Snt 18032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 18 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 14 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/Humas Setda NTB)

SEMINAR - Suasana seminar wisata halal di Mataram, Kamis (17/3) yang dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur NTB, TGH. M.Zainul Majdi, Kepala Dinas Budpar NTB, H.Moh.Faozal dan para pelaku pariwisata.

Festival Muharram Jadi ”Branding” Wisata Halal NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dalam upaya pengembangan wisata halal untuk menarik angka kunjungan wisatawan ke daerah ini, Pemprov terus melakukan pembenahan terhadap destinasi-destinasi wisata yang ada. Selain itu, Pemprov

juga akan memperbanyak atraksi-atraksi budaya. ‘’Destinasi wisata kita rapikan, atraksi budaya kita perbanyak. Kemudian juga industri kreatif kita tingkatkan kualitasnya,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri seminar wisata halal di Mataram, Kamis (17/3) siang kemarin.

Selain itu, Pemda juga akan meningkatkan keamanan di daerah-daerah wisata. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung ke NTB. Begitu juga, kesadaran dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga akan diperkuat. Ia mengatakan, wisata halal sebenarnya

sudah diketahui oleh semua, namun belum dilaksanakan. ‘’Selain kita mebangun toilettoilet di destinasi wisata, kita juga akan memberikan upah atau memberikan honor kepada beberapa tenaga kebersihan di situ (destinasi wisata). Jadi semuanya akhirnya provinsi yang menangani,’’ ucapnya.

Saat membuka seminar wisata halal, Zainul Majdi mengatakan Pemda melihat sektor pariwisata menciptakan peluang yang tak terpikirkan sebelumnya. Di luar pengembangan destinasi dan atraksi budaya, ia melihat sangat luar biasa sesuatu yang tercipta.

Bersambung ke hal 15

Dugaan Gratifikasi Oknum Kepala Daerah

KPK Belum Lakukan Klarifikasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, telah menyerahkan dokumen sejumlah kendaraan yang diduga hasil gratifikasi oknum kepala daerah di NTB ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penyerahan dokumen dilakukan akhir November 2015, setelah Gubernur NTB menandatangani dokumen tersebut. Namun, sejauh ini belum ada klarifikasi lebih lanjut oleh KPK.

TO K O H Masih Jadi yang ke Dua MENTERI Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya mengatakan Lombok, NTB masih menjadi destinasi ke dua yang dikunjungi wisatawan setelah Bali. Kementerian yang dipimpinnya berkomitmen menjadikan Lombok sebagai destinasi wisata utama dalam beberapa tahun ke depan. ‘’Momentum Lombok mendapatkan the best halal destination itulah yang akan kita jadikan di sini sebagai branding. Karena branding itu mencerminkan positioning kita. Sekarang Lombok, NTB ini akan kita jadikan destinasi utama. Kalau sekarang kita akui belum menjadi destinasi utama,’’ kata Arief dikonfirmasi usai seminar wisata halal di Mataram, Kamis (17/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Kekecewaan Bentuk Kepedulian BUPATI Sumbawa, H. M. Husni Djibril menegaskan sikapnya bahwa tidak pernah meninggalkan tim relawannya. Makanya tim relawan tidak dibubarkan, untuk terus mengawal program pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun kritik atau lontaran kekecewaan yang disampaikan Ketua Tim Relawan Kabupaten kepada Suara NTB, dianggapnya sebagai bentuk kepedulian kepada pasangan Husni Mo. Bersambung ke hal 15

dokumen sesuai permintaan KPK. Selly mengaku, setelah mengirim dokumen itu, belum ada tindak lanjut maupun klarifikasi dari KPK. ‘’Ndak ada,’’ jawab Selly singkat.

Mantan Penjabat Wakilota

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai membuka perkara baru. Ditandai dengan pemeriksaan sejumlah pihak dari Kabupaten Dompu, Kamis (17/3). Kejaksaan dikabarkan sedang menyelidiki dana bantuan sosial (Bansos) Pertanian, dimulai dari Kabupaten Dompu.

Ada tiga orang yang dimintai keterangan di ruangan berbeda.

Mereka diklarifikasi serentak oleh tim penyidik berbeda. Secara terpisah mereka diklarifikasi oleh penyidik Pidsus Thailani Moesad, SH, juga di ruang Budi Tridadi, SH, serta ruang Kepala Seksi Penyidikan, Yonnie E Malakka, SH. Informasi dihimpun Suara NTB, pemeriksaan itu terkait adanya laporan penggunaan dana Bansos Pertanian di Kabupaten Dompu tahun 2015. Setelah mengkaji laporan itu, Kajati NTB atasnama Asisten Tindak Pidana Khusus lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan Tanggal 26 Februari 2016 lalu. Sejumlah pihak suadah diklarifikasi sebelumnya. ‘’Saksi yang diklarifikasi hari ini adalah kelompok tani penerima bantuan,’’ kata sumber di Kejati NTB. Bersambung ke hal 15

DIKLARIFIKASI - Salah seorang pengurus kelompok tani ke luar dari ruang penyidik Pidsus, usai dimintai keterangan kemarin.

(Suara NTB/ars)

Gubernur Dapat Gunakan Diskresi Tentukan Sekda

(Suara NTB/arn)

Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan gubernur dapat menggunakan disksresi dalam penentuan calon Sekretaris Daerah (Sekda). Meskipun ada hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) Sekda, namun ia mengatakan gubernur dapat menggunakan diskresi dalam penentuan Sekda. ‘’Ada Pansel tapi ada diskresi gubernur (meskipun sudah ada hasil Pansel),’’ kata Mendagri dikonfirmasi usai membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil, Rabu (16/3) malam di Mataram.

Istilah diskresi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/ 2014, diskresi adalah keputusan

Sudah Tuntas Sementara Sekretaris Dispenda NTB, Abdul Aziz sebelumnya juga menyebutkan, seluruh dokumen kendaraan yang diminta oleh KPK telah sepenuhnya dilaporkan. Jika sebelumnya disebutkan ada empat unit kendaraan yang diklarifikasi, ternyata faktanya berkembang menjadi delapan unit kendaraan.

Bersambung ke hal 15

NTB Loloskan Empat Cakim Agung

Kejaksaan Usut Dana Bansos Pertanian

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

nya, Kamis (17/3).

Komisi antirasuah ini, mencocokkan sejumlah dokumen kendaraan yang diduga hasil gratifikasi ke Dispenda pertengahan 2015 lalu. Dispenda kemudian mengirimkan lebih dari

da telah selesai.’’”Semuanya sudah selesai,’’ jelasnya.

dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Tercatat ada empat peserta asal NTB dinyatakan lolos seleksi calon hakim (Cakim) Agung, setelah melalui proses seleksi di Komisi Yudisial (KY) RI. Mereka lolos diantara 95 cakim yang akan ditetapkan menjadi 86 orang.

Keempat peserta asal NTB itu Sutardjo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi PT. Mataram, untuk kualifikasi Kamar Pidana. Untuk Kamar Perdata, Ketua PT Mataram, Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H. Dua sedangkan yang lulus administrasi dari NTB untuk seleksi calon hakim ad hoc Tipikor tingkat Kasasi adalah H.Lafat Akbar, SH.,MH, hakim asal NTB yang saat ini menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor PT. Denpasar. Juga Prayitno Iman Santosa,masih menjabat sebagai Waka PN Raba Bima.

Penetapan kelulusan seleksi administrasi cakim agung dan cakim ad hoc Tipikor di MA tersebut melalui rapat pleno KY pada Selasa (15/03) lalu. Ini mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016, tentang Seleksi Calon Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung.

Terhadap peserta asal NTB

yang dinyatakan lolos, saat ini menurut Koordinator Kantor Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama,SH, MH, meminta kepada masyarakat untuk melaporkan track record keempat calon tersebut, sebagai bahan masukan dan kajian untuk dipertimbangkan di seleksi berikutnya. “Bagi masyarakat yang mungkin ingin memberi informasi terkait rekam jejak hakim yang tengah mengikuti seleksi dipersilakan untuk member informasinya kepada Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial NTB,” kata Ridho kepada Suara NTB, Kamis (17/3) kemarin.

Pihaknya siap menampung informasi terkait rekam jejak hakim. Tentu saja, mereka yang memberi masukan, akan dijaga kerahasiaan informasi dan pemberi informasinya. ditambahkan Ridho, tidak hanya dalam konteks seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Tipikor saja, namun dalam keseharian para pencari keadilan atau masyarakat ketika harus berhadapan dengan hukum, diminta masukan masyarakat.

“Sebab menjadi tugas bersama kita untuk menjaga para hakim di daerah NTB agar menjadi wakil Tuhan sejatinya,” tandas Ridho. (ars)

Pekan Ini Dikirim ke Presiden SEMENTARA itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan akan mengirim tiga besar calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB ke Presiden dalam waktu beberapa hari kedepan. Mengenai siapa calon Sekda NTB yang akan dipilih, gubernur mengatakan dirinya akan meihat hasil Pansel dan psikotes Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram. ‘’(Dalam) sehari atau dua hari ini lah (dikirim ke Presiden),’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri seminar wisata halal di Mataram, Kamis (17/3) siang kemarin.

Apakah belum saatnya diumumkan tiga besar calon Sekda itu? Orang nomor satu di NTB ini justru balik bertanya. Ia mengatakan untuk apa tiga besar calon Sekda NTB itu diumumkan. Yang ingin diketahui masyarakat, katanya siapa Sekda NTB berikutnya. ‘’Bukan siapa calonnya,’’ ucapnya.

Ketika ditanya apakah gubernur akan menggunakan diskresi dalam penentuan Sekda NTB? Gubernur menegaskan persoalan penentuan Sekda NTB, ia akan melihat hasil kerja dari Pansel dan hasil psikotes RSJ terhadap calon Sekda tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

‘’Karena di sana diminta mengetahui kepala daerah.

Jadi Pak Gubernur yang langsung tanda tangan,’’ kata Kepala Dispenda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, dikonfirmasi di ruang kerja-

Mataram ini, tidak bisa memberikan komentar secara detail terkait permasalahan tersebut. Karena saat itu, Selly masih sebagai penjawab Walikota Mataram. Sedangkan, dokumen itu dikirim oleh Sekretaris Dispenda NTB. ‘’ Semua dokumen diurus oleh Pak Sekretaris,’’ katanya, seraya menambahkan, semua dokumen atau data - data ditangani langsung oleh Sekretaris dan Kabid Pajak. Yang jelas tegas Selly, semua urusan di Dispen-

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Inspektorat Temukan Kerugian Negara Terkait Proyek Aspirasi Dewan

Relokasi PKL PEMKOT Mataram, Senin (21/3) akan merelokasi pedagang kreatif lapangan (PKL) di Jalan Datu Tuan Kelurahan Bertais. Relokasi tersebut akibat keributan antara pemilik lapak dengan warga setempat.

Lurah Bertais, Lalu Mukhsan menyampaikan, dua item sedang fokus dilaksanakan tahun ini. Pertama, relokasi lapak di Jalan Datu Tuan menuju Terminal Mandalika. Kedua, peningkatan infrastruktur jalan lingkungan. Tetapi, yang paling diprioritaskan adalah relokasi PKL. “Insya Allah, Senin (21/3) pekan depan semua dipindahkan ke dalam Terminal Mandalika,” kata Mukhsan Kamis (17/3).

Pemindahan pedagang ini dilakukan melalui proses rapat di tingkat musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika). Hasil rapat disampaikan ke Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Wakil Walikota kemudian, menyetujui dilakukan relokasi demi menghindari konflik. “Pak Wali dan Pak Wakil sudah setuju.

Tinggal dieksekusi saja,” pungkasnya.

Disampaikan, kronologis keributan antara warga dan pedagang, dimana pedagang dituding menggunakan fasilitas masjid untuk kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus). Hal ini dinilai tidak wajar, karena fasilitas masjid itu bukan diperuntukan untuk aktifitas pedagang. Perbedaan pandangan ini kemudian menimbulkan perselisihan.

Bukan saja 18 lapak PKL di Jalan Datu Tuan, PKL lainnya di luar lokasi tersebut akan dipindah. Tim terpadu terdiri dari TNI dan Polri serta Satpol PP Kota Mataram, akan membantu menertibkan. “Tim kepolisian, Koramil dan Pol PP ikut menertibkan,” pungkasnya.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) telah mensurvei lokasi akan ditempatkan pedagang.

Dipastikan, 50 PKL bisa tertampung di dalam terminal. Mukhsan menekankan, lapak yang sudah ditempati nanti, tidak boleh diperjualbelikan. Diskoperindag dibantu APKLI serta kelurahan akan melakukan pendataan serta membantu aktifitas pedagang, agar sesuai aturan.

Jual beli lapak oleh oknum ini, memicu keributan antar pedagang. Lantaran, mereka saling mengklaim tempat. Relokasi dalam terminal beragam pedagang.

Artinya, kalaupun terjadi keributan tidak berbenturan langsung dengan masyarakat. Disamping itu, petugas mudah melakukan kontrol.

Dia menekankan, pedagang yang mencari nafkah supaya menjaga kerukunan dan keamanan. Jangan sampai, karena alasan sepi pembeli lalu dialihfungsikan sebagai tempat transaksi miras d a n narkoba.

Lalu Mukhsan (cem) (Suara NTB/cem)

Sebaiknya Dihibahkan KEBERADAAN rumah nelayan menjadi atensi anggota DPRD Kota Mataram, khususnya dari daerah pemilihan Ampenan. Salah satunya adalah Fuad Sofian Bamasaq, SH. Ia menyarankan agar Pemkot Mataram menghibahkan rumah tersebut kepada para nelayan. Sebab kalau disewakan, ia khawatir itu akan memberatkan. ‘’Kalau menurut saya sebaiknya dihibahkan tetapi ditata dan diatur dengan baik,’’ kata Fuad kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (17/3). Terkait rumah nelayan ini memang diperlukan adanya penataan yang komprehensif. Ia tidak menyangkal, ada saja oknum nelayan yang menyimpangkan bantuan tersebut. ‘’Jangan sampai, setelah direlokasi ke titik B, nanti kembali lagi ke titik A. itu yang tidak kami inginkan,’’ ujarnya.

Karena yang pernah terjadi, lanjut Fuad, yang menempati rumah nelayan, ternyata bukan nelayan tetapi warga dari luar. Ini terjadi karena diduga nelayan yang mendapat jatah rumah nelayan itu menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain. Fuad mengaku kecewa dengan ulah oknum nelayan yang telah diberikan kesempatan menempati rumah tersebut, malah dipindahtangankan. ‘’Kenapa hal itu bisa terjadi karena pemerintah tidak ada pembinaan khusus terhadap para nelayan,’’ demikian Fuad.

Dari awal, nelayan yang mendapat jatah rumah bantuan itu, harus dibekali dengan surat pernyataan. Bahwa setelah direlokasi tidak akan kembali ke lokasi lama dan juga tidak akan memindahtangankan rumah bantuan itu dengan cara apapun.

Politisi PDI Perjuangan ini memandang, kalau rumah bantuan itu disewakan, akan membebani perekonomian masyarakat nelayan. Apalagi saat musim angin barat, dimana nelayan absen melaut. ‘’Itu yang kami prihatinkan,’’ cetusnya.

Namun, kalaupun kebijakan Pemkot Mataram nantinya mengharuskan nelayan untuk menyewa rumah itu, Fuad berharap, tarifnya tidak memberatkan. ‘’Kalau menurut saya, tarif yang tidak memberatkan itu, cukuplah Rp 100 ribu per bulan. Kalau lebih dari itu, saya yakin mereka akan terbebani,’’ ucapnya. Regulasi rumah bantuan nelayan itu, kata Fuad, sebaiknya disertai dengan sanksi kepada oknum nelayan yang terbukti memindahtangankan rumah bantuan itu kepada pihak lain.

Jika dipindahtangankan, Pemerintah berhak mengambil kembali rumah tersebut dan memberikannya kepada nelayan lain yang juga memFuad Sofian Bamasaq butuhkan. (fit) (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram menemukan kerugiaan negara terkait pembangunan gedung serbaguna di Kantor Lurah Kekalik. Kerugian itu ditemukan akibat kemahalan harga pekerjaan beton.

Data yang dihimpun Suara NTB, pembangunan gedung serbaguna dikerjakan oleh CV. Pelita Mas Sejati, dengan prediksi keseluruhan pembangan membutuhkan anggaran mencapai Rp 583.214.000. Pada tahap I (pertama), hanya terdiri dari pekerjaan pendahuluan. Yakni, pekerjaan tanah dan pasir serta sebagian pekerjaan beton senilai Rp 198.429.000.

Nilai pekerjaan beton pada tahap pertama berjumlah Rp 162.769.606 atau 51 persen dari total keseluruhan pekerjaan beton yang berjumlah Rp 276.375.706. Kenyataannya, pekerjaan beton ditemukan nilai beton sebagai pekerjaan pokok lebih rendah dari nilai bagesting yang hanya sebagai pendukung. Selisih harga bagesting ini mengakibatkan kerugian Negara Rp 24.241.550.

Gedung serbaguna ini diker-

jakan melalui program aspirasi salah seorang anggota DPRD Kota Mataram. Proyek ini diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, baru dua kali penganggaran. Dengan total sekitar Rp 400 juta. Rencananya, APBDP kembali dianggarkan sehingga total anggaran gedung serbaguna itu mencapai sekitar Rp 600 juta.

Mahmuddin mengakui, Inspektorat menemukan kerugian negara terhadap proyek tersebut. Meskipun sudah dijelaskan oleh PPTK dan kontraktor, tetapi tim auditor internal pemerintah ini tetap merekomendasikan kerugian Negara. CV. Pelita Mas Sejati sebagai kontraktor telah mengembalikan kerugian negara ke kas daerah.

“Sudah dikembalikan oleh kontraktornya,” kata Kadis PU ditemui, Kamis (17/3).

(Suara NTB/cem)

BELUM RAMPUNG - Inilah gedung serbaguna yang dibangun dari program aspirasi Dewan.

Hingga dua kali penganggaran, gedung tersebut belum rampung.

Kadis PU ini menjelaskan, temuan Inspektorat pada bagesting beton. Pembuatan bagesting ini dinilai tidak sesuai atau terjadi kemahalan dari perhitungan. “Kerugiannya itu

Rp 24 juta lebih,” sebutnya.

Pembangunan ini ujarnya, masyarakat telah menghibahkan tanah mereka untuk gedung serbaguna. Warga tidak ada yang sanggup membangun, sehingga

diputuskan diserahkan sepenuhnya ke kelurahan. Usulan itu dimasukan melalui MPBM tiap tahun. Kekurangan anggaran, akhirnya dicarikan melalui program aspirasi Dewan. (cem)

Walikota Dukung Pemeriksaan Urine Pejabat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mendukung langkah BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan tes urine kepala daerah. Dengan cacatan, pemeriksaan tersebut harus sesuai prosedural. “Kepala daerah menjadi contoh bagi yang lain,” jawab Walikota, Kamis (17/3).

Kasus yang menjerat salah satu kepala daerah menurut Walikota, menjadi catatan sehingga akan dijadikan prioritas di Kota

Mataram untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Baik di instansi pemerintah maupun masyarakat umum. BNN diharapkan, mengambil langkah langkah dalam rangka pencegahan. “Saya berharap BNN untuk mengambil langkah - langkah dalam rangka pencegahan, penindakan peredaran narkoba biar bersih,” pungkasnya.

Ditegaskan, semua pejabat di lingkup Pemkot Mataram akan dites urine secara berkala. Dimaksudkan, untuk memu-

tus rantai peredaran narkoba, termasuk di kalangan Dewan.

Terhadap lingkungan disebut - sebut sebagai sarang narkoba di Mataram, orang nomor satu di Kota Mataram ini mengatakan, tidak perlu secara detail menyebutkan lingkungan mana saja. BNN menurutnya, sudah memiliki data - data maupun peta lokasi lingkungan yang terindikasi serta rawan terjadi peredaran narkoba. “Ndak perlu saya sebut satu - satulah. BNN kalau bersungguh - sungguh sudah pu-

Kinerja Angkot Semakin Menurun Mataram (Suara NTB) Kinerja angkutan kota (angkot) seperti bemo kuning yang beroperasi di wilayah Kota Mataram dinilai semakin menurun. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa jumlah angkot semakin berkurang belakangan ini. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas (Opdal) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos. “Angkot menurut kajian kita kinerjanya sudah menurun, dari 13 trayek yang ada di Kota Mataram hanya dua trayek saja yang terisi,” terangnya, Kamis (17/3). Saat ini trayek yang masih aktif hanya lintas Kebon Roek-Mandalika PP. Mahfuddin menerangkan beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja angkot ini antara lain adanya beberapa pilihan atau alternatif transportasi publik untuk warga yang lebih cepat, aman, efektif, dan efisien. “Kedua banyaknya moda transportasi lain sehingga masyarakat memilih taksi, ada

ojek, dan berfungsinya angkutan tradisional,” ujarnya.

Tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi juga menjadi salah satu penyebabnya, khususnya kendaraan roda dua atau sepeda motor. “Inilah beberapa faktor yang menurut pandangan kita menyebabkan kinerja angkutan perkotaan ini agak menurun,” jelasnya. Jika dipersentasekan, Mahfuddin mengatakan jauh lebih tinggi warga yang m e n g gunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.

Ia mengatakan ratar a t a

Mahfuddin Noor

satu angkot hanya mengangkut empat sampai lima orang. Sehingga biaya yang dikeluarkan pemilik angkot untuk operasional jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. “Costnya besar dibanding income yang dia peroleh. Itulah yang menyebabkan kinerjanya menurun,” terangnya. Secara fisik banyak juga angkot yang telah berusia tua sehingga menjadi rusak dan keropos sehingga perlu perbaikan-perbaikan. Menurutnya tampilan angkot harus menjadi perhatian dan lebih baik seperti dulu.

Meskipun demikian, eksistensi angkot ini ditegaskan Mahfuddin akan tetap dipertahankan. Hal itu menjadi amanat UU dan pemerintah wajib menyiapkan angkutan publik. Pemerintah harus membina terus keberadaan angkot ini. “Itu tidak boleh hilang. Nanti modanya seperti apa, itu urusan lain. Tapi angkot ini harus ada, wajib,” tan(Suara NTB/dok) dasnya. (ynt)

Walikota Carikan Solusi 55 KK Warga Bintaro Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku masih mencarikan solusi bagi 55 kepala keluarga di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro. Sejauh ini, belum berani diprediksikan kebijakan apa yang akan ditempuh karena masih melihat perkembangan di lapangan. “Kita melihat solusi yang bisa kita lakukan,” kata Walikota Kamis (17/3).

Terhadap putusan pengadilan kata Walikota, tidak bisa diganggu gugat. Sebab, telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kalaupun nantinya dilakukan eksekusi, masyarakat

sementara waktu diminta mengosongkan tempat dan tinggal di rumah keluarga mereka. “Iya, sementara waktu kan bisa numpang di keluarga mereka dulu,” pintanya.

Relokasi puluhan kepala keluarga ini menurutnya, tidak mudah. Pertimbangannya, lahan milik pemerintah tidak cukup menampung jumlah masyarakat. Apalagi pemerintah harus dibebani untuk membangunkan perumahan. “Relokasi ini kan gak gampang.

Kalau ndak pindahkan rumah kan tidak masalah,” tuturnya.

Walikota meminta, camat dan lurah mencarikan solusi terlebih dahulu. Salah satunya, memediasi warga dengan pemilik lahan agar diberikan kelonggaran.

Penggugat Hj. Ratna Sari Dewi memenangkan perkara atas tergugat 55 warga Bintaro di Mahkamah Agung RI. Keputusan pengadilan sesuai diminta pemohon, akan melakukan eksekusi lahan yang ditempati warga.

Permohonan eksekusi itu berdasarkan putusan Mahka-

mah Agung RI Nomor 1638 K/ Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2009/PT.MTR, tanggal 10 Desember 2009 lalu, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt.G/ 2008/PN.Mtr tanggal 6 Mei. Eksekusi kata salah satu perwakilan warga Bintaro Amrulloh, akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram Kamis (24/3) pekan depan. Otomatis, 55 warga yang menempati lahan akan kehilangan tempat tinggal.

Masyarakat akunya, sudah tidak memiliki tempat tinggal lain. Sehingga diharapkan lahan pemerintah bisa dijadikan tempat relokasi. Ia tidak menuntut, meskipun lahan ditempatkan jauh dari tempat sebelumnya dengan catatan harus dekat pesisir pantai. “Mau ditaruh di Karang Panas, Mapak, Bagek Kembar ndak masalah. Yang penting dekat dengan pantai. Karena mata pencaharian warga nelayan,” terangnya. (cem)

nya data dan lokasi dimana peredaran narkoba,” terangnya.

Hal - hal menyangkut sumber daya manusia ini lanjutnya, harus dijaga dengan baik. Ia sebagai Walikota akan mengambil kebijakan yang tegas terhadap pemberantasan narkoba baik di kalangan eksekutif maupun legislatif. Tapi kembali disampaikan, pemeriksaan harus sesuai dengan prosedur dan aturan.

Dia tidak menyampaikan kapan mulai dilakukan tes urine semua pejabat. Tapi

H. Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)

Walikota mendukung langkah ini sepenuhnya. (cem)

Kartu Pelajar Harus Cantumkan NIK Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan agar kartu pelajar harus mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sehingga riwayat pendidikan para pelajar bisa terdata secara lengkap. Karena jika di kartu pelajar hanya mencantumkan NIP (Nomor Induk Pelajar), maka data riwayat pendidikan yang bersangkutan tidak akan terdata. Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram siap menindaklanjuti.

Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Drs. H. Sudenom menyampaikan akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah untuk membahas hal ini. Sehingga pada tahun ajaran baru mendatang, pencetakan kartu pelajar bisa langsung mencantumkan NIK para pelajar. “Di kartu pelajar itu akan tertera NIK-nya sendiri,” ujarnya, Kamis (17/3).

NIK para pelajar ini bisa didapatkan dari akta kelahiran yang juga wajib dilampirkan pada saat pendaftaran sekolah.

“Tetap itu setiap tahun ajaran baru harus ada akta kelahiran, cuma kartu keluarga (KK) yang kemarin memang tidak terlalu dilihat (sebagai persyaratan),

hanya melihat akta saja. Karena NIK itu ada di Kependudukan (Dinas Dukcapil),” ujarnya.

Terkait hal ini, Dinas Dikpora juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kerjasama ini juga berkaitan dengan pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak). Dengan adanya KIA ini, Sudenom mengatakan pihaknya juga bisa melihat berapa jumlah pelajar yang berasal dari luar Kota Mataram.

Pihaknya menyambut baik rencana penerbitan KIA ini karena akan memberikan banyak kemudahan bagi para pelajar. Rencananya Pemkot Mataram akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan maupun lembaga bimbingan belajar sehingga anakanak yang memegang KIA bisa mendapatkan potongan harga.

