.

Konsepnya, selama aturan yang diciptakan tersebut bertujuan untuk membenahi sehingga memperbaiki kondisi yang ada, maka majelis adat tidak akan pernah menentang.

“Kebetulan dalam diskusi yang terselenggara di Jayakarta itu saya mewakili Majelis Adat Sasak. Pada intinya, se-

(Suara NTB/ dok)

Prosesi adat Nyongkolan yang menjadi tradisi masyarakat Sasak. lama peraturan ini bertujuan untuk membenahi sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik kedepannya, kita tetap sepakat. Ini juga untuk mencegah kesewenang-wenangan sebab, setiap orang memiliki hak yang sama lebih-lebih diatas jalan raya,” kataya.

Di sisi lain, beberapa pihak

NTB Nantikan Dampak Kunjungan Dubes Georgia Mataram (Suara NTB) Dampak kedatangan Dubes Georgia Zurab Aleksidze terhadap pariwisata NTB masih akan dinantikan. Meski demikian, tampaknya NTB tidak akan berharap banyak dari negara itu. Pasalnya selama ini kedatangan wisatawan asal negara itu masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Salah satu tujuan kunjungan Zuran ke NTB karena tertarik menjalin kerjasama dalam bidang pariwisata.

“Kebetulan waktu Dubes Goergia itu datang saya tidak bisa mendampingi, tapi kalau dilihat kedatangan wisatawan asal Georgia ini terbilang kecil. Kalau potensi, mungkin ada meskipun masih kecil,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (14/3).

Menurut Faozal, negara-negara Eropa menjadi pasar yang menarik untuk pengembangan pariwisata. Ia mengaku masih belum mengetahui kriteria pariwisata yang diinginkan oleh masyarakat Georgia. NTB sebagai salah satu daerah dengan pariwisata yang sangat potensial masih belum mendapatkan banyak kunjungan dari wisatawan Georgia.

“Kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Apakah dengan kedatangan Dubes ini membuat kunjungan akan semakin bertambah kita lihat saja nanti. Yang jelas selama ini kunjungan dari sana (Georgia) sangat minim,” ungkapnya.

Faozal juga masih menanyakan apakah produk pariwisata NTB terbilang cocok dengan kriteria pariwisata yang dibutuhkan oleh orang Georgia. Pasalnya setiap wisatawan memiliki kriteria wisata yang berbeda-beda. Menurutnya masalah kriteria inilah yang menyebabkan masih minimnya wisatawan asal Georgia yang datang. Berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya yang kerapkali mengunjungi NTB. Salah satu pelaku pariwisata dari Bidy Tour, Bing Hamidy sebelumnya juga menyebutkan bahwa pelanggan terbesarnya berasal dari Eropa seperti Belanda, Italia dan sebagainya. Sebab kriteria pariwisata yang diinginkan, mereka dapatkan di NTB. Hal inilah yang harus dipelajari oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sehingga produk pariwisata NTB dapat diminati oleh wisatawan asal Georgia.

Gubernur NTB Dr. TGH. M Zainul Majdi juga sebelumnya menjelaskan pariwisata bukan hanya mengandalkan keindahan alam. Tetapi juga bagaimana manajemen mengelola pariwisata itu dengan baik juga sangat penting. Pembangunan infrastruktur, suprastruktur, regulasi dan fasilitas dalam pengembangan sektor pariwisata perlu dipelajari dari Georgia. (lin)

Selasa (15/3) di kampusnya.

Nuriadi mengemukakan, popularitas karya sastra maupun kreatornya tidak terangkat lantaran keterbatasan ruang publikasi. Menurutnya, media massa memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan dunia kesustraan di daerah masing - masing.

“Media massa bagi saya memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dunia kesusastraan.

Media massa harus membuka ruang untuk karya - karya sastra di daerah agar diangkat sehingga bisa diapresiasi,” katanya.

Melalui pola seperti itu, media telah berperan serta untuk mengenalkan karya sastra berserta kreatornya kepada masyarakat luas. Disamping itu, media juga telah melaksanakan fungsi menjembatani antara karya sastra dengan kritikus sastra, juga tentu karya sastra den-

perda ini menjadi jawaban atau respons terhadap kondisi kekinian. Prosesi adat nyongkolan yang tidak terselenggara dengan tertib serta teratur diduga menjadi aspek pemicu kemacetan.

Penggunaan ruas jalan yang berlebihan memicu arus lalulintas menjadi tersendat sehingga berujung pada kemacetan. (met)

PANTAI SEGER – Sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus, Pantai Seger, Desa Kuta, Praya, Lombok Tengah, memiliki dan pesona tersendiri.

Tampak panorama pantai ini saat digelarnya Festival Bau Nyale penghujung Februari lalu.

(ant/bali post)

Jalur Baru di Rinjani Perlu Sosialisasi Mataram (Suara NTB) Selama ini masyarakat dan wisatawan hanya mengetahui jalur pendakian menuju Gunung Rinjani melalui jalur Senaru dan jalur Sembalun. Namun saat ini telah ada jalur baru melalui Aik Berik. Sepanjang jalan ini terdapat aliran air, sehingga pendaki tidak perlu khawatir akan kekurangan air.

“Perbedaannya kalau lewat Sembalun itu ada savana, kalau lewat Senaru langsung ke Segara Anak. Nah kalau lewat Aik Berik, savananya ada dan sepanjang jalan kita temui air.

Itu salah satu kelebihannya,” kata Perencana Pengembangan Kawasan Geopark Rinjani Budi Karyawan kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (14/3).

Ahlud (26) seorang pemuda yang suka melakukan pendakian asal Lombok Timur ini mengaku baru mengetahui jalur pendakian baru ini. Menurutnya pemerintah harus lebih banyak

melakukan sosialisasi, sehingga setiap orang bisa mengetahi bahwa ada jalur pendakian baru yang harus dicoba oleh setiap pendaki.

“Saya juga baru tahu, saya pikir ini sangat bagus. Karena biasanya pendaki selalu ingin mencoba jalur-jalur baru yang belum dilewati. Apalagi kalau jalurnya menantang, itu akan banyak peminatnya,” ungkapnya kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/3) kemarin.

Masih sedikitnya masyarakat atau pendaki yang mengetahui jalur ini dirasa karena masih kurangnya sosialisasi.

Jalur trekking ini juga akan dijadikan salah satu komponen penilaian tim assessor dari UNESCO dalam waktu dekat ini. Setelah itu akan dilakukan penilaian melalui jalur trekking Sembalun.

Selain itu kesiapan masyarakat di sekitar Aik Berik juga perlu diperhatikan.

Sebab jalur trekking itu akan

banyak dilalui oleh wisatawan dan pendaki. Setidaknya perekonomian masyarakat sekitar jalur trekking Aik Berik juga bisa semakin meningkat.

Namun lain halnya jika jalur itu kurang diketahui pendaki.

“Disana banyak hasil perkebunan juga, ada durian, kopi, nangka dan banyak lainnya. Sehingga wisatawan bisa melakukan pendakian sekaligus bisa menikmati hasil perkebunan warga sekitar,” kata Budi.

Lokasi Aik Berik yang cukup subur dan memiliki banyak hasil kebun semestinya mampu menjadi salah satu daya tarik para pendaki untuk melewati trekking ini. Apalagi potensi geologi ini bisa menjadi potensi pariwisata apabila dikelola dengan baik.

“Silakan dikemas sedemikian rupa agar potensi geologi ini bisa menjadi lokasi pariwisata dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya. (lin)

Sastra, Pelajaran Favorit Tapi Kurang Populer Mataram (Suara NTB) Disiplin ilmu sastra merupakan mata pelajaran yang favorit tetapi kelihatannya kurang populer. Di sejumlah kampus, sastra tidak jarang diangkat menjadi bahan kajian penelitian. Namun, sampai saat ini popularitas dunia kesusastraan khususnya di NTB masih sangat rendah.

Akibatnya banyak sastrawan hebat yang melahirkan karya monumental tetapi tidak dikenal oleh publik.

“Sastra merupakan mata kuliah yang favorit. Ini dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa atau mahasiswi yang mengangkat karya sastra sebagai bahan kajian penelitiannya. Bukan hanya disini, tetapi di berbagai perguruan tinggi seperti di Yogyakarta misalnya, kondisinya sama,” cetus Dr. Nuriadi, S.S.,M.Hum, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) NTB, ketika ditemui Suara NTB,

justru memandang bahwa perda ini meresahkan. Perda tersebut dinilai meresahkan sebab disinyalir akan berujung pada indikasi pembatasan atau pengekangan. Lebih-lebih pada tataran pembatasan khalayak publik yang hendak melaksanakan prosesi adatnya masing-masing.

Meski demikian, lahirnya

gan publik atau apresian. Peran seperti ini juga secara otomatis akan menjadi sarana yang merangsang pertemuan antara sastrawan dengan kritikus sastra. Dalam dialektika kesusastraan di NTB, hubungan antara sastrawan dengan kritikus masih sangat berjarak sehingga gelombang kehidupan dunia sastra tidak begitu terlihat.

“Hubungan antara sastrawan dengan Kritikus di NTB ini masih sangat berjarak. Ini yang mungkin perlu ada kerjasama dari pihak kampus dengan media massa untuk menciptakan sebuah ruang yang bisa mempertemukan antara dua pihak yang berjarak itu. Karena dalam ilmu sastra itu, banyak sekali potensi yang dapat kita gali dan diangkat ke permukaan. Harus ada sinergisitas,” katanya.

Baginya, karya sastra bukan benda mati yang bersifat seperti artefak. Akan tetapi,

karya sastra harus dilihat sebagai karya objek estetis. Sebuah karya yang harus dipelajari secara terus menerus sehingga memicu pembaharuan - pembaharuan. Ia mengatakan, karya sastra tidak akan pernah memberikan manfaat bagi individu maupun publik selama hasil kreatifitas seorang sastrawan itu tidak dikaji secara terus menerus.

“Sastra itu bukan artefak, tetapi karya yang bersifat objek estetis. Didalamnya terkandung nilai - nilai, yang kalau tidak dikaji, maka tidak akan memberikan manfaat apa - apa. Karya sastra itu menyangkut ilmu kemanusiaan, kebudayaan, ilmu bahasa dan lain sebagainya.

Bahkan bisa dikatakan bahwa sastra merupakan cermin peradaban suatu bangsa,” ujarnya.

Masalah mendasar yang perlu dibenahi sekarang ini menyangkut popularitas baik

karya sastra, kreator sastra.

Daerah ini memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk merangsang minat pertumbuhan kritikus sastra sehingga dialektika kesustraan benar benar hidup. Pelajaran sastra, terutama karya - karya yang lahir kekinian juga harusnya dimuat menjadi bahan pembelajaran di sekolah sebagai materi muatan lokal. Tentu, hal ini harus melalui sebuah proses seleksi sehingga karya - karya sastra yang lolos merupakan karya yang mampu melampaui standar kualifikasi.

Membuka ruang untuk mempublikasikan karya sastra itu penting. Tujuannya agar karya sastra yang lahir di masa - masa kekinian tetap terpandang menjadi kebutuhan individu maupun kelompok tertentu. Sastra merupakan dimensi atau ruang yang mampu mengasah atau memperhalus budi pekerti atau jiwa manusia. (met)

Arti Penting Studi Ilmu Budaya Mataram (Suara NTB) Selama ini, di NTB belum ada lembaga pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat diandalkan sebagai sarana meneliti atau mempelajari ilmu budaya. Upaya mempertahankan identitas kebangsaan merupakan arti penting dari proses studi ilmu budaya yang dilakukan.

Salah satu tokoh yang pernah meneliti tentang sejarah dan budaya masyarakat suku Sasak Lombok, Dr. Muhammad Fajdri, M.A mengemukakan, belum adanya sarana pendidikan ilmu budaya itu mendesak daerah ini agar segera membuka ruang tersebut. Belajar ilmu budaya menjadi kebutuhan yang paling utama demi mewujudkan serta memelihara ketentraman. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang berbudaya ketika dirinya mampu menjadi pribadi yang kritis terhadap zamannya.

“Budaya merupakan hasil kerja masa lalu. Hasil kerja itu tidak boleh menjadi dogma yang harus diikuti begitu saja. tetapi harus dikaji dan dipelajari kembali. Sesuatu yang bisa dihasilkan dari proses kajian kembali itu hanya kehidupan.

Dalam kebudayaan terdapat nilai dan norma yang dinilai unggul,” tuturnya, Selasa (15/3).

Dirinya mengemukakan, sekumpulan nilai dan norma yang terkandung di dalam kebudayan itulah yang menjadi objek kajian dan harus dikritisi sebelum diaplikasikan. Hanya saja, menurut dia, masyarakat atau orang - orang yang hidup di era sekarang ini terpaku untuk tidak bisa kritis. Akibatnya, tiap - tiap individu terseret menjadi pribadi yang selalu bersifat konsumeris.

