Snt 17052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 62 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 17 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jajaki Kerjasama Industri Pertanian dan Pariwisata

Gubernur dan Sejumlah Pimpinan SKPD Terbang ke Tiongkok Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama sejumlah pimpinan SKPD melawat ke Tiongkok untuk menjajaki sejumlah kerjasama dalam bidang industri pertanian dan pariwisata. Rombongan dari Pemprov NTB yang berjumlah 9 orang itu, akan berada di Negeri Tirai Bambu dari 15 21 Mei mendatang.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang ikut dalam rombongan itu mengatakan, lawatan gubernur ber-

sama rombongan akan berlangsung di tiga kota yang masuk dalam dua provinsi di Tiongkok. Yakni Kota Luo He dan Zhengzhou Provinsi Henan serta Kota Yinchuan Provinsi Ningxia. ‘’Maksud kunjungan kali ini ada tiga, pertama adalah menjajaki kerjasama strategis industri pertanian dan pariwisata dengan pemerintah Kota Luo He. Sekaigus menghadiri the 14th China Food Expo dan Institute Technology di Kota Luo He Provinsi Henan,’’ kata Yusron, Senin (16/5).

Turut serta dalam rombongan yang dipimpin Gubernur NTB itu antara lain Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Sekretaris Bakorluh, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT, Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam, Ir. H. Mohammad Rum, MT dan lainnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

JAJAKI KERJASAMA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi istri, Hj.Erica Zainul Majdi saat bertemu dengan Walikota Luo He, menjajaki sejumlah kerjasama dalam bidang industri pertanian dan pariwisata.

Kasus SRG-iPasar

Lagi, Pejabat dan Mantan Pejabat Lotim akan Dipanggil Mataram (Suara NTB) Pekan ke tiga penyelidikan proyek Sistem Resi Gudang (SRG) Lombok Timur (Lotim), masih akan berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Agenda pemanggilan masih seputar pejabat dan mantan pejabat yang berkaitan dengan pembangunan gedung tahun 2013 itu, lebih khusus terkait perizinan dengan PT. iPasar Indonesia.

Instansi yang paling berkaitan dengan proyek SRG tersebut adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Lotim yang mengurus terkait perizinan pengelolaan melibatkan iPasar. Hanya saja, Kepala BPPT Lotim, Muhammad

Syukri sampai sejauh ini mengaku belum ada panggilan dari jaksa. “Sampai sekarang belum. Belum ada panggilan,”

kata Syukri dihubungi Suara NTB, Senin (16/5) petang.

Ditanya lebih jauh terkait proyek SRG dihubungkan dengan iPasar, Syukri enggan berkomentar. Saat proyek itu berlangsung, Syukri yang diketahui menjabat sejak September 2015 mengaku tak tahu. “Saya ndak tahu. Belum tahu soal iPasar.

Mungkin pejabat sebelumnya,”

jawabnya singkat.

Dikonfirmasi terkait ini, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa mengungkapkan akan ada pemeriksaan berlanjut untuk medalami dugaan suap pada proyek SRG – iPasar. Karena masih banyak saksi yang harus diperiksa, sehingga pemeriksaan maraton dipastikan berlanjut.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Solusi Pemangkasan DAK PEMPROV NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan atensi terhadap pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen sesuai dengan perintah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk menutupi kekurangan anggaran DAK tersebut, Pemprov akan mengalokasikan anggaran lewat APBD-P 2016. ‘’Pemangkasan DAK itu kebijakan pemerintah pusat. Kita mengatensi dan saya sudah memimpin TAPD untuk mengatasi itu,’’ kata Ketua TAPD yang juga Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Senin (16/ 5), siang kemarin.

H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

MELIMPAH - Produksi bawang merah di Kabupaten Bima, ketika musim panen tiba melimpah.

Untuk mengamankan harga komoditas pertanian ini, Bulog Divre NTB melalui Sub Divre Bima melakukan penyerapan. Berita selengkapnya di halaman 3.

NTB Gandeng BPK

KO M E N TTAA R

Belum Ada Kejelasan SURAT Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB terpilih hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan turun dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengaku belum mengetahui Keppres mengenai Sekda NTB yang ditandatangani Presiden apakah sudah turun atau belum. ‘’Belum tahu,’’ kata Suruji singkat ketika dikonfirmasi, Senin (16/5) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Rencana Penjualan Saham Newmont sar nilai jual saham tersebut. Dengan mengMataram (Suara NTB) Untuk mencegah timbulnya persoalan hu- gandeng BPK RI maka diharapkan ada stankum di kemudian hari, Pemprov NTB dan dar harga Pemda untuk menjual saham tersepara pemegang saham akan menggandeng but. Saham milik Prmprov NTB, Pemkab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Sumbawa dan Pemkab Sumbawa Barat sebedengan rencana penjualan 6 persen saham PT sar 6 persen itu merupakan bagian dari 24 persen saham yang ada di MDB, yang Newmont Nusa Tenggara (NNT) milik tiga dikuasai oelh PT. Multi Capital.

Pemda yang berada di PT. Multi Daerah Ber“Pembeli membeli dengan saing (MDB). harga sekian, kita ikut. Teta“Kita meminta advice BPK RI. Agar kita pi juga harus hati-hati. Siapa ndak salah, ketika kita menentukan harga. tahu pemegang saham yang Jangan sampai ada yang dibilang ada lain ini dia saling atur. Artinkongkalikong, harganya murah. Ini prinsip ya, ini (menggandeng BPK) kehati-hatian. Supaya kita menjual itu aman, intinya adalah prinsip kehatitransparan bahwa ada dasarnya, kuat,” hatian supaya kita tak terkata Kepala Biro Perekonomian sandung persoalan huSetda NTB, Dr. H. kum. Pak Gubernur teManggaukang Raba, MM kekankan betul itu. Jantika dikonfirmasi Suara gan sampai ada teNTB, Senin (16/5) siang muan kemudian hari, kemarin. intinya prinsip keManggaukang hati-hatian,” mengatakan, terangnya.

Pemda tak Bersambung tahu persis ke hal 15 berapa beH.Manggaukang Raba

Diduga Hamburkan Anggaran, Dewan Desak Baperda Diaudit Khusus Mataram (Suara NTB) Kalangan anggota DPRD NTB mendesak Inspektorat Provinsi NTB agar melakukan audit khusus terhadap Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD NTB. Desakan ini disampaikan, menyusul adanya dugaan lembaga ini menghamburhamburkan keuangan negara dalam pembentukan Raperda inisiatif DPRD NTB. Desakan untuk dilakukan audit khusus pada Baperda di kalangan DPRD

semakin menguat, menyusul ditolaknya tiga dari empat buah Raperda inisiatif oleh DRD NTB sendiri.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Ruslan Turmuzi yang ditemui diruanganya, Senin (16/5) kemarin menyampaikan bahwa harus ada audit khusus untuk Baperda. Menyusul banyaknya pelanggaran Tata Tertib terkait prosedur dan tata cara dalam mengajukan Raperda inisiatif oleh Baperda.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

Halaman 2

Bayar Gaji 13 dan 14 Patroli Sampah KELURAHAN Monjok Barat merupakan salah satu kelurahan yang pernah menjuarai lomba kelurahan terintegrasi tingkat nasional. Selain itu, menjadi kelurahan yang dinobatkan sebagai kelurahan terbersih di Kota Mataram. Namun terlihat tumpukan sampah di sepanjang drainase kelurahan ini.

“Itu bukan sampah yang berasal dari masyarakat Monjok Barat. Itu sampah kiriman kalau hujan lebat. Kita sudah punya juga petugas patroli sampah,” kata Sekretaris Lurah Monjok Barat, Sunardi, SH kepada Suara NTB di Mataram, Senin (16/5) kemarin.

Petugas patroli sampah akan segera mengambil tindakan jika melihat tumpukan sampah. Sunardi membenarkan di sebelah timur Lingkungan Karang Kelok telah terjadi penyumbatan drainase. Hal itu disebabkan lebatnya hujan yang terjadi pada Minggu siang.

“Itu memang ada penyumbatan, tetapi sudah dibongkar oleh warga. Sekarang sudah tidak tersumbat lagi,” ujarnya.

Kendati demikian, masih ada sejumlah drainase yang tersumbat oleh sampah. Suara NTB menemukan di sepanjang jalan Karang Kelok menuju kuburan, tersapat lubang drainase yang dipenuhi sampah.

Pihak kelurahan dan masyarakat terus melakukan koordinasi terkait penanganan sampah dan keamanan. Sebab dua hal itu merupakan penentu kenyamanan warga. Bukan hanya kelurahan, namun kader posyandu, kepala lingkungan dan pemuda juga turut diajak untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan.

Sunardi berharap masyarakat dapat menjaga lingkungan dan dapat meminimalisir produksi sampah.

Sebab setiap harinya volume sampah di kelurahan ini semakin meningkat.

Terlihat dengan menumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara kelurahan monjok yang tidak dapat diangkut seluruhnya.

“Volume sampah terus meningkat.

Apalagi kontainer sampah datangnya tiga kali dalam seminggu, kadang empat kali. Jadi selalu ada sisa,” ujarnya.

Kelurahan Monjok Barat berencana untuk menambah jumlah CCTV. Sehingga dapat terpantau masyarakat yang membuang sampah sembarangan. (lin)

Pemkot Siapkan Anggaran Rp 50,6 Miliar Mataram (Suara NTB) Ini nampaknya bakal menjadi kabar gembira bagi Aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram. Pasalnya, Bulan Juli mendatang selain mendapat gaji 13, mereka juga diberikan gaji ke 14. Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 50,6 miliar untuk membayar gaji 13 dan 14 tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan, gaji 13 niat awal pemerintah sebenarnya untuk biaya pendidikan. Sedangkan, gaji ke - 14 sebagai tunjangan hari raya (THR).

Terhadap kompensasi gaji ini, maka di tahun 2016 tidak ada kenaikan gaji PNS (sekarang,

ASN). “Karena tidak ada kenaikan gaji. Oleh Pemerintah Pusat dibunyikan dalam bentuk tunjangan hari raya atau gaji ke 14,” kata Yance, Senin (16/5).

Sistem pencairan gaji ini, secara pasti memang belum diketahui, karena Pemkot Mataram sedang menunggu regulasi pencairan melalui peraturan presiden (Perpres). Tapi dari segi

kesiapan anggaran sambung Yance, telah disiapkan di APBD Perubahan sekitar Rp 50,6 miliar untuk sekitar 6.700 pegawai termasuk guru. “Uangnya sudah siap. Sekali pencairan itu sekitar Rp 25,3 miliar,” sebutnya.

Oleh Pemerintah Pusat ada signal bahwa besar kemungkinan, gaji ke 13 dan 14 ini akan cair Bulan Juli mendatang. Key-

(Suara NTB/lin)

Didesak Bentuk PD

Pemkot Masih Berat Lepas PDAM Giri Menang

(Suara NTB/lin)

Satpol PP Harus Rajin Turun MARAKNYA penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir tidak terlepas dari faktor kelalaian petugas. Baik petugas dari Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram maupun aparat Satpol PP Kota Mataram. Demikian pendapat anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga Adhitama, SH., MH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (16/5).

Kondisi ini, kata Rangga, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Satpol PP maupun petugas dari Dishubkominfo Kota Mataram harus segera turun tangan melakukan penertiban. Penertiban diharapkan tidak pandang bulu. ‘’Jangan hanya pedagang kecil yang ditertibkan,’’ sindirnya. Penertiban kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya atau di bahu jalan, menurutnya menjadi salah satu tupoksi Satpol PP untuk menertibkannya.

Rangga bahkan mengkritisi kinerja Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar yang dianggap tidak agresif dalam melaksanakan tupoksinya. Justru, sebagai pimpinan SKPD yang tupoksinya mengamankan perda-perda yang ada di Kota Mataram, Kasat Pol PP harus rajin turun. ‘’Jangan hanya diam saja dan menunggu laporan dari bawahan,’’ katanya.

Di banyak tempat di Kota Mataram, kendaraan parkir di bahu jalan seolah sudah menjadi pemandangan yang biasa. Padahal, hal ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Rangga mencontohkan, parkir di sekitar Taman Malomba, rata-rata menggunakan bahu jalan. Ia menyayangkan wacana yang pernah dilontarkan Dishubkominfo bahwa mereka akan melakukan penggembokan roda kendaraan yang parkir semrangan. ‘’Jangan hanya berwacana, penerapannya kapan,’’ tanya Rangga. Ironisnya lagi, kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan justru dipungut retribusi parkir. Dengan dipungutnya retribusi parkir terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan, menurut politisi PKPI ini, sama artinya melegalkan penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir.

Justru, lanjutnya, kendaraan yang parkir di bahu jalan, jangan dipungut retribusi, melainkan harus diberikan sanksi. Rangga menilai, Satpol PP masih kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. Ia mengimbau, Kasat Pol PP agar lebih rajin turun ke lapangan. Sehingga tidak hanya mendengar cerita dari bawahannya. Kasat Pol PP justru harus lebih mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. ‘’Yang jelas, Pol PP ini jangan tunggu perintah,’’ tegasnya. (fit) (Suara NTB/fit)

Rangga Danu Meinaga Adhitama

honor sesuai dengan besaran gaji mereka. “Honor daerah sudah ada. Tapi mereka ndak dapat gaji ke 14,” sebutnya.

Informasi gaji ke 13 dan 14 ini, disambut baik oleh sejumlah ASN di Kota Mataram. Menurut mereka, penambahan gaji sebagai kompensasi terhadap penundaan kenaikaan gaji enam persen, dinilai membantu memenuhi kebutuhan sehari - hari, terutama menjelang lebaran. Saat itu, kebutuhan sangatbesarsehinggadiharapkan,bisa cair seminggu sebelum lebaran.

“Mudah - mudahan saja, karena banyak kita beli. Belum baju, kebutuhan pokok,” sebut Maya. (cem)

Investor Korea Tertarik Jajaki Investasi di Mataram

TIDAK TERURUS - Deretan ruko di Komplek Pasar Atom, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram milik pemerintah, nampak tidak terurus.

Padahal, semua ruko ini ada yang menempati. Nampak kondisi bangunan yang terlihat rusak di sejumlah bagian.

Sunardi

akinan tersebut disampaikan mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram ini, karena pertimbangan anak - anak sudah masuk sekolah. Kedua, saat itu akan masuk lebaran. “Insya Allah, kalau lihat signal Pemerintah Pusat sekitar Juli sudah bisa dicairkan,” katanya.

Mekanimse pembayaran gaji ini, tentunya akan tercantum dalam Perpres menyangkut waktu serta pemotongan apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Bukan saja ASN, tenaga honorer juga akan mendapatkan gaji ke 13. Gaji akan dibagikan ke seluruh pegawai

Mataram (Suara NTB) Permintaan kalangan legislatif agar membentuk perusahaan daerah (PD), untuk pasar, parkir dan PDAM mendapat respon dari Pemkot Mataram.

Pembentukan Perusahaan Daerah parkir dan pasar ini, notabenenya dianggap tidak masalah karena masih tahap pengkajian. Sementara, PDAM masih berat dilepas karena perlu menghitung secara ekonomis.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (16/5) menganggap usulan Dewan ini perlu diapresiasi. Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut hal itu masih dalam proses pengkajian. “Saya kira ini bagus dan kita apresiasi. Kalau itu ditetapkan kan harus dilaksanakan oleh banyak orang,” jawab Eko. Masih menjadi permasalahan, usulan PDAM menjadi perusahaan daerah ini, jika memungkinkan Pemkot masih berhitung tentang biaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semua itu, mungkin saja dilakukan tergantung kesiapan.

Ia menegaskan, tidak bisa serta merta usulan Dewan di-

(Suara NTB/cem)

Effendi Eko Saswito terima begitu saja. Apalagi menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak. Misalnya, jika PDAM dibentuk perusahaan daerah dan lepas dari Lombok Barat. Tiga aspek yaitu, SDA, SDM dan anggaran jadi pertimbangan mendasar. “Apabila memungkinkan tidak jadi masalah,” pungkasnya.

Eko menitikberatkan, kebutuhan untuk PDAM ini, Pemkot Mataram tidak bisa melepas kerjasama dengan Pemkab Lo-

bar. Sumber mata air selama ini dirasakan oleh ribuan warga Kota Mataram, berasal dari mata air di Lobar. Artinya, pengkajian dari aspek kecil pun harus dibahas. Hal itu menurut Eko, bukan pekerjaan ringan.

Bayangkan lanjutnya, kalau misalnya PDAM Giri Menang dilepas, proses menuju pelepasan total harus siapkan dan butuh berapa lama. “Iya, ndak bisa kita bentuk begitu saja. Harus kita kaji secara mendalam. Ini bukan saja untuk pemerintah, tapi masyarakat,” pungkasnya.

Dibandingkan PD parkir dan pasar, orientasinya lebih pada peningkatan kualitas serta pendapatan. Sesungguhnya, hal ini tidak berpengaruh terhadap aspek keberlangsungan masyarakat, melainkan hitung - hitungan secara ekonomi saja. “Kalau ini tidak ada masalah,” cetusnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, apa yang menjadi permintaan Dewan ini lebih pada keinginan politis saja. Kepentingan secara politis ini tidak bisa dimasukan dalam birokrasi, apalagi menyangkut hal ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. (cem)

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Puasa

Pemkot Disarankan Bentuk Tim Terpadu Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram disarankan membentuk tim terpadu guna melakukan pemantauan di semua pasar yang ada di Kota Mataram. Karena seperti tahuntahun sebelumnya, menjelang bulan puasa, kerap dibarengi dengan fenomena lonjakan harga-harga kebutuhan pokok.

Demikian saran yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati menjawab Suara NTB di Mataram, Senin (16/5) kemarin. ‘’Jadi, menjelang puasa, harga-harga di pasar perlu dipantau,’’ cetusnya. Ia mengakui, fenome-

na kenaikan harga selalu mengiringi datangnya bulan puasa.

Ia mencontohkan, daging sapi yang semula harganya Rp 100 ribu per kilogram, ketika menjelang puasa dan juga selama bulan puasa, biasanya naik menjadi Rp 120 ribu per kilogram. Perlunya dilakukan pengontrolan harga di pasarpasar, karena ada kecenderungan oknum pedagang menaikkan sepihak harga barang yang mereka jual. Modus lainnya, ada juga oknum pedagang yang mengikuti harga jual di daerah lain yang mereka dengar melalui siaran media massa.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga, lanjut Mirdiati, Pemkot Mataram diminta menggelar pasar rakyat dengan menggandeng sejumlah distributor. Pasar rakyat diyakini dapat membantu meringankan beban masyarakat menjelang ramadhan. ‘’Soalnya kalau semua-semua mahal, nanti dampaknya itu bisa ke mana-mana. Seperti maraknya pencurian, perampokan dan lain sebagainya,’’ ujar politisi Gerindra ini. Mirdiati berpesan kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga secara sepihak. (fit)

Mataram (Suara NTB) Investor asal Korea tertarik menjajaki investasi di Mataram. Kedatangan tamu asal Korea dipimpin Vice President Sepco, Hyo Duk Yoon bersama CEO Sepco, James Kang dan Linda Choin bersama Mataram Metro Community diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM. Ditemui usai pertemuan, Plt Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, kedatangan Sepco Korea ini ingin melakukan pemetaan potensi - potensi yang ada di Kota Mataram.

Dari berbagai potensi ini nantinya, akan ditawarkan ke Pemerintah Korea maupun investor menyangkut kerjasama apa saja yang menarik bisa dikelola di Mataram.

Pemaparan disampaikan Eko ke Sepco Korea ini, ditawarkan dalam bentuk pengelolaan sampah serta aset - aset. Misalnya, lahan Loang Baloq serta rencana pembangunan dermaga di

Pantai Mapak. Secara kebetulan rencana pembangunan pelabuhan menghubungkan langsung dua pemerintah antar pulau ini, difasilitasi oleh Bappenas. Hasil komunikasi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dengan Bupati Karang Asem sudah sepakat.

Namun kepastian tersebut menunggu keputusan Pemerintah Pusat. “Saya tawarkan pengelolaan sampah terutama pelabuhan ini,” bebernya.

Khusus pengelolaan sampah tambah Eko, Sepco asal Korea ini diminta mencarikan perusahaan pengelola sampah dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien, sehingga sampah di Mataram bisa terminimalisir dengan baik. Sedangkan, pembangunan pelabuhan antar daerah kata Plt Sekda yang juga Asisten II Setda Kota Mataram ini, tergantung investor siap mengelola.

Ia berharap, rencana besar Sepco Korea itu paling tidak ada tindaklanjut, sehingga menumbuhkan gairah bagi investor lainnya. (cem)

BLH Fokus Bangun Hutan Kota Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan embung dan hutan kota di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, sejauh ini masih tahap ekspos dan perencanaan tender proyek. Proyek Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup senilai Rp 2,1 miliar ini dan BLH lebih memprioritaskan pembangunan hutan kota.

Karena sumber dari DAK (dana alokasi khusus) kehutanan kata Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh maka harus disesuaikan dengan sumber anggaran. Sedangkan, embung adalah bagian dari penghias hutan kota. “Sumbernya kan dari Kementerian Kehutanan. Jadi, kita sesuaikan dari mana asal uangnya,” kata Saleh, Senin (16/5).

Embung dan hutan kota dibangun di atas lahan pemerintah ini, konsep dan fungsi awalnya menambah ruang terbuka hijau. Ia melihat, RTH publik di Mataram masih kurang sehingga penambahan hutan kota ini menambah target RTH sesuai yang ditentukan pemerintah. Dominan ditanam nanti, berupa pohon - pohon yang mengundang burung. Sementara embung itu kata Saleh, lebih pada menampung kelebihan air sungai saat musim penghujan.

“Konsep dan fungsinya menambah luas ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Pemangkasan DAK oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Keuangan disampaikan Saleh, berpengaruh terhadap grand desain

sebelumnya. Dari anggaran Rp 2,1 miliar kemudian dipangkas 10 persen atau Rp 210 juta, pihaknya harus mengurangi jumlah vegetasi yang meski ditanam.

“Tetap dirasionalisasi kan sudah perintah dari atas (pemerintah pusat, red),” lanjutnya. Lebih detail disampaikan, jenis pohon ditanam nanti akan ditentukan.

Tapi, ia tidak menyebutkan pohon apa saja yang akan ditanam.

Sebab, bukan saja di Babakan, tapi di Taman Udayana.

Untuk progres fisik, pihaknya sedang mempersiapkan dokumen untuk diserahkan ke Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan, agar segera ditender. Diharapkan, pertengahan tahun proyek sudah bisa selesai. “Mudah - mudahan pertengahan tahun sudah selesai,” harapnya. Disisi lain, embung dibangun bersama hutan kota.

Balai Wilayah Sungai harus turun membantu baik dari segi perencanaan maupun memperkuat struktur bangunan. (cem)

M. Saleh (Suara NTB/cem)

Banyak Pembangunan di Mataram Izinnya Diurus Belakangan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyebutkan banyak pembangunan di Kota Mataram yang pengurusan izinnya dilakukan belakangan setelah membangun.

Padahal sesuai aturan, izin tersebut harus diurus terlebih dulu dan setelah keluar baru boleh dilakukan pembangunan. Untuk itulah Pemkot Mataram melalui BPMP2T meminta kepada para pen-

gusaha untuk mengurus dulu izinnya baru melakukan pembangunan. “Ada beberapa yang membangun dulu baru kemudian mengurus izinnya.

Kalau sesuai aturan harus mengurus izin dulu baru membangun,” cetusnya.

Bahkan ia mengatakan beberapa investor pun ada yang membangun terlebih dulu baru kemudian mengurus izinnya. Sedangkan ada juga yang mengurus izinnya sambil berjalannya pembangunan. “Ada yang seperti itu yaitu investor yang membangun terlebih

dulu. Seharusnya kalau belum ada izin, jangan membangun dulu,” jelasnya.

Cokorda mengatakan bagi pengusaha atau siapapun yang ingin membangun di Kota Mataram harus memiliki kesadaran untuk mengurus perizinannya. Apalagi saat ini pengurusan perizinan di BPMP2T lebih mudah dan cepat. Beberapa waktu lalu pihaknya telah meluncurkan program Sehati dimana proses pengurusan perizinan bisa rampung dalam satu hari jika semua persyaratan pemohon

lengkap. Di samping itu saat ini BPMP2T juga telah melakukan uji coba untuk program pengurusan izin dalam jaringan (online). Melalui program dalam jaringan ini, pemohon izin bisa mengecek proses izinnya melalui internet dan tidak perlu berkali-kali mendatangi Kantor BPMP2T. Jika pembangunan mendahului perizinannnya, maka dikhawatirkan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang Kota Mataram.

Melalui proses pengurusan izin, Pemkot Mataram bisa

mengetahui apakah bangunan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan lahan yang ditempati juga sesuai dengan aturan dan bukan. “Benar juga ndak garis sempadannya sesuai dengan yang ada di dalam aturan,” tambahnya.

Jika pembangunan telah berlangsung sebelum ada izin, maka pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pembangunan.