“Termasuk juga untuk pembiayaan ke depan, kalau ada bantuan untuk anak Mataram lebih gampang kita lihat. Intinya dengan adanya KIA mempermudah kita mengetahui anak Mataram sudah masuk data atau belum,” ujarnya. Seperti diketahui, jumlah KIA yang akan dicetak Dinas Dukcapil Kota Mataram sekitar 118 ribu dan akan menyasar anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. (ynt)

Satpol PP Kota Mataram Awasi Eks RSUD NTB Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu belakangan ini, bangunan eks RSUD NTB di Jalan Pejanggik ramai dikunjungi anak-anak muda baik siang maupun malam hari sebagai tempat uji nyali. Konon berdasarkan informasi yang beredar, eks bangunan tersebut banyak dihuni makhluk halus. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Satpol PP Kota Mataram akan melakukan pengawasan di sekitar eks RSUD NTB. Dikhawatirkan tempat tersebut juga dijadikan sebagai tempat melakukan hal-hal negatif seperti maksiat.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Opdal Satpol PP Kota Mataram, Bambang Eko Yudarminto kepada Suara NTB kemarin. “Untuk menghindari halhal yang tidak kita inginkan, mungkin mereka nanti ada mencuri sesuatu, kecelakaan di sana dan dijadikan tempat maksiat, dalam waktu dekat kami akan ambil tindakan,” ujarnya.

Bambang menyampaikan pihaknya telah mendapat banyak laporan dari berbagai pihak termasuk dari kepolisian dan TNI bahwa eks RSUD NTB ramai didatangi anak-anak muda pada malam hari. Dikhawatirkan kedatangan mereka dapat mengganggu ketertiban umum. “Di sana banyak sekali pemuda-pemuda kumpul, katanya ingin mencari ‘sesuatu’, uji nyali. Tapi itu masalahnya

mengganggu ketertiban umum, kalau terjadi sesuatu dan lain hal kami tidak tahu,” ujarnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi NTB karena hal itu menjadi ranah Satpol PP Provinsi. Setelah dikoordinasikan, Satpol PP NTB telah melakukan penggembokan gerbang eks rumah sakit sehingga orang tidak bisa bebas masuk ke dalam. Meski demikian menurutnya masih tetap saja ada orang yang masuk ke dalam bangunan tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami akan koordinasi lagi dengan provinsi, kalau tidak bisa menghalau mereka, kami yang akan turun untuk menghalau anakanak tersebut supaya tidak terjadi sesuatu dan lain hal umpamanya terjadi kecelakaan, pencurian-pencurian atau bisa juga dijadikan tempat maksiat. Kita tidak tahu kan karena di sana gelap, tidak ada lampu bisa saja dimanfaatkan,” terangnya.

Belum lama ini Bambang mengatakan saat lewat di sekitar Jalan Pejanggik, ia melihat masih banyak anak-anak muda di eks rumah sakit itu saat tengah malam, sekitar pukul 01.00 dini hari. Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera turun dan memberikan pemahaman kepada anak-anak muda yang mendatangi tempat tersebut jangan sampai mengganggu ketertiban umum. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Buka Tabungan Emas PENGEMBANGAN bisnis dilakukan PT Pegadaian (Persero) memanfaatkan produk emas dengan me-launching program ‘Tabungan Emas’. Program tersebut secara nasional di-launching pada 2015 lalu. Produk tabungan emas memiliki keistimewaan dibandingkan produk lain. Nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak, cukup dengan menabung sedikit minimal Rp 5.000 hingga uang tabungan cukup untuk membeli emas.

“Sekarang ada yang namanya tabungan emas. Masyarakat hanya perlu menabung minimal Rp 5.000 kapanpun ia mau. Nanti setelah tabungannya cukup seharga emas lima gram, maka akan diberikan emas senilai itu,” kata Deputi Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Ampenan, I Ketut Winata kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (17/3).

Bagi nasabah yang ingin menabung, akan memperoleh buku tabungan Pegadaian. Dengan buku ini, nasabah bisa menabung di semua kantor Pegadaian. Namun, untuk mengambil emas atau mencetaknya, nasabah harus kembali ke kantor tempat asal menabung tabungan emas. Jika nasabah ingin tabungan berupa uang, maka hasil dari tabungan akan dijadikan emas dulu, kemudian dijual ke Pegadaian.

Tabungan ini cukup efektif untuk membantu warga jika ingin memiliki emas dengan cara yang ringan dan tidak berat. Hanya dengan membawa KTP maka sudah bisa mendapatkan buku tabungan emas. Masayarakat tidak perlu khawatir untuk jumlah minimal menabung. Mulai dari kelipatan Rp 5.000, masyarakat sudah bisa menabung dalam waktu yang tidak ditentukan. Konsep yang ditawarkan ini menyasar kalangan menengah ke bawah.

“Mau nabung di outlet pegadaian masa saja bisa, karena sekarang sudah online,” kata Winata.

Terdapat berbagai penawaran menarik dari pegadaian untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangannya.

Salah satu program menarik untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, maka dapat melalui pegadaian dengan bunga sebesar I Ketut Winata satu persen. (lin) (Suara NTB/lin)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sengketa Lahan Warnai Rencana Investasi di NTB Mataram (Suara NTB) Sengketa lahan dan konflik perusahaan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah daerah untuk diminimalisir. Kedua persoalan itu turut mewarnai permasalahan rencana dan keberlangsungan investasi di NTB. Materi ini menjadi bagian yang mengemuka dalam rapat koordinasi tim terpadu Provinsi NTB di Mataram, Kamis (17/3). Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windia, MM usai pertemuan menegaskan, sengketa lahan dilihat oleh tim paling dominan terjadi saat ini.

Misalnya, mengenai lahanlahan yang sebelumnya tak diurus justru mendapat pengakuan dari banyak pihak setelah ada potensi pengembangan investasi di lahan tersebut. “Sebelumnya tidak ada yang runguk, setelah dilihat

ada potensi, baru semua ngaku-ngaku. Ini yang kita lihat harus dituntaskan,” jelas mantan Kepala BKPM-PT Provinsi NTB ini.

Semua itu dibedah. Pertemuan kemarin melibatkan banyak pihak, di antaranya Badan Pertanahan Nasional, Imigrasi, Kepolisian, Kemenkumham, Badan Intelijen Daerah (BINDA) Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Setda NTB, Dinas Kehutanan, Pertambangan, Disnakertrans dan beberapa pihak terkait. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana aksi tim terpadu

penanganan konflik sosial, sesuai Permendagri nomor 42 tahun 2015.

Bayu mengatakan, BPN bersama pihak terkait diminta segera mencarikan solusi dan menuntaskan, terkait sertifikat lahan. Selain itu, mengemuka juga soal konflik antara perusahaan dengan pekerja, atau perusahaan dengan masyarakat.

Misalnya yang mengerucut soal keberadaan perusahaan tambang PT Newmont di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Yang menjadi perhatian mengenai daftar tunggu calon pekerja

yang menuai tuntutan.

Belum lagi soal perusahaan tambang lainnya di Dompu, serta protes peternak terhadap pabrik tebu di Dompu yang diinvestasikan oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS). Menyangkut MEA kemungkinan-kemungkinan yang bisa memicu konflik di antaranya, terbukanya keran MEA, warga negara asing yang menikahi orang-orang pribumi, serta kepemilikan lahan oleh orang luar negeri di NTB. “Itulah poin-poinnya yang dipetakan, agar sesegera mungkin dicarikan solusianya.

Sehingga sengketa dan konflik ini tidak muncul. Tapi NTB masih relatif bagus. Batas maksimalnya 30, sementara kita masih jauh di bawah itu,” demikian diperjelas Bayu. (bul)

(Suara NTB/bul)

L. Bayu Windia

Komoditas Perkebunan Diharap Eksis di Pasar MEA Mataram (Suara NTB) Dinas Perkebunan Provinsi NTB fokus mengantarkan kelompok-kelompok tani/usaha yang bergerak di komoditas perkebunan seperti kopi, jambu mete dan tembakau. Hilirisasi komoditi unggulan perkebunan ini diharapkan produksinya eksis di pasar MEA yang sebetulnya telah berlaku sejak Januari 2016 ini.

Atas dasar itu, menurut Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Retiwi Martini, sebagian besar anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pusat diarahkan untuk alat-alat pasca panen.

Outputnya, produksi tak lagi menggunakan cara-cara tradisional, sehingga lebih efisien

Retiwi Martini (Suara NTB/bul)

waktu dan biaya.

Tanpa mengecualikan beberapa jenis komoditas perkebunan lainnya, Retiwi di ruang kerjanya, Kamis (17/ 3), merinci sejumlah bantuan pasca panen yang didistribusikan tahun ini.

Di antaranya satu unit alat pasca panen kopi di Kabupaten Lombok Tengah dan satu unit lainnya di Kabupaten Dompu. Dialokasikan kepada kelompok dengan daerah sentra utama produksi.

Untuk daerah-daerah potensial produksi jambu mete, Retiwi mengatakan bantuan pasca panen disebar di Lombok Barat sebanyak tiga unit untuk tiga kelompok, serta tiga unit untuk tiga kelompok lainnya dan Bima.

“Kelompok-kelompok penerima bantuan ini mengajukan diri dulu.

Lalu diberikan sosialisasi sehingga bantuan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” demikian Retiwi.

Kepada Suara NTB, dia katakan, untuk bantuan peralatan pasca panen ini, anggarannya melalui dukungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp 2,2 miliar.

Sementara anggaran APBD melalui DBHCHT, khususnya untuk pasca panen tembakau. Untuk sebanyak 22 unit gudang permentasi. Tersebar di Lombok Barat 3 unit, Lombok Tengah 5 unit, Lombok Timur 8 unit, Lombok Utara 2 unit dan Dompu 4 unit. Sementara peralatan pasca panen untuk tembakau rajangan dialokasikan ke kelompok tani di Pijot, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Total alokasi DBHCHT di bidangnya yang disalurkan sebesar Rp 4,9 miliar. Termasuk di dalamnya untuk kegiatankegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Menurut Retiwi, MEA yang telah diberlakukan di Asia Tenggara, menuntut kualitas produksi, tidak hanya kuantitas semata.

Dengan alat-alat teknologi pasca panen dimaksud, hasil produksi kelompok tani bisa mengarah pada standar penjualan di luar daerah (nasional). Jika memungkinkan, hasil produksi komoditas-komoditas perkebunan tersebut dapat dipasarkan bebas bersaing hingga ke luar negeri.

“Yang sudah kita lihat, ada kopi sachet yang dihasilkan. Inginnya kita, petani tidak lagi jual gelondongan, tapi sudah dalam bentuk jadi,” demikian ditegaskan. (bul)

(Suara NTB/bul)

KAMPUNG UNGGAS - Desa Teruai, Lombok Tengah, menjadi salah satu sentra pengembangan ayam arab dan ayam kampung. Dinas Peternakan Provinsi NTB, daerah ini dijadikan percontohan kampung unggas. Hampir seluruh masyarakatnya menjadi peternak unggas, sehingga taraf kehidupan penduduk secara ekonomi tergolong bagus ketimbang desa-desa tetangganya.

OJK Perkuat Pemahaman Keuangan di Ponpes Al Manshuriah Ta’limussihibyan Mataram (Suara NTB) pondok pesantren tersebut, sekaligus KetOJK NTB kembali turun memperkuat ua PWNU NTB, TGH. Ahmad Taqiuddin. pemahaman tentang keuangan bagi pen- Bersama-sama dengan Kepala OJK NTB, gajar dan santri pondok pesantren di Pu- dalam sambutan sekaligus membuka aclau Lombok. Karena dianggap memiliki ara secara resmi, TGH. Ahmad Taqiuddin peran strategis untuk pengembangan mengapresiasi langkah-langkah OJK sumberdaya manusia selanjutnya. dalam memberikan edukasi keuangan.

Edukasi oleh Kantor Otoritas Jasa Materi-materi edukasi yang disampaiKeuangan (OJK) Provinsi NTB, Kamis kan oleh OJK, menurutnya dapat diajar(17/3) dilaksanakan salah satu pon- kan kembali kepada santri dan dok pesantren terbesar di Kabupaten masyarakat. Program semacam ini diraLombok Tengah, Pondok Pesantren Al sa sangat efektif dan menyentuh akar perManshuriah Ta’limussihibyan, Desa masalahan yang dihadapi masyarakat.

Bonder, Praya Barat.

Untuk itu, pihak yayasan berencana unSekitar 170 orang pengajar dan santri pon- tuk menggandeng OJK NTB dalam kegiapes tersebut ikut serta memenuhi aula per- tan belajar mengajar dan perkuliahan temuan. Tentu tiada lain tujuannya mem- santri di lingkungan yayasan. (bul) perluaspengetahuanyentang keuangan.

Kegiatan edukasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Yusri bersama jajajaran, dengan turut serta menggandeng industri keuangan dari Bank Sinar Mas Syariah dan Asuransi Takafful.

Materi disampaikan OJK seputar pengenalan fungsi dan peran OJK, khususnya di NTB, pengelolaan keuangan dengan bijak, waspada investasi, edukasi produk dan layanan perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal.

(Suara NTB/ist) Kegiatan edukasi CINDERAMATA - Penyerahan cinderamata OJK oleh keuangan ini disambut Kepala OJK Provinsi NTB kepada Pimpinan Ponpes Al positif oleh pimpinan Manshuriah Ta’limussihibyan, Kamis.

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Atasi Masalah Listrik Manfaatkan Kunker ke Turki BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengisyaratkan akan memanfaatkan betul agenda kunjungan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke Turki pada 18-23 Maret ini.

Bupati akan memperkenalkan magnet investasi di KLU pada dunia dalam forum bisnis internasional di Turki.

“KLU diundang oleh APKASI untuk menghadiri pertemuan bisnis di Turki, karena dipandang memiliki prospek (Suara NTB/dok) investasi bagus dalam inH. Najmul Akhyar vestasi sektor pariwisata.

KLU dan Kabupaten Bantaeng adalah daerah yang dianggap prestisius perkembangannya,” ungkap Najmul Akhyar sebelum bertolak ke Jakarta, Kamis (17/3).

Bupati mengatakan, di Turki nantinya, 30 bupati/walikota APKASI yang dilibatkan dalam agenda ini akan bertemu dengan berbagai investor, termasuk investor asal Turki sendiri.

Mengingat investor asal Turki juga dikenal telah memulai ekspansi bisnis di berbagai sektor di banyak negara di dunia.

Menurutnya, kesempatan inilah yang akan dipergunakannya untuk memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki KLU. Sejalan dengan visidp dan misi Pemkab yang menjadikan sektor pariwisata sebagai mine sektor pembangunan, maka ruang investasi akan dibuka seluas-luasnya kepada pemodal dari dalam dan luar negeri. “Sekarang kan lagi booming pariwisata syariah yang digaungkan Pak Gubernur, dan KLU diyakini sebagai pintu masuk pariwisata NTB, maka penting bagi investor untuk lebih banyak tahu tentang KLU,” jelas bupati.

Sebelum bertolak ke Jakarta dan berangkat ke Turki, Najmul menyempatkan diri untuk memberi pengarahan kepada unsur Kepala Dinas/Badan/Kantor. Meski digelar tertutup, namun melalui media, Najmul turut berpesan agar Kadis-kadis tidak kehilangan fokus dalam mengerjakan renstra program 99 hari. Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah terus dilakukan, sehingga apa yang disampaikan sebelumnya dapat diterjemahkan oleh SKPD. “Apa yang belum tuntas, agar dituntaskan. Kita akui banyak yang masih belum sempurna, itu jadi bagian yang harus dibenahi,” pungkas Najmul.

Sementara, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., mendampingi Bupati mengatakan tongkat komando kepemimpinan kepala daerah yang diserahkan kepadanya akan dilaksanakan sebaik mungkin. Tentunya, tanpa melewati batas tupoksi yang dimiliki bupati dan wabup.

“Kewenangan sudah diatur dalam Undang-Undang. Selama 8 hari Pak Bupati di Turki, tentu kita tetap akan berkoordinasi terkait apanyang boleh dan tidak boleh kita lakukan, supaya tidak menjadi fitnah. Yang di luar kewenangan saya, sudah jelas tidak akan kita lakukan,” demikian Sarifudin. (ari)

Perencanaan Program, SKPD Diminta Cermat Selong (Suara NTB) Sekda Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. Rohman Farly meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk cermat. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan diminta benar-benar dicermati dengan baik.

Penegasan ini disampaikannya saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 Lotim, Kamis (17/3). Menurutnya, rujukan dari susunan perencanaan teknis dalam setiap tahun anggaran itu harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lotim. “Harus dicermati, apakah sudah sinkron dengan rujukannya yakni RPJMD,” ujarnya mengingatkan.

Dalam menyusun dokumen perencanaan yang ideal, dan memiliki tingkat ketepatan pada tataran pelaksanaanya dinyatakan sekda tidaklah mudah. Untuk itu diperlukan langkah yang efisien dan bijak dalam menggunakan sumber pembiayaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan dalam musrenbang kali ini mengangkat tema, peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka menunjang berkembangnya kegiatan ekonomi sekala kecil dan menengah guna meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Seperti pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya, kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten ini dihadiri seluruh SKPD dan camat serta kepala desa se Kabupaten Lotim. (rus)

(Suara NTB/rus)

BUKA - Sekda Lotim H. Rohman Farly membuka Musrenbang RKPD 2017 Lotim, Kamis (17/3).

Sejumlah Investor Siap Berinvestasi di Lotim Selong (Suara NTB) Sejumlah investor bidang kelistrikan melirik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebagai tempat berinvestasi. Investor pertama yang sudah dikeluarkan izin prinsip, adalah investor dari Amerika Serikat yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pringgabaya. Selain itu, investor yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jerowaru.

Termasuk, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly, menegaskan, jika Lotim termasuk daerah yang kekurangan daya listrik, sehingga sangat wajar pasar investor ini tertarik masuk ke Lotim. Perlakuan terhadap investor yang membangun sarana kelistrikan ini dinyatakan tetap sama den-

gan kebijakan terhadap investor-investor lainnya. Harus ada jaminan keseriusan. Penegasan terhadap jaminan keseriusan ini merupakan sebuah kewajiban. “Kita sudah punya pengalaman, keluarkan izin tapi tidak bekerja,” terang Sekda pada Suara NTB, Kamis (17/3).

Tidak sedikit investor hanya obral janji. Di mana, investor harus bisa meyakinkan pemda.

Apalagi, pemda tidak ingin mengeluarkan izin menjadi sia-sia.

“Ada PLTB, PLTD, PLTS, ada tenaga ombak, tenaga gelombang, terpenting mana yang akan dihasilkan. Investor ini kan tidak

modal Pemda KLU dilakukan setiap tahun. Berdasarkan perencanaan PDAM, proyeksi Rp 45 miliar tersebut masing-masing, Rp 8 miliar (sampai dengan 2015), Rp 10 miliar tahun 2016, Rp 7 miliar di 2017, Rp 7,5 miliar di 2018, serta Rp 6,5 miliar di 2019 dan Rp 6 miliar di 2020.

“Untuk laba perusahaan, tahun 2015 kita sudah menghimpun laba setelah pajak sebesar Rp 3,146 miliar, meningkat dari laba setelah pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 2,162 miliar,” ungkap Suhaili.

Pringgabaya Utara.

Sementara investor PLTS di Pringgabaya sudah diberikan rekomendasi pemanfaatan tata ruang. Kawasan pringgabaya disebut memang masuk zona industri. Termasuk kawasan Jerowaru juga masih diizinkan untuk pembangunan PLTS. Hal ini mengacu berdasarkan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

PLTS yang akan dibangun nantinya di Pringgabaya ini tercatat akan menjadi pemasok listrik terbesar di Pulau Lombok dengan daya 50 MW. (rus)

Rekrutmen Kadus

Bupati Belum Tentukan Sikap

(Suara NTB/yon)

CURAS - Kondisi rumah yang menjadi korban curas di Dusun Kuwang Adil Desa Ekas Buana Jerowaru.

Dua Rumah Warga Dibobol Maling Selong (Suara NTB) Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Diperkirakan sebanyak 12 pelaku membobol dua rumah warga di Kecamatan Jerowaru. Dalam aksinya itu, para pelaku berhasil menggondol uang korban senilai ratusan juta serta barang berharga milik korban.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, aksi curas itu terjadi pada hari Kamis (17/3) sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di rumah Haerudin (43) Dusun Kuwang Adil Desa Ekas Buana Jerowaru. Dalam menjalankan

aksinya, pelaku curas yang diperkirakan berjumlah 12 orang masuk dengan mendobrak pintu depan rumah korban. Pelaku yang berhasil masuk sebanyak tujuh orang, dua di antara mereka langsung menginjak dada korban sembari menodongkan senjata tajam (sajam) berupa parang ke leher korban.

Untuk korban yang pertama ini diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 130 juta dengan perincian uang sebesar Rp 80 juta dan sisanya berupa perhiasan emas berupa gelang. Sedangkan, untuk korban kedua bernama Mujiburrahman, untuk keru-

gian belum diketahui.

Dihubungi di Mapolres Lotim, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, S.iK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Efendi membenarkan aksi ini. Kejadian tersebut, katanya, menyebabkan kerugian bagi korban hingga ratusan juta, karena uang tunai dan sejumlah barang berharga milik korban raib digondol oleh kawanan pencuri yang berjumlah belasan orang. “Tidak ada korban jiwa tapu luka dalam kejadian itu. Saat ini korban dan saksi-saksi sedang dalam pemeriksaan unit Reskrim Polsek Jerowaru,” terangnya. (yon)

651 Honorer K2 Segera Terima SK CPNS Selong (Suara NTB) Setelah dua tahun menggantung dan terkatung-katung, sebanyak 651 honorer katagori 2 (K2) Lombok Timur (Lotim) mendapatkan angin segar, karena akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sabtu (19/3) besok. Dalam penyerahan SK itu, rencananya akan dipusatkan di Dermaga Pantai Labuhan Haji dan secara simbolis akan diserahkan langsung Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/3), Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lotim, Ahmad Sazali mengatakan, jumlah keseluruhan tenaga honorer dari

K2 yang mengikuti seleksi CPNS di tahun 2013 lalu sebenarnya berjumlah 669 orang.

Dari jumlah tersebut terjadi pengurangan menjadi 651, karena 11 orang di antaranya terlebih dahulu sudah mendapatkan SK, 2 meninggal dan 5 orang tidak melakukan pemberkasan.

Adapun, dari 651 orang yang akan menerima SK, formasinya terdiri dari untuk tenaga pendidik seperti guru sebanyak 385 orang, 104 dari tenaga kesehatan atau medis dan sisanya dari tenaga teknis/tenaga administrasi lainnya. Sebelum pemberian SK terhadap ratusan honorer K2 itu, para calon penerima SK sebelumnya sudah melengkapi sejumlah persyaratan, seperti ijazah pertama hingga

terakhir ataupun transkrip nilai bagi Diploma II (DII) maupun Diploma III (D III). “Rata-rata yang 651 orang itu sudah menyerahkan segala persyaratan, tinggal penyerahan SK saja nanti oleh bupati,” akunya.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Cabang Lotim, Amirudin mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Lotim dalam pengangkatan honorer K2 ini. Keputusan ini, katanya, sudah lama diharapkan dan diidam-idamkan para honorer K2 Lotim setelah melalui serangkaian sikap dan langkah yang cukup panjang. “Kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas diangkatnya honorer K2 ini dengan penerbitan SK CPNS itu,”katanya. (yon)

Optimalkan Pelayanan, PDAM KLU Butuh Rp 45 Miliar Tanjung (Suara NTB) Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim kebutuhan anggaran untuk operasional dan peningkatan layanan se KLU mencapai Rp 45 miliar. Akumulasi angka tersebut diharapkan dapat terpenuhi hingga tahun 2020 mendatang.

Direktur PDAM KLU, H. Suhaili, ST, Kamis (17/3), mengutarakan asumsi kebutuhan anggaran tersebut akan terpenuhi apabila penyertaan

dapat untung, justru kita yang rugi dari sisi opini masyarakat kalau mereka tidak benar-benar serius,” terang Sekda.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Muhammad Syukri menyampaikan, investor yang sudah dianggap serius adalah dari Amerika Serikat, yakni akan membangun PLTS dengan kekuatan 50 Mega Watt.

Di mana, izin prinsip dari Bupati Lotim sudah dikeluarkan dan sedang dalam proses untuk pemanfaatan tata ruang di atas areal lahan milik Pemda yang ada di kawasan Desa

Diakuinya, dalam dua tahun terakhir pendapatan yang diraih sebelum dikurangi beban operasional mengalami peningkatan seiring bertambahnya penyertaan modal Pemda.

Tahun 2015, misalnya, pendapatan kotor tercatat sebesar Rp 9,773 miliar sedangkan beban operasional meningkat sebesar Rp 6,632 miliar.

Rencana kebutuhan modal PDAM sebesar Rp 45 miliar, lanjut Suhaili, diperlukan untuk mendukung operasional seiring penambahan produksi di 2 mata

air. Di antaranya produksi Sekeper - Kayangan sebesar Rp 16 miliar yang dibiayai BWS dan produksi mata air Mursemalang - Bayan sebesar Rp 11 miliar.

Menambahkan klarifikasi terhadap laporan deviden dua tahun terakhir dari PDAM ke pemilik, Suhaili mengklaim sudah melakukannya melalui Dewan Pengawas. Dalam hal ini, dewan Pengawas PDAM berasal dari unsur birokrasi dan profesional.

Dalam penyampaian laporan kinerja PDAM, Suhaili mengklaim tidak dapat disa-

makan dengan Perusda lain yang lebih besar, misalnya BPD. Mengingat unsur pemilik saham hanya 1 orang kepala daerah, sehingga pelaporannya masih ditoleransi melalui Dewan Pengawas yang memiliki unsur perwakilan pemda.

Suhaili menambahkan, PDAM KLU sejauh ini dinilai sebagai Perusda dengan katagori sehat. Sejak dioperasionalkan tahun 2013, belum sekalipun PDAM KLU meraih predikat Tidak Sehat atau Cukup Sehat. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengisyaratkan belum akan mengambil sikap menyikapi rekrutmen kepala dusun (kadus) yang masih berlangsung hingga saat ini. Di sisi lain, rekomendasi DPRD KLU hasil rapat gabungan pimpinan beberapa waktu lalu masih akan dipelajari.

“Terkait regulasi DPRD akan kita lihat dulu sejauhmana regulasinya dengan regulasi lain. Apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan di atasnya,” ujar Najmul saat ditanya sikapnya terkait rekomendasi DPRD KLU, Kamis (17/3).

Najmul dalam hal ini sependapat bahwa dalam melaksanakan rekrutmen kadus mesti mengakomodir regulasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Najmul juga tidak menginginkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan tidak didasari keinginan pribadi, melainkan mengacu pada ketentuan yang ada.

Sebelumnya diberitakan, unsur kepala desa dan camat hingga kini masih melakukan rekrutmen kadus meski DPRD meminta agar rekrutmen ditunda sampai menunggu terbitnya Perda. Kekhawatiran terhadap kekosongan jabatan, DPRD menyarankan pelaksanaan pemerintahan setingkat kadus diberikan kepada pelaksana tugas.