“Jangankan mempertanyakan nilai - nilai itu, kebudayaan ini kan sekarang sering kali dianggap sudah tidak ada.

Masyarakat memiliki kebiasaan yang namanya adat, tetapi orang - orang ini sekarang tidak kritis, tidak pernah mempertanyakan apa yang dilaku-

kan, sehingga kita terjebak menjadi individu yang bersifat konsumeris,” ujarnya.

Dijabarkan, sikap yang tidak kritis tersebut tercermin dalam perilaku manusia sehari - hari.

Ketika menerima atau menolak sesuatu hal tertentu, biasanya seseorang tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas. Hal inilah yang bagi Fajri menjadi salah satu bentuk atau wujud daripada orang - orang yang tidak berbudaya.

“Ini sebagai cerminan orang yang tidak berbudaya. Orang orang sekarang ini tidak memiliki sikap. Orang yang tidak mempunyai alasan untuk menolak atau menerima sesuatu itu merupakan orang yang mandeg. Inilah ciri khas orang yang hanya bisa memanfaatkan sesuatu yang dikuasainya saja,” bebernya.

Lantas, ketika seseorang terpaku untuk menjadi pribadi yang mandeg, maka itulah suatu kondisi yang mengungkungnya sehingga tidak mau menerima perubahan - perubahan. Celakanya, orang atau individu yang terkungkung dalam kondisi seperti ini cenderung beranggapan bahwa perubahan itu merupakan suatu ancaman bagi dirinya.

Berangkat dari kondisi seperti diatas, ia beropini bahwa suatu lembaga perguruan tinggi di masing - masing daerah harus menyediakan sarana pembelajaran yang mewadahi proses kajian ilmu - ilmu kebudayaan. Lembaga tersebut akan menjadi benteng terakhir yang akan turut serta dalam mempertahankan atau melestarikan identitas suatu bangsa.

“Pentingnya ada lembaga formal seperti itu adalah untuk menunjang proses pembelajaran atau kajian ilmu budaya secara terprogram, terencana dan terukur. Maka saya kira, usulan membuka Fakultas Ilmu Budaya di Unram ini sangat penting untuk ditindak lanjuti,” katanya. Hal ini demi menjawab atau merespons tantangan kehidupan di era yang semakin mengglobal kedepannya. (met)

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Menurun, Animo Sekolah Mengikuti SNMPTN Unram

Sesuai dengan Karakter Anak SETIAP anak memiliki karakter yang berbeda. Pembelajaran secara konvensional, tidak bisa sepenuhnya menjawab cara pembelajaran yang tepat sesuai karakter anak.

Menurut pemilik dan konseptor dari TK dan SD IT ABATA, Ika Shinta Sari, S.Psi., PSI., MNLP, yang juga seorang psikolog ini mengatakan, proses pembelajaran di mana guru hanya berdiri di depan kelas sembari menjelaskan hanya cocok dengan anak-anak dengan karakter pembelajar visual.

Sedangkan untuk anak-anak dengan karakter auditori dan kinestetik itu tidak tepat diterapkan. “Guru hanya menulis di depan itu hanya cocok dengan anak dengan anak-anak karakter pembelajar visual, anak-anak karakter auditori dan kinestetik belum tentu tepat,” ujarnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, anak-anak auditori lebih mengandalkan pada pendengaran. Kebanyakan mereka cukup dengan mendengar saja, sudah mampu menyerap materi. Sedangkan anakanak dengan karakter kinestetik lebih mengutamakan pada gerak, meraba, dan sesuai dengan kenyamanan fisik. “Jika anak Kinestetik, disuruh diam, itu siksaan baginya,” katanya.

Shinta mengungkapkan, banyak pasiennya yang mengeluhkan anak mereka yang bermasalah dalam pendidikan. Setelah ia lakukan observasi, ternyata tidak ada masalah dengan diri anak itu. Tetapi proses belajar di sekolah yang kurang tepat dengan karakter anak.

Ia membuka SD IT ABATA untuk menjawab permasalahan itu. Di sekolahnya, satu kelas berisikan 20 orang murid. Dengan satu guru memegang sepuluh murid.

Sedangkan di TK ABATA lebih satu guru memegang tujuh orang murid.

“Inti pembelajaran kami yaitu islamic dan bilingual, konsep keimaanan kuat, pembelajaran dengan dua bahasa, lebih kepada pembentukan karakter dan lebih memahami karakter anak,” katanya. (ron) Ika Shinta Sari (Suara NTB/ron)

Kepala Sekolah Baru Harus Lanjutkan Program Unggulan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMKN 1 Mataram Hj. Nurhasanah meminta kepala sekolah pengganti dirinya tetap melanjutkan program-program unggulan sekolah yang saat ini belum tuntas.

Ditemui saat sertijab, Selasa 15/3), Nurhasanah berharap agar sekolah yang telah dipimpin selama 9 tahun lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan kegiatan akademik tidak hanya saat ujian nasional yang menggunakan komputer. Tapi juga ujian sekolah bagi siswa kelas 10 dan 11 agar lebih efektif, karena dapat mengajar anak lebih jujur dan mandiri sebagai bagian dari pembentukan karakter.

“Karakter itulah yang dikembangkan dari ujian ini, kelihatannya sederhana tapi ternyata dengan gunakan komputer anak tidak ada lagi yang saling tanya, mereka punya kesiapan sendiri,” terang Nurhasanah.

Lebih jauh ia juga meminta kepala sekolah baru agar memperhatikan hubungan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) agar selalu baik dan harmonis.

“Pengembangan jaringan dengan DU/DI karena keterserapan alumni sekolah sangat dipengaruhi komunikasi atau jaringan dengan DU/DI, terbukti ketika ada MoU setiap saat DU/DI yang mencari tenaga kerja pergi ke sekolah,” urainya.

Sementara untuk sarana dan prasaranan sekolah, Nurhasanah menyebut masih ada pekerjaan bagi kepala sekolah baru, yakni melanjutkan sisa pembangunan gedung sekolah yang belum tuntas, yaitu gedung lantai tiga sebelah timur sekolah.

Tak hanya itu, pengembangan bank mini menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kini sudah berjalan harus mampu diwujudkan pimpinan baru sesuai dengan rencana awal pengembangan bank mini. “Bank mini ada karena ada jurusan perbankan. Perkembangannya sudah bagus sekali, kami sudah rancang bank mini akan disinergikan dengan koperasi sekolah untuk membentuk Bank Perkreditan Rakyat”.

Begitupun keberadaan toko sekolah yang harus didesain menjadi minimarket atau setidaknya menjadi toko dengan ciri khas, seperti Toko Oleh-oleh Khas Lombok mengingat banyak hotel berada di sekitar sekolah yang menjadi pangsa pasar menjanjikan.

“Modelnya kayak apa mestinya kita bentuk tapi sampai saat ini belum, ini program ke depan yang harus dilanjutkan dan juga pengembangan toko menjadi minimarket atau toko oleh-oleh, karena toko tidak hanya untuk melayani anak-anak tapi juga untuk masyarakat umum mengingat banyak hotel. Ada berapa hotel di sekitar kita, kalau mereka sudah tahu tidak lari kemana-mana,” tuturnya.

Hj. Nurhasanah (dys)

Mataram (Suara NTB) Data Universitas Mataram (Unram) untuk sementara waktu memperlihatkan animo sekolah-sekolah di NTB mengikuti Seleksi Masuk Perguran Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 di Universitas Mataram menurun drastis, yakni hanya 155 sekolah.

(Suara NTB/yon)

SELEKSI - Ratusan peserta seleksi paskibraka mendapatkan pengarahan sebelum mengikuti seleksi di Mapolres Lotim, Selasa (15/3).

210 Siswa di Lotim Ikut Seleksi Paskibraka Selong (Suara NTB) Sebanyak 210 siswa dari tingkat SMA/MA dan SMK di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2016. Ratusan siswa yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten Lotim ini sebelumnya sudah dilakukan seleksi oleh aparat kepolisian bersama Pemda Lotim ke sekolahnya masing-masing. ‘’Proses seleksi tersebut sebagai persiapan untuk Paskibraka yang akan bertugas pada hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2016 mendatang khususnya di tingkat

kabupaten maupun provinsi,’’ ujar Paur Latihan Sumber Daya (Paur Lat Sumbda) pada Polres Lotim, Ipda Irfan, pada Suara NTB di Mapolres Lotim, Selasa (15/3).

Diakuinya, dari 210 siswa yang ikut akan diseleksi menjadi 32 siswa. Mereka akan dilatih sebagai anggota paskibraka yang akan bertugas dalam peringatan 17 Agustus 2016 tingkat Kabupaten Lotim dan mengirimkan empat siswa untuk bertugas di provinsi maupun diseleksi menjadi petugas Paskibraka tingkat nasional yang dilaksanakan di Istana Negara.

Dalam proses seleksi ini,

lanjut Irfan, pihak panitia akan lebih ketat melakukan penyeleksian agar siswa yang bertugas menjadi Paskibraka benar-benar siswa pilihan dengan melakukan tes parade, tes kesamaptaan jasmani, pengetahuan umum, psikologi, wawancara.

Selain itu, tes seni budaya, pendidikan, PBB dan tata upacara juga akan dilakukan.

Bahkan, secara fisik untuk postur badan siswa yakni untuk putra dengan tinggi 170 cm dan putri 160 cm dengan tingkatan kelas 10 dan 11 yang pembinaannya akan dimulai pada bulan April mendatang. (yon)

Guru Harus Tingkatkan Tradisi Menulis Mataram (Suara NTB) Guna membudayakan tradisi menulis di tengah-tengah pendidik, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, Dr. H. Muhammad Tajuddin, M.Si belum lama ini menerbitkan sebuah buku berjudul “Sistem informasi perguruan tinggi untuk mencapai good university governance”.

Buku tersebut kata Tajuddin merupakan hasil kompilasi dari beberapa hasil penelitian yang pernah ia peroleh dari DP2M Dirjen Dikti dan sumber-sumber lainnya.

Dalam buku setebal 214 halaman ini membahas kajian tentang faktor-faktor yang terkait dengan pemanfaatan IT oleh perguruan tinggi di Indonesia, perubahan tatanan global, panduan dari pemerintah, manajamen perguruan tinggi, karakteristik IT. Tidak hanya itu, praktik-praktik terbaik dalam implementasi IT

(Suara NTB/dys)

H. Tadjudin dan praktik-praktik pemanfaatan IT oleh perguruan tinggi Indonesia saat ini.

Berdasarkan realita yang ada, kata Tajuddin, banyak perguruan tinggi yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mendaya-

gunakan IT untuk menghadapi tantangan zaman.

“Teknologi informatika masih sekedar dimanfaatkan sebagai alat otomasi, belum diexercise untuk mendapatkan potensi maksimalnya”.

Selain itu, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi enam bab yang menjelaskan tentang konsep-konsep secara teoritis dari sistem informasi pendidikan dan teknologi informasi. Bagian kedua berisi sembilan bab yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini dalam bidang sistem informasi pendidikan tinggi dan teknologi informasi.

Tajuddin berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi, karyawan, praktisi yang bergelut dalam bidang pendidikan tinggi dan teknologi informasi serta para peneliti sistem informasi. (dys)

Kepsek Kena Mutasi Diminta Cepat Menyesuaikan Diri Mataram (Suara NTB) Mutasi kepala sekolah (kepsek) di Kota Mataram diapresiasi oleh kalangan DPRD Kota Mataram. Meski beberapa pihak memandang pesimis mutasi itu, namun tidak demikian dengan Komisi IV DPRD Kota Mataram. Seperti halnya mutasi pimpinan SKPD, mutasi kepsek pun sebenarnya merupakan hal yang biasa. Karenanya, kepsek yang terkena mutasi diminta segera menyesuaikan diri.

Pendapat itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB, Selasa (15/3). Menurut dia, mutasi atau penyegaran dalam sebuah birokrasi menjadi hal yang mutlak. Kalau ada pihakpihak yang menyayangkan mutasi kepala sekolah itu, ia yakin bahwa mereka bukan bagian dari mutasi itu.

Meski mutasi kepsek yang dilakukan Kepala Dinas Dikpora berdekatan dengan pelaksanaan ujian tengah semester, Suriadi yakin bahwa langkah rotasi kepsek itu, tidak akan mengganggu program di sekolah masing-masing. ‘’Saya yakin program di sekolah-sekolah tetap jalan,’’ ujarnya. Mutasi kepsek di Kota Mataram, lanjutnya, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang.

Politisi PAN ini mempercayai mutasi Kepsek yang dilakukan Dinas Dikpora Kota

Mataram, Kamis (10/3), adalah kebutuhan. Ia mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu apriori terhadap mutasi. ‘’Biarkan saja berjalan. Nanti kalau memang ada persoalan, nanti kita komentari,’’ imbuhnya.