Kewenangan tersebut berada di tangan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang). (ynt)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perang Lawan Kartel

Bulog di Garda Terdepan Amankan Bawang Hasil Panen Petani Mataram (Suara NTB) Bulog telah action, perusahaan umum milik pemerintah ini terus bergerak menjadi garda terdepan

melakukan serapan bawang merah. Bulog bergerak mengamankan harga agar tak anjlok saat panen, sekaligus perannya untuk menjaga stabilitas harga agar tak dipermainkan kartel nantinya.

Kementerian Pertanian RI memandatkan Bulog Wilayah NTB, melalui Sub Divre Bima sebagai tumpuan harapan menyerap sekurangnya 750 ton bawang merah petani tahun ini. Bahkan diharapkan NTB menyumbang sebesar 1.000 ton untuk kebutuhan operasi pasar nasional.

Dengan amanat tersebut, praktis Bulog bertugas lebih ekstra, menyerap ganda h a s i l produksi petani, padi/beras dan bawang merah.

S u b Divre Bima terus bergerak cepat melakukan serapan bawang merah, berjibaku siang dan malam turun ke kantong-kantong panen petani, bahkan ketika saat harihari libur. Di lapangan, perusahaan pelat merah ini sedang diuji bersaing bersama tengkulak yang kemungkinan berafiliasi dengan kartel.

“Bulog NTB punya PR besar, menyerap bawang merah, selain gabah beras. Namanya tugas, tetap harus dilaksanakan. Kita diminta memenuhi stok nasional sebesar 750 ton untuk bawang merah,” kata Kepala Bulog Sub Divre Bima, Raden

Guna Dharma pada Suara NTB, Senin (16/5).

Berangkat dari perintah tersebut, Sub Divre Bima memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak terkait, terutama dengan TNI, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat, Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, hingga kelompok petani.

Kerja siang malam dan libur terbukti dengan pengiriman perdana sebanyak 16 ton pada 13 Mei lalu, lalu disusul pengiriman tahap II pada 15 Mei sebanyak 60 ton. Kegiatan pengiriman bawang merah ke Jakarta ini, kata pria yang biasa disapa Awang ini, diupayakan tetap akan dilaksanakan dua kali sehari.

Wilayah yang sudah diserap oleh Sub Divre Bima untuk hasil panen bawang merah petani sejauh ini di Desa Keli, Risa, Tenga, Sape dan Sangkuru Kabupaten Bima. Menyusul ke beberapa daerah-daerah lainnya yang sedang dan akan memasuki masa panen.

Setiap serapan, diupayakan langsung dikirim langsung, bahkan ketika waktu dini hari.

“Semua kita serap, dari Bima, Dompu dan Sumbawa.

Dengan harga pembelian Rp 20.000 sekilo, kita berusaha memotong mata rantai tata niaganya, kita sama-sama berantas peran tengkulak yang kemungkinakan akan berspekulasi memainkan harga,” demikian ditegaskan Awang.

Menyerap bawang merah dilaksanakan hingga Desember mendatang. Namun baginya, yang terpenting harga bawang merah petani tidak akan anjlok seperti tahuntahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si melalui Kepala Bidang Hortikultura, Wardi, SP mendukung upaya menyelamatkan hasil produksi pet-

ani bawang merah oleh Bulog.

Diketahuinya, Bulog melalui Sub Divre Bima telah mengirim hampir seratus ton, sejak Kementerian Pertanian RI memerintahkan untuk melakukan pengamanan.

NTB diharapkan dapat menyuplai 1.000 ton bawang merah ke pasar di Jakarta.

Mengamankan pasar di Jakarta ini diharapkan akan menekan krisis stok bawang merah sewaktu-waktu karena permainan kartel. Semaksimal mungkin pemerintah mengupayakan tidak ada impor bawang merah karena akan merugikan petani.

“Di NTB, kita sangat mengharapkan Sub Divre Bima bisa berkontribusi mendukung 1.000 ton stok ke nasional.

Di Bima potensi tanamnya 12.000 hektar dan dan potensi produksi di 10.000 hektar, Sumbawa ada 2.500 hektar, dimaksimalkan 1.500 hektar, lainnya di Lotim potensi 3.000 hektar dan dimanfaatkan 1.500 hektar. Siang malam

dilakukan serapan untuk menekan peran tengkulak, ini kita apresiasi,” katanya.

Bawang petani dibeli dengan harga Rp 20.000/Kg, sesuai ketentuan dari Kementerian Pertanian RI. Wardi menghitung keuntungan petani sudah cukup tinggi dari harga itu. Karena dalam 1 hektar, produksi diperkirakan sampai 10 ton, total Rp 200 juta penjualan bisa didapatkan petani, sementara biaya produksi hanya Rp 90 juta/hektar.

“Dari pembelian Bulog, kami menghitung Rp 110 juta keuntungan petani/hektar.

Semunya petaninya sudah punya mobil,” tambahnya.

Petani diminta ikut mendukung upaya pemerintah untuk menekan peran kartel, caranya dengan menjual produksi ke Bulog. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura sekaligus akan memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi tahun ini kepada petani yang menjadi mitra Bulog. (bul/*) Penyerapan bawang petani pada siang dan malam di Bima

Kabid Hortikultura Dinas Pertanian TPH NTB, Wardi (paling kiri) dan Dirjen Hortikultura saat penyerapan bawang bersama Bulog beberapa waktu lalu.

NTB akan Rehab 1.000 Rumah Tak Layak Huni Mataram (Suara NTB) Tahun ini NTB akan merehab 1.000 unit rumah tak layak huni. Pemda telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pelaksanaan program itu.

Menurut Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PU Provinsi NTB, Ahlul Wakti, rumah tak layak huni yang diistilahkan rumah Aladin (Alas tanah, dinding bedek dan atap Ilalang) tersebut, penerimanya telah diverifikasi sesuai pengajuan masing-masing kabupaten/ kota di NTB. Rumah Aladin yang akan direhab menjadi rumah layak huni ini dibagi ke Kota Mataram sebanyak 26 unit, Lombok Barat 150 unit, Lombok Utara 70 unit, Lombok tengah 195 unit, Lombok Timur 309 unit, KSB sebanyak 18 unit, Kabupaten Sumbawa sebanyak 78 unit, Dompu 38 unit, Kabupaten Bima 92 unit dan Kota Bima sebanyak 28 unit.

“Pemilik rumah merubuhkan sendiri rumah tak layak huninya, lalu akan dibangunkan rumah type 21 dengan anggaran Rp 25 juta/unit,” terang Kepala Satker SNUT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB ini.

Dihubungi di ruang kerjanya, Senin (16/5), Ahlul menyebut program rumah tak layak

Senin, 16 Mei 2016

huni sudah dilaksanakan dua tahun terakhir. Tahun 2014, sebanyak 1.000 unit, tahun 2015 sebanyak 800 unit, 2016 ini sebanyak 1.000 unit, tahun 2017 sedang diusulkan sebanyak 1.100 dan terus akan dilanjutkan.

Berdasarkan data yang diterima dari masing-masing kabupaten/kota, se-NTB terdapat sebanyak 28.287 unit rumah tak layak huni.

Seluruhnya akan diupayakan dilakukan perbaikan secara bertahap. “Tetapi

kita akan verifikasi lagi, benar tidak jumlah tersebut untuk diajukan siapa yang benar-benar layak menerima bantuan rumah tak layak huni ini,” tambahnya.

Pembangunan rumah tak layak huni tahun ini sedang dalam proses tender, untuk secepatnya dibangunkan kembali. Penerimanya sudah jelas masyarakat dengan penghasilan rendah, Rp 500.000 maksimal sebulan, dengan usia minimal 45 tahun. (bul)

Pengiriman ke Jakarta

Terancam Pidana PENGEMBANG perumahan mulai tahun ini wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perumahan Nomor 1 tahun 2013 untuk membangun hunian berimbang. Jika tidak, konsekuensinya adalah sanksi pidana.

Demikian Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH di Mataram, Senin (16/5). Hunian berimbang ini maksudnya (Suara NTB/dok) dalam setiap pembaH. Miftahuddin Ma‘ruf ngunan kawasan perumahan, tidak diperbolehkan pengembang hanya membangun perumahan komersil. Polanya harus dengan 1: 2: 3.

“1 perumahan mewah, 2 perumahan menengah dan tiga perumahan sederhana (rumah subsidi) untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya. Saat ini terdapat sebanyak 43 jumlah anggota REI di NTB. Seluruhnya tentu memiliki kewajiban menyediakan kawasan perumahan berimbang ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan membangun hunian berimbang ini tidak mesti dalam satu hamparan, menurut Miftahuddin Ma‘ruf, pengembang dapat menyesuaikan dengan lahan yang dimiliki. Hunian berimbang ini untuk menekan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Beberapa negara sudah menerapkannya,” demikian ditegaskan.

Saat ini pengembang ratarata mengeluhkan harga lahan yang cukup tinggi di dalam kota.

Membangun hunian berimbang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh para pengembang.

Menurutnya, semua pihak harus terlibat aktif di dalamnya, pun dari kalangan perbankan sebagai penyedia kredit perumahan untuk memberikan kemudahan kepada calon user.

Demikian juga pemerintah diharap mempermudah izinizin pembangunan.

Saat ini yang masih menjadi berat bagi anggota REI, biaya BPHTB yang dibebankan kepada user sebesar 5 persen dari total harga rumah subsidi, setelah dipotong Rp 60 juta. Karena sudah menjadi kewenangan daerah, harapannya BPHTB ini diringankan. . (bul)

(Suara NTB/yon)

INSPEKTORAT Lombok Timur (Lotim) menemukan banyak penyimpangan yang dilakukan di pemerintahan desa/kelurahan hingga puskesmas. Sebagian besar penyimpangan yang ditemukan berupa penyimpangan administrasi.

Demikian disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lotim Drs. Haris, MAP, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (16/5).

Diakuinya, penyimpangan administrasi yang dilakukan itu berupa tidak dilengkapinya segala bentuk kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk laporan. Padahal, langkah itu sangat penting dilaporkan secara detail supaya jelas pengunaan anggaran-anggaran yang diterima oleh desa maupun puskesmas.

Haris mencontohkan, dalam pelaksanaan rapat di desa banyak ditemukan desa yang tidak membuat daftar hadir terhadap tamu undangan, termasuk dalam pemberian konsumsi. Kondisi itu, katanya, akan membuat kerancuan dalam catatan laporan penggunaan anggaran desa.

Selain itu, perjalanan dinas pejabat di tingkat desa maupun puskesmas juga kerap tidak disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Dalam audit regular yang merupakan progam kerja pengawasan tahunan Inspektorat Lotim, pengawasan terhadap desa dan puskesmas setiap bulan dilaksanakan.

Dari hasil pengawasan itu, pihak desa dan puskesmas diminta untuk memperbaiki pola kerjanya dengan aktif mencatat segala bentuk pengeluaran yang anggaran bersumber dari uang negara agar tidak terjadi tumpang tindih di kemudian hari. (yon)

Proyek SDN 7 Terara Diusut Kejari Selong Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara. Ditanganinya proyek tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke Kejari Selong terkait adanya kejanggalan dalam pembangunan gedung sekolah senilai Rp762 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 lalu. Ditanganinya kasus ini oleh Kejari Selong, maka rencana Inspektorat Lotim melakukan audit khusus batal dilakukan.

Dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (16/5), Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, mengatakan, meski audit khusus batal dilakukan pihaknya tetap melakukan audit dalam bentuk reguler. Di mana, audit reguler itu merupakan audit rutin yang dilakukan dari segi administrasinya.

“Memang kita batal melakukan audit khusus sehingga hanya melakukan audit reguler. Untuk penanganan SDN 7 Terara ini, kita sudah berkoordinasi dengan pak Kejari, karena dari segi hukum ditangai oleh Kejaksaan dan kita (Inspektorat, red) hanya dari administrasinya,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kajari Selong melalui Fungsional Intel, Agus Zaini membenarkan jika Kejari Selong sudah menerima laporan yang masuk terkait pembangunan gedung sekolah dengan 6 lokal ruang kelas belajar (RKB). Dalam laporan itu, kata Agus, masyarakat melaporkan jika gedung sekolah yang dibangun melalui DAK tahun 2015 itu tidak sesuai spek dan sejumlah persoalan lainnya. Selain itu, pengerjaan proyek yang seharusnya swakelola murni, namun indikasinya proyek itu dipihakketigakan.

Dalam penanganannya, lanjutnya, Kejari Selong sudah turun ke lokasi proyek sebanyak satu kali serta mewancarai sejumlah pihak terkait termasuk pelapor sendiri, yakni Kepala Unit (Kanit Dikpora) Kecamatan Terara, serta kepanitiaan dalam proyek itu. Dengan demikian, maka hasil wawancara itu akan disimpulkan untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pidana Khusus (Pidsus) dan apakah status penangan proyek itu dinaikkan ke penyidikan setelah penyelidikan. (yon)

(Suara NTB /yon)

Tak Semua Pejabat Direposisi Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H Ali Bin Dachlan sudah menerima hasil assessment dan penilaian kinerja terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil assessment, bupati akan memutuskan apakah pejabat pimpinan tinggi pratama tetap menduduki jabatan yang sama atau direposisi. ‘’Itu artinya, bagi pejabat setingkat eselon II yang kinerjanya bagus dan bekerja sesuai kompetensinya, besar kemungkinan tidak akan terkena reposisi,’’ ungkap Kepala Badan kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, H. Najamudin, S.Sos, MSi pada Suara NTB, Senin (16/5).

Dikatakannya, hasil assessment yang dilakukan itu akan ditindaklanjuti kembali oleh tim pansel untuk dilakukan seleksi tahap kedua dalam menempatkan pejabat sesuai bidang keahliannya. Langkah ini dilakukan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014. Namun, itu semua akan dilakukan setelah ada keputusan dari bupati terhadap hasil assessment atau penilaian kinerja tersebut yang sampai sekarang hasil assessment itu belum diserahkan ke BKD Lotim.

“Kalau sudah ada keputusan bupati terhadap hasil assessment itu, barulah dilakukan seleksi secara terbuka jabatanjabatan apa yang harus diseleksi,” jelas Najamudin.

Dengan demikian, Tim Pansel akan kembali melaksanakan tugasnya setelah ada keputusan dari bupati terhadap hasil assessment itu. Pasalnya, assessment dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kompetensi para pejabat pimpinan tinggi pratama. Kalaupun Bupati Lotim memandang pejabat setingkat eselon II yang sudah mengikuti assessment kinerjanya sudah bagus dan bekerja sesuai kompetensinya dengan tempatnya duduk menjabat saat ini. Maka besar kemungkinan sama sekali tidak akan dilakukan reposisi terhadap pejabat-pejabat tersebut. Sehingga, yang akan diseleksi adalah jabatan-jabatan yang kosong, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim.

“Kalau Bupati mamandang semua pejabat pimpinan tinggi pratama yang sudah duduk saat ini kinerjanya bagus, kompetensinya sudah sesuai. Maka yang kita seleksi itu jabatan yang kosong-kosong saja, namun itu semua tidak terlepas dari petunjuk pak bupati,” pungkasnya. (yon)

Halaman 4

PENAMBANGAN - Inilah lokasi penambangan MBLB di Lotim yang menjadi primadona investor. Sekarang ini ada investor baru yang akan membuka investasi baru di Jeringo.

(Suara NTB/rus)

Gelar Audit Reguler

SUARA PULAU LOMBOK

MBLB Masih Jadi ’’Primadona’’ di Lotim Selong (Suara NTB) Potensi tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus dilirik oleh sejumlah perusahaan. Saat ini diketahui sudah lebih dari 200 penambang MBLB yang beroperasi di Lotim.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM), Hasan Basri, menyebut, ada investor yang ingin berinvestasi di dekat UPT Jeringo. ‘’Ada PT bernama PT Jeringo Andesit Rinjani. Perusahaan ini siap akan

menggali potensi MBLB seluas 45 dari 55 hektar kawasan yang dimiliki,’’ terangnya, Senin (16/5).

Meski mengeruk lingkungan, pihak Pemkab Lotim masih memberikan peluang bagi investor yang mengambil kekayaan Lotim. “Namanya potensi, ia kita berikan,” katanya. Hanya saja, perusahaan harus mengantongi izin, mulai dari izin prinsip, izin operasi yang diawali dengan pemenuhan dokumen lingkungan.

Pemkab Lotim, ujarnya, selama semua prosedur perizinan dilengkapi semua investor

dipersilakan, terutama dalam aspek lingkungan. “Kalau tidak dirugikan secara teknis dipersilakan untuk melakukan penambangan MBLB, tapi kalau ada kekhawatiran akan menimbulkan kerusakan lingkungan, karena bentangan alamnya melarang, maka kita bisa larang,” ucapnya.

Kewajiban pascapenambangan, lanjutnya perusahaan yang menambang melakukan reklamasi. Ketentuan cara reklamasi ini menjadi bagian yang terbaca dan dicatat sebagai syarat keluarnya izin dari pemerintah.

Dalam dokumen lingkungan, katanya dicantumkan tingkat kedalaman kerukan dan luas areal yang dikeruk.

Hanya saja, dalam pengawasannya sejauh ini pihak BLHPM masih terbatas. Di mana, BLHPM belum mempunyai pengawas lingkungan secara khusus. “Adanya cuma fungsional, sementara dibutuhkan itu kan pengawas lingkungan yang sudah bersertifikasi,” imbuhnya Bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin, kata Hasan Basri tidak terlalu dikhawatirkan dalam melaku-

kan reklamasi. Pasalnya, sudah tertuang jelas upaya reklamasi yang akan dilakukan pascapenambangan. Ada monitoring dari laporan yang disampaikan tiap triwulan.

Diakuinya, yang sudah untuk diawasi adalah kegiatan penambangan MBLB yang tidak mengantongi izin, yakni aktivitas tambang yang kecilkecil dan mengatasnamakan diri lahan pribadi. “Memang bahaya kalau tidak direklamasi, bagi yang berizin sangat hati hati. Yang kita khawatirkan itu penambangan tanpa izin,” katanya. (rus)

Akibat Kekeringan

Target Serapan Gabah Tak Bisa Tercapai Selong (Suara NTB) Alasan musibah kekeringan yang menyerang ribuan hektar tanaman padi di wilayah selatan Lombok Timur (Lotim) yang berujung gagal panen mengakibatkan target serapan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 34.789 ton diyakini tidak bisa tercapai selama musim panen raya ini. Meski mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI AD, target pengadaan sampai saat ini baru 18,9 persen.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf. Musthofa, menyebut, sisa panen yang belum dilakukan berkisar 30 persen. Jumlah yang tersisa itu tidak bisa memenuhi semua target yang telah ditetapkan. Apalagi, lahan pertanian di wilayah selatan diharapkan bisa panen besar saat ini mengalami musibah, karena hujan tidak kunjung turun.

Kodim pun turut ambil bagian dalam upaya menyelamatkan lahan-lahan kering yang terancam gagal panen.

“Sampai sekarang mesin penyedot air kita ada di wilayah Desa Surabaya Sakra Timur,” ucapnya.

Target puluhan ribu ton itu, ujarnya, seharusnya bisa dicapai selama satu tahun ke depan.

Pihaknya mencoba mempersempit target selama musim panen raya yang diprediksi berakhir sampai Mei 2016 ini. Hanya saja, target tersebut tidak bisa diwujudkan.

“Kalau sampai Mei mungkin tidak bisa, tapi kalau Desember mungkin bisa,” katanya.

Masa tanam April ini diyakini akan melakukan panen pada Oktober mendatang, sehingga masih ada peluang bagi Bulog untuk memenuhi target. TNI AD pun memastikan tetap akan mengawal sampai benar-benar terpenuhinya semua target pengadaan stok pangan yang akan

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

menjadi beras miskin yang didistribusikan Bulog tiap bulan kepada 137 ribu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin di Lotim.

Dalam proses penyerapan gabah petani ini ditegaskan Dandim tidak ada unsur pemaksaan kepada petani dan menggiring menjual gabahnya kepada salah satu mitra. Babinsa hanya mengawal proses penyerapan gabah dan menggiring penjualannya ke Bulog.

Disebut melalui mitra, karena Bulog ada keterbatasan, khususnya tempat menjemur, mesin penggilingan dan lainnya yang tidak dimiliki bulog.

Bulog kemudian bermitra yang memiliki peralatan lengkap, sehingga Babinsa mengarahkan para petani menjualnya ke para mitra tersebut.

Larangan kepada para

tengkulak, karena dinilai hanya mengambil keuntungan sendiri. Di mana, harga beli kecil, tapi menjual dengan harga mahal. Awalnya, tengkulak seenaknya membeli. Namun, kehadiran TNI mengawal proses pengadaan dan penegasan pembelian dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), tengkulak tidak berani mainmain. ‘’HPP sudah ada perhitungan teknis dan petani sudah cukup untuk untung dengan HPP,’’ klaimnya.

Terpisah, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, M. Syaifuddin mengaku jumlah yang berhasil diserap masih minim. Musim panen raya ini menjadi andalan Bulog untuk menyerap sebagian besar target penyerapan gabah. Diakui, sejauh ini jumlah yang mampu diserap Bulog tidak pernah mencapai target.

Kemampuan Bulog terakhir hanya mampu 25 ribu ton setahun. Target tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Harapannya, sebagian besar target pengadaan bisa tembus pada musim panen raya.

Keterlibatan TNI AD dengan aparat Babinsa dalam mengawal penyerapan pangan untuk Bulog ini diakui cukup efektif dan membantu pengadaan gabah. Dalam proses penyerapan gabah dari petani ini, Bulog melibatkan 12 mitranya. (rus)

(Suara NTB/rus)

KETERANGAN - Komisioner KPU Lotim memberikan keterangan pada wartawan mengenai estimasi anggaran Pilkada Lotim, Senin (16/5).

Melonjak, Biaya Pilkada Lotim 2018 Selong (Suara NTB) Estimasi anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang melonjak tajam. Lonjakan terjadi, karena peningkatan signifikan pada honorarium panitia pelaksana pilkada ditambah lagi dengan keharusan KPU untuk menyiapkan sendiri anggaran untuk kampanye para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh didampingi empat komisioner lainnya saat diwawancara Senin (16/5) menyebut untuk honor penyelenggara saja minimal Rp 1,8 juta. Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dulu Rp 300 ribu saat ini Rp 800 ribu. Akumulasi total untuk memenuhi kebutuhan honorarium ini mencapai Rp 27 miliar.

Penetapan standar honorarium penyelenggara itu sesuai dengan peratuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Prediksi anggaran keseluruhan meningkat hingga 80 persen dibandingkan kebutuhan pada saat penyelenggaraan Pilkada tahun 2013 lalu.

Mengenai total estimasi anggaran yang menembus Rp 47 miliar seperti pernah disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi KPU Lotim Musa Al Hady, Muhammad Saleh, menegaskan sifatnya hanya fluktuatif.

Dalam hal ini, ujarnya, Komi-

sioner KPU sudah berkonsultasi dengan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Dari hasil konsultasi, bupati meminta agar KPU segera membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Melihat rentang waktu pembahasan, diklaim tidak terlambat dan tepat waktu sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada.

Mengenai anggaran, ujarnya, KPU Lotim sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi. Dari hasil konsultasi, jika pelaksanaan Pilkada Lotim berbarengan dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur. ‘’Ada sejumlah irisan kegiatan yang sama dan diperlukan sharing bersama dalam penanganannya antara KPU Lotim dengan KPU Provinsi,’’ terangnya.

Sementara itu, mengenai jumlah pemilih tertuang dari jumlah wajib KTP yang tertera dalam catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), 978.328 jiwa.

Jumlah ini lebih besar dari estimasi KPU Lotim yang dicatat sebanyak 975.000 jiwa.

Jumlah ini diprediksi juga akan mengalami peningkatan.

Apalagi nanti, warga Lotim yang usianya 15 tahun pada tahun 2016 ini akan masuk Daftar Pemilih Tetap pada tahun 2018.

Mengenai data ini, KPU terus akan melakukan validasi pada tahapan pelaksanaan validasi data pemilih. (rus)

Rendah, Kesadaran Masyarakat Sukamulia, Tuan Rumah STQ Lotim Patuhi Aturan Lalu Lintas Selong (Suara NTB) – Dewasa ini, volume penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat terus mengalami peningkatan.

Namun, dalam peningkatan volume kendaraan itu tidak disertai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, yakni dengan mematuhi peraturan atau peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM, dalam apel gelar pasukan Operasi Patuh Gatarin 2016 di Mapolres Lotim, Senin (16/5).

Menurutnya, masyarakat lebih cenderung mengendarai sepeda motor seenaknya tanpa mempedulikan keselamatan dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, sangat penting untuk digencarkannya kembali sosialisasi hukum atau peraturan secara baik terhadap masyarakat luas.

