Snt 18042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 39 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 18 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengangguran

Sarjana Membengkak Jumlah pencari kerja (penganggur) di NTB masih tinggi. Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, pada tahun 2015 saja, jumlah pencari kerja mencapai 109. 826 orang. Dari jumlah itu tercatat 6.967 orang pencari kerja berasal dari lulusan diploma dan strata satu (S1) atau lulusan perguruan tinggi (sarjana). Tahun 2016, lulusan sarjana akan menambah angka pencari kerja baru.

Diprediksi, angka pengangguran sarjana pun akan membengkak.

DARI 109.826 orang pencari kerja tahun 2015, berdasarkan jenjang pendidikan paling besar tamatan

sekolah dasar (SD) sebanyak 54. 282 orang. Diikuti tamatan SMP sebanyak 24.803 orang dan tamatan SMA sebanyak 22. 117 orang. Sementara tamatan diploma 2. 123 dan

S1 sebanyak 4. 844 orang Sementara dari 109. 826 pencari kerja, masih berdasarkan data dari Disnakertrans NTB yang telah terserap lapangan kerja hingga memasuki tahun 2016 baru sebanyak 35.560 orang. Artinya 74.266 masih menganggur. Dari 35.

560 orang pencari kerja yang terserap lapangan kerja, rinciannya tamatan SD sebesar 23. 560 orang, SMP sebanyak 7. 731 orang. Kemudian tamatan SMA sebanyak 4.125 or-

ang. Sedangkan sarjana (diploma dan S1) yang terserap lapangan kerja hanya 144 orang.

Dari 6.967 orang sarjana pencari kerja yang terserap lapangan kerja hanya 144 orang dan sisanya sebanyak 6.823 orang menganggur.

Ini artinya, tingkat pengangguran dari kalangan sarjana masih tinggi. Data ini belum termasuk para pencari kerja baru yang diwisuda tahun 2016.

Bersambung ke hal 19

Ilustrator : Mandri W.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Tugas kami di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 perguruan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 tinggi, menyiap123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 ADA tahun 2014 ngan merebut peluang di sekkan kader-kader 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 lalu, NTB dapat tor formal oleh lulusan pergu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 terdidik, yang jatah 658 formasi ruan tinggi ini dikritik. Sebab 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Calon Pegawai sektor swasta dan wirausaha berkualifikasi PT tidak bisa membendung, stop 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Negeri Sipil Daerah (CPNSD). tak kalah menjanjikan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 ahli madya tunggu dong lapangan pekerjaan Tetapi jumlah pelamarnya Lalu Anugrah Banuputra 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 membeludak hingga 40 ribu. (24), lulusan Universitas terbangun dulu baru lulus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 Artinya, ada 39.000 lebih pel- Mataram beberapa tahun ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890 H. Lalu Wirasapta Karyadi amar terpental. Kecenderu- Bersambung ke hal 19 Halus Mandala 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

’’

Terjebak Jadi ASN

’’

TO K O H Audit Khusus Dana Desa BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB akan melakukan audit khusus terkait dengan penggunaan dana desa di daerah ini pada semester II 2016 ini.

Tahun ini, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 667 miliar lebih dari pemerintah pusat melalui APBN 2016. ‘’Jadi nanti di semester berikutnya (ke dua) khusus pemeriksaan dana desa.

Audit khusus rencananya.

Biasanya kita lakukan sampel karena jumlah desanya ribuan di sini,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan NTB, Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/nas)

Tim Independen Konfrontir Keterangan Pimpinan SKPD dengan Bawahan Mataram (Suara NTB) Evaluasi kinerja pimpinan SKPD Pemprov NTB tahap kedua terus berlanjut. Setelah menjalani uji kompetensi, tes kesehatan jiwa dan pendalaman portofolio, Tim Independen yang dibentuk gubernur selanjutnya mengkonfrontir keterangan 12 pimpinan SKPD dengan para bawahannya.

“Sedang jalan (evaluasinya), ada staf juga dipanggil untuk melengkapi hasil pendalaman portofolio. Stafnya dipanggil, pejabat eselon III dipanggil, eselon IV dipanggil.

(Karena) kemarin sudah mulai diwawancara kepala SKPD oleh tim,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Suruji menjelaskan, setiap pimpinan SKPD yang dieval-

uasi diminta untuk mengirimkan portofolio yang berisi capaian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama ini. Kemudian, dari portofolio tersebut, tim melakukan pendalaman dengan mewawancara yang bersangkutan. Tak sampai di situ, tim kemudian melakukan pendalaman lagi terhadap hasil wawancara dengan kepala SKPD dengan memanggil pejabat eselon III, IV bahkan sampai staf. ‘’Jadi Kepala SKPD diwawancara untuk mendalami portofolionya itu. Kemudian, apa yang tertulis dan apa yang disampaikan oleh kepala SKPD dalam wawancara, itulah yang dicek lagi ke stafnya, ke eselon III dan IVnya,”terang Suruji.

Sesuai SK Gubernur, Tim Evaluasi Kinerja ini semuanya merupakan akademisi dari sejumlah perguruan ting-

gi di NTB. Mereka, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA (Rektor IKIP Mataram), Dr. Prayitno Basuki, MA (akademisi Unram), Prof Dr. Tatok Asmoeni (Unram), Dr. Kadri, M.Si (IAIN Mataram) dan Dr. Agusdin (Unram).

Sementara SKPD yang dievaluasi pada tahap II ini antara lain Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP), Biro Kerjasama dan SDA, BPMPD. Kemudian Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM, BLHP, BPBD, Disperindag, Sekwan, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM. Ditanya apa yang menjadi pertimbangan para pimpinan SKPD itu dievaluasi? Suruji menjelaskan, Bersambung ke hal 19

Penunggak Pajak IUP Siap-siap Ditagih KPK Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, jumlah tunggakan iuran pajak dari puluhan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB masih tersisa sebesar Rp 17 miliar lebih. Sebelumnya, jumlah tunggakan dari pemegang IUP ini sebesar Rp 19 miliar lebih. Namun, sejauh ini baru tertagih Rp 2 miliar lebih, sisanya belum ada perkembangan.

Untuk itu, Distamben NTB akan menyerahkan data-data tersebut ke Ditjen Minerba dan KPK. Distamben mengaku sering memanggil para pemegang IUP tersebut untuk membayar atau melunasi kewajibannya, namun banyak juga yang tidak datang. ‘’Nanti kita serahkan ke Ditjen Minerba. Nanti Ditjen Minerba ada koordinasi dengan KPK. Kewajiban itu tetap ditagih oleh negara, meskipun izin telah dicabut karena itu penerimaan negara dalam bentuk PNBP,’’ kata Kepala Distamben NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Husni menjelaskan, hal ini merupakan bagian dari koordinasi dan supervisi (Korsup) yang dilakukan KPK bersama Ditjen Minerba, selain melakukan penertiban terhadap IUP-IUP yang belum clear and clean. Pada 26-27 Mei mendatang, KPK bersama Ditjen Minerba akan melakukan Korsup mengenai perizinan bidang pertambangan, energy dan listrik di NTB. Korsup ini terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan dua pemda yakni NTB dan NTT. Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ula)

FPT - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar didampingi Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama istri Hj.Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPD RI,Farouk Muhammad dan para kepala daerah dan FKPD se-NTB, hadir pada puncak FPT 2016 di Doro Ncanga, Pekat, Dompu, (kiri).

Atraksi terjun payung memeriahkan FPT 2016, Sabtu (16/4).

Meriah Puncak FPT 2016

Tambora akan Dijadikan Destinasi Wisata Khusus dan Satu-satunya di Dunia RANGKAIAN pelaksanaan Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 berlangsung lancar. Festival yang akan digelar rutin setiap tahun itu, pucaknya berlangsung Sabtu (16/ 4) dan berlangsung meriah.

Hadir pada kesempatan puncak FPT 2016, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar,MSc, Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi bersama istri Hj.Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPD RI, Prof.Farouk Muhammad, para kepala daerah se NTB dan FKPD se-NTB.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, FPT 2016 digelar sebagai bentuk menjaga konsistensi pemerintah setelah 11 April 2015 lalu, Gunung Tambora dinyatakan sebagai taman nasional dan dicanangkan festival tahunan. Taman Nasional

Gunung Tambora (TNGT) akan dijadikan sebagai daerah wisata alam yang unik dan satu-satunya di dunia. ‘’Terima kasih kepada Gubernur NTB, terimakasih kepada para bupati dan kepada semuanya, bahwa ini secara konsisten telah dilakukan (festival),’’

kata Siti Nurbaya Bakar. TNGT katanya, dengan luas sekitar 71.665 hektar berada di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima telah ada master plan dan site plannya. Zonasinya juga sudah ada yaitu dari 71.665 hektar akan terbagi pada zona inti, Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kemiskinan Sulit Diatasi Apresiasi Kinerja Puskesmas KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Mataram, telah dikategorikan berbahaya. Sebanyak 47 kelurahan telah terserang DBD, termasuk Kelurahan Pagesangan.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Pagesangan I Made Gde Yasa mengatakan, mengatasi demam berdarah dengue di wilayahnya, pihak telah berupaya melakukan gotong royong di tiap lingkungan.

Salah satunya, dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). “Tiap Jumat pagi kita gotong royong. Saya ajak staf (Suara NTB/dok) kelurahan dan Pak Kaling,” I Made Gde Yasa kata Yasa pekan kemarin.

Yasa tidak menyebutkan berapa jumlah warganya terserang DBD. Informasi hanya didapatkan dari puskesmas. Langkah petugas puskesmas turut aktif menanggulangi serta terlibat PSN diapresiasi. Pasalnya, laporan masyarakat selalu ditindaklanjuti. “Saya senang sekali petugas puskesmasnya aktif - aktif,” katanya.

Dinas Kesehatan lanjutnya, sudah melakukan fogging dan mengibarkan bendara perang terhadap DBD. Artinya, pemerintah berkomitmen memerangi DBD di Kota Mataram. Sebab, korban meninggal akibat DBD, meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kata Yasa, tidak bisa semua diserahkan ke pemerintah, tetapi masyarakat harus terlibat langsung. “Misalnya membantu lingkungan tetap bersih dan menerapkan pola 3M,” imbuh Yasa.

Menurutnya, tidak ada kendala berarti, hanya faktor kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan. “Kasusnya sama seperti kelurahan lain. Soal kesadaran masyarakat yang masih minim,” ujarnya.

Terhadap komitmen Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Kesehatan, diharapkan korban DBD dapat diminimalisir. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya akan membantu. Khususnya di Pagesangan diharapkan, korban DBD tidak bertambah. (cem)

(Suara NTB/dok)

Harus Berkompeten RENCANA penarikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir.HL. Makmur ke Provinsi dianggap wajar. Karena sesuai Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat menempati posisi tertentu maksimal lima tahun. Namun demikian, Dewan menyarankan pengganti Sekda harus ASN berkompeten. “Sekda sudah terlalu lama sehingga wajar diganti. Tapi pengganti Sekda harus lebih baik,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., Jumat (15/4).

Politisi Partai Gerindra ini tak ingin masuk lebih jauh pada urusan internal pemerintahan. Bagaimanapun juga, Dewan selaku mitra kerja eksekutif hanya bisa memberikan masukan. Penarikan itu, memberikan peluang bagi pejabat lainnya sehingga terjadi regenerasi. “Ini baik untuk generasi selanjutnya,” ujarnya.

Makmur Said lanjut Muhtar, tak perlu khawatir dengan penarikan dirinya ke Pemprov. Dengan kualitas, pengalaman mengelola administrasi di Kota Mataram, tidak menutup kemungkinan bisa diberikan jabatan setara eselon II oleh Gubernur. “Sekda ini kan punya inovasi dan spirit bagus. Bisa saja dia diberikan posisi jadi kadis di provinsi,” tambahnya.

Disisi lain, ia tak ingin terlalu jauh ikut campur siapa atau bagaimana mekanisme pergantian Sekda kedepannya. Kewenangan sepenuhnya di tangan Walikota. Walikota nantinya, merekomendasikan pembentukan panitia seleksi (pansel) kemudian diserahkan ke Gubernur. “Saya kira kami tidak masuk ke ranah itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, Sekda Kota Mataram, Makmur Said dilantik menjadi Sekda tahun 2006 lalu atau telah menjabat hampir 10 tahun. Usulan pengajuan mutasi langsung disampaikan oleh Walikota Mataram kepada Gubernur.

Kekosongan jabatan Sekda, rencananya akan di plt -kan kepada Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM. Disamping itu, Eko juga telah digadang gadang akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Makmur Said. Nama Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Mataram ini, sebenarnya telah lama muncul pada masa kepemimpinan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si,. Sayangnya, rekomendasi penarikan Sekda ke Pemprov belum difinalkan oleh Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB. (cem) Muhtar

Pendatang Jangan Dijadikan ’’Kambing Hitam’’ Mataram (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kota Mataram sulit diatasi. Alasannya menurut Pemkot Mataram karena banyaknya pendatang dengan skill yang minim, mengadu nasib ke daerah ini. Namun, akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram Rachmat Yuliawan, SE., MM mengkritik apa yang disampaikan Pemkot Mataram.

Dianalogikan, pendatang yang tinggal di Mataram ini diibaratkan sebagai dua mata pisau. Satu sisi bisa menambah lapangan kerja dengan investasi. Disisi lain, dapat membebani pemerintah dari faktor kepadatan penduduk serta persoalan kemiskinan.

Kecenderungan, pendatang yang menetap di Mataram membuka usaha sehingga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian.

“Kalau pendangan dijadikan kambing hitam. Saya rasa kurang tepat,” kata Wawan pekan kemarin.

Kandidat doktor ini menambahkan, pemerintah seharusnya mengoreksi intervensi kebijakan penanganan kemiskinan selama ini. Penurunan rata - rata satu persen dibandingkan nilai investasi besar di Mataram, tidak berbanding lurus.

Di tahun 2008 yang jumlah

penduduk miskin di Kota Mataram 16,13 persen atau 61.173 jiwa, turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa pada 2009. Kemudian turun lagi pada tahun 2010 sebesar 14,44 persen atau 58.272 jiwa, dan pada 2011 menjadi 13,18 persen atau 53.736 jiwa, serta 2012 sebesar 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Di tahun 2014, angka kemiskinan tetap turun menjadi 10,75 persen atau 46.670 jiwa.

Seharusnya, dari jumlah penduduk miskin ini pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru. Sebab, NTB umumnya dan Kota Mataram khususnya memiliki potensi pariwisata yang bagus. Tidak heran kemudian, masyarakat melirik dan berminat untuk datang. “Artinya, ada sesuatu di daerah kita. Lalu kenapa di dalam tidak melakukan sesuatu,” tandasnya.

Pendatang low skill atau pengetahuan minim, hanya bagian kecil penyumbang angka kemiskinan. Dan pemerintah tidak perlu khawatir. Apakah ketimpangan program dan data bisa menyebabkan sulitnya pengentasan kemiskinan?

Bisa jadi, kata Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram ini, antar SKPD memberikan bantuan hanya kelompok yang sama. Sedangkan, masyarakat lain tidak tersentuh sehingga berpeluang menjadi miskin. Oleh karena itu, lintas sektoral harus menyamakan persepsi sehingga lebih mudah mendeteksi mana masyarakat miskin atau tidak.

Target penurunan kemiskinan oleh Pemprov NTB di tahun 2017 tersisa 13,25 persen. Artinya, semua daerah termasuk Kota Mataram harus berkontribusi. Minimal kabupaten/kota rata - rata menurunkan kemiskinan di atas satu persen lebih. (cem)

Belum Jelas, Bantuan Empat Kapal Nelayan

(Suara NTB/ynt)

BANGUNAN - Bangunan tua yang ada di Jalan Niaga Ampenan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan kota tua Ampenan menjadi objek wisata. Pemasangan lampion warna-warni di lokasi ini juga bisa menjadi spot menarik untuk berfoto. Sayangnya promosi kota tua sebagai objek wisata menarik di Mataram masih kurang gencar.

Rekomendasi Pansus LKPJ 2014 Belum Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) Belum lagi rekomendasi Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota 2014 dilaksanakan sepenuhnya oleh eksekutif, Pansus yang sama pada DPRD Kota Mataram, kini sedang menggodok LKPJ tahun 2015. Hal ini sangat disayangkan, karena eksekutif terkesan tidak mengindahkan apa yang menjadi catatan strategis pansus yang kala itu beranggotakan ketua-ketua fraksi.

Padahal, kerja pansus ini juga menelan anggaran yang tidak sedikit. Baik untuk melakukan studi komparasi hingga menunjuk staf ahli untuk membantu kerja-kerja pansus. Ketua Pansus LKPJ Walikota, HM. Zaini saat dikonfirmasi Suara NTB kemarin, tidak menampik kondisi tersebut.

Namun, apakah tunggakan rekomendasi pada LKPJ tahun anggaran 2014 itu akan dimasukkan kembali menjadi rekomendasi pada LKPJ tahun 2015, politisi Demokrat ini belum dapat memastikannya dengan alasan proses pembahasan masih berlangsung. ‘’Coba nanti kita lihat,’’ cetusnya.

Sebagai gambaran, Zaini yang juga mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, pada pembahasan LKPJ tahun anggaran 2014 lalu, juga men-

jabat sebagai ketua Pansus.

Ditempat terpisah, anggota Pansus LKPJ, I Gede Wiska, SPt., menyebutkan bahwa Senin (18/4) hari ini, Pansus akan melakukan pembahasan bersama SKPD. Hasil pembahasan LKPJ ini, harus sudah diparipurnakan paling lambat tanggal 28 April 2016.

Wiska membenarkan memang ada sejumlah rekomendasi dari pansus LKPJ tahun 2014 yang belum dieksekusi eksekutif. Antara lain soal penataan pasar. Catatan Suara NTB, pada LKPJ 2014, ada enam saran dan rekomendasi dari Pansus. Pansus kala itu menyarankan, dalam pemberian izin, khususnya menyangkut syarat penerbitan izin termasuk pengawasannya, harus disesuaikan dengan RTRW. Eksekutif disarankan mengevaluasi pasar modern, sehingga tidak mengganggu keberadaan pengusaha kecil dan menengah yang bersifat lokal.

Penataan dan pengaturan PKL harus mendapat perhatian.

Terkait reklame, eksekutif disarankan agar mengevaluasi reklame sesuai dengan perda Kota Mataram No. 1 tahun 2014. Mengenai penyelenggaraan urusan Pemda, pansus memberi enam catatan. Yakni eksekutif diminta memberikan perhatian lebih kepada pendidikan informal seperti PAUD. Untuk urusan wajib perhubungan, diminta kepada eksekutif agar melakukan pe-

nataan dan pengelolaan parkir, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap PAD. Terkait investasi, disarankan kepada eksekutif untuk mengevaluasi perjanjian yang telah disepakati dengan beberapa investor sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman.

Masyarakat Kota Mataram sangat berharap respon cepat dari SKPD pengelola urusan pekerjaan umum, khususnya dalam mengatasi kerusakan jalan yang bersifat sporadis.

Terhadap keberadaan Perda yang sudah disepakati bersama antara Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram, disarankan agar penegakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan supaya ditingkatkan. Terutama menyangkut Perwal. Selain itu, eksekutif diminta melakukan penataan RTH dan fasilitas publik yang sudah ada. Mengenai tugas perbantuan, pansus meminta eksekutif menyampaikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang selama ini belum disampaikan.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, eksekutif diharapkan terus meningkatkan daya saing ekonomi sehingga memiliki ketangguhan secara nasional dan dunia, termasuk terhadap MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dan pasar global. (fit)

Mataram (Suara NTB) Nelayan pesisir Kota Mataram rencananya akan mendapat bantuan empat unit kapal tahun ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan kapal ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,8 miliar. Namun hingga kini bantuan tersebut masih belum jelas kapan akan direalisasikan. “Belum jelas bantuan kapal itu. Dapatnya sudah (empat unit) tapi turunnya kapan belum ada konfirmasi balik,” jelas Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM. Ia menyampaikan sampai saat ini belum ada panggilan dari pemerintah pusat untuk membahas perihal bantuan kapal tersebut. Sembari menunggu turunnya bantuan kapal tersebut, Dinas PKP melakukan pendataan dan verifikasi terhadap empat kelompok yang akan mendapatkan bantuan ini. “Semuanya kan di pusat, nanti kalau kapalnya sudah ada kita dipanggil dan disuruh bawa datadata kelompok yang sudah siap menerima,” ujarnya.

Syarat bagi kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan ini harus memiliki badan hukum. Namun kendalanya banyak kelompok nelayan

yang tidak memiliki badan hukum. Mutawalli mengatakan di Kota Mataram baru ada satu kelompok nelayan yang berbadan hukum. Syarat badan hukum ini disampaikan Mutawalli juga masih dipersoalkan, karena jika kelompok harus berbadan hukum, maka bantuan tidak akan tersalurkan sehingga serapan anggaran di pemerintah pusat akan tersendat.

Menurutnya mengurus badan hukum ini tidak gampang. Di samping memerlukan waktu yang lama, biayanya juga tidak murah. Jika harus pemerintah daerah yang menanggung biaya pembentukan badan hukum menurutnya tidak memungkinkan. “Kita seperti (kelompok) pertanian kalau semua harus berbadan hukum, berapa ratus kelompok yang harus kita bina. Kalau bantuan tidak disalurkan, macet lagi keuangan negara,” cetusnya.

Mutawalli berharap syarat harus berbadan hukum tersebut bisa disiasati atau diganti dengan SK Walikota. “Kalau cukup dengan SK Walikota kan gampang, tinggal kita SK-kan. Kalau harus berbadan hukum sulit. Bayangkan tiap tahun ada kelompok yang dapat (bantuan) dan garagara harus punya badan hukum, tidak lagi dapat, kan protes,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

Terkena Dampak Panen TERGANGGUNYApanenpadi musim tanam tahun ini menimbulkan pengaruh besar. Salah satu yang menerima dampaknya, ikut terganggunya pasar otomotif di provinsi ini. Hal ini dikemukakan Roy Romi, General Manager Toyota Krida Dinamik Autonusa usai menggelar kegiatan YARIS nongkrong di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram, Sabtu (16/4).

“Petani selama ini menjadi penyumbang pasar Toyota cukup besar di NTB. Begitu terjadi gangguan panen, kita juga kena dampaknya,” terang Roy Romi.

Alasannya ini dipekuat kondisi penjualan produk-produk Toy(Suara NTB/bul) ota untuk triwulan I 2016 yang Roy Romi hanya berkisar di angka 1.300 unit. Sementara dalam masa waktu yang sama tahun 2015 lalu, penjualan mencapai 1.500-an unit. Petani dinilai menjadi customer paling berani, karena setiap pembelian selalu dengan cara cash.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mendongkrak penjualan di tengah lesunya permintaan dari kelangan petani, Toyota melaksanakan berbagai event, salah satunya YARIS nongkrong untuk menguatkan komunitas-komunitas pecintanya. “Komunitas ini kita pertemukan anggota-anggotanya dengan tim teknis dan manajemen. Customer kami berikan ruang untuk curhat dan memberi masukan, sehingga memperkuat kecintaannya pada produk kami,” tambah Roy Romi Terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan (TP) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Haerul Adi tidak memungkiri adanya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam (kekeringan). Total laporan yang diterima Dinas Pertanian Provinsi NTB sampai saat ini, seluas 3.100 hektar yang terkena dampak OPT dan kekeringan. “Dari laporan yang kumpul, total yang terkena dampak 1,2 persen (OPT dan bencana kekeringan). Artinya ini masih jauh kalau dilihat dari ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya pada Suara NTB. Terhadap serangan OPT, ditangani langsung oleh BPTPH Provinsi NTB, dengan cara melakukan penyemprotan dan pengendalian OPT. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Lahan Padi di Mataram akan Dijadikan Penangkar Benih Mataram (Suara NTB) Di tengah terbatasnya lahan yang bisa digarap para petani, Pemkot Mataram melalui Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram ingin menjadikan 1.992 hektar yang merupakan lahan pertanian tersebut khusus sebagai tempat penangkaran benih padi.

“Saya terobsesi 2.000 hektar akan saya jadikan sumber benih karena penangkar kita terpercaya kualitas benihnya itu.

Supaya harganya tinggi karena harganya bisa capai empat sampai lima kali lipat,” ujar Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM. Program ini memang tidak dicanangkan secara khusus.

Tapi para petani di Mataram diarahkan agar lahan yang dimiliki dijadikan sebagai tempat penangkaran benih padi. Ia menyampaikan pihaknya memberikan peluang sebesarbesarnya kepada para petani untuk memanfaatkan lahannya sebagai tempat penangkaran, pasalnya pasar benih padi dari Kota Mataram cukup luas, tidak

hanya di Lombok, tapi sampai Sumbawa dan Bima.

“Penangkar kita ini pasarnya di seluruh NTB dan semua mengambil benih padi di Mataram. Jadi benih se-NTB itu ngambilnya di sini. Petani kita di sini hebat-hebat,” jelasnya.

Mutawalli menjelaskan telah banyak petani di Kota Mataram yang fokus pada pen-

Tarif GAOL

Sabtu, 16/04/2016

angkaran benih padi ini dengan luas lahan mencapai ratusan hektar yang menyebar di semua kecamatan. Padi yang mereka tanam penjualannya diarahkan tidak untuk konsumsi, tapi dikembangkan menjadi benih dengan arahan para penyuluh di mana kualitasnya benar-benar dijaga.

Jika dijual dalam bentuk gabah, harganya sangat rendah. Tapi harga jual benih bisa mencapai empat sampai lima kali lipat dan dirasa sangat menguntungkan para petani. “Kalau gabah Rp 3.700 per kilogram dan ini (benih) bisa

sampai Rp 15.000 - Rp 20.000 per kilo,” ujarnya.

Di tengah lahan pertanian yang semakin berkurang, Mutawalli menyampaikan pihaknya juga tidak melulu berpatokan pada lahan dalam mengembangkan sektor pertanian di kota ini.

Dengan lahan yang sempit ini, pihaknya tetap berupaya agar petani tetap sejahtera salah satunya dengan mengubah komoditi, pola pikir petani, dan mengarahkan petani untuk mengembangkan agrobisnis. “Itu arah kita. Kalau sawah itu kan hanya sebagian saja untuk padi,” demikian Mutawalli. (ynt)

Sang Kompetitor, Honda CBR 150 R Hadir di NTB

Keluarga Makin Harmonis karenaTelepon Gratis Mataram (Suara NTB) Sudah tiga bulan Pak Toni tidak bisa pulang ke rumah, pekerjaan menuntut dirinya untuk tetap berada jauh dari keluarga di luar kota.