Apalagi kepsek, harus siap ditempatkan di sekolah manapun dan mau melaksanakan tugas. Suriadi mengimbau kepada kepsek yang terkena mutasi agar segera menyesuaikan diri di sekolah yang baru. ‘’Kepala sekolah kan hanya pelaksana. Kalau kebijakan kan tetap ada di dinas (Dikpora, red),’’ katanya.

Sebelumnya, gelombang mutasi di Pemkot Mataram dimulai dari dunia pendidikan. Dinas Dikpora Kota Mataram, Kamis (10/3) menggelar mutasi dan mengukuhkan 94 orang untuk mengemban jabatan baru sebagai kepsek dan Pengawas Sekolah. Pengukuhan 94 orang pengemban amanah baru ini dilakukan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom di Aula Lantai 3 Kantor Walikota Mataram.

Dari 94 orang yang dikukuhkan, tujuh diantaranya adalah Pengawas Sekolah. Sedangkan sisanya 87 orang diangkat sebagai Kepala Sekolah di SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di Kota Mataram. Sebagian besar merupakan guru senior golongan IV yang mendapat promosi untuk

diangkat sebagai kepsek dan kepsek yang dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah. Sedangkan sebagian lainnya merupakan kepala sekolah yang dipindahkan untuk memimpin sekolah lain demi penyegaran organisasi.

Beberapa nama yang dilantik dan dikukuhkan untuk mengemban amanah baru.

Seperti H. Lalu Suwarno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SMPN 3 Mataram, kini mengemban jabatan baru sebagai Kepala SMPN 2 Mataram, dan Drs. Lalu Marwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SMPN 8 Mataram yang dilantik sebagai Kepala SMPN 6 Mataram. Di tingkat SMA dan SMK juga terdapat beberapa nama yang dirolling untuk menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Seperti Drs. Sahnan yang sebelumnya Kepala SMKN 2 Mataram dilantik sebagai Kepala SMAN 2 Mataram.

Mutasi sekaligus pengukuhan yang melibatkan banyak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Mataram ini menurut Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom dimaksudkan selain untuk promosi dan penyegaran organisasi, juga untuk menghindari kekosongan karena adanya sejumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah memasuki masa purna tugas. (fit)

Bila dibandingkan tahun 2015 lalu sebanyak 288 sekolah di NTB tercatat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang merupakan syarat utama mengikuti SNMPTN 2015. Begitupun partisipasi sekolah-sekolah di NTB mengikuti SNMPTN tahun 2014 sebanyak 244 sekolah.

Penurunan minat sekolahsekolah di NTB mengikuti SNMPTN tentunya harus menjadi atensi semua pihak apalagi NTB saat ini tengah berbenah memperbaiki posisi IPM dengan salah satu indikatornya yaitu lama pendidikan.

Wakil Rektor I Unram, Prof.

Lalu Wirasapta Karyadi menyebut saat ini PDSS dalam proses pendaftaran siswa. Dari data yang masuk ke Unram, masih cukup memadai yang menjadikan Unram sebagai pilihan pertama (Prodi dan PTN pilihan pertama) sekitar 6000 orang, selebihnya menjadikan Unram sebagai Prodi pilihan kedua dan PTN pilihan kedua. Sementara itu, data sekolah-sekolah di NTB yang mengisi PDSS dan mendaftar di SNMPTN 2016 sebanyak 155 sekolah.

“Itu yang mengisi PDSS agak menurun dibandingkan tahun lalu yang sampai 244 sekolah. Kebanyakan sekolah pendaftar berasal dari sekolah negeri, adapun sekolah swasta dan madrasah masih kurang menggembirakan,” jelas Karyadi.

Rendahnya tingkat partisipasi sekolah swasta dan madrasah mengikuti SNMPTN kembali mengulang fenomena SNMPTN tahun-tahun sebel-

umnya yang juga tidak jauh berbeda. “Belum menggembirakan, partisipasi (sekolah) ini lebih didominasi yang negeri, Kemendikbud lagi,” ujarnya.

Selain itu, Karyadi menyebut rendahnya animo sekolahsekolah di NTB mengikuti SNMPTN lantaran adanya pembatasan kuota untuk sekolah dengan nilai akreditasi A dari sebesar 100 persen menjadi 75 persen, sementara akreditasi B dari sebesar 80 persen menjadi 50 persen, akreditasi C dari sebesar 60 persen menjadi hanya 25 persen. Sedang bagi sekolah yang hanya memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) tetapi belum diakreditasi dari sebesar 40 persen kini menjadi 10 persen saja.

“Jadi ini barangkali dampak dari adanya pembatasan kuota misalnya untuk sekolah dengan akreditasi A sebanyak 75 persen yang akan dirangking yang boleh mendaftar. Jadi misalnya dia daftar masukkan semua siswanya, sistem yang dipusat langsung merangking berdasarkan hasil nilai rapor sampai 75 persen siswa, selebihnya tidak bisa mendaftar di SNMPTN, terbatasi dia”.

Dijelaskan pula bahwa dari 6.000 pendaftar sementara berasal dari luar daerah seperti dari Jawa Timur, Bali, Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. “Hampir semua ada dari masing-masing provinsi itu, tapi kami akan lihat sampai minggu depan, mudahan tingkat partisipasinya meningkat,” pungkas Guru Besar Sosiologi ini. (dys)

Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan Siswa Lewat Cerdas Cermat Selong (Suara NTB) Sebanyak 25 sekolah di Lombok Timur (Lotim) mengikuti lomba cerdas cermat tingkat Kabupaten Lotim di SMA Muhammadiyah Selong. Mereka yang berhasil lolos akan menjadi wakil Lotim di tingkat provinsi.

Kepada Suara NTB, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengatakan, lomba cerdas cermat dengan materi empat pilar kebangsaan itu merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya.

Langkah ini, katanya, sebagai upaya dalam menumbuhkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan siswa.

Kegiatan lomba cerdas cermat yang mengede-pankan pemahaman materi tentang pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhi-neka Tunggal Ika nantinya akan memadukan kompetensi siswa dengan materi-materi ketatanegaraan. Termasuk, melalui kegiatan ini juga dapat membangun rasa cinta nasion-

alisme di kalangan para siswa terkait nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan kesehariannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, katanya, kegiatan lomba cerdas cermat yang dilaksanakan ini juga tidak hanya sebatas ajang tahunan.

Namun, setelah dilakukan kegiatan ini diharapkan kepada siswa dapat diterapkan pemahaman dan penguatan terhadap siswa yang lain baik melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maupun kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga wawasan kebangsaan siswa tidak luntur seiring dengan masuknya pengaruh dari bangsa-bangsa lain.

Kegiatan ini, lanjutnya, sebagai upaya pemerintah yakni MPR-RI dalam memaksimal-kan pemahaman siswa terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pendidikan memi-liki peranan positif bukan untuk mencer-daskan ke-hidupan anak bangsa namun juga mem-bangun karakter bangsa. (yon)

(Suara NTB/yon)

LOMBA - Siswa dari berbagai sekolah di Lotim mengikuti lomba cerdas cermat, Selasa (15/3).

(Suara NTB/dok)

Baru Lima Persen Hasil Penelitian yang Miliki Hak Paten Mataram (Suara NTB) Di Indonesia, hasil penelitian mahasiswa dan dosen yang sudah mempunyai hak paten dan terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) diprediksi baru sebesar lima persen. Padahal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah membuat indikator tersebut agar hasil penelitian semakin bermutu dan berkuaitas.

Kepada Suara NTB di Mataram, Assessor Senior Indonesia yang juga penulis banyak buku tentang metode penelitian Prof. Dr. H. Sugiyono, M.Pd., menerangkan Dikti dan BAN-PT merancang indikator tersebut agar hasil penelitian tidak hanya ditumpuk di rak melainkan dapat diaplikasi ke tengah-tengah masyarakat.

“Hasil penelitian yang masih bertumpuk di rak, maka Dikti dan BAN-PT itu membuat indikator bahwa hasil penelitian itu harus

memperoleh Haki dan hak paten yang dituntut, namun masih sangat sedikit yang sampai ke sana, sebabnya ialah tergantung pada kultur masing-masing perguruan tinggi,” ujarnya.

Menurut Sugiyono faktor minimnya penelitian yang memiliki hak paten ialah proses perkuliahan yang tidak mendorong mahasiswanya untuk kreatif, sehingga menghasilkan suatu keinginan yang discovery, fenomena ini sebutnya sampai ke level nasional.

Dijelaskannya, penelitian itu harusnya menghasilkan suatu ciptaan dan akademisi miskin untuk itu, yakni miskin penelitian yang menghasikan temuan yang menghasilkan ciptaan. ‘’Makanya didorong untuk terus ke arah sana bahkan di level nasional pun sedikit yang punya hak paten sedikit, pengalaman sebagai assessor yang punya hak paten sebesar 5 persen,” ujarnya.

Sugiyono menambahkan selain faktor kultur di masingmasing perguruan tinggi yang

berbeda, penyebab minimnya hasil penelitian yang memiliki hak paten ialah dukungan dan apresiasi pemerintah terhadap hasil-hasil penelitian yang minim.

“Kami juga menemukan seperti itu terjadi karena tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah, teman-teman itu temuannya sudah banyak tetapi kurang diakomodasi menjadi suatu produk yang masal,’’ tambahnya.

Dicontohkannya, saat siswa SMK bikin mobil tidak

diapresiasi oleh pemerintah, karena tekanan dari pengusaha. Dalam hal ini, harusbisa dipisahkan antara kepentingan pasar dengan kepentingan pengetahuan dan tidak ditekan pasar.

Begitupun saat menghadapi MEA sekarang ini, Sugiyono menuding pemerintah belum melakukan desain baik dari desain penelitian guna menyiapkan generasi agar bersaing ke arah persaingan bebas MEA. “Ya paling nggak disiapkan

tenaga operasional yang terampil yang mampu berbahasa Inggris, tapi nampaknya kok tidak didesain, apakah by design atau ada tekanan dari luar supaya luar itu bisa masuk,’’ tambahnya.

Selain itu, secara umum Sugiyono menyebut kelemahan mahasiswa saat membuat skripsi dan tesis terletak pada metode penelitian yang digunakan, karena itu dengan tidak memahami metode penelitian akan memperlambat dalam membuat skripsi. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Selasa, 15 Maret 2016 04.00 Leicester City 1 vs 0 Newcastle United La Liga Spanyol Selasa, 15 Maret 2016 03:30 Granada 1 vs 1 Espanyol

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Kamis, 10 Maret 2016 03.45 Barcelona vs Arsenal @RCTI 03.45 Bayern Munchen vs Juventus @beIN Sport 2 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Susy Susanti : Tunggal Putri Harus Kerja Keras Jakarta (Suara NTB) Mantan pebulu tangkis Susy Susanti mengatakan bahwa atlet-atlet di sektor tunggal putri harus kerja keras menjelang Olimpiade Rio de Janeiro 2016.

Tunggal putri Indonesia saat ini masih harus berjuang untuk memperoleh tiket Olimpiade hingga penutupan kualifikasi Olimpiade pada Mei nanti. Maria Febe Kusumastuti masih berada di peringkat 20 (poin 42881) diikuti Lindaweni Fanetri pada peringkat 24 (poin 40490).

“Bukan mengecilkan tapi (Suara NTB/ist) saat ini (tunggal putri) butuh Susy Susanti proses untuk pembinaan.

Maka, mereka harus kerja keras untuk mengejar,” kata Susy usai acara Audisi Umum Djarum Bulu Tangkis 2016 di Bandung, Senin (14/3).

Menurut Susy, persaingan di sektor tunggal putri kini sudah merata, tidak hanya dikuasai oleh pemain-pemain China. “Tetapi justru kesempatan lebih terbuka,” ujarnya.

“Menjelang Olimpiade, mereka harus pilih pertandingan agar mendapat poin besar, bukan maksud untuk menghindari lawan tapi sebaiknya cari turnamen yang tidak banyak diikuti pemain China misalnya,” jelas Juara Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Secara khusus, Susy menilai bahwa Lindaweni sudah menunjukan prestasi yang baik saat Kejuaraan Dunia hingga dia bisa menembus babak semifinal, mengakhiri catatan buruk tunggal putri selama 20 tahun di turnamen bergengsi tersebut. Tunggal putri terakhir yang menjadi semifinalis di Kejuaraan Dunia adalah Susy pada tahun 1995. Namun, menurut Susy, setelah itu penampilan Lindaweni kembali menurun.

“Di Kejuaraan Dunia 2015 dia bisa tembus secara teknik.

Sekarang tinggal tekad Linda sendiri, harus dijaga konsistensinya,” ungkap Susy.

“Linda punya mindset yang kadang-kadang takut pada diri sendiri. Dia memang pernah punya cedera sehingga membuatnya banyak berpikir, takut-takut, tetapi itu jadi bumerang untuk dia sendiri,” tambahnya.