Dalam upaya mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya gangguan di jalan raya, Polda NTB termasuk Polres Lotim melakukan Operasi Patuh Gatarin 2016 selama 14 hari mulai tanggal16 sampai 29 Mei 2016. Operasi ini bertujuan untuk menjamin

perasaan aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan raya, baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Dalam pelaksanaan operasi patuh ini, ujarnya, fungsi yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas dengan sasaran penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Adapun, sasaran penindakan yang dilakukan dalam operasi Patuh Gatarin 2016 ini adalah penindakan pelanggaran tidak pakai helm SNI dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Selain itu, akan dilakukan penindakan terhadap pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penindakan terhadap pengendara yang melawan arus serta sejumlah penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya.

(Suara NTB/dok) (yon)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan kembali menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) yang ke XXIV. Acara akan digelar selama sepekan penuh, mulai tanggal 22-28 Mei 2016. Secara bergiliran, acara STQ kali ini akan dipusatkan di wilayah Kecamatan Sukamulia.

Kepala Bagian Humas d a n Pro-

tokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Munir, menjelaskan acara puncak STQ digelar di halaman Kantor Camat Sukamulia. Selain di depan kantor camat, sejumlah rangkaian acara STQ ini akan digelar di dua tempat lainnya, yakni Masjid Karang Anyar Sukamulia dan Masjid Anjima’ra Dasan Lekong.

Acara akan diawali dengan pawai ta’aruf dari lapangan Sukamulia dan berakhir di Perempatan Dasan Lekong. Acara STQ ini diikuti 20 kafilah dari 20 kecamatan se Kabupaten Lotim. Pada malam harinya, acara STQ ini akan dimeriahkan dengan penampilan hiburanhiburan bernuansa Islami.

Salah satu kegiatan syiar agama Islam ini menjadi agenda rutin Pemkab Lotim tiap tahunnya dalam rangka mencari bibit-bibit tilawah kitab suci Alquran. (rus)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kemiskinan Masih Tinggi

Pastikan Suplai Aman DESAIN integrasi sektor pariwisata dan sektor pertanian merupakan satu langkah maju membangun kedua sektor secara bersamaan. Pemenuhan telur, misalnya. Pemda mendesain agar suplai telur petani lokal terintegrasi dengan permintaan tinggi kalangan perhotelan.

Hanya saja, upaya pemenuhan perhotelan diharapkan tidak sampai menjadi blunder bagi Pemda dan pelaku usaha. Dengan alasan mengejar profit atau harga lebih baik kalangan hotel, petani justru melupakan pasar lokal - konsumen rumah tangga.

(Suara NTB/ari) Mengingat pasokan telur Suparlan pasar lokal masih kekurangan.

“Kita akan komit untuk tidak meninggalkan konsumen lokal (rumah tangga). Umpama terjadi kekurangan, kita akan pasok telur dari Lombok Tengah, karena kita juga sudah menjalin kerjasama,” kata Ketua Asosiasi Gerbang Telur Emas KLU, Suparlan, Senin (16/5).

Diakuinya, pasokan telur untuk pasar KLU sebagiannya masih disuplai dari pengusaha luar KLU, termasuk dari Bali. Namun telur-telur yang dihasilkan petani ternak KLU memiliki keunggulan komparatif. Di antaranya, jangkauan konsumen dengan produsen tidak jauh, sehingga kondisi telur lebih segar, serta terhindar dari ancaman kerusakan akibat lamanya transportasi waktu.

Menurut dia, guna memastikan pasokan untuk hotel dan masyarakat seimbang, pihaknya siap mengatur mekanisme distribusi di antara para anggota asosiasi. Selain itu, pihaknya pun akan meminta dukungan ke Pemda KLU untuk mendukung upaya anggota asosiasi dalam menambah populasi ayam. Langkah ini berarti juga menambah jumlah peternak sekaligus potensial menambah lapangan kerja masyarakat.

“Jumlah populasi ayam di anggota mencapai 23 ribu ekor, dari jumlah itu menghasilkan sekitar 17 ribu telur per hari. Menambah populasi salah satu upaya untuk menghindari kekurangan pasokan telur di masyarakat dan hotel,” sambungnya, Ia menjelaskan, bahwa pada 24 Mei mendatang, asosiasi dan perhotelan akan melakukan penandatanganan MoU. Sekitar 15 hotel akan berpartisipasi memasok telur yang diproduksi asosiasi. Hotel - hotel itu rata- rata sudah mensurvei lokasi, higienitas dan menguji kualitas telur yang dibutuhkan. Hotel bahkan mengklaim kualitasnya memenuhi syarat untuk dipasarkan ke perhotelan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, mengakui MoU kedua pihak yang difasilitasi Pemda KLU siap digelar, 24 Mei. Namun dalam aspek bisnis ini, DPPKKP tidak mengintervensi baik menyangkut mekanisme jual beli maupun harga pasar telur. “Kita hanya menghubungkan saja, perihal harga dan sebagainya mereka yang atur,” ujar Hermanto. (ari)

Polres Lobar Gelar Operasi Patuh Gatarin Giri Menang (Suara NTB) Satuan Lantas Polres Lombok Barat (Lobar) mulai menggelar Operasi Patuh Gatarin 2016. Operasi Jelang Cipta Kondisi jelang puasa ini mulai digelar Senin (16/5). Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan. Dalam Opersai Patuh Gatarin ini Satlantas melibatkan 60 personel dari semua satuan kerja (satker) dan operasi ini terpusat diseluruh Indonesia selama 14 hari mulai tanggal 16 Mei hingga 29 Mei 2016.

Operasi Patuh Gatarin 2016 pertama digelar di depan Polres Lobar. Semua kendaraan baik roda empat dan roda dua yang melewati jalur depan Mapolres di diberhentikan satu per satu. Kendaraan ini diperiksa satu per satu. “Yang menjadi perhatian utama adalah yang tidak menggunakan helm dan mobil pick up yang mengangkut manusia. Tujuannya mencegah jatuh korban akibat lakalantas,” kata Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Gusriadi Abustan, SH, di sela-sela operasi.

Ia menjelaskan, operasi ini digelar agar masyarakat patuh dalam berkendara yang diutamakan penegakan hukum 80 persen, di samping itu untuk cipta kondisi memasuki bulan puasa. Sebelum Operasi Patuh Gatarin 2016 ini digelar, Satlantas Polres Lobar sudah melakukan sosialisasi melalui Bhabinkamtibmas, memasang spanduk di jalur rawan macet, sosialisasi ke sekolah dan ke jalur pasar.

Ia menyatakan, sejauh ini sebelum Operasi Patuh digelar masyarakat Lobar sudah sadar berlalu lintas. Beberapa indikasi timbulnya kesadaran berlalu lintas dari masyarakat jelasnya, contoh kecil saja, dari sepuluh kendaraan yang distop baru ada satu pelanggar yang ditilang. (her)

(Suara NTB/her)

OPERASI - Aparat Polres Lobar menggelar operasi Gatarin di depan Mapolres Lobar, Senin (16/5).

Petani di Lobar Garap Lahan Milik Tuan Tanah PETANI di Lombok Barat (Lobar) kebanyakan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebabnya beragam, di antaranya upah yang rendah dan pendidikan yang rendah.

Selain itu, petani di Lobar rata-rata penggarap atau buruh tani. Mereka kebanyakan menggarap lahan milik tuan tanah dan bos besar. Hal inilah yang menyebabkan petani tak mendapatkan penghasilan lebih, sehingga kesejahteraannya tidak berubah.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, H. Chaerul Bahtiar dikonfirmasi belum lama ini, menegaskan, petani di Lobar belum layak disebut petani.

Pasalnya rata-rata kepemilikan lahan petani di Lobar ini hanya 0,3 hektar. Sementara kalau berbicara petani yang layak disebut petani itu menggarap lahan 2 hektar lahan. ‘’Saat ini kondisi petani rata-rata buruh petani, mereka sebagai pengarap lahan milik bos-bos. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu penghasilan petani rendah. Sebab, penghasilan penggarap sendiri tidak seberapa,’’ ujarnya.

Pola penggarapan lahan, ujarnya, biasanya petani menggarap lahan pemilik lahan, lalu nanti mereka diupah menggunakan uang dan gabah setelah panen. Biasanya di Lobar, petani diberikan gabah bagi hasil dengan pemilik lahan.

Bagian Penggarap biasanya lebih rendah dibandingkan pemilik lahan. Sebab biasa-

nya merekalah yang membelikan bibit dan pupuk.

Pihaknya tak menyangkal jika banyak petani di daerah Lobar yang jatuh miskin. Ia mengakui, petani yang banyak miskin bukan ansih petani, namun mereka kebanyakan berprofesi buruh tani. Menurutnya, petani belum sejahtera, lantaran tata pemasaran gabah petani terlalu panjang. Mata rantai pemasaran ini disebabkan adanya permainan broker, sehingga petani menjadi korbannya.

Berbicara tentang penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian paling besar, industri rumah tani juga paling besar.

Namun persoalannya, justru petani yang bekerja ini kebanyakan masih miskin. Beberapa persoalan yang dihadapi petani, jelasnya, dari sisi kelembagaan petani. Banyak petani belum memiliki kelembagaan yang kuat, punya pengurus, lahan, sekretariat serta pengurus yang mampu mengelola kegiatan. Saat ini, jelasnya, petani hanya mengolah, tanam lalu panen. Ketika musim panen raya harga beli gabah di bawah HPP seperti saat ini ini harga gabah Rp 3.500 per kilogram, harga ini sangat jauh di bawah HPP Rp 3700 per kilogram. Harga gabah sebelum panen raya menembus Rp 4.500 per kilogram.

Menurutnya penyebab anjloknya harga ini akibat panjangnya mata rantai pasar.

Ada lima rantai pasar yang dilalui, yakni petani, subkole-

(Suara NTB/her)

PANEN - Petani sedang memanen padi di daerah Gerung. Kondisi petani di Lobar masih belum sejahtera, karena sebagian besar merupakan petani penggarap. ktor atau pemodal kecil, lalu ke kolektor. Dari kolektor lanjut ke tangan sub broker. Setelah dari sub broker, lalu gabah petani dikuasai oleh broker barulah gabah itu sampai ke buyer. “Itu ada lima rantai yang harus diputus baru petani sejahtera,” ujarnya.

Dalam posisi ini, petani serba salah. Ketika mereka punya hasil panen, namun tidak punya gudang penyimpanan, tidak ada alat jemur, sehingga mau tidak mau ketika datang penadah (kolektor) yang

Tuntut Kejelasan Nasib

Puluhan Tenaga Kontrak Datangi Kantor Bupati KLU Tanjung (Suara NTB) Sekitar 40-an massa gabungan tenaga kontrak dan LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Lombok Utara, Senin (16/5), mendatangi Bupati KLU. Mereka menuntut Pemda KLU mengklarifikasi persoalan kisruh tenaga kontrak yang terjadi di lingkup SKPD Pemda KLU. Sekitar pukul 10 Wita, massa sudah berkumpul di Lapangan Tanjung dan langsung masuk ke halaman Kantor Bupati. Di sana, massa sudah ditunggu 70-an aparat personel Polres Lobar dan Polsek Tanjung. Aksi massa secara umum berjalan aman, meski sempat terjadi riak-riak yang mewarnai aksi. Massa di antaranya membakar jaket dan sempat mengangkut batu sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan Pemda.

Saat terjadi orasi, massa bersahutan mengucapkan sumpah serapah yang ditujukan ke pemangku kebijakan. Hingga tudingan skenario rekrutmen dan pemecatan mengaitkan adanya campur tangan nama oknum pejabat pemda dan oknum tim sukses pasangan bupatiwabup di Pilkada.

Beberapa saat orasi, massa kemudian diterima untuk hearing oleh Wabup KLU Sarifudin, SH. Di tengah suasana negosiasi pertemuan, massa sempat memaksa masuk, namun dihadang barikade kepolisian. Demikian halnya saat memasuki pintu menuju lobi ruang bupati, massa kembali berurat leher karena dijaga ketat aparat. Hingga awak media pun tidak diberi ruang memasuki area pertemuan, kecuali 1 orang.

Untuk diketahui, setidaknya ada 3 tuntutan dari para pendemo. Pertama, merekrut kembali 276 orang yang dinyatakan dipecat oleh Sekretariat Daerah. Kedua, membayarkan honor tenaga kontrak tanpa terkecuali sejak

(Suara NTB/ari)

TERIMA - Wabup KLU Sarifudin saat menerima perwakilan tenaga honorer, Senin (16/5).

Januari sampai Mei 2016.

Dan ketiga, mengeluarkan tenaga kontrak baru yang diduga telah direkrut oleh SKPD berdasarkan petunjuk dari Setda.

Usai diterima Wabup KLU, Ketua LSM LPKP KLU, Farhan, menegaskan pihaknya meminta supaya 276 orang yang diberhentikan ditarik kembali untuk bekerja. Hakhak mereka juga dibayarkan sejak Januari 2016 lalu.

Ia meminta agar Pemda KLU komitmen dengan Surat Edaran yang dikeluarkannya, tidak boleh ada rekrutmen baru setelah tahun 2015. “Kami sudah dijanjikan oleh Pak Wabup bahwa

276 orang ini akan direkrut kembali pada bulan Agustus.

Janji-janji ini akan kami kawal selama dalam prosesnya,” tegas Farhan.

Sementara, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., menegaskan terkait evaluasi tenaga kontrak murni dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak ada muatan politik.

Dalam 6 bulan ke depan atau setidaknya bulan Agustus mendatang, ia dan bupati akan melakukan evaluasi kembali terhadap tenaga kontrak. Pada momen ini pun, akan dilakukan rekrutmen melalui satu pintu yaitu di Sekretariat Daerah tdak parsial seperti yang berlaku di SKPD saat ini. (ari)

PDIP Minta Posisi Wabup Lobar Harus Segera Diisi Giri Menang (Suara NTB) Partai politik (parpol) pengusung mengkritisi lambannya pengisian posisi Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, hampir satu bulan jabatan bupati telah definitif, namun pengisian posisi wabup belum dilaksanakan. Lambannya pengisian posisi orang nomor 2 Lobar dinilai menyebabkan pemerintahan pincang, sehingga terjadi kemerosotan serapan anggaran. ‘’Merosotnya pencapaian

realisasi fisik dan anggaran disebabkan pengawalan terhadap SKPD dari wabup yang notabene berwenang dalam hal pengawasan SKPD tidak ada,’’ ungkap Sekretaris Fraksi PDIP pada DPRD Lobar Adnan, Senin (16/5).

Menurutnya, pengisian wabup seharusnya dipercepat. Fraksi PDIP, katanya meminta sesegera mungkin dibahas kaitan dengan pengisian posisi wabup dan tidak didiamkan berlarut-larut seperti ini. Terkait pengusulan dari parpol pengusung, khusus Fraksi PDIP sedang dalam

proses pembahasan dan segera mengusulkan nama calon.

Terkait siapa calon yang diusung PDIP tetap mengarah ke kader sendiri. Ia berharap agar parpol pengusung segera mengusulkan nama calon yang diusung.

Sementara itu, parpol non pengusung NasDem terbelah dalam hal pengisian posisi wabup. Usai rapat paripurna yang digelar jajaran DPRD Lobar bersama eksekutif kemarin terkait pembicaraan seputar siapa calon yang akan diusung, Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam yang merupakan

kader Partai Nasdem mengatakan, Nasdem belum menentukan arah dukungan. Bahkan dia menyatakan kader partai Nasdem justru berjalan sendiri-sendiri terkait siapa yang akan diusung.

“Saya ini, Agus ini, Khatib ini, dan Suhaili ini,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Multazam seolah menunjukkan bahwa partai besutan Surya Paloh itu belum menentukan arah dukungan yang jelas. Dari lima kadernya di DPRD Lobar, memang belum ada yang menyatakan sikap partai secara resmi.

Sementara itu, Wakil Ketua Sulhan Mukhlis mempertanyakan sikap kalangan dewan terkait siapa yang akan dijagokan.

Sulhan Muchlis Ibrahim nampaknya memancing kalangan dewan Lobar untuk mencoba menghangatkan suasana demokrasi pemilihan Wabup Lobar. Sulhan juga menyebut namanama yang akan maju dalam pemilihan Wabup Lobar, seperti Hj. Sumiatun, Indra Jaya Usman, H. Sardian, hingga Nauvar Furqan Farinduan. (her)

mau membeli gabahnya dengan harga rendah, mereka terpaksa menjual gabahnya di bawah HPP. Karena itu program dinas meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk. Kalau produksi dan produktivitas bagus dan mutu produknya berkualitas, maka gabah petani akan dikejar pembeli. Persoalan mutu produk kaitan dengan nilai tambah yang menjadi kendala petani petani Lobar, pihaknya memprogramkan

pengolahan pemasaran hasil.

Namun karena kondisi finansial terbatas, maka diharapkan dukungan dari pemprov dan pusat.

Jika berbicara gelontoran dana ke petani, sejauh ini memang belu memadai. Dana yang digelontorkan ke petani tahun ini dari APBD Rp 13 miliar. Melihat jumlah dana ini menurutnya belum bisa terpenuhi namun disadari kondisi finansial daerah terbatas, sehingga perlu dipilih skala prioritas. (her)

Sewa Aset Pasar Kuliner Diduga Ada Kebocoran

Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) H. M. Nursaid mengungkap temuannya terkait ketidakberesan sewa aset pasar kuliner yang dibangun Pemda di sejumlah titik.

Pasar kuliner ini dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD).

Sewa itu terindikasi bocor, karena nilai sewa yang disetor ke Pemda rendah hanya Rp 554 ribu sedangkan ke pengontrak lebih besar mencapai puluhan juta rupiah per tahun.

Selain itu, ungkapnya, pihaknya menduga aset ruko ini dijual oknum. Dugaan penjualan aset ruko ini diperoleh dewan dari hasil penelusuran langsung ke pedagang ruko di depan Rumah Sakit Tripat Gerung.”Ada dugaan kalau sewa pasar kuliner itu bocor, karena nilai yang disetor tak sesuai,” ungkapnya belum lama ini.

Dikatakan, dari hasil penelusurannya hampir 50 persen pasar kuliner yang ada di depan rumah sakit itu dialihkan dari pengontrak pertama ke tangan kedua dengan nilai sewa Rp 20 juta lebih. ‘’Namun ada juga yang menjual Rp 35 juta lebih,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu menegaskan, hal ini harus dkontrol oleh Kantor Aset Daerah dan dinas terkait, karena indikasi itu ditemukan langsung.

Menurutnya, kontrak orang pertama ke orang pihak kedua lebih mahal daripada pengontrak pertama ke pemda. Ia pun mempertanyakan bagaimana kontrol Pemda. Seharusnya karena itu ruko dibangun Pemda jika pengon-

trak ingin melepas, maka harus dilepas bukan disewakan lagi. Artinya pengontrak baru berkoordinasi dengan Pemda.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman. Pihaknya menyoroti dugaan kebocoran retribusi dari sewa rumah toko dan pasar. Diakuinya, komisi II yang membidangi keuangan menemukan, jika item retribusi ruko dan pasar yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) tak dilaporkan secara rinci ke dewan, sehingga tak diketahui berapa pemasukan dari masing-masing item.

Dewan juga mempertanyakan retribusi dari sewa ruko dan pasar stagnan, karena tidak ada peningkatan yang signifikan. Padahal hampir tiap tahun pemda melakukan renovasi dan pembangunan pasar. Dewan mencurigai, stagnasi retribusi ini diakibatkan adanya dugaan kebocoran penerimaan retribusi dari sewa ruko dan pasar.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Fauzan Husniadi menyatakan, terkait pemasukan dari sewa ruko dan pasar itu masuk dalam item sewa aset secara umum yang dikelola oleh Kantor Aset Daerah. “Kalau ruko itu masuk sewa ruang include dalam sewa aset secara umum. Kalau dalam APBD masuk aset lain-lain pendapatan yang sah,” ujarnya. Selama ini jelasnya, retribusi ruko itu diserahkan ke Dinas PPKD dalam bentuk item sewa aset bukan sewa ruang. Ia menyebut, secara umum sewa aset selama setahun Rp 400 juta lebih. (her)

Operasi Pekat, Polres Ungkap Puluhan Kasus Miras dan Judi Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (lobar) berhasil mengungkap 65 kasus minuman keras (miras) dan judi selama Operasi Pekat Gatarin menjelang bulan puasa. Dari 65 kasus ini, terdiri 13 kasus judi dan 52 kasus miras. Selain kasus judi dan miras ini, ada satu kasus prostitusi yang berhasil diungkap. ‘’Pengungkapan kasus ini hingga tanggal 15 Mei. Puluhan kasus ini diungkap oleh Polres dan Polsek,’’ ungkap Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan, Senin (16/5).

Dijelaskan, kasus perjudian diungkap di antaranya oleh Polsek Senggigi, Labuapi, Kediri, Sekotong dan Gerung serta Polsek Pemenang. Sisanya, kasus diungkap oleh tim Opsnal Reskrim Polres Lobar.

Joko menjelaskan, operasi pekat sudah selesai digelar pekan kemarin. Operasi ini, jelasnya, sebagai persiapan jelang puasa. Operasi ini bertujuan untuk membersihkan penyakit masyarakat jelang menyambut bulan puasa.

Setelah melakukan operasi pekat, pihaknya akan gencar melakukan pencegahan tergadap kasus 3 C yang rawan terjadi saat puasa. Dari datanya, pada saat bulan puasa kasus 3C terjadi peningkatan.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai aksi kejahatan.

Ia meminta agar masyarakat lebih dekat dengan aparat, ketika ada kejadian kejahatan segera dilaporkan oleh masyarakat. “Kami mengimbau agar masyarakat segera melaporkan kalau ada kejadian kejahatan,” imbaunya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

DPRD KSB Minta Pemerintah Antisipasi Setiap Kebijakan Newmont Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah setempat agar mengantisipasi setiap kebijakan yang diambil PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Terutama pada sisi ketenagakerjaan setelah dalam beberapa tahun terakhir perusahaan tambang asal Amerika ini dirundung ketidakpastian akibat regulasi yang dibuat pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, PT NNT pada akhir Maret lalu tidak memperpanjang kontrak kerja sejumlah perusahaan sub kontraktor (Subkont) yang selama ini bekerja untuk operasional di lubang

tambang (pit). Akibat kebijakan tersebut, para perusahaan Subkont ini pun terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada ribuan pegawainya di mana sebagian besar merupakan pekerja lokal KSB. Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. M. Thamzil mengatakan, meski kondisi itu sejauh ini belum menimbulkan gejolak, bukan berarti pemerintah harus tinggal diam. Pemerintah melalui dinas terkait harus sigap melihat setiap kebijakan perusahaan tambang raksasa itu yang memiliki imbas langsung kepada ketenagakerjaan untuk selan-

jutnya mencari cara mengantisipasi dampaknya. “Harus diikuti setiap perkembangan perusahaan apalagi hal-hal yang menyebabkan Newmont seperti sekarang ini belum tuntas juga,” tegasnya.

Ia mengakui, pemerintah tidak bisa mengintervensi setiap kebijakan perusahaan. Akan tetapi minimal dari hasil pemantauan terhadap setiap kebijakan perusahaan, pemerintah bisa memberikan peringatan dini kepada para karyawan.

“Koordinasi dengan Newmont atau Subkont kalau misalnya akan ada PHK lagi. Nah dari situ pemerintah bisa turut ambil bagian melakukan pemberi-

tahuan kepada karyawan lebih awal. Karena tidak mungkin kita memaksakan kehendak agar perusahaan tidak melakukan PHK,” timpalnya.

Selain ambil bagian dalam sosialisasi, politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, pemerintah harus turut andil pasca kebijakan PHK dilakukan perusahaan. Caranya memastikan seluruh hak-hak karyawan diberikan oleh pihak perusahaan secara penuh sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Karyawan pada dasarnya akan mengerti soal kondisi perusahaan yang mem-PHK mereka. Biasanya gejolak terjadi kalau memang

ada kewajiban perusahaan yang tidak tuntas. Pasti karyawan akan melakukan protes,” ujarnya.

Selanjutnya Thamzil mengatakan, persoalan ketenagakerjaan bagi pemerintah tidak ada kata tuntas. Dalam hal terjadi PHK, kehadiran pemerintah harus terus ada dan mengawal setiap pekerja kembali mendapatkan pekerjaannya lagi. “Muara dari PHK ini kan pengangguran.

Nah pengangguran menjadi persoalan pemerintah juga.

Jadi penanganannya harus berkelanjutan sampai para pekerja kita bisa mendapatkan pekerjaan lagi,” tukasnya.

Secara umum kata Thamzil, sebagai perusahaan yang beroperasi di daerah, keberadaan PT NNT harus terus dikawal oleh Pemda KSB. Hal ini dikarenakan setiap geliat perusahaan tambang multinasional itu akan memberikan dampak kepada daerah dan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

“Kuncinya kawal setiap kebijakan Newmont dengan begitu daerah bisa segera mengambil langkah antisipasi lebih awal. Karena apa pun yang terjadi di Newmont imbasnya kepada kita di sini,” M. Thamzil imbuhnya. (bug/*) (Suara NTB/bug)

Kayu Hasil Temuan Opgab Harga Daging Anjlok akan Dilelang Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan kubik kayu dugaan hasil perambahan hutan yang menjadi temuan Tim Operasi Gabungan (Opgab) saat ini masih dititipkan di Makodim 1607 Sumbawa. Rencananya, kayu tersebut akan segera dilelang.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, M.Si, Senin (16/5) menyampaikan, terhadap pelelangan kayu tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPHP Batulante. Mengingat menjadi domainnya KPHP. Guna mempertahankan kualitas kayu supaya tidak rusak, disepakati akan segera dilakukan proses lelang.