“Kangen sih pasti kangen, tapi mau bagaimana lagi, namanya juga cari rezeki, di manapun yang penting halal dan bisa untuk menghidupi keluarga,” kata Pak Toni ditanya perasaannya ketika harus meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Istri dan kedua anaknya tidak ikut pindah mengingat mereka masih sekolah. Astri dan Anto adalah siswi dan siswa SMP dan SMU di kota asalnya.Sulitnya mengurus pindah sekolah, dan biaya yang harus dikeluarkan membuat keluarga ini berfikir dua kali untuk ikut pindah bersama ayah mereka, belum lagi, melihat dari pekerjaan Pak Toni sekarang, tidak menutup kemungkinan beliau harus pindah ke daerah lain lagi dalam waktu dekat.

Pak Toni adalah tipikal bapak rumah tangga yang perhatian pada keluarganya, walaupun berada di kota yang berbeda, ia tetap menyempatkan diri untuk menyapa keluarganya setiap hari, ibu, adik dan kakak, semua mendapat giliran untuk di telepon. Sampai akhirnya setelah dihitung-hitung, pengeluaran untuk telepon memakan biaya yang cukup mahal, kalau begini terus, sepertinya Pak Toni tidak bisa menghubungi keluarganya setiap hari, atau hanya bisa telepon salah satu dari keluarganya saja. Untuk menggunakan aplikasi chatting Pak Toni tidak terbiasa, beliau sangat konvensional, bahkan telepon yang digunakan masih feature phone, yang tidak mendukung adanya aplikasi chatting di HP nya.

Kondisi yang dialami oleh Pak Toni juga banyak dialami oleh keluarga lain, mencari nafkah dan harus berpisah jauh dengan keluarga sudah menjadi bagian dari hidup banyak orang. Menanggapi hal tersebut, PT. XL Axiata, Tbk. melalui AXIS hadir dengan solusi IRIT. Provider dengan tagline IRIT ITU AXIS memberikan banyak keuntungan terutama untuk masyarakat yang sering menggunakan fasilitas telepon (voice) untuk berkomunikasi.

Pada tanggal 1 Maret 2016, AXIS meluncurkan tarif GAOL, tarif yang memberikan benefit GRATIS telepon kesemua AXIS iniberlaku setiap hari pada pukul 24.00 Wita sampai 17.00 Wita. Bagaimana kalau ingin telepon di luar jam tersebut? Tidak perlu khawatir, tarif GAOL juga menghadirkan fasilitas tarif nelpon yang dihitung per detik, dan biaya yang dikeluarkan untuk telepon ke operator lain hanya Rp.15,- per detik, bahkan telepon ke semua AXIS diatas jam 5 sore hanya Rp.1,- per detiknya.

Tidak berhenti sampai di situ, Tarif AXIS GAOL juga memberikan bonus 200 SMS apabila pengguna sudah mengirimkan 6 SMS setiap harinya.

Dan yang lebih menyenangkan lagi, semua fasilitas tersebut bisa didapatkan hanya dengan cara mengaktifkan kartu perdana dengan Tarif GAOL. Pelanggan lama juga tetap bisa menikmati fasilitas ini, hanya dengan cara pindah dariTarif lama mereka ke tarif GAOL, cukup telepon ke *123*99# dan pastikan nomor berada dalam masa aktif. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Tarif GAOL silakan kunjungi www.axisnet.id. (bul)

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

GALIAN PIPA - Kebutuhan air bersih warga Kota Mataram dan Lombok Barat terus semakin bertambah, seiring makin bertumbuhnya pemukiman baru. PDAM Giri Menang pun berusaha untuk memberikan pelayan terbaik, kendati dalam beberapa kasus kerap diprotes warga. Salah satu ikhtiar PDAM Giri Menang yakni melayani konsumen dengan jaringan pipa distribusi berdiameter besar, seperti penggalian pipa distribusi air PDAM di depan pusat perbelanjaan LEM, Mataram, Minggu (17/4).

Pembuatan Minyak Seribu Hajat Pecahkan Rekor MURI Selong (Suara NTB) Proses pembuatan minyak Seribu Hajat secara tradisional, atau bejeleng dalam istilah Sasak, berhasil memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI). Melibatkan peserta terbanyak, bejeleng di Pondok Pesantren (Ponpes) Thohir Yasin di Lendang Nangka, Lombok Timur bahkan dinobatkan berhasil memecahkan rekor dunia.

Bejeleng minyak Seribu Hajat yangdi-supportpenuholehPT.Insan Cipta Mandiri (ICM) Tour & Travel ini untuk pertama kalinya masuk di catatan MURI. Melibatkan sebanyak 3.993 jemaah dan terdaftar sebagaipemecahrekorMURIke7.390.

Rekor inipun telah menyedot perhatian salah satu stasiun TV swasta terbesar di Indonesia.

Seribu Hajat di-jeleng biasanya dilakukan setahun sekali. Bertepatan dengan bulan Rajab, karena di bulan inilah doa-doa dan hajatan dikabulkan Allah. Tahun 2016 ini, bejeleng dilaksanakan pada malam Jumat (14/4) lalu. Dihadiri ribuan jemaah, dan tamu dari berbagai negara,diantaranyaBruneiDarussalam, Malaysia, termasuk hadir langsung Wakil Gubernur Kalimantan Utara,H. Udin Hianggio.

Minyak Seribu Hajat, dalam

(Suara NTB/bul)

PENGHARGAAN - Penyerahan penghargaan Rekor MURI kepada pimpinan Ponpes Thahir Yasin, TGH. Thahir Yasin. penuturan pendiri Ponpes Thahir Yasin,TGH.ThahirYasin,pertama kali mulai dilakukan tahun 1991, atau saat ini telah genap 26 tahun dilaksanakan secara rutin, seusia pendirianPonpes.Minyakinidibuat karenamelihatkondisimasyarakat waktu itu cukup kesulitan berobat ke Puskesmas dan dokter.

Sesuai namanya, minyak Seribu Hajat, peruntukannyapun Insya Allah dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit, tergantung hajatan penggunaannya.Beberapajenispenyakityangsebenarnyaolehdokterpun telah angkat tangan, atas izin Allah melalui syarat minyak Seribu Hajat ini, penyakit bisa disembuhkan.

Minyak Seribu Hajat tidak sembarangandibuat,bahan-bahanbakunyapun harus khusus. Santannya dibuat dari kelapa hijau, satu kelompokyangbejeleng,disyaratkanmenggunakan 44 butir kelapa atau 99 butirkelapa.Selamaprosesbejeleng, tidak diperkenankan jemaah berbicaradanberniatyangtidak-tidak, agar minyak yang dibuat bisa sempurna. Bejeleng ini dilaksanakan sore hari, dan berakhir jelang fajar.

Selama proses bejeleng, jamaah sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Qurandanayat-ayattertentuyang disyaratkan. Bagi yang tidak ikhlas, menurutTGH.ThahirYasin,pembuatan minyak Seribu Hajat biasanya gagal, kualinya bocor, bahkan terbalik. Minyak Seribu Hajat ini tidak diperkenankan diperjual belikan.

Diperuntukkankhususkepadaorangorangyangmembutuhkan.

Sementara itu, Direktur PT. ICM Prima, Hj. Baiq Furi Fauziah menyebutkan, bejeleng minyak Seribu Hajat ini menjadi sesuatu yang sangat unik dan jarang dijumpai. Sebab itulah, aktivitas bejeleng minyak yang dilaksanakan setahun sekali ini disampaikan langsung ke pihak MURI. ICM Prima adalah perusahaan yang bergerak pada jasa tours & travel umrah, merupakan biro perjalanan umrah resmi dan teregistrasi di Kementrian Agama Repub-

lik Indonesia. ICM Prima memiliki kantorPusatdiCipinangJayaRaya Blok AA.No.2 Jakarta Timur , dan membukakantorperwakilanJl.Catur Warga No.1 Mataram. Travel resmidenganmengantongiizinUmrahSKKemenagRINo.D/19Tahun 2014 lebih menitik beratkan pada mewujudkan kenyamanan ibadah umrah bagi calon jemaah.

Perusahaan ini tidak hadir hanya untuk kepentingan bisnis semata, 2,5 persen dari total keuntungan diserahkan untuk kepentingan pendidikan, terutama di Ponpes Thahir Yasin. “Jadi selain berumrah, jamaah secara tidak langsung memberikan sumbangsihnya untuk sektor pendidikan. Makanya kami senantiasa mendukung apapaun kegiatan yang dilaksanakan di Ponpes Thahir Yasin ini,” demikian Hj. Furi.

Deputi Manajer MURI, Aryani Sri menegaskan, tiga penghargaan MURI diberikan sekaligus.

Di antaranya untuk PT. ICM Prima atas rekor Penyelenggara Pembuatan Minyak Seribu Hajat oleh Jamaah Terbanyak, lalu kepada Hj. Furi Fauziah, SE atas rekor Pemrakarsa Pembuatan Minyak Seribu Hajat oleh Peserta Terbanyak. Lalu penghargaan MURI diberikan kepada Ponpes Thahir Yasin, sebagai Penyelenggara Pembuatan Minyak Seribu Hajat oleh Peserta Terbanyak.

Ada tiga kategori untuk mendapatkan rekor MURI menurut Aryani,kategoriPaling,UnikdanLangka. Dan pembuatan minyak Seribu Hajat masuk dalam kaegori “Paling”. “Setelah dilaporkan, akhirnya Ketua Umum, Jaya Suprana menandatangani untuk diberikan penghargaan rekor MURI. Bahkan ini satu-satunya didunia. Tidak mudah mendapatkan Rekor MURI, dan minimal tigabulanbarudiberikan.Tapikarena dilihat ini sangat berbeda, tidak sampai seminggu MURI keluarkan tanda penghargaannya,” demikian Aryani. (bul)

Mataram (Suara NTB) Honda All New CBR akhirnya resmi meramaikan pasar penjualan produk otomotif di NTB. Motor sport keluaran terbaru Honda ini sekaligus hadir sebagai pesaing berat bagi kompetitor-kompetitornya. All New Honda CBR 150 R menjelma dengan model sport berperforma tinggi, chassis terbaru yang ringan, serta desain agresif yang menghadirkan sensasi berkendara.

Keseluruhan perubahan ini mampu memberikan tenaga berlimpah sejak akselerasi awal sampai puncak dengan rentang performa yang panjang. Model sport Honda ini tetap hemat bahan bakar dengan konsumsi mencapai 39,72 km/liter, hal ini diperoleh berkat aplikasi dari teknologi minim gesekan yang meminimalkan pemakaian bahan bakar namun tetap bertenaga. President Director AHM, Toshiyuki Inuma mengatakan Honda memiliki konsep Total kontrol, yang menjadi dasar penyempurnaan yang dilakukan pada setiap bagian motor sport full fairing terbaru Honda ini.

Sisi depan All New Honda CBR 150 R tampil lebih rendah dan ramping sehingga memberikan pandangan lebih bebas bagi pengendara. Desain tampilan kokpit hadir dengan panelmeter yang lebih ramping dilengkapi dengan indikator digital yang mudah dilihat dan Aeroplane Fuel Cap semakin mempertegas karakter racing yang agresif.

All New CBR 150 lebih mudah dipakai bermanuver karena bobot yang lebih ringan dan massa diarahkan ke titik pusat. Mampu bereaksi sesuai gerakan pengendara dengan menggunakan Truss Diamond Frame dan penyematan Alumunium Engine Hanger baru yang mengoptimalkan keseimbangan kekuatan dan fleksibilitas.

Model ini tampil dengan karakter lebih sporti dengan seat rail dan pivot plate yang dirancang khusus. Bodi lebih compact berkat rear cowl yang lebih pendek namun swing-

arm dan wheelbase yang lebih panjang didukung suspensi Pro-Link untuk memberikan stabilitas di segala kecepatan dan kondisi jalan. Posisi setang kemudi lebih menekuk sehingga berkendara semakin racing dan lincah. Keseluruhan ini untuk menghadirkan handling sempurna dan stabil di segala kondisi jalan.

All New Honda CBR150R mampu melesat optimal di jalan maupun sirkuit dengan mengusung mesin 150cc, DOHC, 4-valve 6-speed, berpendingin cairan (liquid-cooled).

Performa yang dihasilkan semakin tinggi dengan menghasilkan tenaga 12,6 kW (17,1 PS) di 9.000 rpm dan torsi 13,7 Nm (1,40 kgf.m) / 7.000 rpm.

Produk terbaru ini juga dilengkapi dengan generasi terbaru mesin DOHC-6 kecepatan yang menghasilkan torsi besar di tarikan awal sampai menengah untuk memberikan kontrol power yang lebih baik. Setting khusus untuk di putaran tinggi agar berkendara makin agresif, engine mount dengan sudut 40O, memperbesar diameter throttle body untuk efisiensi intake serta rasio kompresi 11,3.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman All New Honda CBR 150 R memiliki 4 pilihan warna yaitu Revolution White, Nitro Black, warna livery Honda Racing Red dan MotoGP Edition. New Honda CBR 150 R dipasarkan dengan harga (on the road Mataram) Rp 34.325.000. Untuk type std, varian ini memiliki dua pilihan warna yaitu Revolution White dan Nitro Black. Untuk versi livery Honda Racing Red, dibanderol seharga 34.925.000 dan untuk MotoGP Edition Rp. 35,125.000 OTR Mataram.

Dalam peluncuran, Sabtu (16/4), kehadiran All New Honda CBR150R kata Wahyudi Saputra selaku Region Head Astra Motor Mataram dan tim, tidak saja gagah di aspal, secara teknis Honda CBR mampu domodifikasi kembali sesuai hajatan penggunanya dan di segala medan. (bul)

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN - Peluncuran All New CBR di Mataram, Sabtu.

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

Audit Khusus Pengawas Sekolah INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pada awal Mei 2016 ini menjadwalkan akan melakukan audit khusus terhadap pengawas sekolah tingkat satuan pendidikan Lotim mulai dari pengawas TK, SD, SMP maupun SMA. Proses audit khusus dijadwalkan setelah terhembus isu adanya pengawas yang kerap tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal tunjangan sertifikasi dari pengawas tersebut tetap dibayarkan.

Dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini, Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP menjelaskan, peranan pengawas sekolah sangat penting dalam aktivitas pengembangan suatu sekolah serta seluruh stakeholder sekolah.

Namun, pentingnya peran pengawas dalam satuan pendidikan itu kerap tidak diemban dengan baik oleh pengawas dalam melaksanakan fungsinya.

Sementara, pengawas yang bersangkutan tetap menerima tunjangan sertifikasinya, itulah yang membuat Inspektorat Lotim akan melakukan audit khusus terhadap pengawas sekolah di lingkungan Dinas Dikpora Lotim.

Adanya audit ini, ungkapnya, akan diketahui pengawas-pengawas yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan layak untuk menerima tunjangan sertifikasinya. Jika tidak, maka akan terkesan memakan anggaran pusat yang ditransfer ke daerah. Jika audit khusus telah dilakukan sambung, Haris, maka hasilnya nanti akan diserahkan langsung ke bupati, sehingga, kebijakan selanjutnya tergantung bupati selaku kepala daerah.

Haris (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

DPRD KLU Desak Eksekutif Selesaikan Kasus Tiket Palsu

Tanjung (Suara NTB) Kasus penjualan tiket masuk objek wisata yang diduga palsu hingga menyebabkan Bendahara Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menghilang, kini menjadi atensi kalangan komisi -komisi di DPRD. Legislatif mendesak, kasus ini agar dituntaskan, selain memberi saran ke eksekutif untuk tidak lagi mengandalkan swasta atau lembaga lain dalam proses penarikan PAD. Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH, mengklaim sudah menelusuri usai mencuatnya berita tiket palsu pertama kali melalui media massa. Komisi ll yang membidangi pariwisata, selanjutnya akan memberikan rekomendasi ke eksekutif terkait kasus tersebut.

“Hasil investigasi lapangan akan diteruskan ke eksekutif dalam bentuk rekomendasi.

Karena hanya rekomendasi, hasil tersebut bisa saja tidak digunakan Pemkab Lombok Utara yang sudah melakukan pemeriksaan sendiri melalui Inspektorat. Tetapi, kalau

memang ada pelanggaran, silakan diproses sampai tuntas,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Penting bagi Tusen, kasus ini memberi efek jera bagi oknum yang menjadi dalang jual beli tiket palsu. Selanjutnya, disarankan kepada eksekutif agar dalam menarik pungutan retribusi tidak lagi menggantungkan harapan kepada pihak lain (koperasi). Dinas terkait harus menyiapkan SDM di tempat yang bertugas memungut retribusi masuk kawasan wisata.

Hal senada ditegaskan, Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH. Upaya eksekutif

dengan menerjunkan tim investigasi - termasuk di dalamnya Inspektorat, patut mendapat apresiasi. Hanya saja, upaya penelusuran yang dilakukan agar jangan membuang waktu terlalu lama. Selain itu, Inspektorat juga diminta untuk lebih terbuka kepada publik perihal hasil temuannya.

Kaburnya Bendahara Dispar KLU, Lalu Kus, kini membuat kasus tiket palsu menjadi semakin liar. Kabur, seolah menjadi modus ngetrend bagi oknum untuk menghilangkan jejak.

Kus seolah mengikuti figur lain, yakni Rus, oknum suplier yang diduga sosok kunci dalam pen-

Lagi, Polres Lotim Bekuk Bandar Narkoba

Ormas Wajib Miliki SKT

Hindari Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran Selong (Suara NTB) Seluruh organisasi masyarakat (ormas) wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) di daerah masing-masing. Ketentuan wajib SKT ini mulai diberlakukan Lotim tahun 2016. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyalurah hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Menjawab Suara NTB, Sabtu (16/4) lalu, Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, H. Sudirman menjelaskan, ketentuan wajib SKT ini mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Di mana, kepengurusan sebuah organisasi identik dengan sejumlah orang. “Ormas identik dengan 3 orang atau lebih,” katanya Selama ini disebut belum pernah dilakukan pendataan detail terhadap keberadaan ormas. Hadirnya kewajiban memiliki SKT ini ditujukan juga untuk mendata dan mendeteksi keberadaan ormas.

Dalam SKT, ujarnya, dituangkan alamat dan kepengurusan jelas. Hal ini dimaksudkan agar mudah mendeteksi ormas yang bersangkutan. Selain itu, pendistribusian bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah daerah menjadi lebih jelas dan tepat sasaran. Begitu juga pihak yang menerima bantuan, seperti kelompok Usaha Bersama (KUBe), kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok nelayan harus memiliki SKT. ‘’Termasuk desa-desa yang ada di seluruh Lotim wajib mengantongi SKT,’’ tegasnya.

Masa berlaku SKT ini, lanjutnya, hanya 3 tahun. Hal ini bertujuan agar tidak sembarangan orang membuat lembaga.

“Jangan buat lembaga hanya untuk dapat uang dan bantuan,” katanya.

Diakuinya, masih banyak lembaga yang belum mengantongi SKT. Sampai saat ini yang sudah mendaftar 250 Lembaga.

“Banyak yang belum, kita harapkan semua membuat SKT karena ini adalah amanah undang-undang dan untuk kepentingan lembaga juga,” ujarnSudirman ya. (rus) (Suara NTB/rus)

gungkapan kasus rumah kumuh Bayan tahun 2013.

Bagi Kabag Kepegawaian Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, kaburnya Bendahara Dispar mencerminkan yang bersangkutan tidak patuh terhadap keberadaannya sebagai ASN dan harus melayani masyarakat. Oleh karenanya, idealnya Kepala Dispar KLU, mestinya mengambil langkah tegas terhadap jajarannya.

“Atasannya di Dispar yang harusnya memberikan hukuman, karena jika ada pembiaran dari atasan, Kepala SKPD juga akan bersalah,” ujar Titi Hidayati kepada wartawan.

Dalam PP 53 tentang ASN, kata dia, jelas ditegaskan pegawai tidak masuk maksimal 5 hari dan tanpa keterangan, maka Kepala SKPD bisa mengirimkan surat panggilan pertama dan kedua. Dasar tersebut, akan menjadi acuan un-

tuk memberikan hukuman apakah termasuk pelanggaran sedang, ringan atau berat.

Kepala SKPD pun, semestinya mencari tahu keberadaan yang bersangkutan.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pariwisata KLU, H. Muhadi, SH, mengklaim sudah berupaya menemukan keberadaan bawahannya tersebut. Kediaman yang bersangkutan pun sudah didatangi, namun pengakuan pihak keluarga, yang bersangkutan diklaim tidak pulang ke rumah sejak 11 hari lalu.

“Pengakuan keluarganya, mereka juga tidak tahu keberadaannya, karena sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah. Kami pun kesulitan, apabila media menanyakan data tiket keluar masuk, karena seluruh laporan terkait hal tersebut dibawa bendahara,” Muhadi menanggapi. (ari)

Pemda Harap Warga Tak Ajukan PK TPA Jugil

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Setelah menangkap sejumlah pengedar dan pengguna narkoba di Kecamatan Masbagik beberapa waktu lalu. Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) dari Satuan Reserses Narkoba kembali membekuk pengedar narkoba di Masbagik, Sabtu (16/4). Penangkapan terhadap bandar narkoba berinisial WD alias WCK (40) alamat Embung Tampat Desa Masbagik Selatan dilakukan sekitar pukul 02:30 Wita yang ketika itu pelaku sedang melakukan transaksi jual beli narkoba di desa setempat.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kasat Resnarkoba Polres Lotim, AKP Prayit Hariyanto, SH mengatakan, penangkapan bandar narkoba di Masbagik berawal dari laporan masyarakat. Termasuk, merupakan hasil pengembangan kasus penangkapan sejumlah pengedar dan pengguna narkoba di wilayah ini.

Selain mengamankan pelaku, sambung Prayit, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) dari tangan pelaku yang saat itu tengah melakukan transaksi dengan pembelinya. Adapun sejumlah BB yang diamankan itu seperti satu klip besar dan klip kecil sabu dengan berat bruto 12,65 gram, alat timbangan, uang tunai hasil penjualan Rp 9.750.000, tiga buah hp dan rangkaian bong alat penghisap sabu.

Dengan ditangkapnya bandar narkoba di Masbagik itu, ujarnya, pihaknya akan terus melakukan proses pengembangan dan mengejar para pengedar sabu yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Lotim. Baginya, peredaran barang haram berupa narkoba harus dengan cepat dan tegas dalam penanganannya agar masyarakat tidak menjadi korban, terutama generasi muda-generasi muda yang kerap menjadi mangsanya.

Kendati demikian, selain dilakukan tindakan tegas oleh aparat kepolisian, Prayit juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus aktif dan bersama-sama memerangi narkoba agar warga Lotim terbebas dari peredaran dan penggunaan narkoba. “Bagi yang terindikasi, kita juga segera melapor, karena aparat kepolisian siap membantu,” imbaunya. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

REVISI PERDA - Pemda KLU berencana mencabut perda yang dinilai menghambat investasi.

Salah satunya mengenai batas bangunan di pinggir pantai yang akan direvisi kembali. Tampak salah satu batasan kaplingan yang dilakukan pemilik lahan di salah satu pantai di KLU.

Perda RTRW KLU Diindikasikan Hambat Investasi Tanjung (Suara NTB) Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Indonesia, kini menjadi atensi pemerintah pusat.

Pasalnya, terdapat sekitar 2.600 Perda yang ada saat ini dinilai menghambat investasi. Tak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terindikasi menghambat proses investasi, sehingga harus segera diubah.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, H. M. Sumadi, SH, akhir pekan kemarin, mengungkapkan perlunya dilakukan perubahan segera pada Perda RTRW KLU. Mengingat Kementerian Dalam Negeri di media, sudah mengisyaratkan untuk mencabut perda penghambat investasi setiap bulannya.

“Termasuk KLU, Perda RTRW yang kita punya menghambat investasi. Dalam regulasi Perda, batas roi pantai yang diatur 100 meter, ini ada wacana diperpendek menjadi 35 meter, tetapi belum dilakukan,” ungkap Sumadi.

Dijelaskannya, jarak 100 meter roi pantai menyulitkan investor untuk berinvestasi. Dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka akan ada ratusan bangunan hotel, restoran, bar dan sebagainya di pinggir pantai yang harus digusur.

Menurut Sumadi, diperpendeknya jarak bangunan dari roi pantai menjadi 35 meter merupakan rencana bagus. Namun demikian, jarak itu pun masih menghambat. Meski tidak menyebut jarak ideal bangunan dari roi pantai, tetapi Sumadi mengklaim 35 meter masih belum ideal.

“Mau dikurangi menjadi 35 meter, tetapi ini pun masih menghambat. Selain Perda RTRW, BKPRD juga tidak sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, langkah investasi pemodal di KLU sejauh ini belum sinkron antara Tim Percepatan Perizinan dengan BKPRD. Meski izin awal berupa IPPT dan IMB sudah dikantongi, tidak jarang investor harus menunggu rekomendasi dari BKPRD yang terkesan lambat diproses.

Terpisah, Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH, tak menyangkal keberadaan Perda yang memerlukan penyesuaian. Namun sebelum mengarah pada perubahan Perda, pihaknya lebih dulu akan menginventarisir jumlah perusahaan di KLU serta klasifikasi perusahaan yang masuk katagori berizin, tidak berizin, serta perusahaan yang berizin tapi operasionalnya menyalahi peruntukan perizinan yang dikantongi.

“Insya Allah kita akan tertibkan kalau izinnya tidak ada. Kalau ada perusahaan yang tidak beres izinnya kita pasti akan tindak tegas,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah baru di KLU, ungkapnya, bupati dan dirinya memasukkan perizinan sebagai salah satu prioritas yang harus diperbaiki dalam konteks reformasi birokrasi.

Bisa saja, perbaikannya mengarah pada status lembaga, keberadaan sumber daya manusia, pola pelayanan, hingga penegakan regulasi di lapangan sehubungan dengan adanya perusahaan yang melanggar ketentuan.

Nantinya, sambung dia, apabila data sudah pegang, maka pemda lebih dulu akan menyurati pemilik bangunan (hotel/restoran). ‘’Jika sudah disurati tetapi masih melakukan aktivitas, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi,’’ tegasnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Lama ditunggu, akhirnya salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, diperoleh Pemda KLU. Terhadap kasasi yang dikabulkan oleh Pemda KLU itu, warga pemilik lahan diharapkan tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., Jumat (15/4), mengakui salinan resmi Putusan MA soal TPA Jugil, sudah diterima Pemda KLU, pekan pertama bulan April. MA memenangkan kasasi Pemda KLU melalui putusan No. 1795 K/PDT/ 2014 tentang putusan perkara kasasi tanah TPA. “Setelah putusan itu kita terima, maka pada tanggal 12 April lalu, kita ajukan permohonan eksekusi ke PN Mataram. Sekarang tinggal menunggu jadwal dari PN Mataram,” ujar Eka. Kabag Hukum menyambung, dalam proses eksekusi PN Mataram, pihaknya ber-

harap tidak ada langkah hukum berupa pengajuan PK oleh warga yang terkait dengan lahan tersebut. Langkah tersebut, dinilai sia-sia dan hanya akan menghabiskan biaya percuma.

