Snt 17032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 17 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 13 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

FOTO BERSAMA - Mendagri Tjahjo Kumolo foto bersama dengan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan pejabat lainnya pada Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 di Mataram, Rabu (16/3) malam (kiri). Sebelumnya Mendagri dijemput Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi di LIA, kemarin.

NTB Provinsi Strategis

Mendagri Minta Penerbitan Identitas Kependudukan Tuntas 2016 Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo meminta penerbitan identitas kependudukan baik itu KTP elektronik, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dapat tuntas tahun 2016 ini. Mendagri meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) provinsi dan kabupaten/kota melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan tersebut. ‘’Disdukcapil kalau bisa ada tim yang jemput bola ke masyarakat. Yang tak memungkinkan warga, meluangkan waktu untuk mengurus identitas kependudukan yang berada di daerah tertentu. Karena KTP adalah ‘’nyawa’’ kita. Ngurus apa

TO K O H ’’Todong’’ Wakil Rakyat BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM tampaknya sudah tak sabar lagi agar Bandara Sekongkang dan Dermaga Labuhan Lalar dapat segera dioperasikan. Tidak saja menggenjot perjuangan melalui daerah, orang nomor satu ini pun mencoba memanfaatkan tangan pihak lainnya agar kedua fasilitas pintu gerbang daerah itu dapat segera dirasakan manfaatnya.

Bukti dari upaya bupati itu sendiri ditunjukkan saat menerima kegiatan reses anggota DPRD NTB dan H.Fahri Hamzah, SE Wakil Ketua DPR-RI dalam dua hari terakhir. Dalam kesempatan itu, bupati tak sungkan “menondong” Bersambung ke hal 15 H. W. Musyafirin (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tunggu Rekomendasi BPN Loteng

(Suara NTB/nas)

Budi Suryanto

KANTOR Wilayah (Kanwil) BPN NTB masih menunggu rekomendasi dari BPN Lombok Tengah (Loteng) terkait dengan usulan pengelolaan lahan eks kebun kopi di Kecamatan Batukliang Utara Loteng. Pemprov NTB bersama dengan Pemkab Loteng mengajukan izin pengelolaan lahan itu. Pemprov NTB sendiri akan memanfaatkan untuk pegembangan horti park seluas 100 hektar. ‘’Itu permohonan ke Kantor Pertanahan Lombok Tengah, tembusan ke Kanwil BPN NTB. Kanwil menunggu dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah.

Bersambung ke hal 15

saja harus pakai KTP,” kata Tjahjo Kumolo saat membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 di Mataram, Rabu (16/3) malam.

Di NTB sendiri, masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik lebih dari 2

juta orang. Sementara yang belum melakukan perekaman KTP elektronik hampir mencapai 1 juta orang. Kemudian, jumlah anak di daerah ini yang sudah memiliki akta kelahiran baru mencapai 40 persen.

Artinya, sekitar 60 persen

anak di NTB belum memiliki akta kelahiran.

Melalui rakor ini, Mendagri mengharapkan adanya garis kebijakan yang sama mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota untuk mengejar target pencapaian penerbitan identitas kependudukan tersebut. ‘’Tahun ini sudah selesai. Awal tahun sudah ada spesifikasi, kendala-kendala yang dihadapi.

Karena identitas kependudukan ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,’’imbuhnya.

Tjahjo meminta gubernur minimal dalam dua bulan seka-

li mengumpulkan bupati/walikota untuk melakukan evaluasi, progres capaian program yang dilakukan. Begitu juga SKPD tingkat provinsi perlu dievaluasi minimal dua bulan sekali.

Begitu juga bupati/walikota, kata Tjahjo, melakukan hal serupa di masing-masing daerahnya. Pada kesempatan tersebut Tjahjo menjelaskan kenapa NTB ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Menurut mantan Sekjen DPP PDIP Perjuangan ini, Bersambung ke hal 15

Disayangkan, Wagub Panggil 12 Pimpinan SKPD SP3 Kasus Bansos Oknum Anggota DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Koalisi masyarakat sipil antikorupsi kaget dengan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bansos yang melibatkan oknum anggota DPRD NTB, H.R. Keputusan ini sangat disayangkan karena alasan yuridis yang dipakai SP3 dianggap tak masuk akal. ‘’Kami sebagai masyarakat sipil sangat menyayangkan pernerbitan SP3 kasus HR. Publik sangat dikejutkan dengan keputusan ini,” kata Koordinator Divisi Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Azis Fauzi, SH Rabu (16/3) kemarin. Terkejut, karena sejak awal HR adalah tersangka dalam kasus dugaan dana Bansos fiktif sebesar Rp 100 juta oleh Polres Lombok Timur. Artinya menurut dia, penetapan status dari terduga menjadi tersangka itu tidak sembarang, karena sudah lengkap dua alat bukti. ‘’Bagi kami ini melucuti akal sehat masyarakat. Terlebih ini kasus korupsi,’’ sorotnya.

Jika alasan pihak Polda NTB menghentikan kasus ini karena para saksi mencabut keterangan saat penyidikan, ini juga menurutnya melucuti akal sehat. “Dalam praktik hukum acara pidana, pencabutan keterangan saksi hanya pada saat persidangan, bukan saat penyidikan atau BAP. Yang dilakukan oleh saksi dan tersangka di depan penyidik hanya BAP tambahan. Di per-

sidangan nanti dia akan disumpah,’’ tandasnya.

Cukup mengherankan baginya, ketika saksi mencabut keterangan, jika dikaitkan dengan putusan atas terdakwa Kamaludin, S.Ag selaku terdakwa. Maka logika yuridis yang digunakan, putusan Kamaludin dianggap nyata sesuai pasal 55 dengan HR. Maka itu menurutnya sudah jadi yurisprudensi (sumber hukum) pengembangan penyidikan.

Karena keterangan saksi di persidangan mengandung kekuatan hukum yang mengikat, sehingga bisa jadikan dasar penetapan tersangka berikutnya. ‘’Hakim membuat putusan bukan asumsi tapi pembuktian, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti,” tegas Azis. Artinya, lanjut dia, ketika para saksi ini cabut keterangan, mestinya saksi ini bisa dijadikan tersangka, sesuai Pasal 242 KUHAP dengan ancaman minimal hukuman 7 tahun.

Praktik ini bahkan sudah dijalankan oleh KPK dalam kasus Gubernur Rusli Zainal, terhadap ajudannya Said Faisal. Pencabutan keterangan saksi tidak bisa sembarangan, apalagi kesaksian yang sudah disampaikan di persidangan di bawah sumpah. ‘’Jika Polda sungguh – sungguh dalam pemberantasan korupsi, seharusnya para saksi ini jadikan tersangka,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si akan memanggil 12 pimpinan SKPD yang kena evaluasi pada tahap pertama, Januari lalu. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan pemanggilan 12 pimpinan SKPD itu tujuannya positif, bukan untuk menghakimi pimpinan SKPD bersangkutan.

“Pada intinya pemanggilan ini tujuannya untuk positif. Dalam rangka

memberikan arahan, masukan oleh Bapak Wakil Gubernur dalam rangka peningkatan kinerja. Saya kira tidak bicara persoalan kesalahan, bukan menghakimi. Tapi ini maknanya postif, mendengarkan arahan pimpinan,” kata Yusron ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (16/3) siang kemarin.

Yusron mengatakan, Wagub akan menyampaikan hal-hal pokok dan penting yang perlu diatensi oleh 12 pimpinan SKPD. Apalagi, tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD NTB 2013-2018.

Sehingga ada percepatan yang dilakukan SKPD dalam upaya mencapai target-target indikator yang tertuang dalam RPJMD. “Pasti Pak Wakil Gubernur akan menyampaikan pokok-pokok penting yang perlu diatensi oleh SKPD. Mana yang esensi dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja.

Karena kita sudah memasuki tahun ke tiga RPJMD. Pada prinsipnya pemangggilan ini positif,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

DPW PPP Pimpinan Muhammad Surati Sekda Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhammad, SH, menegaskan bahwa saat ini kepengurusan PPP yang diakui berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) adalah kepengurusan yang dipimpinnya. Karena itulah ia akan segera menyurati Sekda NTB untuk memperjelas status kepengurusan PPP di NTB. Menurut Muhammad, terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang memperpanjang kepengurusan DPP PPP pimpinan Suryadharma Ali dan Romahurmuziy tidak serta merta mengaktifkan kembali kepengurusan DPW PPP di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN SK - Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, didampingi Sekretaris, H. Muzihir menyerahkan SK Kemenkumham kepada pejabat Polda NTB dan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

Ketua TP PKK NTB Hadiri Pelantikan Pengurus PKK Dompu dan Bima

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

BERSALAMAN - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi menyalami peserta pada pelantikan TP PKK Kabupaten Bima di Pendopo Bupati Bima, Rabu (16/3).

Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten Dompu Masa Bakti tahun 2016-2021 di Pendopo Bupati Dompu, Rabu (16/3).

Pelantikan ini dirangkai dengan pembinaan 10 Program Pokok PKK. Sebelumnya, Ketua TP PKK NTB ini juga menghadiri pelantikan pengurus TP PKK Kabupaten Bima di Aula Kantor Bupati Bima. ‘’Saya ucapkan selamat kepada Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj. Eri Ariani Bambang M. Yasin dan pengurus TP PKK Kabupaten Dompu yang baru saja dilantik. Semoga ibuibu bisa menjalankan amanah

dengan sebaik-baiknya,’’ ujarnya dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini mengingatkan, tentang meningkatnya kasus gizi buruk di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di NTB. Menurutnya, penyebab timbulnya gizi buruk tidak hanya, karena kemiskinan. Tetapi ada beberapa faktor lain, seperti rasa ketidakpedulian orangtua terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang gizi dan makanan sehat bagi anak dan pola hidup tidak sehat yang dijalani para orang tua sedari muda. ‘’Kalau kita mau membebaskan daerah kita dari gizi

buruk, maka harus dimulai sedini mungkin, bahkan dari diri kita. Terapkan pola hidup keluarga sehat dan penganan sehat untuk anak-anak. Makanan sehat tidak harus selalu mahal. Sebagai orangtua kita harus pintar memilih makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi anak-anak kita,’’ tambahnya.

Erica mengimbau agar para orang tua lebih waspada terhadap kekerasan seksual pada anak. Orang tua harus lebih bijak dalam memberi kepercayaan menjaga anak kepada orang lain, karena dalam beberapa kasus kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sopir Dinas Kebersihan Diduga Lakukan Pungli Mataram (Suara NTB) Oknum sopir kendaraan angkutan sampah Dinas Kebersihan diduga melakukan pungli kepada warga di Lingkungan Apitaik, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya. Padahal pelayanan pengangkutan sampah selama ini tidak dibebankan biaya kepada warga. Salah satu sumber Suara NTB menyampaikan bahwa setiap satu tong tempat sampah warga membayar Rp 10 ribu setiap bulannya. Satu tong sampah ini digunakan oleh dua sampai tiga kepala keluarga. “Itu berapa titik tong sampah yang mereka angkut kalau satu tong sampah dibayar Rp 10 ribu,” ujarnya, Rabu (16/3). ini menyayangkan bahwa sampah yang ada di dalam lingkungan ini justru yang diangkut oleh kendaraan Dinas Kebersihan ini, sementara sampah yang menumpuk di

pinggir jalan dibiarkan.

Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada pungutan terkait pengangkutan sampah yang ditarik dari warga. Karena warga sendiri yang menjadi

yang lalu,” ujarnya. Ia menyatakan warga tetap membayar karena khawatir sampah mereka tidak akan terangkut jika tidak memberikan bayaran. “Padahal kita maunya mereka jangan bayar, toh juga di PDAM sudah kena untuk retribusi sampah,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kebersihan Kota Mataram, H. Muzahar menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pungli yang dilakukan stafnya. “Kami coba kroscek dulu, kalau benar

(Suara NTB/cem)

UJI PETIK - Kasi Pelaporan pada Bidang Pengendalian Dispenda Kota Mataram, Ketut Wiasmika, SE saat melakukan uji petik, Rabu (16/3).

Dua Bulan, Retribusi Parkir Baru Rp 100 Juta Mataram (Suara NTB) Dispenda (Dinas Pendapatan) Kota Mataram melakukan uji petik terhadap 16 titik lahan parkir di Kota Mataram. Pasalnya, dalam waktu dua bulan, dari target Rp 2 miliar, capaian retribusi parkir baru lima persen atau sekitar Rp 100 juta lebih.

Kepala Dispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi menyebutkan, target pajak parkir naik Rp 1,4 miliar dari sebelumnya Rp 600 juta. Kenaikan target pajak parkir berdasarkan asumsi - asumsi di tahun 2016. Sebab, ada beberapa titik parkir yang mungkin menjadi pajak parkir. Dengan catatan, jika itu diamanatkan dalam Peraturan Walikota.

Tapi sebaliknya kata Syakirin, kalau tidak diberikan

kewenangan dalam Perwal itu, tidak bisa dijamin memenuhi pajak parkir. Secara otomatis masih dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Artinya, target sebelumnya itu akan direvisi pada APBD perubahan.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan uji petik terhadap potensi - potensi yang ada. Kepala Dispenda ini mengatakan, tidak menyisir 200 titik parkir melainkan hanya 16 titik saja.

Hasil uji petik ini, akan dibandingkan dengan setoran dari tahun ke tahun. “Apakah terjadi peningkatkan atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pelaporan pada Bidang Pengendalian Dispenda Kota Mataram, Ketut Wiasmika, SE menyampaikan,

uji petik ini dilakukan selama lima hari di 16 titik parkir menjadi tanggungjawan Dispeda.

Pihaknya, akan melihat jumlah sepeda motor dan kendaraan lainnya, apakah terjadi peningkatan atau tidak. “Kita mulai dari jam 09.00 - 13.00 wita.

Dan gantian sampai tengah malam,” terangnya.

Besaran disetorkan oleh pengelola parkir berbeda - beda.

Seperti halnya di BPJS Kesehatan, tiap bulan membayar Rp 102.000. Setoran ini besar kemungkinan meningkat, dengan pertimbangan jumlah kendaraan parkir kendaraan ramai.

Ketut enggan berkomentar apakah ada kemungkinan terjadi kebocoran terhadap pajak parkir tersebut. “Kalau itu bukan kita yang ngurus,” ujarnya. (cem)

Naik, Iuran BPJS Kesehatan

(Suara NTB/dok)

Dukung Pengadaan Truk Sampah WACANA Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang merencanakan pengadaan satu truk sampah untuk satu kelurahan, diapresiasi oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt. Namun, ia menekankan bahwa penanganan sampah di Kota Mataram, tidak selesai pada pengadaan truk sampah di tiap kelurahan. Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir.

Memang selama ini terjadi kekurangan armada angkutan sampah. Jika mengacu pada Perda Kota Mataram tentang pengelolaan sampah, maka pengadaan truk sampah di tiap kelurahan sudah tepat. Karena mekanisme penanganan sampah, untuk sampah rumah tangga sampai ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), ditangani oleh kelurahan.

Sedangkan yang menjadi tugas Dinas Kebersihan menurut Perda tersebut adalah, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Tetapi faktanya, mekanisme ini belum berjalan sebagaimana mestinya. ‘’Ketika Dinas Kebersihan meminta tambahan anggaran untuk BBM, kami (Komisi III, red) sudah curiga bahwa mereka melakukan pengangkutan dari rumah tangga,’’ kata Wiska.

Sehingga, dengan ditambahnya armada angkutan sampah di masing-masing kelurahan, akan berdampak pada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. ‘’Saya pikir itu (pengadaan truk sampah, red) terobosan, bagus juga,’’ imbuhnya. Hanya saja yang perlu dipikirkan oleh Pemkot Mataram adalah bagaimana pemilihan sampah di hulu atau di tingkat rumah tangga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini berharap adanya proses pemilihan. Apalagi Pemkot Mataram telah mendatangkan mesin pemilahan sampah yang harganya miliaran. Yang perlu digencarkan sekarang adalah bagaimana penanganan sampah mulai dari rumah tangga. ‘’Mana sampah organik dan anorganik,’’ cetusnya.

Sehingga, angkutan sampah hanya mendistribusikan sesuai tempatnya. Apakah di TPA atau di tempat pengolahan sampah.

Dengan demikian, tidak lagi pemilahan sampah dilakukan di TPA. Untuk itu, Wiska mendorong segera diberlakukannya penegakan yustisia terkait penanganan sampah.

Selama ini, Pemkot Mataram terkesan cuek dengan ulah masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, seperti di sungai. ‘’Kan tidak ada penegakan Perdanya di situ. Padahal, Perda itu juga mengatur sanksi yang harus diberikan ketika ada pihak yang membuang sampah disungai,’’ sesalnya. (fit) I Gede Wiska (Suara NTB/dok)

inta bayaran kepada warga.

Dilarang keras untuk mintaminta bayaran,” tegasnya.

Untuk tenaga honor daerah digaji Rp 1,5 juta per bulan, sementara untuk pegawai tidak tetap (PTT) digaji Rp 1,2 juta per bulan. “Gajinya sudah sesuai UMP,” ujarnya.

Untuk perusahaan dan hotel, Dinas Kebersihan memiliki petugas khusus yang melakukan penagihan setiap bulannya untuk retribusi sampah. “Kalau untuk hotel dan perusahaan-perusahaan tukang tagihnya resmi,” ujarnya. (ynt)

BPK akan Audit Aset dan Laporan Keuangan Pemkot Mataram

Belum Bagi Abate KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram terus meningkat. Warga diimbau langsung oleh Walikota Mataram untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk (PSM) agar tidak ada lagi warga Mataram yang terkena penyakit ini. Meskipun dilakukan berbagai program pencegahan, namun di Kelurahan Mandalika, warga belum dibagikan bubuk Abate. Demikian disampaikan Lurah Mandalika, Romi Karmin kepada Suara NTB, Rabu (16/3).

Romi menyampaikan secara langsung dari kelurahan tidak ada pembagian bubuk Abate kepada warga. “Tidak ada, tapi saya tidak tahu apakah ada dari Dinas Kesehatan (Dikes) yang turun langsung tapi di kami belum ada,” ujarnya ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Sejauh ini tidak ada warga Kelurahan Mandalika yang positif terkena DBD. Berdasarkan laporan yang diterima dari warga, hanya baru gejala. “Belum ada laporan tapi semoga tidak akan ada sama sekali,” harapnya. Meski demikian pihaknya tetap mengimbau kepada warga agar tetap waspada dan jika ada yang terkena DBD agar segera dilaporkan sehingga bisa langsung ditangani. “Kalau ada gejala mohon segera dilaporkan biar kita segera memaksimalkan koordinasi dengan petugas kesehatan,” imbaunya.

Melalui rumah ibadah atau masjid, Romi mengatakan pihaknya mengimbau warga untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan masing-masing dalam rangka pencegahan penyakit ini. Dalam imbauan tersebut warga diminta untuk melaksanakan 3M (menguras, mengubur, dan menutup) tempat-tempat penampungan air. “Saya selaku lurah mengimbau warga untuk menjaga kebersihan. Air-air di tempat-tempat terbuka mohon ditutup, penampungan air di kamar mandinya silahkan ditutup saja, jangan sampai dibiarkan terbuka,” ujarnya. “Jangan sampai setelah kejadian baru ribut,” tambahnya.

Pengumuman lewat masjid tidak hanya disampaikan tiap pekan, tapi dalam beberapa hari sekali. Ada yang rutin diumumkan tiap pagi dan juga sore. “Kita minta apapun bentuk sosialisasi itu disampaikan lewat rumah ibadah, lewat masjid,” ujarnya. Gotong royong juga tetap digencarkan setiap pekan di semua lingkungan. Belum lama ini pihaknya bersama TNI juga melakukan gotong royong di sekitar kantor lurah membersihkan saluRomi Karmin ran air. (ynt)

kami akan tindak,” cetusnya kepada Suara NTB, Rabu (16/ 3) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Muzahar menegaskan jika ada petugas pengangkutan sampah dari Dinas Kebersihan yang meminta bayaran dari warga termasuk pungli karena pihaknya tidak pernah memerintahkan untuk memungut bayaran apa pun dari warga. Sopir maupun petugas pengangkutan sampah juga mendapat gaji setiap bulan.

“Pungli itu. Tidak ada perintah sama sekali untuk mem-

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Narasumber memberikan penjelasan terkait kenaikkan BPJS Kesehatan saat konferensi pers, Rabu (16/3).

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat memutuskan menaikkan iuran jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan ini berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang diberlakukan semenjak 1 April mendatang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sistri Sumbodo menjelaskan, evaluasi terhadap premi sejak tahun 2014 dibahas lintas kementerian. Yaitu, Kemenkumham, Kementerian Kesehatan, BJSN dan BPJS Kesehatan. Penyesuaian iuran sesuai Perpres 19 tahun 2016 sebagaimana diubah mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. “Kenaikan ini sudah panjang dibahas lintas kementerian,” ter-

angnya, Rabu (16/3).

Kenaikan iuran itu diperuntukan bagi pekerja penerima upah. Seperti pegawai negeri sipil (sekarang, ASN) TNI, Polri dan pejabat negara. Dimana, komposisinya lima persen dibayarkan oleh pemerintah dan tiga persen pekerja. Sedangkan, karyawan swasta ditetap sama dengan perhitungan empat persen dibayarkan perusahaan dan satu persen oleh pekerja. Sedangkan, kategori peserta mandiri dan bukan pekerja untuk kelas tiga, besar iurannya Rp 30 ribu, kelas dua Rp 51 ribu dan kelas satu Rp 80 ribu. “Kecuali masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah tidak naik,” terangnya.

Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk keberlanjutan program dengan tidak mengurangi manfaat. Disebutkan,

saat ini jumlah peserta persentasenya kecil dan didominan oleh penerima bantuan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD. Kepesertaan secara nasional baru 57 persen. Di NTB, capaian penerimaan 79 persen. Artinya, dengan kenaikan ini masyarakat miskin tidak perlu resah.

Naiknya iuran BPJS lanjutnya, untuk meningkatkan benefit. Kabid Pelayanan Kesehatan Dikes NTB, Rahmi Khoriaty menyebutkan, PBI semula dibayarkan Rp 19 ribu diubah Rp 23 ribu. Iuran PBI ditanggung oleh pemerintah melalui APBD Provinsi NTB, terdiri dari fakir miskin. Dia mengklaim, kenaikan ini tidak terjadi kendala terhadap pengurangan peserta.

“Total dana disiapkan untuk PBI Rp 11 miliar lebih.

KetuaIDINTB,dr.I.KGerudug menjelaskan, kenaikan iuran BPJS ini diharapkan, dokter meningkatkan kualitas pelayanan serta produk - produk kesehatan terhadap masyarakat. Terlebih dengan masuknya MEA, perubahan program kerja tentunya menyesuaikan dengan kaidah.

Bendahara Asosiasi rumah sakit daerah (Arsada), drg. Hj. Ni Made Ambar mengatakan, intinya rumah sakit akan siap memberikan pelayanan bagi peserta BPJS. Dan perubahan iuran premi diharapkan, mendukung klaim serta ada penyesuaian.

Disamping itu, rumah sakit harus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Setelah dilakukan pra audit terhadap aset dan laporan keuangan di seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram, BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI Perwakilan NTB, mulai Bulan April akan melakukan audit secara komprehensif.

Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, BPK telah melakukan pendampingan selama kurang lebih tiga bulan terhadap pengumpulan data baik itu berupa aset dan laporan keuangan.

Pendamping itu, BPK memeriksa apa saja data yang kurang sehingga langsung meminta SKPD untuk melengkapi. “Kemarin itu (beberapa waktu lalu, red) pra audit. Jadi begitu ada yang kurang lengkap diminta segera dilengkapi,” terangnya, Rabu (16/3).

Bulan depan (bulan April, red), BPK tidak

(Suara NTB/cem)

Tong sampah ini dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat dan digunakan untuk menampung sampah warga di lingkungan tersebut. Sumber

langganan PDAM telah membayar retribusi sampah melalui iuran PDAM. Penarikan pungutan liar ini disinyalir telah dilakukan cukup lama. Seharusnya sampah yang ada di dalam lingkungan itu diangkut oleh kendaraan roda tiga milik kelurahan. Tapi saat petugas sampah mendatangi warga untuk mengangkut sampahnya, warga menyatakan mereka telah membayar ke sopir Dinas Kebersihan setiap bulan Rp 10 ribu.

“Sudah lama. Laporan ini saya terima sekitar dua bulan

Yance Hendra Dirra

lagi memberikan kesempatan SKPD untuk memperbaiki kekurangan data itu. Lembaga auditor negara ini, langsung memeriksa atau mengaudit keuangan serta aset - aset milik Pemkot Mataram.

Yance menyebutkan, masih ada SKPD yang belum melengkapi data - data berupa aset yang diinginkan oleh BPK. Yance tidak merinci SKPD mana yang belum menyerahkan laporan. Ia member gambaran, jumlah SKPD itu sekitar 10. “Pokoknya 10 SKPD bahkan bisa kurang dari 10,” sebutnya.

Pihaknya memberikan toleransi hingga 25 Maret mendatang. Artinya, jika batas waktu itu tidak dilaksanakan, maka tanggal 31 Maret mendatang seluruh dokumen akan diserahkan ke BPK. Terhadap aset aset yang ada terang Yance, terjadi penyusutan. Ia membantah bahwa aset berupa buku, bangku sekolah di Dikpora sudah dihapuskan. “Udah selesai itu,” cetusnya.

Inventarisasi aset serta pengelolaan keuangan daerah dilakukan saat ini, diharapkan mampu mempertahankan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Itu artinya, Pemkot Mataram berusaha memperbaiki, menghimpun serta mengelola aset maupun keuangan daerah dengan baik. (cem)

Daerah Wajib Miliki Buku Pokok Pemakaman Mataram (Suara NTB) Setiap daerah wajib memiliki buku pokok pemakaman sehingga dapat diketahui berapa jumlah warga yang telah meninggal dunia sehingga data jumlah penduduk bisa selalu akurat. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof. Dr. Zudan Arief Fachrullah, Rabu (16/3) saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional penduduk Kota Mataram bidang administrasi kependudukan di aula Pendopo Walikota Mataram.

Zudan menyampaikan hal yang paling sulit dalam pencatatan administrasi kependudukan adalah pencatatan kematian. “Sebagian penduduk yang meninggal tidak dilaporkan kecuali untuk mengurus pensiun, asuransi, dan warisan,” ujarnya.

Agar pencatatan warga yang telah meninggal dunia lebih mudah, pihaknya memiliki kebijakan bahwa mulai April mendatang diwajibkan untuk seluruh komplek pemakaman di seluruh Indonesia memiliki buku pokok pemakaman. Setiap pemakaman wajib memiliki buku pokok ini dimana setiap warga yang meninggal dan dimakamkan di makam terse-

but harus didata.

Jika setiap daerah belum memiliki buku pokok ini, maka menjadi tugas Dinas Dukcapil untuk melakukan pendataan. “Kepala Dinas Dukcapil tiap minggu ditugaskan ke makam, mengecek data siapa saja warga Kota Mataram yang telah meninggal dunia,” ujarnya. Dengan tersedianya buku pokok pemakaman ini, warga tak perlu lagi mengurus akta kematian anggota keluarganya.

Dengan data dalam buku pokok itu, Dinas Dukcapil bisa langsung mengeluarkan akta kematian. Bahkan pihaknya menargetkan dalam tujuh hari pascakematian warga bersangkutan, akta kematian beserta perubahan kartu keluarga bisa langsung dicetak Dinas Dukcapil dan diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. “Ini ikhtiar kita untuk memberi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zudan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan Bagian Kesra Setda Kota Mataram untuk pendataan warga Kota Mataram yang telah meninggal dunia. Karena setiap ada warga yang meninggal melaporkan ke Bagian Kesra untuk mendapatkan santunan kematian. (ynt)

55 KK Warga Bintaro Terancam Kehilangan Tempat Tinggal Mataram (Suara NTB) Sekitar 55 kepala keluarga di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, terancam kehilangan tempat tinggal. Penggugat Hj. Ratna Sari Dewi memenangkan perkara atas tergugat 55 warga Bintaro di Mahkamah Agung RI. Keputusan pengadilan sesuai dimintai oleh pemohon akan melakukan eksekusi lahan yang ditempati warga.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1638 K/Pdt/ 2010 tanggal 25 Februari 2011, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2009/PT.MTR, tanggal 10 Desember 2009 lalu, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt.G/2008/ PN.Mtr tanggal 6 Mei.

Eksekusi kata salah satu perwakilan warga Bintaro Amrullah, akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram Kamis (24/3) pekan depan. Otomatis, 55 warga yang menempati lahan akan kehilangan tempat tinggal. “Mendengar eksekusi ini saja, masyarakat sudah pada nangis,” kata Amrulloh saat menyampaikan keluhan di ruang Asisten I Setda Kota Mataram, Rabu (16/3).

Masyarakat akunya, sudah tidak memiliki tempat tinggal lain, sehingga diharapkan lahan pemerintah bisa dijadikan tempat relokasi. Ia tidak menuntut, meskipun lahan ditempatkan jauh dari tempat sebelumnya dengan catatan harus dekat pesisir pantai. “Mau ditaruh di Karang Panas, Mapak, Bagek Kembar ndak masalah. Yang

penting dekat dengan pantai.