Untuk Maria Febe, lanjut Susy, mempunyai semangat juang yang cukup tinggi. “Dia punya semangat juang yang tinggi tetapi secara power masih kurang, cara bermainnya juga monoton sehingga mudah terbaca,” jelas Susy. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SALTO – Pemain Leicester City, Shinji Okazaki mencetak gol semata wayang melalui aksi tendangan salto ke gawang Newcastle United dalam lanjutan Liga Premier Inggris, Selasa dini hari kemarin.

Leicester Sukses Atasi Tekanan London Leicester City sukses menjaga tekanan sebagai pemuncak klasemen. Meski keunggulan lima poin atas Tottenham Hotspur sempat terpangkas menjadi dua poin, The Foxes mampu mengembalikannya setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Newcastle.

Gol semata wayang yang mempesona dari Shinji Okazaki mengembalikan kepemimpinan

(Suara NTB/ist)

ham dari Aston Villa sehari sebelumnya sempat membuat tim asuhan Claudio Ranieri dalam keadaan tertekan.

Mereka bertandang ke Crystal Palace pada Sabtu apada akhir lima laga berjalan yang disebut Ranieri sangat penting bagi timnya yang sudah merebut 10 dari 12 poin yang seharusnya didapat.

Sebaliknya kekalahan membuat Benitez berpikir

keras untuk menyelamatkan Newcastle yang kini hanya satu poin di bawah garis aman terdepan dari liga, demikian ESPN dalam lamannya.

Pelatih Leicester, Claudio Ranieri mengklaim bahwa mentalitas timnya yang fantastis mampu membawa Leicester City melewati hadangan berat dari punggawa Newcastle.

“Sebenarnya itu bukan merupakan performa terbaik

kami, tapi kami mampu menunjukkan semangat tim yang fantastis,” tutur Ranieri kepada Sky Sports News.

“Kami bertahan dengan sangat baik. Kami berjuang sekuat tenaga. Babak kedua kami mampu lebih kalem, tim sangat solid dan kompak.” Selanjutnya, Leicester akan berkunjung ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris. (ant/bali post)

Tujuh Atlet Pelatda KONI Loteng Mati Suri, Kempo akan Berlaga di Kejurnas Pembinaan Terancam Mandek Praya (Suara NTB) Kondisi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah (Loteng) sangat ini tengah mati suri. Praktis tidak ada program atau kegiatan yang bakal digelar. Lantaran tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Akibatnya, proses pembinaan kepada cabang olahraga (cabor) yang ada, terancam mandek.

Pemerintah Diimbau Cabut Pembekuan PSSI Bandung (Suara NTB) Partai Demokrat mengimbau agar Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dilakukan sejak tahun 2015 oleh pemerintah sehingga seluruh kompetisi yang digelar PSSI tertunda.

“Dan saya yakin Presiden Jokowi punya hati yang lebih teduh dan nalar yang lebih jernih untuk menyelamatkan sepakbola nasional ketimbang membiarkan adu otot antara Kemenpora dan PSSI. Ada jutaan bobotoh dan suporter yang sudah tidak kuat tahan dahaga untuk saksikan klubnya berkompetisi,” kata Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi di Bandung, Selasa kemarin.

Ia mengatakan walaupun sejumlah turnamen sepakbola nasional telah digelar tapi tidak akan bisa mengangkat prestasi sepakbola nasional karena sesungguhnya yang dibutuhkan insan sepakbola saat ini adalah sebuah kompetisi yang profesional dan fair play dengan melibatkan seluruh klub profesional di berbagai tingkatan.

Menurut dia turnamen sepak bola yang sudah dan sedang berlangsung hanya diikuti oleh beberapa klub semata dan hanya dilangsungkan pada level atas tidak pada level bawah atau divisi I dan II. “Harus diingat bahwa klub anggota PSSI bukan cuma itu-itu saja, saya sih sebagai bobotoh senang Persib selalu diundang ikut turnamen Piala Presiden, Piala Sudirman, Piala Bhayangkara, tapi kan klub yang lain butuh pertandingan juga,” kata dia.

“Sepakbola nasional butuh kompetisi, bagaimana kita mau punya tim nasional yang kuat kalau tidak ada kompetisi sebagai seleksi prestasi dan potensi,” lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

Dikatakannya, tanpa kompetisi sepak bola maka yang dirugikan tidak hanya klub melainkan juga pemain dan pelatih yang kehilangan arena potensi bakat dan prestasi yang secara otomatis menghilangkan penghidupan mereka yang notabene rakyat biasa.

“Sehingga dengan kata lain, perekonomian rakyat melambat sehingga daya beli masyarakat melemah,” katanya.

Ia menuturkan kedua hal tersebut yaitu kehilangan arena bakat dan penghidupan tidak bisa hanya diobati dengan dilangsungkan turnamen-turnamen insidentil karena pada level bawah Divisi I dan II terjadi kemacetan yang sama.

“Adapun pada level amatir klub kehilangan kesempatan untuk masuk ke tingkat profesional. Prestasi nasional itu berbanding lurus dengan kualitas kompetisi, pemain dan tim yang hebat lahir dari kompetisi yang ketat. Tidak ada jalan lain harus digelar kompetisi nasional mulai dari kasta profesional tertinggi sampai kasta terendah dan amatir.” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan FIFA hanya mengakui PSSI sebagai penyelenggara kompetisi sepakbola profesional maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain mencabut pembekuan PSSI. “Karena apabila kompetisi digelar bukan toleh PSSI maka bagi FIFA hanya masuk kategori amatir,” kata Dede Yusuf. (ant/bali post) Dede Yusuf

lima poin Leicester City pada puncak klasemen Liga Utama Inggris kala melawan Newcastle United yang kini diasuh Rafael Benitez.

Striker Okazaki memenangkan pertandingan yang tak terlupakan dalam tendangan aktobatik yang juga tak terlupakan. The Foxes pun mempererat cengkeramannya di puncak klasemen liga dengan menang 1-0.

Kemenangan 2-0 Totten-

L. Mashudi

Wakil Ketua KONI Loteng, L. Mashudi, kepada wartawan Selasa (15/3) kemarin, mengatakan, untuk tahun ini pihaknya belum merencanakan program atau kegiatan apapun. Karena memang kondisi anggaran yang tidak mendukung. “Dukungan anggaran untuk KONI Loteng dari pemerintah daerah tahun ini praktis tidak ada,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut pihaknya mengaku pesimis bisa menggelar kegiatan tahun ini. Apalagi memberikan pembinaan kepada cabor-cabor yang ada.

Sebagaimana status KONI sendiri sebagai induk cabor yang ada di daerah ini. “Tapi bukan berarti kita tidak berkegiatan.

Semaksimal kita akan tetap berkegiatan.

Untuk menunjukkan kalau KONI Loteng tetap eksis,” tambahnya.

Menurut anggota Komisi III DPRD Loteng

ini, minimnya dukungan anggaran tersebut yang membuat KONI Loteng selama ini belum bisa berbuat maksimal.

Utama dalam memberikan perhatian terhadap cabor maupun kepada atlet daerah.

Seperti yang dilakukan oleh KONI di daerah lain.

Sehingga banyak kemudian atlet asal Loteng yang eksodus ke daerah lain. Karena memang minimnya perhatian yang diberikan oleh KONI di daerah. “Kita maklumi kondisi tersebut. Karena memang kita belum bisa berbuat maksimal, memberikan perhatian. Apakah itu berupa reward maupun fasilitas bagi cabor dan atlet yang ada,” tandasnya.

Kedepan apa yang terjadi sekarang ini akan menjadi pelajaran bagi KONI Loteng pada khususnya. Untuk bagaimana bisa melakukan dan memberikan yang terbaik bagi cabor dan atlet daerah.

Dan, dalam hal ini dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan. (kir)

(Suara NTB/kir)

Pertandingan 16 Cabang PON Tidak Gratis Bandung (Suara NTB) Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX dan Peparnas XV/2016 Jawa Barat akan memberlakukan tiket masuk berbayar untuk pertandingan 16 cabang olahraga.

“Pemberlakuan tiket bagi penonton berlaku untuk menonton pertandingan di 16 cabang olahraga, sedangkan untuk cabang olahraga lainnya tidak bertiket atau gratis,” kata Ketua Bidang Promosi dan Usaha PB PON XIX/2016/ dan Peparnas XV/ 2016 Jawa Barat Hening Widyatmoko di Bandung, Selasa kemarin.

Menurut Hening, pemberlakuan sistem tiket untuk penonton PON XIX/2016 itu hanya berlaku untuk cabang olahraga yang populer serta dipertandingkan di dalam gelanggang olahraga, sedangkan yang digelar di ruang terbuka gratis.

Cabang-cabang olahraga bertiket itu antara lain sep-

ak bola, bola voli indoor, bulutangkis, tarung drajat, tinju, renang, renang indah, sepak takraw, wushu, bola basket, tenis lapangan, gulat, yudo, futsal, dan dance sport.

Menurut dia, keputusan sistem tiket itu sudah menjadi ketentuan dari PB PON XIX/2016.

Meski demikian, pihaknya belum menetapkan harga tiket masuk bagi pertandingan 16 cabang olahraga itu.

Namun demikian, kata Hening, dipastikan harganya terjangkau oleh penonton dan akan sebanding dengan greget pertandingan.

“Harga tiketnya akan ditentukan kemudian disesuaikan dengan cabang olahraga masing-masing, yang jelas dipastikan terjangkau,” katanya.

Sistem tiket juga akan diberlakukan untuk Upacara Pembukaan dan Penutupan PON XIX/2016 yang rencananya digelar di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten

Bandung. Khusus untuk upacara pembukaan, panitia menyiapkan 6.000 tiket untuk umum.

“Untuk upacara pembukaan hanya 6.000 tiket yang akan dilepas kepada umum.

Sedangkan bagi anggota kontingen yang tidak ikut devile kontingen, nanti akan ditangani oleh masing-masing kontingen, syaratnya sebagai pemegang ID Card dengan kuota yang akan ditetapkan,” kata Hening.

Lebih lanjut, Hening menyebutkan, Bidang Promosi dan Usaha akan berkoordinasi dan berkolabirasi dengan bidang penyiaran media dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tahu dan ikut berpartisipasi memeriahkan PON XIX/ 2016 yang digelar di 15 kabupaten/koda di Jawa Barat.

Penjualan tiket secara online juga disiapkan pelayanannya melalui website PON XIX/ 2016 Jabar. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh atlet Pelatda Beladiri Kempo NTB akan berlaga di Kejurnas Beladiri Kempo di Malang, Jawa Timur (Jatim ),17-20 Maret mendatang.

Pelatih Pelatda Kempo NTB, Agus Suharian yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turida Mataram, Selasa (15/3) kemarin mengatakan kontingen kempo NTB akan berangkat ke Malang, Rabu (15/3) hari ini. “Besok (Rabu ini-red) pagi kita berangkat,” ucapnya.

Dikatakan Agus, ketujuh atlet NTB yang akan berlaga di kejurnas nanti merupakan atlet Pelatda Kempo yang dipersiapkan mengikuti PON, 17-29 September 2016. Mereka terdiri dari Yulia Prayanti, Hadi Gunawan, Fauzi Saputra dan empat atlet lainnya.

Rencananya ketujuh atlet kempo NTB itu akan turun di dua nomor yakni embu

(seni) dan randori (pertarungan) putri. Sebagaimana diketahui NTB meloloskan satu atlet di kelas randori dan enam atlet di embu beregu putra dan putri.

Keikutsertaan atlet NTB di event tersebut untuk menambah pengalaman tanding sekaligus evaluasi kemampuan atlet NTB yang sudah lama melaksanakan Pelatda persiapan PON. Agus menginginkan atletnya bisa tampil maksimal, karena event itu akan dijadikan ajang evaluasi atlet.

Hasil kejurnas nanti akan dijadikan tolok ukur mereka dalam mematok target medali emas di PON 2016. Sebagaimana diketahui KONI NTB mematok target satu emas kepada atlet kempo. Dan hal itu realistis, karena atlet putri NTB, Yulia Prayanti meraih medali perak di PraPON kempo di Makassar tahun 2015. (fan)

Mundur dari Timnas, Conte Merapat ke Chelsea Roma Antonio Conte akan mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Italia setelah Piala Eropa 2016, kata presiden Federasi Sepak Bola Italia Carlo Tavecchio seperti dikutip oleh kantor berita Italia ANSA pada Selasa.

“Antonio Conte mengatakan kepada saya pada akhir Piala Eropa 2016 pengalamannya akan selesai,” kata Tavecchio.

Media Inggris telah mengaitngaitkan Conte dengan kepindahan ke klub Liga Utama Inggris Chelsea setelah Piala Eropa yang akan berlangsung pada 10 Juni sampai 10 Juli di Prancis.