“PK tidak bisa membatalkan eksekusi, melainkan upaya itu hanya akan menghabiskan dana begitu saja.

Lebih baik, dana itu digunakan modal usaha,” saran Eka kepada warga yang bersinggungan dengan lahan itu.

Hal senada diharapkan, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan KLU, I Dewa Purwa. Kendati salinan kasasi itu sudah dipegang, namun masih harus menunggu proses eksekusi dari PN Mataram.

Hingga proses eksekusi dilakukan, saat itulah KKP bisa masuk areal pembuangan sampah dengan leluasa.

“Pemanfaatan kembali lahan seluas 4,4 hektar itu tinggal menunggu waktu. Kami juga sudah berkomunikasi dengan warga, dan mereka sudah menerima. Ada harapan, saat eksekusi tidak terjadi gejolak,” demikian Purwa. (ari)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Capaian Indikator Tidak Sesuai Kondisi di Lapangan Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi sejumlah capaian indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh jajaran Pemda Lobar. Dewan menilai sejumlah indikator yang diklaim tercapai bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Artinya secara data di atas kertas pencapaian indikator tercapai, namun nyatanya ditemukan di lapangan justru tak sesuai. Atas persoalan ini bupati diminta jeli melihat laporan SKPD dan tidak sekadar memberikan data.

“Hal ini akan kami kritisi dalam penyampaian laporan LKPJ nanti, kami akan tanyakan ke SKPD semua ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim, ST, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, dari 35 indikator sesuai laporan pemda yang tercapai 71 persen, sedangkan sisanya sekitar 29 persen belum tercapai. Indikator yang sudah dicapai ini, jelasnya, dipertanyakan sebab bebera-

pa di antaranya tidak sesuai fakta di lapangan. Di antaranya, pengelolaan sampah dalam indikator tercapai namun faktanya justru persoalan sampah di lapangan menumpuk di mana-mana

dan tak tertangani. Menurutnya, data ini tidak valid, sehingga tak sinkron antara data lapangan dengan data yang direkap oleh SKPD. Indikator lain yang dipertanyakan, ujarnya, aksesibilitas transportasi. Dalam data indikator RPJMD termasuk mencapai target 56 persen lebih, namun faktanya akses transportasi dari dan menuju pusat pemerintahan Lobar di Gerung saja tidak jelas. Jika masyarakat mau ke pusat pemerintahan, tidak ada alat transportasi yang tersedia, se-

hingga kebanyakan warga menggunakan alat transportasi pribadi atau naik ojek.

Kasus lain, banyak anakanak yang bersekolah di pusat Gerung ini tidak memiliki akses transportasi sekolah padahal mereka membutuhkan, sehingga siswa menantang bahaya pergi dan pulang sekolah.

Berbagai indikator yang dipertanyakan pencapaiannya ini jelasnya sebagian dari indikator lain yang diklaim tercapai oleh Pemda. Termasuk salah satunya kemantapan jalan di Lobar diklaim telah

tercapai target, namun faktanya banyak jalan rusak di pusat Kota Gerung belum lagi kecamatan lain.

Begitu juga angka kemiskinan, meski ada penurunan jumlah kemiskinan namun pencapaiannya tidak tercapai target, jika dilihat dari segi time schedule RPJMD. Angka kemiskinan harusnya ditekan 15 persen tahun 2017, namun faktanya tidak bisa dicapai, sebab saat ini baru dicapai 17 persen lebih. “Artinya ada deviasi negatif 2 persen,” akunya.

Selanjutnya yang dipertanyakan adalah pencapaian PAD. Jika mengacu RPJMD memang tercapai, artinya mengacu RPJMD tahun 2015 sebesar Rp 160 miliar, namun pencapaiannya positif Rp 200 miliar lebih. ‘’Yang menjadi pertanyaan target yang dibuat terlalu rendah, sehingga pencapaian jauh melampaui target. Ini perlu dicari tahu, apakah ada unsur permainan, sehingga target yang dipatok rendah akan tetapi potensi yang dimiliki besar,’’ ujarnya. (her)

Lobar Setuju Bansos Dihapus Kerjasama dengan SKPD KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Lombok Barat (Lobar), Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, menegaskan, persoalan gizi buruk menjadi atensi utama ke depan.

PKK akan bekerjasama dengan SKPD untuk menekan kasus gizi buruk hingga nol dengan turun rutin ke posyandu untuk mensosialisasikankepada masyarakat khususnya ibu hamil, menyusui dan anak balita.

“Program ke depan kami menggalakkan 10 program PKK, (Suara NTB/her) terutama bagaimana menekan Hj. Khaeratun gizi buruk menjadi nol tentu bekFauzan Khalid erjasama dengan SKPD terkait,” ujarnya usai apel paripurna di Giri Menang, Minggu (17/4).

Dikatakan, 10 program PKK ini menyangkut berbagai hal, seperti pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan program lainnya. Pihaknya akan ikut mensosialisasikan pentingnya asupan gizi bagi balita, kesehatan untuk tumbuh kembang anak. Sebab, menurutnya, bukan ansih kemiskinan menjadi persoalan pemicu gizi buruk, namun pola asuh. Sebab banyak keluarga mampu namun anaknya mengalami masalah gizi.

Jika program ini sinergi dilaksanakan, maka kasus gizi buruk bisa ditekan. Bahkan pihaknya menargetkan agar kasus gizi buruk di Lobar nol. PKK, katanya, akan ikut turun bersama Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Pihaknya juga berkoordinasi dengan PKK Provinsi untuk menangani masalah ini, pihaknya sudah bersurat resmi ke PKK provinsi memberitahukan soal ini. “Jadi semua turun mengeroyok masalah gizi buruk ini,” ujar istri Bupati H. Fauzan Khalid ini. (her)

Tradisi Anjangsana ke Mantan Petinggi Lobar Kembali Dihidupkan Giri Menang (Suara NTB) Setelah melaksanakan apel peringatan HUT Lombok Barat (Lobar), Minggu (17/4), Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, akan mengunjungi para mantan pemimpin Lobar, seperti mantan bupati, wakil bupati dan Ketua DPRD. Bupati kembali menghidupkan lagi tradisi anjangsana ini sebagai upaya menjalin silaturahmi dengan mantan pejabat Lobar, sebab bagaimana pun berkat merekalah Lobar bisa menjadi besar dan maju.

“Senin dan Selasa saya keliling ke mantan pejabat Lobar, mantan bupati, wabup dan ketua DPRD,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan anjangsana ke kediaman mantan petinggi Lobar ini telah dijadwalkan Senin dan Selasa pekan ini sebagai salah satu upaya merespons masukan masyarakat.

Sesuai jadwal, Senin mendatang pihaknya akan mengajak pejabat Lobar ziarah ke makam mantan Bupati L. Ratmajadi, L. Rahman dan L. Anggrat. Termasuk, berkunjung ke kediaman mantan Ketua DPRD Lobar di Gerung, H. L. Taqdir Mahdi.

Setelah ziarah dan mengunjungi petinggi di Gerung, ia bersama jajaran berlanjut berkunjung ke mantan Bupati Lobar, Drs. H. L. Mujitahid di Mataram. Setelah itu keliling ke kediaman mantan Wakil Bupati, H. Izzul Islam dan H. Mahrip di Lapas Matataram.

Hari berikutnya, Selasa (red) ia akan berangkat ke Bali mengunjungi mantan Bupati Lobar H. Zaini Arony di Lapas Kerobokan Bali. Jika ta memungkinkan membawa banyak jajaran ia kemungkinan berangkat bersama Sekda dan jajaran tertentu sajasaja. “Saya akan berangkat untuk mengunjungi Pak Zaini.

Kalau jauh dan bisa menghambat pekerjaan SKPD, maka saya berangkat terbatas saja,” terangnya. (her)

(Suara NTB/her)

SALAM KOMANDO - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dengan Ketua DPRD Hj Sumiatun melakukan salam komando usai paripurna DPRD Lobar, Sabtu (16/4).

Maju sebagai Cawabup

Hj. Sumiatun Siap Lepas Jabatan Ketua DPRD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun siap menjadi calon wakil bupati (cawabup) mendampingi Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyelesaikan sisa masa jabatannya. Ketua DPD II Golkar lobar ini siap melepas ketua DPRD yang disandangnya saat ini demi menduduki menjadi orang nomor dua di Lobar.

“Insya Allah saya siap menjadi calon wabup, karena saya sebagai ketua partai ya saya harus siap. Saya juga siap mundur dari jabatan Ketua DPRD lobar,” tegas Hj Sumiatun ditemui usai apel paripurna HUT Lobar di Bencingah, Minggu (17/4).

Kaitan dengan pembahasan cawabup, ujarnya, memiliki tahapan pembahasannya di internal partai.

Golkar akan menggelar pertemuan minggu ini untuk mengeluarkan kandidat cawabup.

Ia sendiri memperoleh informasi dari fraksi, jika sepakat mengusung dirinya, namun hal itu belum dibawa ke rapat pleno, sehingga belum berani dipastikan. “Rapat fraksi sudah, tinggal diplenokan,” klaimnya.

Namun jika ia diusung oleh parpol, maka selaku ketua parpol mau tidak mau harus maju mendampingi Fauzan. Ketika ditanya konsekuensinya mundur dari jabatan ketua DPRD, Hj Sumiatun pun mengaku siap. Sebab hal itu adalah konsekuensi yang harus dijalani.

Kaitan dengan dukungan di internal dewan, ia mengklaim cukup besar. Dirinya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kalangan dewan.

Termasuk dengan parpol pengusung dan non pengusung.

Sementara dari kalangan parpol pengusung belum melakukan langkah apapun terkait pembahasan calon. Mereka masih menunggu proses pembahasan tata tertib yang dibahas di dewan terkait proses dan mekanisme pemilihan wakil.

Ketua DPD II PAN Lobar, Adnan mengaku masih menunggu proses ini barulah akan melakukan langkah. Terkait adanya rencana pertemuan parpol pengusung dengan bupati menurutnya tidak ada masalah.

Begitu juga dengan Nasdem. Parpol non pengusung ini masih menunggu calon yang akan diusung oleh parpol pen-

gusung. Menurutnya, Nasdem akan menjatuhkan pilihan sepanjang calon yang diusung mampu mengawal daerah.

Menanggapi adanya usulan agar tata tertib segera dibahas. Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim menyatakan dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan bupati. Ia juga perlu mendengar anggota dewan terkait kapan waktunya. “Ada teman-teman dewan yang ingin dibahas setelah pembahasan APBD-P, Juli mendatang,” tukasnya.

Menurutnya, item yang dibuat dalam tata tertib itu terkait kewenangan membentuk panitia pemilihan (panlih). Nantinya panlih ini yang menentukan time line tahapan, kapan parpol menyerahkan nama calon ke bupati, kapan bupati menyerahkan calon ke dewan. Termasuk proses pemilihan dan sistem pemilihan serta pelantikannya. ‘’Di dalamnya nanti apakah calon menyampaikan visi misi, dan tes kesehatan, tes administrasinya. Proses ini kelasnya perlu diverifikasi. Bisa juga kita akan lakukan uji publik,” tukasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Adanya usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghapusan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) mendapat dukungan Pemda Lombok Barat (Lobar). Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menilai usulan penghapusan bansos ini bagus. Sebab ia tak menutup mata, jika penyaluran bansos rawan dimanfaatkan secara politik dan disalahgunakan oleh oknum aparatur. ‘’Bagus kalau bansos dihapus. Tapi jangan total dihapus, sebab bagaimana pun masih diperlukan oleh masyarakat,” katanya akhir pekan kemarin.

Fauzan menyatakan, sebaiknya pemerintah mencari jalan tengah bagaimana pola penyaluran dan pengawasan bansos ini.

Sebab jangan sampai gara-gara kesalahan segelintir oknum yang menyalahgunakan bansos, banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Apalagi, tidak semua aparatur yang nakal memainkan bansos. Terlebih, saat ini penyaluran hibah bansos diperketat, karena penerima dana bansos harus memiliki akte atau tercatat secara hukum kelembagaannya.

Pihaknya memaklumi usulan penghapusan bansos ini, lantaran banyak disimpangkan oleh oknum

aparatur. Ia mencontohkan, dana bansos ke masjid Rp 10 juta, namun yang diberikan ke penerima hanya Rp 6 juta sementara sisanya Rp 4 juta masuk kantong. ‘’Praktik inilah yang perlu dibenahi dan dihilangkan,’’ tegasnya.

Tidak hanya itu, ujarnya, di Lobar banyak pejabat tersangkut kasus bansos, sehingga menjadi atensi ke depan. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi jajaran pemda dalam hal penyaluran bansos dan hibah. Hingga saat ini, ungkapnya, penyaluran bansos di Lobar belum dilakukan, karena sebagai bupati belum memproses satupun usulan hibah dan bansos tahun ini. Sebab masih dicarikan formulasi penyaluran bansos menyesuaikan aturan terbaru.

Sementara Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang juga Sekretaris Tim Verifikasi Bansos Lobar, H. Mahyudin menyambut baik usulan dari KPK agar dana bansos dihapus. Sebab menurutnya, dengan dihapus bansos tidak ada lagi bantuan yang terkait uang di daerah. Pihaknya siap mengikuti aturan, jika bansos itu dihapus. “Makanya berdasarkan pengalaman kasus bansos, sebaiknya dihapus saja bansos itu, seperti usulan KPK,” kata Mahyudin. (her)

Pelaku Curat Wisatawan Asing Dibekuk Praya (Suara NTB) Dua orang warga yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) dengan korban wisatawan asing, berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng).

Kedua pelaku masing-masing RI (21) dan NH (20) warga Desa Prabu, kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Sabtu (16/4), mengungkapkan, para pelaku beraksi pada Jumat (15/4) lalu. Saat itu, sekitar pukul 13.30 Wita, korban Heidin Leppanen (28) bersama teman laki-lakinya, Mitchell Pearson (28) hendak pulang ke tempatnya menginap di kawasan Pantai Kuta.

Sebelumnya, kedua korban baru selesai mengunjungi kawasan Pantai Areguling dengan menggunakan sepeda motor. Korban kemudian melin-

tas di Jalan Raya Bangkang Desa Prabu. Tidak lama melintas di jalan tersebut, tiba-tiba korban dipepet oleh kedua pelaku yang juga sama-sama menggunakan sepeda motor.

Saat ini salah seorang pelaku merampas tas yang dibawa korban. Berhasil merampas tas korban, pelaku langsung kabur.

Namun korban tidak mau menyerah, dengan tetap mengejar pelaku. Dan, berhasil memukul salah satu korban hingga terjatuh dari sepeda motornya.

Begitu terjatuh, pelaku tersebut langsung membuang tas milik korban. Setelah sebelumnya menguras isi tas tersebut. “Saat terjatuh, pelaku langsung membuang tas milik korban yang berhasil dirampas.

Namun isi tas berhasil dibawa kabur oleh pelaku,” sebutnya.

Mengetahui kejadian tersebut, anggota Polsek Kuta yang tengah melakukan patroli tidak jauh dari lokasi kejadian langsung membantu melakukan pengejaran. Dibantu patroli Sat Brimob Polda NTB upaya pengejaran pun tidak sia-sia.

Walau tidak berhasil menemukan pelaku, polisi berhasil menemukan sepeda motor dan barang milik korban yang berhasil dibawa kabur pelaku, di salah satu perkebunan tidak jauh dari lokasi kejadian.

Sepeda motor dan barangbarang milik korban berupa Hp Sony Z3 serta uang tunai Rp3,5 juta tersebut, sengaja ditinggalkan oleh pelaku untuk mengelabui polisi. Namun aparat nyata tidak kalah akal. Dari sepeda motor tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Setelah berhasil mengidentifikasi pelaku, polisi langsung mendatangi tempat tinggal pelaku. Dibantu aparat Desa Prabu, polisi akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku tanpa perlawanan berarti. “Kedua pelaku berhasil kita amankan setelah identitasnya berhasil diungkap dari sepeda motor yang ditemukan oleh polisi,” sebutnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program PMPTK Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Perlu Pemahaman Soal Alur Sertifikasi Guru Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 dimulai dengan pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Panitia sertifikasi guru di tiingkat Kabupaten Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Untuk itu, perlu disusun pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan sertifikasi guru.

K a s i PMPTK SMP B i d a n g PMPTK Dinas Pen-

Sutan Syahril

didikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sutan Syahril, S.Sos, menjelaskan alur sertifikasi guru. Baik melalui pola Portofolio (PF) maupun melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Alur sertifikasi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesui dengan peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Sedangkan guru berkualifikasi S-1/ D-IV dapat memilih Pola DF3 atau PLPG sesuai kesiapannya.

Bagi guru yang memilih pola PF mengikuti prosedur sebagai berikut. Menyusun portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya jika penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk memper-

siapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan, maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA1) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Selanjutnya, Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru).

Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru.

PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik, dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan kabupaten/ kota untuk mempersiapkan diri secara mandiri untuk menjadi calon peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Syahril juga menjelaskan alur Sertifikasi Guru melalui SG-PPG. Guru berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV (linieritas dengan S1 dan mapel UKG) dan memiliki skor UKG 2015 minimal 55, mengumpulkan dokumen ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diverifikasi sebagai persyaratan untuk mengikuti seleksi administrasi. Guru yang memenu-

hi persyaratan administrasi mengikuti tes masuk sebagai peserta SG-PPG di LPTK. Bagi guru yang lulus tes masuk SG-PPG selanjutnya mengikuti tahapan: (1) Workshop tahap I, (2) program pengalaman lapangan (PPL) tahap I, (3) Workshop tahap II, dan (4) PPL tahap II. Sebelum mengikuti workshop tahap I, guru melakukan identifikasi problematika pembelajaran di sekolah masing-masing yang nanti akan dibahas dalam workshop tahap II. Tugas tersebut setara dengan tiga SKS (119 jam). Setiap tahapan diuji dengan uji kompetensi yaitu ujian tertulis 1, ujian kinerja 1, ujian tertulis 2, ujian kinerja 2, dan diakhiri seluruh tahapan peserta mengikuti ujian tertulis nasional secara online.

“Peserta yang tidak lulus setiap ujian, dapat mengikut sebanyak dua kali . Jika tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka pengembangan diri,” terang Syahril, sambil menambahkan, peserta yang lulus uji kompetensi SG-PPG berhak mendapat sertifikat pendidik.

Berikutnya, lanjut Syharil, Prinsip sertifikasi guru. Yakni, berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

Kredibel, proses dan hasil peneta-

pan peserta dapat dipercaya semua pihak. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. “Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru professional,” ujarnya.

Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku pedoman sertifikasi Guru Tahun 2016. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien dan sistematis.

Untuk peserta sertifikasi guru tahun 2016, sasarannya adalah guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005 mengikuti sertifikasi guru melalui pola PF atau pola PLPG. Guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2015 mengikuti SG-PPG. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi Guru pola PF dan PLPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni, guru di bawah pembinaan Kemendkbud yang belum memiliki sertifikat pen-

didik. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. Dan memiliki status sebagai guru tetap dibuktikan dengan surat keputusan sebagai guru PNS/Guru Tetap (GT).

Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK pengangkatan dari yayasan minimum dua tahun berturut-turut. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah Negeri harus memiliki SK pengangkatan dari pejabat yang berwenang (Bupati/ Walikota/Gubernur) minimum dua tahun berturut-turut. Serta masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar.

Sementara bagi guru yang sudah memiliki sertifikat dengan kondisi, guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari peraturan bersama Mendiknas,Menpan RB, Mendagri, Menkeu dan Menag.

Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum. Guru yang pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun. Dan telah mengikuti uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Dihantam Banjir

Tiang Penyangga Jembatan Banjar Hanyut

Taliwang (Suara NTB) Banjir yang terjadi di sungai Taliwang dalam sepekan terakhir membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik. Tiang jembatan Banjar hanyut dibawa derasnya arus air sungai yang mengalir.

Pantauan media ini, tiang jembatan yang berada di Dusun Banjar Bawah ini tinggal tersisa satu tiang. Menurut pengakuan warga, banjir terakhir yang terjadi pada 9 April lalu telah menumbangkan

tiang penyangga jembatan yang berada pada bagian barat. Sementara tiang di bagian timur telah lebih dulu hancur kala musim hujan tahun 2015 lalu. “Lihat saja yang tersisa tiang di bagian tengah saja,”

terang Salma, salah seorang warga di desa setempat, Minggu (17/4).

Akibat hancurnya tiang penyangga jembatan itu, Salma mengaku, hampir sepekan ini warga berinisiatif melarang setiap kendaraan roda em-

pat untuk melaluinya. Warga pun hanya berani melintas dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor ke dusun dan blok pertanian yang ada di seberang jembatan. “Warga sengaja melarang mobil lewat karena takut nanti terjadi apa-apa. Apalagi air sungai sekarang ini arusnya sangat kencang karena hujan,” paparnya.

Sejak larangan melalui jembatan tersebut diberlakukan, warga mengaku mendapati kesulitan.

Terlebih pada bulan Mei depan sejumlah petani yang memiliki areal persawahan di dusun Banjar Sari akan mulai melakukan panen.

Hasil panen mereka pun kemungkinan terpaksa akan diangkut melalui rute perjalanan lebih jauh karena harus memutar melewati

desa Kertasari. “Harusnya kan bisa lebih dekat kalau jembatan itu dalam kondisi baik,” jelas Mus Mulyadi Yowri, seorang tokoh pemuda desa Banjar.

Ia mengatakan, ada jalur transportasi lain yang bisa digunakan petani nanti untuk mempersingkat jalur transportasi hasil panennya.

Yakni menggunakan perahu melintasi sungai Taliwang. Hanya saja pilihan tersebut tetap akan merugikan petani terutama dari sisi waktu. “Jalan memutar lewat Kertasari jaraknya sekitar 7 kilo ke kota Taliwang. Nah kalau lewat perahu waktunya yang boros. Jadi samasama merugikan,” cetusnya.

Dengan kondisi jembatan seperti itu, warga desa Banjar pun berharap pemerintah Kabupaten Sum-

bawa Barat (KSB) segera turun tangan melakukan perbaikan. Minimal untuk sementara mengkondisikan jembatan agar tetap dapat dilalui oleh kendaraan roda empat jelang musim panen petani bulan Mei mendatang. “Kami minta segera diperbaiki saja karena kalau terus dibiarkan jembatan ini akan roboh dengan begitu sebagian dari dusun di desa ini akan terputus sehingga untuk ke pusat desa harus memutar melalui desa lain,” sebut Yowri.

Jembatan di desa Banjar ini terhitung masih baru. Jembatan ini baru di bangun sekitar tahun 2011 lalu. Sayang kondisi konstruksi jembatan yang lemah membuat umur fasilitas publik ini tidak bisa lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. (bug)

(Suara NTB/bug)

DIHANTAM BANJIR – Jembatan Banjar, Taliwang, KSB, yang tiang penyangganya hanya tersisa satu buah dari tiga tiang penyangga akibat dihantam banjir.

Setelah Asetnya Dibakar Warga

Investor di Pulau Moyo Laporkan Penggelapan Sumbawa Besar (Suara NTB)Setelah sebelumnya melaporkan kasus pembakaran mess dan pengerusakan sebuah alat berat milik investor di Pulau Moyo, Samsuddin, pengusaha yang menjadi korban kembali melaporkan dugaan penggelapan. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan tersebut.

Laporan tersebut terkait pembelian tanah di lokasi dusun Setema desa Labuan Aji, Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas. Guna pembangunan sebuah hotel. Yang mana tanah tersebut milik warga setempat, dan dibayarkan pada 2015 lalu. Dalam pembayarannya, Samsuddin berhubungan dengan seorang warga berinisial Aw, yang diberi kuasa oleh pemilik tanah.

Untuk pembayaran lahannya menggunakan dua kuitansi yang berbeda, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp 5,4 miliar. Belakangan muncul persoalan, diduga uang tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat selaku pemilik tanah.

“Memang sebelumnya Samsuddin pernah melayangkan surat pengaduan terhadap hal tersebut.

Karena banyak warga yang komplin meminta uang pembayaran tanah. Sementara dia harus membangun akses jalan dari lokasi

akan dibangunkan hotel. Setelah merasa aman, karena sudah melayangkan surat aduan, Samsuddin pun melakukan pengerjaan jalan. Pada saat pengerjaan jalan terjadilah pengerusakan dan pembakaran itu oleh warga dua dusun lain yang juga merasa memiliki jatah uang atas tanah warga dusun Setema itu. Setelah kejadian itu dia baru melapor ke kita. Sebelumnya dilaporkan masalah pembakaran dan pengerusakannya,” ujarnya.

Terhadap persoalan tanah, kata AKP Tri, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Mengingat pihaknya baru mendapat keterangan dari satu pihak, yakni Samsuddin selaku korban. Pihaknya akan mencari tahu proses dan mekanisme terhadap pembelian tanah tersebut.

Sementara itu, pihaknya masih menyelidiki peristiwa pembakaran mess dan pengerusakan alat berat itu. Saat ini polisi masih membutuhkan saksi lain guna mengungkap para pelaku.

Dari keterangan saksi, dikatakannya pelaku pembakaran sudah terindikasi. Meskipun demikian pihaknya masih membutuhkan saksi lain untuk mengungkap pelaku. “Artinya yang kita periksa itu masih sepihak, yakni korban.

Kami mau mencari lagi keterangan dari warga yang kira-kira ne-

(Suara NTB/ind)

Tri Prasetiyo tral yang melihat kejadian itu.

Apalagi bisa menyebutkan pelaku yang sama dengan yang disebutkan korban. Walaupun tidak bisa secara keseluruhan. Karena pelakunya itu banyak,” terangnya.

Pihaknya tetap akan memproses kasus tersebut, apapun alasannya. Mengingat pembakaran dan pengerusakan adalah tidak pidana. Meskipun demikian, dalam penanganannya pihaknya tetap membutuhkan waktu.

Kasus tersebut terjadi di Dusun Setema, Desa Labuan Aji, Kecamatan Labuan Badas. Diduga, aksi tersebut diduga dilakukan sekelompok warga asal Dusun Brang Kua dan Dusun Arung Santek. (ind)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kemiskinan di KSB Meningkat Data itu menunjukkan, dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga 2014, persentase kemiskinan berubah dari 24,27 persen menjadi 16,71 persen. “Secara persentase pengentasannya bagus,” terang kepala BPS KSB, Ir. Muhadi kepada wartawan, Sabtu (16/4).