Karena mata pencaharian warga nelayan,” terangnya.

Terhadap putusan pengadilan ini lanjut Amrulloh, masyarakat tidak bisa melawan hukum. Sehingga, meminta kebijakan pemerintah memberikan lahan sebelum bangunan mereka dibongkar. Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dinilai terlalu jauh untuk ditempati. Aktifitas melaut terkadang 03.00 tengah malam, tidak memungkinkan karena tidak ada akses transportasi.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menjelaskan, jauh sebelum warga dipanggil oleh pengadilan, persoalan ini sudah disampaikan ke Walikota dan Wakil Walikota Mataram sembari melihat bagaimana

(Suara NTB/cem)

MENGADU - Perwakilan warga Pondok Perasi Kelurahan Bintaro mengadu ke Pemkot Mataram kemarin. perkembangan kasus tersebut.

Terhadap permintaan warga, di Pondok Perasi tidak ada lahan milik pemerintah, sehingga akan dicarikan alternatif lain.

Keputusan apakah direloka-

si ke lahan milik pemerintah lainnya, diserahkan sepenuhnya kepada Walikota. Ia, Camat Ampenan dan Lurah Bintaro hanya memfasilitasi persoalan yang dihadapi warga. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Halaman 3

Catatan Reses H. Burhanuddin

Masyarakat Berharap Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Penyedia Masih Terbatas

(Suara NTB/dok)

KETUA Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Mahendra Gandhi tak memungkiri masih terbatasnya jumlah pengusaha penyedia Pertalite.

Beberapa faktor yang menyebabkannya, terutama terbatasnya lahan yang dimiliki pengusaha yang bergerak di sektor Migas. Dilihat di Kota Mataram, tak banyak jumlah SPBU yang areanya luas. Sehingga tak cukup bagi pengusaha untuk menambah sarana dan prasarana pendukungnya.

Misalnya untuk penambahan tangki timbun dan dispenser. Per(Suara NTB/bul) talite termasuk jenis Bahan Bakar Komang Gandhi Khusus (BBK), karena harga jualnya mengikuti kondisi pasar. Menjual bahan bakar jenis terbaru ini, pengusaha harus terlebih dahulu mendapat sertifikat Pasti Pas yang dikeluarkan oleh auditor.

“Menjual Pertalite, harus menyediakan terlebih dahulu Pertamax, tidak bisa langsung jual Pertalite begitu saja. Sementara masih terbatas juga SPBU yang menjual Pertamax, ini salah satu penyebab mengapa penyedia Pertalite masih terbatas,” demikian Gandhi di ruang kerjanya, Rabu (17/3).

Jumlah SPBU tersebar di NTB sebanyak 43 di Pulau Lombok dan 21 di Pulau Sumbawa. Penyedia Pertalite hanya sebanyak 15 SPBU, itupun baru hanya ada di Pulau Lombok. Melihat kondisi ini, Gandhi katakana terus mendorong anggotanya untuk memenuhi seluruh jenis kebutuhan BBM masyarakat.

“Kita hanya sebatas mengimbau, kalaupun ada keterbasatan, persoalan lahan terutamanya, kita juga tidak bisa paksakan,” demikian ditegaskan.

Di sisi lain, Pertamina telah melakukan penyesuaian lagi, harga Pertalite turun lagi per 15 Maret 2016. Dengan harga barunya sebesar Rp 7.300/liter, Pertalite diyakini makin kompetitif karena selisih harga Pertalite dengan Premium semakin tipis, yaitu hanya Rp 350/liter. Pertamina telah memberikan penekanan agara pengusaha SPBU menyesuaikan harga.

Terhadap ini, Gandhi menyatakan, turun harga Pertalite yang dilakukan oleh Pertamina tanpa pemberitahuan kepada pengusaha SPBU agak membingungkan. Jika pengusaha masih memiliki stok setelah keluarnya keputusan penurunan harga.

“Resiko kita sendiri, hanya kurang keuntungan,” demikian Gandhi. (bul)

Selong (Suara NTB) H. Burhanuddin, anggota Komisi II DPRD NTB asal Moyot, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, sejak tanggal 12 hingga 17 Maret 2016 menunaikan kewajibannya.

Turun untuk melihat, mendengar bahkan

merasakan langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Di Dapil IV NTB, wilayah Sakra Barat, Sakra dan Sakra Timur Lombok Timur, beragam permintaan dan harapan masyarakat disampaikan kepadanya. Di setiap desa dan dusun yang dikunjungi, permintaan tersebut mencakup, masyarakat ingin didukung untuk penguatan ekonomi produktif, infrastruktur umum, hingga sarana dan prasarana ibadah.

Legislator dari Partai Bulan Bintang ini mengawali resesnya dari Kotara-

H. Burhanuddin

Sakra induk. Di tempat ini, kebanyakan masyarakat meminta dukungan untuk usaha bakulan. Dukungan yang diminta seperti biasa, modal usaha bakulan, harapannya sama agar pengangguran dapat ditekan dan menguatkan usaha yang telah ada.

Selain itu, Direktur Utama CV. Bintang Timur (Perusahaan penyedia pupuk dan obat-obatan pertanian) di Jalan Raya Moyot ini diamanahkan permintaan agar masyarakat diberikan bantuan mendukung sarana ibadah di desa setempat.

Berlanjut ke wilayah ujung, selatan Lombok Timur, tepat di Kaliantan Kecamatan Jerowaru. H. Burhanuddin dihujani beragam permintaan masyarakat. Di antaranya minta dipenuhi jalan desa, dukungan untuk pendidikan, dan yang paling utama permintaan air bersih. Masyarakat di seputar Serewe umumya mengkonsumsi air payau. Masyarakat menyebut yang ada hanya “air mata dari pada mata air”.

Masih di Kecamatan Jero-

waru, di Dusun Senanti Sukadame, masyarakat hanya meminta didukung untuk sarana ibadah (masjid).

Reses terakhir di Kecamatan Montong Gading. Di Desa Perian khususnya, sebagai daerah subur air, masyarakat meminta dukungan pengembangan budidaya air tawar untuk Kelompok Usaha Bersama (KuBe). H. Burhan katakan, tahun ini akan coba difasilitasi bantuan bibit ikan sebanyak 250.000 ekor.

Seluruh aspirasi masyarakat yang diterima, selanjutnya akan disampaikan dan dibahas pada pertemuan di Komisi II DPRD NTB, 22 Maret ini. Selanjutnya akan dibahas pada sidang paripurna Dewan. “Saya menyimpulkan masih banyak sekali kebutuhan masyarakat yang harus kita perjuangkan. Semampunya saya akan perjuangkan permintaan dan harapan masyarakat. Karena kita dipilih masyarakat, tentu harus berjuang juga untuk masyarakat,” demikian H. Burhanuddin. (bul)

Harga Cabai Melonjak Drastis Mataram (Suara NTB) Harga cabai merah di pasar tembus mencapai Rp 80.000 Kg. Kenaikan ini terbilang drastis dari sebelumnya.

Melonjaknya harga bumbu dapur ini kata Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Fahrurozi, dipicu akibat pola tanam petani yang tidak tepat. “Saya perhatikan ada pola tanam yang tidak tepat,” katanya dikonfirmasi, Rabu (16/3).

Pola tanam tidak tepat dimaksud, petani menanam cabai tidak pada musimnya. Sehingga, kecenderuangan produksi berkurang dan tidak sebanding dengan pengeluaran petani.

Semestinya kata Fahrurozi, pola tanam cabai dilakukan secara kontinyu sehingga tidak terjadi kekurangan terhadap produksi. “Harus tetap kontinyu. Ini kan musim tanam padi, petani tanam cabai,” timpalnya.

Kenaikan harga cabai lanjutnya, berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Diharapkan, secepat mungkin dilakukan penekanan harga sehingga tidak berimbas terhadap kebutuhan bahan pokok lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, seorang ibu rumah tangga, Ratna, mengaku kenaikan harga cabai di pasar sangat fantastis. Sebelumnya, mendapatkan Rp 30.000 – 40.000/kg, malah naik 100 persen menjadi Rp 80.000/kg. Kenaikan ini tak diketahui secara pasti sebabnya. Tapi disampaikan, ia terpaksa mengurangi kebutuhan cabai di dapur demi penghematan kebutuhan lainnya. “Saya saja kaget. Baru kemarin (beberapa hari lalu, red) murah, udah tiba

SELASA, 15/03/2016

ja, Kecamatan Sikur. Menindaklanjuti kembali bantuan pipa untuk air bersih sepanjang 500 meter yang dialokasikan di Timbu Karang, dusun setempat tahun 2015 lalu.

Ia ditemui kepala desa setempat, L. Supriadi, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Apresiasi dan rasa syukur dari masyarakat setempat atas fasilitas yang didistribusikan tahun lalu. Menurut masyarakat, tidak seperti “dorong montor mate”. Pilihan mereka sudah tepat, karena apa yang dijanjikan saat kampanye oleh H. Burhanuddin sudah diterima. Sebab di tempat ini masyarakat telah 95 persen mendapat suplai air bersih.

Tindak lanjutnya, masyarakat bahkan meminta lagi dukungan dalam bentuk pelatihan dan alat-alat perbengkelan, usaha produktif untuk ibu-ibu hingga permintaan dukungan sektor pendidikan. Sehingga pengangguran dapat ditekan.

Reses berlanjut ke Moyot dan

- tiba naik gitu saja,” keluhnya.

Dikhawatirkan, meroketnya harga bumbu dapur ini akan memicu naiknya harga kebutu-

han lainnya. Harga beras saja ujarnya, sudah naik. Diharapkan, pemerintah segera mengambil langkah cepat, agar har-

ga cabai bisa turun. “Beras naik, cabai juga ikut naik. Jangan sampai semua ikut mahal,” harapnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pasien Beli Obat di Luar

Lahan Pertanian ’’Sakit Parah’’ HASIL Penelitian Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan fakta kondisi lahan pertanian yang ada di Pulau Lombok, termasuk Lombok Timur dalam kondisi sakit parah. Organisasi PBB yang mengurus masalah pangan dan pertanian ini telah mengambil 34 sampel tanah yang ada di Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Hasilnya, tanah dalam kondisi yang sakit, sehingga (Suara NTB/rus) perlu segera disehatkan.

Ujang Suparman Koordinator Program Pertanian Konservasi FAO, Ujang Suparman kepada Suara NTB di sela acara Training of Trainer (TOT) Agriculture and Practice di Selong, Rabu (16/3), menjelaskan, sampel tanah tersebut telah diperiksa kandungan organiknya. Namun tergambar sebagian besar kandungan organik telah hilang. “Begitu diperiksa kandungan bahan organiknya, semuanya rendah dan sangat rendah, bahkan tidak ada,” terangnya.

Ujang berpandangan, sangat wajar kalau tanah meminta pupuk yang sangat banyak. Suatu hari kalau tidak diperbaiki kehidupan tanah, maka tanah tidak akan berbeda dengan pasir, maka kandungan humus tanah hilang.

Melihat fakta itu, melalui program Petanian Konservasi, FAO mendorong kesehatan tanah. Ditegaskan, karena kesehatan tanah maka akan menghasilkan kesehatan pangan. Ketahanan pangan tercipta jika lahan yang memproduksi pangan dalam kondisi sehat. Menurutnya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kondisi tanah. “Butuh waktu 3-4 tahun, kita perlahan-lahan,” katanya.

Sementara Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, mengaku, setiap musim hujan laut itu menjadi coklat, karena tanah tergerus terbawa arus.

Petani harus segera diberikan pemahaman, bagaimana mengolah tanah dengan baik. Mengedepankan keberlanjutan.

Lingkungan sumber daya lahan dan air harus membaik bukan tambah memburuk. Prinsip mengolah tanah dengan baik.

Petani juga perlu didorong untuk selalu menutup permukaan tanah dengan mempertahankan kelembaban tanah. Prinsip lainnya yang coba dilakukan FAO, lanjutnya, mendorong masyarakat petani agar menganti-ganti tanaman. ‘’Tidak saja jagung, tapi padukan dengan tanaman leguminosa atau kacang-kacangan yang akan menjadi penambah nitrogen terbesar. “Dengan cara ini, perlahan, meski tidak bisa membalik telapak tangan tapi secara perlahan-lahan tanah akan membaik,” katanya. Menurutnya, pertanian konservasi ini sudah dipraktikkan di beberapa tempat dan sudah ada hasil. (rus)

Dipertanyakan, PDAM Baru Laporkan Laba Perusahaan Tahun 2013 Tanjung (Suara NTB) Laporan laba bersih PDAM Lombok Utara yang masuk ke Pemegang Saham terbatas pada laba bersih tahun 2013.

Sedangkan laba tahun 2014 dan 2015 yang mana Pemda tetap mengucurkan penyediaan modal, belum dilaporkan.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan sejumlah kalangan, tak terkecuali eksekutif.

Kabag Ekonomi Setda KLU, Agus Tisno, kepada wartawan Rabu (16/3), mengakui belum memperoleh tembusan laporan laba bersih PDAM untuk neraca keuangan 2014 dan 2015. Hingga saat ini, eksekutif hanya menerima laporan laba tahun 2013 yang dilaporkan bulan Februari 2016.

“Lebih pasnya, Pak Bupati atau Wabup yang berkomentar, karena kita hanya menerima tembusan saja. Selaku pemegang saham, beliau berhak mempertanyakan, karena laba tahun 2013 baru dilaporkan ke pemegang saham pada Februari 2016. Untuk laporan laba tahun 2014 dan 2015, saya tidak tahu,” aku Agus Tisno.

Agus menyebut, selama ini garis koordinasi antara PDAM dan Bagian Ekonomi Setda KLU tidak pernah terjalin. Pernah kejadian klaim Agus, Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara, Ashari, SH, MH, menolak memberikan persetujuan (tanda tangan) atas usulan PDAM, karena PDAM tidak bisa memenuhi kajian Bagian Ekonomi yang harusnya ada dan memang diminta oleh Penjabat Bupati. “Untuk lebih jelasnya, silakan tanya ke Dirut PDAM, mengapa laba 2 tahun ini belum juga dilaporkan,” pungkas Tisno.

Menunjuk laporan laba bersih PDAM hasil audit akuntan publik, Johan Malonda Mustika dan rekan, memperlihatkan laba bersih PDAM tahun 2013 sebesar Rp 1,378 miliar. Sesuai Perda tahun 2013, maka dari angka itu, 55 persen dividen dalam bentuk penyertaan modal yang disetorkan kembali sebesar Rp 758,105 juta, cadangan umum 15 persen atau Rp 206,756 juta, dan masing-masing 10 persen atau masing-masing Rp 137,837 juta mengarah pada 3 item yaitu, jasa produksi, dana sosial dan pendidikan, serta dana pensiun dan pesangon.

Terpisah, Direktur PDAM Tanjung, H. Suhaili, ST, via telepon mengakui perihal laporan laba ke pemegang saham belum diwajibkan. Jumlah pelanggan PDAM saat ini baru mencapai 35 persen, sedangkan sesuai ketentuan, disyaratkan jumlah cakupan pelanggan 80 persen bagi PDAM untuk melaporkan kinerja keuangan ke pemegang saham.

“Menurut aturan yang ada, kita belum diwajibkan menyerahkan dividen kepada daerah sebelum cakupan pelanggan kami mencapai 80 persen. Sedangkan, sekarang ini baru mencapai 35 persen. Perkiraan kami, cakupan 80 persen itu akan tercapai pada tahun 2020. Saat itulah PDAM baru bisa menyerahkan dividen,” papar Suhaili.

Munculnya laporan laba dan deviden tahun 2013 itu, sambung Suhaili, didasari adanya permintaan dari DPRD yang menunjuk bahwa dividen telah diserahkan ke kas daerah dan selanjutnya dialokasikan kembali ke PDAM. Sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 klaim Suhaili, neraca keuangannya tengah diaudit oleh akuntan publik. Namun demikian, sekilas informasi laba yang diperoleh 2 tahun terakhir rincinya, yakni Rp 2,2 miliar di 2014 dan Rp 3 miliar di 2015. (ari)

Puskesmas Harus Ganti

Selong (Suara NTB) Aspek masih buruknya pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Seperti pelayanan-pelayanan di tingkat Puskesmas. Tidak jarang, pasien meski memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disarankan membeli obat di luar demi alasan untuk mempercepat kesembuhan.

Terhadap kondisi ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly mengingatkan agar biaya yang dikeluarkan pasien harus diganti oleh pihak Puskesmas. Penegasan Sekda ini disampaikan saat Konferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (16/3).

Sekda juga meminta pada Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim drg. Asrul Sani mensosialisasikan hal ini ke seluruh puskesmas. “Sosialisasikan, jangan sampai karena alasan malas beli obat dari para petugas puskesmas,” katanya.

Bahkan dikatakan Sekda,

jika yang bersangkutan adalah honorer, disarankan untuk dipertimbangkan untuk kelanjutan kontraknya. “Siapa namanya, jangan diluluskan kalau saat seleksi lagi nanti,” ucapnya Sekda mengaku, praktik menyuruh pasien beli obat sendiri itu merupakan pen-

yakit yang sudah lama. Sementara kondisi di lapangan tidak semua pasien sanggup membeli. Tim medis di puskesmas, ujarnya, dalam memberikan motivasi tidak diinginkan berujung pada ancaman.

Kepala Dinas Kesehatan drg Asrul Sani juga menegaskan hal yang sama kepada seluruh puskesmas agar mengganti obat pasien yang dibeli dari luar. Asrul mengaku, masih adanya pasein yang membeli obat di luar.

Hal ini karena persoalan teknis saat distribusi obat

yang sebagian besar dari pusat. Terlebih setelah berlakunya sistem e-Katalog dalam pengadaan obat. “Banyak faktor soal obat ini, bisa karena sistem pengadaan atau sistem manajemen pengelolaan obat,” terangnya.

Pihaknya memastikan, untuk pasien BPJS Kesehatan ini gratis semua obatnya.

Kecuali pasien umum yang rawat inap. “Kalau pasien BPJS Kesehatan jangan sampai beli obat. Sudah kita ingatkan puskesmas. Kalau beli obat, harus ganti,” ujarnya mengingatkan. (rus)

Operasi Simpatik, Polisi Gunakan Pakaian Adat

(Suara NTB/yon)

OPERASI - Aparat Satlantas Polres Lotim melakukan operasi Simpatik 2016 menggunakan pakaian adat dan Bahasa Sasak, Rabu (16/3).

Alasan Merugi

BPJS Kesehatan Naikkan Iuran Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disinyalir mengalami kerugian.

Fakta tahun 2015 lalu, antara pengeluaran dengan iuran yang diterima BPJS Kesehatan terpaut jauh. Dianalogikan lebih besar pasak daripada tiang.

Kondisi itu membuat lahirnya Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 yang salah satu prinsip menyebut penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini digambarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong melalui Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan Ellya Sahara di ruang Sekda Lotim, Rabu (16/3). Menurutnya, peserta kelas III sebelumnya membayar Rp 25.500 naik menjadi Rp 30 ribu. Kelas II dari Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Kelas I dari Rp 59.500 melonjak menjadi Rp 80 ribu.

Pertimbangan untuk opsi penyesuaian iuran ini, lanjutnya, adalah secara umum untuk keberlanjutan program.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah, jika langkahlangkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan program dengan cara mengurangi manfaat, penyesuian iuran dan mengalokasikan dana tambahan dari APBN. Penyesuaian tarif, kata Ellya Sahara sudah melalui tahapan pertimbangan. Idealnya untuk kelas III katanya iuran minimal Rp 36 ribu. Namun ditetapkan Rp 30 ribu.

Dalam penetapan ini dilibatkan para ahli dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly

tidak menampik jika alasan kenaikan tarif ini, karena alasan kondisi keuangan negara yang kurang baik. Atas kondisi ini, daerah siap memberikan dukungan. “Dukungan ini kan sebuah kewajiban,” katanya.

Bicara komunitas negara, setiap komunitas menginginkan lahirnya kesejahteraan rakyat. Salah satunya masalah keseatan. “Bagaimana bekerja baik, kalau tidak sehat, untuk mewujudkan kesehatan ini pemerintah terbatas,” terangnya.

Kehadiran BPJS Kesehatan dinilai Sekda selama ini telah banyak menimbulkan perubahan. Tidak seperti dulu, banyak menggunakan tenaga perdukunan untuk penyembuhan. Hal inilah kata Sekda yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kesehatan.

“Warga masih senang pada praktik perdukunan,” urainya.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. Asrul Sani mengutrakan, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka pihak Dikes pun memberikan dukungan penuh. Di-

akui, persoalan kenaikan iuran ini merupakan persoalan paling krusial. Namun ia tegaskan, secara kepesertaan di Lotim sudah cukup banyak.

Ada 803.862 jiwa 68 persen penduduk Lotim yang sudah masuk JKN. Di mana, 668 ribu PBI yang dananya langsung dari pusat dan 10.081 jiwa yang merupakan sharing dari pemerintah daerah dan tercatat sebanyak 44.327 jiwa masuk peserta mandiri.

Dikalkulasi sekitar 68-70 persen penduduk Lotim sudah menjadi peserta JKN. Komitmen dari Dikes yang membawahi Puskesmas sebagai faskes tingkat pertama, menuntut peningkatan pelayanan.

“BPJS Kesehatan ini adalah sedekah sehat,” ucapnya.

Direktur RSUD yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim, dr. Karsito memastikan pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik untuk pelayanan kesehatan. Selaku rumah sakit pemerintah, komitmen RSUD memberikan pelayanan terbaiknya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Dalam menciptakan masyarakat yang patuh akan ketaatan dalam berlalu lintas dan peduli dengan rambu-rambu. Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim), Rabu (16/3) melakukan operasi Simpatik tahun 2016 dengan menggunakan pakaian adat sasak. Kegiatan Operasi Simpatik itu dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto,SIK. “Operasi Simpatik ini sengaja kita kaitkan dengan menggunakan kearifan lokal. Dengan aparat kepolisian dari Satlantas Polres Lotim menggunakan pakaian adat dan Bahasa Sasak. Diharapkan lebih menarik perhatian masyarakat serta dapat meningkatkan daya ingat masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk kelengkapan atribut dalam berkendara,” harap Kasat Lantas Polres Lotim Bayu Eko Panduwinoto di sela-sela operasi.

Selain menggunakan pakaian adat dan bahasa sasak dalam pelaksanaan operasi Simpatik di Lotim, aparat kepolisian juga memberikan penghargaan berapa bunga mawar terhadap pengendara baik roda dua maupun roda empat yang taat segala peraturan lalu lintas.

Salah satu pengendara Musawwir mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang melakukan operasi Simpatik dengan menggunakan pakaian adat dan Bahasa Sasak. “Dengan menggunakan pakaian adat seperti itu, masyarakat akan lebih mengingat tindakan aparat kepolisian dalam mengingatkan pengendara untuk mematuhi peraturan-peraturan dalam lalu lintas,” paparnya. (yon)

Bupati KLU Kunker ke Turki Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Turki selama 8 hari ke depan. Agenda bupati ke negara yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu bersama rombongan Asosiasi Pemerintah Keabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Kepada wartawan, Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Ihwan Budiman, melalui Kasubag Protokol Setda KLU, L. Gita Bayu, Rabu (16/ 3), mengakui kunker bupati ke Turki atas dasar agenda kunker APKASI. Rencananya, Bupati akan berangkat menuju Jakarta via Bandara Internasional Lombok pada Kamis hari ini, pukul 14.30. Begitu tiba di Jakarta, Bupati dan rombongan APKASI lain akan menginap semalam. Jumat esok harinya, perjalanan rombongan APKASI akan dilanjutkan dari Jakarta menuju Turki setelah melakukan tran-

sit pesawat di Doha, Qatar.

“Dari daftar rombongan APKASI se Indonesia yang akan berangkat, saya hanya melihat nama Pak Bupati (KLU) dari NTB. Tidak ada nama lain,” ungkap Bayu.

Dari agenda yang dikirimkan ke bupati, kata Bayu, diketahui jumlah rombongan APKASI yang terlibat hanya 30 orang.

Bupati lainnya kemungkinan besar dipilih secara acak oleh pengurus APKASI untuk dilibatkan. “Dari undangan yang disampaikan, kegiatan Pak Bupati temanya kunjungan bisnis bersama APKASI,” lanjutnya.

Bayu menyebut, Bupati KLU dimungkinkan akan mempromosikan komoditas unggulan daerah ke negara yang penduduknya menganut Islam sekuler tersebut. Di antaranya komoditas pariwisata dan hasil kerajinan yang diproduksi UMKM. “Sejauh ini persiapan kunjungan Pak Bupati ke Turki sudah matang, dan beliau siap berangkat,” demikian Bayu. (ari)

Potong Ranting, Yunan Tewas Tersengat Listrik (Suara NTB/rus)

SOSIALISASI - Sekda Lotim H. Rohman Farly bersama jajarannya mensosialisasikan mengenai kenaikan iuran BPJS di ruang sekda, Rabu (16/3).

Selong (Suara NTB) – Nasib naas menimpa salah seorang warga, Yunan (49) alamat Dusun Kuwang Sawi Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Berniat untuk memangkas sejumlah ranting pohon, namun tindakannya itu malah menjadi petaka baginya. Yunan tewas di atas pohon setelah salah satu ranting pohon yang akan dipangkasnya menyentuh kabel PLN yang ada di atas pohon.

Dari informasi yang dihimpun dari warga setempat, Yunan melakukan pemangkasan pohon karena ia menilai jika pohon itu sangat membahayakan, karena di bawah pohon tersebut sang istri berjualan. Sebelum korban mulai memanjat pohon itu untuk dilakukan pemangkasan, istri korban sempat melarang, namun tidak dihiraukan korban.

“Korban langsung meninggal di atas pohon, dengan mengalami luka bakar dibagian tangan kanan yang memegang batang pohon karena saat itu pohon itu

masih basah,”jelas Sahrudin salah satu warga setempat.

Ia memambahkan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi langsung gempar melihat korban di pohon berteriak meminta tolong. Namun sayang, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya di atas pohon jenis waru tersebut.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Pringgasela melalui Polmas Polsek Pringgasela, Brigadir Edi Supriandi menegaskan jika kejadian meninggalnya salah satu warga di Dusun Kuwang Sawi Desa Pengadangan itu terjadi sekitar pukul 09.30 WITA. Kejadian itu, katanya, murni merupakan kecelakaan murni tanpa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan orang lain, termasuk korban.

“Kejadian itu merupakan kecelakaan murni, saat ini korban sudah dibawa ke rumahnya untuk disemayamkan setelah sebelumnya diturunkan dari atas pohon oleh warga menggunakan alat seadanya,” jelasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK Tenaga Pengamanan RSUD Praya Mengadu ke Dewan

Halaman 5

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Praya (Suara NTB) Puluhan security (tenaga pengamanan) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, mendatangi DPRD Lombok Tengah (Loteng), Rabu (16/3).

Mereka mengadukan nasibnya, pasca pemecatan yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Putra Rinjani Perkasa, selaku perusahaan tepatnya bernaung. Pasalnya, pemecatan yang dilakukan disinyalir menyalahi aturan yang ada.

Didampingi sejumlah lembaga swadaya masyarakat, mereka meminta pemerintah daerah bersama DPRD menindak tegas perusahaan bersangkutan. Termasuk menuntut pihak perusahaan membayar hak-hak para tenaga pengamanan yang dipecat tanpa alasan yang jelas, berupa pesangon. Termasuk selisih kekurangan pembayaran gaji, selama tiga bulan terakhir.

Tidak hanya itu, para security juga meminta dikembalikan statusnya sebagai karyawan RSUD Praya, khususnya tenaga pengamanan yang sebelumnya sudah bekerja di RSUD Praya sejak tahun 2006 lalu dan menolak dikembalikan sebagai karyawan PT. Putra Rinjani Perkasa.

“Jadi para security RSUD Praya ini ada yang memang merupakan karyawan RSUD Praya. Sebelum statusnya dialihkan sebagai karyawan PT. Putra Rinjani Perkara, selaku perusahaan penyedia security yang menjadi mitra RSUD Praya sejak tahun 2012 lalu,” terang Ihsan Ramdhani, salah satu perwakilan tenaga pengamanan.

Sementara itu, mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sukron, mengatakan jika apa yang di-

laporkan para tenaga pengamanan RSUD Praya benar adanya, maka pihak perusahaan bisa dikatakan telah melakukan perbudakan modern. Namun untuk memastikan hal tersebut, tentunya harus ada klarifikasi ke pihak perusahaan. “Harus ada mediasi antara pihak perusahaan, rumah sakit dengan petugas security. Baru bisa dicarikan solusi yang jelas,” ujarnya.

Kalaupun upaya mediasi tidak bisa menyelesaikan persoalan, para security bisa melakukan gugatan ke pengadilan terkait perselisihan ketenagaankerjaan. “Nanti kita juga akan inventarisir persoalan yang terjadi. Sebagai dasar untuk bertindak,” tambah Sukron.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan RSUD Praya, L. Ichsan, menegaskan

kalau pihaknya sudah mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan PT. Putra Rinjani Perkasa. Apalagi, akibat kejadian ini pihak RSUD Praya merasa dirugikan. Dengan kata lain, RSUD Praya kini sudah tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan bersangkutan. Perkara ada hakhak para tenaga pengamanan yang belum diselesaikan, itu menjadi ranah perusahaan.

Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Supli, SH, meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera melakukan tindakan. Untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Karena bagaimana pun juga, para tenaga pengamanan merupakan bagian dari masyarakat Loteng yang harus dilindungi. (kir)

(Suara NTB/kir)

MENGADU - Tenaga Pengamanan RSUD Praya mendatangi gedung DPRD Loteng setelah dipecat secara sepihak oleh pihak penyedia tenaga pengamanan, Rabu (16/3).

Takut Bermasalah dengan Hukum

Pemuda Harus Kembali Bersatu DUALISME kepengurusan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH. Orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna pun mengajak KNPI dan pemuda pada umumnya untuk kembali bersatu.

Tidak perlu lagi terkotak-kotak demi kemajuan pembangunan didaerah ini.

“Mari kita bersatu kemba(Suara NTB/dok) li. Hilangkan kepentinganH. Suhaili FT kepentinga kecil. Demi kepentingan daerah yang lebih luas lagi,” ajak Suhaili, di hadapan para pengurus DPD KNPI Loteng versi Munaslub Jakarta usai dilantik, Rabu (16/3).

Menurutnya, tidak ada yang perlu disalahkan terkait munculnya persoalan di tubuh KNPI. Tetapi yang lebih penting sekarang, bagaimana perbedaan-perbedaan yang muncul dilebur kembali, sehingga pemuda yang ada di dalamnya bersatu.

Mantan Ketua DPRD NTB ini menegaskan, tanpa peran serta aktif pemuda, pembangunan di daerah ini akan sulit bisa berhasil. Tapi pemuda baru akan bisa berperan dalam pembangunan, jika pemuda itu sendiri bisa bersatu. “Sekarang yang perlu bagaimana pemuda kita kembali bersatu. Caranya, mari kedepankan kepentingan masyarakat banyak. Dan, kepentingan-kepentingan kecil kita singkirkan,” tegasnya.

Sebagai elemen terpenting dalam pembangunan, Suhaili berharap pemuda di daerah ini bisa memposisikan sebagai pendukung bukan malah sebagai oposisi. Karena kalau pemuda dan pemerintah sudah tidak sejalan, itu artinya pembangunan di daerah tidak akan berhasil.

Dengan kata lain, pemuda dan pemerintah harus bisa bersinergi untuk mensukseskan jalannya pembangunan. Kalau pemuda dan pemerintah bisa bersinergi, maka akan banyak hal yang bisa dilakukan. “Jadi peran pemuda tidak bisa diremehkan. Pemuda bisa menjadi penentu sukses tidaknya pembangunan di daerah ini. Sehingga penting bagi pemuda di daerah ini untuk kembali bersatu,” ujarnya mengingatkan. (kir)

Jelang Pelantikan Bupati, Keamanan Diprioritaskan Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat bersama Forum Komunitas Intelilen Daerah (Kominda) di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (16/3). Dalam rapat itu dibahas sejumlah isu strategis yang muncul di daerah, termasuk isu gangguan yang bisa terjadi saat pelantikan bupati definitif dan pemilihan wakil bupati.

Pemda bersama aparat memberi atensi khusus terhadap gangguan keamanan jelang perebutan kursi wakil bupati (wabup).

Hadir dalam rapat ini, Plt Bupati, H. Fauzan Khalid, MSi, Asisten I Setda Lobar, Dra. Hj Baiq Eva Nurcahyaningish, Plt Kepala Kesbangpol, Ahdiat Subiantoro, SH, Dandim 1606 Lobar, Letkol inf Ardiansyah, Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, perwakilan Kejari, TNI AL, AU dan unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, Plt Bupati menyampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan dini perlu dilakukan pencegahan konflik sosial dan menyerap aspirasi dan informasi yang akan terjadi di wilayah Lobar. “Saat ini banyak hal yang harus kita antisipasi dan dicegah, termasuk isu gangguan jelang penetapan pelantikan bupati dan pemilihan wabup,” terangnya.

Terkait persiapan pelantikan, pemprov sudah menggelar rapat dengan mengundang Pemda Lobar dihadiri Sekda dan Asisten I Setda Lobar. Selain isu gangguan keamanan pada pelantikan dan pemilihan wabup, pihaknya juga memberi atensi penggunaan dana desa. Hal ini menjadi perhatian, lantaran beberapa daerah telah terjadi persoalan, sehingga menyeret aparat desa. Hal inilah perlu menjadi perhatian, supaya jangan sampai terjadi di wilayah Lobar.

Sementara Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, menjelaskan, kondisi kamtibmas di Lobar tidak ada masalah. Di Lobar, jelasnya, tidak ada gangguan yang menonjol. Hanya saja Selasa malam lalu terjadi sedikit perkelahian di wilayah Sekotong, namun bisa diredam.

Sementara itu, Dandim 1606 Lobar, Letkol inf Ardiansyah menyatakan, pihaknya siap mem-back up polisi dalam menjaga keamanan daerah. Ia memberi perhatian, masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan terstruktur d daerah. ( her)

Kejaksaan Kawal Pengadaan Proyek di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, M.Si ,mengakui sejumlah jajaran kepala SKPD di lingkup Pemda Lobar takut mengeksekusi anggaran untuk pembangunan proyek fisik. Mereka khawatir bermasalah hukum. Karena itu, Plt Bupati menyambut baik pengawalan dari tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan yang dibentuk pihak Kejaksaan.

“Saya sambut baik adanya pengawalan Tim TP4D yang dibentuk kejaksaan, hal ini penting karena fakta ketakutan SKPD untuk mengeksekusi anggaran proyek itu tak bisa terhindarkan,” ujarnya dalam rapat bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Rabu (16/3).

Menurutnya, perihal pembentukan TP4D pihaknya pernah mendengar dari Presiden langsung pada waktu pertemuan beberapa waktu lalu.

Namun sampai saat ini, juklak dan juknis terkait bagaimana sistem kerja tim ini belum diterima pemda. Menurutnya, keberadaan tim ini paling tidak membantu daerah dalam hal pengadan barang dan jasa.

Pasalnya diakui, banyak pejabat di Lobar yang ragu melak-

sanakan program berkaitan dengan anggaran proyek.

Baginya, adanya pengawalan tim akan menghilangkan ketakutan dari jajaran SKPD tersangkut masalah.

Terkait pelaksanaan pengawalan tim TP4D ini, pihaknya akan meminta Asisten II Setda Lobar untuk mempersiapkan perangkat tim. Ia akan meminta hal ini dipercepat karena berdampak terhadap pelaksanaan proyek, disebabkan ketakutan SKPD. Bahkan, katanya, tiap tahun Pemda mengadakan sertifikasi asistensi proyek, namun tidak ada yang lulus. Hal ini menurutnya disebabkan bukan tidak kemampuan pejabat, namun lebih dikarenakan kekhawatiran mereka ter-

sangkut masalah hukum.

Sementara Sekda Lobar, HM. Uzair juga menyambut baik pengawalan dari tim Tp4D. Sebab melihat realisasi serapan keuangan sampai bulan ini masih rendah. Meski belum ada masuk laporan bulan ini, namun menurutnya serapan masih rendah, sebab hasil rapim I lalu hanya beberapa paket proyek yang bisa diumumkan, sedangkan sebagian besar sisanya belum masuk tender. “Dari 107 tender proyek, hanya sebagian kecil yang sudah masuk tender, ini perlu dipercepat,” harapnya.

Pihaknya mensinyalir penyebab banyaknya tender SKPD belum masuk ke ULP, karena kelemahan administrasi. Padahal, dirinya

Rebutkan Lobar Dua

Sejumlah Parpol Non Pengusung Bentuk Koalisi Tandingan Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah parpol non pengusung mulai menjalin komunikasi membentuk koalisi lain untuk menandingi kekuatan parpol pengusung. Sejumlah parpol non pengusung, seperti Gerindra, PKS, PKB dan Nasdem telah sepakat untuk membentuk koalisi. Koalisi ini pun menargetkan mampu menguasai 24 kursi dari 45 kursi dewan yang harus memilih calon wabup.

Ditemui di sela-sela pertemuan dengan anggota DPRD dari non parpol pengusung, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Sulhan Mukhlis, menegaskan pihaknya telah sepakat menyatukan suara dengan parpol non pengusung lain untuk membentuk koalisi.

“Kami sepakat bentuk koalisi lain di luar parpol pengusung, kami targetkan mampu dapat 24 kursi (suara) dari 45

dewan yang akan memilih nanti,” ujarnya, Rabu (16/3).

Politisi asal Kediri ini menyatakan, alasannya membentuk koalisi lain agar parpol non pengusung memiliki kekuatan dan bisa menjadi penentu dalam penentuan wabup nantinya. Pasalnya, parpol pengusung bisa menjadi penentu jika menguasai 24 kursi. Jika dihitung, jumlah kursi dewan saat ini 44 kursi dengan komposisi 20 parpol pengusung terdiri dari Golkar, Hanura, PDIP, Demokrat dan PAN. Sedangkan 24 kursi terdiri dari anggota dewan di luar parpol pengusung.

Menurutnya melihat jumlah ini sangat potensial parpol non pengusung mengambil andil besar dalam penentuan pengisian wabup. “sebab jika parpol pengusung saja yang akan paripurna tidak akan kuorum,” katanya.

Hal senada dikatakan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hj Nur Hidayah. Dalam hal ini, pihaknya telah berkomunikasi dengan fraksi lain yang berasal dari parpol luar pengusung. Hasil komunikasi itu, diputuskan dibentuk koalisi baru untuk menandingi koalisi parpol pengusung. “Ini kesepakatan kita,” ujarnya.

Menurutnya, parpol non pengusung sangatlah potensial menjadi penentu dalam menentukan posisi wabup.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Fraksi Gerindra, H. M. Nursaid menyatakan pihaknya telah sepakat bersama sejumlah parpol terkait untuk menyatukan sikap membentuk koalisi.

Dalam hal menentukan calon yang akan didukung, jelasnya, pihaknya menunggu dari parpol pengusung siapa yang akan diusung. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin rapat dengan Kominda Lobar di Kantor Bupati Lobar, Rabu (16/3). sudah bersurat mengingatkan ke semua SKPD agar menyegerakan tender.

Sementara perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Budi Satriana menyatakan, pihak kejaksaan sudah membentuk tim TP4D untuk turun mengawal di daerah Lobar dan KLU. Namun sampai saat ini, tim belum mulai

mengawal, sebab belum melakukan pertemuan dengan Pemda membahas hal ini.

Beberapa saat yang lalu pihak Kejari, sempat koordinasi dengan Pemda namun gagal.

Namun pertemuan akan diadakan dalam waktu dekat. “Kami akan gelar pertemuan dengan Pemda membahas masalah tim TP4D,” jelasnya. (her)

Pemkab Lobar Tolak Wacana Pensiun Dini ASN Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas Bupati (Plt) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan, Lobar menolak kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) terkait wacana rasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan SMA ke bawah. Penolakan ini beralasan, lantaran kebutuhan ASN di Lobar dan kekhawatiran timbulkan instabilitas di daerah akibat kekhawatiran timbulnya pengangguran baru di daerah.

“Posisi kita menolak, iya.

Aasannya sama dengan provinsi, karena alasan kebutuhan ASN di daerah, paling penting perlu dipikirkan instabilitas akibat dari kebijakan itu. Saya kira akan goncang lah kalau diberlakukan itu,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (16/3).

Menurutnya, tidak sama kondisi di daerah NTB dengan daerah di Pulau Jawa, sehingga hal ini perlu bahan kajian Kemenpan dan RB sebelum mengambil keputusan.

Karena itu pihaknya akan meminta ke Kemenpan RB untuk melakukan pemetaan sebelum memberlakukan kebijakan itu. Pemetaan yang dimaksud terkait kebutuhan ASN di daerah. Yang paling penting, jelasnya, akibat kebijakan itu, pemerintah perlu mencari solusi jika terjadi permasalahan akibat kebijakan ini diberlakukan.

Jika pemerintah pusat tetap memberlakukan kebijakan ini, maka pihaknya akan melakukan protes.

Pemda akan Bersurat ke Kemenpan RB untuk menyampaikan protes ini. “Perlu dipertimbangkan stabilitas daerah dan pemerintahan sebelum mengambil kebijakan,” imbuhnya. (her)

Pemkab Loteng Siap Anggarkan Pembebasan Lahan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT, SH, menegaskan komitmennya

mendukung rencana pembangunan Dam Mujur Praya Timur. Dalam hal ini, Pemkab Loteng akan menyiapkan

anggaran pembebasan lahan, paling lambat mulai tahun 2017 mendatang.

“Pasti itu kita akan anggarkan. Dan, ini menjadi komitmen kami pemerintah daerah,” tegas Suhaili, kepada Suara NTB, Rabu (16/3). Karena menurutnya, pembangunan Dam Mujur harus terwujud, bagaimanapun caranya. Apalagi anggaran pembangunan fisik sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya dibebaskan untuk pembebasan lahan. Itu pun tidak seluruhnya dibebaskan kepada pemerintah daerah. Di mana sebagian dari kebutuhan anggaran pembebasan lahan akan ditanggulangi oleh pemerintah pusat.

Itu artinya, tidak ada alasan bagi Pemkab Loteng untuk tidak mengatakan siap mendukung dengan menyiap-

kan anggaran pembebasan lahannya. Hanya saja, berapa besaran anggaran yang disiapkan belum bisa dipastikan sampai sekarang ini.

Pasalnya, kemungkinan besar anggaran pembebasan lahan juga akan ditanggung bersama-sama dengan pemerintah provinsi. “Berapa alokasi anggaran yang mesti kita siapkan, nanti akan kita bahas dengan pemerintah provinsi. Karena diharapkan pemerintah provinsi juga bisa menyiapkan anggaran pembebasan lahan,” ujarnya.

Ditanya mengani komunikasi dengan pemerintah provinsi, Suhaili mengaku belum ada. Tapi yang pasti, komunikasi segara akan dilakukan, karena proses pembebasan lahan ini sifatnya harus segera. Mengingat, kepastian pembebasan lahan sangat menentukan kepastian pem-

bangunan Dam Mujur.

“Target kita tahun 2017 mendatang, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Dam Mujur sudah harus dilakukan. Untuk itu, dari sekarang anggarannya sudah harus mulai dipersiapkan,” janjinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, mengungkapkan dari hasil komunikasi pihaknya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, total lahan yang mesti dibebaskan sekitar 300 hektar dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Dimana setengah dari kebutuhan anggaran tersebut, nantinya akan ditanggung pemerintah pusat. Sisanya menjadi tanggung jawab bersama Pemkab Loteng dengan pemerintah provinsi. (kir)

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DIY Belajar Program KB Kependudukan di Sumbawa

(Suara NTB/arn)

KUNKER - Bupati dan Wakil Bupati bersama Ketua TP PKK Sumbawa serta pimpinan daerah lainnya foto bersama dengan rombongan Kunker Pemerintah DIY yang diketua drg. Retno Nurmawati, Selasa malam.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kunjungan kerja ke Pemkab Sumbawa yang diterima Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di wisma daerah, Selasa (15/ 3) malam. Dalam rangka pembelajaran terhadap upaya penyelenggaraan Program Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Sumbawa.

Dalam sambutannya, perwakilan DIY, Drg. Retno Nurmawati, M.Kes menyampaikan lembaga pemberdayaanmasyarakatdanKB ternyata memiliki nama yang berbeda – beda sesuai dengan bentukan di kabupaten dan kota masing masing, dan memiliki unsur yang

Batu Guring Diubah Jadi Wisata Kuliner Sumbawa Besar (Suara NTB) Batu Guring yang selama ini menjadi tempat hiburan malam, akan beralih fungsi. Lokasi tempat dibangun kafekafe yang berada di kecamatan Alas Barat ini akan diubah menjadi tempat wisata kuliner. Kepala Disporabudpar kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos, M.Si, Rabu (16/3) mengungkapkan, perubahan fungsi tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Camat setempat dengan Disporabudpar dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya dalam waktu dekat akan membangun Baruga di sepanjang lokasi.

Dinas lain juga akan melakukan hal sama sesuai tupoksi masing-masing. Seperti halnya Dislutkan menyiapkan perahu yang akan digunakan oleh para pengunjung menuju destinasi wisata lain. Sementara Dinas perhubungan diupayakan menyiapkan dermaga.

Insya allah pembangunan sektor pariwisata ini mulai diusulkan di APBD-P tahun ini. Kalaupun tidak bisa, akan diupayakan di tahun 2017 menjadi prioritas untuk dikembangkan. “Untuk mewujudkan sektor wisata tersebuat saat ini masih terkendala minimnya infrastruktur pendukung. Kalau infrastruktur dasar sudah ada, maka pengembangan infrastruktur lain akan mengikuti,” tukas H. Amri. (ind)

berbeda – beda pula di dalamnya.

Tetapi mempunyai satu wadah dalam pemberdayaan masyarakat danpemberdayaanperempuandan KB yang ada di dalamnya. “Kami bersama rombongan ini datang ke Sumbawa ingin dekat dengan bapak ibu, sekalian melihat bagaimana mengelola dan melaksanakan pemerintahan ini, serta metode apa yang dapat disampaikan dalam membinaanakdalamlembagaatau kelompok yang dibawahi agar bisa bergerak dan bisa maju,” terangnya.

Retno yakin segala administrasi pola, teknik manajemen dalam menata pengelolaan metode seperti apa yang diterapkan di Sumbawa bisa diterapkan di Yogyakarta. Untuk itu, pihaknya ingin sekali mengetahui bagaimana BKBPP di Sumbawa bisa mengatur waktu untuk keluarga dan pola mendidik anak yang baik sehingga menjadi juara di tingkat nasional.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyatakan, meski beragam, wargaSumbawasampaisaatinisenantiasa kokoh dalam semangat keber-

samaan dan saling menghargai dalam payung NKRI. Proses akulturasibudayaantarpendudukmenjadi perekat yang menguatkan persaudaraandidaerahini.Sesuaidenganagendakunjungankerjaterkait Kependudukan Keluarga BerencanadanPembangunanKeluargaBerencana,PemkabSumbawasangat berkomitmen dalam memberikan dukungan demi suksesnya pelaksanaan program KB di daerah ini.

Upaya-upaya strategis lainnya dalam rangka penguatan pembangunan Keluarga Berencana adalah denganmenjadikanprogramKampung KB menjadi program strategis daerah sehingga akan ditindaklanjuti dengan segera membentuk satu kampung KB di tiap-tiap kecamatan dalam periode waktu di tahun 2016.

Selanjutnya H. Husni, sapaan akrab Bupati Sumbawa menambahkan, pembangunan di bidang kependudukan KB dan pembangunan keluarga di Sumbawa telah memperoleh apresiasi baik pada level regional NTB maupun nasional. Bahkan daerah ini atas dimensi pengelolaan

dan advokasi program sering memberikan paparan dan ekspos program di tingkat nasional.

Terakhir paparan advokasi program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mewakili Indonesia bersama Kabupaten Tuban Jawa Timur pada Konferensi Internasional Keluarga Berencana di Nusa Dua, Bali.

Harapannya, melalui forum ini akan tercipta dialog atau interaksi informasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan rombongan kunjungan kerja, sehingga kita dapat saling memberi dan menerima informasi. Bahkan tidak berlebihan jika kami dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa berharap agar ke depan bisa terjalin silaturrahmi dan kerjasama yang sinergis antara Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” harap Bupati.

Terkait Kampung KB yang diluncurkan Kamis hari ini, Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani menambahkan, Pembentukan Kampung KB Batu Nisung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba-

(Suara NTB/ind)

SOSIALISASI – Para alumni dan mahasiswa Akper Sumbawa saat mendengarkan sosialisasi soal kebutuhan tenaga perawat, Rabu (16/3).

wa Tahun 2016. Dalam pembentukan Kampung KB Batu Nisung mengacu pada Petunjuk Teknis Kampung KB yaitu menggunakan dua kriteria utama yang wajib dipenuhidalampemilihandanpenetapan pembentukan kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah, Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 di Dusun Batu Nisung sebesar 93,55% lebih ting-

gi dari Desa Karang Dima sebesar 32,78%. Kemudian, jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB di Dusun Batu Nisung lebih rendah dari tingkat Desa Karang Dima. Adapun pencapaian peserta KB Aktif (CU/ PUS) di Dusun Batu Nisung adalah 68,42 % lebih rendah dari pencapaian peserta KB Aktif (CU/ PUS) di Desa Karang Dima sebesar 77,68 %. (arn/*)

Relawan Husni Mo Mulai Merasa Ditinggalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim relawan Kabupaten yang dulunya berjuang memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbwwa, Husni Mo, kini mulai merasa ditinggalkan.

Beberapa agenda pemerintah, seperti Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hinggaa Kabupaten, tim relawan tak pernah dilibatkan.

Padahaldalambeberapakesempatan, Bupati, H. M. Husni Djibril, M.Sc, selalu menegaskan pentingnya keberadaan relawan untuk terus

membantu dan mengawalnya dalam lima tahun kedepan.

“Banyak relawan datang ke kami sebagai Ketua Tim Kabu-

paten, mengeluh selama ini tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun. Apalagi dimintai masukan ataupun saran terkait pro-

gram Husni Mo sesuai visi misinya saat kampanye,” cetus Ketua Tim Relawan Husni Mo tingkat Kabupaten, M. Jafar Mala kepada Suara NTB, Rabu (16/3).

Sebagaicontoh,kataJafar,dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat terbawahsekalipun,tidakpernahrelawandiajakurunrembugmeskidisadarinya itu menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah. Namun

setidaknya masukan dan saran relawan yang tersebar di semua kecamatan mestinya juga sedikit didengar. “Toh itu juga untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi, terus terang relawan ini merasa ditinggalkan. Padahal Pak Bupati sendiri dalam banyak kesempatan selalu menekankan pentingnya relawan,”ujarmilitanHusniMoinidengannadakecewa.(arn)

Pemda KSB Gelar Monev Disiplin Aparatur

Singapura dan Taiwan Butuh Tenaga Perawat Sumbawa Besar (Suara NTB) Mahasiswa dan alumni Akademi Keperawatan (Akper) Samawa berpeluang besar bekerja di luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sosialisasi Perekrutan Tenaga Perawat ke Singapura dan Taiwan oleh PT Dharmakerta Raharja dan BLKLN Prima Duta Sejati, di Akper Samawa, Rabu (16/3).

DirekturAkperSamawa,Dr.H.UmarHasanymenyampaikanawalnya pihaknya mendapatkan informasi dari Disnakertrans Sumbawa adanya perusahaan yang merekrut tenaga kerja khusus keperawatan untuk ditempatkan di Singapura dan Taiwan. Hal ini direspon baik, sehingga Disnakertrans memfasilitasi perusahaan dengan Akper melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut, mahasiswa dan alumni mendapat penjelasan terkait perihal bekerja di luar negeri. Baik darisegipersyaratan,prosedurdanlainsebagainya.“Kamitahukesempatan bekerja di Sumbawa khusus perawat semakin kecil, apalagi mindset-nya menjadi PNS belum ada kepastian. Makanya kami sangat merespon adanya peluang kerja ini. Sehingga mengundang mahasiswa dan alumni untuk mengikuti sosialisasi,” imbuhnya.

Pihaknya tidak bisa tenang apabila alumni belum mendapat pekerjaan. Hal ini tidak bisa dilepas begitu saja dan tetap menjadi tanggung jawab. Harapannya para alumni ini bisa mendapat pekerjaan yang layak. Disebutkannya, sebelumnya tercatat enam orang alumni Akper Samawa yang direkrut bekerja di Jepang, dan satu orang ke Arab Saudi. “Kami tunggu mereka balik. Dan mereka sebagai Follower-nya di sini,” pungkasnya.

Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt., M.Si menambahkan, pihaknya membaca peluang kerja di luar negeri yang selama ini tidak dimanfaatkan. Di satu sisi kesempatan kerja yang ada di daerah sangat terbatas. Makanya pihaknya mengundang perusahaan pengerah tenaga kerja melakukan sosialisasi. Supaya memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya alumni dan mahasiswa Akper yang selama ini bekembang dan tumbuh. “Kenapa tidak kita memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri. Toh juga bisa menjamin kesejahteraan dan keamanan. Apalagi ini sektor formal. Dengan kehadiran mereka bentuk komitmen untuk meyakinkan kita bahwa tenaga kerja yang berasal dari Sumbawa, khususnya tenaga yang memiliki skill keperawatan betul-betul itu jadi perhatian.

Tidak ada semena-mena. Karena prinsip saya selama ini bagaimana memanusiakan manusia khususnya pekerja migran,” ujarnya.

Ditegaskannya, hal ini tidak ada sedikitpun ranah bisnis.

Pihaknya mencoba memfasilitasi para pihak. Apalagi sesuai dengan tugasnya terhadap kesempatan dan perluasan ketenagakerjaan. “Kami sebagai pemerintah bagaimana memfasilitasi dengan semua pihak yang memiliki job resmi. Yang tidak resmi mari kita sama-sama berantas,” ajaknya.

Sementara Direktur PT Dharmakerta Raharja, Robi Gunawan menjelaskan maksud kedatangannya ke Sumbawa, melakukan sosialisasi menawarkan job perawat sektor formal khususnya ke negara Taiwan kepada mahasiswa dan alumni khususnya keperawatan.

Pihaknya datang ke Sumbawa difasilitasi Disnakertrans, melalui Kabid Penta Kerja. Yang mana menawarkan bekerja di luar negeri dengan berbagai kelebihan dan keuntungan. Di antaranya, gaji yang jauh di atas pendapatan perawat di dalam negeri, pengalaman kerja yang baik, serta dapat langsung menggunakan bahasa asing.

Disebutkannya, pekerjaan sektor formal dalam perlindungan, hak dan kewajibannya jelas. Mengenai asuransi, sebelum berangkat para tenaga kerja mendapatkan asuransi kerja. Setelah tiba di Taiwan juga mendapatkan asuransi tenaga kerja dan kesehatan. Sehingga ada tiga asuransi yang didapat. “Apa yang kita lakukan sesuai koridor dan ketentuan hukum,” imbuhnya. Nantinya tenaga keperawatan tinggal dipoles saja, tetapi dipertajam dari segi skill dan bahasa. Tergantung kebutuhan di sana. Selain itu dari segi budaya, dalam hal ini budaya negara tujuan juga akan dibekali. Supaya tingkat keberhasilannya dalam bekerja tinggi. (ind)

(Suara NTB/arn)

HADIR - Para pimpinan SKPD yang hadir termasuk Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani

(Suara NTB/dok)

PABRIK PENGOLAHAN - Seorang juru kamera tengah mengambil gambar salah satu sudut mesin pabrik pengolahan konsentrat milik PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Batu Hijau, Sumbawa Barat. Mesin pengolahan konsentrat yang ada hanyalah untuk memisah bebatuan dengan limbah (tailing). DPRD NTB menghendaki NNT segera membangun pabrik pemurnian (smelter) logam sesuai dengan garis tegas dari UU yang ada.

Dewan Pertanyakan Pembangunan Smelter Newmont Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan keseriusan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk membangun smelter di NTB. Karena dari lima tahun tenggat waktu yang telah diberikan, terhitung sejak tahun 2009 sampai 2016 ini, untuk membangun smelter, namun sampai saat ini PT. NNT belum juga membangunnya.

“Kenapa tidak dibangun sampai sekarang, padahal sudah diberikan waktu lima tahun dari 2009. Nah sekarang ini sudah 2016, belum juga dibangun, dan ini tentu sudah melanggar undang-undang, tetapi negara tidak

berdaya. Kalau dibiarkan ini akan menjadi preseden bagi perusahaan lainnya untuk melanggar izin,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH., Rabu (16/3).

Nurdin menuding sikap PT NNT yang belum mau membangun smelter itu merupakan bentuk penjajahan. Karena sejarah tambang menurutnya adalah sama dengan sejarah penjajahan. Sehingga ia mengatakan, pada dasarnya Indonesia masih dijajah sampai saat ini, karena tidak berdaya untuk tegas terhadap korporasi pertambangan.

“Sama saja yang diakibat-

kan dari tambang itu dengan penjajahan, bahkan lebih kejam lagi. Karena mereka menjajah kita menggunakan hukum kita, contohnya korporasi pertambangan ini. Kalau penjajah dulu kan mereka datang dengan hukum sendiri dan dengan tentara sendiri. Sekarang pakai hukum kita dan aparat kita untuk menjajah kita,” pungkas kandidat doktor hukum pertambangan itu.

Untuk itu ia mengusulkan agar izin PT. NNT agar dicabut karena, dinilai sudah tidak lagi mematuhi hukum negara.

“Saya usulkan agar izinnya dicabut saja,” ujarnya. (ndi)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten SumbawaBarat(KSB)menggelarkegiatan monitoringdanevaluasi(monev)terhadap disipilin aparatur. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan(BK-Diklat)bersamaInspektorat Kabupaten (Itkab) dan bagian organisasi Sekretariat Daerah (Setda) membentuk enam sub tim. Kepala BK-Diklat KSB, H. Abdul Malik Nurdin,S.Sosmengatakan,timmonev saat ini sudah mulai turun lapangan. Dan untuk tahap awal, tim melakukan pemeriksaan di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di seputar KTC. “Sudah sejak kemarin (Selasa, red) tim turun ke SKPD,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (16/3).