Camat Kayangan, Raden Tresnahadi, mengakui rekrutmen kadus terus dilakukan seiring belum adanya petunjuk tertulis dari kabupaten. Di sisi lain, ia juga memaknai

Permandagri 83 tahun 2015, bahwa pemerintah pusat mensyaratkan kekosongan 2 bulan untuk menunjuk kadus setelah Permendagri diterbitkan. Artinya kata dia, 2 bulan jeda waktu yang ditolerir oleh Permendagri sama dengan batas waktu 2 bulan masa jabatan bagi seorang Plt. untuk menjabat.

Terpisah, Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH., secara tegas meminta Camat Kayangan untuk belajar lebih banyak menyangkut aturan.

Dua hal yang disikapi Ardianto terkait pernyataan Tresnahadi, menyimpulkan unsur camat masih belum paham makna regulasi.

“Syarat umum yang dianggap wajib dan syarat khusus sebagai sunnah, itu keliru. Umum ataupun khusus, itu perintah Undang-Undang. Perlu diketahui, PP yang ada tidak mengulang apa yang diatur oleh UU, Permendagri juga tidak mengulang apa yang ada di PP. Begitu juga Perda, tidak mengulang apa yang dibahasakan oleh Permendagri,” ujarnya.

Kedua, Ardianto mengatakan makna kekosongan jabatan 2 bulan yang dicantumkan dalam Permendagri agar tidak dipersepsikan bias oleh Desa, Camat maupun Bagian Pemerintahan. Menurut dia, masa 2 bulan yang dimaksud pada Permendagri adalah lamanya waktu yang diberikan dalam rangka mengisi kekosongan, dan bukan menunjuk periode lamanya waktu Plt.Kadus untuk menjabat.

Bisa saja, masa pengabdian Plt.Kadus 6-7 bulan setelah ditunjuk seiring lamanya periode raperda dibahas. (ari)

(Suara NTB/rus)

URUS KARTU - Warga miskin di Lotim sedang mengurus Kartu JKN. Sayangnya, penggunaan kartu di tingkat puskesmas masih minim.

Minim, Penggunaan Kartu JKN di Puskesmas Selong (Suara NTB) Pascadiberlakukan, penggunaan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbilang masih sangat minim. Terutama pada Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama.

Untuk pelayanan kesehatan rawat inap di puskesmas ini dicatat hanya 2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, drg. H. Asrul Sani, mengaku, minimnya masyarakat yang menggunakan kartu JKN disebabkan beberapa hal. Termasuk tidak menutup kemungkinan masih banyak warga berobat di dukun. Dalam hal ini, pihaknya belum menganalisa lebih jauh apa sebenarnya penyebab minimnya pemanfaatan sistem asuransi kesehatan secara gotong royong tersebut.

Kepala Puskesmas Aikmel, Satar yang dikonfirmasi terpisah Kamis (17/3) membenarkan fakta minimnya pemanfaatan JKN. Setiap bulan, puskesmas Aikmel ini dikunjungi sekitar 1.000 pasien. Dari jumlah itu 23 persen saja peserta JKN yang datang. Selebihnya merupakan pasien umum.

Disebut ada 10 wilayah desa yang berada di bawah kewenangan puskesmas yang saat ini sedang proses akreditasi ini, yakni Desa Aikmel, Aikmel Utara, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Kroya, Bagiknyaka Santri, Aik Prapa, Toya, Kembang Kerang dan Kembang Kerang Daya. Tidak jarang puskesmas Aikmel ini dikunjungi oleh daerah di luar wilayah kerjanya. “Ada juga yang datang dari Lenek, Wansaba dan Suela,” tuturnya.

Layanan gratis berobat dengan kartu JKN ini diakui terpantau masih sangat kecil. Ada sejumlah kemungkinan katanya penyebabnya. Pertama karena masyarakat Lotim. khususnya di wilayah kerja Puskesmas Aikmel ini dalam kondisi sehat semua. Atau belum mengetahui kegunaan dari JKN tersebut.

Hal lainnya tidak ditampik, karena masih adanya anggapan masyarakat yang menyebut akses ke Puskesmas Aikmel ini relatif jauh. Akan tetapi, kadang juga pengunjung ke Polindes, termasuk untuk penanganan persalinan masih banyak yang belum. Indikasinya, masih banyak yang menggunakan tenaga dukun untuk berobat. Terutama di daerah-daerah pinggiran.

“Apalagi sekedar penyakit batuk filek, urusan persalinan pun kadang jarang datang ke puskesmas,” terangnya.

Diidentifikasi, daerah-daerah tersebut meliputi Desa Toya dan Kembang Kerang Daya. Selain alasan kemungkinan jauh dari puskesmas, juga karena tidak mau mengambil rujukan dari puskesmas. Satar meyakini alasan warga bukan, karena tidak percaya kepada puskesmas.

Coba dibandingkan dengan angka kunjungan ke pelayanan kesehatan swasta, pun dinilai juga sama. Seperti pelayanan dokter keluarga di wilayah kecamatan Aikmel dan sekitarnya ini juga menunjukkan bukti masih minimnya pemanfaatan JKN. “Dokter-dokter keluarga itu juga hanya berkisar 4 persen,” ucapnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK Dituding Selingkuhi Istri Orang, Warga Kediri Ditebas

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Adeng Daya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri insial S alias E (35) harus berurusan dengan aparat kepolisian, lantaran kelakuannya menebas kaki korban inisial ME (30) warga Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan. Aksi ini dilakukan S, lantaran jengkel terhadap ME yang diduga selingkuh dengan istri S. Akibat kejadian ini, korban ME mengalami luka parah pada bagian kaki kiri hingga mengalami belasan jahitan. Sedangkan pelaku S diamankan di Mapolres Lobar.

Pantauan koran ini di Puskesmas Kediri tempat dirawatnya korban ME, beberapa keluarga dan warga menyaksikan proses penanganan korban. Korban ME mengalami luka tebas pada bagian kaki sebelah kiri, lukanya memanjang hingga betis hampir 15 centimeter. Akibat lukanya tersebut, korban terpaksa harus dijahit oleh pihak medis di puskesmas.

Saat menjalani penanganan medis, korban sempat berontak ingin mencari pelaku yang di-

tahan di Mapolsek Kediri tak jauh dari lokasi puskesmas.

Untungnya, pihak keluarga bersama aparat mampu meredam emosi korban. Karena khawatir terjadi hal yang tak diinginkan, aparat pun langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolres untuk diamankan.

Menurut keterangan warga, kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 12.15 Wita di Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan. Awal mula permasalahan ini muncul sejak lama, sekitar 2 bulan yang lalu istri pelaku yang memiliki dua anak diduga menjalin hubungan asmara diam-diam dengan korban ME. Diduga, ME ini membawa kabur istri S ke Lombok Tengah selama kurang lebih 1 minggu. Karena mendengar istrinya dibawa kabur, S pun langsung melaporkan hal ini ke Kadus Bangket Dalem, Mujiono untuk memberitahukan istrinya dibawa oleh korban. “Saat itu S meminta agar istri dicari dan dikembalikan, karena status pernikahan masih legal secara agama dan pemerintah,” terang salah seorang keluarga S

ditemui di Mapolsek Kediri.

Pihak keluarga S bersama unsur dusun pun melakukan pencarian, sehingga akhirnya menemukan istri S di Loteng lalu membawa istrinya pulang ke rumah. Akan tetapi, saat itu ME melarikan diri ke luar Denpasar Bali. Namun, Kamis kemarin S bertemu dengan ME di salah satu bengkel motor di Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan, ketika itu ME ditemani oleh dua rekannya.

Keduanya pun sempat cek-cok, lalu dilerai oleh warga. Keduanya pun sempat diminta saling memaafkan.

Namun S yang tak bisa menahan amarahnya mengeluarkan sebilah pedang dan spontanitas menebas ME di bagian leher, namun ME bisa mengelak dan terjatuh. Pada saat jatuh tersebut S pun menebas betis kirinya ME hinga mengalami luka parah. Tak sampai disitu, S pun mengejar ME, namun aksi itu dapat dilerai warga. Setelah itu, S pun pulang ke rumah, sedangkan korban ME dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.

Ditemui di Mapolsek Kediri, Kapolsek Kediri, AkP Nuraini membenarkan kejadian. Menurutnya, korban bersama warga datang ke Polsek bermaksud melaporkan kejadian yang dialaminya. Namun saat itu, korban pingsan, karena banyak mengeluarkan darah. Aparatnya pun melakukan penanganan dengan membawa korban ke puskesmas, sedangkan anggota lain diperintah untuk menangkap pelaku di rumahnya. “Kejadiannya sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu korban langsung ke polsek tapi sesampai di sini pingsan, karena luka dialaminya,”jelasnya.

Saat ini, pelaku diamankan di Mapolres Lobar mengantisipasi adanya amuk massa. Sedangkan untuk penanganan kasus ini, pihaknya masih menunggu laporan korban. Pihaknya akan berupaya mencari jalan terbaik, mencari jalan perdamaian. Akan tetapi jika tetap diproses hukum, maka pelaku diancam dengan dugaan pelanggaran penganiayaan pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

PENANGANAN MEDIS - Petugas medis Puskesmas Kediri melakukan penanganan terhadap ME yang yang menjadi korban penebasan, Kamis (17/3).

ASN ’’Overload’’

Bagi Hasil Besar SEBAGAI salah satu desa yang berlokasi di wilayah pariwisata, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) mengelola dana yang lumayan besar, baik yang bersumber dari Dana Desa, ADD dan bagi hasil pajak. Total anggaran yang dikelola desa ini Rp 2,6 miliar, sebagian besar dari dana bagi hasil pajak yang diperoleh desa sebesar Rp 1,3 miliar. Besarnya bagi hasil pajak diperoleh desa ini disebabkan pendap(Suara NTB/her) atan desa yang lumayan beMustahiq sar untuk daerah.

Sekretaris Desa Senggigi, Mustahiq, mengaku, pembagian hasil pajak mulai dibagikan ke desa setempat tahun lalu.

Perhitungannya, 10 persen dari total penghasilan. Pembagiannya, bagi hasil ini 40 persen ke desa penghasil, sedangkan 60 persen bagi rata ke desa yang lain. ‘’Dana ini sendiri dialokasikan untuk pembangunan desa,’’ ujarnya.

Tahun lalu, jelasnya, bentuk dana yang masuk ke desa berupa insentif desa dari PBB. Termasuk tunjangan ke dusun, operasional. Ia merincikan, dari total Rp 2,6 miliar yang dikelola desa terdiri dari ADD sebesar Rp 634 juta lebih, Dana Desa Rp 672 juta lebih dan dana bagi hasil pajak Rp 1,3 miliaran. Menurutnya besarnya dana bagi hasil ini tergantung pendapatan desa. ‘’Semakin besar, maka semakin besar pula dana bagi hasil yang masuk ke desa,’’ ujarnya.

Melihat dana ini, ujarnya, dirasa belum cukup jika dibandingkan dengan banyaknya sarana yang perlu dibangun di desa, seperti jalan, talud, irigasi dan lain-lain. Terkait ADD dan DD menurutnya ada penambahan dibandingkan tahun lalu.

Ditanya soal dugaan kebocoran pajak hiburan di kawasan setempat, ia mengaku tak tahu secara mendalam. Pihak desa, katanya, tidak pernah terlalu dalam menelusuri hal ini, sebab ada pihak lain yang lebih berwenang. Namun dalam hal ini, pihak desa tetap berkoordinasi dengan Pemda. Ia menyebut jumlah tempat hiburan di Senggigi mencapai belasan, semuanya beroperasi dengan berkoordinasi dengan desa setempat. (her)

Suhaili Ingin Fokus Benahi Loteng Praya (Suara NTB) Disebut-sebut bakal maju dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 mendatang, Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT, mengaku justru belum terpikir ke arah itu. Dirinya masih ingin fokus membenahi Loteng yang masih butuh pembenahan di segala bidang.

“Saya ingin fokus benahi Loteng dulu. Masalah itu (menjadi NTB 1) belum terpikir sampai sekarang,” ungkap Suhaili, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/3).

Menurutnya, yang menjadi prioritas saat ini ialaha bagaimana Loteng bisa bergerak maju lebih cepat guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Apalagi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur dasar hingga persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Mengenai peluang maju pada Pilkada NTB mendatang, Suhaili menegaskan itu tergantung situasi dan kondisinya nanti. Jika memang kehadirannya nantinya bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB secara, akan dipikirkan.

Tetapi jika kehadirannya tidak memberi manfaat, untuk apa dirinya maju pada Pilkada NTB nanti. “Memimpin Loteng saja masih belum bisa maksimal. Apalagi memimpin NTB. Tapi kalau memang masyarakat menghendaki, pantang untuk mundur,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Disinggung terkait kemunculan beberapa figur yang bakal bertarung pada Pilkada NTB mendatang, Suhaili mengaku bukan jadi persoalan. Justru itu menandakan kalau banyak figur dan tokoh NTB yang mau berjuang membangun daerah. Itu artinya, NTB tidak kekurangan figur calon pemimpin.

Sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Musda Praya, Suhaili santer disebut-sebut bakal ikut bertarung memperebutkan kursi NTB 1. Bahkan, menurut sejumlah sumber di internal Partai Golkar Suhaili sudah melakukan langkah-langkah persiapan. Termasuk menjajaki pasangan yang akan digandeng pada Pilkada NTB mendatang. “Biarkan saja wacana berkembang. Terpenting, kita fokus di Loteng dulu,” ujarnya santai. (kir)

Rp 900 Miliar APBD Lobar Dihabiskan untuk Gaji Aparatur

Giri Menang (Suara NTB) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) mengalami overload. Saat ini jumlahnya mencapai 8.300 orang. Belum lagi ditambah tenaga kontrak dan honor. Besarnya jumlah ASN ini menyebabkan APBD daerah tersedot untuk membiayai gaji ASN dan pegawai kontrak. ‘’Dari APBD tahun ini Rp 1,5 miliar lebih, hampir 900 miliar atau 58 persen lebih dialokasikan untuk belanja aparatur. Sedangkan sisanya untuk belanja publik, sehingga melihat porsi belanja publik dan aparatur sendiri masih jauh dari kata ideal. Karena besarnya anggaran untuk belanja aparatur, maka SKPD perlu melakukan rasionalisasi untuk menghemat anggaran,’’ ungkap Asisten III Setda Lobar, Drs. H. Fathurrahim, MSi, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/3).

Menurutnya, anggaran untuk gaji ASN ini terbilang besar sebab lebih besar dibandingkan belanja ke publik. Belanja publik sisa dari belanja

aparatur sebesar Rp 700 miliar lebih. Gaji pegawai ini dianggarkan dari DAK dan DAU yang diperoleh pemda dari pusat. Belum lagi ditambah tenaga kontrak mencapai ratusan orang. Dana untuk gaji tenaga kontrak dan honor ini dianggarkan dari APBD bukan dari pusat. Per bulan, tenaga kontrak dan honor ini diberikan gaji berkisar antara RP 600 keatas. “Honor ini dicukup-cukupkan saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, terkait pegawai tahun ini tidak ada kebijakan pembukaan penerimaan PNS dari pusat. Terkait hal ini sudah ada SE dari Kemenpan dan RB untuk tidak membuka lowongan CPNS.

Tersangkut Kasus Narkoba

Sejumlah Oknum ASN di Lobar Terancam Dipecat Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat (Lobar) terancam menerima hukuman pemecatan dari status PNS yang disandangnya, menyusul oknum ASN terkait tersangkut kasus narkoba.

Sejumlah oknum ASN ini sendiri tengah menjalani proses hukum, satu di antaranya tengah dalam masa hukuman berupa pemberhentian sementara.

“Tidak ada kompromi bagi ASN yang tersangkut kasus narkoba. Itu pasti akan dipecat sesuai ketentuan,” tegas mantan Asisten III Setda Lobar Drs. H. Fathurrahim, MSi, kepada wartawan, Kamis (17/3).

Mantan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mencontohkan, kasus LZ, oknum ASN di BPMP2T sedangmenjalani hukuman diberhentikan sementara. Di satu sisi, pemda masih menunggu keputusan inkracht barulah oknum ini dipecat. Sesuai ketentuan, oknum yang terlibat kasus narkoba tiak diberi ampun.

Apalagi, katanya, kasusnya inkracht dan dihukum berat.

Namun, katanya, pemecatan tidak dilakukan serta merta, namun perlu menunggu proses sesuai ketentuan.

Selain oknum ASN ini ada juga sejumlah oknum pejabat yang tengah diusulkan dipecat. Pasalnya sejumlah oknum mantan pejabat ini tersangkut kasus hukum ini telah mendapat putusan inkracht dari pengadilan. Selain oknum pejabat ini, BKD juga memproses pemecatan sejumlah oknum guru yang tersangkut kasus hukum dan indisipliner.

Sejumlah pejabat yang diusulkan, tiga pejabat diusulkan pemecatannya ke gubernur sedangkan dua pejabat lainnya ke bupati. Dirincikan, lima pejabat yang dimaksud tiga di antaranya golongan IV dan dua pejabat lainnya golongan tiga ke bawah.

Usulan pemecatan itu telah dikirim ke provinsi, baru beberapa pejabat yang sudah terbit SK pemberhentiannya.

Tiga pejabat yang diusulkan dipecat ke gubernur antara lain, inisial R, S dan B. Diketahui, R mantan Kepala Dinas PPKAD, sedangkan S mantan Kabag Kesra. Keduanya tersangkaut dalam kasus yang sama yakni kasus Bansos 2008. Kasus yang melibatkan keduanya telah diputus inkracht oleh pengadilan. Sedangkan B mantan Kepala Kantor Aset Daerah terlibat kasus aset di Ireng telah diputuskan bersalah. (her)

Pemda sendiri sudah bersurat ke Pusat untuk sudah buat surat pernyataan bahwa tidak membuka lowongan CPNS. Hal ini, katanya, dilakukan untuk menghindari praktikpraktik ilegal, seperti pembuatan SK palsu. Seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai hal tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sesuai SE dari Kementerian Keuangan bahwa jumlah ASN yang lebih besar dari alokasi anggaran APBD lebih dari 50 persen, maka belum bisa melakukan perekrutan CPNS. Minimal, katanya, belanja publik dengan belanja aparatur fifty-fifty (50:50)

(Suara NTB/her)

H. Fathurrahim boleh mengusulkan untuk perekrutan CPNS. Menurutnya adanya kebijakan rasionalisasi ASN bisa menekan biaya aparatur, sebab jumlah ASN berkurang.

Namun dikhawatirkan menimbulkan pengangguran baru.

Kebijakan pemda menekan belanja aparatur dan memberlakukan kebijakan berhenti mengangkat tenaga kontrak dan honor.

Ia menegaskan, SKPD jangan sekali-kali melakukan praktik gelap mengangkat tenaga kontrak. Termasuk di Satpol PP, tahun lalu telah terjadi penambahan personel. Penambahan tersebut tidak lagi bisa dilakukan tahun ini, karena membebani APBD , “Kalau ada rekrutmen di SKPD maka itu termasuk rekrutmen gelap.

Apa ada aturan mengangkat itu?” tanyanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan untuk memperbesar belanja publik, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dengan memangkas belanja SKPD. Pasalnya, jika dilihat postur anggaran yang lebih banyak belanja aparatur APBD Lobar belum berpihak kepada rakyat. Sehingga dalam kondisi ini, justru rakyat yang melayani pemerintah bukan pemerintah yang melayani rakyat. (her)

Amankan Bandara

Bupati Loteng Apresiasi KeterlibatanTNI Praya (Suara NTB) Adanya keterlibatan TNI khususnya TNI AD dalam membantu pengamanan di kawasan Lombok Internasional Airport (LIA), patut diapresiasi. Terlebih keberadaan bandara merupakan salah satu objek vital yang harus benar-benar aman. Dengan begitu, masyarakat yang datang akan lebih aman dan nyaman ketika berada di bandara.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M.Suhaili FT, saat dihubungi Suara NTB, usai menerima kunjungan rombongan dari Pemkab Nias Barat Sumatera Utara, di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (17/3).

Menurutnya, keberadaan TNI selama ini cukup membantu dalam menjaga keamanan di ka-

wasan bandara dan sekitarnya. “Tidak ada yang salah dengan keberadaan TNI di bandara. Justru cukup membantu dalam mewujudkan keamanan di kawasan bandara itu sendiri,” terangnya.

Pihaknya yakin keberadaan anggota TNI di bandara lebih bernilai positif, karena tidak mungkin TNI mau mengganggu masyarakat atau penumpang bandara. Justru keberadaan TNI dalam rangka membantu menjaga keamanan, sehingga beban aparat kepolisian maupun pihak pengelola bandara dalam menjaga keamanan bandara, akan lebih ringan.

Persoalan anggota TNI membawa senjata saat bertugas, itu hanya persoalan teknis pengamanan saja. Lagi pula senjata merupakan bagian dari TNI dan bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Yang lebih penting sekarang, lanjut Suhaili, bukan mempersoalan keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan di kawasan bandara. Tetapi bagaimana kemudian seluruh elemen masyarakat di daerah ini mau ikut terlibat menjaga keamanan bandara.

Caranya, masyarakat harus mau tertib dan taat pada aturan yang berlaku di kawasan bandara, supaya tidak ada satu orang pun yang merasa terganggu.

Apalagi merasa tidak aman di bandara. Tapi kalau sampai ada masyarakat yang tidak mau patuh pada aturan yang berlaku dibandara, sehingga membuat orang lain resah itu artinya masyarakat tersebut tidak mau mendukung keamanan di bandara. (kir)

Tahun Ini, PPN Awang Tanpa Anggaran Praya (Suara NTB) Capaian penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Pujut Lombok Tengah (Loteng) tercatat baru mencapai 65 persen. Itu artinya, PPN Awang belum bisa dinyatakan tuntas sepenuhnya. Walaupun dari sisi operasional, pelabuhan ikan terbesar di Loteng tersebut sudah bisa digunakan.

“Secara persentase, masih ada sekitar 35 persen yang menjadi sisa pekerjaan yang harus diselesaikan di PPN Awang,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, H. Maulana Razak, kepada Suara NTB, Kamis (17/3).

Hanya saja, penyelesaian sisa pekerjaan tahun ini dipastikan tidak akan bisa terlaksana, karena pemerintah pusat selaku penanggung jawab penyelesaian pembangunan PPN Awang tahun ini tidak

mengalokasikan anggaran sedikitpun. “Tahun ini tidak ada kegiatan atau aktif pembangunan fisik di kawasan PPN Awang. Karena memang tidak anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sisa pekerjaan sebesar 35 persen tersebut lebih banyak berupa fasilitas pendukung pelabuhan.

Kalau fasilitas dermaganya sendiri sudah tuntas. Mulai dermaga untuk tambahan kapal-kapal kecil, menengah hingga kapal kelas besar dengan muatan di atas 30 GT (gross ton), sehingga walaupun belum tuntas sepenuhnya, PPN Awang sudah bisa digunakan. Bahkan saat ini aktivitas bongkar muat sudah berjalan, kendati baru untuk kapal-kapal dengan muatan satu sampai dua ton ikan. Belum ada kapal dengan kapasitas besar yang melakukan

bongkar muat.

Lebih lanjut Razak menambahkan, untuk mendukung aktivitas di kawasan PPN Awang, pihaknya tahun ini merencanakan membangun beberapa fasilitas pendukung.

Di luar fasilitas yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya fasilitas pengisian bahan bakar, khususnya jenis solar.

Mengingat bahan bakar jenis solar saat ini paling dibutuhkan, terutama bagi kapal-kapal yang melakukan bongkar muat dan hendak melaut lagi.

Untuk fasilitas tersebut, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan pihak Pertamina. Selaku penyedia bahan bakar. Sementara untuk operasional fasilitas tersebut, nanti akan melibatkan komunikasi masyarakat setempat. “Masyarakat setempat akan kita berdayakan, untuk menjalankan fasilitas tersebut,” tandas Razak. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Halaman 6

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Puluhan Sekolah di Sumbawa Dapat Penghargaan ”Sekolah Berintegritas”

(Suara NTB/arn/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 22 sekolah di kabupaten Sumbawa mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), sebagai sekolah dengan indeks integritas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang tinggi untuk tahun 2015.

Penghargaan ini langsung diserahkan Wakil Bu-

Sudirman Malik

pati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam upacara paripurna yang dilaksanakan di lapangan Kantor Bupati, Kamis (17/3).

Sekolah-sekolah tersebut di tingkat SMP/MTS, urutan pertama, SMPN 1 Sumbawa Besar dengan nilai 91,18, SMPN 1 Alas (85,67) SMPN 1 Moyo Hilir (85,14), MTSAbu BakarAl Islamy (84,75), SMPN 1 Lantung (82,85), MTS Poto (82,05), SMPN 3 Satap Utan (81,65), MTS NW Samawa (81,13), SMPN 3 Lunyuk (80,95), SMP Muhammadiyah Mapin (80,77), SMPN 2 Lopok (80,67), SMP Muhammadiyah Utan (80,52), SMPN 2 Unter Iwes (80,50), SMPN 1 Ropang (80,12), SMPN 1 Batulanteh (80,07), SMPN 5 Satap Alas (80,07), dan SMPN 2 Empang (80, 01). Sementara untuk SMA, SMAN 1 Sumbawa Besar (82,85), SMAN 1 Maronge (80,14). Sedangkan SMK, SMK 45 Sumbawa Besar (84,47), SMKN 1

Lenangguar (80,72), SMKN 1 Plampang (80,13). “Alhamdulillah Sumbawa mendapatkan penghargaan terhadap sekolah berintegritas. Penghargaan ini langsung diberikan sertifikat dari Kemendikbud,Anis Baswedan. Di atas nilai tersebut, mulai 92,00 dan seterusnya diterima sertifikat dari Presiden,” kata Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudarli, S. Pt, M. Si. Disebutkannya, sekolah integritas ini yang dinilai tidak hanya prestasi UN. Tetapi juga nilai kejujuran anak dalam menjawab soal. Terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter atau yang disebut dalam pendidikan karakter Mendikbud yang bernaung di bawah program revolusi mental Presiden Joko Widodo. “Penilaian integritas ini selain juga dilihat nilai, tetapi lebih diutamakan nilai kejujurannya. Seperti yang dikembangkan di pusat itu adalah prestasi itu penting. Tetapi

nilai kejujuran itu juga akan jauh lebih penting,” ujarnya.

Salah satu contohnya dalam menjawab soal, akan dilihat salah satunya nilai kejujuran anak pada nomor soal. Misalnya dalam soal apabila benarnya sama dan salahnya sama, ada indikasi bahwa nilai kejujuran anak masih rendah. Tetapi apabila di dalam menjawab soal itu, nilai benarnya mayoritasnya tidak banyak sama, kemudian juga nilai salahnya mayoritasnya tidak banyak sama, maka ada indikasi anak-anak melakukan dengan jujur.