Hanya saja melihat dari jumlahnya, terutama dalam 1 tahun terakhir antara tahun 2013 dan 2014, jumlah masyarakat miskin di KSB tetap mengalami peningkatan. Jika tahun 2013 tercatat sebanyak 21.710 jiwa tetapi di tahun 2014 dalam data BPS

2015 bertambah menjadi 21.740 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 133.390 jiwa.

Muhadi mengatakan, pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Di KSB sendiri beberapa di antaranya terjadinya inflasi yang tinggi, tingginya ketergantungan ekonomi makro daerah terhadap salah satu sektor dalam hal ini pertambangan serta masih minimnya lapangan kerja di daerah. “Jadi ini beberapa yang kita lihat memicu masih sulitnya

menekan laju angka kemiskinan di daerah,” sebutnya.

Soal inflasi misalnya, Muhadi menyebutkan, harga barang di pasaran cenderung terus terjadi peningkatan. Hal ini dipicu hampir sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dipasok dari luar daerah, terutama kebutuhan sehari-hari konsumsi rumah tangga. “Kebutuhan sayur - mayur untuk sehari-hari kan masih banyak dari luar,” paparnya.

Demikian pula soal ketergantungan sektor ekonomi makro daerah. Keberadaan sektor pertambangan sejauh ini

belum bisa tergeser di KSB. Walau dalam beberapa tahun terakhir, Pemda KSB mengupayakan untuk menggeser sektor sumber daya tak terbarukan itu dengan sektor pertanian.

Tetapi upaya tersebut belum berbuah hasil maksimal. Hal ini setidaknya terlihat dari PDRB (produk domestik regional bruto) KSB sekitar 90 persennya masih disumbang dari sektor pertambangan.

Terkait hal ini, Wakil bupati (Wabup) KSB Fud Syaifuddin, ST mengakui, persentase kemiskinan di daerah masih tinggi. Bahkan dari upaya untuk menekannya pun dalam beberapa tahun terakhir tidak membuahkan hasil maksimal karena terus meleset dari target pencapaian.

“Sebelumnya ditarget 2 persen turunnya. Tapi capaiannya hanya 0,25 persen,” sebutnya.

Kepemimpinan KSB yang baru tetap akan menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Dan untuk itu, sejumlah program pengentasan kemiskinan akan digulirkan untuk membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. “Target kita lima tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat miskin,” tegasnya.

Salah satu kegiatan yang saat ini mulai digulirkan untuk pengentasan kemiskinan itu, adalah program jambanisasi.

Menurut Fud, program ini untuk mendukung peningkatan taraf kesehatan masyarakat sebagai salah satu indikator kemiskinan. “Kesehatan men-

Disiagakan Alat Berat di Jalan Rawan Longsor Dompu (Suara NTB) Kantor pengawas jalan nasional untuk wilayah Dompu dan Bima menyiapkan 1 unit alat berat untuk membersihkan tanah longsor di tanjakan Desa Madaprama Kecamatan Woja.

Tanjakan yang berbatasan dengan Tekasire Manggelewa ini tetap mengalami longsor walau diguyur hujan kecil. Kondisi inipun dimanfaatkan warga sekitar untuk meminta sumbangan saat membersihkan material di pinggir jalan.

Sisa material longsor masih terlihat di tanjakan Desa Madaprama berupa tanah dan bebatuan. Hanya saja, material ini tidak sampai berada di badan jalan karena alat berat terus disiagakan. Penyediaan alat berat ini dilakukan untuk mengantisipasi longsoran susulan, apalagi jalur ini menjadi jalur cukup padat. Terlebih di Dompu saat ini tengah berlangsung Festival Pesona Tambora 2016 yang dipusatkan di Doro Ncanga.

Kepala Balai Jalan Nasional Satker Wilayah III NTB untuk Dompu dan Bima, Bayu Idiajir kepada Suara NTB mengatakan, untuk mengantisipasi adanya longsor, pihaknya menyiapkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Langkah ini dinilai paling efektif untuk tanggap darurat. “Kita hanya bisa bersihkan sisa material longsor. Kita juga akan siapkan alat untuk antisipasi (ada longsor susulan),” katanya.

Sementara beberapa warga di Desa Madaprama terlihat membersihkan material sisa longsoran yang terbawa hingga sekitar perkampungan dan memenuhi jalanan. Warga ini pun memanfaatkan itu untuk meminta sumbangan kepada pengguna jalan. “Kita swadaya, pak. Sumbangannya, pak,” kata warga.

Sementara ruas jalan H. Abubakar yang terputus akibat diterjang banjir hingga saat ini masih ditutup. Akses ini diperkirakan baru bisa dimanfaatkan kembali dalam sebulan kedepan. Pihak pengawas jalan nasional sedang menangani untuk tanggap darurat, sehingga bisa dilewati. (ula)

(Suara NTB/ula)

RAWAN LONGSOR - Ruas jalan di Madaprama, Dompu, yang rawan longsor. Pengawas jalan nasional menyiagakan alat berat di ruas jalan ini.

(Suara NTB/uki)

Polsek Donggo Utamakan Hukum Adat Bima ( Suara NTB ) – Mapolsek Donggo akan lebih menerapkan hukum adat untuk menangani kasus tindak pidana ringan (Tipiring), salah satunya kasus penganiayaan di tempat hiburan malam.

Polsek setempat akan memproses hukum kasus tersebut, terkecuali tindakan pidana murni akibat unsur kesengajaan.

Kapolsek Donggo, Iptu Safrudin kepada Suara NTB, Sabtu (16/4) mengatakan, wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi, sangat kental dan identik dengan kasus penganiayaan pada saat acara hiburan malam.

“Ketika kasus ini sudah dilaporkan, kami akan mencoba menyelesaikan dengan hukum adat,” ucapnya.

Kata dia, pihaknya tidak akan melanjutkan proses hukum pidana. Hal itu dilakukan untuk menghargai kelestarian hukum adat setempat. Lagi pula menurutnya, kasus tersebut termasuk tipiring.

“Tetap kita upayakan agar diselesaikan secara adat,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi, pihakya bersama Camat dan seluruh Kepala Desa Kecamatan Donggo dan Soromandi telah melakukan rapat koordinasi dan menyetujui agar hiburan malam tidak dilakukan di wilayah setempat.

“Surat edaran larangan hiburan malam sudah keluarkan oleh Camat. dan sudah disebarkan ke desa – desa di wilayah Kecamatan Soromandi dan Donggo,” jelasnya.

Sebab menurut dia, kebanyakan yang terjadi kasus kriminal di wilayah terjadi pada acara hiburan malam. Apabila warga atau pemuda ingin menggelar hiburan, diperbolehkan mulai dari pagi sampai sore. Dan harus ada jalur kordinasi dengan pihak Polsek setempat.

“Kalau ada koordinasi, tentu kami akan menurunkan anggota ke lokasi yang menjadi pusat hiburan ini,” akunya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap bersiaga terhadap gangguan keamanan lainnya dengan selalu meningkatkan patroli wilayah.

“Kami juga di waktu-waktu tertentu melakukan razia.

Kami harap Donggo dan sekitarnya tetap aman,” pungkasnya (uki) Safrudin

jadi bagian penting dalam pengentasan kemiskinan. Karena bagaimana masyarakat bisa kerja kalau mereka tidak sehat,” sebutnya.

Selain itu lanjut dia, program berbasis ekonomi yang secara riil menyentuh persoalan kemiskinan di daerah juga akan digalakkan. Seperti misalnya pemberian bantuan bagi pedagang bakulan dan kecil, membantu petani hortikultura meningkatkan produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jadi kita akan sentuh semua lini yang sekiranya akan membawa masyarakat kita keluar dari garis kemiskinan,” janjinya. (bug)

(Suara NTB/bul)

Taliwang (Suara NTB) Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, meski secara persentase mengalami penurunan, tetapi dari sisi jumlah orang miskin, angka kemiskinan di KSB terus meningkat.

Bupati Bima Minta Kades Transparan Kelola Dana Desa

(Suara NTB/uki)

PUING – Puing –puing rumah dan alat mesin pertanian di desa Risa, kecamatan Woha, Bima, yang hangus dilahap si jago merah, Minggu (17/4).

10 Rumah Hangus Terbakar di Bima Bima (Suara NTB) – Setidaknya sepuluh rumah di desa Risa Kecamatan Woha, Minggu (17/4) pagi, hangus terbakar. Sampai berita ini ditulis, aparat masih menyelidiki sebab kebakaran yang menimpa rumah-rumah yang sebagian besar rumah panggung itu.

Selain hangus terbakar, sekitar lima rumah mengalami kerusakan yang cukup parah dan nyaris terbakar. Akibat kejadian itu, juga membuat beberapa kendaraan seperti motor, alat mesin pertanian, ternak hingga hasil pertanian warga hangus terbakar.

“Sedikitnya ada 10 rumah dan lima rumah yang di rusak oleh warga. Untuk mengatisipasi meluasnya kebakaran,” kata salah seorang warga kepada Suara NTB. Menurutnya, pada saat itu pihaknya mendengar ada teriakan kebakaran dan warga berlarian menuju titik asap hitam membumbung ke atas langit.

“Saat itu kami langsung berlari ke arah rumah yang terbakar dan tidak tahu penyebab awalnya,” katanya.

Warga menyesalkan terlambatnya mobil pemadam kebakaran (PMK) dating, pada-

hal sebelum api membumbung dan meluas sudah diinformasikan terlebih dahulu. Pihak PMK beralasan tidak memiliki persediaan air. Terpaksa meminta bantuan mobil pemadam kebakaran yang berada di Kecamatan Monta.

“Yang kami sesalkan, mobil pemadam kebakaran terlambat. Lagi pula datangnya pada saat api sudah padam.

Alasan yang menyatakan tidak ada stok tidak masuk akal,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono SH, MH mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 09. 30 wita.

Hanya saja pihaknya baru menerima laporan sekitar pukul 10.00 wita. Mobil beserta anggota diterjunkan dihadang oleh warga setempat untuk tidak memadamkan api.

“Saat itu, kami langsung mengutus dua unit mobil pemadam. Hanya saja tiba – tiba dihadang oleh warga di sekitar lokasi. Lagipula laporan yang kami terima 30 menit sesudah kebakaran,” katanya.

Terlepas dari itu, terjadinya kebakaran tersebut belum diketahui pasti penyebabnya.

Diduga Pukul Istri, Oknum Guru Ditahan Polisi Kota Bima (Suara NTB) – AK, seorang oknum guru yang dilaporkan istrinya, FR, ke polisi, kini ditahan di mapolres Bima. AK diduga telah membenturkan kepala istrinya ke pintu lantaran bertanya soal SMS dari perempuan yang masuk ke telepon genggamnya.

AK, guru di salah satu SMA negeri di Kota Bima itu melakukan KDRT pada istrinya, FR, awal bulan Maret lalu. Saat itu, FR menanyakan tentang seorang perempuan yang kerap SMS dan telepon dengannya. Bahkan sampai datang di kediaman mereka.

Hanya karena hal itu, AK tanpa ampun memukul korban. Bahkan sampai membenturkan kepala istrinya ke pintu dan jendela rumah. Tidak tahan dengan perilaku suaminya tersebut. FR akhirnya nekat mengadukan dan melaporkan ke pihak berwajib.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea kepada Suara NTB, Sabtu (16/4) mengungkapkan, pihaknya menerima laporan kasus KDRT tersebut pada awal bulan Maret lalu. Yang saat itu diadukan sendiri oleh korban.

“Sementara ancaman yang baru dikenakan soal KDRT,” kata Antonius singkat.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pe-

muda (Dikpora) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M. Ap, mengaku, pihaknya tidak ingin berbicara terlalu banyak mengenai kasus tersebut.

Pasalnya hal itu merupakan kasus rumah tangga, tidak menyangkut kedinasan.

“Soal itu, kami tidak ingin memberikan komentar karena masalah internal keluarga bukan kedinasan,” terangnya.

Alwi menjelaskan, sebelum kasus ini dibawa ke ranah hukum, pihaknya beberapa kali telah berupaya memediasi kedua belah pihak, agar kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan.

“Yang jelas selama ini kami tidak diam. Dikpora sudah berupaya memediasi antara FR dan AK. Bahkan saat mereka berdua saling menggugat ingin cerai, kami fasilitasi agar mengurungkan niat mereka berpisah,” jelasnya.

Dia menegaskan, terkait kasus itu, untuk sementara pihaknya belum bersikap dalam memberikan sanksi kepada AK. Dikpora akan melihat perkembangan proses hukumnya yang sedang berjalan dan vonis yang akan dikenakan nanti.

“PNS yang ancaman vonisnya di atas lima tahun tentu akan dipecat karena itu sesuai dengan aturan.

Soal kasus ini kita lihat dulu kedepannya seperti apa,” pungkasnya. (uki)

Karena pihak terkait tengah melakukan penyelidikan.

Dalam kejadian itu tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Kerugian diperkirakan mencapai di atas Rp 100 juta.

Saat ini masih dalam tahap penyelidikan terkait asal mula kobaran api,” terangnya.

Sumarsono menambahkan, Pemda yang diwakili oleh wakil Bupati (Wabup), Drs. Dahlan M Neor telah meninjau untuk melihat langsung kebakaran tersebut dan memberikan sejumlah bantuan untuk korban.

“Wabup bersama personel BPBD dan Dinas Sosial langsung memberikan beberapa bantuan.

Berupa tenda darurat, terpal, dan tikar,” terangnya.

Terkait bencana itu, Sumarsono mengaku telah melaporkan kepada pihak BPBD Provinsi NTB. Sebab, jika kebakaran rumah di atas 10 unit, akan ditangung oleh Pemrov.

“Walaupun kejadian ini tanggungan pihak Provinsi, akan tetapi kami di daerah tetap melibatkan diri untuk membantu, berpatisipasi meringankan beban korban yang tertimpa musibah,” pungkasnya (uki)

Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta Kepala Desa (Kades) agar mengelola alokasi dana desa (ADD) dan dana lainnya yang turun ke desa dengan baik. Mengedepankan prinsip transparansi, baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan di desa.

“Sosialisasi menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. Yang saat ini menjadi kewenangan para kepala desa sesuai amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” ucap Bupati, Sabtu (16/4).

Kata Dinda, sapaan akrab Bupati, transparansi penting dilakukan. Agar seluruh komponen atau elemen di desa dapat mengetahui kegiatan yang akan dilakukan.

“Transparansi juga akan menghilangkan kecemburuan dan saling curiga. Baik yang datang dari eksternal maupun internal Pemerintahan desa (Pemdes),” katanya.

Menurut dia, saat ini kewenangan dan ruang bagi Kades dan jajarannya sangatlah luas. Dalam hal mengelola ADD dan DDA, yang diperuntukkan untuk berbagai jenis kegiatan.

Seperti membangun sarana dan prasarana desa, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa yang dipimpinnya.

“Sukses atau tidaknya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa, tergantung peran dan kelola jajaran dan aparat Pemdes,” akunya.

Terlepas dari itu, Bupati meminta kepada Kades agar menjadi contoh dan panutan dalam hal disiplin jam kerja. Sebab selain bertanggung jawab dalam hal administrasi. Tugas Kades ialah mengontrol maupun mengawasi tugas bawahannya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Disiplin harus tertanam di dalam sanubari setiap aparatur di desa, lebih – lebih Kades. Karena tujuan pembangunan pemerintah daerah harus selaras dengan visi pemerintah pusat yaitu bagaimana melaksanakan revolusi mental pada setiap diri aparatur,” ujarnya.

Selain itu, aparatur Pemdes diperlukan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal dan terampil untuk mengelola sumber daya atau potensi yang ada di desa.

“Hal ini penting, karena aparatur di desa merupakan motor penggerak pembangunan yang juga harus memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah,” terang Dinda.

Bupati berharap antara Pemdes dan Badan Perwakilan Desa (BPD) meningkatkan koordinasi dan membuka komunikasi. Sehingga memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai amanat regulasi yang berlaku.

“Jajaran Pemdes dan perangkat BPD harus bersinergi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing – masing (Tupoksi) yang sesuai aturan. Agar seluruh elemen di desa dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya (uki)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Mayat Ditemukan di Pantai Mapak

Polisi Buru Terduga Pelaku Pembunuhan Mataram (Suara NTB) Polisi memburu terduga pelaku pembunuhan warga Taliwang, KSB, inisal AA (65), yang mayatnya ditemukan di gang menuju Pantai Mapak, Sekarbela, Sabtu (16/4) lalu. Polisi tengah mendalami keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di TKP.

Pertumbuhan Semu DALAM Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun anggaran 2015, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 5,62 persen, lebih kecil dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 6,16 persen.

Meskipun lebih kecil dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diklaim lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi NTB tersebut ternyata masih didominasi oleh sektor pertambangan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB, terbilang cukup tinggi, akan tetapi dinilai tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat secara luas. Tetapi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Hal itu terbukti dari masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

“Seharusnya bisa diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang segnifikan. Nah ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja. Sementara sebagian besar masyarakat kita bekerja di sektor pertanian, yang menampung jumlah tenaga kerja yang sangat banyak,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, saat mengkritisi LKPJ Gubernur NTB, tahun 2015.

Ditambahkan Nuna, kondisi tersebut telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antar kelompok penghasilan yang kemudian menimbulkan distorsi dalam kue pembangunan. Sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih tetap memiliki penghasilan rendah dan sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor tambang justru menikmati penghasilan yang tinggi. “Sehingga saya simpulkan bahwa pertumbuhan yang tinggi ini masih bersifat semu,” ujar Raden Nuna.

Untuk itu ia menyarankan pada pemerintah lebih berkonsentrasi menggerakkan angkatan kerja dari sektor yang padat jumlah pekerjanya dengan pertumbuhan yang rendah ke sektor yang jumlah tenaga kerja sedikit tetapi dengan pertumbuhan yang tinggi.

“Perlu ada kebijakan untuk melakukan pemerataan atau pendistribusian tenaga kerja ke sektor-sektor lainnya.

Seperti misalnya ke sektor keuangan dan asuransi, sektor informasi dan komunikasi. Dengan begitu, maka jumlah penduduk yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi, karena m e r e k a menumpuk bekerja pada sektor yang penghasilannya rendah,” pungkasnya. (ndi) Raden Nuna Abriadi (Suara NTB/ist)

Berikan Efek Jera

Fathur Rauzi

(Suara NTB/dok)

PEMBERIAN efek jera kepada para koruptor di NTB disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat. Setiap vonis yang dijatuhkan diberikan seadil-adilnya menurut pertanggungjawaban para terdakwa serta kerugian negara yang ditimbulkannya.

Demikian disampaikan Hakim Ad-hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathur Rauzi, SH, MH, pekan lalu saat ditemui usai persidangan. Ia menyebutkan, relevansi putusan yang dijatuhkan majelis hakim, dihadapkan pada kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

“Relevan dengan tuntutan jaksa dan nilai kerugian negara. Tidak mungkin kerugian negara yang hanya puluhan juta atau di bawah seratus juta diberi hukuman badan yang tinggi. Responsibility-nya,” jelasnya yang mulai Senin (18/4) ini, menjadi hakim tipikor di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Namun, sambung dia, ada pula yang tidak menimbulkan kerugian negara tetapi dihukum berat. Sebab hal itu berkaitan dengan kewibawaan lembaga negara.

“Ada satu kasus, tidak ada kerugian negaranya tetapi dihukum berat. Karena ada lembaga negara yang dirusak.

Itu menjadi pertimbangan pidana badan dapat lebih berat daripada tuntutan,” ungkapnya. kasus dimaksud adalah mengenai pemerasan terhadap Kadishut Lombok Barat beberapa tahun lalu.

Dengan terdakwa dari oknum pegawai negeri, penyelenggara negara dan swasta. Majelis hakim merumuskan putusan berdasarkan konstruksi dakwaan pasal 12 huruf e jo pasal 15 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam sejumlah perkara majelis hakim juga ada menemukan rumusan hukum baru.

Karena dalam beberapa perkara, jika tidak jeli, unsur melawan hukumnya bakal hilang, jika dikaitkan dengan aturan-aturan lainnya,” terangnya akrab disapa Ojik tersebut.

Terkait persidangan sejumlah perkara korupsi, ia mengungkapkan bahwa selama ini majelis hakim terbebas dari intervensi pihak manapun.

Ia pun mensyukuri bahwa tidak pernah ada upaya pihak lain untuk melakukan hal itu, termasuk dari lingkungan dalam pengadilan sekalipun. (why)

“Memburu pelaku itu yang paling utama,” tegas Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, usai olah TKP, Sabtu (16/4).

Ia menyebutkan, dugaan pada tindak pidana pembunuhan menguat. Ditemukan barang bukti berupa pisau di TKP. Tak jauh dari lokasi mayat yang ditemukan di parit di pinggir jalan, dekat dengan areal persawahan.

“Saya kira jelas pembunuhan. Tetapi kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu. Dalami barang bukti,” terang Kapolres. Saat

ini, sambung dia, polisi masih mendalami keterangan saksi warga setempat, Januar.

Disebutkan, Januar mengaku menemukan tubuh korban di dalam parit sekitar pukul 15.30 Wita, di dekat sebuah mobil Mitsubisihi L300 nomor polisi EA 9824 H. Begitu melihat mayat serta pisau terhampar, ia langsung berlari menuju Kantor Polsek Ampenan. Guna melaporkan peristiwa yang baru saja dilihatnya.

Sementara hasil olah TKP

sementara, Kapolres menjelaskan, mayat yang bersimbah darah di bagian tubuhnya tersebut ditemukan di bawah pohon waru. Tergeletak terlentang. Di dalam mobil, ditemukan telepon genggam dan bercak darah.

Luka yang diderita korban, antara lain di kepala dan di bagian perut sebelah kanan. Diduga akibat tusukan benda tajam.

Kapolres menyebutkan, perkiraan waktu kematian, antara pukul 14.00 hingga 16.00 Wita. Melihat pada saat evakuasi, tubuh korban masih

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Korban saat dievakuasi ke dalam kantong jenazah seusai olah TKP di kawasan Pantai Mapak, Sekarbela, Mataram, Sabtu (16/4). lentur ketika dimasukkan ke kantong jenazah.

“Waktu kita evakuasi, badannya belum kaku. Meng-

enai sebab kematian, akan dilakukan otopsi terlebih dahulu. Kita identifikasi lebih lanjut,” jelasnya. (why)

Pojok Konseling BNN dan Antusiasme PMII

(Suara NTB/ist)

ILLEGAL LOGGING - Aparat TNI mengamankan sejumlah kayu diduga hasil illegal logging di kawasan Hutan Teja, Santong, KLU dalam sebuah penyergapan Minggu (17/4) dini hari.

Pojok Konseling BNN Ambil Bagian di MIATTEC Expo Mataram (Suara NTB) Pojok Konseling BNN Provinsi NTB berusaha hadir di banyak ruang publik, kegiatan seremonial, hingga pada kegiatan bernuansa okonomi bisnis. Sabtu (16/4) lalu, Pojok Konseling hadir di kegiatan Mataram Investment, Agro, Tourism, Trade & Export Commodity (MIATTEC) Expo 2016 di Mataram Mall.

BNN Ambil bagian di pameran tersebut, sebagai salah satu upaya sosialisasi Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tidak hanya mendirikan stan, tim penyuluh BNN juga kampanye “stop narkoba”.

“Dengan harapan pesan kami ini sampai ke mereka yang hadir di MIATTEC Expo 2016, sebab yang hadir dari berbagai kelompok masyarakat beragam,” kata Irfan, S.Sos, Kasi Pencegahan pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, kepada Suara NTB Sabtu (16/4) lalu.

Pada kegiatan itu, pameran komoditi pertanian, makanan olahan dan kerajinan lainnya, dihadiri banyak kalangan masyarakat.

Karena pameran diikuti banyak peserta dari luar daerah, pengunjungnya pun multi etnis.

Hal ini semakin menjadi peluang bagi pihaknya untuk menyampaikan pesan anti narkoba tanpa sekat suku, karena banyak yang hadir dari masyarakat berasal dari berbagai daerah yang berdomisili di Mataram.

Sepanjang kegiatan, ada lomba mewarnai bagi anak-anak, lomba peragaan busana berbagai daerah, diikuti kelompok umur TK, SD, SMP . “Kelompok kelompok usia dini ini juga jadi bagian bagi kami untuk mensosialisasikan P4GN, tentu saja dengan pendekatan anak anak,” terangnya. Karena anak anak juga di-

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI – Tim penyuluh BNN NTB Asep Badarudin, menyampaikan materi upaya pencegahan dini narkoba terjadap anak-anak dan orang tua, di Pameran MIATTEC Expo 2016 di Mataram Mall.

anggap berhak tahu apa itu bahaya narkoba dan cara mencegahnya, agar pengaruh narkoba bisa dicegah.

Pihaknya pun diberi kesempatan 30 menit di atas panggung, diwakili oleh Asep Badarudin, S.Pd, penyuluh BNN NTB, menyampaikan materi upaya pencegahan dini narkoba terhadap anak-anak.

Ditegaskan lagi, pihaknya akan terus hadir di tempat-tempat keramaian dalam rangka penyuluhan ini. “Kami BNN NTB, akan selalu hadir di setiap kesempatan acara apapun. Utamanya tempat umum seperti mall, diisi dengan kampanya anti narkoba,” terangnya.

Stan pojok konseling yang didirikan juga ramai kunjungan. Mereka bertanya soal bahaya narkoba dan cara pencegahan, juga tentang proses rehabilitasi bagi yang terkena dampak narkoba. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Kegiatan Pojok Konseling BNNP NTB Minggu (17/4) dirangkaikan dengan kegiatan hari lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi mahasiswa ini pun antusias dan terlibat aktif dalam kampanye anti narkoba di arena car free day (CFD), yang memang jadi agenda rutin BNN NTB. Kegiatan diawali long march di seputaran arena CFD Udayana, tim Pojok Konseling BNNP NTB bersama ratusan peserta dari PMII sembari mengkampanyekan “Gerakan Stop Narkoba”, juga isu-isu lainnya seperti Stop Terorisme dan Radikalisme maupun Anti Korupsi, sampai pada ajakan untuk masyarakat NTB yang sejahtera. Setelah long march dilanjutkan dengan sosialisasi dan membagikan leaflet tentang bahaya narkoba. Aktivis PMII

antusias dalam rangkaian kegiatan ini bersama tim dari Bidang Pencegahan BNN NTB. “Hal yang pokok dari kegiatan Pojok Konseling adalah memberikan ruang bagi masyarakat yang ada di arena CFD juga untuk berkonsultasi, memberikan informasi tentang P4GN,” kata Kabid Pencegahan BNN NTB, Anggraeni Ninik Muniharti, SH., MH. Ratusan masyarakat juga memberikan pernyatan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan atas program kampanye “Stop Narkoba, Terorisme dan Radikalisme maupun Anti Korupsi”. Semua komponen masyarakat NTB harus bersama-sama untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan kampanye secara luas sehingga bisa mewujudkan masyarakat NTB yang pintar dan sehat tanpa narkoba. (ars/*)

FOTO BERSAMA - Mahasiswa yang tergabung dalam PMII berfoto bersama pada kegiatan pojok konseling BNN di Udayana Mataram kemarin.