“Hasil koordinasi dengan KPHP, kita sepakat untuk mempertahankan kualitas kayu, kami tengah melakukan persiapan untuk menuju proses lelang,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah mendatangi Kodim 1607 Sumbawa untuk berkoordinasi terkait pelelangan.

Namun Dandim saat itu tengah melaksanakan tugas luar.

Ibrahim menerangkan, kayu-kayu yang akan dilelang berjumlah 270 kubik atau sekitar 85 truk. 1.806 log dan 2.800-an batang.

Atau ekuivalen yang 270,453 kubik. Kayu-kayu tersebut masih dititipkan di Makodim 1607 Sumbawa. Nantinya yang akan melakukan pelelangan yakni Kantor Lelang yang ada di Bima.

Sementara terhadap kayu yang ada di Dishutbun hasil operasi lainnya sebanyak 56 kubik lebih. “Barang sitaan yang ada di kita itu sudah diproses. Bahkan sudah P 21.

Artinya nanti ketika dalam proses P 21 itu, kan ada tindak lanjut dari Jaksa untuk eksekusi,” tukasnya. (ind)

KSB Malas Kirim Sapi ke Luar Daerah

Taliwang (Suara NTB) Dalam sebulan terakhir kegiatan pengiriman ternak sapi ke luar daerah mengalami lesu. Para pengusaha pemilik izin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) malas melakukan pengiriman khususnya ke pulau Lombok karena harga sapi anjlok di pasaran.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB, Kusmirin mengakui kondisi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan minimnya permohonan izin pengiriman yang masuk ke pihaknya. “Ya, sebulan terakhir ini memang sedikit sekali yang melakukan pengiriman ternak ke pulau Lombok,” jelasnya kepada media ini, Senin (16/5).

Dari konfirmasi pihaknya kepada para pengusaha, Kusmirin mengatakan, pengusaha mengaku sementara

ini menahan kegiatan pengiriman ternaknya ke pulau Lombok. Sebab harga sapi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk daging sedang anjlok. “Mereka mengaku tidak dapat untung kalau melakukan pengiriman sekarang ini,” paparnya.

Turunnya harga sapi itu disinyalir karena kebutuhan akan daging di tengah masyarakat pulau Lombok saat ini sedang tidak banyak. Menurut Kusmirin, pada umumnya di setiap daerah memiliki fluktuasi waktu kebutuhan dagingnya

masing-masing dan di pulau Lombok saat ini adalah waktunya. “Sekarang mereka sedang mulai musim tanam dan banyak biaya untuk itu. Mungkin karena itu warga di sana juga mengurangi konsumsi bahan berbiaya tinggi seperti daging,” ujarnya.

Namun kondisi itu kata Kusmirin hanya sementara.

Dia memastikan pada awal bulan depan, harga sapi akan kembali normal seiring dengan masuknya bulan suci Ramadan. “Kalau sudah bulan puasa pasti naik harganya

lagi. Jadi saya kira pengusaha kita tidak perlu khawatir,” timpalnya.

Agar tetap bertahan, para pengusaha pemilik izin pengiriman ternak sapi selama ini menerapkan sistem titip. Para pengusaha bergabung mengirimkan ternaknya untuk menekan biaya trasportasi. “Biasanya sekali pengiriman sebanyak 15 ekor sapi. Nah pengusaha sementara ini mereka gabung supaya bisa cukup 15 ekor. Itu pun sudah ada pemesanan dari pengusaha di Lombok sebelumnya,” ungkap Kusmirin. (bug) Kusmirin

RPJM Wujudkan Janji Husni Mo Sumbawa Besar (Suara NTB) Bappeda Sumbawa kini sedang gencar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Wujud dari janji Husni Mo untuk lima tahun pemerintahan kedepan. Salah satu prioritas infrastruktur jalan untuk membuka daerah terisolir terutama di bagian selatan Sumbawa. Hingga pengembangan industri pengolahan hasil.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar kepada Suara NTB, Senin (16/5) menyebutkan, infrastruktur jalan terutama pada kawasan potensial terisolir menjadi prioritas. Seperti wilayah kecamatan Batulante, Orong Telu dan Ropang.

Kemudian janji Husni Mo, untuk merelokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa dan pembangunan pasar induk. Untuk RSUD sedang dipelajari lokasi yang tepat.

Sedangkan pasar induk sementara ini lokasinya mash diplot pada lahan milik Pemkab di bbelakang Terminal Sumir Payung. “Ini yang sedang kita pelajari. Termasuk soal akses jalan in dan outnya yang harus memadai. Mengingat jalan yang ada kini masih sempit,” terangnya.

Selanjutnya relokasi kantor Arpusda ke lahan milik Pemkab yang dulunya ditempati STM 45 di wilayah Lempe. Semua rencana pembangunan untuk skala cukup besar itu kemungkinan ada yang dilakukan tahun jamak dan ada pula yang dilakukan dalam satu tahun tuntas. Pihaknya juga sedang membidik pembangunan stadion baru yang memadai berupa perluasan lapangan Kerato Moyo. Untuk peningkatan prestasi pemuda olahraga yang lebih terbuka.

Kemudian di bidang industri, lanjut H. Iskandar, era lima tahun kedepan industrialisasi. Dengan memanfaatkan keberadaan Sains and Tekno Park (STP) yang pembangunannya kini sedang berproses di Batu Alang Moyo Hulu. Pihaknya sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait serta beberapa stakeholders dari kalangan wirausaha untuk men-support industri sehingga muncul geliat perekonomian dan persoalan nilai tambah dari produk unggulan. “Di STP itu nanti kita lebih melihat ke sektor pasar. Karena mereka menggunakan jejaring pasar di regional maupun internasional. Kemungkinan besar kita beri ruang untuk itu. Yang sudah ada tetap di bidang peternakan dan tanaman pangan serta hortikultura,”ujarnya.

Termasuk di dalamnya pula industri perikanan. Kebetulan sekarang ini, di Teluk Santang kecamatan Pelampang sedang diproses industri pengolahan ikan, modal asing dari Amerika. Serta Industri rumput laut. Tanpa kemudian semua potensi dan sumberdaya yang ada diserahkan ke orang luar dengan mengambil keuntungan. Namun harus dimanfaatkan pula melalui adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Sebagain besar tenag kerja yang terlibat secara teknis diharapkan tenaga kerja lokal. Kecuali tenaga ahli yang memang menjadi standar pasar dan perusahaan. (arn)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/arn)

TINJAU UN - Bupati Sumbawa, Husni Djibril saat meninjau pelaksanaan ujian nasional di SD Kerato, Senin (16/5).

Bupati Sumbawa Tinjau Ujian SD

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc turun meninjau jalannya Ujian Nasional Tingkat SD yang mulai digelar Senin (16/5). Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pen-

didikan Nasional, Sudirman, S.Pd mengunjungi SDN Kerato.

Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala Sekolah Darmatasiah, S.Pd.SD beserta guru setempat. Menurut hasil tinjauan, pelaksanaan UN di SDN Kerato berjalan

tertib dan lancar. Kepala Sekolah setempat melaporkan peserta UN di sekolahnya sebanyak 47 orang.

Sebelumnya, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Dikdas Dinas Diknas Sumbawa, Sudarli, M.Si, menyebutkan pe-

Dua Tersangka Pembunuhan Kembali Menyerahkan Diri Sumbawa Besar (Suara NTB) Tersangka pelaku pembunuhan Agus Widodo (24), warga Kampung Mande Kelurahan Bugis, mulai terungkap.

Setelah dua orang yang berinisial PB (19) dan YA (17) diamankan, kini dua orang tersangka pelaku lainnya yang sempat menghilang ke pulau Jawa, menyerahkan diri ke salah satu Polsek di Kota Malang, Jawa Timur.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Senin (16/5) membenarkan adanya penyerahan diri tersebut. Sebelumnya, guna melakukan pencarian, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian sejumlah daerah. Yakni pulau Lombok, Bali dan Jawa. Pihaknya pun terus melakukan pencarian. Namun diperkirakan para terduga pelaku ini merasa dicari sehingga menyerahkan diri ke salah satu Polsek di Kota Malang, Jawa Timur. Informasinya, keduanya menyerahkan diri lantaran

takut ditembak. “Ada dua orang lagi terduga pelaku yang akan kita jemput ke Pulau Jawa. Kalau tidak malam ini, besok pagi kami akan berangkat,” ujarnya.

Guna menjemput terduga pelaku, Kasat Reskrim akan membawa tiga orang anggotanya bertolak ke Malang. Pihaknya juga akan memeriksa dua terduga pelaku di wilayah setempat, supaya keterangan yang diperoleh lebih efektif.

Mengingat apabila dilakukan pemeriksaan di Sumbawa, dikhawatirkan keterangan yang disampaikan terduga pelaku berubah setelah melihat teman serta keluarga.

Menurut AKP Tri, terhadap dua orang terduga pelaku yang sebelumnya diamankan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan. Dari keterangannya, masing-masing tersangka mempunyai dendam pribadi dengan korban. Ada yang menyatakan pernah diancam korban dengan menodongkan parang sambil meminta uang, bahkan ada yang keluarganya

diancam. Sehingga dari akumulasi kejadian sebelumnya, entah prosesnya bagaimana, terjadilah pembunuhan tersebut.

Dalam kasus ini, pihaknya belum mengetahui siapa yang menjadi otak pelaku.

Mengingat pihaknya belum menangkap tersangka secara keseluruhan. Sehingga pihaknya belum bisa merangkaikan secara keseluruhan. Kendati demikian, setelah pihaknya memintai keterangan terhadap dua terduga pelaku yang akan dijemput di Malang.

Untuk sementara, tinggal tiga tersangka yang belum tertangkap. Dari informasi yang diperoleh, para terduga pelaku ini ada yang masih berada di Sumbawa, di Lombok dan di Bali. Bahkan informasinya ada yang melarikan diri ke Kupang. “Kita akan pastikan dulu posisinya. Kita tetap berkoordinasi dengan Polres setempat, untuk mengetahui titik terang keberadaannya,” tukas AKP Tri. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Salah satu tersangka pelaku pembunuhan sedang diperiksa di ruang penyidik Satuan Reskrim Polres Sumbawa, Senin (16/5).

serta Ujian Sekolah Tahun ini sebanyak 8.823 murid. Terdiri dari 4.540 laki-laki, dan 4.283 perempuan. Dengan sekolah sebanyak 388 SD/MI. Semua soal sudah dicek dan didistribusikan. Apabila terjadi kekurangan, pihaknya

berharap kepada UPT untuk segera melapor, sehingga pihaknya segera melaporkan ke Provinsi. Pihaknya berharap tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Mengingat tahun lalu masih terjadi kekurangan soal. (arn)

Dugaan Penyelewengan UP

Kejari Periksa Pejabat Dikbudpora KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejari Sumbawa terus melakukan pemanggilan saksi terkait dugaan penyimpangan Uang Persediaan (UP) Dikbudpora KSB. Senin (16/5), pihak kejaksaan kembali memanggil satu orang saksi dari dinas setempat.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D., SH kepada wartawan menybutkan, saksi yang dipanggil yakni Abdul Hamid, yang merupakan Kabid Dikdas Dikbudpora KSB. Disebutkannya, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ini guna menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Sejumlah pejabat dimintai keterangan, lantaran UP tersebut seharusnya akan digunakan terhadap semua bidang di Dinas setempat. Sejauh ini pihaknya belum

mengetahui berapa orang yang terlibat dalam kasus ini. “Yang jelas pemeriksaan saksi ini untuk menentukan tersangkanya,” pungkasnya.

Disinggung mengenai jumlah tersangka, pihaknya belum menyebutkan secara gamblang. Mengenai jumlah tersangka lebih dari satu orang juga dimungkinkan. Namun hal tersebut tergantung hasil penyidikan.

Kejari Sumbawa saat ini masih akan melakukan pemeriksaan empat orang saksi, dalam hal ini satu saksi akan dimintai keterangan dalam minggu ini.

Tiga orang lainnya akan dimintai keterangan minggu depan. “Nanti setelah selesai semuanya baru diekspose tersangkanya. Memeriksa saksi terlebih dahuu, perlu waktu menyusun laporan dan persiapan untuk ekspose,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

Waspadai Penyebaran Paham Radikal Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tidak hanya mewaspadai penyebaran paham radikal kanan. Paham ekstriemis kiri juga disebut – sebut sudah mulai berkembang dan ditandai dengan beredarnya pakaian bergambar palu arit.

“Tugas kita sekarang bertambah, tidak hanya mewaspadai tindakan penyebaran paham radikal kanan, tapi juga harus mewaspadai ekstrimis kiri yang ditandai dengan pakaian bergambar palu arit,” tegas bupati, Senin (16/5).

Karenanya H Bambang mengatakan, aparat perlu melakukan razia di pasar bila ada yang menjual pakaian dengan lambang palu arit. Karena paham komunis merupakan paham yang dilarang berkembang di Indonesia seiring pembubaran PKI oleh pemerintah.

Bupati mengatakan, dirinya merencanakan ada pengajian rutin setiap bulan dengan menghadirkan ustaz/ ustazah ke Kabupaten Dompu. Kegiatan ini akan diawali Juni 2016 mendatang di depan masjid raya Baiturrahman Dompu. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melibatkan seluruh ASN serta pelajar. (ula)

(Suara NTB/ula)

RAKOR - Rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Dompu, H Bambang M Yasin di pendopo Bupati dihadiri FKPD dan dinas/Instansi di lingkup Pemda, Senin (16/5).

Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba

Taman di Dompu Diawasi Ketat

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin menginstruksikan Sat Pol PP untuk melakukan pengawasan di taman – taman serta jalanan untuk menekan peredaran narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan di sana dinilai makiin marak terjadi.

Bupati Dompu mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) bersama Dinas/Instansi di pendopo Bupati, Senin (16/5).

Bupati mengaku menemukan banyak bungkus obat konidin dan mixagrip di taman kota samping perpajakan Dompu pada Sabtu pagi. Kuat dugaan, obat – obat ini sudah disalahgunakan sebagai obat penenang.

“Saya minta kepada Sat Pol PP untuk membantu Polisi melakukan pengamanan di taman kota, taman di samping perpajakan dan taman – taman lain untuk mengawasi penyalahgunaan obat – obatan,” katanya.

H. Bambang juga menduga, para remaja yang nongkrong di jalanan dan pelaku trek – trekan motor juga telah mengkonsumsi obat – obat penenang. Karena obat – obatan ini diduga telah dicampurkan dalam minuman untuk mengelabui petugas. “Kalau kita lihat mereka memacu motornya, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang dalam kondisi normal,” katanya.

Ia juga meminta kepada Dinas/Instansi serta sekolah untuk membuat spanduk himbauan mewaspadai narkoba.

Spanduk ini juga dirangkaikan dengan ajakan menyambut Ramadan dalam rangka meningkatkan kualitas iman. “Bagi aparatur sipil negara (ASN) bila kedapatan mengkonsumsi narkoba, sesuai komitmen bersama Gubernur, dia akan langsung dipecat dari kepegawaiannya,” ingatnya.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos pada kesempatan yang sama, mengatakan, dirinya lebih khawatir terhadap penyalahgunaan obat – obatan seperti tramadol ketimbang narkoba. Karena tramadol menyasar anak – anak sekolah tingkat SMP dan SMA di kampung. Sementara narkoba menyasar orang – orang pemilik uang. Setelah mengkonsumsi obat – obatan jenis tramadol, para remaja ini melakukan trek – trekan motor, bahkan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang. “Untuk mengantisipasi penyalahgunaan obat – obatan ini saya rasa perlu dibicarakan khusus di tingkat FKPD dan pada akhirnya dibuatkan Perbup (Peraturan Bupati) sebagai landasan hukumnya,” kata Yuliadin.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK pada kesempatan yang sama menegaskan, perlunya sinergisitas antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam menekan peredaran narkoba di daerah. Sinergisitas ini dalam rangka pencegahan melalui program sosialisasi, himbauan, dan penyadaran lainnya. “Untuk mencegah peredaran narkoba kita harus mulai dari internal kita sendiri,” himbaunya.

Untuk penegakan hukum, kata JW Aryanto, pihaknya sudah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku dan pengedarnya. Karena ancaman narkoba ini terkait generasi penerus. “Bila kedapatan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, kita pastikan akan mendapatkan sanksi yang tegas,” katanya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Penyandang Disabilitas yang Terlupakan Pagi itu merupakan hari bahagia bagi empat orang penyandang disabilitas (cacat) di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Wajah Sukardin, warga Desa Bajo dan tiga bersaudara Yudi, Juraidin dan Faisal Tanjung, warga Desa Punti, berseri - seri karena diberikan bantuan oleh pihak mapolres Bima Kabupaten.

MEREKA benar-benar terlupakan. Selama ini mereka tidak pernah menerima bantuan dari instansi terkait.

Sukardin diberikan bantuan berupa tongkat dan sejumlah bantuan dana pengobatan, di kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Bajo. Putra dari pasangan Abdurahman dan Hadijah ini melakukan aktivitas (jalan) hanya menggunakan tangan. Sebab keduanya kakinya lumpuh dan tidak bisa bergerak (kaku) sejak lahir, sehingga membutuhkan bantuan alat.

Sukardin tercatat salah seorang siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di wilayah setempat. Selain sekolah, warga RT 1 RW 1 ini juga memanfaatkan waktu untuk mencari nafkah, dengan mencari sisa – sisa sampah untuk ditimbang kepada pengepul.

“Selain sekolah, Sukardin giat bekerja meskipun kondisinya tubuhnya cacat. Dari hasil itu, ia tabung, bahkan sudah membeli sawah,” kata Kepala Desa Bajo, Abdul Karim menceritakan kepada para perwira Mapolres Bima Kabupaten yang dipimpin Wakapolres Kompol Arif Harsono, S.IK ketika anjangsana ke kediamannya, Sabtu (14/5).

Menurut Kades, pihak desa sudah melaporkan tentang kondisi Sukardin kepada Dinas terkait, dengan tujuan agar bisa dibantu. Baik diberi-

kan bantuan alat ataupun dana pengobatan. Hanya saja sampai saat ini hal tersebut belum terwujud.

“Setiap tahun kami tetap melaporkan, hanya saja belum ada respon. Kami pemerintah desa hanya bisa berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait,” ujarnya.

Kejadian serupa terjadi di wilayah Dusun Sarita desa Punti. Tiga bersaudara terkena lumpuh akibat terkena virus Polio sejak kecil. Ironisnya mereka tidak pernah diberikan bantuan oleh pihak terkait. Hal itu diketahui saat pihak mapolres mendatangi kediaman tiga saudara tersebut. Pihak keluarga nampak terkejut dengan kehadiran mendadak sejumlah petinggi di Mapolres Kabupaten itu.

Saat kehadiran pihak mapolres tersebut, tiga orang saudara ini sedang bersantai, tanpa ada satu orangpun yang menemani. Nampak di wajah mereka terlihat segar, kemungkinan baru saja dimandikan.

Sebab di sekitar halaman rumah reot, yang mereka tempati selama ini, becek dan dipenuhi air. Namun selang beberapa menit, kakak perempuan mereka, Nurmala, Kepala Desa Punti, Syamsuddin, SE dan warga setempat, berdatangan.

Sebagian warga merasa terharu dengan kehadiran tamu yang tidak biasa mereka lihat itu. Bahkan warga

Istri Kadus di Bima Nyaris Diperkosa Bima (Suara NTB) J (32), istri salah seorang Kepala Dusun (Kadus) di Kecamatan Lambu, nyaris diperkosa tetangganya sendiri, JR. Kejadian itu berlangsung di rumah korban pada Minggu (15/5) malam sekitar pukul 23.15 wita dan sedang ditangani oleh Polsek Lambu.

Menurut J, tersangka pelaku melakukan aksi dengan cara membuka pintu dapur. Saat itu, dirinya dengan suaminya sedang tertidur dalam kamar.

Hanya saja dari pintu dapur mendengar ada suara yang dikira seperti suara kucing.

“Mendengar suara itu, saya kemudian bergegas menuju dapur, tapi saya tidak melihat ada pelaku,” ucapnya kepada Suara NTB, Senin (16/5).

Saat ingin kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur, tiba – tiba dia dipeluk dari belakang oleh pelaku. Bahkan sempat menarik - narik baju yang dikenakannya.

“Karena merasa kaget saya langsung berteriak dengan kencang. Sehingga suami sayapun bangun kemudian mendatangi lokasi kejadian,” ujarnya.

Saat itu, lanjutnya, suami dan pelaku sempat adu jotos sebelum pelaku melarikan diri. Hanya saja, kejadian itu tidak ingin dibesar – besarkan, apalagi sampai membawa ke ranah hukum.

“Tapi keesokan harinya, keluarga pelaku malah balik mengancam suami saya dengan menggunakan parang. Kemudian melaporkan juga masalah ini kepada Kepala Desa setempat,” terangnya.

Tidak sampai di situ, rumah korban diduga dirusak oleh sekelompok orang. Pada saat pengerusakan itu korban juga kehilangan uang senilai Rp 17 juta dan emas 10 gram.

“Kasus ini saya sudah laporkan ke Polsek Lambu. Saya memberikan pengaduan atas kasus pengerusakan saja, karena percobaan pemerkosaan saya kurang bukti,” ujarnya.

Ia meminta kasus tersebut cepat diproses dan ditangani pihap Polsek Lambu. Sembari berharap agar tersangka pengerusakan dan pencurian itu ditangkap serta diproses hingga sesuai aturan hukum berlaku.

Sementara Kapolsek Lambu, Iptu Jubaidin, HS, dikonfirmasi membenarkan sudah menerima laporan pengerusakan rumah dan penganiayaan.

Kata dia dalam kasus tersebut tidak ada laporan dugaan percobaan pemerkosaan.

“Iya ada kasus pengerusakan rumah dan penganiayaan.

Kasus ini sedang kita tangani. Untuk percobaan pemerkosaan tidak dilaporkan,” pungkasnya singkat. (uki)

(Suara NTB/uki)

PENYANDANG DISABILITAS - Wakapolres Bima Kabupaten, Arif Harsono (kiri), mendampingi seorang penyandang disabilitas di Dusun Sarita, Desa Punti, berkeliling dengan kursi roda bantuan Mapolres Bima. menceritakan tentang kondisi tiga bersaudara itu kepada Wakapolres, mulai dari pertama mengalami kelumpuhan hingga tidak pernah diperhatikan ataupun diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Terima kasih banyak pak, sudah mau mengunjungi Yudi, Juraidin dan Faisal. Karena selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah,” kata salah seorang warga.

Pada kesempatan itu, Wakapolres memberikan satu buah kursi roda. Bahkan, Wakapolres sempat menemani Juraidin yang saat itu naik di kursi roda mengelilingi halaman rumah setempat.

Tidak hanya itu, rombongan

juga memberikan sejumlah dana untuk pengobatan yang langsung diterima oleh kakak perempuan mereka.

“Mudah – mudahan bermanfaat buat adik saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak,” ujar Nurmala dengan nada haru dan sempat meneteskan air mata.

Nurmala menceritakan, kunjungan pihak Mapolres hari itu merupakan kali kedua. Pertama menjenguk keluarganya itu, sekitar bulan Maret lalu. yang kala itu dipimpin Kapolres, AKBP Gatut Kurniadin, S.Ik. “Pertama mengunjungi kami, Polisi (Mapolres) memberikan bantuan dana untuk usaha. Al-

hamdulillah saya gunakan untuk jualan pulsa dan minyak tanah, dan sampai sekarang masih berjalan,” terangnya.

Dia berjanji akan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik. Terutama untuk menyembuhkan ketiga adiknya itu. Serta untuk membeli keperluan sehari – hari, sebab selama ini, keluarga hanya mengandalkan bantuan dari tetangga yang jumlahnya tidak cukup.

“Ibu lagi sakit, bapak sudah kawin dengan orang lain dan tidak pernah datang kunjungi saya dan adik – adik saya. Amanat ini saya akan manfaatkan dengan baik,” pungkasnya. (uki)

Kasus TPA Bara

Dompu Kehilangan Puluhan Miliar

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku daerah kehilangan anggaran puluhan miliar yang sedianya dialokasikan untuk infrastruktur di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bara oleh Kementerian PU. Adanya gugatan lahan TPA itu, yang sejak proses persidangan tahap awal hingga kini tahap kasasi di MA, pun masih berpeluang membuat anggaran Dompu dikeluarkan.

Lahan TPA Bara tersebut sebenarnya sudah dikuasai pemerintah puluhan tahun.

“Saya sampai dibilang membuat keterangan palsu atas kepemilikan lahan TPA Bara, sehingga pihak Kementerian PU menunda anggaran infrastrukturnya hingga puluhan miliar yang seharusnya sudah mulai dikerjakan,” katanya, Jumat malam.