Hal inilah yang selalu dimotivasi kepada satuan pendidikan.

Sehingga ada peningkatan setiap tahunnya. Terhadap yang sudah mendapat penghargaan integrits, diharapkan dapat memacu untuk meningkatkan grade-nya. Sementara bagi yang belum, agar lebih dipacu kedepannya.

Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudirman Ma-

lik, S.Pd, mengpresiasi prestasi tersebut. Hasil jerih payah dan perjuangan yang dilakukan rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang menjadi ujung tombak di sekolah. Hal ini harus diperjuangkan untuk dipacu dan bergerak lebih maju. “Hal ini tidak akan diperoleh tanpa keikhlasan ketulusan dan kebersamaan kita semua. Kalau dilakukan dengan baik dan dipelihara dengan baik, tentunya akan mencapai hasil yang baik. Saya berharap kepada rekan-rekan kepala sekolah dan guru agar ini mampu didorong kedepan. Sehingga anak kita betul-betul dipacu untuk mendapatkan mutu yang sesungguhnya,” terang Sudirman.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd,menyampaikanprestasiyang diraih sekolahnya ini merupakan kebanggan yang tidak bisa diukur dengan materi.Apalagi prestasi inii mendapat pengakuan langsung dari Mendikbud terhadap indeks

(Suara NTB/arn/ind)

SERAHKAN PIAGAM - Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H. Mahmud Abdullah saat menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan sekolah. Di mana untuk 17 SMP/MTS diwakili SMPN 1 Sumbawa Besar, SMK diterima oleh SMKN 1 Lenangguar, dan SMA diwakili oleh SMAN 1 Sumbawa. integritas Ujian Nasional. Kebetulan SMPN 1 Sumbawa meraih nilai 91,18. “Prestasi ini akan kami jadikan motivasi bagi siswa kami

yang akan mengikuti ujian tahun ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dari yang sudah dicapai,” ujarnya. (arn/ind/*)

KSB Berjuang Kembalikan Pegawainya yang Pindah Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah berjuang untuk memanggil kembali pegawainya yang pindah ke luar daerah selama masa transisi pemerintahan. Caranya dengan mendesak Gubernur NTB untuk membatalkan rekomendasi dimaksud.

Wakil bupati (wabup) KSB, Fud Syaifuddin, bulan saja. “Bahkan saya dapat info dari 64 ST, meminta kepada gubernur NTB agar selu- itu sebagian besar disetujui pindah setelah ruh pegawai yang telah diberikan rekomenda- tanggal 9 Desember 2015,” ungkapnya. si pindah ke daerah lain selama masa transisi Wabup menyatakan, penjabat bupati sepemerintahan di bawah pimpinan penjabat harusnya tidak memberikan izin kepada para bupati Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM dikembali- pegawai yang saat ini telah bekerja di tempatkan ke daerah. nya yang baru. Sebab aturan-aturan terkait Menurut wabup, penjabat tidak memiliki larangan sudah sangat jelas diterbitkan oleh kewenangan mutlak melakukan aktivitas mu- Kemendagri dan BKN. Terlebih lagi Abdul tasi hingga memindahkan pegawai ke daerah Hakim selaku penjabat bupati sangat mengerlain tanpa izin Mendagri. ti dengan aturan mengingat posisinya sebagai “Saya sudah lihat ketentuannya. Tidak bisa Asisten I di provinsi NTB yang mengurusi soal penjabat (bupati) itu melakukan mutasi apala- kepegawaian. “Saya kira beliau sangat paham gi memindahkan pegawai ke daerah lainnya,” dengan aturan. Tapi kenapa kemudian melangcetusnya kepada wartawan, Kamis (17/3). garnya sebab saya bisa pastikan semua peIa mengatakan, setidaknya ada empat gawai yang diberi izin pindah tanpa ada peracuan yang tidak membenarkan seorang pen- setujuan Mendagri,” sebutnya. jabat kepala daerah melakukan proses muUntuk itu Wabup kembali menegaskan, tertasi dan pemindahan pegawai tanpa izin hadap pegawai yang terlanjur pindah atas izin Mendagri. Di antaranya Permendagri Nomor penjabat bupati itu agar ditarik kembali ke 820/6040/SJ tentang mutasi pegawai oleh KSB sebagai daerah asal. “Kita mintanya kepenjabat kepala daerah, surat Mendagri No- pada gubernur, sebab beliau yang memberikan mor 820/6794/SJ tertanggal, 7 Desember rekomendasi kepindahan kepada pegawai,” 2015, surat Komisi Aparatur Sipil Negara paparnya seraya menambahkan, terhadap per(KASN) Nomor B-1145/KASN/10/2015 dan soalan ini turut memeriksa Abdul Hakim. terakhir surat kepala Badan Kepegawaian “Tindakan penjabat bupati ini seNegara (BKN) Nomor. K.26-30/V.100-2/99, bagai tindakan indisipliner petanggal 19 Oktober 2015. gawai. Jadi saya kira inspek“Silakan lihat semua isi dari surat itu. torat harus menanyakan moTidak satu pun yang memberikan kewenantivasi beliau mengambil kegan penjabat bupati yang intinya memutasi bijakan yang tidak sesuai dan memindahkan pegawai tanpa seizin aturan itu,” sambung Wabup.

Mendagri,” tandas Wabup.

Selain ke gubernur, Berdasarkan data yang dihimpun dari Wabup juga menyatakan Badan Kepegawaian Pendidiakan menembuskan laporankan dan Latihan (BK-Diklat) nya ke BKN dan KementeKSB, Wabup mengungkaprian Aparatur Negara kan, sebanyak 64 orang dan Reformasi pegawai yang diberikan Birokrasi (Kemenizin pindah oleh penpan-RB) serta Kejabat bupati. Angka mendagri. “Suratitu terhitung sannya sudah saya tekgat banyak, en dan akan segera mengingat kita layangkan ke masa jabatanmasing-masing kenya hanya sementerian,” imbuhkitar enam nya. (bug) Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

SALURAN IRIGASI - Bupati H. W. Musyafirin saat memeriksa saluran irigasi primer di jalan Sukarno-Hatta, Taliwang yang sedang dibongkar, Kamis (17/3).

Bupati Pimpin Pembongkaran Saluran Irigasi di Taliwang Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Kamis (17/ 3), turun lapangan untuk mengatasi persoalan ketersediaan air yang dialami petani di blok Rora Pedi, desa Banjar kecamatan Taliwang. Bupati memimpin langsung kegiatan pembongkaran saluran irigasi yang diyakini menjadi salah satu penyebab minimnya air menuju ke blok pertanian Rora Pedi karena kerap tersumbat.

Sepanjang proses pembongkaran, bupati tampak turun tangan menjelaskan kepada warga jika jembatan yang dibuatnya selama ini telah menyebabkan saluran drainase mengecil. Oleh karena itu pembongkaran menjadi satusatunya pilihan agar petani di bagian hilir kembali mendapatkan air secara maksimal.

“Jembatan-jembatan ini akan

kita bongkar untuk kita normalisasi saluran di bawahnya,” jelas bupati kepada warga setempat.

Keinginan bupati ternyata disambut antusias warga. Sedianya hanya beberapa blok jembatan warga yang akan dibongkar untuk menormalisasi saluran irigasi di bawahnya. Akan tetapi warga rela pembongkaran dilakukan semuanya agar penataan jalan sepanjang jalan Sukarno-Hatta bisa lebih seragam dan rapi.

“Tidak apa-apa dibongkar semuanya. Supaya jalan ini bisa lebih rapi lagi sebab selama ini akibat sedimentasi, saat debit air tinggi maka akan meluap ke jalanan,” sebut salah seorang warga.

Menurut Bupati, pembongkaran saluran irigasi primer ini tidak hanya untuk mengatasi sedimentasi dan mengangkat sampah yang selama ini menumpuk di dalam-

nya. Ke depan pemerintah sedang merencanakan untuk melebarkan saluran serta menata jalan Sukarno-Hatta agar lebih rapi lagi. “Sekarang saluran drainase kiri dan kanan berbeda. Nanti kita akan samakan tingginya dan selanjutnya jalannya juga akan kita tambah ketinggiannya dengan begitu air tidak lagi meluap,” sebutnya.

Ia mengakui, proses pembongkaran yang dipimpinnya dilakukan secara spontan setelah memperoleh laporan dari petani Rora Pedi yang kesulitan mendapatkan air untuk areal pertaniannya. “Ini bentuk respon cepat kami selaku pemerintah. Bahwa ada petani kita yang perlu bantuan secepatnya,” cetusnya.

Meski spontan, bupati mengatakan penanganan pemerintah akan dilakukan secara maksimal. Karena itu untuk penataan pasca pembongka-

ran, pemerintah menyerahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) demikian pula untuk anggarannya akan didukung melalui APBD. “Karena ini perlu cepat saya kira langkah yang paling tepat yakni kegiatan ini diswakelola melalui PU. Dan untuk penataan lanjutan akan kita siapkan pada anggaran APBDP dan seterusnya,” terangnya.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung upaya pemerintah tersebut. Menurut dia, sikap optimis masyarakat ini harus terus ditumbuhkan untuk mendukung langkah kerja pemerintah dalam pembangunan.

“Saya harap tidak pada kegiatan ini saja. Tapi untuk seluruhnya karena pada dasarnya apapun yang dilaksanakan pemerintah sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (bug)

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB Resmi Dicanangkan

Bupati Instruksikan Kampung KB Dikawal Aksi Nyata Sumbawa Besar (Suara NTB) Kampung KB secara resmi diluncurkan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, di dusun Batu Nisung desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kamis (17/3). Untuk kemudian dikawal dengan aksi nyata. Melalui keterpaduan dan intervensi sejumlah SKPD. Pencanangan Kampung KB ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumbawa yang didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Provinsi NTB, dan Kepala BKKBN Provinsi NTB. Dalam sambutannya, H. Husni menyampaikan, gerakan revolusi mental dimulai dari keluarga kepada masyarakat dan negara. Dalam rangka itulah, bagian penting dari semuanya adalah membangun perspektif pembangunan dalam konsekuensinya sebagai program hulu dan milik bersama. Penggarapannya dimaknai dalam konsep indikator-indikator kewilayahan, urgensi dan bersifat keterpaduan dan keintegrasian dari berbagai sektoral. Akhir tahun 2015 dan memasuki tahun 2016, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mencatat beberapa kejutan. Pertama, Indonesia memiliki program kampung KB, kedua Penyuluh KB (PKB) dan

Petugas Lapangan KB (PLKB) secara keseluruhan akan kembali vertikal di bawah BKKBN pusat. Dengan memandang sebagai garda terdepan pembangunan, kampung KB tengah mencoba membangun pusat-pusat penggarapan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam kewilayahan yang lebih terbatas, yakni kampung.

Sebuah unit tempat bermukimnya masyarakat yang lebih kecil dari desa atau kelurahan, kampung KB menjadi gerakan yang akan berkembang dan menarik.

“Betapa tidak, akan banyak program pemberdayaan keluarga yang akan hadir di kampung KB, bukan hanya sebatas program KB atau layanan kontrasepsi belaka,” terangnya.

Kampung KB menjadi ikon program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang memiliki keterpaduan program dengan berbagai stakeholder terkait dengan harapan kesejahteraan masyarkat dapat meningkat.

Kampung KB dapat dijadikan wadah dalam menggalakkan program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter Bangsa Indonesia yang secara optimal mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.

“Terkait dengan eksistensi kampung KB di Kabupaten Sumbawa, saya instruksikan agar dengan segera dikawal dengan

aksi nyata dengan intervensiintervensi program dari berbagai SKPD terkait dalam nuansa membangun dan pembangunan yang bernilai keterpaduan dan terintegrasi dengan baik,” tandas H. Husni.

Program kampung KB, lanjut Bupati, juga menjadi program strategis maka masuk dalam usulan RPJMD Kabupaten Sumbawa, sehingga dengan segera membentuk satu kampung KB di tiap-tiap kecamatan dalam periodik waktu 2016. Kabupaten Sumbawa dalam keniscayaan selalu memberikan dukungan dan komitmennya, ditandai dengan lahirnya regulasi yang memperkuat program kependudukan, keluarga berencana serta membangun penguatan keterpaduan dan keintegrasian program. “Saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas upaya dan ikhtiar jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa, atas segala prestasinya pada level regional Nusa Tenggara Barat maupun nasional, bahkan yang lebih penting daerah ini atas dimensi pengelolaan dan advokasi program acap memberikan paparan dan ekspose program di tingkat nasional. Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran berbagai komponen terkait, pada pencanangan kampung KB

di Kabupaten Sumbawa karena kemajuan suatu daerah memang tidak lepas dari dukungan dan sinergisitas semua pihak baik itu di pusat, provinsi hingga di daerah. Semoga momentum silaturahim ini menjadi komitmen dan energi dahsyat dalam hajatan bersama memperkuat visi misi pembangunan yang sama-sama kita emban,” harap Haji Husni, sapaan akrab Bupati Sumbawa.

Sebelumnya, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Ir. A. Yani dalam laporannya menyampaikan, kampung KB Batu Nisung akan direncanakan intervensi program pembangunan di antaranya BKBPP akan

menjalankan program pelayanan KB MKJP, Pembinaan Pospa – BKB, pembinaan kelompok – kelompok kegiatan, sosialisasi Genre, pemberdayaan keluarga.

Dinas Sosial dengan program asistensi lanjut usia terlantar, dan disabilitas, program keluarga harapan (PKH), bedah rumah lansia. Kantor Ketahanan Pangan dengan program Pangan lestari (RPL). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan program pemberdayaan UKM dan Industri Kecil.

Kantor Kementerian Agama dengan program Pembinaan TPQ. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan program peningkatan produksi, penyediaan prasara-

na dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta program peningkatan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan SDM pertanian. Dinas Pekerjaan Umum dengan program penyediaan air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan dengan program upaya menurunkan AKI dan anak. Serta program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabupaten Sumbawa telah memiliki program inovasi daerah yang bernama Posyandu, PAUD dan BKB (POSPA – BKB) yang tumbuh

tahun 2008.

Yani juga mengulas capaian prevalensi kesertaan KB sebesar 77,06 persen, tingkat kualitas kesertaan KB (MKJP) sebesar 47 persen, keluarga pra sejahtera (miskin) sebanyak 16,32 persen.

Tahun 2016, akan menancapkan menara “Konsep mimpi” sebagai tahun revitalisasi program. Seiring mimpi besar BKBPP Sumbawa, kiranya kampung KB menjadi agenda seratus hari pemerintahan Husni Mo. Pembentukan Kampung KB Batu Nisung sebagai tanda mulai dibentuknya kampung – kampung KB lainnya di seluruh Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. (arn/ind/*)

(Suara NTB/arn/ind) (Suara NTB/arn/ind)

PESAN PRESIDEN - Bupati menerima pesan Presiden Jokowi dari Kepala Perwakilan BKBBN NTB.

PENCANANGAN - Bupati didampingi Wabup dan Asisten Administrasi Umum dan Kesra Pemprov NTB memukul gong pencanangan Kampung KB.

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Festival Pesona Tambora 2016, Pemkab Dompu Terus Berbenah Dompu (Suara NTB) Presiden RI, Joko Widodo kembali dijadwalkan akan menghadiri puncak acara Festival Pesona Tambora (FPT) 16 April 2016 di Doro Ncanga Kabupaten Dompu. Pembenahan dan persiapan terus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Dompu, terlebih ini menjadi kunjungan kedua kepala negara ke Dompu.

Pemetaan lokasi acara kembali dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu bersama Dinas PU Dompu, Kamis (17/3) di sekitar lokasi acara puncak even Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 lalu setelah dilihat lokasi lain yang memungkinkan untuk lebih dekat dengan laut. Karena FPT tahun 2016 ini, temanya terkait Kemaritiman dan akan dipertontonkan atraksi dari kapal perang di perairan Teluk Saleh Dompu dan terjun payung.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB, menegaskan kehadiran Presiden Jokowi pada puncak acara FPT yang semula akan dihadiri oleh wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla. “Kemarin pihak Istana Negara menghubungi

Bupati bahwa Presiden akan menghadiri puncak Festival Pesona Tambora karena akan dirangkaikan juga dengan peresmian pabrik gula Tambora,” katanya.

Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Dompu, kata Hj. Sri Suzana, menjadi kebanggaan tersendiri. Karena kehadiran orang besar akan membawa berkah bagi daerah yang dikunjungi seperti akan diikuti program pembangunan untuk kemajuan daerah. “Pelaksanaan Festival Pesona Tambora ini menjadi salah satu kebijakan Presiden untuk promosi wisata Kabupaten Dompu di mata dunia,” ungkapnya.

Atraksi budaya yang akan dipertontonkan pada Presiden juga dibenahi, termasuk tarian tentang Tambora yang baru dan cantik. Tarian penyambutan dan berbagai kegiatan lain yang akan dilaksanakan pada puncak acara serta menjelang hari puncak. “Tema kita saat ini terkait kemaritiman, makanya nanti akan ada atraksi dari kapal laut milik TNI AL di teluk Saleh yang bisa disaksikan oleh pengunjung,” jelasnya.

Beberapa even akan dilaksanakan di Kabupaten Dompu pada Festival Pesona

Tambora tahun 2016 ini, di antaranya acara bakar jagung, penyajian timbu, cera labu (doa selamatan laut), pacuan kuda tradisional, dan malam kesenian daerah.

Juga kembali dilaksanakan, Tambora running dan Tultra yang finishnya di Doro Ncanga Dompu. Untuk Tambora running lintas Sumbawa 320 K mengambil titik start di Taliwang Sumbawa Barat dan lintas Sumbawa 100 K mengambil titik start Kota Bima ke Doro Ncanga Dompu. Sementara Tambora ultra 50 K dan 20 K dengan lari mendaki gunung Tambora melalui jalur Doro Ncanga.

Kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan tahun 2015 lalu ini akan dilaksanakan pada 13 - 16 April.

Untuk event Tambora bike camp yang mengambil titik start dari Kota Mataram dan finish di Doro Ncanga Tambora pada 14 - 16 April akan dilakukan sambil berkemah di dua titik yaitu Utan dan Pidang Sumbawa. Selain itu, juga diadakan 2 days adventure Tambora oleh KNPI Dompu bersama IMI NTB pada 16 - 17 April dan pacuan kuda tradisional pulau Sumbawa di lapangan Lepadi Dompu. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

TINJAU - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si bersama Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu, Ir. A. Muis bersama jajaran masing – masing meninjau lokasi yang akan dijadikan puncak acara Festival Pesona Tambora tahun 2016 di Doro Ncanga Dompu, Kamis (17/3).

Tangani Teroris, Polda NTB akan Lakukan Pendekatan Kemanusiaan

Festival Harus Dipusatkan di Kaki Tambora

Bima (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, S.H., M.H mengakui, selama ini penanganan teroris cenderung represif. Namun kini pihaknya akan melakukan pendekatan kemanusiaan, yang bersinergi dengan pihak pemerintah daerah (Pemda).

“Soal penanganan teroris, sekarang kita akan mencoba melakukan pendekatan pendekatan kemanusiaan,” ucapnya, Rabu.

Kata dia, hal itu didukung pemerintah daerah yang berkomitmen untuk membangun lapangan pekerjaaan.

“Lapangan kerja sudah diprogramkan oleh pemda,”

katanya.

Bahkan menurut dia, masyarakat yang dulunya takut mendengar teroris, kini telah berani dan terbuka dengan memberikan pencerahan.

“Masyarakat dan pemerintah telah bersinergi, saya kira tidak ada yang susah,” terangnya.

Sebab, menurut Umar, san-

gat mudah bagi kelompok ini (teroris) untuk mencuci otak.

Yang bertujuan membawa ke arah ideologi garis keras (Igaras).

“Mereka akan membandingkan pada konsep wilayah dan perwilayahan,” katanya.

“Hal ini akan terus dilakukan, sehingga mereka tidak akan berbuat yang tidak benar,” katanya lagi. (uki)

Pejabat di Bima Wajib Lapor Harta Kekayaan Bima (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para kepala SKPD, kepala bagian lingkup Setda dan para Camat se-Kabupaten Bima.

Surat dengan nomor 800/ 019/03.8/2016 itu, untuk meningkatkan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Dalam surat itu, Bupati mewajibkan setiap pejabat eselon II, III dan IV untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki hingga Desember

2015. Sementara pejabat eselon II dan para pengelola anggaran serta panitia pengadaan barang dan jasa, penyampaian laporannya ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan pejabat eselon III dan IV langsung disampaikan kepada Bupati.

Untuk kepentingan verifikasi dan klarifikasi atas laporan hasil kekayaan tersebut, diinstruksikan agar melampirkan salah satu bukti pendukung harta kekayaan seperti fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli, SPPT. Kepemilikan kendaraan dan dokumen lain yang bersifat memberikan keterangan bahwa harta kekayaan tersebut di bawah penguasaan wa-

jib lapor. Mengingat laporan harta kekayaan ASN tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana aksi pemberantasan korupsi dan bahan lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2015.

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Bima melalui kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima.

Untuk selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat, sebagai acuan dalam monitoring tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan, melakukan verifikasi, dan klarifikasi kepada wajib lapor jika terindikasi ada ketidakwajaran. (uki)

Syafruddin

Bima (Suara NTB) Peringatan meletusnya gunung Tambora bakal digelar bulan April mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bima, Drs. Syafruddin, meminta kegiatan yang kini bernama pesona Tambora itu, harus dipusatkan di Kaki Gunung Tambora.

“Festival ini semestinya tidak boleh dilakukan di wilayah Doro Ncanga.

Harusnya dilaksanakan di kaki gunung Tambora,” ucapnya kepada Suara NTB, Kamis (17/3).

Kata dia, pada saat melakukan rapat dengan Pemprov belum lama ini, Syafruddin pernah menyampaikan, jika festival Tambora itu digelar di Doro Ncanga,

sama halnya berkhayal mengenai Tambora itu.

“Gunung Tambora harus ditunjukkan pesonanya, bukan sekadar kegiatan seremonial,” katanya.

Menurut dia, Tambora memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang memikat. Antara lain mata air yang keluar dari batu cadas yang cukup luar biasa, yang tidak kalah seperti mata air gunung Bromo di pulau Jawa.

“Belum lagi ada peninggalan reruntuhan sejarah meletusnya Tambora,” akunya.

Di samping itu, status gunung Tambora kini dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) taman nasional Tambora.

“Meski sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Bima, namun gunung Tambora dikelola BKSDA,” terangnya.

Dia menambahkan, terkait pesona Tambora yang bakal digelar beberapa hari lagi, Syafruddin mengajak semua masyarakat di sekitar gunung itu, untuk bersama menunjukkan objek wisata yang terbaik di daerah masing - masing.

“Suksesnya kegiatan ini, setidaknya akan mampu menarik wisatawan untuk datang ke Tambora,” pungkasnya. (uki)

Pemkab Bima Berupaya Selesaikan Polemik Antarnelayan Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan berupaya secepatnya menyelesaikan polemik para nelayan desa Rompo Kecamatan Langgudu, yang dilarang menangkap ikan oleh nelayan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di perairan Kolo belum lama ini.

Bupati melalui Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, Suryadin, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (17/3) mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait di Kota Bima, salah satunya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami sudah menerima laporan adanya larangan menangkap ikan. Secepatnya akan diselesaikan dengan berdialog dengan pihak terkait untuk melahirkan solusi yang sama - sama menguntungkan,” ucapnya.

Kata dia, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal - hal yang diinginkan, seperti terjadinya ketegangan, yang akan menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan desa Rompo dan Kolo.

“Kami tidak ingin larangan menangkap ikan ini merambat kemana - mana. Makanya kami akan agendakan secepatnya,” katanya.

Terlepas dari itu, Suryadin menyesalkan tindakan nelayan Kolo yang secara sepihak

melarang nelayan Rompo menangkap ikan di perairan setempat. Sebab, kata dia, akibat hal tersebut, nelayan Rompo mengalami kerugian yang besar, lantaran tidak bisa melaut dan mencari ikan.

“Sungguh kita sesalkan.

Kenapa harus dilarang padahal orang mencari nafkah,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, pelarangan tersebut tidak berdasar karena tidak memiliki kekuatan hukum. Mengingat nelayan Rompo merupakan warga NKRI bukan nelayan asing.

“Menyuruh dan melarang, kan harus ada dasarnya,” sambungnya.

Dia menambahkan, jika nelayan Rompo mencari ikan

menggunakan bom ataupun racun ikan. Maka warga atau nelayan setempat boleh melarang, namun harus melibatkan aparat kepolisian.

“Apapun persoalan, warga dan nelayan tidak boleh bertindak sendiri, harus melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya,” pungkasnya .

Sebelumnya, puluhan nelayan desa Rompo Kecamatan Langgudu, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, pada Selasa (15/3).

Nelayan tersebut mengadukan nasibnya, lantaran beberapa hari terakhir dilarang menangkap ikan di sekitar perairan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima oleh nelayan setempat. (uki)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Musrenbang 2016 (4)

TERPIJAR Jadi Program Unggulan Kabupaten Dompu Dompu (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu di bawah kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu memilih tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut dan pariwisata (TERPIJAR) sebagai program unggulan daerah selama lima tahun. Penetapan gunung Tambora sebagai taman nasional dan pengembangan pabrik gula dari tebu rakyat membuat dua program ini menjadi bagian program unggulan selain PIJAR yang telah dikembangkan pada periode pertama.

Pada musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Dompu tahun 2016 oleh Badan perencanaan daerah dan Litbang Kabupaten Dompu menjadikan “Melanjutkan Pemantapan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan TERPIJAR (Tebu Rakyat, Sapi, Jagung, Rumput Laut, dan Pariwisata) bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat” sebagai tema

Musrenbang awal kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu. “Kita tetapkan TERPIJAR sebagai komoditi unggulan untuk dikembangkan lima tahun kedepan,” kata Bupati Dompu, Senin (14/3) lalu.

Masuknya pariwisata sebagai salah satu komoditi unggulan daerah tidak lepas dari peristiwa letusan gunung Tambora yang puncaknya 10 – 11 April 1815 silam mampu mengubah iklim dunia dan tercatat sebagai letusan gunung terdahsyat kedua di dunia.

Tiga kerajaan di sekitar Tambora yaitu kerajaan Sanggar, kerajaan Papekat dan kerajaan Tambora lenyap tertimbun material letusan gunung. Sebagian wilayah Tambora dan wilayah Papekat menjadi wilayah kerajaan Dompu pasca musibah letusan gunung Tambora.

Kedahsyatan letusan gunung Tambora sehingga selalu dikenang dan membuat ilmuan selalu tertarik untuk mengkajinya. Sisa letusan gunung Tambora yang membentuk kaldera dengan kedalaman se-

kitar 1 Km dan diameter sekitar 10 Km sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaki untuk mendakinya.

Di selatan gunung Tambora terdapat teluk Saleh dan menurut ilmuan memiliki potensi perikanan hingga Rp 11 triliun per tahun. Di sebelah barat terdapat pulau Moyo yang memiliki potensi alam untuk daerah pariwisata, sehingga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Teluk Saleh, Moyo, Tambora (SAMOTA).