SUARA NTB

Senin, 18 April 2016

di Kabupaten Dompu,’’ katanya.

Dompu (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Tambora Festival Tambora membuka nama sudah dikenal menjadi destinasi wisata Tambora untuk Indonesia dan dunia denbaru di NTB dan Indonesia. Kehadiran gan mengenalkan banyak potensi yang diMenteri LHK RI, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar, milikinya. Setelah menjadi destinasi baru, MSc pada Festival Pesona Tambora 2016 keindahan dan keramah tamahan menunjukan dukungannya yang ingin memasyarakat dalam menyambut lihat Dompu terus maju. ‘’Tentu saja ini tamu menjadi modal kemajuan atas arahan Presiden yang ingin melihat Dompu kedepan.

Dompu ini terus maju,’’ katanya.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Pariwisata bukan berarti harus denZainul Majdi, pada FPT 2016, Sabgan bangunan yang megah, tapi tu (16/4) mengungkapkan, Festikeindahan dan keramah tamahval Tambora tahun 2015 an dan kesiapan warganya lalu membuka nama dalam menyambut tamu yang Tambora untuk Indonehadir sangat menentukan. sia dan dunia. Festival ‘’Masyarakat dari berbagai tahun 2016 diyakini tempat bersedia hadir, bahakan semakin mengekan masyarakat Dompu nalkan Tambora dan tidak bosan dengan keindasekitarnya dengan han padang savana. Di banyak potensi depan kita terdapat Teluk alamnya.’’Insyallah Saleh dengan keindahan Festival Tambora luar biasa. Di belakang kita yang ke tiga, insyaaljuga terdapat Gunung lah akan melahirTambora dengan keindahan kan hal – hal yang yang luar biasa,’’ kata gubernur. baru untuk kita seDulu, katanya, Kabupaten mua, dan itu adalah Bupati Dompu, Dompu dikenal sebagai kabupatikhtiar bersama H.Bambang M.Yasin en yang tidak mungkin bisa maju. masyarakat yang ada

Menteri LHK disambut tarian tradisional

Pesawat cassa milik TNI AL melakukan manuver usai menerjunkan pasukan penerjun payung di FPT 2016

Orangnya keras, dan mau menang sendiri.

“Bapak – ibu sudah membuktikan bahwa kesan Dompu, orangnya keras – keras, tidak mungkin ada investasi yang berkembang, susah menerima orang luar, susah berinteraksi dengna pihak luar, tidak mau membuka diri. Ternyata itu citra yang tidak benar semuanya. Dompu itu baik, Dompu itu menghadirkan kesejahteraan untuk semua dan membanggakan untuk NTB,’’ tegas Zainul Majdi.

Kabupaten Dompu termasuk daerah dengan percepatan indeks pertumbuhan manusia (IPM) di NTB yang paling baik.

Sehingga t i d a k Menteri LHK, mengherSiti Nurbaya Bakar ankan, bila

Bupati Komit Jaga Keaslian Savana Doro Ncanga jukkan bahwa para tamu yang ke sini, akan menemukan sesuatu yang tidak akan mereka temuka di tempat lain,” kata Bupati Dompu, pada Festival pesona Tambora 2016, Sabtu (16/4) kemarin.

Diakui H Bambang, beberapa titik air sumur dalam sedang diadakan. Toilet dari kontainer bekas juga sedang diupayakan pembuatannya. Bahkan kontainer ini, nantinya akan didesain untuk tempat tidur bagi tamu yang hendak bermalam di savana Doro Ncanga. “Kalau kita bangun hotel di tempat ini, Insyaallah tidak akan

Istri Gubernur menunggang kuda pacu didampingi Gubernur di Doro Ncanga.

ada lagi padang savana. Yang ada justru segala macam kemewahan dan itu yang kita jaga ke depan,” katanya. “Tidak akan ada hotel di padang savana Doro Ncanga,” tegasnya lagi.

Pengembangan wisata alam Gunung Tambora, kata H Bambang, akan diintegrasikan dengan perkebunan tebu, peternakan sapi, peternakan kerbau dan lainnya dengan memanfaatkan limbah pertanian. Peternak pun diharapkan tidak mempersoalkannya. Karena faktanya, tebu bisa memberi 820 gram pertumbuhan sapi setiap hari dan mengalahkan limbah jagung dan dedaunan lain. “Yang harus kita jaga ke depan, memanfaatkan teknologi tepat guna, sehingga limbah tebu, limbah jagung yang melimpah di Kabupaten Dompu untuk saat ini bisa menjadi sumber pakan yang banyak bagi pengembangan peternakan ke depan,” harapnya.

H Bambang juga mengungkapkan, program pengembangan jagung di Dompu juga mengalami penurunan sekitar 2 ribu hektar akibat hujan tidak menentu dan tanaman mengalami gagal tumbuh. ‘’Tahun ini jagung kita memiliki waktu panen cukup panjang. Mudah – mudahan harga tetap terkendali dengan baik. Karena Alhamdulillah tahun ini, harga jagung cukup baik. Harga Rp3 ribu per Kg dengan kadar air 17 persen,” katanya. (ula/*)

Dompu, Drs. H.Bambang M Yasin dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia bersama 10 bupati dan wali kota di Indonesia. Prestasi ini cukup membanggakan bagi masyarakat Dompu dan NTB umumnya. (ula/*)

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi

Menteri LHK, Gubernur, Wakil Ketua DPD RI bersama Bupati dan Wakil Bupati Dompu

Bupati bersama Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, memperlihatkan timbu. Gubernur bersama istri menikmati jagung bakar

Kembangkan Wisata Alam Tambora

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menegaskan komitmennya dalam mengembangkan wisata alam Gunung Tambora dengan tidak membangun perhotelan. Pariwisata ini akan dikembangkan keaslian alamnya, sehingga beberapa fasilitas seperti WC dan lain tidak akan mengubah savananya.

“Insyaallah tempat ini akan tetap seperti ini. Kalau orang mau berwisata ke Gunung Tambora, jangan membayangkan akan tidur di hotel bintang 3 apalagi bintang 5. Ini menun-

dalam beberapa tahun ke depan dan bila percepatan pertumbuhan tetap seperti saat ini, maka Kabupaten Dompu menjadi IPM yang paling tinggi di NTB. “Mungkin bisa mengalahkan Kota Mataram, mungkin bisa mengalahkan Kota Bima, insyaallah dengan percepatan dan dengan kebersamaan,’’ katanya.

Potensi alam Dompu kini tidak hanya dengan perkebunan metenya. Bahkan mete usianya sudah tua dan diharapkan akan direvitalisasi dan dikembangkan lagi. Tapi juga dikenal dengan tebu dan jagungnya. Tebu yang baru ditanam 3-4 tahun, tumbuh luar biasa di lereng Tambora dan ini membuka jalan baru untuk kemajuan Dompu. Sementara dari hasil untuk komoditas jagung dalam 3-4 tahun terakhir, Dompu menjadi Kabupaten terbaik se Indonesia. “Seperti kata bupati, alam mengerjakan tugasnya dengan baik. Tinggal, tugas kita semua menjaga agar keseluruhan keindahan yang Allah karuniakan ini dapat kita jaga seterusnya,” katanya.

Gubernur juga mengungkapkan, tahun 2015 lalu Bupati

Kajari dan Kepala Kemenag Dompu bersama pimpinan DPRD Dompu

Atraksi terjun payung oleh anggota TNI AL

Halaman 9

Ibu Gubernur NTB diapit Ibu Bupati dan Ibu Wabup saat parade rimpu akan digelar

Semarak FPT 2016 dengan Atraksi Pesawat TNI AL Dompu (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) tahun 2016 diramaikan dengan berbagai kegiatan dan atraksi yang disuguhkan pada tamu undangan serta masyarakat luas. Sebanyak 13 penerjun payung berhasil terjun selamat di arena FPT. Pesawat Cassa yang membawa penerjun bermanuver dengan terbang rendah di arena festival, sehingga menghebohkan pengunjung.

Pengamanan di lokasi acara yang tidak terlalu ketat membuat masyarakat bisa lebih dekat menyaksikan berbagai atraksi di lokasi acara, Sabtu (16/ 4) pagi. Atraksi pasukan drum band TNI AL menjadi pembuka pada acara puncak sebelum kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar, MSc di arena acara.

Setelah pembukaan acara dilakukan, tamu

undangan disajikan dengan tarian garapan baru tentang Tambora Bou Mantika yang ditampilkan oleh 50 penari. Tarian ini memberikan gambaran kondisi alam Dompu yang subur 201 tahun pasca letusan Gunung Tambora. Di ujung acara, tampilan Andre Hehanussa, tentang Tambora membuat pengunjung terkagum-kagum.

Histeris pengunjung ketika 13 orang penerjung TNI AL yang membawa bendera merah putih, bendera mabes TNI, bendera TNI AL dan umbul – umbul berhasil mendarat dengan selamat. Pesawat Cassa milik TNI AL yang mengangkut penerjun juga bermanuver dengan terbang rendah di atas arena festival. Sementara manuver kapal perang KRI Karang Pilang milik TNI AL yang diiringi perahu nelayan di lautan Teluk Saleh tidak bisa dinikmati banyak pengunjung karena jauhnya lokasi. (ula/*)

Gubernur NTB dan Bupati Dompu foto bersama penerjun payung dari TNI AL.

SUARA NTB

Senin, 18 April 2016

Halaman 10

HUT Lobar Ke-58 Ukir Sejarah

Dihadiri Tokoh Nasional, Masyarakat Pun Ambil Bagian Giri Menang (Suara NTB) Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Barat ke-58 dilaksanakan Minggu (17/4) kemarin, ditandai dengan apel paripurna di Halaman Bencingah Kantor Bupati Lobar Giri Menang. Ribuan tamu undangan menghadiri pelaksanaan apel HUT tersebut. Antara lain Wakil Gubernur, H. Muh Amin, Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, FKPD, mantan bupati/wakil bupati, ketua dan Sekda Lobar serta unsur masyarakat tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat, para kades, tokoh pemuda dan anak sekolah.

Dalam pelaksanaan HUT kali ini mengukir sejarah sepanjang pelaksanaan HUT Lobar. Sebab sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis dan sejumlah artis nasional. Selain itu, gaung rangkaian kegiatan HUT mengambil tema “Ayo Berprestasi” kali ini lebih menyentuh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat pun turut serta ambil bagian dalam berbagai event HUT yang digelar Pemda.

Sebelum pelaksanaan apel paripurna HUT Lobar, tiga bulan sebelumnya Pemda Lobar telah menggelar 37 event. Terdiri dari 6 Core Event dan 31 Supporting Event yang akan dilaksanakan. Enam Core Event itu, peresmian proyek pembangunan dan penandatangan MoU

Bupati Fauzan Khalid bersama Wakil Ketua DPD RI, ketua DPRD NTB dan mantan Bupati Lobar serta FKPD saat apel HUT Lobar

Potong tumpeng bupati didampingi istri bersama wagub dan Wakil Ketua DPD RI memotong tumpeng HUT Lobar.

yang dipusatkan di Pusat Pemerintahan Giri Menang pada Tanggal 12 April 2016. Kegiatan Lobar berzikir, Berdoa dan ceramah 4 Pilar Kebangsaan. Ceramah 4 pilar kebangsaan ini dibawakan langsung oleh Ketua MPR RI sekaligus ceramah oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj Tanggal 13 April di Bencingah Agung. Kegiatan Forest Tracking tanggal 14 April 2016.

Core event lainnya, kegiatan Kirab Pataka Merah Putih dan Pataka Lombok Barat yang diiringi oleh SKPD, Club Motor dan Pemuda. Kirab Pataka ini mengelilingi seluruh kecamatan (10 Kecamatan) yang ada di Lombok Barat Tanggal 15 April 2016. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT Lombok Barat yang dihadiri oleh SKPD, Camat dan se-

luruh Kepala Desa Se-Lombok Barat. Dan core event terakhir, kegiatan Upacara Bendera HUT Lombok Barat ke-58 Tahun 2016 yang dipusatkan di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 17 April 2016.

Pada pelaksanaan apel puncak perayaan HUT Lobar pun ribuan tamu hadir. Istimewanya, turut hadir Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dan Wabup Aceh Selatan. Selaku Pembina Upacara dalam apel itu, Wagub NTB, H. Muh. Amin, komandan upacara AKP Burhanudin dari Polres Lobar. Dalam kesempatan itu, Wagub menyampaikan amanat bagaimana esensi dari penyelenggaraan hari ulang tahun ini untuk menanamkan ingatan dan pemahaman akan

romantika dan dinamika sejarah perjalanan daerah tersebut.

Lalu dari proses ini terpetiklah refleksi filosofis yaitu peringatan hari ulang tahun merupakan upaya untuk melihat kembali masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan pondasi awal yang sangat bernilai menjadi referensi dalam menapaki masa kini dan masa depan. Kemudian peringatan HUT ini hendaknya dijadikan momentum mengevaluasi diri terhadap setiap ikhtiar dan pengabdian yang sudah dilakukan dan peringatan HUT ini merupakan tonggak untuk terus bekerja keras melaksanakan setiap amanah yang diberikan dengan tetap memperhatikan realita potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta dinamika kekinian yang terus mengikutinya.

Bupati mendampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Istri Bupati Hj Khaeratun mendampingi istri Wagub Muhammad saat upacara HUT Lobar ke 58 NTB bersama wakil ketua DPRD Lobar dan anggota

Sekda HM Taufiq menyerahkan hadiah kepaada pemenang lomba koperasi dan lomba lain semarak HUT Lobar

Pengibaran bendera merah putih

Wabup mengapresiasi tekad dari pemda Lobar yang senantiasa berusaha untuk terus maju dan berprestasi membangun masyarakat dan daerahnya di tengah ketatnya persaingan antar daerah saat ini. “Sangatlah tepat bila Pemkab Lobar kali ini menjadikan “ayo berprestasi”

sebagai tema utama peringatan HUT ke- 58 pada tahun 2016. Tema ini tentu sangat sejalan dengan visi dari pemerintah Provinsi NTB yang ingin mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera,” tukasnya. (her/*)

Harapan Mereka di Usia Lobar ke- 58 WAGUB NTB H. Muh. Amin : “Pemda harus membangun disemua sektor, terutama yang bisa mengangkat perekonomian, menumbukan iklim ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sudah tentu pertumbuhan ekonomi ini bisa dinikmati oleh masyarakat untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan berbagai pembangunan infrastruktur.”

MANTAN Bupati Lobar, H. L. Mudjitahid : “Paling penting ini tegakkan nilai patut patuh patju itu. Momentum HUT ini langkah awalnya, melalui tema HUT “Ayo Berprestasi”. Selain itu bupati harus menggerakkan masyarakat dari desa, bukan membangun fisik semata. Kalau hanya membangun fisik saja Amaq Owong (tukang sapu) saja bisa. Bupati harus turun ke bawah, membangun mulai dari desa, berdayakan masyarakat dan pemerintahan desa,” TOKOH Agama TGH. Hasanain Juaini : “Masyarakat harus betul-betul menyadari bahwa tidak ada lagi kekuatan yang lebih penting bagi Lobar sekarang ini. Selain dukungan penuh dari masyarakat untuk mengejar ketertinggalan selama ini yang terhambat gara-gara permasalahan yang lalu. Demi kemajuan Lobar masyarakt harus memberi dukungan penuh, janganlah segala sesuatu dipolitik-politik-kan. Mari berfikir bulat untuk menuntaskan sisa masa jabatan yang sedikit ini untuk bersama-sama mensukseskan program pemda kedepan,”

SUARA NTB

Senin, 18 April 2016

RTH Batujai Diperluas Praya (Suara NTB) Pemprov NTB akan memperluas area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Batujai yang berada di kawasan green belt Bendungan Batujai. Hal itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai kawasan terbuka hijau.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H. L. Rasyidi, ST, kepada Suara NTB, Sabtu (16/4).

Selain perluasan area, sejumlah fasilitas pendukung tambahan lainnya juga akan dilengkapi, seperti area parkir, jogging track, taman dan beberapa fasilitas tambahan lain-

nya. Sehingga nantinya, fasilitas di kawasan RTH Batujai ini lebih lengkap dari yang ada sekarang ini.

“Dengan begitu, masyarakat yang datang di kawasan RTH Batujai ini nantinya bisa lebih aman dan nyaman. Sehingga keberadaan RTH tersebut sebagai kawasan terbuka hijau sekaligus tempat liburan dan rekreasi benar-benar optimal,” tambahnya.

Saat ini, kata Rasyidi, RTH Batujai memiliki luas sekitar 1,1 hektar dengan beberapa fasilitas yang sudah ada. Dan, akan ditambah lagi dengan luas yang sama, sehingga total luas area RTH Batujai nantinya mencapai 2,2 hektar. “Proses pengerjaan beberapa jenis

kegiatan saat ini sudah dimulai. Namun ada juga beberapa kegiatan yang masih dalam proses tender,” terangnya.

Ia menjelaskan, anggaran perluasan area RTH Batujai bersumber dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp 3,6 miliar dan seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya fungsi koordinasi dan fasilitasi saja.

Lebih lanjut Rasyidi menjelaskan, selain perluasan area RTH Batujai, adanya juga beberapa tambahan RTH yang juga akan dibangun tahun ini. Salah satunya RTH di kawasan Kampung Meteng Kelurahan Prapen

untuk melengkapi RTHRTH yang sudah ada.

“Jadi nantinya, Kota Praya akan memiliki beberapa RTH. Bukan hanya satu atau dua RTH saja,” tambah mantan Kepala BPMD Loteng ini.

Perluasan area RTH Batujai itu sendiri tambah Kabid. Cipta Karya Dinas PU dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, juga sebagai bagian dari penataan RTH. Karena setelah itu, pemerintah pusat akan melanjutkan dengan penataan kawasan green belt Bendungan Batujai di zona II yakni di kawasan eks lapangan golf Batujai dan sekitarnya. (kir)

Halaman 11

Masjid Agung akan Punya Menara Setinggi 99 Meter Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana membangun satu menara khusus setinggi mencapai 99 meter di Masjid Agung Loteng. Menara ini untuk melengkapi menara yang ada milik masjid terbesar di Loteng ini.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, mengatakan, pembangunan menara saat ini sedang dalam proses perencanaan. Jika terealisasi, menara milik Masjid Agung Loteng ini bakal menjadi menara tertinggi di Loteng dan tingginya hampir dua kali lipat dari menara pengawas milik Lombok International Airport (LIA) saat ini. “Kalau

Malaysia punya menara Petronas. Mengapa tidak kita Loteng punya menara Tastura,” ujar Suhaili.

Kebedaraan menara ini, ujarnya, diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mau datang berkunjung ke Masjid Agung Loteng. Apalagi, Masjid Agung Loteng sudah dicanangkan sebagai kawasan wisata religi. Itu artinya, masyarakat yang datang ke Masjid Agung tidak hanya untuk beribadah semata. Tapi juga untuk berwisata dan berbelanja, karena ada juga beberapa fasilitas tambahan yang akan ditambah.

Termasuk pusat perbelanjaan yang bernuansa Islam. ‘’Dari menara ini nantinya, masyarakat bisa menikmati panorama alam wilayah Loteng. Mulai dari wilayah utara hingga selatan. Karena dengan adanya menara ini, kawasan wisata Kuta dan lainnya akan bisa terlihat,” imbuh mantan Ketua DPRD NTB ini.

Meski demikian, ujarnya, rencana besar ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan penuh masyarakat di daerah ini. Karena apapun rencana yang telah dibuat dan disusun oleh pemerintah daerah, muaranya semua tergantung kepada dukungan masyarakat. (kir)

SUARA NTB

Halaman 12

(Suara NTB/met)

BAJU ADAT - Tauisha Gefira Rhea P (kiri) Baiq Khansa Ghaitsa Aodri (tengah) bersama rekan - rekannya mengenakan baju adat khas suku Sasak.

Kebaya yang Menginspirasi BAJU kebaya yang biasa dikenakan sosok Pahlawan Nasional, Raden Ajeng (R.A) Kartini telah menginspirasi jutaan anak negeri. Anak - anak muda menjadi lebih percaya diri dalam mengenakan baju adat yang khas dari daerahnya masing - masing.

Seperti yang terjadi pada beberapa peserta didik di Taman Kanak - kanak (TK) Purwanida 1 Mataram, diantaranya Baiq Khansa Ghaitsa Aodri, Tauisha Gefira Rhea P. dan kawan - kawan (dkk).

Mereka cukup antusias dan bangga ketika mengenakan baju adat jenis Lambung. Itu merupakan kebaya tradisional khas suku Sasak di pulau Lombok.

Mereka mengenakan kebaya saat mengikuti lomba tari, Sabtu (16/4). Beberapa peserta didik di TK itu

berkreasi dengan mementaskan tari Kadal Nongaq. Seperti diketahui, Kadal Nongaq merupakan hasil kreativitas seni masyarakat suku sasak. Syair serta makna lagu tersebut menjadi semacam pengingat agar tiap - tiap manusia yang hidup di bumi selalu berhati - hati.

Liriknya, “...Kadal nongaq lek kesambiq/ benang kataq setakilan/ tajah onyaq ndeqne matiq/ payu salaq kejarian...” yang maknanya kira - kira; seseorang pasti celaka atau menemukan petaka ketika tidak mau mendengarkan sebuah nasihat.

Selain mengenakan kebaya untuk menari, sekelompok siswi ini juga akan mengikuti pawai dalam rangka memperingati hari Kartini 21 April mendatang. Mereka turut merayakan hari

Kartini sebagai wujud penghormatan terhadap sosok Pahlawan Nasional, pejuang kemerdekaan dan pelopor emansipasi wanita itu.

“Suka aja, karena besok juga mau ikut pawai pakai kebaya juga,” ujar Khansa saat diwawancara Suara NTB, di Mataram Mall.

Busana adat yang dikenakan Pahlawan Nasional kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 ini, sering diangkat menjadi tema peragaan busana. Lebih - lebih saat tibanya momentum perayaan hari kebesarannya.

Laiknya yang dilakukan oleh Museum Negeri NTB. Hampir setiap perayaan Hari Kartini, lomba peragaan busana telah menjadi agenda yang terselenggara secara rutin. (met)

Berkreativitas Melampaui Karya R. A. Kartini Mataram (Suara NTB) Berlomba mewujudkan prestasi gemilang melalui kreativitas ialah jalan yang dipilih bagi setiap kartini - kartini muda zaman sekarang. Tidak sedikit diantara mereka yang sangat antusias serta ingin berkreasi sehingga melampaui karya - karya Raden Ajeng R. A. Kartini.

Kartini muda zaman sekarang memiliki jalan dan peluang yang sangat lebar untuk mengekspresikan karya atau hasil kreatifitasnya.

Selain menjadi penulis, ada juga kartini muda yang lebih memilih mengukir prestasi di bidang busana. Menjadi model dengan memeragakan busana tertentu ialah langkah alternatif untuk mencapai prestasi yang unggul.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Adelia Rahma Putri, siswi kelas lima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 44 Ampenan. Ia baru saja meraih penghargaan atas prestasinya yang meraih juara II lomba peragaan busana di Mataram. Mendengar kabar akan adanya lomba peragaan busana di Museum Negeri NTB dalam rangka peringatan hari Kartini, semangatnya seketika menggebu - gebu. Dirinya mengaku sangat antusias dalam mengikuti peragaan busana, lebih - lebih busana berupa baju adat khas yang mencirikan kearifan lokal dari daerah - daerah tertentu.

“Saya sangat senang ikut lomba busana, apalagi untuk memperingati hari Kartini, saya pasti ikutan.

Saya termotivasi dan ingin berkarya melampaui kreatifitasnya yang mencetak sejarah,” katanya, Sabtu (16/4). (met) Adelia Rahma Putri

Bicara Tentang

Hari Kartini (Suara NTB/met)

Senin, 18 April 2016

“R.A Kartini adalah tokoh inspirasi kaum perempuan. Saya sangat terinspirasi karena beliau adalah tokoh yang banyak memahami tentang ilmu kebudayaan. Selain karena dia juga tokoh pejuang kemerdekaan yang rela berkorban tanpa pamrih demi kemajuan bangsa,” kata I Gusti Ayu Puspita Anggraini, siswi SMP Negeri 2 Mataram.

(I Gusti Ayu Puspita Anggraini )

TENTANG R.A Kartini “Itu pelajaran kita semasa SD, Raden Ajeng Kartini mulai dikenal publik karena tulisan dan pemikirannya. Dia dikenal sebagai sosok yang berjuang memajukan wanita pribumi,” tutur Syafriyani, siswi kelas 10 SMK Assimak Darul Falah, Gunung Sari, Lombok Barat, Sabtu (16/4).

(Syafriyani )

“HARI Kartini jatuh pada tanggal 21 April, karena beliau adalah pahlawan nasional, maka hari kelahirannya itu ditetapkan sebagai hari Kartini,” kata Ni Luh Made Ratu Dyani, siswi SMP Negeri 6 Mataram, Sabtu (16/4).

(Ni Luh Made Ratu Dyani )

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

Tumbuhkan Sikap Nasionalisme SEJARAH merupakan cermin peradaban masa lampau. Sejarah juga merupakan laboratorium setiap pembelajaran generasi sebelumnya. Hanya dengan belajar sejarah setiap generasi dapat memahami setiap fase perkembangan peradaban masa lalu. Tak hanya itu, mempelajari sejarah juga dinilai efektif tumbuhkan sikap nasionalisme generasi saat ini.

Kepada Suara NTB, Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), (Suara NTB/dok) Drs. H. Lalu Mudjitahid H.Lalu Mudjitahid menyebut hanya dengan memahami sejarah khususnya sejarah lokal, semangat nasionalisme dapat tumbuh dalam diri generasi muda. Bagi Provinsi NTB yang memiliki sejarah perjalanan yang panjang sejak berdiri berpuluh-puluh tahun silam.