Dikatakan bupati, alokasi anggaran ini terkait program kerjasama dengan Belanda yang sudah berjalan dua tahun di Dompu yaitu Kelurahan Montabaru dan Bali 1. Bahkan dirinya bersama Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan Kepala Dinas PU Dompu, Ir. A. Muis difasilitasi E-Consultant dalam rangka studi banding terkait pengembangan sanitasi dan drainase perkotaan. Selain Dompu, juga akan diikuti oleh Pemkot Bima

dan Pemkab Bima.

H. Bambang menegaskan, dirinya membuat pernyataan lahan milik TPA Bara sebagai lahan milik Pemda karena lahan tersebut dikuasai sebagai tempat pembuangan sampah sudah lebih dari 20 tahun. Belakangan ini justru diklaim warga dan mengakui sebagai ahli waris dari pemilik lahan. Pengakuan ini tidak lepas dari adanya pengalokasian anggaran sebesar Rp 500 juta untuk pembebasan lahan tersebut dalam DPA Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu dan diduga adanya komitmen fee dari pembebasan lahan tersebut.

Ketika digugat di pengadilan, lanjut H. Bambang, justru Pemda dikalahkan karena ketidakhadiran pejabat dalam persidangan. “Ini sangat mengejutkan, karena kekalahan justru disebabkan ketidakhadiran salah seorang

pejabat,” katanya.

Kasus TPA Bara saat ini masih dalam tahap kasasi di MA setelah persidangan di tingkat pertama dan kedua dimenangkan oleh penggugat (warga). Akibat dimenangkan warga, kendati belum ada kekuatan hukum mengikat, lahan tersebut langsung dikuasai warga. Pada 2015 lalu bahkan beberapa kali ditutup dan tidak diperkenankan lagi membuang sampah di daerah setempat.

Penumpukan sampah dalam perkotaan sebagai dampak tidak dibuangnya sampah ke TPA membuat Plt Bupati Dompu, M. Agus Patria mengambil kebijakan setelah membangun komunikasi dengan ahli waris penggugat agar lahan tersebut dibuka. Pemda Dompu pun harus menyiapkan anggaran Rp 15 juta per bulan sebagai kompensasinya. (ula)

Kapolres Tertantang Ungkap Provokator Kerusuhan di Dompu Dompu (Suara NTB) Perkelahian antarkampung yang berimbas sebagai kerusuhan sosial di daerah kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Lolosnya aktor intelektual (provokator) dari jeratan hukum membuat kerusuhan sosial kembali terulang.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto mengaku tertantang untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus perkelahian antarkampung yang sering terjadi di Dompu.

“Di Dompu ini sering terjadi kerusu-

han sosial (perkelahian antarkampung).

Saya merasa tertantang untuk mengungkap aktor intelektual/provokator di balik kerusuhan yang terjadi,” tegas Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin di pendopo, Senin (16/5).

JW Aryanto yang memiliki latar belakang pendidikan di reserse kriminal khusus (Reskrimsus) ini meminta Pemda Dompu untuk ikut bersinergi dalam menangani kerusuhan sosial, karena ini bukan hanya menjadi tu-

gas dan tanggungjawab aparat keamanan. Penanganan konflik juga menjadi bagian dari tugas dan tanggungjawab Pemda. Karenanya diharapkan ada kerjasama dengan Dinas Sosial atau Dinas/Instansi lain yang ditunjuk untuk menanganinya.

“Tentu harus diikuti dengan penganggarannya,” harap Aryanto.

Selain itu, Aryanto juga mengharapkan, agar Pemda dan aparat keamanan bisa satu suara dalam menyikapi persoalan di daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibingungkan oleh Jon Wesly Aryanto pernyataan – pernyataan yang bertolak belakang antarlembaga pemerintah.

“Ketika satu suara dalam menjelaskan setiap persoalan, maka masyarakat tidak akan dibingungkan dan akan mudah diarahkan,” terangnya.

Terkait pengungkapan kasus pembacokan dan penembakan Amirullah (warga Kandai Dua), Siti Atikah (istri M Tamrin Kandai Dua), Udin (karyawan M Tamrin asal Lanci) dan M Rum (warga Bali 2) yang menjadi pemicu ketegangan antara Kandai Dua dan Simpasai beberapa waktu lalu, JW Aryanto mengatakan, penyidikannya terus berjalan.

Aktor intelektual di balik pembacokan dan penembakan ini bisa terungkap, sehingga bisa dilakukan proses penegakan hukum. “Proses penyidikannya terus berjalan. Kita berharap aktor intelektualnya bisa ditemukan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos pada kesempatan yang sama mengingatkan kepada Kapolres untuk mewaspada adanya oknum aparat yang memanfaatkan masa transisi kepemimpinan di Polres untuk kepentingan pribadi dan berimbas pada instabilitas daerah. (ula)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Mantan Kabid Anggaran Setda Lotim Diperiksa Polda NTB Mataram (Suara NTB) Mantan Kabid Anggaran Setda Lotim, Hasni diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, Senin (16/5) kemarin. Pemeriksaan seputar kasus pengadaan paket sandang pangan di Bidang Kesra setempat.

”Workshop”Terburuk ANGGOTA DPRD NTB mengaku sangat kecewa dengan kegiatan workshop DPRD NTB yang berlangsung di Jakarta tanggal 13-14 Mei. Karena kegiatan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota DPRD itu, dinilai paling buruk dari workshop sebelum-sebelumnya.

Untuk itu, kalangan wakil rakyat Udayana itu meminta agar kegiatan workshop itu dievaluasi efektifitasnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, DPRD NTB, H. Hamja kepada Suara NTB, Senin (16/ 5) kemarin. “Semua anggota kecewa dalam workshop yang diikuti kemarin, bukan hanya saya. Makanya ini adalah workshop terburuk semenjak saya sebagai anggota dewan ini,” ujar Hamja.

Beberapa item yang menjadi penilain Hamja terkait dengan buruknya pelaksanaan workshop itu, pertama dari sisi pelayanan yang kurang maksimal. Kedua, dari sisi kepanitiaan dan pendamping. Ketiga, dari sisi materi yang diberikan sangat jauh menyimpang dari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD. “Kalau kita berkaca dari workshop sebelumnya, ini yang paling buruk. Dari hotelnya, materinya yang dikasi materi tentang BPK yang bukan merupakan tugas kita. Termasuk pendampingnya juga, saya tidak tahu siapa pendamping saya, karena semua pendamping ikut berlagak seperti anggota DPR,” terang anggota komisi II itu.

Lebih lanjut dikatakan Hamja, workshop untuk anggota DPRD NTB itu, dinilainya sangat penting dalam meningkatkan kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan sekaligus sebagai mitra kerja eksekutif di dalam memberikan pengawasan.

Untuk itu, ia meminta agar workshop itu dievaluasi kembali. Sehingga ke depan tidak lagi terulang. Sekretariat dewan juga diminta untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. (ndi)

80 Persen Penindakan Hukum KEPOLISIAN mengedepankan penindakan hukum dalam Operasi Patuh Gatarin 2016. Berbeda dengan Operasi Simpatik beberapa waktu lalu, yang mengedepankan preventif. Sebab, jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Bulan Ramadhan perlu dijaga.

“Pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban akan ditindak. Operasi ini 80 persen penindakan hukum,” tegas Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Budi Indra Dermawan, SIK, MM ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/5).

Jenis pelanggaran itu antara lain, pengendara roda dua tanpa dilengkapi helm dan surat, melawan arus, TNKB tidak sesuai aslinya, tidak menyalakan lampu di siang hari, melanggar lampu merah, melanggar marka jalan dan garis stop, dan penumpang melebihi dua orang.

Untuk kendaraan roda empat, sasarannya pelat nomor tidak sesuai aslinya, memakai rotator atau sirine pada mobil pribadi, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar lampu merah, serta melanggar marka jalan dan garis stop.

“Razia penindakan di lapangan melibatkan instansi lain,” jelas mantan Wadirlantas Polda Riau ini. Instansi terkait itu antara lain, PM masing-masing matra TNI guna menindak kendaraan beratribut TNI. Dishubkominfo menindak angkutan umum dan angkutan barang.

Dirlantas mengungkapkan, pada dasarnya masyarakat telah memiliki kesadaran dalam berkendara. “Sudah tidak lagi harus dipaksa. Masyarakat menyadari menjaga keselamatan di jalan.”

Pemetaan kerawanan pelanggaran lalu lintas, sambung dia, telah dilakukan. Waktu dan tempat rawan yang acap kali terjadi diatensi untuk digiatkan razia.

Kegiatan razia pun diklaimnya bahwa anggota polisi bakal menindak hukum dengan cara simpatik. Tanpa mengedepankan arogansi seperti menindak secara paksa, atau menggunakan cara-cara kekerasan.

“Ini kan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Cuma bentuknya penindakan,” kata Budi. Pengendara dan pengemudi pada saat razia akan diberhentikan secara sopan, untuk ditanyakan kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya.

“Kalau memang lengkap. Tapi kalau itu menimbulkan dampak kecelakaan akan kita tindak,” tandasnya. (why)

Hasni keluar dari gedung Krimsus sekitar Pukul 11.30 Wita. Tak banyak yang dijelaskan Hasni saat dicegat wartawan. “Ndak ada, cuma koordinasi saja,” jawabnya. Saat ditanya lagi, dia mengakui, hadir memenuhi panggilan terkait kasus sandang pangan senilai Rp 2,7 miliar tahun 2014 di Bagian Kesra. Soal apa materi pertanyaannya, Hasni tak menjelaskan. “Ini pemeriksaan ulang,” cetusnya sembari berlalu.

Pemeriksaan saksi ini dike-

tahui sebagai kelanjutan penanganan kasus sandang pangan atau pengadaan parsel lebaran di Pemda Lotim, yang diketahui sampai saat ini belum bisa dihitung kerugian negaranya oleh BPKP. Selain Hasni, sebelumnya sejumlah pejabat Pemda Lotim juga sudah dimintai keterangan. Ini merupakan pemeriksaan ulang meski sebelumnya mereka sudah menghadap ke penyidik. Pemeriksaan ulang sebagai bahan kelengkapan ek-

spose ke BPKP dalam rangka perhitungan kerugian negara.

Kasubdit III Tipikor, AKBP Bagus Satrio Wibowo SIK belum banyak berkomentar soal kasus ini, karena merasa masih sebagai pejabat baru. “Saya baru masuk nih, belum tau banyak,” jawabnya. Namun apapun proses pemeriksaan itu, termasuk permintaan keterangan saksi saksi, menurutnya bagian dari upaya penyelesaian kasus kasus lama. “Ya masih diproses saja,” jawabnya singkat. (ars)

(Suara NTB/ars)

KETERANGAN - Kabid Anggaran, Hasni usai dimintai keterangan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

Pojok Konseling BNN Hadir di LCC

(Suara NTB/why)

PIMPIN APEL - Kapolda NTB, Umar Septono memimpin apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Gatarin 2016 di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Senin (16/5).

Jangan Arogan Tindak Pelanggar Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) Penindakan hukum pelanggaran lalu lintas dilakukan secara humanis. Aparat kepolisian harus menghindari berlaku arogan dan tidak simpatik kepada pelanggar lalu lintas.

Demikian ditekankan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, kepada peserta Gelar Pasukan Operasi Patuh Gatarin 2016, Senin (16/5) di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB. Didampingi Dirlantas, Kombes Pol Budi Indra Dermawan, SIK, MM dan Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM. “Agar dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” ujarnya. Untuk itu, Jenderal bintang satu ini memerintahkan Provos agar melaksanakan penertiban ke dalam dan menindak tegas setiap anggota yang melakukan pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku.

Selama 14 hari ke depan, hingga Minggu (29/5) kepolisian menyelenggarakan Operasi Patuh Gatarin. Berkoor-

dinasi dengan Dishubkominfo dan TNI AD, AU, dan AL. Operasi jelang ramadhan itu, kata Kapolda, guna menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitas di jalan raya.

“Masyarakat cooling down.

Lebih tertib, lebih santun. Disamping harus patuh, kan untuk bagaimana di bulan puasa masyarakat dapat lebih sabar,” jelasnya.

Polisi menerjunkan 836 personel dengan sasaran pengamanan tempat hiburan, tempat keramaian, sekolah, dan kawasan perekonomian. Ada sekitar 30 titik rawan yang perlu diatensi.

“Personel bisa bertambah kalau situasi menghendaki,” kata Kapolda. Berbagai kerawanan yang diatensi bilamana pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. “Akan diambil langkah penegakan hukum,” katanya.

Kapolda merinci, pada tahun 2015 –dalam rentang operasi yang sama, dari 18.193 pelanggaran, terjadi 45 kasus kecelakaan lalu lin-

tas. Nihil kasus tabrak lari.

Menelan 45 jiwa meninggal dunia, 8 orang luka berat, dan 51 orang luka ringan.

Kerugian material senilai Rp 38.650.000.

“Penyebab utamanya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran sebanding dengan kecelakaan yang ditimbulkannya,” jelas Kapolda.

Kondisi kamtibmas tiga pekan jelang Ramadhan sendiri, sambung dia, masih terpantau kondusif. Kriminalitas konvensional masih mendominasi, seperti perkelahian, dan penganiayaan.

“Itu masih mewarnai.

Sekarang Kapolres harus cepat turun langsung,” tegasnya. Agar konflik dapat dicegah sehingga tidak meluas.

“Harus cepat mediasi. Jangan ditunda walaupun itu kejadiannya jam 3 pagi,” katanya.

Kapolda berpesan kepada para anggotanya agar selalu meningkatkan tindakan proaktif preventif. Sehingga aparat kepolisian yang bertugas di lapangan mampu tepat merespon kesulitan yang dijumpai masyarakat. (why)

Diduga Hina Dosen di Medsos, PNS Terancam Dibui Mataram (Suara NTB) – Berkelakar di media sosial (Medsos) dapat berujung penjara, jika tak hati-hati menjaga tutur kata. Seperti yang dialami KR. Ia terancam mendekam dibui diduga karena melakukan penghinaan dalam percakapan di Grup Facebook Guru To’i.

Dalam salah satu status di beranda grup yang diunggah 12 Maret 2015 silam, akun atas nama Kanjeng Gusti Prabu mengucapkan selamat atas terpilihnya H. Bambang M Yasin sebagai Kepala Daerah Dompu.

Diketahui bahwa pemilik akun, Ir. Khaerul Muslimin,

seorang dosen di Mataram yang diketahui . sebagai salah satu pendukung Cabup Dompu yang kalah dalam Pilkada Dompu 2015 silam. Kemudian, satu hari setelahnya akun Kama Ruddin menjawab di dalam kolom komentar.

“Dengan bahasa yang diduga mendiskreditkan dosen ini,” ungkap Kasubdit II Cyber Crime, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK ditemui di Mapolda NTB, Senin (16/5).

Ia menjelaskan, komentar yang disampaikan dengan bahasa daerah setempat itu dianggap melecehkan. “Saksi ahli bahasa menyebutkan ada unsur menghina, merendahkan,” ujarnya.

Penetapan tersangka, sambung dia, telah dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya saja pengungkapannya memerhitungkan ekses. Menunggu rangkaian Pilkada usai untuk mencegah kegaduhan.

“Penahanannya ditangguhkan karena dia PNS,” ungkap Darsono sambil menambahkan bahwa tersangka merupakan kerabat dari Bupati Dompu terpilih, yang kini telah resmi menjabat. PNS itu bekerja di salah satu SKPD di Pemerintahan Kota Bima.

Adapun barang bukti yang dikantongi diantaranya sejumlah dokumen elektronik berupa rekaman percakapan.

Pihaknya telah memintai keterangan sejumlah saksi anggota grup dan saksi ahli pidana dan ahli bahasa.

Kini, berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap oleh JPU Kejati NTB untuk dinaikkan ke tahap penuntutan.

Kemudian segera dilimpahkan untuk disidangkan.

Tersangka dijerat pasal 27 pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (why)

Mataram (Suara NTB) Pojok konseling BNN hadir di Lombok City Center (LCC) Gerimak Lombok Barat. Pojok konseling menjadi salah satu bagian dari kegiatan Festival Band Antar Pelajar NTB, dimana kegiatan ini salah satunya adalah belerjasama dengan BNN Provinsi NTB. Momen festival band menjadi salah satu sasaran yang baik untuk mensoialisasikan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para remaja dan pelajar.

“Ajang Festival band ini diharapakan menjadi sarana bagi para remaja pelajar untuk menyalurkan keahlian mereka secara positif dan berprestasi tanpa narkoba,” kata Kabid Pencegahan BNN NTB, Anggraeni Ninik Munharti, SH, MH. Keberadaan pojok konseling juga dimanfaatkan oleh para peserta maupun para pengunjung festival untuk mendapatkan informasi tentang bahaya bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Tidak sedikit masyarakat yg datang ke festival band ataupun LCC yang mengunjungi stan pojok konseling. “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin peduli untuk mengetahui tentang bahaya bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Anggraeni.

Kehadiran program pojok konseling pada setiap event dan kesempatan seperti ini akan semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui informasi dan bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. (ars/*)

JOKLING - Stan pojok konseling BNNP NTB yang hadir memberikan penyuluhan di LCC, Minggu (15/5) lalu.

(Suara NTB/humas_bnn)

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Presean Griya Asri Sekelas Hotel Bintang Tiga STATUS Hotel Griya Asri yang terletak di Jalan Pendidikan Nomor 58 Mataram memang bukan hotel berbintang.

Meski demikian, hampir seluruh fasilitas yang disediakan untuk para tamu rata-rata sekelas hotel bintang tiga.

“Kami ini hotel non bintang tetapi fasilitas setara hotel bintang tiga. Di belakang kami sediakan kolam renang yang luas, kamarnya juga luas. Dan harga yang kami tawarkan juga terjangkau,” tutur General Manager Griya Asri melalui Asistennya Guruh Adriyanto, Kamis (12/5).

Selain kelengkapan fasilitas sekelas hotel bintang tiga, mereka juga menjamin suasana asri untuk dinikmati oleh para tamu. Kesan yang dibangun melalui interior maupun eksterior gedung hotel tersebut benar-benar bernuansa rumahan.

“Jadi setiap tamu yang menginap terkesan seperti benarbenar berada di rumah sendiri. Suasananya disini benarbenar tentram, karena di belakang banyak pepohonan yang rimbun,” tuturnya.

Hotel yang menyediakan sejumlah 25 unit kamar ini menyiapkan paket berenang untuk keluarga. Setiap satu rombongan keluarga hanya dikenakan tarif sebesar Rp 250 ribu.

“Itu kita lengkapi dengan fasilitas snack, minuman dan open room selama empat jam,” jelasnya.

Setiap tamu yang datang berenang diperkenankan memakai fasilitas kamar hotel selama empat jam untuk kebutuhan beristirahat, ganti baju dan lain sebagainya. Sementara untuk harga kamar permalam, para tamu cukup dikenakan tarif senilai Rp 400 ribu hingga Rp 475 ribu.

Kuliner atau menu makanan yang tersedia di hotel tersebut betul-betul khas makanan daerah NTB. Kuliner tersebut diangkat dan dijadikan sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Tak jarang, wisatawan domestik yang ketagihan bersafari ke daerah ini sengaja berlangganan menginap di hotel tersebut. Hal itu dikarenakan masakan yang disajikan hotel setempat yang dinilai lezat dan khas ala makanan penduduk NTB. (met)

Hotel Griya Asri

Seni Beladiri yang Tak Lekang Mataram (Suara NTB) Presean merupakan atraksi seni beladiri yang berkembang di tengah masyarakat suku Sasak. Olahraga tradisional ini memiliki nilai historis yang tinggi, yang tak lekang hingga sekarang.

Seni beladiri yang satu ini merupakan bagian dari cara masyarakat suku Sasak untuk berolahraga. Seni Presean melibatkan dua pepadu (petarung) yang berpacu memenangkan kompetisi. Kedua pepadu bertanding dalam beberapa ronde laiknya olahraga tinju.

Bedanya, saat bertanding mas-

ing - masing pepadu dipersenjatai kayu rotan (penjalin) sebagai alat pemukul. Disamping itu, mereka juga dibekali Ende (semacam tameng) sebagai alat perlindungan.

Kompetisi presean saat ini digelar oleh kelompok pemuda paguyuban kesenian di Lingkungan Dasan Sari, Kelu-

rahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Kompetisi dilakukan sejak Sabtu (14/5) hingga Sabtu (21/5) mendatang. Kegiatan yang terselenggara di Lapangan Olahraga Futsal - Poonar - Jalan Udayana tersebut melibatkan para pepadu se-Pulau Lombok.

“Kami mengundang seluruh pepadu se-Pulau Lombok. Gelar

(Suara NTB/met)

ROCK & ROll - Penyanyi pop solo dengan penampilan rambut gondrong Marcello bermain Rock & Roll di panggung kolaborasi Stroom yang mereka ciptakan.

Musik

Kolaborasi Energik Musisi Lintas Genre Mataram (Suara NTB) Aula Rinjani Ballroom di Lantai II Hotel Lombok Raya, Mataram bergetar dahsyat. Guncangan itu terasa seketika para penonton yang menyaksikan konser kolaborasi energik musisi lintas genre, berjingkrak - jingkrak di hadapan panggung.

Kolaborasi harmonis dan energik itu lahir dari kalangan musisi - musisi papan atas. Para musisi itu diantaranya Ridho Hafiedz (Gitaris Slank), Marcello (penyanyi solo), Tyo Nugros (Drumer Dewa 19) dan DJ Patricia. Mereka berafiliasi dan melebur dalam satu grup yang mereka namakan Stroom.

Marcello yang dikenal sebagai penyanyi pop solo tampil dengan gaya Rock and Roll. Ridho, Gitaris SLANK juga demikian. Tangannya yang lincah memetik senar membuat ratusan apresian terkagum dengan gaya bermusiknya.

“Ini sesuatu yang baru buat kami untuk tampil di panggung dengan nuansa yang berbeda. Skill atau tekhnik bermusik menurutku bukan jadi hal yang utama dalam penampilan ini,” kata Ridho menjelaskan tentang aksi kolaborasi yang dilakukannya, Sabtu (14/5).

Slank merupakan grup band legendaris dan terpandang di tanah air. Selain karena lagu - lagunya yang kritis, musikalitas yang mereka sajikan juga digandrungi anak anak muda. Setelah bergabung dengan Slank pula, reputasi Ridho terangkat di pentas musik nasional.

Hampir serupa dengan Tyo yang memang mengukir nama dalam industri musik melalui grup band Dewa 19. Baginya, berkolaborasi dengan musisi lintas genre itu merupakan satu tantangan khas yang menawarkan nilai - nilai baru.

“Kolaborasi begini ini jadi tantangan seru bagi kami,” ujar Tyo menambahkan.

Sebelumnya, Iman Setyo Gunawan perwakilan dari Bold Xperience yang menyelenggarakan konser kolaborasi “nyentrik” ini mengemukakan, kolaborasi lintas genre yang dilakukan itu bertujuan sebagai inovasi demi memunculkan hal - hal yang baru, unik serta belum pernah dilakukan.

Selain begitu, tujuan akhir dari penyelenggaraannya ialah untuk memotivasi bibit - bibit bintang musisi dari berbagai daerah di tanah air. Konser tersebut diselenggarakan secara maraton di berbagi kota. “Mataram ialah kota kelima yang dikunjungi mereka. Selain itu konser kolaborasi ini juga akan ditampilkan di Makassar, Kendari, Palembang, Pekan Baru dan lain - lain,” katanya.

Konser kali ini merupakan agenda kedua dari tiga seri konser yang diselenggarakan Bold Xperience. Konser kolaborasi perdana di Mataram kemarin menampilkan The Hunter yang melibatkan musisi ikonik seperti Eno Drumer NTRL, Stevie Gitaris Andra and The Backbone, penyanyi Hip hop Iwa K, Musisi Shae, dan DJ Frisella.

Konser kolaborasi selanjutnya akan diselenggarakan Agustus mendatang. (met)

Budaya Presean ini menjadi ajang untuk mempertemukan para pepadu dari berbagai wilayah. Dan ini merupakan olahraga dengan nilai historis yang tinggi. Kita patut mengapresiasi dan melestarikannya,” kata Ketua Panitia Gelar Budaya Presean, Harun Jayadi ketika diwawancara Suara NTB, Sabtu (14/5).

Menurutnya, seni beladiri yang satu ini memiliki makna dan nilai filosofi yang tinggi.

Konon, kata Harun, atraksi presean menjadi kegiatan yang

wajib diselenggarakan pada musim kemarau. Menurut orang - orang tua terdahulu, pagelaran kompetisi tersebut merupakan bagian dari penanda akan segera tibanya musim hujan.

“Presean ini dulunya diselenggarakan setiap musim kemarau. Presean juga diyakini sebagai ajang meminta datangnya hujan. Tandanya, kalau sudah ada pepadu yang terluka di bagian kepala itu tandanya musim hujan akan segera tiba,” tuturnya. (met)

SUARA NTB

Selasa, 17 Mei 2016

Halaman 10

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: a. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan c. memberikan jaminan/kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: a. mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; b. mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan c. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.