Kabupaten Dompu memiliki nilai strategis dari KEK SAMOTA dan cukup potensial untuk mengembangkannya sebagai daerah wisata. Terlebih pada peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora tahun 2015 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani prasasti perubahan status gunung Tambora sebagai taman nasional gunung Tambora dan ditetapkan Festival Tambora dalam kalender even tahunan pariwisata Nasional yang dibiayai APBN. Program nasional swasembada gula yang dicanangkan pemerintah tahun 2011 lalu dengan

menetapkan tujuh daerah sebagai pengembangan tebu dan pabrik gula, di NTB ada berada di lereng gunung Tambora Kabupaten Dompu. Dari tujuh wilayah yang dicanangkan pemerintah pusat, hanya di Dompu yang sukses dengan dukungan masyarakat sekitar yang ikut menanam tebu dan sistem plasma bersama perusahaan.

Pada puncak Festival Pesona Tambora, 16April 2016 yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo juga direncanakan akan meresmikan dimulainya pabrik gula Tambora milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS). “Jika HUT Dompu tahun 2015 lalu, Dompu dihadiahi gunung Tambora, tahun ini kita dihadiahi pabrik gula dan kita harus bersyukur,” kata H. Bambang M Yasin dalam beberapa kesempatan.

Kehadiran pabrik gula Tambora, katanya selain menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat juga akan banyak peredaran uang di Dompu sehingga mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Berbagai sektor juga akan ikut tumbuh

dari pabrik gula seperti perkebunan, peternakan, pariwisata, usaha kecil menengah (UKM dan industri kecil menengah (IKM) dan lainnya. “Dompu kedepan akan semakin terdepan di NTB,” kata bupati.

Sementara PIJAR yang menjadi komoditi unggulan lima tahun kepemimpinan H. Bambang M. Yasin sebelumnya sudah berjalan baik untuk komoditi jagung. Masyarakat pun sudah ter-

biasa dan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Untuk sapi dan rumput laut justru akan terus dikembangkan lima tahun kedepan. Bahkan keberadaan tebu yang dikembangkan melalui pabrik gula juga menyiapkan pakan yang cukup bagi ternak rakyat.

Bupati pun menargetkan di akhir kepemimpinannya tahun 2021 mendatang bisa menjadikan Dompu sebagai daerah yang

terdepan di NTB, bahkan Indonesia. Angka kemiskinannya tersisa antara 5-6 %. Usia harapan hidup semakin tinggi. Lama usia sekolah juga semakin lama dan terdidik. “Lima tahun kita samasama membangun daerah ini dengan hasil yang terarah dan cukup jelas. Apa yang menjadi kekurangan kita lengkapi dan apa yang menjadi masalah, kita keroyok bersama agar bisa teratasi,” tegas H. Bambang. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

PIMPIN SIDANG - Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP saat memimpin sidang Musrenbang bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dalam Musrenbang tahun 2016.

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Janjikan Calon TKI Dokumen Selesai Satu Hari

Mantan Pengurus PPTKIS Ditangkap

Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta mengurus dokumen kependudukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar. Khususnya kepada masyarakat dengan kebutuhan untuk bekerja di luar negeri agar tidak menuai masalah trafficking. Baru-baru ini, Polda NTB menangkap dua tersangka diduga pemalsu dan pembeli dokumen kependudukan persyaratan keimigrasian. Korbannya sebagian besar diduga adalah calon TKI. FR alias OZ alias DN, warga Mamben Lauk, Wanasaba, Lombok Timur tertangkap tangan Kamis (21/1) kemarin, tengah menenteng sejumlah dokumen berupa KTP manual, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran di sekitar Kantor Imigrasi Mataram.

Pengembangan kasus tersebut mengarah pada keterlibatan ID, warga Karang Baru, Mataram yang diduga sebagai pemesan dokumen palsu tersebut.

Penangkapan itu bermula dari informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang menjanjikan pengurusan dokumen dalam waktu cepat dan singkat, hanya satu hari untuk keperluan pemberangkatan calon TKI.

Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda NTB melalui Kepala Subdirektorat IV PPA, AKBP I Putu Bagiartana, SH Kamis (17/3) di Mapolda NTB mengungkapkan, dalam kenyataannya tersangka tidak mengurus, melainkan memalsukan dokumen tersebut. “Tersangka membuat sendiri dokumen dengan memindai tandan tangan pejabat Dukcapil Lotim,” ujarnya.

Dokumen itu kemudian dibubuhi stempel diduga palsu pula.

Dokumen itu, sambung dia, dibuat dengan menggunakan blangko kosong asli yang didapat dari seseorang di Mataram yang kini masih dalam pengejaran polisi. Sementara blangko

didatangkan dari Jawa. Para korban yang adalah masyarakat tidak memiliki dokumen lengkap atau sudah habis masa berlakunya itu, diimingi pengurusan cepat dengan pembayaran sejumlah nominal tertentu.

Untuk kartu keluarga dan KTP manual, diberi tarif Rp 50.000, sementara akte kelahiran ditarik biaya Rp 150.000.

“Dokumen-dokumen itu dibuat untuk identitas penduduk Lombok Timur. Walaupun korbannya beralamat di daerah lain. Itu awal mula kecurigaannya,” terang Bagiartana. Para korban diantaranya ada yang berasal dari Loteng dan Pulau Sumbawa.

Mantan pengurus PPTKIS itu,

lanjut dia, melancarkan aksinya selama enam bulan sejak pertengahan 2015 lalu. Untuk mengelabui keimigrasian, tersangka menggunakan nomor registrasi acak. Selain itu, identitas juga dipalsukan mengikuti identitas seperti tercantum di paspor korban. Nomor registrasi yang dibuat secara acak oleh tersangka setelah dicek di kantor Dukcapil ternyata tidak terdaftar sehingga disimpulkan palsu.

Polisi mengamankan barang bukti dari tersangka FR berupa dua printer, satu scanner, satu laptop, ratusan lembar blangko kosong asli, belasan lembar akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP manual beserta sejumlah paspor. Diamankan pula stempel tertanda Dinas Dukcapil Lotim. Masih didalami dugaan keterlibatan oknum pemerintah dalam penyediaan blangko kosong asli tersebut. “Apakah penyuplai memiliki kompetensi terkait penerbitan blangko tersebut,” jelas Bagiartana.

Bagiartana menjelaskan, pengalaman tersangka FR sebagai pengurus PPTKIS diduga membuat tersangka mengerti seluk beluk pengurusan dokumen kependudukan dan memanfaatkan celahnya. Tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Berkas tersangka sudah siap dilimpahkan tahap dua kepada JPU Kejati NTB. Pengungkapan ini, kata Bagiartana, sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi trafficking. Saat ini pihaknya hanya menjerat pasal pemalsuan dokumen, sementara masih didalami adanya unsur tindak pidana perdagangan orang.

“Belum ada indikasi yang bersangkutan yang mensponsori pemberangkatan,” ungkapnya.

Hanya saja, dikhawatirkan para korban ketika sudah berangkat ke luar negeri rentan dengan ancaman temuan dokumen ber-

BARANG BUKTI - Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP I Putu Bagiartana, menunjukkan barang bukti berupa sejumlah dokumen kependudukan diduga palsu serta dua tersangka pemalsu dan pembeli dokumen di Mapolda NTB, Kamis (17/3). masalah oleh pihak negara tujuan.

Bagiartana mengimbau masyarakat agar tidak mencari jalan pintas dalam pengurusan dokumen kependudukan, apalagi untuk kebutuhan keberangka-

tan ke luar negeri untuk menjadi TKI. Dampakanya, kata dia, pemerintah maupun aparat kepolisian akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan.(why)

Butuh Ide ’’Gila’’ Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Sering Jadi Objek Politik KEBIJAKAN pengalihan pengelolaan jenjang pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke Provinsi tidak saja disambut baik oleh kalangan guru. Rencana itu juga disambut baik oleh kalangan DPRD NTB. DPRD berharap setelah pengelolaan sekolah menengah menjadi kewenangan provinsi, diharapkan akan lebih baik, juga untuk mengindari para guru untuk terseret dalam praktik politik praktis.

Tidak bisa dipungkiri memang, selama ini, kewenangan pengelolaan berada di bawah kabupaten/kota. Setiap Pilkada, sekolah-sekolah seringkali menjadi objek yang dipolitisasi. Itu membuat guru dan siswa akhirnya menjadi korban politik.

Anggota Komisi V, DPRD NTB, yang membidangi masalah pendidikan, Misfalah S.Pd pada Suara NTB, Kamis (17/3) kemarin mengaku menyambut baik kebijakan itu. Ia berharap setelah dikelola oleh provinsi, sekolah-sekolah menengah tidak lagi menjadi objek politik.

“Kita sangat berharap dari dulu sebenarnya. Karena selama di bawah kabupaten/kota sekolah-sekolah sering sekali menjadi korban politik. Kasian para guru dan siswanya,” ujarnya.

Dengan ditariknya kewenangan pengelolaan ke provinsi, Misfalah, mengaku ia sebagai wakil rakyat di perlemen sangat siap untuk mendukung berbagai bentuk program pengembangan kualitas pendidikan. “Kita akan siap untuk mendukung program pendidikan dengan memberikan anggaran yang sesuai kebutuhan. Ini akan menjadi prioritas kita di komisi V,” katanya.

Selain itu, anggota DPRD NTB dari dapil Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima itu, setelah sekolah dikelola dibawa provinsi, ia berharap akan ada pemerataan terhadap akses penddikan di NTB. Karena menurutnya selama ini ketimpangan akses sekolah masih tinggi di NTB. Ia menyebutkan seperti di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bima, masih banyak anakanak belum menikmati akses pendidikan yang berkualitas.

“Dengan ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk daerah-daerah terpencil untuk bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Kita harapkan ada pemerataan, baik dari sisi distribusi guru maupun anggaran, ini aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (ndi) Misfalah (Suara NTB/ndi)

Bentuk IPWL Baru DI NTB terdapat 55.319 penyalahguna narkoba.

Prevalensi penyalahguna mencapai 1,6 persen dari total penduduk NTB. pada tahun 2016 ini, BNNP NTB menargetkan 400 penyalahguna narkoba direhabilitasi.

Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTB, dr. Yolly Dahlia, SpKj mengatakan, mengatasi masalah rehabilitasi diperlukan kerjasama semua pihak untuk menanggulangi setiap kendala yang muncul, (Suara NTB/why) khususnya dalam konteks Yolly Dahlia sosial dan kesehatan.

“Kita dorong supaya kita bisa cepat dorong terbentuknya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pusat rawat inap di luar NTB biayanya cukup besar,” terangnya dalam sebuah Diskusi Interaktif Program Rehabilitasi BNNP NTB dengan Instansi Pemerintah di Mataram, Kamis (17/3).

Hal itu seperti diamanatkan dalam Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. “Pembiayaan institusi diatur dalam Permenkes tersebut,” jelasnya.

Yolly menjelaskan, biaya rehabilitasi rawat inap di rumah sakit dapat mencapai Rp 18,6 juta per orang selama tiga bulan. Penyedia rawat inap di NTB diantaranya RS Bhayangkara, Mataram, RSJ Mutiara Sukma, dan SPN Polda NTB. Hingga saat ini, BNNP NTB melalui fasilitasi klinik pratama telah merehabilitasi 111 orang penyalahguna narkoba dengan metode rawat jalan. 62 orang diantaranya adalah penyalahguna narkoba yang secara sukarela mendatangi pihak BNNP NTB meminta untuk menjalani rehabilitasi.

Pihaknya mendorong agar pemerintah melalui dinas terkait maupun rumah sakit agar mulai menyediakan layanan rawat inap bagi rehabilitasi medis penyalahguna narkoba. Sementara untuk rehabilitasi sosial didorong setiap kabupaten/ kota di NTB dapat membantu kerjasama dengan dua pondok pesantren di masing-masing daerah.

Selama ini, yang menjadi kendala dalam proses rehabilitasi diantaranya penyampaian informasi, stigma masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba sehingga menciptakan diskriminasi, serta ketakutan akan konsekuensi hukum. (why)

BERI SANTUNAN - Kapolda NTB, Umar Septono memberikan santunan kepada dua anggota polisi yang menderita sakit menahun dalam acara Dharma Santhi Nyepi 2016 Polda NTB, Kamis (17/3) di Gedung Sasana Dharma Mapolda NTB. Kapolda menegaskan agar umat Hindu anggota Polda NTB dan jajaran mengimplementasikan Catur Brata Nyepi dalam melaksanakan fungsi tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat NTB.

DPO Terduga Pembunuh Warga Kambeng Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Salah satu terduga pembunuh L. Busyairi warga Dusun Kambeng Desa Sekotong Timur, berhasil diringkus jajaran Kepolisian Lombok Barat (Lobar). Terduga pelaku berinisial KD berhasil diringkus di Kuripan.

Kini pelaku diamankan di Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaku terancam pasal berlapis. Masing-masing dugaan pembunuhan pasal 338 jo 55 jo 170 jo 351 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Hal ini dikatakan, Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan di kantornya, Kamis (17/3) kemarin.

“Pelaku pembunuhan warga di Kambeng Lembar berhasil diringkus di Kuripan Kamis sekitar pukul 10.00 Wita,” kata Joko.

Dijelaskan, kronologi pen-

angkapan pelaku bermula dari hasil pengembangan dan penyelidikan oleh aparat tim Opsnal Reskrim Polres Lobar.

Atas hasil penyelidikan tersebut, tim melakukan pengintaian beberapa hari. Sehingga Kamis, sekitar jam 10.00 Wita tim Opsnal Reskrim berhasil mengamankan terduga pelaku di jalan raya Kuripan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan menggunakan sajam. Namun polisi berhasil meringkus pelaku. Hasil penggeledahan, pelaku membawa beberapa bilah sajam.

Dijelaskan lebih jauh, penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban L. Busairi warga Kambeng. Pelaku secara bersama-sama dengan pelaku lain, persisnya Hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2014, diduga membunuh korban di rumahnya.

Beberapa pelaku yang merupakan rekan pelaku antara lain G, HA, telah divonis.

Sedangkan pelaku lain K telah ditangkap. Sementara dua pelaku, A dan AR masih DPO. “Peran dari tersangka insial K ini diduga melakukan penusukan menggunakan tombak ke bagian dada sebelah kanan korban,” ujarnya.

Selain terlibat kasus pembunuhan, tersangka juga terlibat kasus pencurian ternak.

Tersangka bersama kawanan pelaku yang lain yang telah berstatus terpidana, antara lain M alias C bersama dengan grup pelaku A, AM, AO, B, dan K telah mencuri 2 ekor sapi di wilayah Dusun Lendang Andus Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar.

Tahun 2015 lalu, Polres telah menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan itu. Untuk mengungkap kasus pembunuhan itu polisi telah memeriksa banyak saksi. (her)

Mataram (Suara NTB) Narkoba telah merasuki segala sendi kehidupan merusak tatanan moral masyarakat.

Diperlukan ide dan gagasan revolusioner untuk memutus jaringan peredaran narkoba melalui program rehabilitasi penyalahguna narkoba oleh seluruh instansi lintas sektoral.

Kualitas rehabilitasi membawa penyalahguna untuk meninggalkan secara total ketergantungan terhadap narkoba.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional NTB, Kombes Pol Drs Sriyanto, MSi dalam membuka Diskusi Interaktif Program Rehabilitasi BNNP NTB dengan Instansi Pemerintah, Kamis (17/3) di Hotel Puri Indah, Mataram. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten se-Pulau Lombok, serta perwakilan Rumah Sakit Umum Provinsi dan kota/ kabupaten se-Pulau Lombok.

Sriyanto menerangkan, secara nasional, penyalahguna mencapai 4,7 orang, kecanduan berat mencapai 1 juta orang. Di NTB sendiri terdapat 55.319 penyalahguna narkoba. Prevalensi penyalahguna mencapai 1,6 persen dari total penduduk NTB. Jika dengan asumsi pecandu berat mencapai 10 ribu orang, maka tugas berat ke depan menanti. “Mau diapakan yang ribuan orang ini? Kita harus bekerja ekstra keras.

Harus ada ide gila program rehabilitasi yang 55 ribu ini. Mau ditaruh dimana?,” tegasnya.

Fenomena saat ini, lanjut dia, narkoba adalah masalah

nasional karena sudah mengakar di semua lingkungan tidak pandang bulu. Mulai dari lingkungan pesantren hingga kepala daerah, seperti terungkap beberapa waktu lalu.

Di bidang pemberantasan sendiri, pihaknya bersama aparat kepolisian sudah berupaya memutus jaringan. Penyuplai berupa bandar dan pengedar diburu bahkan turun perintah dilumpuhkan dengan tembak di tempat.

Pemberantasan dibarengi dengan vonis berat hakim di persidangan agar efek jera dirasakan dalam bentuk rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pemain besar diberantas, dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Agar tidak semakin banyak mereka ‘membunuh’ orang. Sekitar 33-40 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Mereka enak saja menikmati hasil jualannya sementara masyarakat kita terbunuh setiap hari,” terangnya.

Seiring dengan upaya penindakan hukum yang semakin gencar, lanjut Sriyanto, modusmodus peredaran pun semakin berkembang. Memanfaatkan celah jalur transportasi darat, laut, dan udara. “Bahkan ada yang masih bisa kendalikan lewat lapas,” ujarnya.

Ia mengajak para peserta diskusi untuk secara bersama merumuskan program rehabilitasi dengan mengutamakan kesadaran diri penyalahguna narkoba. Sebab, kesadaran diri untuk menjalani rehabilitasi secara sukarela dapat memudahkan proses penyalahguna untuk sembuh secara utuh dari ketergantungan terhadap narkoba. (why/*)

SAMBUTAN - Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto memberi sambutan dalam Diskusi Interaktif Diskusi Interaktif Program Rehabilitasi BNNP NTB dengan Instansi Pemerintah, Kamis (17/3) di Hotel Puri Indah, Mataram.

Diduga Pintu Masuk Penyelundupan Narkoba

NTB Rawan Titik Pelabuhan Gelap Mataram (Suara NTB) Penyelundupan barang ilegal ataupun narkoba tidak dipungkiri dapat masuk melalui pelabuhan gelap yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Mengantisipasi itu, patroli keamanan laut terus dilakukan serta memperketat sejumlah titik yang disinyalir rawan.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, mengatakan, bahwa pihaknya selama ini mengatensi sejumlah jalur masuk resmi ke NTB, baik itu pelabuhan, terminal maupun bandara. Khusus untuk pelabuhan, pihak kepolisian memetakan sejumlah titik pelabuhan gelap diduga rawan penyelundupan.

“Di luar jalur (pelabuhan) resmi yang ada sekarang kita patroli terus. Secara khusus kita petakan kira-kira beberapa titik,” ujarnya, Kamis (17/ 3) di Gedung Sasana Dharma Polda NTB seusai menghadiri Dharma Santhi Nyepi Ikatan Keluarga Besar Hindu

Dharma Polda NTB. Pihaknya selama ini juga mengantisipasi penyelundupan di berbagai pintu masuk dengan mengerahkan kekuatan nyata dalam bentuk penjagaan pintu-pintu masuk resmi. Khusus untuk mengantisipasi narkoba, pihaknya hampir setiap hari melakukan razia, khususnya di pelabuhan.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Drs. H. Agus Sarjito mengakui bahwa pihaknya memantau keberadaan sejumlah titik pelabuhan tikus di NTB. Sebab menurut catatannya, keberadaan pelabuhan tersebut mengindikasikan adanya gerak-gerik peredaran narkoba.

Pihaknya juga tetap memantau sejumlah jalur pintu masuk resmi lainnya. “Kita wanti-wanti juga itu. Termasuk yang pengamanan ketat sekalipun. Seperti bandara,” terangnya.

Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs Sriyanto, MSi mengatakan, pelabuhan tidak

resmi yang diduga marak di NTB menjadi salah satu modus penyelundupan narkoba. “Pelabuhan tikus tidak ada penjagaan. Kemungkinan (narkoba) masuk lewat situ, ada,” terangnya saat ditemui di tempat terpisah.

Ia menjelaskan perihal salah satu modus memanfaatkan pelabuhan gelap tersebut, bahwa narkoba diselundupkan dengan menggunakan kapal atau sampan kecil dari kapal bertonase besar yang lepas jangkar jauh dari pantai. Bahkan, para pelaku membawa barang turun langsung di pantai tanpa melalui pelabuhan.

“Di sini mungkin juga ada.

Informasinya kita cari, kita dalami terus,” ujarnya. BNNP NTB, sambung dia, menjalin koordinasi dengan masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan untuk memberikan informasi jika suatu waktu menemukan kegiatan kapal yang mencurigakan.

Terkait modus itu, kata

Sriyanto, sangat dimungkinkan terjadi di NTB yang berkarakter kepulauan dan memiliki garis pantai yang panjang. Tidak hanya NTB, jaringan peredaran narkoba di seluruh Indonesia disinyalir juga salah satunya menggunakan modus pengiriman melalui pelabuhan gelap.

Selain itu, pengungkapan narkoba yang dilakukan hampir setiap hari mengindikasi ramainya peredaran barang haram tersebut di NTB. Berbekal data penyalahguna narkoba di NTB sebanyak 55.319 orang, ia menduga kebutuhan ribuan pecandu narkoba diantara jumlah tersebut per hari dapat mencapai 5 kilogram.

“Penangkapan-penangkapan sebelumnya baik dari BNN maupun Polri tidak sebanding dengan data jumlah penyalahguna di NTB. Artinya masih ada banyak beredar.

Mereka (pengedar) memang licin,” ungkap Sriyanto.

Tak hanya pelabuhan yang

menjadi atensi, Bandar udara pun memiliki kerawanannya sendiri. Sebab, peralatan pendeteksi narkoba masih minim, seperti X-Ray yang khusus untuk mendeteksi narkoba yang dipunyai Bandara lain di Indonesia.

Sementara di BIL masih belum dilengkapi fasilitas serupa, masih sebatas X-Ray pendeteksi logam. Masih mengandalkan anjing pelacak satuan K-9 yang tidak stand by setiap waktu.

Oleh karena itu, sambung dia, peran masyarakat membantu dalam bentuk memberi informasi sangat diharapkan. “Jangan cuek. Karena di tengah-tengah kita ini masih banyak penyalahguna,” tegasnya. Pihaknya melaksanakan program rehabilitasi untuk memutus jaringan permintaan ke pengedar. Penyalahguna yang sudah sembuh nantinya akan membuat para bandar dan pengedar kehilangan konsumen. Sehingga diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diberantas. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Hindari Peningkatan Pajak

Sky Garden Romantis di Hotel Pratama HOTEL Pratama merupakan hotel yang mengedepankan kenyamanan pengunjung terutama melalui masakan tradisional yang menjadikan hotel ini berbeda dengan hotel pada umumnya. Masakan tradisional dengan bahan lokal yang dipilih secara khusus menambah keunikan hotel yang berdiri sejak Maret 2014 lalu.

Bukan hanya itu, hotel ini juga menyediakan cooking class (kelas memasak) bagi tamu yang ingin belajar memasak. Sky garden yang romantis menjadi salah satu ikon Hotel Pratama yang bisa dinikmati pengunjung yang ingin menikmati makan malam romantis di atap hotel ini.

“Kita punya sky garden biasanya digunakan untuk birthday party atau untuk candle light dinner. Suasanya cukup romantis untuk dinner, untuk masyarakat umum juga kami

menyediakan menu-menu spesial dengan harga yang terjangkau,” kata Sales and Marketing Hotel Pratama Feby Pianita kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (17/3) kemarin.

Lokasi yang strategis berdekatan dengan Taman Udayana menjadikan hotel ini tidak pernah sepi pengunjung. Hotel dengan 51 kamar ini memiliki tiga meeting room dengan kapasitas 300 orang. Bisa juga digunakan sebagai lokasi wedding party alias pesta pernikahan.

Untuk kamar, Hotel Pratama memiliki tiga tipe yaitu deluxe, superior dan standar. Kisaran harga sewa permalam pun beragam, mulai dari Rp 380 ribu hingga Rp 600 ribu.

Sky garden yang terletak di lantai lima ini menawarkan pemandangan kota yang menarik. Apalagi diiringi dengan live musik yang selalu ditampilkan oleh penyanyi-penyanyi

Halaman 9

Hotel Melati Diduga Enggan Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Saat ini hotel melati tengah menjamur di NTB, terutama di Kota Mataram.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa tidak sedikit hotel melati yang masuk kualifikasi hotel bintang. Namun pihak hotel diduga tidak ingin menaikkan status hotel karena menghindari peningkatan pembayaran pajak.

(Suara NTB/ist)

Sky Garden di Hotel Pratama profesional. Menambah kesan romantis saat berada di sky garden hotel ini.

“Biasanya banyak yang merayakan ulang tahunnya.

Harga yang kita berikan pun sangat terjangkau, masih bisa negosiasi juga. Suasananya juga sangat cocok untuk nongkrong atau ngopi-ngopi,” kata Feby.

Hotel ini memiliki keunikan pada masakan yang disajikan.

Semua bahan dan cara memasak dilakukan secara tradisional namun tetap memerhatikan

higienitas masakan. Apalagi general manager hotel ini pernah menjadi chef di berbagai hotel berbintang di NTB maupun luar NTB. Kecintaannya terhadap masakan menjadikannya untuk membuat kelas memasak bagi siapa saja yang ingin belajar memasak. Pada cooking class para tamu juga diajak langsung ke pasar untuk memilih sendiri bahan masakan yang akan digunakan. Menuju pasar, tamu diajak mengendarai cidomo, sebab lokasi antara hotel dengan Pasar Kebo Roek tidak terlalu jauh.

“Makanan disajikan oleh chef berpengalaman. Tidak perlu takut untuk makan di hotel, harganya cukup terjangkau,” ungkapnya. (lin)

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra tidak sepenuhnya membenarkan tudingan itu. Sebab, menurutnya sudah ada lembaga khusus yang dapat melakukan penilaian kualifikasi hotel.

“Saya pikir itu tidak bisa terjadi. Karena ada lembaga khusus yang telah dibentuk oleh Kementerian Pariwisata untuk melakukan penilaian kualifikasi hotel. Sehingga penilaiannya jelas,” kata Lanang.

Selama ini pihak hotel membayar pajak sebanyak 10 persen dari harga sewa kamar.

Semakin tinggi harga sewa, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayarkan.

Hal inilah yang diduga sebagai

penyebab banyaknya hotel melati yang tidak ingin dijadikan sebagai hotel bintang.

Apalagi saat ini hotel banyak bersaing pada harga sewa yang ditawarkan masing-masing hotel.

“Tidak bisa hindari peningkatan pajak. Mau harga tinggi mau tidak, bayar pajaknya tetap 10 persen. Kami tidak tahu persis apakah memang benar ada hotel melati yang tidak mau jadi hotel bintang,” kata Lanang.

Saat ini jumlah hotel melati di NTB mencapai 891 dengan jumlah kamar 9.015.