Tentunya, banyak khazanah yang bisa dipelajari dan diambil sebagai pelajaran bagi generasi muda NTB. Seperti bagaimana para tokoh-tokoh daerah masa lalu membela tanah air dari ancaman penjajah. Tak terkecuali bagaimana mereka mengamankan daerah dari ancaman kudeta PKI di NTB pada tahun 1960-an.

Menurut mantan Bupati Lobar ini, sikap nasionalisme harus ditumbuhkan pada generasi muda saat ini. Mau tidak mau, sikap nasionalisme harus terus didorong dan ada dalam setiap diri kita. Karena dengan memiliki sikap nasionalisme akan menjadi pendorong untuk lahirnya pengabdian bagi bangsa dan negara.

Semangat nasionalisme itu, lanjutnya, dapat menghasilkan kreativitas yang dapat membanggakan bangsa, baik kreativitas melalui karya tulis ilmiah, temuan-temuan berupa teknologi terbarukan. Semuanya dapat lahir berkat kreativitas yang dilahirkan oleh semangat nasionalisme. Untuk itu, semangat nasionalisme harus terus dirawat dengan baik, sehingga menjadi daya pendobrak bagi bangsa ini. (dys)

Korupsi Jadi Musuh Bersama KORUPSI sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi terjadi peningkatan tren kasus korupsi yang selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Selain melalui jalur pendidikan, pencegahan perilaku korup sangat efektif jika dimulai orang tua sejak di rumah.

Kepada Suara NTB, Baiq Fevi Sopiani mahasiswi Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram (Unram) menyebut korupsi menyebabkan bangsa ini menjadi miskin. Untuk itu, (Suara NTB/dys) segala bentuk tindakan koBaiq Fevi Sopiani rupsi harus jadi musuh bersama dan diperangi secara masif baik dari yang terkecil maupun besar, baik dari hulu maupun hilirnya.

“Korupsi sudah mendarah daging dari lapisan terbawah pun ada praktik korup,” ujarnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Untuk itu kata Fevi Sopiani, KPK harus diberikan ruang seluas-luasnya dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Tentu tanpa melakukan revisi terhadap undang-undang KPK yang justru mempersempit ruang KPK dalam memberantas korupsi. “Yang penting KPK jangan dipersempit ruang geraknya, jangan sampai ada jalan sembunyi buat para koruptor itu”.

Sebagai mahasiswa, Fevi Sopiani menyadari pentingnya belajar untuk menghindari diri dari segala hal yang mengarah pada munculnya perilaku korup. Apalagi sebagai pelanjut estafet kepemimpinan ke depan, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam upaya memberantas korupsi.

Tak ingin seperti beberapa bupati atau pejabat negara yang tertangkap KPK, Fevi berharap agar para pejabat daerah baik bupati ataupun gubernur untuk selalu menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat sebagai pemberi mandat. “Jangan sampai terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di beberapa tempat,” ujarnya mengingatkan. (dys)

PMII Mataram Deklarasi NTB Bebas Terorisme dan Narkoba Mataram (Suara NTB) Sejak berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 17 April 1960, PMII tidak henti-hentinya mengawal keutuhan NKRI, penyambung lidah mahasiswa/masyarakat, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada prinsipnya, PMII menjadi garda terdepan ketika berbicara masalah kesejahteraaan masyarakat.

Tantangan dan rintangan tidak henti-hentnya melanda negeri yang tercinta ini, mulai dari maraknya kasus korupsi yang muncul di permukaan dan (Suara NTB/ist) sudah banyak terungkap. ‘’BahAziz Muslim kan, merambahnya teroris yang berjalan bebas yang selalu menghantui rakyat Indonesia, begitu juga dengan kasus-kasus peredaran narkoba yang terus melanda tanah air yang tercinta ini, sampai pada kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan yang tak berprikemanusiaan,’’ ungkap Ketua PMII Cabang Mataram Aziz Muslim dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Minggu (17/4).

Permasalahan-permasalahan ini, ujarnya, pada dasarnya telah membakar dan menyayat hati masyarakat Indonesia dan menjadi pembicaraan hangat. Bagaimana tidak, permasalahan-permasalahan ini terus-menerus menjadi tontonan dan menjadi “bola hangat” yang diperebutkan para elite politik untuk diselesaikan. Namun, pada kenyataannya sampai hari ini, persoalan ini semakin merajalela. ‘’Apakah kita akan biarkan tanpa ikut andil dalam mencegah dan memecahkan masalah tersebut? Tentu saja tidak. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu memberikan solusi dan gerakan rill dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, narkoba, terorisme dan pelecehan terhadap perempuan,’’ ujarnya.

Atas dasar itu, ujarnya, pada momentum hari lahir PMII yang ke-56 ini, Pengurus Cabang PMII Kota Mataram bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB mengadakan 1.000 tanda tangan untuk NTB bebas terorisme, narkoba, dan untuk kesejahteraan NTB. (rus/*)

Halaman 13

SDM Andal Butuh Sistem Pendidikan Berkualitas Mataram (Suara NTB) Rendahnya kualitas pendidikan berakibat pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Padahal belajar dari sejarah, peradaban besar dunia lahir dari tingkat kualitas pendidikan yang memadai, termasuk juga perhatian penuh penguasa.

’’

H. Sunarpi

Penciptaan sumber daya manusia yang andal dan profesional akan sulit tercapai jika sistem pendidikannya tidak berkualitas

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Sunarpi mengungkapkan penciptaan sumber daya manusia yang profesional tidak lepas dari pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat vital dengan mendorong sektor pendidikan yang berkualitas.

Sunarpi optimis jika hal ini

dilakukan, maka sumber daya yang berkualitas akan mampu mengelola seluruh potensi yang ada. Bahkan siap mengeksplorasi sumber daya alam yang melimpah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, Sunarpi menyebut sumber daya alam yang ada saat ini belum bisa dikelola dengan maksimal lantaran sumber daya manusia yang tersedia masih belum andal. ‘’Penciptaan sumber daya manusia yang andal dan profesional akan sulit tercapai jika sistem pendidikannya tidak berkualitas,’’ ujarnya pada Suara NTB beberapa

waktu lalu.

Karenanya pemerintah harus segera membentuk sistem pendidikan yang berkualitas dengan infrastruktur pendidikan yang memadai mengingat persaingan di era globalisasi sangat ketat dan kompleks.

“Pemerintah ini terus terang masih setengah hati. Kita tidak ada cara lain sekarang untuk membangun peradaban ini adalah dengan membangun sumber daya manusia tidak ada jalan lain, nah membangun sumber daya manusia tidak ada jalan lain dengan membangun pendidikan yang berkualitas,” tuturnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Lomba Drum Band dan Gendang Beleq

Wahana Tumbuhkan Semangat Kebangsaan dan Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB menggelar lomba drum band dan gendang beleq bagi pelajar mulai dari tingkat SD/MISMA/MA se-Pulau Lombok. ‘’Selain sebagai tempat untuk menyalurkan bakat para siswa, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan membentuk karakter siswa,’’ ungkap Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB, H. Suhaimi, SH, di sela-sela pelaksanaan lomba di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Minggu (17/4) sore.

Menurutnya, lomba ini diikuti 33 grup drum band dan gendang beleq pelajar di Pulau Lombok. Dari jumlah ini, 20 grup drumband dan 13 grup gendang beleq. Apa yang dilakukan ini, ujarnya, sebagai apresiasi pemerintah terhadap siswa-siswi yang se-

lama ini rutin berlatih di sekolahnya masing-masing. ‘’Kegiatan ini sebagai wahana mereka untuk tampil. Setiap selesai lomba pukul 18.00 kita melaksanakan acara penurunan bendera. Tujuannya untuk memberikan apresiasi latihan di sekolah, pembentukan karakter dan menumbuhkan rasa kebangsaan,” kata Suhaimi.

Perlombaan ini, lanjutnya, dilaksanakan tiap tanggal 17 pada tiap bulan dengan diikuti 5-6 grup drum band dan gendang beleq.

Perlombaan ini dilaksanakan tiap bulan kecuali bulan Agustus, bulan Ramadhan dan Desember. Para juara akan diumumkan pada peringatan HUT NTB, tanggal 17 Desember. Bagi para juara, Pemprov memberikan penghargaan.

Untuk juara I diberikan uang pembinaan Rp 5 juta, juara II Rp 4 juta dan juara III Rp 3 juta. (nas)

(Suara NTB/nas)

UNJUK KEBOLEHAN - Salah satu grup peserta menunjukkan kebolehannya dalam lomba drum band antarpelajar di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Minggu (17/4).

Tunggu Hasil UN, Siswa Diingatkan Tetap Jaga Pergaulan Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada siswa SMA/SMK khususnya yang berada di lingkungan Dinas Dikpora Lotim menjaga diri sembari menunggu pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) 2016 yang dijadwalkan 7 Mei mendatang. Siswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu terhadap hal-hal yang positif serta tetap menjaga pergaulan.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu, (16/4), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengatakan, sejumlah tindakan yang sangat positif untuk dilakukan dalam menunggu pengumuman hasil UN itu, seperti mencari dan mempersiapkan diri dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi (PT) yang akan dituju. Hal itu, katanya, perlu dilakukan agar ke depan siswa yang bersangkutan bisa masuk ke perguruan tinggi serta mengambil jurusan yang tepat sesuai dengan bidang kompetensi keahliannya.

“Momen seperti sangat bagus jika digunakan untuk mencari dan menentukan jurusan dan perguruan tinggi mana yang akan di masuki terutama bagi siswa SMA ataupun MA,” jelasnya.

Sementara, sambung Bambang, untuk siswa SMK momen seperti ini sangat bagus diarahkan untuk mencari pekerjaan. Di mana, siswa SMK sangat dianjurkan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja, karena SMK disiapkan sebagai terminal kerja. “Siswa SMK memang dinamakan terminal kerja, karena selesai mengenyam pendidikan di bangku SMK bisa langsung bekerja,” jelasnya.

Meski demikian, jika ada siswa SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, langkah itu juga tidak ada masalah dan merupakan suatu pilihan yang cukup bagus untuk terus menimba ilmu sebelum terjun ke dunia kerja. “Kalaupun ada yang melanjutkan juga tidak ada masalah, itu bagus juga,”ungkapnya.

Walaupun sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi kelas 12 baik SMA maupun SMK sudah ditiadakan pascapelaksanaan UN, pihak sekolah terlebih orang tua diharapkan tetap melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas siswa.

Tujuannya tidak ada lagi siswa yang terdengar terlibat dalam suatu kasus yang mengharuskannya berurusan dengan proses hukum.

Dicontohkannya, saat ini aparat kepolisian sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap sindikat narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lotim yang pere-

daran narkoba saat ini. Termasuk, katanya, beberapa waktu lalu ada oknum siswa SMP

yang ditemukan terlibat kasus narkoba oleh aparat kepolisian.

“Jadi hal-hal seperti yang

membuat siswa terlibat dalam kasus narkoba dan hal negatif lainnya yang coba kita

hindari dengan mengarahkan kegiatan siswa kepada hal-hal yang positif,” tegasnya. (yon)

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Buruknya Kualitas Program Televisi Indonesia Bijak Gunakan Dana Desa DANA desa sejumlah Rp 47 triliun lebih dalam APBN sudah mulai mengalir ke desadesa. Dari angka tersebut, desa-desa di Provinsi NTB akan memperoleh kucuran sebesar Rp 667 miliar lebih.

Tahun ini, jumlah Dana Desa tidak saja mengalami kenaikan. Lebih dari itu, pemerintah juga telah memperpendek tahapan pencairan Dana Desa yang awalnya tiga tahap menjadi dua tahap.

Salah satu hajat dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan skema pemerataan pembangunan hingga ke tingkat terbawah. Dengan mengelola dana desa, para kepala desa tentu akan memiliki ‘amunisi’ lebih untuk membangun desa masing-masing.

Sayangnya, di tengah keinginan tersebut, sejumlah persoalan sudah lebih dulu mencuat.

Salah satunya adalah kemampuan aparatur tingkat desa dalam mengelola keuangan.

Salah satu contohnya, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), baru-baru ini. Dari 57 desa yang tersebar di delapan kecamatan di KSB, sejauh ini belum satu pun yang menyerahkan dokumen APBDes-nya. Padahal, sesuai ketentuan, penyusunan APBDes oleh pihak desa sudah harus tuntas paling lambat 31 Maret setiap tahunnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Ir. L. Haris Munandar juga mengakui banyaknya regulasi terkait dana desa yang memusingkan aparatur tingkat desa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, masing-masing mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri terkait pemerintah desa dan pengelolaan dana desa. Walhasil, regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa ini pun menjadi begitu banyak. Belum lagi jika ditambah regulasi di tingkat daerah. Hal ini tak dipungkiri membuat banyak pengelola dana desa yang mengalami kebingungan.

Selain problem administratif dan adaptasi dalam pengelolaannya, Dana Desa juga rentan diselewengkan oleh para penentu kebijakan tingkat desa. Untuk mengantisipasi itulah, rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang ingin melakukan audit khusus terkait dengan penggunaan dana desa di daerah ini pada semester II 2016 ini patut diapresiasi.

Proses audit terhadap dana desa paling tidak akan melahirkan sebuah mekanisme pengawasan yang bisa menangkal potensi penyelewengan yang terjadi. Untuk itulah, proses audit ini harus dijalankan dengan maksimal oleh BPK Perwakilan NTB dan jajarannya.

Selain audit, upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur tingkat desa, khususnya kepala desa, sekretaris desa, hingga staf administrasi di tingkat desa harus dilakukan secara terus menerus. Upaya mengatrol kapasitas mereka harus seiring sejalan dengan meningkatnya beban dan tanggungjawab yang mereka terima.

Publik tentu tidak ingin Dana Desa dikelola dengan pendekatan yang tidak profesional. Apalagi, jika pengelolaannya diwarnai kultur yang sarat manipulasi. Jika demikian, maka Dana Desa hanya akan menyebarluaskan perilaku penyimpangan hingga ke tingkat desa. Sebaliknya, jika Dana Desa dikelola secara bijak, profesional, transparan dan akuntabel, maka miliaran dana yang mengalir ke desa itu tentu akan membawa manfaat nyata untuk penduduk desa. (*)

Oleh: ASA anak-anak merupakan masa emas, itulah yang sering diucapkan orangorang, baik pemerhati anak maupun para orangtua. Tidak ada satu orangtua pun yang ingin anaknya cacat ilmu dan buta dunia. Semua menginginkan mereka pintar, maju dan bisa bersaing di masa dewasa nanti. Tentu, kita sepakat dengan ini.

Asupan anak-anak tentu sangat berbeda dengan asupan orang dewasa.

Masa anak-anak adalah masa dimana mereka bisa hiper aktif, candu bermain, belajar hal-hal baru, apapun itu, dan sangat suka mengeksplor talentanya. Apapun yang dipercontohkan kepada mereka, baik atau buruk, mereka akan menirunya. Itulah sebabnya, anak-anak harus ditempatkan di lingkungan yang bebas dari tindakan amoral, misalnya perilaku merokok, mencuri, pertengkaran, narkoba dan pergaulan bebas.

Jika anak ditunjukkan perilaku yang benar, maka anak akan bertumbuh menjadi sosok bermoral baik. Namun jika anak ditunjukkan perilaku yang salah, bukan tidak mungkin di masa dewasanya, anak akan menjadi pembangkang, pelaku tindakan kriminal, hingga suka korupsi. Itulah sebabnya, asupan anak menjadi hal yang sangat krusial diperhatikan para orangtua.

Kita tahu, anak-anak masa kini lebih suka menonton televisi daripada membaca. Di satu sisi mereka tidak boleh dipersalahkan, karena sebenarnya televisi bisa menyuguhkan program yang baik untuk mereka. Dan lagi, menonton televisi akan membuat anak lebih aktif dan tidak mengantuk. Namun, belakangan ini tayangan televisi sangat kontradiktif dengan kebutuhan anak.

Ada begitu banyak program televisi yang tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah begitu banyak menegur hingga memberhentikan program-program televisI di Indonesia karena dianggap memertontonkan aksi kekerasan, asusila dan aksi yang tidak pantas

Hasian Sidabutar

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta)

Dengan sinergitas antara anak dan orangtua serta dukungan pemerintah tersebut, bukan tidak mungkin, televisi masa depan akan menayangkan program-program yang bermutu tinggi dan edukatif bagi masyarakat, terkhusus anak-anak. Semoga, ke depan anak-anak kita bisa bersahabat dengan program televisi Indonesia, dan televisi bisa menjadi media partner bagi pertumbuhan anak. ditonton anak-anak. Beberapa diantaranya adalah Yuk Keep Smile, Happy Show, Dahsyat, Pesbuker, 7 Manusia Harimau, Ganteng-Ganteng Serigala (GGS) dan masih banyak program lainnya.

Tayangan televisi kini justru jadi momok menakutkan bagi anak di masa produktifnya. Belum lagi akhirakhir ini, tayangan televisi jauh lebih banyak menayangkan program gosip (baca: fitnah) dan sinetron yang ditayangkan pada jam dimana anak-anak harusnya belajar. Anak kini semakin tersudutkan, tidak tahu lagi kemana harus ditempatkan agar bisa bebas dari amoral dari tayangan televisi.

Peran Orangtua Menimbang makin gencarnya tayangan televisi mengancam proses pendewasaan anak, peran orangtua menjadi sangat urgen untuk terus memantau dan mendampingi anak agar tetap terjaga dari tayangan buruk tersebut. Pembagian waktu orangtua sangat dibutuhkan agar anak bisa mengeksplor dirinya dari bermain dan belajar dengan pantauan orangtua. Jika pun anak ingin menonton, orangtua harus lebih cerdas memilih program televisi yang layak dikonsumsi anaknya.

Namun usaha tersebut tidak akan bisa terwujud jika para orangtua hanya sibuk pada karirnya masing-masing. Orangtua kekinian memang sudah sangat dikenal sibuk bekerja daripada menyisakan waktu bagi anak-

anaknya. Jadi, tidak heran banyak anak menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual hingga pembunuhan, karena kurangnya pantauan orangtua kepada anaknya.

Kemudian, kurangnya waktu orangtua kepada anak menyebabkan karakter anak semakin tidak terbentuk dengan baik. Anak-anak semakin bebas bergaul dengan orang-orang dewasa yang punya tabiat yang tidak baik pula. Kini ada banyak anak dipaksa berperilaku dewasa. Ada banyak anak yang sudah berpacaran sebelum waktunya, banyak juga yang sampai melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi, menggunakan narkoba, ngelem, merokok dan sebagainya.

Lalu, jika terjadi demikian, siapa yang patut dipersalahkan? Jelas, orangtuanya. Karena anak merupakan mutlak tanggungjawab orangtuanya. Sukses tidaknya seorang anak besar andilnya dari orangtua.

Jadi jika para orangtua menginginkan anaknya sukses dan berakhlak baik, maka orangtua perlu berkorban waktu, materi dan kesenangan pribadinya. Sudah saatnya anak didampingi sampai masa dewasanya tiba. Dengan begitu, anak kelak tak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan negara, dan bisa menjadi penerus bangsa Indonesia.

Peran Pemerintah Selain orangtua, peran pemerintah juga tentu sangat dibutuhkan. Pemerintah selaku penyelenggara negara pu-

Jenuh, Kinerja Pejabat Loyo Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku telah mengantongi sejumlah kepala SKPD berkinerja kurang baik yang bakal terkena evaluasi. Menurutnya, pejabat yang berkinerja kurang baik lantaran jenuh dengan rutinitas, sehingga perlu penyegeran. Ia memastikan pelaksanaan mutasi digelar setelah hari ulang tahun Lobar.

“Kalau list nama-namanya belum ada, tapi ukuran kuantitatif siapasiapa kepala SKPD itu sudah ada di saya. Itu karena mereka jenuh mungkin,” tegasnya saat ditemui akhir pekan kemarin.

Dalam hal ini, pihaknya sedang melakukan evaluasi jajaran SKPD

melalui penerapan beberapa pola, termasuk mengunci pintu saat rapim. Bagi yang terlambat tiga kali, maka tak diberi ampun dan bakal dijatuhkan sanksi.

Dirinya bakal bertindak keras dalam hal ini, sebab dirinya tak ada kepentingan. Menurutnya jika ada kepentingan dalam suatu masalah maka tentunya dan mengambil keputusan sangat berat.

Ia mencontohkan, penggantian sekda merupakan bentuk ketegasan. Sebab selama ini banyak sorotan dan dorongan mengganti sekda, namun belum bisa dilaksanakan. Sehingga ia pun tanpa kepentingan apa-apa mengganti sekda.

“Saya berupaya memiminalisir ada

RADIO

kepentingan pribadi,” ujarnya.

Dalam mutasi kali ini pun, aku Fauzan, dirinya tak memiliki kepentingan, sehingga tak ada beban.

Ia akan melakukan kocok ulang jajaran pejabat yang dinilai berkinerja buruk. Apalagi, bahan pertimbangan yang dijadikan tolok ukur sudah jelas, yakni, loyalitas, kemampuan dan disiplin.

Sementara itu, kalangan DPRD Lobar menyarankan agar bupati melakukan penyegaran terhadap SKPD yang jenuh. Sebab, jika demikian maka kinerja SKPD terganggu.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim, ST, menyatakan, pihaknya telah memiliki list mana saja SKPD berkinerja buruk. (her)

nya wewenang untuk membatasi tayangan-tayangan televisi yang tidak edukatif bagi anak-anak. “…mencerdaskan kehidupan bangsa”, demikian salah satu misi bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945. Artinya, seluruh program pemerintah baik seluruh substansi yang dinaungi pemerintah, termasuk program pertelevisian, haruslah berlandaskan poin tersebut.

Pemerintah harus tegas dan mengambil kebijakan yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa. Bisa dengan memperketat syarat kelayakan tayangnya suatu program di televisi Indonesia. Kemudian, sudah saatnya pemerintah menghapus program sinetron yang sedari dulu hingga kini semakin marak dimunculkan di televisi karena memang tak begitu banyak faedahnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu mewajibkan setiap stasiun televisi untuk memutar program anakanak di jam-jam anak sering menonton televisi. Pemerintah harus benarbenar menegur dan memberi sanksi kepada pihak televisi yang sering tawar pada kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan KPI supaya televisi tidak hanya memikirkan komersialitas, tetapi juga kualitas dan kelayakan bagi para penontonnya.

Dengan sinergitas antara anak dan orangtua serta dukungan pemerintah tersebut, bukan tidak mungkin, televisi masa depan akan menayangkan program-program yang bermutu tinggi dan edukatif bagi masyarakat, terkhusus anak-anak. Semoga, ke depan anak-anak kita bisa bersahabat dengan program televisi Indonesia, dan televisi bisa menjadi media partner bagi pertumbuhan anak.

Pengangguran sarjana membengkak Hilangkan orientasi harus jadi ASN

***

Kemiskinan sulit diatasi, pendatang jangan dijadikan ’’kambing hitam’’ Program pengentasan kemiskinan harus dievaluasi

***

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

Mataram FC Terus Jauhi Zona Degradasi Mataram (Suara NTB) Tim futsal Mataram FC makin menjauhi zona degradasi setelah mengalahkan Futsal Kota Bandung (FKB) 5-2 pada pertandingan Pro Futsal League (PFL) Wilayah Barat di GOR Maulana Yusuf Serang, Sabtu (16/4) lalu.

Hasil itu membawa tim Mataram berada di peringkat enam besar dengan 14 poin, berselisih tiga poin dari FKB yang mengantongi 11 poin dan Jaya Kencana Tangsel 1 Poin.

Pelatih Futsal Mataram FC, Fandy Butar Butar yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Minggu (17/4) kemarin mengatakan, kemenangan Mataram FC atas FKB merupakan yang kedua kalinya.

Anak asuh Fandi Butar Butar sebelumnya pernah mengalahkan FKB 3-0, dan mereka kembali meraih kemenangan telak dengan skor 5-2 dalam lanjutan pekan keenam Pro Futsal League 2016 Wilayah Barat di GOR Maulana Yusup Serang, Sabtu (16/4).

Lima gol Mataram FC dicetak, Ilham menit 11, 26 dan 32, Jeni Firmansyah menit 19 dan Arif Rahman Hagi menit 24. Sementara gol balasan FKB dihasilankan oleh Rinaldi Zaenal menit 34 dan gol bunuh diri Hadi Purnomo menit 30.

Kemenangan itu, kata Fandy, membuat tim Mataran FC keluar dari ancaman degradasi dan mengoleksi 14 poin. Zona degradasi

masih dihuni FKB dengan 11 poin dan Jaya Kencana Tangsel 1 poin.

Menurut sang pelatih, kemenangan tersebut berkat kerja keras dan penerapan strategi yang matang oleh para pemain di lapangan. Laga pekan keenam tim Mataram FC sudah menemukan ritme permainan dan kembali ke jalur kemenangan. “Ini modal penting mengarungi pekan terakhir,” terangnya.

Dua kemenangan beruntun di laga terakhir membuat klub futsal kebanggaan Kota Mataram ini memenuhi ambisi untuk bertahan di kasta tertinggi liga futsal tanah air musim depan. Maklum target yang diusung musim ini adalah bertahan di PFL musim depan. (fan)

Kejurnas Atletik

NTB Bawa Pulang Enam Emas Mataram(Suara NTB) Kejurnas Atletik “Jatim Open” yang berlangsung di Surabaya telah berakhir, Sabtu (16/4) lalu. Kontingen NTB berhasil membawa pulang enam emas, dua perak dan satu perunggu.

“Di hari terakhir NTB berhasil menambah satu emas dan dua perak. Total perolehan medali NTB menjadi enam emas, dua perak dan satu perunggu,” ucap Pelatih Atletik, Akrin Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (17/4).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kejurnas atletik Jatim Open berlangsung tiga hari dari tanggal 14 hingga 16 April. Di hari pertama dan kedua kontingen NTB berhasil meraih lima emas dan satu perunggu.

Lima emas diraih Arif Rahman di lompat jauh, Fifit Marlena di 400 meter gawang, Rohani 100 meter gawang, Abdul Rajak di 400 meter dan tim estafet 4x100 meter putri. Sementara medali perunggu diraih Rostina di 200 meter putri.

Selanjutnya, di hari terakhir, NTB menambah

satu emas lewat Nanang Fahmi di nomor tolak peluru dan dua perak lewat Ni Putu Yogiswari di tolak peluru putri dan Neli Susanti di 100 meter putri.

Tim Pendamping Satgas Pelatda Atletik, Nasarudin mengatakan hasil raihan enam medali emas, dua perak itu cukup memuaskan. Sebagian atlet berhasil meningkatkan catatan waktu, tolakan dan lompatan.