BAB III ASAS Pasal 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas: a. fungsional; b. kepastian hukum; c. transparansi; d. efisiensi; e. akuntabilitas; dan f. kepastian nilai.

BAB IV KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 5 (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan barang milik negara.

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. pemindahtanganan; h. pemusnahan; i. penghapusan; j. penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6 (1) Barang Milik Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

BAB V PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari: a. pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Pengelola Barang Milik Daerah; c. Pengguna Barang Milik Daerah; dan d. penyimpan dan Pengurus Barang.

Bagian Kedua Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 8 (1) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Bupati.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; e. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan g. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; dan menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga Pengelola Barang Pasal 9 (1) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Sekretaris Daerah.

(2) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola.

(2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD. Pasal 11 Sesuai tugas dan fungsinya Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) (2)

(3) (4)

Bagian Ketiga Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Pasal 12 Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Kepala SKPD. Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola; g. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; h. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya ke pada Pengelola Barang.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala UPTD dan Kepala Sekolah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik

Guru Terpencil Butuh Perhatian PERAN guru di daerah terpencil sangat besar. Terlebih lagi karena tidak banyak orang yang mau bertugas di daerah terpencil. Salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan melahirkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dari BOSDA ini memberikan peluang kepada guru honorer di daerah terpencil untuk mendapatkan insentif.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali. H. Arahim, (Suara NTB/dok) M. Pd., dihubungi Senin (16/ H. M. Ali. H. Arahim 5) mengatakan, program BOSDA salah satu upaya penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada guru yang bertugas di daerah terpencil. “Sehingga nanti tidak ada lagi istilah dikotomi pendidikan di kota, di desa atau di daerah terpencil,” ujar Ali. Sebelumnya, kata Ali, kondisi guru di daerah terpencil memprihatinkan, tidak jarang mereka mendapatkan honor di kisaran Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan. Melalui BOSDA, pemberian insentif kepada guru swasta diperbolehkan.

“Dibolehkan untuk pemberian insentif guru swasta, ini bagian dari pemerataan pendidikan juga. Salah satunya dengan dukungan finansial, ini berkelanjutan dan meningkat ke depan,” ujar Ali. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., ditemui sebelumnya, menyampaikan akan ada alokasi anggaran untuk BOSDA, khusus untuk sekolah swasta. Salah satunya, dapat memberikan insentif kepada guru di daerah terpencil. “Sehingga kita tidak lagi mendengar ada banyak guru yang berada di bawah UMR, bahkan mendapatkan penghasilan di bawah nilai kebutuhan fisik,” kata Rosiady.

Pemberian insentif untuk guru swasta itu sendiri akan mulai dilakukan di tahun depan. Karena saat ini harus menyelesaikan peraturan yang memperbolehkan hal tersebut, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub). (ron)

(Suara NTB/dys)

PAKAIAN ADAT - Bangga menggunakan pakaian adat tradisional harus ditanamkan sejak masih sekolah.

Seperti halnya yang dilakukan siswa SMKN 2 Mataram yang memperkenalkan pakaian adat tradisional Lombok saat ada tamu luar daerah studi banding di sekolahnya beberapa waktu lalu.

Daerah yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(1) (2) (3)

(4) (1)

(2)

(3)

Bagian Keempat Penyimpan dan Pengurus Barang Pasal 13 Penyimpan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.

Penyimpan Barang dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat oleh Pengelola untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggungjawab kepada Pengelola dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Jabatan Penyimpan Barang dapat dirangkap dengan Pengurus Barang sepanjang beban tugas atau volume kegiatan tidak terlalu besar.

Pasal 14 Tugas dan tanggung jawab Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah: a. menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; c. mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; d. mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; dan e. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD. Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang Penyimpan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah: a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masingmasing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inven taris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah; b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarsasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola; dan d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang adalah: a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu lnventaris Ruangan (KIR), Buku lnventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII); b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; c. menyiapkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; d. membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang diketahui oleh Atasan Langsungnya, yaitu: 1. Laporan Mutasi Barang; 2. Daftar Mutasi Barang; 3. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang; 4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang. e. menyiapkan daftar usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

BAB VI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

Pasal 15 (1) Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu SKPD terkait menyusun: a. standar Barang Milik Daerah; dan b. standar harga.

(2) Standar Barang Milik Daerah dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dan dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD).

Pasal 16 (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga.

(5) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga.

(6) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 17 Pengelola bersama Pengguna, membahas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah/rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD).

Pasal 18 (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

(4) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(5) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGADAAN Pasal 19 (1) Pengadaan barang Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asasasas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 20 Setiap pengadaan barang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalan Pasal 19 dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 (1) Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan barang Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan barang.

Bersambung

Masuk SMA, Calon Siswa Baru Harus Tes Narkoba Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengungkapkan, jika seleksi masuk SMA bagi calon siswa baru harus tes narkoba. Rencana ini, ujarnya, merupakan perintah Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi setelah rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan daerah.

“Itu perintah gubernur, kemarin hasil rakor gubernur dengan Muspida dengan wakil walikota, untuk kita menerapkan tes narkoba. Tapi teknisnya belum,” kata Ros-

iady, ditemui Suara NTB akhir pekan kemarin.

Penerapan tes narkoba, ujarnya, memerlukan pembiayaan, sehingga pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Badan

Narkotika Nasional (BNN). Termasuk pendidikan tentang narkotika akan dimasukkan ke pelajaran muatan lokal.

“Link-nya di Dinas Dikpora.

Nantinya dengan BNN kita akan

35 Persen Nilai US SD Tentukan Kelulusan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/ MI sederajat untuk mata pelajaran standar nasional dimulai Senin (16/5) kemarin sampai dengan Rabu (18/5) besok. Rata-rata nilai US akan menjadi salah satu penentu kelulusan. Dengan komposisi 35 persen nilai US berbanding dengan 65 persen nilai rapor setiap siswa.

Menurut Ketua UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, saat dihubungi Senin (16/5), mengatakan, model penentuan kelulusan untuk SD yaitu, diambil dari 65 persen nilai rata-rata rapor dan 35 persen dari rata-rata hasil US. “US SD dimulai dari hari Senin sampai Rabu untuk mata pelajaran yang berstandar nasonal. Sementara hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ujian lokal, untuk mata pelajaran yang tidak berstandar nasional,” ujar Aidy, yang juga menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora NTB. Ia menyampaikan, pelaksanaan US SD menggunakan sistem Paper Base Test (PBT) dengan pola menyilang atau mengarsir. Mata pelajaran yang diujikan untuk mata pelajaran berstandar nasional, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sementara untuk mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Olahraga, Agama, Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Muatan Lokal akan diujikan saat jadwal mata pelajaran ujian lokal. “Ada yang disusun oleh kabupatena/kota, ada yang disusun oleh sekolah masaingmasing,” kata Aidy.

Aidy menyebutkan, peserta US SD se-NTB pada tahun 2016 ini kurang lebih sebanyak 116.000-an siswa. Di tahap

berikutnya setelah pelaksanaan US akan dilakukan pemindaian hasil lembar jawaban oleh pihak kabupaten/kota, sampai tanggal 30 Mei. Setelah itu, di minggu berikutnya akan dilakukan proses scoring di tingkat provinsi khusus untuk mata pelajaran standar nasional.

Pada pelaksanaan US SD, kata Aidy, ia berharap para siswa di setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan ujian dengan integritas tinggi dan nilai tinggi.

Karena hal itu, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan siswa ke jenjang lebih tinggi.

“Kompetensi yang betul-betul apa adanya. Tapi kita harapkan juga, siswa bisa belajar secara maksimal untuk melalui ujian yang dimulai minggu ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala SDN 11 Mataram, Drs. Mursidin, dihubungi terpisah, mengatakan pelaksanaan US SD hari pertama di sekolah yang dipimpinnya berjalan dengan lancar. Sebanyak 46 siswa yang dibagi dalam tiga ruang kelas melaksanakan US mata pelajaran Bahasa Indonesia. “Dapat berjalan dengan bagus, sampai akhir tidak ada masalah, anak-anak kita juga hadir semua. Kita harapkan hasilnya maksimal,” katanya. (ron)

jalin kerja sama, termasuk dengan memasukkan ke muatan lokal. Karena itu memerlukan biaya, tidak gratis,” katanya.

Sementara itu, sejumlah sekolah yang dikonfirmasi Suara NTB, belum mengetahui petunjuk teknis mengenai penerapan tes narkoba tersebut. Kepala SMAN 3 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., dikonfirmasi pada Senin (16/5), mengaku belum

ada kepastian terkait tes narkoba tersebut.

Begitu juga dengan Kepala MAN 2 Mataram, Drs. Lalu Syauki, MS., M.Pd., juga menyatakan hal senada. Ia menyampaikan informasi itu masih sebatas wacana. Dan belum ada peraturan tertulis yang mengatur hal itu. “Belum ada di kita (tes urine), ndak ada informasi itu. Masih wacana, tertulis belum ada,” kata Syauki. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Minggu, 15 Mei 2016 22.00 Chelsea 1 - 1 Leicester City 22.00 Southampton 4 - 1 Crystal Palace 22.00 West Bromwich Albion 1 - 1 Liverpool 22.00 Arsenal 4 - 0 Aston Villa 22.00 Swansea City 1 - 1 Manchester City 22.00 Stoke City 2 - 1 West Ham United 22.00 Newcastle United 5 - 1 Tottenham Hotspur 22.00 Watford 2 - 2 Sunderland 22.00 Everton 3 - 0 Norwich City Serie A Italia Senin, 16 Mei 2016 02.45 Lazio 2 - 4 Fiorentina 02.45 Palermo 3 - 2 Hellas Verona 02.45 Udinese 1 - 2 Carpi La Liga Spanyol Senin, 16 Mei 2016 01.30 Real Betis 2 - 1 Getafe 01.30 Sporting Gijón 2 - 0 Villarreal 01.30 Rayo Vallecano 3 - 1 Levante 01.00 Espanyol 4 - 2 Eibar

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Europa Kamis, 19 Mei 2016 02.45 Liverpool vs Sevilla @beIn Sport 1 & RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

PSG Beli Anthony Martial dari MU? Paris Paris Saint-Germain tengah merancang langkah ambisius mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United.

Bintang Manchester United ini selama ini sudah dianggap bisa dengan cepat beradaptasi dengan Liga Utama Inggris.

Menurut laporan koran Prancis L’Equipe, Martial ditawari banderol 60 juta pound (Rp1,1 triliun).

Setelah mencetak sebelas gol di Liga Inggris, Martial tak henti dipantau PSG. Menurut koran Prancis itu, Martial diimingi-imingi tampil menjadi starter pada Liga Champions yang bersama MU hampir mustahil terjadi mengingat MU kecil sekali berlaga di Liga Champions kecuali menang dengan paling sedikit 13 gol ke g a w a n g Bournemouth.

Setan Merah a k a n mengha d a p i The Cherries pada pertandingan terakhirnya di Old Trafford nanti. Seharusnya laga ini dilangsungkan Minggu malam tadi, namun karena ada b a r a n g mencurigakan maka pertandingan pun ditunda. (ant/bali post)

Anthony Martial

(Suara NTB/ist)

Atlet Senam dapat Wild Card Mataram (Suara NTB) Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso mengatakan cabang olahraga senam akan bergabung dengan tim PON NTB dalam waktu dekat ini. Pasalnya atlet senam mendapat wild card atau jatah satu tiket untuk mengikuti PON 2016 di Jabar.

“Atlet senam akan segera bergabung dengan atlet Pelatda PON. Pasalnya cabor senam mendapat wild card,” ucapnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (16/5).

Wild card yang dimaksud Bowo adalah jatah satu tiket untuk mengikutsertakan atlet mengikuti PON Jabar 2016.

Belum diketahui siapa nama atlet senam yang akan diusulkan masuk Pelatda PON. Pasalnya belum ada rekomendasi dari cabor.

Namun, Bowo mengatakan atlet senam akan diakomodir mengikuti Pelatda sekitar bulan Juli. KONI NTB terpaksa menunggu bulan Juli untuk mengakomodir atlet senam karena anggaran untuk Pelatda senam akan diusulkan bulan Juli mendatang. Selain atlet senam, KONI NTB juga akan memanggil atlet selam dan renang masuk pelatda PON awal Juli.

Sebagaimana diketahui sebelumnya NTB telah meloloskan 116 atlet dari 23 cabor ke PON, namun dari 23 cabor itu tercatat tiga cabor, senam,renang dan selam akan masuk Pelatda awal Juli. Hal ini dilakukan karena tiga cabor itu baru melaporkan nama atlet yang lolos PON. (fan)

Hanna Antar Tim Uber Indonesia ke Perempat Final

Kunshan Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia Hanna Ramadini sukses mengantarkan Tim Uber Indonesia menuju putaran perempat final Piala Uber 2016 setelah mengunci kemenangan 3-2 atas Hong Kong.

Hanna yang turun pada partai kelima menang atas wakil Hong Kong Ng Wing Yung dua game langsung dalam pertandingan lanjutan penyisihan Grup C Piala Uber 2016 di Stadion Bulu Tangkis Kunshan, Tiongkok, Senin kemarin.

Dalam pertandingan selama 40 menit, Hanna yang mempunyai peringkat 63 dunia tundukkan Ng Wing Yung yang mempunyai peringkat 365 dunia dengan skor 21-16, 21-11.

“Beban sebagai penentu kemenangan pastinya ada. Saya menjadi lebih berhati-hati saat bermain dan tidak ingin kehilangan bola,” kata atlet asal klub Mutiara Cardinal Bandung itu.

Hanna bersaing ketat pada awal game pertama 1-1, 1-2, 2-3, dan 3-4. Berkalikali kubu Hong Kong mengajukan challenge dari bola-bola Hanna yang mengarah ke sisi belakang lapangan.

Atlet asal Tasikmalaya itu meraih satu demi satu poin dan meninggalkan

lawan 14-8. Ketika Ng Wig Yung berusaha mempersempit jarak 16-18, Hanna malah menutup game pertama 21-16.

“Kualitas permainan lawan memang lebih bagus pada game pertama dibanding game kedua. Saya dapat lebih banyak menyerang setelah jeda game kedua,” ujar atlet berusia 21 tahun itu.

Pada game kedua, Hanna tampil menguasai lapangan walaupun sejumlah bola Hanna melebar ke sisi luar lapangan ataupun net ketika lawan menyamakan kedudukan 3-3 dan 5-5.

Kemenangan Hanna semakin tidak terbendung dengan beberapa smes ke sisi tengah lawan menghasilkan skor 11-7, 16-8, 18-9, dan menutup pertandingan 21-11.

“Saya lebih termotivasi pada pertandingan ini dibanding kemarin (ant/bali post) karena saya menjadi penentu ke- UBER CUP - Pebulu tangkis putri Indonesia Hana Ramadhini mengembalikan menangan tim saat ini,” kata Hanna. kok ke lawannya, pebulu tangkis Hongkong Wing Yung Ng pada penyisihan Grup (ant/bali post) C Piala Uber 2016 di Kunshan Sport Center Gymnasium, Tiongkok, Senin (16/5).

Hadapi Thailand

Tim Thomas Indonesia Evaluasi Penampilan Kunshan Tim Thomas Indonesia mengevaluasi penampilan sejumlah pemain dalam laga pertama penyisihan grup B Piala Thomas 2016 sebagai bekal menghadapi tim Thomas Thailand pada Rabu (17/5).

“Secara umum kami sudah puas dengan penampilan semua pemain. Bagi kami, penampilan naik-turun pada saat mereka melawan tim Hong Kong pada laga pertama penyisihan grup B itu masih wajar sebagaimana terjadi juga pada pemain andalan Malaysia Lee Chong Wei,” kata Manajer Tim Thomas dan Uber Indonesia Rexy Mainaky di Kunshan, Senin kemarin.

Tim Thomas Indonesia memiliki jeda pertandingan penyisihan grup pada Senin sehingga punya kesempatan untuk merancang permainan berdasarkan hasil pertandingan dan situasi di lapangan pada laga pertama.

“Kami mengakui Hong Kong punya kekuatan merata pada sektor tunggal seperti Hu Yun, Ng Ka Long, dan Wong Wing Vincent,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) itu.

Tommy Sugiarto yang turun pada partai pertama mewakili tim Merah-Putih hampir kehilangan game kedua dari Ng Ka Long Angus. Tapi, putra mantan atlet bulu tangkis Icuk Sugiarto itu dapat bangkit dan menuntaskan pertandingan dalam dua game 21-17, 22-20.

“Jika Tommy pada tunggal

(ant/bali post)

THOMAS CUP - Penampilan pebulutangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie melawan pebulutangkis tunggal putra Hongkong Yun Hu pada pertandingan penyisihan Grup B Piala Thomas 2016 di Kunshan Sport Center Gymnasium, Tiongkok, Minggu (15/5) lalu. pertama sampai tiga game, penampilannya itu akan berpengaruh pada pemain-pemain lain setelahnya. Tommy sebagai pemain yang berpengalaman terbukti mampu mengatasi situasi kritis dan bermain dengan tenang,” kata Rexy.

Tim putra Indonesia, lanjut Rexy, semula memperkirakan kemenangan 3-2 ataupun 4-1 atas Hong Kong sudah cukup untuk mengantarkan pada pertandingan penyisihan berikutnya. Semangat para pemain putra Tanah Air untuk merebut kemenangan mutlak 5-0 semakin menghadirkan gairah mencapai target merebut Piala Thomas 2016.

“Kami akan mengevaluasi penampilan masing-masing pemain pada hari ini apakah

akan kami lebih diperhalus ataukah justru mempertajam serangan-serangan karena kami akan menghadapi Thailand,” kata Rexy.

Tim Thomas Thailand menang 3-2 atas Tim India pada laga lain penyisihan grup B Piala Thomas 2016. Thailand mencuri poin lewat tunggal putra Tanongsak Saensomboonsuk yang menang atas Ajay Jayaram dalam tiga game.

Kemudian, pasangan Bodin Issara/Nipitphon Puangpuapech menambah poin dengan menaklukkan Manu Attri/ Sumeeth Reddy. Serta, pasangan Puavaranukhroh Dechapol/ Kedren Kittinupong menundukkan pasangan Akshay Dewalkar/Satwiksairaj Rankireddy. (ant/bali post)

Tim Atletik Harus Fokus Mataram (Suara NTB) Atlet atletik yang mengikuti Kejurnas Atletik di Babel Open di Bangka Belitung (Babel), 19-22 Mei dilepas secara resmi oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, di Mataram, Senin (16/5). Orang nomor satu di KONI NTB itu meminta atlet agar fokus dan tampil maksimal di event bergengsi tersebut.

“Kejurnas Babel Open adalah ajang try out terakhir atlet atletik. Kami berharap atlet fokus dan berusaha tampil maksimal di event ini,” ucap Andy Hadianto di hadapan belasan atlet dan pelatih atletik.

Saat itu Andy didampingi Ketua Satgas Pelatda Rinjani PON 2016, Wibowo Budi Santoso.

Dalam sambutannya, Andy yang juga menjabat Direktur PT. DMB itu menaruh harapan besar pada atlet dan pelatih. Selain meminta fokus dan berjuang keras selama tampil di kejurnas, dia juga meminta kontingen NTB untuk tetap menjaga kekompakan dan jaga nama baik daerah selama berada di daerah orang.

Menurutnya kejurnas kali ini adalah ajang yang terakhir try out atau uji tanding atlet atletik. Atlet dan pelatih diharapkan bisa mengambil manfaatnya dari event itu. Hasil event itu diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi tim atletik

agar bisa memberikan kontribusi enam medali emas di PON Jabar 2016 sebagaimana yang ditargetkan cabor atletik.

Pelatih Atletik, Subagio mengatakan kontingen atletik NTB yang terdiri dari 15 atlet akan bertandang ke Babel, Selasa (17/5). Tim atletik NTB didampingi enam pelatih, yakni Subagio, I Gusti Bagus Wirasantana, Arya Yuniawan, Akrin Ibrahim dan H. Muhdar.

Tim atletik yang akan diperkuat Ridwan, Iswandi, Fadlin, Adrian, Safwaturrahman dan kawan-kawan siap tampil maksimal. Target mereka di event itu meningkatkan prestasi. Dalam hal ini sejumlah atlet diminta agar tetap meningkatkan limit waktunya masing-masing.

Bagi atlet yang belum meraih emas diharapkan bisa tampil lebih baik lagi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kontingen NTB belum lama ini berhasil menyumbang enam emas di Kejurnas Atletik Jatim Open.

Diharapkan pada Babel Open nanti kontingen NTB bisa memberikan kontribusi medali lebih banyak lagi.

Sebagaimana diketahui target atletik meraih enam emas di PON. Kejurnas kali ini akan menjadi tolak ukur tim atletik NTB dalam meraih target enam emas PON 2016 di Jabar. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 17 Mei 2016

Halaman 12

Lagi, Nasabah Bank Muamalat Dipanggil Polisi Mataram (Suara NTB) – Tim penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB kembali memanggil nasabah korban dugaan pembobolan rekening Bank Muamalat. Para nasabah diuji keterangannya dengan keterangan oknum mantan karyawan, DN.

“Kita periksa dua nasabah lagi hari ini,” kata Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK dikonfirmasi Senin (16/ 5) di Mapolda NTB. Ia menyebutkan, pemeriksaan itu merupakan rangkaian pemeriksaan dalam rangka penyidikan. Yang beberapa pekan belakangan menghadirkan terlapor DN sebagai saksi.

“Dicocokkan dengan keterangan saksi terlapor,” ujarnya. “Kemarin periksa DN, sekarang kita tanyakan ke nasabah, sesuai atau tidak,” katanya.

Sebanyak 19 nasabah

menggunakan layanan perbankan melalui oknum sales marketing, DN –yang begitu kasus ini mencuat diberhentikan paksa dari pekerjaannya. “Itu makanya kita periksa lagi nasabah,” kata Darsono.

Seluruh nasabah korban akan dimintai lagi keterangannya. Untuk kemudian dikonfrontir dengan keterangan saksi terlapor.

“Kemarin DN sudah kita periksa keterangannya terkait hubungan dengan nasabah. Itu baru enam orang.

Masih ada sisa keterangan 13 saksi korban yang akan kita kroscek,” terangnya.

Pemeriksaan sejumlah

saksi terus bergulir, termasuk terlapor. “DN masih kita periksa sebagai saksi. Nanti beres yang nasabah ini, dia akan kita panggil lagi,” jelasnya.

Awal tahun 2016, terungkap dugaan pembobolan rekening diduga dilakukan oknum karyawan Bank Muamalat. Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram. 19 nasabah dirugikan total senilai Rp 8 miliar.

Polisi telah meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan, mengisyaratkan ditemukannya indikasi tindak pidana. Pe-

nyidik mendapati bahwa ada dugaan pencatatan tidak sah atau palsu dalam sejumlah transaksi perbankan.

Dilakukan oleh oknum marketing tanpa sepengetahuan atasan. Transaksi tersebut antara lain, pembukaan rekening, simpanan tabungan, jasa pembayaran dan lainnya.

Polisi menerapkan pasal 63 jo pasal 64 jo pasal 66 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun. Sementara pidana denda minimal 5 miliar dan maksimal 200 miliar. (why)

HILANG HILANG STNK R4 TOYOTA KIJANG LF.82 TH.2001 NOPOL DK888WI NOKA:NOSIN:MHF11LF8210031517:2L9693915 AN. MARYANI HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA

HILANG HILANG STNK R2 DR2272HN HONDA NOKA:NOSIN:MH1JFD215DK790111;JFD2E-1782574 NO. BPKB :K05463749 AN. RADEN DARMAWAN KUSUMA HILANG DI SEKITAR KOTA MATARAM

HILANG HILANG STNK R2 HONDA TH.2011 DR4552BU NOKA/ NOSIN :MH1JF5125BK002456/JF51E-1998477 AN. NI MADE PURI JL. PRASASTICAKRANEGARA HILANG DISKTR RUMAH PELAPOR

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 17 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

Sudah Waktunya Mataram Bentuk PD MUNGKIN memang sudah saatnya pasar, parkir dan PDAM berdiri sendiri menjadi sebuah PD (Perusahaan Daerah). Selama ini, dalam pengelolaan SKPD, baik pasar maupun parkir belum mampu memberikan sumbangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang signifikan. Wajar kalau kalangan Dewan menilai bahwa kerja-kerja SKPD seperti Dishubkominfo yang mengelola parkir tepi jalan umum dan Diskoperindag yang mengelola retribusi pasar, masih konvensional dan nihil inovasi.

Sementara PDAM memang sudah menjadi PD tersendiri.

Hanya saja, yang masih menjadi ganjalan adalah PDAM Giri Menang merupakan PD gabungan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram. Usulan dari kalangan DPRD Kota Mataram agar Mataram melepaskan diri dan membentuk PDAM sendiri. Dewan meyakini sumber air di Mataram masih banyak.

Potensi itulah yang harus dimaksimalkan.