Fasilitas yang disediakan laiknya hotel melati pada umumnya. Namun informasi yang dihimpun Suara NTB, terdapat sejumlah hotel

melati yang telah memberikan fasilitas seperti hotel bintang namun dengan harga sewa yang relatif lebih murah. Sehingga pajak yang dikeluarkan pun dalam jumlah yang kecil.

Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Sebab semakin tinggi grade hotel, maka semakin tinggi pula harga sewanya. Dengan demikian jumlah nilai pajak yang diberikan pun semakin tinggi.

“Kalau dulu memang PHRI yang melakukan penilaian terhdap kualifikasi hotel. Tapi sekarang sudah tidak lagi, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hotel itu masuk kualifikasi hotel bintang atau tidak,” tandas Lanang. (lin)

(Suara NTB/ist)

Jennifer Lawrence dan Scarlett Johansson

Jennifer Lawrence - Scarlett Johansson Aktris Paling Mahal 2015 Los Angeles Jennifer Lawrence tercatat sebagai aktris berbayaran paling tinggi pada tahun 2015, dengan bayaran sebesar Rp 690 miliar, demikian menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (17/3).

Wanita yang meraih popularitas berkat perannya sebagai Katniss Everdeen dalam film franchise The Hunger Games (2012) itu sudah memantapkan jejak karirnya di dunia perfilman sejak usia 14 tahun dan berperan di tujuh judul film layar lebar sebelum akhirnya berlabuh di The Hunger Games yang mengantarkannya ke kesuksesan.

BookMyShow Indonesia mencatat, aktris den-

gan pendapatan tertinggi kedua adalah Scarlett Johansson dengan bayaran Rp 470 miliar.

Aktris pemeran Black Widow di beberapa film Marvel itu telah membintangi lebih dari 40 film layar lebar termasuk sebagai pengisi suara sejak tahun 1994.

Di tahun 2011, foto telanjang Scarlett yang dimaksudkan untuk mantan suaminya Ryan Reynolds tersebar luas secara online lantaran ponselnya diba-

jak oleh seorang lelaki bernama Christopher Chaney yang telah dijatuhkan 10 tahun kurungan penjara setelah kasus ini diinvestigasi oleh FBI. Film terbaru Scarlett Johansson adalah Captain America: Civil War akan tayang Mei 2016.

Aktris Melissa McCarthy menempati urutan ketiga sebesar Rp 305 miliar. Pemain serial drama komedi Amerika Gilmore Girls itu memulai kar-

irnya sebagai “comic”. Ia adalah alumni dari The Groundlings, sebuah grup sketsa komedi improvisasi yang berbasis di Los Angeles, California.

Melissa juga pernah menjadi host di empat episode acara sketsa komedi Saturday Night Live. Melissa akan kembali menghiasi layar lebar Juli nanti dalam film terbarunya “Ghostbusters” bersama Kristen Wiig dan Chris Hemsworth.

Urutan keempat adalah Fan Bingbing menjadi satu-satunya aktris di luar Hollywood yang masuk ke daftar aktris dengan bayaran tertinggi 2015 dengan bayaran senilai Rp 278 miliar.

Fan Bingbing adalah adalah seorang aktris dan penyanyi pop Cina Fan Bingbing. Tak hanya berakting dan bernyanyi, Fan Bingbing juga berlaga di belakang layar sebagai produser televisi.

Fan meraih kepopulerannya dari peran pendukung yang ia perankan di serial hit televisi Cina My Fair Princess (1997).

Tak hanya tergabung dalam jajaran aktris dengan bayaran tertinggi, Fan juga masuk ke dalam daftar Gaun Terbaik Internasional 2015 milik Vanity Fair.

Jennifer Aniston adalah aktris berbayaran tertinggi kelima di Hollywood pada 2015 dengan bayaran Rp 219 miliar. Perannya sebagai anak manja pada karakter Rachel Green di serial televisi Friends (1994-2004) itu berhasil membuatnya diingat masyarakat dan mendapatkan penghargaan dari beberapa ajang penghargaan seperti Primetime Emmy Award, Golden Globe Award, dan Screen Actors Guild Award.

Julia Roberts menempati peringkat keenam, satu peringkat di bawah Jennifer Anniston, lawan mainnya di film terbarunya Mother’s Day. Dia dibayar Rp 212 miliar. Pemeran utama film komedi romantis Pretty Woman (1990) tersebut dibayar senilai USD 300 ribu untuk perannya sebagai Vivian Ward dalam film tersebut.

Julia Roberts sudah 11 kali disebut sebagai salah satu dari 50 Orang Paling Cantik di Dunia versi majalah People itu telah membintangi hampir 50 film termasuk dua film barunya Mother’s Day dan Money Monster yang tayang April dan Mei mendatang.

Angelina Jolie menempati urutan ketujuh dalam daftar 10 aktris dengan bayaran tertinggi 2015 dengan bayaran sebesar Rp 199 miliar. Istri dari aktor Brad Pitt itu memulai debutnya di layar lebar saat berusia 7 tahun dalam film Lookin’ to Get Out (1982) bersama ayahnya John Voight yang juga merupakan seorang aktor. Karir aktingnya di Hollywood mulai melonjak sukses setelah ia berperan sebagai Lara Croft di film Lara Croft: Tomb Raider (2001). (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Juara Lomba Bercerita PERASAAN gembira dirasakan Paulina Devina Wijaya kala juri lomba bercerita tingkat SD/MI Se- Kota Mataram menyebut namanya menjadi juara pertama lomba bercerita yang diadakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Kamis (17/3).

Siswi yang kini duduk di kelasV SDK Tunas Daud ini terpilih sebagai juara pertama lomba bercerita dengan raihan nilai paling tinggi berdasarkan hasil penilaian tim juri.

Didampingi Chintya ibunya, ia mengaku sangat senang dapat terpilih menjadi juara lomba bercerita tingkat Kota Mataram ini. Sebelumnya, Paulina juga tercatat pernah beberapakali ikut lomba bercerita seperti pada kegiatan apresiasi Dikpora. “Tahun lalu pernah ikut, tahun kemarin juara dua, lomba yang diadakan oleh Dinas Dikpora Kota Mataram juga juara tiga,” urainya.

Selain jago bercerita, Paulina juga jago berpuisi. Pada kategori ini, ia pun sering menyabet juara Lomba puisi.

Chintya menuturkan sejak awal ia melihat anaknya memiliki potensi luar biasa dalam bidang bercerita.

Melihat ada potensi tersebut, ia lantas mencari tahu informasi tentang teknik bercerita yang baik dari rekan-rekannya dan mencoba untuk latihan. “Mulai dari jelas tiga, belajar otodidak, bertanya ke teman yang sudah ada, belajar teknik latihan, cari informasi,” urainya.

Diakuinya, tidak ada k u r s u s khusus bagi putrinya itu, Kini setelah menjadi juara lomba bercerita tingkat Kota Mataram, tugas b e r a t n y a menanti yaitu m e m b a w a nama baik Kota Mataram dalam ajang lomba bercerita tingkat Paulina Devina Wijaya provinsi. (dys)

Mahasiswa STIS PKL di Lobar dan KLU Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta sejak Senin (14/3) melakukan kegiatan lapangan atau PKL 55 di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). PHingga Kamis, mahasiswa STIS telah berhasil melakukan pencatatan terhadap rumah tangga dan unit usaha. Termasuk, wisatawan yang berkunjung ke daerah yang menjadi sampel.

Perwakilan STIS, Miftah Rezki Darmawan menjelaskan, dari hasil pencatatan sementara, mahasiswa sudah mendata 17.437 rumah tangga dan 4.606 unit usaha di Lobar dan KLU. ‘’Secara realtime, capaian dari penelitian ini dapat dilihat secara online di website pkl.stis.ac.id/monitoring,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (17/3).

Selama pelaksanaan penelitian ini, mahasiswa akan banyak berinteraksi dengan masyarakat Lombok Barat dan Lombok Utara. Pihaknya mengharapkan penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa STIS, tapi juga untuk masyarakat dan keberlanjutan pariwisata di Lobar dan KLU. Diakuinya, usai dibuka Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, 462 mahasiswa disebar ke titik-titik lokasi penelitian. 220 mahasiswa di Lobar dan 242 mahasiswa di KLU. Setelah sampai di wilayah masing-masing, mahasiswa mempersiapkan penginapan dan motor yang akan digunakan selama di Lombok.

Keesokan harinya, mahasiswa mulai melaksanakan tahap pertama dalam penelitian ini, yaitu penelusuran wilayah.

Mahasiswa menelusuri wilayah kerja masing-masing untuk pengenalan wilayah dan memastikan batas-batasnya. Selesai melakukan penelusuran wilayah, mahasiswa melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu pendaftaran rumah tangga dan unit usaha untuk mendata secara lengkap daftar rumah tangga dan unit usaha di wilayah tersebut. (ham)

(Suara NTB/ist)

PENDATAAN - Salah satu mahasiswa PKL STIS sedang melakukan pendataan pada salah satu warga di Lobar, beberapa waktu lalu.

Dikpora akan Panggil Kepala SMKN 3 Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom akan memanggil Kepala Sekolah (kepsek) SMKN 3 Mataram terkait dugaan dilarangnya siswa mengikuti ujian karena belum melunasi pembayaran SPP. Hal ini disampaikan Sudenom, Kamis (17/3) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

”

Mau dipanggil dulu untuk kita tanyakan alasannya. Kalau alasannya tidak jelas, baru kita kasih teguran,”

H. Sudenom

Pemanggilan kepsek akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan Sudenom akan meminta konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan tentang berita tersebut. “Mau dipanggil dulu untuk kita tanyakan alasannya. Kalau alasannya tidak jelas, baru kita kasih teguran,” cetusnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan

kan Anak Usia Dini Ditjen PAUD dan Dikmas, Ella Yulaelawati di sela acara Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD di Bandar Lampung, Rabu.

Untuk itu, Kemdikbud mendorong para guru dan tenaga kependidikan di PAUD yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 ribu mampu mengimplementasikan Kurikulum 2013 agar terdapat kesamaan persepsi dan standar dalam menyelenggarakan PAUD. “Persepsi yang sama dalam implementasi kurikulum sangat penting artinya, mengingat sebagai jenjang paling dasar Kurikulum PAUD 2013

memberi sanksi, karena menurutnya jika memang benar dugaan tersebut, maka dengan teguran dapat berdampak secara psikologis.

Sudenom menyampaikan kebijakan harus melunasi uang SPP sebagai syarat mengikuti ujian menurutnya bukan kebijakan dari Dinas Dikpora melainkan berasal dari kebijakan kepsek. “Kadang-kadang itu dari kepala sekolah,” ujarnya.

Pihaknya tidak pernah mengharapkan adanya peserta didik yang terhalang oleh pembiayaan dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah termasuk ujian. “Jadi jangan sampai terkendala karena uang,” ujarnya.

Menurutnya persoalan pembiayaan itu bisa ditangani dengan memanggil orang tua murid, tanpa perlu menghalangi murid tersebut untuk mengikuti ujian. Dengan memanggil orang tua murid bisa diketahui alasan atau kendala kenapa SPP belum dibayarkan.

Sudenom menyampaikan peserta didik di SMK biasanya mengeluarkan uang untuk

biaya praktik. “Biasanya di SMK itu ada PPL-nya, biasanya PPL itu ada biaya khususnya karena SMK, lain dengan SMA,” ujarnya.

Ia menyebutkan misalnya dalam praktiknya pelajar SMK jurusan otomotif butuh biaya untuk membeli kumparan kabel, itu membutuhkan biaya karena sekolah tidak menyediakan alat tersebut. “Itu tidak ada di sekolah dan merupakan kebutuhan siswa sendiri,” ujarnya.

Menurutnya jika memang siswa belum bisa membayar, sekolah bisa menalangi dulu.

“Mungkin caranya mereka pendekatan dengan orang tua, jangan dipaksa,” ujarnya.

Sudenom menambahkan sekolah jangan terlalu kaku dengan aturan seperti itu, jika memang persoalannya hanya seputar pembiayaan, sekolah bisa menalangi dulu sambil mencari tahu apa persoalannya kenapa siswa bersangkutan belum melunasi pembiayaan.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid, meminta agar pihak sekolah yang siswanya menunggak SPP tak berlaku arogan dengan tidak memberi masuk mengikuti ujian try out.

Hamid mengimbau agar siswa sebaiknya berkonsentrasi mempersiapkan diri menghada-

pi ujian nasional yang sudah di depan mata tanpa terbebani dengan biaya SPP atau uang komite yang menunggak. “Sama kayak kemarin ada yang melapor, benar apa ndak putrinya ngak dikasih masuk. Tapi pada prinsipnya ndak boleh sekolah tidak memberikan, masalah anak itu tetap melakukan suatu aktivitas, masalah pembayaran komite dan SPP orang tua punya urusan, panggil orang tua, jangan menggangu proses belajar mengajar anak,” jelasnya, Kamis (17/3).

Meskipun ada laporan dan pemberitaan mengenai adanya siswa yang tidak diberikan mengikuti ujian try out, Hamid memastikan persoalan itu tidak ada. “Ikut dia, cek aja. Ada laporan juga dari orang tua siswa SMKN 2, setelah dicek anaknya ikut ujian. Masalah penunggakan itu urusan orang tua, apakah dia mau minta keringanan atau apa yang panti anaknya ikut ujian,” jelasnya.

Ia pun meminta kepada orang tua siswa agar persoalanpersoalan seperti itu harusnya dibicarakan baik-baik dengan pihak sekolah agar tidak meluas menjadi pembicaraan publik apalagi sampai melapor ke koran seperti sekarang ini. “Insya Allah kepala sekolah tidak akan menyusahkan yang penting kita terus terang,” pungkas Hamid. (ynt/dys)

(Suara NTB/dok)

Dewan akan Panggil Dikpora KEBIJAKAN SMKN 3 Mataram yang diduga melarang siswanya ikut ujian lantaran yang belum melunasi SPP, mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD Kota Mataram. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengungkapkan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menyusul kejadian tersebut.

Pemanggilan ini akan dilaksanakan setelah berakhirnya masa reses anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita sayangkan ada sekolah yang melakukan pola intimidasi seperti itu,’’ ujar Herman kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (17/3).

Kebijakan itu diyakininya akan sangat mengganggu psikologi peserta didik. ‘’Saya mengecam keras yang seperti itu,’’ cetusnya.

Mestinya pihak sekolah tidak mengorbankan peserta didik untuk persoalan SPP, karena SPP menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

Herman mengumpamakan sekolah yang mengambil kebijakan melarang siswa ikut ujian apabila belum melunasi SPP, tidak ubahnya seperti debt collector. Politisi Gerindra ini menyarankan kepada kepala daerah melalui Dinas Dikpora Kota Mataram untuk mengevaluasi kinerja kepsek yang mengambil kebijakan nyeleneh yang memberatkan siswa. Ini menjadi persoalan klasik yang sering terjadi di Kota Mataram.

Untuk itu Herman meminta Dinas Dikpora agar bersikap tegas terhadap kepsek-kepsek yang menyulitkan siswa. ‘’Dikpora sebagai pembina kepala sekolah dan semua unsur yang berada di bawah naungan Dinas Dikpora Kota Mataram harus membina dan mengawasi bagaimana kinerja kepala sekolah,’’ terangnya. Herman berharap tidak ada pembiaran dalam persoalan ini.

Pihak sekolah mestinya menjamin keikutsertaan pe-

serta didik dalam ujian tanpa harus memikirkan halhal teknis di luar itu. ‘’Bagaimana pendidikan siswa-siswa ini bisa berkualitas kalau mereka dibebankan ikut memikirkan masalah SPP,’’ katanya.

Herman menyarankan untuk urusan SPP, peserta didik sebaiknya tidak dilibatkan. ‘’SPP itu urusan orang tua siswa. Utuslah staf sekolah datang ke rumah siswa bertemu orang tuanya. Bila perlu uang SPP tidak dititipkan melalui siswa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,’’ pungkasnya. Herman mengingatkan agar pola-pola debt collector, tidak dibawa-bawa ke ranah pendidikan. ‘’Itu sekolah lembaga pendidikan atau finance,’’ selorohnya.

Sebelumnya, Kepala SMKN 3 Mataram, Umar, S.Sos., MM., membantah semua tudingan wali murid tersebut. ‘’Tidak ada itu yang kita larang ikut ujian. Semua ujian kok,’’ ujarnya menjawab Suara NTB. Namun demikian, Umar tidak menyangkal, terkait siswa yang belum lunas membayar SPP, pihak sekolah memang meminta orang tua siswa datang ke sekolah. ‘’Jadi salah besar kalau kita larang siswa ikut ujian karena belum bayar SPP. Boleh dicek,’’ kata Umar.

Kehadiran orang tua di sekolah diperlukan guna membangun komunikasi.

Jangan sampai hanya sekolah saja yang diberikan tanggung jawab. ‘’Jadi alasan itu (SPP, red) yang kita pakai untuk berkomunikasi. Baik tentang prestasi anaknya dan lain sebagainya,’’ terang Umar.

Kalaupun siswa yang belum lunas membayar SPP itu dikeluarkan dari ruang ujian, mereka akan diarahkan menghadap panitia ujian untuk mengambil kartu sementara. Hal itulah yang dikomunikasikan pihak sekolah dengan orang tua siswa. Sebab banyak terjadi, siswa sudah diberikan uang SPP oleh orang tuanya, tetapi digunakan untuk hal-hal lainnya di luar sekolah. (fit)

2030 Seluruh Usia Dini Terlayani PAUD Bandar Lampung (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pada 2030 seluruh anak usia dini di Tanah Air terlayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan poin keempat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu,” ujar Direktur Pembinaan Pendidi-

Halaman 10

diharapkan menjadi fundamental bagi penyiapan peserta didik agar lebih siap dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” kata Ella.

Dikatakannya, mengantarkan anak usia dini untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi tidak semata hanya mengedepankan kemampuan anak membaca, menulis dan berhitung tetapi keseluruhan aspek perkembangannya.

Ia mengatakan untuk mencapai sasaran tersebut Kemdikbud akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan PAUD terutama di daerah pedesaan.

Menurut Ella, pihaknya

akan merintis program tersebut dengan meningkatkan layanan PAUD di tingkat kabupaten. Saat ini, sebesar 72,9 persen dari 58 ribu kabupaten telah memiliki layanan PAUD. “Kami harapkan sampai Tahun 2019 yakni dalam 5 tahun ke depan tersisa sebesar 20 persen,” tambah Ella Yulaelawati.

Di samping itu, pemerintah mendorong kabupaten/kota yang telah mencapai angka partisipasi kasar (AKP) PAUD di atas 75 persen untuk dapat mendorong anakanak usia lima tahun mengikuti program PAUD dengan standar yang berkualitas.(ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Mataram Hj. Ririn Yuniarti menyerahkan hadiah pada pemenang lomba bercerita, Kamis (17/3).

Dukung KLA, KPAD Gelar Lomba Bercerita Mataram (Suara NTB) Guna mendukung terwujudnya Kota Mataram sebgai Kota Layak Anak (KLA), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram menggelar lomba bercerita tingkat SD/MI SeKota Mataram, Kamis (17/3).

Lomba diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai SD/MI di Kota Mataram.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Ir. Hj. Ririn Yuniarti menyebut terlaksananya lomba bercerita ini sebagai wujud dukungan terwujudnya Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA). Melalui lomba pula, diharapkan dapat membentuk kebiasaan mem-

baca anak sejak dini bagi seluruh siswa-siswi SD/MI. “Ini adalah kegiatan untuk mewujudkan Kota Mataram sebgai Kota Layak Anak sekaligus rangkaian menuju lomba bercerita tingkat provinsi NTB dan tingkat nasional,” jelasnya.

Selain itu, digelarnya lomba bercerita juga untuk memotivasi guru pendamping, pustakawan, pengelola perpustakaan sekolah dan kepala sekolah tingkat SD/MI. Tujuannya mampu meningkatkan peranan, fungsi dan pengembangan perpustakaan agar dapat secara maksimal mengenalkan pada anak-anak sejak usia dini bahwa perpustakaan adalah sarana untuk

membaca, menggali ilmu yang bermanfaat.

Tentu dengan harapan agar ilmu yang mereka dapat dari membaca buku dapat diterapkan dan mengembangkannya bagi kehidupan sehari-hari agar mampu menambah pengetahuan masyarakat.

Ririn berharap momentum lomba bercerita ini dapat dijadikan momentum kebangkitan untuk mulai membudayakan gemar membaca kepada masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan positif yang menuju pada pembentukan karakter anak untuk mewujudkan program Mataram membaca sesuai dengan motto Kota Mataram. (dys)

Majukan Dunia Pendidikan Lotim

Rekrutmen Kepsek Diharapkan Tidak Asal-asalan Selong (Suara NTB) Kepala sekolah (kepsek) memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan sekolah maupun dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Keberadaan kepsek sebagai pemimpin pendidikan di masing-masing sekolah harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkunagn sekolah.

Mengetahui fungsi yang begitu besar diemban oleh kepala sekolah, sehingga dalam rekrutmen kepala sekolah pemangku kebijakan diharapakan tidak asal-asalan tanpa dilalukan tes.

Kepada Suara NTB, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Lotim, Drs. H. Hamzah, MMPd, mengatakan, penyebab rendahnya mutu pendidikan sekolah di Indonesia tentu tidak terlepas dari peran dan kepemimpinan seorang kepsek sebagai top leader-nya.

Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah itu, maka usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi bukanlah pekerjaan mudah bagi kepsek, karena

kegiatan berlangsung dalam sebuah proses panjang yang direncanakan dan diprogramkan secara baik pula.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 tahun 2010 dan pemberlakuannya tahun 2013, dijelaskan rekrutmen kepada sekolah harus melalui tes, baik tes akademik, administrasi dan wawancara. Selanjutnya, calon kepsek yang sudah mengikuti tes itu akan diberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) selama 1 bulan setengah sampai dengan 3 bulan. ‘’Itulah prosedur yang seharusnya dilakukan dalam rekrutmen kepala sekolah yang selanjutnya bagi yang lulus diklat akan memperoleh Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan dasar tunggu,’’ ujarnya.

Namun kondisi saat ini, katanya, pengangkatan kepala sekolah menurutnya hanya asalasalan tanpa mengikuti prosedur yang sudah tertuang dalam Permendiknas. Sehingga, dampak yang dirasakan saat ini banyak sekolah khususnya SMK di Lotim yang kemajuan sekolahnya jalan di tempat. Selain itu, tambahnya, untuk menjadi keps-

ek khususnya bagi SMK, kepsek juga harus mengenal SMK minimal selama 5 tahun.

Oleh karena itu, ujar Hamzah, jika pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim jika ingin bersungguhsungguh dalam memajukan dunia pendidikan di Lotim. Maka yang yang paling penting untuk dibenahi adalah sistem perekrutan kepsek yang harus sesuai dan mengacu kepada Permendikas. Pasalnya, kemana arah suatu sekolah itu dibawa terletak pada tangan kepsek.

“Kepsek itu harus profesional dan mengetahui cara mengelola sekolah. Sehingga, dalam proses rekrutmen harus dilakukan secara benar,” tandasnya.

Selain itu, untuk bisa mengarah kepada kemajuan, kepsek diharapkan harus bisa berbaur dan mengajak masyarakat setempat jika sekolah itu merupakan milik bersama dan harus diperhatikan bersama pula.

Termasuk pemerintah harus bisa turun ke sekolah untuk memantau dan mengawasi sarana dan prasarana di sekolah SMK seperti sarana praktik yang haru sesuai dengan BNSP. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Tim Sepak Bola NTB

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Kamis, 10 Maret 2016 03.45 Barcelona 3 vs 1 Arsenal (agg 5-1) 03.45 Bayern Munchen 2 vs 2 Juventus (agg 6-4)

Harus Juara, Tapi Tanpa Uang Saku

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 19 Maret 2016 20:45 Everton vs Arsenal @beIn Sport 3 23:00 Chelsea vs West Ham United @Indosiar 23:00 Crystal Palace vs Leicester City @beIn Sport 3 23:00 West Bromwich Albion vs Norwich City @beIn Sport 2 Minggu, 20 Maret 2016 01:30 Swansea City vs Aston Villa @ beIn Sport 1, 3 21:30 Newcastle United vs Sunderland @ beIn Sport 3 21:30 Southampton vs Liverpool @ beIn Sport 1 Senin, 21 Maret 2016 00:00 Manchester City vs Manchester United @ SCTV 00:00 Tottenham Hotspur vs Bournemouth @ beIn Sport 1

Sekum Asperov PSSI NTB, Muhazam yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (17/3) kemarin mengatakan pihaknya hanya bisa mengirim 18 atlet di Pra-PON sepak bola. Hal ini dikarenakan dana yang ada di kas pengurus

sepak bola NTB minim.

“Kita hanya bisa kirim 18 atlet dan 4 ofisial, karena memang anggaran kami sangat minim,” ucapnya.

Dikatakan Muhazam keberangkatan tim sepak bola NTB benar-benar dalam ket-

erbatasan anggaran. Sehingga, 18 atlet berangkat tanpa dibekali uang saku. Meski demikian pihaknya berharap atletnya tetap semangat mengikuti pertandingan, karena perjuangan tim NTB untuk lolos PON sangat berat yakni

(Suara NTB/ist)

La Liga Spanyol Sabtu, 19 Maret 2016 23:00 Sporting Gijon vs Atletico Madrid @ Festival Orange TV Minggu, 20 Maret 2016 23:00 Villarreal vs Barcelona @ Festival Orange TV Senin, 21 Maret 2016 03:30 Real Madrid vs Sevilla @ RCTI

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 atlet sepak bola resmi bertolak ke Bandung, Kamis (17/3) kemarin. Mereka akan mengikuti Pra-PON sepak bola di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 20-25 Maret mendatang.

harus menjuarai Pra-PON. Menurutnya, target NTB di Pra-PON harus juara karena dari tiga tim yang tampil di event tersebut hanya meloloskan satu tim ke PON. “Tidak ada kata lain, kita harus juara,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui tim sepak bola NTB akan berhadapan dengan Bali dan NTT di babak kualifikasi PON tersebut. Menurut Muhazam dua tim yang menjadi lawan NTB cukup berat, karena masing-mas-

ing tim memiliki ambisi yang sama. Namun demikian tim NTB tak akan pesimis karena sebelumnya tim NTB pernah menjuarai Pra-PON sepak bola tahun sebelumnya.

Dalam hal ini Pelatih NTB, Mubarak Umar yang dipercaya untuk meracik formasi tim NTB punya pengalaman menghadapi tim Bali di Pra-PON tahun 2011 lalu. Dan diharapkan NTB bisa kembali keluar sebagai juara bertahan. (fan)

SINGKIRKAN JUVENTUS – Para pemain Bayern Munchen merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Juventus di babak 16 besar Liga Champions, Kamis kemarin.