Conte memenangi tiga gelar Liga Italia berturut-turut dengan Juventus sebelum meninggalkan klub itu untuk mengarsiteki Italia pada 2014, menyusul tersingkirnya Tim “Azzurri” di fase grup Piala

Dunia di bawah asuhan Cesare Prandelli.

Tavecchio mengatakan mantan gelandang Italia berusia 46 tahun itu telah mengekspresikan harapannya untuk kembali melatih klub. “Ia merasa perlu kembali ke lapangan, untuk melatih setiap hari, dan hal ini dapat dipahami,” tambah Tavecchio.

“Kami akan melakukan evaluasi dengan tenang, untuk sekarang inilah saatnya untuk mengakui hal ini dan harus bersepakat dengan sosok yang telah memulihkan citra tim nasional Italia, komitmen dan pengorbanannya.”

Manajer Chelsea Guus Hiddink, yang mengambil alih tim setelah Jose Mourinho dipecat pada Desember, akan mengundurkan diri pada akhir musim. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Antonio Conte

SUARA NTB

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Halaman 12

SAR Antisipasi Gelombang Tinggi di NTB

Giri Menang (Suara NTB) Gelombang tinggi yang diprediksi berpotensi terjadi di perairan NTB, menjadi perhatian dari Kantor SAR Mataram. Dari adanya peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorolologi (Stamet) Selaparang-BIL, pihak SAR lebih mewaspadai lagi dampak dari gelombang tinggi di perairan NTB.

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - Managemen LCC bersama Tenan dari Matahari Dept Store dan Hypermart, menyapa pendengar Radio Global FM Lombok, dalam program Bincang Global, Selasa (15/3).

Tampak Center Manager LCC, Danial B Kris (tengah) bersama Store Manager Matahari Dept.Store, Fajar Respati (kiri) dan Divisi Manager Hypermart, Andrianto Cahyo (kanan) sedang memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan LCC.

60 Persen Penduduk NTB Penerima JKN Mataram (Suara NTB) – Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana untuk menaikkan iuran pembayaran BPJS bagi peserta mandiri. Hal ini tentu saja berdasarkan persetujuan pemerintah. Sebab program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu. Jumlah peserta penerima JKN di NTB mencapai 2,4 juta jiwa atau 60 persen dari total jumlah penduduk NTB. ‘’Kalau masyarakat penerima JKN itu sudah dibantu oleh pemerintah.

Sasaran untuk penambahan iuran ini untuk peserta mandiri yang bukan sebagai penerima upah dan

peserta bukan pekerja. Sehingga penambahan yang akan dibebankan itu saya pikir tidak terlalu berat, karena mereka bukan orang miskin,” kata Kepala BPJS Kesehatan NTB Sisri Sambodo kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/3) kemarin.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa penambahan pembayaran iuran itu akan berlaku mulai 1 April 2016 sesuai degan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan itu diantaranya untuk ruang perawatan klas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000. Ruang perawatan klas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000. Kemudian untuk ruang perawatan klas I dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Semua ketentuan ini sesuai dengan pasal 16 F dalam Perpres itu.

Pengklasifikasian penyesuaian iuran untuk peserta mandiri ini juga disebabkan karena realisasi biaya lebih besar daripada kolektabilitas iuran yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015.

Sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk menyesuaikan pembayaran iuran hanya untuk peserta mandiri yang bukan pekerja dan bukan penerima upah. Sehingga tidak memberatkan para karyawan. ‘’Ini merupakan program pemerintah, pemerintah juga berpikir bagaimana agar program ini terus jalan. Karena yang dinaikkan iurannya itu khusus untuk peseta yang bukan penerima upah, saya pikir penambahan itu tidak berat untuk mereka,’’ kata Sisri. (lin)

Kepala SAR Mataram, Nanang Sigit PH, S.IP., MM., ditemui di sela-sela acara Pelatihan Potensi SAR di salah satu hotel di Senggigi, Selasa (15/3), mengatakan SAR selalu siaga selama 24 jam, ada atau tidak ada peringatan. ‘’Kalau kemudian ada peringatan dini dari BMKG tentang tinggi gelombang, kita lebih mewaspadai. Dalam artian, kita lebih intens dan pro aktif melihat kondisi lapangan seperti apa. Tetapi kesiapsiagaan selalu ada, ‘’ ujarnya.

Peringatan dini gelombang di NTB yang dikeluarkan BMKG Stamet , yang berlaku Selasa (15/3) jam 08.00 Wita sampai dengan Kamis (17/3) jam 08.00 Wita, menunjukkan pada Selasa (15/3) kemarin tinggi gelombang di Selat Lombok antara 0.75 – 2,5 meter. Di Selat Alas

(Suara NTB/ron)

Nanang Sigit PH antara 0,75 – 2,5 meter. Di Selat Sape antara 0,75 – 2,5 meter.

Perairan Utara NTB antara 0,5 – 1 meter. Dan, Perairan Sela-

tan NTB antara 0,75 – 4,0 meter.

Sedangkan untuk hari ini (16/3), tinggi gelombang di Selat Lombok antara 0.75 – 2,5 meter. Di Selat Alas antara 0,75 – 2,5 meter. Di Selat Sape antara 0,75 – 2,5 meter. Perairan Utara NTB antara 0,5 – 1 meter. Dan, Perairan Selatan NTB antara 0,75 – 2,5 meter.

Nanang mengatakan, terkait dengan potensi gelombang tinggi, pihaknya memberikan perhatian di daerah perairan.

Apalagi di NTB banyak penyeberangan laut, baik yang menggunakan kapal Ferry atau penyebrangan yang sifatnya swasta.

Ia mencontohkan penyeberangan di Bangsal yang menuju ke gili. Di wilayah itu berpotensi terjadi kecelakaan, karena menggunakan perahuperahu kecil. Karena itu, pihaknya telah menempatkan

petugas SAR di sana.

“Makanya kami bersiap siaga menempatkan orang di sana. Mengawasi sekaligus kalau ada terjadi sesuatu bisa cepat ditangani,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan keselamatan. Alam memberikan “rambu-rambu”, dengan ada peringatan terhadap tinggi gelombang, disarankan untuk tidak melaut.

“Keselamatan itu yang utama dan pertama. Kita sudah ada rambu-rambu alam, kalau tinggi gelombang sebaiknya tidak melaut. Itu harus kita patuh, jangan terus memaksakan diri. Itu untuk keselamatan kita,” imbaunya.

Sementara itu, Prakirawan BMKG Stamet SelaparangBIL, Gede Sudika Pratama, S.P dikonfirmasi Selasa (15/ 3) mengatakan, sesuai dengan standar BMKG, tinggi gelombang di atas dua meter sudah termasuk gelombang tinggi.

“Perlu diwaspadai terutama untuk nelayan dan penggunaan jasa pelayaran, terutama di selatan NTB,” imbaunya. (ron)

Dugaan Perambahan Hutan Konservasi di Batu Putih

BKSDA akan Tegakkan Hukum Mataram (Suara NTB) Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB akan melakukan upaya penegakan hukum terkait dugaan perambahan hutan di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-bangko, Desa Batu Putih, Lombok Barat.

Upaya persuasif sudah pernah dilakukan, tetapi dinilai belum berhasil karena permasalahan di wilayah itu cukup kompleks.

Kepala BKSDA, Dr. Ir. Widada, MM., dikonfirmasi

Suara NTB, Selasa (15/3), mengatakan pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum, melalui operasi gabungan untuk mengatasi perambahan hutan di kawasan Batu Putih itu.

“Terkait dengan perambahan dalam kawasan TWA Bangko-bangko, kita melakukan upaya operasai gabungan. Kita melakukan koordinasi dulu dengan instansi terkait, yaitu TNI, Pol PP, dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, per-

masalahan perambahan di TWA Bangko-bangko sudah dan sedang ditangani secara terpadu. Melalui proses secara bertahap, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Pendekatan persuasif sudah maksimal dilakukan, namun belum membuahkan hasil sesuai harapan,” ujarnya.

Saat ini, kata Widada, penanganan perambahan di TWA Bangko-bangko sudah menjadi agenda pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan upaya penegakan hukum.

Sebelumnya, diberitakan ratusan hektar hutan konservasi di Batu Putih diduga dirambah oleh warga yang diduga berasal dari luar Lobar. Kepala Dinas Kehutanan Lobar, Agus Gunawan mengakui aktivitas “pendudukan” lahan konservasi di wilayah itu terjadi sejak dulu. Tetapi pihaknya tidak dapat masuk ke wilayah itu.

Karena merupakan kewenangan BKSDA. (ron)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 16 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Penanganan Sampah Jangan Coba-coba WACANA Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk menyediakan truk angkutan sampah tiap kelurahan, bisa jadi akan menjadi kebijakan yang menggembirakan.

Namun, sebelum kebijakan itu diambil, tentu harus dilakukan kajian dan analisa. Apakah persoalan sampah di Kota Mataram, solusinya memang armada angkutan sampah berupa truk ataukah solusi lainnya.

Memang, wacana satu truk sampah per kelurahan juga pernah disampaikan Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. Dedy Supriadi. Truk sampah yang tersedia di tiap kelurahan diyakini akan menyelesaikan persoalan sampah di Kota Mataram. Dinas Kebersihan menyebut bahwa tidak semua sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) bisa terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kebon Kongok Lombok Barat.

Kondisi itu disinyalir akibat minimnya jumlah armada angkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. Saat ini, Dinas Kebersihan memiliki sekitar 34 truk sampah ditambah 18 mobil bak terbuka. Sedangkan jumlah kelurahan di Kota Mataram 50 kelurahan.

Dengan adanya wacana satu truk per kelurahan, otomatis Kota Mataram membutuhkan 50 truk. Jika dikalkulasikan dengan jumlah armada angkutan sampah yang ada, maka Kota Mataram masih membutuhkan 16 truk sampah.

Dari 34 armada angkutan sampah, termasuk di dalamnya truk sampah yang sudah uzur. Wacana satu truk per kelurahan tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Untuk itu, harus dipikirkan dengan matang rencana kebijakan tersebut. Karena seperti diketahui, untuk penanganan sampah di Kota Mataram, sudah banyak upaya yang dicoba oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Tetapi memang, upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan untuk mengatasi persoalan sampah, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Indikatornya jelas, masih banyak tumpukan sampah berikut titik-titik TPS illegal. Padahal, dengan rencana satu truk per kelurahan, kalangan Dewan memandang Dinas Kebersihan seolah ‘’tidak bekerja’’. Karena kalau hanya pengadaan truk sampah sejumlah kelurahan yang ada, tentu siapapun kepala dinasnya dapat melaksanakannya.

Sebetulnya, Dinas Kebersihan dituntut kreatif dan inovatif terkait penanganan sampah. Tidak sekedar bekerja rutin dan larut pada pola kerja angkut buang. Mestinya ada inovasi, tidak saja mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok, tapi juga mampu mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomis.

Dinas Kebersihan juga telah mengajukan anggaran pembelian tungku sampah.

Tetapi tungku sampah ini juga belum konkret hasilnya. Untuk itu, apapun kebijakan yang akan diambil terkait penanganan sampah, harus melalui kajian yang matang. Apalagi, penanganan sampah ini, masuk dalam program kerja 100 hari Walikota Mataram. Jangan sampai anggaran terbuang sia-sia karena program yang dibuat tidak mampu mengatasi persoalan sampah.

Untuk membuat program sebetulnya tidak perlu dengan metode coba-coba.

Karena jika sudah jelas akar persoalannya, maka solusi yang akan diambil adalah kebijakan yang sudah pasti capaiannya. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

’’Kampung KB’’ Menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat AAT ini kita berada dalam era baru Keluarga Berencana Indonesia, belajar dari pengalaman masa lalu, Indonesia yang pernah menjadi model bagi banyak negara-negara berkembang dijagat bumi ini — tersungkur dalam stagnasi panjang.

Dengan berbagai alasan, ditandai perubahan politik dari sistem sentralisasi kepada desentralisasi yang telah menggiring para pembuat kebijakan kurang memberi prioritas pada ‘isu’ Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sekarang, paradigma Keluarga Berencana dalam ‘benak’ kita berubah, dari hanya pengendalian kelahiran dan kontrasepsi menjadi bagian penting dari seluruh proses pembangunan bangsa, kata ‘Kependudukan’ yang tertera dalam singkatan BKKBN – dalam ekspektasi besar dari seluruh program pembangunan dapat terintegrasi dalam upaya kerangka besar dalam esensi marwah pembangunan kependudukan.

Program KB yang kini bertransformasi menjadi program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam ‘cita rasanya’ diharapkan mampu memiliki ‘daya ledak’ yang lebih hebat yang bersendikan Nawacita dan Gerakan Revolusi Mental yang dilandasi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sehingga dengan perubahan dan transformasi tersebut kiranya mendesak untuk dilakukan revolusi mental KB yang memiliki ‘nilai-nilai’ yang tercakup dalam pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, ketahanan pangan, infrastruktur dan seluruh aspek pembangunan. icon baru dalam menjawabnya adalah melalui program Kampung Keluarga Berencana atau ‘Kampung KB’ – bisa menjadi ‘miniatur model program KKBPK’ yang berskala keterpaduan.