Namun ada pula atlet yang catatan limit waktunya menurun.

Menurut Nasarudin khusus di nomor lari dan lompat presta-

sinya semua meningkat, sementara di nomor tolak peluru ada yang stagnan. Salah satunya atlet tolak peluru putri Ni Putu Yogiswari catatan tolakan mengalami penurunan. Sebelumnya, tolakan Ni Putu Yogiswari mencapai 12 meter lebih. Namun di Kejurnas Jatim Open mengalami penurunan, catatan tolakan Yogi kurang dari 12 meter yakni 11,39 meter.

Menurut Nasarudin, sejumlah atlet yang prestasinya mengalami penurunan akan menjadi evaluasi pelatih.

Sementara atlet yang prestasinya meningkat harus bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. (fan)

(Suara NTB/aan)

LEPASKAN TENDANGAN - Pemain Chelsea Indonesia Suporter Club (CISC) C, melepaskan tendangan ke gawang GNE. CISC C menang 3-0 di hari pertama Turnamen Futsal United Indonesia Lombok (UIL) Cup VI, Minggu (17/4).

Pemain Bintang Ramaikan UIL Cup VI Mataram (Suara NTB) Rangkaian Turnamen Futsal United Indonesia Lombok (UIL) Cup VI, resmi dimulai, Minggu (17/4) kemarin. Sejumlah pemain bintang lang-

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 16 April 2016 19:00 Norwich City 0 vs 3 Sunderland 21:30 Manchester United 1 vs 0 Aston Villa 21:30 Everton 1 vs 1 Southampton 21:55 Newcastle United 3 vs 0 Swansea City Minggu, 17 April 2016 00:00 Chelsea 0 vs 3 Manchester City 19:30 Leicester City 2 vs 2 West Ham United 20:25 Bournemouth 1 vs 2 Liverpool Serie A Italia Sabtu, 16 April 2016 21:00 Bologna 0 vs 1 Torino 23:55 Carpi 4 vs 1 Genoa Minggu, 17 April 2016 02:30 Inter Milan 2 vs 0 Napoli 18:25 Atalanta 3 vs 3 AS Roma 20:55 Juventus 4 vs 0 Palermo La Liga Spanyol Sabtu, 16 April 2016 22:00 Getafe 1 vs 5 Real Madrid

sung berlaga di babak pembuka turnamen yang sudah bertahan selama enam tahun itu.

Panitia UIL Cup VI, Lalu Gede Holy yang dikonfirmasi Suara NTB di sela turnamen menjelaskan bahwa turnamen ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun UIL yang keenam. UIL berdiri pada 5 Mei 2010 lalu.

“Sebelum hari ulang tahun itu, kita peringati salah satunya dengan menggelar turnamen,” ujar Holy.

Ia menambahkan, juara bertahan tahun lalu, yaitu Vamos FC kini kembali tampil dengan mengusung nama Mataram FC. Mataram FC pun sebenarnya merupakan klub yang juga berlaga di wilayah barat Pro Futsal League 2016.

Tak main-main, Mataram FC tampil dengan sejumlah pemain bintang futsal Indonesia, seperti Syahidansyah Lubis, Andriansyah Agustin alias Adom, Nur Ali dan Andriyana.

Dan seperti sudah diprediksi, di laga babak pertama kemarin, Mataram FC menang mudah atas BPN B. Di laga tersebut, para pemain Mataram FC menceplosk-

an empat gol tanpa balas ke gawang BPN B. Selain Mataram FC, sejumlah tim lokal dengan pemain unggulan juga menyemarakkan turnamen ini. Misalnya, Virus FC, Monster FC, BPN FC, PSKT. Selaku tuan rumah, UIL juga menurunkan dua tim. Salah satu tim UIL kemarin berhasil mengemas kemenangan dengan skor 7-1 melawan Lombok TV. Di hari pertama kemarin, UIL Cup VI menampilkan 13 laga yang cukup menyedot perhatian para penggemar futsal di Lombok. Pantauan Suara NTB, ratusan penonton hadir dan memberikan dukungan untuk tim kesayangannya.

Holy menilai, dalam beberapa tahun terakhir, iklim futsal di NTB memang mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Terlebih dengan tampilnya dua tim kebanggaan NTB, yaitu Vamos FC dan Mataram FC di pentas liga profesional Indonesia.

“Spirit futsal di Lombok ini sangat tinggi. Tidak saja penonton, kami yakin para pemain yang tampil di turnamen seperti ini ingin memperlihatkan potensi mereka sehingga suatu saat mereka bisa direkrut untuk tampil di level yang profesional,” ujar Holy. (aan)

SUARA NTB

Senin, 18 April 2016

Walikota Ingatkan Proyek Fisik Tidak Menumpuk Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengingatkan agar pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), untuk tidak memprogramkan pekerjaan fisik di akhir tahun. “Sekarang saya sudah minta semua proyek fisik itu dikerjakan triwulan kedua. Jangan sengaja ditumpukan akhir tahun,” kata Walikota mengingatkan.

Di tahun 2016, sebanyak 1.147 paket pengadaan langsung dan tender dengan total anggaran Rp 230.871.332.009.

Paket proyek ini tersebar di 13 SKPD. Diantaranya, Dinas PU 290 paket, Dinas Pertamanan 154 paket, Dinas Kesehatan 49 paket, Dikpora 103 paket, Diskoperindag 85 paket, Dishubkominfo 35 paket, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan 72 paket, Disosnakertrans 12 paket, Dinas Kebersihan 19 paket, Dispenda 11 paket, Disbudpar 20 paket, Dukcapil 3 paket dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan 11 paket.

Walikota khawatir kontraktor mempermainkan kualitas pekerjaan karena mengejar target. “Lain halnya kalau dikerjakan awal tahun,” ujarnya.

Tapi ia memaklumi, seperti di Dinas PU harus mempersiapkan perencanaan dan lain sebagainya. Sehingga agak terlambat mengerjakan apalagi ada perubahan - perubahan desain. Namun demikian kata Walikota, seminimal mungkin semua pekerjaan fisik dilaksanakan secepatnya. Agar tidak terulang kasus - kasus proyek molor atau tidak selesai tepat waktu. “Saya ndak mau lagi ada alasan ini itu,” imbuh Walikota.

Walikota mengatakan, serapan anggaran dan fisik ini akan dijadikan pertimbangan untuk mengukur kinerja pimpinan SKPD. Tapi akan dilihat, apakah program yang masuk di triwulan pertama telah sesuai penganggaran atau tidak. Proyek fisik khususnya di PU, biasanya membutuhkan waktu lama untuk perencanaan dan sebagainya. “Saya tiga bulan ini sedang evaluasi. Serapan fisik ini juga bisa jadi bahan pertimbangan saya mengukur kinerja SKPD,” kata Walikota.

Dari serapan fisik dan keuangan ini, akan terlihat apakah pimpinan SKPD bisa mengeksekusi program atau tidak.

Jika ini terjadi, ia mengancam akan memberikan sanksi terhadap Kepala Dinas yang tidak bisa bekerja. “Kalau tidak mampu ini merugikan. Artinya, kebijakan politik yang kami ambil tidak bisa dilaksanakan,” tandasnya. (cem)

Wisata Halal, Diferensiasi ”Marketing” Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan wisata halal adalah branding utama (main branding) pariwisata Lombok Sumbawa.

Sekaligus, wisata halal adalah upaya diferensiasi dalam hal marketing pariwisata NTB. “Karena potensi pasar pariwisata halal ini adalah pasar yang belanjanya besar. Bahkan ke depan tujuan utamanya adalah menjadikan NTB sebagai basis produk-produk pangan halal untuk pasar-pasar konsumen halal,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB, terkait dengan Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2015, pekan kemarin di Mataram.

Sekda menjelaskan, wisata halal bukan semata ditujukan kepada wisatawan muslim.

Akan tetapi juga bagi wisatawan yang membutuhkan destinasi yang aman, bersih, nyaman dan mempertimbangkan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang berkelanjutan. Termasuk penyediaan makanan yang dijamin bersih, sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Sekda mengakui, untuk pariwisata halal ini, secara zonasi, belum ditetapkan.

Tetapi secara fasilitas yang tersedia hampir semua objek dan daya tarik wisata diikhtiarkan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas standar bagi kebutuhan wisatawan yang memilih pariwisata halal.

Dalam LKPJ 2015, Pem-

prov mengatakan program pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor utama yang mendapat perhatian Pemda. Pada tahun 2015, NTB telah berhasil mengadakan event internasional, Tambora Menyapa Dunia yang memberikan multiplier effect cukup besar. Sebagai kelanjutan pelaksanaan event tersebut, disiapkan gelaran event internasional melalui penyelenggaraan Festival Pesona Tambora yang berlangsung 11-16 April 2016.

Pelaksanaan berbagai event wisata diklaim telah berhasil mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Dua penghargaan internasional yang diraih dalam ajang World Halal Tourism Summit di Dubai, menambah optimisme pemda bahwa halal tourism adalah branding baru pariwisata NTB dalam kancah wisata dunia.

Dikatakan, nilai strategis pengembangan industri pariwisata dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2015, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 1,81 persen terhadap PDRB. Hal ini, katanya, meningkat 0,03 persen dibandingkan dengan tahun 2014. (nas)

Halaman 16

Berlanjut, Rencana Pembangunan NCC dan City Hotel Mataram (Suara NTB) Kerjasama pemanfaatan tiga aset Pemprov NTB dengan pihak ketiga menemui titik terang. Dalam waktu dekat, pemanfaatan dua aset untuk pembangunan NTB Convention Center (NCC) dan City Hotel akan dilanjutkan dengan penandatangan kerjasama. Sementara itu, rencana pembangunan hotel syariah masih mengambang, karena Pemprov masih melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang sudah menjadi mitra Pemda.

“Kalau NCC itu malah sudah final. (Perjanjian Kerjasama) kita sudah mau final untuk Rukan (sekarang City Hotel) dan NCC,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini.

Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan pihak yang menjadi mitra pemda sesuai dengan hasil beauty contest 2013 lalu. Dimana, dua mitra Pemda ini dinilai sudah melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam MoU sebelum dilakukan pembangunan fasilitas tersebut.

Tiga mitra Pemprov NTB dalam kerjasama pemanfaatan aset itu antara lain PT. Lombok Plaza yang akan membangun NCC pada lahan milik Pemprov NTB di Sayung Kota Mataram.

Selanjutnya, PT. Varindo Lombok Inti akan membangun rukan di eks rumah jabatan pimpinan DPRD di Pajang Kota Mataram. Kemudian, PT. Al Hamra Internasional yang akan membangun hotel syariah di kawasan bisnis IC. Pemprov NTB telah menandatangani MoU dengan tiga mitra tersebut pada tahun 2013 lalu. Dalam MoU tersebut, sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mitra atau investor sebelum melakukan pembangunan, salah satunya membangun bangunan pengganti. Syafi’i menjelaskan lamanya pembangunan tiga fasilitas ini lantaran Pemprov harus belajar ke daerah lainnya, terkait dengan pemanfaatan aset yang menguntungkan daerah. Disamping itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga butuh waktu yang lama, sekitar enam bulan.

“Kalau itu (hotel syariah) perkembangannya lambat. Sudah kita panggil. Tapi kan kita punya aturan, yang kita pegang adalah perjanjian, beberapa kali dipanggil. Kalau habis masa waktunya, artinya sesuai MoU ada yang dilanggar. Kita tinjau. Kita sedang masa-masa akhir. Kita fokusnya yang dua ini (NCC dan City Hotel),” tandasnya.

Pemprov NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengaku sedang melakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pembangunan hotel syariah, rumah kantor (rukan) dan NTB Convention Center (NCC).

Mitra pemda yang akan membangun tiga fasilitas ini telah melalui beauty contest pada 2013 lalu. Namun hingga kini belum ada progress pembangunan yang tampak di lokasi. Terlebih untuk rencana pembangunan hotel syariah yang dimenangkan oleh PT. Al Hamra Internasional. Goundbreaking pembangunan hotel syariah batal dilakukan Gubernur pada tahun lalu, disinyalir mitra pemda itu masih belum memenuhi beberapa persyaratan yang tertuang dalam MoU. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3385BU NOKA/NOSIN : MH1JB114BKK014441/ JBE1E-1D12945 AN. FERERINUS ADE SUTANTO SPSI,MSI HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR5725HG NOKA/NOSIN : MH328D406BK073034/ 28D-3072210 AN. ZAENUDIN HLG DSKTR KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 18 April 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Pisang Goreng Coklat Gurih di NCH NARMADA Convention hall yang berada di Jalan Majapahit Kota Mataram merupakan salah satu convention yang sudah dikenal di Kota Mataram. Masyarakat mengenal convention ini dengan sebutan NCH. Biasanya NCH digunakan untuk acara pertemuan dan acara pernikahan. Selain itu, para tamu juga bisa menginap di kamar hotel yang telah disediakan. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga menyediakan pisang goreng coklat spesial yang gurih dan nikmat. Sebab dibuat oleh chef berpengalaman.

“Orang-orang punya welcome drink, kita juga ada selain itu kita juga punya pisang goreng coklat untuk tamu. Ini dibuat dengan pisang pilihan yang sangat nikmat,” kata Chef NCH Marzuki Midra yang telah menjadi chef selama 20 tahun ini.

Hotel ini memiliki 27 kamar dengan tipe superior, ada single bed dan twin bed. Harga sewanya pun cukup terjangkau. Apalagi khusus bulan ini NCH memberikan promo atau penawaran yang menarik.

Hanya dengan Rp 300 ribu, masyarakat sudah bisa menikmati istirahat di kamar hotel dengan fasilitas yang memadai. Apalagi menikmati waktu istirahat dan bersantai ditemani dengan pisang goreng coklat yang gurih dan aneka jus yang disediakan oleh hotel.

“Kami punya meeting room dan kamar hotel. Kebanyakan convention itu digunakan untuk acara pernikahan,” kata General Manager Narmada Hotel And Convention Hall Mataram, Sujarman kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (12/4) lalu.

Selain itu, hotel ini juga memiliki enam meeting room dengan kapasitas mulai dari 50 orang hingga 2000 orang. Meeting room itu, diantaranya Bima Room, Selong Room, Dompu Room, Gerung Room, Narmada Room, dan Praya Room. Hotel ini juga memiliki restoran yang menyajikan menu lokal atau makanan tradisional sebagai hidangan utamanya. Dalam waktu dekat, hotel ini akan menambah 109 kamar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kamar yang semakin meningkat. Apalagi hotel ini juga sangat sering digunakan untuk pertemuan atau acara pernikahan.

“Saat ini kami sudah punya 40 orang tenaga kerja terlatih yang akan melayani setiap tamu yang datang kesini. Kami juga kan menambah sejumlah fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan tamu,” kata Sujarman.

Setiap kamarnya dilengkapi dengan fasilitas AC, TV, telepon, shower, dan perlengkapan kamar mandi. Narmada Convention Hall memiliki restoran dengan 50 kursi yang didesain secara minimalis. Restoran yang melayani makan pagi, siang, dan malam, juga dilengkapi dengan beragam fasilitas antara lain LCD TV dan Hotspot yang memungkinkan anda untuk tetap memantau perkembangan bisnis via internet.

“Selain restoran. kita juga menyediakan karaoke di ruang terbuka. Kalau ini tergantung permintaan,” ujarnya. (lin)

Gurun dan Awal Permusuhan THOMAS atau Tom (Garrett Hedlund) adalah seorang seniman atau artis yang hidup dengan segala kemewahan di rumahnya di kawasan Hollywood. Ia telah menjadi artis cukup lama, sejak berusia 19 tahun. Keartisan dengan segala prestise dan kemewahan tak membuatnya selalu bahagia dan hidup tenang, kegalauan hidup justru melandanya. Akhirnya sejenak ia berlalu dari kehidupan nyamannya di Los Angeles dan memutuskan untuk bertualang dan menghabiskan beberapa hari di gurun Mojave.

Sepertinya gurun Mojave selalu menjadi tempat melepas galau, seperti apa yang dilakukan Cheryl Strayed dalam film Wild.

Berbeda dengan Cheryl yang kemudian menemukan dirinya setelah berjalan ratusan mil melintasi Mojave, justru dari gurun itulah hidup Thomas semakin tak tenang.

Di Mojave, ia bertemu Jack (Oscar Isaac), seorang psikopat yang iri pada kemewahan hidup Thomas. Setelah obrolan panas di dekat api unggun, Thomas berupaya menjauh dari Jack. Namun secara tak sengaja, Jack melihat Thomas membunuh orang tak berdosa, seorang polisi (Tim Sorgel) yang bertugas di Mojave. Thomas merasa terancam dengan kehadiran Jack yang membuntutinya, dan ia menembak polisi itu karena awalnya ia berpikir itu Jack.

Tak hanya sampai di situ, Jack kemudian memutuskan untuk mengikuti Thomas ke rumahnya. Bahkan Jack membunuh produser yang selama ini sering bekerja sama dengan Thomas, Norman (Mark Wahlberg). Ia pun khawatir isteri dan anaknya akan jadi sasaran Jack berikutnya.

Thomas dan Jack pada akhirnya punya keinginan sama, siapa yang akan mati lebih dulu di antara mereka. Thomas ingin membunuh Jack demi melindungi orang yang dicintainya, sementara Jack demi harta benda dan kemewahan serta eksistensi dirinya. Siapakah yang akhirnya memenangkan pertempuran?

Dapatkah Thomas melepaskan diri dari ancaman Jack? (ynt) Judul : Mojave | Sutradara : William Monahan | Pemain : Garrett Hedlund, Oscar Isaac, Mark Wahlberg, Loise Bourgoin | Tahun : 2016

(ant/bali post)

RIMPU - Ribuan perempuan memakai “Rimpu” (pakaian adat khas Suku Mbojo) saat digelar parade Festival Pesona Tambora 2016 di Doro Ncanga Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora,Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, Jumat (15/4).

Minim, Hotel dengan Sertifikasi Halal Mataram (Suara NTB) Saat ini NTB banyak dilirik oleh wisatawan karena telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Namun hal itu tidak sejalan dengan sedikitnya perhotelan yang mendapatkan sertifikasi halal.

Saat ini, dari 116 hotel di Kota Mataram, hanya 14 diantaranya yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sayangnya, masih banyak hotel di Kota Mataram yang belum melakukan sertifikasi halal. Minimnya jumlah hotel yang mendapatkan sertifikasi halal ini juga terjadi pada lingkup provinsi.

“Saya belum tahu jumlah pastinya, nanti saya koordinasi dulu dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Karena sampai hari ini saya belum dapat data pastinya dari MUI,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Inodensia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (17/4).

Padahal hal itu sangat diperlukan disaat NTB telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia.

Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram H.

Abdul Latif Nadjib sebelumnya telah mengimbau agar hotel segera mengurus sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Reza Bovier selaku Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) juga sebelumnya telah membenarkan akan minimnya hotel yang telah bersertifikasi halal. Padahal pada umumnya setiap hotel di Kota Mataram telah menggunakan konsep halal pada operasionalnya. Namun belum didaftarakan pada MUI. “Saya pikir tidak ada ruginya untuk menerapkan konsep halal di masing-masing hotel. Di Mataram itu pengunjung terbanyaknya merupakan orang muslim, sedikit yang minta untuk dilayani minuman beralkohol,” kata Reza belum lama ini.

Saat ini permintaan pengunjung juga lebih banyak pada makanan halal. Sebab hal itu merupakan suatu ke-

butuhan dan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hal inilah yang semestinya dapat dipertimbangkan bagi hotel-hotel yang belum mendaftarkan sertifikasi halalnya di MUI. “MUI sebaiknya lakukan sosialisasi. Karena mungkin hotel yang belum melakukan sertifikasi halal ini tidak tahu atau kurang informasi tentang bagaimana konsep dari sertifikasi halal itu. Kami selalu siap seandainya MUI mau melakukan sosialisasi,” kata Reza.

Latif juga mengimbau agar pihak hotel dapat menerapkan konsep halal di setiap pelayanannya. Sehingga pada saat penilaian oleh MUI, hotel tersebut dapat diberikan sertifikat halal yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga untuk menyambut tamu yang datang dan menginginkan konsep halal sesuai dengan brand wisata halal di NTB. (lin)

Kemalangan Hidup Seorang Pelacur FIRDAUS, adalah seorang pelacur kelas atas di Mesir. Ia dikurung di penjara Qanatir dan divonis hukuman mati karena membunuh seorang laki-laki bernama Marzouk yang menjadi germo. Sepuluh hari sebelum dia dieksekusi, seluruh kisah perjalanan hidupnya diceritakan kepada seorang dokter yang datang menemuinya.

Kepada dokter itulah ia mengisahkan kemalangan-kemalangan hidupnya dan alasan kenapa ia harus menjadi pelacur dan pada akhirnya membunuh seseorang.

Menjadi pelacur adalah pilihan Firdaus ketika kemalangankemalangan serta banyak kekecewaan yang menghampiri hidupnya. Ia hidup di tengah budaya patriarki yang sangat kuat, dimana seorang isteri diwajibkan harus tetap tunduk dan patuh pada suaminya walaupun suami dengan seenak hati memukuli isterinya. Firdaus dinikahkan oleh pamannya dengan seorang laki-laki kaya nan kikir, Syeikh Mahmoud. Karena tidak tahan dipukuli, ia akhirnya kabur dan bertemu Bayoumi.

Perlakuan buruk juga kerap diterima dari Bayoumi, dimana ia disiksa dan diperkosa. Setelah bertemu dengan Sharifa Salah El Dine, ia memutuskan menjadi pelacur, namun dengan catatan hanya melayani

kalangan tertentu dengan tarif yang tinggi. Ada titik dimana ia memutuskan berhenti jadi pelacur, tapi kekecewaan kembali ia dapatkan dan kembali memutuskan terjun ke dunia hitam tersebut. Bahkan kemudian Firdaus memiliki pandangan hidup bahwa pelacur yang sukses lebih baik dari orang suci yang sesat.

Buku ini mengkritik keras dominasi laki-laki di Timur Tengah, dimana budaya patriarki masih melekat kuat yang mana kaum perempuan hanya dianggap sebagai kaum kelas dua yang berada di bawah dominasi laki-laki. Buku ini menjadi buku yang sangat kontroversial di Mesir dan dilarang beredar. Perempuan di Titik Nol adalah sebuah

memoar yang kemudian ditulis dalam bentuk novel.

Perempuan di Titik Nol adalah buku yang mencengangkan, kalimat-kalimat yang dilontarkan Firdaus dalam buku ini sangat berani.

Firdaus adalah sosok perempuan kuat dan tegar, ia tidak pernah takut walaupun hidupnya harus berakhir di tiang gantungan. (ynt)

Judul : Perempuan di Titik Nol | Penulis : Nawal El Saadawi | Penerjemah : Amir Sutaarga | Penerbit : Yayasan Obor Indonesia | Tahun : 2014 (Cetakan ke-11) | ISBN : 978-979461-867-7.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

ASITA Bentuk Paket Wisata Halal Mataram (Suara NTB) – Association of Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) NTB telah membentuk paket wisata halal untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke NTB. Hal ini bertujuan untuk mendukung brand NTB sebagai daerah yang dinobatkan sebagai destinasi wisata halal dunia. Sehingga perlu dibuatnya sebuah produk wisata halal, agar wisatawan dapat merasakan wisata dengan konsep halal yang sesungguhnya.

“Kita sudah punya brand, tapi tidak punya produk. Oleh sebab itu ASITA membuat paket wisata halal ini agar produk dan brand kita bisa sinkron. Kami juga akan bekerjasama dengan hotel dan pelaku pariwisata lainnya,” kata Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (17/4) kemarin.

Pada 2016 ini, NTB memasifkan kerja sama dengan tidak kurang dari 400 industri pendukung pariwisata seperti kuliner, restoran, dan produk-produk lokal lainnya.

Semua industri ini akan disertifikasi halal. NTB juga telah mengatur perusahaan jasa perhotelan dan resort agar memberikan layanan halal bagi tamu muslim.

Semua potensi yang ada akan dimaksimalkan untuk mendukung NTB sebagai destinasi halal dunia. Hal ini juga berkaitan dengan ekspektasi setiap pengunjung ketika mendatangi NTB. Sebab destinasi halal harus didukung dengan produk, fasilitas dan pelayanan yang berbasis halal.

“Kita ingin menyamakan persepsi. Misalnya halal di Malaysia, jangan sampai berbeda dengan halal disini. Apalagi tamu kita kebanyakan dari Malaysia dan Timur Tengah.

Sehingga perlu diberikan suatu produk berupa paket wisata halal ini,” ungkapnya.

Melalui paket wisata ini pula nantinya wisata religi akan dihidupkan kembali.

Sebab selama ini wisata religi hanya dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya sebelum dan sesudah Idul Fitri. Dengan adanya paket wisata halal ini, para pelaku pariwisata dapat mengajak wisatawan untuk mengunjungi masjid dan makam bersejarah. Disamping masih banyak pula wisata religi lainnya.

“Kita ingin ketika wisatawan bisa puas dengan pelayanan wisata halal yang diberikan. Sehingga mereka bisa kembali lagi untuk berwisata,” kata Dewantoro. (lin)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 18 April 2016

Pengangguran Sarjana Membengkak Menurut pemerhati ketenagakerjaan, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., dengan Undang-undang RI 1945 pasal 27 ayat 2, mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

“Disebutkan pula dalam undang-undang, karena ini bagian dari Hak Asasi Manusi (HAM), tanggung jawab terhadap pemenuhan, penegakkan dan pelaksanaan HAM merupakan tanggung jawab negara,” ujar Lalu Husni ditemui Suara NTB di ruangannya pekan kemarin.

Telebih lagi, katanya, untuk HAM memperoleh pekerjaan.

Hak memperoleh pekerjaan masuk ke dalam HAM Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud). Ia menjelaskan, HAM ini termasuk berkarakter positif. Artinya dibutuhkan peran negara secara aktif mewujudkan amanat undang-undang dasar.

Terkait dengan jumlah tenaga kerja terdidik lulusan perguruan tinggi, menurutnya setiap tahun semakin bertambah. Solusinya, karena memperoleh pekerjaan di pemerintahan sulit, semestinya didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. ‘’Tapi tidak bisa diimbau saja oleh pemerintah. Pemerintah punya sumber daya, punya dana. Sebagai amanat pendiri negara, dia harus mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Segera ambil alih, laksanakan amanah konstitusi itu,’’ tegas Husni.