Serie A Italia Minggu, 20 Maret 2016 01:00 Empoli vs Palermo @ beIn Sport 2 03:45 Roma vs Inter Milan @ beIn Sport 1 19:30 Atalanta vs Bologna @ beIn Sport 1 22:00 Torino vs Juventus @ beIn Sport 2 Senin, 21 Maret 2016 01:00 Napoli vs Genoa @ Quad Sports Orange TV 03:45 Milan vs Lazio @ Quad Sports Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Rio Yakin Manor Dapat Poin di Tiap Lomba Jakarta (Suara NTB) Pebalap Formula 1 Indonesia Rio Haryanto yakin tim Manor Racing mampu mendapatkan poin pada setiap seri yang akan digelar sepanjang musim 2016.

“Ya, tentu saja. Itu akan lebih baik jika kita membandingkan dengan penampilan tim pada musim tahun lalu dan itu tujuannya, meraih poin. Kami tidak tahu kapan, tapi kami mencoba yang terbaik pada setiap perlombaan,” kata Rio dalam jumpa pers menjelang Australia Grand Prix, seperti tercantum pada situs resmi Formula 1, Kamis (17/3).

Rio mengatakan perlombaan Formula 1 musim 2016 masih panjang sehingga memberikan kesempatan baginya dan tim Manor Racing untuk mencetak poin. Sebagai pembalap baru dalam Formula 1, Rio mengaku harus banyak mempelajari hal baru meskipun pernah mengikuti perlombaan mobil tingkat GP2 dan GP3.

“Saya berharap dapat belajar secepat mungkin dan mencoba untuk membangun hubungan yang bagus dengan tim dan kita akan lihat bagaimana itu terjadi dalam perlombaan,” ujar Rio tentang penampilan perdananya.

Pebalap berusia 23 tahun itu mengaku kepada sejumlah media asing dukungan masyarakat Indonesia baginya sangat besar. Rio mengikuti jumpa pers menjelang perlombaan di sirkuitAlbert Park, Melbourne, bersama lima pebalap Formula 1 yaitu Jolyon Palmer dari tim Renault, Esteban Guiterrez dari tim Haas, Sebastian Vettel dari tim Ferrari, Daniel Ricciardo dari tim Red Bull Racing, dan juara musim 2015 Lewis Hamilton dari tim Mercedes.

Bersama 21 pebalap lain, Rio akan mengikuti dua kali sesi latihan di sirkuit Albert Park pada Jumat (18/3) yaitu pukul 12.30-14.00 dan 16.30-18.00 waktu setempat.

Sebelum menjalani kualifikasi pada Sabtu (19/3) pukul 17.0018.00 waktu setempat, para pebalap masih mempunyai satu kali kesempatan latihan pada pukul 14.00-15.00 waktu setempat.

Perlombaan perdana Formula 1 musim 2016 Australia Grand Prix akan diselenggarakan pada Minggu (20/3) pukul 16.00-18.00 waktu setempat. Perlombaan itu akan menempuh jarak 307.574 kilometer dengan total 58 lap pada sirkuit yang pertama kali menggelar perlombaan pada 1996. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MEMACU MOBIL - Pembalap Formula 1 dari Manor Racing, Rio Haryanto memacu mobil MRT05 saat tes di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, baru-baru ini.

”Comeback” Bayern Singkirkan Juventus Berlin Juventus harus tersingkir dari Liga Champions setelah menelan kekalahan 2-4 dalam laga kedua babak 16 besar melawan Bayern Munchen di Stadion Allianz Arena, Jerman, Kamis dini hari kemarin.

Penjaga gawang Juventus Gianluigi Buffon angkat bicara mengenai kekalahan timnya

yang sempat memiliki keunggulan dua gol di babak pertama.

“Hasil pertandingan sepak bola bergantung pada banyaknya peluang. Mereka (Munchen) banyak menyerang di babak kedua dan memanfaatkan dengan baik peluang-peluang mereka,” kata Buffon sebagaimana dilansir laman resmi UEFA. “Tentu menyakitkan kebob-

olan di menit-menit akhir pertandingan, tetapi saya bangga terhadap tim ini,” ujar Buffon menambahkan. Menurut Buffon kekalahan tersebut seharusnya membuka mata Juventus bahwa mereka telah tampil lebih baik dibandingkan musim lalu.

“Kami tersingkir dengan kepala tegak,” pungkas Buffon.

Pernyataan Buffon bahwa mereka lebih baik dari musim lalu patut dipertanyakan, mengingat Juventus pada Liga Champions musim lalu berhasil melaju hingga partai final sebelum dikalahkan Barcelona 3-1 di laga pamungkas tersebut.

Sedangkan musim ini, lantaran kekalahan 4-2 di kandang Munchen, langkah Juventus ter-

henti di babak 16 besar karena kalah secara agregat 6-4.

Juventus yang sempat memiliki keunggulan 2-0 di babak pertama, harus melanjutkan ke babak tembahan lantaran dua gol penyama kedudukan dari Munchen, dan akhirnya menelan kekalahan setelah di babak tambahan tuan rumah kembali mencetak dua gol. (ant/bali post)

Wenger : Pemain Barcelona Ubah Kehidupan Jadi Seni London Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengakui kekalahan timnya dari Barcelona dengan skor 1-3 saat menyambangi Stadion Camp Nou, Spanyol, untuk melakoni laga kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

“Kami mempunyai peluang tetapi tak bisa memanfaatkannya. Tapi saya harus mengucapkan selamat kepada Barcelona. Mereka memiliki dua atau tiga pemain yang mengubah kehidupan biasa menjadi sebuah seni,” kata Wenger sebagaimana dilansir laman resmi UEFA. Meski demikian Wenger menyatakan permainan tim-

nya tidak buruk-buruk amat dalam pertandingan tersebut.

Hanya saja, pelatih berpengalaman asal Prancis itu mengaku tetap kecewa dengan hasil yang harus diterimanya terutama lantaran timnya gagal memanfaatkan momentum kebangkitan setelah sempat menyamakan kedudukan 1-1 di awal babak kedua.

“Kualitas permainan kami baik. Saya kecewa dengan hasilnya, karena saya rasa mereka (Barcelona) terlihat agak goyah saat kedudukan 1-1,” ujarnya.

Barcelona membuka keunggulan lewat Neymar pada menit 18 dan Arsenal sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan

keras Mohamed Elneny pada menit 51.

Meski menurut Wenger Barcelona terlihat goyah setelah gol penyama kedudukan tersebut, tuan rumah justru berhasil bangkit dan merebut kembali keunggulan lewat gol Luis Suarez pada menit 65. Lionel Messi kemudian melengkapi kemenangan Barcelona menjadi 3-1 pada menit 88.

Langkah Arsenal di Liga Champions musim ini harus terhenti di putaran 16 besar setelah mengalami kekalahan agregat 1-5 dari Barcelona.

Neymar membuka gol pada babak pertama sebelum pemain Arsenal Mohamed Elneny melepaskan sepakan melengkung untuk menyamakan kedudukan. Namun, Suarez melompat untuk menyambut umpan silang Dani Alves dan melepaskan sepakan voli ke sudut gawang Arsenal pada menit ke-65 untuk menekan upaya kebangkitan di babak kedua dari tim Ing-

(Suara NTB/ist)

SEPAKAN VOLI - Penyerang Barcelona, Luis Suarez menyambut umpan silang Dani Alves dengan sepakan voli yang berujung gol ke gawang Arsenal di laga babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari kemarin. gris itu, yang kini telah tersingkir dari putaran 16 besar untuk musim keenam secara beruntun.

Messi menutup kemenangan Barca dengan sepakan cungkil

khasnya dua menit sebelum pertandingan usai, ketika tuan rumah memperpanjang laju tidak terkalahkannya menjadi 38 pertandingan di semua kompetisi. (ant/bali post)

KONI NTB Cairkan Uang Saku Atlet Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama menunggu, atlet Pelatda Rinjani NTB akhirnya bisa tersenyum lebar. Mereka terlihat bahagia setelah KONI NTB mencairkan uang saku untuk sebanyak 118 atlet dan 36 pelatih, Kamis (17/3) kemarin.

“Alhamdulillah, Ya Allah. Uang saku udah cair,” ucap salah seorang atlet Pelatda saat menerima uang saku yang dibagikan oleh staf KONI NTB kemarin.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, yang dikonformasi Suara NTB mengatakan uang saku itu diperuntukan bagi 118 atlet dan 36 pelatih Pelatda Rinjani 2016. “KONI NTB cairkan uang saku atlet dan pelatih hari ini,” ucap Andy.

Orang nomor satu di KONI NTB itu mengatakan uang saku atlet dan pelatih itu

dibayarkan dua bulan langsung, yakni sisa kekurangan dari bulan Januari Rp 750 ribu dan bulan Februari sebesar Rp 1.5 juta.

Meski uang saku sudah terbayar hari itu juga, namun pengurus KONI NTB belum bisa tersenyum lebar, pasalnya dana APBD NTB yang diharapkan bisa cair hari itu ternyata belum dicairkan. Namun untuk sementara uang saku atlet dibayarkan menggunakan uang pribadi pengurus KONI NTB. Menurut Direktur PT. DMB itu, anggaran APBD NTB akan dicairkan Maret ini, namun pencairannya belum bisa pastikan.

“Kita berharap dana APBD NTB bisa dicairkan secepatnya, karena sejumlah atlet akan melakukan try out dan try in. Mereka butuh biaya untuk keberangkatan try out dan try in,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

SUARA NTB Pemkot Mataram Apresiasi Program CSR PT. Sampoerna

Halaman 12

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengapresiasi terlaksananya program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. HM Sampoerna di Kota Mataram. Untuk itu, Pemkot Mataram meminta agar progam-program sosial PT. HM Sampoerna terus dilanjutkan. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana saat menghadiri penyerahan bantuan bagi 60 Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kelurahan Dasan Cermen kemarin.

Mohan secara khusus megucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak dalam mendukung program-program dan kebijakan pemerintah.

Dengan adanya bantuan bagi para PKL ini, Mohan berharap agar membawa manfaat bagi para PKL dalam rangka meningkatkan taraf hidup agar mereka lebih sejahtera.

“Semoga semakin memacu ekonomi rill dan masyarakat semakin mandiri sehingga kesejahteraan keluarga semakin baik. Ini bentuk kerjasama stake holder untuk mengurangi angka kemiskinan,’’ katanya.

Ia menyebut saat ini perkembangan Usaha Kecil

Menengah (UKM) bergerak sangat baik. Saat ini terdapat sekitar 2.000 UKM. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1.000 UKM. Begitupun dengan perkembangan jumlah wirausahawan baru yakni 700 wirausahawan baru.

“UKM harus semakin kompetitif bersaing dengan toko modern yang juga berkembang pesat di Kota Mataram. Kami akan tetap mengawal melalui regulasi-regulasi yang akan memproteksi agar bisa bersaing dengan pasar dan toko modern. Kita harapkan agar hasil-hasil home industri bisa memasukkan hasilnya ke pasar modern dengan regulasi yang telah dibuat,’’ urainya.

Sementara itu, Direktur PT. AHM Sampoerna, Aruli Ari Tona, berharap agar program CSR ini dapat berguna bagi masyarkat terdampak PT. AHM Sampoerna.

“Kebanggaan bagi Sampoerna dapat berkontribusi dalam meningkatkan prekonomian masyarakat. Bantuan modal dan pendukung usaha dapat bermanfaat dan mengharapkan agar penerima manfaat lebih berkembang usah-

anya,’’ katanya.

Melalui program CSR, PT. AHM Sampoerna terus berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberikan bantuan bagi para PKL dengan jumlah peserta penerima manfaat 60 orang. Tak hanya di Kota Mataram, programprogram serupa nantinya akan diperluas ke tempat-tempat lainnya di Pulau Lombok.

“Akan berusaha semampu kami memberikan program bermanfaat tidak hanya di Mataram. Apalagi di Lombok jumlah petani tembakaunya sangat banyak dengan harapan agar kualitas tembakau semakin baik,’’ ujarnya.

Di tempat yang sama, Suyono selaku Direktur Transform yang merupakan mitra kerja PT. AHM Sampoerna, menyebut total bantuan modal ini Rp 200 juta. Bantuan sosial berupa modal dan perlengkapan berdagang ini diharapkan dapat meningkatkan prekonomian warga. Tak hanya itu, Suyono menyebut penyaluran bantuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah.

Selain memberikan bantuan modal rill kepada masyarakat, pihaknya juga melakukan pen-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berpose bersama, usai penyerahan bantuan secara simbolis bagi PKL Dasan Cermen dari PT. HM. Sampoerna. dampingan bagi penerima manfaat dengan harapan agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik. Selain itu, mereka juga diberikan berbagai program pelatihan seperti pelatihan menata barang, sosialisasi untuk mengurus Tanda Daftar Usaha (TDU),

sosialisasi mekanisme Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Model pembinaan dilatih manajamen keuangan, makanan higienis. Bantuan perlengkapan dagangan berupa etalase alumunium box, blender dan lain-lain,” terangnya. (dys)

Polres Loteng Didik Anak-anak Tertib Berlalulintas Praya (Suara NTB) Dalam rangka Operasi Simpatik Gatarin 2016, Satuan Lalulintas Polres Lombok Tengah (Loteng) mengadakan lomba mewarnai tingkat anakanak siswa TK Bhayangkari Cabang Loteng. Kegiatan dilaksanakan di Aula Polres Loteng Kamis (17/3) kemarin. Tampak kemeriahan acara dan keceriaan pada anak anak peserta, mewarnai kegiatan itu.

Acara lomba mewarnai dibuka oleh Waka Polres Loteng Kompol Lalu Salehudin, SH. Dalam sambutannya Waka Polres Loteng memberikan motivasi kepada adik-adik peserta lomba. “Lomba mewarnai ini diikuti oleh seluruh siswa TK Bhayangkari dan tema lombanya kali ini adalah Sadar Berlalulintas,” kata Wakapolres. Harapannya, sejak dini bisa ditanamkan tentang kesadaran berlalu lintas, sehingga ketika dewasa nan-

(Suara NTB/ist)

TERTIB BERLALULINTAS - Anak-anak peserta lomba menggambar dengan tema tertib berlalu lintas. ti, tinggal mengaktualisasikan. “Adik-adik peserta lomba mewarnai ini sangat semangat untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan juara,” ujarnya.

Sementara Kasat Lantas Polres Loteng AKP Pratiwi Noviani, SH., mengatakan, melalui kegiatan lomba mewarnai, pendidikan tertib berlalulin-

tas sejak usia dini diharapkan dapat membentuk generasi penerus tertib berlalu lintas dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Selain itu, dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). “Mereka adalah agen keselamatan berlalulintas,’’ katanya. (ars)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 18 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Newmont 2038: Tantangan Reklamasi Mental Serahkan pada Gubernur TEKA-teki siapa yang akan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH, hingga kini masih menjadi tanda tanya. Beredarnya tiga besar nama calon sekda yang diprediksi akan menduduki posisi pimpinan birokrasi di lingkup Pemprov NTB semakin membuat orang penasaran. Apalagi, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi sudah memberikan sinyal jika pekan ini tiga besar kandidat calon Sekda NTB diusulkan ke presiden. Itu artinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, publik di NTB akan mengetahui siapa yang akan menjadi Sekda NTB. Dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sekda, kepala daerah selaku user atau pengguna merupakan orang yang dianggap terbaik, baik saat mengikuti seleksi lewat panitia seleksi (pansel) yang sudah ditentukan atau dari sisi psikologi. Kepala daerah tentu tidak ingin dalam menentukan calon sekda merupakan orang yang tidak bisa diajak kerjasama dan tidak memahami birokrasi secara utuh.

Apalagi, seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, gubernur memiliki hak diskresi dalam menentukan siapa yang diinginkannya menjadi Sekda NTB. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi adalah keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah. Jika mengacu pada undang-undang ini, gubernur memiliki hak memilih figur yang dianggap terbaik dan mampu membantunya dalam menata pemerintahan di sisa masa jabatannya dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, kita patut menunggu apakah nanti gubernur akan menggunakan hak diskresi atau tidak. Namun, menyimak dari pernyataan gubernur, jika dirinya akan melihat hasil pansel dan psikotes terhadap sejumlah pejabat yang ikut tes di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram.

Sebagai masyarakat awam, kita harus menyerahkan segala keputusan tentang penentuan calon Sekda NTB ke Gubernur NTB. Itupun nanti, jika gubernur menggunakan hak diskresinya. Pada kasus ini kita berharap, gubernur mampu memutuskan yang terbaik dalam memilih siapa di antara tiga nama yang diusulkan ke presiden, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan di masyarakat. Sementara, jika gubernur menyerahkan sepenuhnya pada hasil pansel dan tes psikologi, maka dia adalah figur yang terbaik.

Pada bagian lain, jika melihat dari sisi geografis NTB yang terdiri dari tiga suku besar, maka hak gubernurlah yang mengaturnya. Namun, jika melihat dari sisi hasil seleksi dan kepatutan siapa yang layak memimpin sudah semestinya kita tidak berbicara soal daerah asal. Yang paling penting di sini adalah kemampuan seorang pejabat dalam menjembatani berbagai persoalan yang muncul di kalangan birokrasi atau SKPD. Termasuk, bagaimana memiliki kemampuan berkoordinasi dalam melaksanakan program, sehingga apa yang diharapkan pimpinan berjalan dengan baik.

Untuk itu, kita harus menyerahkan segala keputusan siapa yang akan menjadi Sekda NTB pada pemerintah pusat, termasuk Gubernur NTB. Mereka yang dipilih adalah yang terbaik dan harus didukung, karena berhasil melewati seleksi yang sudah digelar. (*)

RADIO

Apa yang tak bisa direklamasi oleh Newmont?Lahan yang mustahil dihijaukan, dalam sekejap tahun-terhijaukan. Apa yang tak mampu direklamasi oleh Newmont?Tempat wisata yang semula tak dikenal, dalam hitungan bulan mampu menarik minat wisatawan internasional.

Apa yang tak mungkin direklamasi oleh Newmont?

Laut yang dijadikan tempat penempatan limbah, dengan sangat hati-hati dibuatnya bersih dari catatan pencemaran.

EWMONT rela merekrut SDM terbaik dunia agar laut Indonesia tak tercemar limbah tambang. Newmont mati-matian mencari teknologi tercanggih agar tanah Batu Hijau lekas berseri kembali. Namun dalam mereklamasi mental, Newmont masih mencari skenario solusi yang tepat untuk menerapkannya.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukanya. Reklamasi bertujuan meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang, sesuai dengan rencana yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Reklamasi merupakan kewajiban perusahaan tambang untuk mengembalikan fungsi lahan yang telah berubah. Dikarenakan suatu kewajiban maka keberhasilannya bukanlah sebuah prestasi yang berlebihan untuk dirayakan. Artinya, ketika hal tersebut sampai tidak terealisasi, kata Bang Haji Rhoma, Terlalu! Ini dikategorikan melanggar aturan, karena perjanjian awal ketika membuka lahan pertambangan adalah sanggup menyelesaikan proses reklamasi. Ibarat seorang anak wajib merawat orang tuanya yang telah lanjut usia. Bukan sebuah kebanggaan, melainkan suatu kewajiban karena perintah Yang Maha Kuasa untuk berbakti kepada keduanya. Jika tak ingin merawat orang tua maka tak usah banyak impian bisa masuk surga, jika

Oleh:

Aan Widhi Atma, M.M

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa)

Terkadang CSR masih dianggap sebagai kegiatan ‘kosmetik’ belaka yang mana kinerja pengelolaan CSR hanya dilihat dari serapan anggaran, bukan kemandirian masyarakat. Ujung-ujungnya, banyak program yang sifatnya jangka pendek, tak berkelanjutan alias berhenti di tengah jalan. tak mampu mereklamasi maka tak usahlah membuka usaha pertambangan, demikian kira-kira.

Alhamdulillah, setelah mengikuti program Sustainable Mining Bootcamp Batu Hijau Angkatan 5 selama 9 (sembilan) hari, saya optimis bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) mampu mereklamasi lahan pasca tambang sebelum perusahaan resmi ditutup tahun 2038. Apalagi setelah melihat bukti hasil reklamasi di Batu Hijau dan Minahasa Raya menambah keyakinan saya akan komitmen perusahaan ini. Namun saya ragu, apa iya mampu mereklamasi mental penduduk lingkar tambang?

Apa itu reklamasi mental? Jika revolusi bercirikan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat, sementara reklamasi itu sifat perubahannya membutuhkan proses yang cukup panjang. Menarik kiranya jika menerapkan prinsip reklamasi pada lahan ke mental manusia. Jika lahan saja bisa kita berlakukan dengan sedemikian rupa sehingga bisa membaik, lantas mengapa mental manusia tidak mungkin?

Dari Lahan Menuju Mental Tak bisa dipungkiri, kehadiran tambang sedikit banyak menggeser mundur mental masyarakat. Sederhananya, ketika ada orang yang belum pernah seumur hidupnya mendapat penghasilan di atas Rp. 1 juta per bulannya, tiba-tiba dapat gaji Rp. 10 juta tiap bulannya maka kemungkinannya ada dua hal yang terjadi, menggunakannya agar lebih produktif atau menghabiskannya dengan konsumtif. Nah, mental konsumtif itu yang harus dibenahi.

Ketika seluruh fasilitas pendukung telah diberikan kepada penduduk lingkar tambang secara cuma-cuma seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, pariwisata dan sosial budaya tetapi masih saja meminta untuk diberi dan cenderung menjadi manja berarti ada mental kemandirian yang butuh segera diperbaiki.

Membaca Rencana Strategi Pengembangan Masyarakat PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 2009-2013 terlihat kokoh, memukau dan luar biasa. Namun berkaca dari kejadian kahar di

tahun 2014 lalu, seakan meluluhlantakkan pondasi CSR tersebut.

Ya, bahasa positifnya, kerangka pilar program TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) masih harus terus disempurnakan.

Terkadang CSR masih dianggap sebagai kegiatan ‘kosmetik’ belaka yang mana kinerja pengelolaan CSR hanya dilihat dari serapan anggaran, bukan kemandirian masyarakat.

Ujung-ujungnya, banyak program yang sifatnya jangka pendek, tak berkelanjutan alias berhenti di tengah jalan. Tidak hanya CSR, program bantuan pemerintah pusat pun tidak jauh berbeda. Ambil contoh, bantuan perahu motor yang diberikan kepada nelayan, setelah dievaluasi ternyata tidak mampu menambah hasil tangkapan ikan mereka. Bantuan handtractor yang tiap tahun diperebutkan petani setelah dievaluasi ternyata tidak mampu meningkatkan hasil pertanian secara signifikan.

Ibaratnya, mereka hanya berganti perahu dan traktor saja tetapi tidak mengubah penghasilan. Anehnya, model pemberdayaan seperti inilah yang sedang laris di pasaran.

Mengutip bahasa sahabat saya Dr. Muhammad Sulhan, S.I.P., M .Si., Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, yang juga alumni Newmontbootcamp, ketika berinteraksi dengan alam, PT NNT nyaris sempurna dan dipastikan tidak punya celah sedikitpun namun ketika berhubungan dengan manusia yang penuh dengan dinamikanya Newmont masih terus belajar agar bisa berjalan beriringan.

Ya, dimanapun itu, ketika objeknya adalah manusia maka butuh proses yang cukup panjang untuk bisa sehati dan saling memahami.

Jika mereklamasi lahan tambang adalah prestasi yang sudah biasa bagi Newmont, toh Sang Kakak di Minahasa Raya juga sudah membuktikannya maka sudah saatnya melampaui prestasi yang biasa tersebut yakni dengan membenahi mental penduduk lingkar tambang.

Mengapa mental yang menjadi prioritas utama? Karena saat ini, bisa dikatakan Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis mental. Segala macam permasalahan di bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya disebabkan karena keroposnya mental dan kepribadian bangsa Indonesia.

Lantas dari mana memulainya?

RADIO

Membenahi Keluarga Semoga saya dan Anda sepakat, bahwa semuanya berawal dari keluarga. Masa depan Sumbawa Barat 20 tahun mendatang tergambar dari kualitas generasi mudanya saat ini. Bisa jadi di tangan merekalah estafet kepemimpinan PT. NNT berada. Atau sebaliknya, mereka tidak mengikuti jejak karir orang tuanya sebagai karyawan Newmont.

Ya, itu pilihan mereka!

Namun manakala saat dewasa nanti mereka ditanya oleh lingkungan sosial mereka, “Nilainilai dasar apa yang diberikan orang tuamu saat mereka masih bekerja di Newmont atau ketika Newmont masih berdiri kokoh di Sumbawa Barat?” Maka, nilai-nilai yang kita semai hari inilah yang menjadi jawaban mereka esok hari. Besar harapan kita terlontar jawaban seperti ini dari mulut mereka: “Ketika orang tua saya bekerja di Newmont saya diajarkan nilai kemandirian yang mana Newmont bukanlah segalanya dan selamanya tetapi orang tua telah mengajarkan kami untuk berdikari”.

“Ketika Newmont ada di kampung saya, orang tua saya mengajarkan nilai produktivitas. Mereka menyampaikan bahwa bantuan apapun yang diberikan oleh Newmont haruslah bernilai produktif” “Newmont tidak hanya membuat dapur kami tetap mengepul, namun juga mengisi otak dan batin kami agar selalu menyala” Sehingga sangat mudah jika ingin mengetahui kesan terdalam mereka tentang Newmont selepas tiadanya. Nilai-nilai mental apa yang telah dihujamkan saat Newmont masih berada di tengah mereka. Itu saja!

Walikota carikan solusi 55 warga Bintaro Solusi harus cepat dan tepat

***

Sengketa lahan warnai rencana investasi di NTB Dahulukan tuntaskan persoalan hukumnya

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 Maret 2016

Halaman 15

Atasi Sampah, BLH Libatkan PKL dalam Pokja Lisan

Festival Muharram Jadi “Branding” Wisata Halal NTB Dari Hal. 1 Bahkan, termasuk juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu pintu menciptakan keamanan. Pariwisata menyebabbkan semakin banyak orang yang berinteraksi dengan orang lain, daerah lain, bangsa lain dan berbagai etnis. Sehingga pariwisata juga menciptakan cara pandang yang terbuka. ‘’Kita akan terbiasa dengan keragaman. Keberagaman itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita,’’ imbuhnya.

Berkat pengembangan sektor pariwisata, lanjut gubernur dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dapat ditimbulkan, terjadi perubahan besar di daerah ini. NTB yang dulunya dipersepsikan masyarakatnya tertutup, namun sekarang persepsi itu sudah tak ada lagi. Bahkan, katanya, anak muda di NTB siap mengadopsi nilai-nilai kebaikan yang baik dari luar dengan tidak menafikkan jati diri sebagai orang NTB. “Wisata halal itu peluang yang sangat luar biasa. Walaupun predikat wisata halal baru award (penghargaan) di Abu Dhabi dan menyesuaikan requirement, baru itu saja terjadi kunjungan yang berbeda dari sebelumnya di NTB. Baru diproklamirkan saja sudah menarik, on the track. Kalau kita sungguh-sungguh menyampaikan potensi kita maka pariwisata akan menjadi penopang perekonomian Indonesia akan terwujud,’’ katanya optimis.