Kampung KB sebagai upaya dan ikhtiar penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Oleh:

A. YANI

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa)

Keluarga Berencana dan Kependudukan harus dipandang sebagai matra krusial dalam pembangunan nasional – merupakan investasi penduduk sepanjang hidup yang akan memberi manfaat jangka panjang.

Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga akan keberadaannya merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara dengan kriteria tertentu terdapat ‘keterpaduan’ program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan pembangunan sektor-sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

sentrasi – sehingga pada gilirannya akan menjadi gerakan yang terus berkembang dan menarik, akan banyak program pemberdayaan keluarga hadir di Kampung KB, bukan hanya sebatas program KB atau layanan kontrasepsi belaka.

Skala-skala model dari program pembangunan tersebut akan menjadi jawaban dalam tindak aksi program prioritas Nawacita, terutama Nawacita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawacita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Revolusi Mental KB Keluarga Berencana dan Kependudukan harus dipandang sebagai matra krusial dalam pembangunan nasional – merupakan investasi penduduk sepanjang hidup yang akan memberi manfaat jangka panjang. Termasuk meringankan biaya negara di bidang pendidikan, kesehatan dan mendorong ekonomi berkelanjutan. Artinya bahwa dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs), BKKBN menjadi kekuatan pendorong untuk menempatkan penduduk sebagai faktor utama dalam pembangunan, dengan menjadikan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai prioritas pembangunan nasional.

Pintu masuk dalam implementatifnya adalah Kampung KB – upaya mendorong dan menggerakkkan penggarapan program KKBPK kedepan, yang dicoba dalam penggarapannya bersifat kewilayahan yang terbatas dan bersifat lebih fokus dan terkon-

Roh Kampung KB dalam Sumbawa Hebat dan Bermartabat Visi misi Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, BSc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dibentangkan dalam skala 2016-2021 dengan mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkpribadian dengan semangat gotong royong.

Agenda penting dalam bahan RPJMD 2016-2021 adalah agenda peningkatan daya saing daerah, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dan penguatan karakter kepribadian masyarakat.

Agenda prioritas yang disebut Nawacita yang diterjemahkan secara implementatif degan revolusi mental KB dilakukan dengan pendekatan yang berbasis keluarga dalam lokus kewilayahan yang area penggarapan dinamakan Kampung KB — menjadi gerakan ket-

RADIO

erpaduan program-program pembangunan dalam kesehatan, KB, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan program-program lainnya yang mampu menjawab fenomena wilayah tersebut.

Upaya dalam membumikan program dengan nilai keterpaduan dalam keluarga-keluarga Indonesia yang bersendikan Nawacita dan gerakan Revolusi Mental menjadi karya nyata dalam Kampung KB, sehingga nafas dan roh ini menjadi kekuatan dalam mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat, terutama aplikasi Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa daam kerangka Negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Kampung KB menjadi ikon baru menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat dengan mewujudkan masyarakat Sumbawa menjadi bahagia dan sejahtera yang pada gilirannya mampu mengangkat dan memperbaiki harkat Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik sekaligus menjawab kesenjangan pada kemiskinan dan pengangguran serta memperkuat daya saing, kemandirian dan kepribadian dengan dijiwai semangat gotong royong. (*)

400 hektar lahan jagung gagal panen Pemerintah jangan diam

*** Tiga SKPD beda pandangan soal lahan abadi Harus satu kata agar tak muncul masalah

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 16 Maret 2016

Pemprov Siapkan Dua Skenario Penanganan Kerusakan Jembatan dan Jalan Putus Dari Hal. 1 bendungan dan rumah warga. Untuk itu, ia berharap segera dilakukan perbaikan. ‘’Kalau tak sempat masa transisi pemulihan ini mungkin nanti rehab rekon. Tapi jelas akan ditangani,’’ tambahnya.

Terkait dengan kerusakan sejumlah infrastruktur akibat banjir itu, kata Syahdan, Dinas PU NTB beberapa waktu lalu sudah mengadakan pertemuan dengan BPBD dan pihak terkait lainnya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang ada. Berdasarkan kewenangan, jika terjadi bencana maka BPBD memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan. Sementara Dinas PU melakukan asistensi terkait dengan gambar rencana perbaikan.

Dinas PU telah mengasistensi BPBD sehingga beberapa waktu lalu BPBD telah mengajukan proposal penanganan jalan dan jembatan yang rusak itu ke BNPB. ‘’Sekarang BPBD provinsi maupun kabupaten/kota luar biasa tanggapnya. Kita se-

bagai penyelenggara jalan berkewajiban memantau perbaikan itu. Sudah kita asistensi, tinggal menunggu bahkan kita meminta dipercepat penanganannya,”ucapnya.

Syahdan menambahkan saat ini BPBD sedang berikhtiar menjemput dana dari BNPB. Diperkirakan perbaikan jalan dan jembatan itu butuh anggaran sekitar belasan sampai puluhan miliar. Apalagi kerusakan jalan dan jembatan yang ada di Lingkar Tambora Kabupaten Bima.

Jembatan yang semula dari deker secara teknis akan naik status akibat baniir tersebut. Sebab tidak mungkin akan diperbaiki menggunakan deker karena akibat banjir itu, jembatannya semakin lebar. ‘’Kenapa begitu?

Karena daerah sekitar Tambora itu bekas lava, cepat sekali lepas tanahnya. Kalau tanah kena air, langsung dia lepas. Itu yang membuat cukup tinggi kerusakannya,’’ tandasnya.(nas)

Wagub Tolak Kebijakan Pensiun Dini ASN Dari Hal. 1 Kalaupun ada pesangon atau apapun namanya yang akan diberikan untuk membuka usaha, tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Amin di Mataram, Selasa (15/3) sore kemarin.

Dikatakan, rencana pensiun dini ASN yang berpendidikan SMA ke bawah ini akan menjadi beban psikologis bagi ASN tersebut di lingkungan keluarganya dan masyarakat. Wagub mengatakan, ketika ASN yang akan dipensiunkan itu mendapatkan pesangon untuk membuka usaha, mereka butuh keteramplan untuk usaha yang akan ditekuni.

Umumnya, lanjut Wagub, ASN berpendidikan SMA ke bawah ini bekerja sebagai sopir, cleaning service, pengantar surat dan lainnya. Sehingga ia mempertanyakan apakah ASN yang berpendidikan sarjana akan mau dijadikan sopir, cleaning service dan lainnya. ‘’Artinya saya sangat tidak setuju. Saya minta dikaji lebih komprehensif dan integral. Kalau itu alasannya membebani keuangan daerah, kenapa tidak kita menambah pendapatan dengan peningkatan pendapatan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Masih punya peluang kita untuk menaikkan APBD

kita,’’ imbuhnya.

Kemudian, lanjut Amin, pemerintah pusat harus merubah regulasi terkait dengan dana perimbangan.

Artinya, NTB sebagai daerah tambang emas terbesar ke dua di Indonesia harus diberikan porsi anggaran yang lebih besar dan layak oleh pemerintah pusat.

Karena NTB merupakan daerah penghasil.

“Kebijakan ini membuat keresahan bagi rakyat kita. Perlu dikaji ulang, dikaji secara komprehensif. Menteri itu mau mengatasi masalah tanpa solusi. Tapi kita ini bukan menentang kebijakan pusat. Tapi untuk mengatasi persoalan belanja, ini bukan memangkas jumlah pegawai. Saya belum bisa memahami rencana kebijakan ini,”pungkasnya.

Berdasarkan data dari BKD dan Diklat NTB, jumlah ASN lingkup Pemprov NTB saja yang berpendidikan SMA ke bawah sekitar 3.000 orang. Artinya, mereka inilah yang berpotensi akan kena pensiun dini jika benar kebijakan itu akan dilaksanakan. Belum lagi jumlah ASN kabupaten/ kota, maka diperkirakan jumlah ASN yang akan kena kebijakan pensiun dini ini kata Wagub jumlahnya bisa mencapai 10 ribu orang. (nas)

96 Satker Perlu Evaluasi Dari Hal. 1 Satker dengan realisasi belanja di atas 10 persen akan diberikan status Sangat Baik. Terdapat 158 Satker yang memperoleh status Sangat Baik. Sebanyak 58 Satker dengan realisasi belanja di bawah 10 persen hingga 7,89 persen diberi kategori Baik.

Sementara, Satker dengan realisasi di bawah 7,89 persen mendapatkan status Perlu Perhatian. Jumlahnya mencapai 170 Satker.

Meski terdapat 96 Satker berstatus Perlu Evaluasi, Taukhid menilai secara keseluruhan potret realisasi belanja APBN hingga Februari tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kurun waktu yang sama tahun lalu. Sebagai gambaran, total belanja APBN yang terserap di NTB selama bulan Januari 2015 baru mencapai 1,65 persen dan pada Februari 2015, baru mencapai 3,52 persen.

Bulan April mendatang, Taukhid menyiapkan langkah koordinasi yang dipimpin Gubernur NTB untuk terus memantau dan mendorong realisasi belanja APBN dan APBD di NTB. Ia menegaskan, realisasi belanja APBN dan APBD akan memberikan imbas positif terhadap perekonomian daerah ini.

Taukhid menyebutkan, langkah koordinasi ini antara lain akan membahas realisasi anggaran di 480 satker yang mengelola belanja APBN di NTB. Koordinasi digelar setelah Kanwil DJPP NTB selesai merangkum data realisasi hingga akhir Maret 2016. ‘’Kemarin waktu ketemu Pak Gubernur, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan itu dan beliau setuju. Mungkin awal April, setelah kita keluarkan ini yang versi Maret-nya,’’ pungkas Taukhid. (aan)

Ditargetkan Rampung 2016 Dari Hal. 1 Para rekanan yang tak disebutkan identitas dan perusahaannya ini, diklarifikasi soal besarnya anggaran dari APBD Dompu tahun 2015 yang mereka terima. Kemudian, para rekanan juga ditanya seputar apa saja pekerjaan dalam kontrak, juga realisasi sampai dengan pertanggungjawabannya.

Sedangkan pihak lain yang sudah diperiksa sebelumnya, sedikitnya ada lima panitia lokal. Mereka koordinator kegiatan yang dijabat Kabag Humas Setda Dompu. Selain Kabag Humas, sudah diklarifikasi juga panitia, sekretaris dan bendahara program TMD. Jika ditotal, sudah belasan saksi dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan

dana TMD Rp 5 miliar dari APBD Dompu tersebut.

Menurut Kajari, salah satu kendala dihadapi timnya adalah keterbatasan personel. Tim Pidsus yang terbatas, harus berurusan dengan persidangan yang memakan waktu banyak karena harus berangkat ke Mataram. Ketika sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, maka penyelidikan dan penyidikan perkara terbengkalai. ‘’Kalau sudah begini, kami kesulitan menangani perkara,’’ keluhnya. Belum lagi desakan masyarakat untuk mengusut dana desa yang nuansanya kental politis dengan potensi kerugian negara kecil, tapi tetap harus dipertimbangkan untuk diusut. (ars)

Halaman 15

Peringatan Hari Air Sedunia

LCC Kerjasama dengan BWS Nusa Tenggara I HARI Air Sedunia (World Water Day) adalah perayaan yang ditujukan sebagai usaha – usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber – sumber air yang berkelanjutan. Hari air dunia diperingati setiap tanggal 22 maret yang ditetapkan melalui Resolusi PBB Nomor 147/1993. Setiap tahun, perayaan Hari Air Dunia mengambil tema yang berbeda-beda.

Saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih, namun ketersediaanya menurun. Hal-hal lainnya yang menjadi sorotan dunia saat ini antara lain: 1. Penyediaan makanan yang membutuhkan air untuk ± 7 miliar orang di dunia yang merupakan domain sektor pertanian dan perikanan tidak semudah sebelumnya mengingat trend peningkatan penduduk yang signifikan dan efek global warming semakin terasa dampaknya.

2. Kerusakan lingkungan serta pembuangan limbah yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun mengakibatkan hampir seten-

gah pekerja di dunia meninggal karena penyakit yang terkait dengan air (setiap jam 38 pekerja meninggal terkait air tidak layak minum).

3. Dalam menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari, pada beberapa daerah masih mempekerjakan wanita untuk mengambil air dari sumber air yang cukup jauh tanpa fasilitas yag memadai.

Adanya permasalahan air dan terkait dengan pekerja tersebut, United Nation menetapkan Tema Hari Air Dunia tahun 2016 yaitu ‘Water and Jobs’ yang menyoroti bagaimana kuantitas dan kualitas air dapat mengubah pekerjaan dan kehidupan masyarakat.