Dalamkegiatanmonevaparatur kali ini, Malik menjelaskan, seluruh hal dilakukan pemeriksaan. Tidak sekadar disiplin di lihat dari tingkat kehadiran, tetapi juga melihat beban kerja pegawai baik itu yang berstatus sebagai ASN (aparatur sipil negara) maupun tenaga pegawai tidak tetap (PTTD) di masing-masingSKPD.“JadimoneviniuntukseluruhaparaturtidakterkecualiPTT karena hasilnya kita ingin melihat kebutuhan riil pegawai di masingmasing SKPD juga,” ujarnya.

Untuk tingkat disiplin, tim monev akan melihat tingkat kehadiran pegawai. Malik Nurdin menyebutkan,dataabsensipegawaisepanjang tahun 2015 lalu akan dijadikan bahan evaluasi. “Kami akan periksa absensi masing-masing pegawai. Dengan begitu akan dapat diketahui manapegawaiyangmemangbenarbenar disiplin mana yang tidak,” paparnya. Hasil tim monev nantinya akandisampaikankepadawakilbupati (wabup) sebagai bahan pertimbangan. Menurut Malik Nurdin, Wabup selanjutnya akan meman-

(Suara NTB/bug)

Abdul Malik Nurdin faatkan data tersebut sebagai bahanpertimbanganuntukmengevaluasi kebutuhan pegawai di masingmasing SKPD. “Intinya hasil tim sebagai data awal kita menata kebutuhan pegawai,” jelasnya.

Malik Nurdin mengatakan, kemungkinan usulan pemberhentian PegawaiTidakTetap(PTT)jikadari hasil monev diketahui ada di antaranyayangsudahtidakrelevanlagi dipertahankan. “Pasti akan berkurang (PTT). Karena pasti ada yang tidak bekerja lagi atau tidak masuk lagi. Atau kemungkinan meninggal. Mereka ini akan dikeluarkan tentunya. Berikut juga mungkin sudah malas tidak masuk sampai 48 hari kerja berturut-turut, merekainibisadikeluarkan.Tapiitu juga tunggu kebijakan bupati atau wabup,” tegas Malik Nurdin.

Oleh karena itu lanjut dia, sejauh ini penerbitan SK untuk pengangkatan PTT tahun ini belum dilakukan. Pasalnya penerbitan nantinya juga akan memanfaatkan hasil monev untuk menentukan PTT yang bisa dipertahankan untuk dipekerjakan. “Makanya harapan kita bisa selesai secepatnya monev ini,” pungkasnya.(bug)

Pra Musrenbang

Percepat Infrastruktur Dukung Industrialisasi Produk Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017, Bappeda menggelar Pra Musrenbang, Rabu (16/3). Prioritasnya program pembangunan 2017 diarahkan untuk pemantapan pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung industrialisasi produk unggulan daerah, sesuai tema yang diusung.

Kepala Bappeda Kabupaten SumbawaIr.H.Iskandar,Mec.Dev dalam laporannya menjelaskan, pra musrenbang bertujuan menyelaraskan hasil musrenbang tingkat kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten direncanakan 23 dan 24 Maret 2016, yang mengusung tema Pemantapan Pelayanan Publik dan Percepatan Pemban-

gunan Infrastruktur dalam mendukung industrialisasi produk unggulan daerah. Tema ini diusung mengingat periode pembangunan jangka menengah daerah tahap ketiga dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa (20052025) mengamanatkan, periode ini adalah pengembangan potensi agribisnis yang ditandai dengan semakin berkembangnya proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis – basis sektor primer untuk menjadi daerah agribisnis yang semakin kokoh, semakin berkembang penciptaan nilai tambah melalui sektor industri, perdagangan dan jasa – jasa lainnya, yang ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung terutama dalam hal aksesibilitas wilayah, komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan. “Tema ini juga dipandang

selaras denga isu strategis yang mencakup isu pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, aksesibilitas dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, serta perbaikan layanan publik dan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, ketika membuka kegiatan tersebut, menyatakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa periode 2016-2020 masih dalam proses penyusunan dan penyelarasan. Namun, bukan berarti tidak punya koridor dalam pembahasan pra-musrenbang ini.

Meskipun RPJMD belum ditetapkan, namun visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin kita capai dalam periode lima tahun kedepan sudah tertuang di dalam rancangan awal RPJMD. Hanya saja se-

mua itu perlu dilakukan penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa (20052025) serta dalam waktu dekat perlu dikonsultasi-publikkan untuk mendapatkan masukan dari semuastakeholders pembangunan.

Sehingga apa yang ingin diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dapat selaras dengan yang dirancang di dalam RPJMD lima tahun kedepan, terutama terhadap pengalokasian program dan kegiatan unggulan yang tertuang didalam dokumen visi-misi Husni Mo sebagai janji politik yang harus bisa terealisasi dalam lima tahun kedepan.

Wabup berharap agar strategi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada berbagai sektor dapat secara terintegrasi diprioritaskan untuk menginisiasi pengembangan industrialisasi

produk unggulan daerah beserta penyediaan infrastruktur pendukungnya. Sebab dengan industrialisasi produk unggulan daerah akan memberikan ruang bagi berlangsungnya transformasi kehidupan masyarakat dari proses produksi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri ke arah peningkatan mutu dan nilai tambah yang berorientasi pasar. Sehingga akan dapat menunjang pengembangan perekonomian baik secara individual, sosial maupun spasial. “Saya berharap kepada semua SKPD teknis, agar dapat menghasilkan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2017 yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala yang kita hadapi saat ini. Dengan mencermati kemampuan sumberdaya yang kita miliki, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran,” tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016 (3)

Bappeda akan Kembali Adakan Forum SKPD Bahas Hasil Musrenbang

(Suara NTB/ula)

MUSRENBANG - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si bersama Asisten III Setda Dompu, M. Amin, S.Sos dan Kepala Bappeda Dompu, Ir. H. Moh Rasyidin Suryadin, M.Si (dari kanan) saat pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016 di paruga Samakai Dompu, Senin (14/3) lalu.

lan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan pada 10 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp 274,12 miliar. Usulan terbanyak ditujukan untuk pelaksanaan urusan ke –PU-an sebesar Rp 250 miliar. Namun setelah dilakukan klinis bersama SKPD selama dua hari dalam proses musrenbang, disepakati 148 program dengan pagu indikatif sebesar Rp 936,645 miliar. Terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp 188,615 miliar, APBD Provinsi sebesar Rp 70,750 miliar dan APBN sebesar Rp 840,945 miliar.

Hasil kesepakatan musrenbang ini akan menjadi prioritas pendanaan APBD tahun 2017. Namun pasca pelaksanaan musrenbang masih akan dilakukan penajaman program dan kegiatan untuk dituangkan dalam peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2017 dan menjadi pedoman bagi semua SKPD dalam penyusunan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017. “Senin (21/ 3) besok kita akan adakan forum SKPD untuk membuat rankingan, sehingga masuk ke aplikasinya,” katanya.

Forum SKPD akan dilakukan pada sektor ekonomi,

karena dalam proses musrenbang waktunya cukup terbatas dan beberapa SKPD ini hanya membawa program yang menjadi usulannya dan belum mengakomodir usulan dari hasil musrenbang di tingkat Kecamatan. Estimasi anggaran dari program yang diusulkan juga belum ada, sehingga akan dibahas dalam forum SKPD. “Ini yang akan dirankingkan dalam forum SKPD besok,” katanya.

Kepala bidang fisik dan prasarana Bappeda Dompu, Yani Hartono, SP dalam proses musrenbang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dompu mengungkapkan, tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut dan pariwisata (Terpijar) menjadi program unggulan pemerintah daerah kedepan.

Sebagai salah satu program unggulan, Bappeda akan melakukan kajian tentang rencana pembangunan pariwisata dan akan menjadi acuan pembangunan pariwisata lima tahun kedepan. “Setelah musrenbang ini, kita akan adakan kajian terkait rencana pembangunan pariwisata daerah dan itu akan menjadi patokan pembangunan pariwisata Dompu lima tahun kedepan,” katanya. (ula/*)

Dompu Tidak akan Kirim PRT

Kapolda Resmikan Pos Polisi di Bima

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin tidak setuju terhadap pengiriman TKW ke luar negeri, khususnya pembantu rumah tangga (PRT). TKI dan TKW sering diperlakukan tidak manusiawi akibat tidak memiliki kompetensi.

Kota Bima (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, S.H., M.H., Rabu (16/3) meresmikan sebuah Pos Polisi di Kota Bima.

Pos Kota di jalan Sulawesi itu terletak tak jauh dari kediaman pribadi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang merupakan kawasan sentra perekonomian dan perdagangan masyarakat kota setempat.

Kapolda mengucapkan terima kasih atas segala dukungan operasional yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bima.

Kepada jajaran Polres Bima Kota, ia meminta agar bangunan kantor ini dijaga dan dimanfaatkan dengan optimal.

“Semoga adanya Pos Kota ini dapat meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” ucap Umar.

Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Kapolda, turut disaksikan oleh Walikota Bima, Bupati Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima, Kasdim 1608 Bima, dan perwakilan dari unsur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Raba Bima.

Pada kesempatan tersebut, Walikota juga menyerahkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 253 Tahun 2016 tentang Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Kota Bima Kepada Kepolisian Resor Bima Kota untuk digunakan sebagai Pos Polisi Sektor Bima Kota.

“Kita tahu bahwa sejarah dibangunnya kantor Pos Kota yang baru ini akibat terbakarnya bangunan yang lama. Semua kejadian memang ada hikmahnya,” kata Walikota.

Sebelumnya pos polisi yang kini didukung kamera CCTV itu, terbakar pada saat bersamaan terjadinya konflik sosial antara warga Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, pada akhir 2014 silam.

Menurut Qurais, hikmah dari kejadian tersebut adalah dibangunnya kantor baru Pos Kota itu, yang kebetulan berdekatan dengan kediaman Ibu Bupati Bima, sehingga diharapkan bisa melaksanakan fungsi penjagaan dengan baik.

“Secara kebetulan kantor pos polisi ini tak jauh dari kediaman ibu Bupati,” kata Walikota disambut senyum Bupati Bima.

Usai peresmian, rombongan Kapolda melakukan peninjauan ke kantor Polsek Asakota di Jalan Lintas Kolo Kecamatan Asakota. (uki)

“Justru itu (pengiriman TKW ke luar negeri) yang kami lawan di Dompu. Sering kali mereka (TKI/TKW) mendapatkan perlakuan yang menciderai nilai kemanusiaan yang kita anut di tempatnya bekerja,” kata Bambang pada rapat koordinasi SKPD rumpun kesra Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu di pendopo Bupati, Rabu (16/3).

Program pemerintah Kabupaten Dompu selama ini berhasil membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan memberi perbaikan bagi ekonomi rakyat.

Dampaknya, pengiriman TKW juga semakin berkurang.

Ia pun mengajak untuk merenungi kasus deportasi TKI dari Malaysia yang tidak henti – henti. Ia mencurigai, itu sengaja dilakukan untuk meng-

hindari beban perusahaan tempat TKI/TKW bekerja dalam membayar tanggungan gaji dan tabungan simpanan para pekerja. Modusnya, pemberi kerja bekerjasama dengan oknum aparat untuk merazianya. Karena paspor dan dokumen ketenagakerjaan para TKI/TKW dipegang oleh pemberi kerja. Ketika menjelang akhir masa kontrak, para pengusaha sering membuat ulah.

“Itu yang sering saya dapatkan ceritanya saat sering ke Malaysia (sebelum menjadi Bupati),” kata H. Bambang.

Namun bupati mengaku, siap mendukung pengiriman TKW tenaga terampil yang diprogramkan pemerintah.

Apalagi pengiriman TKW ini diawali dengan kerjasama antara perusahaan milik pemerin-

tah, sehingga para pekerja memiliki kepastian dan ketrampilan melalui proses pelatihan sebelum diberangkatkan.

“Apapun alasannya, mereka tetap sebagai TKW. Kecuali untuk dalam kota dan pada sektor formal, sehingga lebih mudah diakses. Tapi juga kalau ada perjanjian antarnegara,” kata bupati.

Sebelumnya, Asisten II Setda Provinsi NTB mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI memiliki program Wanita Indonesia Hebat melalui pengiriman TKW ke luar negeri. Para pekerja sebelum dikirim akan dilatih keterampilannya selama enam bulan dan daerah harus ikut berkontribusi untuk biaya penginapannya.

Ketika sudah bekerja, mere-

Polsek Sape Musnahkan Miras Bima (Suara NTB) – Polsek Sape memusnahkan sekitar 420 liter minuman keras (miras) tradisional, Rabu (16/ 3). Miras tersebut berasal dari operasi bersama masyarakat setempat beberapa waktu lalu.

Kapolsek Sape, AKP Syarifuddin, S. Sos, M. Si, mengatakan, pemusnahan miras dengan tujuan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat, sehingga tetap aman dan kondusif.

“Miras yang dimusnahkan adalah hasil operasi bersama masyarakat dengan jumlah 420 liter jenis sofi,” ucapnya.

Selain itu, Syarifuddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu pihaknya, dalam meminimalisir peredaran miras di wilayah setempat.

Dia berharap agar ke depan tidak melakukan aksi main hakim sendiri seperti melakukan pengerusakan terhadap rumah pelaku tindak pidana.

Sebab hal itu akan memunculkan permasalahan baru.

“Kami berharap masyarakat tetap mempercayakan proses hukum kepada pihak Kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Camat Sape, Muhaimin, S.Sos mengapresiasi kinerja pihak Kepolisian dengan melakukan pencegahan dalam meminimalisir peredaran miras, serta mengharapkan agar seluruh masyarakat tetap berperan dan mendukung tugas aparat Kepolisian.

(Suara NTB/uki)

DIRESMIKAN - Kantor Pos Polisi di Kota Bima yang diresmikan, Rabu.

Qurais Belum Ingin Ikut Pilgub NTB

(Suara NTB/uki)

MUSNAHKAN - Miras tradisional yang dimusnahkan Polsek Sape dan tokoh masyarakat, Rabu (16/3).

“Tugas ini merupakan tanggung jawab kita bersama, apapun hal yang positif dan baik untuk masyarakat wajib kita dukung,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan

pemusnahan miras dengan ditumpahkan ke dalam lubang. Pada acara tersebut dihadiri juga dihadiri Kepala Desa Se Kecamatan Sape, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. (uki)

(Suara NTB/ula)

KESEPAKATAN BERSAMA - Bupati Dompu, H. Bambang MYasin didampingi Sekda Dompu, H. Agus Bukhari saat menandatangani ikut menyetujui kesepakatan bersama hasil rapat SKPD rumpun kesra Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu, Rabu (16/3). ka memiliki penghasilan Rp 20 juta perbulan.

“Ini dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat menuju Wanita Indonesia Hebat yang menjadi program Kementerian pemberdayaan

Perempuan,” katanya. Untuk tahun 2016, Dompu mendapat jatah sebanyak 20 orang perempuan dan tahun 2017 mendatang sebanyak 27 orang. “Itu khusus bagi perempuan,” tambahnya. (ula)

Bupati Dompu Usulkan Program Pemberdayaan Laki-laki Dompu (Suara NTB) Program pemberdayaan perempuan selalu menjadi topik dalam kasus kekerasan, padahal laki – laki yang sering menjadi pelaku tidak pernah menjadi perhatian. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengharapkan agar ada program pemberdayaan bagi laki – laki sehingga bisa tersadarkan dan mencegah terjadinya kekerasan.

Usulan Bupati Dompu ini langsung direspon pemerintah Provinsi NTB dan dimasukkan dalam rumusan kesepakatan bersama hasil pertemuan koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) rumpun Kesra Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu di pendopo Bupati Dompu, Rabu (16/3). “Laki – laki yang sering kali sebagai pelaku tidak pernah kita perhatikan dalam rangka upaya pencegahan kekerasan. Saya harapkan agar pemberdayaan laki – laki ini menjadi bagian dari program kita kedepan,” kata bupati.

Asisten III Setda Provinsi NTB, Drs. H. L. Syafi’i, M.Si yang memimpin rombongan SKPD rumpun Kesra Provinsi langsung meresponnya dengan mencantumkan dalam poin ke-18 dari 19 poin kesepakatan bersama setelah poin pemberdayaan perempuan berbasis gender dan peningkatan kapasitas aparat Desa dan BPD. Usulan yang tidak biasa ini sempat diperbincangkan di antara pejabat peserta rapat dan kembali dipertegaskan Bupati.

“Jika selama ini kita kenal hari ibu, belum lama ini juga sudah mulai disuarakan hari suami. Ketika disebut suami, sudah pasti memiliki istri dan anak. Tujuannya untuk menyadarkan para suami bahwa mereka memiliki beban tanggungjawab terhadap istri dan anaknya,” tegas bupati.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Dompu cukup tinggi, mencapai 245 kasus selama tahun 2015. Bahkan setiap pekan pasti ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan ke Polres tahun 2015. Di antara kasusnya terkait pelecehan seksual terhadap anak juga cukup tinggi. “Makanya kita di Dompu ini sudah darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan,” kata Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Dompu, H. Soehartomo, SKM, MPPM. Menanggapi tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, bupati mengatakan, perlu dipelajari lebih lanjut terhadap para pelaku kekerasan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sehingga bisa diantisipasi dan ditangani secara komprehensip. “Kita perlu telusuri lebih lanjut jumlah kasusnya dan pelakunya untuk bisa ditangani secara komprehensip,” tegasnya. (ula)

Korban Banjir di Bima Keluhkan Lambannya Bantuan Bima (Suara NTB) – Warga desa Sampungu Kecamatan Soromandi yang menjadi korban banjir akhir pecan lalu, mengeluhkan lambannya bantuan dari pemerintah. Hingga saat ini, sebagian warga setempat mengalami kesulitan bahan makanan.

Hal itu diperparah dengan kondisi jembatan yang patah, membuat warga semakin terisolasi. “Hingga saat ini, kami belum mendapat bantuan dari pemerintah,” ucap salah seorang warga, Abdul Rahman kepada Suara NTB, Rabu (16/3).

Dia menyayangkan sikap

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bakal digelar 2018 mendatang. Namun sejumlah nama calon sudah mencuat di permukaan, salah satunya Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin. Orang nomor satu di Kota Bima ini, diisukan bakal maju dan bertarung dalam agenda lima tahunan tersebut.

Menanggapi hal itu, Qurais dengan tegas membantah mengenai isu tersebut. Sebab, hingga kini walikota dua periode ini tengah fokus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bima.

“Saya tidak tahu soal itu. Karena saya masih banyak tugas yang harus diselesaikan,” ucapnya menjawab Suara NTB, Rabu (16/3).

Kata dia, sejak dilantik dan disumpah menjadi Walikota Bima tiga tahun silam, sisa masa jabatannya yang masih tinggal dua tahun lagi hanya memikirkan dan mengabdi kepada masyarakat serta membangun Kota Bima yang lebih baik lagi.

“Yang jelas saya belum berani memikirkan arah ke sana sebelum masa jabatan ini berakhir. Apalagi umur saya batasnya sampai kapan,” katanya.

Ditanya jika ada masyarakat yang mempercayakan serta beberapa partai meminangnya, yang menginginkan dirinya untuk maju sebagai orang pertama atau kedua di NTB, Qurais hanya tersenyum sumringah sembari menyatakan rasa syukur.

“Ada yang mau meminang, saya bersyukur. Tapi untuk sekarang saya belum berkeinginan,” ujarnya.

Ketua Umum DPC Partai Demokrat Kota Bima ini menyatakan siap untuk maju. Apabila dipercayakan dan ditugaskan oleh partainya sendiri. Mengingat hal tersebut wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua kader.

Saya masih ada partai dan pimpinan yang lebih atas. Kalau ditugaskan tentu saja siap,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Musrenbang Kabupaten Dompu tahun 2016 menghasilkan sekitar 51 usulan masyarakat pada 10 Dinas/ Instansi. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sektor ekonomi akan kembali merapatkan sehingga bisa dilakukan perankingan sehingga masuk ke aplikasi hasil musrenbang. Hasil perankingan nantinya diputuskan sumber pembiayaannya.

Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh Rasyidin Suryadin, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (16/3) mengungkapkan, sebanyak 51 usu-

Pemkab Bima dan SKPD terkait.

Pasalnya pasca terjadinya bencana tersebut, Bupati maupun Kepala Dinas tidak pernah meninjau langsung korban banjir.

“Bencana banjir sudah memasuki hari ke lima. Namun tidak ada perwakilan pemerintah yang turun ke lokasi,” katanya.

Menurut dia, banjir tersebut mengakibatkan dua jembatan patah, sejumlah ternak dan puluhan hektar area persawahan masyarakat yang siap panen tak luput dari peristiwa tersebut. Haris memperkirakan total kerugian yang dialami warga mencapai miliaran rupiah.

“Selain kerugian material, kami j u g a dirugikan dengan patahnya dua unit jembatan yang menjadi penghubung aktivitas warga,” akunya.

Hal senada juga dikatakan Ilyas Ahmad. Ia meminta agar pemerintah segera membangun kembali sejumlah fasilitas yang rusak tersebut. Termasuk membangun bronjong di area persawahan yang rusak terbawa arus banjir itu.

“Kami berharap Pemerintah cepat merespon. Jika tidak, kami khawatir akan kehilangan lahan pertanian karena terus diseret banjir,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi

III DPRD Kabupaten Bima, H. Mustahid mengatakan, pemerintah harus tanggap terhadap bencana. Apalagi banjir yang terjadi di wilayah Soromandi merupakan bencana nasional, meski dalam musibah itu tidak memakan korban jiwa.

“Itu adalah bencana nasional dan Pemerintah harus segera memperhatikannya,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah harus turun melakukan pengecekan di lokasi untuk memastikan kondisi infrastruktur dan lahan pertanian yang rusak.

“Kalau sudah mengetahui ada bencana, Pemerintah harus sigap. Minimal kehadirannya memberikan motivasi dan semangat bagi korban,” tuturnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, S.H., M.H, mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan pihak Kecamatan, termasuk Pemerintah desa setempat.

“Soal bencana kita sigap, hanya saja kami menunggu laporan,” katanya singkat.

Bupati Bima, Hj Dinda Dhamayanti Putri menegaskan, terkait bencana tersebut, pihaknya telah berkoordinasi melaporkan ke pihak Pemerintah Provinsi untuk mengecek dan meninjau langsung sarana dan prasarana yang rusak, seperti jalan dan jembatan.

“Jalan dan jembatan itu tanggungjawab Pemprov. Namun kami juga tidak akan menutup mata,” ujarnya.

Dinda juga menegaskan akan mengunjungi korban banjir tersebut.

Hanya saja saat ini, Ia ada harus dinas ke luar daerah. Sebab, pihak Kemendagri mengundang semua kepala daerah di Jakarta tanpa terkecuali dirinya.

“Sepulang dari tugas ini, Insya Allah kami akan langsung menemui warga,” pungkasya. (uki)

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Korupsi Proyek Terminal Penumpang BIL Hanya Sebatas Saran TANGGAPAN datang dari berbagai pihak terkait keberadaan TNI di Lombok Internasional Airport (LIA) yang menggunakan senjata lengkap. Salah satunya tanggapan dari Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Adapun, pernyataan dari salah satu wakil ketua DPRD NTB yang bernada menghadang pernyataannya, dianggap Mori hanya sebatas perbedaan pendapat dan sebagai suatu hal yang wajar.

“Jadi saya tidak peduli dengan apa tangapan orang atas pandangan saya ini. Kalaupun beliau itu menganggapnya seperti apa, ya terserah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya anggap benar. Karena kalau saya menyampaikan sesuatu, lalu kemudian ada orang yang mengkritisinya, kemudian saya akan bungkam, kan saya melanggar sumpah jabatan saya dong,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (15/3).

Apakah kelanjutan perseteruan itu karena perbedaan pandangan atas seleksi sekda NTB beberapa waktu lalu?

“Ya mudah-mudahan tidak ada maksud lain. Saya mengormati saja. Karena sampai sejauh ini saya hanya melihat perbedaan pandangan saja,” katanya.

Ia pun memperjelas penyataanya di media beberapa waktu lalu terkait keberadaaan TNI yang menggunakan senjata lengkap di LIA, hanya sebatas saran. Bukan sebagai sikap tidak setuju atas keberadaan TNI. “Terkait dengan statement saya, itu hanya menyarankan agar tidak menggunakan senjata. Bukan melarang ada TNI di sana.

Nah kenapa saya katakan itu, karena itu akan merusak image kita sebagai daerah tourism. Sehingga dengan tidak ada senjata, maka tidak ada kesan dari para turis bahwa daerah kita tidak aman. Kita harus menjaga image itu,” ujarnya.

Pendapatnya sederhana. Ia menginginkan agar TNI tidak bersenjata lengkap di area LIA. Karena menurutnya, tidak ada satupun bandara di dunia ini yang dijaga oleh tentara bersenjata lengkap.

“Kalau kita yang melihatnya mungkin biasa, tetapi kalau orang luar, pasti memiliki pandangan yang berbeda. Nah ini yang kita khawatirkan,” pungkasnya. (ndi) (Suara NTB/dok)

Perketat Pengamanan Lapas LANTARAN ditemukannya sejumlah alat diduga penghisap sabu berupa bong di ruang tahanan warga binaan, pihak Lapas Kelas I Mataram memperketat pengawasan barang-barang bawaan pengunjung yang masuk. Setiap warga binaan yang menemui pengunjungnya tak boleh luput dari penggeledahan badan.

“Penambahan petugas penggeledahan. Kita periksa setiap yang keluar masuk,” terang Kepala Lapas Kelas I Mataram, Hanibal saat ditemui Rabu (16/3). Dalam penggeledahan mendadak oleh Kanwil Kemenkumham NTB dan BNNP NTB, ditemukan bong diduga alat hisap sabu yang dibuat dari bekas botol minuman. Ada pula sejumlah gunting dan pisau. Meski demikian, tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba dalam penggeledahan Selasa (15/3) malam.

Pihaknya mengakui bahwa terkadang terjadi alpa dalam pemeriksaan barang maupun orang yang berkunjung menemui narapidana. Pemeriksaan secara manual yang dilakukan para petugas menyisakan celah yang diduga dapat ditembus oleh para pengunjung, menyelundupkan narkoba di dalam barang berupa kiriman makanan ataupun medium lain.

Sejumlah barang itu kemudian diduga dirakit sendiri oleh narapidana membuat alat sejenis bong tersebut. Sebab, lanjut dia, sangat mudah sekali alat tersebut dibuat dan disembunyikan sedemikian rupa mengelabui petugas. Ia pada suatu waktu menggeledah pernah menemukan barang diduga narkoba yang diselipkan diantara nasi kotak.

Pihaknya juga terkendala sulitnya mengawal setiap warga binaan yang ada saat ini mengingat jumlahnya yang over kapasitas, dari daya tampung 255 narapidana, kini Lapas Mataram dihuni oleh 637 narapidana. Sejumlah diantaranya, sambung dia, tentu ada yang memiliki jadwal besuk setiap harinya.

“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin kadang kecolongan juga,” ujar Hanibal. Pihaknya sendiri sebelumnya tidak tinggal diam. Bahkan sebelum itu pun pihaknya melalui Kepala Pengamanan Lapas beserta jajaran sudah sering melakukan penggeledahan serupa. “Ke depan walaupun tidak zero, tapi setidaknya ada lah perubahan hasilnya,” kata dia.

Penindakan oleh pihak Lapas sendiri ke depan, kata Hanibal, akan lebih diperketat. Semua tamu yang membesuk narapidana diperiksa. Pun juga kepada narapidana digeledah badan kembali sebelum kembali menuju ruang tahananya, mengantisipasi diselipkan barang berupa narkoba. Narapidana yang terbukti menyimpan narkoba di Lapas akan ditindak berupa dihilangkannya hak mendapat remisi, hak pembebasan bersyarat, dan jam besuk.

Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk menangkap dan menindak hukum oknum petugas Lapas jika terlibat dalam narkoba. Sebagai bagian dari lembaga pemasyarakatan yang membimbing narapidana menjadi humanis, sudah seharusnya bersih dari narkoba.

Hanibal mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap pihak lain yang ingin membantu dalam rangka menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan bebas narkoba.

“Kami terbuka. Petugas kalau terlibat tangkap. Bila perlu pecat. Karena sudah maklumat dari menteri dan juga upaya kami mendukung pemberantasan narkoba,” terangnya. Namun, ia menegaskan bahwa mengungkap oknum yang terlibat memang sulit dan ia mensyukuri bahwa hingga kini tidak ada petugas Lapas Mataram yang terlibat. (why)

(Suara NTB/why)

Suwarjana Divonis 13 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi pembangunan terminal penumpang BIL, I Nyoman Suwarjana diputus 13 tahun penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (16/3). Ia juga dikenai pidana penjara tambahan selama lima tahun jika tidak membayarkan uang pengganti kerugian negara.