Pada kesempatan itu, gubernur juga mengajak pelaku pariwisata di daerah ini untuk terus berinovasi. Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan keindahan alam semata. Namun, perlu ada inovasi dan kreativitas untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kemudian, pariwisata merupakan sinergi semua stakeholders terkait. ‘’Jangan semua pelaku wisata mau untung maksimal. Jangan ramai-ramai naikkan tarif hotel,’’ tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan event Festival Muharram yang dilaksanakan tiap tahun di Lombok Timur (Lotim) akan dijadikan salah satu branding wisata halal NTB.

Pihaknya akan mendesain lagi kegiatan Festival Muharram tersebut supaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke daerah ini. ‘’Eventnya Festival Muharram, kemudian nanti pada saat bulan Ramadhan kita ada festival kuliner halal di Islamic Center. Festival Muharram itu di Lombok Timur.

Itu bagian dari branding wisata halal kita,’’ kata Faozal dikonfirmasi di sela-sela seminar wisata halal di Mataram, Kamis (17/3) siang kemarin.

Faozal mengatakan, Pemprov akan menyiapkan dukungan anggaran dari APBD provinsi terkait dengan event tersebut. Di mana, pelaksanaannya akan dilakukan setelah pelaksanaan bulan budaya Lombok Sumbawa akhir tahun ini. Ia menambahkan, saat ini, pemprov sedang membangun branding wisata halal tersebut.

Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia akan mengemas berbagai aktivitas atau eventevent yang ada.

Sekitar Oktober mendatang, lanjutnya, Lombok akan menjadi tuan rumah kegiatan Internasional Halal Travel 2016. Selain itu, akan dibuat pilot project dua pantai yang akan menjadi destinasi wisata halal.

Yakni di kawasan KEK Mandalika dan Meninting Lombok Barat (Lobar).

“Kita juga punya dukungan dari APBD untuk beach halal itu, konsepnya.

Beach-nya kemarin kita sudah lakukan supervisi, desain dan lainnya berada di kawasan Meninting sampai Senggigi,”ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) mengenai destinasi pantai halal itu. Di kawasan pantai halal ini, lanjut Faozal, wisatawan laki-laki dan perempuan akan dipisahkan. ‘’Konsep detailnya kita sedang kita buat. Nanti DED nya melalui anggaran Kementerian Pariwisata juga. Tahun ini pembangunan awalnya.

Ada pemisahan yang permanen antara wisatawan laki-laki dan perempuan.

Suguhannya juga suguhan halal,’’ pungkasnya. (nas)

TALKSHOW : Deputi Bisnis Area Lombok PT. Pegadaian (Persero), I Kt. Winata, sedang mengisi program Talkshow Prospek di Radio Global FM Lombok, Kamis (17/3). Winata menjelaskan berbagai produk terbaru dari Pegadaian, yang mendapatkan respons positif dari pendengar melalui telepon dan facebook.

Saling Klaim Bantuan Parpol untuk PPP Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPW PPP NTB, M. Akri menegaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan rekomendasi kepada Bakesbangpoldagri NTB untuk segera menerbitkan dokumen hibah bantuan parpol untuk kepengurusan DPW PPP NTB di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Wartiah, M.Pd. Sebaliknya, landasan kepengurusan Wartiah dipertanyakan oleh Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad, SH. Kepada Suara NTB, Kamis (17/3) kemarin, Akri menegaskan bahwa Mukerwil yang digelar PPP NTB di bawah kepemimpinan Wartiah telah merekomendasikan kepada Pemprov NTB melalui Bakesbangpoldagri. Rekomendasi itu meminta agar hibah bantuan parpol kepada PPP segera diterbitkan. “(Rekomendasi) eksternalnya, Bakesbangpol harus menerbitkan itu, hibah yang untuk PPP kan cuma satu sekarang,” ujar Akri.

Namun, langkah kubu Wartiah ini mendapat tentangan dari Ketua DPW PPP NTB kubu se-

berang yang dipimpin Muhammad. Muhammad menyerukan semua pihak terkait untuk mencermati landasan hukum yang menjadi acuan kepengurusan PPP di NTB. Ia juga menuntut pemerintah daerah bersikap lebih cermat sebelum mencairkan anggaran bantuan parpol untuk PPP. “Kalau memang mereka sebagai Ketua Wilayah (PPP), mana SK kepengurusannya.

Mau cairkan anggaran parpol untuk apa,” tanya Muhammad.

Ia menjelaskan, SK Pengesahan kepengurusan PPP yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM hanya berisi pengesahan kepengurusan DPP PPP saja. Sementara, untuk DPW PPP NTB dan provinsi lainnya di Indonesia, menurutnya tidak tercantum dalam SK Pengesahan tersebut.

Jika menggunakan landasan SK Menkumham, maka pengesahan kepengurusan PPP di NTB, menurut Muhammad harus dilakukan oleh Suryadharma Alie dan Romahurmuziy selaku Ketua dan Sekjen DPP PPP. “Sekarang mana SK dia

diperpanjang oleh SDA yang baru sebagai legalitas dia melakukan kegiatan partai di NTB yang baru. Ndak ada,” sebut Muhammad. Ia menambahkan, SK pengesahan kepengurusan DPW PPP ini tidak akan diterbitkan karena tidak mungkin Suryadharma Alie melakukannya.

Akri menegaskan klaim Muhammad tersebut tidak menjadi persoalannya. “Biarkan saja, masing-masing punya penilaian,” ujarnya. Akri menganggap, SK Pengesahan dari Menkumham yang memberikan kekuatan bagi kepengurusan hasil Muktamar Bandung otomatis mengaktifkan kembali kepengurusan DPW PPP NTB pimpinan Hj. Wartiah.

Kepengurusan di NTB ini pun, menurutnya baru akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2016. “Makanya rekomendasidi Mukerwil kemarin, semua cabang atau wilayah mendorong dan sepakat untuk melaksanakan muktamar islah. Kedua, memperpanjang SK-SK yang sudah mati pada 16 Januari 2016,” tegas Akri. (aan)

Masih Jadi yang ke Dua Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, jika menjadi destinasi wisata utama maka wisatawan langsung datang ke Lombok. Saat ini, katanya, wisatawan yang datang ke Lombok terlebih dahulu datang ke Bali. Artinya, kata Arief, Lombok masih menjadi secondary destination (destinasi ke dua). Ia menambahkan, Lombok sebagai destinasi ke dua akan tetap dikembangkan.

Karena Lombok ini termasuk dalam great Bali dalam pengembangan pariwisata. Di mana di sana masuk Bali, NTB dan NTT. ‘’Tetapi kita ingin Lombok menjadi destinasi wisata utama di Indonesia. Orang dari luar datang ke Lombok. Atau lebih lama tinggal di Lombok daripada di Bali,’’ harapnya.

Dari sisi konektivitas lanjut mantan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk ini, Lombok Internasional Airport (LIA) jauh lebih bagus dibandingkan bandara-bandara lainnya di Indonesia. Dari sisi panjang landasan pacu (runway) sepanjang 2.750 meter, kata Menpar sudah dapat didarati

pesawat berbadan lebar. Di tempat lain, katanya, panjang runway ada yang 1.800 meter sampai 2.200 meter.

Namun dari sisi frekuensi penerbangan memang perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, penerbangan internasional ke LIA masih kurang. Saat ini, penerbangan langsung internasional ke LIA berasal dari Malaysia dan Singapura. Dikatakan, Malaysia dan Singapura merupakan pasar utama pariwisata Indonesia khsusnya Lombok di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengembangan wisata halal, kawasan Timur Tengah menjadi pasar potensial pariwisata NTB. Untuk penerbangan langsung dari Timur Tengah ke Indonesia, kata Arief saat ini sudah ada yang dilayani maskapai Emirates Airline dari Dubai ke Denpasar, Bali. Kemudian banyak juga charter flight menuju beberapa daerah wisata di Indonesia dari Tiongkok. “Itu yang saya ingatkan temanteman travel di sini supaya ada satu flight menuju LIA,’’ harapnya.(nas)

KPK Belum Lakukan Klarifikasi Dari Hal. 1 Tanpa menyebut rinci jenis kenedaraan dimaksud, Abdul Aziz mengatakan, dari delapan unit yang dilaporkan tersebut, tiga diantaranya adalah kendaraan roda empat, dan lima lainnya kendaraan roda dua. ‘’Kendaraan-kendaraan tersebut keluaran tahun 2004, 2007 dan 2008,’’ jelasnya.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (11/1) lalu, tidak dijelaskan, apakah kendaraan tersebut masih atau sudah tidak dimanfaatkan. Yang jelas, dela-

pan unit kendaraan yang dilaporkan terdata di Dispeda Provinsi NTB. dokumen-dokumen kendaraan dimaksud, dikirim ke KPK pada 12 November 2015 lalu.

Sebelum dokumen dikirim, Abdul Aziz katakan, pihaknya telah melapor terlebih dahulu kepada Gubernur NTB, selaku kepala daerah. Gubernur pun memberi isyarat, bahwa dokumen yang dikirim ke KPK harus dipastikan, sesuai yang diminta lembaga anti rasuah itu. (cem/bul)

Kejaksaan Usut Dana Bansos Pertanian Dari Hal. 1 Hanya, untuk jumlah anggaran, peruntukannya apa saja, masih dirahasiakan. ‘’Ada beberapa item anggaran terkait dana pertanian di Kabupaten Dompu,’’ ujarnya, seraya menambahkan, para pihak masih akan diklarifikasi hingga Jumat (18/3) hari ini dan berlanjut pekan depan.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH belum bisa dikonfirmasi terkait penyelidikan perkara baru ini.

Namun pernyataan Aspidsus Kejati NTB Suripto Irianto, SH sebelumnya, mengatakan, sejumlah kasus memang masuk dalam daftar penyelidikan timnya di Pidsus. Kasusnya masih sebatas penyelidikan, bahkan sebelumnya ada yang tahap puldata dan pulbaket. ‘’Setiap laporan memang kami terima, diproses untuk memastikan adakah tindak pidananya atau tidak,’’ jawab Aspidsus. (ars)

Mataram (Suara NTB) Permasalah sampah masih menjadi kendala di Kota Mataram. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengubah paradigm masyarakat tentang sampah. Melalui gerakan menuju Lingkungan dengan Sampah Nihil (Lisan).

Saat ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram ikut melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam gerakan menuju Lisan ini.

Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh, ditemui di Kantornya, Kamis (17/3), mengatakan pihaknya sedang mencoba menggarap gerakan menuju Lisan dengan melibatkan PKL. “Sekarang kita garap PKL melalui kelompok kerja Lisan.

Karena motornya itu di Pokja itu. Saya ingin, di samping menjual nasi, para PKL juga bisa memajang hasil kerajinan,” ujarnya.

Ada tiga kegiatan utama yaitu sosialisasi, pelatihan, dan dokumen sarana. Pihaknya sudah mengundang para PKL untuk sosialisasi. Sete-

lah melakukan sosialisasi program, akan dibentuk kelompok kerja (Pokja).

Kelompok kerja itu yang diintervensi dengan pelatihan. Pelatihan tentang cara membuat kompos, bagaimana cara memilah sampah plasitk. Bagaimana menanam sayur organik, bagaimana mengolah kerajinan dari sampah plastik.

“Kelompok kerja itu, intervensinya diedukasinya,” kata Saleh.

Ia mengatakan, gerakan ini berusaha untuk memperbaiki sistem. Salah satunya dengan cara mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah.

Paradigm yang berkembang saat ini, yaitu melihat sampah sebagai sampah, bukan komoditi. Padahal, sampah jika dipilah dan diolah dapat menjadi komoditi yang bernilai.

“Harapannya, kita bisa kurangi sampah, karena ada proses recycle, sehingga gerakan menuju Lisan ini bukan hanya gerakan moral, tetapi juga sebagai gerakan produksi,” jelas Saleh. (ron)

SP3 Kasus Bansos Oknum Anggota DPRD NTB

H. R Heran Kasusnya Terus Jadi Sorotan Mataram (Suara NTB) Keputusan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang melibatkan oknum anggota DPRD NTB, H.R., kini menjadi perhatian publik. Penerbitan SP3 kasus H.R. itu dinilai telah merusak nalar hukum, karena H.R. yang sudah berstatus sebagai tersangka kemudian dihentikan.

H.R. mennaggapi bahwa penerbitan SP3 kasus hibah Bansos yang menjadi pro kontra masyarakat. Menurut H.R.ke pada Suara NTB, Kamis (17/3) kemarin bahwa ia sangat heran atas kasus yang didugakan padanya itu terus menerus menjadi pemberitaan di media massa.

Padahal menurutnya sudah sangat jelas pihak berwenang secara hukum telah menghentikan kasusnya itu karena petunjuk jaksa

penuntut umum sulit dipenuhi oleh pihak kepolisian.

“Kan sudah selesai itu dan sudah sangat jelas, apa lagi yang mau dicari-cari. Sudah ada penjelasan dari Kapolda, ada juga penjelasan dari Ditreskrimsus, jadi apalagi yang mau ditanyakan,” ujar H.R, via telpon.

H.R. mengaku heran dengan banyak pihak yang terus-menerus menjadikan kasusnya yang sudah di SP3-kan itu sorotan. Ia justru menduga bahwa ada kepentingan-kepentingan pihak lain dalam kasusnya untuk menjatuhkan namanya.

Ditanya lebih lanjut terkait sikapnya dalam menyikapi pertanyaan masyarakat yang heran dengan kasus yang menimpanya itu. H.R enggan untuk mengomentarinya lebih lanjut.

“Saya tidak mau mengomentari apapun. Semua sudah jelas, apa lagi yang perlu saya jelaskan,’’ tegasnya. (ndi)

Kekecewaan Bentuk Kepedulian Dari Hal. 1

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Tim Assessor BAN PT Surya Fajar Budiman dan Maftudia saat foto bersama pengajar Akpar Mataram, di Mataram, Kamis (17/3).

BAN-PT Lakukan Assassment Akreditasi Akpar Mataram Mataram (Suara NTB) Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram pada Kamis (17/ 3) kemarin telah didatangi dua orang assessor yang ditugaskan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Hal ini dilakukan karena masa akreditasi sebelumnya akan segera habis. Sehingga dilakukan assassment untuk melihat sejauh mana akreditasi salah satu akademi terkemuka di NTB ini. Apalagi saat ini lulusan Akpar sangat dinantikan dengan berkembangnya pariwisata di NTB saat ini.

“Kami melakukan assessment terhadap Akpar untuk mengetahui sejauh mana kampus ini telah berkembang. Kami sudah melihat persentase yang diberikan, kami pikir manajemennya sudah cukup bagus.

Hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” kata salah satu Tim Assessor BAN PT Surya Fajar Budiman, SST., M.Par ke-

pada Suara NTB, di Mataram, Kamis (17/3) kemarin.

Akpar yang telah didirikan sejak 1996 ini sudah banyak meluluskan mahasiswanya.

Tidak sedikit yang sudah bekerja dan hampir semua lulusan kampus ini mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya. Ada dua program studi yang ada di Akpar yaitu Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW).

Kedatangan assessor ini untuk melakukan penilaian khusus untuk program studi UPW. “Ini menjadi tantangan bagi semua akademi atau perguruan tinggi pariwisata di Indonesia. Karena permitan YPW sangat minim padahal peluangnya sangat besar. Selain itu masalah pendataan dan dokumentasi, permasalahan ini juga terjadi di semua PT bukan hanya di sini saja,” ungkapnya.

Direktur Akpar Mataram Drs. I Putu Gede, M.Par mengatakaan

bahwa selama ini Prodi UPW mendapatkan akreditasi B darI BAN PT. Harapannya, melalui assessment ini Prodi UPW bisa mendapatkan akreditasi A. Sebab saat ini fasilitas pendukung sudah lengkap. Sehingga mahasiswa dapat belajar dengan lebih baik karenadilengkapi dengan fasilitas yang memadai. ‘’Kita memang menargetkan untuk mendapatkan akreditasi A. Tapi kembali lagi kepada kemampuan kita dan juga tergantung penilaian dari para assessor yang datang,’’ kata Putu Gede.

Penilaian yang dilakukan oleh assessor meliputi 103 item dengan 8 katergori. Untuk mendapatkan akreditasai A, maka Akpar harus dapat memenuhi semua kriteria itu.

Meskipun tidak mudah, namun Akpar akan terus berusaha agar mendapatkan akreditasi terbaik melalui penilaian yang dilakukan oleh BAN PT. (lin)

Gubernur Dapat Gunakan Diskresi Tentukan Sekda Dari Hal. 1 peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah.

Pansel telah menyerahkan tiga besar calon Sekda NTB kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada 22 Januari lalu. Namun, hingga saat ini tiga besar calon Sekda hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel masih dirahasiakan gubernur. Gubernur belum membuka tiga orang nama calon Sekda yang akan dikirim ke Presiden melalui Mendagri tersebut. Terkait hal ini, Tjah-

jo mengatakan masih menunggu dari gubernur. ‘’Kami nunggu Pak Gubernur (tiga besar calon Sekda),’’ tandasnya.

Dalam seleksi terbuka calon Sekda NTB, ada enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB. Terdiri dari lima orang pejabat Pemprov dan satu orang pejabat Pemkab Bima.

Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul

Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. Informasi yang beredar, tiga besar calon Sekda NTB yang telah ditetapkan Pansel pada 22 Februari lalu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. (nas)

Terhadap kekecewaan tim relawan yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam Musrenbang pada setiap tingkatan, menurut Husni itu adalah domain pemerintah yang membuat konsep dari hulu ke hilir.

Tugas relawan mengawal dan mengawasi usulan program dalam Musrenbang sekalipun tanpa diundang.

“Relawan masuklah di sana.

Kan relawan saya dari desa sampai ke kabupaten. Di kecamatan di desa itu ada Musrenbang. Di situlah mestinya mereka masuk mengawal pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa di tingkat kecamatan itu.

Semua usulan masyarakat dikawal,’’ katanya. Tujuannya, agar camat yang mengusulkan ke kabupaten itu usulannya betul-betul komperensif, menyeluruh apa yang disampaikan oleh masyarakat. ‘’Itu sebenarnya tugas relawan itu. Maka saya katakan, tim relawan tidak pernah bubar. Relawan itulah yang akan mengawal sepak terjang pemerintah daerah ini. Termasuk mengawal kegiatan Musrenbang ini,’’tandas Husni.

Mungkin kata Husni, tim relawan hanya salah persepsi terhadap bentuk peran mereka dalam mengawal pemerintahan ini. Sebenarnya tanpa diundang pun, tim relawan harus masuk ke Musrenbang di tiap tingkatan. ‘’Jadi mungkin salah persepsi. Seolaholah Musrenbang ini harus dibuat pemerintah bersama relawan. Bukan begitu. Musrenbang itu ada domainnya

pemerintah. Siapa yang hadir sebagai stakeholder adalah salah satunya relawan, masyarakat luas. Dan nanti kan akan diundang untuk dimintakan saran-saran pendapat. Diminta nanti dalam pertemuan Musrenbang, itu semua masyarakat diundang,’’ tegasnya.

Artinya, Husni mengganggap tim reawan hanya salah kaprah. Memang benar, bupati meminta agar tim mengawal pemerintah daerah.

Namun, bukan berarti harus diundang. Peran serta partisipasi relawan masuklah di semua tingkatan Musrenbang dan memberikan masukan.

Sebab Husni juga yakin di dalam tim relawan juga banyak orang hebat. ‘’Di dalam tim relawan itu, banyak orang hebat. Saya luruskan bahwa seluruh tim relawan itu kawallah kami. Ini belum final, baru mulai (pemerintahan) ini. Saya umumkan kepada relawan hadirlah relawan di Musrenbang. Kalau tidak diundang saya, bupatilah yang mengundang mereka.

Dan saya yang akan membuka Musrenbang itu supaya ini lurus. Tolong cermati kalimat saya jangan dipelesetkan supaya tidak ribut. Saya berkewajiban untuk memelihara relawan ini untuk menjadi pengawal bupati dan wakil bupati . Karena tidak semua orang hatinya bersih. Mudahan ini jangan sampai berkembang.

Jangan sampai dipolitisir.

Dengan kritik ini, berarti relawan saya betul-betul peduli,’’pungkasnya. (arn)

Pekan Ini Dikirim ke Presiden Dari Hal. 1 ‘’Itu urusan saya lah. Saya melihat secara menyeluruh.

Hasil Pansel kemudian saya mencermati betul hasil dari psikotes yang dilakukan RSJ,’’ ujarnya.

Gubernur mengatakan, dalam memilih satu dari tiga nama itu, dirinya akan mengkompilasi hasil Pansel dan psikotes terhadap para calon Sekda yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram. Selain

mendapatkan hasil seleksi dari Pansel. Pada saat yang sama dirinya juga menapatkan hasil psikotes dari para calon Sekda yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu dari RSJ Mutiara Sukma Mataram. ‘’Jadi saya mau kompilasi dan lihat itu. Kalau saya, pertimbangan itu (penentuan Sekda) dari dua sisi itu. Hasil pansel, kemudian saya juga mau crosscheck sama hasil psikotes dari Rumah Sakit Jiwa,’’ imbuhnya. (nas)

Jumat, 18 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kota Mataram mendapat 2 (dua) penghargaan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Hotel Lombok Raya pada 16 Maret 2016, yaitu Penghargaan atas komitmen dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan KTP-el atau KTP elektronik serta Sertifikat ISO 9001-2008 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu pelayanan Administrasi Kependudukan yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Serangan Hama, Ratusan Petani Loteng Merugi

(Suara NTB/kir)

DISERANG HAMA - Seorang petani sedang memeriksa lahan padinya yang sebagian rusak akibat serangan hama.

Praya (Suara NTB) Para petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah kelimpungan.

Menyusul ancaman gagal panen, akibat serangan hama wereng yang menyerang tanaman padi . Petani pun kini

terancam merugi hingga miliar rupiah, lantaran hasil panen dipastikan merosot dari panen sebelumnya.

Amaq Bundu, petani asal Praya Timur, kepada Suara NTB, Kamis (17/3) kemarin, mengaku di wilayahnya ada ratusan petani yang lahan pertaniannya terkena serangan hama penyakit. Seperti hama wereng maupun blass. Yang menyebabkan tanaman padi petani banyak yang mati.

Di satu sisi, upaya penanganan hama yang dilakukan petani sendiri tidak berjalan sesuai harapan. Lantaran tingkat pemahaman petani yang masih minim. Di satu sisi pemerintah daerah terkesan lamban turun tangan. ‘’Pada kondisi seperti inilah pemerintah seharusnya bertindak. Jangan biarkan petani berjuang sendiri,’’ keluhnya.

Menurutnya, ancaman gagal panen bagi petani tersebut jangan dipadang sepele. Karena kalau sampai petani mengalami gagal panen, imbasnya dipastikan bakal luas. Pasalnya, petani bisa saja melakukan segala upaya untuk menutupi kerugian dari biaya operasional yang sudah dikeluarkan. Belum lagi petani diharuskan mempersiapkan biaya untuk kebutuhan musim tanam selanjutnya. Sehingga jangan heran jika pascagagal panen, kejahatan bakal marak. ‘’Inilah yang seharusnya diantisipasi oleh pemerintah daerah. Paling tidak pemerintah daerah ada upaya untuk meminimalir potensi kerugian yang dialami petani,’’ tambahnya. Jika tidak, selain ancaman kriminalitas, angka kemiskinan berpotensi bertambah. Kalau sudah begitu, beban pemerintah daerah juga bakal bertambah berat.

Sebelumnya, Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, MM., mengatakan, sejauh ini sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan serangan hama.

Dengan menyalurkan bantuan obat-obatan. Termasuk mengerahkan petugas ke lapangan untuk membantu petani melawan serangan hama penyakit.

Bahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk ikut membantu petani. Pemerintah provinsi sendiri juga sudah menerjunkan tim. Kalaupun kemudian ada petani yang belum terlayani, itu lebih dikarenakan keterbatasan tenaga yang dimiliki. ‘’Kalau dari sisi obat-obatan, kita sangat mencukupi. Hanya petugas jadi kendalanya,’’ aku Nasrun.

Ia menjelaskan, saat ini petugas yang memang khusus menangani serangan hama hanya delapan orang. Sedangkan area pertanian yang harus ditangani begitu luas. Sehingga wajar jika kemudian masih banyak area pertanian yang belum ditangani. ‘’Tapi kita akan tetap berupaya semaksimal mungkin membantu petani. Supaya paling tidak, bisa meminimalisir potensi besaran kerugian yang dialami akibat serangan hama ini,’’ tandas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng ini. (kir)

NABUNG SERU TANPA DIUNDI

DAPATKAN HADIAH LANGSUNG, HANYA DI BANK BUKOPIN!!

Bank Bukopin kembali meluncurkan Program Bukopin Memang Wokee..!! dengan tagline “Nabung Seru Berhadiah Langsung” merupakan Program pertama Bank Bukopin di tahun 2016.

Pemimpin Bank Bukopin Cabang Mataram S. Imam Priadi (Ludi) mengatakan bahwa periode Program “Bukopin Memang Wokee..!! Nabung Seru Berhadiah Langsung” Ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2016.

Program ini ditujukan kepada nasabah yang memiliki atau membuka Tabungan SiAga Bukopin, Tabungan Siaga Bukopin Kerjasama, Tabungan Siaga Bisnis Perorangan / Bisnis Badan Usaha.

“Program menabung dengan beragam hadiah tersebut merupakan perwujudan komitmen pelayanan terbaik Bank Bukopin kepada para nasabah dan calon nasabahnya” jelasnya hari ini.

Hadiah yang disediakan untuk program ini antara lain berupa Mobil All New Pajero Sport, Honda HR-V, Motor

Yamaha NMAX ABS, Vespa Piaggio Primavera, Gadget terbaru (Samsung Galaxy Note 5, Macbook Pro, GoPro, Hero 4), Voucher Wisata (Domestik dan Mancanegara), dan Voucher Belanja.

Ludi menjelaskan kesempatan mengikuti Program ini terbuka lebar untuk umum, berlaku bagi nasabah baru maupun nasabah lama. Untuk mengikuti program tersebut, nasabah bisa datang langsung ke kantor Bank Bukopin terdekat yaitu Bukopin Cabang Utama Mataram di Jl. Pejanggik No. 24 B dan Kantor Cabang Pembantu jl. Sandubaya 9 – 10 Sweta.

Program “Nabung Seru Berhadiah Langsung” ini diharapkan juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah untuk menabung di Bnk Bukopin. Untuk mengetahui informasi lebih jelas dapat menghubungi Nomor Telpon Kantor di (0370) 635111 atau (0370) 6171188 atau HALO BUKOPIN 14005 dan Mention ke Facebook bukopinsiaga dan Twitter @bukopinsiaga.

“Kalau Bisa Dapat Langsung, Kenapa Harus Beli, Nabung Aja Di Tabungan Siaga Bukopin”.

BUKOPIN MEMANG WOKEE..!!