Untuk sarjana, misalnya, harus diarahkan sesuai dengan keilmuannya. Pemerintah, ujar Husni, pro aktif membantu dan memfasilitasi. Meskipun mereka sarjana, tetapi perlu ada ilmu baru untuk berwiraswasta, atau hal lainnya serta memberikan juga pelatihan. ‘’Setelah itu, akan membutuhkan kreasi dan terobosan, mengurangi angka pengangguran yang semakin membengkak,’’ katanya.

Husni mengatakan, pemerintah dan negara dituntut untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Entah itu bekerja dengan pihak lain atau bekerja sendiri, ada istilahnya job creator dan job seeker.

Untuk itu, ujarnya, bagi masyarakat yang mau bekerja sendiri, pemerintah juga harus melakukan identifikasi, mengenai bakat dan minatnya. Setelah diinventarisir, nanti diolah di setiap tingkat daerah. ‘’Setelah itu diberikan pelatihan. Tapi yang jelas, setelah selesai dilatih, dibina, diberikan modal, dibantu akses pasar,’’ ujar Husni, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unram.

Dari Hal. 1

Pemerintah Lamban Merespons Ketua Asosiasi Pergurun Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB Dr. Halus Mandala mengaku perguruan tinggi (PT) tidak dapat serta merta disalahkan atas munculnya pengangguran terdidik di NTB. Pasalnya, tugas PT bukan menciptakan lapangan pekerjaan melainkan itu menjadi kewenangan pemerintah dan tugas pihak swasta. Pemerintah dan pihak swasta menurut Halus Mandala, sangat lamban merespons tingginya perkembangan lulusan yang dihasilkan PT tiap tahun. ‘’Jadi output PT itu lebih cepat perkembangannya dari pada pemerintah dan swasta dalam menyiapkan lapangan pekerjaan. Tugas pemerintah memang harusnya menyediakan itu, ini perkembangannya lamban. Sangat lamban, itu masalahnya. Jadi bukan salahnya PT,’’ tegasnya.

Selain itu, PT tidak selalu bertujuan untuk mencetak lulusan-lulusan siap bekerja. Karena pada dasarnya PT memiliki tiga karakteristik output berbeda-beda yaitu bidang akademisi, profesi dan vokasional. Untuk bidang profesi dan vokasional, hal ini boleh dikaitkan dengan pekerjaan karena memang tujuannya untuk menghasilkan lulusan siap bekerja. Tapi untuk bidang akademisi, tujuannya bukan untuk bekerja melainkan bertujuan untuk menciptakan intelektual-intelektual yang bisa menghasilkan mahasiswa tanpa harus bekerja. Artinya tidak bisa digenaralisir seluruh pengangguran terdidik lulusan PT tanpa melihat kategori output PT yang berbeda-beda tadi.

APTISI NTB menolak tudahan yang selalu dialamatkan kepada pihak kampus yang dianggap menjadi sebab munculnya fenomena pengangguran terdidik ini. Padahal jika saja pemerintah mampu mengimbangi laju perkembangan output lulusan PT, fenomena tersebut dapat dihindari.

Dia mampertanyakan, bagaimana kalau PT menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan lulusan PT yang sangat cepat? Harusnya bagi Halus, tiap tahun ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Bayangkan tiap tahun ada berapa lapangan pekerjaan yang dibuka pemerintah dan swasta, kenapa mereka lamban sekali? Padahal kampus tiap periodik meluluskan mahasiswanya”.

APTISI NTB menduga lambannya pihak swasta merespons perkembangan lulusan PT dengan memperbanyak dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan kebutuhan daerah lantaran sulitnya mendapatkan izin dari pemerintah. Oleh sebab itu, APTISI NTB meminta agar kran perizinan dibuka selabar-lebarnya bagi kemajuan daerah.

Meski demikian, APTISI NTB juga tidak menampik kompleksitas persoalan ini diakibatkan juga oleh PT dan masyarakat. APTISI NTB mencatat di satu sisi masih ada kampus yang membuka program studi yang sudah jenuh dan tidak prospektif dengan dunia kerja, tapi di sisi lain diminati masyarakat. Padahal harusnya, sebelum masuk PT masyarakat dapat lebih cermat memilih program studi (Prodi) mana yang lebih prospek termasuk melihat kualitas PT yang diukur lewat nilai akreditasi. Dalam situasi ini, PT tidak bisa melarang tingginya animo masyarakat masuk Prodi tertentu meski tidak prospek, mengingat PT harus mempertahankan statusnya lewat Prodi tersebut.

Di satu sisi PT harus memenuhi persyaratan, sebagai contoh yang boleh dikatakan universitas setidaknya harus punya 10 Prodi terdiri dari 60 persen eksak dan 40 sosial budaya. ‘’Katakanlah sekarang baru punya 6 Prodi, pasti dia akan berusaha memenuhi agar jadi 10 Prodi. Jika ada salah satu yang tidak prospektif meskipun masih ada peminatnya, gimana mau ditutup atau tidak,’’ tanyanya. Menurutnya, tidak semudah yang dibayangkan untuk menutup Prodi yang sudah jenuh karena kepentingan PT jauh lebih besar untuk mengejar persyaratan, sebaliknya untuk membuka Prodi baru persyaratannya sangat sulit. (ndi/bul/ron/dys)

Audit Khusus Dana Desa Dari Hal. 1 Wahyu Priyono ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Dikatakan, pada semester I 2016 ini, BPK Perwakilan NTB sedang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB tahun 2015. Audit LKPD Pemda tahun 2015 ini ditargetkan rampung dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akhir Mei mendatang. Sehingga, kata Wahyu, BPK akan berencana melakukan audit khusus dana desa pada semester II mendatang.

Wahyu mengatakan, kepala desa tak perlu takut membelanjakan dana desa sepanjang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan, kepala desa tak perlu khawatir tersangkut hukum, sepanjang dana desa digunakan sesuai dengan pedoman yang ada. ‘’Mereka (kepala desa) tak perlu takut selama peraturan perundang-undangan itu mere-

ka patuhi. Ndak masalah,’’ ujarnya.

Tahun 2016, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 667 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 995 desa di seluruh NTB. Jika dihitung, ratarata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 565 juta pada tahun 2016.

Tahun 2015 lalu, alokasi dana desa untuk NTB sebesar Rp 301 miliar lebih.

Rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 200-300 juta.

Dana desa tahun 2016 ini akan disalurkan sebanyak dua tahap. Untuk tahap I akan mulai disalurkan pada April ini. Sementara tahap II kemungkinan pada Agustus. Pada Maret lalu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB masih menunggu laporan surat pertangungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa tahun 2015. Sedikitnya masih ada 25-30 persen desa yang belum tuntas membuat SPJ.(nas)

Halaman 19

Dampak Investasi Masih Minim TINGGINYA angka pengangguran di NTB, menimbulkan keprihatinan. Kalangan DPRD NTB, khususnya Komisi V yang membidangi masalah ketenagakerjaan prihatin karena penangguran terutama berasal dari kalangan teridik, khusunya lulusan perguruan tinggi (PT) Tingginya angka pengangguran tersebut dilahirkan akibat tidak sebandinggnya rasio antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, para wakil rakyat di Udayana itu mendorong pemerintah untuk segera mencari jalan keluarnya.

Salah satu yang menjadi sorotan wakil rakyat NTB adalah minimnya dampak investasi yang masuk ke NTB. Investasi ternyata belum memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.

Seperti misalnya untuk mengurangi jumlah angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. ‘’Memang kalau kita lihat, saya kira keberadaan investasi di daerah ini masih belum memberikan dampak pada masyarakat. Terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Selama ini saya lihat, untuk bidang pekerjaan teknis masih didominasi oleh tenaga dari luar ketimbang tenaga

dari dalam daerah. Nah ini perlu menjadi perhatian pemerintah,’’ ujar anggota Komisi V, Misfalah S.Pd, pada Suara NTB, Minggu (16/4).

Akan tetapi, di satu sisi, Misfaslah juga mengatakan bahwa meskipun kondisinya seperti itu, bukan berarti pihaknya serta merta menyalahkan pihak perusahaan jika memilih mendatangkan tenaga dari luar dari pada harus menggunakan tenaga dari dalam daerah. Karena harus diakui juga, bahwa kondisi objektif sumber daya manusia NTB masih kalah dengan daerah-daerah lain. ‘’Sekarang kita ingin memaksa perusahaan untuk mengutamakan menyerap tenaga kerja dari daerah . Tetapi kondisi tenaga kerja kita tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk itu, tenaga kerja kita harus disiapkan juga dengan skill. Sehingga perusahaan bisa menggunakan tenaga kerja dari daerah ini,’’ katanya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Misfalah bahwa ketika investor melakukan investasi di NTB, maka ia juga harus dari awal untuk mensosialisasikan pada msyarakat tenaga-tenaga yang akan dibutuhkan. Sehingga pemerintah daerah juga bisa menyiapkan orang dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan.

‘’Misalnya keberadaan BLKIinternasional di Lombok timur, terkesan tertutup, tidak pernah disosialisaikan pada masyarakat. Ternyata setelah kita turun berkunjung ke sana, banyak program yang sangat bermanfaat serta murah untuk masyarakat dan lowongan pekerjaan yang bisa diisi.

Tetapi karena masyarakat tidak ada yang mengetahuinya, akhirnya yang bekerja di sana itu banyak yang dari luar seperti dari Bali dan Jawa,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengaku prihatin dengan pola pikir para sarjana saat ini, terutama dalam memandang pekerjaan. Para sarjana melihat pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya adalah harus bekerja di instansi pemerintah atau di perkantoran.

Seharusnya para sarjana dengan modal pendidikan yang dimilikinya mampu untuk berkreativitas dan berinovasi untuk membuat lapangan kerja sendiri.

“Sebenarnya mereka (sarjana) tidak harus bekerja di instansi atau perkantoran.

Tetapi mereka bisa untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja untuk dirinya dan orang lain. Nah ini yang belum dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat,” cetusnya. (ndi)

Terjebak Jadi ASN Dari Hal. 1 beberapa tahun lalu ini belum mendapatkan pekerjaan. Ia mengaku telah mengajukan lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan, namun tidak diterima. Bukan hanya itu saja, ia pun pernah mengajukan lamaran pekerjaan pada suatu instansi pemerintahan pun belum diterima.

Banu kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (14/4) mendapat informasi bahwa untuk bisa menjadi pegawai di instansi pemerintahan (jadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN)), konon harus menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda terimakasih.

Banu menyesalkan jika memang benar ada oknum yang mengharuskan membayar sejumlah uang untuk dapat diterima bekerja. Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan banyaknya sarjana terpaksa menganggur dan tidak dapat menyumbangkan pemikirannya untuk negara.

Sementara menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta juga tidak mudah karena ketatnya persaingan.

Kisah lain dari M. Bahrul Ulum (23), seorang pengusaha keripik lulusan Universitas Mataram. Laki-laki yang pernah belajar di Fakultas Hukum ini telah memiliki belasan karyawan yang dipekerjakan di rumahnya. Kini bisnis keripiknya telah berkembang hingga Sumbawa, Bali, Jakarta, Semarang bahkan Medan.

Meski demikian ia terus berupaya untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

“Saya mulai suka bisnis itu sejak kecil. Karena dulu pikiran saya orang kaya itu adalah orang yang punya toko. Dan sekarang saya punya usaha ini karena saya berpikir akan sulit menjadi PNS,” kata Ulum kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (15/4).

Setelah memperbanyak produksi keripiknya, Ulum mempekerjakan lebih banyak orang. Setidaknya ada 15 orang karyawan yang bekerja di rumahnya. Mulai dari mengupas singkong, menggoreng, meracik bumbu, membungkus hingga memasarkan. Ia berencana untuk menambah jumlah karyawan, jika produksinya melebihi target yang ditentukan.

“Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Berwirausaha itu memang hobi saya, dan saya senang jika orang lain juga senang bekerja dan mendapatkan penghasilan dari apa yang saya kerjakan,” ujarnya.

Setiap harinya ia memproduksi 500 bungkus keripik yang diberi nama Keripik Micu. Ia juga memberdayakan rekan-rekannya yang belum mendapatkan pekerjaan tetap. ‘’Menurut saya, sarjana itu tidak harus jadi karyawan di sebuah perusahaan besar atau jadi PNS. Saya juga tidak

tahu nasib saya nantinya bagaimana. Namun untuk sekarang ini saya merasa enjoy dengan apa yang saya kerjakan,” kata Ulum.

Mental Jadi ASN Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) menunjukkan saat ini terdapat 54 Peguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB yang setiap tahunnya meluluskan 60 persen mahasiswa lebih banyak dari pada PTN. Itu artinya, setiap mahasiswa akan bersaing di pangsa kerja tidak hanya dengan sesama teman mereka dari satu kampus, melainkan dari kampuskampus lainnya. ‘’PT tidak bisa membendung, stop tunggu dong lapangan pekerjaan terbangun dulu baru lulus. Tidak bisa karena kuliah bukan sematamata untuk itu tapi untuk intelektualitas,” kata Ketua Asosiasi Pergurun Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB Dr. Halus Mandala.

Masih adanya mental ingin menjadi PNS dan mental menjadi pekerja/buruh jadi persoalan tersendiri yang dihadapi para lulusan. Lebih tepatnya mental tidak bekerja keras tapi mau mendapatkan hasil maksimal, kurang bekerja keras tapi selalu berharap menghasilkan hasil maksimal.

Padahal sesungguhnya bekerja pada sektor-sektor usaha secara mandiri dapat menghasilkan penghasilan jauh lebih besar ketimbang berorientasi menjadi ASN. ‘’Bekerjalah jadi apa saja, jadi tukang bakso karena dengan menjual bakso dia bisa membeli tanah. Sebaliknya ada orang yang menjual tanah untuk makan bakso. Kita terlalu berorientasi pada hasil saja, tapi bukan proses,” tegasnya.

Kampus Menyiapkan Lulusan Jumlah lulusan perguruan tinggi di NTB setiap tahunnya relatif tinggi. Para lulusan perguruan tinggi harus berhadapan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang masih minim. Untuk menanggulangi itu, perguruan tinggi berusaha membekali mahasiswa dengan pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja.

Universitas Mataram (Unram) misalnya, setiap tahunnya meluluskan mahasiswa, rata-rata 3.200 sampai 3.500 orang. Untuk itu Unram berusaha menyiapkan kader-kader terdidik agar siap memasuki pasar kerja.

Wakil Rektor I Unram, Prof.

H. Lalu Wirasapta Karyadi mengatakan, tingkat penyerapan tenaga kerja memang relatif. “Tugas kami di perguruan tinggi, menyiapkan kader-kader terdidik, yang berkualifikasi ahli madya, sarjana, profesi, seperti dokter, magister, dan doktor. Kita siapkan kader terdidik yang berkualifikasi itu,” ujarnya.

Dalam penyusunan kurikulum, Unram mengacu pada standar nasional pendidikan

tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). “Agar di dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), sarjana lulusan Unram sama dengan lulusan manapun,” katanya.

Oleh sebab itu, katanya, dalam penyiapan kurikulum pengajaran, selalu melibatkan stakeholders dan pemangku amanat lainnya untuk terlibat dalam menyusun kurikulum itu. Sehingga jelas diketahui apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa.Dicontohkan, untuk Fakultas Teknik, jasajasa konsultan atau kontraktor diundang terlibat dalam penyusunan kurikulum.

Selain itu, katanya, pihaknya mengembangkan sistem job fair. Terutama dengan lembaga non pemerintah. Di tahun 2016 ini, Unram akan melaksanakan wisuda sekali dalam setahun, yang dirangkaikan dengan job fair atau pasar tenaga kerja khusus bagi alumni Unram.

Tetapi ia berharap, alumni Unram tidak berpikir hanya menjadi PNS saja. Bagi yang tidak bisa menjadi ASN, tidak hanya berpikir di sekitar NTB saja.

Tidak hanya PTN yang harus memikirkan lulusannya dalam menghadapi dunia kerja. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga memikirkan hal yang sama. Salah satu PTS yang meluluskan mahasiswa cukup banyak setiap tahunnya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, melakukan berbagai terobosan dalam menyiapkan lulusan dalam menghadapi dunia kerja.

Seperti yang diutarakan Wakil Rektor III IKIP Mataram, Ir. Subagio, M.Sc., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan rata-rata setiap tahunnya, IKIP Mataram meluluskan 700 sampai 900 orang.

Salah satu upaya mengembangkan kemampuan mahasiswa yaitu melalui Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM). “Banyak program yang dilakukan, dan itu perlu proses, salah satunya melalui SKKM. Mahasiswa harus dibekali dengan keterampilan,” ujar Subagio.

Dikatakan, melalui SKKM, ketika mahasiswa terlibat aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dapat melatih jiwa kepemimpinan dan keterampilan dari mahasiswa itu sendiri.

Selain itu, kurikulum juga disesuaikan berbasis KKNI. Di mana kurikulum mengarah sesuai dengan profesi. “Setiap tahun kita meratifikasi kurikulum disesuaikan dengan KKNI,” jelasnya.

Karena, kata Subagio, perbaikan kurikulum terus dilakukan, karena dalam menghadapi era MEA, harus memiliki keahlian tambahan. ‘’Kita di IKIP bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM), Kalau ada bursa tenaga kerja di UGM, IKIP akan diikuti juga,’’ ujarnya. (lin/dys/ron)

(Suara NTB/her)

TUTUP JALAN - Aparat Polsek Sekotong menutup jalan berlubang menggunakan batu di salah satu bagian jalan yang rusak. Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak ini.

Ancam Blokir Jalan

Warga Mengeluh Perbaikan Jalan Provinsi Lamban Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Batu Kujuk Desa Sekotong Barat mengeluhkan lambannya perbaikan jalan provinsi di wilayah tersebut.

Warga mengeluh, kerusakan jalan semakin melebar namun tak kunjung diperbaiki. Jalan rusak ini dikhawatirkan menambah kejadian kecelakaan, sebab sebelumnya sejumlah korban meninggal lantaran jalan rusak. ‘’Jika Pemda tak kunjung memperbaiki,warga mengancam akan memblokir jalan ini,’’ ancam Rahma, salah satu warga setempat, Sabtu (16/4).

Diakuinya, akibat jalan yang rusak ini sudah beberapa kali kejadian kecelakaan dan dua korban jiwa sudah meninggal. Ia mengaku, kerusakan jalan sudah hampir beberapa bulan lalu.

Meski kerusakan jalan ini tidak terlalu besar, namun karena tak kunjung diperbaiki menyebabkan kerusakan melebar. Selain itu lokasinya yang berbahaya menyebabkan pengendara kerap kali mengalami kecelakaan. Dua bulan lalu, katanya, ada dua pengendara menjadi korban jiwa, karena kecelakaan di lokasi. Setelah itu, tiga minggu lalu korban mengalami lakalantas juga terluka parah.

Ia berharap pemda segera turun melakukan perbaikan jalan.

Apalagi jalan ini sendiri termasuk jalan provinsi, sehingga yang memiliki tanggung jawab memperbaiki adalah Pemprov NTB. Hal senada dikatakan, Kades Sekotong Barat, Nursimah.

Pihak desa suda menyampaikan ke pemda namun tak kunjung direspons. Pihak Dinas Pekerjaan Umum pernah turun mengecek lokasi, namun rupanya tidak ada tindaklanjut. Ia mengaku jalan ini sangat vital, karena penghubung dua desa, yakni Pelangan dan Batu Putih. Jika jalan ini putus, maka warga di dua desa itu tak akan bisa lewat mengurus keperluannya di Kantor Camat Sekotong. Begitu juga warga setempat, jalan ini satu-satunya jalan untuk beraktivitas jualan ke Sekotong.”Jadi kami sudah lapor, tapi tak dirungu (direspons, red) oleh Pemda,”ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Sekotong, Iptu Nurdin menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak desa melakukan penanganan sementara dengan menutup lubang dengan bebatuan dan sirtu. Ia mengaku, keberadaan jalan rusak beberapa kali menyebabkan lakalantas. Dari catatan pihaknya, kejadian lakalantas sebulan lalu menyebabkan dua korban meninggal.

Pascakejadian itu, pihaknya langsung melaporkan ke Pemda Lobar. Alhasil, pemda pun merespons dengan memasang tanda di lokasi. Ia berharap pemda segera memperbaiki jalan yang rusak. (her)

Penunggak Pajak IUP Siap-siap Ditagih KPK Dari Hal. 1 Mengenai persoalan finansial atau pembayaran pajak pemegang IUP, lanjut Husni sepenuhnya menjadi urusan Ditjen Minerba.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi IUP. ‘’Jadi nanti mereka (Ditjen Minerba dan KPK) yang uber (ditagih) dia (pemegang IUP yang menunggak pajak) nanti semua. Ada (pemegang IUP) yang sudah kita panggil, tapi kan ada yang ndak datang,’’ terangnya.

Husni menjelaskan, tunggakan iuran pajak itu bukan saja dari para pemegang IUP, namun juga yang pernah memegang Kuasa Pertambangan (KP). Soal tunggakan ini, lanjut Husni, pihaknya hanya membantu Ditjen Minerba memeriksa kelayakan administrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan mengenai IUP-IUP yang ada. ‘’Yang nunggak-nunggak itu sekitar Rp 17 miliar lebih.

Ditjen Minerba juga sudah pegang datanya. Jadi walaupun izinnya sudah dicabut, kewajiban itu tetap harus dituntaskan,’’ tegasnya.

Perusahaan pemegang IUP yang menunggak bayar pajak ini jumlahnya sekitar 30 buah.

Dari jumlah itu, sekitar 10 pemegang IUP, sementara sisanya masih menunggak. Tunggakan pajak pemegang IUP itu tersebut tersebar di beberapa kabupaten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berhutang, dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Dimana 10 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tungakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari 9 pemegang IUP. Dimana dari jumlah itu, sebanya 8 IUP sudah habis masa berlakunya.

Lombok Timur sebanyak satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta. Serta Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih. Dimana sebanyak 7 IUP sudah habis masa berlakunya. (nas)

Tim Independen Konfrontir Keterangan Pimpinan SKPD dengan Bawahan Dari Hal. 1 pimpinan SKPD yang sudah menjabat satu tahun lebih pasti akan kena evaluasi. Namun, evaluasi itu dilakukan secara bertahap. Sehingga, kepala SKPD yang dievaluasi ada yang lebih dulu dan belakangan. “Karena ndak mungkin semuanya sekaligus.,” ucapnya.

Suruji menjelaskan, sistem evaluasi kinerja yang dilakukan tim menggunakan evaluasi diri.

Artinya, pimpinan SKPD diminta mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu juga, mereka diminta untuk mengirimkan rencana strategis (renstra) SKPD masing-masing. Kemudian, apa saja program-program yang sudah dilakukan selama ini. Termasuk juga seberapa besar tingkat keberhasilan programprogram yang dijalankan. Evaluasi tahap kedua ini ditargetkan tuntas dalam sebulan. (nas)

Tambora akan Dijadikan Destinasi Wisata Khusus dan Satu-satunya di Dunia Dari Hal. 1 zona rimba, zona manfaat, dan zona rehabilitasi. ‘’Zona – zona ini sudah diatur dan sudah direncanakan, dan kita akan mengisinya secara terintegrasi. Bukan hanya oleh daerah, tapi juga oleh pusat,’’ ungkapnya.

Jalan daki dari jalur Doro Ncanga Dompu ke pos 3 sepan-

jang 18,7 kilometer dengan lebar 8 meter menjadi rencana pengembangan TNGT, kata Siti Nurbaya, menjadi tugasnya untuk meminta ke Mentri PUPR mengerjakannya. Begitu juga dengan pembangunan posko – posko di sepanjang jalur pendakian dan fasilitas pendukung lain akan dilengkapi. ‘’Kita jadikan sebagai daerah wisata alam yang unik dan

cuma ada satu di dunia. Tapi memang harus dikerjakan terus menerus. Program dan atraksi wisatanya serta pemberdayaan masyarakatnya harus dimatangkan,’’ ungkapnya.

Kementerian Kehutanan juga sedang melihat konektivitas Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung Tambora. Karena Rinjani telah menjadi gunung

favorit masyarakat luar, sehingga bisa ditarik ke Gunung Tambora. Diantaranya juga harus dibenahi seperti daerah wisata Madapangga yang harus didukung sarana fisiknya. ‘’Banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih banyak lagi yang harus kita lakukan untuk kepentingan kita semua,’’ terangnya.

Ia pun menyampaikan,

bahwa NTB memiliki banyak modal. Dibandingkan tahun lalu, pelaksanaan festival tahun ini jauh lebih baik. ‘’ Saat ini jauh lebih bagus. Yang akan datang diharapkan juga jauh lebih bagus lagi. Jangan ragu – ragu untuk berinteraksi dengan pemerintah pusat.

Karena kita antara pusat dan daerah, bekerja sama untuk masyarakat,’’ katanya. (ula)

Senin, 18 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dikpora Kawal Implementasi Uji Coba Kurikulum 2013 Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga(Dikpora)Lotimmengawal terus pelaksanaan uji coba pel-

aksanaan Kurikulum 2013 di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Dikpora, Mahsin, SPd, MM, mengklaim, progres pelaksanaan

Kurikulum 2013 di Lotim mengalami perkembangan cukup bagus.

Menjawab Suara NTB di Selong beberapa waktu lalu, Mah-

sin menegaskan, pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap implementasi Kurikulum 2013 di lapangan. Salah satunya,

dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis kepada para kepala sekolah dan guru.

Diakuinya, bimbingan teknis dan pelatihan yang digelar selama ini memberikan manfaat bagi sekolah dan siswa. Untuk itu, pihaknya mengharapkan sekolah yang belum siap mengimplementasikan kurikulum berbasis pendidikan karakter ini segera menerapkannya.

Dalam implementasi kurikulum ini, lanjutnya, Dikpora tu-

rut melibatkan masyarakat dan elemen terkait lainnya. Pelibatan semua pihak ini ditujukan untuk membangun ekosistem pendidikan yang bersinergi.

Selain itu, ujarnya, dalam melakukan pengawalan di lapangan, Dinas Dikpora melakukan uji petik terhadap implementasi Kurikulum 2013 di sejumlah sekolah, seperti di SMPN 1 Selong. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Selong ini diyakini Mahsin ber-

jalan dengan cukup baik. Bahkan, pihaknya yakin sekolah yang berada di pusat Kota Selong siap bersaing dengan standar kualitas kelulusan UN yang bisa dipadu dengan tingkat kejujuran.

Secara prinsip, kata Mahsin, pihaknya berupaya terus kerja keras membangun pendidikan yang lebih baik, sehingga pembangunan pendidikan perlu digenjot. ‘’Intinya mari, dukung kami bergerak dalam kebangkitan mutu pendidikan,� harapnya. (rus)