“Menyatakan terdakwa Ir. Nyoman Suwarjana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama,” tegas Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, SH, MH didampingi Hakim Anggota, Edward Samosir, SH dan Mohammad Idris Moh Amin, SH. Perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim terbukti sesuai pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Terdakwa dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp 39.901.925.278,02.

“Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama

satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” terang Wari.

Ia melanjutkan, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun. Majelis hakim juga menetapkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal yang memberatkan, kata Wari, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan sebelumnya tidak pernah dihukum. Masing-masing JPU Kejari Praya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir menanggapi putusan majelis hakim.

Terdakwa perkara korupsi terminal penumpang BIL dan fasilitas penunjangnya, I Nyo-

(suara NTB/why)

VONIS - I Nyoman Suwarjana divonis 13 tahun penjara dalam perkara korupsi Terminal Penumpang BIL. Nyoman Suwarjana mendengarkan pembacaan putusan hakim ini di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram Rabu kemarin. man Suwarjana sebelumnya diKerugian negara yang tim- mengklaim kekurangan dana tuntut hukuman badan 16 tahun bul dalam pengerjaan proyek pada 2009 itu melakukan lima penjara. Disebutkan bahwa senilai Rp 114,5 miliar itu kali addendum, atas kesepakaDirektur PT Slipi Raya Utama terkoreksi dalam persidangan. tan terdakwa bersama Direktersebut terbukti memperkaya Saksi ahli dari BPKP dalam tur Proyek PT Angkasa Pura I, diri sendiri atau suatu korporasi persidangan mengoreksi keru- Slamet Suwartono (alm). secara melawan hukum dalam gian negara dari semula pada Dakwaan JPU menyebutpengerjaan terminal yang meru- surat dakwaan disebutkan Rp kan bahwa tindak pidana kopakan gedung induk BIL pada 45.191.159.321,92 menjadi Rp rupsi dilakukan dengan modus rentang 2008-2010. mark-up anggaran dalam 43.679.125.408,02.

Sebelumnya, terdakwa ditunPengerjaan mega proyek sejumlah pekerjaan proyek, tut JPU untuk mengembalikan yang dimulai sejak 10 Maret seperti perbedaan harga dari uang kerugian negara senilai Rp 2008 itu meliputi pekerjaan subkontraktor dengan RAB, 43.679.125.408,02. Jika tidak persiapan, persiapan mobil- kemahalan harga, dan kelebidapat dipenuhi maka diganti isasi dan demobilisasi, ba- han pembayaran volume pedengan penjara 6 tahun. Untuk ngunan material, bridge ter- kerjaan. Selain itu terdapat denda, terdakwa yang ditahan minal, arsitektur terminal, in- pula uang muka yang seharusdi rutan sejak 18 Mei 2015 itu terior dan furniture, mekani- nya tidak dibayarkan, serta pediharuskan membayar Rp 200 ka, serta elektronika bandara. nambahan pembayaran kepajuta subsidair 6 bulan penjara.

Kontraktor yang sempat da konsultan pengawas. (why)

BNN Membangun Jejaring

Wujudkan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) perlu adanya penerapan dan sinergitas program kelembagaan dengan konsep pembangunan berwawasan anti narkoba.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, menyelenggarakan kegiatan Advokasi membangun jejaring pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan institusi swasta, Kadin Provinsi NTB, HIMPI, KNPI dan Asita NTB, Rabu (15/3) di Hotel Golden Tulip Mataram. Kegiatan Advokasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi guna terwujudnya sinergitas program kelembagaan melalui integrasi program pada masing-masing institusi.

Kepala BNN NTB Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si dalam sambutannya menyebut, beberapa program yang bisa dilaksanakan oleh instansi pemerintah kabupaten maupun institusi swasta dalam upaya pencegahan, antara lain sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, pelatihan pengembangan potensi diri, pelatihan penggiat anti narkoba, tes urine berkala, pendampingan khusus kelompok berisiko, penyusunan ke-

(Suara NTB/humas bnn)

ASISTENSI LANJUTAN – Kepala BNN NTB Kombes Pol Sriyanto saat asistensi jaringan dalam rangka P4GN, di Hotel Golden Tulip kemarin. bijakan anti narkoba.

“Demikian juga dalam upaya pemberantasan, misalnya penyediaan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pelatihan penanganan dini korban penyalahgunaan narkoba, pendampingan kelompok pascarehabilitasi, pengkajian metode terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba, penyediaan layanan informasi tindak pidana narkoba dan lainlain,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Kabag Kesra pada pertemuan advokasi tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pemerintah setempat telah mengalokasikan anggaran melalui bebera-

pa SKPD terkait pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba.

Sriyanto pun menyambut baik dukungan dari instansi pemerintah maupun swasta itu. Karena dengan dukungan program dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta, akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga dapat mencegah diri dan terhindar dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

“Kegaiatan advokasi yang sama akan segera juga kami laksanakan pada institusi swasta,” pungkasnya. (ars/*)

Satlantas akan Usulkan KTL di Lotim Diperpanjang Selong (Suara NTB) Satlantas Polres Lotim akan mengusulkan kepada Pemkab Lotim untuk memperpanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Langkah itu menyusul jika selama operasi Simpatik 2016 dilaksanakan, khusus untuk di kawasasn KTL belum ada terjadi kecelakaan lalu lintas. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, SIK, Rabu (16/3).

Dengan diperpanjangnya KTL itu, maka ketertiban masyarakat dalam berkendara akan meningkat dan tingkat kecelakaan yang terjadi juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian, harapnya, rute yang menjadi KTL itu ke depannya tidak hanya sepanjang 4 kilometer yang dimulai dari Jalan TGKH, Zainudin Abdul Madjid sampai dengan depan SMAN 1 Selong. “Untuk saat ini baru empat kilometer ruas jalan yang menjadi Kawasan KTL. Namun ke depan ini akan kita usulkan ke Pemda agar KTL diperpanjang,” jelasnya.

Salah satu alasan mendasar dalam perpanjangan KTL itu

karena suatu kawasan KTL akan merupakan kawasan yang akan menjadi contoh maupun acuan yang mencerminkan bagaimana berkendara dengan cara yang baik dan benar.

Dikatakannya, KTL pada ruas jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati. Kendati demikian, untuk mengatisipasi agar ketertiban dan mengurangi angka kecelakaan. Bukan hanya kawasannya saja yang harus tertib, para pengendara juga dituntut tertib dalam berkendara, serta melengkapi semua kelengkapan. Baik surat maupun kendaraan sesuai dengan aturan. Dengan adanya KTL tentu aparat Satlantas tidak akan melupakan kawasan yang lain yang juga menjadi prioritas untuk diperhatikan.

“Khusus untuk di KTL ketertiban masyarakat sangat mengalami peningkatan baik penggunaan helm maupun atribut yang lain. Untuk denda juga sudah kita sosialisasikan,” jelasnya. (yon)

Mahasiswa Diharapkan Paham ”Proxy War” Batal, Pembangunan Kantor BNN di Lobar

(Suara NTB/yon)

KTL - Spanduk pemberitahuan yang dipasang oleh Satlantas Polres Lotim ketika memasuki KTL di Jalan TGKH, Zainudin Abdul Madjid.

Mataram (Suara NTB) Bertempat di Aula Universitas Muhammadyah Mataram (UMM) Jalan KH Ahmad Dahlan pagesangan Kota Mataram, Rabu (16/3), sejumlah pihak menyampaikan materi dalam “Seminar Kebangsaan”. Kegiatan dalam rangka meneguhkan sikap pemuda dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat nasionalisme, dihelat DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Hadir menjadi pemateri Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede, Anggota DPRD NTB Muhammad Arafat SH., MH, Ketua KNPI NTB Hamdan Kasim, perwakilan BNN NTB, Asep Badarudin SPd. Danrem yang memberikan ceramah mengenai perang Proxy atau Proxy War, mengingatkan bahwa negara saat ini sedang dilanda perang tersebut. “Perang Proxy salah satu contohnya yaitu peredaran narkoba yang mulai sangat meresahkan dan peredarannya mulai merambah ke semua golongan, tidak hanya orang tua, remaja bahkan anakanak sudah menjadi target dari peredaran Narkoba tersebut,” kata Danrem.

Melalui narkoba, akan merusak pikiran dan mental

masyarakat. Apalagi kaum remaja dan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Itulah menurutnya salah satu cara yang digunakan dalam perang proxy.

“Karena Perang Proxy tidak seperti perang pada umumnya. Tidak ada kontak fisik secara langsung. Namun menggunakan pihak ketiga yaitu orang yang ada di dalam negara tersebut atau yang sering disebut dengan boneka seperti Ormas, Mahasiswa, Pelajar dan lain-lain,” kata Danrem.

Dalam ceramah Wawasan Kebangsaan itu, Danrem

memfokuskan materi dengan tema “Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Menuju Generasi Muda Anti Narkoba”. Melalui tema tersebut diharapkan para generasi muda khususnya Mahasiswa yang di UMM, memahami dan menyadari bahwa Narkoba merupakan salah satu cara untuk menghancurkan negara. Danrem 162/WB berharap generasi muda Indonesia khususnya mahasiswa UMM, dapat menjadi motivator bagi pemuda lainnya dalam berkarya dan memajukan bangsa Indonesia tanpa narkoba. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

SEMINAR KEBANGSAAN – Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat menyampaikan materi dalam Seminar Kebangsaan UMM.

Giri Menang (Suara NTB) Rencana BNN pusat untuk membangunan kantor BNN di Lombok Barat batal. Presiden hanya menyetujui pembangunan 29 unit kantor BNN di seluruh indonesia dari yang direncanakan akan dibangun 70 unit. Di NTB, pembangunan kantor BNN hanya di Sumbawa. Batalnya pembangunan ini, menyebabkan lahan yang sudah dihibahkan sebagai lokasi pembangunan Kantor BNN terbengkalai.

Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid S.Ag, M.Si, mengatakan, rencana awal BNN akan membangun kantor tahun 2015 lalu.

Pemda pun sudah menghibahkan lahan 20 are di Gerung. Lahan itupun sudah disertifikatkan atas nama BNN. Namun, Pemda dalam hal ini kecolongan, karena awalnya rencana pembangunan kantor BNN se Indonesia 70 kantor, namun yang disetujui presiden 29 kantor.

Akhirnya untuk NTB hanya bisa dibangun di Sumbawa.

Kenapa tidak masuk ke Lobar?

Karena yang minta langsung ke Menpan RB untuk pembangunan kantor itu langsung Ketua DPRD sumbawa. Lebih jauh dikatakan, keberadaan kantor

ini sebenarnya sangat diperlukan karena sangat urgen.

Sebab ia memperoleh laporan, dari sisi angka pengguna narkoba terbilang tinggi. Bahkan, saat ini terbilang mengkhawatirkan. Penyebaran barang haram ini, telah menyasar tidak hanya perkotaan, namun hingga ke pelosok dusun. Untuk mengantisipasi penyebaran barang haram inilah, kantor BNN dibangun. Diharapkan dengan adanya kantor BNN, penanganan masalah narkoba di Lobar lebih maksimal.

Sebab, telah ada BNN tersendiri yang nantinya menangani masalah ini. “Bahkan saat ini, informasinya tidak ada dusun yang tidak terkena narkoba,” bebernya. Terkait tes narkoba di kalangan Pemda, ia sangat mendukung. Ia menyarankan agar BBN untuk langsung melakukan itu.

Pihaknya juga tengah membuat semacam formula untuk perlindungan sekolah dari ancaman narkoba. Sebab tidak menutup kemungkinan mereka akan terjangkit, termasuk para guru.

Ia juga mendukung aparat menindak tegas dan menghukum berat para pelaku narkoba. (her)

BUDAYA DAN HIBURAN Akpar Gelar Seminar Nasional Wisata Halal Indonesia

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Mataram (Suara NTB) – Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram menggelar seminar nasional yang membahas tentang wisata halal di Indonesia, Rabu (16/3). Seminar ini didasari dengan penghargaan yang diterima NTB, khususnya Lombok sebagai salah satu destinasi halal dunia. Sehingga perlu adanya pemahaman dari semua pihak terkait dengan konsep wisata halal yang sebenarnya.

“Dunia pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia harus tahu konsep wisata halal yang sebenarnya. Kami mengambil tema ini dengan mendatangkan para pelaku pariwisata yang terlibat langsung dalam wisata halal ini,” kata Direktur Akpar Mataram Drs. I Putu Gede, M. Par kepada Suara NTB, di Mataram,

Rabu (16/3).

Dalam seminar itu, hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si selaku pembicara terkait implementasi kebijakan wisata halal di NTB. Hadir pula Penasehat Kehormatan Kementerian Pariwisata RI Sapta Nirwandar selaku pembicara terkait kebijakan pariwisata halal di Indonesia. Termasuk, Ryanto Sofian selaku pemilih Hotel Sofian yang menjadi hotel syariah terbaik di dunia.

Menurut Kepala Disbudpar NTB ikon halal membuka kesempatan bagi NTB untuk menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan, selain tempat wisata lainnya di Indonesia.

Sebab saat ini banyak wisatawan yang lebih menyu-

kai wisata halal, sehingga mendatangi NTB sebagi tempat berwisata.

“Kita harus bersama-sama memajukan wisata halal ini agar wisatawan tidak kehilangan kepercayaan terhdap branding halal kita. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya Disbudpar,” kata Faozal.

Menurutnya wisata halal ini bukanlah hal yang sulit bagi NTB. Apalagi NTB memiliki delapan aktivitas pariwisata yang turut mendukung wisata halal tersebut. Diantaranya Pesona Lombok-Sumbawa, akses seperti airport yang telah dibangun dengan standar internasional. Kemudian ada pantai dan pulau yang menawan untuk dikunjungi.

Selain itu wisatawan juga bisa melakukan wisata religi, sebab

NTB dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid.

NTB, lanjutnya, juga memiliki dua gunung yang terkenal yaitu Gunung Tambora dan Gunung Rinjani. Wisatawan juga akan dimanjakan dengan wisata kuliner dengan berbagai makananan tradisional yang khas dan menarik untuk dicoba. Selain itu perkembangan ekonomi kreatif seperti tenun dan mutiara juga dapat ditemukan di NTB. Dan yang paling penting adalah kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang saat ini sudah mulai beroperasi setelah 23 tahun.

Sementara, pembicara dari Kementerian Pariwisata Sapta Nirwandar menyampaikan betapa wisata halal saat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap wisatawan. Sebab banyak wisatawan yang men-

geluhkan kondisi lokasi wisata yang terkadang tidak menyediakan tempat ibadah dan makanan yang disediakan belum bersertifikat halal.

“Wisata halal ini sudah menjadi kebutuhan. Wisatawan akan merasa nyaman untuk datang ke sebuah destinasi wisata yang menyediakan kebutuhannya seperti makanan yang halal dan tempat wisata yang tenang,” ungkapnya.

Sama halnya dengan Ryanto Sofian, ia menjelaskan tentang konsep halal yang dilakukan di bidang perhotelan.

Sebab pariwisata tidak bisa dijauhkan dengan hotel yang menjadi salah satu pertimbangan wisatawan mendatangi suatu destinasi wisata. Menurutnya konsep halal merupakan hal yang baik untuk diterapkan pada perhotelan.

Halaman 9

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA – Direktur Akpar Mataram I Putu Gede berpose bersama Penasihat Kehormatan Kementerian Pariwisata RI Sapta Nirwandar, Pemilik Hotel Sofian Ryanto Sofian dan Kepala Disbudpar NTB H. L. M. Faozal usai seminar Wisata Halal Indonesia, di Mataram, Rabu (16/3).

“Halal itu isinya yang baik-baik, sehingga yang kita dapatkan juga baik. Bukan berarti yang lain tidak baik,

hanya saja penerapan konsep halal ini menjadikan pekerjaan kita semakin berkah,” ungkapnya. (lin/*)

Pemerintah Siapkan Rp 70 Miliar untuk Politeknik Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera dieksekusi dalam waktu dekat. Lahan telah disediakan seluas 23 hektar di Kecamatan Puyung, kabupaten Lombok Tengah. Anggarannya pun telah disediakan mencapai Rp 70 miliar. Dengan rincian Rp 50 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 20 miliar untuk operasional.

(Suara NTB/ist)

Hotel Limoes

Hotel Limoes dengan Nuansa Islami HOTEL Limoes adalah hotel yang terletak di pusat Kota Mataram. Letaknya cukup strategis yaitu di Jalan Bung Karno Nomor 2 yang berada satu gedung dengan Klinik Alumni Agung.

Ini juga menjadikan Hotel Limoes sebagai hotel yang mempunyai fasilitas kesehatan. Selain itu nuansa yang dibangun pada hotel ini juga menggunakan konsep syariah yang kental akan nilai-nilai Islam. Terlihat dengan berbagai fasilitas keagamaan yang telah disediakan di masing-masing kamar dalam hotel ini.

“Yang menjadikan kita berbeda dengan hotel lainnya, karena hotel ini bernuansa islami. Sebelum wisata syariah booming, kita sudah menerapkan konsep syariah di hotel Limoes ini. Selain itu kita juga punya klinik, jadi kalau ada tamu yang sakit bisa langsung periksa atau langsung didatangi ke kamarnya,” kata Manager Hotel Limoes Ahmad Azahari Guffron kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (16/3).

Hotel ini memiliki 28 kamar dengan dua tipe, yaitu superior dan standar. Harga sewanya pun cukup terjangkau, yaitu Rp 250 ribu. Hotel ini juga memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung 30 orang. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat meeting. Selain itu hotel ini juga memiliki sebuah restoran dengan menu tradisional yang dimasak oleh chef berpengalaman. Berbagai macam menu tradisional dari berbagai daerah akan memanjakan setiap tamu hotel yang datang.

Hotel tiga lantai yang dibangun pada tanah seluas 17 are ini memiliki empat orang dokter yang selalu berada di klinik tersebut. Sehingga para tamu tidak perlu merasa khawatir saat mengalami sakit secara tiba-tiba. Sebab hotel ini telah menyediakan dokter berpengalaman yang akan memeriksa kondisi kesehatan tamu. Ini merupakan salah satu fasilitas yang mungkin tidak akan ditemukan pada hotel lain.

Hotel ini juga memiliki 17 orang karyawan yang siap melayani tamu secara maksimal. Para tamu tidak perlu khawatir terkait pelayanan yang akan diberikan, sebab hotel ini menyediakan karyawan terlatih yang telah bersertifikat.

“Karyawan sudah dilatih untuk dapat menjamu tamu sesuai dengan cara-cara islami. Para tamu juga diharuskan membawa kartu identitas, sehingga tamu yang lain tidak perku khawatir terhadap kehadiran tamu lain. Karena kita sangat kental dengan nuasa islami,” kata Guffron. (lin)

“Sekolah politeknik pariwisata negeri ini kita bangun dengan tujuan agar kita bisa menyiapkan sumber daya manusia kita pada bidang perhotelan. Kita sengaja mengambil lokasi dekat dengan KEK Mandalika, malahan kita mau lokasinya di Mandalika tapi terkendala lahan,” kata Kepa-

la Dinas dan Kebudayaan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (16/3).

Saat ini Pemda dalam hal ini Disbudpar tengah mempersiapkan semua hal yang sekiranya dibutuhkan untuk pembangunan sekolah terse-

but. Sehingga dalam pelaksanannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Agar dapat dimanfaatkan secepat mungkin. Sebab kebutuhan akan tenaga pada bidang pariwisata cukup tinggi. Terlebih dengan semakin terkenalnya pariwisata di NTB saat ini.

Kehadiran politeknik pari-

restorannya, pokoknya fasilitasnya lengkap. Sehingga bisa belajar dengan baik dan menjadi tenaga kerja handal dalam bidang pariwisata,” kata Faozal.

Politeknik Pariwisata Lombok rencananya akan mulai menerima mahasiswa baru pada September mendatang. Untuk tempat perkuliahan sementara akan digunakan bekas tempat perkuliahan praja IPDN di kantor BKD dan Diklat NTB. Politeknik Pariwisata Lombok untuk tahun ajaran pertama akan menerima sekitar 200 mahasiswa dengan empat jurusan. (lin)

Buka FIB Harus Didukung Analisis Pasar Kerja

Langka, Kritikus Teater di NTB Mataram (Suara NTB)Keberadaan kritikus teater di kalangan mahasiswa bisa dikatakan masih sangat langka. UKMF Teater Putih yang beberapa kali menyelenggarakan pentas seni jarang sekali diulas dalam sebuah karya tulis berbentuk kritik atas pementasan mereka.

Unit kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Teater Putih akan menyelenggarakan pentas seni pertunjukan pada 22 24 April mendatang. Agenda yang dijuluki dengan kemasan pentas refleksi tersebut akan dirangkai dengan pentas keliling. Pentas keliling akan berlangsung di Denpasar Bali pada Mei bulan depan.

“Dari sekian kali kita menyelenggarakan pentas, memang tidak pernah ada tulisan berupa kritik yang mengulas hasil pementasan itu. Padahal, kritik itu kita butuhkan untuk membangun. merefleksikan atau mengevaluasi kembali hasil kerja yang dilakukan,” tutur Taufik Mawardi, Ketua UKMF Teater Putih, Rabu (16/3).

Upaya merangsang minat dan keterlibatan anggota teater putih menjadi sosok kritikus bukan tidak pernah dilakukan.

Sanggar seni dan sastra di kampus putih ini bahkan menciptakan ruang berupa Jumat Baca. Disamping untuk menggugah selera mahasiswa untuk membaca, gerakan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan penulis yang mampu mengutarakan pendapat atau gagasan melalui karya jurnalistik.

“Jumat Baca ini memang kita sediakan agar paling tidak, rekan - rekan yang bergabung menjadi anggota sanggar di TP (Akronim/singkatan Teater Putih) ini tidak hanya terpaku menjadi aktor atau aktris. akan tetapi, kedepan kita harapakan mereka juga berkenan menjadi sosok kritikus yang bekerja untuk menjembatani antara hasil garapan karya seni atau sastra kepada publik,” tandasnya.

Ia mengatakan, pentas refleksi yang akan dilaksanakan kali ini memuat tiga naskah monolog. Dua dari ketiga naskah monolog yang digarap menjadi pengisi pentas tersebut merupakan karya Sastrawan Putu Wijaya. Sementara sisanya adalah hasil kreatifitas penulis Soni Farid Maulana.

“Naskah monolog berjudul Mulut, dan Trik adalah karya Putu Wijaya. Sementara kalau lakon yang berjudul anak kabut adalah naskah yang ditulis oleh Soni Farid. lalu dua naskah drama yang kita tampilkan ada Mak Comblang dan naskah drama Cipoa,” ujarnya.

Sementara, naskah drama yang akan dipentaskan dalam pentas keliling adalah lakon yang bertajuk tentang sejarah terjadinya perang puputan di Denpasar Bali. Sanggar Teater Putih yang beru mencoba mengepakkan sayap ke ranah yang lebih luas ini mencoba membangun kerjasama dengan Sanggar teater Orok di Bali.

“Kalau pentas keliling, kita bekerjasama dengan teater orok. Lakon yang akan kita pentaskan adalah Naskah drama yang pernah kita bawakan dalam pentas tunggal kemarin,” bebernya. (met)

wisata ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga pada bidang pariwisata terutama di NTB. Sehingga tidak perlu mendatangkan orang dari luar negeri untuk mengelola pariwisata di NTB seperti yang terjadi saat ini.

Hampir semua sektor pariwisata dikuasi orang asing. Akibatnya orang lokal hanya bisa duduk gigit jari. Hal itu disebabkan kurang kompetennya orang lokal dalam mengelola kepariwisataan di NTB, terutama dalam bidang perhotelan.

“Di tanah seluas 23 hektar itu nanti akan ada hotel dan

(ant/bali post)

HUTAN WISATA – Sejumlah penghobi sepeda gunung melintasi trek Kawasan Hutan Wisata Sesaot, Narmada, Lombok Barat. Kawasan seluas sekitar 64,2 hektar ini dijadikan salah satu trek yang akan dilintasi oleh peserta MTB Jelajah Rimba 2016, 19 Maret mendatang.

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof.

Dr. Mahsun M.S sangat mendukung usulan rencana pembukaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) di Unram. Meski demikian, proses yang harus dilalui cukup panjang, termasuk perlunya analisis mengenai pasar kerja yang akan menyerap lulusan fakultas ini.

Mahsun tak memungkiri, untuk membuka fakultas baru di sebuah lembaga perguruan tinggi memang harus melalui proses yang cukup panjang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya akan merestui pembukaan fakultas baru ketika telah ada kajian studi yang lengkap. Harus ada kajian analisis mengenai objek kajian suatu fakultas serta pasar kerja. Pasar kerja yang dimaksudkannya menyangkut sasaran lapangan kerja yang menjadi wadah penyerap lulusan fakultas yang hendak dibuka.

“Semua tergantung pada urgensinya (Lembaga atau fakultas yang hendak dibuka, red). Semua harus dilihat dari sisi objek kajian, pasar kerjanya juga harus jelas. Sebab, jangan sampai nanti lulusan yang dikeluarkan justru malah menjadi penyumbang tambahan angka pengangguran,” jelasnya, Rabu (16/3).

Dilihat dari sisi urgensi, keberadaan FIB di Unram untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia timur memang sangat penting. Selama ini, sarana kajian ilmu budaya di tiga titik yakni Bali, NTB dan NTT masih terpusat di Universitas Udayana di Bali. Lebih lebih, bagi dirinya FIB ini juga kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sarana kajian bahasa daerah secara lebih mendalam dan terprogram.

“Membuka FIB di Unram ini memang sangat penting, sebab selama ini pusat studi ilmu budaya masih terpusat di Udayana, satu - satunya universitas yang ada di wilayah Indonesia timur yang memiliki sarana kajian budaya ini mengklaim bahwa NTB dan NTT juga merupakan bagian dari lokus kajian mereka,” ungkapnya.

Setelah dibuka, FIB akan menjadi sarana pengembangan kebudayaan melalui sektor akademis. Ia menjabarkan, NTB juga tersusun berdasarkan penduduk yang heterogen sehingga memperkuat posisi tawar sumber daya yang patut digali serta dieksplorasi.

“NTB ini tersusun berdasarkan penduduk yang heterogen.

Dari sisi kebahasaan, kita memiliki 11 bahasa daerah dengan varian mencapai 44 bagian. Potensi penyaluran tenaga pengajar bahasa daerah dari kalangan tenaga pendidik lulusan FIB ini saya yakin sangat besar,” ujarnya.

Mahsun berpendapat, FIB bisa menjadi sarana mengkaji keberagaman konsep berfikir tiap - tiap manusia dari sisi kebahasaan. Prof. Mahsun menjabarkan, FIB dikemudian hari bisa menjadi sarana pelestarian bahasa dan budaya daerah.

“Kalau mau berbicara mengenai pelestarian bahasa, dan kita juga punya janji di hadapan UNESCO untuk melakukannya. Indonesia termasuk negara peserta ke-104 yang menandatangani kesepakatan untuk melestarikan bahasa,” katanya.

Menurut Mahsun, peran pemerintah daerah dalam mendorong hal ini juga sangat penting demi terciptanya sinergisitas yang kuat. Besar harapan, Unram menjadi lembaga perguruan tinggi negeri di NTB yang memfasilitasi berlangsungnya proses kajian ilmu budaya kedepannya. (met)

Pemerintah Perlu Perhatikan Hotel Melati Mataram (Suara NTB) Kehadiran hotel-hotel melati di NTB, khususnya di Kota Mataram semakin menambah jumlah kamar hotel di NTB. Saat ini jumlah hotel melati di NTB mencapai 891 dengan jumlah kamar 9.015. Namun keberadaannya kurang begitu diperhatikan pemerintah. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB menilai selama ini pemerintah daerah kurang memerhatikan keberadaan hotel melati.

“Mereka sudah bayar pajak, tapi pembinaan dari pemerintah masih sangat minim. Alasannya biaya yang kurang, padahal jika dibandingkan pajak yang mereka keluarkan itu jauh lebih besar,” kata Ketua PHRI NTB I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (15/3).

Menurutnya peran pemerin-

tah daerah dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam bidang pariwisata sangat kurang. Sehingga hotel-hotel melati di NTB sulit untuk berkembang. Apalagi manajemen pada hotel-hotel melati perlu diperbaiki. Sehingga mereka dapat mengelola hotel dengan lebih baik lagi.

“Kekurangan hotel melati itu terletak pada manajemennya.

Masih sangat sederhana sekali, ini adalah bukti kurangnya perhatian Disbudpar terhadap perhotelan. Padahal ini kewajibannya,” kata Lanang.

Tudingan kurangnya perhatian dari Disbupar ini tidak disangkal oleh Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si saat dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Rabu (16/3) kemarin. Faozal mengatakan bahwa itu merupa-

kan domain dari Disbudpar masing-masing kabupaten/kota. Ia juga tidak menyangkal masih kurangnya komunikasi antara pihak hotel dengan Disbudpar Provinsi NTB. “Memang selama ini kita tidak begitu konsentrasi kesitu.