Jika pemisahan antara Lobar dengan Kota Mataram dalam hal pengelolaan PDAM terwujud, maka itu akan menjadi sejarah bagi Kota Mataram. Masih bergabungnya PDAM Mataram dengan Lobar dipandang menjadi beban tersendiri bagi Kota Mataram. Hal inilah yang katanya membuat pengelolaan PDAM menjadi kurang maksimal.

Seperti diketahui, hubungan Kota Mataram dengan Lobar dalam hal pengelolaan PDAM adalah hubungan simbiosis mutualisme. Dimana sumber air PDAM Giri Menang berada di Lobar, sementara pelanggan PDAM Giri Menang mayoritas warga Mataram. Untuk menjadi PDAM yang berdiri sendiri, Pemkot Mataram memang harus melakukan kajian yang mendalam.

Baik terkait sumber air, SDM maupun hal-hal lainnya. Jangan sampai Pemkot Mataram latah dalam mengambil keputusan terkait PDAM. Meskipun memang, sejumlah daerah lainnya telah memiliki PDAM sendiri dengan segala konsekuensinya. Sedangkan untuk pasar dan parkir, sejumlah pihak memandang pembentukan PD pasar dan PD parkir sudah sangat mendesak.

Karena seperti diketahui, potensi besar retribusi pasar dan juga parkir belum dikelola dengan sungguh-sungguh. Sehingga terjadi kebocoran di sana sini. Bahkan, untuk retribusi parkir, hampir setiap tahun tidak pernah mencapai target. Baik Dewan maupun eksekutif sejatinya sudah sering melakukan studi banding ke sejumlah daerah untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan retribusi pasar dan parkir dengan pola PD. Terbukti, daerah-daerah yang telah mendirikan PD tersendiri untuk pasar dan parkir mengalami peningkatan PAD cukup signifikan. Sebenarnya rencana pembentukan PD pasar dan parkir sudah diwacanakan sejak lama. Tetapi sampai saat ini, rencana tersebut belum juga terwujud. Untuk mewujudkan pembentukan PD pasar dan parkir memang bukan pada persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi lebih pada kemauan.

Karena kalau daerah lain bisa membentuk PD, Mataram pun seharusnya bisa mengikuti jejak daerah-daerah tersebut. Sebagai barometer kabupaten/kota di NTB, sepertinya tidak ada pilihan lain bagi Kota Mataram selain harus berani melakukan terobosan seperti pembentukan PD parkir dan PD pasar. Karena kalau sudah menjadi PD tersendiri, pengelolaan akan lebih focus dan hasilnya bisa maksimal. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mempertimbangkan Saham DMB di Newmont ISAH perjalanan PT.DMB (Daerah Maju Bersaing) semakin dilematis beberapa tahun terakhir. Deviden yang biasa disetor ke Pemerintah Daerah atas kepemilikan saham PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) sejak tahun 2010 belum ada kejelasan sejak tahun 2013 sampai saat ini. Berbagai spekulasi berkembang, lesunya bisnis dunia, persoalan kelembagaan PT. Multi Capital (MC) sebagai mitra PT.DMB disinyalir menjadi penyebab.

Mengingatkan kembali ingatkan kita, bahwa tanggal 23 Juli 2009, PT.DMB resmi menggandeng PT. MC untuk menguasai 24 persen saham PT.NNT dan selanjutnya membentuk PT.MDB. Dari 24 persen saham yang dimiliki PT.MDB terhadap PT.NNT terbagi 25 persen untuk PT.DMB dan 75 persen untuk PT.MC. Dengan demikian, PT.DMB menjadi pemilik 6 persen saham PT.NNT dan PT.MC menguasai 18 persen. Total saham yang dikuasai PT. DMB dari keseluruhan saham PT.MDB yang sebesar Rp. 8,6 triliun adalah Rp. 2,128 triliun.

Masalahnya, dari Rp. 8,6 triliun saham PT. MDB sampai saat ini baru kembali sekitar Rp. 2,7 triliun.

Saya menduga ada beberapa persoalan mendasar mandegnya dividen mengalir ke PT.DMB, pertama kerugian PT.NNT sebagai konsekuensi dari pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah pusat atas belum terbangunnya smelter yang diamanatkan UU Minerba tahun 2009. Pemerintah kemudian membuat kebijakan baru, dengan menerapkan pajak tinggi terhadap perusahaan tambang yang tetap ingin melakukan ekspor bahan mentah.

Namun pemerintahan Jokowi sampai saat ini melabrak UU Minerba dengan memberi izin perusahaan tambang untuk tetap ekspor bahan mentah, sementara itu realisasi pembangunan smelter belum ada kejelasan alias kabur saat ini.

Kedua, beberapa tahun terakhir bisnis pertambangan sedang mengalami kelesuan berkepanjangan. Harga komoditas energi seperti gas dan batu bara anjlok di pasaran dunia, sehingga ikut menyerat bisnis tambang keseluruhan ke lembah keterpurukan. Beberapa kalangan memprediksi tahun 2016 dan beberapa

Dr. M. Firmansyah

Oleh:

(Tim Penasehat Investasi Provinsi NTB)

Bisnis yang baik, walaupun jamak menghadapi ketidakpastian namun tentu perlu dipilih yang lebih kecil ketidakpastiannya. Ritme bisnis internasional yang dinamikanya terus berubah setiap waktu, berat untuk diikuti oleh pemerintah daerah yang ikut terlibat di dalamnya. Sehingga, pertimbangan matang pemangku kebijakan perlu segera dalam konteks ini, untuk menentukan kelanjutan bisnis daerah yang berskala global. tahun mendatang kelesuan itu akan masih menghinggapi.

Ketiga, kelesuan bisnis tambang menyebabkan keuntungan PT.NNT menurun, dividen yang dibagikan ke pemegang saham tentu juga mengalami kemerosotan. Sementara itu PT. MC menjaminkan sekitar 6 persen saham PT. NNT yang dimilikinya untuk berutang di Credit Suisse Singapura dalam menguasai 24 persen saham PT.NNT. Sehingga berapa-pun dividen yang dibagikan, perkiraan saya pasti difokuskan untuk membayar pinjaman pada Credit Suisse untuk menghindari gagal bayar (default). Implikasi default bisabisa jaminan 6 persen saham PT. NNT akan disita Credit Suisse Singapura.

Ketidapastian Bisnis Bisnis tambang ke depan semakin menunjukan ketidakpastian (uncertainty). Beberapa di antaranya ketidakpastian dalam ritme bisnis tambang secara global, ketidakpastian dalam operasional tambang dalam negeri, di mana UU Minerba memerintahkan perusahaan tambang membangun smelter namun sampai sekarang belum tertunaikan dan indikasi ekonomisnya akan sulit ditunaikan. Pemerintah memperpajang izin ekspor bahan mentah dengan jaminan PT. NNT sebesar Rp. 25 juta dolar Amerika untuk pembangunan smelter, pertanyaannya sampai kapan pemerintah pusat terus-terusan menabrak undang-undang.

Ketidakpastian lain, mau tidak mau harus diteropong dari kinerja bisnis mitra PT.DMB yaitu PT.MC. Sebagai anak perusahaan Bakrie Group, kinerja induk sedikit banyak akan memengaruhi kinerja PT.MC. Sehingga semua rantai yang terlibat perlu ada jaminan kesehatannya.

Bisnis yang baik, walaupun jamak menghadapi ketidakpastian namun tentu perlu dipilih yang lebih kecil ketidakpastiannya. Ritme bisnis internasional yang dinamikanya terus berubah setiap waktu, berat untuk diikuti oleh pemerintah daerah yang ikut terlibat di dalamnya. Sehingga, pertimbangan matang pemangku kebijakan perlu segera dalam konteks ini, untuk menentukan kelanjutan bisnis daerah yang berskala global.

Quo Vadis Saham PT.DMB Atas dasar berbagai kemungkinan di atas, PT. DMB yang dimiliki oleh Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat harus benar-benar mempertimbangkan eksistensi saham-nya yang ditanam di PT. NNT. Lagi lagi saya ingin katakan, perlu analisa mendalam untuk itu.

Analisa yang dilakukan adalah konsekuensi ketika saham itu masih eksis dipegang PT.DMB dengan mempertimbangkan rantai bisnis dunia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat terhadap perundang-undangan, kesehatan mitra PT.DMB dan seterusnya. Pertim-

bangan paling mendasar bagi pemerintah daerah adalah sesuai PERDA NTB No. 4 tahun 2009 tentang pendirian PT.DMB Pasal 5 ayat 2 dan 3. Pasal 2 berbunyi: “Perseroan dibentuk dengan maksud untuk melakukan kerja sama dengan pihak ke-3 dalam hal pembelian saham divestasi PT. NNT, mendayagunakan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan asli daerah”. Sedangkan ayat 3 menjelaskan: “ Perseroan dibentuk dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai kelayakan usaha”.

Amanat perda itu jelas, tujuan bisnis daerah harus benar-benar memberi kemanfaatan bagi ekonomi daerah. Bila satu bisnis tidak memberi kemanfaatan tersebut, masih ada bisnis lain yang dapat dipertimbangkan untuk diseriusi.

Investor Korea tertarik jajaki investasi di Mataram

Yang paling penting realisasinya

*** NTB akan rehab 1.000 rumah tak layak huni

Yang antre direhab masih banyak

***

Kegiatan ’’Pertamina Energizing Campus’’ Berjalan Sukses Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) memadati Auditorium M. Yusuf Abu Bakar tempat kegiatan Pertamina Energizing Campus berlangsung, Senin (16/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Corporate Secretary PT. Pertamina, Wisnontoro, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, Wakil Rektor (WR) IV Unram Prof. Ir. Suwarjdi, Kadis Dikpora NTB, Dr. Ir. H.Rosiady H. Sayuti.

Dalam sambutannya, Corporate Secretary PT. Pertamina, Wisnontoro mengemukakan bahwa kegiatan Pertamina Energizing Campus merupakan bentuk kepeduliaan Pertamina terhadap mahasiswa. Kegiatan seperti ini sudah berlangsung di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Selain kuliah umum, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi sekaligus promosi berbagai produk yang dihasilkan Pertamina.

Selain itu, dipusatkannya

kegiatan di kampus-kampus adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pertamina dalam mengembangkan kampus untuk dapat terus mengembangkan energi agar ketahanan energi yang dicita-citakan dapat terwujud. ‘’Ini merupakan forum dengan diskusi dua arah agar mendapatkan aspirasi dari seluruh mahasiswa di pelosok negeri. Ini adalah bentuk dari keterbukaan dari Pertamina agar masyarakat mendapat pemahaman yang baik dati Pertamina.’’

Saat ini kata Wisnantoro, Pertamina tengah mendapat tantangan sebagai BUMN penggerak lokomotif bangsa. Menghadapi tantangan tersebut Pertamina terus mencari terobosan-terobosan antara lain dengan melakukan transformasi.

Maka dalam rangka transformasi itulah, Pertamina membutuhkan peran dari semua kalangan agar menuai keberhasilan untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. ‘’Mahasiswa adalah elemen bang-

sa yang penting, mereka elemen cendekia sebagai penerus pemimpin bangsa ini. Untuk itu, kami berusaha mengkomunikasikan upaya-upaya tersebut ke tengah mahasiswa.’’

Tidak hanya itu, Pertamina juga terus mengembangkan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan good government dan terus mempersiapkan diri agar menjadi perusahaan yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Unram, Prof. Ir. Suwarji, mengapresiasi kegiatan Pertamina Energizing Campus di Unram. Apalagi persoalan yang sedang dihadapi Indonesia bahkan dunia sekarang ialah persoalan ketahanan energi di samping ketahanan pangan dan krisis lingkungan.

Dibutuhkan peran semua unsur masyarakat secara luas termasuk mahasiswa yang memiliki peranan sangat besar untuk mencapai ketahanan energi nasional dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan.

Sebagai generasi penerus, Suwarji mengingatkan agar kaum muda termasuk mahasiswa untuk

memahami dengan baik tentang persoalan ketahanan energi. ‘’Karena kalau tidak mampu mempertahankan ketahanan dan kemandirian energi kita tidak bisa bersaing.’’

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, mendorong Pertamina agar pendistribusian dana CSR Pertamina lebih diarahkan ke NTB agar lebih sejajar dengan daerah lain. Peruntukan dana CSR bisa dalam bentuk seperti pembangunan gedung kampus, termasuk dalam bidang lingkungan yakni dengan menanam mangrove, dalam bentuk pohon mangrove. Tidak ada salahnya Pertamina berbuat baik untuk NTB. ‘’Dana CSR bisa juga diarahkan ke kampus-kampus termasuk Unram apalagi ada jurusan teknik.

Pertamina harus menangkap aspirasi dari mahasiswa agar memberikan CSR ke NTB,’’ katanya.

Termasuk kata Kurtubi Pertamina harus membangun pembangkit listrik sebanyak-banyaknya di NTB apalagi pertumbuhan pariwisata NTB dengah pesat. Tentunya harus didukung oleh listrik yang memadai. (dys/*)

Wakil Rektor (WR) IV Unram memberikan sambutan

Peserta diskusi serius mengikuti pemaparan narasumber

Registrasi peserta

Wisnantoro (tengah) memberikan cinderamata pada WR IV Unram

Suasana diskusi

Wisnantoro memberikan sambutan

Pertamina memberikan apresiasi kepada unram

SUARA NTB Selasa, 17 Mei 2016

Anggaran Perbaikan Ruas Jalan di NTB Mulai Berkurang Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 ini hampir senilai Rp 1 triliun anggaran akan dieksekusi untuk penataan dan perbaikan ruas jalan di NTB. Anggaran ini bersumber dari APBD dan APBN. Sekretaris Dinas PU Provinsi NTB, Ir. A. Makchul, M. Si menyebut untuk APBN, dari total Rp 700 miliar anggaran yang akan turun ke NTB tahun ini, Rp 679 miliar khusus untuk Bina Marga. Sementara dari APBD tahun ini anggaran PU sebesar Rp 657 miliar, Rp 365 juta itu untuk Bina Marga.

“Tahun lalu dari APBN kita mendapat Rp 1,2 triliun untuk Bina Marga, sekarang berkurang karena pusat menganggap jalan-jalan kita di NTB sudah mulus, demikian juga jalan-jalan provinsinya,” kata Makchul dihubungi di ruang kerjanya, Senin (16/5).

Dari APBD, anggaran tersebut sebagian di antaranya paketnya telah rampung dilelang, ada yang sedang proses, dan ada yang di antaranya sedang disiapkan dokumen proses lelangnya. Sejumlah anggaran APBD dan APBN yang disebut, fokusnya kepada 74 kilometer jalan-jalan di NTB, baik jalan provinsi, jalan-jalan dalam kota hingga jalan gang.

“Yang paling diutamakan jalan-jalan menuju akses potensial pariwisata, akses pusat-pusat perekonomian masyarakat dan jalan-jalan vital,” ujarnya.

Disinggung soal jalan by pass menuju BIL di Lombok Tengah yang kembali dibongkar total, Makchul mengatakan pembongkaran jalan untuk tahap kedua sisi selatan terpaksa harus dilakukan. Alasannya karena tanah di bagian selatan Lombok cukup labil, usia jalan relatif pendek karena timbul jalan bergelombang.

Bukan berarti pembanganunan awal jalan tersebut tak begitu matang. Usia jalan tersebut sudah mendekati lima tahun. Pembangunan jalan, awalanya untuk mengejar target mempercepat operasional BIL tahun 2010.

“Jalan yang ada sekarang, dan yang sudah dibongkar awalnya hanya mancing BIL segera beroperasi. Setelah dibangun, dana-dana pusat baru diperbanyak untuk perbaikan dan sebagainya. Makanya dibongkar total,” tambahnya.

Makchul menyebut, secara keseluruhan anggaran yang disiapkan tahun ini untuk membenahi seluruh jalan-jalan utama di dalam kota. Dan banyak di antaranya ruas jalan di kota yang kita lihat sedang dalam proses pengerjaan dan akan dikerjakan.

“Tunggu saja semua jalan-jalan kita lebih mulus lagi, terutama jalan-jalan ke tempat pariwisata. Karena itu akan mendukung akses perekonomian masyarakat,” demikian Makchul. (bul)

Lagi, Pejabat dan Mantan Pejabat Lotim akan Dipanggil Dari Hal. 1 Berlaku untuk pejabat aktif atau mantan pejabat, lebih khusus yang pernah diperiksa KPK Februari 2015 lalu. ‘’Semua pejabat dan mantan pejabat yang berkaitan dengan SRG – iPasar ini akan kami undang (panggil) untuk pengembangan penyelidikan,’’ kata Sutapa menjawab Suara NTB sebelumnya.

Prioritas pemanggilan diakuinya terhadap mereka yang sudah diperiksa KPK sebelumnya. Sebab dalam catatan sebelumnya, ada 20 pejabat dan mantan pejabat, termasuk di dalamnya Sekda, Kepala BPPT , sejumlah Kabid, Kepala Bappeda, termasuk kepala dinas terkait, sudah dilakukan pemeriksaan. ‘’Intinya, mereka yang sudah diperiksa oleh KPK kita list lagi. Itu yang akan dipanggil lagi oleh penyidik. Sekarang baru sebagian (yang diperiksa),’’ jelasnya, namun tak merinci siapa saja pejabat dan mantan pejabat dimaksud.

Fokus pemeriksaan masih seputar dugaan suap setelah

proyek SRG senilai Rp 4 miliar itu dibangun dengan perencanaan untuk pengembangan komoditi jagung di Kecamatan Pringgabaya. Namun apakah pendalaman penyelidikan itu berkaitan dengan perizinan iPasar, Sutapa belum mau membuka, karena konteksnya masih penyelidikan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, dari rangkaian pemeriksaan saksisaksi sebelumnya, fokus pertanyaan penyidik seputar perizinan iPasar. Mantan Kepala Bappeda Lotim, Lalu Khalid Tharmizi dan Kabid Ekonomi Bappeda Lotim H.Darmawan telah diperiksa.

Sementara pihak PT. iPasar Indonesia belum memberikan jawaban hingga kini terkait langkah hokum yang dilakukan Kejati NTB. Pertanyaan yang dilayangkan Suara NTB via email yang tercantum di situs iPasar.co.id belum memperoleh jawaban. (ars)

Gubernur dan Sejumlah Pimpinan SKPD Terbang ke Tiongkok Dari Hal. 1

Yusron mengatakan, gubernur juga akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Henan terkait pengembangan kerjasama ke dua wilayah.

Selain itu, gubernur juga akan menandatangani Letter of intents (LOI) kerjasama sister province antara NTB dengan Provinsi Ningxia. Sekaligus juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Badan Perencanaan Pembangunan, Direktur Perdagangan dan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi Ningxia di Kantor Department Of Foreign Affair Ningxia. ‘’Direncanakan pula akan mengunjungi pabrik pengolahan makanan halal dan pabrik budidaya sapi di Kota Wuzhong,’’ kata Yusron.

Yusron menambahkan, gubernur juga melakukan pertemuan dengan Walikota Luo He. Dihadapan walikota dan para pejabat utama Kota Luo He, gubernur kata Yusron menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Luo He yang dinilai sangat luar biasa penuh keramahtamahan dan persahabatan.

Pada kesempatan tersebut gubernur mengatakan tujuan kedatangan rombongan Pemprov NTB berkunjung ke kota tersebut dalam rangka menjajaki kerjasama dan meningkatkan peluang kerjasama dalam berbagai bidang antara NTB dengan Pemerintah Kota Luo He. Menurut gubernur, kemajuan daerah Luo He dalam sektor industri pengolahan pertanian dan pariwisa-

ta menjadi daya tarik tersendiri. ‘’NTB ingin belajar banyak dan membuka kesempatan terhadap kerjasama yang saling menguntungkan antara Kota Luo He dengan Pemerintah NTB dalam bidang-bidang yang sama kita ketahui menjadi leading sector bagi kemajuan perekonomian masyarakat di Luo He,’’ kata Yusron mengutip pernyataan gubernur.

Pada kesempatan tersebut gubernur, lanjut Yusron, juga memaparkan beragam potensi yang dimiliki NTB. Pada bagian akhir, orang nomor satu di NTB ini mengundang Walikota Luo He untuk datang ke NTB untuk melihat secara lebih dekat potensi yang dimiliki NTB. Walikota Luo He pada kesempatan tersebut mengaku akan berkunjung ke Mataram. ‘’Terlebih mereka sudah banyak mendengar kemajuan industri pariwisata NTB dan keunggulan daerahnya di sektor pangan. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang di antara daerah lainnya di Cina (Tiongkok), dan telah mampu mengubah struktur ekonomi masyarakat dari pola agraris dan kini telah maju pesat indutri yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas bersedia membagi pengalaman dan bekerjasama lebih konkrit ke depan dalam memberi keuntungan bagi ke dua daerah.’’ tandasnya. (nas)

RAGAM Digelar, Lomba Menulis Kepariwisataan

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB menggelar lomba jurnalistik pariwisata berhadiah.

Kegiatan NTB Writing Competition 2016 yang didukung oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini mengambil tema “Dari Pers untuk Kemajuan Pariwisata NTB” yang difokuskan pada kemajuan pariwisata NTB. “Kamimenyelenggarakan NTB Writing Competition 2016 bertujuan mengkampanyekan gerakan pariwisata di NTB, merangsang tumbuhnya karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan menjalin relasi antara pemerintah, swasta dan media massa. ” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, L. Muh.Faozal.

Diharapkan, dengan lomba ini semakin banyak tulisan dan informasi yang diberikan ke masyarakat yang membahas tentang ekonomi dan pariwisata NTB. Sementara itu Ketua PWI NTB, Achmad Sukisman mengatakan ajang ini merupa-

kan kegiatan positif bagi NTB dan sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers yang turut mendukung pembangunan ekonomi dan pariwisata NTB. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan semoga banyak memberikan manfaat bagi NTB dan tentunya bagi insan pers, pemerintah daerah dan masyarakat,” harap Sukisman.

“Kita mendukung kegiatan itu. Apalagi saat ini Kementerian Pariwisata tengah fokus membangun pariwisata di NTB,” demikian Sukisman pada wartawan, Senin (16/5).

Menurutnya, kegiatan bertema “NTB Writing Competition 2016” ini juga mendorong peningkatan kapasitas wartawan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempromosikan potensi wisata di NTB. Tidak hanya itu, kita juga mengapresiasi PT NNT yang mendukung kegiatan jurnalistik.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi NTB, Herman Zuhdi mengatakan lomba menulis pariwisata untuk jurnalis bisa menjadi ajang untuk mempromosikan objek wisata yang masih belum banyak terpromosikan.

“Objek wisata yang belum terekspos bisa menjadi referensi sebagai bahan tulisan.

Menurutnya, lomba jurnalistik ini pun bisa menjadi ajang bagi jurnalis mengetahui sejauh mana kapasitasnya dalam menulis. “Lomba ini menjadi ruang bagi wartawan mengukur kapasitasnya,” ungkapnya.

Ketua Panitia Lomba NTB Writing Competition, Yusril Arwan mengatakan peserta lomba merupakan jurnalis se-NTB yang berasal dari media cetak, online dan televisi. Karya jurnalistik yang bisa diikutsertakan dalam lomba adalah karya yang sudah termuat di media masing-masing periode 1 April 2015 hingga Juni 2016.

Kategori karya yang bisa diikutsertakan untuk media cetak adalah berita lempang (straight news) dan features karya untuk media online berupa berita straight news dan features. Sementara untuk televisi berupa karya features dan liputan news.

Peserta bisa mengirim karya dari Mei hingga batas akhir pengumpulan karya pada 30 Juni 2016 dan masing-masing peserta maksimal mengirimkan dua buah tulisan.

(Suara NTB/ist)

KETERANGAN : Ketua PWI NTB, H. Achmad Sukisman didampingi Sekretaris dan Ketua IJTI NTB, Herman Zuhdi saat memberikan keterangan pers, Senin (16/5).

Yusril mengatakan peserta dari media cetak bisa mengirimkan bukti tayang karya jurnalistik yang sudah dimuat dengan format PDF, sementara media online bisa mengirimkan karya berbentuk PDF beserta link halaman situs berita. Sementara itu, untuk televisi, karya yang dikirimkan berformat video yang sudah dipublikasikan beserta bukti tayang berbentuk DVD.

“Karya yang dikirimkan harus merupakan karya orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan saduran, terjemahan, tidak berbau SARA dan bukan advertorial/komersil. Karya yang pernah diikutsertakan dalam lomba lain tidak boleh diikutsertakan,” ungkapnya.