Perayaan hari air dunia tahun ini dikoordinir oleh ILO (International Labour Organization).

Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 2 (dua) Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional yaitu WS Lombok yang terdiri dari 197 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan WS Sumbawa yang terdiri dari 555 DAS. Permasalahan di kedua WS tersebut beru-

pa kejadian banjir dan kekeringan, tidak meratanya kuantitas dan kualitas air, pencemaran dan lain-lain masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama Dalam rangka untuk memperingati Hari Air Dunia ke24 tahun ini, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kota Mataram, serta bekerjasama dengan Lombok City Center Mall, mengadakan serangkaian kegiatan lomba – lomba bertema “air dan pekerjaan” untuk merayakan, menunjukkan dukungan dan menginspirasi untuk bertindak bersama-sama dalam menjaga kelestarian air baik dari segi kuantitas dan maupun dari segi kualitas untuk mendukung berbagai bidang pekerjaan.

Rangkaian lomba tersebut yang memberikan kesempatan pada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dengan total hadiah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) antara lain:: 1. Lomba Menggambar dan Mewarnai yang peserta lomba dari kalangan pelajar tingkat Taman Kanak –

Ketua TP PKK Minta Orang Tua Waspadai ’’Predator’’Anak Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengingatkan orang tua agar tetap menjaga anak-anaknya dari tindakan yang bisa merusak masa depan anak. Salah satu tindakan yang harus diwaspadai, ujarnya, adalah perilaku predator anak yang banyak terjadi. “ Buat para orangtua agar lebih hati-hati dalam menjaga dan menjauhkan anakanaknya dari perilaku predator, jangan cepat percaya terhadap orang lain dalam hal menitipkan atau menjaga anak-anak kita. Awasi penggunaan internet dan media sosial pada anak, karena sekarang ini banyak sekali konten tidak bertanggung jawab yang menyebarkan gambar-gambar atau tontonan yang tidak pantas diperlihatkan ke anak di bawah umur,” ujarnya dalam sosialisasi 10 program pokok PKK di Kota Bima, Selasa (15/3).

Selain mewaspadai predator anak, istri Gubernur NTB ini juga mengingatkan, masalah gizi buruk. Diakuinya, gizi buruk adalah salah satu perhatian besar PKK dalam mengurangi kasus gizi buruk pada bayi dan

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi memberikan sambutan dalam sosialisasi 10 program pokok PKK di Kota Bima, Selasa (15/3). balita. “Mengenai gizi buruk pada bayi dan balita, bisa kita cegah sedari awal. Untuk menghasilkan bayi yang sehat dimulai dari diri kita sendiri selaku calon orangtua untuk mulai hidup sehat,” ujarnya.

Sementara Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Yani Marlina, menjelaskan, TP PKK Kota Bima, telah melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga mandiri, bahagia, sehat dan sejahtera, dan telah sesuai dengan program nawacita

pemerintah.

Hal senada disampaikan Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin. Pihaknya berterima kasih pada ibu-ibu penggiat PKK yang telah berperan aktif sebagai mitra yang baik bagi pemerintah dalam mengawal terlaksananya program kerja pemerintah baik di provinsi ataupun kota/ kabupaten di NTB. Pada kesempatan ini, Hj. Erica Zainul Majdi berkunjung ke PAUD Kemala Bhayangkari dan Majelis Taqlim Al-Ikhlas Kota Bima. (r)

Kajari Selong Kaji SP3 Kasus Bansos Oknum Anggota DPRD NTB Dari Hal. 1 tidak bisa dipenuhi sehingga berkasnya belum bisa dinyatakan lengkap. Apa itu? ‘’Di situ ada petunjuk, bahwa tersangka menyerahkan uang kepada H.R. Nah, disitulah fakta itu hilang,’’ terangnya.

Fakta ini diperberat lagi dengan kabar dicabutnya keterangan para saksi yang sebelumnya berkoar di persidangan, sehingga menyeret Kamaludin dan berujung penetapan H.R jadi tersangka. “Itu (saksi cabut keterangan) salah satunya. Antara lain saksi yang cabut keterangan. Sehingga berkas perkara dan alat

bukti semakin sulit terpenuhi,’’ tegasnya.

Dia mengklarifikasi, bahwa petunjuknya bukan soal saksi yang melihat proses penyerahan uang tersebut. Tapi secara umum disebutnya, ada keterangan saksi yang tidak bisa menguatkan bahwa terjadi penyerahan uang dari tersangka ke H.R. Dari sembilan kali pengembalian berkas, berkas penyidik tidak bisa memenuhi sesuai pasal 183 KUHAP. Bagaimana sikap Kajari yang baru?

Menurut Kajari Selong pengganti Nur Rohman, Tri Cahyo Hananto, SH, perkara

ini akan coba ditelaah jika memang jadi perhatian publik. Tapi menurutnya, kajian bukan pada soal dikeluarkannya SP3, namun bagaimana alur perkara tersebut. Karena bagaiamana pun juga JPU yang menangani perkara ini sebelumnya adalah dari Pidsus Kejari setempat. ‘’Nanti saya coba telaah lagi seperti apa kasus ini,’’ kata Cahyo, usai menerima jabatan itu dari Nur Rohman, SH di Kejati NTB, Selasa (15/2) kemarin. Perkara ini menjadi salah satu yang akan jadi kajiannya selain beberapa kasus lama lainnya. “Saya mau pelajari dulu,” pungkasnya. (ars)

Dievaluasi, Tidak Perlu Resah Dari Hal. 1 tidak ada niat dari pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur menghambat karir pimpinan SKPD dengan adanya evaluasi kinerja tersebut.

“Justru sebaliknya, mengembangkan dirinya sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki. Suatu contoh pimpinan SKPD tertentu, mungkin lebih cocok di SKPD yang lain. Evaluasi ini tidak ada yang sifatnya subjektif, suka tidak suka. Sebab semua SKPD yang ada akan dievaluasi,”imbuhnya.

Amin mengharapkan, seluruh pimpinan SKPD yang dievaluasi pada tahap pertama itu tetap berkonsentrasi bekerja. Artinya, mereka tidak boleh resah. Karena urusan mutasi merupakan hak prerogatif pimpinan dalam hal ini gubernur. ‘’Tidak perlu khawatir direposisi. Yakin tak akan dirugikan dari sisi jabatan. Dalam era persaingan

sekarang ini aparatur kita juga harus mampu bersaing,’’ tambahnya.

Direncanakan pada Kamis besok seluruh pimpinan SKPD yang sudah dievaluasi itu akan dipanggil. Menurut Wagub, mereka harus mengetahui hasil dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim yang dibentuk gubernur tersebut. Dari hasil evaluasi itu, kata Wagub, mereka akan mengetahui kelemahannya selama ini. ‘’Harus ditanggapi dengan berpikir positif terkait hasil evaluasi ini. Ndak usah resah.

Pejabat yang punya jabatan tak strategis toh mereka enjoy saja. Tugas pimpinan adalah menilai. Kita harus hargai tim evaluasi itu,’’ harapnya.

Untuk mengukur kinerja pimpinan SKPD, lanjutnya memang harus ada parameter yang digunakan. Salah satu parameter yang digunakan yakni melakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang ada yang sudah menduduki

jabatan dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, evaluasi kinerja pimpinan SKPD itu merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pemda terhadap publik baik pertanggungjawaban moral, politis dan yuridis. ‘’Ini bagian dari pembinaan, evaluasi dan monitoring. Selayaknya memberikan kesempatan dari hasil evaluasi waktu tertentu untuk memperbaiki kinerja mereka,’’ tandasnya.

Diketahui, 12 pimpinan SKPD yang dievalusi pada tahap pertama itu antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kesra,Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. (nas)

Kanak / Sederajat dan murid tingkat Sekolah Dasar khususnya kelas I dan II. Kegiatan ini bertujuan sebagai media pengenalan dan penyadaran pentingnya air bagi kehidupan kita yang harus ditanamkan sejak dini.

2. Lomba Handycraft dengan sasaran peserta Pelajar Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa yang bertujuan Untuk mendorong kreatifitas para pelajar untuk menciptakan potensi lapangan pekerjaan, Mengurangi Sampah sehingga Mengurangi pencemaran Air. 3. Lomba Mading ditujukan pada kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama / Sederajat dan SMA / Sederajat se NTB. Lomba ini bertujuan untuk membuat dan memberikan media informasi tentang pentingnya “Air” dan media perubahan dalam pola pikir.

4. Lomba Band ditujukan kepada kalangan Pelajar / Mahasiswa se NTB. Tujuan dari lomba ini adalah untuk memperkenalkan Hari Air Dunia kepada masyarakat umum, mengkampanyekan pentingnya Air lewat lagu –

lagu wajib tentang Air / Lingkungan dan dengan media musik diharapkan masyarakat dapat termotivasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

5. Lomba Lintas Sungai dengan sasaran peserta Masyarakat Umum (usia max.

40 th). Lomba ini bertujuan agar Masyarakat mengetahui/ melihat langsung kondisi sungai dan permasalahannya dan menumbuhkan kesadaran untuk memelihara sumber air.

Pelaksanaan Lomba Menggambar, Mewarnai, Handycraft dan Mading pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 08.00 sampai selesai di Upper Ground dan Ground Floor Lombok City Centre (LCC) Mall Narmada Jl. Ahmad Yani Km.8 Gerimax Indah – Narmada Lombok Barat. Babak penyisihan Lomba Band pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2016 di Ground Floor LCC. Lomba Lintas Sungai dan Final Lomba Band diadakan pada tanggal 27 Maret 2016 di Taman Bumi Gora Udayana Mataram dari pukul 08.00 Wita sampai selesai. Acara ini juga dimeriahkan oleh Amtenar Band (*)

Musda Partai Golkar Tunggu Petunjuk DPP Praya (Suara NTB) Pasca kekosongan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng) yang ditinggal H.M. Suhaili FT, yang terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB, wacana musyawarah daerah (musda) mengemuka. Sayangnya, gelaran musda sampai saat ini belum bisa dilaksanakan, karena terganjal petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Belum ada petunjuk dari DPP (Partai Golkar). Sehingga sampai sekarang Musda Partai Golkar Loteng belum jelas kapan bisa dilaksanakan,” ungkap Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Selasa (15/3).

Diakuinya, keberadaan Ketua DPD II Partai Golkar Loteng yang definitif sangat penting.

Menyusul akan segera digelarnya Musyawarah Nasional (Munas). Karena kepungurusan yang definitif inilah yang nantinya akan memiliki legiti-

masi saat Munas berlangsung.

“Jika ketua definitif belum ada, kemungkinan DPD II Partai Golkar Loteng tidak akan punya suara saat Munas nantinya,” imbuh Puaddi.

Namun demikian, semua tergantung keputusan dari DPP. Daerah hanya mengikuti instruksi saja. Jika DPP nantinya memutuskan DPD II Partai Golkar Loteng tidak menggelar musda dulu, tapi tetap punya suara saat munas bukan masalah. Tapi jika memang ada petunjuk untuk segera menggelar musda, secepatnya akan digelar. “Prinsipnya, kapanpun kita diminta menggelar musda, kita siap,” tandas Ketua DPRD Loteng ini.

Untuk mengisi kekosongan, saat ini sudah ditunjuk H. Humaidi, sebagai Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Loteng menggantikan posisi H.M. Suhaili FT, untuk sementara waktu sampai digelarnya musda dan Ketua DPD II Partai Golkar Loteng definitif, terpilih. (kir)

Dugaan APBD Ganda

Walikota dan Ketua DPRD Berpeluang Diklarifikasi Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat eksekustif dan legislatif sudah diklarifikasi penyidik Kejati NTB dalam penyelidikan dugaan APBD ganda Kota Mataram.

Karena penyelidikan masih terus bergulir, berpeluang pihak lain akan dipanggil untuk diklarifikasi, diantaranya Walikota Mataram H.Ahyar Abduh dan Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi.

Menurut Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, semua pejabat eksekutif dan legislatif akan diklarifikasi, untuk melengkapi materi penyelidikan. “Semua pihak yang berkaitan dengan APBD ini akan kami klarifikasi. Kalau nanti memang memerlukan keterangan walikota, ya kita akan panggil,” terangnya. Namun untuk menghadirkan walikota dihadapan penyidik tentu tidak semudah proses pemanggilan saksi dalam perkara lain.

Harus ada mekanisme menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah, sebab walikota adalah pejabat daerah dan pejabat negara.

Demikian juga dengan Ketua DPRD Kota Mataram, pernyataan Suripto hampir sama. “Kalau Ketua DPRD memang terkait dan diperlukan untuk diklarifikasi, ya kita panggil juga,” terangnya.

Penyelidikan ini baru mulai lagi, setelah sempat ditunda karena Pilkada Kota Mataram Desember 2015 lalu. Soal dipanggilnya Sekda H Lalu Makmur Said dan Sekwan Lalu Arya Dharma sebelumnya, adalah bagian dari upaya membuka lagi perkara ini. “Sekarang kita genjot lagi penyelidikannya. Kan sebelumnya sempat ditunda karena Pilkada,” terangnya.