Tapi kedepannya akan kita agendakan dan akan kita prioritaskan. Sebenarnya ini tugas Dsibudpar masing-masing daerah kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lanang menyebutkan bahwa hal yang diperlukan oleh hotelhotel melati agar dapat berkembang yaitu adanya pelatihan manajemen dan pelatihan tenaga kerja. Sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik dan manajemen hotel semakin berkembang. Namun selama ini hotel melati seperti dianaktirikan dan tidak diperhatikan.

“Mereka bayar pajak 10 pers-

en dari jumlah kamar yang terpakai. Saya rasa dengan jumlah hotel melati yang banyak ini ditambah dengan pajak yang dieluarkan oleh hotel-hotel lainnya, anggaran untuk pembinaan semestinya bisa dipenuhi,” kata Lanang.

Hal inilah yang mejadi persoalan hotel melati selama ini.

Mereka kurang diberikan ruang untuk belajar dan memperbaiki sistemnya. Padahal keberadaan mereka sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Namun pada kenyatannya kurang mendapatkan perhatian pada lingkup pemerintah.

Sementara itu keterlibatan PHRI sebagai penghubung antara hotel dan pemerintah juga menjadi catatan tersendiri.

Pasalnya beberapa tahun belakangan, PHRI kurang terdengar gaungnya. Sehingga beberapa manajemen hotel juga menge-

luhkan kurangnya keterlibatan PHRI dalam menghimpun hotel-hotel di NTB. “Kita (PHRI) disini sebagai oragnisasi yang hanya menjembatani mereka dengan pemerintah. Bukannya tidak ada.

Pembinaan ada, tetapi masih sangat minim. Belum cukup untuk membenahi manajemen hotel-hotel ini,” kata Lanang.

Pengamat Pariwisata Bidang Perhotelan Drs. I Putu Gede, M.Par juga mengatakan bahwa salah satu kekurangan yang dimiliki oleh hotel melati terletak pada manajemennya. Padahal hotel melati saat ini banyak yang berpotensi untuk berkembang bahkan menjadi hotel bintang.

Hal ini harus diperhatikan pula oleh pemerintah. Sebab manajemen adalah hal yang paling utama dalam mengelola perhotelan. (lin)

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belum Bayar SPP Bentuk Pusat Kajian Antikorupsi KORUPSI di Indonesia sudah sedemikian menggurita. Ia merambah hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu ranah pun yang tidak tersentuh oleh korupsi, baik itu ranah politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama. Efek yang ditimbulkan pun sangat mengerikan, mulai dari kebocoran anggaran sampai pada kemiskinan yang terus membelenggu.

Sadar akan peran pemberantasan korupsi, Fakul(Suara NTB/dok) tas Hukum Universitas MatH. Lalu Husni aram (Unram) sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas Tri Darma Perguruan Tinggi mulai membentuk Pusat Kajian Antikorupsi sebagai salah satu kekuatan gerakan moral dalam narasi besar gerakan antikorupsi.

Dekan Fakultas Hukum Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum, menyebut pihaknya sudah ada kesepakatan dengan Rektor Unram untuk membentuk lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi.

Pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi merupakan kebutuhan dalam rangka sistematisnya gerakan pemberantasan korupsi.

Pembentukan lembaga ini kata Lalu Husni, mendapat respons positif dari KPK RI sebagai mitra strategis dalam memberantas korupsi. Selain itu, pembentukan lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi merupakan wujud komitmen perguruan tinggi dalam memerangi korupsi yang merupakan musuh bersama bangsa.

Dalam hal ini, pihaknya telah bekerjasama dengan KPK RI dalam bidang perekaman persidangan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan hampir tiga tahun. “Jadi semua tahapan sidang itu kita pantau, mahasiswa bersama dosen ada di sana menggunakan alat untuk merekam jalannya persidangan, sehingga persidangan itu betul-betul berjalan fair dan prosesnya berkeadilan,’’ ujarnya.

Adanya keterlibatan mahasiswa ini bisa menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, khususnya yang bisa mempengaruhi putusan hakim. Hasil perekaman persidangan itu, lanjutnya, juga sangat bermanfaat bagi fakultas karena bisa dijadikan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa. “Tinggal dibuka di kampus untuk diskusi, hasil perekaman bisa dijadikan bahan pembelajaran, bisa melihat bagaimana proses pembuktian, pledoi jaksa sampai akhirnya putusan hakim, bisa diikuti semua proses,” terangnya. (dys)

Siswa SMPN 4 Gerung Berprestasi di Level Daerah hingga Nasional SMPN 4 Gerung Lombok Barat (Lobar) yang berlokasi di jalur by pass bandara menjadi salah satu sekolah unggulan di Lobar, selain mengukir prestasi di bidang akademik, murid sekolah ini juga berprestasi di leval nasional. Sejumlah muridnya memperoleh juara di level daerah mulai dari kabupaten, provinsi bahkan mampu menjuarai lomba di level nasional. Saat ini pihak sekolah sedang mempersiapkan siswanya mengikuti sejumlah lomba yang digelar di kabupaten dan nasional.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala SMPN 4 Gerung, Rohanah, SPd, menyatakan, tahun 2015 lalu jumlah prestasi yang berhasil diraih siswanya sebanyak 24 prestasi. “Itu terdiri dari prestasi level lokal, daerah hingga nasional baik di bidang akademik dan non akademik,” ujarnya bangga.

Menurutnya, siswanya selalu mengikuti lomba, baik yang diadakan sekolah lain, kabupaten, perguruan tinggi dan level provoinsi. Pihak sekolah, katanya mendorong siswa agar mengikuti kompetisi guna mengasah kemampuan mereka. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan banyak pengalaman, sehingga menjadi bekalnya nanti. Hal ini juga untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dibandingkan sekolah lain. Dari sana katanya, akan diketahui di mana letak kekurangan dan kelebihannya.

Diakuinya, dari beberapa lomba yang diikuti sebagian besar mendapatkan juara, baik di bidang ekstrakulikuler dan bidang akademis. Beberapa lomba diikuti di bidang akademik, seperti OSN, bidang matematika. Bidang ekstrakulikuler, seperti FLS2N itu bidang seni dan sastra, sedangkan O2SN, dibidang olahraga, seperti silat, karate, lari dan futsal.

Ia menambahkan untuk mengembangkan bakat siswanya, dirinya selalu mendorong dan mendukung melalui dana sekolah.

Bahkan, di antara mereka banyak yang dilatih oleh pelatih luar. Tahun ini saja banyak lomba yang diikuti. Siswa yang diutamakan untuk pembinaan, jelasnya, semua kelas, namun khusus di jelas VII dan VIII. Mulai kelas VII, anak murid diregenerasi dan dibina untuk meneruskan generasi kakak kelasnya yang sudah lulus. “Jadi regenerasi berjenjang, mulai kelas 1 - 2 atau kelas VII dan VIII,’’ terangnya.

Bagi anak-anak yang mengikuti lomba, pihak sekolah mendukung sepenuhnya dari biaya. Bahkan, secara pribadi memberikan siswa yang berprestasi menjuarai lomba dengan memberikan hadiah berupa uang. Pemberian hadiah dilakukan ketika upacara bendera, hal ini dilakukan untuk menjadi motivasi anak-anak yang lain supaya berprestasi.

Ia menyebut jika dilihat prestasi yang berhasil diraih tahun lalu ia optimis bakal lebih banyak lagi tahun ini. Awal tahun ini saja, siswanya berhasil memperoleh 4 hingga 5 juara. Ia mengaku, kendala yang dihadapi selama ini, minimnya kendaraan angkut anak murid yang ikut lomba. Pihaknya kerap kali menyewa kendaraan untuk mengangkut anak-anak muridnya mengikuti lomba di Mataram atau daerah lainnya.

Ia berharap agar pemda memikirkan bagaimana supaya sekolah yang mengikuti lomba diberi fasilitas kendaraan angkut. “Bisa saja nanti diangkut bersamaan dengan murid sekolah lain, kalau ikut lomba bersamaan,” ujarnya. Selain itu, ia mengaku, kendala kerap kali mendapatkan undangan mendadak, sehingga persiapan kurang maksimal.

Namun pihaknya terus berupaya agar anak muridnya menyiapkan diri. Ia mengaku antusiasme siswanya ikut ekstrakurikuler, baik akademik dan non akademik sangat tinggi. (her)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala SMPN 4 Gerung, Rohanah (kiri) bersama wakil kepala sekolah foto bersama dengan dua siswa yang berprestasi.

SMKN 3 Mataram Diduga Larang Siswa Ikut Ujian Mataram (Suara NTB) Kabar kurang mengenakkan datang dari dunia pendidikan Kota Mataram.

SMKN 3 Mataram diduga melarang siswanya mengikuti ujian lantaran belum melunasi pembayaran SPP. Akibatnya, sejumlah siswa yang tidak mampu menunjukkan bukti pelunasan SPP di sekolah yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 47 Mataram itu, pada hari pertama ujian terpaksa menunggu di luar kelas.

Salah seorang wali murid yang minta namanya tidak dikorankan, kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/ 3) mengaku sangat kecewa dengan kebijakan SMKN 3 Mataram. Bahkan, meski anaknya sudah melunasi pembayaran SPP seperti yang disyaratkan sekolah itu, tetap saja, terganjal untuk mengikuti ujian. Penyebabnya, karena pada hari itu, siswa kelas XI itu tidak membawa kuitansi pembayaran SPP itu. ‘’Akhirnya saya datang ke sekolahnya bawakan kuitansi itu,’’ ujarnya. Mestinya, lan-

jut sumber, pihak sekolah tidak boleh ‘’menyandera’’ siswa yang akan mengikuti ujian, hanya karena persoalan SPP. Ia mengaku prihatin melihat sejumlah siswa yang terpaksa diam di luar kelas karena belum membayar SPP. Menurut sumber, sekolah mestinya lebih bijaksana dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ujian tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. ‘’Masalah SPP itu kan nanti bisa dibicarakan belakangan.

Biarkan mereka ikut ujian dulu,’’ pungkasnya. Akibat kejadian

itu, siswa-siswa yang tertahan di luar kelas, tidak maksimal mengerjakan soal-soal ujian karena waktu mereka terpotong menunggu kebiajakan terkait SPP itu. Selain itu, psikologi siswa yang belum membayar SPP jelas terganggu karena pihak sekolah meminta mereka menunggu di luar kelas. ‘’Itu menjadi tontotan siswa-siswa yang sudah membayar SPP,’’ sesalnya. Sumber juga menyayangkan hari itu beberapa wali kelas yang siswanya sedang tersandung persoalan SPP, tidak masuk.

Termasuk wali kelas XI. ‘’Kok

bisa, anak muridnya, ujian, dia ndak masuk,’’ katanya. Yang juga memberatkan, sekolah meminta siswa melunasi pembayaran SPP hingga enam bulan ke depan. ‘’Kalau bagi yang mampu mungkin tidak masalah, tapi bagaimana dengan yang tidak mampu.

Kan kasihan,’’ imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos., MM., membantah semua tudingan wali murid tersebut. ‘’Tidak ada itu yang kita larang ikut ujian.

Semua ujian kok,’’ ujarnya menjawab Suara NTB. Namun demikian, Umar tidak menyangkal, terkait siswa yang belum lunas membayar SPP, pihak sekolah memang meminta orang tua siswa datang ke sekolah. ‘’Jadi salah besar kalau kita larang siswa ikut ujian karena belum bayar SPP. Boleh

dicek,’’ kata Umar. Kehadiran orang tua di sekolah diperlukan guna membangun komunikasi. Jangan sampai hanya sekolah saja yang diberikan tanggung jawab. ‘’Jadi alasan itu (SPP, red) yang kita pakai untuk berkomunikasi. Baik tentang prestasi anaknya dan lain sebagainya,’’ terang Umar.

Kalaupun siswa yang belum lunas membayar SPP itu dikeluarkan dari ruang ujian, mereka akan diarahkan menghadap panitia ujian untuk mengambil kartu sementara. Hal itulah yang dikomunikasikan pihak sekolah dengan orang tua siswa. Sebab banyak terjadi, siswa sudah diberikan uang SPP oleh orang tuanya, tetapi digunakan untuk hal-hal lainnya di luar sekolah. ‘’Jadwal tetap berjalan sebagaimana biasanya. Cuma orang tuanya kita panggil untuk berkomunikasi,’’ tandas Umar. (fit)

SMKN 1 Pringgasela Kekurangan Kelas

(Suara NTB/ist)

KEMAH KEAKRABAN - Peserta Kemah Keakraban saat mengikuti program di SMA Hang Tuah Mataram beberapa waktu lalu.

Hang Tuah Gelar Kemah Keakraban Mataram (Suara NTB) Untuk pertamakalinya, SMA Hang Tuah 3 Mataram menggelar kemah keakraban tingkat pelajar SMP/MTS Saka Bahari se-Pulau Lombok yang digelar tanggal 11-13 Maret lalu.

“Ini bantuan Pak Kasal dan Lanal Mataram,” jelas Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, S.Pd, pada Suara NTB, Rabu (16/3).

Menurutnya, kegiatan kemah keakraban ini merupakan kali pertama digelar dalam rangka memupuk semangat pelajar untuk lebih mencintai pramuka. Tak han-

ya itu, kegiatan kemah keakraban ini untuk membangun hubungan emosional antar seluruh pelajar di Pulau Lombok. “Semua sekolah se Pulau lombok yang ada gerakan pramukanya ikut kemah keakraban,” urainya.

Selama kegiatan, para peserta kemah diberikan sejumlah materi seperti materi bela negara, mengenal potensi laut, peran saka, pengenalan fasilitas Lanal Mataram dan kondisi SMA Hanga Tuah Mataram.

Harapannya ialah agar siswa SMP yang akan lulus nantinya dapat melanjutkan sekolah ke

SMA Hanga Tuah Mataram yang menjadi rujukan bagi gerakan pramuka Saka Bahari.

Dengan diselenggarakannya kemah keakraban ini, diharapkan agar para peserta atau pelajar dapat lebih memiliki sikap positif, terhindar dari pergaulan bebas, dan dapat menjauhi narkoba. Tak hanya itu, selama kegiatan para siswa juga diminta untuk membuat berbagai kreasi seni. “Ini juga dalam rangka penelusuran potensi generasi bangsa karena selama kegiatan ada kreasi-kreasi siswa,” jelas Majid. (dys)

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Rombongan KPK foto bersama usai memberikan kuliah umum dengan Dekan FH Unram, Rabu (16/3).

Mahasiswa Harus Jadi Agen Pemberantasan Korupsi Mataram (Suara NTB) Keberadaan mahasiswa sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa harus mampu menjadi agen perubahan sosial. Salah satunya menjadi agen dalam pemberantasan korupsi.

Kepada Suara NTB Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Hari Budiarto, usai menjadi narasumber dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Rabu (16/3), menegaskan mahasiswa harus berperan aktif dalam memerangi korupsi.

“Peran mahasiswa penting karena mereka jadi calon pimpinan, maka awalnya harus dibekali apa yang namanya korupsi, mereka harus memahami budaya-budaya antikorupsi mereka harus mi-

liki,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Hari Budiarto menyebut penting bagi perguruan tinggi untuk mengintegrasikan materi antikorupsi dalam setiap mata kuliah atau paling tidak perlu adanya suatu modul pemberantasan korupsi dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang diajarkan ke setiap mahasiswa.

“Misalnya kayak Ilmu Budaya Dasar (IBD), itu harus dimasukkan modul-modul korupsi. Kalau sekolah sudah ada kurikulumnya, kalau perguruan tinggi memang harus dimasukkan dalam mata kuliah seperti IBD itu bisa dimasukkan,” jelasnya.

Diakuinya, saat ini korupsi sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat, apalagi mengingat tren kasus korupsi selalu meningkat. Selain melalui jalur pendidikan,

pencegahan perilaku korup sangat efektif jika dimulai orang tua sejak di rumah.

“Peran orang tua sangat penting, budaya-budaya tertib, disiplin, itu diajarkan agar di sekolah bisa mandiri, tidak mencontek karena itu adalah bibit, kemudian tidak antre langsung nyelonong itu adalah bibit-bibit korupsi”.

Senada, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum, menegaskan mahasiswa sebagai masyarakat kelas elite mampu mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi, karena dampak yang ditimbulkan korupsi sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mahasiswa dapat sebagai pelopor pencegah terjadinya korupsi, mereka harus ambil bagian,” ujar Husni. (dys)

Selong (Suara NTB) Sarana dan prasarana sekolah hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Pasalnya, di Kabupaten Lotim tidak dipungkiri masih banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai termasuk dari segi ruangan. ‘’Di SMKN 1 Pringgasela hingga saat ini belum memilki sejumlah ruangan seperti ruang kepala sekolah, ruang Guru/TU terlebih ruang BP,’’ ungkap Kepala SMKN 1 Pringgasela, Drs. H. Hamzah pada Suara NTB, Rabu (16/3).

Menurutnya, adanya kekurangan-kurangan ruang belajar di SMKN 1 Pringggasela membuat pihaknya terpaksa harus menyulap sebanyak tiga ruang kelas belajar (RKB) untuk dijadikan sebagai ruang kepala sekolah, guru dan lainnya itu. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap tenaga pendidik dalam menyelesaikan segala program, materi dan perangkat pembelajaran yang akan disampaikan terhadap siswa.

Namun, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut hingga lima tahun ke depan, maka pihak sekolah akan kewalahan menyikapi jumlah siswa yang semakin banyak masuk ke SMKN 1 Pring-

(Suara NTB/yon)

H. Hamzah gasela. “Jadi kita harus berpikir ke depan bagaimana sekolah ini akan menjadi incaran nantinya.

Jika siswanya banyak, bisa-bisa para guru berada di luar kalau kondisinya begini terus tanpa adanya penggelontoran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, persoalan ini sudah sangat patut untuk disikapi sejak dini agar ke depan ruangan yang sudah dialihfungsikan itu dapat digunakan untuk ruang kelas belajar (RKB) seiring dengan bertambahnya jumlah siswa. “Ini harus segera disikapi dan harus berpikir bagaimana sekolah ini untuk lima tahun ke depannya,”ujar ketua MKKS Lotim ini. (yon)

SLBN Masbagik Masih Krisis Guru Selong (Suara NTB) Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Masbagik, Parjiyanta, S.Pd, mengaku, saat ini SLBN Masbagik masih kekurangan guru. Dari 73 siswa baik tingkat SD maupun SMP yang ada di SLBN Masbagik, jumlah guru yang mengampu 73 siswa hanya 11 orang. Hal ini tentunya membuat sistem pembelajaran di SLBN Masbagik kurang efektif dan maksimal.

Memiliki 73 siswa dengan berbagai kondisi kelainan fisik maupun mental, namun hanya diampu 73 guru, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Betapa tidak, katanya, idealnya untuk mengampu siswa luar biasa, masing-masing guru harus mendampingi satu kelas.

“Misalnya di tingkat SD ada 6 kelas, seharusnya satu guru yang mengampu itu sesuai dengan kelainan fisik yang dialami oleh siswa. Namun, kondisi saat ini guru yang mengajar di SMP juga mengajar di SD, kondisi ini tentu membuat kita terkendala,” jelasnya pada Suara NTB, Selasa (15/3) lalu.

Menurutnya, kekurangan guru yang dialami oleh SLBN Masbagik maupun SLB yang lain, karena minimnya Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Indonesia. Sehingga, katanya, itulah yang membuat tamatan yang menjadi pengajar di SLB sangat-sangat mengalami kekurangan.

“Dengan kekurangan guru tentunya kita sangat terkendala.

Tapi untuk penambahan guru juga sangat kekurangan, karena PLB itu hanya ada di Jawa,”ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Parjiyanta, minimnya tenaga guru di SLBN Mabbagik tidak menyurutkan semangat para guru dalam menjalankan pengabdiannya untuk meningkatkan kualitas para siswa. Ia berharap, segala keterbatasan itu tidak menjadi penghalang dalam mendedikasikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup siswa berkebutuhan khusus tersebut. “Jumlah guru PNS saja hanya empat, sisanya honor,” jelasnya.

Diakuinya, kesadaran masyarakat dalam memasukkan anaknya terutama yang menyandang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dinilai cukup tinggi. Hal itu seiring dengan terus meningkatnya jumlah siswa yang masuk di SLBN Selong untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, katanya, ada beberapa siswa yang sebelumnya tidak mampu di sekolah regular dimasukkan dan dididik di SLB. “Kesadaran anak dalam mendidik anaknya yang ABK terus meningkat.

Sehingga, kita juga berharap kepada masyarakat juga terus peduli terhadap pendidikan anaknya walaupun mengalami kekurangan,” ujarny a . (yon) Parjiyanta (Suara NTB/yon)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 16 Maret 2016 03.45 Manchester City 0 vs 0 Dynamo Kiev (agg 3-1) 03.45 Atletico Madrid 0 (8 pen) vs 0 (7pen) PSV (agg 8-7)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Europa Jumat, 18 Maret 2016 02:00 Valencia vs Athletic Bilbao @beIn Sport 2 02:00 Lazio vs Sparta Praha @Festival Orange TV 04:05 Manchester United vs Liverpool @RCTI 04:05 Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund @beIn Sport 1 04:05 Sevilla vs Basel @beIn Sport 2 04:05 Sporting Braga vs Fenerbahce @Festival Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Panji Perkuat Indonesia di Kejuaraan Internasional Mataram (Suara NTB) Atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan benar-benar serius mempersiapkan diri menghadapi PON XIX di Jabar 2016. Salah satu bentuk keseriusannya adalah mengikuti berbagai event tingkat nasional hingga Internasional.

Ketua Umum Pelti NTB, Jamaludin Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya Rabu (16/3) kemarin mengatakan salah satu atlet tenis terbaik NTB, Panji Untung Setiawan akan berlaga di Kejuaraan Internasional Tenis Terbuka di Thailand, 25-27 Maret mendatang. Panji menjadi satusatunya atlet NTB yang akan mewakili tim tenis Indonesia di kejuaraan tenis terbuka tingkat Internasional itu.

Selain Panji, Indonesia juga menurunkan atlet terbaik nasional, Christopher Rungkat di event bergengsi tersebut.

“Panji akan akan berpasangan dengan atlet tenis terbaik nasional Christopher di event tersebut. Selain itu Panji dan Christopher akan main di kelas perorangan putra,” ucapnya.

Jamaludin Maladi yang biasa disapa Jamal itu mengatakan keterlibatan atlet tenis NTB di kejuaraan level Internasional itu tidak lepas dari kerja keras Panji dalam mempersiapkan diri menghadapi PON Jabar 2016. Sementara Pengprov Pelti NTB mendukung penuh kerja keras Panji untuk mengikuti event internasional tersebut.

Panji sangat antusias mengikuti event Internasional karena Panji memasang target tinggi di PON Jabar 2016. Sebagaimana disampaikan Panji belum lama ini, dia mematok target medali emas di tenis perorangan putra pada PON Jabar 2016. Target Panji memang sangat tinggi, namun melihat semangat Panji mengikuti berbagai even Internasional pihak Pelti NTB semakin yakin akan kemampuan atletnya. Dan Pelti NTB pun mendukung dari segi anggaran.

Menurut Jamal, keikutsertaan Panji di beberapa event Internasional akan menambah kepercayaan diri dan kualitas tanding Panji menghadapi PON 2016, apalagi Panji saat ini berstatus petenis peringkat tiga besar nasional. Sebagaimana diketahui sebelumnya keikutsertaan Panji di kejuaraan Internasional tahun ini merupakan yang kedua.

Sebelumnya Panji juga pernah berlaga di Kejuaraan Internasional Terbuka di Singapore, Februari lalu.

Jamal mengatakan, tiga atlet tenis PON NTB, Arif Rahman dan dua kawan juga akan mengikuti Kejurnas Tenis di Bandung , 25-27 Maret mendatang. (fan)

PSKT Tagih Hadiah Piala Gubernur 2016 Taliwang (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Kemutar Telu (PSKT) Sumbawa Barat kesal dengan sikap panitia pelaksana turnamen sepak bola Piala Gubernur 2016. Hal ini dikarenakan hingga kini hadiah dari turnamen tersebut tak kunjung diserahkan panitia.

Ketua Harian PSKT KSB Manurung mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menagih hadiah yang menjadi haknya kepada panitia.

Akan tetapi pihak panitia selalu berkelit dengan berbagai alasan. “Katanya sih tunggu APBD. Kalau tunggu APBD seharusnya kan sudah diserahkan, sekarang kan sudah bulan Maret,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (16/3).

Menurut Manurung, pihaknya merasa heran mengapa hingga kini pihak panitia tidak

dapat menyerahkan hadiah yang menjadi hak para tim pemenang. Padahal jika dihitung dari biaya pendaftaran yang jumlahnya mencapai Rp 10 juta per tim, seharusnya biaya hadiah dapat tertutupi.

“Kalau tidak salah untuk juara satu sampai tiga total hadiahnya sekitar Rp 70 juta saja. Itu kan bisa sebenarnya diambil dari uang pendaftaran yang jumlahnya sampai Rp 90 juta dari 9 tim yang daftar.

Tapi kok ini tidak bisa dibayar sampai berbulan-bulan

lamanya,” sesalnya.

Manurung mempertanyakan, keseriusan panitia Piala Gubernur yang dinilainya tidak profesional. Bahkan sangat memalukan, sebab event regional dengan mengatas namakan gubernur tidak dapat dikelola dengan baik. “Saya khawatir event itu sendiri tidak diketahui gubernur. Namanya saja pakai embel-embel gubernur,” cetusnya.

Sebenarnya kata dia, besaran nilai hadiah yang akan diterima PSKT tidak seberapa

(Suara NTB/dok)

kita,” pungkasnya.

Sekretaris Umum PSSI NTB, Muhazam yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah membenarkan bahwa hadiah untuk tim juara turnamen Sepak Bola Gubernur NTB Cup memang belum bisa dicairkan.

Menurutnya, hal ini disebabkan belum cairnya dana bantuan untuk PSSI yang bersumber dari APBD tahun ini.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada tim yang juara agar bersabar. Sebab, uang hadiah toh nantinya akan tetap dicairkan. Hanya saja, harus terlebih dulu menunggu cairnya dana APBD NTB. “Mau bagaimana, dana APBD belum cair. Kami sudah tanya, katanya baru bisa cair bulan April,” pungkasnya. (bug)

KONI dan PASI Jangan Emosional

(Suara NTB/ist)

CIDERA – Kapten Manchester City, Vincent Kompany meninggalkan lapangan akibat cidera di awal laga melawan Dynamo Kiev, Rabu dini hari kemarin.

Liga Champions

Kemenangan City Memakan Korban

Panji Untung Setiawan

dibanding dengan biaya tim selama mengikuti turnamen.

Hanya saja ia menyesalkan sikap panitia tidak menghargai upaya para tim yang telah mengikuti turnamen tersebut.

“Kami sangat menghormati gubernur makanya turut ambil bagian di dalamnya. Tapi kok panitianya ini yang macam-macam,” tandasnya.

Ia berharap kepada tim lain yang telah memenangkan turnamen piala gubernur 2016 itu turut mendesak panitia agar menuntaskan kewajibannya. Sebab jika terus dibiarkah, Manurung khawatir akan menjadi tendensi negatif bagi dunia sepak bola di NTB. “Kalau pengurusnya saja sudah seperti itu bagaimana kita bisa memajukan sepak bola

Manchester Manchester City lolos ke babak delapan besar Liga Champions setelah hasil imbang 0-0 melawan Dynamo Kiev, di Stadion Etihad, Inggris, Rabu kemarin. Namun, City harus membayar cukup mahal dengan absennya kapten tim, Vincent Kompany. Bek tengah andalan City itu harus menepi sekitar sebulan akibat cidera.

Kompany harus meninggalkan lapangan pada menit kelima laga tersebut. Namun City mampu mencapai delapan besar kompetisi ini untuk pertama kalinya setelah bermain imbang 0-0 dengan tamunya Dynamo Kiev untuk melaju dengan kemenangan agregat 3-1.

“Vincent kembali mendapat cedera otot pada betisnya,” kata pelatih Manuel Pellegri-

ni kepada para pewarta.

“Kita akan tahu besok, atau mungkin lusa, seberapa buruknya hal itu namun cedera otot selalu memerlukan minimal satu bulan absen.”

Bek tengah asal Belgia Kompany, yang baru kembali dari masalah betis pada Februari yang membuatnya absen sejak Desember, akan absen pada pertandingan “derby” di Liga Utama Inggris melawan tim sekota Manchester United pada Minggu.

“Ini sulit bagi dia karena ia telah kembali dengan sangat baik dan memainkan enam pertandingan berturut-turut,” tambah Pellegrini, seperti dikutip Reuters.

City bermain rapat pada Selasa malam, menolak untuk berjudi dengan keunggulan 31 yang didapat dari perte-

muan pertama. “Kami tidak mengambil resiko apapun,” kata Pellegrini. “Bagi tim kami, penting untuk menahan bola dan tidak membiarkan mereka menciptakan peluangpeluang.”

“Mereka tahu sebelum pertandingan bahwa mereka harus mencetak tiga gol dan itu tidak mudah. Kami tidak menciptakan terlalu banyak peluang karena kami tidak memaksakan permainan.”