Ia menuturkan semua peserta bisa mengirimkan karya lomba ke e-mail : ntbwritingcompetition2016@gmail.com. (bul/*)

Pengabdian Masyarakat Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram

Digelar Pelatihan Kepemangkuan PENGABDIAN masyarakat mahasiswa Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram berlangsung di Desa Suranadi, Lombok Barat. Acara pembukaan pengabdian masyarakat berlangsung mulai 9 Mei 2016, dibuka Ketua STAHN Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM. Hadir juga pada pembukaan itu I Nyoman Adwisana (Kepala Desa Suranadi), Gede Mahardika, S.Ag., M.Fil.H (Ketua Jurusan Brahma Widya), Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag (Kepala UP3M) dan para Wakil Ketua STAHN. Pada acara pembukaan Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram Gede Mahardika, S.Ag., M.Fil.H, menyampaikan bahwa pada tahun 2016 ini, Jurusan Brahma Widya STAHN melaksanakan pengabdian berupa Pelatihan Kepemangkuan dengan tema “Peningkatan Mental Spiritual Pinandita Menuju Pinandita yang Profesional”. Pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 15 orang dosen dan dua orang maha-

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM, saat membuka Pengabdian Masyarakat Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram di Desa Suranadi. Selanjutnya, acara penutupan, peserta dan nara sumber serta panitia berkesempatan foto bersama (kanan). siswa yang berasal dari Jurusan Filsafat Agama Hindu STAHN Gde Pudja.

Pelatihan Kepemangkuan yang dimulai dari tanggal 9 sampai 15 Mei 2016 dilaksanakan di Aula Kantor Desa Suranadi,

dengan diikuti oleh 30 orang peserta. Peserta terdiri dari 26 orang pinandita/pemangku dan empat orang calon pinandita/pemangku, yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat.

Adapun materi yang diberi-

kan dalam pelatihan tahun ini adalah :Tattwa Agama, Pedewasaan/Wariga, Sarati Banten, Panca Yadnya & Manggala Upacara, Spiritual dalam Upanisad, dan Sesana Pemangku (Etika Pemangku). Dengan

enam orang narasumber yang berasal dari tiga orang pandita/sulinggih, dua orang pinandita/pemangku dan satu orang tokoh agama. Pengabdian masyarakat berlangsung hingga Sabtu (14/5). (*)

Harga BBM Kembali Turun Mataram (Suara NTB) PT Pertamina (Persero) untuk kesekian kalinya menurunkan kembali harga bahan bakar minyak umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex dan Pertalite sebesar Rp 200/ liter. Penurunan harga ini seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia.

Menurut Area Manager Communication & Relation Pertamina Jatim – Balinus, Heppy Wulansari melalui rilisnya kepada Suara NTB, Senin (16/5) mengatakan penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina di mana evaluasi harga dilakukan secara berkala.

“Untuk kali ini, perubahan harga berlaku tanggal 15 Mei 2016 mulai pukul 00.00 WIB,” katanya.

Dengan adanya penurunan harga ini, Heppy menambahkan, Pertamina telah mengantisipasi lonjakan konsumsi yang mungkin terjadi.

“Seiring penurunan harga yang terjadi beberapa waktu ini, trend konsumsi BBM Pertamina, khususnya Pertamax dan Pertalite terus meningkat. Untuk itu kami juga mengantisipasi lonjakan yang terjadi ini dan memastikan stok di SPBU selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen,” tambah Heppy.

Sesuai dengan tren harga minyak dunia, harga Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex

dan Pertalite sudah beberapa kali mengalami penurunan.

Bahkan harga Pertalite untuk wilayah Jawa Timur saat ini hanya selisih Rp 350 per liter dengan Premium atau Rp 450 per liter di wilayah luar Jawa dan Bali (NTB dan NTT).

Perbedaan yang semakin tipis ini diharapkan dapat mendorong konsumen Premium untuk beralih ke Pertalite yang memiliki kualitas lebih bagus namun dengan harga yang tetap terjangkau.

Khusus untuk wilayah Jatim- Balinus, penjualan Pertalite memang terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini, tercatat ada 635 SPBU yang telah menyediakan Pertalite di Jatimbalinus dengan penjualan

Belum Ada Kejelasan Dari Hal. 1 Sebelumnya, Suruji mengatakan Tim Penilai Akhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merampungkan seluruh proses verfikasi terhadap tiga calon Sekda NTB yang dikirim gubernur. Dari tiga nama calon yang dikirim, telah ada satu nama yang direkomendasikan Presiden. Satu nama ini tinggal diteken atau ditandatangani Presiden, Ir. H. Joko Widodo.

“Sudah selesai rapat di tim penilai akhir jabatan itu. Kalaupun kemudian itu belum cukup, tinggal menunggu tandatangan Presiden saja. Tapi yang pasti prosesnya sudah selesai.

Tinggal nunggu diantar ke Pak Gubernur,” terangnya.

Mengenai siapa nama Sekda NTB yang direkomendasikan Presiden itu, biasanya akan langsung dibawa oleh tim dari Kemendagri. Merekalah yang menyerahkan langsung surat keputusan Presiden itu

kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Setelah Keppres diterima gubernur, lanjut Suruji, maka gubernur akan memerintahkan BKD dan Diklat untuk menyiapkan pelantikan. Dirinya berkeyakinan, karena seluruh proses di Kemendagri telah tuntas maka Keppres itu akan turun dalam waktu dekat. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama akan dilakukan pelantikan Sekda terpilih. (nas)

Rencana Penjualan Saham Newmont Dari Hal. 1 Pemda dan para pemegang saham akan menggandeng BPK soal rencana penjualan saham itu setelah adanya persetujuan tiga pemda mengenai penjualan saham. Pemprov NTB sendiri, kata Manggaukang sedang memproses surat gubernur ke DPRD NTB. Di mana, gubernur meminta persetujuan Dewan mengenai rencana penjualan saham milik daerah ini. ‘’Hari ini surat gubernur itu sama hasil kajian Tim investasi daerah. Hari ini sudah masuk ke DPRD. Makanya DPRD itu akan mempercepat. Saya kira besok juga akan bisa. Ini akan diputuskan lewat rapat paripurna,’’ imbuhnya.

Ditargetkan, persetujuan DPRD NTB mengenai rencana penjualan saham milik daerah itu dapat tuntas dalam bulan ini. Proses serupa juga di-

lakukan Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk mengajukan usulan penjualan saham ke DPRD masing-masing. “Tenggatnya 15 Juni mendaang tuntas semua proses di daerah. Tetapi kita selalu bilang teman-teman di kabupaten, kita selesaikan akhir Mei ini. Sehingga ada tenggang waktu,”tandasnya.

PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT. Multi Capital telah menandatangani kesepakatan untuk menjual saham 24 persen yang berada di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB).

Penandatangan kesepakatan untuk menjual saham itu disaksikan oleh seluruh pemegang saham belum lama ini di Jakarta.

Penandatangan kesepakatan menjual saham 24 persen itu dilakukan oleh Direktur Utama PT. DMB, Andi Hadianto, SH, MM dan Direktur Utama PT. Multi Capital. Dis-

aksikan seluruh pemegang saham, yakni Direktur Utama PT. MDB, pemilik perusahaan group Bakrie, Nirwan Bakrie.

Pemegang saham dari Pemda, seperti Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Kemudian, Bupati KSB, Ketua DPRD KSB, Bupati Sumbawa, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB. Dalam mengakusisi 24 persen saham Newmont, tiga pemda yakni Pemprov NTB, Pemda KSB dan Pemda Sumbawa membentuk PT. DMB. Kemudian, PT. DMB bersama dengan anak perusahaan group Bakrie, PT. Multicapital membentuk konsorsium perusahaan, PT. MDB. Komposisi kepemilikan saham di MDB, 6 persen milik daerah dan sisanya 18 persen milik PT. Multicapital. (nas)

sebesar 1.730 KL per harinya.

Jumlah ini meningkat sejak awal diluncurkan pada Mei 2015 yang sebesar 152 KL di 33 SPBU di Surabaya.

Untuk diketahui, harga Pertamax Rp 7.900/liter, Pertamax Plus Rp 8.400/liter, Pertamina Dex Rp 8.450/liter dan Pertalite

Rp 6.900/liter.

Diingatkan kepada masyrakat, jika masih ada SPBU yang menjual BBM dengan harga lama, dapat dilaporkan langsung melalui kontak Pertamina di nomor 1 500 000 (jika via HP di nomor 021 500000) atau melalui sms di 08159500000. (bul)

Solusi Pemangkasan DAK Dari Hal. 1 Tahun 2016, NTB memperoleh DAK fisik sebesar Rp 255 miliar. Sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) awal April lalu, jumlah DAK fisik yang dipangkas sebesar 10 persen atau sekitar Rp 25,5 miliar. Mayoritas DAK fisik yang diterima Pemprov NTB telah selesai lelang dan bahkan sudah tanda tangan kontrak. ‘’Kita harus sesuaikan iramanya. Atensi kita, kepengnya (uangnya) yang tadi dikurangi tetap jumlahnya supaya program mana yang dikurangi ang-

garannya itu disesuikan iramanya. Kalau sudah dikontrak, kita harus menyiapkan atensi kita, menyiapkan dana APBDP untuk itu,’’ tambah Sekda.

Menurutnya, tidak ada dikotomi antara anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga, jika DAK fisik yang berasal dari APBN itu dikurangi, sementara proyek sudah tanda tangan kontrak maka Pemprov akan menyiapkan anggaran yang dikurangi tersebut dalam APBD-P 2016. ‘’Kalau sudah dikontrak maka ndak bisa dikurangi proyek fisik. Makanya harus ada atensi, melalui APBD-P,’’ pungkasnya. (nas)

Diduga Hamburkan Anggaran, Dewan Desak Baperda Diaudit Khusus Dari Hal. 1 “Kegagalan paripurna kemarin, adalah salah satu buktinya. Nah sekarang dari empat Raperda, tiganya ditolak, karena bermasalah. Sementara ada anggaran yang harus dipertanggungjawabkan di sana. Untuk itu, maka saya menyarankan harus ada audit khusus,’’ sarannya.

Ruslan bahkan meminta audit khsus untuk Baperda itu tidak hanya dilakukan untuk empat Raperda itu saja. Tetapi yang diaudit juga harus dari awal, mulai dari tahun 2015.

Audit itu menurut Ruslan dinilainya sangat penting. Karena sarannya untuk dilakukan audit pada Baperda itu bukan semata-mata bertujuan untuk mencari kesalahan orang.

Akan tetapi penting untuk dijadikan perbaikan, supaya ke depannya hal tersebut tidak terulang lagi.

Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST baru-baru ini juga mempertanyakan kinerja Baperda, yang dinilainya hanya mementingkan kuantitas, tanpa memperhatikan kualitas. Sehingga ia tidak heran jika tiga dari empat raperda

inisiatif itu terpaksa harus mental.

Selain itu, Johan juga mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan oleh Baperda dalam membahas raperda itu.

Karena diketahui, sebelum Raperda itu diterima sebagai Raperda inisiatif DPRD. Tetapi sudah menggunakan anggaran dari negara.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pramuwisata, HMS. Kasdiono, SH membantah bahwa dari empat Raperda inisiatif itu hanya satu yang dikembaikan, yang lainnya meminta perpanjangan waktu pembahasan untuk dilakukan pendalaman kajian.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Baperda, Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH membantah bahwa ada pelanggaran tata tertib dalam pengusulan Raperda inisiatif DPRD. Mekanisme pembahasan Raperda inisiatif itu, menurutnya sudah sesuai dengan tata tertib. Namun adapun yang menyebabkan kinerja Raperda dipandang buruk oleh sebagian anggota Dewan. Karena tidak lepas dari kinerja Sekretariat DPRD NTB sendiri. (ndi)

Selasa, 17 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 Grafik Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran NTB q to q Tahun 2015 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 120.04/7504/OTDA tanggal 31 Desember 2015 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi NTB tahun 2015 sebagai berikut :

III.

kegiatan telah dilaksanakan antara lain : pembinaan dan pelatihan tenaga teknis laboratorium kepada 20 orang tenaga lab, pengadaan 56 unit alat-alat kesehatan, pembinaan anak sekolah dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian insentif terhadap 9.997 orang kader posyandu, perekrutan 30 orang Da’i dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. iv. Program Perbaikan Gizi Masyarakat telah dilaksanakan : Pemberian bufer stock makanan tambahan 24.000 kg biscuit yang diberikan kepada 2.113 balita keluarga miskin sebagai makanan tambahan/MP-ASI, penyaluran bantuan kapsul Vitamin A bagi 50.000 bayi usia 12 – 59 bulan,tersalurnya iodina test kepada 700 desa. v. Program Pengembangan Lingkungan Sehat telah melaksanakan antara lain pengadaan 2 unit kendaraan roda 3, memberikan reward/penghargaan kepada 100 desa, melatih 1.000 orang kader desa sebagai anggota tim pemicu desa untuk pengembangan kesehatan desa; vi. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular antara lain telah melaksanakan : memberikan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pengadaan obat-obatan dan regen kesehatan, pemeriksaan sampel di laboratorium, mencetak buku-buku pedoman penangulangan luar biasa (KLB), dan melayani/meningkatkan komunikasi/informasi untuk mengedukasi masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan HIV/AIDS vii. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin telah melaksanakan pengadaan obat-obat/reagen laboratorium dan alat-alat kesehatan di RSUD Sumbawa dan Balai Kesehatan Mata Mataram (BKMM) yang terdiri dari 1.390 kantong darah, 47 jenis obat untuk operasi katarak 7.520 lembar film rontgen, 102 bahan farmasi gigi viii. Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak telah melaksanakan : pelatihan terhadap 20 orang bidan desa dalam penanganan gawat darurat Obstetri dan Neontal (PPGDON), memfasilitasi pertemuan feedback pelayanan KIA, bidan desa, mencetak 20.000 eksemplar buku KIA untuk disebarkan kepada masyarakat, menctak 35.000 buku kartu ibudan 1.170 buku kohor ibu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

3) Lingkungan Hidup Realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.120.098.181,- atau 85,13% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 6.014.558.322,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 349.930.000,belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.094.418.322,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.570.210.000,- dengan hasil yang dicapai antara lain : Telah melaksanakan : pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3, Pemantauau kualitas lingkungan dengan mengambil 48 sampel di 5 sungai, terawasinya limbah B3 yang dihasilkan oleh 3 perusahaan, tersusunnya 1 dokumen hasil pengawasan wajib AMDAL, ternilainya 10 usaha kegiatan wajib. Untuk mewujudkan Pengembangan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah memverifikasinya 34 kasus pencemaran lingkungan pengaduan masyarakat, terpublikasinya 3 judul naskah lingkungan hidup, tersedianya 5 dokumen rumusan kajian strategi atas berbagai kebijakan dan pembangunan daerah dibidang lingkungan hidup, tersusunya 5 kajian teknis Dewan Riset Daerah tentang Lingkungan Hidup.

Tataran Pengambil Kebijakan

IV.

Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Tahun 2013

A. Urusan Wajib 1) Pendidikan Realisasi anggaran urusan pendidikan pada APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 43.901.711.433 ,- atau 91,49% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 47.983.926.100.- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.942.194.000,- belanja barang dan jasa Rp. 45.359.307.100,- dan belanja modal sebesar Rp. 682.425.000 ,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal melalui : pelatihan bagi 50 orang tutor PAUD, pelatihan bagi 50 orang tutor keaksaraan Usaha Mandiri, 50 orang pemuda yang dilatih sebagai teknisi HP, dilatihnya 50 orang pemuda tentang karya tulis dan karya nyata, dilatihnya tentang manajemen bagi 50 orang pengelola PKBM, aparat dikpora kab/kota yang mengikuti pemutahiran data PAUDNI 50 orang,dicetaknya 200 eksemplar buku data program dan PTK-PAUDNI, turut sertanya 50 orang pengelola PAUDNI dalam seminar pengembangan model dan media belajar, dibinanya 30 kelompok PKM paket C, dibangunnya ruang kelas baru di 19 sekolah, penyaluran bantuan buku dan alat-alat tulis bagi 4 sekolah MI, bantuan alat laboratorium IPA dan alat peraga siswa bagi 726 SDI/MI dan 4 MTs/SMPI, bantuan perlengkapan sekolah berupa komputer. Laptop, LCD proyektor dan printer untuk 18 SDI/MI dan 11 MTs,SMPI ii. Meningkatnya angka partisipasi dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar melalui : penyaluran Bantuan Operasional Sekolah kepada 10 kab/ kota se NTB, penyerahan bantuan alat-alat drumband bagi 15 SD/MI dan 8 SMP/MTs, direhabnya ruang kelas di 3 MTs terfasilitasinya pembinaan kesiswaan dan non kesiswaan pada setiap jenjang pendidikan antara lain melalui penyelenggaraan LCC, Olimpiade Sains, OSN, O2SN, FLS2N dan Festival Cipta Seni, terlaksananya penyelenggaaraan secara baik Ujian Sekolah dan Ujian Nasional untuk tingkat SD dan SMP sederajat. iii. Terwujudnya peningkatan pendidikan menengah yang bermutu antara lain melalui : pembangunan 7 ruang kelas baru, pembangunan 1 laboratorium IPA, tersalurnya bantuan alat praktek dan peraga bagi 4 SMA/sederajat, tersalurnya bantuan alat praktik bagi SMK, penyaluran bantuan meubeler, komputer PC/laptop, LCD proyektor dan printer bagi sekolah-sekolah SMA/ SMK/MA, tersalurnya bantuan alat marching band bagi 14 SMA sederajat, dilatihnya 50 orang guru melalui workshop pemberdayaan guru melalui menulis dan pembuatan puisi, terfasilitasinya pembinaan kesiswaan dan non kesiswaan pada setiap jenjang pendidikan antara lain melalui penyelenggaraan LCC, Olimpiade Sains, OSN, O2SN, FLS2N dan Festival Cipta Seni iv. Meningkatkan angka partisipasi dan mutu pendidikan pada PAUD melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini antara lain telah telah dilaksnakan : penyaluran bantuan buku-buku, alat praktik, bantuan alat permainan edukasi (APE) luar dan dalam, pelatihan bagi 70 orang praktisi PAUD dalam pengembangan kapasitas, workshop bagi penyelenggara PAD di kab/kota, terfasilitasinya penyelenggaraan Apresiasi PTK-PAUDNI berprestasi dalam pentas kesenian v. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional telah dilaksanakan antara lain : dicetaknya masing-masing 50 buku statistik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, tercetaknya 100 Buku Saku Pendidikan dan 50 Buku Profil pendidikan 2) Kesehatan Urusan kesehatan sebagai eksekutor pelaksana teknis yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi, RSUD Sumbawa. Realisasi anggaran urusan kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 374.542.572.840,- atau 94,67% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 395.645.025.588,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 57.636.484.287,belanja barang dan jasa sebesar Rp. 102.714.380.098,- dan belanja modal sebesar Rp. 235.294.161.203,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan telah dilaksanakan antara lain : pengadaan bahan obat-obatan baik yang diadakan oleh dinas kesehatan maupun yang diadakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan P. Sumbawa, Balai Laboratorium P. Lombok, RSUD Provinsi, RSUD Pulau Sumbawa dan Balai Kesehatan Mata Mataram; ii. Program Upaya Kesehatan masyarkat hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain fasiltasi pembinaan kesehatan remaja, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan, memfasiltasi peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah baik terhadap pasien maupun keluarga pasien, pengadaan mobil ambulance, pertemuan rapat koordinasi tenaga medis sektor kesehatan jiwa, pertemuan koordinasi lintas sektor sarana kesehatan. Pengadaan macam obat-obatan dan bahan kimia untuk operasi dalam gedung di BKMM, pencetakan format catpor pelayanan KIA, pengadaan paket pelayanan kesehatan peduli remaja berupa leaflet untuk penyuluhan, pengadaan laptop sebagai reward bagi Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, pertemuan mantan pasien dalam Self Helf Group, dipulangkannya pasien jiwa (home visit), peserta temu pelayanan mobil clinik kesehatan jiwa dan integrasi pelayanan jiwa, NAPZA dan HIV/AIDS, keluarga pasien peserta pertemuan Family Suport Group, Perawat kesehatan jiwa Peserta pertemuan Community Mental Helth Nursing (CMHN), pasien yang diantar pulang kepada keluarga (drooping Pasien). iii. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan-

4) Pekerjaan Umum Realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 604.834.331.673,- atau 96,95% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 623.847.324.607,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 5.636.640.000,belanja barang dan jasa sebesar Rp. 121.316.540.107,- dan belanja modal sebesar Rp. 496.894.144.500,- dengan hasil yang dicapai antara lain : i. Program Pembangunan jalan dan Jembatan telah: tersusunnya 1 dokumen perencanaan jalan provinsi sepanjang 83,42 Km hasil kajian/studi identifikasi jalan, ditingkatkannya jalan provinsi sepanjang 58,87 Km,dibangun kembali jembatan sepanjang 33 meter, leher jalan provinsi yang dibangun sepanjang 45,42 Km dan terdatanya seluruh aset jalan provinsi kedalam daftar aset Pemda Provinsi ii. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan telah melakukan : pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan provinsi baik yang ada di Wilayah P. Lombok, Wilayah Sumbawa dan Wilayah Bima – Dompu, terlaksananya perbaikan jembatan Sori Mila sepoanjang 30 meter. iii. Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya telah melaksanakan pembangunan sarana irigasi di 3 lokasi, mempertahankan kondisi jaringan irigasi sehingga dapat berfungsi sesuai tingkat pelayanan baik yang ada di P.Lombok maupun di P. Sumbawa. iv. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya antara lain telah melaksnakan pembangunan 7 unit embung dengan kapasitas tampung air baku 1.562,5 m3, ditingkatkannya kualitas jaringan irigasi di 18 Daerah Irigasi, terpeliharanya 78 unit embung, tersedianya air baku sebanyak 8.684.000 m3 di P. Lombok dan terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat di P. Sumbawa dengan dioperasionalkannya 78 embung. v. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh telah melakukan : tersedianya 9 dokumen perencanaan jalan lingkungan, terbangunnya sarana dan prasarana jembatan desa sebanyak 224 unit; vi. Program Pengendalian Banjir telah melakukan kegiatan pembangunan konstruksi perkuatan tebing sungai sepanjang 120 m yang berakibat pada terselamatkannya 500 KK penduduk sekitar, tebing sungai yang diperkuat sebanyak 8 sungai (1.235 meter).

5) Penataa Ruang Realisasi anggaran Urusan Penataan Ruang pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.067.255.200,- atau 82,39% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 1.295.445.200,- yang terdiri dari Belanja Langsung berupa belanja pegawai Rp. 94.500.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.200.945.200,- Sebagai eksekutor pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Provinsi NTB, dengan hasil yang dicapai antara lain : Telah melaksanakan Penyusunan 1 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) KSP sebagai Pedoman petunjuk pelaksanaan penataan ruang dan terfasilitasinya rapat koordinasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 6) Perencanaan Pembangunan Sebagai pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 14.770.066.693,- atau 88,77% dari rencana belanja sebesar Rp. 16.638.538.340,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 5.527.428.800,belanja barang dan jasa sebesar Rp.9.637.009.540,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.474.100.000,- dengan hasil yang dicapai antara lain : a) Telah disusunnya : Peta Tematik KSP; Peta Spasial Potensi Wilayah NTB yang mutakhir; Sistem Informasi Geografis (SIG) usaha ternak sapi dan kerbau di NTB; Buku Profil Daeran Provinsi NTB; Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Data Tahun 2015; Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Indek Pembangunan Manusia Prov. NTB Tahun 2014, Analisis daya Saing Daerah Provinsi NTB Tahun 2015. b) Telah dicetaknya masing-masing 200 buku NTB Dalam Angka, Buku PDRB Prov. NTB Tahun 2013 dan Tabel Input-Output NTB tahun 2013, tersusunnya 1 dokumen indeks pembangunan regional, tersusunnya 1 dokumen Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin, tersusunnya 1 dokumen indikator kesejahteraan rakyat Provinsi NTB, tersusunnya 1 dokumen Indeks Pembangunan Gender dan 1 dokumen kajian nilai tukar rupiah provinsi NTB tahun 2015 yang disusun; c) Rapat Kerja Bappeda Kab/Kota se NTB; Pra Musrenbang RKPD Tahun 2016; Tersusunnya Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2014; tersusunnya Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester II TA. 2015 dan Semester I TA 2015; Tersusunya Dokumen Evaluasi Triwulanan APBN Triwulan IV TA. 2014 dan Triwulan I, II dan III TA. 2015; tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kegiatan APBN dengan APBD Tahun Anggaran 2015; tersusunnya Dokumen Evaluasi UKP-PPP Triwulan IV TA. 2014 Tersusunnya Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; Terlaksananya Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2016 yang diikuti oleh 650 orang; Tersusun dan tercetaknya 75 buku RKPD Provinsi NTB tahun 2015, tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah; Tersusunnya Dokumen PPAS Perubahan TA. 2016; tersusun dan tercetaknya 20 buku laporan tahunan Bappeda 2014. d) Pemerintah Provinsi NTB secara resmi telah memiliki layanan penyediaan data dan informasi yang diberinama “Bale ITE”, beralamat di Jl. Majapahit Mataram.Kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses data dan informasi tentang Provinsi NTB baik datang secara langsung maupun melalui internet. Sampai akhir semester II tahun 2015 masyarakat yang mengakses Program NTB Satu Data, melalui kunjungan ke Bale Ite sebanyak 7.977 orang, sedangkan RKPD Online sebanyak 10.684 orang dan SIP-PPID telah diakses sebanyak 73.974 orang

Bersambung.