Sebelumnya Sekda Makmur Said dimintai keterangan penyidik Pidsus Thailani Moeshad, SH. Dalam kesempatan itu,Sekwan diminta untuk menunjukkan data data dan sejumlah dokumen pendukung yang dibutuhkan penyidik berkaitan dengan pembahasan APBD. Sekwan yang juga dipanggil sehari kemudian, diklarifikasi hal sama, seputar pembahasan sampai penetapan APBD Tahun 2014. (ars)

Kejari Selong Koordinasi dengan KPK Dari Hal. 1 Pengadilan Tinggi bahkan membebankan kerugian negara Rp 4,46 miliar sesuai tuntutan jaksa. Jaksa pun kasasi ke MA, dan putusan Ichsan meroket menjadi 5 tahun penjara, dengan jumlah ganti kerugian negara yang sama.

Ditambahkan, untuk terdakwa lainnya, Gafar Ismail dan Iwan Zuhri, ternyata salinannya belum keluar. “Baru hanya petikannya saja,” kata dia. Namun upaya untuk mempercepat eksekusi sudah dilakukan. Gafar yang menjabat sebagai PPK rangkap KPA dalam proyek Dermaga Labuhan Haji yang menjadi objek perkara, sudah dilayangkan panggilan Jumat (11/3) pekan lalu. Namun hingga sore tak kunjung hadir. Tujuan pemanggilan, untuk koordinasi dalam rangka mempercepat eksekusi. Karena harapan pihaknya, baik Gafar maupun Ahmad Zuhri selaku konsultan

pengawas bisa dieksekusi tanpa adanya salinan putusan. ‘’Harapan kami, ya bisa mempermudah proses, agar mau di eksekusi sebelum salinan putusan turun,’’ tegasnya.

Sementara Kajari Selong yang baru, Tri Cahyo Hananto, SH berjanji akan mempercepat penuntasan eksekusi ketiga terdakwa tersebut, sehingga bisa segera fokus untuk mengurus tunggakan kasus dan kasus baru.

Dimana diterangkan pejabat sebelumnya, kasus yang estafet, perkara Gili Kondo yang masih ada dua tersangka dalam proses pemberkasan dan dua terdakwa sedang dalam proses persidangan. Ada juga dua kasus yang sedang diselidiki Kejari Selong dan dipastikan dalam waktu dekat naik ke penyidikan. ‘’Nanti Kajari baru yang akan ungkap, karena dalam waktu dekat bisa naik dik (penyidikan),’’ tutup Nur Rohman. (ars)

Rabu, 16 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bulog-KTNA Bekerjasama Bangun Gerakan Masif Serap Gabah Petani NTB Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Wilayah NTB untuk pertama kalinya menyepakati secara resmi nota kesepahaman bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Beberapa butir kesepakatan yang ditandatangani di atas materai ini merupakan ikhtiar membangun gerakan masif, dalam rangka penyerapan gabah dan beras petani.

Penandatangan kerjasama dilaksanakan diAula Kantor Perum Bulog Divre NTB di Jalan Pejanggik Mataram. Masing-masing, oleh Kepala Divre NTB, Wiwien Kuswinhartomo, SH, M. Hum dengan Ketua KTNA NTB, Ir. H. Sabri M. Amin.

Dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre NTB,Drs. M. Sony Supriadi dengan Sekretaris KTNA Kota Mataram, M. Azhari, Ketua KTNA Lombok Barat, Masrun, Ketua KTNA Lombok Tengah, Khairil Anwar, Ketua KTNA Lombok Utara, R. Sucipto.

Selanjutnya oleh Kepala Sub Divre Sumbawa, M. Syaukani, S. Pt dengan Ketua KTNA Kabupaten Sumbawa, H. Jaya Muis, Ketua KTNA Kabupaten Sumbawa Barat, Agus Adnan. Disusul Kepala Sub Divre Bima, R. Guna Dharma N. SP dengan Ketua KTNA Kota Bima, M. Tayeb Ketua KTNA Kabupaten Bima, H. Sirojudin dan Ketua KTNA Dompu, Mansyur A, H. Wahab.

Penandatanganan kerjasama disaksikan langsung oleh Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Dr. Wahyu Suparyono,SE, MM, Asisten II Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si, Kepala Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si serta perwakilan dari Kementerian Pertanian RI. Wiwien Kuswinhartomo dalam kesempatan tersebut mengharapkan akan terjalin sinergi yang lebih besar untuk mencapai penyerapan hasil produksi, serta pendampingan kepada petani secara optimal, dalam rang-

ka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di NTB. ‘’Harapan kita MoU ini akan terwujud dengan baik di lapangan,’’harap Wiwien. Tahun ini Bulog NTB mendapat jatah penyerapan sebesar 211.500 ton setara beras.

Target tersebut bisa terwujud tentu dengan dukungan semua pihak.

L. Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan saat ini pemerintah tengah serius mendukung petani meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan. Gejolak pasar di dalamnya menjadi tantangan.

Dengan MoU yang telah disepakati secara resmi oleh Bulog NTB dan KTNA di provinsi ini, jaminan pasar atas produksi hasil petani sepenuhnya terjamin. Sehingga spirit petani tetap terpelihara dalam berproduksi.

Ia juga menekankan semaksimal mungkin komoditas pangan impor bisa ditekan.Sehinggaproduksiyangdihasilkan oleh petani bisa terserap maksimal. Bulog sebagai BUMN yang diamanahkan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani bisa memenuhi target serapannya tahun ini.

Sementara Ketua KTNA Provinsi NTB, H. Sabri M. Amin juga memberi apresiasi karena KTNA bisa dilibatkan. KTA secara terstruktur terdiri dari pengurus di provinsi, kabupaten, kecamatan dan membawahi kelompok-kelompok tani yang ada di tingkat desa/kelurahan, tentunya akan dilibatkan sepenuhnya. ‘’Anggota KTNA adalah Gapoktan dan Poktan yang ada di lapisan bawah.

Setelah dilakukan pendampingan, selanjutnya hasil produksinya bisa diar-

ahkan untuk diserap oleh Bulog. Kita akan bergerak maksimal, terutama saat panen agar harga tak terlalu jeblok,’’ katanya.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Dr. Wahyu Suparyono,SE, MM menyebut penandatanganan MoU antara Perum Bulog Divre NTB dengan KTNA NTB dalam rangka sinergi pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2016 untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Propinsi NTB dan nasional. Pengadaan gabah/beras dalam negeri ini bertujuan memupuk stok nasional untuk digunakan sebagai cadangan beras pemerintah, untuk program Raskin/Rastra, dan kebutuhan lain sesuai penugasan pemerintah.

Hasil pengadaan gabah/beras dalam negeri di NTB tidak hanya digunakan untuk pemenuha stok di NTB saja, namun juga untuk pemenuhan stok di beberapa wilayah Indonesia.

Pada tahun 2015 yang lalu, Divre NTB sesuai perintah logistik Bulog Pusat telah me-moving stok ke seluruh Indonesia sebanyak 97.700 ton.

Pelaksanaan pengadaan di NTB sangatlah penting, karena Provinsi NTB sebagai daerah surplus dan andalan pangan nasional serta penyangga stok pangan nasional. Sehingga pengadaan gabah/beras di NTB perlu dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2016 ini sesuai penugasan Bulog, pengadan gabah beras Perum Bulog Divre NTB direncanakan minimal sebesar 211.500 ton beras.

Dalam pengadaan tahun 2016 ini akan lebih dititikberatkan pada penyerapan dalam bentuk gabah, dengan

pengadaan gabah ini diharapkan harga gabah di tingkat petani tetap terjaga dan kualitas beras yang disalurkan Bulog akan tetap fresh.

Lebih jauh dikatakan, dalam kegiatan pengadaan gabah/beras dalam negeri selama ini masih terdapat berbagai kendala dan hambatan. Antara lain panen padi yang mengalami kemunduran sebagai dampak dari elnino sehingga harga gabah/beras saat ini masih relatif tinggi di atas HPP walaupun sudah dilakukan OP, sementara HPP untuk tahun 2016 masih tetap sama seperti tahun 2015.

Curah hujan di NTB saat ini masih relatif tinggi di beberapa daerah yang saat ini mulai panen sehingga kadar air gabah rata-rata di atas standar. Sementara sarana pengeringan di beberapa daerah masih belum mencukupi untuk pengeringan gabah petani. Kendala berikutnya adalah panen di beberapa daerah sentra produksi berlangsung tidak serempak menyebabkan terhambatnya penyerapan karena harga gabah/beras selalu diatas HPP pada puncak panen.

“Jadi tidak mungkin Bulog menyerap gabah dengan kadar air masih tinggi, karena akan rusak bila disimpan panjang,” katanya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala tersebut antara lain melakukan sosialisasi kepada kelompok tani yang tergabung dalam organisasi KTNA tentang penanganan pasca panen.

Mengimbau kepada kelompok-kelompok yang tergabung dalam Gapoktan untuk mendukung pengadaan Perum Bulog, mengoptimalkan mitra kerja yang memiliki Drying Center (DC) untuk melakukan penyerapan secara optimal pada puncak panen, serta koordinasi dengan dinas terkait. ‘’Selanjutnya,kamijugamengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pengurus KTNA di NTB dalam meningkatkan pencapaian target pengadaangabah/berasdalamnegeritahun 2016,’’ harapnya. (bul/*)

Penandatangan MoU Kadivre Bulog NTB, Wiwien Kuswinhartomo (kanan) dengan Ketua KTNA NTB

Masing-masing Jajaran Bulog dengan Ketua KTNA di wilayahnya

Tak Capai Target, Pemprov Klaim Serapan Anggaran Tetap Bagus Mataram (Suara NTB) Serapan anggaran APBD NTB baik fisik dan keuangan sampai Februari lalu tak mencapai target yang ditetapkan. Namun, Pemprov NTB mengklaim serapan anggaran tetap bagus jika dibandingkan serapan anggaran periode yang sama tahun sebelumnya.

I Gusti Bagus Sugihartha (Suara NTB/dok)

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT mengatakan total anggaran dalam APBD 2016 sebesar Rp 3,575 triliun lebih. Terdiri dari belnaja langsung dan tidak langsung masing-masing sebesar Rp 1,6 triliun dan Rp 1,9 triliun lebih.

Sampai dengan Februari 2016, realisasi keuangan ditargetkan sebesar 13,27 persen. Sementara itu, realisasi keuangan yang tercapai sebesar 10,34 persen. Sedangkan realisasi fisik ditargetkan sebesar 13,63 persen dan realisasi fisik tercapai sebesar 10,34 persen. Ia mengatakan dengan realisasi yang tercapai sebesar itu deviasinya antara 0-10 persen. Artinya, kata Sugihartha, jika deviasinya di bawah 10 persen maka serapan anggaran termasuk cukup bagus.

“Deviasinya itu kalau menurut ketentuan minus 25 persen baru buruk. Tapi kalau

0-10 masih bagus. Karena ndak mungkin deviasinya nol, ndak mungkin. Karena kalau nol sesuai dengan anggaran kas. Kan ndak mungkin melakukan pelaksanaan sesuai target anggaran kas, pasti di bawah target anggaran kas realisasinya. Itulah progres,” kata Sugihartha ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (15/3) siang kemarin.

Ia mengatakan, jika dibandingkan serapan anggaran sampai Februari lalu jauh lebih bagus di banding periode yang sama tahun 2015 lalu. Ia mengatakan, baik dari sisi eksekusi anggaran maupun progres pengadaan barang dan jasa capaiannya lebih bagus di banding tahun lalu.

Ia menyebutkan, progres lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) saat ini sudah 80 paket sudah ditayangkan. Belum lagi paketpaket lelang yang masih dilakukan evaluasi di Biro AP & LPBJP. Rencana pengadaan tahun 2016 ini terbagi dalam beberapa jenis. Yakni pengadaan barang sebanyak 1.224 paket dengan nilai Rp 266 miliar lebih.

Pengadaan jasa konstruksi sebanyak 418 paket dengan nilai Rp 669 miliar lebih. Pengadaan jasa konsultasi sebanyak 253 paket dengan nilai Rp 33 miliar lebih dan pengadaan jasa lainnya sebanyak 142 paket dengan nilai Rp 43 miliar lebih. Pengadaan itu terdiri dari paket strategis dan paket non strategis baik melalui lelang sederhana, lelang u m u m , penunjukan langsung dan swakelola. (nas)

Dari kiri, MoU disaksikan perwakilan Kementerian Pertanian RI, Direksi Bulog, KTNA NTB, Kadivre Bulog NTB, W. Kuswinhartomo (pegang surat perjanjian) Asda II Setda NTB dan Kadis Pertanian NTB

Foto bersama usai penandatanganan MoU