“Normalnya kami merupakan tim yang selalu mencetak gol. Kami menerima banyak kritik bahwa kami tidak pernah mempertahankan clean sheet untuk tiga pertandingan terakhir,” kata Pellegrini. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Persoalan tidak disiplin memang menjadi indikasi kegagalan atlet meraih prestasi di level nasional.

Namun pihak PASI NTB dan Panitia Pelatda diharapkan tidak emosional dalam mengambil keputusan.

“Kalau bisa atletnya dipanggil dulu, ditanyakan dulu apa permasalahan yang dihadapi atlet sehingga atlet tidak mau disiplin. Setelah itu baru dicarikan jalan keluarnya,” ucap Pemerhati Olahraga NTB, H. Surya Bahari kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/3) kemarin.

Pernyataan ini disampaikan Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB itu menanggapi sikap Satgas KONI NTB yang ingin memberikan sanksi tegas terhadap atlet atletik NTB, Rohani yang tidak disiplin menjalani latihan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pihak Satgas KONI NTB, Drs. Nasarudin M.Kes mensinyalir Rohani tidak disiplin latihan. Be-

berapa Minggu ini Rohani selalu meninggalkan kegiatan Pelatda PON tanpa alasan yang jelas.

Terkait dugaan sikap indisipliner Rohani tersebut sudah tentu membuat pihak Panitia Pelatda marah dan kecewa. Bahkan Nasaradin yang merupakan panitia Pelatda mengancam akan memberikan sanksi terhadap Rohani.

Menurut Dosen F-KIP Universitas Mataram (Unram) itu sikap indisipliner yang diduga dilakukan oleh Rohani bukan hanya sekali. Namun sudah berkalikali.”Kita sudah mengingatkan, namun dia (Rohanired) masih saja tidak disiplin,” jelasnya.

Pelanggaran yang dilakukan Rohani itu kata Nasarudin tak bisa dimaafkan lagi, sehingga pihaknya akan memberikan sanksi kepada atlet itu. Belum tahu apa bentuk sanksinya, namun Nasarudin menginginkan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap atlet yang tidak disiplin. (fan)

Surya Bahari (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

Halaman 12

Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan

BPN Mengaku Hanya ’’Tukang Goreng’’ Mataram (Suara NTB) Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB tidak mungkin asal-asalan dalam penerbitan sertifikat, khususnya di kawasan hutan. BPN hanya menindaklanjuti permohonan masyarakat sesuai syarat-syarat teknis yang telah ditentukan sesuai UU baru kemudian dapat mengeluarkan sertifikat.

Demikian disampaikan, Kepala Kanwil BPN NTB, Budi Suryanto, S.H., M.H menanggapi usulan permohonan pembuatan sertifikat jika ada permintaan. Kemudian ada surat-surat tanah dari pemohon. Selain itu, ada sporadic dari kepala desa, surat keterangan dari desa dan camat. Selanjutnya, ada surat izin menggarap dari camat dan surat yang dikeluarkan Pemda dalam bentuk SPPT. Tak cukup sampai di situ, BPN kemudian melakukan pengukuran di lapangan. Apa-

kah benar ada tanahnya atau tidak. Apakah ada batasbatasnya. Kemudian apakah ada yang keberatan atau tidak. Termasuk mengenai lahan kawasan hutan, akan dilakukan pengecekan apakah ada batas-batas atau patok yang menandakan bahwa itu kawasan hutan. ‘’Jadi BPN itu sesungguhnya tukang masak nasi goreng. Asal ada minyaknya, bumbunya, nasinya kita goreng. Tapi BPN nggak boleh menguji bahan-bahan ini, minyaknya dari mana, ndak boleh. Ini nasi dari mana,

ndak boleh,’’ kata Budi ketika dikonfirmasi mengenai persoalan penerbitan sertifikat hak milik di kawasan hutan yang terjadi di beberapa daerah di NTB, Rabu (16/3) siang kemarin.

Menurutnya, pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materil adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Apakah nasi yang digoreng merupakan nasi curian.

Atau minyak goreng yang digunakan merupakan minyak curian, BPN mengaku tak memiliki kewenangan melakukan uji materiil. Ibaratnya,

BPN hanya ‘’tukang goreng’’. ‘’Ini yang harus dipahami oleh semua teman-teman baik kehutanan, kepolisian dan lainnya. Kalau memang salah (penerbitan sertifikat itu), ada caranya membatalkan, prosedurnya ada,”terangnya.

Budi menyebutkan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dengan empat alasan. Pertama hilang akibat faktor alam.

Kedua, penyerahan sukarela.

Ketiga, pembatalan karena putusan pengadilan dan keempat, pembatalan dengan eksaminasi. Eksaminasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Mengenai persoalan pertanahan atau sertifikat di kawasan hutan ini, lanjut Budi, ada tiga solusi yang dapat ditempuh. Pertama, jika ada konflik masalah sertifikat

baik yang sudah punya sertifikat maupun belum mempunyai sertifikat di atas lahan hutan maka sudah ada peraturan bersama menteri.

Yakni Menteri Kehutanan, Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri dan BPN. ‘’Kemudian apa iya sudah ada sertifikat yang sudah lahir di atas lahan kehutanan?

Perlu dilihat data. Jadi mohon maaf, bikin sertifikat itu nggak asal-asal, ujuk-ujuk keluar. Nggak mungkin. Karena, ada permohonan, ada suratsurat tanahnya mereka, ada sporadic dan ada surat keterangan dari desa dan camat.

Kemudian ada surat izin menggarap dari camat. Selanjutnya ada surat yang dikeluarkan oleh pemda yakni SPPT,’’pungkasnya. (nas)

Presiden Direncanakan Hadiri Rakornas KPI dan Harsiarnas di Lombok Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) di Lombok pada 31 Maret-3 April 2016 mendatang. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 300-500 orang dari seluruh Indonesia, termasuk tamu asing.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan saat rapat persiapan Rakornas KPI dan Harsiarnas di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Rabu (16/3) siang kemarin. Terkait dengan kehadiran kepala negara, kata Judhariksawan, panitia nasional telah berkirim surat ke Sekretariat Kabinet supaya Presiden Jokowi dapat mencanangkan tanggal 1 April sebagai Harsiarnas.

“Kemarin Setkab sudah mengontak kami, meminta kami, ketika Presiden ada di Mataram, Lombok. Ketika meresmikan Hari Penyiaran Nasional apa yang akan dilakukan,”ujarnya.

Ia menambahkan, KPI Pusat telah menyebar undangan kepada 33 KPID se Indonesia untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Seluruh komisoner KPID dan Kepala Sekretraiat KPID seluruh Indonesia diundang dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan Rakornas dan Harsiarnas ini, lanjutnya, juga akan dihadiri tamu asing. Ada beberapa tamu asing yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan Rakornas KPI tersebut. Karena KPI akan menyelenggarakan seminar nasional mengenai TV digital. Para pembicara itu berasal dari Australia dan Prancis.

Selain itu kami juga akan mengundang empat Dubes dari empat negara Swiss, Kanada, Prancis dan Belgia. ‘’Karena kemarin ada pertemuan dengan mereka. Mereka menjalin hubungan dengan kami,”terangnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW : Kompas bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI, menggelar Talkshow di Radio Global FM Lombok, Rabu (16/3) dengan tema “Daya Tarik Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia”. Tampak narasumber Redpel Kompas, Moh.Bakir (kanan), Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kementerian Pariwisata RI, Lokot Ahmad Enda (tengah) dan Kadis Budpar NTB, H.L.Moh. Faozal (kiri). Talkshow yang dipandu penyiar Radio Global FM Lombok, Kika Ataya, mendapat respons positif dengan beberapa pertanyaan langsung pendengar via telepon.

Gugatan Ditolak, BPPD Belum Putuskan Lakukan Kasasi Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Mataram menolak secara keseluruhan gugatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terhadap Komisi Informasi (KI) NTB sebagai tergugat. PN Mataram menguatkan putusan KI NTB yang mengabulkanseluruhpermohonan pemohon, terkait sengketa informasiantaraProf.ZainalAsikin,SH, SU dkk sebagai pemohon dan BPPD NTB sebagai termohon.

BPPD NTB mengaku belum menerima salinan putusan PN Mataram tersebut. Sehingga belum memutuskan apakah akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). ‘’Masih kita bicarakan di tingkat internal. Secepatnya kita akan bicarakan di tingkat internal langkah apa yang akan diambil,” kata Sekretaris BPPD NTB, H. Affan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (16/3) siang kemarin.

Ia mengaku, BPPD belum mendapatkan salinan putusan dari PN Mataram. Pihaknya baru sebatas menerima informasi bahwa gugatan yang dilayangkan tersebut ditolak oleh PN Mataram. ‘’Kami juga belum menerima putusan dari PN. Kedua langkah apa masih dibicarakan di tingkat internal,’’ terangnya.

Perihal ditolaknya gugatan BPPD NTB itu disampaikan Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH. Imam mengatakan, dengan keluarnya putusan PN Mataram yang menguatkan putusan KI NTB maka BPPD selaku termohon harus segera memberikan informasi yang diminta pemohon.

Ditanya mengenai hak termohon yang dapat mengajukan kasasi ke MA atas putusan PN Mataram itu, Imam mengatakan memang mereka mempunyai hak hukum. Namun, ia melihat itu justru akan memperlambat eksekusi atas putusan KI dan PN Mataram. Ia juga yakin BPPD tak akan menang meskipun akan melakukan kasasi. Karena melihat dua kasus sengketa informasi sebelumnya terkait dengan Golkar dan mahasiswa Unram. Dimana, MA menolak kasasi yang dilakukan termohon.

KI NTB memutuskan sengketa informasi antara Prof.

Dr. Zainal Asikin, SH, SU, dkk sebagai pemohon dengan BPPD NTB sebagai termohon. Dalam amar putusan yang dibacakan tiga majelis komisioner masingmasing Ajeng Roslinda, SP (Ketua), Muharis, SH (anggota) dan Andayani, SE, MM (anggota) memutuskan mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Majelis komisioner menyatakan informasi yang dimohon pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pokok perkara itu adalah pengelolaan dan penggunaan dan yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri tahun 2013 dan 2014.

Kemudian kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak ketiga beserta sumber pembiayannya dan mekanisme kerjasama yang dilakukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Dalam poin ketiga, majelis komisioner memerintahkan termohon untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). (nas)

HILANG HILANG STNK R4 TOYOTA DR1297AI NOKA/NOSIN : MHFW4260602063597-ITR6227663 HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA MIO DR6304BO NOKA/NOSIN : MH35T0057K667814/5TL668365 AN. VIN HERISTYAWATI HLG DISKTR MATARAM HILANG STNK R2 JUPITER Z DR4492BJ NOKA/NOSIN : MH330C0028J305954/30C306007 AN. DWI ANGGRIANI HLG DISKTR JL. LINGKAR SELATAN HILANG STNK R2 HONDA BEAT DR2862CM NOKA/ NOSIN : MH1JFS118FK086686/JFS1E1084674 AN. DESAK MADE ANGGRENI HLG DISKTR JL. TUMPENG SARI CAKRANEGARA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 17 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Kejahatan Laten Terhadap Anak-anak Harus Tegas pada Bawahan EVALUASI pimpinan terhadap kinerja bawahan penting untuk dilakukan. Apalagi dari evaluasi yang dilakukan ini akan diketahui seperti apa kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas atau arahan yang sudah diberikan pimpinan. Jika tidak ada evaluasi yang dilakukan dikhawatirkan, bawahan akan seenaknya bekerja tanpa pengawasan, sehingga apa yang ditargetkan tidak tercapai.

Begitu juga evaluasi terhadap pimpinan SKPD di lingkup pemerintah daerah harus terus menerus dilakukan. Terlebih, SKPD mengelola anggaran yang begitu besar, sehingga pengawasan dan evaluasi tidak boleh diabaikan. Jika tidak ada evaluasi, dikhawatirkan dana program pembangunan yang begitu besar di SKPD akan diselewengkan dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.

Evaluasi yang dilakukan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, terhadap 12 pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB sudah dilakukan oleh tim independen beberapa waktu lalu. Sementara pimpinan SKPD yang lain menyusul dilakukan evaluasi oleh tim yang sama. Namun, lamanya keluar hasil evaluasi terhadap 12 pimpinan SKPD ini setidaknya menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Jika, evaluasi yang dilakukan tim independen itu hanya sekadar formalitas tanpa ada tindak lanjutnya.

Semestinya, jajaran pimpinan tertinggi, dalam hal ini, gubernur segera mengumumkan hasil evaluasi, sehingga tidak menimbulkan rasa penasaran dari pimpinan SKPD maupun masyarakat awam. Sementara di satu sisi, tim penilai yang dibentuk sudah menyerahkan hasil evaluasi terhadap pimpinan SKPD beberapa waktu lalu.

Memang, jika berkaca dari apa yang disampaikan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, jika pimpinan SKPD tidak perlu resah dengan evaluasi yang dilakukan. Resah dalam arti, ketika hasil evaluasi tidak sesuai harapan pimpinan atau target pelaksanaan program akan direposisi atau digeser dari jabatannya. Namun, sebagai orang yang dididik dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah ditempa selama menjadi birokrat bertahuntahun, mereka harus rela menerima kritikan atau masukan. Jangan sampai, melihat hasil evaluasi tidak sesuai harapan membuat mental atau jiwa ingin mengembangkan program tidak berkembang.

Tidaklah salah seperti yang disampaikan H. Muh. Amin, jika evaluasi yang dilakukan merupakan salah satu strategi dalam mendapatkan kinerja yang terbaik. Artinya, dari hasil evaluasi yang dilakukan akan diketahui titik mana yang menjadi kelemahan dan akan diperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Meski demikian, pimpinan daerah, baik gubernur, bupati/walikota tidak boleh terlalu memberi toleransi pada pimpinan SKPD yang kinerjanya direkomendasikan buruk atau tidak sesuai harapan. Pimpinan SKPD yang berkinerja buruk harus dimutasi atau dicopot dari jabatannya, karena tidak mampu bekerja sesuai harapan. Namun, pencopotan itu dilakukan, jika sudah beberapa kali diberikan kesempatan tidak mampu bekerja sesuai harapan. Untuk itu, kita berharap pada pimpinan daerah dalam mengevaluasi pimpinan lebih tegas lagi, sehingga tidak ada lagi pimpinan SKPD atau bawahan yang tidak melaksanakan perintah atasan. (*)

RADIO

ALAM pelbagai pembicaraan, dunia anakanak seakan dipisahkan secara parsial dengan fenomena sosial budaya. Sebagai salah satu mata rantai perkembangan manusia, anak-anak memiliki peran strategis bila dihubungkan dengan agenda besar bangsa. Bagaimana mereka tumbuh, di lingkungan seperti apa mereka berkembang serta asupan apa saja yang mereka dapatkan akan sangat menentukan menjadi seperti apa mereka kelak.

Hal tersebut memang tidak mudah, sebab tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan terbentur oleh pola hidup dan budaya-budaya baru.

Secara umum masalah-masalah mendasar atas hak anak saja masih banyak menemu kendala.

Penyebabnya pun beragam. Dari keterbatasan ekonomi sampai kemiskinan komunikasi.

Pengabaian dan kekerasan terhadap anak juga masih saja terjadi. Baik secara fisik maupun mental. Kasus anak jalanan bisa kita sebut sebagai permasalahan sosial yang menjadikan anak sebagai korban. Terpuruknya bangunan rumah tangga juga kerap membangun mental negatif pada diri anak-anak.

Mereka yang di rumah kurang mendapat perhatian tersebab orang tua sibuk dengan dirinya sendiri akan memilih jalanan sebagai rumah kedua. Sementara kita tahu jalanan menyimpan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan sebab minimnya kontrol dan pengawasan.

Dengan kekerasan sebagai aktivitas sehari-hari, dapat kita bayangkan kualitas pertumbuhan anak.

Kekerasan kemungkinan akan menjadi bahasa utamanya kelak.

Di Kota Mataram saja, banyak kita temukan anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalanan. Menadahkan tangan ke tiap orang yang lewat. Lebih parah lagi tidak sedikit yang mangkal di traffic light.

Turun ke badan jalan dan meminta-minta saat lampu menyala merah. Peristiwa sehari-hari ini penuh dengan risiko. Tertabrak kendaraan mungkin saja bisa terjadi. Nyawa taruhannya. Lalu kita lihatlah apa yang (kebanyakan) mereka lakukan dengan uang hasil meminta-minta.

Menghabiskan sebagian besarnya dengan main game di penyewaanpenyewaan yang menjamur.

Bukan cuma permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

Bukan cuma permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab fenomena anak jalanan, tetapi juga lebih kepada minimnya kepedulian.

Faktor yang kemudian membuat pula anak-anak dengan tingkat ekonomi yang bagus hidup dalam kebebasan.

Kebebasan dalam keberadaan ini pun membentuk mental yang buruk. Mental manja dan terbiasa bersenang-senang. fenomena anak jalanan, tetapi juga lebih kepada minimnya kepedulian.

Faktor yang kemudian membuat pula anak-anak dengan tingkat ekonomi yang bagus hidup dalam kebebasan. Kebebasan dalam keberadaan ini pun membentuk mental yang buruk. Mental manja dan terbiasa bersenang-senang. Minim upaya dan kerap meremehkan orang lain. Kebebasan mengakses informasi menjadikan anak-anak dewasa sebelum waktunya. Iya, kalau yang dewasa itu pikirannya. Kalau yang dewasa kelakuannya saja?.

Maka yang muncul adalah skandalskandal menyimpang dan tak senonoh.

Anak-anak itu tak bisa disalahkan. Sebab mereka terbentuk oleh lingkungan, baik mikro maupun makro. Mereka adalah produk sosial-budaya yang sedang mengalami sindrom keterbelahan. Justru dari fenomena anak-anak ini kita bisa melihat sebuah kecenderungan zaman. Sayangnya, solusi terhadap permasalahan yang menimpa anakanak ini sering berhenti pada angka-angka. Pun tindakan pascaperistiwa yang ibaratnya hanya menambal kain yang sobek tanpa berupaya mencegah supaya kain tersebut tidak sobek lagi.

Barangkali kita sering mengabaikan penyebab dan terlalu menuding pada akibat. Persoalan dipangkas hanya supaya tidak kelihatan. Tapi akar persoalan itu masih subur dan siap-siap menumbuhkan persoalan baru yang lebih kompleks. Dalam hubungannya dengan anak-anak ini, cobalah kita tengok dua poin yang teramat menyusut dan luput dari perhatian kita.

Yang pertama, ruang untuk anak.

Sungguh, saat ini hampir tidak ada ruang bagi anak-anak untuk hidup sesuai dengan usianya. Di rumah, perangkat elektronik via televisi telah memanipulasi dunia anakanak dan memasukkannya dalam durasi orang dewasa. Ini kejahatan yang laten, saya kira. Dan tayangan itu pasti turut ditonton oleh anakanak. Sebab,pertama mereka melihat kawan seusia mereka disana.

Dan kedua, orang tua gemar menonton dan kadang tak mau mengalah dan lebih memilih membiarkan anaknya turut menonton daripada memindah channel. Kalaupun memindah channel pun hampir bisa dipastikan tak ada acara untuk anak-anak kecuali film kartun. Lagu anak-anak sudah sayup-sayup dari ingatan. Digantikan oleh lagu-lagu berlirik cinta semata yang celakanya sekarang dengan terang-terangan dinyanyikan oleh anak-anak!

Ruang untuk anak semakin tergerus dengan minimnya ruang bermain di lingkungan rumahnya. Terutama di kota sudah susah mencari tempat bermain yang memadai untuk anak-anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Tetapi banyak anak-anak yang tak dapat menikmati masa bermainnya itu sebab tak ada ruang yang bebas polusi.

Baik polusi udara maupun polusi orang dewasa.

Hal kedua, yang kerap luput dari perhatian kita adalah literasi untuk anak. Barangkali literasi adalah salah satu hal positif yang paling tak pernah diperhatikan. Pendidikan formal kita, meminjam istilah Kabut Mawardi, penuh dengan buku-buku pelajaran berat tapi melarat imajinasi. Literasi berhubungan erat dengan kemampuan

RADIO

berimajinasi. Imajinasi adalah dasar penciptaan kreatif. Jika literasi untuk anak ini terabaikan sudah pasti generasi yang akan berkembang dari sana adalah generasi tanpa imajinasi. Cobalah tengok, berapa banyak buku-buku untuk anak yang tersedia di perpustakaan kita. Dari perpustakaan pribadi, sekolah sampai umum. Bisa dipastikan sangat tak memadai.

Apalagi berharap bertumbuhnya perpustakaan khusus anak-anak. Di seberang lain dongeng untuk anakanak sudah digantikan dengan cerita sinetron tak bernalar. Kesempatan untuk anak mengembangkan imajinasinya terbentur oleh pola hafalan dan nilai-nilai sebagai tolok-ukur kepintaran anak. Apa yang disebut sebagai revitalisasi pendidikan karakter hanya akan jadi jargon belaka jika sistem pendidikan kita masih menepikan pentingnya literasi, perlunya pengembangan imajinasi. Padahal, literasi adalah warisan paling baik yang telah ditinggalkan kolonialisme.

Ironisnya, warisan yang baik itu justru ditinggalkan, tidak diadopsi atau dikembangkan.

Kedua poin di atas, ruang dan literasi untuk anak mesti diperhatikan bila ingin di masa depan generasi yang tumbuh adalah generasi yang berkualitas, kritis dan kaya imajinasi. Sekali lagi perlu digaris bawahi, cita-cita untuk menjadi bangsa yang berperan besar di masa depan akan sangat bergantung di pundak anak-anak sekarang.

Sebab pembentukan karakter tak bisa berlangsung dalam satu generasi. Tapi berantai secara estafet.

Konstan dan terus-menerus.

Dua bulan, retribusi parkir baru Rp 100 juta Patut dicurigai kemungkinan bocor

*** Pemkab Lobar tolak wacana pensiun dini ASN Jika solusi pemerintah tepat kenapa tidak?

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 17 Maret 2016

DPW PPP Pimpinan Muhammad Surati Sekda Dari Hal. 1 Ia menegaskan, acuan hukum yang paling kuat justru adalah keputusan MA terkait sengketa kepengurusan PPP. ‘’Sekarang yang sah itu adalah kita di daerah karena kita yang punya SK Mahkamah Agung.

Dan saya besok bersurat ke Sekda, mau ketemu Sekda besok, kaitan dengan bantuan parpol,’’ katanya.

Menurutnya, SK pengesahan Menkumham hanya mengesahkan kepengurusan PPP di tingkat pusat, tanpa menyertakan kepengurusan di tingkat provinsi dan jenjang kepengurusan di bawahnya.

Sementara, kepengurusan tingkat provinsi disahkan oleh pengurus DPP yang tercantum dalam SK pengesahan tersebut.

Saat ini, ujar Muhammad, DPP PPP tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk terbitnya pengesahan kepengurusan baru di tingkat provinsi.

Sebab, seperti diketahui, Suryadharma Ali (SDA) dan Rumahurmuziy telah berseberang jalan. Menyatukan tanda tangan keduanya dalam sebuah SK pengesahan tentu saja tidak mungkin dilakukan. Apalagi, menurut Muhammad SDA tidak akan menerbitkan SK baru di daerah.

“Dia (kepengurusan PPP pimpinan Wartiah) kan nggak punya SK. Suryadharma Ali nggak mau keluarkan SK baru.

Ndak boleh Wakil Ketua membuat SK. Ndak boleh. Hanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang buat SK itu,” ujarnya.

Karenanya, jika ada pengesahan atas kepengurusan DPW PPP NTB yang dibuat oleh selain Ketua Umum PPP dan Sekretaris Jenderalnya, Muhammad menganggap itu tidak bisa menjadi acuan legalitas kepengurusan PPP NTB. PPP NTB Gelar Mukerwil Sementara itu, menjelang penyelenggaraan Muktamar Islah April mendatang, pengurus DPW PPP NTB, menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), Rabu (16/3) di Mataram. Mukerwil digelar, dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi di daerah untuk mensukseskan Muktamar Islah. Seluruh ketua dan sekretaris DPC PPP NTB kabupaten/kota ikut hadir dalam Mukerwil tersebut.

Dalam Mukerwil, selain membahas tentang perpanjangan surat keputusan kepengurusan DPC di 10 kabupaten/kota di NTB. Juga menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya mendukung Wakil Ketua PPP,

Emron Pangkapi untuk mengendalikan PPP hingga Muktamar serta, mendukung pemilihan calon Ketua Umum PPP dengan musyawarah mufakat.

Dalam kesempatan itu juga, para Ketua DPC PPP kabupaten/kota menyampaikan testimoninya terkait keberadaan kepengurusan PPP NTB berdasarkan SK Kemenkumham. Masingmasing menilai bahwa kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Hj Wartiah dan Drs. H. Muzihir sebagai sekretaris tetap solid.

Selain itu, DPC PPP seNTB juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPW PPP NTB terkait siapa calon Ketua Umum PPP yang akan didukung.

Terlebih NTB memiliki 27 suara pada Muktamar PPP mendatang. “Kami belum menentukan sikap mengenai calon Ketum PPP. Kami akan bahas internal dan tetap melihat perkembangan politik,” ujar Wartiah yang dikonfirmasi usai Mukerwil.

Wartiah yang juga Ketua Komisi V DPRD NTB, menegaskan pihaknya akan bersikap tegas terhadap siapapun kader terutama pengurus yang membelot. Terlebih saat ini PPP NTB sudah memiliki payung hukum yang jelas menyusul terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM. Ia tidak ambil pusing dengan gugatan hukum yang dilayangkan pihak Djan Faridz. Gugatan itu kata Wartiah tidak berpengaruh terhadap kader PPP di NTB. Lagipula, gugatan PPP Djan Faridz itu diarahkan kepada Menteri Hukum Yasonna Laoly dan HAM, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPW PPP NTB H Muzihir menegaskan pihaknya akan mendukung penuh pelaksanaan Muktamar di Jakarta. Dia menilai, selama ini PPP NTB tetap solid dan mendapat dukungan dari seluruh DPC kabupaten/kota di NTB. Pada kesempatan itu juga, DPW PPP NTB langsung memproses perpanjangan SK kepengurusan DPC PPP se-NTB yang ditandatangani oleh Hj Wartiah dan H Muzihir selaku Ketua dan Sekretaris DPW PPP NTB. (aan/ndi)

Disayangkan, SP3 Kasus Bansos Oknum Anggota DPRD NTB Dari Hal. 1 Jika tidak ingin dianggap keputusan SP3 prematur, penegak hukum diharap pihaknya mulai berpikir lebih luas, yakni pelibatan publik dalam gelar perkara. Sebab penegakan hukum adalah bagian dari represntasi kepentingan publik. ‘’Lakukan ini kalau memang ingin fair,’’ harapnya. Tapi jika dalam gelar perkara itu tidak cukup bukti, tentu menurutnya tidak bisa dipaksakan. Hanya saja, harus disertai alasan yuridis yang bisa diterima akal. Namun SP3 kasus HR ini justru menurutnya memicu polemik di masyarakat.

HR Diduga Terlibat Aktif Bagaimana sebenarnya putusan pengadilan dalam kasus Kamaludin yang menyeret HR? Dalam dakwaan primair, Kamaludin, S.Ag selaku Ketua Tanfiziah YAyasan Nahdlatus Shaufiah dengan saksi H.R, SJ, SH, (terdakwa dalam berkas perkara lain), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini tertuang dalam putusan nomor 35/Pid.SUS.TPK/2013/ PN.Mtr, yang diulas lagi Humas PN Tipikor Fathur Rauzi, SH. Berawal dari permintaan HR kepada terdakwa untuk membuat proposal bantuan pembangunan gedung Ponpes.

Namun proposal dibuat tanpa sepengetahuan pengurus lainnya untuk pembangunan 10 ruang rehab asrama, dengan total biaya Rp 185.344.000.

HR aktif dalam kasus ini, sehingga dana cair Rp 100 juta. Tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 11.30 Wia, terdakwa bersama saksi Lalu Muhakkikin memgambil dana Rp 100 juta, selanjutnya pukul 19.00 WIta, dana itu diserahkan saksi kepada HR di rumahnya sebesar Rp 90 juta.

Fathur Rauzi menjelaskan, dakwaan JPU dalam dakwaannya, “Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kamaludin bersa-

ma sama saksi H. R, SJ, SH (terdakwa dalam berkas perkara lain), telah melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 100 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PAsal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Udang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ulasnya.

Fakta persidangan juga didukung keterangan sejumlah saksi. Salah satunya adalah HR. tersangka HR meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 90 juta, untuk dibagikan kepada orang lain yang proposalnya ditolak.

Atas dakwaan JPU itu, hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dakwaan ini terbukti karena terdakwa tidak menggunakan dana Rp 100 juta itu sesuai peruntukannya, sehingga negara dirugikan Rp 100 juta.

Sedangkan pertimbangan pasal 55 masuk pada unsur perbuatan “Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana”, bahwa terdakwa atas perintah HR, membagikan dana kepada orang lain yang bukan haknya. “Menimbang bahwa dengan pertimbagan tersebut maka unsur (pidana) terpenuhi.

Atas putusan itu, terdakwa Kamaludin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta.

Vonis dibacakan hakim H. Budi Susilo, SH, MH, anggota Edward Samosir, SH dan M. Idris M. Amin, SH. (ars/why)

Halaman 15

Tiga Opsi untuk 3.700 RT Miskin Diberikan Pelantikan Bupati Definitif Sambungan Listrik Gratis Percepat Rasio Elektrifikasi

Mataram (Suara NTB) Tahun ini pemerintah mendukung sambungan listrik sebanyak 3.700 rumah tangga (RT) miskin di Provinsi NTB. Tanpa terkecuali, penerimanya tersebar di perkotaan hingga pelosok desa dalam rangka mendukung ketercapaian rasio elektrifikasi di provinsi ini.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si, anggaran dari pemerintah pusat dialokasikan untuk sebanyak 3.000 rumah tangga miskin. Untuk anggaran pusat, pelaksanaannya oleh PT. PLN Persero. Sementara dari APBD, anggarannya hanya cukup untuk 700 RT miskin.

Rasio Elektrifikasi (RE) menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Saat ini, RE NTB menurut kepala di-

nas, telah mencapai 72,67 persen. Terdapat hamper 28 persen penduduk NTB yang belum menikmati listrik.

Mereka yang belum menikmati listrik ini, tidak saja tinggal di pelosok-pelosok. Bahkan, yang ada di perkotaanpun dihitung dari rumus RE, masih ada yang belum menikmati listrik.

“Rumah tangga yang listriknya nyantol di tetangga, itu namanya ilegal. Dan terhitung dia belum teraliri listrik,” katanya, Rabu (17/4) kemarin. RT yang diberikan bantuan listrik ini tidak dikenakan administrasi apapun. Pemerintah bekerjasama dengan PLN memfasilitasi aliran listrik hingga balon lampu. “Tinggal terima nyala saja. Biaya sambungan semuanya kita bayarkan, PLN siapkan KWH,” kata M. Husni.

Tahun 2015 lalu, program yang sama pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 2.060 sambungan dari APBD, serta sebanyak 3.500 sambungan dari APBN.

Mengapa jumlahnya berkurang tahun ini? Sesuai anggaran yang dialokasikan menurutnya.

Ditanya mengenai seberapa lama RE 100 persen bisa tuntas? Katanya berat mencapai seratus persen. Karena setiap tahun terjadi pertumbuhan jumlah penduduk.

Hanya saja ia menggambarkan, mencapai 1 persen kenaikan RE, dibutuhkan sebanyak 13.000-an sambungan. Jika menginginkan kenaikan RE sebesar 10 persen, artinya pemerintah harus memfasilitasi sebanyak 13.000 lebih sambungan gratis.

Di satu sisi, mencapai RE tinggi ini tentu diperhitungkan juga kondisi daya listrik di daerah. Jika seluruhnya dipenuhi, dampaknya bisa saja devisit daya dan pemadaman bergilir.

Tentu secara bertahap pemerintah akan mendudukung kelistrikan di masyarakat tanpa terkecuali.(bul)

Mendagri Minta Penerbitan Identitas Kependudukan Tuntas 2016 Dari Hal. 1 dari sisi jumlah penduduk, jumlah penduduknya sedikit hanya 5 juta jiwa lebih. Namun, ke depan Mendagri melihat NTB akan menjadi provinsi yang strategis.”Tidak menutup kemungkinan penduduk pendatang akan melimpah,”ucapnya.

Ia menambahkan, tugas aparatur pemerintah adalah melayani, memberikan kemudahan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, pemerintah telah membuat regulasi mulai dari tingkat pusat dalam bentuk UU sampai berbentuk Perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, kata Mendagri, ada 3.300 Perda baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bermasalah, atau yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan investasi.

Sehingga, inilah yang menjadi konsen Kemendagri untuk mengevaluasi bahkan akan mencabut Perda-perda bermasalah tersebut.

“Pertengahan tahun ini kita akan pangkas 3000 Perda baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang bertentangan dengan

aturan yang ada di atas. Ini yang mau kita pangkas sehingga mempermudah investasi dan pelayanan kepada masyarakat,’’ imbuhnya.

Terkait hal ini, Mendagri mengatakan telah mengumpulkan seluruh Kepala Biro Hukum se Indonesia untuk mengevaluasi perda-perda yang akan dibatalkan. Pemda diminta berkoordinasi dengan DPRD untuk membatalkan Perda yang bermasalah tersebut.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dipilihnya NTB sebagai tuan rumah Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menambah semangat pemda dan masyarakat untuk membangun daerah. Jika kementerian dan pejabat dari daerah lain banyak bersilaturahim dengan mengadakan pertemuan-pertemuan di NTB maka akan memperkuat dalam berbangsa dan bernegara.

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menegaskan akan mendukung seluruh program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berikut inovasi-inovasinya. Apalagi, kata orang nomor satu di NTB ini, Kemendagri akan membuat Kar-

tu Identitas Anak (KIA). ‘’Kita juga akan mendengar saudara kita yang meninggal dilakukan pendataan. Itu penting, sehingga keseluruhan pembangunan kita berjalan dengan baik. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Data pencatatan sipil yang valid akan membantu demokrasi kita berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh,” kata gubernur.

Terkait dengan realisasi pencatatan kependudukan di NTB, memang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Gubernur menyebutkan, untuk pencatatan akta kelahiran di NTB memang baru 40 persen.

Artinya, masih sekitar 60 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran.”Dengan hadirnya Pak Menteri ke sini, mendorong kami lebih kuat dan cepat lagi,”tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri dijemput Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin didampingi Asisten I Setda NTB Dr. H. Abdul Hakim, MM, di Lombok International Airport (LIA). Setelah itu menuju ke rumah Makan Remaja Indah di Lembar Lombok Barat dan sudah ditunggu Plt Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. (nas)

’’Todong’’ Wakil Rakyat Dari Hal. 1 para wakil rakyat tersebut mendukung penuh dan membantu Pemda KSB agar baik Bandara Sekongkang maupun Dermaga Labuhan Lalar bisa segera digunakan. ‘’Kami sudah punya infrastrukturnya. Jadi tinggal operasionalnya di mana pusat kami minta bisa turun tangan juga,’’ kata bupati, Rabu (16/3).

Ia menjelaskan, belum beroperasinya Bandara Sekongkang menjadi kendala tersendiri bagi daerah dalam membangun sektor pariwisata. Sebab bandara menjadi kunci utama agar konektivitas daerah menjadi lancar ke luar dan sebaliknya untuk memudahkan wisatawan berkunjung. “Makanya kita minta kepada Pak Wakil Ketua (Fahri, red) untuk membantu kita soal bandara ini,’’ katanya.

Bandara Sekongkang sendiri, diklaim bupati sudah sangat layak dimanfaatkan. Terbukti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan izinnya dan pemda sendiri telah melengkapi seluruh fasilitasnya. ‘’Harapan kami pusat bisa ambil alih operasional bandara kita itu.

Dan untuk kepentingan itu kami siap menghibahkannya,’’ katanya.

Ia pun mengklaim potensi Bandara Sekongkang sangat menjanjikan. Bahkan jika dibandingkan dengan Bandara Sumbawa (Sultan Salahuddin), Bandara Sekongkang memiliki potensi jumlah yang lebih baik. ‘’Newmont juga sudah bersedia memanfaatkan sepenuhnya bandara itu. Makanya kita kami yakin, Bandara Sekongkang itu bisa memberikan kemanfaatan maksimal bagi Pemda dan masyarakat pada umumnya,’’ katanya optimis.

Demikian juga terkait Der-

maga Labuhan Lalar, bupati meminta agar Fahri Hamzah dapat turut menyuarakannya di pusat. Sesuai dengan rencana Pemda KSB, dermaga tersebut diharapkan masuk dalam salah satu rute lintasan tol laut yang kini tengah dirancang secara nasional. “Kami juga sudah bersurat ke presiden soal dermaga ini.

Tapi akan lebih kuat lagi kalau ada dukungan dari DPR RI, apalagi langsung disuarakan oleh pimpinan (DPR RI).’’

Keberadaan dermaga labuhan lalar, menurut bupati sangat penting. Sebab selama ini KSB yang tidak masuk dalam rute trans nasional menyebabkan harga barang menjadi tinggi. “Hargaharga di sini tinggi pak, karena biaya distribusinya tinggi. Makanya, besar harapan kami dermaga kami bisa segera beroperasi juga supaya bisa memotong jalur distribusi barang,’’ harapnya. (bug)

Wagub Panggil 12 Pimpinan SKPD Dari Hal. 1 Berdasarkan keterangan dari Kepala BKD dan Diklat NTB, lanjut Yusron, evaluasi kinerja pimpinan SKPD ini tidak hanya selesai di 12 SKPD. Namun, ada evaluasi tahap berikutnya yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Diketahui, 12 pimpinan SKPD yang dievalusi pada tahap pertama itu antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakor-

luh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan sinyal akan memanggil 12 pimpinan SKPD tersebut. Menurut Wagub, 12 pimpinan SKPD itu perlu dipanggil supaya mereka mengetahui hasil dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim yang dibentuk gubernur tersebut. Dari hasil evaluasi itu, mereka akan mengetahui kelemahan mereka selama ini.

Menurutnya, evaluasi kinerja itu dilakukan untuk mengukur ki-

nerja pimpinan SKPD. Dalam melihat kinerja pimpinan SKPD memang harus ada parameter yangdigunakan.Salahsatuparameteryangdigunakanyaknimelakukan evaluasi terhadap pimpinan SKPD yang ada yang sudah menduduki jabatan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi kinerja pimpinan SKPD itu merupakan bagian dari pertanggungjawabanpemda terhadap publik baik pertanggungjawaban moral, politis dan yuridis. ‘’Ini bagian dari pembinaan, evaluasi dan monitoring. Selayaknya memberikan kesempatan dari hasil evaluasi waktu tertentu untuk memperbaiki kinerja mereka,’’ kata Wagub. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyatakan, sesuai dengan hasil rapat di provinsi, jika Pemprov NTB menetapkan tiga opsi waktu pelantikan, yakni tanggal 23 Maret, 29 Maret dan maksimal tanggal 30 Maret. Menurutnya, pemprov memberikan opsi ini tentunya, karena telah memperkirakan bahwa SK penetapan bupati akan turun pada waktu tersebut, sehingga waktu pelantikan bisa dilaksanakan pada tanggal dimaksud.

Menurutnya, pelantikan akan dilakukan jika SK dari Mendagri turun pekan ini ke Pemprov NTB. Jika molor, jelasnya waktu pelantikan dipersiapkan tanggal 29 dan 30 Maret. Pelantikan bisa dilakukan tanggal dimaksud, jika SK dari Kemendagri turun pekan depan. Hal ini, jelasnya, telah dipersiapkan oleh Pemprov melibatkan

Pemda Lobar.

Saat ini, ujarnya, usulan penetapan bupati definitif berada di meja dirjen. Dalam waktu dekat, SK itu akan dinaikkan ke Mendagri untuk ditandatangani.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, menyatakan, Pemda Lobar telah membentuk tim untuk persiapan pelantikan. Meski pelantikan di kantor gubernur, namun Pemda Lobar perlu persiapan.

Ia menambahkan, selain pelantikan H Fauzan Khalid sebagai bupati definitif. Dilakukan juga pelantikan Ketua TP PKK, Hj. Haeratun Fauzan Khalid. Ia mengakui, pihaknya telah diundang rapat dengan Pemprov terkait persiapan pelantikan bupati definitif. Pelantikan jelasnya, akan dilaksanakan di kantor Gubernur. Terkait kapan waktu pelantikannya, ia mengaku tidak tahu persis dan tergantung dari Kemendagri. (her)

Tahun Depan, Gedung Terminal Haji Ditargetkan Beroperasi Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB menargetkan gedung terminal haji/ TKI yang berada di kawasan Lombok Internasional Airport (LIA) dapat beroperasi atau difungsikan tahun 2016 mendatang. Tahun ini, sedang dilakukan inventarisir oleh konsultan mengenai sarana prasarana penunjang yang akan diperbaiki untuk persiapan operasional tahun depan. ‘’Baru diinventarisir oleh konsultan. Fasilitas penunjangnya. Kan ada yang belum lengkap. Ada yang rusak,” kata Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ketika dikonfirmasi di Mataram, Rabu (16/3) siang kemarin.

Ditanya berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas penunjang terminal haji/TKI itu, Agung belum mengetahui angkanya. Karena saat ini masih dilakukan inventarisasi jumlah kebutuhan anggaran oleh konsultan. ‘’Target tahun depan sudah bisa dipakai gedung terminal haji/TKI. Lagi diinventarisir (kebutuhannya),’’ jelasnya.

Fasilitas pendukung yang akan dilengkapi antara lain kelengkapan meubeler, AC dan sejumlah perbaikan fasilitas

yang rusak. Pasalnya, ada beberapa fasilitas yang rusak dan hilang karena dicuri.

Tahun 2015 lalu tidak ada paket pekerjaan yang dilaksanakan untuk proyek terminal haji/TKI. Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014 lalu. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum. Namun belakangan aparat penegak hukum mempersilakan pemprov untuk melanjutkan pembangunannya.

Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan anggaran sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji.

Proyek terminal haji itu dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp16,63 miliar lebih. Namun hingga kini baru teralokasi sebesar Rp 11,63 miliar lebih yang bersumber dari APBD NTB. Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp 1,09 miliar lebih, dan pada 2013 sebesar Rp 1,73 miliar lebih. (nas)

Tunggu Rekomendasi BPN Loteng Dari Hal. 1 Jadi surat masuknya ke BPN Lombok Tengah tetapi kami dapat tembusan. Jadi nanti kami nunggu permohonan, rekomendasi dari kepala BPN Lombok Tengah,” terang Kepala Kanwil BPN NTB, Budi Suryanto, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (16/3) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Budi mengatakan, pihaknya belum berani mengeluarkan statemen apapun terkait dengan usulan pengelolaan yang diajukan Pemda itu. Pasalnya, dia belum mendapat laporan dari BPN Loteng. Setelah diketahui masalahnya apa, kemudian akan diambil kebijakan.

Pihaknya akan mengkaji dari segala aspek termasuk akan melakukan mediasi antara Pemda dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebelumnya yakni PT. Trisno Kenangan.

Budi mengatakan, semua pihak mempunyai peluang yang sama untuk mengelola eks perkebunan kopi tersebut. Baik itu, Pemprov NTB, Pemkab Loteng maupun PT. Trisno Kenangan. Nantinya, semua pihak akan dipanggil oleh BPN untuk

menjelaskan hak dan kewajiban, aspek keperdataan dan lainnya. ‘’Karena di sana kan ada bekas pemilik yang lama, HGU sudah habis menjadi tanah yang dikuasai negara. Kemudian sekarang dimohon oleh pemerintah daerah. Apakah masih ada hak pemegang HGU sebelumnya. Apakah menguasai fisik? Nanti kita menunggu laporan dulu. Hasil penelitian dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah,’’ imbuhnya.

Ia mengakui surat usulan untuk pengelolaan eks kebun kopi oleh Pemda itu sudah masuk. Namun, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari BPN Loteng. Setelah ada rekomendasi itu, lanjutnya, maka Kanwil BPN NTB akan action.

Budi berjanji akan mengambil kebijakan yang tepat.

“Jadi kami akan sebijak mungkin. Kalau bisa tidak terus berantem seperti itulah. Dimanfaatkan untuk provinsi sebagian. Prinsipnya harus bisa bermanfaat untuk rakyat. Juga jangan dilupakan hak-hak eks pemegang HGU. Semua mempunyai peluang mengelola itu,”tandasnya. (nas)

Ketua TP PKK NTB Hadiri Pelantikan Pengurus PKK Dompu dan Bima Dari Hal. 1 Selain itu, Erica juga meminta agar orangtua juga membatasi dan mengawasi anakanak dalam mengakses internet. ‘’Konten-konten yang berbau pornografi ini bisa sangat merusak otak, bila terus menerus dikonsumsi oleh anak kita. Saya pikir salah satu faktor yang mendorong remaja melakukan perkawinan

usia dini ini, karena sudah banyak direcoki tontonan tidak pantas yang membuat anakanak tidak bisa merencanakan masa depannya dengan lebih baik,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin selaku Ketua Pembina TP. PKK Kabupaten Dompu berterima kasih kepada pengurus TP PKK sebelumnya atas dedikasi dan

sumbangsih selama menjabat sebagai pengurus TP PKK. ‘’Tantangan dan tuntutan yang semakin kompleks membuat Anda semua yang baru saja dilantik, sebagai pemangku amanah ini dituntut untuk dapat bekerja lebih giat dan lebih baik dari pengurus sebelumnya, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di NTB khususnya di Kabupaten Dompu,’’ ucapnya.

Ucapkan Selamat Di Bima, Bupati Kabupaten Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang didampingi Wakil Bupati, Drs. Dahlan M. Noer mengucapkan selamat kepada Ketua TP. PKK Kabupaten Bima, Ibu Rostiati Dahlan S. Pd beserta pengurus TP. PKK yang baru saja dilantik. ‘’Saya ucapkan selamat bekerja kepada ketua dan pengurus yang baru saja dilantik. Semoga se-

lama masa bakti 2016-2021 anda semua dengan ikhlas dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, sebagai mitra sejajar pemerintah yang berupaya mensejahterakan keluarga dan memastikan program pemerintah tepat sasaran. Semoga TP PKK dapat terus maju dan meningkatkan prestasinya, dalam memajukan daerah di Kabupaten Bima,’’ harapnya. (*)

Kamis, 17 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inspektorat Batal Klarifikasi Kadishubkominfo

Kontraktor Sebut Ada Dugaan Gratifikasi Proyek ITS Mataram (Suara NTB) Rencana Inspektorat NTB mengklarifikasi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, MT.Sr, batal dilakukan, Rabu (16/3). Alasannya, karena ada kegiatan dinas yang tak bisa ditunda.

Kesiapan diklarifikasi justru datang dari kontraktor pelaksana, Lalu Agus F. Wirawan.

Menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr.M. Agus Patria, SH,MH, klarifikasi diundur hingga Kamis (17/3) hari ini. ‘’Ada rapat di Kantor Gubernur, sehingga Kadishub tidak hadir,’’ kata Agus Patria kepada Suara NTB, Rabu (16/3).

Keinginan untuk mengklarifikasi Kadishubkominfo itu menurut Agus Patria, berkaitan dengan duduk

persoalan sehingga proyek tower Intelligent Transportation System (ITS) itu bisa mangkrak. Termasuk berkaitan dengan hilangnya server di Kantor Dishub NTB. Apa langkah Inspektorat setelah klarifikasi? Menurut Agus Patria, akan melihat isi penjelasan pejabat Dishubkominfo. Karena dianggap akan menentukan, apakah fisik proyek dan anggaran proyek ini

akan dilakukan audit khusus.

Jika dilakukan audit khusus, maka akan diperhitungkan waktu dan pendanaan. Karena saat ini pihaknya sedang disibukkan dengan audit reguler.

Soal proyek ini pernah daudit oleh tim Inspektorat sebelumnya, Agus Patria belum mendapat informasi dari jajarannya. Apalagi proyek itu dimulai 2009, berjalan 2010 dan 2011 dan diduga

mangkrak sejak 2012. ‘’Bisa jadi diaudit pejabat Inspektorat sebelumnya,’’ sebut dia.

Sementara rekanan pelaksana, Lalu Agus F. Wirawan yang dihubungi terkait langkah klarifikasi Inspektorat ini, diapresiasinya. Bahkan dia mengaku setiap saat bersedia untuk diklarifikasi. ‘’Saya dengan senang hati. Mau dipanggil penegak hukum, atau pun Inspektorat silakan,’’ tantangnya.

Jika memang dipanggil, dalam klarifikasi nanti dia akan menjelaskan detail dan sanngat teknis mengenai proyek itu yang diketahui towernya berdiri di Bukit Ketejer Labuapi, Gunung Rinjani dan Tambora.

‘’Silahkan saya dikonfrontir dengan Agung Hartono atau Ridwan Syah,’’ tegasnya.

Selain soal teknis proyek, dia akan membuka banyak hal soal pembayaran dan indikasi gratifikasi setelah proyek itu terealisasi. Bagaimana saat itu anggarannya, terpangkas untuk disetor ke oknum pejabat tertentu. Bahkan sedikit disinggungnya mengenai adanya dugaan gratifikasi .

Tidak hanya itu, soal pembayaran yang sempat tertunda mencapai Rp 60 juta yang menjadi haknya, menjadi kronik lain pada proyek di maksud. Dia juga sangat berkepentingan agar persoalan proyek

ITS ini tuntas, apalagi bisa dimanfaatkan lagi, karena pertama diterapkan di Indonesia.

Tender Proyek ITS tahun 2009, diakuinya dimenangkan PT. Akasia Inti Kelola, ditender saat Kepala Dinas Perhubungan dijabat Drs.H. Baharudin. Sedangkan Kepala Dinas saat ini, Agung Hartono saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat. Namun karena perusahaan pemenang tender tak mengerti teknis pekerjaan proyek, L.Agus F.Wirawan ditunjuk sebagai kuasa direktur yang mengurus pelaksanaan teknis, sampai alat berteknologi tinggi itu

beroperasi per 2009.

Namun per September 2011 lantas pekerjaan lanjutan tahap ketiga proyek ini diambil alih dari Baharudin kepada penggantinya, Ir.H. Ridwan Syah, MTP. Anggaran tahap pertama yang dikucurkan sebesar Rp 756.905.274. Setelah itu, proyek dilanjutkan tahun 2010 tahap II dengan kucuran anggaran Rp 1,5 miliar. Tapi untuk tahap ketiga, kontraknya tidak dilanjutkan dan Dishubkominfo saat itu dipimpin Ridwan Syah melanjutkan tahap ketiga. Dimana diketahuinya, tahap ke tiga anggaran digelontorkan Rp 320.397.300. (ars)

Rencana Pensiun Dini ASN Berdampak bagi Perekonomian

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menerima pemain sepakbola NTB yang akan berlaga pada Pra-PON di Bandung Jawa Barat 20 Maret ini menjunjung tinggi kekompakan dalam tim. Mereka diharap mampu memberi yang terbaik bagi daerah. Tampak Wakil Gubernur memberikan pengarahan pada pemain sepakbola dan pengurus PSSI NTB di ruang kerjanya, Rabu (16/3).

Diprediksi Potensi Gelombang Tinggi Masih Terjadi Mataram (Suara NTB) Potensi gelombang tinggi di NTB masih terjadi hingga tiga hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Selaparang-BIL, memprediksi tinggi gelombang setinggi 2,5 meter masih berpotensi terjadi di perairan selatan NTB. Prakirawan BMKG Stamet, Gede Sudika Pratama, S.P., dikonfirmasi Rabu (16/3), mengatakan potensi gelombang tinggi masih terja-

di. Tetapi tidak setinggi seperti yang diprediksi hari Senin (14/3) lalu. “Selama tiga hari ke depan, potensi gelombang tinggi masih ada. Tinggi gelombang di atas dua meter lebih wajib diberikan peringatan,” katanya.

Dari peringatan dini BMKG yang berlaku pada Rabu (16/3) jam 08.00 Wita sampai dengan Jumat (19/3) jam 08.00 Wita, menunjukkan pada Rabu (16/3) kemarin tinggi gelombang di Selat Lombok antara 0,5 – 2,0 meter. Di Selat Alas

antara 0,5 – 2,0 meter. Di Selat Sape antara 0,5 – 2,0 meter.

Perairan Utara NTB antara 0,5 – 1,5 meter. Dan, Perairan Selatan NTB antara 0,5 – 2,5 meter.

Sedangkan untuk Kamis ini (17/3), tinggi gelombang di Selat Lombok antara 0,5 – 2,0 meter. Di Selat Alas antara 0,5 – 2,0 meter. Di Selat Sape antara 0,5 – 2,0 meter. Perairan Utara NTB antara 0,5 – 1,5 meter. Dan, Perairan Selatan NTB antara 0,75 – 2,5 meter.

Gelombang tinggi di perai-

ran NTB disebabkan adanya tekanan udara rendah utara Australia dan barat daya Sumatera. Gede Sudika mengakui tinggi gelombang ini lebih rendah dibandingkan peringatan yang dikeluarkan sebelumnya. Meski begitu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jasa pelayaran untuk tetap mewaspadai. “Terutama di perairan selatan NTB yang tinggi gelombang mencapi 2,5 meter sampai tiga hari ke depan,” katanya. (ron)

Biaya Operasi Jantung Rp 250 Juta Ditanggung BPJS Kesehatan SEKRETARIS Daerah Kabupaten Lombok Timur Drs.H. Rohman Farly, MM mengaku benar - benar merasakan manfaat dari kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seluruh biaya operasi jantung senilai Rp 250 juta di rumah Sakit Harapan Kita Jakarta ditanggung semuanya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyakit jantung yang diderita Sekda ini diakui sejak lama.

Operasi yang dijalani Sekda ini diakui tergolong operasi berat. “Ini saya alami sendiri, sekarang pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Biaya RP 250 juta itu saat saya tanya kepada pihak rumah sakit dijawab telah ditanggung semua oleh BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Sekda Lotim ini pun menilai, setelah ada BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan yang dirasakan pun makin baik. Sangat berbeda kondisinya dengan mekanisme pelayanan sebelum ada BPJS Kesehatan .

Pelayanan medis yang dialami Sekda ini pun tidak ada diskriminasi. “Pelayanan tidak ada diskriminasi,” aku-

nya. Dinilai, pelayanan yang diterima tidak ada kaitannya dengan status sosial. Kartu JKN juga dikatakan memberikan manfaat yang besar bagi Camat Sembalun yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Tim medis di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram menyebut dibutuhkan biaya operasi Rp 108 juta. Setelah komunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan, semua biaya operasi Camat Sembalun itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Mengetahui manfaat Kartu JKN tersebut, Sekda Lotim mengimbau seluruh pegawai yang ada di Lotim mendaftarkan keluarganya menjadi anggota BPJS Kesehatan. “Saya imbau seluruh pegawai daftarkan keluarganya jadi anggota BPJS Kesehatan,” sarannya. (*)

Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mempensiunkan dini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan SD sampai SMA, dinilai akan berdampak bagi perekonomian.

Tidak hanya sampai di situ, juga akan berdampak bagi sisi psikologis ASN. Demikian disampaikan oleh Pemerhati Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, M.Si., dikonfirmasi Rabu (16/3).

Ia mengatakan persoalan yang akan timbul bukan hanya dampak dari hilangnya pekerjaan, tetapi juga berdampak kepada psikologis seseorang.

“Memang kalau dalam kehi-

langan pekerjaan, pengangguran pasti akan terjadi. Apalagi persoalan kita sekarang tentang kemiskinan, pengangguran, dan keamanan. Ini rentan sekali,” ujarnya.

Ketika ASN kehilangan pekerjaan, kata Firmansyah, juga akan menurunkan daya beli, karena berkaitan dengan kemampuan memenuhi daya hidupnya. “Ini sangat riskan, ekonomi kita diharap tumbuh dari aspek konsumsi, terus tiba-tiba dipangkas daya beli orang. Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi secara serius.

Tidak hanya itu, aspek-aspek lain yang sebenarnya sudah cukup, bisa ikut terhambat,” ujar Firmansyah, yang juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uni-

versitas Mataram.

Untuk itu, dirinya tidak sependapat dengan rencana pensiun dini ASN. Menurutnya, pemerintah perlu arif menyikapi hal ini. Perlu ada mekanisme yang lebih arif. Ia mencontohkan, jika dianggap ASN lulusan SMA kompetensinya meragukan, dapat diberikan ruang untuk bersekolah, dengan jangka waktu tertentu.

Selain itu, Firmansyah juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk bersuara ke pemerintah pusat terkait hal ini. Mungkin ada mekanisme yang lebih arif. “Kita kan menjaga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan psikologis, orang semakin gaduh, semakin merasa tidak pasti nantinya,” katanya. (ron)

BKSDA akan Bangun Pusat Ekologi Penangkaran Kupu-kupu Mataram (Suara NTB) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB merencanakan membangun pusat ekologi penangkaran kupu-kupu di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak, Lombok Tengah.

Kepala BKSDA NTB, Dr. Ir. Widada, MM., ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, menjelaskan, konsep dari pusat ekologi penangkaran kupukupu itu, mirip seperti taman kupu-kupu. “Sekarang ini se-

dang disiapkan pra kondisinyalah, baru akan dimulai akhir tahun ini,” terang Widada.

Saat ini, memang sudah ada tempat penangkaran kupu-kupu di wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan. Di TWA Kerandangan, ada 41 jenis kupu-kupu dari 3 famili (12 jenis dari Famili Papilioniadae, 21 jenis dari Famili Nymphalidae dan 8 jenis dari Famili Pieridae). Di TWA Kerandangan juga terdapat tanaman inang, yang menjadi makanan bagi

larva (ulat) kupu-kupu.

Status perlindungan untuk kupu-kupu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999. “Kita meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk menjaga keanegragaman hayati, flora dan fauna, dan ekosistemnya.

Yang jelas ibaratnya kita berharap nanti kita tetap dapat melihat berbagai jenis kupukupu, baik di dalam kawasan konservasi atau di luar kawasan,” ujar Widada. (ron)